Duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berpotensi meraih suara signifikan di sejumlah daerah di Jawa Timur. Keduanya diprediksi bisa unggul di wilayah Tapal Kuda dan Madura.

Pengamat Politik Surabaya Survey Center (SSC) Mochtar W Oetomo menyebut, Anies-Cak Imin punya kans besar meraih suara maksimal di wilayah Tapal Kuda dan Madura.

"Tapal Kuda dan Madura berpotensi kuat menjadi ceruk suara Anies-Cak Imin. Hal itu sesuai juga dengan survei SSC bahwa terutama Anies cukup populer di wilayah itu," kata Mochtar saat dikonfirmasi detikJatim, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mochtar membeberkan, di Tapal Kuda, Anies sangat populer di Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Bondowoso, dan Banyuwangi.

Sedangkan di Madura, lanjut Mochtar, dukungan pada Anies sangat kuat di Pamekasan, Sumenep, dan Sampang.

Namun, Mochtar menekankan, Anies tidak akan mudah meraih suara optimal di wilayah itu karena juga ada nama Prabowo yang punya investasi lama.

"Anies bersaing ketat dengan Prabowo di wilayah itu. Artinya, tidak mudah juga bagi Anies dan perlu perhatian dan kerja ekstra, karena Prabowo sudah menanam investasi di dua wilayah itu dengan baik sejak Pilpres 2014 dan 2019. Dan sampai hari ini Prabowo hubungannya dengan masyayikh juga bagus. Perlu perhatian ekstra bagi pasangan AMIN," bebernya.

Sementara, untuk wilayah-wilayah yang memiliki basis suara dari ponpes-ponpes besar yakni di Jombang, Kediri, Lamongan, hingga Tuban, diyakini Mochtar pertarungannya lebih berimbang antar 3 nama capres yakni Anies, Prabowo, dan Ganjar.

"Jombang itu masih berat AMIN menang, karena gabungan wilayah Arek dan Mataraman yang dominan masih ceruk dari Ganjar. Karena kedekatan warga dengan unsur nasionalis juga cukup kuat, pun termasuk di Kediri," jelasnya.

"Ponpes-ponpes selama ini kan sebenarnya tidak beda jauh dengan sikap PBNU menjaga jarak. Dari pilpres ke pilpres, setiap ponpes besar selalu ada banyak warna, tergantung masing-masing keluarganya di ponpes itu. Karena ponpes itu banyak keluarga, dan jarang satu keputusan kiai yang dituakan kemudian dijadikan kiblat bersama," jelasnya.

Bakal capres dari Partai NasDem Anies Baswedan dan bakal cawapres sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin resmi melakukan deklarasi. Deklarasi Anies-Cak Imin dilakukan di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (2/9/2023). Foto: Dok. Istimewa

Apalagi, setiap ponpes tidak hanya dikendalikan satu kiai.

"Jadi biasanya aspirasi sendiri-sendiri. Tidak semudah itu karena tidak hanya kendali satu kiai," tambahnya.

Mochtar menambahkan, wilayah Arek dan wilayah Mataraman menjadi pekerjaan rumah berat bagi pasangan Anies-Cak Imin di Jawa Timur.

Mochtar juga mengatakan, pilpres tidak linier dengan suara partai, di mana PKB yang notabene partai Cak Imin merupakan partai dengan suara terbesar di Jawa Timur.

"Tidak linier suara partai dan pilpres. Partai jumlahnya banyak dan kompetisinya lebih ketat dan kompleks. Bahwa PKB di Jatim kuat, memang iya. Tapi apakah memberi keuntungan buat Anies? Itu tentu yang diharapkan Surya Paloh dan Anies," ujarnya.

"Tapi apakah sesederhana itu? Karena kita tahu mayoritas pemilih di PKB secara ideologis berseberangan dengan Anies. Jadi pilpres ini lebih dilihat personifikasi," tandasnya.

Cak Imin: Anies Itu Liberal, Bukan Radikal


Gerakan Desa Bersatu menemui bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Anies mengatakan pertemuan itu membahas terkait ketimpangan di desa dan kota.

"Alhamdulillah siang hari ini barusan menyambut teman-teman dari Gerakan Desa Bersatu dan mendiskusikan agenda-agenda perubahan terkait dengan kawasan perdesaan. Seperti sering kami sampaikan bahwa kita ingin keadilan untuk menjadi faktor utama di dalam penyusunan kebijakan di mana ketimpangan yang ada pada hari ini harus kita selesaikan," kata Anies kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Anies mengatakan ia melihat kesempatan untuk mengoreksi ketimpangan di desa di tahun 2024. Dia berharap penyelesaian ketimpangan itu akan menciptakan kesetaraan dan kesejahteraan di desa seperti di kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketimpangan ini bukan hasil kebijakan setahun dua tahun atau satu dua periode presiden tapi ini adalah perjalanan panjang bangsa selama lebih dari 70 tahun yang itu harus dikoreksi lalu proses penyelesaiannya pun perlu waktu, tapi harus dimulai," kata Anies.

"Kami melihat 2024, kesempatan untuk memulai mengkoreksi ketimpangan. Sehingga hidup di desa dan hidup kota punya kesetaraan dan kesempatan untuk merasakan kemajuan dan merasakan kesejahteraan. Ini bukan sesuatu yang sederhana tetap kami yakin bila ada kemauan, ada kerja keras Insyallah ini bisa tercapai," sambungnya.

Selain itu, Anies mengatakan substansi kebijakan terkait penanganan ketimpangan desa itu juga dibahas dalam pertemuan tersebut.

"Kami menyambut baik teman-teman dari Gerakan Desa Bersatu untuk menyongsong ini bersama-sama. Mengikhtiarkan perubahan ini bersama-sama, dari aspek substansi kebijakannya tadi kita bahas, yang kedua ikhtiar bisa menjalani proses pilpres dengan baik dan dapat dukungan yang luas," ucapnya.

Ketua Gerakan Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan hanya Anies dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mampu menjaga kedaulatan desa. Dia menyebut ketimpangan desa dan kota di 74 ribu desa di Indonesia harus diperbaiki.

"Sebenarnya kalau aspirasi kita kan sudah lama disampaikan bahwa yang pertama adalah kita ingin ketimpangan desa-kota itu bisa diperbaiki Sabang sampai Merauke. Harus diingat ada 74 ribu desa, 74.962 desa di seluruh Indonesia. Kemudian kita merasakan bahwa butuh agregasi, butuh perubahan yang luar biasa," kata Asri Anas.

"Dan kami kan sesungguhnya Desa Bersatu sudah berinteraksi juga dengan seluruh calon presiden dan kami udah mengambil kesimpulan hanya Anies dan Muhaimin Iskandar yang bisa melakukan perubahan ini terutama untuk menjaga kedaulatan desa, meningkatkan kesejahteraan desa, dan memajukan desa di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Dia menargetkan 57 persen desa di seluruh Indonesia bakal mendukung Anies dan Cak Imin. Menurutnya, Anies dan Cak Imin mempunyai pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam pengerjaan desa.

"Kami sangat percaya itu dan kami akan buktikan Pak Anies punya konsep yang luar biasa, punya rekam jejak yang luar biasa, kemudian Pak Muhaimin yang punya pengalaman bekerja di desa, rasanya inilah pasangan yang luar biasa dan didambakan oleh seluruh penggerak desa di seluruh Indonesia. Jadi kalau desa bersatu ini dari seluruh stakeholders penggerak desa, ada mantan kepala desa ada mantan pendamping desa kemudian ada mantan perangkat dan BPD desa Insyaallah akan bersatu. Target kita minimal 57 persen desa-desa di seluruh Indonesia," tuturnya.

Dia mengatakan pertemuan itu juga membahas tentang RUU Desa. Dia mengatakan Gerakan Desa Bersatu berkomitmen memenangkan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024.

"Termasuk aspirasi kita, rasanya calon presiden dan calon wakil presiden kita udah bisa menangkap itu. Dan kami Desa Bersatu untuk revisi UU Desa memang terlibat penuh kami udah memasukkan 13 poin utama dalam rangka perubahan UU Desa dan kami alhamdulillah karena Pak calon presiden kita juga berkomitmen mendorong revisi UU Desa itu dalam rangka sekali lagi untuk kesejahteraan, untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Intinya mohon didoakan Insyaallah desa-desa di seluruh Indonesia lah kami bertekad untuk memenangkan," ujarnya.


Penyelidikan terkait laporan orang tua bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terhadap rumah sakit (RS) masih dilakukan pihak kepolisian. Gelar perkara hasil penyelidikan akan dilakukan.

"Kita akan gelarkan secepatnya apakah bisa ditingkatkan menjadi penyidikan atau tidak. Tentunya kami butuh proses waktu, ini butuh kehati-hatian penyidik untuk bisa melangkah lebih jauh," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, kepada wartawan di Sentul, Kamis (7/9/2023).

Rio mengatakan pihak orang tua melaporkan rumah sakit atas dugaan kelalaian. Laporan tersebut kini tengah didalami.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi tentunya kita akan bekerja dengan sangat hati-hati, moga-moga ini bisa mendapatkan hasil yang adil bagi korban," ucapnya.

8 Saksi Diperiksa

Sebelumnya, Rio mengatakan telah memeriksa saksi-saksi dalam laporan tersebut. Sejauh ini, polisi telah memeriksa delapan saksi.

"Laporan sudah kita terima, sudah dilakukan penyelidikan sebanyak 8 saksi (telah diperiksa)," kata AKBP Rio Wahyu Anggoro.

Delapan saksi yang diperiksa tersebut terdiri dari berbagai pihak. Salah satunya pihak terlapor, yaitu RS Sentosa.

"Sudah kita panggil (rumah sakit), termasuk 8 orang itu di antaranya dari pihak rumah sakit," ungkapnya.


Sebagai pendukung Anies Baswedan, PKS absen saat rapat konsolidasi pemenangan pasangan Anies-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di NasDem Tower. Meski begitu, Anies yakin PKS masih bersama NasDem dan PKB walau tak hadir di rapat pemenangan tersebut.

Anies awal menjelaskan bawah ada prosedur internal yang harus diikuti PKS. Prosedur itu yakni sidang Majelis Syuro PKS dan AD/ART di internal PKS.

"Seperti juga pada saat bulan Oktober Partai NasDem mendeklarasikan, PKS secara material sepakat lalu menyampaikan konferensi pers, tetapi secara resmi itu harus mengikuti prosedur internal yang ada di organisasinya. Jadi AD/ART-nya mengharuskan ada sidang majelis syuro dan itu harus ditaati. Jadi ini adalah satu proses yang biasa," kata Anies Baswedan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies yakin PKS akan tetap bersama dirinya dalam Pilpres 2024. Mantan Mendikbud tersebut mengatakan dirinya sudah berjalan dengan PKS sejak memimpin DKI.

"Insyaallah kita akan terus berjalan bersama-sama dan perjalanan kami dengan PKS ini sudah panjang sejak di Jakarta, pasca-di Jakarta juga jalan sama-sama. Agenda juga sama-sama. Jadi Insyaallah kita akan terus bersama, hanya soal waktu saja. Sesudah prosedur itu dituntaskan maka jadi nyaman semua, tapi kalau nggak mengikuti prosedur juga repot," tuturnya.

PKS Absen Rapat Pemenangan

PKB sebelumnya mendatangi NasDem Tower untuk rapat konsolidasi pemenangan bakal pasangan Anies-Cak Imin. Jajaran petinggi PKS tidak terlihat menghadiri rapat pemenangan Anies-Cak Imin di Nasdem Tower.

"Saya tidak tahu. Hadir atau tidak saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu," kata Ketum PKB Cak Imin soal tak hadirnya PKS, di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Sementara itu, Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan sudah berkoordinasi dengan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy. Namun di NasDem Tower, tak terlihat perwakilan PKS.

"Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, nanti awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama," kata Ali.

PKS tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara soal Cak Imin bakal cawapres akan dibicarakan pada mekanisme internal PKS.

"Kita tentunya sangat kami berharap sekali bahwa di dalam waktu tidak terlalu lama PKS juga telah akan memutuskan Cak Imin sebagai calon wakil presiden," ujar Ali.

Simak Video 'Bos PPI: Anies Itu 'Orkestrasi' yang Dimainkan NasDem':

[Gambas:Video 20detik]


KPU saat ini sedang merancang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam draf PKPU, masa pendaftaran capres-cawapres 2024 dimajukan menjadi 10 Oktober 2023.

Dilihat detikcom, berdasarkan draf PKPU, Kamis (7/9/2023) jadwal pengumuman pendaftaran dimulai pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Sementara itu, masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.

Diketahui sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3/2022 tentang Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin membenarkan rencana majunya masa pendaftaran capres. Ia mengatakan jadwal tersebut masih berupa draf dan akan lebih dulu dikonsultasikan.

"Iya, masih draf yang akan dikonsultasikan dan lain-lain," ujar Afif saat dimintai konfirmasi.

Dengan rencana majunya masa pendaftaran capres-cawapres ini, parpol ataupun koalisi memiliki waktu satu minggu untuk mendaftar. Sedangkan pada jadwal sebelumnya, KPU memberikan waktu kurang lebih 3 minggu untuk pendaftaran.

