Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo menyampaikan Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia. Ganjar menyebut dari beberapa negara di Asia Tenggara, Indonesia salah satu negara yang mampu menjadi lumbung pangan dilihat dari jumlah produksinya.

"Indonesia punya potensi menjadi lumbung pangan dunia, di ASEAN, saya kira Vietnam, ada lagi Thailand, India di sekitar kita, Tiongkok punya kemampuan untuk memproduksi itu dan saya kira termasuk Indonesia," kata Ganjar saat pemaparan dalam acara bertajuk 'Pidato Calon Presiden Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri' di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ganjar menuturkan jumlah produksi beras Indonesia sudah masuk kategori cukup. Dia menyebut butuh modernisasi hingga intervensi dari pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kalau kita bicara lumbung pangan dunia, kita coba memastikan suplai pangan yang berkelanjutan dalam situasi konflik atau perang. Kalau kita bicara sisi produksi, kami bicara dengan para peneliti, kami bicara dengan para pelaku usaha, kami sampaikan kepada para profesional dalam hal ini para petani, kita punya potensi yang bagus, produksi beras kita lumayan meskipun rata-rata masih 5,9 saya kira tertinggi ton per hektare," tuturnya.

"Tapi risetnya sudah sampai 12, tapi riset, kalau lah bisa meningkatkan 7 ton saja maka produksi itu sudah sangat luar biasa itu artinya butuh modernisasi, mekanisasi dan intervensi dari pemerintah, tidak bisa politik pangan dibiarkan oleh petani, dibiarkan kepada petani dan mereka suruh berjalan begitu saja, tidak bisa, negara harus mengintervensi," lanjutnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) ini mendorong agar Bulog dikembalikan pada fungsi awal. Sehingga petani tak dibiarkan sendiri memikirkan cara meningkatkan produksi pangan.

"Termasuk bagaimana pengelolaannya maka saya orang yang mendorong dalam konteks lumbung pangan dunia ini Bulog mesti dikembalikan pada fungsi awal, sehingga kebutuhan pokok itu negara harus menguasai, tidak bisa diliberalkan seperti ini dan biasanya petani kalah," ucapnya.

Lebih lanjut Ganjar mengungkapkan dirinya baru menerima keluhan dari para petani di sejumlah wilayah. Keluhan itu terkait biaya produksi yang mahal tapi harga jual sangat murah.

"Saya tadi pagi baru pulang dari Palembang, kemudian ke Jawa Barat, kemudian hari ini bisa ke sini, dan saya bertemu dengan petani, 'Pak Ganjar, biaya produksi kami mahal kenapa pembeliannya sangat murah'. Dan pada saat ini, konsumen membeli beras dengan sangat mahal," imbuhnya.


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjawab Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto yang menanyakan apakah dirinya akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum. Laksamana Yudo meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan memberikan perintah yang melanggar hukum.

"Ya nggak mungkin lah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum, kan nggak mungkin," kata Laksamana Yudo usai rapat kerja bersama Komisi I DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Laksamana Yudo justru heran apabila seorang presiden memberi perintah yang melawan hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masak presiden memerintahkan melanggar hukum, ya nggaklah. Mana ada," katanya.

Diketahui, pertanyaan Utut itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo beserta 3 kepala staf. Utut mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas TNI di Komisi I DPR.

Mulanya Utut menyinggung pimpinan tertinggi TNI ialah presiden. Utut menanyakan apakah Laksamana Yudo akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," kata Utut.

"Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," sambungnya.

Utut kemudian mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR.

"Ibu-bapak mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," kata Utut.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," lanjut dia.

Simak juga Video: Jokowi Usul Jenderal Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) di kantor DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat. Rakornas itu dihadiri 35 Ketua Bappilu dari seluruh provinsi Indonesia.

Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman mengatakan pihaknya akan membentuk tim siber serangan udara. Dia mengatakan Golkar akan membentuk buzzer organik untuk memerangi buzzer non organik yang mendegradasikan nama baik bakal pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Yang pertama adalah menyiapkan tim siber serangan udara. Kita melihat sekali bahwa pasca diputuskannya pasangan Prabowo-Gibran menjadi capres dan cawapres, begitu banyak sekali buzzer-buzzer non organik yang melakukan pendegradasian nama baik dari capres yang kita usung. Maka dari itu, salah satu yang kita lakukan adalah membentuk buzzer organik," kata Maman Abdurahman kepada wartawan di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maman mengatakan program kedua yang akan dibentuk Golkar adalah tim pasukan darat atau tim teritori. Dia mengatakan tim teritori itu akan melakukan kampanye door to door ke setiap rumah warga.

"Lalu yang kedua, Partai Golkar sedang mempersiapkan tim pasukan darat ataupun tim teritori," kata Maman.

"Untuk membentuk tim teritori sampai ke tingkatan desa dalam rangka melakukan gerakan kampanye door to door campaign masuk ke basis masyarakat sampai ke rumah-rumah masyarakat di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Maman mengatakan pihaknya akan melakukan gerakan Golkar Bersalawat. Dia menyebut gerakan itu dibuat untuk menciptakan iklim demokrasi yang sejuk di tengah persaingan jelang pesta demokrasi tahun depan.

"Lalu, program kita yang ketiga adalah kita akan melakukan gerakan Golongan Karya Bersalawat. Yang sudah kita lakukan di 1 bulan yamg lalu ada dua titik baik itu di Jawa Barat dan juga di Jawa Timur. Kenapa kita lakukan Golongan Karya Bersalawat? karena kita juga ingin membangun 3 bulan ke depan iklim demokrasi persaingan yang sejuk," ujarnya.

Lebih lanjut, Maman mengatakan Golkar juga akan membuat program Golongan Karya Road to Campus. Dia menuturkan program itu akan mengajak anak muda yang kritis dalam berdiskusi di setiap kampus untuk memikirkan program terbaik bagi Indonesia.

"Tentunya ada 1 program yang agak berbeda, kenapa? Karena tadi dengan hadirnya Mas Gibran sebagai calon wakil presiden yang notabene adalah representasi anak-anak muda yang tadi malam sudah kita ketahui, sudah di kampanye, sudah disampaikan sebagai anak muda under-40, maka dari itu Partai Golkar bersama-sama dengan seluruh kader-kader Partai Golkar di seluruh Indonesia akan membuat acara Golongan Karya Road to Campus," kata Maman.

"Kita akan hadir di tengah-tengah adek-adek mahasiswa kita antara kaum-kaum kelompok-kelompok muda yang kritis dan kita berdiskusi, berdialektika, berdemokrasi, bicara tentang apa sih yang terbaik buat Indonesia ke depan," lanjutnya.


Milisi sipil yang berpatroli di jalan-jalan di Soweto, Afrika Selatan, hanya punya satu tujuan: mengusir orang asing. Massa yang terdiri dari orang-orang yang mendukung kelompok anti-imigran "Operasi Dudula" menyerbu toko-toko yang disebut Spaza, yang dikelola oleh orang asing di desa Diepkloof. Mereka melecehkan pemiliknya dan memeriksa tanggal penjualan produk-produk lalu mengancam akan menutup toko.

Mathuthu, yang berasal dari Zimbabwe, adalah salah satu dari korban yang menjadi sasaran aksi anti orang asing di Afrika Selatan. "Kalau anggota Operasi Dudula tidak puas dengan pemberian izin usaha kecil kepada warga negara asing, mereka seharusnya menyampaikan keluhan kepada pemerintah atau kementerian terkait", katanya.

Pendukung Operasi Dudula mengklaim, kementerian terkait tidak berbuat banyak untuk menghentikan orang asing menguasai bisnis. Karena itu mereka mengambil tindakan sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka tidak diperbolehkan memiliki toko Spaza," kata Thabo Ngayo dalam salah satu operasi kelompoknya. Koordinator nasional Dudula itu mengatakan, bisnis tersebut hanya diperuntukkan bagi warga Afrika Selatan. ujar dia kepada seorang pemilik toko: "Itu berarti toko Spaza ini pasti milik orang Afrika Selatan. Anda punya waktu beberapa hari untuk mengosongkan lokasi ini." Hal yang sama berlaku bagi pemilik asing yang telah mendaftarkan usahanya, ancamnya.

Mzwanele Manyi, perwakilan dari partai Economic Freedom Fighters (Pejuang Kemerdekaan Ekonomi), juga menyerukan penutupan semua toko Spaza milik asing di Afrika Selatan. "Kami tidak bisa mentolerir situasi seperti ini," katanya kepada DW.

Xenofobia punya akar kuat di Afrika Selatan

Xenofobia bukanlah hal baru di Afrika Selatan. Platform Xenowatch, yang dikembangkan Pusat Migrasi dan Masyarakat Afrika ACMS di Universitas Witwatersrand, mengumpulkan data tentang kejahatan terhadap orang asing. Mereka mencatat 1.038 serangan terhadap migran, 661 kematian dan 5.131 toko dijarah sejak tahun 1994. Xenowatch mengatakan, angka ini hampir pasti merupakan perkiraan yang terlalu rendah, karena tidak semua kasus dilaporkan.

Kelompok "Operasi Dudula" pertama kali muncul di media sosial pada tahun 2020. Dudula adalah kata Zulu yang berarti "mendorong kembali". Kelompok tersebut kini terdaftar sebagai partai politik dan akan ambil bagian dalam pemilihan umum tahun 2024.

Namun kandidat Dudula bukan satu-satunya yang meneriakkan slogan-slogan xenofobia selama kampanye. Wakil-wakil Economic Freedom Fighters, yang saat ini merupakan partai ketiga terbesar di Afrika Selatan, juga menggunakan narasi itu. Meskipun partai ini mengambil pendekatan sayap kiri radikal terhadap perekonomian, partai ini juga secara terbuka bersifat anti orang asing.

Pengamat politik dari Yayasan Politik Jerman Rosa Luxemburg Stiftung cabang Johannesburg, Fredson Guilengue, mengatakan permasalahan yang dialami orang kulit hitam Afrika Selatan dengan orang-orang dari tempat lain di Afrika disebabkan oleh beberapa faktor. "Pertama, kolonialisme dan Apartheid tidak hanya menyebabkan perpecahan antara warga kulit putih dan kulit hitam, namun juga perpecahan di kalangan mayoritas warga kulit hitam – menempatkan imigran pada posisi terbawah dalam masyarakat kulit hitam di Afrika Selatan."

Sekarang, saat kondisi perekonomian terpuruk dan kesempatan kerja minim, banyak partai politik mulai memainkan narasi xenophobia, termasuk elit politik dari partai pemerintah ANC dari pejuang kemerdekaan Nelson Mandela, kata Fredson Guilengue. ANC sedang menghadapi pemilu paling sulit dalam sejarahnya, dan mungkin akan turun sampai di bawah angka 50% untuk pertama kalinya sejak partai itu didirikan.

Permasalahan Afrika Selatan bukan disebabkan oleh para migran

Sebuah studi dari Institute for Security Studies (ISS) di Pretoria menyebutkan, masalah utama di Afrika Selatan seperti pengangguran, meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan sosial yang ekstrem, korupsi dan tindakan kejahatan sering kali ditimpakan pada orang asing.

Sebenarnya, kata ISS, penyebabnya adalah tata kelola yang buruk dan korupsi dalam politik, ditambah dengan kekurangan administratif. Populasi migran di Afrika Selatan, yang diperkirakan mencapai 6,5%, tidak lebih besar dibandingkan negara-negara lain di dunia.

