TNI telah melakukan persiapan matang yang melibatkan personel terlatih dan teknologi untuk mendeteksi gangguan keamanan terhadap Pemilu. Selain itu, TNI telah menyiapkan sejumlah personel gabungan dari 3 matra dalam pengamanan Pemilu 2024.

"TNI telah melakukan persiapan yang matang, melibatkan personel terlatih dalam memanfaatkan teknologi serta inteligen untuk mendeteksi potensi-potensi gangguan keamanan atau ancaman serius terhadap proses pemilu dan persiapan-persiapan tersebut ini," ujar Staf Ahli Panglima TNI Bidang Polkamnas, Laksda Dato Rusman Sutan Nurdin, membacakan pesan dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dalam sambutannya di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, Kamis (7/12/2023). Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, serta detikpemilu.

Dia mengatakan TNI telah menyiapkan sekitar 446.516 personel prajurit untuk meningkatkan kewaspadaan pemilu. Jumlah itu akan dibagi ke dalam seluruh tahapan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Guna menjaga meningkatkan kewaspadaan pemilu tahun 2024, TNI akan mengerahkan personel prajurit TNI sejumlah 446.516 personel dari TNI angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, di mana total seluruh personel tersebut akan dibagi ke dalam seluruh tahap pemilu," ucapnya.

Selain itu, TNI akan berkolaborasi dengan Polri untuk menjaga bersama Pemilu 2024. TNI juga menyiapkan alutsista untuk pengamanan Pemilu 2024.

"Dalam rangka mengamankan gelaran pemilu secara serentak beserta seluruh tahapannya sesuai target, TNI memastikan personel TNI siap menghadapi berbagai skenario dalam hal pengamanan maupun mendukung logistik pemilu," jelasnya.

"TNI juga akan turut berperan dalam mendukung evakuasi jalur darat jika diperlukan serta memberi bantuan logistik dan keamanan," lanjut Dato.

Dato berbicara lagi soal sinergitas bersama Polri. Dia mengajak masyarakat cerdas memilih demi Indonesia yang aman dan lebih baik.

"Demokrasi adalah aset berharga negara kita, dan TNI bersama rakyat akan berusaha sebaik mungkin untuk menjaganya. Mari bersama-sama demi Indonesia cerdas memilih, demi Indonesia yang aman dan demi masa depan Indonesia yang lebih baik," katanya.


Paslon Capres-Cawapres no 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meluncurkan 1 Juta Jubir Desa. Pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 ini memilih kentongan sebagai simbol perubahan yang digunakan oleh Jubir Desa.

"Saya setuju kentongan menjadi simbol kita untuk menggerakkan, menghidupkan, membangunkan yang masih tidur, menguatkan yang lemah," ucapnya ditemui di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023).

Ia menjelaskan kentongan bisa dijadikan alarm kepada orang-orang yang lemah. Terlebih, pada orang-orang yang lemah akan maraknya sembako yang beredar jelang coblosan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak yang lemah ini kena sembako pingsan. Ini ada yang kena sembako pingsan masih lumayan. Ada yang ditakut-takuti langsung pingsan. Nah ini kita bangunkan semangatnya," ujarnya di panggung acara oleh Barisan Relawan Desa Anies-Muhaimin (BALAD AMIN) ini.

Cak Imin dan para jubir desa inipun terlihat membunyikan kentongnya satu persatu di atas panggung. Ia pun mengingatkan pemukulan kentong secara bertahap ini dibunyikan dengan ibarat melakukan perubahan terhadap desa secara bertahap dan tidak terputus akan membuatnya meraih kemenangan pada Pemilu 2024.

"Tentang perubahan yang kita bunyikan tadi, kenapa tadi saya usul tidak bareng tapi mulai dari ujung bayangkan kalau suatu hari kita bunyikan kentong perubahan ini terus dari desa mengalir tidak putus-putusnya di seluruh Indonesia insya Allah kita menang telak pemilu 2024," katanya.

Cak Imin sendiri mengatakan jubir desa ini merupakan inisiatif para pendirinya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mengawal suara Pemilu 2024 agar tak ada kecurangan.

"Teman-teman berinisiatif mendirikan jubir desa. Kita harapkan jubir desa ini memberikan informasi kepada masyarakat dengan berbagai perkembangan, terutama dalam rangka mengkonsolidasikan kekuatan pendukung AMIN," ujarnya.

"Di sisi yang lain, terus menjadi kekuatan yg terus mengawal suara agar tidak dicurangi," tutupnya.


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bicara tentang pendiri Republik Indonesia yang merintis bukan untuk anak hingga kemenakan sendiri. Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Nusron Wahid menilai pernyataan Anies itu menyindir partai pendukungnya sendiri.

"Anak-kemenakan itu nyindir PKB. Semua calegnya anak dan kemenakan semua. Sama NasDem juga sama," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Apakah ucapan Anies seperti peribahasa menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri? Nusron tak berbicara banyak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tanya dia lah," ujar Nusron.

Anies Baswedan sebelumnya menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Anies berbicara tentang pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri.

"Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual, cendekiawan, yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas," ujar Anies, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12).

"Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada dan mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya, tapi untuk semua," imbuhnya.

Simak juga Video: Pro-Kontra soal Perubahan Format Jelang Debat Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Republik Indonesia (Kabarhakam) Komisaris Jendral (Pol), Fadil Irman, mengungkapkan masyarakat Indonesia kini sudah cerdas dalam memilah suatu informasi. Bahkan kata Fadil, berita palsu sudah sangat menurun. Cuma dia tetap memperingatkan, supaya tidak memproduksi berita hoax.

Hal ini dikarenakan, kegiatan orang-orang berselancar di internet pasti akan terekam dan bisa ditemukan. Apalagi menurut Fadil, kemampuan investigasi digital pihak kepolisian Indonesia, saat ini menjadi yang terbaik di Asia Tenggara.

"Jadi jangan coba-coba memproduksi hoax, karena pasti ketahuan. Itu kira-kira bagaimana polisi memandang," tegas Fadil dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di The Kasablanka Hall, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kabarhakam Komisaris Jendral (Pol), Fadil Irman. Foto: Andhika Prasetia

Dirinya berharap supaya masyarakat, khususnya anak muda yang menjadi pemilih terbesar di pemilu saat ini, berperan aktif dalam menjaga ruang cyber di Tanah Air. Jadi Fadil ingin agar orang-orang tidak terlibat dalam memproduksi, dan menyebarluaskan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, ia memang menilai bahwa masyarakat Indonesia sudah cerdas di ruang digital. Kendati begitu, Fadil tetap mengingatkan untuk terus memperhatikan etika bermain media sosial di masa kampanye 2024 ini.

"Masyarakat kita sudah punya skill digital luar biasa, tapi ada etika di ruang digital, ada hal-hal yang menyangkut keamanan yang harus dipikirkan," jelasnya.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Foto: Andhika Prasetia

Hal ini serupa dengan apa yang telah disampaikan Rahmat Bagja, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya tantangan utama dalam masa kampanye Pemilu 2024 adalah media sosial.

Rahmat pun mencontohkan salah satu pelanggaran yang terjadi di media sosial, seperti black campaign. Untuk mengatasinya, pihaknya berkerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Media sosial salah satu masalah karena ada black campaign dan berbagai masalah, kami berkoordinasi dengan Kominfo mengenai media sosial," jelas Bagja.

Demi Indonesia 2023 : Keberagaman Menyatukan Bangsa


Tahun 2017, Recep Tayyip Erdogan menjadi presiden Turki pertama selama lebih 60 tahun yang melakukan kunjungan resmi ke Yunani. Namun ketika itu, siapa pun yang mengharapkan pemulihan hubungan akan kecewa. Selama enam tahun berikutnya, hubungan Athena dan Ankara tetap dingin. Sekarang, Presiden Erdogan ingin membuka "era baru" dalam hubungan bilateral kedua negara. Apakah misinya kali ini akan berhasil mengembangkan "agenda positif"?

"Itu tergantung pada bagaimana Anda mendefinisikan 'positif'," kata Konstantinos Filis, Direktur Institut Hubungan Internasional Athena, kepada DW. Hal utama adalah mengurangi ketidakpercayaan dan membangun hubungan kerja yang baik antara Erdogan dan Perdana Menteri Yunani, Kyriakos Mitsotakis. Kerja sama yang lebih erat di bidang bisnis, energi dan pariwisata, serta kebijakan pengungsi, sedang dibahas. Televisi pemerintah Yunani ERT melaporkan total 20 perjanjian bilateral yang akan diumumkan atau ditandatangani di Athena selama kunjungan Erdogan.

Konstantinos Filis tidak yakin bahwa kunjungan Erdogan bisa mengatasi perselisihan lama antara kedua negara. "Turki terus mengajukan tuntutan sepihak dan klaim teritorial yang tidak memiliki validitas hukum dan tidak dapat diperdebatkan secara serius," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fuat Aksu, ilmuwan politik di Universitas Teknik Yildiz di Istanbul, mempunyai pandangan berbeda. Dia melihat pihak Yunani yang harus melakukan langkah pertama: "Yunani mengharapkan Turki untuk selalu memenuhi tuntutan dan membuat konsesi. Jika hal ini terus terjadi, maka rekonsiliasi akan menjadi agak sulit."

Mengenai dinginnya hubungan antara kedua negara, Fuat Aksu mengatakan:. "Di Turki, Yunani masih dipandang sebagai negara yang tidak dapat dipercaya."

Liberalisasi visa sebagai model bagi UE?

Sebenarnya sudah ada langkah-langkah kecil yang dilakukan. Contohnya dalam tema migrasi: Menurut Badan Pengungsi PBB, 25.500 migran datang ke Yunani melalui Turki dalam delapan bulan pertama tahun 2023, dua kali lipat lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut informasi dari surat kabar Yunani "Kathimerini", kedua mitra NATO itu hampir mencapai kesepakatan mengenai kontrol yang lebih ketat di Laut Aegea.

Selain itu, Yunani dan Turki dikatakan telah sepakat bahwa warga negara Turki akan mendapatkan visa untuk pulau-pulau di Aegean timur dengan persyaratan yang lebih mudah. Erdogan juga menuntut hal ini dari Uni Eropa (UE), tetapi tidak ditanggapi oleh Brussel.

Ilmuwan politik Konstantinos Filis meyakini, hal itu sangat mungkin terjadi. "Kesepakatan mengenai fasilitasi visa akan menjadi penting bagi kedua negara dan tidak terkecuali bagi pariwisata di Yunani," katanya. "Erdogan mungkin bisa menjual kesepakatan itu di dalam negeri sebagai langkah pertama dalam negosiasi dengan UE mengenai liberalisasi visa yang telah lama ditunggu-tunggu."

Rekonsiliasi tanpa tekanan pemilu

Dalam sebuah wawancara dengan DW, Fatih Ceylan, pensiunan duta besar dan kepala lembaga pemikir Ankara Policy Center (APC), menunjukkan bahwa ini waktu yang tepat bagi Yunani dan Turki untuk melakukan pendekatan baru, karena kedua negara sudah melangsungkan pemilihan umum. Itu sebabnya sekarang lebih mudah bagi kedua belah pihak untuk berdamai. Namun demikian: "Permasalahan yang sudah ada sejak lama masih belum terselesaikan," ujarnya.

Bagaimanapun, pemulihan hubungan antara kedua negara yang merupakan musuh bebuyutan itu dapat mengirimkan pesan positif untuk memperkuat stabilitas di kawasan yang bermasalah. Fatih Ceylan menjelaskan lebih lanjut, Barat saat ini sedang sibuk dengan perang di Ukraina dan Timur Tengah sehingga tidak mampu menanggung konflik baru antara Yunani dan Turki. "Oleh karena itu, mereka berusaha meningkatkan hubungan antara Athena dan Ankara sampai batas tertentu," jelasnya.

Namun, Konstantinos Filis mempertanyakan, sejauh mana Barat masih punya pengaruh besar. "Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki semakin menjauhkan diri dari Barat dan kini memandang dirinya sebagai kekuatan regional yang bertindak independen," pungkasnya.

(hp/as)

Lihat juga Video 'Erdogan Sebut PM Israel Netanyahu 'Tukang Jagal Gaza'':

[Gambas:Video 20detik]


Waktu berkampanye telah tiba. Janji-janji perubahan bertebaran. Atmosfir kesadaran kita dijejali narasi kesejahteraan dalam aneka kemasan. Tumpah seperti curahan air di musim penghujan. Membanjiri percakapan di kedai-kedai kopi dan media sosial.

