Menko PMK Muhadjir Effendy buka suara terkait rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengundang para bakal calon presiden (bacapres) untuk tarung gagasan. Muhadjir mengaku tak masalah selama dilakukan sesuai dengan aturan.

"Ya tadi itu, silahkan, karena di situ tadi itu konstituennya di situ, rata-rata sudah semua lah pasti punya hak pilih, silahkan," kata Muhadjir di Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (24/8/2023).

"Tapi tadi itu dengan ketentuan-ketentuan yang harus betul-betul terukur jangan sampai nanti menimbulkan kondisi yang tidak baik di kampus-kampus," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, wacana adu gagasan di kampus itu memiliki sisi baik. Namun, dia mewanti-wanti untuk tetap menjaga kondusifitas.

"Kalau kampus saya kira ada sisi baiknya ya, yang penting harus betul-betul dijaga kondusifitas dan mereka semua sudah pemilih kalau di kampus sehingga saya kira tingkat kesadaran untuk berbedanya sudah lebih tinggi," ujarnya.

Diketahui Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto telah merespons wacana ini. Ketiganya menyambut baik.

BEM UI Kirim Undangan untuk Bacapres

BEM UI menyiapkan arenatarung gagasan para bacaprespada 14 September 2023 nanti. Setelah menantang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, BEM UI kini segera melayangkan undangan resmi.

"Undangan resmi akan kami kirimkan mulai besok untuk tiap bacapres yang kini ada, baik Ganjar, Anies, maupun Prabowo. Kami akan tunggu respons lanjutan dan keberanian dari tiap kalian untuk beradu gagasan di depan kami semua!" kata Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, dalam keterangan tertulis.

Para mahasiswa dengan jas almamater warna kuning ini ingin menguji akal para bacapres. Mereka mengundang semua elemen masyarakat ke acara bulan depan.

"Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap bacapres ini pada 14 September 2023 nanti. Kami mengundang seluruh anak-anak muda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk datang dan melihat ide-ide besar tiap calon pemimpin kita untuk masa depan bangsa," kata Melki.

Simak Video: Jawaban Prabowo, Ganjar dan Anies soal Tantangan Debat BEM UI

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno menyebut akan berkomunikasi dengan PKS dan Partai Demokrat terkait munculnya isu duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mempersilakan kedua partai itu untuk bergabung, dengan syarat mendukung Ganjar Pranowo.

"Kalau ada perubahan sikap politik harus melalui rapimnas. Jika Demokrat dan PKS mau gabung usung Ganjar, kami persilakan," ujar Awiek kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Awiek mengatakan dukungan PPP kepada Ganjar sesuai dengan rapimnas yang sudah dilakukan. PPP juga sudah melakukan kerja sama dengan PDIP untuk Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama keputusan rapimnas belum berubah, maka sikap politik PPP tetap tidak berubah, yakni mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres dan merekomendasikan Sandiaga Uno sebagai bakal cawapres," tutur Awiek.

"Terhadap perkembangan politik, kami akan terus mencermati dinamika. Tentunya setiap perubahan keputusan harus sesuai mekanisme," sambungnya.

Sandiaga sebelumnya mengatakan akan berkomunikasi dengan PKS dan Demokrat, khususnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait munculnya isu duet Ganjar dan Anies.

"Saya belum mendapat brief sebagai Ketua Bappilu nasional, tapi saya membaca saat di pesawat tadi dan saya akan berkoordinasi dengan PPP, karena ini tentunya berkaitan dengan strategi dari penyiapan dan sosialisasi para kader dan calon legislatif," kata Sandiaga dikutip detikSulsel, Rabu (23/8).

Sandiaga menyambut wacana duet Ganjar dan Anies di Pilpres 2024. Dia menilai jika duet terwujud akan menyatukan kekuatan.

"Tapi menurut saya, jika itu diwujudkan, itu menunjukkan memang akhirnya berkaitan dengan survei yang tadi, bahwa ada pemikiran bagaimana aspirasi masyarakat dan bukti pentingnya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang berpusat di bidang ekonomi," ujarnya.

"Dan juga bagaimana menyatukan seluruh kekuatan dan tentunya setiap ada potensi untuk mempersatukan PPP harus menerima dengan tangan terbuka dan harus memastikan juga bahwa ini memang betul-betul yang diinginkan masyarakat," lanjut Sandiaga.

Menparekraf RI ini menilai bergabungnya Anies dengan Ganjar akan membawa semangat baru dalam kontestasi demokrasi 2024. Sandiaga mengatakan akan merangkul PKS dan Demokrat.

"Segala silaturahim ini kita anggap sesuatu yang positif dan harus kita sambut dengan penuh optimisme. Namun tentunya saya juga ingin mengajak berbicara lebih dekat temen-temen dari PKS dan juga dari Demokrat, khususnya Mas AHY, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan agar kita semua merangkul, supaya kita bisa berjuang bersama demi target Indonesia Maju-Indonesia Emas di 2045," katanya.

Lihat juga Video: Elite PDIP soal Wacana Duet Ganjar-Anies: Masih Berandai-andai

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan tujuh nama tokoh yang masuk ke dalam radar cawapres Ganjar Pranowo. Ketujuh nama ini katanya telah dibahas dalam rapat internal partai.

"Saya tetap berpatokan sebagai kader, apa yang disampaikan oleh Mbak Puan. Apakah itu Ganjar-Erick, Ganjar-Mahfud, Ganjar-Gus Imin, apa Ganjar-Sandiaga Uno, Ganjar-RK, Ganjar-Andika. Bahkan terakhir Mbak Puan menyampaikan Ganjar-Gibran," ujar Said kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Said mengatakan dirinya sebagai kader akan tetap berpatokan pada Ketua Tim Pemenangan Ganjar Puan Maharani terkait kandidat cawapres Ganjar. Kandidat itu meliputi Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud Md, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, Waketum Golkar Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu lah yang ada, dan itulah yang sampai saat ini ada di kantong Ibu Ketua Umum beserta capres kita beserta kawan-kawan partai politik seiring bersama kami," tuturnya.

Said pun menegaskan pernyataan andai-andainya soal duet Ganjar dengan Anies Baswedan tidak akan dibahas. Justru, tujuh nama kandidat cawapres Ganjar yang sudah dikantongi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, akan dibahas dalam rapat internal partai.

"Yang dibahas yang tujuh yang saya sebutkan tadi," tuturnya.

"Yang saya (andai-andai Ganjar-Anies) pasti tidak dibahas lah, orang namanya berandai-andai masa akan dibahas," imbuhnya.

Lihat Video: Fadli Zon soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Prabowo: Nanti Dimusyawarahkan

[Gambas:Video 20detik]


Tan Ngi Hing (55) bacaleg Blitar yang blak-blakan sempat habiskan Rp 250 juta meski gagal dapat kursi di Pileg 2019 tidak menyerah. Untuk keenam kalinya dia maju lagi sebagai bacaleg di Pileg 2024.

Warga Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar itu mengaku tetap bersemangat. Dia telah terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) 2023 setelah kalah nyaleg lima kali berturut-turut.

Tan Ngi Hing mengaku tidak kapok mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Blitar meski sering kalah. Pria yang kerap dipanggil Pak Hing itu terjun ke dunia politik sejak 1998. Saat itu dia bergabung dengan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setahun kemudian, Hing maju sebagai caleg DRPD Kota Blitar untuk pertama kalinya dan gagal mendapatkan kursi. Kegagalan Hing menjadi anggota legislatif kembali terulang di Pemilu selanjutnya. Yakni pada Pemilu 2004, Pemilu 2009, Pemilu 2014, dan Pemilu 2019.

"Benar begitu, jadi caleg keenam kalinya untuk tahun ini. Sebelumnya sudah lima kali daftar, tapi belum berhasil lolos," kata Tan Ngi Hing kepada detikJatim, Kamis (24/8/2023).

Setelah kalah nyaleg dalam tiga kali Pemilu, Hing pun pada akhirnya berpindah partai. Dari PKP dia pindah ke Partai Gerindra pada 2004. Kendati telah pindah partai, keberuntungan belum berpihak kepadanya.

Pada Pemilu 2019 pria keturunan Tionghoa itu sebenarnya sudah mendapatkan perolehan suara yang nyaris mencukupi kebutuhan. Tapi untuk kelima kalinya Hing gagal dapat kursi di DPRD Kota Blitar.

"Saya dapat sekitar 790 suara, nyaris kurang sedikit lolos. Itu saya sudah pindah dapil, dari Sukorejo ke Sananwetan di tempat kelahiran saya," katanya.

Sebelumnya, Hing buka-bukaan tentang modal yang telah dia habiskan untuk nyaleg pada pemilu yang telah dia ikuti. Dia sendiri mengaku sampai lupa berapa total uang yang telah dia habiskan untuk nyaleg dari pemilu ke pemilu.

"Saya lupa sudah habis berapa. Tapi yang terakhir kemarin (2019), ya, sekitar Rp 250 juta," ujar Hing yang saat ini juga menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Blitar.

Hing pun buka-bukan untuk apa saja modal yang telah dia keluarkan. Uang Rp 250 juta di Pemilu 2019 itu dia gunakan untuk biaya kampanye, termasuk keperluan banner, juga tim pemenangan. Dia tegaskan dirinya tidak berani membeli suara.

"Saya ndak berani beli suara, tapi lebih baik digunakan untuk keperluan lain pas kampanye," katanya.

Hing mengatakan bahwa sosok Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tidak menyerah untuk maju dalam pemilu meski berkali-kali gagal menjadi pemacu semangatnya. Dia mengaku belum menyerah untuk mendapatkan kursi impiannya.

Babak Baru Kasus Perampokan Rumah Walkot Blitar, Eks Walkot Tersangka


Ketum PSI Giring Ganesha meminta maaf kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait insiden kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI ke Gibran saat Kopdarnas PSI. Gibran membalas permintaan maaf Giring.

Gibran membalas permintaan maaf Giring di akun media sosial X seperti dilihat pada Kamis (24/8/2023). Gibran membalas cuitan maaf Giring.

"Santai bang (emotikon) love you (emotikon)," tulis Gibran membalas Giring.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Giring Ganesha diketahui meminta maaf kepada Gibran Rakabuming terkait insiden kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI ke Gibran saat Kopdarnas PSI. Giring menyebut itu semata-mata spontanitas kadernya atas dasar kecintaan kepada Gibran.

"Mohon maaf Mas Wali @gibran_tweet atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kejadian ini," kata Giring dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Rabu (23/8).

Giring mengatakan tindakan kader PSI inisial BW itu spontanitas. Dia menyebut itu karena kecintaan kader PSI kepada Gibran.

"Semua semata-mata karena spontanitas dan kecintaan yang luar biasa kader PSI kepada Mas Wali," ucapnya.

Giring pun memastikan akan memberikan sanksi kepada kadernya. Dia akan berupaya sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

"Kami akan meningkatkan disiplin kepada kader-kader kami agar peristiwa ini tidak terulang dikemudian hari," ujar dia.

Lihat Video: Giring Minta Maaf Buntut Upaya Kader Pakaikan Jaket PSI ke Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Responden dalam survei Political Weather Station (PWS) memiliki calon wakil presiden (cawapres) terfavorit untuk mendampingi calon presiden (capres) yang mereka pilih. Siapa saja yang dianggap pantas oleh responden untuk mendampingi Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan di Pilpres 2024?

Survei ini dirilis PWS, Kamis (24/8/2023), dilaksanakan pada periode 13 hingga 20 Agustus 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).

Margin of error survei yakni +/- 2,83%, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uji kualitas dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20% dari total sampel. Survei ini juga dilengkapi dengan penelusuran data percakapan warganet (netizen) melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial.

