Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, diajak untuk bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran. PKB berharap Khofifah bergabung bersama tim AMIN (Anies-Muhaimin).

"Mbak Khofifah bareng AMIN saja, yang sudah jelas gen NU-nya, cicit dari pendiri NU," kata Ketua DPP PKB, Daniel Johan saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

Daniel ingin Khofifah bisa bergabung untuk bersama-sama memperkuat dan memajukan warga NU. Dia menuturkan kalau bisa Khofifah jadi Kapten Timnas AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biar sama-sama menggalang kekuatan dan membuktikan bahwa santri dan Nahdliyin bisa menjadi pemimpin untuk negeri, agar bisa sama-sama memperkuat memajukan warga NU dan dunia pesantren, bahkan kalau bisa menjadi Kapten Timnas pasangan AMIN," ucapnya.

Sebelumnya, jubir Koalisi Indonesia Maju (KIM) Herman Khaeron mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Herman menyebut hal ini karena sebelumnya Demokrat sempat mengusung Khofifah jadi cawapres Prabowo.

"Ya, harapannya begitu (gabung tim pemenangan). Harapannya bahwa Bu Khofifah sebagai pimpinan daerah di Jatim sebagai entitas politik juga dulu pada waktu jadi Gubernur kan diusung oleh Golkar dan Demokrat, ya toh, pada waktu jadi Gubernur Golkar dan Demokrat," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10).

Ketua BPOKK Partai Demokrat ini menyebut Golkar dan partainya memiliki rekam jejak mendukung Khofifah di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Untuk itu, ia menilai dukungan Khofifah tak akan jauh dari dua partai ini.

"Sekarang Golkar dan Demokrat kan ada di KIM, jadi ya insyaallah Bu Khofifah tidak lari ke mana-mana," ucap Herman.

"Sudah (diajak masuk tim). Pak Prabowo juga sudah ketemu di sana," sambungnya.

Adapun Herman menyebut sebelum ditetapkannya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo, setiap partai di KIM mengusulkan satu nama pendamping. Herman menyebut kala itu Demokrat mengusulkan nama Khofifah.

"Demokrat itu kan sudah menyampaikan dari mulai awal dukungan kepada Pak Prabowo bahwa pertama kami tidak mengusulkan nama cawapres dari internal Partai Demokrat. Kemudian karena partai-partai diminta untuk mengusulkan satu nama maka Demokrat mengusulkan nama Khofifah Indar parawansa. Akhirnya muncul lah dari perspektif partai-partai koalisi di KIM ada 4 nama muncul. Ada Erick Thohir, Airlangga Hartato, ada Bu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Gibran," ucapnya.

Herman menegaskan sejak awal Demokrat menyampaikan dukungan kepada siapapun cawapres yang dipilih Prabowo. Ia mengatakan akan mendukung pemenangan Prabowo dan Gibran secara maksimal.

"Tentu kita akan turut mensukseskan perjalanan sampai kepada kemenangan itu. Nah, bagaimana perspektif Demokrat untuk menyetujui cawapres kami juga serahkan kepada Pak Prabowo bahwa kewenangan penetapan dan kedaulatan Prabowo kami hormati," ungkapnya.

Saksikan Live DetikPagi:

Lihat juga Video: Kocak, Momen Cak Imin Slepet Anies Pakai Sarung

[Gambas:Video 20detik]


Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali berpendapat pertarungan Pemilu 2024 berbeda dengan Pemilu 2019. Dia menyebut isu di Pemilu 2024 lebih runcing dari isu di 2019.

"Kali ini ada isu KKN (korupsi kolusi nepotisme), dia akan berhadapan yang paling besar itu dengan perubahan. Jadi ini justru sebetulnya potensinya itu lebih tajam daripada sekadar dulu katakan antara cebong dan kampret," kata Effendi saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

Effendi pun mengungkit soal dinasti politik. Menurutnya, isu itu justru akan dipakai oleh kubu perubahan nantinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya, saya setuju sekali kalaupun ini politik dinastinya relatif subjektif. Kalau semua peraturan nggak ada yang dilanggar, dan harusnya semua hak setara, aparatur negara tidak main. 200 Kali saya akan sebut karena nggak usah disuruh, saya diangkat oleh Jokowi, kalau kita kalah, malu. Di mana muka, ini harga diri kan?" ucapnya.

Namun demikian, Effendi mendorong agar Pemilu 2024 tetap lah damai. Meski, kata dia, akan muncul identitas baru yakni perubahan dan KKN.

"Saya katakan pemilu ini harus damai, namun lepas dari sekadar politik identitas di 2019, ini ada suatu identitas baru, yaitu perubahan melawan KKN, yang mana itu adalah pencetus besar dari 98 (reformasi). KKN-nya yang dipersoalkan, anda mempercepat dinasti yang nggak normal," ujar dia.

Lebih lanjut, Effendi menyebut potensi pertarungan dua isu ini akan ada. Dia memprediksi ini akan dimulai setelah para paslon mendapatkan nomor urut.

"Saya ingin katakan ini perlu kita hindari tapi potensinya ada, kapan potensinya? saya ingatkan potensi ini ada, karena apa? Potensi ini mulai keluar kapan? 14 November. Sesudah nomor undian keluar. Kalau sudah terdaftar resmi, sudah dikasih nomor urut, orang boleh ngomong dong, perubahan, perubahan," ujar dia.

Pesan Pemilu 2024 Damai

Terlepas dari dinamika dinasti politik dan yang lainnya, Ketua DPP PAN Saleh Daulay berharap agar Pemilu 2024 tetap damai. Dia menyebut semua pihak harus menjaga pemilu yang akan datang tetap damai.

"Kira-kira akan terjadi clash of titans, menurut saya itu mesti kita sama-sama menjaga supaya pemilu kita tetap damai, jadi jangan sampai misalnya orang sekelas Adi Prayitno langsung mengatakan 'oh ini pemilunya akan kencang, akan keras' dan seterusnya, orang sudah panas. Mestinya kita kita ini ya kan yang berbicara di depan publik justru meneduhkan, yang kita dorong adalah pertarungan yang fair, jangan gunakan aparatur, itu boleh saja," ungkapnya.

Saleh mengingatkan bahwa yang akan dipertaruhkan pada Pemilu 2024 adalah masa depan bangsa. Dia menyebut 2024 merupakan landasan menuju Indonesia emas di 2045.

"Karena yang kita pertaruhkan adalah masa depan bangsa ini, ini kan terjadi proses pergantian kepemimpinan nasional untuk 10 tahun ke depan bisa tentukan 2045, di mana kita berharap bisa lebih besar lebih maju lah," tuturnya.

Setuju dengan Saleh, Effendi Gazali juga berharap pemilu yang akan datang tetap damai apapun dinamikanya. "Tapi damailah, prinsipnya setuju saya bahwa ini harus berlangsung damai," imbuhnya.

Begitu juga dengan Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia juga tidak sedang menakut-nakuti bahwa akan terjadi perpecahan.

"Oh nggak yang saya maksud nggak nakut-nakutin, biasa saja, yang saya maksud adalah tensi politik yang panas, ini pemilu kok bukan yang lain, pemilu memang ajang berkompetisi," tutur dia.


Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemarin ditutup turun -1,57% atau -107,20 poin di level 6.741,96. Hari ini IHSG diprediksi bergerak mixed dalam range 6.710-6.766.

"Adapun sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain,dari dalam negeri,Bank Indonesia (BI) melaporkan kredit perbankan periode September 2023 tumbuh 8,96%yoy, setelah pada bulan sebelumnya meningkat 9,06%," kata Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih dalam risetnya, Selasa 924/10/2023).

Ia melanjutkan, akselerasi permintaan kredit perbankan sejalan dengan kinerja korporasi yang terus ekspansif. Sementara, pada September 2023, pembiayaan syariah dan UMKM masing-masing tumbuh 14,69% yoy dan 8,34%yoy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meskipun dalam kondisi suku bunga tinggi, pada periode Januari-September 2023 sebesar 5,75%, namun permintaan kredit tetap solid. BI memproyeksikan pertumbuhan kredit pada 2023 akan berada di level 9-11%," tuturnya.

Kemudian dari mancanegara, tingkat kepercayaan konsumen Inggris yang tercermin dalam GfK Consumer Confidence Indicator pada Oktober 2023 terkoreksi lebih dalam -30, dari September 2023 sebesar -21. Biaya kebutuhan sehari-hari yang meningkat dan ketidakpastian ekonomi menurunkan kepercayaan konsumen.

"Dari Asia, Jepang mencatat angka inflasi tahunan di tingkat konsumen periode September 2023 sebesar 3%, turun dibandingkan bulan Agustus 2023 sebesar 3,2%, sekaligus berada di level terendah sejak September 2022.Sementara, inflasi inti juga mengalami penurunan pada September 2023 sebesar 2,8%, turun dari bulan sebelumnya di level 3,1%," ujarnya.

Rekomendasi Saham Ajaib Sekuritas:

MYOR

Buy: 2.650

TP: 2.720

Stop loss: <2.570

MYOR berpotensi lanjutkan penguatan membentuk symmetrical triangle dengan volume penguatan volume. Indikator MACD bar histogram positif dan stochastic di area netral.

MYOR menargetkan penjualan di akhir tahun 2023 mencapai Rp33,74 triliun atau tumbuh 10% yoy dari tahun sebelumnya sebesar Rp30,66 triliun. Dari sisi bottom line, laba bersih ditargetkan mencapai Rp2,6 triliun pada 2023. Optimisme tersebut seiring tingginya mobilitas masyarakat dan efek bertambahnya likuiditas menjelang pemilu dengan anggaran pemilu tahun 2024 sebesar Rp70,5 triliun.

EXCL

Buy: 2.180

TP: 2.250

Stop loss: <2.140

EXCL indikasi reversal dari bearish jangka pendek membentuk hammer di area support. Indikator stochastic golden cross di area oversold dan MACD bar histogram dalam momentum akumulasi.

EXCL memiliki pertumbuhan positif, pada 1H23 pendapatan tercatat Rp 15,77 triliun (+12% yoy) dan 2Q23 sebesar Rp 8,22 triliun (+9% yoy). EBITDA 1H23 dan 2Q23 naik +14% yoy masing-masing jadi Rp7,65 triliun dan Rp4,06 triliun. Sementara dari sisi bottom line, laba bersih pada 1H23 tumbuh 12% yoy menjadi Rp658 miliar. Performa EXCL didukung oleh ARPU yang mengalami pertumbuhan dari 1H22 sebesar Rp 38 ribu menjadi Rp 41 ribu pada 1H23 dan subscriber sebanyak 58 juta pada 2Q23.

INKP

Buy: 9.775

TP:

Stop loss: <9.600

INKP berpotensi rebound dari bearish jangka pendek. Indikator stochastic di area middle to oversold dan MACD bar histogram dalam momentum akumulasi.

Realisasi investasi di segmen hilirisasi pada Januari-September 2023 tercatat Rp 266 triliun, setara dengan 25,3% dari total realisasi investasi sebesar Rp1.053,1 triliun. Dari dana tersebut, hilirisasi sektor pulp and paper mencapai Rp 34,8 triliun, mendapat porsi terbesar kedua setelah hilirisasi pada sektor metal dan mineral mining sebesar Rp 151,7 triliun.


Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa diajak untuk bergabung dalam tim pemenangan pasangan Prabowo dan Gibran. PKS mengingatkan soal ujian kesetiaan.

Sebagaimana diketahui, Khofifah merupakan kader dari PKB. PKB bersama PKS dan NasDem membentuk koalisi perubahan mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) di Pemilu 2024.

"Monggo semua bebas menentukan. Tapi ini jadi ujian kesetiaan. Sangat baik jika kita politisi menunjukkan bahwa tiap kita setia dengan partai kita," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, saat dihubungi, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardani menuturkan kader harus medukung hal-hal baik di partainya. Sementara kekurangan, kata Mardani, harus diperbaiki.

"Jika baik kita dukung, jika kurang kita perbaiki. Bukan contoh yang baik jika kita menujukkan sikap pragmatis dengan pindah partai tanpa alasan yang jelas. Apalagi karena alasan ingin maju kontestasi pemilu," ucapnya.

Sebelumnya, jubir Koalisi Indonesia Maju (KIM) Herman Khaeron mengajak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bergabung ke dalam tim pemenangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Herman menyebut hal ini karena sebelumnya Demokrat sempat mengusung Khofifah jadi cawapres Prabowo.

"Ya, harapannya begitu (gabung tim pemenangan). Harapannya bahwa Bu Khofifah sebagai pimpinan daerah di Jatim sebagai entitas politik juga dulu pada waktu jadi Gubernur kan diusung oleh Golkar dan Demokrat, ya toh, pada waktu jadi Gubernur Golkar dan Demokrat," kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Ketua BPOKK Partai Demokrat ini menyebut Golkar dan partainya memiliki rekam jejak mendukung Khofifah di pemilihan Gubernur Jawa Timur. Untuk itu, ia menilai dukungan Khofifah tak akan jauh dari dua partai ini.