Selain itu, berdasarkan draf PKPU, masa verifikasi kelengkapan dokumen pasangan calon akan dilakukan pada 10 hingga 19 Oktober 2023. Jadwal ini bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon yang dilakukan pada 10 hingga 18 Oktober 2023.

Sedangkan untuk penetapan dan pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden dilakukan pada 13 November 2023. Diakhiri dengan penetapan nomor urut pasangan calon pada 14 November 2023.

Simak juga Video 'KPU Tetapkan 9.925 Bacaleg DPR RI Masuk Daftar Calon Sementara':

[Gambas:Video 20detik]


Pemilihan Umum (Pemilu) akan digelar sebentar lagi. Beberapa tantangan dan pertimbangan etika kian menjadi sorotan, salah satunya transparansi mantan koruptor dan dinamika politik.

Dalam kerangka regulasi yang ada, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki batasan dalam hal mencoret atau memberikan tanda pada caleg dengan latar belakang terpidana korupsi. KPU hanya mewajibkan calon tersebut mengumumkan saat kampanye sebagai bentuk transparansi.

Menurut Ucu Martanto SIP MA, dosen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Airlangga (Fisip Unair), caleg yang juga mantan terpidana korupsi untuk melakukan kewajiban mereka dalam memberikan informasi kampanye. Pasalnya hal tersebut juga akan berdampak pada pesan kampanye yang akan diterima masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kepada mantan terpidana korupsi dalam pemilihan mencerminkan minimnya sensitivitas terhadap permasalahan korupsi. Meskipun mantan terpidana ini mungkin menarik dukungan dalam kompetisi politik, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tingkat kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan masyarakat kepada mereka," ungkapnya dalam situs Unair, Kamis (7/9/2023).

Fokus Mendidik Pemilih

Ucu menekankan agar caleg juga menyatakan dirinya sebagai mantan terpidana korupsi. Kendati demikian, ia juga mengingatkan untuk mendidik para pemilih.

"Pemilih harus mampu memahami secara bijak dalam mengambil keputusan politik," ungkapnya.

Meskipun demikian, ia menyoroti keprihatinan terhadap rendahnya kesadaran masyarakat mengenai dampak politik dari tindak pidana korupsi. Maka dari itu, perlu transparansi dan pendidikan bagi pemilih.

"Para calon pemimpin seharusnya transparan mengenai status mereka sebagai mantan terpidana korupsi. Pendidikan masyarakat sebagai pemilih akan berdampak signifikan dalam membantu pemahaman akan implikasi dari pilihan politik yang mereka ambil," ujarnya.

Soroti Integritas Pemilu 2024

Lebih lanjut, dia menekankan integritas partai politik usung dalam menghadapi pemilu 2024. Perlu dilakukan asesmen terhadap potensi korupsi.

"Dan kebijakan tegas untuk memberhentikan anggota partai yang terlibat dalam korupsi adalah langkah yang bisa ditempuh," ucapnya.

Ucu menyimpulkan, perlunya kesadaran dan tindakan nyata dari masyarakat, partai politik, serta lembaga-lembaga terkait untuk menjaga integritas politik.

"Kita tidak boleh memberikan peluang kedua bagi mantan terpidana korupsi dalam dunia politik. Meskipun perubahan bisa terjadi, penting bagi kita untuk tetap menjaga integritas dalam ranah politik, khususnya dalam memberikan suara," kata Ucu.

Ganjar Usul Koruptor Diseret ke Nusakambangan


Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri, menyebut ada 4 syarat agar duet Sandiaga Uno-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terwujud. PPP mengatakan hal itu belum pernah menjadi pembahasan di internal.

"Tidak ada agenda atau pembahasan opsi itu. PPP fokus untuk merawat bangunan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

Arwani menyebut partainya fokus untuk menjalin kerja sama dengan PDIP menuju Pemilu 2024. Jika mau, lanjutnya, Partai Demokrat dan AHY bisa bergabung dengan PPP mendukung Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PPP fokus untuk merawat bangunan kerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Mengawal Rapimnas V dan VI. Memenangkan capres Ganjar dan memperjuangkan Sandi sebagai cawapres. Ayo dukung Ganjar!" ucapnya.

Sementara itu, Juru bicara PPP Usman Tokan mengatakan pihaknya dengan senang hati menyambut Demokrat jika ingin bekerja sama. Menurutnya tak ada opsi lain yang dibicarakan oleh PPP selain dukungan ke Ganjar.

"Sudah saya jelaskan bahwa jika Demokrat ingin bergabung dengan PPP dalam kerja sama politik dengan PDI Perjuangan untuk mendukung Mas Ganjar kami akan terima dengan senang hati. Dan PPP konsisten bersama PDI Perjuangan, PPP tidak pernah mendiskusikan opsi lain," imbuhnya.

Miftah sebelumnya menyampaikan 4 syarat wacana Sandiaga-AHY bisa terwujud dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9) malam. Miftah mengatakan pihaknya enggan ada kawin paksa untuk berduet di pilpres.

"Belajar dari kejadian ini, bahwa kita tidak mau ada perkawinan paksa," kata Miftah.

Awalnya Miftah menyebut ada 3 syarat. Yakni persetujuan Sandi, AHY, dan PKS.

"Jadi kalau memang mau Sandi-AHY syaratnya ada 3, Sandi mau, AHY mau, PKS mau," ujarnya.

Namun tak selang berapa lama ditambahkan lagi satu syarat, yakni persetujuan PPP. Sebab, Sandi kini merupakan kader PPP yang sudah diusulkan partai jadi cawapres Ganjar Pranowo ke PDIP.

"Pak Sandi jangan dibandingkan dengan Erick Thohir, Pak Sandi ini kan kader PPP, kalau Erick Thohir kan nggak terikat dengan partai PAN, PPP kan mengikat perjanjian kerja sama dengan PDIP," ucapnya.

Miftah mengatakan langkah terbaik saat ini yakni bagaimana Sandi mengajak AHY gabung ke koalisi pendukung Ganjar. Meski pada akhirnya Sandi tak terpilih jadi cawapres Ganjar.

"Kalau melihat situasi hari ini yang terbaik bagi Mas Sandi adalah mengajak Mas AHY dan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Mas Ganjar, walaupun wakilnya bukan Sandi," ucapnya.


Hj Reny Halida masuk bursa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta. Reny masuk daftar calon sementara usai mendapat dukungan 3.540 Warga DKI Jakarta.

Nama Reny dikenal saat mengadili jaksa Pinangki Sirna Malasari di tingkat banding. Saat itu, Reny bersama 4 hakim lainnya menyunat hukuman Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dalam kasus korupsi dan pencucian uang. Selidik punya selidik, Reny sudah pensiun sebagai hakim.

"Info dari sekretariat, pekerjaan sekarang dosen," kata Ketua KPU DKI Jakarta, Wahyu Dinata kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selidik punya selidik, Reny adalah hakim ad hoc khusus perkara korupsi di tingkat banding. Periode hakimnya yaitu 2016-2021.

"Di data yang disampaikan, (Reny) hakim ad hoc cuma sampai 2021," ucap Wahyu Dinata.

Sebagaimana diketahui, nama Reny dikenal publik saat menjadi hakim ad hoc di tingkat banding yang menyunat vonis jaksa Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. ICW meminta masyarakat untuk cerdas memilih.

"Tidak hanya mantan terpidana korupsi, ICW juga menemukan mantan Hakim yang sebelumnya pernah memangkas hukuman Pinangki Sirna Malasari sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI," kata penggiat ICW, Kurnia Ramadhan.

Pasca pensiun, Reny sempat mendaftar sebagai hakim agung tapi dicoret oleh Komisi Yudisial. Nah, kini Reny mencoba peruntungan dengan berharap mendapatkan suara rakyat Jakarta agar bisa duduk di Senayan. ICW alhasil mengingatkan publik rekam jejak itu.

"Poin ini penting diketahui masyarakat agar kemudian dapat dijadikan pertimbangan sebelum menentukan pilihannya pada Pemilu Februari mendatang," kata Kurnia tegas.

Dalam catatan detikcom, setidaknya Reny Halida terlibat menyunat 11 terdakwa kasus korupsi, yaitu:

1. Sunat vonis terdakwa korupsi dan pencucian uang Pinangki dari 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara. Pinangki menjadi makelar kasus miliaran rupiah dengan menyeret sejumlah nama besar di jagat hukum Indonesia.

2. Sunat vonis terdakwa korupsi Djoko Tjandra dari 4,5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara. Djoko adalah koruptor yang buron.

3. Sunat vonis terdakwa korupsi mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan yaitu dari Syahmirwan dari seumur hidup menjadi 18 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 10 triliun lebih.

4. Sunat vonis terdakwa korupsi Joko Hartono Tirto yaitu dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 10 triliun lebih.

5. Sunat vonis terdakwa korupsi mantan Dirut Jiwasraya, Hendrisman Rahim dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Kasus ini terkait korupsi Jiwasraya yang mencapai Rp 10 triliun lebih.

6. Sunat vonis terdakwa korupsi Lucas, dari 7 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Lucas dijadikan terdakwa karena kasus menghalang-halangi penyidikan KPK. Oleh majelis PK, Lucas dibebaskan.

7. Sunat vonis terdakwa korupsi Abdul Khoir dari 4 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara. Abdul Khoir adalah rekanan Kementerian PUPR yang terjerat kasus korupsi jalan. Selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, ia menyuap anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti dari PDI Perjuangan, Budi Suprianto dari Partai Golkar, Andi Taufan Tiro dari Partai Amanat Nasional, dan Musa Zainuddin dari Partai Kebangkitan Bangsa.

8. Sunat vonis terdakwa korupsi Romahurmuzy dari 2 tahun penjara menjadi 1 tahun penjara. Selaku Ketum PPP, Romahurmuzy terlibat jual beli jabatan di Kementerian Agama.

9. Sunat vonis terdakwa korupsi Yenny Wiriawaty dari 4 tahun penjara menjadi 2,5 tahun penjara di kasus korupsi alat kontrasepsi di BKKBN.

10. Sunat vonis terdakwa korupsi Luana Wiriawaty dari 5 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara di kasus korupsi alat kontrasepsi di BKKBN.

11. Sunat vonis terdakwa korupsi Herning Wahyuningsih dari 5 tahun penjara menjadi 3,5 tahun penjara. Padahal, Herning dinyatakan Reny telah korupsi Rp 28 miliar saat menjadi Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara.


Tim pemenangan untuk Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024 mulai disusun bersama Partai NasDem dan PKB namun PKS tidak hadir. Lantas, bagaimana posisi PKS di koalisi Anies-Cak Imin?

"Jadi pertemuan kemarin itu silaturahmi awal antara partai pengusung Pak Anies untuk mempersiapkan langkah-langkah pemenangan. Sehingga perlu dilakukan gerak cepat," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Kamis (7/9/2023).

"Tujuan deklarasi itu kan memberi waktu seluruh tim dan menyatukan semua jejaring stakeholder dengan eksternal untuk bisa bersatu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali mengatakan sampai saat ini tim pemenangan belum dibentuk. Dia membeberkan hasil pembicaraan di rapat kemarin menyepakati akan memperkuat basis pendukung Anies di daerah.

"Sampai hari ini tim pemenangan itu belum ada. Jadi yang diputuskan dalam pertemuan kemarin adalah saya sebagai wakil ketua umum NasDem dan Jazilul yang mewakili Muhaimin itu sepakat untuk memberikan perintah kepada seluruh struktur partai dari tingkat pusat hingga kecamatan untuk membangun komunikasi politik dengan kader PKB dan PKS. Dan bekerja bersama-sama di basis memperkenalkan Anies dengan Imin. Itu kesepakatan internal," kata dia.

Lebih lanjut, Ali mengatakan pihaknya sekadar menginventarisasi tokoh-tokoh potensial untuk dilibatkan dalam tim pemenangan. Dia berharap kader-kader PKS dapat dilibatkan.

"Gini, menyusun tim pemenangan ini kan bukan domain partai politik sebenarnya. Itu domain daripada Anies Baswesdan dan Muhaimin. Kita teman-teman mencoba menginventarisir kader-kader potensial yang ada di NasDem maupun PKB, dan nanti diharapkan dengan PKS itu untuk mempersiapkan orang-orangnya untuk dimasukan di tim," ujarnya.

Ali menilai PKS merupakan partai yang memiliki posisi strategis dalam pemenangan pilpres. Menurut dia, PKS juga memiliki basis struktural yang militan.

"Jadi kalau ditanya ke saya apakah NasDem dan PKB masih membutuhkan PKS, PKS ini adalah sahabat bagi NasDem, Anies, dan PKB. Sehingga kita tidak mungkin tidak menempatkan mereka sebagai partai politik yang sangat penting. Sukses tidaknya koalisi ini juga sangat ditentukan oleh PKS sehingga NasDem memandang bahwa mereka adalah mitra yang saling melengkapi dengan partai pendukung Anies yang lain," lanjut dia.

Ali menganggap wajar PKS absen dalam rapat bersama NasDem dan PKB. Dia menyinggung internal PKS masih harus menyetujui Cak Imin sebagai cawapres Anies.