Awalnya, publik diberi pertanyaan terbuka mengenai capres. Ada enam nama teratas yang menjadi favorit cawapres responden survei. Berikut hasil survei elektabilitas cawapres top of mind:

Ridwan Kamil 15,2%

Erick Thohir 14,5%

Gibran Rakabuming Raka 13,4%

Sandiaga Uno 11,8%

Agus Harimurti Yudhoyono 10,6%

Mahfud Md 8,4%

Khofifah Indar P 5,3%

Andika Perkasa 3,5%

Susi Pudjiastuti 2,9%

Yenny Wahid 2,1%

Airlangga Hartarto 1,8%

Muhaimin Iskandar 1,5%

Tokoh-tokoh lainnya 3,2%

Tidak tahu 5,8%

Setelah itu, responden pun diberi pertanyaan dan disodorkan 10 nama tokoh yang dinilai pantas mendampingi capres pilihannya. Berikut datanya:

Cawapres pendamping Prabowo pilihan publik:

Gibran Rakabuming 18,6%

Erick Thohir 18,1%

Ridwan Kamil 14,5%

Mahfud Md 11,4%

Sandiaga Uno 10,2%

Khofifah Indar Prawansa 7,5%

Agus Harimurti Yudhoyono 6,3%

Puan Maharani 4,6%

Airlangga Hartarto 3,5%

Muhaimin Iskandar 3,2%

Tidak tahu 2,1%.

Cawapres pendamping Ganjar pilihan publik:

Sandiaga Uno 18,5%

Ridwan Kamil 16,2%

Erick Thohir 13,4%

Mahfud Md 10,8%

Puan Maharani 9,8%

Andika Perkasa 7,3%

Agus Harimurti Yudhoyono 7,2%

Basuki Hadimulyono 5,7%

Nasaruddin Umar 3,4%

TGB Zainul Majdi 1,5%

Tidak tahu 6,2%.

Cawapres pendamping Anies pilihan publik:

Agus Harimurti Yudhoyono 18,5%

Ridwan Kamil 17,3%

Sandiaga Uno 13,6%

Mahfud Md 10,2%

Erick Thohir 9,1%

Khofifah Indar P 8,9%

Susi Pudjiastuti 7,3%

Ahmad Heryawan 5,8%

Yenny Wahid 4,1%

Muhaimin Iskandar 1,9%

Tidak tahu 3,3%.

Selanjutnya simulasi duet capres-cawapres

Lihat Video: Elite PDIP soal Wacana Duet Ganjar-Anies: Masih Berandai-andai

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus Rifqinizamy Karsayuda memutuskan mundur dari PDI Perjuangan (PDIP). Ternyata salah satu alasannya yakni hendak maju di Pilgub 2024 di Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Alasannya persisnya biar saya dan Tuhan yang tahu. Insyaallah ini adalah satu rangkaian ikhtiar untuk menjadi Gubernur Kalsel 2024," kata Rifqinizamy kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Rifqinizamy mengatakan langkah ini merupakan jalan terbaik baginya dan PDIP. Rifqinizamy menyebut alasan dia keluar dari PDIP pasti akan terkuak seiring berjalannya waktu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah ini jalan yang baik untuk saya dan PDI Perjuangan," ungkapnya.

Sebelumnya, politikus Rifqinizamy Karsayuda memutuskan untuk mengundurkan diri dari PDI Perjuangan (PDIP). Rifqinizamy juga menyatakan diri tidak lagi menjadi anggota Komisi V DPR RI Fraksi-PDIP.

Pernyataan pengunduran diri Rifqinizamy beredar lewat video yang tersebar di media sosial, Kamis (24/8). Rifqinizamy membenarkan video tersebut merupakan pernyataan pengunduran dirinya.

"Per hari ini, ulun menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota dan kader PDI Perjuangan. Keputusan ini tentu secara konsekuensi juga menjadikan ulun tidak lagi menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Fraksi PDI Perjuangan," kata Rifqinizamy.

Saat ditanyakan alasannya mengundurkan diri, Rifqinizamy enggan merinci. Rifqinizamy menyebut pengunduran dirinya sebagai rangkaian dirinya untuk maju sebagai Gubernur Kalimantan Selatan di Pilgub 2024.

"Alasannya persisnya biar saya dan Tuhan yang tahu. InsyaAllah ini adalah satu rangkaian ikhtiar untuk menjadi Gubernur Kalsel 2024," tutur Rifqinizamy.

Tonton juga Video: Kelakar Effendi Simbolon Tak Nyaleg dari PDIP Karena Mau Nyapres!

[Gambas:Video 20detik]


Persaingan menuju Senayan lewat Daerah Pemilihan Jawa Timur IV tak kalah ramai. Nama-nama petahana DPR hingga anak muda menghiasi Dapil Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang ini.

Dalam situs KPU yang diakses pada Kamis (24/8/2023), ada beberapa caleg yang saat ini merupakan anggota DPR RI 2019-2024. Mereka yakni Wakil Ketua Komisi VII DPR Fraksi Gerindra Bambang Haryadi, Anggota DPR Fraksi PDIP Arif Wibowo, Anggota DPR Fraksi NasDem Charles Meikyansah hingga Anggota DPR Fraksi PKS Amin Ak. Ketiganya mendapatkan nomor urut 1.

Selain itu, ada nama politikus muda Gerindra, Kawendra Lukistian, yang juga maju di Dapil Jatim IV. Selain itu, politikus muda lainnya yang maju di dapil ini yakni Wasekjen Demokrat Renanda Bachtar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kawendra merupakan mantan juru bicara Sandiaga Uno. Sandiaga Uno berpindah ke PPP namun Kawendra tetap menjadi kader Gerindra.

"Insyaallah, maju untuk DPR RI dari Jatim IV Jember Lumajang. Nyuwun doane njeh" kata Kawendra yang juga Ketua Umum DPP Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (GEKRAFS).

Kawendra menyebut 2024 merupakan momennya kalangan milenial hingga generasi Z untuk unjuk gigi, termasuk di politik. Kawendra mengaku ingin mengabdi dengan menjadi anggota DPR RI.

"2024 ini momentum terbaik untuk generasi milenial dan Generasi Z mewakili generasinya, masuk secara langsung ke ranah pengabdian terhadap negara dan saya coba ikhtiar menjemput mandat sebagai wakil rakyat," kata dia.


Political Weather Station (PWS) merilis hasil survei head to head calon presiden (capres) di Pilpres 2024. Dalam survei ini, Prabowo Subianto unggul jika melawan Ganjar Pranowo ataupun Anies Baswedan.

Survei yang dirilis PWS, Kamis (24/8/2023), dilaksanakan pada periode 13 hingga 20 Agustus 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).

Margin of error survei yakni +/- 2,83%, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uji kualitas dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20% dari total sampel. Survei ini juga dilengkapi dengan penelurusan data percakapan warganet (netizen) melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial.

Responden diberi pertanyaan 'seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini dan hanya diikuti oleh dua tokoh saja, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, siapakah yang Anda pilih?'

Hasilnya:

Prabowo Subianto: 52,6%

Ganjar Pranowo: 42,8%

Tidak tahu: 4,6%

"Suara pendukung Anies dalam simulasi head to head Prabowo versus Ganjar ini cenderung lebih banyak yang bermigrasi ke Prabowo daripada ke Ganjar," kata peneliti senior PWS, Sharazani dalam rilisnya.

Sedangkan hasil head to head Prabowo dan Anies Baswedan datanya sebagai berikut:

Prabowo Subianto: 58,4%

Anies Baswedan: 36,5%

Tidak tahu 5,1%

"Mayoritas pendukung Ganjar yang antipati dan berseberangan secara ideologis terhadap Anies, cenderung mengalihkan suaranya ke Prabowo yang dipersepsikan lebih nasionalis ketimbang Anies," katanya.

Adapun head to head Ganjar dan Anies hasilnya Ganjar paling banyak suaranya, namun tipis dengan Anies. PWS menilai jika Ganjar dan Anies bertarung di Pilpres maka sulit diprediksi karena kekuatan basis massa yang hampir berimbang.

Datanya sebagai berikut:

Ganjar Pranowo 44,5%

Anies Baswedan 43,8%

Tidak tahu 11,7%.

Hasil Survei Loyal dan Swing Voters

PWS juga melakukan survei untuk mengetahui tingkat pemilih loyal (loyal voters) dan pemilih bimbang (swing voters). Hasilnya, 58,4% responden sudah mantap dengan pilihannya, 36,5% masih mungkin berubah, dan 8,7% mengaku tidak tahu.

"Dengan demikian, secara matematis kemungkinan terjadi perubahan konstelasi elektabilitas pada survei selanjutnya masih terbuka. Apalagi masing-masing dari capres tiga besar (Prabowo, Ganjar dan Anies) hingga saat ini belum menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi mereka," katanya.


Political Weather Station (PWS) merilis hasil survei terkait elektabilitas tiga calon presiden (capres) yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul.

Survei yang dirilis PWS, Kamis (24/8/2023), dilaksanakan pada periode 13 hingga 20 Agustus 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Jumlah sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik pencuplikan secara acak bertingkat (multistage-random sampling).

Margin of error survei yakni +/- 2,83%, dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara melalui telepon dengan pedoman kuesioner.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uji kualitas dilakukan melalui telephone-check dan spot-check sebesar 20% dari total sampel. Survei ini juga dilengkapi dengan penelurusan data percakapan warganet (netizen) melalui media monitoring dari berbagai platform media sosial.

Responden awalnya diberi pertanyaan terbuka atau top of mind mengenai calon presiden. Hasilnya, nama Prabowo Subianto paling banyak disebut publik sebagai sosok yang paling pantas menggantikan Presiden Jokowi, yakni 26,5% responden.

Berikut data capres top of mind:

Prabowo Subianto: 26,5%

Ganjar Pranowo: 22,8%

Anies Baswedan: 13,2%

Ridwan Kamil: 5,4%

Sandiaga Uno: 4,2%

Agus Harimurti Yudhoyono: 3,5%

Erick Thohir: 3,2%

Mahfud Md: 3,1%

Airlangga Hartarto: 1,6%

Muhaimin Iskandar: 1,3%

Puan Maharani: 1,2%

Andika Perkasa: 1,2%

Tri Rismaharini: 0,9%

Tokoh-tokoh lainnya: 3,2%

Tidak tahu: 8,7%

Kemudian, responden diberi pertanyaan bersifat tertutup dengan diberi pertanyaan 10 nama tokoh di hadapan responden. Dalam format pertanyaan itu, hasilnya mengerucut tiga nama teratas yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies.

"Melalui format pertanyaan tertutup, di mana PWS menyodorkan 10 nama tokoh kepada responden, tetap saja capres pilihan publik menghadapi Pemilu 2024 telah mengerucut pada tiga nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan," ujar peneliti senior PWS, Sharazani dalam paparannya.

Dari tiga nama tersebut, PWS kemudian memberi pertanyaan mengerucut. Kebanyakan responden pun memilih Prabowo Subianto.

Berikut hasil elektabilitas capres simulasi tiga nama:

Prabowo Subianto: 40,8%

Ganjar Pranowo: 35,6%

Anies Baswedan: 19,5%

Tidak tahu: 4,1%.

"Dengan hasil seperti ini, Pilpres akan berlangsung dua putaran dan Anies Baswedan tereliminasi lebih dulu," katanya.

Lihat Video: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Rebound Ungguli Prabowo dan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons Ketua Umum PSI Giring Ganesha yang menyinggung partainya tak dianggap ketika deklarasi mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Said membalas dengan bertanya balik ke PSI.

"Ya soalnya bukan kemudian, fakta menunjukkan Partai Amanat Nasional datang ke kami. Kemudian Partai Persatuan Pembangunan datang ke kami, termasuk yang luar biasa juga Partai Persatuan Pembangunan, dan Perindo. Lah, kurang apa kami kan?" ujar Said kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Said mengatakan pihaknya telah menerima kunjungan sejumlah partai politik seperti PPP, Perindo, dan PAN. Said pun mempertanyakan alasan partai-partai yang ingin mendukung Ganjar tetapi tidak berkomunikasi dengan PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kira-kira apa yang mau dicapai oleh partai-partai yang ingin ke kami, tidak berkomunikasi dengan kami? Apa yang mau dicapai sebenarnya? Selain hanya meramaikan, membuat kebisingan di publik," lanjutnya.

Saat ditanyakan apakah seharusnya PSI datang terlebih dulu kepada PDIP, Said enggan merinci. Menurut dia, hal itu urusan masing-masing partai.

"Wah, saya tidak dalam kapasitas itu. Monggo terserah PSI karena itu urusan partai masing-masing lah," tuturnya.