"Sekarang Golkar dan Demokrat kan ada di KIM, jadi ya insyaallah Bu Khofifah tidak lari ke mana-mana," ucap Herman.

"Sudah (diajak masuk tim). Pak Prabowo juga sudah ketemu di sana," sambungnya.

Adapun Herman menyebut sebelum ditetapkannya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bacawapres Prabowo, setiap partai di KIM mengusulkan satu nama pendamping. Herman menyebut kala itu Demokrat mengusulkan nama Khofifah.

"Demokrat itu kan sudah menyampaikan dari mulai awal dukungan kepada Pak Prabowo bahwa pertama kami tidak mengusulkan nama cawapres dari internal Partai Demokrat. Kemudian karena partai-partai diminta untuk mengusulkan satu nama maka Demokrat mengusulkan nama Khofifah Indar parawansa. Akhirnya muncul lah dari perspektif partai-partai koalisi di KIM ada 4 nama muncul. Ada Erick Thohir, Airlangga Hartato, ada Bu Khofifah Indar Parawansa dan Mas Gibran," ucapnya.

Herman menegaskan sejak awal Demokrat menyampaikan dukungan kepada siapapun cawapres yang dipilih Prabowo. Ia mengatakan akan mendukung pemenangan Prabowo dan Gibran secara maksimal.

"Tentu kita akan turut mensukseskan perjalanan sampai kepada kemenangan itu. Nah, bagaimana perspektif Demokrat untuk menyetujui cawapres kami juga serahkan kepada Pak Prabowo bahwa kewenangan penetapan dan kedaulatan Prabowo kami hormati," ungkapnya.

Simak Video: Mereka yang Kecewa Setelah Gibran Dipilih Jadi Cawapres Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Arah dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pilpres 2024 makin jelas. Hari ini PSI bakal mengumumkan siapa capres yang bakal diusung.

PSI sendiri pada Oktober 2022 lalu, sempat memutuskan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Kala itu, PSI menyebut keputusan tersebut berdasarkan hasil polling Rembuk Rakyat yang telah dilakukan sejak akhir Februari 2022.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali sempat menyampaikan Ganjar unggul dibandingkan calon lain. Menurutnya Ganjar memiliki sikap kebangsaan yang diperjuangkan PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun seiring berjalan, PSI kian dekat dengan Prabowo Subianto. Prabowo sempat menyambangi DPP PSI di Jakarta pada Rabu (2/8/2023). Prabowo menyebut pertemuan itu berlangsung mesra.

"Oh iya, kita tentunya ingin mengajak semua kekuatan merah putih, semua kekuatan Indonesia untuk bekerja sama," kata Prabowo saat konferensi pers di DPP PSI, Jakarta, Rabu (2/8). Prabowo menjawab terkait apakah mau mengajak PSI gabung koalisinya.

Grace yang turut hadir meminta agar semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut.

Gerindra Yakin PSI Dukung Prabowo

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kedatangan Prabowo ke kantor DPP PSI untuk mencari dukungan. Muzani menyebut Prabowo mengharapkan partai yang disambanginya bisa memberikan dukungan di Pilpres 2024.

"Pak Prabowo itu calon presiden ketika datang ke partai politik pasti harapannya partai yang kita datangi bisa memberikan dukungan. Tidak terkecuali Partai Solidaritas Indonesia," kata Muzani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8/2023).

"Kedatangan kami ke PSI, harapannya PSI bisa memberikan support dukungan bagi pencalonan Prabowo sebagai calon presiden," sambungnya.

Muzani menyinggung PSI yang tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penentuan capres berarti akan mendukung Prabowo. Sebagai informasi, PSI selalu menyampaikan partainya tegak lurus arahan Jokowi dalam memutuskan capres yang didukung.

"Tegak lurus sama Pak Jokowi berarti kira-kira PSI insyaallah dukung Pak Prabowo," ujar Muzani.

Sementara itu, Grace memastikan PSI belum mengeluarkan keputusan final soal dukungan capres.

Simak juga Video: Malam Ini, Prabowo Bakal Hadiri Deklarasi PSI

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Belum lama ini terjadi polemik terkait adanya pengajuan gugatan terhadap batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) untuk Pemilu 2024. Terbaru, pengajuan gugatan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar batas usia maksimal Capres 70 tahun.

Gugatan batas usia maksimal Capres ini diajukan oleh tiga WNI Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang dikuasakan kepada Aliansi 98. Gugatan yang mengantongi nomor perkara 102/PUU-XXI/2023 tak hanya meminta agar batas usia maksimal Capres 70 tahun tapi juga menambahkan syarat bahwa Capres tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM. Hasilnya, Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum, menyatakan bahwa batas usia maksimal Capres 70 tahun ditolak.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," katanya dalam sidang terbuka yang disiarkan di channel YouTube, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Batas Usia Capres-Cawapres Menurut Undang-undang

Batas Usia Capres untuk Pemilu

Batasan usia Capres dan Cawapres sendiri dapat dilihat ketentuannya pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Bunyi pasal tersebut yakni:

"(Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah) berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun."

Artinya, dengan penolakan MK terbaru terhadap gugatan batas usia maksimal Capres 70 tahun, maka berdasarkan Pasal 169 huruf q, tidak ada ketentuan perihal batas usia maksimal Capres.

Batas Usia Cawapres untuk Pemilu

Sebelumnya, gugatan terkait batas usia Capres dan Cawapres juga telah lebih dulu diuji oleh MK. Hal ini terkait batas usia minimum untuk Capres dan Cawapres.

Hasilnya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru untuk menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Melalui perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, Almas meminta MK menguji pasal tersebut agar menjadi

"Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota."

Kemudian, MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut. Dalam amar putusan, MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q UU Pemilu menjadi:

"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Ini artinya, batas usia Capres dan Cawapres untuk pemilu 2024 tetap minimal 40 tahun. Namun, apabila kandidat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah sekalipun belum berusia 40 tahun, mereka tetap bisa menjadi Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.

Untuk membaca lebih banyak tentang putusan MK terkait batas usia Capres dan Cawapres 2024 bisa baca DI SINI.

ASI Beberkan Alasan 52,7% Pemilih Belum Tentukan Pilihan di Pilpres 2024


Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpendapat Pemilu 2024 akan seperti Perang Baratayuda. Menurutnya, Pemilu 2024 bukan lagi soal menang kalah, tapi soal harga diri dan gengsi.

"Kita nggak tahu kalau melihat suasana politik yang ada mestinya mendidih, ini mirip-mirip Perang Baratayuda ataupun Perang Bubat lah. ini bukan soal kalah menang lagi, ini soal gengsi, ini soal gimana mempertahankan marwah politik," kata Adi Prayitno saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

Sebagai informasi, Perang Baratayuda adalah kisah perang besar antara keluarga Pandawa melawan Kurawa. Kata Baratayuda adalah kata Sanskerta yang berarti perang keturunan Bharata.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembali ke Adi Prayitno, dia berpandangan Pemilu 2024 dengan Perang Baratayuda lantaran diinisiasi dengan sakit hatinya PDIP terhadap Jokowi yang mendukung dan mendoakan Gibran Rakabuming Raka, putranya, maju sebagai cawapres dari capres Prabowo Subianto. Dia menilai Jokowi pastinya akan tetap mendukung Gibran daripada paslon lainnya.

"Karena apapun PDIP, dalam konteks ini, merasa parapol yang paling sakit hati ketika Pak Jokowi mendukung dan mendoakan Gibran untuk bisa maju. Karena nggak mungkin Pak Jokowi itu nggak mendukung Gibran, itu yang disampaikan oleh Puan (Ketua DPP PDIP Puan Maharani-red) loh," jelasnya.

"Sekalipun Pak Jokowi mengatakan semua paslon akan didukung, Anies didukung, Ganjar didukung, Prabowo didukung. Tapi kan harus diakui Mas Gibran ini kan belahan hatinya Presiden. Nggak mungkin membagi pilihan politiknya ke yang lain, sudah lah itu sudah selesai terkait itu," sambung Adi.

Adi menilai kemungkinan ini juga bergantung pada PDIP. Menurutnya, ini akan menjadi perang terbuka ketika PDIP bereaksi atas dinamika yang terjadi belakangan.

"Kalau dilihat kecenderungan sekarang ini kan PDIP lebih cool, calm, dan tidak menyerang, bahkan kelihatan berbesar hati bahwa yang dilakukan Pak Jokowi yang dianggap bagian dari tanda-tanda, sebelum ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi, bagi mereka semua baik-baik saja," tuturnya.

"Tapi kalau kita lihat dari jauh, bukan politisi, bukan aktivis partai, ini sebenarnya tinggal tunggu waktu akan terjadi Perang Baratayuda atau Perang Bubat, Pak, apa lah judulnya itu. Karena ini bukan soal kalah menang, ini soal harga diri," lanjut dia.

Namun demikian, Adi menyebut perang yang dimaksud bukan dalam konteks perang sebenarnya. Melainkan, kata dia, hanya sebatas pertaruhan harga diri.

"Kalau ditanya apakah ini akan terjadi clash antara para titan itu? Ya ini sangat potensial. Sudah jelas, sudah mendidih, cuma ditahan untuk sementara. Tinggal sangat memungkinkan. Perang Bubat yang dimaksud jangan yang mengerikan, ini soal perang harga diri saja," imbuhnya.


Keputusan Koalisi Indonesia Maju (KIM) bulat mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal pasangan calon Pilpres 2024. Ada cerita di balik Prabowo-Gibran akan daftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober 2023.

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus bakal capres Prabowo Subianto telah mengumumkan cawapres pendampingnya di pilpres. Prabowo mengumumkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya.

"Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," ujar Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo menegaskan tak ada yang perlu dipertanyakan lagi mengenai keputusan tersebut. Dia kembali menyatakan keputusan tersebut merupakan konsensus dari parpol KIM.

"Tidak perlu ada yang ditanyakan lagi ini keputusan, afirmasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju," ujar dia.

Bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan jumpa pers usai menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Gerindra di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023). (Pradita Utama/detikcom)

Daftar ke KPU Rabu 25 Oktober

Prabowo Subianto dan Gibran belum secara terbuka deklarasi kepada publik sebagai bakal pasangan Pilpres 2024. Namun, Prabowo-Gibran akan mendaftar ke KPU Rabu, 25 Oktober besok.

"Dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU," kata Prabowo di Kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (22/10/2023).

Senada dengan Prabowo, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pasangan Prabowo-Gibran bakal melakukan pendaftaran ke KPU tanggal 25 Oktober 2023. Adapun titik kumpul pendaftaran bakal dilakukan di Jalan Kertanegara.

"Tadi udah pengumuman sama daklarasi. Jadi hari Rabu kita jam 9 kumpul di sini, jam 10 berangkat ke pendaftaran," kata Zulhas.

Lihat Video: Mereka yang Kecewa Setelah Gibran Dipilih Jadi Cawapres Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Foto bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPD asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Evi Apita Maya kembali dipersoalkan. Musababnya, foto Evi dalam Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dianggap 'kelewat cantik'. Foto tersebut dinilai berbeda dengan wajah asli Evi.

"Perempuan kan cantik. Saya juga nggak mengerti kenapa diributkan lagi. Jadi, cantik dan tidak sebetulnya subjektif," kata Evi, Senin (23/10/2023).

Kali ini, foto Evi dipersoalkan oleh Ketua Aliansi Pemuda Pemerhati Penegakan Hukum (AP3H) NTB Apriadi Abdi Negara. Ia meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB menegur Evi dan melakukan evaluasi penggunaan foto tersebut. Menurutnya, wajah asli Evi berbeda dengan yang tercantum di DCS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami meminta Bawaslu dan KPU NTB melakukan evaluasi atau pengawasan penggunaan foto oleh calon DPD RI (Evi Apita Maya)," kata Abdi, Senin.

"Dalam waktu dekat saya selaku masyarakat akan mengajukan laporan dan keberatan," sambungnya.

Foto Evi juga sempat dipersoalkan pada Pileg 2019. Alasannya sama, foto caleg DPD itu dianggap 'kelewat cantik'. Ketika itu, Farouk Muhammad bahkan menggugat foto Evi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Farouk adalah mantan Kapolda NTB yang juga pesaing Evi dalam pemilihan calon anggota DPD Dapil NTB 2019.

Meski begitu, Evi meraih suara terbanyak pada Pileg 2019. Ia bahkan mengalahkan inkumben lain dengan meraup suara terbanyak, yakni 283.932 suara.

Respons Evi Apita

Evi Apita pun merespons soal fotonya yang disebut diedit berlebihan. Ia awalnya mempertanyakan motif di balik penilaian orang yang meragukan keaslian fotonya itu.

"Pada Pileg 2019 dihebohkan, saya dengan foto cantik. Mahkamah Konstitusi sudah menetapkan dan sudah punya keputusan. Kalau saya dibilang foto saya lebih cantik dari aslinya, silakan dilihat," ungkap Evi saat ditemui di Mataram, Senin (23/10/2023).