"Tapi di sisi lain memang ketidakhadiran PKS itu masih kita pandang sebagai suatu hal yang wajar. Karena mereka memang sedang menyelesaikan proses internal mereka tentang penetapan calon wakil presiden. Itu harus ditentukan sidang majelis syuro, jadi dia masih membutuhkan waktu untuk proses itu, sehingga dengan alasan itu tidak memungkinkan bagi pks menghadiri," kata Ali.

Sebelumnya diberitakan, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan tim pemenangan Anies-Cak Imin di Pilpres 2024 mulai disusun bersama NasDem.

"Nomenklatur sudah kita sedang susun, nanti tim penasehat akan diisi oleh para pakar tokoh utama maupun profesional, akan kita lengkapi, namun bersama NasDem diputuskan secara untuk menunjuk jubir masing-masing supaya apa yang keluar dari PKB-NasDem itu sesuatu yang sama visinya. Jadi ini sedang digodok oleh tim teknis di atas," kata Jazilul usai rapat di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

"Jadi mohon kepada teman NasDem-PKB untuk rapatkan saf di bawah jadi kita tidak banyak rapat tapi banyak kerja untuk mengatasi berbagai hal yang jadi tantangan untuk pemenangan di daerah masing," sambungnya.

Sementara itu, pihaknya akan menginstruksikan kepada semua jajarannya dari pusat sampai daerah melakukan komunikasi dan konsolidasi. Instruksi tersebut diberikan kepada kader NasDem dan PKB.

Simak Video 'Bos PPI: Anies Itu 'Orkestrasi' yang Dimainkan NasDem':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Anies Baswedan tak khawatir terkait pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker). Anies mengatakan Cak Imin memenuhi panggilan KPK sebagai warga negara yang baik.

"Nggak (khawatir), saya sangat yakin seperti juga yang disampaikan Gus Imin bahwa ini tidak ada masalah dan beliau datang ke KPK sebagai warga negara yang baik yang memenuhi panggilan setiap kali ada penegak hukum membutuhkan bantuannya," kata Anies Baswedan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Anies yakin pemeriksaan Cak Imin akan berjalan lancar. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan KPK akan bekerja secara profesional dalam pengusutan kasus tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya yakin dan bismillah Insyaallah semuanya lancar dan saya juga percaya KPK akan menjalankan tugas dengan profesional," ujarnya.

Cak Imin Penuhi Panggilan KPK

Cak Imin diketahui di gedung KPK, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker.

Pantauan detikcom, Kamis (7/9), Cak Imin tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB. Cak Imin mengenakan kemeja putih dan melambaikan tangan sambil masuk ke gedung KPK.

"Alhamdulillah, sehat," kata Cak Imin.

Kasus korupsi sistem TKI di Kemnaker terjadi pada 2012. Korupsi itu mengakibatkan kerugian keuangan negara.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Ketiga tersangka itu masing-masing dua orang dari pejabat Kemnaker dan satu orang swasta.

Cak Imin dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. KPK juga memastikan pemanggilan Ketum PKB tersebut tidak terkait dengan dinamika politik yang terjadi saat ini.

Cak Imin sebelumnya menjamin bakal memenuhi panggilan KPK sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pengawasan TKI di Kementerian Tenaga Kerja yang terjadi pada 2012. Dia menegaskan akan hadir di KPK.

"Besok pasti datang ke KPK," kata Cak Imin di kantor DPP Partai NasDem, Rabu (6/9).

Dia mengatakan pemanggilan sebagai saksi adalah hal biasa. Sebagai informasi, Cak Imin dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat peristiwa dugaan korupsi tersebut terjadi.

"Karena ini proses biasa sebagai saksi," ujarnya.


Video yang menampilkan bakal calon presiden Anies Baswedan bersalaman dengan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) serta Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY beredar lagi. Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon yang berada dalam video tersebut mengklarifikasi konteks waktu kejadian dalam rekaman tersebut.

Video berdurasi 27 detik ini ditempeli kalimat 'KABAR BAHAGIA UNTUK KITA SEMUA Bahwa: Indonesia Butuh Pak Anis Baswedan'. Dalam video tersebut, Anies bersalaman dengan SBY dan AHY. Sejumlah elite PKS seperti Sohibul Iman terlihat di dalam video tersebut. Jansen adalah perekam video yang kini viral lagi pasca deklarasi Anies berpasangan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Jansen menyebut video yang beredar ini tidak sesuai konteks waktunya. Jansen menyebut video ini bersifat hoaks jika disebut-sebut terjadi setelah geger duet Anies-Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Klarifikasi saya sebagai yang ngambil video ini, karena video ini banyak sekali beredar pasca kejadian kemarin. Dan tidak sesuai konteks waktunya. Video ini hoax: jika dikatakan dilakukan pasca kejadian pengkhianatan Mas Anies kemarin," kata Jansen di Twitter (kini X), Kamis (7/9/2023).

Jansen menegaskan video tersebut diambil beberapa bulan lalu di rumah SBY di Pacitan. Jansen menyebut Anies belum pernah datang lagi ke SBY.

"Yang benar: video ini diambil beberapa bulan lalu di rumah Pak SBY Pacitan. Karena gimana dia datang lagi, minta maaf saja tidak," katanya.

"NB: Dan terkait bertemu Pak SBY, selama setahun ini sudah berkali-kali Mas Anies bertemu Pak SBY, di banyak tempat di Indonesia ini. Jika kemudian ada video sejenis di bawah ini beredar lagi, saya katakan: itu bukan setelah kejadian kemarin," ujar Jansen.

Klarifikasi saya sbg yg ngambil video ini, krn video ini banyak sekali beredar pasca kejadian kemarin. Dan tidak sesuai konteks waktunya.

Video ini HOAX: jika dikatakan dilakukan pasca kejadian penghianatan mas Anies kemarin.

Yg benar: Video ini diambil bbrp bulan lalu di rumah… pic.twitter.com/EnWU0wlm3x — Jansen Sitindaon (@jansen_jsp) September 6, 2023

Simak Video 'Penjelasan Demokrat soal Rencana Deklarasi Anies-AHY Awal September':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah India berencana mengganti nama negara itu menjadi Bharat. Nama Bharat telah digunakan masyarakat sebelum India dipakai untuk menyebut negara itu.

Diberitakan Media India, Economic Times yang mengutip Times Now, Perdana Menteri (PM) Narendra Modi kemungkinan akan membawa resolusi mengubah nama resmi India menjadi Bharat selama sidang khusus parlemen. Sidang itu berlangsung pada 18 - 22 September 2023.

Hal tersebut dikonfirmasi Pemimpin Kongres Jairam Ramesh. Sebenarnya, isu mengenai penggantian nama itu pertama kali muncul dalam undangan makan malam resmi G20. Saat itu, Presiden India mengirimkan nama atas nama Presiden Bharat, bukan Presiden India.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi beritanya memang benar," katanya pada Kamis (7/9/2023).

"Rashtrapati Bhawan telah mengirimkan undangan makan malam G20 pada tanggal 9 September atas nama 'Presiden Bharat', bukan 'Presiden India' yang biasa," ujarnya memuat nama Presiden, di laman X.

Langkah perubahan nama ini mencerminkan upaya partai nasionalis Hindu yang kini berkuasa, untuk menyingkirkan nama-nama yang dianggap berasal dari era kolonial.

Sebenarnya, negara berpenduduk 1,4 miliar jiwa itu resmi dikenal dengan dua nama yakni India dan Bharat. Namun, nama pertama yang paling umum digunakan baik di dalam maupun luar negeri.

Nama Bharat berasal dari bahasa Sansekerta kuno yang juga berarti India dalam bahasa Hindi. Istilah ini berasal dari nama Sansekerta kuno untuk anak benua India - Bharata Varsha atau Bharata Khanda - yang disebutkan dalam teks-teks India kuno seperti Mahabharata dan Purana.

Dalam teks-teks ini, Bharat dikaitkan dengan seorang raja legendaris bernama Bharata, yang dikatakan sebagai nenek moyang Pandawa, tokoh sentral dalam Mahabharata.

Seiring waktu, Bharat menjadi identik dengan anak benua India dan telah digunakan sebagai nama negara India dalam berbagai bahasa India.

Nama Bharat yang lebih tua dan melekat di masyarakat India, dinilai lebih cocok digunakan. Hanya, perubahan India ke Bharat ini menimbulkan pro dan kontra.

Sejumlah pihak menilai, meskipun nama India berakar pada kolonialisme, nama itu memiliki relevansi historis, budaya dan geografis yang signifikan bagi masyarakat di anak benua India.

Nama tersebut dikenal luas dan diterima secara internasional, serta menyederhanakan komunikasi dan hubungan internasional, sehingga memudahkan negara tersebut untuk terlibat dengan komunitas global.

"Meskipun tidak ada keberatan konstitusional untuk menyebut India 'Bharat', yang merupakan salah satu dari dua nama resmi negara tersebut, saya berharap pemerintah tidak akan sebodoh itu untuk sepenuhnya membuang 'India', yang memiliki nilai merek yang tak terhitung banyaknya. berabad-abad," cuit anggota parlemen oposisi Shashi Tharoor.

Tharoor mengatakan masyarakat India harus "terus menggunakan kedua kata tersebut daripada melepaskan klaim kami atas sebuah nama yang memiliki sejarah, sebuah nama yang diakui di seluruh dunia".

Perselisihan mengenai India versus Bharat semakin memanas sejak partai-partai oposisi pada bulan Juli mengumumkan aliansi baru - yang disebut INDIA - untuk menggulingkan Modi dan mengalahkan partainya menjelang pemilu nasional pada tahun 2024. Akronim tersebut adalah singkatan dari Indian National Developmental Inclusive Alliance (Aliansi Inklusif Pembangunan Nasional India).

Sejak itu, beberapa pejabat di partai Modi menuntut agar negara tersebut disebut Bharat, bukan India.

India Rencananya Bakal Ganti Nama Jadi Bharat


PAN mengajak seluruh anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo Subianto untuk tidak berlarut-larut menangisi kepergian PKB yang merapat mendukung Anies Baswedan. PAN meyakini ada hal positif yang bisa diambil dari kepergian PKB.

"Kalau sudah mau pisah, ya biasa saja. Tidak perlu disesali. Tidak perlu juga disalah-salahkan. Bahkan, tidak boleh menghabiskan waktu membicarakan peristiwa itu," kata Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

PAN tak akan mempermasalahkan jika masyarakat masih memperbincangkan kepergian PKB dari Prabowo. Namun, dia mengimbau kader-kader di koalisi Prabowo tidak ikut dalam polemik hengkangnya PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau pengamat dan masyarakat mau memperbincangkan, silakan saja. Tetapi, kader-kader partai Koalisi Indonesia Maju tidak semestinya ikut berpolemik. Tidak ada guna dan manfaatnya," ujar Saleh.

Saleh juga mengimbau koalisi pro Prabowo jangan merasa dikhianati PKB. Justru, kata Saleh, bisa jadi koalisi makin solid dan ada tambahan anggota setelah PKB pergi.

"Oh ya, KIM pun tidak perlu merasa dikhianati. Tidak perlu merasa dizalimi. Sebab, bisa jadi kepergian PKB justru mendatangkan kebaikan bagi KIM. Paling tidak, koalisi akan semakin solid dan padu. Atau bisa saja ada tambahan anggota baru," kata dia.

Saleh menyebut perubahan gugus koalisi juga masih dinamis seiring perkembangan politik dalam negeri. Saleh menyatakan sebelum resmi mendaftar di KPU, segala sesuatu masih bisa terjadi bahkan PKB masih dapat kembali ke pangkuan KIM.

"Siapa yang tahu. Waktu menuju pendaftaran kan masih lama. Pergeseran-pergeseran masih bisa terjadi. Karena itu, tidak perlu menyalah-nyalahkan. Sebagai anggota koalisi di pemerintahan, bukankah PKB juga adalah saudara. Saudara dalam mengisi dan melanjutkan capaian-capaian Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir," kata Ketua Fraksi PAN itu.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan draf aturan baru terkait kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan pendidikan hanya bisa dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu. Hal tersebut tertuang dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Adapun pada Pasal 72A ayat 1, fasilitas pemerintah yang dimaksud merupakan tempat yang digunakan untuk aktivitas pemerintahan baik di lingkungan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Ada beberapa fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam pasal itu.

"Fasilitas pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: gedung serbaguna; halaman; lapangan; dan/atau tempat lainnya yang ditentukan oleh penanggung jawab fasilitas pemerintah," demikian bunyi Pasal 72 ayat 2 seperti dilihat, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, PKPU juga menetapkan tempat pendidikan yang dimaksud merupakan perguruan tinggi yang meliputi universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan atau akademi komunitas.

Kampanye di lingkungan pendidikan tinggi hanya bisa terlaksana di gedung serbaguna, halaman, lapangan, dan atau tempat lainnya, yang tidak digunakan untuk belajar mengajar yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan.

"Kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada hari Sabtu dan hari Minggu," bunyi Pasal 72 Ayat (5).

"Metode kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan meliputi: a. pertemuan tatap muka; dan b. pertemuan terbatas," demikian bunyi Pasal 72 Ayat (6).

