Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menanggapi soal adanya penolakan terhadap putra sulung Presiden Jokowi, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming jika maju sebagai cawapres. Fahri menilai menjadi Wali Kota lebih rumit daripada Wakil Presiden.

"Kenapa Gibran nggak boleh? Dia punya jabatan real di Kepala Daerah, dan menurut saya menjadi Wali Kota lebih rumit daripada jadi Wapres," kata Fahri dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

Fahri mengatakan Wakil Presiden tidak memiliki tugas kecuali jika difungsikan. Dia menilai Wakil Presiden hanyalah simbolik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena saya mengerti UU mengatakan sebenarnya dalam sistem kita wakil-wakil ini tidak ada fungsinya kecuali kalau difungsikan, jadi karenanya lah dia simbolik," ucapnya.

Fahri menyebut posisi wapres hanya simbolik sudah ada sejak dahulu.

"Dari dulu itu simbolik, mungkin kita beruntung ada Soekarno Hatta, Bung Karno tahu betul kekuatan Bung Hatta, tapi dia luar Jawa dan dia mewakili politisi Minang yang turun temurun di negara kita ini jadi perdana mentari banyak sekali. Pak Harto dulu itu juga simbolik lah, Pak SBY waktu itu juga ada unsur simboliknya, Pak Jokowi ada unsur simboliknya, pokoknya menurut saya dia nih pasti milih orang tua yang nggak bisa nyalon lagi," ujarnya.

Fahri mengatakan menjadi wali kota tidak bisa simbolik sebab harus turun langsung menemui warga. Serta harus selalu mencari solusi terhadap keluhan warga.

"Tapi menjadi walikota nggak bisa simbolik, walikota harus drill dengan decision making process, dia harus menghadapi komplen warga, rumahnya digedor orang rutin, kalau air nggak masuk, sampah menumpuk, itu dia harus jawab, wapres nggak ada fungsi itu," ujarnya.

Simak juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


PSI mengungkapkan pihaknya sampai saat ini belum memutuskan akan mendukung siapa dalam Pilpres 2024 mendatang. Wasekjen DPP PSI Mikhail Gorbachev Dom mengatakan pihaknya masih mengumpulkan aspirasi dari kader-kadernya.

"Itu belum dibicarakan. Jadi saat ini Ketum Mas Kaesang lagi mengambil aspirasi dari teman-teman di bawah gitu ya jadi memang kita masih menunggu, belum ada keputusan," kata Mikhail pada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

"Pembicaraannya masih Mas Kaesang sebagai ketum masih melihat aspirasi dari bawah. Karena itu kalau liat kemarin itu dia ke Manado gitu ya lagi roadshow keliling Indonesia untuk mengambil aspirasi-aspirasi dari kader-kader di bawah," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang Pangarep sebelumnya telah memastikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak akan jomblo pada Pilpres 2024. PSI sudah punya pilihan, tinggal menunggu diumumkan.

"Nggak, nggak. Kita untuk Pemilu kali ini kita nggak jomlo, kita ada pilihan. Cuma nanti, sabar," kata Kaesang di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Kaesang mengatakan saat ini dirinya masih menyerap aspirasi-aspirasi kader PSI. Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mendiskusikannya secara matang.

"Untuk capres belum, masih lama toh masih seminggu," tuturnya.


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal anggapan dinasti politik di tengah mencuatnya nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dalam bursa bacawapres 2024. Fahri menilai politik dinasti tidak ada dalam demokrasi.

"Kenapa Anda mempersoalkan Gibran, karena dinasti, dinasti dari mana? Tidak ada dinasti dalam demokrasi, demokrasi tidak mengenal dinasti, dinasti itu dikenal dalam tradisi kerajaan," kata Fahri dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

Fahri menegaskan demokrasi pemimpin dipilih dan disetujui rakyat. Jadi menurutnya, siapapun bisa menjadi calon pemimpin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam demokrasi selalu ada election, selalu ada approval dari rakyat, jadi orang itu boleh merupakan keluarga dari pejabat A, pejabat B bisa menang, bisa kalah. Itu yang terjadi selama ini," ujarnya.

Dia lantas mengambil contoh anak Wapres Ma'ruf Amin hingga keponakan Jusuf Kalla yang juga pernah ikut dalam pemilihan kepala daerah, tapi kalah. Dia menekankan tidak ada yang salah jika anak pejabat ikut konstelasi politik.

"Anak Pak Ma'ruf jadi calon wali kota di Tangerang dikalahkan, terus keponakan Pak JK dulu di Makassar kalah, jadi nggak ada jaminan, karena itu lah dalam demokrasi, karena ada persetujuan rakyat, maka terminologi dinasti tidak dikenal, bahwa ada keluarga lalu menjadi orang politik apa salahnya jadi orang politik," ucapnya.


Selepas magrib, ratusan anak muda di Kabupaten Indramayu menggelar syukuran, Senin (16/10/2023) malam. Mereka makan bersama di sebuah kafe untuk meluapkan perasaan gembiranya.

Syukuran ini diketahui usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan terkait syarat pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Diketahui syarat capres dan cawapres yakni minimal 40 tahun atau boleh di bawahnya asal berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten atau kota.

Putusan tersebut dikabulkan MK merespons permohonan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. Dengan keputusan ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka otomatis berpeluang maju sebagai cawapres dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Salah satu pemuda yang mengikuti kegiatan tersebut Ahmad Fikri mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur dan senang terhadap putusan MK. Kegiatan syukuran tersebut dinamakan 'Seserahan Pemuda Indramayu'.

"Kami bersyukur dan senang dengan hasil putusan MK hari ini," ujar Fikri dalam keterangan tertulis.