Evi enggan berkomentar terlalu jauh ihwal fotonya tersebut. Ia meminta KPU dan Bawaslu NTB untuk angkat bicara. "Saya tak mau berkomentar. Juga mungkin teman-teman yang lain sebagai calon seperti apa aslinya, seperti apa fotonya," bebernya.

Berdasarkan DCS Pemilu 2024 yang dirilis KPU, Evi sebenarnya menggunakan foto yang berbeda dengan Pileg 2019. Meskipun mengenakan baju hijau tua yang sama, tetapi kali ini ia memadukannya dengan kerudung kuning. Pada Pileg lima tahun lalu, Evi mengenakan kerudung keemasan.

Evi mengeklaim telah memenuhi seluruh hal yang dipersyaratkan dalam mengunggah foto untuk pencalegan. Menurutnya, foto yang ia gunakan merupakan foto terbaru sesuai regulasi dari KPU.

"Jadi, bisa dilihat apa syarat-syarat mengenai foto. Foto itu sudah saya penuhi persyaratan semua itu tidak boleh lebih dari enam bulan. Saya sebelum pendaftaran, belum 6 bulan foto saya. Bahwa foto itu belum pernah digunakan untuk pencalonan sebelumnya, itu foto baru," jelasnya.

Perbedaan Wajah Asli Evi dengan Foto 'Kelewat Cantik'

detikBali berkesempatan bertemu Evi pada Senin (23/10/2023). Terdapat sejumlah perbedaan wajah asli Evi dengan foto yang akan dipakainya di kertas suara pemilihan anggota DPD.

Adapun, kulit wajah Evi pada foto di DCS Pileg 2024 tampak lebih cerah ketimbang aslinya. Berikutnya, pipi Evi pada foto pencalegannya tampak lebih tirus daripada wajah asli.

Selain itu, dagu Evi pada foto untuk kertas suara Pileg 2024 tampak lebih lancip. Evi mengaku foto yang ia gunakan untuk pencalegannya merupakan potret wajah aslinya.

"Nggak ada editan berlebihan," kata Evi.

Evi menyebut dirinya telah memenuhi seluruh hal yang dipersyaratkan saat mengunggah foto untuk pencalegan. Menurutnya, foto yang ia gunakan merupakan foto terbaru sesuai regulasi dari KPU.

"Belum enam bulan foto saya. Bahwa foto itu belum pernah digunakan untuk pencalonan sebelumnya, itu foto baru," tandasnya.

Fotonya Diprotes 'Kelewat Cantik', Ini Pembelaan Caleg Evi Apita


Demokrasi identik dengan bentuk dari sistem pemerintahan atau politik pada suatu negara yang mengutamakan peran rakyat. Indonesia sendiri juga menganut sistem demokrasi.

Lantas apabila ditinjau dari perkembangannya, bagaimanakah sejarah demokrasi di Indonesia dan dunia? Untuk menemukan jawabannya, berikut ulasannya.

Apa Itu Demokrasi?

Dikutip dari Kemdikbud, istilah demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang berarti kekuasaan di tangan rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demokrasi kemudian diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan di mana seluruh rakyat memiliki peran dalam pemerintahannya di negara, sebagaimana dilansir dari laman UMSU. Sehingga sistem demokrasi dalam suatu negara memiliki fokus pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat.

Demokrasi ini semula berasal dari pemikiran Yunani dalam menjalankan kekuasaan politik dan secara garis besar demokrasi menjadi sistem sosial politik modern paling baik dari sekian banyak sistem atau ideologi, seperti dikutip dari situs IAIN Bengkulu tahun 2016.

Sejarah Demokrasi

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia juga mengalami perubahan yang naik turun dan mendapat pengaruh sebelumnya dari kolonial Belanda. Sejarah demokrasi Indonesia dapat diklasifikasikan dalam empat masa yang telah dilalui bangsa Indonesia.

1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Pada masa ini demokrasi parlementer diterapkan Indonesia setelah resmi menjadi negara yang merdeka. Perkembangan demokrasi parlementer ini ditandai dengan keluarnya Maklumat No. X pada 3 November 1945 oleh Muhammad Hatta.

Pada maklumat tersebut dijelaskan bahwa perlunya partai politik dalam negara sebagai bagian dari demokrasi dan adanya rencana pemilu pada Januari 1946. Tujuan demokrasi ini adalah untuk memberikan hak suara kepada rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.

2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Demokrasi masa ini ditandai dengan adanya kepemimpinan Soekarno yang bersifat otoriter melalui Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Terlepas dari otoriter, demokrasi ini dipilih untuk mengatasi perpecahan yang muncul pada politik Indonesia.

Melalui demokrasi terpimpin ini, presiden memiliki kekuasaan paling besar dalam mengatur pemerintahan serta parlemen di Indonesia.

3. Demokrasi Pancasila (1966-1998)

Demokrasi Pancasila ini berlaku pada masa pemerintahan Orde Baru oleh pemerintahan Suharto. Demokrasi Pancasila dianggap sebagai demokrasi yang sesuai dengan tradisi dan filsafat hidup masyarakat Indonesia.

Sehingga dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memberikan kekuasaan pada rakyat untuk terlibat dalam proses politik melalui pemilu dengan berlandaskan nilai Pancasila.

4. Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang)

Pada perkembangannya praktik demokrasi di Indonesia masih terus berkembang dengan sistemnya yang lebih terbuka dan tetap ada partisipasi dari rakyat. Sebagai contoh adanya kebebasan pers, kebebasan partai politik, kebijakan desentralisasi, dan pelaksanaan pemilu.

Sejarah Demokrasi di Dunia

Demokrasi menjadi gagasan yang berasal dari masa Yunani kuno. Sistem demokrasi yang diterapkan tersebut terdapat di kota Yunani pada abad ke-6 dan ke-3 SM, serta merupakan sistem demokrasi langsung.

Sistem demokrasi langsung ini dilakukan oleh pemerintah yang membuat keputusan politik dan dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara. Demokrasi Yunani hilang saat memasuki abad pertengahan karena adanya struktur sosial feodal yang dikuasai oleh Paus.

Tahun 1215 dibuatlah Magna Charta (piagam besar) yang merupakan semi kontrak beberapa bangsawan untuk membuat seorang raja menjamin beberapa hak privileges dari bawahannya sebagai imbalan. Magna Charta dianggap sebagai tonggak perkembangan demokrasi.

Pada era Renaissance tahun 1350-1600 M, muncul gagasan mengenai kebebasan beragama dan adanya pemisahan antara soal agama dan duniawi. Masa ini turut mendorong perkembangan demokrasi di Barat.

Pada masa Aufklarung muncul filsuf John Locke dari Inggris yang mencetuskan hak politik mencakup hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Sedangkan Montesquieu dari Prancis menyusun sistem politik dengan istilah Trias Politika.

Sehingga pada akhir abad ke-19 gagasan mengenai demokrasi mendapat wujud konkret sebagai sistem politik dan mendasarkan diri atas kemerdekaan individu, kesamaan hak, dan hak pilih warga negara.

Lihat Lagi Debat Berujung Anies Sindir Prabowo 'Tak Tahan Jadi Oposisi'


Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menjelaskan soal dinasti politik yang belakangan jadi perbincangan, usai putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dideklarasikan jadi cawapres Prabowo Subianto. Dia menyebut ada cacat bawaan pada dinasti politik. Apa itu?

Adi Prayitno awalnya mengungkap alasan publik terkesan tidak terima dengan realita Gibran maju sebagai cawapres di 2024. Dia menyebut alasannya karena Gibran merupakan anak seorang presiden yang masih berkuasa.

"Saya tak pernah bisa membayangkan Jokowi akan berkongsi dengan Prabowo Subianto untuk mendukung Gibran di 2024. Saya harus katakan 2024 ini pemilu Jokowi juga. Ini bukan soal Prabowo dan Gibran, Gibran ini adalah replika politiknya Jokowi," kata Adi Prayitno saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang ramai karena anaknya Jokowi. Kalau yang dimaksud dengan Gibran itu tetangganya Bang Saleh Daulay (Ketua DPP PAN), orang nggak ribut. Atau Adi Prayitno, orang nggak ribut," imbuh Adi.

Kemudian, Adi Prayitno melanjutkan penjelasannya soal Gibran yang merupakan putra Jokowi. Dia bahkan sampai mengungkit bahwa diskusi dan pengajaran di universitas soal etika politik dan dinasti politik harusnya dihentikan.

"Kayaknya kita harus berhenti diskusi dan kuliah mengajar soal etika politik dan politik dinasti ya, karena politik kita nggak pakai teori ternyata dan melampaui itu semua. Jadi buku-buku kita, dan teman-teman yang pernah kuliah tentang etika politik dan dinasti politik. Saya rasanya memang sudah harus mulai ditinggalkan, karena nggak ada gunannya pak," ucapnya.

"Karena secara faktual dalam banyak hal, apa yang kita baca tidak sesuai dengan realitas politik kita yang hari ini kita baca," tambah Adi.

Adi lantas menjelaskan soal cacat bawaan dari dinasti politik. Dia menyebut dinasti politik memang fenomena yang terjadi di negara-negara lain juga.

"Dalam politik dinasti itu ada yang disebut dengan cacat bawaan ya, bahwa dinasti itu suatu fenomena dalam politik dalam demokrasi nggak ada yang dibantah, di Eropa, di Amerika, dan bahkan di Asia cukup banyak, bahkan di Asia Tenggara, politik dinasti itu tumbuh subur bersamaan proses demokratisasi berkembang cukup luar biasa," jelasnya.

Adi tidak membantah soal semua orang mempunya hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Namun, dia menyebut ada cacat bawaan dari praktek politik dinasti.

"Satu hal katanya dalam politik dinasti yang disebut dengan punya cacat bawaan, politik dinasti sering membuat keluarga-keluarga dinasti, terutama ketika ada inner circlenya keluarganya yang berkuasa ada kemungkinan-kemungkinan bahwa seseorang yang semula, bagian dari keluarga dinasti, itu bukan siapa-siapa dia potensi untuk langsung jumping ke pusat kekuasaan, tanpa proses politk dari awal," tegasnya.

Dia lalu mengungkit publik yang tidak marah dengan Puan Maharani, putri Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, publik masih bisa menerima Puan lantaran Puan meniti karir politiknya dari bawah dan sejak lama.

"Kenapa orang tidak ribut tentang misalnya Puan Maharani sebagai dinasti politiknya Ibu Megawati? Karena Puan terindikasi berpolitik sejak awal dengan Bu Mega, memulai dari kecil, memulai dari awal, bagaimana PDIP dibangun, jadi susah bangun berpolitiknya sudah lama," jelas dia.

"Ibas itu jadi politisi cukup lama, Ibas nggak diributkan sebagai dinasti politiknya SBY tidak terlampau ribut karena Ibas berpolitiknya sudah agak lama, tidak langsung misal jantung kekuasaan direbut geubrnur bupati dan apapun lah judulnya, tapi ketika AHY maju sebagai pilgub itu kan diributkan karena AHY tidak punya portofolio politik sebagai pengurus partai, itu diributin. Termasuk kita kita, ini tidak punya background politik tiba-tiba nyalon di Jakarta, sekalipun kalah kan langsung jadi ketum partai," sambung dia.

Karena itu lah, Adi menyebut itu tidak elok secara praktek demokrasi. Dia menilai ada kecepatan-kecepatan yang berbeda ketika dilakukan dengan dinasti politik.

"Menurut kita itu nggak elok secara demokratik, apa lagi yang sekarang yang terbaru, itu harus diakui memang serba mudah dan serba cepat, apakah ini disebut bonus dari bagian politik dinasti? Tetapi ada kecepatan-kecepatan itu yang jadi keramaian-keramaian itu," tuturnya.


Politisi PSI Ade Armando digugat PDIP imbas dirinya yang mengomentari sebuah video mengenai Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ade digugat secara perdata untuk mengganti rugi senilai lebih dari Rp 200 miliar.

Duduk Perkara

Dilihat detikcom, gugatan itu terdaftar di laman SIPP Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, pada Rabu 18 Oktober 2023 dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Gugatan terhadap Ade Armando nomor perkara 367/Pdt.G/2023/PN Cbi.

Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing membenarkan pihaknya menggugat Ade Armando di PN Cibinong.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya betul," kata Johannes kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

Dalam video itu, Johannes menerjemahkan Ade Armando menerjemahkan kabar hoax tentang Megawati dan hal itu dianggap kurang ajar. Pokok video yang dikomentari Ade Armando terkait Megawati pun menurutnya berasal dari akun yang tidak jelas.

"Jadi ada video yang beredar di YouTube anonim lah. Jadi ada video yang beredar itu, Ade Armando komentarin. Dia komentarin, dia rilis khusus untuk mengomentari berita itu. Setelah kami cek, akun itu pun akun gelap, akun nggak jelas," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing kepada wartawan, Senin (23/10/2023).