Fakta bahwa banyak orang asing yang tinggal di Afrika Selatan tidak memiliki izin tinggal juga merupakan akibat dari kebijakan imigrasi yang buruk. Banyak orang asing bermigrasi ke Afrika Selatan secara legal, namun kemudian status mereka dicabut bukan karena kesalahan mereka sendiri, kata para peneliti ISS. Mereka mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan telah dilanda korupsi selama bertahun-tahun, dan juga sangat tertinggal dalam hal pemrosesan permohonan izin tinggal dan izin-izin lainnya.

(hp/as)

Lihat juga Video: Uni Afrika Resmi Jadi Anggota Tetap G20 di KTT India

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surtawijaya, mengungkapkan isi pertemuan perwakilan kepala desa dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Surtawijaya mengatakan pertemuan itu menjadi momen silaturahmi layaknya anak dan orang tua.

"Kami hari ini dari perwakilan kepala desa, alhamdulillah, Pak Presiden menerima kami dengan baik. Intinya adalah seperti anak dengan orang tua. Beliau begitu respons menerima kami, artinya ini adalah sebuah pertemuan baik di mana pertemuan ini silaturahmi, itu di antaranya," kata Surtawijaya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Surtawijaya mengusulkan soal jabatan kepala desa 9 tahun. Namun dia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada pemerintah dan DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam pertemuan biasa kita mengusulkan seperti yang sudah terjadi di publik, yaitu berbicara periodisasi. Namun semua tinggal rapat eksekutif dan legislatif yang menentukan," ujar Surtawijaya.

Surtawijaya mengatakan Jokowi hanya merespons saja usulan dari Apdesi itu. Jokowi disebut belum menyampaikan keputusan.

"Sementara ini beliau hanya menanggapi kita aja dari usulan usulan kita," ujar dia.

Selain itu, kata Surtawijaya, Jokowi juga berpesan agar menjaga Pemilu damai. Pemilu diharapkan berjalan kondusif.

"Oh itu salah beliau pesan agar kondusif berjalan baik itu pasti, netralitas dijaga biar masyarakat memilih masyarakat sudah cerdas memilih," imbuh Surtawijaya.


Ratusan personel dari Polres Lebak, Banten, disiagakan guna mencegah gangguan kamtibmas menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Mereka bersiaga di titik-titik yang sudah dipetakan.

Kabag Ops Polres Lebak Kompol Eddy Prastyo Hermawan mengatakan, pengamanan tahapan pemilu sudah dimulai dengan beroperasinya Mantap Brata Maung tahun 2023-2024. Polres juga berkoordinasi secara internal maupun eksternal dengan dinas dan instansi lain yang ada di Lebak.

Para personel yang bersiaga disebar mengikuti tahapan pemilu. Rinciannya ada 150 personel mengikuti pra operasi pelaksanaan, 42 personel pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), dan 3 personel pengamanan di Kantor Bawaslu dan KPU Lebak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada kegiatan kampanye kita siapkan 72 personel. Lalu pada pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 14 Februari nanti sebanyak 906 personel yang akan bersiaga," kata Eddy dimintai konfirmasi, Selasa (7/11/2023).

Eddy menjelaskan, Kabupaten Lebak bukan termasuk daerah rawan gangguan Kamtibmas berdasarkan Indeks Potensi Kerawanan yang ditetapkan Mabes Polri. Meski begitu, Polres Lebak tetap mengantisipasi gangguan kamtibmas, pelanggaran administrasi, intimidasi hingga dugaan politik uang.

"Indeks Potensi Kerawanan tingkat Polres ada 25 TPS dari 3.995 TPS yang diduga rawan terjadi bencana seperti di Cibeber, Panggarangan, Sobang yang masuk daerah rawan longsor. Daerah berpotensi bencana kita petakan juga karena saat pemilu sudah masuk musim hujan," jelasnya.

"Sementara untuk pelanggaran yang sifatnya administrasi hingga tindak pidana kami sudah membentuk Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dari Bawaslu, Polres dan Kejaksaan. Jadi nanti jika di situ ada pelanggaran mengenai pemilu akan dibahas. Kalau pelanggaran tindak pidana akan ditindaklanjuti oleh Polres," sambungnya.

Lebih lanjut, Eddy mengimbau warga Lebak untuk berpartisipasi menciptakan pemilu yang aman, damai dan kondusif. "Kita mengimbau masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya nanti di tanggal 14 Februari 2024 dengan datang ke TPS," pungkasnya.


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bercerita pernah bertanya kepada anak muda terkait dunia politik. Ganjar mengatakan sebagian anak muda ternyata tidak tertarik masuk partai politik (parpol) namun tertarik menjadi wali kota hingga presiden.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya di Centre for Strategis and International Studies (CSIS), Jakarta, Selasa (7/11/2023). Ganjar mulanya menceritakan alasan dirinya memutuskan untuk bergabung dengan parpol.

"Saya beraktivitas di politik ada unsur hobinya di situ. Karena waktu mahasiswa itu suasana anak mudanya membahana. Pada saat itu kami berpikir setiap kali kami demo selalu saja responsnya belum seperti yang kita inginkan, maka betul pilihan saya adalah masuk politik, masih PDI belum perjuangan pada saat itu," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyampaikan alasannya masuk politik kepada anak muda. Namun, banyak yang tidak tertarik dengan parpol yang menurut Ganjar banyak catatan.

"Kemudian itu saya sampaikan pada anak-anak muda yang banyak sekali tidak tertarik pada partai politik karena wajah partai politik sering kali menjadi ya banyak catatan lah begitu. Tapi itu buat saya tantangan dan sebuah pilihan," ujarnya.

Ganjar mengungkapkan saat dirinya bertanya kepada anak muda tertarik atau tidak masuk parpol, ternyata banyak yang tidak tertarik. Tapi, kata Ganjar, saat ditanya tertarik atau tidak menjadi pejabat daerah ternyata banyak yang tertarik.

"Sehingga pada saat saya menyampaikan pada anak-anak muda apakah kamu tertarik pada partai politik untuk bergabung? Ternyata sebagian tidak. Tapi ketika saya tanya apakah kamu tertarik jadi bupati/wali kota, tertarik jadi gubernur, tertarik jadi presiden? Mereka tertarik," tuturnya.

Menurut Ganjar, pilihan anak muda dalam berpolitik harus diterima dengan lapang. Namun, kata Ganjar, penting bagi para senior untuk mengedukasi anak muda pentingnya berproses dalam berpolitik.

"Jadi situasi yang mendorong mereka menjadi anak-anak instan hari ini memang ya terimalah dengan lapang dada. Tugas kita yang lebih senior untuk memberikan edukasi kepada mereka bahwa proses itu penting. Termasuk bagaimana memahami proses dalam politik luar negeri kita, sehingga kita boleh punya kepentingan nasional tapi kita tidak bisa mengabaikan karena kita hidup jadi bagian dari dunia," imbuhnya.

Lihat Video: Adu Kuat TKN Prabowo-Gibran Vs TPN Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden dan wakil presiden usungan Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pemilu 2024. Deklarasi itu dihadiri langsung oleh Anies Baswedan.

Deklarasi dilakukan di El Hotel Royale, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2023) siang. Anies yang mengenakan kemeja putih tampak duduk di barisan paling depan.

Sebelum mengutarakan duukungannya terhadap Anies, Ketua Umum IKAPPI, Abdullah Mansuri memaparkan dahulu perihal perjuangannya bersama sejawatnya pedagang pasar di Indonesia. Mulai dari melawan penggusuran hingga omzet yang terus menurun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, dia juga menyatakan pihaknya memutuskan sebagai Relawan Pasar alias Pasukan Anies-Muhaimin Iskandar.

"Kami memutuskan Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kita mengharapkan perubahan," kata Abdullah dalam sambutannya.

"Apa itu perubahan? Yang tidak bisa makan jadi bisa makan, yang takut karena pasarnya dihabisi kita tidak takut lagi, yang hargannya tinggi maka kita akan berjuang untuk harganya tidak tinggi," lanjutnya.

Abdullah juga mengatakan, pihaknya akan mengeluarkan surat edaran terhadap ketua unit pasar hingga ketua blok untuk menginstruksikan pemenangan Anies-Cak Imin. Dia menuturkan pihaknya menaruh harapan terhadap duet Anies-Cak Imin yang menyuarakan semangat perubahan.

"Kita pilih pemimpin baru yang menawarkan perubahan. Ini adalah jalan politik yang akam saya perjuangkan habis-habisan," tegas Abdullah.

Selepas IKAPPI lantas membacakan deklarasi dukungannya yang diputuskan melalui Rapimnas IKAPPI 2023. Deklarasi itu dibacakan oleh Sekjen IKAPPI, Reynaldi Sarijowan.

Usai deklarasi, dilakukan penyerahan harapan pedagang terhadap pasangan Anies-Cak Imin. Penyerahan harapan itu secara simbolis dilakukan melalui hasil bumi yang diberikan kepada Anies.

"Kami berharap jajanan pasar ini tetap ada di pasar tradisional, karena ini adalah ciri khas ketradisionalan kita, Pak Anies. Kemudian ada kelapa, ayam, pisang, cabai, pedagang pasar semuanya menaruh harapan yang besar kepada pasangan Amin. Agar kita diberikan mandat semua persoalan pangan dapat terselesaikan di tangan Pak Anies," ucap Reynaldi.

Pada deklarasi ini turut hadir, Juru Bicara Anies Baswedan Sudirman Said, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Ketua Umum DPN Gerbang Tani Idham Arsyad dan Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat.

Deklarasi IKAPPI

Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, kami Relawan Pasar, Pasukan Anies-Muhaimin Iskandar tanggal 7 November 2023 telah melaksanakan Rapimnas berdasarkan surat keputusan Nomor 057/IKAPPI/Rapimnas/XI/2023 menimbang dan seterusnya, memutuskan dan seterusnya, Menetapkan dukungan kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024-2029.


Pemberian insentif pajak Pertambahan Nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) oleh pemerintah untuk pembelian rumah hingga Rp 5 miliar dinilai membuat sektor properti tetap menggeliat meski telah masuk tahun politik. Pemberian insentif juga dilakukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, meskipun penerima insentif PPN DTP diperluas hingga pembelian rumah Rp 5 miliar, insentif yang diberikan tetap sebatas Rp 2 miliar. Maksudnya, jika membeli rumah dengan harga Rp 2 miliar maka PPN 100% ditanggung oleh pemerintah, tetapi jika membeli rumah dengan harga hingga Rp 5 miliar, pemerintah tetap memberikan insentif PPN dengan batas Rp 2 miliar saja.

Berita ini disambut baik oleh agen properti terbesar di Indonesia, Ray White. Menurut Country Director of Ray White Indonesia, Johann Boyke Nurtanio, hal ini bisa menarik peluang investasi yang ada di sektor properti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sektor properti memang menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia" ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

Sebagai informasi, terdapat beberapa ketentuan untuk dapat menikmati insentif ini. Fasilitas PPN DTP akan diberikan untuk pembelian satu rumah per satu NIK atau NPWP yang berlangsung mulai November 2023 hingga Desember 2024. Implementasi PPN DTP akan dilaksanakan dalam dua tahapan. Tahap pertama, pemberian insentif pajak akan diberikan sebesar 100% pada November 2023-Juni 2024. Tahap kedua, diberikan sebesar 50% untuk periode Juli-Desember 2024.