Giring Ganesha sebelumnya menyinggung soal partainya tak dianggap ketika deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres. Giring lalu bicara satu Indonesia yang jadi heboh ketika ada orang besar datang ke DPP PSI.

Hal itu disampaikan Giring dalam sambutannya di acara Kopdarnas, Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/8). Giring awalnya mengatakan jika PSI harus menjadi partai yang berbeda dari parpol lainnya.

"PSI harus memiliki diferensiasi, setuju bro sis? Jangan ikutan tren politik partai-partai lain," kata Giring.

Giring menuturkan PSI harus menjadi trendsetter bagi partai lain. Selain itu, dia mengatakan PSI juga harus menjaga integritas.

"Kita harus jadi trendsetter, kita harus beda, idealisme kita harus kita jaga, integritas kita harus kita tetap kita jaga bro sis," ujarnya.

"Tetapi, ada harga mahal yang harus dibayar untuk kita menjadi beda, menjaga integritas," sambungnya.

Giring lalu menuturkan partainya yang selalu tidak dianggap termasuk saat partainya deklarasi Ganjar Pranowo. Tapi ketika orang besar datang ke DPP PSI, kata Giring, satu Indonesia jadi heboh. Untuk diketahui, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto pernah datang ke Kantor PSI.

"Kita berkoar-koar mengawal kasus Mega korupsi 10 triliun BTS nggak dianggap, kita bersuara keras RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, nggak dianggap. Kita ngomong keras-keras nggak dianggap," ungkapnya.

"Kita deklarasi nggak dianggap juga. Tiba-tiba DPP rumah besar kita didatangi oleh orang besar, satu Indonesia heboh bro and sis," tambah Giring.


Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat dan istrinya, Julie Sutrisno Laiskodat ikut bertarung pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Pasangan suami istri itu akan bersaing dengan ratusan bacaleg lainnya merebut kursi DPR RI dari NTT.

Viktor dan Julie sama-sama maju dari partai NasDem tapi berbeda daerah pemilihan (Dapil). Viktor dan Julie tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR RI yang diumumkan KPU RI, masing-masing dengan nomor urut 1.

Viktor akan bertarung di Dapil NTT II meliputi Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Sabu Raijua, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, Kabupaten Kupang, Rote Ndao, dan Kota Kupang. Ia bersaing dengan 122 bacaleg lainnya memperebutkan tujuh kursi DPR RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Julie Sutrisno Laiskodat. (Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali)

Adapun sang istri berkontestasi di Dapil NTT I meliputi Kabupaten Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Julie akan bersaing dengan 102 bacaleg lain untuk memperebutkan enam kursi DPR RI.

Baik Laiskodat maupun Julie akan melewati pertarungan yang berat di dapilnya masing-masing. Di Dapil NTT II, Laiskodat harus bersaing dengan bacaleg incumbent di antaranya Emanuel Melkiades Laka Lena (Golkar), Yohanis Fransiskus Lema (PDIP), Anita Jacoba Gah (Demokrat), Edward Tannur (PKB). Termasuk pula dua incumbent dari NasDem yakni Y. Jacky Uli dan Ratu Ngadu Bonu Wulla.

Laiskodat yang sudah menegaskan tak maju pada pemilihan Gubernur NTT periode kedua, juga harus memperhitungkan dua tokoh muda pendatang baru di Dapil NTT II. Ada Gavriel Novanto yang maju lewat Partai Golkar dengan nomor urut dua. Gavriel anak mantan Ketua DPR RI Setya Novanto yang tiga periode lolos ke Senayan dari Dapil NTT II.

Berikutnya adalah Jessica H Tanoesoedibjo, anak Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Jessica akan maju lewat Perindo dengan nomor urut 1.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Gubernur Bali Wayan Koster mengaku akan menolak tawaran jabatan menteri jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Koster ingin terus berada di Bali.

"Oh nggak, nggak, nggak, saya harus di Bali tuntas," ujarnya saat ditanyai awak media seusai acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Forum Perbekel di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Kamis (24/8/2023).

Gubernur yang segera mengakhiri masa jabatannya itu menegaskan hanya akan fokus memenangkan Ganjar di Bali. Setelah itu, dia akan fokus di Pilkada Bali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Koster menargetkan Bali memenangkan Ganjar Pranowo dengan suara di atas 92 persen. Ia optimistis jika angka tersebut bisa dicapai mengingat pada Pemilu 2019 Joko Widodo menang 92 persen di Bali.

Seperti diketahui, Koster selalu menggaungkan dua periode dalam pidatonya di beberapa kesempatan. Dia menyebut ingin menjadi Gubernur Bali untuk periode kedua demi melanjutkan pembangunan.

Sementara itu, ditanya soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di lembaga pendidikan seperti sekolah maupun kampus, Koster mengaku belum tahu.

"Oh belum tahu saya," tukas gubernur asal PDIP itu.

Koster Pede Ganjar Menangi Pilpres Meski 'Dikeroyok' Eks Koalisi


Dinamika penentuan cawapres Pemilu 2024 makin menarik bahkan hingga muncul ide-ide pasangan baru. Berdasarkan hasil sementara The Matchmaker, ada nama tokoh-tokoh yang difavoritkan untuk menjadi pasangan duet Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Lewat The Matchmaker masuk ke tahap 'Berburu Cawapres', detikers dapat memilih tokoh favorit untuk menjadi bakal cawapres mendampingi tiga bakal capres yang memuncaki survei Pilpres 2024 saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nama-nama tokoh yang ada di polling The Matchmaker disaring dari hasil berbagai survei lembaga ternama di Indonesia. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Dimulai dari 13 Juli 2023, kini sudah ada 755 detikers yang berpartisipasi di The Matchmaker: Berburu Cawapres. Siapa saja yang dijagokan mendampingi Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto?

Berikut hasil sementara 'The Matchmaker: Berburu Cawapres' pada 13 Juli-24 Agustus 2023:

Cawapres favorit detikers untuk Anies Baswedan (hasil sementara)

Agus Harimurthi Yudhoyono: 327

Khofifah Indar Parawansa: 84

Ridwan Kamil: 44

Cawapres favorit detikers untuk Ganjar Pranowo (hasil sementara)

Erick Thohir: 207

Sandiaga Uno: 142

Mahfud Md: 88

Cawapres favorit detikers untuk Prabowo Subianto (hasil sementara)

Erick Thohir: 214

Muhaimin Iskandar: 131

Mahfud Md: 117

Infografis The Matchmaker 24 Agustus 2023 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

Belum ikutan? Klik LINK THE MATCHMAKER: BERBURU CAWAPRES detik ini juga

Berikut caranya:

1. Klik "Ikuti Polling" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC

3. Pilih salah satu Bakal Cawapres untuk masing-masing bakal Capres yang menurut detikers cocok jadi duet Capres dan Cawapres untuk maju di Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Pilih "Tidak memilih" jika Anda tidak ingin memilih bakal Cawapres untuk bakal Capres tertentu.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Edit Jawaban" jika ingin mengganti pilihan.

Lihat juga Video: Fadli Zon soal Wacana Duet Ganjar-Anies: Saya Kira Gimmick

[Gambas:Video 20detik]


Sudah beberapa kali gagal, politisi dari Partai Gerindra bernama Tan Ngi Hing (55) kembali maju menjadi bakal calon legislatif di pemilihan legislatif (Pileg) Kota Blitar 2024. Dia pun buka-bukaan tentang modal yang dia habiskan di Pileg 2019 meski pada akhirnya gagal menjadi anggota DPRD Kota Blitar.

Pria asal Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar itu mengaku menghabiskan uang mencapai Rp 250 juta saat maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019. Saat itu dirinya mendapatkan perolehan suara yang lumayan dan nyaris mencukupi untuk terpilih menjadi Anggota DPRD, tapi tetap saja gagal.

"Saya lupa sudah habis berapa, tapi yang terakhir kemarin ya sekitar Rp 250 juta," ujar Hing yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Blitar saat ditemui detikJatim, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hing buka-bukan untuk apa saja modal yang telah dia keluarkan tersebut. Uang Rp 250 juta di Pemilu 2019 itu digunakan untuk biaya kampanye, termasuk keperluan banner, juga tim pemenangan. Dia tegaskan dirinya tidak berani membeli suara.

"Saya ndak berani beli suara, tapi lebih baik digunakan untuk keperluan lain pas kampanye," katanya.

Hing mengatakan dirinya telah mendapatkan restu dari keluarganya. Termasuk istri dan ketiga anaknya. Katanya, keluarga tidak masalah asalkan uang yang digunakan untuk nyaleg memang milik Hing pribadi.

"Saya ada usaha lain, jadi keluarga tidak masalah. Tetap mendukung saja," ujarnya.

Kini, Hing masih tetap semangat untuk mendapatkan kursi parlemen di Kota Blitar. Dia optimistis bisa mendapatkan lebih banyak suara pada Pemilu 2024 nanti. Sejumlah persiapan pun telah dia lakukan, termasuk biaya dan sebagainya.

Hing mengatakan bahwa sosok Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang tidak menyerah untuk maju dalam pemilu meski berkali-kali gagal menjadi pemacu semangatnya. Dia mengaku belum menyerah untuk mendapatkan kursi impiannya.

"Hakikat karir politik, kan, salah satunya menjadi anggota legislatif ntuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, mau apa kalau di politik tidak nyaleg?" Pungkasnya.

Babak Baru Kasus Perampokan Rumah Walkot Blitar, Eks Walkot Tersangka


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto 'on the right track' atau berada di jalur yang tepat menjadi Presiden RI pada 2024.

Pihaknya kini tengah berkonsentrasi bagaimana terus 'menjual' dan mengampanyekan Prabowo Subianto ke seluruh pelosok Indonesia.

"Kami konsentrasikan kepada Pak Prabowo dan saya kira Pak Prabowo berada dalam on the right track, berada dalam jalur sejarah yang tepat," ungkap Fadli Zon saat ditemui di acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR di Mataram pada Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Partai Gerindra, kata Fadli Zon, kini tengah berupaya merangkul semua pihak. Menggalang sebanyak-banyaknya kekuatan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Dan strateginya adalah untuk merangkul semua pihak dari semua lini. Kiri, tengah, dan kanan semuanya karena memang pemilu itu bagaimana mendapatkan dukungan sebesar-besarnya," ujarnya.

Lebih jauh, dalam konteks kampanye politik, Partai Gerindra menurutnya mengedepankan kampanye-kampanye yang bersifat positif dan mengindari kampanye hitam yang menyinggung Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).

"Kami mengupayakan kampanye positif," tandas dia.

Isu Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Fadli Zon: Tokoh Muda Memang Diperlukan


Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi soal Budiman Sudjatmiko yang deklarasi mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Said menilai partainya tak perlu menyikapi manuver Budiman.

"Ini persoalan fokus kami ke capres, sudah tidak ada person to person, person to person ya sudah silakan ajalah, kita nggak ambil pusing," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Said menegaskan partainya tak merasa kekurangan karena Budiman mendukung Prabowo. Said menyebut hal itu tak perlu disikapi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nampaknya nggak perlu disikapi. Partai sebesar kami masa akan berkurang karena satu orang keluar?" tuturnya.

Budiman Sudjatmiko sebelumnya mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres). Meski demikian, Budiman menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari PDIP.

Budiman mengatakan dirinya memiliki argumen atas aksi dukung Prabowo itu. Dia menyinggung kriteria pemimpin yang disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri

Nah, saya melihat bahwa kualifikasi-kualifikasi itu, setelah saya cermati dengan nalar saya, saya ingin mengatakan bahwa kualifikasi itu dari 3 tokoh yang selama ini ada, memang banyak ada di sosoknya Pak Prabowo," kata Budiman.

"Bukan karena Pak Ganjar buruk, bukan karena Pak Ganjar jelek, enggak. Pak Ganjar punya gaya kepemimpinan sendiri. Tapi tampaknya, dalam penalaran saya, itu tidak dipenuhi dalam kualifikasi dan kriteria yang dimiliki oleh calon dari PDI Perjuangan," lanjut Budiman.

Budiman pun bicara soal pindah partai jika benar dipecat oleh PDIP. Dia enggan berspekulasi ke arah sana karena saat ini dia merupakan kader PDIP. Menurut Budiman, dirinya adalah PDIP sejati.