Lumrah saja. Kampanye memang harus didudukkan sebagai langkah persuasi politik berkejujuran. Isyarat kebajikan dari mereka yang unjuk diri mendarmakan bakti menyegerakan kesejahteran berkeadilan. Sepatutnya kaya dengan visi dan penanda kekuatan akal budi. Harapan kita selalu begitu sejak dulu.

Karena harapan kesejahteraan pula, Sulton Hamid Faros Naban menjalani hari bersama kecipak udang dalam kolam budidaya di halaman rumah orang tuanya di kawasan Pantai Empan, Sumbawa Besar, NTB. Dari pengetahuan empirik ayahnya dia belajar banyak hal teknis tentang budidaya udang. Berselaras dengan apa yang dipelajarinya di kampus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada pula Aris Minardi dan Jabaruddin Tito di Solo yang merintis usaha bersama pasca wisuda. Schotek yang merupakan akronim dari scholar teknologi itu menyiratkan optimisme anak kampus yang memasuki gelanggang niaga bermodal pengetahuan dan pengalaman berkarya yang terpetik dari gemblengan dosen pembimbingnya. Bisnis di ranah akustika ruangan itu belum besar namun tumbuh dengan kekuatan inovasi.

Kisah Sulton, Aris dan Tito adalah cuplikan romantika milenial yang berkehendak sejahtera secara mandiri. Riwayat akademik dan optimisme mereka berkelindan dengan pusaran deras janji kesejahteraan pesta demokrasi namun tak dalam bingkai bayangan yang sama dengan kegundahan Chairil Abdini yang menyoal transformasi ekonomi berbasis ilmu pengetahuan seperti dimuat Kompas 20 November 2023. Mengapa demikian?

Legasi Kesejahteraan Profesor dan Politisi

Rendahnya pembiayaan riset dinilai telah berdampak pada berkurangnya minat studi lanjut pada bidang STEM (sciences, technology, engineering and mathematics) yang notabene bertaut dengan pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan.

Sepertinya itu tak luput dari perhatian negara. Lompatan pembiayaan Kedaireka telah membuka ruang berselaras peneliti dan inovator dengan kalangan dunia usaha dan industri nasional. Patut diapresiasi sebagai bagian solusi meski masih jauh dari cukup untuk mengungkit kedigdayaan inovasi bangsa di pentas dunia. Kita mesti lebih banyak berbenah.

Model pertanggungjawaban riset termasuk kemudahan prosedur belanja alat dan bahan sangat perlu untuk disederhanakan. Administrasi riset sepatutnya menjadi penopang menggairahkan geliat dan kemudahan berinovasi. Sayangnya justru lebih sering dirasakan sebagai masalah tambahan yang menguras energi melampaui yang dibutuhkan untuk menjawab tantangan riset itu sendiri.

Namun sebenarnya masalah kita bukan itu saja. Terdapat pesoalan laten yang lama terabaikan. Alih-alih menumbuhkan aliansi seperti Rolls-Royce@NTU Corporate Laboratory, perburuan kita atas indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran portofolio kampus belum beriringan dengan pertumbuhan impak. Sitasi kita masih

tertinggal di ASEAN. Dalam aspek paedagogik, tak sedikit mahasiswa yang belajar STEM bermasalah dengan konsep keilmuan. Bias memahami makna tersirat di balik persamaan fisika dan matematika karena atmosfir interaksi di kelas yang miskin inspirasi.

Literasi semacam itu menyebabkan fisika dan matematika yang eksotis menjadi tampak buram dan kehilangan daya pikat. Argumen ketidakcukupan waktu untuk memberi contoh aplikasi dari teori yang disampaikan membuat dosen kehilangan kesempatan menginspirasi.

Beban kecukupan bahan ajar rupanya memiliki sisi yang dapat menggerus peluang. Banyak mahasiswa terjebak menjadi penghafal persamaan akibat redupnya pijar pencerahan. Saya khawatir bahwa keadaan itu telah ikut menyumbang rendahnya minat studi lanjut di ranah STEM. Itu patut diwaspadai.

Padahal mestinya kelimpahan berpengetahuan para dosen pantas dijadikan sandaran keberpihakan pada bernas persemaian pemikiran kreatif. Seperti kisah Sulton, Aris dan Tito di depan. Indonesia membutuhkan kelimpahan jumlah milenial yang kelak menjayakan Indonesia Emas di tahun 2045. Mereka yang bertumbuh dengan mental kreatif terpelihara dalam atmosfir akademik kampus yang kaya interaksi inspiratif. Menjadi untaian kebajikan yang memekarkan bunga lalu semerbaknya maujud sebagai legasi nan membuahkan kesejahteraan. Menjadi cikal kekuatan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Lantas apa yang patut disegerakan?

Saya membayangkan keadaan di mana universitas terdepan kita yang berstatus PTNBH dipacu kencang sebagai role model transformasi universitas riset.

Laboratorium riset dan pusat-pusat keunggulan bertransformasi menjadi industrial satellite laboratory. Berselaras dengan BRIN lalu tumbuh sebagai innovation factory. Menguatkan karakter entrepreneur academia yang kelak mampu mengusung inovasinya bahkan hingga tahap IPO di lantai bursa.

Di bagian lain, ekosistem riset dan inovasi juga menautkan technopark yang tersebar di berbagai kota sebagai sub ekosistem di tingkat kawasan. Berperan sebagai clearing house penyebaran inovasi dengan tidak menutup peluang aliansi langsung antara universitas dengan industri.

Konsekuensinya, budaya akademik dan infrastruktur universitas harus dipastikan unggul. Keunggulan SDM dapat ditelisik dari sitasi dan hilirisasi paten sebagai penanda. Adapun untuk penanda dinamika dan kualitas business process-nya, saya membayangkan negara menerapkan jumlah sitasi minimal semisal 500 sebagai faktor bobot yang menguatkan dalam usulan kenaikan jabatan akademik dosen ke jenjang Guru Besar. Argumennya sederhana, mereka yang memiliki sitasi Scopus di atas 500 pasti telah memiliki dinamika riset dan berkarya yang aktif. Diliputi kesenangan seperti sensasi yang dipicu endorfin di otak. Maka anugerah gelar guru besar akan menguatkan kesenangan itu seperti kerja dopamin. Kian menikmati kenyamanan berkarya, lalu ingin lagi, lagi dan lagi. Bukan justru meredup pasca pengukuhan.

Maka kian menarik jika diperkuat oleh skema pembiayaan riset tanpa batas atas bagi para dosen yang tertelusur berkinerja tinggi. Misal saja memiliki sitasi lebih seribu dan h index minimal 15 di Scopus.

Sebuah skema kolaboratif yang mengusung prinsip fusi intelektual dan co-innovation multi sektoral dengan kemitraan global multi tahun. Tentu ini akan bersentuhan pula dengan interpretasi manajemen universitas atas aturan yang berkait ijin bepergian seorang dosen yang harus keluar kampus untuk jangka waktu tertentu baik untuk keperluan kolaborasi riset maupun sebagai visiting professor di universitas luar negeri.

Maka jangan lagi kendala adminstrasi menggerus peluang anak bangsa menguatkan kesejatian diri. Bersamaan dengan itu, tegakkan pula sanksi berupa penghentian pembayaran tunjangan dosen dan guru besar yang tertelusur tidak memenuhi target kinerja berimpak sebagaimana ketentuan undang-undang.

Lompatan radikal semacam itu pasti menimbulkan gempa berinovasi di kampus. Itu tak mengapa. Sejarah bangsa kita sejak perjuangan kemerdekaan, lalu gerakan reformasi 1998, dan pandemi Covid19 membuktikan bahwa guncangan besar dapat mengubah cara berpikir dan bertindak kolektif kita sebagai bangsa. Maka mengacu kepada prinsip entropi, jagad pendidikan tinggi kita memerlukan stimulus guncangan serupa untuk beranjak menuju tingkat kestabilan berinovasi yang lebih tinggi.

Transformasi semacam itu mutlak memerlukan pembiayaan besar untuk peremajaan fasilitas riset, lisensi perangkat lunak serta penguatan infrastruktur lain. Maka negara harus hadir dalam untai proses bisnis universitas. Termasuk menciptakan aturan dan ruang pembiayaan pendamping melalui aliansi universitas dan industri.

Hal penting lainnya berkait wawasan dan visi ekonomi wakil rakyat. Memang mustahil melakukan seleksi caleg karena mekanisme pemilihan pra pemilu tidak terdefinisi dalam sistem demokrasi kita. Namun patut untuk menakar kapasistas mereka secara bijak.

Kelak jika terpilih mereka akan menyandang keistimewaan posisi tawar dan peran strategis sebagai anggota parlemen. Memiliki hak dan otoritas menghadirkan peraturan perundangan. Tentu kita berharap bahwa keistimewaan dan hak konstitusional itu menjadi kekuatan penghimpun persembahan peraturan perundangan yang melesatkan kejayaan inovasi bangsa.

Dunia terus berubah cepat dan ilmu pengetahuan berkembang pesat. Indonesia harus berlari kencang, digdaya dan sejajar dengan bangsa maju. Kejayaan Broad Institute yang lahir dari kesadaran kolektif Harvard dan MIT dalam melawan dominasi Tsinghua dan Shanghai Jiao Tong layak dijadikan teladan. Sajian data

Innovation Momentum 2023: The Global Top 100 yang diterbitkan LexisNexis menunjukkan betapa Broad Institute yang portofolionya jauh lebih kecil dari institusi lain justru berhasil bertahta sebagai jawara penyandang impak kompetitif tertinggi.

Itu penanda bahwa kualitas rerata inovasi khususnya paten mereka melampaui paten institusi akademik dan riset mana pun di muka bumi.

Betapa indah jika keberlimpahan berpengetahuan para professor bertaut selaras dengan kebajikan dalam keberpihakan anggota parlemen. Mengguncang mengungkit daya menuntun Indonesia pada penghantaran legasi kesejahteraan yang merata. Kuat berkat fundamen ekonomi berbasis ilmu pengetahuan yang kuat

pula. Wallahualam.

Iwan Yahya. Dosen dan Peneliti The Iwany Acoustics Research Group (iARG) Program Studi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta.


Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) Komjen Fadil Imran menyampaikan Pemilu 2024 diperlukan sinergisitas dengan KPU hingga TNI. Dia mengungkit berita hoax pada masa 2019.

"Dalam melaksanakan pemilu tentu diperlukan sinergitas kami menyadari oleh sebab itu bersama penyelenggara pemilu lainnya," ujar Fadil dalam sambutannya di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, Kamis (7/12/2023). Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

Fadil mengatakan pihaknya harus bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, sejumlah kementerian, hingga TNI. Selain itu, Polri terus mengedepankan kerja sama dengan tokoh masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kerja sama dengan adek-adek mahasiswa juga kita kedepankan bagaimana ini menjadi pemilih yang cerdas," ucapnya.

Fadil menyinggung pengalaman pada Pemilu 2019 di mana kerap ditemukan berita yang menyesatkan. Namun sekarang penyebaran berita bohong sudah berkurang.

"Pengalaman tahun 2019 itu menjadi pengalaman di mana adanya berita-berita yang menyesatkan. Dan saya pikir karena waktu itu saya adalah pelaku sejarah, situasi sekarang jauh lebih berbeda. Indeks siber culture kita mungkin juga khususnya di bidang penyebaran berita-berita bohong ini juga semakin membaik," ucapnya.

Dia berharap operasi Mantap Brata bisa memperbaiki tahapan Pemilu 2024. Sekaligus mengamankan jalannya tahapan pemilu dan berlangsung damai.

"Jadi tanggung jawab bangsa ini ke depan ada di tangan adik-adik semuanya. Bagaimana, supaya kita tidak terlibat di dalam kontestasi yang menyesatkan. Khususnya berita-berita hoax, disinformasi, misinformasi, fake informasi dan sebagainya. Karena hampir semua memiliki gadget," tuturnya.

"Jadi barang kali yang ingin saya sampaikan. Karena secara visi di lapangan kita akan mengamankan sesuai dengan rencana operasi Mantap Brata. Salah satu kunci agar semua bisa berjalan, polisi dan masyarakat harus berkolaborasi saling mendukung. Mari kita bersama-sama menyukseskan Pemilu tahun 2024," katanya.


Capres nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Ganjar mengunjungi lokasi proyek pembangunan Istana Negara di IKN.

Kunjungan itu dilakukan pada Kamis (7/12/2023), Ganjar terlihat mengenakan kemeja putih dan helm meninjau proyek pembangunan tersebut, disambut oleh sejumlah pekerja proyek yang dikunjungi Ganjar.

