Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama beberapa koleganya mendirikan 'Law Firm BS and Partner. Advocate, Curator, and Legal Consultant'. Ini merupakan kantor pelayanan hukum untuk korporasi dan bantuan hukum demi masyarakat para pencari keadilan.

Kantor pelayanan hukum ini diisi lima guru besar/profesor hukum, serta para purnawirawan jenderal polisi, mantan jaksa, mantan pemeriksa keuangan negara, hingga mantan hakim, bankir, dan para ahli asuransi.

Sehari-hari kantor Law Firm ini akan dipimpin oleh salah satu pendiri Law Firm BS and Partner, Umbu Rudi Kabunang yang juga Ketua DPD Kongres Advokad Indonesia (KAI) DKI Jakarta. Sementara, Bamsoet karena posisinya masih terikat sumpah jabatan sebagai Ketua MPR RI dan anggota Komisi III DPR RI, di dalam law firm ini Bamsoet bersama Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai dan Anggota DPR RI Robert Kardinal berada di posisi senior partner (non aktif).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Walaupun baru diluncurkan, Law Firm BS and Partner sudah memiliki beberapa klien korporasi nasional. Selain membantu pencari keadilan dari sektor korporasi, Law Firm BS and Partner juga saya dorong harus banyak terlibat dalam aktifitas pro bono (gratis) bagi warga 62 yang tidak mampu dan juga legal aid (bantuan hukum) bagi pencari keadilian yang dikriminalisasikan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

"Sebagai implementasi amanah UU No.18/2003 tentang advokat yang mengamanahkan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum secara gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu," imbuh Bamsoet dalam launching Law Firm BS and Partner, di D'Javu Lounge, Black Stone Garage Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Diketahui, para partner di Law Firm BS and Partner antara lain, Presiden KAI Tjoetjoe Sandjajaj Hernanto, Wakil Presiden KAI Umar Husein, Wakil Presiden KAI Aldwin Rahadian, Mantan Sekretaris Kepaniteraan dan Direktur di Mahkamah Agung Anton Suyatno, Mantan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN Irjen Pol (purn) Suhaidi Husein, serta Direktur Pascasarjana Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pengadaan Barang/Jasa dan Penanaman Modal Prof Faisal Santiago.

Ada juga Dosen Pascasarjana Hukum Universitas Borobudur sekaligus Ahli Hukum Pertambangan Ahmad Redi, Mantan Kepala Badan Keahlian Dewan DPR RI sekaligus pakar Hukum Tata Negara Johnson Rajagukguk, Ahli Hukum Tata Negara Laksanto Utomo, Ahli Hukum Tata Negara Taufiqurrohman Syahuri, Ahli Hukum Pidana Eka Martiana Wulansari, Partnership Mangement Team Member Lecturer FHISIP Universitas Terbuka Sri Wahyu Kridasakti, dan Pakar Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Terbuka Sofjan Arifin serta beberapa ahli hukum dari UNPAD.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan Law Firm BS and Partner siap menyelesaikan berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Fokus Law Firm BS and Partner adalah agar para pencari keadilan bisa mendapatkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Dalam menyambut Pemilu 2024, Law Firm BS and Partner juga akan memberikan konsultasi hukum dalam menghadapi sangketa pemilu dan pilkada kepada para Calon Anggota Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta para calon Kepala Daerah dari mulai Gubernur, Walikota, dan Bupati," jelasnya.

"Sehingga mereka bisa melakukan kampanye secara tepat, tidak salah langkah, dan tidak dikalahkan karena berbagai kecurangan. Karena selain tidak berbuat curang, para calon yang maju dalam pemilihan juga harus mampu menghindari kecurangan yang dilakukan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan Law Firm BS and Partner secara bertahap juga akan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dalam memberikan pelayanan hukumnya. Mengingat kemajuan teknologi telah menghadirkan era disrupsi yang juga merasuk dalam bidang hukum.

Sebagai contoh, di Amerika Serikat, artificial intelligence yang disebut Lawgeex diadu dengan kemampuan beberapa advokat berpengalaman. Hasilnya, ketika dihadapkan pada 30 masalah hukum yang sama, rata-rata para advokat mampu menganalisa dan mengevaluasi persoalan hukum tersebut dengan tingkat akurasi 85 persen dengan waktu rata-rata 92 menit. Sedangkan Lawgeex memiliki tingkat akurasi yang jauh lebih baik mencapai 94 persen dengan waktu rata-rata yang jauh lebih cepat, 26 detik.

"Fenomena tersebut mengisyaratkan advokat harus memiliki literasi teknologi, sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan dan dinamika zaman. Di sisi lain, advokat juga harus menumbuhkan daya kreasi dan inovasi, sehingga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana pendukung kinerja, dan bukan dimaknai sebagai ancaman yang dapat memarginalkan, atau bahkan menggantikan peran advokat di masa depan," pungkas Bamsoet.


Bakal Calon Presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menilai adanya penurunan kualitas demokrasi saat ini. Namun menurutnya, penurun kualitas demokrasi bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia.

"Tantangan regresi demokrasi, ini seluruh dunia mengalami, di mana demokrasi backsliding ada penurunan kualitas demokrasi," ujar Anies dalam pidatonya pada acara pidato politik arah dan strategi politik luar negeri di CSIS, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Anies mengutarakan penilaian terhadap demokrasi ialah sebuah kepercayaan. Maka menurutnya, ketika kepercayaan hilang, kualitas demokrasi pun dipastikan menurun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita lihat pilar democracy trust di banyak negara mengalami penurunan. Padahal, dalam asesmen kami non-democracy itu pilarnya fear, tanpa fear non-democracy tumbang. Kalau democracy pilarnya trust, tanpa trust demokrasi deteriorating," tutur Anies.

Anies juga menyebutkan kemunduran kualitas demokrasi saat ini bisa dilihat dengan jelas. Dia pun berharap, Indonesia tidak mengalami kemunduran demokrasi.

"Dan hari ini kita menyaksikan adanya penurunan trust yang luar biasa pada institusi-institusi demokrasi di berbagai negara, mudah-mudahan kita tidak mengalami itu," ungkap Anies.

Simak juga 'Anies: Apa Susahnya Bawa Anak Palestina ke Indonesia?':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Prabowo Subianto menyampaikan pemikirannya soal polemik moneter global yang mempengaruhi nilai rupiah. Prabowo menggencarkan kebijakan swasembada pangan, energi, dan air yang nantinya membawa RI pada revolusi hijau kedua setelah revolusi hijau 1960.

"Kita harus punya pertahanan terhadap ekonomi kita dan kuncinya berkali-kali saya bicara adalah swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air. Kalau kita swasembada pangan, bukan beras ya, (tapi) karbohidrat dan protein, kita menghasilkan sendiri, kita nggak usah takut. Mata uang apa? Memang rakyat di desa akan beli dolar? Nggak," kata Prabowo saat menjadi pembicara di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Prabowo lalu menyinggung krisis moneter 1998. Namun, soal situasi krisis di ujung Orde Baru itu, Prabowo menganggap dapat menjadi pembicaraan lebih lanjut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita jujur, coba ingat 97-98, krisis apa, krisisnya hanya di kota besar kok. Di daerah makmur semua. 97-98 itu, ya sudahlah nanti kita bicara lagi ya, itu, ya kan, kita sudah ngertilah," ucapnya.

Kembali pada situasi tantangan ekonomi saat ini, Prabowo setuju dengan adanya pandangan serangan negara lain ke RI melalui sektor pangan. Namun dia optimistis RI mampu menghadapi tantangan itu.

"Kita sekarang harusnya lebih pintar, tapi saya setuju mereka itu gunakan mata uang untuk merusak, untuk kita patuh. Nanti mereka apa, akan gunakan pangan. 'Food as a weapon' itu ada tuh pidato-pidato, cek aja, pidatonya Eisenhower, Nixon, George Bush. 'They are going to use food as a weapon, that's why we have to grow our own food'. Dan kita mampu, kita sangat kaya, kita sangat optimis," kata Prabowo.

Prabowo menyebut pihaknya telah mengembangkan sektor pangan dengan menerapkan pembukaan sawah bagi para petani. Dia pun optimistis hal ini akan membawa RI pada revolusi hijau kedua.

"Jadi saya sekarang sedang kembangkan, saya punya pilot project di beberapa tempat, kita menerapkan bikin sawah dengan pupuk organik, dengan pestisida organik, yang harga inputnya dari Rp 15 juta/hektare jadi Rp 5 juta/hektare jadi petani kita tidak perlu beli pupuk mereka bisa bikin sendiri dan keuntungan mereka akan naik 300 persen. Ini akan ada revolusi hijau kedua di Indonesia," ujar dia.

Simak Video 'Prabowo: Ekonomi Kita Harus Pancasila, Bukan Atas Kepentingan Pribadi dan Golongan':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Penjelasan Polisi

Beredar foto sejumlah aparat kepolisian berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo di Brengosan, Purwosari, Laweyan. Dari narasi foto yang diterima detikJateng, dituliskan bahwa polisi melakukan penggerudukan di kantor DPC PDIP Solo.

"Pak rudy telpunen atau diparani. Beliau mau omong soal itu. kantor DPC Brengosan digruduk polisi," tulis narasi tersebut di pesan WhatsApp, Rabu (8/11/2023).

Saat dimintai konfirmasi, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo mengonfirmasi ada sejumlah aparat kepolisian yang mendatangi kantor DPC PDIP Solo. Rudy menilai kedatangan kepolisian di kantor DPC PDIP Solo itu secara tidak wajar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal ini menurut saya hal yang tidak wajar karena apa pun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar," kata Rudy saat ditemui di kediamannya di Pucang Sawit, Rabu (8/11).

Rudy menyebut ini merupakan pertama kalinya polisi berada di depan kantor DPC PDIP Solo. Menurutnya, ini membuat opini masyarakat bahwa pihak aparatur negara melakukan intervensi terhadap PDIP.

"Untuk itu saya sangat mengimbau dan berharap pada aparatur negara TNI, Polri, ASN ya bertindak netral. Saya selalu sampaikan bhabinkamtibmas tugasnya membantu polisi untuk keamanan dan ketertiban masyarakat di masing-masing kelurahan," ucapnya.

Rudy juga menyebut kehadiran polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai bentuk intimidasi supaya orang takut datang ke kantor DPC PDIP Solo.

"Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi supaya orang takut ke DPC, itu kan sudah nggak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya nggak tahu," ucapnya.

"Tapi hal itu dinilai kader partai itu hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak pernah dilakukan hal seperti itu," lanjutnya.

Mengenai kejadian itu, Rudy mengaku mengetahui adanya polisi di depan kantor DPC PDIP Solo dari kader. Ia juga telah diberitahu oleh DPP PDIP.

"Wong fotonya sudah beredar di Pusat, saya tahunya dari teman-teman Pusat. Kenapa PDIP didatangi polisi. Nek saya memberikan gambaran inilah bentuk intimidasi, dan intervensi pada parpol," pungkasnya.