Simak juga 'Ganjar Juga Bakal Isi Kuliah Kebangsaan di UI':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho yang menampilkan wajah Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mejeng di jalanan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Baliho tersebut berisi pesan 'maju bersama lintas generasi'.

Dilansir detikJateng, baliho bergambar Prabowo dan Gibran mejeng di jalan Jenderal Sudirman Puri Kecamatan Kota. Baliho itu menampilkan sosok Prabowo dengan Gibran sedang berkuda dan saling bersama menatap ke atas. Selain itu, baliho Prabowo-Gibran juga ada di depan SMA 1 Pati atau Jalan P. Sudirman. Baliho itu tampak terlihat dengan jelas bagi pengguna jalan yang melintas.

Salah satu warga Endang (45) mengaku baru melihat ada baliho bergambar Prabowo dengan Gibran mejeng di depan kiosnya. Dia pun tidak tahu siapa yang memasangnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin belum ada, tahunya ada hari ini," ungkapnya ditemui di jalanan Jenderal Sudirman Puri, Pati, Kamis (7/9/2023).

Humas relawan loyalis Prabowo Pati (LPP) Suyitno mengaku tidak tahu menahu adanya pemasangan baliho Prabowo bersama Gibran di Pati.

"Pemasangan baliho Pak Prabowo dengan Mas Gibran saya baru tahu, saya tidak tahu siapa yang memasang, kami dari relawan tidak memasang baliho itu," kata Suyitno kepada detikJateng lewat sambungan telepon pagi ini.

Baca di sini.


Elite PKB yang juga Ketua DPW Jawa Barat Syaiful Huda mengumbar janji BBM gratis jika ketua umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menang dalam Pilpres 2024. Janji tersebut menuai komentar dari berbagai pihak.

Sekretaris Fraksi PKB DPRD Jabar Yuningsih mengungkapkan, apa yang disampaikan Syaiful Huda terkait rencana menggratiskan BBM jika Cak Imin menang Pemilu itu merupakan itikad baik dari partai.

"Iya kita punya itikad baik, karena apapun untuk rakyat ya. Tagline kita kan selama ini peduli umat melayani rakyat," kata Yuningsih saat dikonfirmasi detikJabar, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yuningsih mengungkapkan, selama ini masyarakat banyak yang mengeluh harga BBM mahal meski telah disubsidi pemerintah. Namun Yuningsih mengungkapkan, apa yang disampaikan Syaiful Huda pastinya akan dilakukan bertahap.

"Ya selama ini BBM masyarakat mengeluhkan, kalaupun mungkin kan sekarang ada subsidi, kita bertahap nggak mungkin langsung gratis total, artinya punya keinginan, niat baik, walaupun nanti tetap disesuaikan dengan keadaan kita, keuangan," jelasnya.

"Nah ini jadi ramai betul nggak, hanya janji-janji mulu, bahkan sangat tidak mungkin. Artinya kita punya niat itu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Yuningsih mengatakan jika apa yang disampaikan Syaiful Huda itu bukan sekadar janji yang disampaikan jelang pemilu. Menurut dia, telah banyak hal yang diperjuangkan PKB demi kepentingan rakyat.

"Saya pikir bukan janji palsu hanya karena mau pemilu, enggak. Kita sudah banyak yang dilakukan kepada masyarakat yang rasional. Buktinya, ada Undang-undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Kita berkeinginan dan akan memperjuangkan nggak cuma sekedar disampaikan saat mau pemilu," tegas Yuningsih.

"Kalaupun mungkin, bertahap, tidak langsung begitu, 2024 PKB menang langsung 2025 gratis kan nggak mungkin juga. Kita melihat keadaan keuangan, artinya kita akan mengusulkan subsidi yang maksimal," tutup politisi asal Cirebon ini.


Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkapkan ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Bagi SBY, kata Syahrial, Megawati sosok yang berkomitmen dengan putusannya.

Ucapan SBY itu, menurut cerita Syahrial, terlontar usai rapat Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat. SBY mengakui pernah menjadi anak buah Megawati dan kenal dengan sosok Megawati.

"Pak SBY itu terakhir setelah rapat MTP, sampaikan kurang lebih begini, 'Saya ini kan lama jadi anak buah Ibu Mega, saya juga tahu gimana kurang lebih cara bekerja dengan Ibu Mega, gitu kan, jadi Ibu Mega orang yang konsisten kalau sudah ambil suatu keputusan'," kata Syahrial seraya mencontohkan ucapan SBY dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik Rabu (6/9/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SBY pernah menjabat Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam pemerintahan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. SBY kemudian mengundurkan diri pada 11 Maret 2004 untuk maju sebagai capres Pemilu 2024.

SBY, kata Syahrial, menyebut kalau hubungannya dengan Mega mungkin kurang pas. Namun, Megawati tidak menunjukkan sikap tersebut ke putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. SBY mengatakan Megawati bisa menerima AHY.

"'Untuk hal terkait dengan kepentingan yang lebih besar, kenegaraan, Ibu Mega boleh dengan saya mungkin kurang pas, tapi beliau itu bisa menerima Mas AHY'," ujar Syahrial.

Hubungan Demokrat dan PDIP belakang memang cukup dekat, hal tersebut semakin terlihat usai DPP Partai Demokrat mengumpulkan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia. Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, memberi kode soal PDIP dan PPP.

"Progresnya kantor PDIP sama PPP kok deket ya, itu aja kodenya, kok dekat, kok dekat, kantor itu kok dekat gitu," kata Andi Arief di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Simak Video 'Demokrat Bicara Opsi Gabung Koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menyampaikan harapan agar anak muda bisa menjadi calon wakil presidennya Prabowo Subianto. PAN yang tergabung dalam koalisi bersama Prabowo bersyukur Yenny Wahid menyatakan hal tersebut karena mereka punya Erick Thohir yang diusulkan.

"Kami bersyukur dan berterima kasih, Mbak Yenny Wahid, sebagai perwakilan keluarga besar serta pendukung Almarhum Gus Dur telah turut memberikan masukan terkait kriteria Bacawapres yang cocok mendampingi capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto," kata Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

PAN sepakat dengan saran Yenny Wahid agar Prabowo memilih anak muda sebagai cawapres. PAN menegaskan Erick Thohir, menteri BUMN, layak menjadi cawapres Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PAN tentu menyambut baik karena salah satu nama yang selama ini diusung PAN yakni Erick Thohir juga disebut layak mendampingi Prabowo," kata Sadig.

"Sebagai salah satu kandidat Erick Thohir tentu sangat layak, tergolong masih muda dan dikenal dekat serta bisa membawa aspirasi anak muda," imbuh dia.

Anggota DPR RI itu menegaskan komunikasi diperlukan dalam menentukan cawapres Prabowo. PAN ingin mengedepankan soliditas koalisi pendukung Prabowo.

"Akan tetapi, bagi kami di PAN yang terpenting saat ini adalah terus berkomunikasi menjaga soliditas koalisi, sembari para ketua umum bersama Pak Prabowo terus menggodok siapa Bacawapres yang akan ditetapkan. Insyaallah Pak Prabowo dapat pasangan terbaik," kata dia.

Yenny Wahid menyampaikan harapan soal cawapres anak muda seusai pertemuan di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (6/9). Yenny awalnya menyampaikan kriteria cawapres idealnya kepada Prabowo, yaitu bisa mewakili suara anak muda.

Menurut Yenny, perkara siapa nama yang akan ditunjuk bisa belakangan. Yang penting, kata dia, kriteria tersebut bisa terpenuhi.

"Kriteria dulu, perkara garis tangan siapa yang jadi itu lain urusan. Kriterianya dulu. Harus wakilin anak muda," kata Yenny.

Simak Video 'Gaya Prabowo Dekati Keluarga Gus Dur: Dari Berlutut sampai Gelar Pertemuan':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) muncul sebagai hasil inisiatif dan dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia. Berdiri selama lebih dari dua dekade, partai ini telah mengalami pergantian ketua umum dari masa ke masa sejak didirikan pada 23 Juli 1998.

Selama 24 tahun berkecimpung di panggung politik Indonesia, partai ini telah dipimpin tiga sosok ketua umum dengan masing-masing karakter yang mereka miliki. Mengutip situs resmi PKB, sosok ketua umum PKB dimulai dari Matori Abdul Djalil, Alwi Shihab, dan kini Muhaimin Iskandar.

Tentang PKB

PKB didirikan pada 23 Juli 1998. PKB dibentuk sebagai respons terhadap perubahan politik yang sedang terjadi di Indonesia saat itu, termasuk gerakan reformasi politik yang mengguncang pemerintahan Orde Baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PKB telah berperan dalam politik Indonesia dan memiliki anggota dalam pemerintahan. Puncaknya, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), salah satu pendiri PKB dan tokoh NU, terpilih sebagai Presiden Indonesia pada 1999.

Namun, masa kekuasaannya sebagai presiden tidak berlangsung lama, dan dia dijatuhkan pada 2001. Meskipun demikian, PKB tetap aktif dalam politik nasional dan terlibat dalam berbagai koalisi pemerintahan hingga saat ini.

Partai ini menjadi bagian dari koalisi pemerintahan serta terlibat dalam proses politik dan legislatif di negara ini. PKB juga memainkan peran dalam mewakili suara Islam moderat dalam politik Indonesia.

Profil Ketua Umum PKB

Setelah mengetahui sekilas tentang PKB, yuk mengenal ketua umum PKB.

1. Matori Abdul Djalil (1998-2001)

Matori Abdul Djalil Foto: Universitas Stekom Pusat

Matori Abdul Djalil adalah salah satu pendiri PKB. Ia menjabat sebagai ketua umum pertama PKB setelah didirikan pada 1998. Pria kelahiran Salatiga, 11 Juli 1942 ini resmi memimpin PKB mulai 23 Juli 1998 hingga 15 Agustus 2001.

Sejak duduk di bangku SMP, Matori sudah aktif mengikuti kegiatan dan organisasi NU dengan menjadi anggota Pandu Ansor. Ia juga pernah menjadi Ketua Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Salatiga ketika duduk di bangku SMA.

Semasa kuliah 1964-1968, Matori menjabat Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Salatiga. Pada 1966-1973, Matori didapuk menjadi Wakil Ketua DPC Partai NU Kabupaten Semarang/Kotamadya Salatiga.

Lebih lanjut, karier politik Matori dimulai pada 1968-1971, saat ia menjabat Wakil Ketua DPRD II Salatiga. Berlanjut pada 1971-1977, ia lantas menjadi Wakil Ketua DPRD Semarang.

Langkah Matori terus berlanjut hingga ia berhasil menduduki kursi parlemen sebagai anggota DPR RI 1987-1997. Ia bahkan kembali dipercaya sebagai wakil rakyat menjadi Wakil Ketua MPR RI selama 1999-2001.

Bersamaan dengan itu, Matori sedang menjabat sebagai Ketua Umum PKB selama tiga tahun hingga 15 Agustus 2001. Kemudian Matori diangkat menjadi Menteri Pertahanan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri.

Ia pun harus meninggalkan kursi Ketua Umum PKB. Jabatan ini ia emban hingga 20 Oktober 2004. Selepas itu, Matori wafat pada 12 Mei 2007 akibat penyakit stroke yang dideritanya.

2. Alwi Shihab (2001-2005)

Alwi Shihab saat menghadiri haul Taufiq Kiemas ke-3 di Jakarta, Rabu (8/6/2016). Foto: Ari Saputra

Alwi Shihab, seorang diplomat dan politikus yang menjadi Ketua Umum PKB setelah Matori Abdul Djalil. Alwi lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1945.

Dilansir dari situs Alwi Shihab, Alwi menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darul Nashihin, Lawang, Malang, Jawa Timur, sejak berusia 10 tahun. Selepas itu, pada 1966 Alwi melanjutkan studi di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir dengan bidang studi Akidah Filsafat.

Pada 1990, ia mendapatkan gelar doktoral dari Universitas Ain Syam Mesir. Ia juga terus melanjutkan studi hingga S3 di Universitas Temple, Pennsylvania, Amerika Serikat (AS). Lalu, Alwi terjun ke dunia pendidikan dengan menjadi pengajar di Hartford Seminary, Connecticut, AS.

Kala itu, Alwi diajak Gus Dur untuk membentuk dan membangkitkan sebuah partai. Saat Gus Dur menjabat sebagai presiden, Alwi mendapat kepercayaan besar dari Gus Dur untuk menjadi Menteri Luar Negeri dengan masa jabatan 29 Oktober 1999-23 Juli 2001.

Selepas menjadi menteri, ia dipercaya meneruskan estafet jabatan Ketua Umum PKB hingga 2005. Bernasib sama dengan Matori, Alwi harus meninggalkan kursi Ketua Umum PKB saat ditunjuk Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Pemberhentian ini diketahui karena pada saat itu PKB ingin membuat tradisi yaitu tidak rangkap jabatan. Lantas, Alwi turun dari kursi Ketua Umum PKB pada 25 Mei 2005 dan digantikan Muhaimin Iskandar.