"Pak Ganjar, Pak Ganjar, (saya dari) Batang, Pak" kata para pekerja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Batang i lho," jawab Ganjar berjalan ke arah para pekerja.

Kemudian Ganjar lantas bersalaman dengan para pekerja yang memberitahukan asal daerahnya masing-masing. Sebagian besar pekerja yang disapa Ganjar, berasal dari Jawa Tengah.

"Ini Semarang Pak, asalku Semarang," kata salah seorang pria pekerja.

"Oalah, Semarang toh," ucap Ganjar sembari tertawa ringan.

Ganjar yang mengenakan helm proyek berwarna putih, tampak serasi dengan kemeja putih terangnya, berbincang dengan para pekerja proyek.

"Saya dari Delanggu Pak. Ini dari Purwodadi, iki akeh wong Batang (ini kebanyakan orang Batang)," ujar salah seorang pria pekerja berbaju merah.

Ganjar kemudian, bertanya perihal kesehatan dan upah yang diterima para pekerja. Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menanyakan proses pekerjaan mereka selama di IKN tersebut.

"Sudah berapa lama di sini?" tanya Ganjar.

"Sudah delapan bulan Pak," jawab pria tersebut.

"Bayaran bagus? Lancar ndak pembayarannya?" tanya Ganjar kembali.

"Aman Pak," ujar pekerja proyek itu disambut gelak tawa.

Tak hanya berbincang dengan para pekerja, Ganjar juga mendapat penjelasan perkembangan pembangunan Istana Negara di IKN Nusantara. Ganjar melihat gambar rencana proyek dan kondisi terkini pembangunan di lokasi.

"Pengiriman itu belum semua ya?" tanya Ganjar menunjuk salah satu sudut proyek.

"Itu terakhir bulan Desember," jawab seorang pekerja.

Simak Video 'Kunjungi IKN, Ganjar Tegaskan Bakal Lanjutkan':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Muhammad Fadil Imran mengungkap volume berita hoax di pemilu 2024 turun. Jika dibandingkan dengan pemilu Gubernur DKI Jakarta tahun 2017, saat ia menjabat sebagai Ditektur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri.


Muh Irpan terpilih sebagai Ketua DPD II Golkar Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub). Irpan terpilih secara aklamasi untuk menggantikan Muslimin Bando yang hijrah ke Partai Amanat Nasional (PAN).

"Selamat kepada Muh Irpan telah menjadi Ketua DPD II Golkar Enrekang, saya menaruh harapan di pundak Irpan untuk memajukan Golkar Enrekang," kata Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Taufan mengungkapkan, setelah terpilihnya ketua baru DPD II Golkar Enrekang seluruh kader diminta harus menjaga keharmonisan dan bekerja keras menghadapi Pemilu 2024. Dia percaya Irpan akan berjuang untuk memajukan Golkar Enrekang dan tidak mementingkan diri sendiri apalagi keluarga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Golkar Enrekang sudah dalam kondisi siap siaga menghadapi Pemilu 2024. Olehnya itu, saya meminta untuk menjaga harmonisasi yang ada. Ketua terpilih ini insyaaallah akan bekerja dan berjuang untuk kemajuan Golkar, bukan untuk dirinya sendiri apalagi untuk keluarganya," ungkapnya.

Dia pun memerintahkan Irpan segera melakukan konsolidasi hingga ke tingkat bawah dan mengoptimalkan kekuatan. Hal ini demi partai berlambang pohon beringin itu bisa kembali meraih kemenangan mutlak dalam kontestasi Pileg, Pilpres, maupun Pilkada 2024 nanti.

"Saya pasti monitoring terus progres kinerja pengurus yang baru dilantik ini, cepat lakukan konsolidasi di lapangan, optimalisasi semua kekuatan yang ada. Golkar harus berjaya di Enrekang, pertahankan Ketua DPRD, agar nanti pilkada bisa kelihatan Golkar Enrekang solid. Bupati harus dari Golkar," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD II Golkar Enrekang terpilih, Muh Irpan mengutarakan akan membawa Golkar Enrekang sebagai partai pemenang di Pemilu 2024 nanti. Tidak kalah penting, kata dia, Golkar harus dicintai masyarakat Enrekang.

"Saya minta seluruh kader bekerjasama, saling bergandengan untuk membawa Golkar Enrekang menang di Pemilu nanti. Pastinya kita harus bekerja keras, tapi tapi tidak kalah penting Golkar harus dicintai masyarakat Enrekang. Golkar harus selalu hadir di tengah masyarakat dan membawa kesejahteraan,"ujarnya.

Diketahui, Muh Irpan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD II Golkar Enrekang setelah menjadi satu-satunya kader yang mendaftarkan diri untuk menggantikan Muslimin Bando.

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Palembang - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Palembang gerak cepat mencopot poster Caleg bandel yang terpasang di pagar Sekolah Luar Biasa Karya Ibu di Jalan Sosial. Bawaslu menginstruksikan Panwascam dan Trantib Kecamatan Kemuning untuk menurunkannya.

Meskipun poster itu milik mantan Wakil Gubernur Sumsel yang kini mencalonkan diri di DPR RI Ishak Mekki, tetap diturunkan. Diketahui, Ishak Mekki merupakan Wagub Sumsel periode 2013-2018, wakil dari Alex Noerdin saat itu. Kemudian poster incumbent Caleg DPD RI Amaliah Sobli juga diturunkan.

"Kita telah tertibkan APK caleg peserta pemilu yang memasang di tempat yang dilarang," ujar Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Palembang, Muslim kepada detikSumbagsel, Kamis (7/12/2024).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari pantauan detikSumbagsel, poster para caleg itu diturunkan oleh para petugas dari pagar sekolah. Selain di pagar, poster yang dipaku pada beberapa pohon juga dibongkar.

Pemasangan poster di lokasi tempat pendidikan itu memang dilarang. Dirinya juga menyayangkan pemasangan poster yang dipasang oleh timses para caleg tersebut.

Pembongkaran poster di tempat itu sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, poster yang bertebaran telah diturunkan. Namun sepekan kemudian muncul lagi poster-poster para Caleg.

Tata tertib pemasangan APK itu sebenarnya sudah diinformasikan Bawaslu Palembang kepada seluruh parpol peserta Pemilu 2024. Termasuk tempat-tempat yang dilarang untuk mengkampanyekan diri.

"Imbauan secara tertulis mengenai tata tertib pemasangan poster telah kita sampaikan kepada Parpol peserta Pemilu. Baik itu sebelum masa kampanye dan ketika masa kampanye, lingkungan sekolah menjadi salah satu tempat yang dilarang," ungkapnya.

Pihaknya berharap peran masyarakat untuk menginformasikan perihal pelanggaran, termasuk soal poster-poster yang tidak sesuai peruntukan. Pengaduan bisa dilakukan melalui media sosial milik Bawaslu Kota Palembang.

"Karena keterbatasan kita, sehingga kami berharap masyarakat untuk juga melaporkan jika ada pelanggaran ke medsos Bawaslu Palembang," jelasnya.

Diketahui, ada 6 titik yang dilarang pemasangan APK. Yakni di tempat pendidikan, rumah ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Heboh 'Dugem di Kampus' Poltekpar Palembang, DJ Sinta Minta Maaf


Sejumlah wilayah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) sama dengan daerah kampanye capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno, akan memeriksa jadwal daerah kampanye Ganjar ke TPN.

"Ini yang perlu kita dalami tapi saya sih husnuzan bahwa ini terjadi karena prasangka baik saya, bahwa justru perhatian yang sangat besar dari Pak Ganjar terhadap dua daerah ini yang juga merupakan perhatian yang sangat concern dari bapak presiden," ujar Sandiaga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12/2023). Sandiaga menjawab pertanyaan adanya dugaan bocornya agenda kunjungan Presiden Jokowi yang sebelumnya sudah disusun.

Lebih lanjut, Sandiaga meyakini tidak ada kesengajaan TPN untuk menyamakan lokasi kampanye Ganjar dengan daerah kunjungan kerja Jokowi. Dia menilai hal itu hanyalah kebetulan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya lagi berkoordinasi sama Pak Aria Bima yang menangani jadwalnya paslon 3. Karena kebetulan waktu saya di palu berkampanye itu juga selisipan. Memang harus kita lebih sinkronkan lagi ke depan. Tapi ini saya yakin hanya kebetulan, tidak ada...," kata Sandiaga.

Jadwal Jokowi Terencana Lama

Sebelumnya, Jokowi membantah dirinya 'buntuti' Ganjar kampanye. Jokowi menegaskan jadwal kunjungan kerja presiden ke wilayah tertentu sudah dirancang 3 bulan sebelumnya.

"Ya ndak-lah, ndak seperti itu," kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

"Jadwal untuk kunjungan Presiden itu sudah dirancang tiga bulan sebelumnya dan pasti ada tujuannya," lanjut Jokowi.

Jokowi mengambil contoh saat dirinya ke Kupang, NTT, Rabu (6/12). Jokowi melakukan peresmian di sejumlah titik, mulai rumah sakit hingga gereja.

"Misalnya kemarin ke Kupang ada peresmian rumah sakit senilai Rp 420 miliar. Rumah sakit yang besar sekali. Sudah biasanya dari kementerian sudah ngantrenya lama, tiga bulan sebelumnya, 'Pak, mohon diresmikan'. Peresmian kemarin Gereja Katedral di Kupang. Itu juga sudah lama sekali. Bukan sehari dua hari berangkat kayak, he-he-he.... Terencana jauh-jauh hari sebelumnya," ujarnya.

Simak juga Video 'Ganjar Pastikan Kelompok Disabilitas Dapat Akses Pendidikan':

[Gambas:Video 20detik]


Hoax yang tersebar di media sosial saat pemilu 2019 menjadi momen paling menegangkan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Kondisi saat itu berbeda dengan kondisi media sosial jelang Pemilu 2024 yang cenderung lebih tenang

Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan yang akrab disapa Semmy saat berdiskusi dalam acara Demi Indonesia: Cerdas Memilih yang diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (07/12/2023).

"Tegangnya tuh sampe karena ada impact-nya ke fisik, digerakkannya tuh lewat ruang digital. Dulu pernah sampai kita lakukan tindakan kalau diingat itu Anda sampai sulit kirim video dan foto di media sosial," cerita Semmy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat itu, kondisi berita bohong di media sosial dalam masa pemilu berhasil menggerakkan masa yang menimbulkan kerusuhan di beberapa lokasi terutama beberapa titik penting di Jakarta. Akibatnya, Kominfo pada saat itu mengambil tindakan untuk membatasi aktivitas pengiriman video dan foto di media sosial.

Menurut Semmy, unggahan berita bohong di media sosial saat itu yang paling berbahaya berbentuk foto dan video.

"Yang berbahaya tuh saat melihat gambar dan video, tendensinya tidak menggunakan nalar kita tapi kalau membaca tidak mungkin (memancing kerusuhan), dulu kita temukan video seolah ada kejadiannya tapi ternyata tidak. Kita berhasil menemukan celahnya akhirnya yang kita tutup hanya gambar dan video, itupun hanya 3 hari," lanjut Semmy.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, Semmy mengungkapkan bahwa Kominfo memiliki beberapa jenis tindakan pada berita bohong. Nantinya akan ada yang hanya distempel hoax, ada juga yang di take down dan diberi tindakan.

"Kita lihat di impact kerusuhannya, kan kalau selama tidak menimbulkan tidak berbahaya, tidak semua harus dipidanakan," jelas Semmy.

Dewan Pers Ingatkan Peran Pers di Pemilu: Harus Jadi Wasit


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mewanti-wanti para pemilih untuk tetap menjaga kerukunan menjelang Pemilu 2024. Bagja mengatakan, meski berbeda pilihan, harus tetap bersaudara.

"Pemilu adalah sarana integrasi bangsa. Oleh demikian, apa pun pilihannya, berbeda pilihannya kita tetap bersaudara," kata Bagja dalam sambutannya di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, di Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023). Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, serta detikpemilu.

Bagja mengatakan tidak ada yang salah dengan perbedaan. Namun dia tetap mengingatkan agar masyarakat dapat menjadi pemilih yang cerdas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tensi sedikit-sedikit boleh lah, tapi jangan kemudian habis itu keluar grup, di-delete, biasakan saja, biasa dengan berbeda pilihan, itu lah cerdas memilih," ujarnya.

Bagja kemudian mewanti-wanti agar peristiwa pada Pemilu 2019 tidak terulang. Bagja mengatakan, kala itu, gedung Bawaslu dikepung masyarakat seusai Pemilu 2019.