Penjelasan Polisi

Dihubungi terpisah, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi mengatakan bahwa itu merupakan patroli rutin jelang Pemilu 2024. Ia menegaskan tidak ada bentuk intimidasi terhadap kantor DPC PDIP Solo.

"Kalau patroli sudah kewajiban. Tidak hanya DPC PDIP, semua kantor kami sambangi tidak hanya kantor PDIP, kantor-kantor KPU, Bawaslu, partai-partai lain juga kami sambangi tidak ada yang berbeda dengan itu," kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan mengutarakan permohonan maaf kepada Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo bila merasa tidak berkenan dengan patroli tersebut. Ia memastikan bahwa pihak kepolisan bersifat netral di Pemilu 2024.

"Kalau secara pribadi Beliau (Rudy) tidak berkenan ya saya sebagai Kapolresta saya mohon maaf. Tidak ada maksud apa pun, kami netral," pungkas Iwan.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Ketua Umum (Ketum) Golkar sekaligus Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mendapat mandat sebagai Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Airlangga mengatakan akan mengambil cuti jika turun ke lapangan.

"Kita akan cuti," kata Airlangga kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/11/2023).

Airlangga lalu melanjutkan kalau pada Kamis (9/11) malam akan ada rapat tim pengarah TKN Prabowo-Gibran. Namun, dia tidak menyebut lokasi dan waktu rapat tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok malam akan ada rapat tim pengarah," ujarnya.

Sebelumnya, susunan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah disepakati. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjabat ketua pengarah TKN Prabowo-Gibran.

Pengumuman ini dilangsungkan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11). Nama-nama pembina TKN Prabowo-Gibran dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid.

Selain itu, pengarah TKN Prabowo-Gibran dibantu juga oleh sejumlah wakil ketua. Mereka yakni Ketua Harian Gerindra Dasco, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Berikut ini susunan lengkap Pengarah TKN Prabowo-Gibran:

Pengarah

Ketua:

Airlangga Hartarto

Wakil Ketua:

1. Sufmi Dasco Ahmad

2. Agus Harimurti Yudhoyono

3. Zulkifli Hasan

4. Yusril Ihza Mahendra

5. M Anis Matta

6. Kaesang Pangarep

Anggota:

1. Ridha Sabana

2. Agus Jabo

3. Hashim S. Djojohadikusumo

4. Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ube

5. Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo

6. Laksdya TNI (Purn) Muhammad Jurianto

7. Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia


Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons ucapan 'qobul' dari pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) saat dirinya menyampaikan sambutan di Istana. Jokowi tersenyum dan menangkap maksud teriakan itu.

Hal itu terjadi saat Jokowi memberikan sambutan sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BKM 2023 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Teriakan itu terdengar saat Jokowi hendak mengakhiri sambutannya.

Jokowi mengucapkan selamat bekerja kepada para pengurus BKM yang hadir. Dia berdoa agar langkah dan upaya BMK dapat mendapat rida dari Allah SWT.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terakhir saya sekali lagi mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus BKM, semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya kita untuk mengembangkan dan menjaga masjid-masjid kita," kata Jokowi.

Setelah ini, muncul teriakan 'qobul' dari salah satu pengurus BKM. Jokowi lalu merespons teriakan itu dengan tertawa dan bilang dirinya paham maksud teriakan tersebut.

"Kok, qobul. Nangkep saya, nangkep," kata Jokowi yang disambut tawa dan tepuk tangan para pengurus BKM di lokasi.

Jokowi lalu mengakhiri sambutannya dengan meresmikan Rakernas BKM 2023.

"Saya rasa, itu yang ingin saya sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Badan Kesejahteraan Masjid tahun 2023," ujarnya.

Simak juga Video 'Jokowi Ingatkan soal Pemilu: Jangan Ada Yang Coba-coba Mengintervensi':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali menilai tensi politik di Pulau Dewata sudah meningkat. Tensi politik meningkat dapat terjadi seiring semakin dekatnya Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Proses pemilu ini tensinya sudah mulai meninggi," kata Komisioner KPU Bali I Gede John Darmawan saat menghadiri apel pasukan pengamanan Pemilu 2024 yang digelar Kodam IX/Udayana di Lapangan Bajra Sandi, Denpasar, Rabu (8/11/2023).

John mengatakan jika rangkaian Pemilu 2024 segera memasuki proses yang krusial. Pasalnya, rangkaian Pemilu 2024 akan mulai proses kampanye untuk capres-cawapres, partai politik peserta pemilu dan calon anggota legislatif mulai 28 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Mereka) memiliki waktu 75 hari untuk melaksanakan kampanye, menyampaikan visi-misi kepada masyarakat dan nantinya pada gongnya pada tanggal 14 Februari 2024 kita serahkan proses pilihan kepada masyarakat sebagai voters penentu demokrasi," ujar John.

Menurut John, kurang lebih ada sebanyak 3,2 juta pemilih di Bali yang akan menentukan arah bangsa ke depan. John mengajak semua komponen masyarakat untuk bersama-sama dalam menyukseskan Pemilu 2024.

"Kami ingin mengajak semua pimpinan, semua stakeholder, semua instansi terkait bahwa proses Pemilu ini adalah milik kita bersama dan proses Pemilu ini adalah sarana integrasi bangsa, bukan sarana pemecah belah bangsa. Pemilu adalah proses pertarungan proses konflik yang dilegalkan sesuai dengan konstitusi," tegasnya.

Bagi John, pemilu adalah momentum bagi proses demokrasi. Karena itu ia mengajak masyarakat untuk sama-sama dewasa dalam berpolitik dan bisa menerima apapun hasil dari pilihan masing-masing.

Bikin Simulasi Rusuh Pemilu, Kapolda Bali: Kita Antisipasi yang Terburuk


Ketua Majelis Permusyawaratan Partai (MPP) Partai Pelita Din Syamsuddin mengukuhkan ketua umum (ketum) dan sekjen baru Partai Pelita. Din Syamsuddin menyebut pergantian ini sebagai jawaban atas kebutuhan partai terhadap anak-anak muda.

Pengukuhan pengurus baru dan peluncuran logo partai dilaksanakan di Millenium Hotel Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023). Acara dihadiri oleh jajaran MPP dan DPP serta tamu undangan, seperti Nazaruddin Sjamsuddin dan Amir Santoso.

Din dan Sekretaris MPP Partai Pelita Djindar Rohani memberikan bendera partai kepada ketum dan sekjen baru. Arie Chandra Kurniawan atau akrab disapa Archand diresmikan sebagai ketum dan Saifullah sebagai sekjen baru Partai Pelita.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan memohon rahmat dan ridho Allah SWT dan disaksikan oleh yang hadir, saya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Partai Pelita mengukuhkan saudara-saudara sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Pelita periode 2023-2027 dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim," kata Din saat sesi acara.

Din menjelaskan alasan Partai Pelita merombak pengurus DPP. Dia mengatakan bentuk pergantian tersebut sebagai bentuk keberlanjutan perjuangan kepada anak-anak muda.

"Ya, karena sudah waktunya, sudah masanya, dan kita ingin kelanjutan dari perjuangan partai ini memerlukan anak-anak muda. Dan ini Mas Archand, Mas Saifullah sebagai ketum dan sekjen akan menggerakkan kawan-kawannya," ujarnya.

"Lihat-lihat, masih muda kan? Rambutnya belum ada yang putih kecuali saya atau kami," ucap Din sambil menunjuk Ketum Archand dan Sekjen Saifullah.

Din juga berharap Partai Pelita dapat menjadi wadah politik bagi anak-anak muda. Din pun menyebut partainya bertekad untuk menjadi partai sejati, terlepas dari tidak lolosnya Partai Pelita dalam Pemilu 2024.

"Partai Pelita sebagai partai baru, partai anak-anak muda, memang tidak lolos untuk menjadi peserta pemilu 2024, namun bertekad untuk menjadi partai sejati," tegasnya.

Selain pengukuhan pengurus DPP baru, Partai Pelita juga meresmikan logo baru. Archand menjelaskan logo tersebut disimbolkan dengan api di bagian tengahnya dan dibalut dengan warna gradasi merah-biru yang menurutnya melambangkan Gen Z.

"Itu adalah nyala pelita atau lentera atau api. Kita menyebutnya api tauhid," tutur Archand selepas acara.

"Warnanya warna Gen Z, warna milenial. Jadi kalau kita lihat esport, metaverse, warna-warna yang fresh seperti itu, itu adalah warna yang sedang digandrungi," sambungnya.

Yang menarik, logo tersebut tampak seperti Lafadz Allah. Archand mengatakan simbol itu hanya mirip saja dan melambangkan langkah partainya yang selalu dipantau oleh Tuhan.

"Dan kemudian, ada semacam kaligrafi lafadz Allah di dalamnya, walaupun itu mirip ya. Mirip artinya setiap langkah kita agar senantiasa ingat bahwa kita dipantau, disaksikan, dan berada dalam jalan kebenaran," jelasnya.

Simak juga Video 'Din Syamsuddin: Saya Dirikan Partai Pelita Bukan untuk Jadi Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek berbicara peluang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Awiek mengaku optimistis Khofifah akan bergabung dengan TPN Ganjar-Mahfud setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur.

"Ya beliau masih gubernur hari ini, sepertinya belum bisa menentukan sikap sampai masa jabatannya habis. Dan saya yakin nanti beliau bisa ke Ganjar-Mahfud," kata Awiek di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Awiek mengatakan sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan komunikasi dengan Khofifah. Dia pun optimistis Khofifah akan bergabung dengan TPN usai masa jabatannya sebagai gubernur Jatim berakhir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh masih, masih terus (komunikasi), apalagi teman-teman di Jatim, Pak Mahfud dari Jatim, teman lamanya Bu Khofifah juga, tetap komunikasi," paparnya.

"(Kita) Sangat optimis Bu Khofifah setelah akhir masa jabatan akan ke Ganjar, tapi sekali lagi kita tidak akan mengganggu konsentrasi beliau untuk menuntaskan masa jabatan beliau sampai 31 Desember mendatang," sambung dia.

Awiek pun lantas membeberkan respons dari Khofifah. Dia menyebut jika Khofifah memberikan respons positif atas ajakan itu.

"Ya beliau intinya responsnya positif," katanya.

Lebih lanjut, Awiek mengatakan penyerahan nama-nama TPN Ganjar-Mahfud ke KPU masih dalam pembahasan. Sebab, dia menuturkan sampai saat ini banyak yang ingin bergabung dengan TPN.

"Ya sampai batas waktu terakhir kan masih ada kesempatan kita, karena memang banyak tokoh-tokoh potensial, dengan tokoh yang punya kekuatan kepingin bergabung, sehingga kita mencari formulasi di mana beliau-beliau itu yang pas nya," tuturnya.

"Yang mau bergabung itu sangat banyak, itu masalahnya," imbuh dia.


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto merespons ucapan Ketum Gerindra sekaligus capres KIM Prabowo Subianto yang bilang ada menteri di kabinet yang neolib. Airlangga menyebut itu bagian dari drama Korea (drakor).