3. Muhaimin Iskandar (2005-sekarang)

Ketum PKB Muhaimin Iskandar Foto: dok. PKB

Muhaimin Iskandar, yang akrab dipanggil Cak Imin, adalah salah satu tokoh penting dalam PKB. Cak Imin lahir di Jombang pada 24 September 1966. Politikus ini juga merupakan keturunan ulama besar pendiri Nahdlatul Ulama yaitu KH Bisri Syansuri.

Sejak muda, ia dikenal aktif berorganisasi dengan menjadi Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta 1990-1997. Karier politik Cak Imin dimulai bersamaan dengan dibentuknya PKB. Saat itu, Muhaimin langsung dipercaya menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjend).

Pada 2005, Cak Imin dipercaya mengemban amanah menjadi Ketua Umum PKB hingga saat ini. Kariernya moncer hingga ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 1999. Berlanjut pada usia 33 tahun, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI 1999-2004.

Titik ini mengantarkan Cak Imin menjadi pemegang rekor pimpinan termuda di DPR yang pernah ada saat itu. Hingga masa jabatannya habis, Cak Imin lagi-lagi dipercaya dan terpilih menjadi Wakil Ketua DPR selama dua periode.

Selepas itu, di era SBY, Cak Imin juga didapuk menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2009-2014. Ia juga pernah dipercaya menjabat Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 26 Maret 2018 hingga 30 September 2019.

Karier Cak Imin masih berlanjut hingga kini ia mengemban amanah menjadi Wakil Ketua DPR RI Bidang Kesejahteraan Rakyat 2019-2024. Selain itu, karier Cak Imin makin meroket dengan menjabat Ketua Umum PKB sampai saat ini. Prestasinya berhasil menempatkan PKB sebagai partai berhaluan Islam terbesar di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh Aujana Mahalia, peserta Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan


Pasukan FPU 4 Indonesia MINUSCA di Afrika Tengah saat ini sudah hampir selesai melaksanakan misi perdamaian di Bangui. Setelah satu tahun menjalankan misi perdamaian bersama UN Peacekeeping, pasukan FPU 4 Indonesia dan IPO ini akan segera kembali ke Tanah Air dan digantikan oleh Pasukan FPU 5 Indonesia.

Selama di misi tersebut, pasukan FPU 4 Indonesia menjalankan sejumlah tugasnya. Salah satunya adalah melaksanakan patroli di area tanggung jawabnya.

detikcom berkesempatan mengikuti pasukan untuk melaksanakan patroli bersama pasukan FPU 4 Indonesia, Rabu (6/9/2023) malam. Dalam satu sif patroli dilakukan oleh 8 personel dengan menggunakan unit armory vehicle (AVC).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Patroli dilaksanakan di area of reaponsibility (AOR) FPU Indonesia yang dimulai dari Pasar Combatan. Pasar Kombatan adalah salah satu pasar di Bangui.

Pasar yang dilalui oleh tim patroli ini sibuk dari pagi sampai malam. Lalu lintas pun sama sibuknya.

Kerlap-kerlip lampu di kafe-kafe mewarnai suasana malam di Bangui. Aktivitas jual beli di Pasar Combatan masih sibuk.

Pasar Combatan menjadi salah satu area terlarang bagi pasukan perdamaian untuk berjalan-jalan di lokasi tersebut. Tidak sekalipun untuk berbelanja di sana.

Pasukan FPU Indonesia (Mei Amelia-detikcom)

Dari pasar, perjalanan patroli diteruskan ke Jalan Avenue de Front. Kondisi jalan cukup lebar tapi minim penerangan malam.

Dari situ, patroli dilanjutkan ke depan Universitas De La Sante. Di sana, pasukan dengan senjata api laras panjang yang lengkap melakukan patroli statis.

Patroli ini tak hanya dilakukan oleh pasukan perdamaian Indonesia, tapi juga negara-negara lain yang tergabung dalam United Nation Peacekeeper. Patroli dilakukan selama 24 jam penuh sesuai AOR masing-masing.

Patroli yang dilakukan FPU 4 Indonesia dilakukan selama 12 jam yang terbagi dalam 2 sif.

Pasukan FPU Indonesia (Mei Amelia-detikcom)

Jam Malam di Kota Bangui

Sebagai informasi, Bangui memberlakukan jam malam setelah adanya referendum pemerintahan lama yang menginginkan masa kepemimpinan selama 3 periode. Di atas pukul 9 malam, warga tidak boleh melakukan aktivitas dan sejumlah jalanan ditutup.

Situasi di Afrika Tengah sempat memanas menjelang referendum perubahan masa kepemimpinan dari dua periode menjadi 3 periode. Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Tengah akhirnya menyetujui hasil refendum yang menyatakan 95 persen pemilih mendukung perubahan konstitusi yang mengizinkan Presiden Faustin Archange Touadera kembali maju dalam pemilu untuk periode ketiga.

Situasi malam di Kota Bangui masih ramai aktivitas warga (Mei Amelia-detikcom)

Misi FPU 4 Indonesia MINUSCA

Kembali lagi ke pasukan FPU Indonesia, kontingen Garuda Bhayangkara (Garbha) Satgas FPU 4 MINUSCA ini dikirim untuk menjaga dan mengharumkan nama baik bangsa Indonesia setiap menjalankan tugas ataupun misi pemeliharaan perdamaian PBB di Bangui, Afrika Tengah.

Tugas utamanya adalah melaksanakan perlindungan warga sipil (people protection), pengawalan (escort), dan patroli untuk menjamin keamanan di wilayah Kota Bangui, Republik Afrika Tengah.

Selain itu, FPU Indonesia juga bertugas mencegah terjadinya serangan milisi bersenjata (armed group) terhadap masyarakat sipil dan mencegah terjadinya pelecehan seksyal (sexual exploitation and abuse) yang marak terjadi di Afrika Tengah.

Selama bertugas, FPU MINUSCA 4 juga mendapatkan tugas pengawalan VIP di sekitar Ibu Kota Bangui. Beberapa tokoh penting yang mendapatkan pengawalan Satgas FPU 4 ini antara lain perdana menteri Republik Afrika Tengah, ketua majelis nasiolan, kepala kehakiman, presiden misi perserikatan bangsa-bangsa (PBB), hingga kepala kepolisian MINUSCA.

Tugas pengawalan VIP ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan keselamatan tokoh-tokoh penting tersebut selama kunjungan resmi atau kegiatan mereka di sekitar Ibu Kota.

Simak juga 'Jokowi Tak Ingin Indonesia Tergesa-gesa Gabung BRICS':

[Gambas:Video 20detik]


Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 7 September 2023.

Kami sudah merangkum sejumlah informasi yang terjadi di berbagai negara, agar Anda bisa dengan mudah mengikuti perkembangan dunia.

Kita awali dengan berita soal musim panas di tahun ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Musim panas tahun ini dinyatakan terparah

Musim panas di belahan utara pada tahun 2023 ini menjadi yang terpanas sejauh ini, menurut data milik lembaga Uni Eropa untuk urusan perubahan iklim.

Selama tiga bulan dari Juni hingga Agustus, rata-rata suhu udara mencapai 16,8 derajat Celcius, di atas suhu rata-rata sebelumnya.

Bulan lalu juga merupakan bulan Agustus terpanas yang pernah tercatat secara global.

"Bukti ilmiahnya sangat banyak, kita akan terus melihat lebih banyak catatan iklim dan kejadian cuaca ekstrem yang lebih intens, dan lebih sering terjadi yang turut berdampak pada masyarakat dan ekosistem," kata Samantha Burgess dari lembaga Copernicus.

"Ini akan terus terjadi sampai kita berhenti mengeluarkan gas rumah kaca."

Hubungan Australia dan China kian membaik?

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang di sela-sela KTT ASEAN di Jakarta, Kamis pagi ini.

PM Li adalah pejabat tertinggi kedua di China yang mewakili Presiden Xi Jinping karena ia memilih untuk tidak menghadiri serangkaian pertemuan dunia.

Meskipun hubungan diplomatik dan perdagangan antara Australia dan China membaik dalam beberapa bulan terakhir, masih ada beberapa masalah yang perlu diangkat.

Larangan perdagangan terhadap ekspor 'wine' dari Australia, misalnya, juga masih berlaku. Selain itu, dua warga Australia juga masih ditahan di Beijing, yakni jurnalis Cheng Lei, dan penulis Dr Yang Hengjun.

Mantan pemimpin Myanmar sakit dalam tahanan

Aung San Suu Kyi yang ditahan di penjara tidak menerima perawatan medis, meski kesehatannya memburuk, itu adalah pengakuan dari anak dari Suu Kyi.

Perempuan berusia 78 tahun itu ditahan sejak Februari 2021 setelah didakwa dengan sejumlah pelanggaran seperti kecurangan pemilu dan korupsi.

Bulan Juli lalu, ia dipindahkan ke tahanan rumah di ibu kota Naypidaw meski nampaknya telah kembali ke penjara sekarang.

"Sepengetahuan saya, ia tidak bisa makan karena penyakit gusi dan potensi masalah pada gigi bungsunya," ujar anak Aung San Suu Kyi, Kim Aris.

"Gejala ini disertai dengan muntah-muntah dan pusing, dan mengingat usianya, ini menjadi alasan untuk sangat khawatir mengenai kesehatannya secara keseluruhan dan pengobatannya."

Terpidana pembunuh kabur dari penjara

Pihak berwenang di Pennsylvania merilis rekaman seorang terpidana pembunuh kabur dari penjara.

Dalam klip tersebut, Danelo Cavalcante terlihat memanjat dinding sudut halaman latihan Penjara Chester County seperti kepiting.

Menurut sipir penjara, ia kemudian menerobos kawat berduri, yang dipasang setelah tahanan lain melarikan diri dari tempat yang sama awal tahun ini.

Cavalcante, yang bulan lalu divonis bersalah atas pembunuhan mantan pacarnya, kini masih dalam pencarian.

Seorang pria mengatakan sempat melihat Cavalcante masuk ke rumahnya dan mencuri makanan.

Simak juga 'Saat Keluh Kesah Turis Hadapi Gelombang Panas 'Nero' di Italia':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Bappilu Partai Golkar, Ridwan Kamil, menyebut wilayah Jawa Barat (Jabar) dibutuhkan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, untuk bersaing di Pilpres 2024. Bagaimana kekuatan Ganjar Pranowo di Jabar berdasarkan hasil survei terkini?

Ridwan Kamil menyinggung hasil survei di Jabar saat menjawab isu bakal menjadi cawapres Ganjar Pranowo dalam wawancara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, tayang pada Rabu (6/9). Ridwan Kamil mengaku didekati tiga utusan capres.

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," kata Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Gubernur Jabar itu menyebut elektabilitas dirinya di Jawa Barat tinggi berdasarkan hasil survei. Sementara, menurut Ridwan Kamil, Ganjar sulit mendulang suara di wilayah Jabar.

"Karena saya sangat tinggi kalau di Jawa Barat. Saya tidak bermaksud bagaimana ya, tapi memang hasil surveinya, bahkan ini survei dari internasional ya, tidak pakai survei lokal. Saya paling tinggi di sini, dan Mas Ganjar agak sulit di Jawa Barat," kata Ridwan Kamil.

Berdasarkan hitung-hitungan, Ridwan Kamil menyebut dirinya cocok disandingkan dengan Ganjar jika ingin mendulang suara di Jabar.

"Jadi kalau digabung, kalau menurut matematika, ya matching. Tapi kan perjodohan itu bukan matematika. Bisa ada pertimbangan-pertimbangan non-matematis," ujarnya.

Berikut hasil survei Ganjar di Jabar:

LSI

Lembaga Survei Indonesia (LSI) sebelumnya merilis survei pilihan presiden menurut wilayah. Pemilih bakal capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bersaing di Jawa Barat, sementara Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah.

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Sumatera

- Anies 35%

- Prabowo 34,5%

- Ganjar 25,5%

Tidak jawab 5%

Banten

- Prabowo 38,6%

- Ganjar 29,1%

- Anies 28,7%

Tidak jawab 3,6%

DKI

- Prabowo 34,7%

- Anies 34,5%

- Ganjar 29,7%

Tidak jawab 1,1%

Jabar

- Prabowo 39,2%

- Anies 29,6%

- Ganjar 25,2%

Tidak jawab 6%

Jateng DIY

- Ganjar 64,3%

- Prabowo 22,2%

- Anies 8,8%

Tidak jawab 4,7%

Jatim

- Ganjar 44,8%

- Prabowo 43,5%

- Anies 7,5%

Tidak jawab 4,1%

Bali Nusa Tenggara

- Prabowo 43,7%

- Ganjar 36,4%

- Anies 11,2%

Tidak jawab 8,7%

Kalimantan

- Ganjar 55,4%

- Prabowo 25%

- Anies 15,3%

Tidak jawab 4,3%

Sulawesi

- Prabowo 42%

- Anies 28,4%

- Ganjar 21,2%

Tidak jawab 8,4%

Maluku Papua

- Ganjar 32,3%

- Prabowo 27,1%

- Anies 24,6%

Tidak jawab 15,9%

LSI Denny JA

Lembaga survei LSI Denny JA sebelumnya juga pernah merilis survei elektabilitas capres berdasarkan 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar di 2024. Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi termasuk Jawa Barat, sedangkan Ganjar Pranowo di 2 provinsi.

