Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dkk terkait batas usia capres dan cawapres. MK turut menolak gugatan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi triumvirat.

Dilansir dari detiKNews, pembacaan putusan dibacakan langsung Ketua MK Anwar Usman saat di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin (16/10/2023). MK secara resmi menolak gugatan PSI terkait uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Hakim Agung Konstitusi, Arief Hidayat menyebut dalam pertimbangannya merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres-cawapres.

Dia juga menerangkan runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. Oleh karena itu, usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat, Senin (16/10).

Selain itu, MK juga telah menolak gugatan PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," sambungnya.

MK Beberkan Sejarah Batas Usia Capres-Cawapres

Sementara saat berjalannya sidang, salah satu Hakim Agung Konstitusi, Arief Hidayat membacakan soal sejarah dari adanya pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Pembatasan usia capres-cawapres awalnya diatur dalam UUD 1945.

"Pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Awalnya sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno pada orde Lama hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971," ujar Arief Hidayat, Senin (16/10).

Dia menjelaskan awalnya UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara yang tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi capres dan cawapres. Oleh karena itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden kemudian menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IMPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973).

"Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 (empat puluh) tahun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR IV/1973," jelasnya.

"Selanjutnya, berdasarkan Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi maka TAP MPR I/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR VI/1999)," sambungnya.

Arief mengatakan, sekalipun terjadi pergantian yang berkenaan dengan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden, itu tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia berusia 40 tahun.

Arief selanjutnya mengutip beberapa pernyataan politikus mengenai batas usia capres dna cawapres ini dari buku IV 'Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1'. Dalam hal ini terkait Persyaratan Presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka pertama kali pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19, 23 Februari 2000, dengan agenda dengar pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Anton Reinhart dari UKI yang berisi:

"Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia."

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Pelapor Sebut Gugatan Almas soal Batas Usia Capres Tak Ditandatangani


Partai Gerindra Sumut mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres dan cawapres. Gerindra Sumut menyebut hasil putusan MK ini merupakan hal yang baik bagi anak muda Indonesia.

"Ini tentu hal yang baik. Anak-anak muda sudah bisa berkontestasi di level nasional, jika dia sudah pengalaman menjadi kepala daerah. Ini menjadi kemenangannya anak muda," kata Sekretaris Gerindra Sumut Sugiat Santoso, Senin (16/10/2023).

Terkait apakah dengan putusan ini maka Gibran Rakabuming akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, Sugiat enggan berkomentar. Menurutnya, hal tersebut merupakan wewenang dari DPP Gerindra, Prabowo, dan partai koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah kalau soal itu, itu hak Pak Prabowo, DPP, dan koalisi. Yang pasti, siapapun yang bakal diusung mendampingi Pak Prabowo, Gerindra Sumut akan patuh," ucap mantan Ketua DPD KNPI Sumut itu.

Sebelumnya diberitakan, gugatan uji materil UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) soal batas usia capres dan cawapres dikabulkan sebagian oleh MK. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023) dilansir detikNews.

Hakim MK menilai permohonan Almas berbeda dengan Partai Garuda. "Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum," katanya.

"Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," lanjut hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Jalan Gibran Cawapres Prabowo: Putusan MK hingga Konsensus Ketum KIM


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. Ketua Harian Gerindra Dasco menghormati putusan MK.

"Pada prinsipnya kami menghormati keputusan MK yang baru dibacakan, yaitu dalam gugatan nomor 90 yang dikabulkan sebagian bahwa kemudian MK memutuskan walaupun ada batasan usia 40 tahun, tapi kemudian memperbolehkan pejabat ataupun kepala daerah ataupun penyelenggara negara yang dipilih melalui pemilihan langsung, termasuk Pilkada untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden," kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dasco menyebut pihaknya menghormati keputusan itu. Ia mengatakan keputusan MK final dan mengikat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu terhadap putusan MK kami hormati dan tentunya apa yang diputuskan oleh MK ini bersifat final dan mengikat dan tentunya langsung dilaksanakan," ucapnya.

Ia lantas menjawab soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya menguat menjadi cawapres Prabowo Subianto. Dasco menyebut semua kepala daerah berpeluang lantaran putusan MK ini.

"Tentunya dengan putusan MK tidak hanya membuka peluang bagi Mas Gibran, tetapi bagi kepala daerah yang sedang menjabat ataupun mantan kepala daerah yang dipilih langsung oleh Pilkada seperti dengan Pilpres itu juga terbuka kesempatannya untuk bisa menjadi presiden dan wakil presiden," kata dia.

Terkait pengumuman cawapres Prabowo, Dasco menyerahkan kepada partai pengusung di KIM. Pada waktunya nama tersebut akan dibuka ke publik.

"Tentunya di Koalisi Indonesia Maju masih dalam tahap-tahap pembicaraan sehingga apa yang ditanyakan kami belum bisa sampaikan pada saat ini. Dan tentunya pada waktunya nanti kita akan sampaikan tentang siapa yang akan menjadi calon pendamping Pak Prabowo," sambungnya.

Simak Video 'Gerindra Bicara soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo buka suara soal sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan cawapres yang berlangsung hari ini. Rudy menyebut semua pihak harus menghormati keputusan MK.

"Harus kita hormati, tidak ada yang berlebih menurut saya," kata Rudy di kantor baru DPC PDIP Solo, Senin (16/10/2023).

Rudy mengatakan bahwa dirinya sejak awal telah menyampaikan apa pun keputusan yang ditetapkan MK, maka sebagai anggota partai harus menghormati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya dari awal sampaikan, keputusan apa pun yang diputuskan lembaga yudikatif, ya kita sebagai partai harus menghormati. Tidak ada komentar yang negatif yang miring, saya selalu positive thinking kok, tidak pernah negatif," jelasnya.

Rudy mengaku tidak menonton siaran langsung sidang putusan MK itu. Meski demikian ia memastikan semua pihak pasti akan menghormati putusan MK.

"Tidak nonton, putusan apa kita hormati, kita hargai. Semua kader PDIP menghormati dan menghargai," tuturnya.

Ditanya mengenai putusan MK dan isu Gibran bakal menjadi cawapres partai lain, Rudy enggan mengomentari lebih jauh. Ia mengaku selalu berpikir positif terhadap Gibran.

"Yang bisa mengomentari Mas Wali jadi pendamping calon partai lain, yang mengomentari orang to, saya selalu berpikiran positif dengan Mas Wali dan Wakil, karena keduanya merupakan petugas partai yang mendapat mandat menjadi pimpinan," pungkasnya.

Sidang MK

Dilansir detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ihwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Selengkapnya di halaman selanjutnya


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kembali mengingatkan kadernya untuk setia kepada partai. Megawati meminta kader PDIP tak lirik-lirik ke partai lain untuk berpindah partai.

Awalnya, Megawati berterima kasih kepada kader PDIP karena menjadikan rekam jejak Proklamator RI Sukarno atau Bung Karno di setiap kantor partai berkelir merah itu.

"Secara khusus saya mengucapkan terima kasih bahwa partai telah menempatkan keseluruhan jejak sejarah Bung Karno di dalam memerdekakan bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk monumen Bung Karno di kantor partai," kata Megawati saat peresmian 27 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati kemudian berbicara tentang kantor DPC PDIP di Bandung, Megawati mengatakan Bandung sebenarnya menjadi tempat Bung Karno mengawali perjuangan memerdekakan Indonesia.

Megawati mengatakan Bung Karno sejak dari muda selalu konsekuen dalam memperjuangkan Indonesia agar merdeka. Dari situ, Megawati kemudian mengingatkan kader PDIP tetap konsekuen dengan arah partai.

"Makanya ibu meminta, kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai, jangan melirik-lirik lagi untuk pindah partai. Itu tidak ada dedication of life-nya. Nah, dengan demikian, maka kita benar-benar menjadi pejuang partai," ujarnya.

Presiden RI ke-5 itu selanjutnya mengingat kembali Bung Karno dalam memperjuangkan kemerdekaan tetap setia meskipun Presiden RI ke-1 itu dipenjara pemerintah kolonial.