Hal itu diungkap Airlangga usai rapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Airlangga menanggapi pertanyaan soal Prabowo yang menyebut ada menteri neolib.

"Itu bagian dari drakor," kata Airlangga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo Bilang Ada Menteri Neolib

Sebelumnya diberitakan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercerita soal ada menteri-menteri neoliberal di Kabinet Indonesia Maju. Namun, kata Prabowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu kukuh membela kepentingan rakyat kecil.

Hal itu diceritakan Prabowo saat menghadiri acara Rakernas LDII di Jakarta Timur, Selasa (7/11). Dia mengaku melihat Jokowi selalu membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun ada menteri-menteri yang disebutnya neolib.

"Begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet, saya lihat. Kebijakan-kebijakan selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu," ucapnya.

Soal Drakor

Untuk diketahui, perihal drakor ini sempat disinggung Jokowi dalam sambutannya di HUT ke-59 Golkar. Jokowi menyebut kondisi politik saat ini terlalu banyak drama seperti drama Korea (drakor).

Jokowi awalnya meminta semua pihak untuk memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas," kata Jokowi dalam sambutannya di HUT ke-59 Partai Golkar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11).

Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi untuk kemajuan bangsa.

"Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling memfitnah, demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi-strategi untuk kemajuan bangsa," ucap Jokowi.

Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Menurutnya, pertarungan demokrasi seharusnya diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan nanti kemana-mana," ujarnya.

Lihat Video: Prabowo: Saya Ingin Jadi Presiden Karena Masa Depan Kita Cerah

[Gambas:Video 20detik]


Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menjaga netralitasnya jelang Pemilu 2024. Ada beberapa pose foto yang dilarang jelang Pemilu 2024 ini. Simak informasinya di bawah ini.

Dilansir dari akun X Dinas Komunikasi dan Informatika @kominfodiy, ASN diminta untuk berhati-hati saat berfoto agar tidak terlihat memberikan dukungan politik melalui gerakan atau ekspresi tubuh, terutama menjelang tahun politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan mereka tetap netral dan profesional dalam menjalankan tugasnya.

Adapun peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam Pasal 2 tertulis asas netralitas sebagai salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Lantas, seperti apa gestur yang dilarang?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dasar Hukum Larangan Gaya Foto ASN

Merujuk pada SKB tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN dalam pemilu 2024, mengambil foto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin ASN poin 7.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 pun menjelaskan ketentuan mengenai sanksi disiplin bagi pelanggaran netralitas. Menurut Pasal 5 huruf N, ASN yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat.

Berikut ini merupakan bunyi PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 5 huruf N:

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:

ikut kampanye

menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS

sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain

sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara

membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye

mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk

9 Pose Foto ASN yang Dilarang Jelang Pemilu 2024

Masih dikutip dari akun X @kominfodiy, terdapat 9 pose foto yang tidak diperbolehkan untuk menjaga netralitas ASN.

Gaya tangan jari telunjuk atau angka satu

Gaya tangan angka dua

Gaya tangan metal

Gaya tangan dengan ibu jari

Gaya hati 'saranghaeyo' dari Korea Selatan

Gaya tangan dengan jari telunjuk dan ibu jari

Gaya tangan yang menyimbolkan 'ok'

Gaya tangan yang menunjukkan kedua telapak tangan

Gaya tangan yang menyimbolkan telepon dengan ibu jari dan jari kelingking

Para ASN tentu saja masih diperbolehkan untuk mengambil foto, tetapi dengan tidak menggunakan pose-pose tangan di atas. Berikut ini beberapa gaya yang diizinkan:

Gaya dengan tangan mengepal

Gaya meletakkan tangan di dada

GAYA FOTO ASN MENJELANG PEMILU 😮

Menjelang Pemilu nih Lur, ingat untuk teman-teman Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak boleh asal ambil pose untuk berfoto ya. 😬 pic.twitter.com/X0UVe3bsyI — Kominfo DIY (@kominfodiy) November 8, 2023

Sanksi atas Larangan Gaya Berfoto ASN

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bagi ASN yang melanggar asas netralitas akan dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang hingga berat. Tertuang beberapa jenis hukuman disiplin dalam PP Nomor 94 Tahun 2021 Pasal 8.

Bunyi Pasal 8 Ayat 3 PP 94/2021:

'Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan

pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan.'

Bunyi Pasal 8 Ayat 4 PP 94/2021:

'Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan

pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.'

Nah, itu dia beberapa pose berfoto ASN yang dilarang menjelang pemilu 2024. Hati-hati jangan sampai melanggar!

Artikel ini ditulis oleh Jihan Nisrina Khairani peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Anwar Usman buka suara usai dirinya dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya, Anwar merespons adanya sindiran MK sebagai 'Mahkamah Keluarga'.

"Ada yang tega mengatakan MK sebagai Mahkamah Keluarga, masyaallah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT," kata Anwar dalam konferensi pers di gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023) dilansir detikNews.

Hakim yang memulai karier sebagai guru honorer ini mengatakan, dirinya tak akan pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpanya maupun keluarganya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan," ujar Anwar.

"Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi semua keputusan MK bukan berlaku untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Berbeda halnya dengan politisi yang, mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang putusan MK, sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja. Tetapi berlaku untuk seterusnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.

Putusan tersebut terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ujar Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan, Selasa (7/11) dilansir detikNews.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Hal-hal yang Dilanggar Anwar Usman hingga Diberhentikan dari Ketua MK


Pemprov Banten menggelontorkan hibah daerah untuk penyelenggaraan Pilgub pada 2024. KPU Banten mendapatkan Rp 499 miliar dan Bawaslu Banten mendapatkan Rp 109 miliar.

Pemberian hibah ke penyelenggara dan pengawas pemilu ini dilakukan di Pemprov Banten dalam penandatanganan hibah daerah. Anggaran diberikan dalam dua tahap yaitu pada 2023 dan 2024.

"Di tahapan satu ini telah di-NPHD-kan (naskah penandatanganan hibah daerah), sehingga KPU dan Bawaslu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. KPU Rp 499 miliar dan Bawaslu Rp 109 miliar," kata Pj Gubernur Al Muktabar, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tahap satu, baik KPU dan Bawaslu mendapatkan 42 persen dari nilai total hibah. Sisanya akan diberikan tahun depan. Pemberian hibah ini untuk persiapan dan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

"Penggunaannya untuk proses tahapan penyelenggaraan, sosialisasi dalam rangka partisipasi pemilu itu sendiri. Kita siapkan dengan baik, kita sebut dana cadangan yang kita bentuk dalam perda untuk memastikan pembiayaan terjamin," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua KPU Banten M Ihsan menambahkan, anggaran dari hibah ini digunakan untuk hibah pemprov sesuai dengan proposal hibah yang diberikan. Anggaran ini digunakan salah satunya untuk peningkatan partisipasi pemilih.

"Penggunaannya untuk proses tahapan penyelenggaraan, sosialisasi dalam rangka peningkatan partisipasi pemilu itu sendiri, kita akan fokus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan hak pilih agar kualitas pemilih kita semakin cerdas memilih pemimpin-pemimpin nanti," ujar M Ihsan.

Ditambahkan Ketua Bawaslu Ali Faisal, bahwa hibah diserahkan secara multiyears dan penyerapannya dilakukan saat masa persiapan hingga selesai proses pemilihan. Paling banyak, anggaran katanya akan diserap oleh badan ad hoc hingga ke pengawas TPS yang jumlahnya 33 ribu lebih.

"Paling banyak untuk belanja pegawai dari badan ad hoc sampai ke pengawas TPS, untuk sampai kabupaten kota itu belanja pegawai ad hoc kita dibebankan ke APBD provinsi itu, jadi banyak diserapkan ke situ," tambahnya.


Wali Kota Medan Bobby Nasution resmi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Bobby mengungkapkan alasannya mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Selain di hati, yang penting, Pak Prabowo, ingin juga kami sampaikan dan kami pastikan apa yang Bapak usung, program yang Bapak sampaikan itu ada di kepala dan di pikiran kami," kata Bobby dalam sambutannya di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Ia mengatakan, Prabowo mendukung ekonomi sektor UMKM dan melanjutkan program hilirisasi yang dirintis Presiden RI Jokowi. Hal itu menjadi alasannya mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, astacita yang Bapak gagaskan ini sangat terpatri di dalam pikiran kami, bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo akan menjadi semakin tangguh, dan semakin kuat dan paling penting bagaimana Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia," katanya.

"Dan kami selaku pengusaha pejuang tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang perjuangkan ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo tepat di pikiran dan kepala kami," tambahnya.

Lebih lanjut, Bobby memastikan seluruh relawan pengusaha di 38 Provinsi yang hadir dalam deklarasi itu akan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Ini yang hadir Pak Prabowo yang berdiri kami pengusaha-pengusaha dari daerah selain pengusaha, kami juga pejuang yang hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, jadi Pak Prabowo Kalau bahasa anak Medannya 'mudah-mudahan aman barang, Pak," pungkasnya.

Simak Video 'Bobby Nasution Bersama Barisan Pengusaha Pejuang Resmi Dukung Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi ribuan kader Gerindra di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, Muzani sempat bicara terkait adanya upaya untuk mendegradasi pasangan Prabowo-Gibran.

"Serangan itu untuk mendegradasi, mendepolitisasi pasangan Prabowo-Gibran. Semua cara itu dilakukan karena pasangan ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, para petani, buruh, UMKM, pemilih pemula, para santri, dan para pensiunan," ujar Muzani dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Namun demikian, Muzani mengatakan upaya-upaya degradasi tersebut justru menjadi penyemangat setiap kader dan simpatisan untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 mendatang. Karena itu lah, dia meminta seluruh kader dan simpatisan Prabowo-Gibran untuk fokus dalam kerja-kerja pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi kami setiap upaya yang menyerang, menuduh, yang mendiskreditkan, mendegradasi, dan mendepolitiasi pasangan Prabowo-Gibran menjadi hal yang justru menyemangati kita, menjadikan kita semakin kuat. Kita semua semakin semangat memenangkan Prabowo-Gibran. Apapun yang kau omong dan tuduh tentang pasangan ini Insya Allah pasangan ini akan menang dalam pemilu yang akan datang," ucap Muzani disambut tepuk tangan ribuan kader.

"Kita tidak usah bingung, apalagi keder. Insyaallah Prabowo-Gibran menang, Indonesia maju," lanjut dia.

Lbih lanjut, Muzani memastikan kemenangan Prabowo-Gibran akan memberikan kebaikan kepada taraf hidup kaum petani, nelayan, buruh, guru hononer, kaum santri, pondok pesantren, dan rakyat miskin. Karena, menurutnya, pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan yang siap mengabdi seutuhnya kepada bangsa dan negara.

"Pasangan ini akan mengabdi untuk seluruh rakyat Indonesia. Akan mengabdi kepada orang-orang miskin, menegakan keadilan, meciptakan kemakmuran. Kalau kita niat baik, Insya Allah kebaikan itu akan mengalir kepada kita-kita semuanya dan kemiskinan di bumi Indonesia akan kita hilangkan," jelasnya.