"Banyak hal dulu di 2018, itu Gedung Bawaslu hanya melakukan simulasi keamanan, simulasi jika ada masalah. Tahun 2019 kita nggak punya simulasi, langsung ada masalah di depannya dan itulah terjadi permasalahan di tahun 2019 itu," paparnya.

"Oleh sebab itu pemerintah, teman-teman Dewan Pers, KPU, Polisi, TNI melakukan deteksi dan melakukan mitigasi awal sehingga teman-teman bisa liat nih banyak yang nggak terlalu ngegas di medsos, banyak juga yang tidak melakukan politisasi SARA dan segala macam. Inilah buah dari reformasi 2019 kita," imbuh dia.

Lebih lanjut, Bagja bicara soal dua jenis pemilih pemula. Dia mengatakan pemilih pemula ada dua jenis yakni pemilih lanjut usia dan baru memilih.

"Demi Indonesia cerdas memilih adalah hal yang sangat baik dan juga menunjang program-program melakukan pengawasan partisipatif pemilih pemula," kata Bagja.

"Ada dua jenis pemilih pemula, ini pemilih pemula yang lanjut usia atau yang baru memilih?" sambungnya.

Bagja mengatakan pemilih pemula lanjut usia ialah anggota TNI/Polri yang telah pensiun. Kemudian, menurut dia, pemilih pemula lainnya adalah para pemilih yang baru menginjak usia memilih.

"Lanjut usia itu misalnya Pak Fadil Imran setelah pensiun itu akan menjadi pemilih pemula. Mas Dato juga akan jadi pemilih pemula jika kemudian yang bersangkutan pensiun kemudian memilih," paparnya.

"Karena saya yakin Pak Fadil dan Mas Dato ketika masuk akademi militer atau akademi kepolisian itu belum usia memilih biasanya. Jadi ketika masuk usia memilih sudah pensiun. Itu disebut sebagai pemilih pemula," lanjutnya.

Bagja mengajak masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dia mengatakan orang-orang yang dapat dipilih, ialah yang menawarkan visi, misi, program, dan citra diri.

"Apa yang akan dipilih? Siapa yang menawarkan tadi. Visi misi program atau citra diri. Sekarang sudah saatnya teman-teman harus cerdas memilih dan kami berterima kasih kepada detikcom yang disponsori dan didukung oleh teman-teman Kominfo yang melakukan gerakan cerdas memilih," tuturnya.


Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugraha mengatakan Polri melakukan sejumlah langkah pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Salah satunya terkait antisipasi terhadap ancaman terorisme.

"Untuk ancaman terhadap gangguan kamtibmas termasuk masalah teroris memang sudah diantisipasi oleh Densus 88 bekerja sama dengan seluruh stakeholder lainnya makanya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penangkapan atau pun pengamanan pelaku-pelaku yang diduga akan mengganggu kamtibmas," kata Irjen Sandi Nugraha kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Sandi mengatakan antisipasi itu sudah mulai dilakukan sejak 3-5 bulan. Dia meminta doa dari masyarakat agar pengamanan Nataru berjalan lancar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sudah mulai di-setting 3 bulan bahkan 5 bulan sebelumnya sudah ada kegiatan. Dan yang paling utama adalah mohon doanya, upaya sudah dilaksanakan, rencana sudah dibuat, namun kalau tidak disertai dengan izin rida Allah SWT tidak akan terjadi. Oleh karena itu, mohon doanya biar Nataru aman, pemilu aman, kita semua bisa beraktivitas seperti yang kita harapkan," ujarnya.

Sandi mengatakan Polri akan menambah jumlah personel pengamanan Nataru dan masa Pemilu. Dia mengatakan rincian jumlah personel itu masih disusun.

"Kaitannya dengan pemilu, nanti mulai tanggal 22 akan dikaitkan dengan masalah Nataru kemudian ada kegiatan cooling system. Ada kegiatan Aman Nusa, ada kegiatan kemarin operasi Bacuya untuk pengamanan U-17 sepak bola, semuanya adalah membutuhkan kegiatan pengelolaan personel yang pasti akan bertambah. Dan untungnya alhamdulillah kita dibantu sama temen-temen dari TNI, temen-temen dari Satpol PP maupun stakeholder lainnya untuk bisa berkolaborasi dalam pelaksanaan pengamanan itu," ujarnya.

Dia mengatakan jumlah personel pengamanan Nataru akan melibatkan stakeholders terkait. Selain Polri dan TNI, personel pengamanan itu akan melibatkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Jumlahnya sedang disusun, dari TNI sudah ada, dari kita sudah ada, namun ada tambahan dari stakeholders lainnya karena ini ada operasi terpadu berarti BMKG akan terlibat, kemudian dari BNPB terlibat dan dari petugas Pertamina untuk memastikan suplai juga terlibat. Maka dari itu semuanya sedang disusun, inilah makanya ada rapat lintas sektoral untuk memastikan apa yang mau dikerjakan siapa berbuat apa bertanggung jawab siapa. Dan utamanya sekali lagi mohon bantu doanya agar semuanya aman," ujarnya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan Polri juga sudah menyiapkan pengamanan gereja untuk perayaan Natal 2023. Dia mengatakan TNI juga akan membantu pengamanan di tempat wisata untuk Nataru 2023.

"Untuk kegiatan pengamanan gereja, itu bagian dari operasi Nataru, operasi lilin. Jadi udah di-setting, bahkan tadi sudah dipaparkan juga oleh Asops Panglima TNI, bahwa TNI siap mendukung pengamanan, bukan hanya gereja tetapi tempat wisata, kemudian tempat posyan (pos pelayanan), pospam (pos pengamanan) maupun kegiatan untuk mengantisipasi bencana alam," ujarnya.

Simak Video '107 Juta Orang Diprediksi Mudik saat Libur Nataru 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Komika Ali Akbar menjadi salah satu pengisi acara di Demi Indonesia Cerdas Memilih yang digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/12/2023).

Pada kesempatan itu, Ali Akbar dalam aksi stand up-nya membahas soal keadaan kampanye politik saat ini. Komika asal Ternate itu membahas kegiatan yang kini viral dilakukan oleh para pelaku politik.

Salah satu materi yang diangkatnya membahas soal 'pemilu main sarung', sosok yang senang joget saat ini, sampai datang ke acara ajang percarian bakat masak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali Akbar tak menyebutkan nama-nama dari pelaku politik yang dibahas, namun publik punya persepsi masing-masing.

Sindirian menggelitik itu menghibur banyak orang yang hadir dalam acara Demi Indonesia Cerdas Memilih. Gemuruh suara tepuk tangan pun tak berhenti menjadi tanda pemberian apresiasi pada Ali Akbar.

Kemudian Ali Akbar menyinggung mengenai sosok musisi yang belakangan begitu aktif berpolitik, yaitu Giring Ganesha. Dulu, ia dikenal sebagai vokalis dari grup band Nidji.

Ali Akbar kemudian mengibaratkan Giring Ganesha di dunia politik sebagai wafer cokelat yang kini juga berpromosi sebagai sebuah minuman cokelat.

Tentunya hal itu hanya guyonan semata dari Ali Akbar dalam menghibur acara Demi Indonesia Cerdas Memilih. Penonton pun terhibur dan mereka memberikan tepuk tangan untuk penampilan Ali Akbar.

Menkominfo-Kabaharkam Hadiri #DemiIndonesia Cerdas Memilih


Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang kini menjadi RUU usul inisiatif DPR, memuat pasal bahwa pemilihan gubernur Jakarta ditunjuk langsung presiden dengan pertimbangan DPRD. Fraksi Partai Golkar DPR menyampaikan pihaknya mengusulkan mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur tetap seperti saat ini dalam rangka menjaga stabilitas politik.

"Mengingat bahwa untuk menjaga stabilitas politik dan suksesnya provinsi Jakarta, maka F-PG mengusulkan posisi tetap seperti saat ini. Otonomi provinsi, gubernur dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada dan bupati/wali kota diterapkan oleh gubernur, dan DPRD hanya ada di tingkat provinsi," kata Anggota DPR Fraksi Golkar Firman Soebagyo sebagaimana dalam pernyataan F-Golkar di rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR, dikutip Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dihubungi terpisah, Firman menegaskan pihaknya meminta harus ada sikap yang jelas dari pemerintah dan DPR mengenai posisi Jakarta, apakah akan menjadi kota administratif penuh atau menjadi provinsi yang setara dengan provinsi lainnya.

"Jadi, prinsipnya begini. Karena untuk mengubah status DKI untuk menjadi, apakah itu akan dijadikan otonomi khusus yang menjadi kota administratif penuh, atau akan disetarakan dengan provinsi lain. Itu kan penuh instrumen-instrumen politik lainnya yang harus dibuat, instrumen hukum. Karena mengubah undang-undang dan sebagainya," kata Firman.

Firman menyebut, perubahan status Jakarta menjadi dua opsi itu akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu hingga perubahan dana pemilu. Dengan begitu, Firman mengusulkan status Jakarta tetap seperti saat ini.

"Oleh karena itu, untuk menjaga kondusivitas dan untuk mengakomodir dari kepentingan-kepentingan masyarakat yang menyampaikan keinginan untuk setara dengan provinsi lain, di mana wali kota dipilih langsung dan ada DPRD, maka kami berkesimpulan bahwa melihat kondusivitas sekarang ini sudah cukup bagus," ujar Firman.

"Ya sekarang kita tetapkan aja bahwa posisi saat inilah yang tetep kita bela diputuskan hanya menambah norma dalam undang-undang itu bahwa keputusan DKI dengan menetapkan gubernur tetap dipilih langsung oleh rakyat, wali kota dan bupatinya dipilih oleh gubernur dan DPRD-nya tingkat provinsi," lanjut dia.

Dengan demikian, Firman menegaskan kelhususan Jakarta hanya mengubahnya menjadi provinsi pusat perdagangan internasional dan domestik. Dia menyamakannya dengan kota-kota pusat industri di dunia, seperti New York menjadi pusat kota perdagangan, sedangkan Washington DC menjadi ibu kota pusat pemerintahan.

"Maka hanya tinggal menambah norma baru keputusannya adalah menjadi provinsi pusat perdagangan internasional dan domestik, tetap dipertahankan seperti sekarang," kata Firman.

"Kayak New York, kayak LA, kayak Hollywood, kan begitu. Jadi pusat perdagangan. Untuk menjaga kondisifitas maka posisinya tetap seperti sekarang. Jadi fokusnya di situ, bukannya (status Jakarta) berubah kemudian menjadi gubernur dipilih presiden. Bukan itu. Itu malah jauh dari konstitusi," kata Firman.

Simak juga Video 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md menilai momentum Pemilu 2024 secara tidak langsung dapat menjadi sarana untuk melakukan pembenahan hukum yang dimulai dari hulu. Mahfud menekankan pentingnya masyarakat untuk memilih calon pemimpin yang memiliki kesadaran penuh terhadap demokrasi.

Hal tersebut dijelaskan Mahfud saat menjawab pertanyaan mahasiswa dalam 'Diskusi Publik Generasi Muda Memilih' secara daring. Mahfud tidak memungkiri bahwa pemain politik kerap menabrak ketentuan hukum apabila terdapat aturan yang tidak dikehendakinya.

"Lalu bagaimana cara menyelesaikan itu? Cara menyelesaikan itu, kita membersihkan atau melakukan pembenahan dari hulunya, yaitu ketika pemilu, maka Saudara ikuti (memilih)," kata Mahfud dilansir Antara, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengingatkan bahwa hukum merupakan produk yang dibuat oleh keputusan politik. Produk hukum, mulai dari UUD 1945 hingga peraturan pemerintah, dibuat oleh pemegang otoritas politik.

"Sehingga, demokrasi yang harus kita bangun adalah demokrasi yang bertanggung jawab, yang membangun kesadaran tentang pentingnya negara ini dikelola secara benar-benar bermartabat," jelas Mahfud.

Oleh sebab itu, Mahfud mengingatkan kepada masyarakat, terutama generasi muda, untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih calon pemimpin politik yang memiliki perhatian dan pemahaman atas demokrasi secara menyeluruh.

"Karena merekalah (pemimpin politik) yang nantinya akan membuat hukum-hukum yang akan mengarahkan perjalanan bangsa dan negara kita ke depan. Itulah pentingnya pemilu," tegas Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga menegaskan bahwa dia tidak sedang berkampanye politik meskipun menjadi cawapres nomor urut 3, mendampingi Ganjar Pranowo.