"Jadi, bayangkan, umur 16 beliau sudah keluar masuk penjara, di Banceuy, Sukamiskin, dan juga untuk Indonesia merdeka beliau tidak pernah surut semangat juangnya, lalu dengan penuh gelora beliau menyampaikan gugatannya melalui pengadilan yg disebut Indonesia menggugat," lanjut Megawati.

"Kalian harus baca, lo. Supaya mengerti mengapa kalian mau menjadi PDI Perjuangan. Semangat juang inilah yang seharusnya menjadi kultur budaya partai. Jangan asal pakai merah hitam begitu, saya PDI Perjuangan. Enggak ada artinya, karena yang mau masuk kalian, bukan ibu suruh," kata dia.

Megawati dalam sambutannya juga mengingatkan kader PDIP tidak melupakan konsepsi sejarah ketika Bung Karno melahirkan Pancasila yang menjadi falsafah bangsa.

"Kalau sebagai anggota PDI Perjuangan, kalau kamu tidak tahu Pancasila, itu aneh. Jadi, resapkan ke dalam hati sanubari kalian, karena di sanalah untuk kita bergerak, untuk tahu mengapa harus kita ikuti Pancasila itu, karena Pancasila kalau di lapangan itu kita bergotong royong," kata Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju di Pilpres 2024.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).

"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," lanjut amar putusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK


Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta forum Asian African Legal Consultive Organization (AALCO) untuk menyuarakan penghentian perang antara Israel dan Palestina. Ma'ruf melontarkan permintaannya seusai membuka konferensi AALCO di Nusa Dua, Bali.

"Saya ingin, konferensi (AALCO) ini juga menyatakan supaya, perang (antara Israel dan Palestina) segera dihentikan. Karena menyangkut masalah kemanusiaan," kata Ma'ruf Amin di BNDCC, Nusa Dua, Senin (16/10/2023).

Ma'ruf berpendapat konflik berdarah antara Israel dan Palestina harus diselesaikan menurut kesepakatan yang telah dibuat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Yakni, solusi dua negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, itu adalah solusi paling tepat agar Israel dan Palestina segera menghentikan perang. Aplagi, lanjut Ma'ruf, korban dari pihak Israel dan Palestina sudah mencapai 4000an orang lebih.

"Two state solution. Yaitu mengenai penyelesaian dua negara. Yang itu barangkali yang masih terus dilakukan," kata Ma'ruf.

Begitu pula dengan posisi pemerintah Indonesia. Dia menegaskan Indonesia terus berupaya memelihara perdamaian di Asia dan belahan dunia manapun.

"Bagi Indonesia diplomasi perdamaian dan penghormatan terhadap hukum, akan terus kami suarakan dan perjuangkan sesuai mandat konstitusi negara Indonesia tahun 1945," tegasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Israel menghentikan sementara serangan udaranya terhadap Jalur Gaza pada Senin (16/10/2023) waktu setempat. Penghentian sementara ini dilakukan saat perlintasan perbatasan Rafah, yang menghubungkan Jalur Gaza dan Mesir, dibuka.

Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran


Massa aksi yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Jakarta Timur kembali menggelar demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa melakukan sujud syukur setelah mendengar salah satu putusan yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas minimal capres-cawapres.

Massa aksi ini sempat ikut membubarkan diri pasca MK memutuskan menolak tiga gugatan batas minimal usia capres-cawapres dari PSI, Partai Garuda, serta 5 kepala daerah. Namun, mereka kembali ke area Patung Kuda setelah mengetahui kabar bahwa ada satu gugatan dari mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A.

Aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur ini berlangsung tidak lama. Pantauan detikcom di lokasi, Senin (16/10/2023) massa hanya bertahan dari pukul 15.00 WIB hingga 15.30 WIB. Aksi ini terlihat dipimpin Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur (Jaktim) Ali Lubis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Sebelumnya, massa dari dua kelompok yang demonstrasi di area Patung Kuda, Jakpus telah membubarkan diri. Mereka bubar setelah mendapat kabar MK menolak gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres-cawapres.

Mulanya, massa aksi yang lebih dulu membubarkan diri ialah yang mendesak MK untuk menolak gugatan batas usia capres-cawapres. Mereka mulai membubarkan diri pukul 12.36 WIB.

Sementara, massa aksi yang mendukung MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres mulai membubarkan diri pukul 13.00 WIB.

Saksikan Live DetikPagi:

Lihat Video 'MK Tolak Gugatan Usia Capres-Cawapres, Massa Aksi di Patung Kuda Bubar':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tetap 40 tahun. Namun, hal itu tidak berlaku bila capres-capres yang bertarung di Pemilu punya pengalaman sebagai kepala daerah.

Hal tersebut tertuang dalam keputusan MK yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023) dikutip dari detikNews.

MK menyatakan permohonan sebelumnya, seperti Partai Garuda, berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan beberapa kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari Mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Suhartoyo Jadi Ketua MK: Kalau Ada yang Tidak Baik, Kritik Kami


Ketua KPU Hasyim Asyari terus memantau dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan secara maraton sejak pagi. Salah satunya soal putusan MK yang membolehkan kepala daerah menjadi capres/cawapres meski belum 40 tahun.

"Kita pelajari dulu," kata Hasyim saat dihubungi detikcom, Senin (16/10/2023).

KPU akan melakukan rapat di level pimpinan. Secepatnya akan mengambil sikap atas putusan MK itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bakda Magrib kita konpers," ucap Hasyim.

Sebagaimana diketahui, mahasiswa UNS Almas Tsaqibbirru Re A meminta berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah bisa jadi capres. Apa kata MK?

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun berusia 40 tahun. Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

"Artinya, usia di bawah 40tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogyanya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden," kata hakim MK Guntur Hamzah.


Semburan air dari water canon Polres Indramayu diluncurkan di Lapangan Atletik Sport Center Kabupaten Indramayu. Suasana semakin mencekam ketika kekacauan sejumlah massa terus meningkat.

Sejalan dengan kejadian itu, ratusan personel dari Polres Indramayu dan Satbrimob Polda Jabar dikerahkan. Sejumlah mobil warna hitam dan motor patroli dikerahkan menuju tempat kericuhan. Seringkali suara keras tembakan gas air mata dan senjata laras panjang terdengar untuk mengurai massa pada simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) menjelang pemilu 2024.

"Kami hari ini melaksanakan simulasi (Sispamkota) dan merupakan latihan gabungan antara TNI-Polri dan juga Brimob dalam rangka menghadapi operasi Mantap Brata Lodaya 2023/2024 yang akan dimulai pada 19 Oktober 2023," kata Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar usai simulasi, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam situasi mencekam, beberapa polisi sempat terlibat adu tendang dan pukul. Bahkan, barisan petugas bersenjata lengkap dikerahkan saat mengevakuasi korban hingga mengamankan provokator massa.

Tak lama, ledakan bom terdengar sangat keras sejalan kericuhan massa yang semakin meningkat. Petugas penjinak bom dengan mengenakan seragam taktisnya, terlihat bergerak di lokasi ledakan. Terlihat cukup menegangkan sesaat setelah petugas menaklukkan bom.

"Ada gladi posko yang kedua adalah gladi pemungutan suara di TPS dan penanganan konflik di TPS dan ada tahapan pengendalian massa pada situasi hijau, kuning dan merah. Dan juga ada penanganan terhadap penjinakan bom. Ini kita laksanakan terpadu," ujarnya.

Simulasi pengamanan pemilu di Indramayu, Senin (16/10/2023). Foto: Sudedi Rasmadi/detikJabar

Nantinya, pada pemilu 2024 Polres Indramayu mengerahkan sedikitnya 800 personel untuk dilibatkan di setiap TPS dan Satgas lainnya mulai dari Satgas Lantas, Gakkum. Termasuk dikerahkan di sentra Gakkumdu dan bergabung dengan Bawaslu dan Kejaksaan Negeri.

"Semuanya Insyaallah sudah kita siapkan dengan baik karena pelatihan dan persiapan personel termasuk pengecekan kesehatan personel yang akan dilibatkan sudah kita laksanakan jauh-jauh hari," katanya.

Sementara itu, Fahri menuturkan pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda beberapa waktu lalu berkaitan dengan potensi kerawanan pemilu di Indramayu. Meski masih bersifat dinamis, namun Fahri menyebut ada beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang cukup rawan.