Hal tersebut, kata Johann Boyke, bisa menunjukkan bahwa sektor properti bisa tetap berjalan dengan baik walau masuk tahun politik.

"Momentum ini yang bisa gunakan untuk menepis isu bahwa sektor properti akan melemah saat adanya Pemilu 2024. Sehingga kita dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan baik" katanya.

Di sisi lain, kabar perluasan PPN DTP juga disambut gembira oleh Loan Market (Indonesia), sister company Ray White. Menurut CEO Loan Market, Sari Dewi, hal ini bisa mendorong masyarakat untuk membeli rumah.

"Tentu saja dengan adanya dukungan insentif PPN DTP, kami di Loan Market optimis masyarakat akan tertarik untuk memanfaatkan momentum ini untuk membeli rumah sehingga permintaannya bisa meningkat dan meski lembaga internasional memproyeksikan ekonomi global melambat pada tahun 2023, dengan modal kondisi ekonomi nasional terkini, kami yakin di akhir tahun ekonomi Indonesia akan tetap berada di kisaran 5,3% sesuai target pemerintah," ujar CEO Loan Market (Indonesia) Sari Dewi.

Hal-hal yang Harus Kamu Pertimbangkan Sebelum Memulai KPR Rumah


Komisi I DPR RI menggelar rapat kerja yang membahas pengamanan TNI pada Pemilu 2024 hari ini dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto menyoroti salinan paparan Laksamana Yudo saat menyampaikan arahannya terhadap personel TNI soal netralitas.

Utut mengangkat salinan paparan Yudo yang menunjukkan desain paparan dengan sejumlah warna. Dia menyinggung tak ada warna merah dalam salinan paparan itu.

"Bapak menyatakan di paparan yang keempat, TNI tetap netral. Kalau kebenaran warnanya biru, bukan berarti memihak Pak Giono (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono), Pak Giono jasnya biru. Ini kebenaran warna saja. Kebenaran juga nggak ada merah, adanya cokelat. Kuning nggak ada ya, oranye nggak ada," kata Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Laksamana Yudo di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ibu-Bapak, dari pernyataan ini, apa alat ukurnya. Dari pernyataan ini, kita harus punya alat ukur sehingga yang permintaan (anggaran) Rp 780 miliar itu pantas kita gelontorkan," lanjutnya.

Utut menyinggung pimpinan tertinggi TNI ialah presiden. Utut menanyakan apakah Laksamana Yudo akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sanggup nggak Bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," kata Utut.

"Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," sambungnya.

Lihat juga Video: DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Panglima TNI 15 atau 16 November

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) mulai membacakan putusan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Pembacaan putusan dilakukan setelah MKMK menuntaskan pemeriksaan pelapor hingga terlapor dan musyawarah MKMK.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Ada 21 laporan yang diterima MKMK terkait dugaan pelanggaran etik para hakim MK. Dugaan pelanggaran etik itu terkait dengan putusan uji materi terhadap UU Pemilu yang memutuskan mengubah syarat usia capres-cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut 21 laporan tersebut:

Laporan dengan terlapor Anwar Usman saja:

1/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Denny Indrayana

2/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Petrus Selestinus dkk yang tergabung dalam Pergerakan Advokat Nusantara (PEREKAT NUSANTARA)

3/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Gugum Ridho dkk yang tergabung dalam TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu)

10/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor ialah Roynal Christian Pasaribu dkk yang tergabung dalam LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan

11/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapornya ialah 16 dosen

13/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Mirza Zulkarnaen

14/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Zico Leonard Djagardo Simanjuntak

16/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Kaka Suminta

18/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Tumpak Nainggolan

19/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor BEM Unusia

21/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Persatuan Advokat Demokrasi Indonesia

Laporan dengan terlapor Anwar Usman bersama Guntur Hamzah dan Manahan P Sitompul:

7/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Furqan Jurdi dkk yang tergabung dalam Perhimpunan Pemuda Madani

20/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Alamsyah Hanafiah

Laporan dengan terlapor Anwar Usman bersama Manahan Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan Guntur Hamzah:

8/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia)

12/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Advokat Pengawal Konstitusi

Laporan terhadap 9 hakim MK:

9/MKMK/L/ARLTP/X/2023dengan pelapor Johan Imanuel dkk yang tergabung dalam Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia

Laporan terhadap Saldi Isra saja:

4/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Bob Hasan dkk yang tergabung dalam ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara)

5/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Ahmad Fatoni

Laporan terhadap Saldi dan Arief Hidayat:

6/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor ialah LBH Cipta Karya Keadilan

Laporan terhadap Arief Hidayat saja:

15/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Raden Elang dkk yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi

17/MKMK/L/ARLTP/X/2023 dengan pelapor Advokat LISAN

Lihat juga Video: Massa Mulai Padati Area Patung Kuda Jelang Pembacaan Putusan MKMK

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, bertemu Susi Pudjiastuti di Pangandaran. Sederet momen hangat terekam dari pertemuan Ganjar dan Susi.

Ganjar Pranowo mengunggah foto bertemu Susi Pudjiastuti di akun media sosialnya, termasuk di X (Twitter), Selasa (7/11/2023). Ada 4 foto yang ditampilkan Ganjar Pranowo di akun X.

Dalam foto-foto tersebut, Ganjar Pranowo yang mengenakan kemeja putih panjang dan celana krem disambut Susi Pudjiastuti di depan pesawat perintis. Ganjar dan Susi bersalaman saat bertemu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di foto selanjutnya, Susi tampak mengambilkan nasi untuk Ganjar Pranowo yang memegang piring dengan lauk udang. Ada juga momen Susi Pudjiastuti menyopiri Ganjar Pranowo.

Dalam keterangan fotonya, Ganjar Pranowo berkelakar soal sosok paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia yakni perempuan dari laut selatan. Ganjar mengucapkan terima kasih kepada Susi Pudjiastuti.

"Ternyata bukan mitos. Yang paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia memang sosok perempuan dari laut selatan. Makasih ya nek @susipudjiastuti. Hehehe. Wonder women from Pangandaran," ujar Ganjar Pranowo.

Ternyata bukan mitos. Yang paling ditakuti di dunia kelautan Indonesia memang sosok perempuan dari laut selatan. 😁 Makasih ya nek @susipudjiastuti. Hehehe. Wonder women from Pangandaran. pic.twitter.com/qPkSjUF3Q5 — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) November 7, 2023


Menteri Perdagangan (Mendag) sekaligus Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkit kekalahannya di dua pilpres. Kini ia berharap PAN menjadi pemenang di pilpres nanti.

Hal ini disampaikan Zulhas kala menghadiri Rakernas LDII 2023 di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023). Awalnya Zulhas mengungkit kemajuan zaman yang pesat.

"Hari ini, Pak, siapa yang kita kira pesan tukang cukur bisa pakai handphone, Pak. Zaman kita dulu siapa yang terpikir. Itulah knowledge. Berkembang terus," ujar Zulhas dalam paparannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika kualitas manusianya baik, Zulhas menyebut diskusi yang terjadi akan produktif. Untuk itu, dirinya menekankan pentingnya pendidikan.

"Oleh karena itu kalau quality manusianya itu terus, pendidikan terutama yang penting, maka kita akan dapat diskusi-diskusi yang produktif," tuturnya.

"Kalau diskusi produktif tentunya kita akan menjadi orang-orang bangsa yang kompetitif, di mana pun kita berada. Tidak lagi diskusi-diskusinya yang pertengkaran-pertengkaran bahkan yang tidak produktif," sebutnya.

Zulhas kemudian menyinggung kalah pilpres dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, dirinya berharap PAN bisa menang di tahun 2024.

"Pilpres kalah, saya udah 10 tahun kalah. Besok mudah-mudahan menang," ucapnya.

"Jadi pilih bupati kalah, pilih presiden kalah, pilih gubernur kalah, karena kita suka diadu-diadu hal yang menurut saya tidak produktif. Meskinya kan yang tadi masing-masing aja saling menghormati," tambahnya.

Simak juga Video: Zulhas Pastikan PAN Dukung Penuh Pasangan Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo bersama Direktur Utama PT Bhumi Visatanda Indonesia (Bhiva) Claudia Ingkiriwang, pengelola operasional aset dan wahana di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), menandatangani nota kesepahaman untuk persiapan pembangunan Museum Otomotif Indonesia IMI (MOI).

Diketahui, MOI IMI akan dibangun di atas lahan seluas 4 hektar, menggunakan bangunan bekas Museum Minyak dan Gas. Rencana pembangunan museum telah selesai dirancang, dan perjanjian kerja sama antara IMI dan TMII ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Dengan demikian, pembangunan museum dapat dimulai pada awal tahun depan.

"Pembangunan MOI IMI telah mendapatkan dukungan dari putra pertama Presiden RI ke-3 BJ Habibie, Ilham Habibie. Sehingga di dalam MOI by IMI akan terdapat Museum Mercedes Benz BJ Habibie. Selain sebagai intelektual yang mencintai buku, Pak Habibie juga merupakan sosok yang mencintai dunia otomotif. Koleksi kendaraan Mercedes Benz beliau sangat beragam, tersebar di Jakarta hingga Jerman. Antara lain Mercedes-Benz 300SL Gullwing, Mercedes-Benz 600 Pullman, Mercedes-Benz 600SEC, dan masih banyak lagi yang lainnya," ujar Bamsoet usai menandatangani nota kesepahaman pembangunan MOI IMI, di Jakarta, Selasa (7/11/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet menjelaskan MOI by IMI nantinya juga akan menampilkan berbagai jenis mobil dan motor hingga berbagai jenis alat transportasi lainnya yang memiliki nilai sejarah bagi Indonesia. Misalnya, mobil kepresidenan sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo, maupun kendaraan klasik yang dimiliki oleh para pecinta otomotif yang punya nilai sejarah tinggi bagi perkembangan dunia otomotif di Indonesia. Seperti halnya kendaraan klasik yang dimiliki Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia (PMKI).

"Termasuk kendaraan balap yang punya nilai sejarah karena pernah dipakai oleh para pembalap Indonesia di berbagai kejuaraan internasional dalam mengharumkan Indonesia. Misalnya, mobil balap yang dipakai Ananda Mikola saat pertama kali mengikuti Formula Asia di usia 14 tahun pada tahun 1994, Gokart yang pernah dipakai Moreno Soeprapto di berbagai kejuaraan internasional, hingga kendaraan balap Sean Gelael dalam memenangkan FIA World Endurance Championship," jelas Bamsoet.

Selain itu, Bamsoet menjelaskan di MOI IMI juga akan menampilkan berbagai diorama prestasi pembalap yang telah mengharumkan Indonesia di berbagai kejuaraan balap dunia. Termasuk berbagai aksesori balap yang memiliki nilai sejarah penting bagi dunia balap Indonesia. Seperti jaket balap Tinton Soeprapto pada saat mengikuti ajang Rally Paris Dakkar tahun 1990, hingga jaket balap Sean Gelael saat menjuarai Juara Dua Dunia FIA Endurance Trophy for LMP2 Drivers dalam ajang FIA World Endurance Championship 2021, 2022 dan 2023.

Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dengan menampilkan berbagai kendaraan klasik, legendaris, dan bersejarah yang ada di Indonesia, di MOI IMI juga akan menyiapkan hiburan sport entertainment dengan menghadirkan sirkuit gokart listrik hingga simulator balap yang bisa dipakai oleh para pengunjung. Termasuk bisa dimanfaatkan oleh komunitas otomotif untuk menyelenggarakan berbagai kejuaraan balap gokart listrik maupun Virtual Racer (kejuaraan balap virtual menggunakan simulator).

"Kehadiran MOI IMI sekaligus sebagai bentuk dukungan keluarga besar IMI terhadap langkah Presiden Joko Widodo yang telah melakukan renovasi besar-besaran untuk mengembalikan kejayaan TMII sebagai destinasi wisata unggulan Indonesia bertaraf Internasional. Selain sudah terdapat destinasi budaya seperti rumah adat dari seluruh provinsi se-Indonesia, TMII juga akan diperkuat dengan MOI IMI. Sehingga pengunjung yang datang ke TMII bisa menikmati berbagai pilihan wisata menarik," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut yakni pengurus IMI Pusat antara lain Badan Penasehat Robert J. Kardinal, Wakil Ketua Umum Hubungan Antar Lembaga Junaidi Elvis, Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Ananda Mikola, serta Deputi Wakil Ketua Umum Olahraga Mobil Bagoes Hermanto.

Pimpinan MPR Temui Jokowi, Bahas soal Sidang Tahunan-Pemilu


Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, memberi klarifikasi soal nama Waketum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin masuk daftar rombongan tokoh ormas Islam ke DPP Partai NasDem. Din menjelaskan nama-nama yang tercantum ialah yang bersedia.

"Tokoh Ormas yang diajak bersilaturahim adalah atas undangan, dan yang dicantumkan namanya dalam daftar adalah yang bersedia. Nama Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid diberi catatan dalam kurung tentatif atau tidak pasti," kata Din dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).

Din memberikan klarifikasi terkait protes yang disampaikan Syafruddin. Din mengatakan nama Syafruddin masuk ke daftar belasan orang yang bertemu Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, setelah bertemu dengan Ketua DMI yang juga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Din mengakui salah memahami isyarat JK. Din mengatakan bertemu JK di sela Aksi Bela Palestina pada Minggu (5/11). Din juga menyampaikan permohonan maaf kepada Syafruddin.

"Hal itu berawal dari suatu kebetulan saya bertemu Ketua Umum DMI Bapak Jusuf Kalla di Monas pada Aksi Akbar Palestina. Saya memberitahu beliau bahwa akan ada rombongan Pimpinan/Tokoh Ormas Islam ke DPP Partai NasDem 6 November 2023 guna menyampaikan aspirasi, dan bertanya apakah ada wakil dari DMI yang mau ikut, dengan menyebut mungkin Wakil Ketua Umum DMI bisa mewakili. Saya salah dalam memahami isyarat Pak JK bahwa beliau setuju," ujar dia.

Berikut klarifikasi Din Syamsuddin:

Klarifikasi tentang nama Waketum DMI Syafruddin dalam Daftar Rombongan Tokoh Ormas Islam ke DPP Partai NasDem

Sehubungan dengan protes Komjen Pol (Pur) Syafruddin, Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia, namanya disebut dalam rombongan Pimpinan/Tokoh Ormas-ormas Islam ke DPP Partai NasDem, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tokoh Ormas yang diajak bersilaturahim adalah atas undangan, dan yang dicantumkan namanya dalam daftar adalah yang bersedia. Nama Wakil Ketua Umum PP Dewan Masjid diberi catatan dalam kurung tentatif atau tidak pasti.

2. Hal itu berawal dari suatu kebetulan saya bertemu Ketua Umum DMI Bapak Jusuf Kalla di Monas pada Aksi Akbar Palestina. Saya memberitahu beliau bahwa akan ada rombongan Pimpinan/Tokoh Ormas Islam ke DPP Partai NasDem 6 November 2023 guna menyampaikan aspirasi, dan bertanya apakah ada wakil dari DMI yang mau ikut, dengan menyebut mungkin Wakil Ketua Umum DMI bisa mewakili. Saya salah dalam memahami isyarat Pak JK bahwa beliau setuju.

3. Maka ketika Partai NasDem meminta daftar nama yang akan hadir untuk keperluan penyediaan kursi tempat duduk, nama Waketum DMI saya masukkan tapi dalam catatan tentatif atau belum pasti. Waktu beliau mengirim WA tidak akan ikut dengan alasan tidak ikut politik praktis, daftar itu tidak segera diralat (karena sudah ditulis tentatif atau tidak pasti).

4. Jadi tidak benar dicatut, suatu istilah berkonotasi negatif, karena tidak ada keperluan sama sekali untuk itu.

5. Saya sudah minta maaf kepada Pak Syafruddin, namun karena beliau merasa terusak reputasinya sebagai tokoh nasional dan internasional, beliau memprotes lewat media.

6. Saya sekali lagi memohon maaf dan sama sekali tidak mengetahui bahwa itu akan merusak reputasinya sebagai tokoh nasional dan internasional sebagaimana yang ditulis media.

Terima kasih.

M. Din Syamsuddin

Lihat juga Video: Pesan Din Syamsuddin ke Jokowi: Jangan Sering Undang Parpol

[Gambas:Video 20detik]


Komisi I DPR rapat kerja bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono membahas pengamanan TNI di Pemilu 2024. Dalam rapat itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PDIP Utut Adianto mengusulkan pembentukan panitia kerja (panja) pengawasan netralitas TNI di pemilu.

Utut mulanya menyoroti salinan paparan Laksamana Yudo saat menyampaikan arahannya terhadap personel TNI soal netralitas. Utut mengangkat salinan paparan Yudo yang menunjukkan desain paparan dengan sejumlah warna.

"Bapak menyatakan di paparan yang keempat TNI tetap netral. Kalau kebeneran warnanya biru, bukan berarti memihak Pak Giono (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Gerindra Sugiono), Pak Giono jasnya biru. Ini kebeneran warna aja. Kebeneran juga nggak ada merah, adanya coklat. Kuning nggak ada ya, oranye nggak ada," kata Utut dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Laksamana Yudo di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ibu-bapak, dari pernyataan ini apa alat ukurnya? Dari pernyataan ini kita harus punya alat ukur sehingga yang permintaan (anggaran) Rp 780 miliar itu pantas kita gelontorkan," lanjutnya.

Utut menyinggung pimpinan tertinggi TNI ialah presiden. Utut menanyakan apakah Laksamana Yudo akan bersikap menentang presiden apabila diberi perintah yang melawan hukum.

"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A, sagggup nggak Bapak menolak? Kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disuratin (dari Presiden kepada DPR) bakal jadi, menurut yang saya dengar, bakal jadi calon panglima," kata Utut.

"Bapak juga harus latihan, Bapak akan menjadi panglima di saat turbulensi. Hari-hari ini bukan hari-hari biasa, banyak anomali politik," sambungnya.

Utut kemudian mengusulkan pembentukan panja Netralitas TNI di Komisi I DPR.

"Ibu-bapak mohon izin kalau kita berkenan saya dari meja pimpinan, saya belum ngomong nih, kebeneran, Ibu Ketua, Pak Riefky (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Demokrat Teuku Riefky Harsya), Pak Sugiono, kebeneran satu blok. Beliau (Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari) blok satu lagi, saya blok satu lagi," kata Utut.

"Tetapi kalau memang berkenan untuk menjaga marwah DPR, buatlah Panja Netralitas TNI. Jadi kita sembari di tengah kesibukan kita sebagai caleg kita membuat pengawasan," lanjut dia.

Utut menyinggung perintah presiden terhadap pimpinan tertinggi TNI yang menurutnya akan berkaitan dengan komitmen netralitas tersebut.

"Pak KSAL pasti punya kedekatan dengan Pak Mahfud Md karena satu suku. Oh bukan ya, keliru mohon maaf. Jadi singkat kata, Panglima TNI berniat, itu saya tahu. Tapi yang paling sulit dari para kepala staf dan Panglima TNI kalau presiden merintah. Oleh karenanya, dalam keadaan ini kita menghormati Pak Yudo orang baik, Pak KSAL orang baik, ini semua orang baik, tidak ada kita yang ingin kedaulatan kita terganggu," katanya.


Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di bawah pimpinan Ketua Umum Surtawijaya bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat (Jakpus). Salah satu yang dibahas yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Hari ini mengajukan surat sudah lama sih Apdesi, audiensi. Dalam rangka tadi mengenai revisi UU Nomor 6/2014 dan masa perpanjangan kepala desa, itu di antaranya," kata Surtawijaya di Istana, Selasa (7/11/2023).

Surtawijaya menjelaskan pertemuan dengan Jokowi itu sekaligus menjadi momen silaturahmi. Ada sekitar 15 orang yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dari tiga organisasi, ada 15 orang," ujar Surtawijaya.

Apdesi Surtawijaya sebelumnya ramai dibicarakan usai menggelar silaturahmi digelar di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/3). Saat itu ada momen Jokowi diteriaki 'tiga periode' oleh peserta acara kepala desa.

Ini bermula saat Jokowi hendak meninggalkan lokasi acara. Massa telah menunggu Jokowi di luar pagar. Mereka dijaga ketat oleh Pasukan Pengamanan Presiden.

Saat Jokowi keluar pintu, mereka menyapa Jokowi. Mantan Wali Kota Solo itu pun menyempatkan waktu untuk mendekat ke para peserta acara. Beberapa peserta langsung berteriak sesaat Jokowi mendekat.

"Tiga, Pak! Tiga, Pak!" ujar seorang peserta.

"Pak Jokowi tiga periode!" kata peserta lainnya.

Acara itu diselenggarakan oleh Apdesi di bawah Ketua Umum Surtawijaya. Dalam kesempatan itu, Surta juga mempertanyakan apakah Jokowi layak untuk diberi gelar bapak pembangunan desa. Gelar itu pun lalu disetujui oleh seluruh anggota Apdesi.

"Hal yang wajar kita berikan saat ini beliau selaku Bapak Pembangunan Desa. Setuju?" tanya Surta.

"Setuju," jawab anggota Apdesi yang hadir di acara.

Simak juga Video: Prabowo Lagi-lagi Cerita Gabung Pemerintahan Jokowi, Kali Ini di Rakernas Apdesi

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus hadir dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali. Lodewijk menyambut Jenderal TNI Agus sebagai calon Panglima TNI dalam rapat kerja bersama DPR.

Rapat kerja Komisi I DPR bersama Laksamana Yudo dan tiga kepala staf digelar di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023). Rapat itu diagendakan membahas pengamanan TNI pada Pemilu 2024.

Mulanya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid selaku pemimpin rapat menyambut Jenderal Agus menghadiri rapat perdananya di DPR sebagai KSAD. Dia mengucapkan selamat kepada Jenderal Agus, yang telah ditunjuk Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sampaikan selamat datang yang terhormat Saudara Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Atas nama seluruh pimpinan maupun anggota Komisi I kami ucapkan selamat atas menikahnya ananda Bapak pekan lalu," kata Meutya membuka rapat.