Dalam konteks diskusi publik tersebut, Mahfud hadir sebagai menko polhukam yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan isu politik dan hukum.

"Kampanye saya, bahwa setiap orang itu harus memilih, adalah pernyataan saya selama lima tahun berturut-turut menjadi menko polhukam. (Saya) selalu sadarkan ke kampus-kampus, pilih, bangun demokrasi, tetapi siapa yang akan Anda pilih, silakan pilih sendiri," ujar Mahfud.

Simak Video 'Pesan Ketua Bawaslu untuk Pemilih Muda di Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali membeberkan perubahan yang gencar diusungnya pada masa kampanye ini. Ia mengaitkan kelakuan salah satu pejabat merespons tema perubahan yang ia usung selama ini.

"Soalnya ada pejabat kemarin di Aceh diperingatkan 'Pak pejabat jangan dekat-dekat sumur itu nanti kepleset bisa tercebur'. Pejabatnya nggak mau mikir malah sumurnya yang dipindah," ucapnya ditemui di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023).

"Nah itu perlu toa (pelantang -red) itu, 'Woi Itu sumur kok dipindah. Kamu yang harus pindahkan'. Itu namanya perubahan," tambah pendamping capres Anies Baswedan di kontestasi 2024 itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga mengisyaratkan pejabat lainnya yang lebih memilih memindahkan matahari dibanding menggeser dirinya sendiri saat kepanasan.

"Ada juga pejabat yang kepanasan bukan berlindung masuk rumah tapi mataharinya yang dipindah," ucap Cak Imin dengan nada bercanda.

Saat ditanya soal siapa pejabat yang dia maksud, Cak Imin tak mengungkap jelas. "Nah itu rahasia," kata dia. Namun hal itu ia sampaikan agar Indonesia nantinya akan terus berjalan lurus sesuai amanah demokrasi dan reformasi yang ada.

"Ini akan terus kita teriaki supaya Indonesia tidak salah jalan, supaya Indonesia tetap lurus sesuai dengan amanah demokrasi dan reformasi," tutupnya.

Lihat juga Video 'Eks Kader Demokrat Dukung Anies-Cak Imin, Tegaskan Ingin Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Kreator konten TikTok @agosgemoy disomasi Partai NasDem karena mengunggah video pencopotan stiker caleg di jendela rumahnya. NasDem beralasan, penempelan stiker itu sudah seizin orang tua Agus.

Agus Hariyanto pemilik akun @agosgemoy merupakan warga Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang. Dia tidak menyangka videonya viral dilihat 7 juta view.

Menurut Agus yang sehari-hari menjalani profesi sebagai kreator konten, diunggah video pencopotan stiker caleg itu pada 29 November 2023 di akun TikTok-nya @agosgemoy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di video itu, dia meminta timses caleg untuk meminta izin lebih dulu kepada pemilik rumah sebelum menempelkan stiker caleg. Setelah itu dia diminta men-take down video itu.

"Saya awalnya memvideo saat mencopot stiker caleg yang dipasang di rumah dan video itu viral. Sehingga saya dihubungi timses untuk men-take down video itu," ujarnya kepada detikJatim, Kamis (7/12/2023).

Agus saat itu menolak untuk men-take down video tersebut. Karena keengganannya itu Agus mendapatkan surat somasi dari Partai NasDem sebagai penempelan stiker.

"Saya menolak namun akhirnya saya mendapatkan surat somasi dari partai pada tanggal 4 Desember kemarin," ujar Agus.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Nasdem Lumajang, Ridwan menegaskan penempelan stiker caleg itu dilakukan setelah partainya melakukan pendataan calon pemilih.

Wakil Ketua Bapilu DPD Partai Nasdem Lumajang, Ridwan/Foto: Nur Hadi Wicaksono

Menurutnya, orang tua Agus Hariyanto, yakni Seneman sudah menyatakan kesediaannya menjadi calon pemilih partai Nasdem dan bersedia rumahnya dipasang stiker caleg.

"Kami sudah pendataan calon pemilih dan komunikasi sudah kami lakukan dengan orang tua Mas Agus ini, Pak Seneman. Dia sudah bersedia dipasangi stiker caleg partai nasdem," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, sebagai bukti kesediaan Seneman, ayah Agus, yang bersangkutan juga sudah menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada petugas partai di bawah.

"Nah di dalam KK Pak Seneman ini tidak ada nama Mas Agus Gemoy. Jadi sebenarnya kami tidak kenal dengan beliau ini. Tapi kami sudah berkomunikasi," ujarnya.

DPD Partai NasDem Kabupaten Lumajang mengaku terpaksa melayangkan somasi kepada Agus Hariyanto karena Agus menolak men-take down video yang telah dibuat.

Menurut Ridwan, video yang diunggah Agus dan viral itu telah merugikan partai Nasdem. Karena dengan video itu Partai NasDem dianggap tidak pamit dan merusak rumah orang dengan memasang stiker caleg.

"Video itu merugikan karena akhirnya Partai NasDem dianggap merusak. Kami juga tidak serta melakukan somasi. Kami sudah komunikasi meminta video itu di-take down namun ditolak oleh yang bersangkutan," kata Ridwan.

Geger Stiker Caleg Nempel di Kursi Penumpang Bus TransJ


Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengimbau untuk memilih calon berdasarkan 3 hal yaitu visi misi, program dan citra diri. Hal itu ia katakan dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang diselenggarakan Detikcom bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (7/12).


Anggota DPR RI Kris Dayanti menyoroti Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif pada Pemilu 2024 yang tidak memenuhi aturan keterwakilan perempuan. Terkait hal itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran administrasi mengenai target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30%.

"Saya menyesalkan pelanggaran administratif KPU tentang keterwakilan perempuan sebesar 30% dalam Pemilu. Padahal keterlibatan perempuan sangat penting untuk menghindari oligarki dalam politik," ungkap Kris Dayanti dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12/2023).

Bawaslu diketahui membuat putusan atas Perkara Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) No.010/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/XI/2023 yang menyimpulkan bahwa KPU secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu). Putusan tersebut atas pelaporan dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelanggaran itu terjadi karena pada saat penetapan 267 DCT Anggota DPR pada Pemilu 2024, KPU terbukti tidak sesuai dalam menegakkan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pengajuan daftar calon sebagaimana diatur pada Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Selanjutnya, KPU juga pernah berjanji akan melakukan revisi pada aturan tersebut setelah adanya putusan uji materiil dari Mahkamah Agung (MA). Tetapi sampai saat ini, hingga DCT tidak juga ada perubahan dari PKPU soal itu.

Kri Dayanti pun berharap kepada KPU untuk mematuhi keputusan Bawaslu yang meminta KPU memperbaiki administrasi tata cara pencalonan DPR RI dengan menindaklanjuti putusan MA. Selai itu, Bawaslu juga memberi teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan.

"Keputusan Bawaslu harus dijadikan momentum untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan di arena politik tidak diabaikan," lanjut KD sapaan akrabnya.

Ia juga begitu menyayangkan lambannya KPU dalam menindak lanjuti putusan MA Nomor 24/P/HUM/2023 terkait penghitungan kuota perempuan di legislatif dengan pembulatan ke bawah karena melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017. Padahal putusan tersebut terbit sejak 29 agustus 2023.

Namun bagi dirinya, saat itu KPU hanya memberikan surat kepada parpol untuk mematuhi putusan tersebut. Dari keterlambatan itu, berakibat terhadap kesiapan parpol dalam memperbaiki daftar bakal calonnya agar dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30%.

Menurut Bawaslu, hal ini terbukti dalam DCT anggota DPR RI dari 17 parpol yang jumlah caleg perempuannya di bawah 30%. Tetapi KD mengingatkan kebijakan kuota keterwakilan perempuan 30% di DCT anggota legislatif dianggap sebagai langkah penting untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik.

"Perempuan memiliki peran kunci dalam pembentukan kebijakan, dan keterlibatan mereka harus dijamin dengan menciptakan lingkungan politik yang inklusif," lanjut KD.

KD melihat kebijakan KPU kurang mendukung keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024 tidak mendukung kesetaraan gender.

"Kita selama ini teriak-teriak mengenai kesetaraan gender, tapi kebijakan KPU tidak merepresentasikan itu. Jadi saya kira ini suatu kemunduran dari alam demokrasi Indonesia terhadap dukungan pada kamu perempuan," tegasnya.

Anggota Komisi XI DPR ini menerangkan keberadaan perempuan sebagai penentu kebijakan negara diyakini akan menghasilkan kebijakan yang lebih pro berharap perempuan dan anak. Banyaknya wakil rakyat perempuan, baginya, bisa mendukung kemajuan pembangunan.

"Perempuan adalah agen pembangunan suatu negara. Selama ini kami di DPR juga terus mendukung langkah-langkah yang memastikan representasi gender yang seimbang di semua tingkatan. Kita harus menyadari, saat perempuan kuat maka Indonesia akan unggul. Karena perempuan memiliki ruang yang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan negara dan penyusunan kebijakan yang lebih inklusif," imbuhnya.

Ditambahkannya, kesetaraan gender telah menjadi hal menonjol dalam platform pembangunan yang seharusnya mendapat dukungan dari semua pihak. KD mengatakan selama ini DPR terus ikut menyuarakan pentingnya keterlibatan perempuan pada semua tingkatan hingga ke forum-forum internasional, termasuk mengkampanyekan pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik yang dapat berkontribusi pada pembangunan.

"Belum lagi upaya yang dilakukan elemen masyarakat lainnya, seperti dari kalangan generasi muda kita yang tak kenal lelah menyuarakan pentingnya kesetaraan gender di semua lini," papar Legislator dari Dapil Jawa Timur V tersebut.

KD mengatakan upaya-upaya yang dilakukan semua pihak selama ini dalam mendukung kesetaraan gender dapat berakhir stagnan bila kebijakan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak mewadahi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

Lihat juga Video 'Cara Kris Dayanti Dalam Mendidik Anak-anaknya':

[Gambas:Video 20detik]


Jelang Pemilu 2024, media sosial dianggap menjadi pisau bermata dua. Hal ini karena media sosial bisa melahirkan berkah sekaligus ancaman seperti dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja.

"Awalnya saya kita media sosial ini berkah, ternyata pisau bermata dua bisa jadi berkah bisa jadi ancaman," ungkapnya dalam acara Demi Indonesia: Cerdas Memilih yang diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (07/12/2023).

Ia juga memiliki kesepakatan dengan KPU, Kominfo dan Polri untuk mengawasi media sosial di masa kampanye Pemilu 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inilah yang menjadi konsen bersama teman-teman KPU, Kominfo dan Polri, bahwa media sosial ini harus kita awasi," jelas Bagja.

Berhubungan dengan itu, Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri (Kabaharkam), Komisaris Jenderal (Pol) Fadil Imran juga menjelaskan bahwa Polri akan memberantas berita bohong di media sosial. Ia mengklasifikasikan berita bohong menjadi dua jenis.

Pertama adalah berita bohong yang tidak memiliki risiko yang menimbulkan kerusuhan dan berita bohong yang memiliki risiko menimbulkan kerusuhan. Tindakan bagi kedua jenis berita bohong itu pun berbeda.

"Kalau dia sifatnya hanya mengganggu dalam konteks pencemaran nama baik maka tugasnya hanya meluruskan, dicari dan diberi literasi, tapi kalau sudah dapat menyebabkan kerusuhan dan SARA maka itu dapat langsung diproses," terang Fadil.

Pada sesi diskusi ini juga turut hadir Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu yang menjelaskan bahwa dalam problem media sosial yang menjadi pisau bermata dua jelang pemilu, pers juga memiliki peran. Menurutnya, pers bisa berperan sebagai wasit yang adil.

"Pers nasional harus menjadi wasit yang adil, pers dipersepsikan sebagai pilar keempat, oleh karena itu dia harus mengedepankan nilai-nilai pers," ujar Ninik.

*Artikel ini ditulis oleh Argya D. Maheswara, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Demi Indonesia 2023 : Keberagaman Menyatukan Bangsa


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan mengevaluasi total program kartu prakerja jika terpilih menjadi wapres. Ketum PKB itu mengkritik program prakerja saat ini telah berubah dari ide dasar yang direncanakan.

"Dievaluasi total. Karena sebetulnya ide dasarnya saya terlibat waktu itu. Ide dasarnya adalah transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja," kata Cak Imin di Aula Pandansari, Taman Wiladarika, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (7/12/2023).