"Jadi kami sangat menyayangkan, apa kapasitasnya Ade Armando mengomentari, memberi pernyataan, terhadap video-video anonim yang diterjemahkan sesuka perutnya Ade Armando, seenak dewe dia menerjemahkan itu," imbuhnya.

Menurut Johannes, apa yang dilakukan Ade Armando merugikan PDIP menjelang pemilu. Sementara tensi politik sedang tidak baik-baik saja dan hal itu juga dinilai merugikan PDIP.

Johannes mempertanyakan dasar Ade Armando menterjemahkan kabar hoax hingga akhirnya mempublikasikan dalam bentuk video di kanal YouTube @AdeArmandoOfficial yang berjudul 'Benarkah Megawati Ngamuk Karena Kaesang Gabung PSI'. Padahal, menurut Johannes perlu ada verifikasi terhadap kabar hoax tersebut.

"Terus kemudian menerjemahkan, 'Karena marah-marah di sini ada raja dari Solo, ada rajawali' menerjemahkan. Jadi 'Ada ayang bebeb'. Jadi semuanya dia terjemahkan dengan sesukanya Ade Armando," ujarnya.

Hal yang menurut PDIP ucapan Ade Armando kurang ajar adalah dalam berita hoax menyebut 'ayang bebeb' itu diterjemahkan atau diasosiasikan dengan Megawati, sementara 'Raja Solo' adalah Jokowi, hingga Megawati disebut mengeluarkan tongkat sakti karena Kaesang Pangaerep gabung PSI.

"Jadi misalkan dia oh ini dia menerjemahkan, menyebutkan ada ayang bebeb itu ada Ibu Megawati, lah ini kan kurang ajar ini. Terus dia bilang oh yang katanya dari raja Solo itu menyebutkan kepada Pak Joko Widodo, oh kalau yang rajawali oh itu nanti dari BIN itu nanti ada Pak Budi Gunawan. Loh ini anonim nggak jelas tapi seenak udelnya Ade Armando menjelaskan ini," ucap Johannes.

"Ini kan imateriil yang harus dia pertanggungjawabkan. Iyalah, sampai bahasa-bahasa dimiskinkan, nggak ada itu. Ini urusan apa yang kau keluarkan dari mulutmu kau pertanggungjawabkan dong. Kita juga meyakini sulit juga membuktikan kalau memang ini pidananya karena kita tidak bisa mempertanggungjawabkan video aslinya itu siapa pelakunya," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Lihat juga Video: Kaesang Klaim Sudah Jatuhi Sanksi Pendisiplinan ke Ade Armando

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal capres Prabowo Subianto disebut telah tujuh kali melamar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapresnya. Namun, pinangan itu sempat terhalang restu orang tua Gibran Rakabuming.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy. Rommy lalu memberi selamat karena Prabowo akhirnya resmi mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya pada Minggu (22/10/2023) kemarin.

"Selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang akhirnya Pak Prabowo mendapatkan jodohnya yang diidam-idamkan," ujar Rommy kepada wartawan usai menghadiri acara partai di Rembang, Senin (23/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena menurut informasi yang saya terima, Pak Prabowo sudah tujuh kali melamar Pak Gibran, tetapi belum diberikan izin oleh orang tuanya, dan alhamdulillah sekarang sudah diberikan izin," sambung Rommy.

Gibran Sempat Cerita Berkali-kali Dilamar Prabowo

Sebelumnya, Gibran sempat bercerita diminta Prabowo beberapa kali untuk menjadi cawapres. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, kala itu, mengaku usianya belum cukup.

"Semua orang kan sudah tahu. Beliau (Prabowo) sudah minta berkali-kali (jadi bacawapres)," kata Gibran saat ditanya terkait komunikasinya dengan Prabowo soal tawaran jadi bacawapres, dilansir detikJateng, Senin (9/10).

Gibran pun mengaku telah menyampaikan kepada Prabowo bahwa usianya belum cukup untuk menjadi cawapres. Hal ini karena kala itu, belum ada putusan MK soal gugatan batas usia capres-cawapres. Gibran sendiri mengaku telah melaporkan pinangan Prabowo itu ke partainya.

"Dan sudah saya laporkan ke pimpinan PDIP, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan, dan lain-lain. Umurnya tidak cukup," jelasnya.


Menko Polhukam Mahfud Md masih menunggu jadwal untuk bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai dirinya dideklarasikan sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Mahfud mengatakan dirinya sudah mengirimkan surat permohonan untuk menghadap Jokowi.

Mahfud awalnya menjelaskan sejak diminta menjadi cawapres, dirinya belum sempat bertemu Jokowi. Sebab saat itu Jokowi sedang berada di Beijing.

"Ketika saya diberitahu bahwa saya diminta menjadi cawapres pada tanggal 17 Oktober sore, saat itu Pak Jokowi sedang di Beijing. Jadi ketika deklarasi pada 18 Oktober saya belum bisa bertemu dengan Pak Jokowi," kata Mahfud saat dihubungi detikcom melalui pesan singkat, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengaku sudah berkirim surat untuk meminta izin mendaftar sebagai cawapres dan meminta waktu menghadap Jokowi. Surat itu diantar langsung oleh Mahfud ke Mensesneg Pratikno.

"Tapi begitu deklarasi pada tanggal 18 Oktober sore, saya langsung berkirim surat kepada presiden yang saya antar langsung ke Mensesneg Pak Pratikno. Isinya mohon izin mendaftar sebagai cawapres dan cuti pendaftaran cawapres tanggal 19 Oktober, serta mohon izin untuk menghadap," ujarnya.

Mahfud kemudian mendapat surat izin mendaftar sebagai cawapres dan surat izin cuti saat pendaftaran ke KPU setelah Pratikno menghubungi Jokowi. Sementara, untuk jadwal bertemu dengan Jokowi, sampai saat ini Mahfud masih menunggu.

"Setelah Mensesneg berkomunikasi dengan presiden yang sedang di Beijing, sore itu juga surat izin mendaftar cawapres dan cuti untuk saya dikeluarkan. Adapun permohonan menghadap waktu itu dikatakan akan diatur setelah presiden kembali masuk kantor. Nah, 23 Oktober hari ini Presiden baru mulai berkantor setelah pulang dari Beijing dan Ryadh. Jadi saya masih menunggu jadwal untuk menghadap presiden," imbuhnya.

Simak Video: Mahfud Md Belum Bertemu Jokowi Setelah Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Geliat usaha penjual kaos, atribut, hingga bendera partai mulai terlihat jelang Pemilu 2024. Kondisi ini biasa terjadi lantaran para Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, hingga bakal calon legislatif membuat sejumlah kaos dan atribut partai demi keperluan kampanye.

Berkat itu sejumlah pedagang biasanya kebagian berkah dari momentum tahun politik, khususnya mereka yang menjual kaos, atribut, hingga bendera partai. Lantas bagaimana geliat usaha para penjual kaos-atribut partai saat ini?

Salah seorang penjual bendera partai di Pasar Senen, Jakarta Pusat, Alvian (50) mengaku dapat banyak pesanan menjelang masa Pemilu. Ia yang sudah berjualan bendera partai sejak 15 tahun lalu mengaku omzetnya naik hingga 80%

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang-sekarang ada di 80-70% (kenaikan omzet), belum sampai 100% sih. Masalahnya orang masih nunggu nomor urut dan segala macam," kata Alvian kepada detikcom, Senin (23/10/2023).

Berdasarkan pengalaman Alvian, omzet penjualannya akan terus meningkat hingga 100-150% usai para Capres-Cawapres, Caleg, hingga Calon Kepala Daerah mendapatkan nomor penetapan. Karenanya ia sendiri sudah mulai tambah produksi untuk stok pesanan.

"Belum ada peningkatan (yang signifikan) masalahnya. Orang tuh lagi nunggu nomor penetapan ya. Nanti setelah penetapan ya sekitar 100-150%. Sudah, sudah mulai produksi buat stok," ungkapnya.

Bisnis Atribut Partai Foto: Ignacio Geordy Oswaldo

Meski begitu menurutnya penjualan bendera partai mulai mengalami penurunan bila dibandingkan Pemilu-pemilu sebelumnya. Kondisi ini mulai terjadi sejak Pemilu 2019 lalu, saat pemilihan Presiden-Wakil Presiden, hingga legislatif dan kepala daerah dilakukan serentak.

"Karena 2019 itu kan pertama-tama orang mau serentak pemilu yah, kalau dulu kan pisah-pisah. 2014 itu masih pisah-pisah kan, kalau dulu bisa naik 200%. Karena kan beda-beda gitu, kaya caleg DPR-nya, presidennya beda-beda, kalau sekarang kan (pesanan bendera partai) digabung," jelas Alvian lagi.

Pesanan yang ia terima sebagian besar dari para calon legislatif, baik itu tingkat nasional (DPR RI) maupun provinsi atau daerah (DPRD/DPD). Sayangnya Alvian belum bisa merinci omzet penjualannya tahun ini karena jumlah pesanan masih belum maksimal.

"Kalau sudah dekat (Pemilu) nanti ramai gitu, sekarang masih sepi. Kaya tadi kan baru nanya, dia kader dari Banjarmasin masih tuh nanya ongkosnya berapa, produksinya berapa. Ada juga kalau sudah biasa dia sudah tahu misalnya (pesan) sampai 30.000 bisa sampai 50.000 bendera satu partai," jelasnya.

Namun berdasarkan pengalaman pada Pemilu 2019 lalu, ia mengaku bisa meraup omzet hingga lebih dari Rp 10 miliar. Kondisi ini bisa saja membaik bila ia bisa menerima tambahan pesanan dari para caleg.

"Ya bisa berapa ya? Kalau sampai habis (masa Pemilu) ya bisa sampai Rp 5 miliar, Rp 10 miliar. Ya kalau kita dapat lagi (tahun ini) yang DPR RI bisa lebih. Kalau DPR RI kan modalnya besar," ungkap Alvian.

Nasib pedagang kaos partai di halaman berikutnya.


Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj, mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN). PKB mengungkapkan Said Aqil kemungkinan menjadi bagian dari timnas AMIN.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid. Dia mulanya menyampaikan harapan agar Said Aqil bisa menjadi bagian timnas AMIN.

"Tentu kami juga berharap misalkan Kiai Aqil Sirad ada di tim resmi pasangan AMIN. Karena beliau kan tidak punya kaitan dengan jabatan, beliau memang tokoh yang selama ini dituakan dan beliau selama ini memberikan arahan dukungan kepada pasangan AMIN," kata Jazilul saat dihubungi, Seni (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul kemudian mengatakan Said Aqil kemungkinan akan masuk menjadi bagian dari timnas AMIN. Dia meminta semuanya untuk menunggu pengumuman timnas AMIN secara formal.

"Tentu nanti formalnya tunggu saja nanti kita umumkan siapa tokoh-tokoh di NU maupun di luar NU yang akan sama-sama memberikan dukungan kepada AMIN untuk masuk timnas. Insyaalah Kiai Said akan masuk di dalam daftar," tuturnya.

Jazilul menyampaikan PKB sudah berkomunikasi dengan Said Aqil terkait hal tersebut. Jazilul mengaku akan sangat senang jika Said Aqil mau bergabung menjadi ketua timnas AMIN.

"Sudah ada komunikasi, sudah ada istilahnya pendekatan-pendekatan. Namun tentu harus final ya, nanti finalnya setelah semuanya tersusun secara rapih. Saya senang secara pribadi apalagi kalau Kiai Said jadi Ketua Timnas sangat senang sekali. Untuk menjadi posisi timnas beliau masih pertimbangkan," imbuhnya.

Said Aqil Dukung AMIN

Sebelumnya, Mustasyar PBNU KH. Said Aqil Siroj mendukung duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau disingkat AMIN dalam Pilpres 2024. Said Aqil menganggap duet ini ideal.

"Pak Anies dan Gus Muhaimin ini dua-duanya santri. Para nahdliyin sudah ngerti mana yang santri mana yang bukan. Baca Fatihahnya fasih mana yang nggak bisa baca Fatihah ya ngerti," kata Kiai Said di sela resepsi puncak peringatan Hari Santri Nasional di Ponpes API Tegalrejo, Magelang, Minggu (22/10) malam seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (23/10/2023).

Said Aqil menyatakan bahwa Anies merupakan cucu dari salah satu pahlawan nasional, Abdurrahman (AR) Baswedan yang berasal dari Kuningan, Cirebon. Sementara, kata dia, Cak Imin adalah cicit pendiri NU yang juga pahlawan nasional, KH. Bisri Syansuri.

Said Aqil juga tak canggung mendoakan AMIN terpilih menjadi presiden dan wakil Presiden pada Pemilu 2024.

"Yang saya banggakan, panglima santri, mantan tetangga saya, Gus Dr. Abdul Muhaimin Iskandar. Insyallah wakil presiden tahun 2024-2029," ujar Said Aqil.

Lihat juga Video: Kocak, Momen Cak Imin Slepet Anies Pakai Sarung

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan batas maksimal usia capres 70 tahun. Pembacaan putusan itu sempat molor 40 menit.

"Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang terbuka untuk umum yang juga disiarkan di channel YouTube, Senin (23/10/2023).

"Kehilangan objek," ucap Anwar Usman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gugatan itu diajukan tiga WNI Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, dan Rio Saputro yang dikuasakan kepada Aliansi 98. Gugatan itu mengantongi nomor perkara 102/PUU-XXI/2023. Mereka meminta agar batas usia maksimal capres 70 tahun serta tidak pernah cedera karena terlibat pelanggaran HAM.

Selain itu ada pula, gugatan mengenai perkara 107/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Materiil UU Pemilu dengan pemohon Rudy Hartono.

Rudi Hartono menggugat UU Pemilu dan berharap batas capres/cawapres berusia 70 tahun. Menurut warga Malang itu, usia menentukan kemampuan seseorang dalam memimpin.

Tanggapan Prabowo

Satu-satunya capres yang berusia di atas 70 tahun yakni Prabowo Subianto. Prabowo berusia 72 tahun. Lantas apa tanggapannya terkait putusan ini?

"Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda. Kalau begitu, terlalu tua. Kumaha? Ya kan," kata Prabowo setiba di lokasi acara Rapimnas Gerindra di The Dharmawangsa Jakarta, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Dia menilai gugatan perkara yang muncul terkait usia capres-cawapres sengaja dilakukan atas dasar kecocokan pihak tertentu belaka. Namun, dia menghargai hal itu dalam demokrasi.

"Jadi kalau nggak cocok dicari-cari. Demokrasi ya demokrasilah ya kan, biar rakyat yang milih ya kan," katanya.

Prabowo pun mengajak berbagai pihak menjalani demokrasi dalam kontestasi pilpres dengan rukun dan damai.

"Alhamdulilah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke," ujar dia.

Simak selengkapnya di sini

Lihat juga Video: Respons Ganjar soal MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Maksimal 70 Tahun

[Gambas:Video 20detik]


Persaudaraan 98 Lampung bersama Persaudaraan Masyarakat 08 Lampung mendeklarasikan dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Acara deklarasi dihadiri oleh para aktivis 98 dan perwakilan masyarakat 08 provinsi Lampung.

"Deklarasi ini untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Pilpres 2024, dan kami siap menjadi garda terdepan pemenangan pasangan Prabowo-Gibran di provinsi Lampung," kata Perwakilan Persaudaraan Masyarakat 98 Lampung, Sam Rifa'i, dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).

Senada dengan Sam Rifa'i, Pengurus DPP Persaudaraan 98 Roy Pohan memastikan, setelah deklarasi Persaudaraan 98 Lampung, pihaknya akan langsung turun ke bawah. Dia menyebut para aktivis 98 dari Lampung akan langsung melakukan kanvasing dari rumah ke rumah untuk mengajak masyarakat memilih pasangan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan segera turun ke bawah, membentuk rantai persaudaraan yang kuat sampai ke desa-desa dan melakukan kanvasing dari rumah ke rumah. Kami yakin, pasangan Prabowo-Gibran akan menang di Lampung," ucap Roy Pohan.

Menurut Roy Pohan, pasangan Prabowo-Gibran adalah pasangan ideal yang mampu membawa Indonesia semakin maju ke depan dan punya daya saing global.

"Pasangan ideal yang lengkap dan saling melengkapi. Prabowo Subianto adalah senior panutan, matang serta kaya pengalaman dan Gibran Rakabuming Raka sebagai junior representasi kaum muda, enerjik, dan visioner. Pasangan Prabowo-Gibran dapat membawa Indonesia Lebih Maju lagi menuju Indonesia Emas 2045," lanjutnya.

Selain itu, kata dia, pasangan Prabowo-Gibran juga dipandang sebagai pemimpin strategis yang punya integritas, kapasitas, kemampuan, pengalaman dan berkompeten meneruskan kebijakan strategis Presiden Jokowi. Sehingga, menurutnya, akan tercipta kesinambungan, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi rakyat Indonesia.

"Kita juga dapat pastikan, pasangan Prabowo-Gibran berpegang teguh pada semangat juang, nilai dasar dan cita-cita reformasi 98. Berkomitmen dan teruji dalam meneruskan pembangunan dan pemerataan ekonomi dari Sabang sampai Merauke dari Mianggas sampai Rote," imbuh Roy.

Lihat juga Video: Mereka yang Kecewa Setelah Gibran Dipilih Jadi Cawapres Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara Tim Pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, Sunanto (Cak Nanto), mengatakan hingga kini Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih menjadi kader PDI Perjuangan. Cak Nanto bicara peluang semisal Gibran tak menjadi cawapres Prabowo di detik-detik terakhir.

"Kan ada Dewan Kehormatan partai ya, yang selama ini dilakukan adalah biasanya sidang kode etik lalu proses pemecatannya. Selama ini belum ada ya karena Cawapres orang lain kan belum didaftarkan. Jadi, secara otomatis itu kalau sudah didaftarkan. Kalau sekarang kan belum, jangan-jangan nggak jadi," kata Cak Nanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Cak Nanto menyebut segala kemungkinan di politik bisa saja terjadi. Pihaknya akan menunggu kepastian sampai tanggal 25 Oktober mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena di dunia politik ini kayak kemarin saja satu menit juga bisa berganti. Jadi, kalau tanggal 25 sudah, informasinya dia mau mengundurkan diri. Mas gibran. Iya dari partai, tapi tunggu saja," ungkap Cak Nanto.

Ia lantas menyebut beda sikap PDIP terhadap Budiman Sudjatmiko dan Gibran Rakabuming. Ia mengatakan hingga kini belum ada penyampaian resmi dari Gibran terkait kesediannya sebagai cawapres.

"Kan kalau Mas Budiman kan sudah diklarifikasi, dia speak up langsung dukung (Prabowo). Kalau sekarang Mas Gibran kan baru menerima suratnya dari Golkar kemarin, baru diumumkan sebagai pasangan calon," ungkap dia.

"Kalau sebagai kader, kalau sebagai kader partai punya etika. Kalau sebagai kader otomatis ya etikanya silaturahim atau mengundurkan diri kan. Biar jelas posisinya kan jadi tidak abu-abu. Kalau misal nunggu dipecat kan nanti merasa terzolimi, padahal ada aturan mainnya sudah harus kami jalankan," pungkasnya.

Lihat Video: Mereka yang Kecewa Setelah Gibran Dipilih Jadi Cawapres Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Bibit perpecahan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri perlahan tumbuh saat ditariknya Prabowo Subianto dalam Kabinet Indonesia Maju. Sumber
 menuturkan, lambat laun mendekati Pilpres 2024, Jokowi lebih sering pamer kegiatan bareng Prabowo, meskipun PDI Perjuangan telah memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.
Sikap Jokowi tersebut dianggap oleh kader PDI Perjuangan dan relawan Ganjar ‘tak bisa dipegang’ karena bermain di dua kaki. Inilah yang membuat, pada Juli lalu, muncul instruksi di kalangan internal PDI Perjuangan dan relawan Ganjar untuk tidak lagi mengharapkan dukungan Jokowi. Terlebih, belakangan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo.
“Kalau Pak Jokowi dukung Gibran, akan betul-betul dicap sangat negatif bagi sebagian besar kawan-kawan PDIP. Kalimat seperti pengkhianatan akan mudah sekali mereka lontarkan seperti yang sudah tersebar di banyak
 akhir-akhir ini,” kata sumber
yang merupakan elite partai dalam koalisi pengusung Ganjar.
Para kader, kata lebih dari dua sumber
, diimbau menganggap Jokowi berada di kubu seberang. Jika suatu saat Jokowi justru mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud Md, hal itu dianggap sebagai bonus.
Megawati disebut telah memutuskan membiarkan Jokowi memainkan dansa politik sesukanya. Inilah yang membuat para elite PDI Perjuangan diminta tidak berkomentar atas manuver politik Jokowi, termasuk anak-anaknya. Mereka memilih diam dan irit bicara.
"Nggak boleh komentar waktu Kaesang ke PSI," ucap narasumber yang enggan disebut identitasnya tersebut.
Narasumber itu menjelaskan kerenggangan hubungan Jokowi dan Megawati menemui momentumnya saat Piala Dunia U-20 dibatalkan. Ini sesuai dengan liputan mendalam
 bertajuk ‘Mimpi Jokowi Ditekel Banteng’, PDI Perjuangan mengakui hubungannya tak harmonis dengan Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Mereka berdua berseberangan dengan sikap partainya.
Salah satu dampak yang lain, Megawati dikabarkan menolak mentah-mentah ‘anak emas’ Jokowi di kabinet, Erick Tohir, sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Penyebabnya, Erick dituding memainkan isu Piala Dunia U-20 untuk mendongkrak popularitasnya. Ini membuat PAN pada akhirnya merapat ke koalisi pengusung Prabowo untuk mengusulkan Erick sebagai cawapresnya.
Di sisi lain, tiga narasumber
 mengatakan jarak antara Jokowi dan PDI Perjuangan makin lebar sejak ada desakan kuat dari keluarga inti Jokowi untuk menjadikan Gibran sebagai cawapres. Sumber-sumber itu mengatakan Jokowi secara khusus diminta oleh internal keluarga intinya untuk berkomunikasi dengan Anwar Usman agar meloloskan gugatan batas umur cawapres di MK. Sementara itu, Megawati enggan mempertimbangkan Gibran sebagai cawapres Ganjar.
"Sudah tiga bulan ini Bu Iriana lebih banyak di Solo karena
 minta Pak Jokowi menelepon Pak Anwar Usman untuk memutuskan lolosnya Gibran. Sudah minta lewat adik iparnya, Idayati, nggak digubris. Akhirnya Pak Jokowi menelepon Anwar Usman, dan terjadilah yang kemarin itu," ujar sumber
 yang enggan disebut namanya.
Adapun Ketua Departemen Bidang Pemerintahan di DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu tidak membenarkan maupun membantah kabar makin renggangnya hubungan Jokowi dengan partainya. Masinton hanya mengatakan Jokowi masih bersedia hadir di Rakernas PDI Perjuangan beberapa waktu lalu.
Terkait pemilu presiden, ia menegaskan partainya tidak perlu menunggu dukungan dari pihak lain untuk menentukan capres-cawapres.
"Ya itu kalau PDI Perjuangan kan kita nggak harus menunggu siapa-siapa (penentuan capres-cawapres)," ucapnya kepada reporter
.
Namun, terkait sikap Jokowi, Masinton mengingatkan, sebagai kader partai, ia sudah seharusnya mendukung keputusan partai untuk mencalonkan Ganjar Pranowo.
"Ya kalau dia sebagai kader partai, Pak Jokowi sebagai kader partai, ya harusnya mendukung keputusan partai dong," tegasnya.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy menegaskan, sejak awal, nama Gibran tidak pernah dipertimbangkan oleh partai koalisi untuk mendampingi Ganjar. Menurutnya, tidak masuk akal jika koalisi mengusung dua kader PDIP sekaligus dalam pilpres. Ditambah, selama ini Megawati cenderung memilih cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama dan memiliki usia lebih tua dari capres.
Di sisi lain, ia menilai, dukungan formal Jokowi terhadap salah satu pasangan calon justru berpotensi memancing respons negatif dari publik. Dukungan Jokowi bisa jadi justru tidak signifikan dalam kondisi tersebut. Dengan itu, ia meyakini Jokowi tidak akan memberi dukungan formal kepada salah satu calon sampai kontestasi berakhir, walaupun publik dapat melihat saat ini dukungan Jokowi makin condong ke Prabowo.
"Pemenangan harus berjalan terus, maka memang lebih baik kita menetralisir keberadaan dukungan Pak Jokowi yang itu menjadikan kita lebih fokus pada pemenangan. Kita memikirkan saja dan fokus pada pemenangan Ganjar-Mahfud," ungkapnya kepada
.
Ganjar Pranowo tak menggunakan baju garis-garis berwarna hitam putih saat mendaftar ke KPU bersama Mahfud Md. Desain baju yang dibuat dibuat oleh Jokowi itu ditanggalkan. Di sisi lain, Jokowi diperebutkan di kubu seberang, yaitu Koalisi Indonesia Maju.
Benny Rhamdani, Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, menuturkan Prabowo dan koalisinya sengaja mengklaim Jokowi mendukung Koalisi Indonesia Maju. Itu juga belum dianggap cukup, makanya menarik Gibran Rakabuming sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo.
"Karena apa, Prabowo dan kelompoknya sadar
 ini sangat menentukan keterpilihan elektoral seorang calon presiden. Sehingga dia butuh banget suara Jokowi, dia butuh dukungan pemilih Jokowi," kata Benny, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum DPP Partai Hanura, kepada reporter
.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menuturkan dukungan Jokowi itu hanya berpotensi menambah 3-4 persen suara pemilih. Faktor Jokowi akan lebih menguat jika Gibran Rakabuming menjadi pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024, tapi pada saat yang bersamaan Ganjar bisa mendatangkan pemilih lain.
"Ingat," kata dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. "Pemilih Jokowi itu nggak solid, banyak juga pemilih yang kecewa dengan Jokowi, kan. Kan yang mengkritik Jokowi banyak pendukungnya juga, kan."
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima mengaku kecewa jika Jokowi dan Gibran mendukung Prabowo Subianto. Dia mengaku tak percaya Jokowi memberikan dukungannya kepada Prabowo.
"Saya tidak ikhlas. Saya tidak ikhlas kalau Pak Jokowi dan Mas Gibran mendukung Prabowo," kata Aria kepada wartawan di TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara 19, Jakarta Pusat, Jumat (20/10/2023).
Sedangkan Jokowi berjanji akan mendukung semua kandidat yang bersaing pada Pilpres 2024. Siang tadi, Jokowi juga menganggap hubungannya dengan Megawati baik-baik saja.
Terkait beberapa partai yang mengusung dan mendukung anaknya sendiri sebagai bakal calon wakil presiden, Jokowi meminta agar tidak ditanyakan kepadanya. Menurutnya, hal itu sebaiknya dijawab oleh partai politik Koalisi Indonesia Maju.
"Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Jangan mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita," tuturnya.
 Ahmad Thovan Sugandi, Ani Mardatila
 Ahmad Thovan Sugandi
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Dalam rangka Hari Santri Nasional, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengajak santri untuk menjadi agen perdamaian di Pemilu 2024. Dia menilai tahun politik menjadi sangat krusial sebab bisa memercik perdebatan antara pendukung antarpasangan capres-cawapres.