"Untuk TPS ini kan pungut suara masih 14 Februari jadi terkait masalah data sangat rawan, rawan dan kurang rawan sebenarnya kita masih dinamis ya," tuturnya.

Fahri meyakini bahwa saat ini kondisi situasi masih kondusif. Namun, dari beberapa indikator yang dihitung Bawaslu bahwa pada tahun 2019 sempat terjadi beberapa kejadian. Mulai dari unjuk rasa dan lainnya yang menghambat proses penghitungan suara.

"Itu semua masih bisa kita tanggulangi dengan baik bisa dikelola dengan baik termasuk beberapa kejadian tindak pidana pemilu yang terjadi pada tahun 2019 itu yang menyebabkan penghitungan jadi sangat rawan lah," jelasnya.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan mahasiswa UNS, Almas Tsaqibbirru Re A. Dia mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres.

Almas meminta agar capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Apa kata MK?

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum.

MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

MK juga menunjukkan beberapa contoh kepala negara/kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia 40 tahun.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun belum berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

"Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.


Gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). MK memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju di pilpres.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).

"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," lanjut amar putusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.


Gugatan uji materil UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) soal batas usia capres dan cawapres dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023) dilansir detikNews.

Hakim MK menilai permohonan Almas berbeda dengan Partai Garuda. "Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," lanjut hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Simak Video 'MK Kabulkan Kepala Daerah Berpengalaman Bisa Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meresmikan dan menandatangani prasasti 27 kantor partai PDIP, patung hingga RSUD Soekarno. Dalam pengarahannya, Megawati menyapa DPC PDIP Surakarta atau Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Peresmian 27 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid, Senin (16/10/2023). Megawati kemudian menyapa DPC PDIP Solo yang dipimpin oleh FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy.

"Ah itu dia, ini Kota Surakarta," kata Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekjen PDIP Megawati Soekarnoputri kemudian meminta kondisi DPC PDIP Solo ditampilkan. Megawati menjelaskan mengapa menyapa DPC PDIP Solo, Megawati menyinggung soal kesetiaan.

"Kenapa kok ibu nyebut itu? Karena ketua DPC-nya itu orang lama. Dia ini ikut dari PDI. Itu orangnya pake brengos, kalau ngomong seenaknya sendiri," ujar Megawati.

"Kalian juga mesti seperti dia, senioritasnya luar biasa, sekarang, dan kesetiaannya pada partai," imbuhnya.

Megawati kemudian menyapa DPD PDIP NTB yang dipimpin oleh Rachmat Hidayat. Megawati kembali menyinggung kesetiaan kader-kadernya tersebut.

"NTB sama aja itu, orangnya juga itu satu letting sama Pak Rudy (Ketua DPC Solo). Bayangkan masih ada loh yang pada ngikut," imbuhnya.


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Artinya, usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons soal putusan MK tersebut. Dia mengaku tidak harus terkejut ataupun merasa kecewa dengan putusan itu.

"Gini, emang saya harus wah kaget, wah harus kecewa. Biasa aja kok," ujar Kaesang di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyatakan pihaknya menerima apa yang diputuskan oleh MK. Dia mengatakan ada cara lain untuk anak muda menjadi pemimpin selain menjadi capres maupun cawapres. Dengan putusan MK hari ini, menurutnya anak muda harus lebih bersabar.

"Ya perlahan lah kita, ya mungkin karena kita tadi ditolak mungkin kita masih butuh waktu yg lebih sedikit lebih lama untuk menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia," ujarnya.

"Tapi ya kita lihat aja, mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan anak muda jauh lebih diterima untuk jadi pemimpin di Indonesia," imbuh Kaesang.

Kemudian, ditanya terkait langkah PSI ke depan menyoal gugatan itu, Kaesang masih belum memutuskan. Sebab, Kaesang menyebut belum ada perwakilan partainya di legislatif.

"Ya untuk saat ini kita nggak tau ya. Kita belum bisa memastikan akan berjuang atau tidaknya nanti, karena mau gimanapun kita belum ada di Senayan," ungkapnya.

"Tapi nanti jika kita udah ada di Senayan, kita coba balik lagi, kita formulasikan apakah ini sesuatu yang harus kita segera lakukan. Kan kita ada beberapa prioritas juga RUU yang harus disahkan juga, mana yang lebih prioritas nanti," lanjutnya.

Karena itu, Kaesang mengatakan nantinya jika PSI berhasil masuk ke DPR, maka pihaknya akan meminta pendapat masyarakat untuk menyusun prioritas yang harus diperjuangkan.

"Begini kita ke depannya kita akan meminta untuk masyarakat, RUU mana sih yang sebenarnya prioritas. Jadi kita sebenarnya prioritas kita itu tergantung apa yang masyarakat butuhkan," tuturnya.

"Nanti kita akan membuka kaya sebuah polling atau apa gitu untuk teman-teman yang sudah di DPR nanti," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Simak Video 'MK Kabulkan Kepala Daerah Berpengalaman Bisa Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari mahasiswa Unsa ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.


Daftar Isi Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024

Sebelum Pemilu 2024 digelar, calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) wajib untuk melakukan pendaftaran dirinya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut jadwalnya.

Pemilu 2024 dijadwalkan akan diadakan pada Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia karena akan memilih presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif seperti DPR, DPRD, dan DPD sekaligus.

Sementara itu, untuk waktu pendaftaran capres dan cawapres diatur sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jadwal Pendaftaran Capres-Cawapres Pemilu 2024

Pendaftaran capres-cawapres pemilu 2024 akan dilangsungkan mulai Kamis, 19 Oktober 2023 hingga Rabu, 25 Oktober 2023.

Lebih lanjut, berdasarkan lampiran I peraturan KPU di atas, berikut merupakan program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan capres dan cawapres:

Pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon: 16-18 Oktober 2023 Pendaftaran bakal pasangan calon: 19-25 Oktober 2023 Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon: 19-27 Oktober 2023 Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon: 19-28 Oktober 2023 Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon: 23-29 Oktober 2023 Perbaikan dan/atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon: 25-31 Oktober 2023 Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan/atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon: 26 Oktober-1 November 2023 Verifikasi dokumen hasil perbaikan: 26 Oktober-2 November 2023 Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon: 26 Oktober-3 November 2023 Pengusulan bakal pasangan calon pengganti (jika ada): 26 Oktober-8 November 2023 Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti: 26 Oktober-11 November 2023 Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti: 26 Oktober-12 November 2023 Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti: 11-12 November 2023 Penetapan pasangan calon: 13 November 2023 Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon: 14 November 2023

Demikian informasi mengenai jadwal pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu 2024.

Artikel ini ditulis oleh Muthia Alya Rahmawati peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

PPP soal Pendaftaran Capres-Cawapres Dimajukan: Kami Sangat Setuju


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sedangkan dalam amar putusannya, MK menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari Mahasiswa Unsa ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Simak Video 'Alasan MK Kabulkan Kepala Daerah Bisa Jadi Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah menimbang bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Megawati mengatakan pertimbangan bakal cawapres Ganjar bukan atas nama keluarga.

Hal tersebut diungkapkan Megawati saat meresmikan 26 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid, Senin (16/10/2023). Megawati hadir secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

"Saya sudah mempertimbangkan dengan matang nanti siapa sosok paling tepat mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Saya sudah menerima masukan dari seluruh pihak, tapi tetap bersabarlah karena Ibu kalian beri hak prerogatif. Artinya ibu yang menentukan," kata Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati meminta kader PDIP sabar soal pengumuman bakal cawapres Ganjar. Megawati mengatakan tak akan salah pilih soal pendamping Ganjar.

"Oleh sebab itu, maka sabar aja. Tunggu dari mulut saya, nanti akan datang siapa pasangannya Pak Ganjar. Ya masa Ibu salah pilih? Nggak lah," ujar Megawati.

Bakal cawapres Ganjar, kata Megawati, bukan atas dasar PDIP hingga keuntungan elektoral. Apalagi, katanya, atas dasar kepentingan pribadi dan keluarga.

"Itu bukan demi PDIP semata loh, bukan karena keinginan hitungan elektoral saja loh. Tapi itu juga bukan kepentingan saya pribadi atau keluarga loh. Jadi saya memang mencari seseorang pemimpin untuk bisa memimpin Republik Indonesia ini dengan baik," ucap Megawati.