Lebih jauh, Muzani menyampaikan salah satu komitmen Prabowo-Gibran apabila diberikan mandat oleh rakyat untuk memimpin Indonesia. Salah satu prioritasnya itu adalah menyelesaikan persoalan pupuk subsidi yang sulit didapat.

"Kemenangan pasangan Prabowo-Gibran adalah sesuatu kemenangan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia, oleh masyarakat Batang. Dan komitmen Prabowo-Gibran adalah menyelesaikan persoalan pupuk subsidi yang langka. Menyelesaikan masalah stunting dengan cara memberi makan dan susu gratis kepada anak-anak kita diseluruh tingkatan," tutup Muzani.


Wali Kota Medan, Bobby Nasution resmi mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024. Bobby mengaku siap memenangkan Prabowo-Gibran.

Bobby diketahui masih menjadi kader PDIP di mana partai belambang moncong putih itu mengusung pasangan Ganjar dan Mahfud. Saat ditanya awak media soal Kartu Tanda Anggota (KTA) di PDIP, Bobby secara lugas menjawab siap memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Saya jawab ya saya jawab, ya pokoknya barisan pengusaha pejuang siap memenangkan Prabowo-Gibran. Udah," kata Bobby setelah memimpin deklarasi relawan Barisan Pengusaha Pejuang dalam mendukung Prabowo-Gibran di DJakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui beberapa hari lalu, Bobby juga sempat menyambangi DPP PDIP Senin (6/11) usai menyatakan dukungan kepada Prabowo-Gibran. Bobby irit bicara usai memenuhi pemanggilan PDIP.

Bobby hanya berujar kedatangannya karena dipanggilan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Seusai memenuhi panggilan, Bobby menyampaikan semua hal sudah disampaikan kepada Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.

"Sudah saya sampaikan ke Pak Komarudin Watubun," kata Bobby, Senin (6/11).

Bobby enggan memerinci apa yang disampaikan kepada Bidang Kehormatan PDIP. Ia hanya berjanji akan berbicara kembali dalam beberapa hari ke depan.

"Nanti dalam beberapa hari lagi saya sampaikan," ujarnya.


Baliho resmi bakal capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mulai bertebaran di berbagai wilayah di Sumbar. Pekan lalu, baliho pasangan ini sempat viral di media sosial, karena disebut menggunakan desain lama pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Kehebohan tersebut dipicu beredarnya video yang diunggah salah satu akun TikTok. Pengunggah mengambil video baliho Prabowo-Gibran yang terpasang di pertigaan Jalan Jenderal Sudirman-A.Yani, Padang, tepatnya di Simpang Bank Indonesia.

Pada baliho itu, terdapat foto Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade sekaligus anggota DPR RI. Baliho ini ikut mempromosikan Andre yang kembali maju sebagai caleg DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumbar 1.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jahat sekali desainer-nya sumpah," kata pengambilan video sambil tertawa. Di akhir video juga ditampilkan foto ketika Prabowo-Sandi bersanding.

"Males banget designernya," tulis pemilik akun disertai emoji tertawa.

detikSumut sudah tidak menemukan baliho seperti yang ada dalam video sejak hari Senin (6/11/2023), karena sudah berganti dengan baliho sebelum Prabowo berpasangan dengan Gibran. Artinya, hanya ada foto Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPP Partai Gerindra dengan Andre Rosiade sebagai Ketua DPD Gerindra Sumbar. Bahkan, pada Rabu (8/11/2023), baliho dengan desain baru sudah terpasang.

Berdasarkan pantauan, baliho Prabowo-Gibran terdapat di Pasar Lubuk Buaya, Jalan Adinegoro, Koto Tangah Padang. Selain itu, baliho Prabowo-Gibran juga terpajang di dekat Bandara Internasional Minangkabau Padang Pariaman.

Baliho tersebut memuat foto Prabowo-Gibran mengenakan peci dan jas hitam lengkap dengan dasi. Terdapat tulisan 'Capres & Cawapres RI 2024-2029' di baliho tersebut.

Ditanya soal itu, Andre Rosiade mengatakan, semua baliho Prabowo-Gibran saat ini sudah menggunakan baliho resmi dari Tim Kampanye Nasional (TKN).

"Kalau kemarin-kemarin ada baliho yang berbeda, itu adalah bagian dari kreativitas kawan-kawan di lapangan. Baliho yang dibuat untuk menyambut pendaftaran Pak Prabowo dengan Mas Gibran ke KPU. Sekarang, balihonya sudah baru, sudah resmi dari TKN," kata Andre Rosiade kepada detikSumut, Rabu (8/11).


Menteri Pertahanan sekaligus bakal capres, Prabowo Subianto, menjadi pembicara untuk memaparkan gagasannya menuju Indonesia unggul di depan para ekonom. Prabowo membeberkan program unggulan 'makan siang gratis' yang membutuhkan seorang ekonom di pemerintahannya jika menjadi presiden terpilih di 2024.

Hal itu disampaikan Prabowo di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023). Ekonom senior INDEF, Aviliani, selaku moderator melontarkan pertanyaan sebelum Prabowo mengakhiri sesinya.

"Ini banyak para ekonom, kira-kira kalau Bapak jadi presiden, para ekonom ini disuruh ngapain supaya membantu Bapak?" tanya Aviliani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menjawab itu, Prabowo mengungkit program unggulannya yakni memberi makan siang gratis kepada seluruh anak sekolah se-Indonesia. Menurutnya, program ini akan melibatkan banyak pihak, dari ahli pertanian, penyuluh pertanian, hingga ekonom.

"Jadi ya begini ya, kita punya suatu niat, kita punya suatu strategi. Yang paling penting adalah mewujudkan strategi itu. Semua pemikiran tanpa implementasi adalah hanya omong-omong saja. Jadi kita butuh, kalau tadi saya sebut 1 kilang bisa membuat 40 ribu pabrik, berapa manajer, berapa direktur, berapa insinyur, berapa ekonom, berapa ahli pertanian yang kita butuh," kata Prabowo.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki jutaan lumbung padi sebagai sumber pangan. Menurutnya, kekayaan ini mesti dimanfaatkan optimal dengan melibatkan para ilmuwan.

"Kalau kita bicara 10 juta lumbung padi di mana-mana, kita punya 70 ribu desa, tiap desa butuh penyuluh pertanian, pendamping. Kita bicara mau kasih makan di semua sekolah kita, kita butuh nanti sarjana-sarjana, manajer-manajer, untuk kelola itu tidak gampang," ujar Prabowo.

Prabowo lantas berkelakar para ekonom di hadapannya bisa saja merupakan calon menteri di pemerintahan selanjutnya apabila dirinya menjadi presiden.

"Ingat berapa juta makanan kita siapkan, bagaimana logistiknya, higienisnya. Jadi saya sangat optimis, para ekonom dan saya lihat di sini mungkin wajah-wajah, mungkin calon menteri-menteri ada juga di sini ya. Siapa tahu," kata Prabowo disambut tepuk tangan para hadirin.


Polda Bali bakal menindak para pembuat onar dalam tahapan Pemilu 2024. Hal itu dilakukan guna memberikan efek jera terhadap pembuat onar tersebut.

"Ya pasti (akan ditindak bagi yang membuat keonaran)," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Bali Kombes Jansen Avitus Panjaitan kepada wartawan di Lapangan Monumen Bajra Sandhi, Rabu (8/11/2023).

Jansen menjelaskan pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat yang berhubungan dengan terlaksananya pemilu juga akan dikenakan sanksi tambahan. Selain sanksi pidana, juga ada hukum tambahan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai aparat penegak hukum, jelas Jansen, pihaknya memastikan agar seluruh tahapan pemilu berjalan aman, tertib dan terkendali. Hal itu juga menjadi arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Mari masyarakat Bali kita pastikan kontestasi pesta rakyat yang dilaksanakan dalam bentuk pemilu yang berlangsung secara rutin," ajak mantan Kapolresta Denpasar itu.

Terlebih Jansen mengklaim jika Bali selalu kondusif dalam pelaksanaan pemilu sejak pertama kali dilakukan pada 1955. Apalagi Pulau Dewata sangat berbeda dengan daerah lain di Indonesia karena menjadi destinasi wisata.

"Jadi jangan sampai perhelatan pemilu yang memang sudah berlangsung seperti biasa akan berpengaruh (atau) berdampak (negatif) terhadap pariwisata. Itu yang harus kita jaga. Tapi bagaimana pemilu tetap berjalan, pariwisata Bali tetap meningkat," ungkapnya.

Karena itu, Jansen mengajak masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban selama rangkaian Pemilu 2024. "Jadi kita tetap mengimbau, tetap memastikan mari kita sambut kontestasi pemilu ini dengan riang gembira, hormati pilihan orang lain sebagaimana kita ingin pilihan kita dihormati," ajak Jansen.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bicara soal status Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di partainya. Dia meminta publik untuk menunggu pada Desember.

Hal itu diungkapkan Airlangga usai rapart bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/11/2023). Airlangga menjawab pertanyaan perihal status Khofifah di partai, sebab Gubernur Jawa Timur itu sempat hadir di HUT ke-59 Golkar beberapa hari lalu.

"Ibu Khofifah statusnya Gubernur Jawa Timur, nanti tunggu sampai bulan Desember," jawab Airlangga. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menekankan Khofifah akan membantu pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran di wilayah Jawa Timur. Khofifah akan bersama dengan Elite Golkar Soekarwo.

"Ujung tombak pemenangan, ujung kembar dengan Pakde Karwo ditambah lagi tripple dengan Ketua Golkar di Jawa Timur," ujarnya.

Lantas kenapa Khofifah tidak masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran?

"TKN ini kan secara nasional kita mau bicara masalah daerah," kata Airlangga.

Sebelumnya, Khofifah sempat datang ke HUT-59 Golkar yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11). Khofifah tampak mengenakan hijab berwarna kuning muda.

Khofifah Tak Masuk Struktur TKN

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran tidak memasukkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa dalam susunannya. Ketua TKN Rosan Roeslani mengatakan tunggu waktunya.

"Tunggu waktunya ya. Tunggu waktunya. Ojo kesusu. Tunggu waktunya. Tapi tentunya saya memahami isi dan hati dari Ibu Khofifah," ujar Rosan di Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Rosan mengatakan selalu berdoa yang terbaik bagi Khofifah. Dirinya juga yakin Khofifah mengharapakan yang terbaik untuk bangsa dan negara.

"Insyaallah, kita kan selalu berdoa mengharap yang terbaik. Saya juga meyakini pastinya ibu Khofifah juga mengharapkan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini," ucapnya.

Simak juga Video: Airlangga Pamerkan 'Penyerang' Pemenangan Pilpres 2024 ke Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Anwar Usman angkat bicara terkait dirinya yang diberhentikan dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Dia menuding ada skenario di balik putusan MKMK tersebut.

"Saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir," kata Anwar saat Konferensi pers di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023).

Anwar mengatkan meskipun mengetahui adanya skenario di balik pemberhentian dirinya menjadi Ketua MK, ia tetap memenuhi tanggung jawabnya untuk membentuk MKMK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan MKMK, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK, untuk membentuk Majelis Kehormatan MK, sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya, selaku Ketua MK," ujarnya.

Meski begitu, Anwar menyayangkan soal proses peradilan etik yang terjadi beberapa hari lalu itu dilakukan secara terbuka. Padahal sesuai dengan peraturan MK, sidang etik seharusnya dilakukan secara tertutup.

"Saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan Peraturan MK, dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif, tentu menyalahi aturan, dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan, yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat Hakim Konstitusi, baik secara individual, maupun secara institusional," tuturnya.

Anwar menyebut terjadi pelanggaran norma terkait putusan MKMK. Namun, dia mengaku tidak melakukan intervensi meski saat itu masih menjabat sebagai ketua MK.

"Begitu pula halnya, tentang Putusan Majelis Kehormatan MK, meski dengan dalih melakukan terobosan hukum, dengan tujuan mengembalikan citra MK di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma, terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua MK saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses, atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan MK yang tengah berlangsung," ungkapnya.

Anwar menjelaskan bahwa ia merupakan Hakim Konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung, dan telah meniti karier sejak 1985. Ia mengaku selama menjadi hakim tak pernah melakukan perbuatan tercela.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Anwar Usman Ngaku Difitnah Amat Keji soal Gugatan Capres-cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Hakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melakukan pelanggaran berat atas kode etik dan perilaku hakim. Anwar turut berkomentar soal adanya sindiran 'Mahkamah Keluarga'.

"Ada yang tega mengatakan MK sebagai Mahkamah Keluarga, masyaallah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT," kata Anwar dalam konferensi pers di gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Anwar mengatakan tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpanya dan keluarganya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan," ujar Anwar.

"Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi semua keputusan MK bukan berlaku untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Berbeda halnya dengan politisi yang, mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang putusan MK, sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja. Tetapi berlaku untuk seterusnya," ungkapnya.

Sebelumnya, Anwar Usman dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Dia dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat.

Putusan tersebut terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepantasan dan kesopanan," ujar Ketua MKMK Jimly saat membacakan putusan, Selasa (7/11).

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Simak Video: Anwar Usman Ngaku Difitnah Amat Keji soal Gugatan Capres-cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengungkapkan isi pertemuan bakal capres Ganjar Pranowo dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Awiek meyakini ada momen Ganjar mengajak Suai bergabung dengan timnya.

"Ya mendekati Bu Susi bagian dari meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar di Jabar. Khususnya Jabar di Selatan, daerah Priangan ya, daerah Pangandaran, Banjar Ciamis itu kan bagian dari upaya, karena Bu Susi kan tokoh di situ kan, itu bagian dari mendongkrak elektabilitas Ganjar-Mahfud," kata Awiek di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Awiek menyadari jika elektabilitas Ganjar di Jawa Barat cukup rendah. Sebab itu, kata dia, menggandeng Susi merupakan salah satu upaya untuk menaikkan elektabilitas Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena memang kita sadar betul dengan sejumlah lembaga survei yang menempatkan posisi kita nomor 3 di Jabar, maka kemudian banyak kita menggenjot di Jabar," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan jika Jawa Barat saat ini menjadi daerah prioritas untuk menaikkan elektabilitas Ganjar. Terlebih, kata dia, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pemilih terbanyak di 2024.

"Termasuk juga Pak Mahfud nanti kita jadwalkan juga mengunjungi tokoh-tokoh pesantren, majelis ta'lim, dan simpul-simpul masyarakat di Jabar, di pesantren-pesantren, bukan berarti di tempat lain nggak penting, tapi mungkin proprosinya lebih banyak ke Jabar, karena pemilihnya cukup besar 35 juta," ungkap dia.

"Itu harus kita mendapatkan manfaat maksimal secara elektoral di Jabar, makanya konsolidasi lebih banyak di Jabar sambil lalu mempertahankan basis-basis yang sudah unggul," sambung dia.

Lebih lanjut, Awiek menuturkan jika dalam pertemuan itu juga terdapat ajakan-ajakan untuk bergabung di Pemilu 2024. Dia menyebut saat ini masih dalam tahap penjajakan.

"Ya pastinya lah (ada ajakan)," katanya.

Dia pun mengatakan jika Susi merespons positif pertemuan tersebut. Dia berharap Susi dapat bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Ya kalau mau beliau bergabung alhamdulillah gitu kalau mau gabung Bu Susi, alhamdulillah. Tapi kalau penerimaannya Bu Susi luar biasa ke Pak Ganjar karena kenal lama, kata Pak Ganjar ibarat ngadep ke ibunya sendiri gitu," tuturnya.

"Bu Susi layak masuk TPN. Kita serahkan ke Bu Susi, kalau Bu Susi gabung ke TPN, Jabar tambah kuat," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, pertemuan keduanya diketahui dari unggahan di akun media sosial Ganjar, termasuk di X (Twitter), Selasa (7/11). Ada empat foto yang ditampilkan Ganjar Pranowo di akun X.

Dalam foto-foto tersebut terlihat Ganjar Pranowo, yang mengenakan kemeja putih panjang dan celana krem, disambut Susi Pudjiastuti di depan pesawat perintis. Ganjar dan Susi bersalaman saat bertemu.

Di foto selanjutnya, Susi tampak mengambilkan nasi untuk Ganjar Pranowo yang memegang piring dengan lauk udang. Ada juga momen Susi Pudjiastuti menyopiri Ganjar Pranowo.

Dalam keterangan fotonya, Ganjar Pranowo berkelakar soal sosok paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia yakni perempuan dari laut selatan. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Susi Pudjiastuti.

"Ternyata bukan mitos. Yang paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia memang sosok perempuan dari laut selatan. Makasih ya nek @susipudjiastuti. Hehehe. Wonder women from Pangandaran," ujar Ganjar Pranowo.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali mengimbau seluruh partai politik (parpol) untuk menertibkan sendiri baliho yang melanggar sebelum ditertibkan oleh Bawaslu dan Satpol PP. Pelanggaran yang dimaksud ialah memuat isi kampanye sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

"Kami mengupayakan pencegahan. Kami minta agar parpol menurunkan sendiri bersama kader-kadernya dari pada kami dengan Satpol PP yang turun. Kasihan kan tidak bisa di pakai lagi nanti (balihonya)," ujar Anggota Bawaslu Bali I Wayan Wirka saat dihubungi detikBali, Rabu (8/11/2023).

Wirka juga menyampaikan baliho yang terbukti melanggar seperti mencantumkan visi-misi, program kerja, dan ajakan memilih dan nomor urut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Artinya, lanjut Wirka, baliho yang tidak memuat unsur tersebut tidak akan ditertibkan atau dicopot. Namun, ia menggarisbawahi agar pemasangan tetap di tempat yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

"Kalau baliho foto saja tidak bisa (ditertibkan). Kalau nanti ada unsur pelanggaran dalam pengawasan Bawaslu maka kami akan rekomendasikan ke Satpol PP," jelasnya.

Pun demikian, Bawaslu Bali juga sudah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi baliho yang terbukti melanggar.

"Ini sedang berlangsung di Bawaslu Kabupaten/Kota. Kami minta secara preventif dulu, minta kesadaran mereka untuk menurunkan sendiri agar bisa dipakai lagi," tandas Wirka.

Rindik, Alat Musik Tradisional Bambu Bali yang Masih Eksis


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menyampaikan gagasannya soal transformasi ekonomi hijau (green economy) sebagai bagian dari ekonomi era baru (new economy). Dia pun menyinggung maraknya polusi udara yang menyebabkan tanggungan BPJS mencapai Rp 17,8 triliun.

"Kalau kita bicara transisi hijau menuju energi baru terbarukan, katakan ya, ini kita kalau mau memperbaiki, mencegah, dan mengurangi kerusakan lingkungan, itu kita pernah hitung angkanya Rp 1.371 triliun," kata Ganjar dalam paparannya di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

"Pada saat yang sama, hari ini laporan dari BPJS Rp 17,8 triliun itu akibat polisi udara duitnya terserap segitu. Luar biasa ya," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar kemudian membicarakan idenya soal penerapan transisi hijau menuju energi baru terbarukan (EBT). Ganjar menyinggung RI memiliki sumber energi melimpah, dari air, geotermal, hingga panas matahari.

"Dari tahun ke tahun kita bisa menaikkan skenario dengan model pencapaian presentasi energi baru terbarukan ini. Jadi mulai air, geotermal, kita punya banyak sekali matahari turah-turah sampai panas sekali, sekarang panasnya lagi top-topnya begitu, kemudian angin, dan seterusnya," ujar Ganjar.

Ganjar menyebut ada peluang masuknya investasi dengan nilai cukup besar ke EBT ini.

"Nah kalau kemudian kita mau investasi ke EBT ini mahal sekali. Kemarin saya tawarkan ke investor-investor dunia ke dalam negeri mau nggak kita punya potensi Rp 1.300 triliun Anda untuk investasi," lanjut Ganjar.


Mobil dinas Bawaslu Kota Tangerang dibobol komplotan pelaku bermodus pecah kaca. Para pelaku memecahkan kaca mobil dengan menggunakan busi.

"BS berperan eksekutor memecahkan kaca dengan cara melempar pecahan busi dengan ukuran busi kurang lebih 3 cm, yang sebelumnya sudah dipersiapkan, mendorong kaca, dan mengambil barang yang berada di dalam kendaraan," kata Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Tersangka kedua adalah MS, yang berperan sebagai joki. Tersangka memboncengkan pelaku berkeliling mencari target sasaran mobil yang terparkir di halaman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"MS berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor miliknya dengan memboncengkan pelaku BS," jelasnya.

Sementara itu, ada satu orang lagi DPO (daftar pencarian orang), yaitu RH. Dia berperan sebagai orang yang memantau lokasi saat beraksi.

"RH berperan sebagai joki yang mengendarai sepeda motor sendiri dan memantau sekitar lokasi," imbuhnya.

Curi Laptop Berisi Data Penting

Sebelumnya, polisi menangkap dua pelaku pembobolan mobil dinas Bawaslu Kota Tangerang dengan modus pecah kaca. Pelaku menggasak laptop berisi data-data penting milik pegawai Bawaslu.

"(Yang dicuri) laptop dinasnya, ada data-data penting," kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Kota Kompol Rio Mikael Tobing, kepada wartawan.

Namun Rio memastikan tidak ada data pemilu di dalam laptop tersebut.

"Tidak ada, cuma data pribadi," katanya.


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan struktur Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) dalam tahap finalisasi. Mardani menyebut rencananya Timnas AMIN akan diumumkan pekan depan.