"Kemudian para kepala staf TNI yang hadir, KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto. Akhirnya ada kesempatan juga untuk hadir dalam raker Komisi I sebagai KSAD. Jadi selamat, Pak Agus, atas amanah barunya dan nanti insyaallah ada amanah baru berikutnya. Kita masih menunggu nanti fit and proper test, tapi selamat, Pak KSAD," lanjut Meutya.

Ketua DPP Golkar ini kemudian menyambut dua kepala staf TNI lainnya, yakni Laksamana Muhammad Ali dan Marsekal Fadjar Prasetyo.

"Kemudian juga hadir Pak KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, duduknya agak berubah ini, biasanya di sebelah kiri, terima kasih, Pak KSAL. Kemudian Pak KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo," ujar Meutya.

Di tengah rapat, Lodewijk menyampaikan tanggapannya setelah Laksamana Yudo memberikan pemaparan. Dia menyinggung hal senada dengan Meutya soal kehadiran perdana Jenderal Agus sebagai KSAD namun akan menjalani proses sebagai calon Panglima TNI dalam waktu dekat.

"Nah, kebetulan hadir dalam ini Bapak KSAD, alhamdulillah Bapak punya kesempatan hadir rapat kerja dengan Komisi I. Bayangkan kalau Bapak jadi Panglima TNI, nanti insyaallah terus tidak pernah sebagai kepala staf angkatan rapat dengar pendapat dengan kita. Alhamdulillah ada. Insyaallah itu tidak ada hambatan," kata Lodewijk.

Simak juga Video: DPR Bakal Gelar Fit and Proper Test Panglima TNI 15 atau 16 November

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju agar semua pihak bersatu kembali setelah berkompetisi. Partai NasDem menyebut pernyataan ini punya kesan berbeda.

"'Bersatu setelah kompetisi' ini kesannya saat kompetisi kita benar-benar terpecah," kata Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni saat dimintai konfirmasi, Senin (7/11/2023).

Sahroni menyebut, jika kompetisi berjalan tanpa kecurangan, pemilu menjadi perhelatan yang seru. Dia menyebut, jika ada pihak yang dicurangi, pihak itu sulit untuk ikhlas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, menurut kami, kalau kompetisinya berjalan dengan adil, tidak curang, dan tidak dengan metode-metode jahat, kami rasa pemilu ini akan jadi pesta demokrasi yang seru, tapi tidak memecah belah," ujar Sahroni.

"Kan kalau ada pihak yang dicurangi dan dizalimi, pasti susah untuk ikhlas, dan bisa menyebabkan konflik yang berujung perpecahan," imbuh dia.

Sahroni pun berpesan agar berfokus memikirkan bagaimana tidak terpecah ketika pemilu berlangsung.

"Jadi, daripada memikirkan bersatu setelah pemilu, lebih baik berusaha bagaimana tidak terpecah," katanya.

Lihat juga Video: Anies soal Kader Gerindra-Golkar Gabung NasDem: Mereka Ingin Perubahan

[Gambas:Video 20detik]


Komisi I DPR menggelar rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono serta para kepala staf tiga matra TNI membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024. Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus turut hadir dalam rapat tersebut.

Pantauan detikcom, Selasa (7/11/2023), rapat dipimpin Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid dan dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Sugiono dan Teuku Riefky Harsya. Laksamana Yudo didampingi KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali dalam rapat tersebut.

Lodewijk menyampaikan tanggapannya setelah Laksamana Yudo memberikan paparan soal pengamanan TNI di Pemilu 2024. Lodewijk membahas kepemimpinan Laksamana Yudo, yang akan mengakhiri jabatannya dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya lebih fokus pada apa yang telah dilakukan Panglima TNI. Membangun postur TNI memang tidak cukup setahun, tapi kita kan punya program lanjutan karena sudah diatur dalam renstra. Tapi tidak bisa dimungkiri bahwa peran Panglima membawa organisasi besar ini bergantung pada sense Panglima TNI," kata Lodewijk dalam rapat.

Lodewijk menyoroti kinerja Laksamana Yudo, terutama dalam menangani polemik di wilayah konflik Papua. Lodewijk diketahui tercatat sebagai anggota Komisi I DPR juga.

"Saya lihat Pak Yudo tidak sampai satu tahun, tapi saya lihat ada hal-hal mendasar terutama dalam menangani Papua," ujarnya.


Sejumlah tenaga honorer di kantor pemerintah di Riau maju sebagai calon anggota legislatif (caleg). Mereka yang jadi honorer dan digaji pakai APBD ternyata wajib diberhentikan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Ikhwan Ridwan, mengaku belum mendapat laporan soal ada honorer maju caleg. Termasuk pegawai honorer di Dinas Kominfotik Riau, Nabilla Delvina Adistri.

"Kami belum dapat datanya. Kominfo juga tidak ada lapor, kalau honor itu kekuasaan OPD masing-masing," kata Ikhwan Ridwan, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meskipun begitu, Ikhwan Ridwan menilai kepala organisasi perangkat daerah atau OPD harus mengingatkan. Meskipun dari aturan KPU tidak disebut, tetapi jika digaji pakai APBD wajib diberhentikan.

"Seharusnya kepala OPD ingatkan, panggil. Kalau honorer memang tidak ada larangan, tapi kalau (gaji) APBD harus diberhentikan, itu memang dari kegiatan masing-masing ya. Kalau digaji APBD harus diberhentikan," katanya.

Ikwan menilai ada beberapa honorer yang bekerja di intansi pemerintah namun digaji persolan oleh kepala OPD atau dinas. Hal itu tidak menjadi persoalan karena gajinya tidak dari duit negara.

"Kalau honor digaji kepala OPD ya bisalah. Kalau gaji APBD harus diberhentikan," kata Ikhwan Rudwan.

Senada disampaikan Akademisi Hukum Tata Negara, Dr Mexsasai Indra. Mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau tersebut menilai memang dalam aturan tidak disebut jelas.

"Terkait tenaga honorer struktur dalam jabatan karir tidak jelas. Kecuali yang berstatus sebagai PPPK, tapi di satu sisi penggajian mereka berdasarkan APBD karena pengangkatan tunduk pada mekanisme dan internal pemerintah sendiri," kata Mexsasai.

Wakil Rektor I Universitas Riau ini menilai untuk honorer maju caleg kembali kepada instansi tempatnya bekerja. Mexsasai justru khawatir pekerjaan sebagai honorer terganggu setelah maju caleg

"Yang jelas kalau mereka ikut caleg, tugas pokok dan fungsi sebagai tanaga honorer akan terganggu. Nyaleg, tak masuk kantor itu kan menganggu dan gaji bersumber dari negara. Ya tergantung diskresi kepala daerah, apakah izin atau mundur," katanya.

"Kalau BKD bilang begitu (honorer harus diberhentikan saat nyaleg) ya harus tunduk kepada kebijakan daerah. Sekarang ini tergantung, kalau BKD bilang wajib mundur ya harus mundur. Kalau tidak SK honornya dicabut," kata Mexsasai.

Sebelumnya sejumlah nama pegawai honorer di Provinsi Riau dan kabupaten kota masuk dalam DCT. Salah satunya adalah Nabilla Delvina Adistri dan Dolly Ichsan.

Namun Dolly Ichsan dipastikan sudah mundur sebagai honorer atau Tenaga Ahli Komunikasi dan Media di Dinas PUPR Pekanbaru. Dolly mundur jauh sebelum maju sebagai caleg DPRD Pekanbaru.

Guru Honorer Dapat Banyak Dukungan Usai Dianggap Bongkar Pungli


Komisi I DPR menggelar rapat dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama tiga kepala staf matra TNI hari ini. Rapat membahas persiapan pengamanan Pemilu 2024 beserta dukungan anggaran.

Pantauan detikcom di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023), Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid membuka rapat selaku pemimpin rapat. Rapat disepakati digelar secara terbuka untuk umum.

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari, Sugiono, Teuku Riefky Harsya, menghadiri rapat tersebut. Laksamana Yudo didampingi KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam rapat tersebut, terlihat pula Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus turut hadir. Lodewijk F Paulus sebagai pimpinan DPR yang membidangi politik dan keamanan.

Laksamana Yudo mengawali paparannya dengan menjabarkan rencana gelar pasukan TNI guna pengamanan Pemilu 2024. Dia menyebut total personel TNI pengamanan pemilu selama rentang 2023-2024 sebanyak 446.516 personel.

Laksamana Yudo melanjutkan paparannya dengan arahan netralitas di tahun politik terhadap seluruh personel TNI.

"Netralitas TNI pada Pemilu 2024, tidak memihak, dan tidak memberi dukungan kepada parpol manapun beserta paslon yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis," ujar Laksamana Yudo.


Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, terus berupaya melakukan transformasi digital melalui sejumlah inovasi. Hal itu dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara maksimal.

Kepala BLUD Jakarta Smart City Yudhistira Nugraha mengatakan, ada sejumlah langkah yang diambil untuk melakukan transformasi digital di Jakarta. Di antaranya, membangun infrastruktur digital, masyarakat digital, pemerintah digital, dan ekonomi digital.

Dia mengungkapkan, langkah untuk mendorong transformasi digital di Jakarta tidak terlepas dari statusnya sebagai kota metropolitan. Dengan demikian, Jakarta harus memiliki solusi efektif dan efisien untuk kemakmuran warganya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dikembangkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi demi memaksimalkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, Jakarta Smart City mengadopsi konsep kota pintar dengan menerapkan enam indikator, meliputi smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, dan smart living. Khusus smart governance merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan fasilitas perubahan, serta perkembangan sosial yang lebih baik," tutur Yudhistira dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

Sementara itu, untuk smart economy, pihaknya berupaya untuk membuka peluang usaha baru, sehingga lapangan pekerjaan bisa tersedia, sekaligus mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

"Sebagai contoh, dikeluarkan regulasi ekonomi strategis yang dibuat untuk mendorong perkembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dan industri kreatif," jelasnya.

Adapun smart environment, yakni menghadirkan kegiatan yang bisa melindungi ekosistem lingkungan, seperti waste management, water management, dan energi alternatif yang ramah lingkungan.

"Smart people, aktor utama dalam pengembangan program Smart City, adalah masyarakat itu sendiri, karena masyarakat adalah end user dari program Smart City ini," ujarnya.

Yudhistira menyatakan, smart mobility berfokus pada peningkatan kualitas transportasi bagi masyarakat urban, seperti melalui Transjakarta dan Mass Rapid Transit (MRT).

"Indikator smart city selanjutnya, yaitu smart living, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti memberikan fasilitas berupa informasi tentang kesehatan, mengembangkan kurikulum melek digital, serta membangun fasilitas ramah difabel," katanya.

Selain itu, Yudhistira menambahkan, Pemprov DKI juga mengembangkan aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Aplikasi tersebut dilengkapi dengan sejumlah fitur yang bertujuan untuk memberikan kontribusi agar Jakarta menjadi kota yang memiliki daya saing dengan kota-kota dunia.

Petugas menunjukkan aplikasi JAKI Foto: Pemprov DKI

"JAKI adalah sistem elektronik terintegrasi berbentuk aplikasi yang dibentuk dengan tujuan sebagai platform informasi, interaksi, hingga transaksi elektronik. JAKI merupakan layanan publik berbasis elektronik dari Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemprov DKI Jakarta yang dikelola oleh BLUD Jakarta Smart City," terangnya.