"Saya mengajak para santri untuk menjadi agen perdamaian di Pilpres 2024 sejalan dengan ikrar santri yang dibacakan dalam peringatan Hari Santri Nasional kemarin di Surabaya," kata Kang Ace sapaan akrabnya, salam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).

"Bahwa santri selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian dunia," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, Hari Santri Nasional jatuh pada 22 Oktober, Ace menyoroti tema yang diangkat tahun ini yakni 'Jihad Santri Jayakan Negeri'. Tema ini memiliki pesan semangat dan dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan dan perjuangan kebodohan.

Menurut Kang Ace, jihad di era sekarang bukan lagi maju ke medan pertempuran demi agama. Namun jihad di masa kini dapat dimaknai agar umat menjadi penengah apabila terjadi gesekan dan perpecahan dalam masyarakat, terlebih di tahun politik.

"Santri menebarkan spirit perdamaian, toleransi, dan moderasi beragama. Mereka juga dilatih untuk memiliki pemahaman agama yang mendalam, etika, dan nilai-nilai kejujuran serta kebijaksanaan," ucapnya.

Kang Ace yang juga Alumni Pesantren Cipasung Tasikmalaya memaparkan, santri pun bisa menjadi pelopor dalam mengedepankan politik berkebangsaan. Tujuannya, kata dia, untuk menjaga kedaulatan negara dan demi hidup peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Santri justru harus bisa mengajarkan politik kebangsaan kepada masyarakat, semangat patriotisme mereka dapat memotivasi generasi muda untuk turut serta dalam membangun Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Kang Ace mengatakan santri memiliki hak untuk mendukung pemimpin yang dianggap paling bisa memenuhi harapan. Namun, dia mengingatkan santri untuk tetap mengedepankan toleransi dan menghindari perpecahan akibat perbedaan pilihan.

"Para santri yang sudah memiliki hak suara berhak memilih siapa calon pemimpin yang diunggulkan, tapi jangan sampai politik praktis berpengaruh pada dunia pendidikan di lingkungan pesantren dan di tengah masyarakat," ujar Ace.

"Santri harus bisa berpegangan teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlussunnah wal Jama`ah seperti yang diserukan dalam ikrar santri. Hal itu dapat diwujudkan dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," sambungnya.

Kang Ace menegaskan meskipun pesantren diperbolehkan menjadi lokasi kampanye jelang Pemilu 2024, namun institusi pendidikan disebut harus netral dari politik praktis.

"Pesantren merupakan institusi pendidikan yang harusnya dapat menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024, baik dalam Pilpres maupun Pileg," ungkapnya.

Dia sepakat lingkungan pendidikan juga memerlukan pemahaman mengenai dunia politik. Meski begitu, Kang Ace menilai edukasi tersebut bukan berarti dalam bentuk politik praktis seperti kampanye.

"Karena selain bisa berpengaruh terhadap netralitas lingkungan pendidikan, kampanye politik dapat mengganggu ketenangan belajar para santri, penting sekali untuk kita sama-sama menjaga agar kampanye politik di pesantren tidak mengganggu ketenangan santri pesantren dan proses belajar mengajar mereka," ujarnya.


Menko Polhukam Mahfud Md melayangkan surat untuk menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai diumumkan menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun, keinginan Mahfud bertemu Jokowi belum terjadi.

Mahfud menyebut Presiden Jokowi baru ngantor hari ini usai kembali dari kunjungan kerja ke luar negeri.

"Belum (bertemu), Pak Jokowi kan baru hari ini masuk kantor sesudah berkunjung ke luar negeri," ujarnya dilansir detikNews, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan hari pertama (kerja)," lanjut Mahfud.

Sayangnya eks Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) itu tidak menjelaskan lebih lanjut kapan akan bertemu dengan Jokowi. Dia mengatakan akan bertanya terlebih dulu jadwal dari Jokowi.

"Nanti saya tanya lagi kapan jadwalnya," tuturnya.

Sebelumnya, Mahfud dideklarasikan oleh PDIP sebagai cawapres dari Ganjar. Pasangan Ganjar-Mahfud pun telah mendaftarkan diri ke KPU RI.

Mahfud Md juga sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta izin maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) dan cuti untuk mendaftar ke KPU. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan Jokowi telah memberikan izinnya kepada Mahfud.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan atas dua surat yang disampaikan Pak Mahfud Md tadi sore," kata Ari kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Ari menjelaskan ada dua surat Mahfud yang sudah disetujui Jokowi. Dua surat itu yakni terkait Mahfud maju sebagai cawapres dan cuti satu hari untuk mendaftar bersama Ganjar Pranowo ke KPU.

"Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai cawapres pada pemilu presiden dan wapres tahun 2024," tuturnya.

Pantun Mahfud di KPU: Hukum Tegak dan Dukungan ke Palestina Menguat


Belasan ribu pesilat memadati Lapangan Jala Krida Bumimoro Surabaya pada Minggu (22/10/2023) pagi. Pakaian serba hitam, ikat pinggang, hingga atribut khas pesilat NU membuat penampilan mereka kian gagah.

Di lapangan itu, para pesilat yang menghadiri dan menjadi saksi pemberian Ijazah Kubro dan Pengukuhan Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama masa khidmah 2023-2028 terlihat bersuka cita.

Momen itu menjadi hari bersejarah bagi Pagar Nusa dan Nahdliyin karena orang nomor satu di Indonesia, Presiden RI Joko Widodo turut menghadiri, mendukung, dan berkenan menjadi dewan pembina Pimpinan Pusat Pagar Nusa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat menyampaikan sambutan, Jokowi mengapresiasi dan memberikan selamat atas penyelenggaraan Ijazah Kubro dan Pengukuhan Pimpinan Pusat Pagar Nusa.

Jokowi menyebut kegiatan itu dimaknai sebagai warisan semangat Hari Santri pada keluarga besar Pagar Nusa. Sontak, hal itu disambut meriah sekitar 18 ribu pendekar dan kader Pagar Nusa yang ada di lokasi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyerukan para pendekar dan kader Pagar Nusa untuk menjadi juru damai di Indonesia. Terlebih, saat ini bumi pertiwi akan menghadapi kontestasi politik di tahun 2024. Demikian halnya berbagai konflik dan tawuran antar kelompok pesilat yang kerap terjadi di tanah air.

"Asah terus dan tingkatkan rasa cinta dan bangga kepada bangsa kita dengan menjaga kedaulatan bangsa," kata Jokowi dalam sambutannya, Minggu (22/10/2023).

Mantan Wali Kota Solo itu ingin para pesilat dan kader Pagar Nusa turut melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Nusantara. Ia yakin Pagar Nusa tidak akan merusak dan membuat gaduh jalanan. Justru, kata Jokowi, para pesilat Pagar Nusa harus menjaga dan mendamaikan.

Hal ini sesuai dengan lambang Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa yang tertulis lafaz 'Laa ghaaliba Illa billah'. Ketua Umum Pagar Nusa 2012-2017 KH Aizzudin Abdurrahman yang menafsirkan lafaz itu sebagai tingkat kepasrahan tertinggi seseorang.

Lafaz itu menyiratkan bahwa meskipun seseorang memiliki kesaktian dirinya tidak boleh merasa sakti. Bahkan kepada musuh sekali pun. Karena meskipun terlihat sakti bila dirinya tidak dilindungi Allah maka kesaktian itu tidak akan berarti apa-apa.

Lambang yang diusulkan KH Suharbillah seorang pendekar silat dan salah seorang pendiri Pagar Nusa itu melingkar di bola bumi, terletak di bawah trisula dan disematkan di seragam kebanggaan para pesilat hingga pendekar Pagar Nusa.

Dengan lafaz itu, pendekar berpegang teguh bahwa tak ada yang mengalahkan seseorang, kecuali hanya karena Allah. Selain itu pendekar seharusnya tidak overdosis soal tujuan untuk kemenangan, karena di atas langit ada langit bila tetap mengenakan slogan itu.

Ketua Umum Pagar Nusa Nahdlatul Ulama M Nabil Haroen mengamini hal itu. Menurut Nabil, kegiatan pengukuhan dan hari santri yang berlangsung di kota pahlawan menandakan semangat untuk mengenang sejarah perjuangan melawan penjajah di tahun 1945.

Ia menegaskan Pagar Nusa dan NU saling terikat. Erat kaitannya dengan perjuangan membela tanah air dari serbuan penjajah. Resolusi Jihad yang digemakan Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari pun digelorakan di setiap momen pertemuan istimewa karena dinilai seruan jihad untuk membela tanah air.

"Ambil semangat dan gairah perjuangan untuk mengabdikan diri di bumi pertiwi dan khidmah kepada Nahdlatul Ulama," tuturnya usai Ijazah Kubro dan Pengukuhan Pimpinan Pusat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama masa khidmah 2023-2028.

Keberadaan Pagar Nusa di era ini pun kian kuat, diakui, dan mengakar. Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf mengamini hal itu. Ia menyatakan pengukuhan 80 pengurus Pimpinan Pusat Pagar Nusa itu adalah salah satu bukti Pagar Nusa kian eksis dan berkembang.

Tak hanya itu, hal tersebut sekaligus memberi pesan agar organisasi kian konsisten. Namun, harus bersandingan atau mengemban nilai khidmah pada setiap insan pesilat.

"Pagar Nusa didirikan sebagai kumpulan dan pergerakan dari pesilat-pesilat. Mereka adalah pendekar-pendekar yang bertekad untuk menghayati ruh ahlusunnah wal jamaah bersama dengan Nahdlatul Ulama," tutup Eks Ketua Umum PP GP Ansor itu.

Jokowi: Pemilu 2024 Harus Dipantau dan Dijaga, Kita Tolak Fitnah


Pendiri Ganjarian Spartan, Eko Kuntadhi, mengungkap beda sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didukungnya dulu dan sekarang jelang Pemilu 2024. Dia mengungkit Jokowi berubah setelah muncul keinginan memajukan anaknya di 2024.

"Kalau saya mendukung Jokowi karena kita lihat sosoknya oke, kayaknya nggak haus kekuasaan, tulus dan lain-lain, ketika fenomena sekarang kan kita lihat Jokowi sekarang berbeda di kepala kita, dibanding Jokowi yang sebelumnya. Setidaknya memajukan anaknya, ini kan soal persepsi, kenyataan benar atau tidak saya nggak tahu," kata Eko saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

Eko lantas menyinggung narasi dinasti politik yang terbangun di publik. Dia juga mengungkit dulu Jokowi tidak pernah terlihat ingin anaknya maju ke dunia politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa persepsi yang terbangun, misalnya politik dinasti dan lain-lain itu persepsi publik yang mulai terbangun, dan itu kita persepsikan, menurut kami, kok Jokowi berbeda ya dari yang dulu. Iya (haus kekuasaan), dulu dia ngomong anak saya nggak ikutan politik, anak saya gitu-gitu kan, itu statemen pertama yang kita glorifikasi luar biasa nih, ini presiden kita, anaknya nggak boleh ikutan politik, bukan tidak boleh, tidak berminat dan lain lain," ucapnya.

Eko menilai saat ini Jokowi berbeda. Value yang dimiliki Jokowi kini berubah seiring dengan perubahan suasana.

"Kan terjadi perubahan-perubahan, kalau sekarang persepsi kita berubah karena memang suasananya berubah," ujar dia.

"Setidaknya persepsi publik terkait politik dinasti dan lain-lain. Survei Kompas sudah ada kemarin, ini survei sudah ada, persepsi publik sudah ada," lanjutnya.