"Jadi saya ini, wakil itu tunggu aja dah ya. Jadi kalau saya bilang buka Zoom, nah sudah buka saja, tinggal nunggu kapan, gitu loh," imbuh Megawati disambut tepuk tangan kader PDIP.


Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 Adian Napitupulu menyindir relawan Pro Joko Widodo (Projo). Ia menyebut Projo sudah bingung dan salah tafsir soal arah dukungan Presiden Jokowi di Pilpres 2024.

"Kemarin kan bingung. Kan seharusnya acaranya 2 hari, 14-15 (Oktober 2023). Tiba-tiba ditutup hari pertama doang. Dari situ sudah bingung, sudah panik. Sudah galau lah," kata Adian di Kantor PDIP Jatim, Minggu (15/10) melalui rekaman suara yang diterima detikJatim, Senin (16/10/2023).

Sebagaimana diketahui, Rakernas Projo ke-6 awalnya diagendakan 2 hari pada 14-15 Oktober 2023. Namun, baru sehari acara itu sudah diakhiri dan dilanjutkan deklarasi di Kediaman Prabowo yakni di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus PDIP ini menyebut Projo terburu-buru mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Adian juga menganggap Projo sudah salah menafsirkan gerak Jokowi yang memukul gong sebanyak delapan kali saat membuka Rakernas Projo.

"Delapan kali (pukul) gong itu untuk pemilihan presiden ke-8. Mereka (Projo) berpikir sesuai keinginan mereka bahwa pukulan 8 kali gong itu 08 (Prabowo). Bukan. itu presiden ke-8," tegasnya.

Sebelumnya, melansir detikNews, Ketua Umum Projo Budi Arie menilai pukulan gong sebanyak 8 kali yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakernas ke-VI memiliki makna atau menandakan sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto yang selama identik dengan angka 08.

"Sabar gimana itu sudah gongnya 8 kali, gong 8 kali masa bukan sinyal?" Ujar Budi Arie usai deklarasi Prabowo sebagai capres 2024 di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).

Budi pun mengartikan pukulan 8 kali itu mengarah kepada 08. Di mana, 08 merupakan sandi yang tersemat pada diri Prabowo ketika masih aktif di Komando Pasukan Khusus.

"Artinya 08. 08 Prabowo masa kamu nggak tahu?" tuturnya.

3 Faktor Kunci Pemilu 2024 Menurut Projo, Salah Satunya Dukungan Jokowi


Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik pengusung untuk memenuhi syarat pengajuan daftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden saat mendaftar. KPU akan mengembalikan dokumen persyaratan bakal pasangan capres cawapres tersebut, jika dinilai tidak lengkap.

"Kami juga sudah menyampaikan agar partai politik ataupun gabungan partai politik, yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan daftar bakal pasangan calon presiden-wakil presiden agar memenuhi semua kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Idham mengatakan pendaftaran bakal pasangan capres cawapres akan diterima oleh KPU, jika persyaratan tersebut telah lengkap. Sebaliknya, kata dia, jika belum parpol pengusung wajib untuk melengkapi direntang waktu pendaftaran capres cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aabila dokumennya lengkap, baru kami akan terima. Jika dokumennya tidak lengkap, maka kami akan kembalikan dokumen pendaftaran tersebut," jelasnya.

"Kami persilakan kepada partai atau gabungan partai politik yang mendaftar itu memperbaiki di rentang waktu masa pendaftaran, yaitu direntang tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023," sambung dia.

Idham menuturkan jika dokumen persyaratan bakal pasangan capres cawapres telah dinyatakan lengkap, selanjutnya, KPU akan melakukan pemeriksaan kesehatan. Idham mengatakan KPU akan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto.

"Kami akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Rencananya tempat pemeriksaan kesehatan tersebut di RSPAD Gatot Subroto dan KPU juga akan membentuk tim dokter pemeriksa kesehatan," tuturnya.

Diketahui, pendaftaran capres cawapres akan dimulai pada 19-25 Oktober 2023. Pendaftaran dilakukan di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

Pada 19-24 Oktober 2023, pendafataran dimulai pukul 08.00-16.00 WIB. Kemudian, pada 25 Oktober 2023, pendaftaran dimulai pukul 08.00-23.59 WIB.


Polresta Bogor Kota menggelar simulasi pengamanan Pemilu 2024. Simulasi digelar untuk memastikan kesiapan petugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) pada tahapan Pemilu 2024.

Simulasi digelar di halaman Mapolresta Bogor Kota Jl Kapten Muslihat Kota Bogor. Sekelompok orang melakukan aksi menolak hasil pemilu karena diduga ada kecurangan. Aksi mereka dijaga ketat oleh pihak kepolisian dengan melibatkan satu unit watercanon.

Awalnya, aksi berjalan damai dengan penjagaan polwan Polresta Bogor Kota. Namun kemudian situasi memanas hingga terjadi kericuhan dan massa mulai menyerang aparat kepolisian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada tahap ini, Satuan Brimob dikerahkan untuk menghalau pendemo. Hingga akhirnya, seorang provokator diamankan dalam simulasi pengamanan dalam kota (sispamkota) ini.

"Polresta Bogor Kota melaksanakan apel sispamkota menghadapi situasi kontijensi pemilu tahap inti yang serentak dilaksanakan pada tahun 2024 di wilayah hukum Polresta Bogor Kota dan dilanjutkan dengan simulasi sispamkota," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso (16/10/2023).

Simulasi pengamanan Pemilu 2024 digelar untuk memastikan kesiapan petugas dalam menjaga kelancaran tahapan Pemilu 2024. (M Sholihin/detikcom)

Bismo menyebut, simulasi digelar untuk melatih personel Polresta Bogor Kota dalam menghadapi segala kemungkinan dalam tahapan Pemilu 2024, termasuk aksi-aksi protes dari kelompok masyarakat.

"Adapun tujuan latihan sispamkota ini untuk mengasah kemampuan dan kesiapan petugas pengamanan di lapangan guna menjaga kamtibmas pada tahapan pemilu tetap kondusif," kata Bismo.

Turut hadir dalam kegiatan simulasi Sispamkota, di antaranya Dandim 0606/Kota Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Forkopimda Kota Bogor, Dan Denpom III/I SLW, PJU Polresta Bogor Kota, Ketua MUI Kota Bogor, Kasat pol PP Kota Bogor, Kadishub Kota Bogor, Ketua KPU Kota Bogor, Ketua Bawaslu Kota Bogor.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran dari pasangan bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Rencananya, AMIN akan mendaftar pada 19 Oktober 2023.

"Pada hari Sabtu (14/10) sore, kami telah mendapatkan surat, menerima surat pemberitahuan rencana pendaftaran partai koalisi, atau gabungan partai politik dari Partai NasDem, Partai PKB, dan Partai PKS, berencana akan mendaftarkan bakal pasangan calon presiden dan wakil presidennya pada hari pertama tanggal 19 Oktober 2023 Jam 8 pagi sampai dengan selesai," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Idham lantas mengingatkan pasangan capres cawapres lain yang juga akan mendaftar, untuk memberikan surat pemberitahuan terlebih dulu kepada KPU. Dia menyebut surat itu wajib disampaikan minimal satu hari sebelum mendaftar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partai politik atau gabungan partai politik wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPU, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden," paparnya.

Dia menuturkan dengan pemberitahuan surat itu, maka diharapkan proses pendaftaran dapat berjalan lancar. Selain itu, kata Idham, tujuan diberikannya surat agar tidak bersamaan waktu pendaftarannya dengan pasangan lain.

"Pemberitahuan surat tersebut atau penyampaian surat tersebut itu dengan tujuan untuk memastikan proses penerimaan pendaftaran berjalan lancar, tidak terjadinya bentrok waktu pendaftaran," imbuh dia.

Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim sebelumnya mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan AMIN ke KPU dan sudah diterima. Dalam surat tersebut, pasangan AMIN akan mendaftar ke KPU pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 pada pukul 08.00 WIB.

"Sudah kami masukkan dan sudah diterima KPU," ujar Hermawi, Sabtu (14/10).