Yudhistira melanjutkan, ada sejumlah fitur di dalam aplikasi JAKI dengan tiga kategori, yakni interaksi masyarakat dengan pemerintah, interaksi masyarakat dengan bisnis, dan interaksi masyarakat dengan masyarakat. Untuk kategori interaksi masyarakat dengan pemerintah, terdapat fitur Lapor Warga, Pantau Banjir, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Antrean Faskes.

Untuk kategori interaksi masyarakat dengan bisnis, fiturnya meliputi Jakpreneur, JakOne Mobile, Grab, Gojek, dan Shopee. Sementara itu, untuk kategori interaksi masyarakat dengan masyarakat, terdapat fitur harga pangan, Wi-Fi gratis, Jakcation, dan Jakarta Virtual Tour.

"Dalam pengembangan JAKI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan collaborative governance, yaitu dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk private sector, komunitas, akademisi, dan masyarakat," ucapnya.

Inovasi yang dihadirkan Jakarta Smart City tidak hanya sebatas itu. Yudhistira menyebut, pihaknya bakal terus berinovasi dalam pengembangan kemitraan dan ekosistem digital untuk menghadirkan terobosan baru.

"Kami sedang mengembangkan ekosistem smart city melalui Future City Hub sebagai ruang inovasi perkotaan bagi Jakarta menuju kota global and sustainability city. Melalui Future City Hub, Jakarta Smart City menyediakan ruang diskusi untuk para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, akademisi, dan swasta, bersama-sama menyelesaikan permasalahan Kota Jakarta. Harapannya, dapat meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi warga Jakarta," urainya.

Lewat beragam upaya tersebut, Yudhistira berharap, transformasi digital yang dilakukan mampu membuat Jakarta menjadi kota yang bisa bersaing dengan kota-kota besar di dunia. "Dengan transformasi digital, diharapkan Jakarta menjadi kota yang mampu bersaing dengan kota-kota besar lainnya di dunia, mewujudkan Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi global. Kota Jakarta memiliki tagline, 'A City for Everyone', dengan fokus perencanaan pada lingkungan, ekonomi, manusia, dan pemerintahan," pungkasnya.

Transformasi Digital untuk Kemajuan Kota

Sementara itu, Pengamat Tata Kelola Internet, Shita Laksmi, mengapresiasi upaya pemerintah daerah, khususnya Pemprov DKI Jakarta dalam menggenjot transformasi digital. Menurutnya, transformasi digital bisa mendorong kemajuan suatu daerah.

"Transformasi digital adalah hal yang tidak terelakkan lagi. Kehadiran Jakarta Smart City, kemudian disusul JAKI, datang tepat waktu," kata Shita kepada detikcom.

Meskipun begitu, dia berpandangan, untuk mendorong suatu daerah menjadi kota pintar, tidak bisa dibebankan kepada satu pihak saja. Ia mengemukakan, sinergi lintas sektor sangat dibutuhkan untuk mewujudkan kota pintar.

"Esensi smart city ada pada sinergi dengan multipihak (bukan hanya pemerintah), tidak ego sektoral, berpikir kreatif, strategis dengan menggunakan teknologi secara bijak untuk kepentingan masyarakat. Konsep kota pintar harus mengedepankan kebutuhan warganya dan memberikan layanan yang efektif, serta bisa dipertanggungjawabkan," bebernya.

Shita pun memuji upaya Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan transformasi digital lewat kehadiran JAKI. Menurutnya, fitur-fitur di dalam aplikasi tersebut mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat.

"JAKI punya beberapa kelebihan. Pertama adalah data terintegrasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Karena, layanan publik pastinya perlu data terintegrasi. Warga Jakarta tidak perlu lagi download atau install untuk beragam layanan berbeda. Cukup satu saja, lewat JAKI. Misalnya, untuk pembuatan akte kelahiran digital, pasti perlu data layanan kesehatan, juga Dukcapil (Kependudukan dan Pencatatan Sipil)," beber Shita.

Selain keperluan administrasi, lanjut Shita, aplikasi tersebut turut memudahkan masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan lewat layanan digital. Ia mengapresiasi fitur layanan vaksi Covid-19 di JAKI yang terintegrasi dengan Google Maps dan fasilitas kesehatan saat pandemi.

"Layanan itu sangat membantu, karena kita bisa daftar dengan mudah. Hal itu juga membantu Pemprov DKI Jakarta bisa memberikan akses vaksin Covid-19 dengan mudah. Saya melihat, fitur JakLapor juga banyak digunakan serta ada respons yang relatif reliable dari Pemprov DKI Jakarta. Mengingat sebentar lagi ada pemilu, saya prediksi bisa jadi akan ada laporan warga yang terkait pemilu," ujarnya.

Meskipun berisi beragam fitur, Shita memberikan sejumlah catatan khusus kepada Pemprov DKI, agar aplikasi JAKI bisa terus dikembangkan dan manfaatnya bisa dirasakan secara langsung. "Aplikasi JAKI sudah punya fondasi kuat terkait prinsip sinergi dan integrated services (layanan terpadu). Untuk melengkapi itu, perlu ada sosialisasi lebih ke pihak-pihak yang literasi digitalnya minim. Kendati banyak dari warga Jakarta yang punya telepon pintar, penggunaan JAKI yang maksimum masih perlu ditambah," ungkapnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta pun tidak boleh mengesampingkan terkait keamanan siber di aplikasi tersebut. Menjamin keamanan para pengguna JAKI dari serangan siber merupakan hal yang perlu dilakukan. "Perlindungan atas data pribadi serta keamanan pengguna haruslah menjadi prioritas JAKI," ucapnya.

Shita berpandangan, sekalipun bekerja sama dengan pihak ketiga, sinergi tersebut harus bersifat jelas. Pihak ketiga harus memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan publik yang prima sekaligus keamanan siber yang terjaga.

"Perlu juga kerja sama dengan pihak lain di Indonesia yang tanggung jawab pada keamanan siber (seperti Badan Siber Sandi Negara), serta komunitas keamanan siber baik yang formal maupun informal. Pastinya perlu banyak talenta di internal JAKI yang paham terkait isu keamanan siber," tambahnya.

Kendati demikian, Shita optimistis, aplikasi tersebut bisa terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya, khususnya masyarakat di DKI Jakarta.

"Aplikasi JAKI bisa dimanfaatkan dengan maksimal bila memang aplikasi yang ada relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tampilan JAKI juga harus dibuat semudah mungkin dimengerti oleh semua kalangan masyarakat. Penyediaan hotline untuk bertanya teknis terkait JAKI juga bisa dilakukan oleh Jakarta Smart City," tutup Shita.

Simak juga Video: OTT Walkot Bandung Yana Menyeret Program Bandung Smart City, Apa Itu?

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan eks Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakde Karwo menghadiri acara HUT Golkar yang digelar semalam. Apakah kehadiran mereka merupakan kode keduanya akan membantu pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024?

Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai Khofifah dan Pakde Karwo akan sejalan dengan partainya soal pilihan politik di Pilpres 2024.

"Ya saya kira Pak Karwo sudah sejak awal sejalan dengan Partai Golkar dan tentu Insyaallah Pakde Karwo akan sejalan dengan keputusan Partai Golkar," kata Ace di Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ace berharap Khofifah juga memiliki sikap serupa dengan Pakde Karwo dan Golkar, yakni mendukung Prabowo dan Gibran. Dia mengungkit Khofifah diusung oleh partainya saat dulu maju di Pilgub Jatim.

"Terkait dengan Ibu Khofifah, tentu kita berharap Ibu Khofifah juga sama dengan Pakde Karwo walaupun tentu secara formal saya kira memang Bu Khofifah selama ini kan memang didukung oleh Partai Golkar dalam hal, baik dalam konteks pencalonan beliau sebagai gubernur Jawa Timur maupun ya kita kawal selama beliau menjadi gubernur di Jawa Timur," kata Ace.

"Tentu kita harapkan Ibu Khofifah juga bisa sejalan dan seiring dengan perjuangan Partai Golkar untuk menjadikan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai capres-cawapres," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan di puncak HUT Partai Golkar. Di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto sempat menyapa Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Setelah itu, Airlangga menyapa Khofifah yang juga turut hadir di lokasi. Dalam kesempatan itu, Airlangga sempat mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju akan memenangkan Jawa Timur jika bersama Khofifah.

"Kemudian untuk Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Khof, didampingi oleh Pakde Karwo. Jadi kalau sudah penyerangnya 2 pak, tandem, itu sepertinya kita di Jawa Timur juga menang Pak Prabowo," ujar Airlangga dalam acara HUT Golkar, kemarin.


Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevry Sitorus merespons pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sepakat semua pihak untuk bersatu kembali setelah kompetisi. Deddy mengatakan yang disampaikan Jokowi kurang substansial dan tampak normatif.

"Itu pernyataan yang sangat normatif, kan memang yang bertarung semua WNI dan tidak ada WNA. Jadi Presiden bicara tentang hal yang kurang substansial," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Deddy mempertanyakan apakah Presiden Jokowi dapat memastikan Pemilu 2024 berlangsung jujur dan adil. Ia meragukan hal itu layaknya aspirasi beberapa suara yang telah masuk ke pihaknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sama normatifnya dengan pernyataan setelah kompetisi bersatu kembali, menurut saya itu garing banget. Yang rakyat perlu tahu adalah apakah kita bisa percaya bahwa pemilu ini bisa luber dan jurdil?" ucap Deddy.

Menurut Deddy, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto adalah pertaruhan nama besar Jokowi. Gibran diketahui sebagai Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi.

"Banyak tokoh yang menyampaikan keprihatinan yang sama pada kita, umumnya berkata 'Yang bertarung anak Presiden sendiri, apa mungkin beliau hanya akan berada di pinggir lapangan dan menonton saja seperti nonton acara 17-an di kampung?'," ujar Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP ini.

"Bagaimanapun, menang atau kalahnya Gibran adalah pertaruhan besar bagi kehormatan Pak Jokowi, baik sebagai penguasa maupun sebagai seorang ayah. Itu pesan-pesan yang kami terima dari berbagai kalangan," sambungnya.

Ia menyebut kekuasaan pemerintah saat ini sudah melebihi batas. Deddy menyinggung soal baliho Gibran ataupun Ketum PSI Kaesang Pangarep yang dilakukan oleh salah satu institusi tertentu.

"Sudah banyak tokoh dari berbagai kalangan yang menunjukkan sikap kritis bahkan perasaan dikhianati. Bisa lihat komen-komen publik di media sosial, maupun di kolom komentar berita-berita media mainstream, betapa keraguan dan kemuakan terhadap perilaku kekuasaan hari ini yang dianggap sudah melebihi batas," katanya.

Ia mengatakan Presiden Jokowi tak tepat mengatakan pemilu kali ini jangan membawa perasaan. Ia mengatakan masyarakat saat memilih Jokowi selama dua periode juga dengan perasaan.

"Jadi Pak Jokowi kurang tepat ketika mengatakan dalam pemilu jangan bawa perasaan. Perasaan itu lahir dari sintesa nilai-nilai dan kesadaran dan perasaan itu adalah cerminan dari nurani serta akal sehat," kata Deddy.

"Jadi tidak mungkin bagi orang untuk menyingkirkan perasaan dalam hal politik. Pak Jokowi dipuja, dibela, dan dipilih itu kan karena rakyat menggunakan perasaan. Kenapa sekarang orang dilarang untuk menggunakan perasaan?" sambungnya.