Pada kegiatan tersebut, hadir banyak pemuda dari berbagai era, mulai dari unsur pemuda-pemudi, kaum milenial, hingga Gen-Z yang ada di Indramayu. Kegiatan serupa diketahui juga dilakukan para anak muda di wilayah lain di Indramayu.

Koordinator Lapangan Bolone Mase Gibran Indramayu Sahroni mengatakan, seperti di wilayah Kecamatan Gabtar, Gabuswetan, Widasari, Haurgeulis, Kandanghaur, Bongas, Kroya, Bangodua, Anjatan, dan Jatibarang. Secara keseluruhan, total ada 500 anak muda yang malam ini ikut menggelar syukuran.

"Putusan MK hari ini otomatis membuat Mas Gibran berpeluang menjadi Cawapres," tutup Sahroni.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) soal usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Menanggapi putusan MK, komunitas ojek online di Subang sujud syukur.

Kegiatan itu dilakukan komunitas ojek online Subang sujud syukur di Taman Lampu Merah Soklat, Pasirkareumbi. Mereka bersyukur atas putusan MK yang memperbolehkan kepala daerah muda dapat maju sebagai capres ataupun cawapres.

"Sujud syukur atas keputusan MK memutuskan pemimpin muda bisa maju menjadi capres atau cawapres," ujar koordinator aksi Sri Wahyono dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komunitas ini mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming maju ke Pilpres 2024. Mereka ingin Gibran tampil di pentas perpolitikan nasional.

"Kami berharap Mas Gibran bisa menjadi pemimpin yang amanah dan siap mendukung Mas Gibran untuk maju sebagai pemimpin di tingkat nasional," ucapnya.

Diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.

Hal itu dikatakannya pada sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Dalam pertimbangannya, Anwar menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini, yakni pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum," jelasnya

Ia menerangkan hal itu berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo, di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo menunggu apakah Gibran Rakabuming Raka akan menerima tawaran cawapres dari salah satu capres.

"Kita lihat step yang tadi aja, apakah Mas Gibran akan menerima tawaran cawapres salah satu capres," kata jubir Tim Pemenangan (TPN) Ganjar Pranowo, Chiko Hakim di Menteng, Jakarta, Senin (16/10/2023).

Dalam gugatan, Almas mengajukan uji materi dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres. Chiko meminta semua pihak untuk sabar menunggu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan masih menunggu sejumlah langkah yang masih ditempuh.

"Kita tunggu aja step by step saja," ujarnya.

Sebelumnya, MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

MK juga menunjukkan beberapa contoh kepala negara/kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia 40 tahun.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun belum berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

"Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Setibanya di lokasi, dia langsung disambut warga.

Pantauan detikcom, Senin (16/10/2023), Cak Imin tiba sekitar pukul 20.47 WIB. Dia tampak mengenakan kemeja berwarna putih dan peci berwarna hitam.

Setibanya di lokasi, Cak Imin langsung bersalaman dengan warga yang sudah menunggunya. Salah satu warga ada yang menghampirinya lalu meletakkan sorban di pundak Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masuk.. masuk," ujar warga mempersilakan Cak Imin menuju panggung ceramah.

Cak Imin kemudian langsung menuju ke panggung ceramah. Dia duduk di sekitar panggung dan mendengarkan ceramah yang sedang disampaikan.

Hadir dalam acara maulid tersebut KH R. Moh. Kholil As'ad Syamsul Arifin dan K.H. Zakki Abdullah. Kemudian Cak Imin memberi sambutan dan meminta dukungan dari para jemaah yang hadir.

"Mewakili pribadi kalau boleh saya minta dua hal. Pertama mohon doa restunya, moga-moga perjuangan kita semua wabil khusus perjuangan kita diridhoi oleh Allah SWT, diberi pertolongan, dilancarkan seluruh ikhtiar dan usahanya, sekaligus diloloskan dan dimenangkan oleh Allah SWT," ujar Cak Imin.

Dia juga meminta ibu-ibu untuk mendoakannya. Sambil berseloroh, Cak Imin mengatakan bahwa doa ibu-ibu lebih mudah dikabulkan.

"Mohon doanya, terutama ibu-ibu doanya lebih manjur dibanding bapak-bapak," ujarnya sembari tertawa.


Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menilai dukungan Presiden Jokowi ke kandidat capres 2024 kini terbagi dua. Dia menyebut Jokowi 50% mendukung Ganjar Pranowo dan 50% mendukung Prabowo Subianto.

"Sebagian diri saya menyatakan yakin, sebagian diri saya menyatakan tidak yakin, 50:50 lah," kata Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

Rommy menjelaskan ada kehadiran Jokowi baik di pihak Prabowo maupun di pihak Ganjar. Dia menyinggung relawan Jokowi yang saat ini terbagi dukungan ke Prabowo dan Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena begini, tanda-tanda kehadiran Pak Jokowi di tempat Prabowo ada, tanda-tanda Pak Jokowi masih bersama Ganjar juga ada, pertama dari semua for readernya ada Projo ke Prabowo, ada lagi relawan yang ke Ganjar," ujarnya.

Di sisi lain, kata Rommy, sejak awal Jokowi turut hadir dalam deklarasi Ganjar oleh PDIP. Tidak bisa dipungkiri juga menurutnya, kalau Jokowi pun menyiapkan Ganjar untuk dipilih PDIP sebagai capres.

"Di sisi lain, kita tahu persis bahwa peristiwa yang paling menentukan dalam sejarah politik Mas Ganjar yaitu deklarasi PDIP itu ada Pak Jokowi, yang tidak bisa diabaikan, karena Pak Jokowi menyiapkan Ganjar supaya dipilih Bu Mega itu 6 bulan melakukan pengkondisian, sehingga ini bukan sesuatu yang tiba-tiba begitu saja," ujarnya.

Terlebih lagi, Rommy menilai Jokowi berutang jabatan ke PDIP. Yang berarti, PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi serta anak dan menantunya.