Cak Imin mengkritik program kerja saat ini menghasilkan sumber daya yang hanya menonton media sosial. Cak Imin membandingkan tujuan program prakerja saat dirinya menjadi menteri ketenagakerjaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktu kami jadi menteri ketenagakerjaan menawarkan 2, skill sama prakerja. Tujuan prakerja itu pemagangan sebetulnya. Lah kok ini jadi nonton YouTube bayar," ujarnya.

"Prakerjanya itu nonton YouTube dibayar dan yang bikin YouTube dibayar nah padahal itu urgensinya apa? Transisi antara dua dunia. Pendidikan lulusan-lulusan SMK, SMA, S1 yang magang ke dunia kerja. Di situ uang negara dikeluarkan agar industri yang menjadi sasaran pemagangan ini tidak bangkrut tapi ter-support oleh program negara," tambahnya.

Cak Imin menyayangkan program kartu prakerja yang hari ini disebutnya hanya menghasilkan orang yang menonton media sosial. "Sehingga dibutuhkan skill kompetensi sehingga orang bisa terserap dengan baik di industri dan lapangan kerja lainnya. Tapi sayangnya hanya menghasilkan orang nonton YouTube hari ini," katanya.

Wakil Ketua DPR RI ini pun menilai evaluasi untuk program kartu prakerja ini membutuhkan kerja sama dari dunia industri hingga pemerintah.

"Evaluasinya banyak. Kita harus bekerja sama dengan dunia industri. Untuk pemerintah anggarannya itu membantu pemagangan," tutupnya.

Lihat juga Video 'Eks Kader Demokrat Dukung Anies-Cak Imin, Tegaskan Ingin Perubahan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mewanti-wanti para pemilih di Pemilu 2024 untuk menggunakan media sosial dengan bijak. Bagja mengingatkan masyarakat untuk tidak asal berkomentar di media sosial.

"Dulu mungkin ada peribahasa, 'mulutmu harimaumu', sekarang beda, 'jempolmu harimaumu', hati-hati," kata Bagja dalam acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Dia juga mengatakan saat ini media sosial dapat digunakan untuk melihat-lihat para calon yang akan dipilih. Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati menyebar informasi dan berkomentar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dulu teman-teman kalau Facebook kan suka stalking-stalking, hati-hati. Kemudian suka komen like and share, jari juga, teman-teman bisa melihat komennya hati-hati, tidak boleh aneh-aneh, di sinilah cerdas memilih untuk teman-teman melihat para calon yang akan dipilih," ujarnya.

Bagja pun menyampaikan terima kasih kepada detikcom yang telah menyelenggarakan acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih. Dia pun mengatakan para pemilih dapat mengecek berita-berita hoaks di layanan yang telah disediakan oleh Bawaslu dan sejumlah pihak terkait.

"Kami berterima kasih kepada detikcom yang disponsori dan didukung oleh teman-teman Kominfo yang melakukan gerakan Cerdas Memilih," paparnya.

"Kemudian, teman-teman Dewan Pers, Komisi Penyiaran, Bawaslu, KPU, dan teman-teman NGO itu sudah ada namanya ngecek berita-berita bohong dan palsu, siapkan kemudian ada platform untuk teman-teman bisa ikuti," sambung dia.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

Saksikan Live Streaming:


Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah untuk memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia 20 tahun lagi meski kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik perusahaan asal Amerika Serikat itu masih berlaku sampai 2041. Menurut Kadin, perpanjangan kontrak harus dilakukan agar Freeport mempunyai kepastian berusaha di Indonesia.

"Posisi kita mendukung sepenuhnya," ucap Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, dalam agenda Media Briefing Rapimnas Kadin 2023 "Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045" di Swissotel PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis (7/12/2023).

Yukki kemudian menjelaskan, bahwa kepastian perpanjangan kontrak perlu diberikan pemerintah sebab Freeport perlu kepastian untuk bisa membangun smelter. Kepastian itu pun tidak dalam jangka pendek, namun untuk 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun yang akan datang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Yukki juga menilai bahwa perpanjangan kontrak sepantasnya diberikan sebab Freeport adalah salah satu investor penanaman modal asing (PMA) yang sudah lama berada di Indonesia. Menurutnya, kontribusi Freeport bagi bangsa Indonesia sudah banyak.

"Sebetulnya sudah jelas, Freeport adalah salah satu investor PMA (penanaman modal asing) yang berada di Indonesia cukup lama, Freeport dengan membangun smelter dengan volume yang disepakati bukan hanya butuh kepastian 10 tahun, tapi 20 bahkan 40 tahun yang akan datang," jelasnya.

"Jadi kita mendukung yang sifatnya berkelanjutan. Kalau lagi proses perpanjangan selama semua syaratnya dipenuhi tentu kita mendukung," sambungnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Kamdani, juga mengatakan bahwa kontrak IUPK Freeport sudah sepantasnya diperpanjang. Menurutnya, Freeport sudah berkontribusi tidak hanya dari segi ekonomi, namun juga dari segi sosial untuk Indonesia termasuk dalam hal penyerapan tenaga kerja.

"Dari segi penyerapan tenaga kerja ini sangat positif. Kita kalau mau Indonesia tubuh 2045 kita mesti lihat 6-7%, kalau cuma 5% tidak akan sampai target Indonesia Emas 2045. Kita sedang bergerak, dan penciptaan lapangan kerja jadi isu penting, kita hanya punya waktu 10 tahun lagi jadi negara maju," jelasnya.

Alhasil, bagi perempuan yang juga menjabat sebagai Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ini, Indonesia butuh lebih banyak perusahaan champion atau jawara seperti Freeport untuk berusaha di Indonesia.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Presiden Joko Widodo nampaknya akan menyetujui opsi perpanjangan kontrak IUPK Freeport. Hal ini terungkap saat Jokowi melakukan pertemuan dengan Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

"Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir," ungkap Jokowi dalam keterangannya, ditulis Selasa (14/11/2023).

Bahkan, Jokowi nampaknya tak mau berlama-lama untuk memutuskan urusan perpanjangan kontrak Freeport. Dia menargetkan pembahasan soal perpanjangan kontrak dan penambahan saham 10% dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.

"Selesai di akhir bulan ini," kata Jokowi singkat.


Menjelang Pemilu pada 14 Februari 2024, Pemkab Jember mengaktifkan kembali siskamling. Harapannya, setiap RT/RW se-Kabupaten Jember memiliki poskamling dengan warga setempat yang berjaga secara bergiliran.

"Pengaktifan kembali siskamling ini untuk menindaklanjuti arahan Bupati Jember Hendy Siswanto agar tiap RT/RW dari 31 kecamatan se-Jember bergotong royong menjaga keamanan, ketenteraman, dan ketertiban lingkungannya. Siskamling akan terus aktif hingga Pilkada Serentak pada November 2024," kata Kasatpol PP Jember Bambang Saputro, Kamis (7/12/2023).

Sebagai penanda aktifnya siskamling, Pemkab Jember melalui Satpol PP secara resmi meluncurkan kegiatan Siskamling Siaga Pemilu (Sigalu). Launching oleh Bupati Jember yang diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Pemkab Jember Harry Agustriono tersebut digelar di Perumahan Taman Kampus, RT 02 RW 08, Kelurahan Tegalgede, Kecamatan Sumbersari, pada Rabu (6/12/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilihan tempat Launching Sigalu juga merupakan dukungan terhadap program Rumah Integrasi dan Layanan Statistik (Rumantis) dari Badan Pusat Statistik. Untuk diketahui, Kelurahan Tegalgede masuk nominasi 3 besar Rumantis Tingkat Jawa Timur," lanjutnya.

Sebagai tambahan informasi, Asisten Administrasi Umum tak sendirian. Hadir pula jajaran forkopimda Jember atau yang mewakili, kepala OPD, camat wilayah kota, dan lurah.

"Selain itu, Ketua RT/RW dan anggota Satlinmas se-Tegalgede turut hadir. Masyarakat setempat pun ikut memeriahkan kegiatan ini," tandasnya.

Antisipasi Kerawanan, Polres Jaksel Gencarkan Siskamling Jelang Pemilu


Menparekraf Sandiaga Uno merespons positif soal anggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'membuntuti' capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo kampanye. Sandiaga menilai daerah yang dikunjungi Jokowi merupakan daerah yang memang membutuhkan perhatian khusus.

"Saya menanggapinya positif ya. Ini yang NTT ya? Sama Papua. Ya itu dua daerah yang sangat butuh perhatian pemerintah pusat. Saya juga baru kembali dari NTT juga ada kegiatan Parekraf di Papua. Dua daerah tersebut mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pemerintah pusat. Jadi justru saya melihatnya ini sebuah berkah dan yang harus kita syukuri bahwa pemerintah pusat sangat concern terhadap Papua dan NTT," kata Sandiaga kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Terkait daerah kunjungan kerja Jokowi yang kerap sama dengan wilayah kampanye Ganjar, Sandiaga menanggapi santai. Dia menilai hal itu membuktikan kalau Ganjar sosok pemimpin yang paling mirip dengan Jokowi. Sandiaga bahkan menyebut Ganjar sebagai Jokowi 3.0.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya justru melihatnya dari sisi positif dan karena Pak Ganjar ini kan adalah sosok pemimpin yang paling mirip sama Pak Jokowi dari segi pendekatan yang sangat dekat dengan rakyat, blusukan, sat set, cepat geraknya. Saya menyebutnya (Ganjar sebagai) Jokowi 3.0. Pak Ganjar ini adalah versi Pak Jokowi 2024," ujarnya.

Sandiaga mengatakan urusan ini harusnya dijadikan momentum tim kampanye untuk mensosialisasikan secara luas soal sosok Ganjar. Termasuk dirinya yang juga sudah mulai melakukan kampanye ke beberapa daerah.

"Ini yang tim harusnya mengambil satu momentum karena masyarakat secara luas, karena saya juga sudah mulai berkampanye. Tadi juga mendapatkan izin dari pak presiden melalui Pak Mensesneg untuk berkampanye sampai bulan Februari 2024 bahwa masyarakat itu masih menginginkan percepatan pembangunan," ujarnya.

"Arah pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi periode pertama dan kedua ini diyakini akan meningkatkan kesejahteraan, membuka lapangan kerja dan menjaga harga-harga kebutuhan pokok. Perbaikan koreksinya adalah bagaimana pemerintahan bersih yang lebih diutamakan. Pemerintahan yang bebas korupsi menjadi perhatian," lanjut Sandiaga.

Lihat juga Video 'Kunjungi IKN, Ganjar Tegaskan Bakal Lanjutkan':

[Gambas:Video 20detik]


Polri siap mengamankan Pemilu 2024, Pemilu kali ini merupakan pemilu yang sangat penting karena untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045.


Spanduk yang bertuliskan 'Tolak Cawapres Asam Sulfat' mulai bermunculan setelah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming, salah mengucap asam folat menjadi asam sulfat untuk ibu hamil. Kemunculan spanduk-spanduk itu viral di media sosial.

Dilansir dari detikSumut, spanduk 'Tolak Cawapres Asam Sulfat' itu muncul di beberapa titik di Medan, antara lain di Jalan Mongonsidi dan Jalan Setiabudi. Setelah spanduk itu viral, belakangan dicopot.

"Iya tadi ada sih nampak (spanduk)," kata salah seorang warga, Amri, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun dia tidak tahu kapan dan siapa yang mencopot spanduk tersebut. Dia menduga spanduk tersebut baru saja dicopot.

"Nggak tahu siapa, kanyaknya baru aja itu," ucapnya.

TKD Prabowo-Gibran Sebut Provokatif

Ketua TKD Prabowo-Gubran Sumut, Ade Jona Prasetyo, buka suara soal kemunculan spanduk bertuliskan 'Tolak Cawapres Asam Sulfat'. Jona menyebut hal itu sebagai aksi provokatif.

"Kami menyayangkan tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Prabowo-Gibran, dapat kita lihat spanduk provokatif itu tersebar masif banyak di beberapa sudut Kota Medan," kata Ade Jona, dikutip dari detikSumut.

Menurut Jona, seharusnya semua pihak fokus kepada program serta visi misi calon presiden-wakil presiden. Menebar kebencian dan adu domba dinilai tidak layak lagi dijadikan sebagai alat kampanye.

Pihaknya akan menyerahkan soal spanduk itu ke Bawaslu. TKD Prabowo-Gibran Sumut akan tetap melakukan kampanye yang riang gembira dan tidak melakukan kampanye hitam.