Survei ini digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 lalu dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei +/- 2,9%. Berikut ini elektabilitas 3 bakal capres di 5 provinsi Indonesia dengan populasi pemilih 57.6%:

Simak Video 'Relawan Prabowo di Garut Beralih Dukung Ganjar Capres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad melakukan blusukan ke dua kampung di wilayah Gorontalo yakni Kampung Bugis dan Talumolo di Kecamatan Dumbo Raya, Gorontalo, Rabu malam (6/9/2023).

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini bertatap muka dan berdialog langsung tanpa sekat dan jarak dengan rakyat dua kampung tersebut, yang kebanyakan kaum ibu pengajian Majelis Taklim.

Kepada mereka, Fadel Muhammad mengajak untuk terus menjaga tali silaturahmi. Sebab, silaturahmi yang terjaga akan menguatkan persatuan dan kesatuan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam lingkup kenegaraan, silaturahmi akan memperkuat harmonisasi antar anak bangsa dan ujungnya akan semakin memperkokoh eksistensi negara.

"Ini yang menjadi tujuan saya menyambangi bapak dan ibu semua, untuk menjaga persaudaraan yang memang sudah terjalin sejak lama," ujarnya, dalam keterangannya, Kamis (7/9/2023).

Kepada masyarakat yang antusias menyambut kedatangannya, Fadel menyampaikan seputar tugasnya sebagai Pimpinan MPR RI. Sebab, masih banyak yang belum mengetahui tugas dan wewenang Fadel sebagai Waka MPR RI dari Perwakilan Kelompok DPD.

"Pimpinan Lembaga Tinggi negara ini berjumlah 9 orang perwakilan partai politik plus saya sebagai Perwakilan Kelompok DPD dari Gorontalo. MPR memiliki tugas dan wewenang yang luar biasa," kata Fadel.

"Antara lain, melantik Presiden dan Wapres RI serta merubah dan menetapkan konstitusi," sambungnya.

Fadel mengungkapkan bahwa kehadirannya sebagai anggota DPD dan salah satu pimpinan puncak MPR memberikan kebanggaan untuk daerah Gorontalo. Ia mengungkapkan bahwa dirinya akan berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan amanah yang diberikan oleh negara dan rakyat.

Dalam kesempatan itu, Fadel juga meminta doa dari rakyat Gorontalo bahwa di Pemilu bulan Februari 2024 nanti, dirinya akan maju kembali dalam kontestasi anggota DPD RI Dapil Gorontalo.

"Mohon doa dan dukungan para bapak dan ibu sekalian. Semoga niat saya, dengan izin Allah SWT untuk mengabdi kepada rakyat Gorontalo dan negara bisa terwujud kembali," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan blusukan Fadel ke dua kampung di Gorontalo turut didampingi oleh sang istri Hana Hasanah Shahab.

Simak juga 'Saat Tentukan Arah Koalisi, AHY Kumpulkan DPD Demokrat se-RI Besok':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PKB Lukmanul Khakim mengusulkan nama kerja sama partai pendukung bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Ketum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dengan sebutan Koalisi PBNU. Ia mengatakan kedua sosok ini memiliki komitmen kuat terhadap PBNU.

"Saya mengusulkan nama koalisi NasDem-PKB: Koalisi PBNU. Koalisi Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945," kata Lukmanul dikonfirmasi, Kamis (7/9/2023).

Lukmanul mengatakan kedua tokoh ini memiliki komitmen kuat terhadap Pancasila hingga Undang-Undang Dasar 1945. Anies dan Cak Imin disebut sosok yang menjunjung pluralisme dan komitmen terhadap NKRI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa saya mengusulkan nama Koalisi PBNU, karena pasangan Anies-Gus imin (AMIN) keduanya adalah sosok pemimpin yang selama ini punya komitmen yang kuat terhadap PBNU, komitmen terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara," ujar Lukmanul.

"Komitmen terhadap kebinekaan dan pluralisme, komitmen terhadap NKRI sebagai negara kesatuan yang tidak tergantikan oleh apapun, baik yang mewacanakan khilafah maupun negara federal, juga komitmen terhadap UUD 1945 sebagai konstitusi," sambungnya.

Lukmanul menyebut jika disetujui nama koalisi tersebut akan menepis anggapan Anies yang seolah-olah pro khilafah. Menurutnya nama koalisi itu akan menjawab keraguan dari masyarakat.

"Nah jika disetujui nama koalisi Anies-Gus Imin nantinya Koalisi PBNU, tentu ini jawaban bagi yang selama ini sangsi, apalagi belakangan muncul black campaign yang menyerang Mas Anies seolah pro khilafah," katanya.

Ia berharap nama koalisi itu akan disetujui oleh banyak pihak. Menurutnya Anies dan Cak Imin adalah tokoh yang akan mengawal kepentingan nasional, bukan kelompok semata.

"Harapan saya tentu jika disetujui sekaligus agar masyarakat jangan gampang termakan provokasi dengan isu-isu yang tidak benar, Anies-Gus Imin tokoh nasional sekaligus pemimpin yang komit terhadap NKRI dan siap menjaga dan mengawal kepentingan nasional (national interest)," pungkasnya.

Simak Video 'NasDem dan PKB Ternyata Lagi Susun Tim Pemenangan Anies-Cak Imin!':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho berukuran besar menampilkan duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka mejeng di jalanan Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Relawan loyalis Prabowo Pati pun merespons positif hal tersebut.

Baliho bergambar Prabowo dengan Gibran di antaranya mejeng di jalan Jenderal Sudirman Puri Kecamatan Kota. Baliho itu menampilkan sosok Prabowo dengan Gibran sedang berkuda dan saling bersama menatap ke atas.

Di baliho itu tertera tulisan 'Maju bersama lintas generasi'. Selain itu baliho Prabowo-Gibran ada di depan SMA 1 Pati atau jalan P. Sudirman. Baliho itu tampak terlihat dengan jelas bagi pengguna jalan yang melintas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu warga Endang (45) mengaku baru melihat ada baliho bergambar Prabowo dengan Gibran mejeng di depan kiosnya. Dia pun tidak tahu siapa yang memasangnya.

"Kemarin belum ada, tahunya ada hari ini," ungkapnya ditemui di jalanan Jenderal Sudirman Puri, Pati, Kamis (7/9/2023).

Humas relawan loyalis Prabowo Pati (LPP) Suyitno mengaku tidak tahu menahu adanya pemasangan baliho Prabowo bersama Gibran di Pati.

"Pemasangan baliho pak Prabowo dengan Mas Gibran saya baru tahu, saya tidak tahu siapa yang memasang, kami dari relawan tidak memasang baliho itu," kata Suyitno kepada detikJateng lewat sambungan telepon pagi ini.

Meski demikian, Suyitno menyambut baik adanya pemasangan baliho tersebut. Menurutnya baliho itu bentuk dukungan masyarakat kepada Prabowo sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang.

"Kalau relawan enjoy saya ya, karena dengan adanya baliho Prabowo Gibran ini menunjukkan bahwa bukan sekadar masyarakat petani, atau masyarakat demen yang demen dengan Pak Prabowo, itu disandingkan dengan Gibran otomatis pendukung Pak Prabowo semakin banyak gitu," ujarnya.

"Setidaknya karena kita tahu Gibran walikota juga, anak dari pemimpin negeri ini bapak Jokowi, lha setidaknya akan menjadi motivasi atau daya tarik bagi masyarakat," Suyitno melanjutkan.

Terpisah dihubungi Ketua DPC Gerindra Pati Hardi mengaku tidak ada instruksi pemasangan baliho tersebut. Hardi mengaku akan mengecek baliho sebelum berstatemen lebih lanjut.

"Belum tahu soal pemasangan baliho, saya akan cek terlebih dahulu," jelasnya.


Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memenuhi panggilan KPK, hari ini. Cak Imin tiba di KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnaker).

Dilansir detikNews, Cak Imin tampak melambaikan tangan sambil masuk ke gedung KPK. Cak Imin tiba di gedung KPK sekitar pukul 09.50 WIB.

"Alhamdulillah sehat," kata Cak Imin, Kamis (7/9/20230.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, kasus korupsi sistem TKI di Kemnaker terjadi tahun 2012. KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka yakni dua orang dari pejabat Kemnaker dan satu orang swasta.

Cak Imin dipanggil sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. KPK juga memastikan pemanggilan Ketum PKB tersebut tidak terkait dengan dinamika politik yang terjadi saat ini.

Sebelumnya, Cak Imin telah menjamin bakal memenuhi panggilan KPK. Dia mengatakan pemanggilan sebagai saksi adalah hal biasa.

"Karena ini proses biasa sebagai saksi," ujarnya.

Data Pemilih Diduga Bocor, Cak Imin: Ada Upaya Sistematis Ganggu Pemilu


Beberapa hari terakhir publik Indonesia dihebohkan oleh pemberitaan tentang dideklarasikannya Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB sebagai Bakal Calon Wakil Presiden dari Anies R Baswedan. Heboh karena keputusan begitu tiba-tiba, padahal publik sudah banyak mengkonsumsi berita serunya "pacaran" Anies yang diusung Nasdem yang sedang dipepet terus oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum Partai Demokrat.

Sementara Muhaimin Iskandar sedang galau akibat "tunangannya" yakni Prabowo Subianto dari Partai Gerindra tengah dikerubuti oleh sejumlah partai yang serempak datang mengaburkan pandangannya. Keputusan cepat Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, menggandengkan Anies dan Cak Imin membuat terang segalanya dan duarrrr...jadilah berita paling heboh beberapa hari ini.

Politik Cebong-Kampret

Semua ini bermula dari Pilpres 2019, yang terkenal sebagai Pilpres Cebong versus Kampret. Petahana Joko Widodo (Jokowi) yang kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amien berhadaphadapan dengan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para pendukung Prabowo-Sandi umumnya berlatar-belakang kelompok Islam-Nasionalis sedangkan pendukung JokowiMa'ruf Amien umumnya berlatar belakang sekular-nasionalis. Pada masa kampanye, kedua pihak cukup sengit memperjuangkan masing-masing kandidatnya.

Dalam komunikasi politiknya, kelompok Sekular -nasionalis mengklaim dirinya paling Pancasilais dan pembela NKRI harga mati sekaligus mengolok-olok lawan dengan julukan Kadrun alias kadal gurun dan kampret , sesuatu yang membangkitkan amarah sekaligus menimbulkan garis pemisah sosial yang semakin kentara di tengah masyakarat. Sebagai balasannya kelompok pendukung Prabowo-Sandi menjuluki lawannya Cebong (berudu), gambaran kerumunan orang-orang yang tak berotak yang hanya mengikuti arahan orang lain kesana-kemari.

Friksi cebong dan kampret itu demikian kerasnya, hingga membuat banyak orang sangat prihatin. Mereka mencemaskan keberlangsungan negara kesatuan dan persatuan bangsa yang susah payah dibangun oleh para founding fathers. Sedihnya, hampir kebanyakan politisi terlalu dimabuk kekuasaan dan cenderung mendiamkan ancaman marabahaya kebangsaan ini.

Itulah yang menjadi keprihatinan ketua Partai Nasdem Surya Paloh, sedikit dari pemimpin politik negeri ini yang sangat tidak ingin hal itu terjadi. Runyamnya, dengan berbagai insiden yang mencurigakan, hasil Pilpres itu dimenangi oleh pasangan Jokowi-Ma'ruf dengan unggul tipis. Padahal pendukung Prabowo-Sandi yakin bahwa pasangan mereka lah yang unggul sesungguhnya.

Sehingga muncul tuduhan bahwa Pemerintah berlaku curang dengan memihak kepada petahana. Keadaan ini semakin membahayakan dan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Atas alasan itu pula, Jokowi yang terpilih kembali menjadi Presiden untuk kedua kali memberikan kursi yang empuk kepada Prabowo dalam kabinet yang mereka bentuk. Konflik di pucuk elit memang mereda, tetapi jauh di bawah sana luka dan kekecewaan sulit disembuhkan.

Surya Mencari Matahari

Surya Paloh adalah sahabat sekaligus pendukung utama Jokowi. Ia seorang nasionalis tulen. Ia sangat benci dengan polarisasi cebong-kampret ini. Ia tak menoleransi polarisasi ini terus berbiak menjadi virus yang mengeroposkan tiang-tang kebangsaan Rumah Indonesia.

Sehingga dalam perjalanannya, meski ia menikmati buah kemenangan namun hatinya gelisah mendapati konflik cebong-kampret terus berlanjut bagai api dalam sekam. Dalam benaknya, ini tak boleh dibiarkan. Harus ada pemimpin berikutnya yang bisa mengakhirinya. Pemimpin yang laksana matahari baru yang menyinari bumi dengan memupus virus-virus cebong dan kampret.

Maka pencarian pun dimulai. Tersebutlah Anies Rasyid Baswedan, seorang intelektual muda yang cerdas, berpendidikan Barat, keturunan Arab, dan nasionalis. Anies yang pernah menjadi Rektor Paramadina dianggap mewarisi pemikiran-pemikiran cendikiawan pluralis-religius, Nurcholis Majid.