"Dan kenyataan bahwa Pak Jokowi berutang setidaknya 7 jabatan publik ke PDIP, beliau dan keluarganya, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 periode presiden, 2 periode jadi wali kota untuk Gibran dan Bobby, di situ beliau berutang kepada PDIP," ujarnya.

"Artinya itulah kendaraan politik yang digunakan, sehingga logika politik saya yang menyatakan sebagian saya menolak Pak Jokowi sudah kesana (kubu Prabowo), itu karena secara politik norma fatsun dan pertimbangan politik apapun dan etika tidak sepantasnya Pak Jokowi tidak bersama partainya," lanjut Rommy.

Rommy berpandangan hal itu sejak dirinya mendapat informasi-informasi beberapa pekan lalu. Dia pun sudah mengetahui indikasi putusan MK sejak beberapa pekan lalu.

"Sejak menerima informasi beberapa pekan lalu, karena informasi putusan MK akan seperti hari ini kan saya sudah pernah kasih indikasinya. Kita tahu persis ada 11 gugatan, 7 dibahas hari ini, gugatan yang hari ini disahkan setahu saya adalah yang sempat dicabut kemudian dimasukkan lagi, seakan-akan itu melengahkan masyarakat bahwa sepertinya tidak akan berlanjut dan putusannya seperti yang kita temukan," ucapnya.


Daftar Isi MK Kabulkan Gugatan Almas

Nama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas mendadak disorot usai MK mengabulkan gugatan soal batas usia capres-cawapres. Mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) inilah yang mengajukan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres.

Dilansir detikNews, Almas mulai kuliah di Unsa pada semester Ganjil 2019 sebagai status peserta didik alias mahasiswa baru pada saat itu. Almas menghabiskan masa studi di Unsa sebanyak 8 semester atau 4 tahun.

Almas diketahui telah lulus dan meraih gelar sarjana atau strata 1 (S1) dari Program Studi Ilmu Hukum Unsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, Almas juga merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI).

Almas Tsaqibbirru bersama rekannya, Arkaan Wahyu yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) mengajukan judicial review atau uji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Kedua mahasiswa itu mengajukan uji materi agar Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat sebagai calon presiden (capres).

Menurut kuasa hukum keduanya, Arif Sahudi, kedua mahasiswa itu ingin adanya perbaikan terkait aturan usia minimal seseorang bisa mendaftar sebagai calon presiden.

Arif menerangkan, batas usia 21 tahun itu didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) umur kedewasaan seseorang adalah 21 tahun. Kemudian pasal 27 UUD tahun 1945 tentang kesamaan kedudukan di mata hukum.

Sebagai warga Solo, pihaknya tak ingin Gibran tak hanya maju cawapres namun dinilainya lebih pantas sebagai capres. Hal itu berdasarkan prestasi yang diperoleh Gibran selama memimpin Kota Solo.

"Tentu kita sebagai warga Solo tidak terima. Gibran lebih pantas menjadi Presiden. Bila jadi wakil ibaratnya hanya jadi ban serep," kata Arif saat konferensi pers di salah satu rumah makan di Solo, Kamis (3/8).

MK Kabulkan Gugatan Almas

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Massa Pendukung Gibran Bagikan 1.000 Mawar Sambut Putusan MK


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengingatkan para kepala daerah untuk meminta izin kepada Presiden jika ingin mendaftar sebagai pasangan capres cawapres. Hal itu merespons dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden.

"Bahwa dalam hal terdapat kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang akan dicalonkan sebagai capres cawpares. Maka diberlakukan ketentuan Pasal 171 Ayat 1 dan 4 UU Nomor 7 Tahun 2017," ujar Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Berikut bunyi Pasal 171 Ayat 1:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seseorang yang sedang menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang akan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Idham mengatakan usia meminta izin, surat tersebut harus disertakan dalam dokumen persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Dia menuturkan surat itu wajib diberikan kepada KPU pada saat pendaftaran, sesuai dengan Pasal 171 ayat 1.

"Surat permintaan izin Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden," bunyi Pasal 171 Ayat 4 UU Nomor 7 Tahun 2017.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan usia capres cawapres merupakan alat bargaining Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rommy mengatakan bola sudah ditendang MK, tinggal bagaimana keputusan Jokowi.

"Kita tunggu saja karena sekarang bola sudah ditendang oleh MK ke Jokowi," kata Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

Rommy mengatakan Jokowi masih di ujung jurang saat ini. Menurut Rommy, Jokowi memiliki alat bargaining atau tawar menawar maksimal untuk melihat ke mana arah keputusannya ditujukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih (di tubir jurang), karena ini adalah alat bargaining maksimalnya Pak Jokowi hari ini, karena bila sudah ditendang beliau, kepada siapapun yang beliau ingin tujukan, tinggal Pak Jokowi pulang nanti ke mana keputusannya," ucapnya.

Bargaining yang dimaksud kata Rommy, Jokowi memiliki jurus atau kunci tersendiri di Pilpres 2024. Tinggal dilihatnya, di kubu mana bargaining itu akan diterima. Apalagi, Rommy menyatakan sempat ada upaya Prabowo dan Ganjar berpasangan.

"Jadi bargaining posisinya itu kan dua arah, di satu sisi tinggal diambil apa nggak di tempat Bung Fahri ini, ditempat kita itu tadi ikutin irama atau nggak," ujarnya.

"Karena beliau Pak Jokowi punya jurus pemenangan sendiri yang memang berbeda dengan kemenangan yang sekarang dipersiapkan Pak Arsyad Rasjid dan kawan-kawan di TPN, ini kan masalahnya tinggal resep pemenangan yang mau dipakai yang mana," lanjut Rommy.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa). KPU akan merevisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.