"Tolong sampaikan tolong tulis ya, saya ini saya merasa bahwa saya PDI sejati. Saya sejak kelas 6 SD sudah ikut PDIP sudah merasa ajar-ajar Bung Karno sejak saya SMP secara serius jadi secara ideologis ya PDIP adalah alat perjuangan saya, yaitu bukan sekedar organisasi tempat saya berkarir politik, bukan," ujarnya.

Lihat juga Video: Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan nama Gibran Rakabuming Raka masuk kandidat bakal calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya, segala kemungkinan masih bisa terjadi.

Fadli mengungkapkan nama Wali Kota Solo yang juga putra Presiden Jokowi itu memang masuk dalam daftar kandidat cawapres. Selain Gibran, ada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Sejumlah nama sudah ada. Ada Cak Imin, Erick, Airlangga, dan Mas Gibran. Itu menjadi bagian yang menjadi musyawarah. Dari nama yang beredar juga merupakan aspirasi dan ekspresi masyarakat, baik dari partai maupun nonpartai," beber Fadli dilansir detikBali, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli mengaku keputusan menentukan siapa yang terpilih di antara nama-nama tersebut sejauh ini masih dalam penjajakan. Hal itu tentunya juga bakal dikomunikasikan dengan partai-partai koalisi.

"Pokoknya semuanya itu bagian dari pembicaraan semua pihak, partai yang mendukung, koalisi Pak Prabowo. Tentang wakil, pasti ada musyawarah yang mencapai mufakat soal siapa yang terbaik menjadi wakil Pak Prabowo," urai Fadli.

"Tentu akan diselenggarakan dalam waktu yang, kalau bahasa proklamasi itu, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nanti pada waktunya (diumumkan)," tandasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon tidak lagi mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) dari partai yang menaunginya. Effendi berkelakar ingin maju sebagai calon presiden (capres).

"Insyaallah tidak mencalonkan, kita mau nyapres. Nggak (jadi juru kampanye), enak aja, kita mau nyapres. Kok cawapres, capres," ujar Effendi kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Effendi menyebut dirinya bisa maju sebagai capres dengan mekanisme ambang batas pencapresan 0%. Effendi yakin Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan ambang batas pencapresan 0%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kan MK-nya 0 persen," ujar Effendi.

"Kan judical review lagi. Nyapres kita mau challange kebuntuan politik," tambahnya.

Effendi menyebut harapan menjadi capres belum dikomunikasikan ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Ia bahkan siap jika BEM UI akan mengundangnya di acara berbagi pandangan soal Indonesia ke depan.

"Ya ayo, ayo, iya kalau BEM undang saya juga saya mau. Lho beneran kan semua masih sama-sama bakal. Saya juga boleh dong dihadirkan," tutur Effendi.

"Iya (kesadaran sendiri), kita dengan kesadaran pertama memang mungkin udah cukup juga ya, udah 20 tahun. Saya 25 tahun nyaleg terus 20 tahun di sini dan bagi saya generasi muda juga harus diberi kesempatan untuk memulai," sambungnya.

Seperti dilihat detikcom, Minggu (20/8) di laman KPU, nama Effendi Simbolon tak ada dalam daftar caleg PDIP. Effendi sejak 2004 maju sebagai caleg PDIP. Dia pernah maju di Dapil Jakarta I di Pileg 2004 dan 2009 dan terakhir pada Pileg 2019 di Dapil Jakarta III.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan wacana bersatunya Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang disampaikannya hanyalah andai-andai. Said menyebut pernyataan andai-andai tidaklah berdasar.

"Saya berandai-andai, kalau berandai-andai itu pasti nggak ada hitungannya," ujar Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Sebagai kader, Said mengatakan akan tetap berpatokan pada Ketua Tim Pemenangan Ganjar Puan Maharani terkait kandidat cawapres Ganjar. Kandidat itu meliputi Menteri BUMN Erick Thohir, Menko Polhukam Mahfud Md, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, Waketum Golkar Ridwan Kamil, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena saya tetap berpatokan sebagai kader apa yang disampaikan oleh Mbak Puan, apakah itu Ganjar-Erick, Ganjar-Mahfud, Ganjar-Gus Imin, apa Ganjar-Sandiaga Uno, Ganjar-RK, Ganjar-Andika. Bahkan terakhir Mbak Puan menyampaikan Ganjar-Gibran," lanjutnya.

"Itu lah yang ada, dan itulah yang sampai saat ini ada di kantong Ibu Ketua Umum beserta capres kita beserta kawan-kawan partai politik seiring bersama kami," tuturnya.

Said menegaskan duet Ganjar dan Anies memanglah andai-andai. Usulan duet itu, katanya, tak akan dibahas dalam rapat internal partai.

"Loh, apa yang saya sampaikan kan memang berandai-andai. Andaikan, sebagai berandai-andai. Kalau itu saya tidak berandai-andai, saya bisa dipecat dari partai karena saya keluar dari keputusan partai, keluar dari pakem yang sudah disampaikan oleh Ketua Tim Pemenangan Mbak Puan Maharani," ungkapnya.

Seperti diketahui, pengandaian Ganjar dan Anies bersatu sebelumnya diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said awalnya merespons soal Ganjar yang unggul head to head dengan Anies. Said enggan meremehkan sembari mengandaikan Ganjar dan Anies menjadi satu kekuatan.

"Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jemawa. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo masih kalah tipis. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo," kata Said kepada wartawan, Senin (21/8).

Meski begitu, Said menilai Anies bukan kompetitor yang patut diremehkan elektabilitasnya. Dia lantas bicara kalau keduanya dapat bergabung menjadi satu kekuatan di 2024 nanti.

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gajah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," ujarnya.


Bacapres PDIP Ganjar Pranowo mengungkapkan arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mendampingi acara di Jogja. Ganjar mengatakan arahan tersebut ditujukan untuk seluruh kader PDIP untuk gaspol di Pemilu 2024.

"Arahan apa? Arahan (Megawati) kemarin DPD PDIP Jogja. Arahan kemarin ke kader, arahan satu aja gaspol," kata Ganjar di Balai Kota Solo, Kamis (24/8/2023).

Menurut Ganjar, tidak ada arahan yang spesifik untuk dirinya. Ia menyebut, setelah ditugasi menjadi bacapres, ia tinggal menjalankan perintah partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya saya sudah ditugasi jadi tinggal jalan aja," jelas dia.

Ganjar menyebut saat ini masih fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jateng. Terlebih, masa baktinya sebagai gubernur tinggal hitungan hari.

"Tapi saya kan mesti menyelesaikan tugas di Jateng dulu. Sabar sampai tanggal 5 September, biar tidak bias-bias nanti ya," terang dia.

Dilansir dari detikJogja, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengunjungi Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ia didampingi bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo pada Selasa (22/8).

Megawati tampak satu mobil bersama Ganjar. Keduanya langsung disambut kader-kader PDIP DIY yang telah menunggu sejak pagi.

Di hadapan para kader, Megawati menginstruksikan untuk turun ke lapangan. Dia juga minta para kader solid.

"Kalau kita tinggal satu, solid; dua, kerja keras, tidak ada hal lain," kata Megawati di Kantor DPD PIDP DIY, Selasa (22/8).

"Siapa yang malas turun? Ngaku wae (saja). Saya suruh mundur, betul. Masih ada yang mau masuk, jangan sombong lho," sambung dia.

JK Bicara Sosok Megawati: Pemimpin yang Sangat Demokratis


Bawaslu menilai tak masalah jika Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ingin mengundang para bakal calon presiden (bacapres) untuk tarung gagasan. Namun, Bawaslu berharap BEM UI tetap menginformasikan agenda tersebut dalam rangka pengawasan.

"Secara teknis tidak ada masalah kalau kalangan kampus mengundang orang-orang yang digadang-gadang sebagai calon presiden untuk beradu gagasan tentang keindonesiaan," kata Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Puadi menuturkan kegiatan itu tidak dapat dimaknai sebagai kampanye. Sebab, kata dia, saat ini belum memasuki masa kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya saja perlu diingatkan dalam kegiatan tersebut tidak boleh ada atribut partai. Tapi yang penting, jangan sampai ada atribut (stiker, bendera, seragam, banner, spanduk, dll) yang memperlihatkan identitas partai politik peserta pemilu," ujarnya.

Puadi mengatakan debat memang merupakan salah satu metode kampanye dalam Pemilu. Namun, pihak penyelenggara debat itu hanya KPU.

Selain itu, dia menuturkan sampai saat ini pun belum ada kandidat capres cawapres. Adapun Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto adalah nama-nama yang masih digadang-gadang menjadi capres. Mereka belum menjadi capres melainkan bakal capres (bacapres).

"Saat ini, pasangan calon presiden dan wakil presiden belum ditetapkan, bahkan pendafataran saja belum dimulai. Asumsinya, orang yang sekarang digadang-gadang menjadi calon presiden atau wakil presiden belum tentu menjadi pasangan calon," paparnya.

"Sebagai contoh, bisa saja sebelum pendaftaran ada salah seorang di antaranya yang meninggal, tidak cukup mendapat dukungan parpol, atau ternyata tidak bersedia dicalonkan," sambungnya.

Lebih lanjut, Puadi mengatakan jika ada pihak yang ingin mengadakan debat dengan mengundang orang-orang yang digadang sebagai capres, tidak masalah. Menurutnya, itu bisa saja dilakukan.

Dia pun menuturkan memang tidak ada keharusan untuk memberitahukan kepada KPU dan Bawaslu. Namun, demi fungsi koordinasi, sebaiknya, kata dia, pihak kampus dapat menyampaikan acara itu kepada Bawaslu untuk proses pengawasan.

"Jelasnya tidak ada aturan jika dilakukan sebelum masa kampanye. Tapi sebaiknya ada pemberitahuan agar kegiatan tetap dalam pengawasan," tuturnya.

BEM UI Kirim Undangan untuk Bacapres

BEM UI menyiapkan arena tarung gagasan para bacapres pada 14 September 2023 nanti. Setelah menantang Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, BEM UI kini segera melayangkan undangan resmi.

"Undangan resmi akan kami kirimkan mulai besok untuk tiap bacapres yang kini ada, baik Ganjar, Anies, maupun Prabowo. Kami akan tunggu respons lanjutan dan keberanian dari tiap kalian untuk beradu gagasan di depan kami semua!" kata Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang, dalam keterangan tertulis.

Para mahasiswa dengan jas almamater warna kuning ini ingin menguji akal para bacapres. Mereka mengundang semua elemen masyarakat ke acara bulan depan.

"Untuk itu, kami akan melangsungkan program adu gagasan tiap bacapres ini pada 14 September 2023 nanti. Kami mengundang seluruh anak-anak muda, mahasiswa, dan berbagai elemen masyarakat lainnya untuk datang dan melihat ide-ide besar tiap calon pemimpin kita untuk masa depan bangsa," kata Melki.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak bisa mendampingi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo saat launching konsolidasi pengadaan pakaian dinas atau seragam di Balai Kota Solo. Ganjar mengaku Gibran sudah menghubunginya secara langsung.

Ganjar menyebut bahwa Gibran tidak bisa mendampingi lantaran ada acara. Namun, Ganjar tidak menjelaskan acara yang dihadiri oleh Gibran tersebut.

"Oh iya izin ada acara, izin ada acara tadi, Pak Wakil (Wawali Teguh Prakosa) juga sudah menyampaikan," kata Ganjar dilansir detikJateng, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan Teguh juga sempat berpamitan ada kegiatan lain sehingga harus meninggalkan acara peluncuran konsolidasi pengadaan pakaian dinas.

"Pak Wakil juga ada acara nggak papa. Sudah izin nggak bisa mendampingi," ucapnya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat Video: Fadli Zon soal Wacana Duet Ganjar-Anies: Saya Kira Gimmick

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengandai-andai jika Ganjar Pranowo 'berduet' dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Ganjar pun merespons hal itu dengan santai.

"Siapa yang jadikan, mung (cuma) wacana. Wacana itu kan ya ide-ide yang dilempar," kata Ganjar di Balai Kota Solo, Kamis (24/8/2023).