"Kami meminta dan percaya kepada Bawaslu agar melihat hal ini dengan objektif dan tegas. Kami tetap mengkampanyekan pemilu damai santun riang dan gembira dan tetap diinstruksikan agar tidak melakukan black campaign, fitnah, menjelekkan personal kepada calon presiden lainnya," ujarnya.

Gibran Salah Sebut Asam Sulfat

Sebelumnya, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sempat menjadi sorotan lantaran salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil dalam mencegah stunting.

Hal itu disampaikan Gibran dalam acara Diskusi Ekonomi Kreatif yang digelar di Jakarta Selatan, Minggu (3/12). Potongan video ucapan Gibran itu pun viral di media sosial lantaran asam sulfat dinilai cukup berbahaya bagi tubuh.

"Lalu ketika hamil harus dicek, misalnya asam sulfat, yodiumnya terpenuhi nggak," kata Gibran.

Ditemui terpisah, Gibran menyadari kesalahan pengucapan tersebut. Dia pun meminta maaf atas hal tersebut.

"Oke oke, ya mohon maaf, mohon dikoreksi ya," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12).

Gibran mengatakan seharusnya dirinya mengucapkan asam folat bukan asam sulfat. Dia kembali meminta maaf dan memohon koreksi terkait pengucapan tersebut.

"Asam folat, sorry sorry ya, maaf, mohon dikoreksi," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di detikSumut. Baca selengkapnya di sini!

Gibran Salah Sebut Asam Folat Jadi Asam Sulfat, Ini Perbedaannya


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berharap Pemilu 2024 dilalui dengan semangat persatuan. Hal itu demi tercapainya Indonesia Maju 2045.

"Kita mengharapkan Pemilu ini bisa kita lalui dengan semangat persatuan nasional, kebersamaan," ujar Budi Arie saat membuka acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, di The Kasablanka Jakarta, Kamis (7/12/2023).

Budi percaya bangsa yang bersatu bisa sejalan lurus dengan kemajuan. Jadi, menurutnya, Indonesia akan maju jika rakyatnya bersatu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kita percaya hanya bangsa yang bersatu yang akan bisa mewujudkan sebuah kemajuan sebuah negara, jadi Indonesia maju hanya bisa terwujud jika rakyat bersatu," ucapnya.

Selain itu, dia berharap generasi muda ikut mendorong mimpi besar bangsa Indonesia. Hal itu agar Indonesia berhasil menjadi negara maju pada 2045.

"Dan masyarakat serta generasi muda ikut mendorong mimpi besar kita semua agar Indonesia menjadi negara maju di tahun 2045," tuturnya.

Sebelum menutup sambutannya, Budi melempar pantun soal pemilu damai.

"Buah durian sedap rasanya. Paling enak disantap ramai-ramai. Pemilih cerdas menjaga jempolnya. Agar pemilu bebas hoax dan tetap damai," kata Budi menutup sambutannya.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

Nantinya akan ada talkshow yang berlangsung dua sesi. Pertama, tema yang akan dibahas adalah 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini akan diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sesi kedua akan diisi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan juga literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Agenda ini akan makin seru saat sesi hiburan stand up comedy. Komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.


Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi mendadak jadi moderator di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih by detikcom. Aksinya menarik perhatian dan menghibur audiens yang ada di Hall Kota Kasablanca, Kamis (7/12/2023).

Dengan semringah, Menkominfo Budi berkelakar menjadi moderator adalah sebuah latihan agar dia tetap produktif di masa pensiunnya yang akan datang.

"Saya pensiun Oktober 2024, nanti kita akan bikin podcast. Pokoknya untuk menginspirasi dan membawa kemajuan," ujarnya yang disambut tepuk tangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, Menkominfo Budi duduk bersama Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Kabaharkam Komjen Fadil Imran, dan Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova. Ada juga Budi Adiputro yang turut serta menjadi moderator.

Menkominfo Budi Arie Setiadi jadi moderator. Foto: Argya D. Maheswara

Di sesi kedua ini, Menkominfo Budi cukup aktif memberikan pertanyaan kepada para narasumber. Suasana di panggung tampak cair, diselingi tawa canda di tengah diskusi. Sesekali, Menkominfo juga menimpali pernyataan narsum.

Contohnya ketika Rahmat Bagja membahas soal politik identitas, Menkominfo Budi juga menyuarakan pendapatnya. Dia menyebut bahwa politik identitas adalah hal yang sepatutnya dihindari.

Menkominfo Budi Arie Setiadi jadi moderator. Foto: Argya D. Maheswara

"Politik identitas tidak membawa apa-apa, cuma sentimen politik aja," ujarnya.

#DemiIndonesia Cerdas Memilih' by detikcom dilaksanakan hari ini di Kota Kasablanka. Ada tiga sesi di mana sesi kedua diisi oleh stand up comedian Ali Akbar, dan dilanjut dengan sesi ketiga dengan pembicara Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang.

Menkominfo Ungkap 42% Masyarakat Percaya Disinformasi Seputar Pemilu


Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto yang juga Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan PAN menolak usulan Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk presiden. Hal ini sebagaimana tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Menurutnya rencana tersebut tidak mencerminkan semangat kedaulatan rakyat. Yandri menyebut masyarakat seharusnya diberi hak untuk memilih kepala daerahnya secara langsung.

"Saya kira usulan yang tertuang dalam RUU DKJ khususnya mengenai penunjukan gubernur harus dibahas secara terbuka dan komprehensif. Kami di PAN hari ini secara tegas menyatakan menolak hal tersebut," ujar Yandri Susanto dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan dengan hilangnya status ibu kota di Jakarta, kami mengusulkan wali kota serta bupati di Jakarta dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Serta dibentuk DPRD tingkat kota dan kabupaten di Provinsi Jakarta," lanjutnya.

Yandri menyampaikan dengan diberlakukannya rencana tersebut, maka semangat menempatkan rakyat di posisi yang mulia dengan memberikan hak pilih maupun dipilih dalam Pemilu serta Pilkada akan terasa mundur.

"Jakarta ketika menjadi ibukota dilakukan Pilkada di tingkat Provinsi, namun mengapa ketika sudah tidak menjadi Ibukota Gubernurnya ditunjuk?" tanya Yandri.

"Biarkan rakyat jakarta menentukan kepala daerahnya sendiri. Sehingga kita tetap menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi," tutup Yandri.

Seperti diketahui, dalam RUU Daerah Khusus Jakarta sebelumnya, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Simak video 'Edisi #188: Pro-Kontra RUU Daerah Khusus Jakarta: Gubernur Ditunjuk Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengatakan paham Jokowi mengenai proyek strategis nasional Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu disampaikan Ganjar saat menyambangi IKN, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Di situ Ganjar ditanya apakah dia akan berdiskusi dengan Jokowi mengenai IKN jika terpilih menjadi presiden.

"Tidak hanya Pak Jokowi saya ajak diskusi karena yang lain juga pernah punya pemikiran serupa. Jadi para presiden-presiden yang pernah menjabat ini layak untuk diajak diskusi semuanya apalagi Pak Jokowi," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar berbicara perihal kedekatannya dengan Jokowi. Mantan Gubernur Jateng ini mengatakan juga pernah berdiskusi dengan Jokowi mengenai mega proyek itu.

"Saya sangat dekat dengan beliau (Jokowi), bahkan dalam beberapa kali sebelum saya penetapan, kami sudah diskusi, setelah penetapan kami juga diskusi, dan tentang IKN beliau ini punya concern yang luar biasa," ungkap Ganjar.

"Maka saya tanpa bermaksud mengklaim saya mungkin cukup paham apa yang disampaikan oleh beliau," imbuhnya.

Di sisi lain, Ganjar menegaskan dia bakal meneruskan proyek IKN. Ganjar menegaskan lawatannya di Kalimantan Timur kali ini merupakan bukti dari komitmennya.

"Itu pertanyaan berulang-ulang, yang saya sampaikan tadi dari awal saya di sini yang pertama untuk menunjukkan komitmen itu (melanjutkan pembangunan IKN)," kata Ganjar kepada wartawan di Titik Nol IKN Nusantara.

Simak video 'Kunjungi IKN, Ganjar Tegaskan Bakal Lanjutkan':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan literasi digital. Dia meminta masyarakat tak menyebar hoax.

"Di kesempatan kick off detikcom #DemiIndonesia Cerdas Memilih ini saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, untuk bersama-sama meningkatkan literasi digital," ujar Budi Arie dalam sambutannya di acara #DemiIndoensia Cerdas Memilih, Kamis (7/12/2023).

Budi juga meminta agar masyarakat tidak begitu saja percaya akan suatu berita. Apalagi, kata dia, warga ikut andil dalam menyebarkan hoax atau berita palsu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak begitu saja percaya akan suatu berita, apalagi ikut andil dalam menyebarkan hoax atau berita palsu," ucapnya.

Budi berharap Pemilu 2024 bisa dilalui dengan semangat persatuan nasional. Selain itu, Pemilu diharapkan juga jadi ajang bersatunya bangsa Indonesia.

"Kita mengharapkan Pemilu ini bisa kita lalui dengan semangat persatuan nasional, kebersamaan, karena kita percaya hanya bangsa yang bersatu yang akan bisa mewujudkan sebuah kemajuan," ucapnya.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

Nantinya akan ada talkshow yang berlangsung dua sesi. Pertama, tema yang akan dibahas adalah 'Menuju Pemilu Damai dan Dapat Diterima Semua Pihak'. Sesi ini akan diisi oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, hingga Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova Ginting.

Sesi kedua akan diisi oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan, pakar digital forensik Ruby Alamsyah, dan pengamat media sosial Rustika Herlambang. Sesi ini juga penting untuk diperhatikan agar detikers lebih punya awareness soal data digital pribadi dan juga literasi dalam berselancar di media sosial, khususnya menghadapi derasnya isu dan hoaks selama Pemilu 2024.

Agenda ini akan makin seru saat sesi hiburan standup comedy. Komika Ali Akbar akan menghibur dengan jokes atas keresahannya tentang 'karakter pemilih di Indonesia'.

Saksikan Live Streaming:


Kepala Badan Pemelihara Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam), Komisaris Jenderal (Pol) Fadil Imran menyebut bahwa indeks berita bohong di masyarakat membaik. Hal ini karena jumlah berita bohong di ruang digital jelang Pemilu 2024 lebih rendah dari pemilu sebelumnya.

Hal ini disampaikan Fadil pada sambutannya di acara Demi Indonesia Cerdas Memilih by detikcom yang diselenggarakan di The Kasablanka Hall, Jakarta, Kamis (07/12/2023). Menurutnya, berdasarkan pengalamannya yang pernah menjadi Direktur Tindak Pidana Siber Polri, kultur siber masyarakat Indonesia semakin membaik.

"Saya dulu Direktur Siber Polri, saya pikir situasi sekarang jauh berbeda, indeks cyber culture kita dalam penyebaran berita bohong semakin membaik," ungkap Fadil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga menilai bahwa masyarakat Indonesia semakin cerdas di ruang digital. Walau begitu, menurutnya etika dalam menggunakan media sosial khususnya di masa kampanye Pemilu 2024 juga sangat penting untuk diperhatikan.

"Masyarakat kita sudah punya skill digital luar biasa, tapi ada etika di ruang digital, ada hal-hal yang menyangkut keamanan yang harus dipikirkan," tambah Fadil.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja juga menjelaskan bahwa tantangan utama dalam masa kampanye Pemilu 2024 adalah media sosial. Ia mencontohkan pelanggaran yang terjadi di media sosial berupa black campaign.

"Media sosial salah satu masalah karena ada black campaign dan berbagai masalah, kami berkoordinasi dengan Kominfo mengenai media sosial," terang Bagja.

Pada Pemilu 2024 juga Bawaslu, KPU dan Kominfo sudah menyediakan platform untuk mengecek berita bohong. Hal ini merupakan upaya dalam meminimalisir beredarnya berita bohong di media sosial.

"Silahkan ada platformnya buat cek berita bohong, teman-teman bisa ikuti," tambahnya.

Berkurangnya narasi SARA menjelang Pemilu 2024 juga merupakan hasil evaluasi Bawaslu dari Pemilu sebelumnya di 2018 dan 2019.

"Kita punya pengalaman 2018 dan 2019, kita harus evaluasi, silahkan dicari di Google, sehingga teman-teman bisa lihat sekarang di media sosial tidak ada yang melakukan politik SARA, itu hasil dari evaluasi kita di 2018 dan 2019," pungkas Bagja.