"13/11 (13 November) semoga diumumkan," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Sebelumnya, bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan mengungkap struktur tim pemenangannya akan segera diumumkan. Anies menyebut formalisasi Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN akan diumumkan sebentar lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengungkapkan alasan belum diumumkannya Kapten AMIN. Anies menyebut Kapten AMIN ada di desa, kampung, dan kompleks. Anies menyebut Kapten AMIN sudah lama bekerja.

"Kita ini, kapten tim kita ada di desa-desa, di kampung-kampung, di kompleks-kompleks, dan sudah bekerja lama sekali. Jadi tim kalau dibilang kapten, kapten itu sudah di mana-mana," kata Anies setelah menghadiri acara Maulid Nabi dan Haul Qudbil Anfas Al Habib Umar bin Abdurrahman Al Atthos ke-373 di Jalan Muara Utama, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (7/11).

Anies mengaku sering menyampaikan timsesnya bukan seorang superhero, melainkan Avengers. Menurutnya, timses sudah bekerja sejak lama, bukan mendadak baru bekerja.

"Saya sering sampaikan, ini bukan seperti superhero, tapi Avengers, hero-nya ada banyak dan sudah bekerja selama ini. Jadi bukan mendadak baru kerja, sudah bekerja di mana-mana," jelasnya.

Anies menyebut formalisasi timses akan diumumkan sebentar lagi. "Nanti insyaallah formalisasi sebentar lagi, ya," tuturnya.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi(MKMK) melalui Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (Hakim Terlapor) melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Menariknya, salah satu anggota MKMK Bintan R. Saragih menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua MK Anwar Usaman. Bintan menegaskan bahwa Anwar Usman telah terbukti melakukan pelanggaran berat, dan seharusnya sanksi yang diberikan kepada Anwar adalah pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur pada Pasal 41 huruf c dan Pasal 47 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Selain Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, MKMK juga mengeluarkan putusan lainnya terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi atas Terlapor: Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor (Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023), Terlapor Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan sanksi teguran tertulis (Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023), terlapor Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah (Para Hakim Konstitusi) dengan sanksi teguran lisan secara kolektif terhadap Hakim Terlapor (Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana kedudukan hukum Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, 16 Oktober 2023, pasca Putusan MKMK di atas?

Dalam konteks pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, jika Badan Peradilan tingkat pertama mengeluarkan putusan, dan kemudian putusan itu dianggap tidak sesuai hukum dan tidak mencerminkan keadilan, maka mekanisme untuk melakukan pembetulan terhadap putusan tersebut adalah melalui lembaga Banding oleh Pengadilan Tinggi, serta melalui lembaga Kasasi dan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung.

Sementara pemeriksaan dan peninjauan ulang terhadap Putusan MK secara normatif tidak ada karena putusannya menurut UUD adalah final dan mengikat. Namun dalam praktik peradilannya, MK pernah memeriksa dan meninjau ulang putusannya sendiri sepanjang batu uji/dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan terhadap pasal yang sama, berbeda dengan batu uji/dasar pengujian permohonan sebelumnya. Apalagi jika ternyata putusan MK sebelumnya terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) dan bermasalah dari segi konflik kepentingan, seperti yang terjadi dalam Putusan MK 90.

Saat ini MK sedang menangani upaya pemohonan kembali kedua terhadap syarat usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu dalam Putusan MK 90 melalui perkara Nomor AP3: 141/PUU/PAN.MK/AP3/10/2023. Lalu bagaimana legalitas kedudukan hukum Gibran selaku Cawapres Prabowo?

Sebagaimana kita ketahui bakal cawapres pasangan Prabowo yaitu Gibran Rakabuming Raka belum berusia 40 tahun pada Rabu, 25 Oktober 2023 tatkala yang bersangkutan melakukan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di KPU RI. Namun uniknya, KPU RI menerima saja pendaftaran tersebut, padahal Gibran nyata-nyata tidak memenuhi syarat sebagai cawapres menurut Ketentuan Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 dan Pasal 13 ayat 1 huruf q PKPU No. 19/ 2023.

Boleh jadi, pada saat itu KPU RI mendasarkan penerimaan pendaftaran tersebut dengan mengacu pada Putusan MK 90, yang membolehkan capres/cawapres itu berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Tetapi persoalannya, KPU RI pada 25 Oktober 2023 belum mengubah Pasal 13 ayat 1 huruf q PKPU No. 19/ 2023 (aturan yang dibuatnya sendiri pada 9 Oktober 2023), yang mengatur tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, yang mensyaratkan usia capres/cawapres harus paling rendah 40 tahun. Artinya, pendaftaran Gibran sebagai cawapres Prabowo sejak semula tidak memenuhi syarat menurut PKPU No. 19/ 2023.

PKPU No. 19/ 2023 baru diubah KPU pada 3 November 2023 dengan konsideran menimbang mengacu pada Putusan MK 90 dengan menyisipkan Pasal 13 ayat 1 huruf q yang berbunyi: Syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah. Kemudian ayat 3 menyatakan syarat calon presiden dan wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q terhitung sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Persoalan yang muncul kemudian, bagaimana kedudukan Pasal 13 ayat 1 huruf q dalam perubahan PKPU No. 19/ 2023, 3 November 2023, pasca MKMK berupa Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 03/MKMK/L/11/2023, Putusan MKMK Nomor 04/MKMK/L/11/2023, dan Putusan MKMK Nomor 05/MKMK/L/10/2023, yang secara tegas menyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Hutama) yang dilakukan oleh Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan Para Hakim Konstitusi lainnya?

Jika melihat rentetan uraian peristiwa yang terjadi, maka dapat dipahami bahwa Putusan MK 90 adalah putusan yang bermasalah dari segi etika dan bermasalah dari segi konflik kepentingan. Konsekuensinya adalah demi hukum, maka perubahan PKPU No. 19/ 2023 tanggal 3 November 2023 juga bermasalah dari segi etika dan dan bermasalah pula dari segi konflik kepentingan. Dan pada akhirnya berkonsekuensi pula pada pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo.

Walaupun secara legitimasi politik, pasangan capres dan cawapres Prabowo - Gibran telah memenuhi syarat presidential threshold, yaitu persentase raihan suara gabungan partai politik yang mencalonkannya sebagai pasangan capres dan cawapres, namun secara legalitas pasangan cawapres Gibran tidak memenuhi kualifikasi sebagai Cawapres Prabowo secara hukum, serta bermasalah dari segi etika dan bermasalah dari segi konflik kepentingan.

Oleh karenanya, diharapkan Gibran memiliki memiliki jiwa, perasaan, keinsyafan dan keyakinannya sebagai seorang negarawan untuk memikirkan kembali pencalonannya sebagai cawapres Prabowo guna kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar di masa depan, dengan memberikan kesempatan kepada gabungan partai politik yang mendukungnya untuk mencari sosok yang memenuhi syarat secara hukum, mengingat permainan sudah akan dimulai terhitung sejak penetapan Pasangan Calon oleh KPU.

Teguh Satya Bhakti dosen Hukum Tata Negara FH Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta


Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo merespons soal usulan hak angket dari anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Ganjar mengaku bingung dengan usulan tersebut.

"Yang mau diangket siapa?" kata Ganjar usai menjadi pembicara di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023). Ganjar ditanya soal usulan hak angket dari Masinton.

Ganjar lantas heran dengan usulan tersebut. Dia bingung dengan usulan melakukan hak angket terhadap Hakim MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masa hakim MK diangket?" ujarnya singkat.

Masinton Usul Hak Angket

Masinton Pasaribu diketahui mengusulkan hak angket terhadap MK. Masinton mengungkit putusan MK soal syarat capres dan cawapres dalam pertimbangan usulan angket tersebut.

Hal ini disampaikan Masinton di tengah Rapat Paripurna DPR di Gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, 31 Oktober lalu.

"Hukum dasar konstitusi adalah roh dan jiwa semangat sebuah bangsa, tapi apa hari ini yang terjadi? Kita malah mengalami satu tragedi konstitusi pasca terjadinya keputusan MK 16 Oktober lalu," kata Masinton.

"Ya, (keputusan MK) itu adalah tirani konstitusi," imbuh dia.

Masinton mengatakan interupsinya kali ini tidak ada sangkut pautnya dengan pasangan capres-cawapres. Dia mengklaim tidak berdiri di atas kepentingan partai politik terkait protesnya ini.

"Saya berdiri di sini bukan atas kepentingan partai politik. Saya tidak bicara tentang calon presiden Saudara Anies dan Saudara Muhaimin Iskandar. Saya tidak bicara tentang Pak Ganjar dan Prof Mahfud," katanya.

Simak juga Video: Kata PAN soal Karakter Ganjar Dinilai Mirip Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Barisan Pengusaha Pejuang menggelar deklarasi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin deklarasi itu.

Deklarasi itu digelar di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/11/2023). Terlihat Prabowo juga hadir dalam deklarasi tersebut.

"Mohon izin, Pak Prabowo, kami yang hadir di sini yang berdiri khususnya di hadapan Bapak Prabowo hadir dari 38 provinsi dan yang hadir di sini ini mewakili dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia dan dalam kesempatan ini, Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan, kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak," kata Bobby saat menyampaikan deklarasi di hadapan ratusan relawan Barisan Pengusaha Pejuang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengaku mendukung penuh seluruh program-program yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Khususnya, kata Bobby, dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia dengan memperhatikan UMKM Indonesia.

"Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, Asta Cita yang Bapak gagaskan, ini sangat terpatri di dalam pikiran kami, bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo akan menjadi semakin tangguh, dan semakin kuat dan paling penting bagaimana Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia," imbuhnya.

"Dan kami selaku pengusaha pejuang, tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang perjuangkan ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo tepat di pikiran dan kepala kami," pungkasnya.


Polisi menangkap dua pelaku pembobolan mobil dinas Bawaslu Kota Tangerang dengan modus pecah kaca. Pelaku menggasak laptop berisi data-data penting milik pegawai Bawaslu.

"(Yang dicuri) laptop dinasnya, ada data-data penting," kata Kasat Reskrim Polres Tangerang Kota Kompol Rio Mikael Tobing kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Namun Rio memastikan tidak ada data pemilu di dalam laptop tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada, cuma data pribadi," katanya.

Pelaku saat itu membobol mobil dinas Bawaslu Mitsubishi Xpander yang diparkir di depan ruko di Jalan Merdeka Pabuaran, Karawaci, Kota Tangerang. Peristiwa itu terjadi pada 20 Oktober 2023.

"Korban saat itu parkir di depan ruko dari siang sampai malam. Korban sedang melakukan pendataan ke dalam gang, jadi diparkir di sana," katanya.

Saat kembali ke mobil, petugas Bawaslu mendapati mobil dinasnya telah dipecahkan kacanya. Sementara laptop di dalam mobil juga telah raib.

Sudah 17 Kali Beraksi

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku kerap melakukan aksi pecah kaca di wilayah Kota Tangerang. Mereka sudah melancarkan aksinya belasan kali.

"Berdasarkan keterangan pelaku, mereka telah melakukan tindak pidana pecah kaca sebanyak 17 kali," terangnya.