Menurutnya, ide bebas disampaikan di negara demokrasi. "Kalau ide kan bebas, namanya demokrasi," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan demikian, kata Ganjar, sah-sah saja bila ada yang mewacanakan dirinya bergabung dengan Anies Baswedan.

Ganjar mengatakan, memasuki tahun politik dirinya harus berdialog dengan siapa saja. Termasuk dengan Anies.

"Sah, sah (diwacanakan gabung dengan Anies). Nggak papa, dan kita mesti berdialog dengan siapa saja biar adem, biar dingin. (Termasuk Cak Imin?) Semuanya," pungkasnya.

Diketahui, pengandaian soal duet antara Ganjar dengan Anies disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said awalnya merespons soal Ganjar yang unggul head to head dengan Anies. Said enggan meremehkan sembari mengandaikan Ganjar dan Anies menjadi satu kekuatan.

"Walaupun unggul dengan Mas Anies, kami tidak merasa jemawa. Apalagi jika Ganjar harus head to head dengan Pak Prabowo masih kalah tipis. Tentu ini akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo," kata Said kepada wartawan, Senin (21/8), dikutip dari detikNews.

"Bagi kami, Anies Baswedan bukan kompetitor yang patut diremehkan. Beliau dengan Ganjar adalah sosok calon pemimpin yang cerdas. Keduanya sama-sama dalam satu almamater, kampus terhebat di Indonesia, yakni Universitas Gadjah Mada. Apalagi jika keduanya bisa bergabung menjadi satu kekuatan, tentu akan makin bagus buat masa depan kepemimpinan nasional kita ke depan, sama sama masih muda, cerdas, dan enerjik," ujar Said.

Survei Indikator: Anies Dapat Keuntungan dari Kisruh Politik Dinasti


Waketum Gerindra Habiburokhman mengapresiasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang tak melanjutkan proses laporan deklarasi Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Museum Proklamasi. Habiburokhman menilai Bawaslu bersikap profesional dan tegak lurus dengan aturan berlaku.

"Kami mengapresiasi Bawaslu yang sudah bersikap profesional, tegak lurus pada aturan perundang undangan yang berlaku," ujar Habiburokhman kepada wartawan, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

"Secara teknis hukum seharusnya semua pihak paham bahwa saat ini Pak Prabowo belum menjadi entitas calon presiden sehingga beliau tidak bisa dikenakan tuduhan melakukan pelanggaran pemilihan umum presiden dan wakil presiden," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habiburokhman mengatakan deklarasi di Museum Proklamasi itu bukanlah penyalahgunaan kekuasaan. Justru, kata Habiburokhman, acara deklarasi itu dilihat sebagai momentum kebangsaan.

"Secara prinsip, apa yang apa yang dilaksanakan saat penyampaian dukungan tersebut bukanlah penyalahgunaan kekuasaan, atau memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, tidak ada juga fasilitas museum yang rusak karena acara tersebut," ungkap dia.

Untuk diketahui, Bawaslu tidak melanjutkan proses laporan deklarasi Prabowo di Museum Proklamasi yang digelar beberapa waktu lalu. Bawaslu tak menemukan adanya unsur pelanggaran.

"Bawaslu sudah melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut, dari hasil kajian, laporan tidak memenuhi aspek materiil sehingga laporan tidak dapat diregistrasi," kata Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Puadi mengatakan deklarasi Prabowo Subianto capres tak dapat dikategorikan sebagai kampanye. Selain itu, saat ini, kata dia, belum memasuki tahapan kampanye.

"Karena peristiwa deklarasi tersebut tidak dapat dikatakan kampanye, saat ini belum masuk tahapan kampanye dan belum ada penetapan calon," tuturnya.


Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman (FH Unsoed) Purwokerto menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kampus bisa dijadikan tempat kampanye dengan syarat ketat. FH Unsoed pun siap melayani kampanye para peserta Pemilu dengan sejumlah syarat khusus.

"Saya termasuk yang setuju. Ini terobosan yang dilakukan MK," kata Dekan FH Unsoed, Prof M Fauzan, kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Namun, Prof M Fauzan masih menunggu aturan bagaimana mekanisme kampanye di kampus itu dilakukan. Dia berharap KPU segera membuat peraturan yang bisa dijadikan landasan hukum oleh kampus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hanya terobosan ini perlu ditindaklanjuti oleh KPU RI, sehingga kampanye di kampus harus tetap sesuai dengan atmosfir akademik," ucap Fauzan.

Fauzan mengatakan kampanye Pemilu di kampus dan di luar kampus harus dibedakan. Menurutnya, kampanye di kampus harus fokus pada adu ide dan tak boleh menghadirkan artis atau juru kampanye seperti kampanye di luar kampus.

"Tidak ada yel-yel layaknya kampaye di tempat umum, apalagi hiburan dengan mendatangkan artis dan tim sukses atau jurkam," kata Prof Fauzan menegaskan.

"Karena itu hendaknya lebih beradu ide dan gagasan yang ditawarkan kepada para civitas akademik, sehingga kampanye di kampus nuansanya seperti FGD dan atau seminar atau semacam 'ujian terbuka' para kandidat," sambung Prof Fauzan.

Sebagaiman diketahui, putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

Pasal 280 ayat 1 huruf h (sebelum putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

MK mengetok palu putusan. MK hanya melarang secara total kampanye di tempat ibadah namun tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.


Berbagai macam respons untuk menyambut pesta demokrasi 2024 sangat beragam, salah satunya adalah respons yang dilakukan oleh sekelompok kalangan politisi muda untuk mengajukan uji materi/judicial review terkait batasan minimal usia capres dan cawapres. Saat ini pengaturan persyaratan usia minimal capres-cawapres paling rendah berusia 40 tahun, hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Penting untuk diketahui, dalam undang-undang sebelumnya persyaratan usia capres dan cawapres yakni berusia paling rendah 35 tahun, namun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang kemudian berlaku hari ini diubah menjadi usia paling rendah 40 tahun.

Seperti biasanya penentuan angka usia dalam undang-undang sering tidak ditemukan naskah akademik yang menjadi landasan mengapa angka usia tertentu diputuskan sebagai sebuah pengaturan. Sehingga masyarakat tidak bisa menemukan alasan mendasar mengapa persyaratan usia minimal capres dan cawapres diubah dari yang semula 35 tahun menjadi 40 tahun.

Hal inilah yang kemudian sering memicu seseorang warga negara untuk mencoba menguji aturan usia yang tengah berlaku dalam undang-undang. Permohonan uji materi tersebut sebagaimana tercatat dalam kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023 dan 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh sekelompok generasi muda baik yang ada di dalam partai politik seperti PSI dan Partai Garuda, perseorangan, maupun dari kalangan kepala daerah.

Dalam permohonannya, pada pokoknya pemohon merasa persyaratan usia capres-cawapres 40 tahun diskriminatif dan melanggar hak konstitusionalnya yang saat ini berusia kurang dari 40 tahun untuk dicalonkan sebagai capres atau cawapres. Sehingga para pemohon meminta agar persyaratan usia capres dan cawapres diturunkan menjadi 35 tahun atau juga dimaknai berpengalaman menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah.

Sayang seribu sayang, pengajuan uji materi batasan usia minimal capres dan cawapres kuat diisukan untuk mendorong anak presiden maju sebagai calon wakil presiden yang saat ini berusia 35 tahun dan sedang menjabat sebagai kepala daerah di salah satu daerah di Indonesia.

Apabila memang benar permohonan uji materi tersebut hanya sekadar untuk meluluskan keinginan orang/keluarga tertentu untuk melanggengkan kekuasaan, tentu hal ini berbahaya bagi demokrasi. Pengajuan uji materi harus diorientasikan untuk kepentingan bangsa yang lebih besar dari pada kepentingan sesaat orang-orang tertentu.

Peran Generasi Muda

Baru saja kita memperingati 78 tahun Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2023 yang lalu. Kemerdekaan Indonesia yang saat ini tengah kita nikmati tidak lepas dari peran generasi muda. Setidaknya dimulai pada tahun 1908 saat organisasi Budi Utomo yang menjadi awal pergerakan para pemuda untuk kemerdekaan Indonesia. Kemudian tahun 1928 para pemuda berkumpul mengucapkan sumpah pemuda untuk persatuan dalam merebut kemerdekaan.

Kemudian dilanjutkan Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 golongan muda menculik Bung Karno dan Moh Hatta untuk meyakinkan kepada golongan tua mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hingga pada akhirnya keesokan harinya pada 17 Agustus 1945 dengan didampingi oleh sekelompok generasi muda Bung Karno menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Masa Reformasi 1998 yang menghasilkan banyak perubahan bagi keberlangsungan negeri ini juga didorong oleh gerakan para pemuda. Sejarah kepemimpinan generasi muda dalam memimpin negeri ini juga tak luput dari perhatian. Sutan Sjahrir misalkan yang menjadi Perdana Menteri di usianya yang ke-36 tahun, kemudian Abdul Halim yang menjadi Perdana Menteri di usia 39 tahun, dan Burhanuddin Harahap menjadi Perdana Menteri pada usia 38 tahun.

Peranan generasi muda dalam sejarah berdirinya negara Indonesia sampai dengan hari ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang sederhana. Dengan perannya tersebut, generasi muda memiliki saham besar bagi republik ini. Oleh karenanya berikan porsi yang luas bagi generasi muda untuk memiliki peran yang lebih strategis dalam keberlangsungan negeri ini.

Tren Global

Tren global saat ini sedang menunjukkan adanya peningkatan dalam kepemimpinan generasi muda dalam berbagai bidang termasuk juga dalam bidang politik. Generasi muda mengambil alih berbagai macam sektor kepemimpinan di dunia. Generasi muda diyakini membawa semangat perubahan, inovasi ,dan pandangan yang brilian.

Kepemimpinan generasi muda dinilai memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek masyarakat dan dunia. Salah satu contoh terkini pemimpin muda yang mencapai kepemimpinan tertinggi negara seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron yang menjadi presiden pada usianya ke-39 tahun, kemudian Kim Jong Un sebagai Pemimpin Tertinggi Korea Utara yang dilantik pada usianya ke-30/32 tahun, dan ada Sebastian Kurz yang menjabat sebagai Kanselir Austria/Kepala Pemerintahan Republik Austria pada usia 32 tahun.

Dengan energi dan idealisme yang dimilikinya kepemimpinan generasi muda dinilai lebih mengakar pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, sehingga kepemimpinannya memiliki dampak yang signifikan pada perubahan masyarakat dan dunia.

Bonus Demografi

Ke depan Indonesia akan mengalami bonus demografi yaitu jumlah penduduk generasi muda lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk generasi tua. Tanda-tanda itu telah muncul dengan beberapa macam fenomena yang terjadi per hari ini; sebanyak 55% pemilih pada Pemilu 2024 didominasi oleh generasi muda.

Melihat realitas yang demikian terdapat sebuah kebutuhan akan kepemimpinan generasi muda, sehingga pemimpin Indonesia ke depan memiliki jarak usia yang sepadan atau minimal tidak terlampau jauh dengan mayoritas penduduk di Indonesia. Dengan begitu, pemimpin Indonesia ke depan bisa lebih "nyambung" dan mengerti akan kebutuhan dari mayoritas penduduk Indonesia.

Usia seseorang tidak seketika menentukan kemapanan, kebijaksanaan, serta kedewasaan seseorang; banyak di antara usia yang lebih tua justru masih bersikap kekanak-kanakan, begitu juga dengan sebaliknya, banyak juga usia yang lebih muda justru lebih dewasa dan bijaksana serta mampu untuk beradaptasi dengan cepat dengan perubahan zaman. Dengan demikian, tindakan afirmatif untuk generasi muda dalam kesempatan kepemimpinan di negeri ini penting untuk diberikan.

Sulit Dikabulkan

Permohonan uji materi tersebut dinilai sulit dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, karena nantinya Mahkamah Konstitusi akan menguji legal standing para pemohon apakah para pemohon benar-benar memiliki kerugian konstitusional dengan diberlakukannya aturan tersebut.