"KPU akan melakukan kajian terhadap apa yang menjadi amar dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Dan akan dilakukan penyesuaian norma di dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Hasyim mengatakan KPU akan menyusun draft perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Setelahnya, kata dia, KPU akan bersurat kepada DPR dan Pemerintah untuk melakukan konsultasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami akan sampaikan pada pemerintah dan kepada DPR dalam hal ini Komisi II DPR dalam waktu dekat," paparnya.

"Kami sampaikan perkembangan putusan MK tersebut dengan merujuk pada norma yang ada pada amar putusan MK, dan kami sampaikan pada pemerintah dan pada DPR dalam rangka untuk bagaimana sikap untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut," imbuh dia.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres. Gugaran itu diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru yang meminta kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres.

Merespons putusan MK tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan putusan MK ditanyakan ke pakar hukum.

"Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar, silakan juga pakar hukum yang menilainya," ujar Jokowi, dalam video yang diunggah di YouTube Setpres, Senin (16/10/2023) seperti dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi tidak mau memberikan pendapatnya. Dia menegaskan tidak mencampuri kewenangan yudikatif.

"Saya tak ingin memberikan pendapat atas putusan Mahkamah Konstitusi, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan gugatan capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun belum berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Massa Pendukung Gibran Bagikan 1.000 Mawar Sambut Putusan MK


Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkap adanya pertemuan para petinggi partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) hari ini. Pertemuan digelar di kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Rapat petinggi KIM itu terjadi siang tadi. Sejumlah petinggi koalisi yang hadir di antaranya Sekjen PAN Eddy Soeparno dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ya kalau pertemuan-pertemuan itu memang rutin dilakukan tidak cuma hari ini. Tapi juga sudah beberapa hari ini memang pertemuan ketum itu rutin dan intens dilakukan," kata Dasco di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dasco mengatakan rapat petinggi KIM hari ini merupakan pertemuan rutin yang biasa dilakukan. Menurutnya, rapat di koalisi parpol pendukung Prabowo semakin sering dilakukan mendekati pendaftaran capres dan cawapres.

"Sehingga pertemuan tadi merupakan suatu pertemuan yang biasa, konsolidasi biasa yang memang kerap dilakukan apalagi menjelang dekat-dekat pendaftaran capres dan cawapres di KPU," jelas Dasco.

Di malam ini kediaman Prabowo juga dihadiri sejumlah elit Gerindra. Mantan istri Prabowo, Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto, juga ikut hadir.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Riza Patria turut hadir di rumah Prabowo. Dia mengatakan pertemuan hari ini merupakan rapat di kalangan dewan pembina partai.

"Rapat dewan pembina," jelas Riza.

Riza mengaku tidak mengetahui agenda pertemuan di rumah Prabowo malam ini. Dia mengatakan rapat hari ini merupakan pertemuan rutin internal.

"Belum tahu agendanya. Saya diundang sebagai Dewan Pembina DPP Gerindra. Nanti disampaikan Pak Sekjen dan Pak Dasco. Pokoknya rapat rutin biasa," katanya.


Waketum NasDem Ahmad Ali merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa. Ali mengucapkan selamat kepada anak muda Indonesia.

"Saya mengucapkan selamat ya. Selamat kepada anak-anak muda Indonesia yang hari ini diberikan bonus oleh MK untuk terlibat dalam pengelolaan pemerintahan," ujar Ahmad Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (16/10/2023).

Mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Perkara itu masuk ke MK dengan Nomor 90/PUU-XXI/2023, telah mengabulkan uji materiil Pasal 169 huruf q UU Pemilu mengenai batas usia minimal capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali berharap putusan MK ini menjadi episentrum untuk menggairahkan semangat generasi muda supaya lebih peduli terhadap politik di Indonesia. Menurutnya putusan itu menjadi kemenangan bagi generasi bangsa.

"Jadi, putusan ini merupakan kemenangan anak muda," kata Ali.

Anggota Komisi III DPR ini meminta kepada anak muda untuk mempersiapkan diri dalam penguatan demokrasi di Indonesia. Menurutnya hal ini menjadi momentum yang tepat.

"Sekali lagi, selamat kepada generasi muda, karena negara telah memberikan kesempatan kepada anak muda untuk menunjukkan eksistensinya dalam proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia," katanya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya


Lembaga survei internasional Ipsos Public Affairs mengungkapkan hasil jajak pendapat terbaru yang dilakukan pada Oktober 2023. Dalam simulasi pasangan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres), Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno dianggap lebih unggul dan mampu tumbangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024 mendatang.

Dari hasil survei mengenai simulasi 3 nama capres dan cawapres tersebut, jika Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden diadakan hari ini, responden mayoritas menjatuhkan pilihannya pada pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno. Pasangan ini unggul menempati posisi teratas, melampaui pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,61%, Ganjar Pranowo-Sandiaga Salahudin Uno 32,74%, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming 29,62%," ujar analis politik dan peneliti senior Ipsos Public Affairs Arif Nurul Imam, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pasangan Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno menempati posisi pertama dengan perolehan suara sebanyak 32,74%. Kemudian, disusul pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di posisi kedua dengan perolehan suara 29,62%.

Sementara itu, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menempati posisi terakhir dengan perolehan suara 22,61%. Sisanya sebanyak 15,04% responden menyatakan belum tahu/rahasia.

Foto: Istimewa

Adapun pelaksanaan survei berlangsung pada 1-10 Oktober 2023 di 34 Provinsi di Indonesia. Sebanyak 2.039 responden diwawancarai secara tatap muka dengan menggunakan aplikasi Ipsos Ifield.

Kriteria responden adalah individu yang sudah mempunyai hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, dengan Margin of Error 2,19% dan tingkat kepercayaan 95%.