Ia berharap Presiden Jokowi dapat menjaga kewibawaannya. Ia tak ingin Jokowi dikenang sebagai presiden yang merusak citra demokrasi.

"Kita berharap Pak Jokowi benar-benar bisa menjaga wibawa, martabat, dan kehormatan lembaga negara dan dirinya pribadi. Jangan sampai beliau dikenang sebagai presiden yang merusak demokrasi. Kami tidak ikhlas kalau hal itu sampai terjadi!" pungkasnya.

Lihat juga Video: Sikap PDIP Kritik Jokowi, tapi Ogah Tarik Menteri dari Kabinet

[Gambas:Video 20detik]


Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara puncak HUT ke-59 Golkar di Jakarta. Golkar yakin Khofifah akan membantu pemenangan Prabowo-Gibran di Jawa Timur selepas menjabat Gubernur Jawa Timur (Jatim).

Ketua Golkar Jatim M Sarmuji menyebut Khofifah saat ini memang belum menyatakan secara terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran. Sebab, kata Sarmuji, Khofifah masih akan berfokus menyelesaikan jabatannya sebagai gubernur Jatim hingga 31 Desember 2023.

"Masa jabatan beliau (Khofifah) masih sampai akhir tahun 2023. Kita tunggu beliau menyelesaikan jabatannya dengan sebaik-baik mungkin," kata Sarmuji dilansir detikJatim, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah jabatan Khofifah sebagai Gubernur Jatim selesai, Sarmuji yakin Ketum PP Muslimat NU itu akan segera bergabung ke tim kampanye Prabowo-Gibran.

"Bisa juga di tim kampanye daerah (TKD) atau bahkan tim kampanye nasional (TKN). Selalu ada tempat spesial untuk Bu Khofifah (di tim kampanye Prabowo-Gibran)," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyatakan bergabungnya Khofifah akan memberi nilai tambahan kepada Prabowo-Gibran. Terutama untuk pemilih di Jatim, nahdliyin, hingga kaum perempuan.

"Bu Khofifah punya nilai plus, nilai tawar sangat tinggi dan saat ini menjadi tokoh paling strategis di Jatim. Magnet Khofifah akan membawa banyak pemilih ke Prabowo-Gibran," jelasnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Adu Kuat TKN Prabowo-Gibran Vs TPN Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto memuji keberanian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut keberanian Jokowi melebih semua jenderal.

"Ini saya harus akui, ini adalah keberanian Presiden Jokowi. Kadang-kadang saya sebagai mantan tentara, aku lihat beliau ini tidak pernah Kopassus, tidak pernah, tapi keberaniannya mungkin melebihi semua jenderal gitu. Nggak bergeming, terus. Beliau diejek, beliau dihina, terus," ujar Prabowo saat menghadiri Rakernas LDII di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023).

Prabowo mengatakan Jokowi pernah menyampaikan kepadanya harus melakukan hilirasi untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dia mengatakan semua bahan mentah yang ada harus diolah di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau pernah mengatakan pada saya, 'Menhan, rakyat kita tidak mungkin makmur kalau kita izinkan terus seperti ini, kita harus hilirisasi, semua bahan kita harus kita olah di Republik Indonesia'," ucapnya.

"Karena itu, saya mantap, saya bersatu dengan Pak Jokowi, saya akan melanjutkan perjuangannya Pak Jokowi," tambahnya.

Prabowo mengatakan hilirisasi akan membuat Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dia kemudian mencontohkan produksi Mobil Maung.

"Kita harus dan kita bisa dan kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Buatan anak-anak Indonesia sendiri. Jelek-jelek gini, Menteri Pertahanan, dikasih wewenang sedikit, aku sudah bikin. Atas izin Pak Presiden, aku sudah bikin jip buatan Indonesia," ujarnya.

n


Wali Kota Medan sekaligus politikus PDIP, Bobby Nasution, mendukung bakal paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Partai Golkar, pendukung Prabowo-Gibran, terbuka apabila Bobby hendak bergabung menjadi kader Golkar.

"Ya Golkar sendiri adalah partai yang terbuka, partai yang inklusif. Siapa pun yang memiliki kesamaan sikap politik dan pandangan politik dalam menghadapi pemilihan presiden tentu ya kami sangat terbuka," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ace menganggap dukungan yang datang dari Bobby merupakan hal yang wajar lantaran dirinya memiliki kedekatan khusus dengan Gibran Rakabuming yang merupakan iparnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu pasangan Prabowo-Gibran sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan dari siapa pun. Apalagi dukungan tersebut muncul dari Pak Bobby Nasution ya, yang juga Wali Kota Medan. Kalau Pak Bobby memberikan dukungan terhadap Prabowo-Gibran, saya kira ya sesuatu yang wajar saja ya, karena bagaimana pun beliau adalah punya kedekatan khusus dengan Prabowo dan Mas Gibran," kata Ace.

Lebih lanjut, Ace enggan mengomentari proses yang berjalan di internal PDIP terhadap pilihan politik Bobby tersebut. Dia pun menyerahkan kepada Bobby atas pilihan politiknya.

"Nah soal PDIP sendiri tentu kami tidak mau ikut campur urusan internal PDIP, dan itu saya kira dikembalikan kepada Bang Bobby karena setiap konsekuensi dari pilihan politik tentu ada konsekuensinya, termasuk soal kemungkinan risiko politik yang dihadapi oleh siapa pun kalau memang sudah melakukan, sudah memilih pilihan politik," ujarnya.

Bobby Minta Izin Gabung Tim Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengungkap hasil pemanggilan Bobby Nasution di kantor DPP PDIP, Jakpus, kemarin. Komarudin awalnya menjelaskan alasan DPP PDIP memanggil Bobby lantaran partainya tak menerapkan sistem dua kaki, di mana setiap kader PDIP tegak lurus mendukung paslon presiden dan wakil presiden yang diusung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

"Seperti teman-teman ikuti berita Bobby saat ini kan mau bergabung ke Mas Gibran. Makanya kita minta Bobby klarifikasi ya, karena di PDI Perjuangan nggak bisa orang main dua kaki gitu, tapi tadi Mas Bobby itu apa ya, antara perasaan yang sekarang lagi bergejolak, antara perasaan dan pikiran dia harus mau ke mana," kata Komarudin.

Bobby lantas meminta izin untuk mendukung Prabowo Subianto dan kakak iparnya, Gibran Rakabuming, dalam kontestasi Pilpres 2024 tanpa harus meninggalkan PDIP. Namun, Komarudin tegas menolak permintaan Bobby.

"Akhirnya dia minta kalau diizinkan boleh ke sana bergabung dengan Pak Prabowo, timnya Pak Prabowo dalam pemenangan Pak Prabowo. Tidak mau berpindah ke partai di sana, tetap di PDI-Perjuangan. Saya bilang tidak bisa, kita masa satu rumah, satu rumah ini mau bertarung kita kasih keluarga lain, 'Eh kamu ke sana nanti kita berhadap-hadapan' kan nggak bisa begitu," tegas Komarudin.


Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan Jenderal Agus Subiyanto akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test Panglima TNI pekan depan. Hal ini menindaklanjuti digelarnya Badan Musyawarah (Bamus) pimpinan DPR minggu ini.

"Kalau Bamus belum. Tapi Bamus minggu ini. Jadi kalau nggak hari ini, besok, atau lusa, pokoknya minggu ini. Awal pekan depan kita langsung fit and proper," kata Meutya di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Meutya mengatakan pengesahan Panglima TNI yang baru diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan DPR RI. Ia berharap fit and proper test dan keputusannya dapat terlaksana dalam satu hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau pengesahan nanti itu ranah pimpinan DPR, mau dibawa ke paripurnanya kapan. Tapi kan kalau lihat prosesnya 21 hari berarti ya sebelum di tanggal 21," ujar Meutya.

"Mudah-mudahan selesai satu hari. Kalau memang selesai satu hari, kita juga akan, biasa kan, verifikasi faktual untuk melihat kediaman beliau," sambungnya.

Meutya berharap fit and proper test Panglima TNI yang baru dapat rampung pekan depan. Ia berharap Panglima bersikap netral menjelang Pemilu 2024.

"Jadi itu kita selesaikan semuanya minggu depan. Mudah-mudahan di awal minggu sudah beres semua kalau yang di Komisi I," ujar Meutya.

"Tinggal nanti ke depan bagaimana ini menjadi pemilu, netralitas pemilu seperti apa, profesionalisme TNI seperti apa, karena kita juga concern modernisasi alutsista, tapi juga bagaimana sumber daya prajurit kita ini lebih profesional. Kurang lebih seputar itu," imbuhnya.

Sebagai informasi, Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa purnabakti pada 26 November mendatang.

Ketua DPR Puan Maharani secara langsung mengumumkan nama Agus sebagai calon Panglima TNI berdasarkan surat presiden (surpres) yang diterima DPR beberapa hari lalu.

Dengan begitu, KSAD Jenderal Agus Subiyanto akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon Panglima TNI di DPR. Fit and proper test terhadap Agus akan dilakukan oleh Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan.


Wakil Ketua Umum DPP Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin Kambo menegaskan dirinya menolak terlibat politik praktis. Syafruddin menyebut Dewan Masjid tidak boleh dibawa ke dalam politik.

Hal ini disampaikan Syafruddin usai namanya sempat masuk di daftar rombongan Din Syamsuddin dalam kunjungan ke NasDem Tower. Nama Syafruddin kini sudah dihapus dari daftar rombongan Din Syamsuddin.

"Kemarin saya sudah bilang ke Pak Din, saya tidak terlibat politik praktis, Dewan Masjid tidak boleh dibawa ke dalam politik, tapi nama saya tetap dimasukkan ke dalam daftar rombongan," kata Syafruddin dalam keterangannya, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syafruddin menolak namanya masuk daftar karena kunjungan Din Syamsuddin ke NasDem merupakan bentuk dukungan terbuka kepada pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Ketua ASFA Foundation ini menekankan dirinya tidak hadir dalam pertemuan Din Syamsuddin dan NasDem, termasuk juga pada pertemuan-pertemuan yang bernuansa politis lainnya

"Sekali lagi saya tekankan, Dewan Masjid tidak boleh terlibat politik, saya pun demikian menolak terlibat di politik praktis," tutur dia.

Diketahui, Din Syamsuddin bersama sejumlah pimpinan ormas Islam bertemu Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan jajaran Partai NasDem di NasDem Tower. Seperti Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim dan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Choirie.

Dalam daftar rombongan yang diterima, tertulis bahwa Din Syamsuddin mengajak 15 tokoh dan Syafruddin sempat dimasukkan dalam daftar tersebut. Syafruddin diketahui tidak hadir di lokasi,

Syafruddin, usai pensiun dari Polri, bergerak dalam bidang kemanusiaan dan pendidikan berskala nasional maupun internasional. Dia bersama ASFA Foundation dan Liga Muslim Dunia turut membahas perdamaian dunia, pendidikan dan kemanusiaan.

Lihat juga Video: Megawati Minta Kader Tak Gentar Hadapi Kepungan-Manuver Politik Praktis

[Gambas:Video 20detik]


Polda Metro Jaya meminta masyarakat termasuk jemaah masjid berhati-hati dan mawas diri menjelang pemilu 2024. Salah satunya terkait penyebaran berita bohong atau hoax yang kerap bermunculan jelang tahun politik.