Sementara, Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid menambahkan bahwa dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, maka proses pendaftaran akan segera diselesaikan. Sehingga pada saat hari pertama pendaftaran dibuka, pasangan AMIN katanya menjadi pasangan capres-cawapres pertama yang mendaftar.

"Insyaallah kami jadi pasangan pertama dan akan tiba sekitar pukul 08.00 pagi," ujar Hasanudin.

Simak Video 'Anies-Cak Imin Bakal Daftar ke KPU 19 Oktober 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Melchias Markus Mekeng merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan PSI terkait usia capres dan cawapres. Mekeng bersyukur atas putusan tersebut lantaran sebelumnya banyak yang meragukan MK.

"Kita bersyukur bahwa MK ini independen. Tadinya orang banyak ragu kan, tapi kita bersyukur, sangat bersyukur. Alhamdulillah apa, MK ini lembaga yang marwahnya masih terjaga dengan baik," kata Mekeng saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

Mekeng mengatakan MK telah menjalankan fungsinya dengan baik. Mekeng menyebut sedari awal batasan usia ini masuk dalam ranah perundang-undangan yang ranahnya ada di DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kalau ini memang MK memang menjalankan fungsinya dengan sebenar-benarnya. Nantinya, memang ini batasan usia itu kan masuk di dalam tata cara perundang-undangan dibahas di undang-undang bukan di UUD 1945," kata Mekeng.

"Karena kalau UUD 1945 kan nggak mengatakan batas usia, jadi mau usia berapa pun bisa," sambungnya.

Menurut Mekeng, batasan usia itu masuk ke ranah pembuat undang-undang dalam hal ini termasuk DPR. Aturan itu bisa saja dibicarakan nanti oleh lembaga yang berwenang.

"Nah siapa yang mau buat ini ya di undang-undang. Ya sekarang dikembalikan saja nanti di DPR sama pemerintah mau naikin, mau turunin, itu urusan nanti, dievaluasi," katanya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

Simak Video 'PSI Kecewa Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Ditolak MK':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mencegah penyebaran hoaks di Pemilu 2024. Adapun kolaborasi tersebut turut melibatkan KPI, KPU, dan Dewan Pers.

Anggota Bawaslu RI Herwyn Malonda mengatakan hal itu dilakukan karena pada Pemilu 2019 lalu, peredaran berita hoaks sangat masif sehingga menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada KPU dan Bawaslu.

"Kami berkolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), platform media sosial, media massa dan content creator serta juga membentuk gugus tugas kampanye bersama KPI, KPU dan Dewan Pers," kata Herwyn dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengimbau agar semua elemen masyarakat dan terkait bisa bergandengan tangan mengawasi setiap tahapan Pemilu 2024. Pihaknya memprediksi, peredaran berita hoaks akan muncul di masa kampanye pemilu yakni dua bulan sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara.

"Bahkan nanti bisa juga penyebaran berita hoaks dilakukan agar masyarakat menolak hasil pemilu," tuturnya.

Dia mengatakan pihaknya pun telah melakukan media monitoring dan mempublikasi informasi edukasi kepemiluan secara masif. Langkah itu sengaja dilakukan untuk meredam peredaran hoaks yang diprediksi bakal semakin meningkat jelang hari pemilihan pada 14 Februari 2024.

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan KPU, Bawaslu, KPI dan Dewan Pers diketahui telah membentuk gugus tugas pengawasan konten media sosial untuk meminimalisir sumber berita bohong atau hoaks, ujaran kebencian, dan isu suku ras, agama, antar golongan (SARA) yang kerap muncul di media sosial selama selama tahapan pemilu.

Terbentuknya gugus tugas tersebut diharapkan mempermudah dalam menyaring berita bohong di berbagai platform media sosial.

"Gugus tugas dibentuk sebagai alat edukasi, sumber berita benar/positif untuk meminimalisir hoaks," kata Rahmat.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi turut menyambut baik upaya Bawaslu untuk melakukan pencegahan hoaks dan disinformasi. Menurutnya, untuk mencegah hoaks butuh gerak cepat agar tidak cepat menyebar.

"Soal mekanisme yang cepat, harus takedown jika ada (konten) yang kurang baik. Intinya kita harus sepakati, kalo ada konten begitu langsung saja putuskan dalam waktu tertentu," ungkap Budi.

Sebelumnya, dikutip dari laman Kominfo.go.id data sebaran hoaks pada Pemilu 2019 lalu. Jumlah hoaks terbanyak ditemukan pada bulan April 2019 yang bertepatan dengan momentum pesta demokrasi Pilpres dan Pileg. Khusus bulan April 2019, , hoaks yang ditemukan sebanyak 501 hoaks, disusul bulan Maret berjumlah 453 dan bulan Mei 402 hoaks.

Sejak Agustus 2018, jumlah hoaks terus mengalami peningkatan hingga April 2019. Berikut rincian lengkap jumlah hoaks selama satu periode Agustus 2018 hingga April 2019 saat pelaksanaan Pemilu berlangsung Agustus 2018 (25), September (27), Oktober (53), November (63), Desember (75), Januari 2019 (175), Februari (353), Maret (453), April (501), Mei (402), Juni (330), Juli (348), Agustus (271), dan September (280).

Kominfo juga merilis rekapitulasi isu hoaks menjelang Pemilu 2024. Dalam periode 19 Januari 2022 - 5 Oktober 2023 ditemukan total 81 hoaks yang beredar di dunia maya. Bulan Agustus 2023 merupakan puncak beredaran hoaks tertinggi (18). Sepanjang tahun 2023, jumlah hoaks per bulan yaitu Januari (1), Februari (1), Maret (8), April (1), Mei (5), Juni (9), Juli (14), Agustus (18), September (13) dan Oktober (1).

Lihat juga Video 'Bawaslu soal Deepfake: Ancaman yang Luar Biasa':

[Gambas:Video 20detik]


Polisi kembali membuka Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus), setelah massa demo terkait gugatan batas usia capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) bubar. Kendaraan pun sudah dapat melintas di jalan ini.

Pantauan detikcom, Senin (16/10/2023), polisi membuka jalan pada pukul 14.00 WIB. Beton barier ataupun kawat berduri telah disingkirkan dari tengah jalan menggunakan forklift.

Selain itu, sampah-sampah yang berserakan bekas massa aksi telah disingkirkan oleh petugas kebersihan. Mobil-mobil polisi juga perlahan meninggalkan kawasan Patung Kuda yang menjadi pusat aksi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jalan Medan Merdeka Barat dibuka usai bubarnya massa demo terkait gugatan batas usia capres-cawapres di MK. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Sebelumnya, massa dari dua kelompok yang demonstrasi di area Patung Kuda telah membubarkan diri. Mereka bubar setelah mendapat kabar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres-cawapres.

Pantauan detikcom, Senin (16/10), massa aksi yang lebih dulu membubarkan diri ialah yang mendesak MK untuk menolak gugatan batas usia capres-cawapres. Mereka mulai membubarkan diri pukul 12.36 WIB.

Sementara massa aksi yang mendukung MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres mulai membubarkan diri pukul 13.00 WIB.


PSI mengaku kecewa karena putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terkait pembatasan usia Capres-Cawapres. Mereka menyinggung adanya diskriminasi golongan usia dalam putusan tersebut.

"Kami kecewa ya tentu ya karena permohonan ditolak, tapi bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari MK terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah yang dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI, Francine Widjojo, di Gedung MK, Jakarta Pusat, dilansir detikNews, Senin (16/10/2023).

Menurutnya, secara kategori umur, 35 hingga 40 memiliki kategori usia yang sama. Sehingga ia menilai dalam putusan MK tersebut terdapat diskriminasi golongan umur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara psikologis ya kategori umur 35-40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur tapi sayangnya ini tidak dibahas secara detail, tapi nggak apa," ujarnya.

Ia berharap, ke depan PSI dapat masuk ke parlemen dan memperjuangkan hak konstitusi anak muda lewat legislatif.

"Doakan PSI bisa masuk parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda termasuk salah satunya melalui revisi UU Pemilu," imbuhnya.