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menggelar pertemuan dengan relawan Jokowi, Timur Indonesia Bersatu (TIB). Kaesang mengatakan pertemuan itu dalam rangka bersilahturahmi untuk menyerap aspirasi relawan.

"Tadi juga ada (membahas) tentang masalah UMKM juga ini salah satunya yang saya pakai (aksesoris khas Indonesia Timur), tadi juga ada tentang sekolah musik yang ada di Maluku, terus tadi juga ada masalah-masalah lingkungan hidup juga, masalah reboisasi pada tambang-tambang," jelas Kaesang usai pertemuan di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Dia menuturkan, selanjutnya akan mengagendakan pertemuan-pertemuan lainnya dengan TIB. Kaesang mengaku, aspirasi yang disampaikan oleh TIB sangat bermanfaat bagi partainya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rencana selanjutnya selalu bersilahturahmi, mau itu nanti satu bulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali," tuturnya.

Kaesang juga mengaku diberikan berbagai cinderamata oleh relawan. Dia terlihat mengenakan jaket TIB dan sejumlah kerajinan tangam seperti cincin, kalung hingga tongkat komando.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum TIBAndreas Parapaga mengaku pertemuannya dengan Kaesang dan rombongan PSI berlangsung akrab.Dalam kesempatan itu, dia berharap dapat bersinergi dengan PSI.

"Ini adalah salah satu wujud dimana PSI tetap berjuang menyuarakan apa yang selama ini kami dari timur perjuangkan," kata Andreas.

"Timur Indonesia Bersatu berharap bahwa bisa bersinegri dengan PSI demi kemajuan bangsa dan negara serta tetap menjaga persatuan dan kesatuan mulai dari Merauke sampai ke Sabang, dan dari Miangas sampai Pulau Rote," lanjutnya.

Andreas menyatakan hingga kini belum memutuskan arah dukungan kelompoknya pada Pilpres 2024 mendatang. Dia mengatakan masih menjadi poros tengah dan menunggu arah dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Keluarga besar Timur Indonesia Bersatu sampai hari ini masih poros tengah.Calon-calon yang ditetapkan itu putra-putra terbaik," katanya.

"Poros tengah dan mengikuti arahan dan petunjuk dari Pak Jokowi. Karena timur indonesia bersatu terbentuk dihadapan Bapak Jokowi," sambungnya.


Sejumlah tokoh dari kalangan dosen hingga mantan pimpinan KPK menandatangani Maklumat Juanda yang berisikan keprihatinan kondisi politik di Tanah Air. Maklumat tersebut diterbitkan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru.

Maklumat Juanda dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat, pada Senin (16/10/2023). Disebutkan lebih dari 200 warga Indonesia yang berasal dari kalangan tokoh bangsa, guru besar, seniman, aktivis hingga relawan Jokowi menyepakati maklumat tersebut. Mereka menyoroti perilaku elite politik dalam proses pemilihan presiden dan pemilihan umum 2024 yang mengabaikan kepatutan politik.

"Kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi kehadiran kita hari ini juga menyoroti deretan masalah yang merugikan demokrasi dan kehidupan kita sebagai bangsa," kata mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas selaku inisiator Maklumat Juanda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pimpinan KPK periode 2003-2007 itu menyoroti sejumlah permasalahan mulai dari revisi Undang-Undang KPK, benturan kepentingan pejabat kabinet, hingga UU Cipta Kerja.

Sementara itu, Juru Bicara Maklumat Usman Hamid memandang putusan MK mengecewakan masyarakat yang ingin memperkuat kelembagaan negara. Usman menyinggung soal fenomena politik dinasti.

Usman memahami semestinya tak boleh ada diskriminasi golongan usia dalam pembatasan usia capres dan cawapres. Namun, Usman berharap agar Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan fenomena politik yang kini terjadi di masyarakat.

"Kita berharap MK mengerti suara-suara yang berkembang di masyarakat, bahwa Indonesia sedang mengalami fenomena politik dinasti. Bukan lagi gejala tapi sudah menjadi fenomena nyata bahwa sejumlah anak presiden, sejumlah anak kepala negara, menikmati kekuasaan menikmati jabatan publik dan fasilitas bisnis dari kelompok oligarki ketika bapak Hansedang berkuasa," ucapnya.

Direktur Eksekutif Amnesty International itu menyadari betul bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Karena itu, melalui Maklumat Juanda, ia berharap masyarakat dapat melihat fenomena penyelewengan kekuasaan yang saat ini terjadi.

"Keputusan MK tentu saja bersifat final dan mengikat. Harapan kami masyarakat bisa semakin melihat betapa penyelewengan kekuasaan itu terjadi di depan mata, bahkan mantan ketua MK Prof Jimly Assiddiqie sampai mengatakan totalitarianisme ada di depan kita. Jadi tidak ada lagi jarak antara kekuasaan eksekutif dengan kekuasaan legislatif. Tidak ada oposisi," terangnya.

Usman juga mengungkit KPK yang kehilangan wibawanya. Menurutnya, KPK masa kini mengikuti kehendak pemerintahan yang berkuasa.

"Hari ini kita melihat KPK tidak lagi punya wibawa, punya integritas di mata masyarakat. Kalau kita ukur kepercayaan masyarakat terhadap masyarakat sangat rendah. terhadap parpol lebih rendah lagi, bahkan paling rendah. Jadi ini tidak boleh dibiarkan," tegasnya.

Berikut isi lengkap Maklumat Juanda yang dibacakan Senin, 16 Oktober 2023:

Maklumat Juanda 2023: Reformasi Kembali ke Titik Nol

Reformasi kembali ke titik nol. Mundurnya Reformasi ditandai dengan merosotnya demokrasi dan diperburuk oleh fenomena politik dinasti. Reformasi dan Demokrasi yang kita tegakkan bersama dalam 25 tahun terakhir, dikhianati.