Eko dalam kesempatan itu juga meluruskan bahwa dirinya tidak pernah menjadi relawan Jokowi. Dia mengaku dulu hanya mendukung Jokowi, khususnya di media sosial.

"Saya nggak pernah jadi relawan Jokowi secara resmi, Ganjar iya, saya pendukung Jokowi di media sosial dan lain-lain, ketika Ganjar iya," imbuhnya.


Menurut Mahfud Md yang notabene adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), tugas MK bukanlah membuat aturan baru melainkan sekadar membatalkan undang-undang yang digugat atau menolak gugatan terkait konstitusi. Saat ditanya perihal putusan MK soal usia capres-cawapres yang membolehkan orang berusia di bawah 40 tahun untuk maju asalkan pernah menjadi kepala daerah, menurut Mahfud putusan itu tidak sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Mahfud selaku bakal cawapres dari capres Ganjar Pranowo dalam diskusi bersama Milenial di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023). Dia menjawab pertanyaan yang dikemukakan mahasiswa, mengenai keputusan MK.

"Selain itu MK itu tugasnya bukan membuat tetapi membatalkan (adalah) tugas utamanya. 'Ini batal,' gitu. Tapi ini 'tidak batal tapi ditambah'. Itu sebenarnya nggak boleh kalau aturannya. Tetapi ke depannya tidak boleh terjadi," kata Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun putusan MK itu telah diketok hakim konstitusi. Sehingga, kata dia, putusan itu telah mengikat dan harus dilaksanakan. Dia tidak menentang putusan yang 'final and binding' itu.

"Kalau kita berdebat lagi soal itu nanti malah ada alasan untuk membuat sesuatu yang lebih berbahaya bagi bangsa ini," ujar Mahfud.

Namun, Mahfud berharap putusan seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan. Terlebih, kata dia, seharusnya hakim tidak boleh mengadili perkara yang memiliki hubungan kekeluargaan.

"Tetapi bagi yang pernah terjadi, itu tidak boleh terjadi lagi ke depannya. Karena dalam pengadilan itu ada asas-asas sebenarnya misalnya, yang paling terkenal itu kalau satu perkara terkait dengan kepentingan diri sendiri, keluarga, punya ikatan kekeluargaan maupun hubungan kepentingan politik itu hakim tidak boleh mengadili," papar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini.

Sebagaimana diketahui, putusan itu diketok oleh Majelis Mahkamah Konstitusi. Ketua MK adalah Anwar Usman yang merupakan paman dari kandidat cawapres Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 tahun dan punya pengalaman sebagai kepala daerah. Saat ini, banyak laporan etik ke MK terhadap para hakim MK. Laporan akan diproses Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

"Dan sekarang ini sedang berproses satu Majelis Kehormatan hakim, tadi sudah diumumkan akan dibentuk majelis kehormatan hakim untuk mengadili secara etik hakim-hakim yang diduga melakukan pelanggaran," tutur Mahfud.

Lihat juga Video: Respons Ganjar soal MK Tolak Gugatan Batas Usia Capres Maksimal 70 Tahun

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo Subianto akan berpasangan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon mendoakan pasangan Prabowo dan Gibran bisa terpilih serta amanah.

"Selamat Pak Prabowo dan Mas Gibran, mudah-mudahan amanah, bisa terpilih di Pemilu 2024," ujarnya melalui keterangan tertulis Senin (23/10/2023).

Menurut dia, yang berhak memutuskan pasangan itu adalah pimpinan partai politik. Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dia menerima dan mensyukurinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi, mensyukuri aja. Itu keniscayaan dinamika politik. Karena beliau-beliau yang punya kewenangan memutuskan," ucapnya Ketua Umum Punguan Simbolon Dohot Boruna se-Indonesia (PSBI) itu.

Dinamika politik yang terjadi hari ini diharapkannya berdampak baik untuk generasi muda. Dia berharap agar semakin banyak pemimpin muda di masa akan datang.

"Mudah-mudahan, ini sebuah dinamika yang membuka mata hati kita untuk sudah keniscayaan Indonesia, mungkin mulai pemimpin-pemimpin seperti bupati di bawah 40 tahun, bahkan di bawah 30 tahun, ke depan nanti," ucapnya.

Mengenai sikap PSBI terkait Pemilu 2024, Effendi Simbolon menegaskan, PSBI adalah punguan atau wadah silaturahmi, ibarat kakak dan adik kandung. Jumlahnya cukup besar, dan beririsan.

"Kalau di Batak itu beririsan. Tali silaturahmi kita rajut terus. Karena kita apolitik dan aniaga, kita ranah pelayanannya hanya di wilayah non politik, non niaga, dan non komersil," ucapnya.

Diketahui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan Wali Kota Solo akan menjadi cawapres pendampingnya di kediamannya pada Minggu (22/10) malam.

Prabowo menyebut keputusan Gibran menjadi cawapres sudah disepakati oleh seluruh ketua umum partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres dari Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo.

Menteri Pertahanan itu mengatakan keputusan tersebut merupakan konsensus dari parpol KIM. "Tidak perlu ada yang ditanyakan lagi ini keputusan, afirmasi bulat dan konsensus dan kita siap maju untuk Indonesia Maju. Dan pada tanggal 25 hari Rabu kita akan daftar di KPU," lanjut Prabowo

Kelakar Effendi Simbolon Tak Nyaleg dari PDIP Karena Mau Nyapres!


Sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) menggelar diskusi terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pihak Aliansi BEM pun mengundang penggugat UU Pemilu Almas Tsaqibbirru dan Arkaan Wahyu, namun tidak hadir.

Acara diskusi bertajuk 'Karpet Merah Putra Mahkota' itu digelar BEM Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UNS di Bento Kopi UNS, Senin (23/10/2023) sore.

"Di sini kita mengundang pembicara yang berpartisipasi di dalamnya, Almas dan juga Arkaan. Tapi sayang sekali, Almas dan Arkaan tidak bisa hadir dengan alasan yang tidak diketahui," kata Ketua BEM Fakultas Hukum, Muhammad Luqmanul Vagastya Salman Muttaqin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Vagastya mengaku sudah mengirimkan undangan ke Almas dan Arkaan sejak dua hari sebelumnya. Pihak BEM juga telah berupaya mengirimkan surat udangan pada Minggu (22/10) kemarin. Namun, karena tidak menemukan alamat rumah keduanya undangan fisik pun batal diberikan.

"Harusnya Almas dan Arkaan dateng, tapi tidak berkenan untuk hadir, padahal sudah dicantumkan di poster," sambungnya.

Diskusi publik yang menargetkan 50 peserta dari elemen mahasiswa dan masyarakat umum itu menyoal pengambilan keputusan MK. Mereka juga menyoroti alasan dari pemohon yang dirasa kurang rasional serta dinilai masih subjektif meski dapat membuka potensi bagi generasi muda untuk maju.

"Dari pemohonnya pun alasannya belum ada urgensi, dari MK-nya juga proses pengambilan keputusan juga perlu dievaluasi. Itu aja sih, saya hanya berani ngomong seperti itu," jelas Vagastya.

Penjelasan Almas Absen Diskusi

Menanggapi hal tersebut, Almas mengaku pihaknya baru mendapatkan undangan pagi tadi. Namun, pihak BEM sudah menggunakan fotonya sebelum mengirimkan undangan.

"Sebenernya saya lihat poster yang ada gambar saya di situ itu dari kemarin ya, tapi dari pihak BEM-nya sendiri baru ngabarin saya pagi tadi," ungkapnya saat dihubungi detikJateng via telepon malam ini.

Selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Jimly Akui Gugatan Almas Tasqibbirru Banyak Masalah Administrasi, Tapi Diperbaiki


Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Sunanto (Cak Nanto) mendengar jika Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Hal ini menindaklanjuti nama Gibran yang diusulkan oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto.

"Informasinya dia mau mengundurkan diri. Mas Gibran. Iya dari partai, tapi tunggu saja," kata Sunanto di Media Center TPN Ganjar Presiden, Jalan Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/10/2023).

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan selama belum resmi didaftarkan sebagai cawapres Prabowo ke KPU, Gibran masih kader PDIP. Ia menyebut apapun kemungkinan bisa terjadi, termasuk jika Gibran tetap memilih menjadi bagian dari PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan ada Dewan Kehormatan partai ya yang selama ini dilakukan adalah biasanya sidang kode etik lalu proses pemecatannya. Selama ini belum ada ya, karena cawapres orang lain kan belum didaftarkan. Jadi, secara otomatis itu kalau sudah didaftarkan. Kalau sekarang kan belum, jangan-jangan nggak jadi. Karena di dunia politik ini kayak kemarin saja satu menit juga bisa berganti," ucapnya.

Ia menyebut etika berpolitik dalam PDIP jika seseorang sudah menerima pinangan dari calon lain maka sebaiknya mengundurkan diri dari partai. Ia menegaskan jangan ada kader PDIP yang bermain dua kaki.

"Ya nggak tahu, kalau misalnya dia sudah mengamini. Seharusnya, etikanya, beliau Mas Gibran kalau sudah mau menerima pinangan partai lain, ya mengundurkan diri etikanya. Sebelum kita mengeluarkan. Karena serba salah kan, karena aturan partainya kalau dia tidak mengundurkan diri tapi menerima, itu dua kaki kan namanya," ungkap dia.

Ia menyebut PDIP dalam posisi menunggu. Semua dikembalikan kepada Gibran apakah mau menerima pinangan cawapres dari Prabowo Subianto atau tidak.

"Tinggal lihat saja deklarasinya seperti apa, jadi kita tunggu aja sebagai partai yang rumahnya. Apakah langsung nyelonong pulang atau seperti apa. Jadi langsung lewat jendela atau lewat apa, atau lewat pintu depan," kata Cak Nanto.

"Setahu saya masih kader PDIP belum ada surat secara resmi apakah dipecat atau tidak, karena ada prosedur yang dilakukan," pungkasnya.

Simak juga Video: Mereka yang Kecewa Setelah Gibran Dipilih Jadi Cawapres Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali mempertanyakan kesiapan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto di 2024. Dia mempertanyakan secara khusus kesiapan debat Gibran dengan Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Tadi bahwa Gibran itu bisa, hari ini saya dengar KPU kan tetap ya, debatnya akan 5 kali, saya membayangkan hari ini tentang debat nanti, yaitu Mas Gibran berdebat dengan Profesor Mahfud Md dan Cak Imin, gak bahaya ta? Itu bisa disiapkan?" kata Effendi saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay lantas menjawab. Dia yakin soal debat itu nantinya akan disiapkan oleh tim pemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa. Ini kan secara umum ya. Jadi saya kira pasti nanti di tim pemenangan akan disiapkan segala sesuatu," kata Saleh.

Selain itu, Saleh juga melihat sampai sejauh ini belum ada persoalan yang fatal dari Gibran. Dia yakin nantinya Gibran akan santai menjawab Mahfud dan Cak Imin dalam debat.

"Sampai sejauh ini saya kira belum ada yang katakanlah, dikatakan sangat fatal, atau kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan, nggak ada, santai-santai saja masih," ujarnya.

Lebih lanjut, Saleh juga berbicara terkait variabel yang membuat para ketum partai KIM yakin dengan Gibran.

"Yang penting variabel utamanya bagaimana Pak Prabowo menang dalam Pilpres, semua capres-capres itu juga pasti kan, kedua kita inginkan agar ada paduan sangat baik antara yang tua dan yang muda, dari capres ini, ada yang militer, ada yang sipil," jelasnya.


Gerindra Jatim percaya hadirnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto akan menekan angka golput. Terutama angka golput dari kalangan pemilih milenial.

"Karena dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya banyak anak muda yang tidak memilih pemimpin atau golput di pemilu," kata Bendahara DPD Gerindra Jatim M Fawait saat dikonfirmasi detikJatim, Senin (23/10/2023).

Politikus yang akrab disapa Gus Fawait itu menyatakan bahwa para milenial golput karena tidak menemukan pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa kita ketahui jumlah pemilih milenial dalam DPT terbesar. Banyak milenial yang tidak menggunakan hak suaranya atau golput, salah satunya ketika kami diskusi dengan anak muda karena mereka belum merasa terwakili dengan pemimpin yang ada," jelasnya.

"Dengan adanya Gibran, maka ada perwakilan milenial. Saya yakin di pesta demokrasi tahun 2024, terutama di Pilpres, angka golput akan sedikit karena ada calon muda yang mewakili kelompok muda generasi Z dan milenial," katanya.

Menurut Presiden Laskar Sholawat Nusantara (LSN) ini Prabowo dan Gibran adalah pasangan capres yang saling melengkapi satu sama lain.

"Prabowo sosok yang memiliki ide kuat, ketegasan, diplomasi ke dunia internasional. Sementara Gibran sosok muda, merakyat, mendengar aspirasi anak-anak muda," jelasnya.

"Kolaborasi Prabowo-Gibran ini senior-junior yang juga akan membantu adanya regenerasi kepemimpinan yang konkret," tambahnya.