Sebelumnya, MK menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Syarat capres dan cawapres tetap minimal berusia 40 tahun.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

Massa Pendukung Gibran Bagikan 1.000 Mawar Sambut Putusan MK


Presiden RI Joko Widodo yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDIP) hingga kini belum menyatakan secara tegas sosok yang akan ia dukung di Pilpres 2024. Terakhir saat acara Rakernas Projo di Arena Gelora Bung Karno Sabtu (14/10) lalu, Jokowi meminta relawan untuk sabar menunggu terlebih dahulu.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah saat ditanya awak media bagaimana suasana PDIP terkait sikap Jokowi yang belum menyatakan secara terang-terangan arah dukungannya? Basarah memberi jawaban ini.

"Beberapa minggu terakhir ini banyak spekulasi yang berkembang di alam pikir dan suasana kebatinan, bukan hanya PDIP, tapi juga rakyat Indonesia keseluruhan mengenai bagaimana sebenarnya sikap arah dan keputusan Pak Jokowi terhadap pilpres ini," kata Basarah di Kantor PDIP Jatim, Minggu (15/10) melalui rekaman suara yang diterima detikJatim, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Basarah lalu menceritakan soal kedekatan dirinya dengan Jokowi. Terutama saat ia mendampingi Jokowi kampanye pada tahapan Pilpres 2014.

Anggota DPR RI Dapil Jatim V (Malang Raya) ini merasa yakin Jokowi merupakan sosok yang baik. Menurutnya, Jokowi saat ini hanya sedang berusaha menjalankan politik persatuan, seperti yang dilakukan Presiden Soekarno dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Dia menjalankan politik persatuannya Bung Karno, ketika menyatukan bangsa yang beragam ini dengan Pancasilanya. Beliau menjalankan politik persatuan yang dijalankan Bu Megawati. Ketika Bu Mega jadi presiden, Bu Mega lah orang pertama yang meminta rakyat Indonesia tidak menghujat Pak Harto," Basarah.

"Bu Mega lah yang merangkul tokoh-tokoh Orde Baru untuk menjadi menteri kabinetnya dan beberapa jenderal purnawirawan dijadikan gubernur," tambahnya.

Basarah juga menyebut Jokowi sedang menjalankan politik persatuan serupa seperti Megawati dengan merangkul partai lain dan rivalnya untuk masuk dalam Kabinet Indonesia Maju. Basarah yakin Jokowi tidak akan meninggalkan PDIP.

"Maka atas dasar itu, nalar sehat saya tidak sampai untuk menyimpulkan bahwa jika partai yang memukulnya saja, menghinanya, memfitnahnya, beliau rangkul. Masak sih parpol yang melahirkan, membesarkan, dan menjaganya hingga hampir 10 tahun pemerintahannya akan dia pukul, akan dia tinggalkan, akan dia sakiti. Saya tidak punya nalar sampai ke situ," katanya.

Basarah menambahkan, Jokowi pada akhirnya akan tetap bersama Megawati dan PDIP. Yakni mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

"Maka saya termasuk orang yang masih berprasangka baik bahwa Pak Jokowi secara pribadi, bukan sebagai presiden, pada akhirnya tetap dan selalu bersama dengan Ibu Megawati, PDIP, dan Mas Ganjar Pranowo," pungkasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Mahkamah Konstitusi (MK) sejauh ini sudah menolak 3 gugatan terkait batas minimal usia capres-cawapres. Menko Polhukam Mahfud Md menekankan bahwa putusan MK mengikat.

"Apapun, kalau putusan MK (Mahkamah Konstitusi) itu kan mengikat," kata Mahfud usai memberikan kuliah umum 'Demokrasi yang Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045' di Universitas Airlangga Surabaya, dilansir Antara, Senin (16/10/2023).

Karena itu, Mahfud meminta semua pihak untuk siap. Dia berharap semua pihak menghargai apapun yang menjadi keputusan dari lembaga negara pengawal konstitusi tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus siap dengan apapun keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut," ujarnya.

Mengenai namanya yang masuk dalam bursa cawapres, Mahfud menegaskan tidak akan berbicara hal tersebut di kampus.

"Saya tidak akan bicaara politik praktis di kampus. Tidak ada tanggapan, tetapi secara umum itu urusan partai politik," ujarnya

Mantan Ketua MK itu mempersilakan parpol memutuskan dan dibawa ke mekanisme secara hukum. "Saya tidak ada komentar atau deal-deal soal capres cawapres," kata dia.

Dalam sidang tersebut, MK telah membacakan tiga putusan dengan nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023, dengan penguggat Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa.

Kemudian, nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan penggugat PSI. Selanjutnya nomor Perkara 51/PUU-XXI/2023, dengan penguggat Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda), Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda).

Dalam putusannya, MK menolak ketiga gugatan tersebut. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Simak Video 'Gugatan Batas Capres-Cawapres Partai Garuda Ditolak MK, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres oleh beberapa kepala daerah dan partai politik termasuk dari PSI. Keputusan MK tersebut dianggap tepat oleh sejumlah pengamat.

Pengamat politik Universitas Langlangbuana Bandung Rafih Sri Wulandari mengatakan, sejatinya MK tidak berwenang untuk mengotak-atik aturan tentang undang-undang Pemilu. Menurutnya yang berwenang untuk hal itu yakni DPR RI.

"MK itu sudah melakukan tindakan yang tepat. Dia tidak memiliki kewenangan untuk bisa menerima ataupun seperti apa. Karena kalau mau digodok terkait hasil produk hukum UU No. 7 tahun 2017 tentang kepemiluan, harus digodok oleh legislatif dan eksekutif," kata Rafih saat dikonfirmasi detikJabar, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau misalkan MK memutuskan menerima, ya itu berarti sudah ada intervensi di situ. Jadi saya rasa MK sudah tepat melakukan langkah yang baik. Sudah tepat," imbuhnya.

Rafih memperkirakan, ada beberapa faktor yang akhirnya membuat MK menolak gugatan batas usia capres-cawapres. Menurutnya itu karena adanya pertimbangan soal tingkat kematangan seseorang jika batas usia dari 40 tahun diturunkan ke 35 tahun.

"Harus juga dipertimbangkan terkait dengan kemampuan, kapasitas dan kapabilitas seseorang. Apalagi kita di negara yang provinsinya banyak, dengan masyarakat yang majemuk. Saya rasa membutuhkan orang yang betul-betul memiliki kompetensi," ujarnya.

Selain itu, jika gugatan tersebut dikabulkan, Rafih berujar akan ada opini yang menyebut keputusan MK kental akan nuansa politik. "Kalau misalkan posisinya disetujui ini sama MK ya, ini nuansa politika soalnya relatif sangat kencang sekali kan," tegasnya.

Lebih lanjut, dia menerangkan peta politik nasional langsung berubah setelah MK menolak gugatan tersebut. Seperti diketahui, banyak isu jika gugatan itu diajukan untuk meloloskan Gibran Rakabuming Raka agar bisa menjadi cawapres.

"Banyak yang sudah ter-Gibran-gibran ya. Banyak yang sudah deklarasi. Tapi tidak apa-apalah, jadi politik itu sangat dinamis. Nanti mungkin akan muncul lagi strategi baru seperti apa," ungkap Rafih.

Masih kata Rafih, terlepas dari ditolaknya gugatan tersebut namun saat ini mulai banyak tokoh-tokoh muda yang bermunculan di politik nasional. Hal itu menurutnya merupakan hal positif yang mesti dipertahankan.

"Kalau saya sangat menangkap potensi positif bagaimana pemuda sekarang lebih berani menyuarakan keinginannya, berkiprah, mewarnai. Itu hal yang sangat positif yang diperlukan bangsa ini. Terlepas misalkan ajuannya itu diterima atau ditolak itu konsekuensi politik," jelasnya.

"Karena kita sadar pemilu sekarang itu 20 persen itu banyak kaum milenial. Kaum generasi Z pemilih pemula itu tinggi," tutup Rafih.


Nama Menkopolhukam Mahfud Md digadang-gadang menjadi salah satu kandidat bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo pada 2024. Ditanya wartawan soal peluangnya jadi cawapres Ganjar, Mahfud Md enggan menjawabnya secara gamblang.

"Nah, itu termasuk politik praktis yang tidak boleh dibicarakan di kampus," kata Mahfud di Gedung Rektorat Unair, Surabaya, Senin (16/10/2023).