Namun dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam menguji legal standing pemohon ada dua penafsiran, yaitu penafsiran yang sempit dan penafsiran yang luas. Dengan menggunakan penafsiran yang luas yang juga pernah digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, maka membuka peluang bagi para pemohon untuk diterima legal standing-nya.

Persoalan selanjutnya yakni berkenaan dengan open legal policy; dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi dalam menguji aturan yang berkaitan dengan "angka" sering Mahkamah Konstitusi menganggap hal tersebut merupakan open legal policy yakni kebijakan hukum terbuka dan mengembalikan sepenuhnya kepada pembentuk undang-undang. Namun dalam beberapa hal Mahkamah Konstitusi juga pernah mengabulkan permohonan uji materi yang berkaitan dengan "angka" dalam suatu aturan.

Kebijakan hukum terbuka dapat menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Konstitusi selama tidak melanggar moralitas, irasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Namun ketika didapat suatu fakta pemberlakuan aturan melanggar moralitas, irasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable, maka Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan hukum terbuka tersebut.

Dengan demikian masih membuka peluang bagi para pemohon untuk dikabulkan permohonannya, selama para pemohon dapat membuktikan bahwa aturan batas usia minimal capres dan cawapres 40 tahun secara nyata melanggar moralitas, irasionalitas ,dan menyebabkan ketidakadilan yang intolerable.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selalu saya katakan, sikap kenegarawanan Mahkamah Konstitusi selalu dibutuhkan untuk memutus setiap perkara. Sehingga dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dengan sikap kenegarawanan harus mampu mempertimbangkan baik dan buruknya untuk kepentingan jangka panjang. Jangan sampai Mahkamah Konstitusi terjebak dalam kepentingan jangka pendek dengan mengedepankan kepentingan individu.

Bila Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa permohonan tersebut terdapat isu konstitusionalitasnya sehingga mengabulkan permohonan para pemohon, maka aturan tersebut diberlakukan untuk pemilu yang akan datang pada 2029. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi akan terhindari dari stigma negatif dan putusan ini benar-benar diambil secara hukum untuk mengakomodasi kepentingan generasi muda untuk bisa berperan lebih dalam perjalanan negeri ini. Semoga itu bisa menjadi jalan tengah.

Muhammad Hanif Mahsabihul Ardhi mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon angkat bicara perihal mencuatnya wacana menduetkan Ganjar Pranowo-Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Anggota Komisi I DPR itu menilai kemunculan isu tersebut merupakan hal biasa dalam perkembangan dinamika politik. Upaya penjajakan dan keran komunikasi selalu dibuka setiap partai politik.

"Saya kira itu sebuah proses dalam diskursus pemilu apalagi menjelang pendaftaran, ada tarik-menarik, saling menggoda, saling memengaruhi, saling menggandeng, merangkul," ucap Fadil Zon saat ditemui di sela-sela kunjungan kerja Komisi I DPR ke Mataram, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jauh, Fadli menilai manuver menduetkan Ganjar-Anies hanyalah gimik.

"Saya kira gimik-gimik seperti itu hal biasa," sahut Fadli.

Partai Gerindra saat ini, lanjut Fadli, tidak terganggu oleh manuver kubu lain. Partainya memilih berkonsentrasi untuk mengampanyekan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto agar lebih diterima masyarakat.

"Tentu kalau bagi calon kami Pak Prabowo, konsentarasi kami adalah bagaimana mendukung mengampanyekan Pak Prabowo, jadi tidak terlalu terganggu apalagi merasa risih karena kami fokus konsentrasi kepada Pak Prabowo," beber Fadli.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyoroti etika panitia Kopdarnas PSI yang mencoba memakaikan jaket merah berlogo PSI ke Wali Kota Solo dari PDIP Gibran Rakabuming Raka. Said menyayangkan aksi panitia tersebut.

"Saya justru menyayangkan Panitia Kopdarnas PSI yang tidak mengerti etika politik. Mereka sudah sangat paham bahwa Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan, lantas kenapa Panitia Kopdarnas PSI memakaikan seragam PSI yang notabene Mas Gibran bukan kader PSI," kata Said dalam keterangannya, Kamis (24/8/2024).

Said menyebut sikap yang bisa dilihat langsung oleh publik tersebut tidak elok. Di sisi lain, Said menghargai sikap Ketum PSI Giring yang menghalangi pemakaian jaket itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal ini tentu tidak elok. Sekali lagi saya hormat kepada Mas Gibran yang menolak memakai seragam partai lain, sekaligus menghargai Ketum PSI yang justru memakai etika politik, bahwa Mas Gibran adalah kader PDI Perjuangan," ucap Said.

Menuruthya, kedatangan Gibran di acara Kopdarnas PSI dalam rangka memberikan pandangannya selaku kader muda PDIP. Ia menilai kiprah Gibran dalam dunia politik dipertimbangkan.

"Bagi kami itu baik-baik saja, artinya kapasitas dan integritas Mas Gibran sebagai kader PDI Perjuangan diakui oleh partai lain. Pada saat yang sama Mas Gibran juga membawa semangat persatuan kepada segenap pihak," ujar Said.

"Oleh sebab itu kalau kedatangan Mas Gibran ke berbagai acara partai politik selain PDI Perjuangan kami maknai sebagai cara kepemimpinan beliau, yang supel, mudah bergaul, dan merangkul banyak pihak," sambungnya.

Sebelumnya, Giring Ganesha meminta maaf kepada Gibran terkait insiden kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI ke Gibran saat Kopdarnas PSI. Giring menyebut itu semata-mata spontanitas kadernya atas dasar kecintaan kepada Gibran.

Permintaan maaf ini disampaikan Giring lewat akun X-nya @Giring_Ganesha. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat ulah kadernya.

"Mohon maaf Mas Wali @gibran_tweet atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kejadian ini," kata Giring dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Rabu (23/8).

Simak Video: Detik-detik Giring Halau Kader yang akan Pakaikan Jaket PSI ke Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Seorang warga bernama Gulfino Guevaratto mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan seseorang hanya boleh maju sebagai capres maksimal dua kali. Dasar gugatan tersebut adalah etika politik seseorang untuk dibatasi hanya dua kali menjadi capres.

Kuasa hukum Gulfino, Donny Tri Istiqomah, menjelaskan permohonan yang diajukan ke MK adalah Pasal 169 huruf n dan huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal 169 huruf N itu rentang batasan 2 periode jabatan presiden dan wakil presiden, maksimalkan 2 periode. Cuma problemnya begini, diskusi antara Gulfino dan teman-teman kemudian didiskusikan dengan kita, ada praktik politik yang harus dibenahi," kata Donny kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Praktik politik terkait etika politik dan sifat kenegarawanan," imbuhnya.

Donny mencontohkan pilpres di Amerika Serikat saat Hillary Clinton sudah kali menjadi capres, tidak mencalonkan lagi. Donny menyebut Hillary tanpa diminta pihak mana pun tidak mencalonkan lagi.

"Nah di Indonesia itu ada Ibu Megawati juga tahun 2004 dan 2009, selesai dia nyalon dua kali juga tanpa dia diperintah dan dilarang, diatur, langsung tidak nyalon lagi. Nah itu ada etika politik dan sifat kenegarawanan yang elok," ujarnya.

Etika politik, menurut Gulfino melalui Donny, tidak bisa menjadi norma, tergantung dari kesadaran masing-masing capres. Sementara itu, capres dinilai harus sudah teruji kenegarawanannya.

"Seharusnya kalau sudah dua periode tidak nafsu lagi. Karena syahwat politik untuk terpilih dan dipilih lagi ya dengan sendirinya kalau rakyat tidak ingin, ngapain," ucapnya.

Donny menilai capres seharusnya tidak ada syahwat politik, kecuali politikus muda seperti kepala daerah yang kalah tiga hingga empat kali boleh mencalonkan lagi.

"Kalau calon presiden tidak etik, tidak indah, kalau kalah nyalon lagi, kalah nyalon lagi, gitu ya," sebutnya.

Adakah hak konstitusional yang dilanggar? Menurut Donny, jika seorang calon presiden maju lebih dari dua kali justru menjadi pertanyaan. Hasil kajian, menurutnya, Gulfino sepakat minta tolong ke Donny, dasarnya adalah Pasal 28 UUD 1945.

"Pasal 28 J ayat 1 itu kan hak konstitusional seorang warga untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain. Jadi haknya Gulfino itu harus dihormati. Kalau calon presiden sudah dua kali nyalon, ya tolong hormati juga hak orang yang belum nyalon. Kasih kesempatan ke yang belum nyalon secara etik," jelasnya.

Donny menjelaskan bahwa dirinya menjadi kuasa hukum Gulfino atas dasar profesionalisme, Donny membantah gugatan batas maksimal dua kali seorang capres terkait partai tertentu. Donny menyebut kliennya merupakan seorang aktivis yang bergerak di bidang transparansi anggaran.

Lebih jauh, gugatan batas maksimal dua kali seorang capres menurut Donny bukan untuk Pilpres 2024. Namun, harapan Donny batasan seseorang capres hanya dua kali untuk Pilpres 2029.

"Harapan kita bukan pemilu ini, harapan kita Pemilu 2029, harapan kita. Nggak mungkin (untuk 2024), kan sudah jalan ini. Jadi kita ingatkan 2029 kalau bisa jangan lebih dari dua kali deh," imbuhnya.

Simak Video: Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar Rebound Ungguli Prabowo dan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan piagam kerja sama politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan tetap sama secara prinsip, meski Golkar dan PAN sudah resmi bergabung. Habiburokhman menegaskan keputusan nama cawapres tetap ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin).

"Ya secara prinsip sama kok, nggak ada perbedaan," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Habiburokhman mengatakan Prabowo juga akan mempertimbangkan masukan dari PAN dan Golkar. Namun demikian, Habiburokhman menegaskan penentuan pendamping Prabowo di Pilpres 2024 tetap ada di tangan Prabowo dan Gus Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang tentu dong (di tangan Prabowo dan Gus Imin). Misalnya kalau kita rujukannya Gang Sentul, Cak Imin dengan Pak Prabowo, tentunya dua orang," tutur Habiburokhman.

"Tapi kan Pak Prabowo sekarang juga akan menanyakan kepada ketua umum partai-pendukung pendukung koalisi yang lain, pintu masuknya ya lewat Pak Prabowo, tetep saja dua orang tersebut yang menentukan," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan hak Gus Imin tak akan dibatasi dengan merapatnya Golkar dan PAN ke KKIR. Habiburokhman menegaskan nama cawapres tak akan muncul tanpa persetujuan Gis Imin.

"Pertentangannya dimana? Apakah haknya Gus Muhaimin menjadi dibatasi? Tidak karena tidak akan keluar nama cawapres dari koalisi ini tanpa persetujuan Cak Imin dan PKB," ungkap Habiburokhman.

"Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dibatasi," imbuhnya.


Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan piagam kerja sama politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan tetap sama secara prinsip meski Golkar dan PAN sudah resmi bergabung. Habiburokhman menegaskan keputusan nama cawapres tetap ada di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Ya secara prinsip sama kok, nggak ada perbedaan," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023).

Habiburokhman mengatakan Prabowo juga akan mempertimbangkan masukan dari PAN dan Golkar. Namun demikian, Habiburokhman menegaskan penentuan pendamping Prabowo di Pilpres 2024 tetap ada di tangan Prabowo dan Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang tentu dong (di tangan Prabowo dan Gus Imin). Misalnya kalau kita rujukannya Gang Sentul, Cak Imin dengan Pak Prabowo, tentunya dua orang," tutur Habiburokhman.

"Tapi kan Pak Prabowo sekarang juga akan menanyakan kepada ketua umum partai-pendukung pendukung koalisi yang lain, pintu masuknya ya lewat Pak Prabowo, tetep saja dua orang tersebut yang menentukan," sambungnya.

Habiburokhman mengatakan hak Cak Imin tak akan dibatasi dengan merapatnya Golkar dan PAN ke KKIR. Habiburokhman menegaskan nama cawapres tak akan muncul tanpa persetujuan Cak Imin.

"Pertentangannya di mana? Apakah haknya Gus Muhaimin menjadi dibatasi? Tidak karena tidak akan keluar nama cawapres dari koalisi ini tanpa persetujuan Cak Imin dan PKB," ungkap Habiburokhman.