Kedaulatan rakyat disingkirkan. Ruang publik dipersempit, oposisi menjelma aliansi kolusif, lembaga anti-korupsi dilemahkan, dan kekuatan eksekutif ditebalkan. Yang menentukan nasib kita: kekuasaan pemimpin nasional dan para majikan partai.

Penguasa menyalahgunakan demokrasi melalui peraturan perundang-undangan, mulai dari Revisi UU KPK, KUHP, hingga UU Cipta Kerja. Konflik kepentingan pejabat kabinet sangat kuat. Prosedur demokrasi disalahgunakan untuk memfasilitasi oligarki yang lama mengakar di era rezim Soeharto. Penyelesaian pelanggaran HAM berat berhenti di ranah non-yudisial, instan, dan terhalang oleh kompromi politik jangka pendek.

Politik dinasti terasa kental ketika Presiden menyalahgunakan kekuasaan yang sedang dipegangnya untuk mengistimewakan keluarga sendiri. Anak-anaknya yang minim pengalaman dan prestasi politik menikmati jabatan publik maupun fasilitas bisnis yang tak mungkin didapat tanpa status anak Kepala Negara/Presiden yang berkuasa.

Presiden pun terus bermanuver untuk menentukan proses Pemilu 2024 dengan menggandeng kubu politik yang menjamin masa depan sendiri dan dinasti keluarga.

Rasa keadilan diinjak-injak. Masa depan bangsa dijadikan permainan kotor.

Kami memergoki perilaku politik yang nista dari penguasa dan kalangan atas ini. Ukuran moral, tentang yang adil dan tidak adil, yang patut dan tidak patut telah hilang. Perilaku yang nista itu adalah kolusi dan nepotisme yang dirobohkan oleh gerakan reformasi, seperempat abad lalu.

Itu sebabnya di sini kami, sejumlah warga negara dari pelbagai kalangan, bersuara. Indonesia memerlukan politik yang diabdikan untuk kedaulatan rakyat.

Kami mendesak para pemimpin bangsa, terutama Kepala Negara, Presiden Jokowi, agar memberi teladan, dan bukan memberi contoh buruk memperpanjang kebiasaan membangun kekuasaan bagi keluarga.

Dibacakan di Jalan Juanda, Jakarta

Hari ini, Senin, 16 Oktober 2023.

(Guru besar, dosen, agamawan, budayawan, mantan duta besar, mantan komisioner pemberantasan korupsi, atlet nasional, pengacara, wartawan; tokoh- tokoh pendidikan, hak azasi manusia, lingkungan hidup; produser, seniman dan pegiat literasi, sastra, teater, seni rupa dan film; tokoh-tokoh relawan Jokowi).

Redaksi melakukan ralat terhadap judul dan sebagian isi berita. Acara tersebut tidak dihadiri Rocky Gerung. Redaksi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan.


Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali membuka sayembara terkait putusan MK yang menyatakan kepala daerah di bawah 40 tahun bisa jadi capres-cawapres. Effendi meminta netizen menebak siapa tokoh yang akan maju dan daftar ke KPU pada 19-25 Oktober.

Effendi meminta netizen untuk menuliskan dua nama di akun Instagram dan TikToknya. Siapa yang tepat dan cepat akan mendapat hadiah Rp 10 juta.

"Putusan MK 16 Oktober 2023 ternyata bisa menghadirkan sayembara, jadi saya akan buat sayembara dan bagi Anda yang bisa menjawab tepat tentunya juga paling cepat itu akan mendapatkan Rp 10 juta," ujar Effendi melalui akun TikToknya, yang dilihat detikcom, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Effendi menyambut gembira putusan MK tersebut. Dia mengatakan putusan itu memberikan kesempatan kepada anak muda untuk ikut berpartisipasi di pilpres 2024.

"Keputusan MK ini saya sambut gembira dalam konteks akan membuka kesempatan lebih besar bagi anak muda kita, bagi saya prinsipnya kalau warga negara sudah bisa memilih pada usia 17 tahun maka harusnya dia sudah boleh dipilih, sesimpel itu kok. Kalau kita tidak bersikap seperti itu, jangan-jangan kita memberikan pesan seakan-akan memilih itu boleh sembarangan, makanya selama ini kita sering suka salah pilih, dan kalau untuk dipilih itu baru ada persyaratan-persyaratannya," ujarnya.

"Tentu saja sekarang dibuka keadilan konstitusional dengan putusan MK hari ini, yaitu bisa mengajukan capres-cawapres walaupun berusia di bawah 40 tahun, kalau pernah, sedang, berpengalaman sebagai kepala daerah atau melalui pemilihan umum dan pemilhan kepala daerah," lanjut Effendi.

Kembali ke sayembaranya, Effendi meminta netizen untuk menjawab berapa tokoh yang bisa memenuhi persyaratan itu dan terdaftar sebagai peserta pilpres pada 19-25 Oktober.

"Hanya pertanyaannya berapa orang yang bisa memenuhi persyaratan itu, berdasarkan waktu pendaftaran dari 19-25 Oktober yang sudah sangat dekat ini. Harusnya keputusan yang dibuat dengan MK ini itu dikaitkan dengan keputusan meniadakan presidential threshold pada pemilu serentak. Coba cari itu sampel kedua nanti, mana ada negara di dunia yang melaksanakan pemilu serentak dengan presidential threshold, jadi kalau keadilan konstitusional ini dibuka harusnya bisa berlaku begitu anak-anak muda," ucapnya.

"Jadi Anda mengirimkan dua nama yang menurut Anda bisa memenuhi keadilan konstitusional yang sudah dibuka oleh MK ini dan betul-betul bisa terdaftar berdasarkan koalisi-koalisi yang ada, Intinya kita lihat saja bisa terdaftar pada 19-25 Oktober, yang berusia di bawah 40 tahun dan sudah memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau sudah melalui pemilu termasuk kepala daerah," lanjutnya.