Mahfud Md hanya sedikit memberikan komentar bahwa secara umum keputusan capres-cawapres ada di tangan partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silakan saja partai politik (parpol) memutuskan dan segera nanti dibawa ke mekanisme yang tersedia oleh hukum," jelasnya.

Tidak hanya itu, Mahfud MD mengaku juga belum melakukan kesepakatan-kesepakatan tertentu berkaitan kontestasi politik tahun depan. Oleh karena itu, dia tegaskan lagi bila dirinya tidak bisa memberikan komentar.

"Sampai saat sekarang tidak ada komentar saya atau deal-deal saya tentang pemilihan atau presiden," pungkasnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, Sekjen PDIP sempat menyinggung nama Mahfud Md sebagai salah satu nama kandidat cawapres yang telah dibahas sejak Maret 2023 lalu oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama sejumlah pihak.

"Ada dari Jabar misalnya Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Prof Mahfud Md. Dari Jatim ada Khofifah, ada Basuki Menteri PUPR, kemudian saat itu juga ada Erick Thohir, Andika Perkasa, Tuan Guru Bajang, ini kan nama yang disuarakan rakyat. Nah kemudian nama-nama ini dicermati secara dinamis, dilihat kesesuaiannya dengan Ganjar, juga dilihat komitmennya dan melihat problematika mendasar bagi bangsa dan negara," beber Hasto.

Hasto mengatakan dari sejumlah nama yang telah dibahas itu, saat ini telah dikerucutkan pada 1 nama yang akan diusung PDIP untuk berdampingan dengan Ganjar Pranowo sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

"Di situ sudah dikerucutkan karena Bu Mega sudah menerima masukan dari presiden dan ketua partai. Sehingga dari situ sudah dikerucutkan, nanti tinggal diumumkan. Ya menurut KPU tanggal 19-25 Oktober (pendaftarannya)," lanjutnya.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi


PSI mengungkapkan rasa kecewanya atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres. Dengan begitu, usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Kami kecewa ya tentu ya karena permohonan ditolak, tapi bagaimanapun kami sangat menghargai putusan dari MK terutama juga kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Guntur Hamzah yang dissenting opinion-nya yang sejalan dengan permohonan kami," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI, Francine Widjojo, kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Francine pun mengungkit bahwa secara kategori umur, 35 hingga 40 memiliki kategori usia yang sama. Ia melihat adanya diskriminasi golongan umur dalam putusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara psikologis ya kategori umur 35-40 tahun itu satu kategori umur yang sama, dewasa yang sama jadi sebenarnya kami melihat ini adalah diskriminasi golongan umur tapi sayangnya ini tidak dibahas secara detail, tapi nggak apa," ujarnya.

Dari putusan itu, pihaknya pun berharap agar PSI nantinya dapat masuk ke parlemen dan dapat memperjuangkan hak konstitusi anak muda.

"Doakan PSI bisa masuk parlemen supaya kami bisa lebih leluasa lagi memperjuangkan hak konstitusi anak muda termasuk salah satunya melalui revisi UU Pemilu," imbuhnya.

Diketahui hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Simak Video 'Pertimbangan MK Tolak Gugatan PSI soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Gibran tidak mempersoalkan putusan tersebut.

Gibran mengaku tidak mengikuti sidang putusan batas usia capres dan cawapres di MK. Namun, putusan tersebut tidak masalah baginya.

"Saya nggak tahu putusane (putusannya), wong lagi rampung rapat kok (saya baru selesai rapat kok). (Soal gugatan batas usia cawapres ditolak MK?) Ya nggak papa, putusan MK ya tanya MK ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu meminta publik tidak lagi mengaitkan gugatan batas usia capres-cawapres dengannya. Sebab, ia tidak mengikuti proses gugatan hingga putusan MK.

"Tidak ada tanggapan, kan saya nggak mengikuti, dari tadi kan (saya) rapat, tahu sendiri. Makanya jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo, habis demo saya samperin nggak tahu demo apa itu hlo," ujarnya.

"Wes klir ya, ojo (jangan) bahas MK ya. MK itu putusan di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum. Aku fokus pembangunan, aku nganti ora gagas (saya sampai tidak memikirkan) ditolak atau diterima, aku ora (tidak) ngerti," imbuh Gibran.

MK Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres

Diketahui, MK menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres


Massa dari dua kelompok yang demonstrasi di area Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus) telah membubarkan diri. Mereka bubar setelah mendapat kabar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres-cawapres.

Pantauan detikcom, Senin (16/10/2023), massa aksi yang lebih dulu membubarkan diri ialah yang mendesak MK untuk menolak gugatan batas usia capres-cawapres. Mereka mulai membubarkan diri pukul 12.36 WIB.

Sementara, massa aksi yang mendukung MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres mulai membubarkan diri pukul 13.00 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, meski kedua massa aksi telah membubarkan diri, lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat masih ditutup oleh polisi. Beton barrier hingga kawat berduri masih tetap terpasang.

Sempat Memanas

Sebelum membubarkan diri, dua kelompok massa yang melakukan demo di Patung Kuda terkait putusan gugatan MK sempat memanas. Namun, pihak kepolisian mencoba untuk menenangkan kedua belah pihak massa aksi.

Massa bubar setelah mendapat kabar Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas minimal usia capres-cawapres (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Personel kepolisian yang ada di lokasi melakukan tindakan-tindakan persuasif seperti mengajak bicara kepada kedua massa aksi.

Polisi juga terlihat berjaga di tengah-tengah di antara kedua massa aksi. Kendaraan taktis kepolisian juga tampak terparkir di depan silang barat Monumen Nasional (Monas).

Polisi Sekat Massa di Patung Kuda

Seperti diketahui, dua kelompok massa unjuk rasa menjelang MK memutuskan gugatan uji materi terkait batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun. Polisi menyekat massa yang mendukung MK mengabulkan gugatan dan yang mendesak MK untuk menolak gugatan tersebut.

"Ya saat ini memang ada massa baik itu dari massa pro pemohon ataupun yang kontra dengan pemohon, saat ini sudah kita sekat agar tidak bergabung," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Susatyo juga menjelaskan sejauh ini sudah ada sebanyak 2.000 personel untuk mengamankan aksi hari ini. Dia pun mengaku penutupan Jalan Medan Merdeka Barat sudah dilakukan sejak pagi tadi.

"Sejak tadi pagi memang sudah kami lakukan penutupan di ruas Jalan Merdeka Barat untuk mengantisipasi massa maju ke dekat MK. Sementara Merdeka Barat masih steril dari masyarakat karena perwakilan dari pemohon semua juga sudah ada di ruangan untuk menyaksikan," pungkas Susatyo.

Simak Video 'Tok! MK Tolak Seluruh Gugatan soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Dalam sidang, salah satu hakim konstitusi membacakan soal sejarah dari adanya pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres.

"Pembatasan usia minimum dan maksimum capres dan cawapres. Awalnya sudah diatur dalam UUD 1945. Lalu berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soekarno pada orde Lama hingga pemilihan umum pertama di bawah rezim Orde Baru pada tahun 1971," ujar Hakim Agung Konstitusi, Arief Hidayat, saat sidang putusan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan, dalam kaitannya dengan UUD 1945 yang disusun oleh para pendiri negara, tidak mengatur perihal batas minimum usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. Untuk itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang sebelum Perubahan UUD 1945 berwenang memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IMPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973).

"Berkenaan dengan syarat orang Indonesia asli telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945. Sedangkan, selain mengatur perihal syarat orang Indonesia asli tersebut untuk Presiden dan Wakil Presiden, mengenai batas usia untuk dapat dipilih oleh MPR sebagai Presiden dan wakil Presiden telah berusia 40 (empat puluh) tahun diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b TAP MPR IV/1973," ujarnya.

"Selanjutnya, berdasarkan Konsiderans Menimbang huruf b, karena TAP MPR II/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi maka TAP MPR I/1973 diganti dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR VI/1999)," sambungnya.

Arief mengatakan, sekalipun terjadi pergantian yang berkenaan dengan syarat usia minimal Presiden dan Wakil Presiden, itu tidak mengalami perubahan pengaturan, yakni orang Indonesia asli yang telah berusia berusia 40 tahun.