Hal itu disampaikan Dirbinmas Polda Metro Jaya Kombes Badya Wijaya dalam program 'Satu Jam Mengaji Bersama Polisi' di Masjid Al Jihad, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023). Dia meminta pihak masjid mewanti-wanti jemaah untuk berhati-hati dalam penyebaran hoax.

"Dari mesjid memberikan imbauan kepada jamaah dan warga sekitar dalam menghadapi pemilu 2024, harus hati-hati informasi di medsos, banyak hoax dan tipuan," kata Badya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Badya meminta masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dia meminta masyarakat untuk tidak bermain politik di tempat ibadah.

Dirbinmas Polda Metro Kombes Badya Wijaya ke Masjid Al Jihad, Johar Baru, Jakpus, dalam rangka program 'Satu Jam Mengaji Bersama Polisi' (dok. Polda Metro)

"Bijaklah dalam menggunakan medsos dengan selalu bertabayyun. Dilarang politisasi tempat ibadah, terutama tidak boleh ada atribut parpol apapun di masjid dan tidak boleh ada kampanye," ujarnya.

Badya menambahkan, program tersebut merupakan bentuk silaturahmi polisi bersama masyarakat. Selain itu kegiatan tersebut menjadi bentuk kehadiran langsung polisi di tengah masyarakat.

"Kegiatan Program Satu Jam Mengaji Bersama Polisi merupakan silaturahmi Ditbinmas Polda Metro Jaya dengan warga atau jamaah Masjid Al Jihad," ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan, Wakasat Binmas Polres Jakpus Kompol Tata Irawan, Kapolsek Johar Baru Kompol Ubadillah, Wakapolsek Johar Baru AKP Sarjana, Kanit Binmas Polsek Johar Baru Iptu Jaenul, Kanit Binkamsa Polres Jakpus Ipda Wardi, Ketua DKM Ustaz Widodo, Ketua MUI Johar Baru Jakpus Ustaz Muhammad Zaini, DMI Kelurahan Johar Baru Ustadz Slamet, DMI Kecamatan Johar Baru Ustaz Syihab Absy, Bhabinkamtibmas Kelurahan Galur Aiptu Baktiar, Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Tinggi Aiptu Fahri, Bhabinkamtibmas Kelurahan Johar Baru Sunarto dan Jamaah Al Jihad.


Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, bicara soal negara yang bersabahat dengan semua unsur, terutama ulama. Dia mengaku ingin negara yang tidak memusuhi ulama.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara Maulid Nabi dan Haul Qudbil Anfas Al Habib Umar Bin Abdurrahman Al Atthos ke-373 di Majelis Darul Musthofa al Madinatul Munawaroh, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (7/11/2023). Acara tersebut dihadiri menantu Habib Rizieq Shihab, Muhammad Hanif Alatas bin Abdurahman Alatas, Habib Umar bin Ahmad al Hamid, Habib Alwi bin Musthofa Alaydrus, Habib Hasan bin Ali al Kaff, Pengasuh Ponpes KH Tubagus Agus Fauzan dan para santri.

"Kita ingin negeri di mana negaranya bersahabat pada semua, negara yang bersahabat pada seluruh unsur, apalagi dengan para alim ulama. Bukan negara yang memusuhi ulama, tapi negara justru yang menjadi mitra dan mendengarkan apa yang menjadi pandangan dari para ulama, pemuka agama," kata Anies dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies berharap negara teduh karena rasa adil. Dia mengaku tak ingin stabilitas dibuat dengan rasa takut.

"Kita berharap ke depan agar situasi yang tenang, teduh, bukan karena rasa takut, tapi tenang, teduh, karena ada rasa keadilan. Dua-duanya tenang, dua-duanya teduh, tapi yang satu tenang karena takut, yang satu tenang karena adil, pilih yang mana? Tenang karena ada keadilan atau tenang karena takut?" ujar Anies.

Anies kemudian bercerita soal 30 tahun negara stabil karena rasa takut. Anies mengaku tak ingin hal itu terjadi lagi.

"Dulu pernah ada 30 tahun lebih, kenapa stabil karena takut, tapi kalau yang kita inginkan stabilitas karena rasa keadilan, bukan karena rasa ketakutan. Dan ini yang mungkin kita perjuangkan sama-sama, bismillah, mudah-mudahan perjuangan ini diridai Allah, insyaallah dimudahkan untuk bisa nanti sama-sama kita mendorong perubahan di negeri ini," ucapnya.

"Para habib, para alim ulama, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita semua mengharapkan agar apa yang menjadi niatan dari masing-masing kita yang hari ini hadir nantinya dimudahkan oleh Allah," lanjutnya.

Lihat juga Video: Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie membacakan putusan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman cs hari ini. Sidang yang dilakukan secara tertutup ini merupakan efek domino dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres. Sebelumnya, MKMK sendiri telah menyelesaikan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK dan hakim konstitusi lain.

Dalam sidang ini, terbukti bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dengan ancaman hukumannya adalah diberhentikan sebagai Ketua MK.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan MKMK seketika menjadi elemen penting diperjalanan menuju puncak konten Pilpres 2024. Betapa tidak, tudingan cawe-cawe 'kekuasaan' di balik putusan MK menguat, seiring penambahan frasa 'memiliki pengalaman ikut Pemilu' yang membonceng syarat batas usia capres-cawapres. Frasa itulah yang kemudian melenggangkan Gibran yang usianya belum genap 40 tahun.

Tak pelak, muncul sangkaan bahwa putusan hukum itu beraroma politis. Tudingan paling kuat datang dari PDIP yang notabene partai asal Gibran.

"Ketika pemilu sebenarnya sudah masuk pada tahapan pendaftaran capres dan cawapres, masih ada persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu, ketika sikap kenegarawanan itu betul-betul dikedepankan," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Media Center Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP), Jakarta, Senin (16/10/2023) malam.

PDIP sejatinya adalah 'rumah' bagi Presiden Jokowi. Lewat partai itulah ia memegang tampuk kekuasaan.

Namun, realitas politik terkini menampakkan PDIP berseberangan dengan Jokowi, figur yang kerap disebut-sebut sebagai kader terbaik partai banteng. Tanpa menafikan kekuatan elektoral pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pertarungan pengaruh PDIP dengan Jokowi menjadi salah satu yang layak disorot. Perdebatan akan sepak terjang masing-masing kubu telanjur dianggap drama, yang menautkan dimensi politik, hukum, dan etik. Jokowi pun menyoroti drama yang dimaksud dalam sambutan di HUT Golkar ke-59.

"Yang saya lihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya. Mestinya pertarungan gagasan, mestinya pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan," ucap Jokowi.

"Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot kita semua. Tidak usah saya teruskan nanti ke mana-mana dan ingat mulai dari sekarang yang kita pegang betul nanti jika menang jangan jumawa, jika kalah juga jangan murka. Setelah berkompetisi saya setuju Pak Prabowo bersatu dan rukun kembali ini adalah pertandingan antar-anggota keluarga sendiri antar-sesama anak bangsa yang sama-sama ingin membangun Indonesia," tambahnya.

Melihat perkembangan baru soal putusan MKMK tersebut, pertanyaan yang kemudian diulas adalah bagaimana nasib pencalonan Gibran sebagai cawapres Prabowo. Diksi 'pertarungan perasaan' yang disampaikan Jokowi menjadi bahan utama diskusi Adu Perspektif yang akan disiarkan secara langsung oleh detikcom, malam ini (7/11/2023, pukul 20.00 WIB. Acara ini akan menghadirkan Saleh Daulay (Ketua DPP PAN), Masinton Pasaribu (politikus PDI Perjuangan), dan Saidiman Ahmad (Peneliti SMRC). Program ini juga akan ditayangkan secara live di YouTube dan TikTok detikcom.


Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap tentang kemungkinan adanya politik uang atau money politics melalui e-wallet atau dompet elektronik pada Pemilu 2024. Hal ini didorong oleh perkembangan teknologi yang sejalan dengan berkembangnya tindak pidana ekonomi.

Dilansir detikcom, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjelaskan bahwa perkembangan teknologi tidak pelak mendorong perkembangan tindak kriminal juga. Dengan adanya information and communication technology (ICT) sebagai enabler, tindak pidana pencucian uang (TPPU) pun meningkat.

"Salah satu dampak yang terasa di Indonesia adalah meningkatnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi online, business email compromise, pig butchering atau online scam seperti romance scam dan ransomware, robot trading, serta potensi money politics menggunakan e-money dan e-wallet," papar Ivan, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itu, Ivan mendorong pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran politik uang atau money politics melalui e-money dan e-wallet selama tahun politik. Apalagi pelacakannya cukup sulit.

"Penyalahgunaan teknologi juga perlu diantisipasi oleh pemerintah dan sektor kripto pada politik uang di tahun politik 2023 dan 2024. PPATK menilai bahwa ada potensi money politics menggunakan e-money dan e-wallet," tegasnya kembali.

Pelacakan politik uang dengan e-wallet dan e-money terbilang rumit. Sebab, profil pengguna yang memberi atau menerima uang melalui e-money dan e-wallet tidak selalu tertera atau terverifikasi.

"Salah satu hal yang menjadi kerentanan penggunaan e-money dan e-wallet dikarenakan diperbolehkannya tidak dilakukannya know your customer (KYC) atau customer due diligence (CDD) terhadap transaksi dengan jumlah tertentu," lanjutnya.

Dengan demikian, akan sulit bagi otoritas, pengawas pemilu, intelijen, maupun penegak hukum untuk melacak aliran dana yang mungkin tergolong money politics itu.

Gus Miftah Bantah soal Isu Bagi-bagi Uang ke Ponpes untuk Dukung Prabowo


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bercerita soal ada menteri-menteri neoliberal di Kabinet Indonesia Maju. Namun, kata Prabowo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu kukuh membela kepentingan rakyat kecil.

Hal itu diceritakan Prabowo saat menghadiri acara Rakernas LDII di Jakarta Timur, Selasa (7/11/2023). Prabowo awalnya menyampaikan Jokowi selalu membela rakyat Indonesia.

"Harus diakui Presiden Jokowi dan pemerintahan yang beliau pimpin ya berhasil membela rakyat Indonesia. Saya rival yang dikalahkan," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo kemudian masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Dia mengaku melihat Jokowi selalu membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat, namun ada menteri-menteri yang disebutnya neolib.

"Begitu saya masuk kabinet, saya lihat, kan saya hadir sidang kabinet, saya lihat. Kebijakan-kebijakan selalu memikirkan bagaimana rakyat kecil, bagaimana orang miskin. Itu selalu fokus beliau. Ada juga menteri-menteri yang neolib-neolib itu," ucapnya.

Prabowo tak menyebut siapa menteri neolib itu. Dia hanya menyebut Jokowi selalu kukuh terhadap kebijakan yang prorakyat kecil.

"Selalu aku lihat kadang-kadang coba-coba, 'Bapak Presiden, gini, gini, gini'. (Dijawab Jokowi) intinya 'Nggak usah, nggak, harus'," ucapnya.

"Nggak boleh dong (sebut nama), nggak etis karena kan kita harus kompak, tapi neolib, gimana?" sambung bakal capres dari Koalisi Indonesia Maju ini.