Dewan Pers Ingatkan Peran Pers di Pemilu: Harus Jadi Wasit


Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bakal bersikap netral pada Pemilu 2024. Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi, bahkan menegaskan pihaknya tidak menerima atau mengarahkan instruksi khusus untuk mendukung satu pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

"Kita tidak ada instruksi apapun karena ini pesta demokrasi. Dan (dukungan politik) itu bersifat pribadi untuk masing-masing," tegas Yukki dalam agenda Media Briefing Rapimnas Kadin 2023 "Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045" di Swissotel PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis (7/12/2023).

Kendati demikian, Yukki kemudian menjelaskan bahwa pihaknya memberi ruang bagi setiap anggota Kadin untuk memiliki pilihan politik masing-masing.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dua contohnya, ucap Yukki, adalah Ketua Dewan Kehormatan Kadin Rosan Roeslan yang kini menjabat Ketua Tim Pemenangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo-Gibran dan Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, yang kini jadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Yukki kemudian mengungkap, Arsjad Rasjid sebetulnya tidak perlu cuti menjadi Ketum Kadin karena mendukung Ganjar-Mahfud. Namun karena ingin menjaga netralitas, ia mengatakan Arsjad melakukan hal itu.

"Saya sebetulnya sudah sampaikan posisi Kadin netral, bahkan secara ad/art pak Arsjad tidak perlu cuti. Tapi sehubungan ketum ingin menjaga netralitas, maka istilah kami mengambil posisi berhalangan sementara. Kedua, mantan ketua umum pak Rosan itu juga sebagai ketua dewan kehormatan, ada juga pengurus Kadin yang lain, jadi posisi Kadin adalah netral," sambungnya.

Lagipula, Yukki menjelaskan bahwa sesuai peraturan Kadin, ia menjelaskan organisasi tersebut tidak boleh dibawa ke dalam politik praktis. Menurutnya, politik yang diperjuangkan Kadin adalah politik kesejahteraan salam aspek ekonomi.

"Oleh sebab itu yang kami sampaikan yang berkaitan dengan tema itu. Kita ingin damai, kita ingin ekonomi tumbuh. karena kita ingin mencapai Indonesia Emas 2045," ujar dia.

Simak juga Video: Buntut Panjang Omongan Aiman soal Polisi Tak Netral, Berujung Diperiksa

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan disinformasi atau berita hoax tentang Pemilu perlu diantisipasi. Dia mencontohkan terjadi kekacauan pada Pemilu di tiga negara akibat berita palsu.

Budi mengatakan tantangan Pemilu di tengah tingginya pemanfaatan teknologi digtal adalah adanya kekacauan informasi atau information disorder yang dapat membentuk disinformasi dan malinformasi. Dia mengatakan salah satu contoh hoax Pemilu terjadi di Amerika Serikat (AS).

"Salah satu bentuk tantangan Pemilu di tengah tingginya pemanfaatan teknologi digital adalah adanya kekacauan informasi atau information disorder yang dapat membentuk disinformasi dan malinformasi," kata Budi saat pidato di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih, di The Kasablanka Jakarta, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apabila kita belajar dari Pemilu di sejumlah negara, tantangan tersebut memiliki dampak signifikan pada kualitas demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Sebagai contoh, informasi palsu terkait kecurangan Pemilu AS di tahun 2022 mengakibatkan pesimisme terhadap demokrasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Budi juga menyinggung polarisasi berbasis agama dan etnis di Malaysia pada Pemilu terakhirnya. Di mana, kata dia, hal itu dikarenakan politik identitas.

Termasuk di India, Budi mengatakan narasi politik identitas menurunkan kepercayaan antar kelompok.

"Keberadaan pasukan siber berbasis politik identitas memperkuat polarisasi berbasis agama dan etnis di Malaysia pada Pemilu terakhir kemarin. Dan penyebaran narasi politik identitas yang menurunkan kepercayaan antara kelompok agama juga terjadi di India dalam Pemilu terakhirnya," jelasnya.

Budi mengatakan pengalaman tiga negara itu, bisa dijadikan pelajaran untuk mewujudkan Pemilu damai di Indonesia. Menurutnya Pemilu merupakan ajang kedaulatan rakyat.

"Pemilu itu adalah sarana dan alat demokrasi untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dengan masyarakat yang juga demokratis," jelasnya.

Acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu.

Saksikan Live Streaming:


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan bicara tentang pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri saat menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming merespons keras pernyataan Anies itu.

Wakil Komandan Golf (Bidang Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Roy Maningkas, mempertanyakan pernyataan Anies. Dia berbicara sumbangsih rakyat biasa untuk bangsa.

"Sebaiknya Pak Anies jangan bicara bahwa bangsa ini dibangun oleh orang-orang terdidik dan cendekiawan saja, apakah rakyat biasa nggak ikut sumbangsih. Jenderal Sudirman, misalnya, pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat misalnya berkontribusi besar atas kemerdekaan," kata Roy kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Roy menilai saat ini negara membutuhkan pemimpin yang memiliki visi dan integritas. Dia pun mengingatkan Anies untuk tidak mengecilkan peran rakyat tidak terdidik di masa kemerdekaan.

"Sekarang ini negara ini membutuhkan pemimpin yang punya visi, integritas kejujuran dan sudah selesai dengan dirinya sendiri, atau pemimpin yang masih belum banyak terkontaminasi, yaitu pemimpin muda yang akan jadi inspirasi bagi kaum muda. Bukan hanya karya, kreativitas, tapi juga rasa malu jika gagal dan tidak jujur. Janganlah Pak Anies mengecilkan peran rakyat tidak terdidik di kemerdekaan," kata dia.

Roy setuju bangsa dibangun untuk semua warga negara. Namun dia menyinggung tali keluarga para pemimpin bangsa yang keturunannya turut menjadi pemimpin saat ini, termasuk Anies sendiri.

"Saya setuju memang bangsa ini dibangun untuk semua warga negara bukan hanya sekelompok orang tertentu saja. Misalnya kebetulan Kakek Pak Anies adalah pahlawan nasional apakah nggak boleh jadi pemimpin, Ibu Megawati, Putri Presiden Soekarno, apakah nggak boleh jadi pemimpin. Apakah Ibu Puan adalah Putri Ibu Mega, atau AHY, putra Pak SBY, mereka nggak boleh jadi pemimpin tentu boleh saja," katanya.

Roy lantas menyarankan Anies membicarakan hal yang menurutnya lebih konkret. Dia kemudian mempertanyakan penggunaan APBD era Anies di DKI Jakarta.

"Lebih baik Pak Anies itu bicara program konkret dan apakah dapat dilaksanakan atau tidak? Coba tanya Anies dengan APBD Rp 70-89 T selama jadi gubernur ke mana saja itu uang? Apa yang sudah dibuat Anies yang legacy," kata Roy.

"Paling balapan mobil yang nggak jelas kan sampai hari ini pertanggungjawabannya dan kelanjutannya. Duit sebanyak itu sebenarnya luar biasa banyaknya, seharusnya Pak Anies bicara program konkret saja bukan hanya pandai bersilat lidah," lanjut dia.

Roy pesimistis Anies dapat mengelola APBN apabila nantinya menjadi presiden terpilih di 2024.

"Saya nggak bisa bayangkan mau dibawa negara ini kalau sampai Anies kelola APBN tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3.325 T," kata Roy.

Lihat juga Video 'Anies: Calon Ibu Butuh Asam Folat dari Tanaman, Bukan di Bengkel':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo, buka suara soal kemunculan spanduk bertuliskan 'Tolak Cawapres Asam Sulfat'. Jona menyebut hal itu sebagai aksi provokatif.

"Kami menyayangkan tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Prabowo-Gibran, dapat kita lihat spanduk provokatif itu tersebar masif banyak di beberapa sudut Kota Medan," katanya kepada detikSumut, Kamis (7/12/2023).

Menurut Jona, harusnya semua pihak fokus kepada program serta visi misi calon presiden-wakil presiden. Menebar kebencian dan adu domba dinilai tidak layak lagi dijadikan sebagai alat kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harusnya kita fokus saja dengan program serta visi misi calon. Cara-cara menebar kebencian, hoaks serta mengadu domba masyarakat seharusnya tak layak dijadikan sebagai 'alat' kampanye lagi di era ini yang mana masyarakat sekarang sudah makin pintar dalam menanggapi isu-isu politik tentunya," ucapnya.

Pihaknya akan menyerahkan soal spanduk itu ke Bawaslu. TKD Prabowo-Gibran Sumut akan tetap melakukan kampanye yang riang gembira dan tidak melakukan black campaign.

"Kita meminta dan percaya kepada Bawaslu agar melihat hal ini dengan objektif dan tegas, kita tetap mengkampanyekan Pemilu damai santun riang dan gembira dan tetap diinstruksikan agar tidak melakukan black campaign, fitnah, menjelekkan personal kepada calon presiden lainnya," ujarnya.

Ketua Hipmi Sumut ini juga menuturkan akan fokus untuk mensosialisasikan Prabowo-Gibran di tengah-tengah masyarakat. Sebab mereka yakin jika masayarakat di Sumut sudah pintar dalam memilih calon.

"Kita tetap fokus bergerak di masyarakat, Pak Prabowo dan Mas Gibran tetap diterima dan dicintai masyarakat khususnya di Sumatera Utara, karena kami tidak pernah diajarkan untuk saling membenci dan saling memfitnah dalam melalukan kampanye, mengedepankan politik santun riang dan gembira kami yakin masyarakat Sumatera Utara sudah pintar dalam memilih capres dan cawapres nya," tutupnya.

Sebelumnya, video yang menampilkan spanduk bertuliskan 'Tolak Cawapres Asam Sulfat' viral di media sosial. Spanduk tersebut terdapat di sejumlah titik di Kota Medan.

Spanduk tersebut mejeng di Jalan Mongonsidi, Medan Polonia. Selain itu, terdapat juga spanduk bertuliskan sama di Jalan Setia Budi arah simpang Pemda, Medan Selayang.

Geger Beras Sintetis, Dinas Ketapang Medan Ambil 15 Sampel di Pasar Pringgan


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku bahwa timnya telah dihubungi oleh para investor Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Ganjar mengatakan para investor itu tengah mencermati dan menunggu mengenai kondisi politik Indonesia.

Hal itu diungkap Ganjar saat menyambangi IKN, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Ganjar berbincang dan menyatakan gagasannya mengenai skema pembiayaan IKN.

"Ya mulai banyak lah para investor, negara-negara sahabat mulai berkomunikasi dengan tim kita, ngobrol dengan tim kita. Itu sebenarnya untuk menunjukkan, kira-kira nanti dari kandidat capres ini akan ke mana terhadap mereka-mereka," ujar Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Investor wait and see saya kira karena menunggu iklim politik aja. Iya itu aja, pasti wait and see-nya karena itu," sambungnya.

Lebih jauh, Ganjar berbicara mengenai skema pendanaan IKN. Menurutnya aset negara yang kelak dibangun di IKN Nusantara sebaiknya menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagai sumber pembiayaan.

"Kalau IKN saya berpikirnya bisa mengajak (investor), bisa, tapi tidak wajib, karena scheme-nya tidak tunggal. Ini membangun ibu kota loh. Kalau bangun ibu kota seoptimal mungkin kita menggunakan kekuatan sendiri," ucapnya.

Namun, Ganjar menyatakan tak menutup skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha maupun investor.

"Tapi ketika kemudian ada private sector yang nantinya memungkinkan untuk kita ajak paling ivestor kita menawarkan di sana. Umpama di tengah ibu kota ada nanti ekosistem yang akan didukung. Itu nanti sampai ke Balikpapan, sampai ke Samarinda, jadi ada industri yang tumbuh disini," jelasnya.

"Nah pada wilayah itulah diserahkan kepada mereka (investor). Tapi, tidak akan pernah menarik kalau kemudian kita tidak bisa memberikan insentif," sambungnya.

Kembali kepada para investor, lanjut Ganjar, mereka hanya membutuhkan satu hal, yakni kepastian. Ganjar lantas berbicara mengenai visinya bersama cawapresnya, Mahfud Md, yaitu perihal pemberantasan korupsi hingga penegakan hukum.

"Mereka itu hanya butuh satu saja kok, kepastian hukum dan ini problem besar," sebut Ganjar.

"Maka ketika saya bersama Pak Mahfud, Insyaallah ini jadi energi buat kami buat Indonesia. Karena kami mempunyai komitmen yang sama untuk memberantas korupsi, untuk membuat kepastian hukum dan menegakkannya," imbuhnya.

Simak Video 'Kunjungi IKN, Ganjar Tegaskan Bakal Lanjutkan':

[Gambas:Video 20detik]