Pada Pilpres 2014 ia bergabung ke dalam Tim Bravo-5 besutan Luhut Binsar Pandjaitan yang berhasil mengusung Jokowi-JK ke tampuk kekuasaan. Anies pun mendapatkan upahnya, diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Hanya saja, Anies yang berlatar belakang aktivis HMI punya kedekatan dengan seniornya yakni HM Jusuf Kalla (JK). Hal ini membuatnya lebih sering berkunjung ke kantor Wapres, yang menimbulkan kecurigaan pada diri Presiden. Terlebih lagi, suatu ketika tahun 2016 Anies meluncurkan program 'Mengantar Anak ke Sekolah pada Hari Pertama'.

Program itu segera mendapat sambutan positif terutama dari orang tua muda dan membuat nama Anies semakin populer di kalangan mereka. Meskipun itu adalah program resmi dari kementeriannya namun tetap saja dicurigai sebagai cara Anies menaikkan popularitas dirinya. Konon Anies memang sejak muda sudah bercitacita ingin menjadi pemimpin negeri ini.

Dan kita semua tahu, beberapa bulan setelah itu Anies didepak dari kabinet. Suasana makin runyam. Anies yang terdzalimi berhasil melakukan revans dengan memenangi Pilgub DKI 2017, yang juga diwarnai perseteruan cebong-kampret.

Kala itu Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno menghadapi Ahok-Djarot di putaran kedua. Pada putaran pertama, Agus Harimurti Yudhoyono yang berpasangan dengan Sylviana Murni langsung tersingkir. Ibarat pertandingan tinju, Basuki Tjahaya Purnama (BTP) yang berlatar belakang Tionghoa dan temperamental berhasil di upper-cut hingga KO oleh Anies.

Isu Nonpri juga memperkeruh Pilgub ini, padahal baik Ahok dan Anies sama-sama keturunan Non Pribumi. Kali ini yang terluka dan menyimpan kekecewaan adalah para pendukung Ahok-Djarot yang nasionalissekular. Itu semua terus diamati oleh Surya Paloh yang melihat bayang-bayang perpecahan bangsa semakin kentara.

Padahal dalam banyak kesempatan berbicara di depan publik, Surya Paloh tengah menyodorkan paradigma Restorasi Indonesia sebagai solusi memajukan Indonesia, yang mensyaratkan kuatnya persatuan dari bangsa itu.

Matahari itu bernama Anies

Dalam Rakernas Partai Nasdem yang digelar JCC Senayan, Jakarta pada Jumat (17/6/2022) Surya Paloh mengumumkan tiga bakal calon presiden yang direkomendasikan partainya, yakni Andika Perkasa, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Ketiganya kemudian diprospek oleh Surya Paloh.

Satu demi satu didekatinya baik secara langsung maupun oleh tim utusannya. Andika Perkasa tidak mungkin karena sudah dalam jangkauan petahana, demikian pula Ganjar Pranowo yang digadang-gadang oleh partainya sendiri (PDI Perjuangan). Saya termasuk yang bertugas untuk berkomunikasi dengan Ganjar Pranowo.

Tinggallah Anies Baswedan yang merupakan tokoh non-partai. Sementara itu, Anies menunjukkan kinerjanya yang positif sebagai gubernur DKI Jakarta, sedangkan wakil gubernur Sandiaga Uno mundur di tengah jalan untuk maju sebagai Cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Surya Paloh semakin kesengsem dengan Anies, yang menunjukkan bahwa dirinya meski dilabeli sebagai bagian dari kampret namun justru sukses membangun nilai-nilai pluralitas di Jakarta.

Konon, Anies lebih banyak membangun gereja dibanding gubernur DKI periode-peridoe sebelumnya, demikian pula dengan vihara dan lainnya. Yang mengganjal adalah sikap tegasnya dalam pembatalan pembangunan kawasan pantai utara yang sudah disokong Pemerintah Pusat, membuat hubungan antara DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat makin merenggang.

Formula -E, sebuah hajatan internasional telah direncanakan jauh-jauh hari di kota Jakarta. Ini merupakan lomba balap mobil bergengsi yang diklaim ramah lingkungan karena menggunakan mobil bertenaga listrik. Kesepakatan diteken oleh Anies dan FIA di New York yang mencanangkan balapan digelar di Monas pada tahun 2020.

Hanya saja, Pandemi Covid-19 melanda dan memaksa acara itu ditunda lalu dialihkan dari kawasan Monas. Meski diwarnai kontroversi dan dukungan setengah hati dari Pemerintah Pusat, akhirnya FormulaE sukses digelar di Jakarta International Stadium -Ancol pada 25 Juni 2022. Namun keberhasilan itu menyisakan persoalan yang kemudian dijadikan pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mentersangkakan Anies.

Sayangnya, mereka terlalu memaksakan diri. Meski Anies beberapa kali diperiksa, sesungguhnya tak didapat cukup alat bukti untuk menyeretnya ke meja hijau. Ini membuat publik menduga ada pesanan khusus dari pihak diluar KPK untuk mengkriminalisasi Anies. Setelah saya Bersama seorang teman meneliti proses dari mula pertemuan Anies dengan pemilik hak siar dan pnegadaan Formula-E tersebut, saya berkeyakinan bahwa seluruh prosedur pengadaannya telah dilakukan sesuai aturan yang ada.

Begitulah, poin demi poin berhasil dikumpulkan Anies baik dari kinerjanya sebagai gubernur, komitmennya terhadap nasionalisme dan pluralitas, serta perlakuan Pemerintahan Jokowi yang dianggap mendzaliminya, serta publisitas yang terus dibangun Anies melalui berbagai kesempatan, cukup bagi Surya Paloh untuk berteguh hati memilih Anies sebagai pengemban misi di atas; merekatkan kembali persatuan bangsa yang retak akibat Politik Cebong-Kampret itu.

Hasil Bertapa di Pulau Kaliage

Selama Pandemi Covid-19 Surya Paloh "bertapa" di pulau miliknya yang bernama Kaliage di kawasan kepulauan Seribu. Selain untuk menghindari sergapan virus mematikan itu, ia juga mencoba menenangkan kegundahan batinnya tentang masa depan nasib bangsanya.

Untuk hal yang pertama, Surya Paloh gagal, meski ia sekuat tenaga menghindar dari sergapan virus, tak ayal ia kena juga. Konon virus itu masuk ke pulau lewat seorang utusan yang datang ke pulau itu. Bahkan serangannya begitu kuat hingga Surya Paloh mengalami kritis.

Konon, Presiden Jokowi sampai menangis dan meminta kepada tenaga medis yang menanganinya untuk sekuat tenaga dan mengerahkan segala teknologi yang dimiliki untuk menyelamatkan nyawa sahabatnya itu. Namun untuk hal kedua ia berhasil. Kontemplasi di pulau memantapkan dirinya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan untuk memastikan Indonesia kelak dipimpin oleh matahari baru yang mampu merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsanya.

Sebuah kunjungan penting ke pulau Kaliage dilakukan seorang sahabatnya, AM Hendropriyono, pada 23 Agustus 2023. Tentu saja kunjungan tersebut sangat teramat penting untuk diabaikan dalam pembahasan ini, mengingat kedua tokoh ini dikenal sangat gigih dalam mengawal tegaknya persatuan dan kesatuan bangsa.

Masih misteri bagi saya, pembicaraan apa yang dilakukan kedua nasionalis, atau strategi apa yang mereka sedang susun, meski saya menjadi saksi mata dari jauh adanya keakraban mereka berdua. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak lain dan tidak bukan, keselamatan, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia menjadi topik pembicaraan mereka berdua.

Saling memberi inspirasi untuk hal itu adalah sifat mereka berdua. Bagi saya, tampilnya Hendro disamping Prabowo Subiant baru-baru di Antambua pada tanggal 3 September, bertepatan dengan hari Deklarasi Anies-Muhaimin pun bagi saya menambah mesteri peranan Hendropryono.

Maka setelah Anies menunaikan tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022, Surya Paloh dengan langkah taktis mengumumkan Anies sebagai Bakal Calon Presiden yang resmi diusung Partai Nasdem (3/10/2022). Mengapa langkah taktis? Ini juga cara Surya Paloh menyelamatkan Anies dari incaran KPK yang sudah mulai mendapat angin.

Ibarat seorang pengelana di tengah hutan yang menyadari ada seekor srigala datang mendekat, ia segera menyalakan api unggun dan membuat srigala terpaksa urung menerkamnya. Tentu saja deklarasi pencapresan Anies menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan partai koalisi Pemerintah.

Mereka menganggap bahwa Surya Paloh berkhianat kepada Pemerintahan Jokowi. Padahal sama sekali tidak, ini ditegaskan oleh Surya Paloh di depan umum, bahwa partai dan dirinya tetap loyal kepada Pemerintahan Jokowi, namun ia mengatakan demi kebaikan bangsa di masa depan kita memerlukan pemimpin baru, toh Jokowi sudah dua kali menjadi Presiden, jumlah maksimum yang diijinkan Undang-Undang Dasar kita.

Sadar bahwa Partai Nasdem sendirian tidak akan mampu melewati Electoral Treshold dalam mengajukan Anies sebagai Capres (Nasdem memperoleh 59 kursi), Surya Paloh pun bergerilya ke sejumlah partai politik yang diharapkan dapat memenuhi komposisi kursi DPR sekurangnya 20% Sementara di lain pihak, Partai Gerindra yang sudah mendeklarasikan ketua umum Prabowo Subianto sebagai Capres. Demikian pula Partai Golkar mendeklarasikan ketua umumnya, Airlangga Hartarto. Ada pula Muhaimin Iskandar, yang didapuk oleh PKB untuk maju sebagai capres/cawapres.

Probowo sukses menggandeng Cak Imin sebagai pasangan dari koalisasi Gerindra-PKB. Beruntung, Surya Paloh punya tim yang tangguh dan militan, mereka bahu membahu dengan Anies untuk meyakinkan sejumlah partai untuk bergabung dalam koalisi. Hasilnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan bergabung dan Partai Demokrat bergabung pada bulan Februari 2023 yang lalu.

Mereka mendeklarasikan sebuah koalisi yang diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sejumlah persayaratan diajukan PKS dan Partai Demokrat untuk dipenuhi oleh Nasdem, dengan satu trade off - kesepakatan yang tidak tertulis bahwa untuk urusan Calon Wakil Presiden (Cawapres) mereka tidak ikut mengambil bagian, penetapannya

diserahkan sepenuhnya kepada Surya Paloh dan Anies Baswedan, namun tidak tertutup kesempatan bagi peserta koalisi untuk mendapatkan posisi Cawapres apabila tidak diperoleh calon di luar koalisi.

Tak Lengkap Tanpa Rembulan

Inilah uniknya pemilihan presiden di Indonesia. Bukan hanya calon presiden yang menentukan kemenangan tapi juga calon wakil presidennya. Ibarat rembulan, ia memang tidak memanasi bumi tapi sinar nya melembutkan hati.

Surya Paloh belajar banyak tentang sukses Jokowi dalam memilih wakil presiden, baik ketika memilih Jusuf Kalla maupun Kyai Ma'ruf Amien. Itu pula yang sejak awal pencapresan Anies, Surya Paloh bersama timnya membuat kalkulasi politik siapa yang layak memberi kemenangan bagi Anies.

Dan sejak lama ia sudah melihat potensi kelompok nasionalis tradisional religius yang direpresentasi oleh kaum santri dari lingkungan NU. Sejak itu sejumlah tokoh dari kalangan ini dijaring, ada nama Khofifah Indarparawansa yang masih menjadi gubernur Jatim dan tokoh perempuan yang kuat dan memiliki massa besar, ada pula Yenny Wahid, putera pendiri PKB dan cicit pendiri NU namun sayangnya tidak memiliki akar kuat di bawah, ada nama Muhaimin Iskandar ketua

umum PKB yang sudah dideklarasikan sebagai Cawapres bersama Prabowo Subianto, dan ada KH Said Agil Siradz senior PKB dan NU yang memiliki pengaruh di Jawa Barat.

Mereka juga sudah berstrategi untuk mengumumkan siapa cawapresnya pada detik-detik terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Koalisi yang dibangun terus berdinamika, baik oleh gempuran dari luar maupun kehendak tak padam dari Partai Demokrat (PD). SBY sebagai pendiri PD tetap mengusahakan agar puteranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat mendampingi Anies, desakannya kian hari kian menguat.

Sementara Surya Paloh dan Anies tak bergeming, mereka berdua meyakini jika koalisi ini ingin menang, strategi utama dan pertama lah yang harus dijalankan. Percumabuang-buang duit dan energi kalau hanya meraih kekalahan.

Kabar bahwa Jokowi tidak akan netral alias akan ikut cawe-cawe dalam Pilpres 2024 menimbulkan beragam reaksi. Sebagian memandangnya positif, terutama dari kalangan koalisi pemerintah yang segera membaca kemana arah dukungan Jokowi. Lainnya memandang negatif karena mengancam keberhasilan demkorasi yang telah dirintis maju

sejauh ini. Jokowi Effect segera menemukan jalannya, tiba-tiba saja Golkar, PAN, hingga PPP menyatakan bergabung dengan koalisi yang dipimpin Gerindra. Untuk keputusan ini, Airlangga Hartarto harus menghadapi risiko friksi internal di partai Golkar.