Ia pun mengutip beberapa pernyataan politikus mengenai batas usia capres dna cawapres ini dari buku IV 'Kekuasaan Pemerintahan Negara Jilid 1'. Persyaratan Presiden yang mengkaitkan dengan usia mengemuka pertama kali pada Rapat PAH I BP MPR Ke-19, 23 Februari 2000, dengan agenda dengar pendapat dengan Universitas Kristen Indonesia (UKI). Anton Reinhart dari UKI yang berisi:

"Kemudian perubahan terhadap Pasal 6 ayat (1): "Presiden dan Wakil Presiden ialah warga negara Indonesia yang telah berusia 40 tahun dan telah 15 tahun berturut-turut bertempat tinggal dalam negara Republik Indonesia."

Arief melanjutkan, masih dalam rangkaian agenda dengar pendapat, pada Rapat PAH I Ke- 26, tanggal 3 Maret 2000, Irma Alamsyah dari Kowani mengusulkan agar syarat Presiden telah berumur minimal 40 tahun. Dalam usia tersebut, baik pria maupun wanita dianggap sudah cukup matang dalam kepemimpinan, baik dari segi fisik maupun pikiran.

Sementara itu, pada Rapat PAH I Ke-34, tanggal 24 Mei 2000, dengan agenda membahas usulan Fraksi, F-PDIP melalui juru bicaranya, Soewarno, mengusulkan:

"Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya tiga puluh lima tahun." Bukan empat puluh, sekurang-kurangnya."

Arief menyampaikan bahwa pada akhirnya, PAH BP MPR menyepakati dua alternatif yang kemudian dilaporkan pada Rapat ke-5 BP MPR, pada tanggal 23 Oktober 2001. Berikut kedua alternatif yang terkandung dalam pasal 6 tersebut:

Alternatif satu, ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri.

Ayat (2), Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Lalu alternatif dua, bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, berusia sekurang-kurangnya 40 tahun dan tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah dijatuhi hukum pidana dan mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

"Kedua alternatif tersebut dimusyawarahkan dalam rapat Komisi A tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus. Berkenaan dengan hal itu, Jakob Tobing selaku Ketua Komisi A Ke-5 MPR, tanggal 8 November 2001 yang menghasilkan rancangan yang telah dirumuskan oleh tim perumus," tutur Arief.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'MK Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto sudah mengerucut ke dalam empat nama tokoh dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Nama-nama tersebut dari Gibran Rakabuming Raka hingga Khofifah Indar Parawansa.

Empat nama bakal cawapres Prabowo itu mencuat usai rapat bersama para ketua umum (ketum) Koalisi Indonesia Maju di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel), Jumat (13/10).

"Tentang cawapres, kita juga tadi melaksanakan diskusi, di mana setiap ketua partai menyampaikan pandangan-pandangannya," kata Prabowo usai rapat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Pertahanan (Menhan) itu menyebut cawapres sudah mengerucut menjadi empat nama. Mereka di antaranya ada yang berasal dari luar Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Kemudian akhirnya kita malam ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa saya sampaikan ada calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, satu calon dari Jawa Timur," ucapnya.

Ada Nama Gibran hingga Perempuan

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk ke dalam salah satu kandidat cawapres Prabowo. Fahri mengungkapkan ada nama Gibran usai ikut rapat bersama Prabowo.

"Iya salah satunya, salah satunya," kata Fahri usai pertemuan KIM di kediaman Prabowo, Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Jumat (13/10). Fahri menjawab pertanyaan apakah Gibran merupakan kandidat cawapres dari Jawa Tengah.

Fahri mengatakan Gibran merupakan sosok yang memiliki kapasitas sebagai pemimpin. Selain itu, kata dia, elektabilitas Gibran sebagai calon Gubernur Jawa Tebgah pun selalu berada diurutan atas.

"Ya kan dia punya kapasitas memimpin wilayah, merepresentasikan kaum millenial ya kan, basis di Jawa Tengah karena beliau kan apapun kan memang sangat menonjol," ujarnya.

"Bahkan surveinya, katanya survei calon Gubernur Jateng beliau yang paling tinggi, itu banyak sekali lah poin positif dari Mas Gibran itu," sambung dia.

Fahri juga mengungkap ada sosok perempuan di antara empat kandidat tersebut. Namun, Fahri tak menjelaskan lebih lanjut siapa sosok perempuan itu.

"Ada, ada perempuannya," ucap dia.

Demokrat Sodorkan Nama Khofifah

Ketua Umum Partai Domokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak mengusulkan kader utamanya untuk menjadi bakal cawapres. Demokrat justru menyodorkan Khofifah Indar Parawansa sebagai cawapres Prabowo.

"Nah Demokrat, Demokrat ketika ditanya, kita mengatakan, dengan sekali lagi tahu diri, tahu posisi. Demokrat tidak mengusulkan kader utamanya tapi kita kemudian menyampaikan baik juga untuk dipikirkan nama Bu Khofifah, gubernur Jatim dengan sejumlah faktor dan pertimbangan," kata AHY beberapa waktu lalu.

Namanya disodorkan Partai Demokrat, Gubernur Jawa Timur Khofifah merespons usulan Demokrat ke Prabowo Subianto.

"Wis, pokoke sukses (Sudah, pokoknya sukses)" kata Khofifah saat ditemui wartawan di Pabrik Gula PT Rosan Makmur Sentosa, Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Tulungagung, Sabtu (14/10).

Simak juga 'Budi Arie: Projo Dukung Siapapun Pasangan yang Diputuskan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terkait syarat usia capres dan cawapres. Netizen Indonesia menyambut positif.

Sebelumnya, PSI dan sejumlah kepala daerah meminta uji materi UU No 7/2017 tentang Pemilu terkait usia minimal 40 tahun sebagai syarat capres dan cawapres. Hakim MK menolaknya, dengan demikian usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat mutlak.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Permohonan uji materi ini jadi perhatian publik karena dikaitkan dengan posisi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang bisa maju jadi cawapres seandainya MK menyetujui. Dengan penolakan MK ini, pupus sudah jalan untuk calon di bawah usia 40 tahun.

Putusan ini pun disambut reaksi netizen Indonesia seperti dilihat Senin (16/10/2023). Putusan MK menjadi trending topic di Twitter/X dengan 4.024 tweet.

Rata-rata netizen menyambut positif. Mereka yang mendukung uji materi memuji integritas MK. Mereka yang menolak uji materi pun memuji penolakan oleh MK. Inilah beberapa cuitan mereka di Twitter/X:

"Bravo Mahkamah Konstitusi! Terima kasih telah membuat putusan MK yang tepat demi iklim demokrasi yang sehat di negara kita!" kata @hnwi2***.

"Mahkamah keluarga terbantahkan," kata @999***.

"Putusan MK udah keluar YGY. Dah lanjut kerja sana ga usah gaduh lagi," celetuk @TommyCa***.

"Putusan MK sudah clear dgn disebutkannya frasa contradiction in terminis artinya: gugatan batas usia dan atau penyelenggara pemerintahan itu tidak waras dan melecehkan logika hukum dan hakim! Bravooo," kata @deddysi***.

"Putusan MK hari sangat mencerahkan Indonesia ke depan," kata @Vitamin***.

"Putusan MK tolak usia 35 tahun. Gibran dkk yg usia di bawah 40 tahun gak bisa maju dalam pilpres. Ini mengakhiri polemik dan debat politik selama ini," kata @zany_m***.

Respons KPU soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres


Mahkamah Konstitusi (MK) menskors sidang gugatan batas usia capres cawapres di bawah 40 tahun. Sampai saat ini, MK sudah menolak tiga gugatan.

"Karena jam menunjukkan pukul 12.55 WIB, maka sidang ini kita skors sampai jam 14.00 WIB. Sidang diskors," ujar Ketua MK Anwar Usman di sidang MK, Senin (16/10/2023).

Dalam sidang tersebut, MK telah membacakan tiga putusan dengan nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023, dengan penguggat Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan penggugat PSI. Selanjutnya nomor Perkara 51/PUU-XXI/2023, dengan penguggat Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda), Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda).

Dalam putusannya, MK menolak ketiga gugatan tersebut. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).