Adapun peran tiap anggota komplotan ini adalah BS sebagai eksekutor, sementara MP dan RHN (buron) berperan sebagai joki atau pengawas situasi.

"Pelaku kita dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman pidana penjara selama 7 tahun," tuturnya.


Koalisi Keadilan Iklim yang terdiri dari Yayasan Pikul, Yayasan Madani Berkelanjutan, Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Kelola (KEMITRAAN), menyoroti visi misi capres-cawapres di Pemilu 2024. Menurut mereka, dalam visi misi pasangan capres-cawapres, tak ada yang membahas soal krisis iklim dan cara mengatasinya.

"Dokumen visi-misi mereka (capres) tidak ngomong jangka panjang untuk generasi masa depan. Jadi mikirnya itu masih dengan pola ekonomi yang sekarang, pola ekonomi yang ekstraktif, sangat tergantung pada energi fosil, belum ada ketegasan untuk mencegah deforestasi dan mempertahakan sisa hutan yang ada," kata Direktur Eksekutif Yayasan Madani Berkelanjutan, Nadia Hadad, melalui keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).

Nadia menuturkan, Yayasan Madani bersama Koalisi Keadilan Iklim telah menganalisis dokumen visi-misi para capres. Dia mengatakan sejumlah klaster kebijakan di dalamnya yang terkait langsung dengan perubahan iklim dan lingkungan hidup masih menyisakan banyak catatan bahkan kekurangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya pada klaster perubahan iklim, belum ada paslon yang tegas berkomitmen mencegah kenaikan suhu bumi di atas 1,5 derajat sesuai dengan arahan ilmu pengetahuan terbaru," ujarnya.

Nadia menuturkan klaster kebijakan transisi energi, penggunaan bahan bakar fosil masih didorong melalui eksplorasi dan pembangunan kilang minyak bumi baru dan hilirisasi batubara. Dia mewanti-wanti jangan sampai hak hutan dan masyarakat terlindas karena adanya proyek transisi energi.

"Atau rambu pengaman supaya transisi energi tidak bertolak-belakang dengan upaya menjaga hutan dan hak-hak masyarakat. Jangan sampai hutan gundul dan hak masyarakat terlindas demi proyek-proyek transisi energi," tuturnya.

"Komitmen perlindungan dan restorasi lahan gambut juga masih minim," lanjutnya.

Sementara, Chair Monash Climate Change Communication Research Hub-Indonesia Node, Ika Idris mengungkapkan berdasarkan hasil riset, fokus arah kandidat pilpres terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan sangat kecil. Dengan menggunakan empat kata kunci yakni lingkungan, iklim, ekologi, dan energi, dokumen visi-misi ketiga pasangan capres hanya memuat sekitar 1% kata yang terafiliasi dengan kebijakan perubahan iklim dan lingkungan.

Pasangan Ganjar-Mahfud paling banyak mencantumkan keempat kata tersebut yakni sebanyak 47 kata atau sekitar 1,09%, diikuti oleh pasangan Anies-Muhaimin sebanyak 44 kata (0,6%) dan pasangan Prabowo-Gibran sebanyak 44 kata (0,58%).

"Lagi-lagi isu perubahan iklim dan lingkungan bukan menjadi prioritas, meski ancaman dan dampak perubahan iklim sangat nyata kita rasakan," ungkap Ika Idris.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen MK Heru Setiawan mengatakan pihaknya akan melaksanakan pemilihan ketua MK baru besok.

"Sesuai dengan Putusan MKMK, esok hari pukul 09.00 WIB, akan melaksanakan PMK no 6/2023 tentang pemilihan pimpinan MK," kata Heru pada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11/2023).

Dalam pemilihannya, pihaknya akan mengawali dengan musyawarah mufakat. "Dimulai dari upaya untuk musyawarah mufakat dan seterusnya," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengatakan tiga pasangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden telah memenuhi syarat (MS) dokumentasi administrasi pencalonan. Termasuk pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto.

"Hari ini semua dokumen administrasi pencalonan bacapres dan bacawapres berdasarkan hasil verifikasi administrasi telah dinyatakan memenuhi syarat," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

Idham menjelaskan dalam menentukan hasil tersebut, KPU merujuk kepada PKPU Nomor 23 Tahun 2023 atas perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen pencalonan Presiden dan Wakil Presiden mempedomani hal tersebut," jelasnya.

Meskipun saat ini terdapat putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Idham menuturkan jika putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tetap dijalankan. Sebab, kata dia, sampai kini tidak ada pembatalan dari putusan MK tersebut.

"Pasca putusan MKMK sampai saat ini tidak ada pembatalan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan KPU tidak memiliki kapasitas mengomentari putusan MKMK," papar dia.

Ketika ditanya pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Prabowo Subianto apakah tetap sah, Idham mengatakan jika Gibran telah memenuhi syarat (MS). Dia menyebut semua pasangan calon hanya tinggal menunggu penetapan daftar calon tetap (DCT) capres-cawapres.

"Sudah memenuhi syarat, dan tinggal menunggu ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon tetap dan sehari kemudian mengikuti pengundian nomor urut capres cawapres," tuturnya.

Diketahui, penetapan DCT capres-cawapres akan dilakukan pada 13 November 2023. Kemudian, pada 14 November dilakukan pengundian nomor urut.


Bakal capres Ganjar Pranowo membicarakan hasil atau output dari masuknya investasi ke RI masih adanya inefisiensi, salah satunya terkait sumber daya manusia (SDM). Ganjar lalu bercerita mendapat keluhan dari para peneliti dari eks LIPI yang merasa tak dilibatkan dalam kebijakan pengembangan SDM.

"Apa yang bisa kita agendakan, menggandeng perusahaan lokal dan global untuk membangun industri. Banyak sekali perusahaan besar di Indonesia. Tapi peran kita yang bisa digandeng mereka yang mana. Kita tetap menjadi market yang potensial," kata Ganjar mengawali paparannya di acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Ganjar menyinggung pentingnya melibatkan periset dan pemasok dalam negeri untuk menjadikan RI sebagai negara produsen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kapan kita bisa membalik bisa menggandeng mereka untuk kita sama-sama menjadi produsen. Maka kerja sama dengan periset, pemasok dalam negeri menjadi penting," imbuhnya.

Ganjar kemudian menceritakan keluhan yang diterimanya dari para peneliti eks Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang kini telah dilebur ke BRIN. Dia mengatakan para peneliti itu menghendaki dukungan anggaran untuk mendorong proyek riset dalam proses produksi.

"Ini termasuk diskusi kami dengan peneliti Indonesia eks LIPI yang sekarang ada di BRIN juga dan mereka cerita, 'Pak Ganjar kenapa sih kemudian kita dicuekin. Sudah biaya riset kita kecil sekali. Coba dong dorong 1% aja dari GDP, maka kita sebenarnya punya semangat untuk meriset dan kita punya kekuatan yang luar biasa bahkan anak-anak muda kita sudah menghasilkan riset sampai dipakai keluar'," kata Ganjar.


Partai Demokrat merespons politikus PDIP Masinton Pasaribu yang menyebut ada cawapres selundupan buntut Anwar Usman dicopot dari Ketua MK karena dinyatakan melanggar etik oleh MKMK. Demokrat mengatakan ucapan Masinton tak relevan dan cenderung tendesius.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebutkan bahwa Ketua Majelis MKMK Jimly Asshiddiqie telah menyampaikan bahwa tidak dapat mengadili putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sehingga, kata dia, tidak ada cawapres selundupan seperti yang disampaikan Masinton.

"Karena putusan MK bersifat final dan mengikat yang berarti telah memiliki kekuatan hukum tetap sejak dibacakan dalam persidangan MK maka pernyataan Masinton menjadi tak relevan dan tendensius. Tak ada cawapres selundupan," ujar Kamhar dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun terkait putusan MKMK, dirinya mengatakan publik memang menaruh harapan besar agar kepercayaan kepada MK dapat kembali pulih. Terutama, putusan MKMK yang mencopot Anwar Usman telah memenuhi sisi keadilan publik.

"Putusan MKMK yang antara lain mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat tentunya bisa memenuhi harapan dan sisi keadilan publik," kata dia.

"Sekalipun belum sepenuhnya, karena ada juga pandangan agar Anwar Usman diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim MK, tak hanya sekedar dicopot sebagai Ketua MK," tambahnya.

Sebelumnya, Politisi PDIP Masinton Pasaribu merespons soal putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memutuskan Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK. Masinton menilai putusan MKMK ini membuktikan bahwa putusan MK soal batas usia capres-cawapres cacat prosedur sehingga menghasilkan cawapres selundupan.

"Jadi putusan MK ini cacat prosedur terkonfirmasi dong, ya kan? Ketua MK-nya diberikan pelanggaran etik berat, cacat prosedur, dan hasilnya adalah cawapres selundupan. Iya, selundupan," kata Masinton dalam acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik seperti disiarkan di YouTube detikcom, Selasa (7/11).

Masinton lantas menjelaskan pernyataannya. Dia menyinggung terkait adanya fakta informasi bocor hingga intervensi kekuasaan terkait keputusan batas usia capres-cawapres di MK.

"MKMK ini kan mengadili problem etik, di sana ada tentang informasi yang bocor, ya kan? Dan sering berulang kali, kan itu tadi pembacaan putusannya, kemudian ada potensi, ada konflik kepentingan berulang-ulang, berulang-ulang loh, nah itu, kemudian ada potensi intervensi kekuasaan. Lah iya ada konflik kepentingan di antara hakim itu yang berulang. Jadi putusan MKMK jelas menjawab kritikan publik selama ini, gitu loh," jelasnya.

Karena itu lah, Masinton menilai ada cawapres yang jadi hasil selundupan karena putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Dia mengibaratkan cawapres itu seperti bawang putih selundupan.

"Jadi ini cawapres sekarang ini kayak bawang putih selundupan pak, barangnya masuk, barangnya sudah masuk nih selundupan, terus pelaku selundupannya sudah dinyatakan bersalah, walau dihukum ringan tuh, ya kan? Tapi yang selundupan tadi sudah nggak bisa kita kembalkan lagi karena sudah diolah jadi bumbu penyedap, jadi ini cacat prosedur dan hasilnya selundupan pak, cawapres selundupan," tutur dia.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md kembali menggelar rapat di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, siang ini. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir dalam rapat hari ini.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (8/11/2023), Megawati tiba di Gedung High End sekitar pukul 14.05 WIB. Megawati tampak disambut Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Megawati tampak mengenakan baju merah hitam. Dia datang didampingi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Megawati, sejumlah pengurus TPN juga telah hadir lebih dulu. Plt Ketua Umum PPP Mardiono tampak tiba pertama, kemudian disusul oleh Wakil Ketua TPN Andika Perkasa.

Wakil Ketua TPN Gatot Eddy, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang serta Dewan Penasihat TPN Yenny Wahid juga hadir. Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasyid, juga hadir dalam rapat ini.