Effendi meminta nama itu dituliskan di akun Instagram dan TikToknya. Sayembara ini akan ditutup pada 26 Oktober.

"Jadi silakan jawab secara tepat, dan tentu saja ada yang tepat sama-sama, ya siapa cepat, 26 Oktober kita ketemu lagi dan saya lihat nama-nama yang Anda kirimkan ke Instagram dan TikTok saya, satu pemenang akan mendapat Rp 10 juta sampai ketemu di 26 Oktober," ucapnya.


Barisan Pemuda Pengusaha Relawan Gibran (BAPER GIBRAN) menggelar aksi membagikan 1000 bunga mawar. Hal ini dilakukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa.

Baper Gibran ini diketahui berisikan kumpulan pengusaha muda yang mendukung Gibran Rakabuming Raka. Pembagian bunga ini dilakukan di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Juru Bicara Baper Gibran, Yasmin, mengatakan aksi tersebut digelar dalam rangka mengajak publik mengungkapkan rasa syukur atas keputusan MK. Putusan ini menurutnya memenuhi asas keadilan dan berpihak pada kepemimpinan muda yang berprestasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mawar ini tanda cinta. Ini artinya kita ingin membagikan possitive vibes kita kepada publik, sekaligus mensyukuri putusan yang telah dibacakan oleh hakim konstitusi," ujar Yasmin dalam keterangannya.

"Putusan MK ini adalah blessing bagi kaum muda, dengan catatan ia bagian dari kepemimpinan yang berprestasi. Kan kita bisa lihat dan nilai, ada begitu banyak pemimpin muda yang hari ini jadi kepala daerah. Nah putusan ini blessing karena mereka sekarang punya kesempatan untuk tampil di pentas nasional," sambungnya.

Ia mengatakan dukungan terhadap Gibran diberikan lantaran Gibran memiliki prestasi, salah satunya terkait kebijakan yang pro dengan pengusaha muda. Selain itu, menurutnya, Gibran juga berhasil mengelola ekonomi mandiri dan kreatif.

Pengusaha Muda Pendukung Gibran Bagikan 1.000 Mawar Sambut Putusan MK (dok.ist)

Yasmin juga menghimbau masyarakat untuk menghormati putusan MK tersebut sebagai sebuah produk hukum yang sah dan legal.

"Kita tau prestasi dan legasi Mas Gibran. Salah satunya karena kebijakan dan program yang pro pengusaha muda. Mas Gibran berhasil menggarap ekonomi mandiri, ekonomi kreatif. Ada 17 titik di Solo yang menjadi pembangunan prioritas dan sudah sesuai dengan sustainable development goals. Jadi wajar kalau kami melihat Mas Gibran sebagai harapan baru. Harapan anak muda untuk lebih didengar. Lebih diperhatikan," tuturnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal ramainya kabar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal tokoh di bawah 40 tahun berpengalaman jadi kepala daerah melalui pemilihan umum maju pilpres dan dikaitkan dengan peluang putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres. Apa kata Jokowi?

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan persnya, di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/10/2023). Jokowi menjawab apakah Gibran akan menjadi cawapres.

Jokowi mengatakan capres-cawapres merupakan urusan gabungan partai politik. Dia meminta hal itu ditanyakan ke partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, silahkan tanyakan saja kepada partai politik," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya tidak mencampuri urusan penentuan capres-cawapres oleh partai politik. Dia menekankan hal itu murni urusan parpol.

"Itu wilayah parpol dan saya tegaskan bahwa saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," ucapnya.


Presiden Jokowi bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Almas mengajukan gugatan dengan harapan kepala daerah yang belum berusia 40 tahun bisa jadi capres/cawapres.

Jokowi menegaskan tidak mencampuri kewenangan yudikatif. Dia mempersilakan putusan MK ditanyakan ke pakar hukum.

"Mengenai putusan MK silakan ditanyakan ke Mahkamah Konstitusi, jangan saya yang berkomentar, silakan juga pakar hukum yang menilainya," ujar Jokowi, dalam video yang diunggah di YouTube Setpres, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi tak ingin berpendapat soal putusan MK itu. Dia tak ingin mencampuri kewenangan yudikatif.

"Saya tak ingin memberikan pendapat atas putusan Mahkamah Konstitusi, nanti bisa disalah mengerti seolah-olah saya mencampuri kewenangan yudikatif," paparnya.

Sebelumnya, Almas meminta agar capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah. Apa kata MK?

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

MK memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum. MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

MK juga menunjukkan beberapa contoh kepala negara/kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia 40 tahun.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun belum berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

"Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.


Polres Boyolali menggerebek rumah yang digunakan untuk produksi minuman keras (miras) oplosan. Ribuan botol miras dengan berbagai merek kemudian disita.

"Hari ini kita melakukan penegakan atau penertiban terhadap penjualan atau peredaran atau produksi dari miras oplosan di tempat ini," ujar Kapolres.Boyolali, AKBP Petrus Parningotan Silalahi, di sela penggerebekan, Senin (16/10/2023).

Penggerebekan produksi miras oplosan milik Mandala itu dilakukan petugas sekitar pukul 17.00 WIB tadi di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Hingga pukul 19.00 WIB, petugas masih di lokasi menaikkan miras-miras yang ditemukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada ribuan botol miras oplosan maupun miras pabrikan berbagai merek. Barang itu pun diangkut ke Mapolres Boyolali menggunakan dua truk Dalmas. Miras itu disita sebagai barang bukti.

Dari pantauan detikJateng, ada dua rumah yang diperiksa petugas. Satu rumah yang digunakan untuk mengoplos miras itu. Di sana petugas menemukan ratusan kardus miras oplosan yang telah dikemas dalam kardus. Juga ada sejumlah drum kosong.