"Jadi tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang dibatasi," imbuhnya.


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi merespons pernyataan Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief soal adanya partai yang berkhianat di koalisi. Menurut Gus Choi, ungkapan itu merupakan fitnah dan mengandung kecurigaan.

"Pikiran yang kurang waras adalah yang curiga atau yang memfitnah NasDem seolah mau hengkang dari koalisi. Ini pikiran yang kurang waras," kata Gus Choi dikonfirmasi menanggapi pernyataan Andi soal partai berkhianat, Kamis (24/8/2023).

Gus Choi heran bagaimana NasDem bisa dituding berkhianat padahal merekalah yang mengusung Anies Baswedan pertama kali. Menurutnya, sejak awal NasDem telah berkorban dan menaruh risiko saat mendeklarasikan Anies sebagai capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana NasDem berkhianat kepada Anies dan Koalisi Perubahan. Aneh. NasDem-lah yang menjadi inisiator utama. NasDem-lah yang berkorban dan menghadapi berbagai risiko saat mengumumkan Anies dan sosialisasi ke berbagai daerah," ucap Gus Choi.

Menurutnya jika NasDem ingin berpikiran negatif maka bisa saja menganggap safari Partai Demokrat ke partai lain memiliki maksud tersendiri. Namun, hal tersebut tak dilakukan oleh pihaknya.

"Kalau harus berpikiran buruk, justru NasDem yang layak curiga kepada Demokrat ketika dia bersafari ke partai-partai lain yang di luar koalisinya. Tapi, NasDem justru memberikan dukungan dan bersikap positif," imbuhnya.

Sebelumnya, Andi Arief menepis anggapan partainya berusaha memaksakan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Andi justru khawatir ada partai yang khianati koalisi pendukung Anies.

"Gini, ada yang salah tafsir seolah-olah kalau Demokrat bicara itu memaksakan AHY (menjadi cawapres Anies). Itu nggak bener," kata Andi Arief kepada wartawan, Rabu (23/8).

Andi menjelaskan soal cuitannya terkait partai yang diduga 'mengkhianati' koalisi. Diketahui, NasDem tergabung dengan Demokrat dan PKS mendukung Anies.

Andi mengatakan KPP tidak mengambil langkah untuk menaikkan elektabilitas Anies yang berada di posisi terbawah di berbagai lembaga survei. Maka itu, Andi mengkhawatirkan adanya 'pengkhianat' dalam koalisi.

"Jadi kami mengkhawatirkan jangan-jangan ada yang mengkhianati koalisi ini, karena sebetulnya harus sudah ada tindakan drastis yang dilaksanakan dan untuk mengubah keadaan," pungkasnya.

Simak juga Video 'NasDem soal Isu Duet Ganjar-Anies: Semua Kemungkinan Selalu Ada':

[Gambas:Video 20detik]


Gerakan Generasi Milenial Indonesia (GGMI) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan batas usia capres dan cawapres menjadi 30 tahun. Alasannya, mereka menilai sudah saatnya kaum milenial terlibat aktif dalam perhelatan politik pada Pemilu 2024.

"Memohon MK untuk segera mengabulkan ataupun mengubah batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan 'Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 tahun' menjadi 30 tahun, karena dinilai tidak memberikan ruang bagi generasi milenial dalam kontestasi politik yang akan berlangsung," ujar Ketua umum GGMI Sulton Hidayatullah kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

GGMI juga mengajak seluruh masyarakat mendukung gugatan ini. Dia juga berharap milenial di seluruh Indonesia berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mendukung setiap individu, badan, ataupun institusi yang memiliki tuntutan yang sama terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu, mengajak seluruh stakeholder milenial di seluruh Indonesia dan pimpinan organisasi untuk ikut aktif berpartisipasi dalam kontestasi politik 2024 dengan menentukan secara tegas sosok milenial yang kompeten untuk diusung sebagai bentuk nyata peran aktif generasi milenial dalam pilpres 2024," katanya.

"Mengajak kepada seluruh generasi milenial Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi 54 persen suara nasional dalam Pilpres 2024, yang merupakan generasi milenial, agar menjadi subjek penentu terpilihnya presiden dan wakil presiden dari kalangan milenial. Gerakan Generasi Milenial Indonesia mengajak pada seluruh kaum milenial Indonesia untuk ikut serta dalam terwujudnya Kongres Milenial Indonesia yang akan segera kami laksanakan di Kota Bandung," imbuhnya.

Sulton menjelaskan alasan GGMI mendukung gugatan ini. Salah satunya, GGMI ingin ada perwakilan kaum milenial yang menjadi pemimpin negara.

"Alasan kenapa kita meminta MK untuk mengabulkan soal yudisial Review terkait batas usia capres dan cawapres karena pertama, Pemilu saat ini menurut KPU RI ada 56 persen daftar pemilih sementara yang isinya adalah pemilih pemula atau kaum milenial. Kami (GGMI) beserta kaum milenial di seluruh Indonesia mempunyai tekad yang sama bahwa kaum milenial harus terlibat aktif dalam perhelatan politik atau pemilu 2024," ucapnya.

Menurutnya, batas usia yang saat ini tertuang dalam pasal 169 huruf q UU Pemilu tidak mengakomodasi kaum milenial dan hanya memberikan peluang bagi generasi X atau generasi boomers. Padahal, lanjutnya, Indonesia saat ini sedang menghadapi bonus demografi, yakni penduduk Indonesia akan didominasi oleh generasi milenial.

"Dengan potensi kaum milenial yang besar, maka kita perlu ada sosok pemimpin negeri ini yang lahir atau mewakili kaum milenial," jelasnya.

Seperti diketahui, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.

Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tak melanjutkan proses laporan deklarasi Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Museum Naskah Proklamasi. Bawaslu tak menemukan adanya unsur pelanggaran.

"Bawaslu sudah melakukan kajian awal terhadap laporan tersebut, dari hasil kajian, laporan tidak memenuhi aspek materiil sehingga laporan tidak dapat diregistrasi," kata Anggota Bawaslu RI Puadi kepada wartawan, Kamis (24/8/2023).

Puadi mengatakan deklarasi Prabowo Subianto capres tak dapat dikategorikan sebagai kampanye. Selain itu, saat ini, kata dia, belum memasuki tahapan kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena peristiwa deklarasi tersebut tidak dapat dikatakan kampanye, saat ini belum masuk tahapan kampanye dan belum ada penetapan calon," tuturnya.

Sebelumnya laporan terhadap Prabowo itu dilayangkan oleh Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI). Kuasa Hukum MPMI sekaligus Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing mengatakan pihaknya diminta MPMI untuk mengukuhkan laporan ke Bawaslu. Hal ini mengenai adanya dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik.

"Kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum itu sebetulnya sudah dibuat batasan-batasan bagaimana pembuatan museum dan itu sudah dibuat supaya tidak berkelindan dengan kepentingan parpol dan sudah diatur," ujar Tobing kepada wartawan di Bawaslu RI, Jakpus, Rabu (16/8/2023).

"Jadi makanya kita menyoroti deklarasi yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo kemarin, pencapresan beliau, kita melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Khususnya di pasal 39 ayat 2 poin e itu berbunyi tentang kerja sama sudah jelas bunyinya, bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Tidak merusak koleksi, tidak mengomersialkan koleksi dan tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu. Itu jelas ditulis di bawahnya," lanjutnya.

Laporan ini diketahui diterima Bawaslu dengan nomor laporan 008/LP/PL/RI/00.00/VIII/2023. Beberapa barang bukti diserahkan, salah satunya yaitu video deklarasi capres.


Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali Julie Sutrisno Laiskodat ikut bertarung merebut kursi DPR RI pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024. Ia maju dari daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) 1.

Dapil NTT 1 meliputi 10 kabupaten di Pulau Flores dan sekitarnya. Yakni, Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat.

Julie tercatat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) DPR yang diumumkan KPU dengan nomor urut 1. Istri Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu akan bersaing dengan 102 bacaleg lainnya untuk memperebutkan enam kursi DPR RI Dapil NTT I. Ada 18 partai yang ikut tarung Pileg di Dapil NTT I. Hampir semua partai mengajukan enam bacaleg, kecuali Partai Gelora hanya tiga bacaleg dan Partai Ummat empat bacaleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pileg 2024 adalah periode kedua Julie tarung di dapil I. Pada Pileg 2019, perolehan suara Julie tak cukup mengantarnya ke Senayan. Namun, pada Februari 2022, Julie dilantik sebagai anggota DPR pengganti antarwaktu (PAW) Johnny G. Plate yang ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Julie saat ini tercatat sebagai anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan Pertanian, Kelautan, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan.

Julie akan melewati tarung berat untuk kembali melenggang ke Senayan pada periode keduanya. Ia harus bersaing dengan sejumlah tokoh yang sudah langganan kursi DPR. Ada Benny Kabur Harman dari Partai Demokrat dan Melchias Markus Mekeng dari Golkar. Kedua politikus gaek ini sudah empat periode di Senayan.

Tokoh lainnya ada Andreas Hugo Pareira dari PDI Perjuangan yang sudah tiga periode di DPR. Berikutnya, Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa dari PKB dan Ahmad Yohan dari PAN. Keduanya sama seperti Julie, mengincar kursi DPR untuk periode kedua.

Julie ditunjuk oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sebagai ketua DPW Partai NasDem Provinsi Bali pada Juli 2020. Penunjukan dirinya setelah ada kisruh di tubuh NasDem Bali. Julie saat itu menggantikan Ida Bagus Oka Gunastawa.

Jokowi Resmikan RSUP dr Ben Mboi Kupang: Habiskan Anggaran Rp 420 M


Pengujian UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang dilakukan tiga kelompok yakni Partai Solidaritas Indonesia (Perkara No. 29/PUU-XXI/2023), Partai Garuda (Perkara No. 51/PUU-XXI/2023) dan sejumlah kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun (Perkara No. 55/PUU-XXI/2023) menjadi ujian penting "kenegarawanan" Hakim Konstitusi.

Upaya menurunkan syarat usia capres-cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun bukan tanpa argumentasi yang jelas dan berkelas. Tidak hanya tren pengaturan di berbagai negara yang memberi syarat minimum berusia 35 tahun untuk menjadi kandidat presiden, melainkan konteks sosiologis demografi pemilih Indonesia yang hari ini diisi oleh mayoritas kelompok muda sehingga "selayaknya" diberikan kesempatan hak turut serta berkontestasi.

Namun, pertanyaannya, apakah dasar "hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 dapat menjadi batu uji yang tepat? Kalau sebagai hak, mengapa tetap dibatasi pada usia 35 tahun misalnya? Atau, adakah alasan lainnya yang lebih tepat dan rasional?

Rasionalitas Demokrasi

Sejatinya, seorang pejabat yang menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan tidak hanya berbicara mengenai hak dan peluang yang sama (equality before the law and equal opportunity), melainkan juga dimensi kedewasaan, kecakapan, dan kematangan.

Khususnya dalam negara demokratis, menjadi prasyarat penting antara idealitas setiap orang diposisikan sama pada satu sisi, juga soal tanggung jawab, kecakapan, dan profesionalitas seseorang yang akan mengemban suatu amanah jabatan publik pada sisi lain. Tanpa itu, demokrasi yang hanya berbicara hak akan terjerembab pada problem egoisme, pejabat yang tidak kapabel, dan lepas dari tanggung jawab yang pada akhirnya membahayakan demokrasi itu sendiri.

James Madison, salah satu founding fathers Amerika Serikat dalam Federalist Paper No. 62 mengungkap bahwa usia Senator harus 30 tahun, lebih tua lima tahun dari usia minimum House of Representative-DPR (25 tahun) karena berkaitan dengan senatorial trust yang membutuhkan tingkat pengetahuan dan stabilitas karakter yang lebih kuat dan dewasa. Untuk itu pula, mengapa Presiden dan Wakil Presiden Amerika syarat usianya juga lebih tinggi dibandingkan Senat maupun DPR Amerika yakni 35 tahun.

General Comment 25 atas International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang disusun oleh United Nations Human Rights Committee mengatakan: Any conditions which apply to the exercise of the rights protected by article 25 should be based on objective and reasonable criteria. For example, it may be reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices than for exercising the right to vote, which should be available to every adult citizen.