"Tentu akan fokus pada pemenangan ya, nggak jauh jauh dari itu," kata Mardiono saat ditanya soal agenda rapat hari ini.

Simak Video: Kata PAN soal Karakter Ganjar Dinilai Mirip Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PKB yang juga bakal cawapres Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), merespons pernyataan Presiden Joko Widodo soal bersatu usai kompetisi Pilpres. Cak Imin mengatakan setiap hari anak bangsa harus bersatu.

"Nggak usah Pemilu, hari ini pun harus bersatu. Nunggu Pemilu, aneh," kata Cak Imin di kediamannya di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

Cak Imin mengatakan momen Pemilu atau tidak setiap pihak di Indonesia mesti menjaga persatuan. Ia juga mengingatkan terkait hasil Pilpres mendatang jangan sampai memecah belah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu atau nggak Pemilu kita harus bersatu. Menang, kalah, dalam kompetisi olahraga juga bersatu. Menang, kalah, dalam Pemilu apalagi," kata dia.

Jokowi Minta Bersatu Usai Kompetisi

Jokowi sebelumnya memberikan pidato yang menyinggung politik jelang Pilpres 2024. Ia menyinggung soal apapun hasil Pemilu nanti harus bisa diterima oleh semua pihak.

"Ingat mulai dari sekarang yang kita pegang betul nanti, jika menang, jangan jemawa. Jika kalah, jangan juga murka," kata Jokowi di perayaan HUT Golkar di DPP Golkar, Jakarta Barat, Senin (6/11).

Jokowi setuju dengan pernyataan Prabowo bahwa setelah Pilpres 2024, para elite politik dapat bersatu kembali. "Setelah berkompetisi, saya setuju Pak Prabowo, bersatu kembali, rukun kembali," ujarnya.

Jokowi mengatakan Pilpres 2024 merupakan pertandingan sesama anggota keluarga dan sesama anak bangsa untuk Indonesia.

"Ini adalah pertandingan antar-anggota keluarga sendiri, antarsesama anak bangsa, yang sama-sama ingin membangun negara kita Indonesia," imbuh Jokowi.


Capres Ganjar Pranowo mengaku akan menyiapkan KPI based cabinet yang transparan. Nantinya masyarakat dapat menilai menteri kabinetnya. Masyarakat bisa usul agar menteri diganti jika kinerjanya jelek.

"Kayanya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI base cabinet yang transparan, jadi kalau menterinya elek, dibenci rakyate, sing evaluasi rakyate. 'Pak presiden ini diganti mawon'," kata Ganjar, dalam Rakernas LDII, yang disiarkan di YouTube LDII TV, Rabu (8/11/2023).

Ia mengatakan masyarakat dapat menilai menteri yang berkinerja kurang baik, misalnya saat rapat ngantuk. Namun kalau ada menteri yang berkinerja baik, dipuji.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ada menteri yang hebat gini pak," kata Ganjar sambil mengangkat jempolnya.

Dalam paparannya, Ganjar juga berbicara soal program pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Ia mengaku akan mengedukasi pemerintahannya dengan menggunakan digital.

"Sikat KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, hajar bleh. Edukasi anti korupsi, kolusi, nepotisme sejak dini dan pemerintahannya menggunakan digital," katanya.

Ganjar mengatakan pemerintahan yang melakukan transformasi digital dapat menghemat anggaran. Selain itu, jika ada PNS yang ingin naik pangkat, tidak perlu jual beli jabatan, tetapi melalui tes.

"Saya tanya-tanya teman saya waktu kita mentransformasikan pemerintahan digital, ternyata bisa menghemat Rp 2,4 triliun. Akhirnya dari situ lah kita alokasikan pendapatan PNS naik, ora perlu setor. Kalau mau naik jabatan nggak ada jual beli, kamu tinggal tes saja. Enak toh, tapi tugasmu satu, layani masyarakat dengan baik atau kamu tak ganti, pasti masyarakat senang. itu yang terjadi," katanya.


Bupati Sukabumi H Marwan Hamami menerima silaturahmi Paguyuban Alumni Akpol Angkatan 68-Dharma di Pendopo Pelabuhan Ratu, Selasa, (7/11). Silaturahmi tersebut dalam rangka mengundang Pemerintah Daerah (Pemda) untuk ikut serta memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2023, dan bertempat di Gedung Anton Sujarwo Setukpa Lemdiklat, Kota Sukabumi.

Wakil Ketua Reuni Paguyuban Alumni Akpol Angkatan 68-Dharma Irjen Pamudji R Sutopo, menjelaskan maksud dan tujuan silaturahmi dengan Pemkab Sukabumi ini tak lain untuk mengundang pemerintah guna ikut serta memeriahkan peringatan HUT ke-55 Paguyuban Alumni Akpol Angkatan 68-Dharma.

"Puncak peringatan HUT ke-55 ini akan berlangsung pada tanggal 10 Desember 2023, di Gedung Anton Sujarwo Setukpa Lemdiklat Kota Sukabumi. Kami mohon kehadiran Bapak Bupati Sukabumi untuk di HUT kami," ujar Pamudji R Sutopo dalam keterangan tertulis, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pamudji menambahkan bahwa anggota Paguyuban Alumni Akpol Angkatan 68-Dharma sebanyak 298 anggota dan kini tersisa 78 anggota. Oleh karena itu, dirinya berharap kehadiran pemerintah daerah untuk memohon doa dan restu di sisa usia mereka.

"Semoga Bapak Bupati berkenan hadir pada puncak peringatan HUT ke-55 nanti untuk memeriahkan dan memberikan doa restu di sisa-sisa usia kami," harapnya.

Sementara itu, Marwan Hamami mendukung penuh terselenggaranya peringatan HUT ke-55 Paguyuban Alumni Akpol Angkatan 68-Dharma tersebut. Ia menyebut berkesempatan hadir pada acara puncaknya, walaupun pada tanggal 10 Desember bertepatan dengan hari besar Peringatan Hari Juang Siliwangi.

"Kami sangat berterima kasih telah mengundang kami agar memeriahkan peringatan HUT ke-55. Mudah-mudahan kedua kegiatan yang istimewa nanti bisa terpenuhi," ungkap Marwan Hamami..

Marwan Hamami pun meminta kepada Paguyuban Alumni Akpol Angkatan 68-Dharma untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan aman, damai, dan demokratis.

"Kami mohon kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami anggap sebagai orang tua, untuk bersama-sama mengawal, memberikan masukan, dan arahan supaya pelaksanaan pemilu 2024 tidak terjadi pemecah belahan di masyarakat," tandasnya.

Kabar Duka, Ibunda Bupati-Wawalkot Sukabumi Meninggal Dunia


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang soal syarat usia capres-cawapres di bawah 40 tahun yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana. Hakim Konstitusi Suhartoyo memimpin jalannya sidang hari ini.

Pantauan detikcom di Ruang Sidang MK, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11/2023), sidang dimulai pada pukul 13.45 WIB. Hakim Konstitusi, Suhartoyo memimpin jalannya sidang gugatan baru soal usia capres-cawapres ini.

Selain itu, hadir pula Hakim Konstitusi Guntur Hamzah dan Daniel Yusmic. Terlihat pula pelapor yaitu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Brahma Aryana dan kuasa hukumnya Viktor Snatosa Tandiasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam permohonan itu juga, Brahma yang memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Harseto Setyadi Rajah menyebut tidak ada kepastian hukum dalam frasa 'kepala daerah'. Putusan MK yang sebelumnya dinilai menimbulkan kerancuan dan pro kontra.

"Terdapat persoalan konstitusionalitas pada frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Di mana tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi saja? Atau juga pada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota? Atau pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Demikian pula pada pemilu pada pemilihan DPR saja? Atau pada tingkat DPRD tingkat provinsi saja? Atau kabupaten/kota saja? Atau pada kesemua tingkatannya yakni DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota?" paparnya.


Menko Polhukam Mahfud Md menilai pencopotan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah tepat. Sebab, jika Anwar Usman dicopot secara tidak hormat, itu berpotensi adanya permohonan banding.

"Ada yang kecewa kenapa ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat, itu saya paham ada kekecewaan itu. Tapi menurut saya itu justru putusan yang tepat, karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MKMK baru untuk banding, dan itu berisiko, bisa dibatalkan keputusan MKMK itu," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Rabu (8/11/2023).

Bacawapres pendamping Ganjar Pranowo ini juga menilai sanksi lain kepada Anwar Usman tidak boleh menyidangkan perkara hasil Pemilu sudah tepat. Dia menyebut secara praktis sudah benar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat, dia nggak bisa minta banding, sudah final mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Saya setuju itu kalau saya itu lebih tepat hukumannya, daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKMK baru dan tidak jelas nanti siapa MKMK-nya, itu sudah benar secara praktis politis," ujarnya.

"Secara akademis, saya setuju dengan Pak Bintan Saragih, seharusnya copot aja wong sudah pelanggaran berat, tapi kalau dicopot benar dia bisa naik banding, bisa minta MKMK lain yang baru untuk menilai kembali," lanjutnya.

Dalam kesempatan ini, Mahfud juga mengungkapkan alasannya tak ikut bergabung dengan tujuh mantan hakim konstitusi yang menggelar pertemuan membahas kondisi dan situasi Mahkamah Konstitusi (MK) usai putusan MKMK. Kata mantan Ketua MK itu, dirinya berstatus sebagai cawapres.

"Soal pertemuan mantan hakim MK, saya sengaja tidak datang karena apa? Karena mau atau tidak mau, orang sudah tahu bahwa saya ini cawapres, nah kalau cawapres lalu menilai putusan MK yang terkait dengan pemilu, rasanya kok kurang tepat, sehingga saya waktu pertemuan mereka saya tidak datang. Silakanlah bersikap sendiri dan semua sudah tahu apa yang harus disikapi dari putusan MKMK itu. Saya tidak ikut karena saya menjadi bagian dari putusan itu pilpres 2024," jelasnya.

Lihat Video: Anwar Usman Diberhentikan, Anies: Ini Sudah Tuntas, Kita Hormati

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Anies Baswedan berbicara langkah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dia menegaskan pentingnya kebijakan hilirisasi dilanjutkan sebagai salah satu langkah pertumbuhan dan pemerataan pembangunan itu.

"Membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian kota-kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia," kata Anies di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

"Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan kota menengah menjadi besar dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies pun menyoroti UMKM yang harus dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok bisnis dengan korporasi. "Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai terjadi," imbuhnya.

Anies menyampaikan kebijakan hilirisasi perlu terus dilakukan seiring mendorong reindustrialisasi. Dia berharap langkah ini dapat membuka jutaan lapangan pekerjaan hingga 5 tahun ke depan.

"Ketiga, kita harus lanjutkan hilirisasi, sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkap. Hilirisasinya nggak bisa dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta new employment di periode 5 tahun ke depan," ujar Anies.

Simak Video 'Bicara soal Pendidikan, Anies Soroti Jumlah Bangku SD-SMA yang Tak Setara':

[Gambas:Video 20detik]