Ketua PD Tidar Jatim ini mengapresiasi keputusan bersama partai yang bergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengusung Prabowo-Gibran.

"KIM betul-betul melakukan langkah-langkah yang kongkret. Kita butuh sosok senior dengan pengalaman tinggi, tapi tetap kita beri kesempatan ke anak-anak muda. Sejarah Indonesia, lompatan-lompatan besar, selalu dilakukan pemimpin di bangsa kita itu dari anak-anak muda," ujarnya.

Gus Fawait juga mengklaim bahwa sudah cukup banyak perwakilan milenial yang telah menghubungi dirinya menyatakan ingin berkontribusi memenangkan Prabowo-Gibran.

"Anak-anak muda sangat antusias menyambut Pilpres 2024. Banyak anak-anak muda yang bergerak ikut membantu memenangkan Prabowo-Gibran," jelasnya.

"Gibran telah melalui proses pematangan yang luar biasa. Salah satu pendidikan terbaik ada di pendidikan keluarga. Di situ Gibran mendengar, belajar dari ayahnya yakni Presiden Jokowi hingga Gibran menjadi Wali Kota Solo dan merupakan salah satu wali kota yang termuda," tandasnya.

TKD Prabowo-Gibran Jateng Bidik Dukungan Purnawirawan TNI-Polri


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara tentang Pemilu 2024. Menurutnya Pemilu tahun depan akan berdampak positif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Syaratnya, kata Sri Mulyani, kesatuan tidak terpecah belah selama pesta demokrasi tersebut.

"Kalau Pemilu insya Allah dampaknya baik, asal tidak ada pecah-belah dan yang lain-lain," ujar Sri Mulyani dalam Kuliah Umum Universitas Diponegoro & Universitas Negeri Semarang yang dilihat virtual, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani juga memastikan dukungan pemerintah terhadap Pemilu 2024 dengan mengalokasikan anggaran hingga Rp 71,3 triliun dari 2022-2024. Tambahan anggaran pun akan diberikan jika harus dilakukan sampai dua putaran.

"Jadi dari sisi APBN saja cukup belanjanya. Nanti dari parpol, capres, dan segala macam itu mungkin akan menimbulkan dampak yang hopefully positif. Asal pokoknya kita semuanya menjaga keamanan dan kesatuan," tutur Bendahara Umum Negara itu.


Politikus PPP, Sandiaga Uno, menyatakan sudah ikhlas menerima keputusan bahwa bukan dirinya yang menjadi cawapres Ganjar Pranowo melainkan Mahfud Md. Bahkan, Sandi mengaku sempat sujud syukur menerima keputusan itu.

"Jadi saya sangat mensyukuri dan saya sempet sujud syukur dan langsung menyiapkan beberapa langkah-langkah internal, konsolidasi, baik antara relawan dan PPP, kita sudah susun langkah-langkah ke depan," kata Sandiaga dalam keterangan pers yang diterima detikcom, Senin (23/10/2023).

Sandiaga berbicara usai menghadiri acara Weekly Briefing di Kemenparekraf, Gambir, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Sandiaga Uno memang menjadi salah satu tokoh yang diisukan bakal menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita semua harus kita terima dengan rasa syukur, mungkin apa yang kita perjuangkan waktu itu baik, tapi yang terbaik itu yang keputusan Allah. Kan keputusan Allah adalah Pak Ganjar-Mahfud yang ditentukan oleh pimpinan partai politik, itu yang terbaik buat kita," ujar Sandiaga.

Setelah mendapatkan kabar keputusan itu, Sandiaga langsung berkoordinasi untuk menentukan langkah politik kampanye Ganjar-Mahfud. Dia menyusun langkah untuk 110 hari.

"Saya laporkan juga kepada Mas Ganjar, dan Pak Arsyad dan ini akan kita lakukan selama 110 hari plus ke depan untuk bisa mensosialisasikannya kepada para calon pemilih," kata dia.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP ini optimis Ganjar-Mahfud Md bakal memenangi Pilpres 2024. Keunggulan duet ini ada pada visi dan misi percepatan pembangunan, serta gagasan penciptaan lapangan kerja lewat kewirausahaan dan stabilisasi harga pangan, tak kalah penting juga pemerintahan bebas korupsi.

"Pokoknya kita akan ramah sekali dengan investasi, hilirisasi akan terus jalan, lapangan kerja akan terus terbuka, tapi dengan prinsip berkeadilan," kata Sandiaga.


Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkap proses penetapan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dia menyebut hanya butuh waktu 2 menit untuk mencapai kesepakatan bahwa cawapres Prabowo yang terpilih adalah Gibran.

"Kami kan di Koalisi Indonesia Maju sudah sepakat bahwa semua putusan harus musyawarah mufakat, kemarin itu ketika penetapan, supaya tahu, begitu Ketum dan Sekjen hadir di tempat, saya ada di situ, mereka dimasukkin, ngobrol satu ruangan, itu hanya 2 menit, paling lama 3 menit, lalu semua tepuk tangan, keluar," kata Saleh saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

Saleh lantas menanyakan saat itu mengapa para ketum dan sekjen partai pendukung Koalisi Indonesia Maju bertepuk tangan. Dia menyebut ternyata saat itu sudah diputuskan bahwa Gibran yang akan mendampingi Prabowo di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Begitu kita tanya ada apa 'sudah bulat semuanya nggak ada satupun yang beda pendapat dengan Gibran', artinya Gibran cawapresnya Prabowo, lalu Prabowo bilang 'kita langsung konferensi pers', lalu konferensi pers kan, di dalam konferensi pers dikatakan, capresnya Prabowo, cawapresnya Gibran," ucapnya.

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini juga menyebut keputusan ini sudah atas persetujuan Gibran. Dia menyebut Gibran sudah berkeliling ke ketum-ketum partai KIM sebelum penetapan cawapres tersebut.

"Gibran pada saat sebelum deklarasi, sebelum rapat kemarin itu, Gibran sudah keliling tuh, sudah bertemu dengan ketum-ketum, paling yang akan dibicarakan salah satunya tentang gimana kesiapan beliau, apakah benar serius, sungguh-sungguh, apa yang akan disiapkan untuk pemenangan, bagaimana untuk bertarung dan seterusnya? Begitu sudah katakan bersedia, dan semua ketum partai misal dijelaskan seperti itu kan berarti sudah selesai urusan dengan dia. Kan nggak perlu dia sudah datangi orang orang, ketum-ketumnya dan pengurusnya. Artinya kita sudah bulat juga sebelum pertemuan malam itu," jelas dia.


Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro menyoroti ancaman hoaks menjelang Pemilu 2024. Menurutnya saat ini hoaks telah menggunakan kecerdasan buatan (AI), yang memungkinkan seseorang bisa menyerupai orang lain, baik dari wajah hingga suara, padahal bukan orang tersebut.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan pemaparan terkait strategi pengelolaan informasi dalam acara Pengukuhan Pengurus dan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di The Westin Jakarta.

"Saya ingin menyampaikan tugas berat rekan-rekan, menangkal hoaks, berita bohong. Berita bohong selama ini kadang-kadangkan mungkin izin lewat tulisan, tapi hari ini ada berita bohong yang menakutkan ini, ancaman penggunaan teknologi deepfake ini pemalsuan video yang mutakhir," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suhajar menekankan humas harus mampu menangkal penyebaran hoaks, bekerja sama dengan kepolisian dan stakeholder terkait. Apabila terlambat dan konten terlanjur tersebar, maka dapat menimbulkan hal yang berbahaya.

Dengan antisipasi tersebut, dirinya menaruh harapan besar kepada Bakohumas untuk menjadi lembaga terpercaya dalam menyampaikan publikasi kepada rakyat tentang pemerintahan. Dengan demikian, rakyat bisa mendapatkan akses informasi yang benar tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah.

"Nah oleh karena itu, tanggung jawab kawan-kawan semua Bakohumas dan jajaran baik berkoordinasi secara horizontal dengan komponen yang lain ini harus segera dan cepat, karena ini tidak bisa ditangani secara biasa. Artinya satu bagian dalam humas harus ada bagian khusus yang sangat paham dengan kemampuan teknologi untuk mengidentifikasi ini palsu atau tidak dan harus cepat," jelasnya.

Karena itu dia mendorong penguatan terhadap teknologi informasi (TI). Dia menekankan setiap instansi humas harus memiliki orang yang ahli di bidang TI. Apalagi menurutnya tata kelola pemerintahan modern saat ini membutuhkan keterbukaan, kecepatan, dan ketepatan dalam penyampaian informasi yang kredibel dan faktual.

Lebih lanjut dia menegaskan peranan kehumasan sebagai bagian integral yang memberikan informasi terkait pemerintahan kepada publik secara jelas, mudah dipahami, dan gampang diingat.

"Jadi tugas humas sekarang tambah berat, jadi kalau gajinya mau ditambahkan boleh juga diusulkan nanti, karena kita akan menghadapi pemilu nanti, tambah berat lagi pada penyelenggaraan pemilu dan ini beberapa negara sangat khawatir tentang ini," ungkapnya.


Menko Polhukam Mahfud Md mengaku belum bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), setelah dirinya resmi menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo. Mahfud mengatakan hal itu lantaran Jokowi baru saja pulang dinas luar negeri.

"Belum (bertemu), Pak Jokowi kan baru hari ini masuk kantor sesudah berkunjung ke luar negeri. Ini kan hari pertama (kerja)," kata Mahfud di kawasan M Bloc, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023).

Namun, Mahfud tak menjelaskan lebih lanjut kapan akan bertemu dengan Jokowi. Dia mengatakan akan bertanya terlebih dulu jadwal dari Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti saya tanya lagi kapan jadwalnya," tuturnya.

Sebelumnya, Mahfud dideklarasikan oleh PDIP sebagai cawapres dari Ganjar. Pasangan Ganjar-Mahfud pun telah mendaftarkan diri ke KPU RI.

Mahfud Md juga sudah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta izin maju menjadi calon wakil presiden (cawapres) dan cuti untuk mendaftar ke KPU. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengungkapkan Jokowi telah memberikan izinnya kepada Mahfud.

"Bapak Presiden telah memberikan persetujuan atas dua surat yang disampaikan Pak Mahfud Md tadi sore," kata Ari kepada wartawan, Rabu (18/10/2023).

Ari menjelaskan ada dua surat Mahfud yang sudah disetujui Jokowi. Dua surat itu yakni terkait Mahfud maju sebagai cawapres dan cuti satu hari untuk mendaftar bersama Ganjar Pranowo ke KPU.

"Persetujuan Bapak Presiden meliputi persetujuan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol sebagai cawapres pada pemilu presiden dan wapres tahun 2024," tuturnya.


Pendiri Ganjarian Spartan, Eko Kuntadhi, membahas terkait perbedaan saat putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, maju Pilkada Solo dulu dan maju cawapres Prabowo Subianto di 2024. Dia mengungkit ada gonjang-ganjing putusan MK di balik Gibran cawapres Prabowo.

"Setidaknya nggak melewati gonjang-ganjing di MK lah, kan yang bikin shock itu ya, yang bikin shock keputusan itu yang sekarang jadi perhatian civil society 'loh kok gini', waktu Pilkada Solo, Pilkada di Medan, ya nggak seperti ini," kata Eko saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di YouTube detikcom, Senin (23/10/2023).

Eko menilai putusan MK yang mengabulkan kepala daerah di bawah 40 tahun bisa maju capres-cawapres tidak berdiri sendiri. Dia mengatakan tidak ada satupun pakar hukum yang menilai keputusan ini bagus, termasuk 3 mantan Ketua MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya putusan MK kan ya ini kan nggak berdiri sendiri, kita seolah-olah ini berdiri sendiri, ya kan nggak. Setidaknya itu yang disampaikan oleh banyak pengamat hukum, sampai saat ini nggak ada seorang ahli hukum pun yang melakukan dukungan ini keputusan top, bagus. Semua, 3 orang mantan Ketua MK, Pak Jimmly, Pak Mahfud, Pak Hamdah Zoelfa, sebelum putusan diketuk sudah warning. Bahkan Pak Yusril kemarin," ucapnya.

Eko menyebut putusan MK dipertanyakan banyak pihak meskipun final dan mengikat. Menurutnya, memang semua pihak harus menjalankan putusan itu, tapi tetap saja putusan itu patut dipertanyakan.

"Seperti kata Pak Mahfud proses keputusannya dipertanyakan, tapi ketika sudah diputuskan, kan ada klausul ini tetap dan mengikat, final dan mengikat. Nah gini, ketika sudah diputuskan ada klausul bahwa ini final dan mengikat, ikut, MK sudah putuskan ikut, tapi sebelum diputuskan prosesnya sudah banyak yang komentar bahwa ini bukan ranah MK, saya juga ketika ini sudah diputuskan konstitusi mengatakan demikian, ikut, Pak Mahfud pasti akan ikut konstitusi, MK sudah putuskan, ya ikut," jelasnya.