Jadi dalam pelaksanaan hak warga negara harus didasarkan pada kriteria yang objektif dan masuk akal, misalnya mewajibkan usia yang lebih tinggi untuk pemilihan dan pengangkatan jabatan tertentu daripada hak memilih yang tersedia bagi setiap warga negara yang telah dewasa.

Dari sinilah rasionalitas menentukan syarat usia minimum capres dan cawapres harus didasarkan pada nalar dan rasionalitas agar demokrasi yang merupakan cara masyarakat dewasa menjalankan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Sayangnya, soal berapa usia yang tepat untuk sebuah jabatan belum ada kajian yang secara akurat mampu menjawabnya termasuk oleh para psikolog.

Robert Smither dalam artikel berjudul Leadership: Does Age Matter mengatakan relasi antara usia dan kepemimpinan, khususnya kepemimpinan politik, masih sulit disimpulkan: it doesn't look like psychological research can help us much if we're thinking about age and presidential politics... there aren't many generalizations we can make about age and other forms of leadership.

Hal ini diperkuat dari hasil penelitian saya pada 2020 bersama Prof Susi Dwi Harijanti dkk melalui perbandingan 195 konstitusi negara, menemukan secara umum ada 58 negara yang tidak mencantumkan syarat usia calon kepala negara/kepala pemerintahan dalam konstitusi. Selebihnya mencantumkan syarat tersebut dalam konstitusi. Indonesia masuk kategori yang tidak mencantumkan syarat usia dalam UUD 1945.

Sementara negara yang mencantumkan syarat usia sangat beragam. Mulai dari 18 tahun seperti di Albania, Inggris, Maroko, Kanada, ada yang 20 tahun (Nauru), ada yang 21 tahun (Vietnam), ada yang 23 tahun (Rumania), ada yang 25 tahun (Peru), ada yang 30 tahun (Argentina), 35 tahun (Amerika, Austria), 40 tahun (Mesir, Korea), ada yang 45 tahun (Mongolia, Pakistan) ada pula yang 50 tahun (Italia).

Tidak hanya syarat minimum, melainkan juga ada syarat maksimum seperti di Senegal yang membatasi sampai usia 75 tahun. Hasil perbandingan ini sekali lagi menunjukkan tidak adanya batasan yang jelas mengenai usia minimum untuk dapat menjadi kepala negara/kepala pemerintahan, walau memperoleh pelajaran soal kemungkinan perlunya pembatasan usia maksimal.

Pembatasan Kekuasaan

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa soal usia minimum sebagai kepala negara/kepala pemerintahan amat beragam. Hal yang sangat bergantung konteks masyarakat suatu negara, lebih khusus dimensi kepentingan politik dan sistem bernegara yang dipertahankan. Lalu bagaimana merespons "otak-atik syarat capres-cawapres" yang hari ini sedang bergulir di MK?

Mengenai hal ini layak dipertimbangkan peringatan Prof Bagir Manan yang mengatakan bahwa Presiden Indonesia yang melekat di dalamnya dua jabatan sekaligus yakni kepala negara dan kepala pemerintahan, adalah jabatan yang sentral dan sangat penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Karena itu, orang yang menduduki jabatan presiden haruslah memiliki kematangan, kearifan, dan wawasan.

Semua itu memerlukan pengalaman dan pengetahuan serta kearifan lainnya yang cukup (Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, 2006). Dari pendapat Prof Bagir ini, kematangan dan wawasan saja sejatinya tidak cukup. Penting juga dimensi kearifan dan kebijaksanaan, apalagi dalam konteks Indonesia yang memiliki karakter masyarakat yang plural dan beragam sehingga seorang presiden mampu merangkul dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam.

Dengan demikian, apakah permintaan untuk mengubah syarat capres-cawapres pada usia 35 tahun sudah mampu merefleksikan konteks kearifan dan kebijaksanaan tersebut? Hal yang penting dipertimbangkan para Hakim Konstitusi.

Selain itu, layak juga dipertimbangkan perkataan James Monroe, Presiden ke-5 Amerika yang mengomentari syarat usia capres: The Constitution has provided, that no person shall be eligible to the office, who is not thirty-five years old; and in the course of nature very few fathers leave a son who has arrived to that age. J

adi menurut Monroe, usia capres minimal 35 tahun di Amerika adalah dalam kerangka mencegah kemungkinan anak dari presiden berkuasa dapat langsung mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya, karena sangat sedikit ayah yang meninggalkan anak yang telah mencapai usia tersebut. Pandangan Monroe ini dapat dipahami, karena model sistem presidensial Amerika dibangun atas dasar semangat republikanisme dan mencegah "dinasti" sebagaimana dikatakan Akhil Reed Amar (2006), profesor hukum tata negara di Universitas Yale dalam bukunya America's Constitution.

Apakah di Indonesia ada dimensi soal "dinasti politik"? Penelusuran sejarah perdebatan usia capres dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) memang pernah ada. Prataklykrama misalnya pernah mengusulkan usia paling sedikit Presiden Indonesia adalah 40 tahun, hal yang kemudian secara tidak langsung ditolak Soepomo dengan mengatakan bahwa hal tersebut pada pokoknya tidak perlu karena bersifat membatasi dan mungkin saja ada ada yang berusia di bawah itu namun memiliki tingkat kebijaksanaan, kepandaian, dan keluhuran budi yang tinggi.

Pada saat amendemen UUD 1945 tahun 2000, usulan syarat usia capres juga mengemuka sebagaimana diusulkan Hamdan Zoelva dari Partai Bulan Bintang dengan berbekal pengalaman pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul juga pada usia 40 tahun. Walau tidak disepakati diletakkan dalam UUD 1945, namun ada kesepakatan untuk diletakkan pada pengaturan yang bersifat lebih teknis pada level undang-undang.

Dari penelusuran sejarah ini, memang tidak ada penegas dari the framers of the constitution yang mengaitkan dengan isu "dinasti politik". Dalam pengujian syarat capres-cawapres di MK hari ini, upaya menurunkan usia menjadi 35 tahun tidak dapat lepas dari konteks sosial-politik, khususnya kemungkinan banyaknya kepala daerah muda yang potensial menjadi capres-cawapres khususnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo.

Konteks sosial-politik ini juga tentu harus diperhatikan betul oleh para negarawan Hakim Konstitusi, karena ketokan palu mereka akan memberi dampak hukum dan politik pada hajatan lima tahunan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 mendatang. Akankah usia capres-cawapres didasarkan pada nilai hak dan pengalaman semata, atau juga memasukkan dimensi kearifan dan kebijaksanaan termasuk upaya membatasi kekuasaan. Kita tunggu.

Mei Susanto dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengumumkan hasil penetapan daftar calon sementara (DCS) bacaleg. Sebanyak 405 bacaleg dinyatakan memenuhi syarat (MS), sementara 81 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).

"Mulai 19 Agustus kita umumkan nama-namanya yang masuk sebagai DCS anggota DPRD Pinrang," ungkap Komisioner KPU Pinrang Yudiman kepada detikSulsel, Rabu (23/8/2023).

Penetapan DCS bacaleg DPRD Pinrang tersebut tertuang dalam surat: nomor 518/PL.01.4-PU/7315/2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Dalam Pemilu Tahun 2024, tanggal 19 Agustus 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita pleno tanggal 18 Agustus lalu dan kemudian kita umumkan besoknya tanggal 19 Agustus sampai 23 Agustus," paparnya.

Yudiman memaparkan, dari awalnya 486 orang dari 18 parpol yang mendaftar, setelah diberikan masa perbaikan, jumlah tersebut menyusut. Jumlah caleg yang memenuhi syarat 405, sementara 81 sisanya dinyatakan TMS.

"DCS yang kita tetapkan 405 memenuhi syarat dan 81 tidak memenuhi syarat," imbuhnya.

Sementara dari 405 bacaleg yang ditetapkan tersebut, terdiri atas 262 bacaleg laki-laki. Sementara bacaleg perempuan sebanyak 143 orang.

Yudiman menegaskan, masyarakat dapat memberikan masukan terhadap daftar calon sementara yang tercantum dalam DCS. Masukan dan tanggapan masyarakat disampaikan secara tertulis.

"Kami mengumumkan DCS kami sampaikan tanggal 19 sampai 23 Agustus. Kami memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan baik melalui email maupun datang langsung melaporkan," bebernya.

Berikut rincian hasil pencermatan DCS anggota DPRD Pinrang pada Pileg 2024:

1. PKB

MS: 40

TMS: 0

2. Partai Gerindra

MS: 40

TMS: 0

3. PDI Perjuangan

MS: 40

TMS: 0

4. Partai Golkar

MS: 40

TMS: 0

5. Partai NasDem

MS: 40

TMS: 0

6. Partai Buruh

MS: 5

TMS: 13

7. Partai Gelora

MS: 40

TMS: 0

8.PKS

MS: 21

TMS: 13

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

MS: 3

TMS: 5

10.Partai Hanura

MS: 16

TMS: 24

11. PAN

MS: 8

TMS: 0

12. PBB

MS: 21

TMS: 0

13. Partai Demokrat

MS: 40

TMS: 0

14. Partai Perindo

MS: 15

TMS: 18

15. PPP

MS: 34

TMS: 6

16. Partai Ummat

MS: 2

TMS: 2

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Politikus muda PDIP yang kini menjabat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadir sebagai pembicaraan dalam acara Kopdarnas PSI di Jakarta. PDIP yang menaungi Gibran tak masalah kadernya tersebut hadir di acara partai lain.

Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan PDIP soal kehadirannya dalam acara Kopdarnas PSI di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8). Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku hanya hadir saat talkshow, bukan mengikuti rapat internal partai.

"Kemarin cuma talkshow, nggak ada hubungan dukungan PSI. Kita semua teman, teman dengan Mbak Grace, Mas Giring. Sebelum berangkat ke bandara ada yang menelepon dari DPP (PDIP). Kedatangan saya ke sana bukan untuk apa-apa, saya nggak mengikuti rapat internal mereka juga," kata Gibran dilansir detikJateng, Rabu (23/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Gibran menyebut undangan dari PSI itu sudah lama. Dia pun sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum PSI Giring Ganesha soal kehadirannya di acara PSI.

"Sudah lama diundang, sudah koordinasi dengan Mas Giring dan lain-lain juga," terangnya.

Gibran menyebut kehadirannya di acara talkshow itu bersama para narasumber lain di luar PSI. "Iya itu memang narasumber dari luar PSI ya," ungkapnya.

Gibran Rakabuming hadiri Kopdarnas PSI. (Alfons/detikcom).

Gibran Tolak Dipakaikan Jaket PSI

Saat menyapa peserta Kopdarnas PSI, Gibran menolak jaket warna merah berlogo PSI yang hendak dipakaikan Kader PSI kepadanya. Gibran menolak karena dirinya masih kader PDIP.

"Bukan dihalangi (Giring), saya juga menolak (dipakaikan jaket). Ya kan saya kader PDIP," kata Gibran.

Gibran juga menolak saat DPP PSI meminta dirinya untuk bergabung atau 'login; ke PSI. Permintaan login itu, disampaikan melalui akun resmi DPP PSI di X. Menurutnya, untuk berpindah partai tidak segampang itu.

"(Ajakan login PSI) Nggak bisa segampang itu, enak aja," kata Gibran.

Disinggung mengenai pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang menyebut dirinya PSI banget, Gibran menegaskan bahwa dirinya masih ber-KTA PDIP.

"Nggak juga, saya masih memegang KTA PDIP," ucapnya.

Giring Minta Maaf ke Gibran

Ketum PSI Giring Ganesha meminta maaf kepada Gibran terkait insiden kader PSI yang hendak memakaikan jaket PSI ke Gibran saat Kopdarnas PSI. Giring menyebut itu semata-mata spontanitas kadernya atas dasar kecintaan kepada Gibran.

Permintaan maaf ini disampaikan Giring lewat akun X-nya @Giring_Ganesha. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat ulah kadernya.

"Mohon maaf Mas Wali @gibran_tweet atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dari kejadian ini," kata Giring dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Rabu (23/8).

Halaman 1 2 Selanjutnya