Sementara, sikap rigid PDI Perjuangan membuat Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan Megawati Soekarnoputri sebagai Bakal Capres PDIP mati angin. Prabowo yang dikerubuti partai koalisi seperti mabuk kepayang, bahkan mengendur genggaman kepada "tunangannya", Muhaimin Iskandar.

Terlebih lagi, selentingan menguat ada "Bocil" yang digadang-gadang bakal menjadi pendamping resmi Prabowo. Parahnya lagi, Prabowo tak memperlihatkan gejala penolakan, bahkan terkesan membuka lebar tangannya. Sudah tentu, tidak sambil menggenggam tangan Muhaimin Iskandar.

Melihat gadis incaran dalam keadaan galau karena bersiap tersingkirkan, Surya Paloh bergerak cepat. Tidak sulit bagi politisi kawakan ini untuk membuat Muhaimin Iskandar mengiyakan pinangannya. Secepat itu pula, dikabarkan kepada Anies yang memang sudah memiliki pemahaman kualifikasi yang sama tentang siapa yang harus menjadi pasangannya.

Dan kita sama-sama tahu, Pasangan Anies-Muhaimin Iskandar (Amin) resmi dideklarasikan di Hotel Yamato (kini Hotel Majapahit), Surabaya pada 2 September 2023. Surya Paloh menggunakan istilah botol ketemu tutupnya untuk menggambarkan cocoknya kedua pasangan capres dan cawapres yang dideklarasikannya ini.

Selamat Tinggal Politik Cebong-Kampret

Surya Paloh memang bertindak cepat dan taktis. Cepat, karena ia tak menunggu proses iniitu layaknya birokrasi administrasi. Dalam politik itu, sebuah momentum adalah emas, selebihnya adalah perak. Lamban meraihnya hanya akan mendapatkan perak yang kurang berharga daripada emas.

Taktis, karena ia tahu Muhaimin Iskandar menyimpan persoalan masa lalu yang juga berhubungan dengan KPK. Ia berharap dengan menyalakan api unggun yang kedua ini membuat srigala-srigala tak menerkam mereka. Dalam ingar-bingar deklarasi itu, Surya Paloh tampil berbicara, nadanya begitu bahagia;

"Insyaallah kita akan memiliki pemimpin baru ke depannya. Kedua pasangan ini kita harapkan mampu mengatasi berbagai godaan dan cobaan bahkan ancaman terhadap sistem nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret, politik yang mengadu domba, memecah belah, dan merusak semua sistem nilai kebangsaan kita. Dan mari kita ucakan selamat datang politik kebhinekaan, yang mempersatukan semua komponen daya kehidupan dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seutuhnya di negeri tercinta ini. Kita cinta pada bangsa Ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah menjadi kewajiban kita untuk menghadirkan pemimpin yang mampu membangun negeri dengan berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan."

Penetapan Muhaimin bukan saja mengubah lansekap perpolitikan Indonesia dan Pemilu 2024, tapi juga membuat anggota koalisi, dalam hal ini Partai Demokrat kurang berkenan. Kata kata emosional seperti pengkhianatan dan pembohongan terucap dari petinggi Partai Demokrat.

Ini membuat Surya Paloh, seorang petarung politik kawakan, juga kehilangan kesabarannya. Tak lama setelah itu, diambilnya keputusan untuk mempidanakan pimpinan Partai Demokrat dengan delik Penipuan Publik sebagai cara membalas tuduhan tersebut.

Namun pada saat-saat terakhir, ketika utusan Partai Nasdem sudah berada di Gedung Bareskrim, Mabes POLRI, Surya Paloh memerintahkan untuk membatalkan maksud tersebut. Surya Paloh mengatakan: "Saya memang banyak kekurangan dan pasti pimpinan Partai Demokrat banyak juga kelebihannya. Namun saling melaporkan tidak akan menyelesaikan masalah dan hanya akan merugikan kepentingan nasional dan persatuan bangsa kita. Semoga Tuhan menunjukkan jalan terbaik bagi kita semua". Insya Allah.

* Penulis, Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem

Simak juga 'Kaos Kampanye '5 Miliar Per Desa' Cak Imin di Markas NasDem':

[Gambas:Video 20detik]


Elite Demokrat Syahrial Nasution menceritakan kondisi terkini hubungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Syahrial menyebut SBY mengaku hubungannya dengan Megawati masih kurang baik.

Syahrial menyebut kondisi itu diceritakan SBY setelah Partai Demokrat menggelar rapat Majelis Tinggi Partai (MTP). Namun, hal berbeda dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai SBY lebih bisa diterima Megawati.

"Pak SBY itu terakhir setelah rapat MTP, sampaikan kurang lebih begini, 'saya ini kan lama jadi anak buah Ibu Mega, saya juga tahu gimana kurang lebih cara bekerja dengan Ibu Mega, gitu kan," tutur Syahrial dilansir detikNews Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syahrial menceritakan itu dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9) malam. "Jadi ibu Mega orang yang konsisten kalau sudah ambil suatu keputusan'," lanjut Syahrial.

Berdasarkan penilaian SBY, Syahrial menyebut, Megawati lebih bisa menerima AHY.

"'Untuk hal terkait dengan kepentingan yang lebih besar, kenegaraan, Ibu Mega boleh dengan saya mungkin kurang pas, tapi beliau itu bisa menerima Mas AHY'," jelasnya.

Syahrial lalu mengambil contoh lagi seperti hubungan Megawati dengan saudaranya Rachmawati Soekarnoputri yang terlihat kurang baik. Namun, Megawati bisa menerima anak-anak Rachmawati.

"Atau dicontohkan lagi yang lain, dicontohkan, misalnya Almarhumah Mbak Rachmawati, itu konsisten kan, tapi ibu Mega tetap baik dengan anak-anaknya Ibu Rachma, komunikasi tetap bagus. Ah itu kira-kira ilustrasinya," tutur Syahrial.

Demokrat Kembali Dorong Anies Deklarasi Cawapres, Ungkit Piagam Koalisi


Sejumlah pondok pesantren besar di Jawa Timur disebut mendukung duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh mantan Ketua PWNU Jawa Timur KH Abdussalam Shohib.

Kira-kira, ponpes besar mana saja yang pro dengan Anies-Cak Imin atau AMIN?

Ulama yang santer masuk bursa Ketua PWNU Jatim ini membeberkan ponpes besar mana saja yang merestui Anies-Cak Imin sebagai capres-cawapres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada Ponpes Lirboyo, Ploso, Sukorejo Situbondo. Kemudian Ponpes Bumi Sholawat Kiai Ali Mashuri, semuanya merespons positif, merespons baik. Lalu Ponpes Langitan," beber Gus Salam, sapaan akrabnya, Rabu (6/9/2023).

Bahkan, Gus Salam menyebut, saat deklarasi AMIN, ada utusan dari masing-masing ponpes yang datang.

"Kemarin saat deklarasi hampir semua ada utusan ponpes karena deklarasi kan kiai sepuh kami sowani, bukan kami undang deklarasi. Banyak kemarin, termasuk representasi Ponpes Sidogiri juga ada," tambahnya.

Gus Salam menambahkan, respons para kiai-kiai ini juga baik. Mereka mendukung pasangan ini maju di pilpres.

"Positif respons pondok pesantren di Jatim, terutama yang kami sowani. Cuma karena mendadak sekali prosesnya yang cepat, jadi agak menjadi kejutan yang mengagetkan lah," imbuhnya.

Gus Salam mengatakan bahwa para ulama dan kiai setuju mendukung Anies-Cak Imin karena momentum Pilpres 2024 dianggap sebagai panggung bagi orang NU untuk berkontestasi.

"Pada prinsipnya kan sejak awal tujuan suksesi kita itu mendorong Gus Imin untuk ikut kontestasi. Karena ini momentum menjaga eksistensi kader NU di kancah politik nasional. Cuma saja mendadak, karena dulu situasinya kan PKB di KKIR ya, kemudian perubahan cepat ini perlu disosialisasikan lebih masif ke kiai," ujar mantan petinggi PWNU Jatim ini.

Pengasuh Ponpes Denanyar Jombang ini menyebut, ulama-ulama dan kiai yang sebelumnya sudah memberi dukungan ke Cak Imin tetap berkomitmen berada di garis yang sama.

"Tidak ada perubahan. Artinya, ulama-ulama sepuh yang dulu mendukung tidak ada perubahan. Mereka yang mendorong Gus Imin itu target utamanya kan Gus Imin ikut kontestasi. Dan sebelum deklarasi itu semua sudah disowani utusan khusus Gus Imin karena waktu yang nggak memungkinkan untuk Gus Imin sendiri sowan, karena mepet," tegasnya.

"Jatim yang menyowani ada Gus Halim (Ketua PKB Jatim, Mendes PDTT), saya sendiri," jelasnya.

Gus Salam menegaskan, semua kiai dan ulama NU yang telah didatangi solid mendukung Anies-Cak Imin. Gus Salam Juga akan berkeliling ke ponpes-ponpes untuk menjelaskan teknis dan visi misi pasangan Anies-Cak Imin

"Sekarang saya mau keliling lagi karena kemarin kami mohon restu terkait deklarasi, belum sempat menjelaskan secara utuh lah strategi nanti seperti apa dan kans-nya seperti apa, termasuk untuk meraih dukungan dan simpati kayak apa. Para kiai itu perlu tahu posisinya gimana, dan kami juga minta masukan," terangnya.

Cak Imin: Anies Itu Liberal, Bukan Radikal


Elite Demokrat Syahrial Nasution cerita tentang hubungan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Syahrial menyebut meski hubungan SBY kurang pas tapi Megawati bisa menerima putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal itu diungkap Syahrial dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9/2023) malam. Syahrial menyebut SBY bercerita Megawati usai rapat Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Pak SBY itu terakhir setelah rapat MTP, sampaikan kurang lebih begini, 'saya ini kan lama jadi anak buah Ibu Mega, saya juga tahu gimana kurang lebih cara bekerja dengan Ibu Mega, gitu kan, jadi ibu Mega orang yang konsisten kalau sudah ambil suatu keputusan'," kata Syahrial seraya mencontohkan ucapan SBY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SBY, kata Syahrial, menyebut kalau hubungannya dengan Mega mungkin kurang pas. Namun, Megawati tidak menunjukkan sikap itu ke putranya. SBY mengatakan Megawati bisa menerima AHY.

"'Untuk hal terkait dengan kepentingan yang lebih besar, kenegaraan, Ibu Mega boleh dengan saya mungkin kurang pas, tapi beliau itu bisa menerima Mas AHY'," ujar Syahrial.

Syahrial lalu mengambil contoh lagi seperti hubungan Megawati dengan saudaranya Rachmawati Soekarnoputri yang terlihat kurang baik. Namun, Megawati bisa menerima anak-anak Rachmawati.

"Atau dicontohkan lagi yang lain, dicontohkan, misalnya Almarhumah Mbak Rachmawati, itu konsisten kan, tapi ibu Mega tetap baik dengan anak-anaknya Ibu Rachma, komunikasi tetap bagus. Ah itu kira-kira ilustrasinya," tutur Syahrial.

Simak Video 'Demokrat Bicara Opsi Gabung Koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan Partai Demokrat lebih baik merapat ke kubu Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo. Yandri mengungkit peristiwa di Pilpres 2019 sebagai alasannya.

"Peristiwa pilpres lalu saya tahu dengan detail ya, jadi waktu itu kan, Demokrat maunya ke Pak Jokowi, tapi ditolak, bahkan beberapa kali Demokrat bawa map, ditolak, nggak dibuka pintunya, sama yang nolak lah," kata Yandri di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

Yandri mengungkap saat itu utusan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, akhirnya mencoba merapat ke markas Prabowo di Kertanegara. Kunjungan Hinca saat itu, kata Yandri, ialah meminta agar Prabowo dan rombongan mampi ke kediaman SBY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akhirnya ketika kita rapat di Kertanegara, di rumah Pak Prabowo, itu utusannya Demokrat datang, Bang Hinca waktu itu, minta sebelum datang ke KPU, Pak Prabowo dengan Sandi dan partai-partai ke Kuningan ke rumah Pak SBY," ucapnya.

Yandri menyebut cerita itu menunjukkan Demokrat memang lebih baik merapat ke kubu Prabowo Subianto. Dia meminta Demokrat untuk hati-hati.

"Artinya dari peristiwa itu, mungkin ya, pertanyaan sekarang apa benar Bu Mega mau terima SBY? Artinya harus hati-hati juga Demokrat jangan sampai periode kedua Jokowi itu terulang," ujarnya.

Dia juga menyebut jika di 2019 itu Prabowo menolak ke kediaman SBY, maka Demokrat juga terancam kena hukuman. "Dulu kalau Pak Prabowo nolak, Demokrat nggak punya calon loh, dan itu bisa kena hukuman menurut UU Pemilu kan kalau nggak ikut pencapresan. Apakah mau mengulangi kejadian Anies? Ntar kecewa lagi," imbuhnya.

Simak Video 'Yandri PAN Pernah Tanya Sosok Cawapres Anies ke PKS, Jawabannya AHY':

[Gambas:Video 20detik]