Kemudian di satu rumah lainnya di depannya, petugas menemukan puluhan kardus miras oplosan. Juga ratusan botol miras pabrikan yang dipasang di etalase maupun lemari pendingin.

Di rumah ini juga ada tumpukan botol-botol plastik kosong di dua kamar. Ada juga satu kamar yang digunakan untuk menjual miras eceran.

"Kami melakukan penyitaan terkait adanya produksi miras oplosan berupa gedang klutuk yang beralkohol. Tentu Perda kita (Boyolali) tidak mengakomodir itu, dan selain itu juga ada merek-merek (minuman) alkohol yang lainnya seperti anggur putih, anggur merah, kawa-kawa dan lainnya," kata Petrus.

Barang-barang tersebut disita sebagai barang bukti untuk dilakukan penegakan hukum.

Dikemukakan Petrus, penggerebekan tempat itu bukan yang kali pertama. Pihaknya pernah menggerebek tempat yang sama beberapa bulan lalu.

"Bulan Juni (2023) lalu kita melakukan penertiban, penegakan hukum, penyitaan hampir mencapai ribuan botol dan sudah mendapatkan putusan pengadilan yaitu denda kepada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan tetap melakukan usaha yang sama," ungkap dia.

"Hal ini menjadi perhatian yang sangat khusus kepada yang bersangkutan. Ini jiga terkait untuk menjaga harkamtibmas yang lebih kondusif di Boyolali. Apalagi ini menjelang Pemilu," imbuhnya.

Sementara itu pemilik, Mandala, mengaku usahanya ini sudah memiliki izin. Usai penggerebekan pada Juni 2023, dirinya kemudian mengurus izin secara online.

"Izinnya sudah lengkap semua. Izinnya mengenai distributor dan eceran minuman beralkohol, dari golongan A, B dan C," kata Mandala.

Pria di Bandung Bunuh Teman Saat Sedang Tenggak Miras Bareng


KPU Kabupaten Brebes telah menyelesaikan proses pengecekan terhadap 2.217 pemilih yang berpotensi ganda yang masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Hasilnya, 636 data dalam DPT terbukti ganda, sehingga separuhnya atau sebanyak 318 data pemilih akan dicoret.

Pengecekan ini sebagai tindak lanjut temuan data berpotensi ganda yang dirilis Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD). Hasil analisa data pemilih dalam DPT yang dirilis APD menyebut ada 2.217 data pemilih yang ditengarai ganda karena memiliki kesamaan nama, umur, alamat, dan TPS.

Ketua KPU Brebes, Muamar Riza Pehlevi menerangkan, dari data itu pihaknya langsung melakukan pengecekan dengan melibatkan PPK dan PPS. Pengecekan dilakukan dengan mendatangi langsung nama-nama yang berpotensi ganda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini pengecekan data pemilih sudah selesai semuanya. Kami datangi langsung rumah-rumahnya dengan melibatkan PPK dan PPS," ujar Ketua KPU Brebes di kantornya, Senin (16/10/2023).

Hasil final pengecekan terhadap 2.217 data potensi ganda, sebanyak 636 pemilih dinyatakan ganda, 1.565 pemilih memiliki kesamaan nama, alamat, umur, dan 16 belum ada keterangan.

"Yang benar-benar data ganda sebanyak 636, 1.565 pemilih yang memiliki kesamaan nama, umur, alamat. Kemudian 16 belum ada keterangan karena orangnya sampai hari ini tidak ada di rumah," bebernya.

Terkait data yang benar benar ganda, Riza menegaskan akan mencoret separuh dari 636, yakni 318 data pemilih. Karena, lanjut Riza memang satu orang memiliki data double.

"Berarti separuh dari 636 akan dicoret. Karena memang hasil pencermatan, satu orang tapi datanya ganda," tandasnya.

Secara keseluruhan, 636 pemilih ganda tersebar di tiap kecamatan. Jumlah data ganda paling banyak ada di Kecamatan Larangan, yakni 98 pemilih. Disusul Kecamatan Ketanggunga 68 pemilih dan paling sedikit adalah Kecamatan Tonjong, 2 pemilih.

Diberitakan sebelumnya, indikasi data pemilih ganda ini terungkap berdasarkan hasil analisa lembaga Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) terhadap data DPT Kabupaten Brebes. APD merilis, sebanyak 2.217 pemilih yang tersebar di belasan kecamatan ini potensi ganda.

Koordinator APD Kabupaten Brebes, Wakro menyebut, analisis DPT Pemilu 2024 dilakukan dengan metode sederhana. Beberapa data dipadukan dan ditemukan ada kesamaan nama, umur, jenis kelamin, alamat RT dan RW, lokasi TPS.

"Kami selaku masyarakat menganalisa DPT Brebes. Kami menduga dari sekian DPT itu kita temukan data potensi ganda ada sekitar 2.217 pemilih. Data pemilih itu memiliki kesamaan nama, umur, alamat RT dan RW bahkan lokasi TPS juga sama," kata Koordinator Lembaga Akademi Pemilu dan Demokrasi (APD) Wilayah Brebes, Wakro, Selasa (10/10).

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan siang ini membuka bagi kepala daerah dengan usia kurang dari 40 tahun untuk ikut dalam Pilpres 2024. Usai putusan tersebut, relawan Gibran se-Jateng bakal menggelar syukuran di GOR Jatidiri, Semarang.

"Rencananya akan kami laksanakan besok di GOR Jatidiri, nanti di sini kami akan melaksanakan doa karena satu harapan kami telah dikabulkan Allah, yang kedua kami berterima kasih kepada semua masyarakat yang mendoakan dan yang telah mendukung Mas Gibran," kata penanggung jawab acara Yuda Waskita Kartika Putra di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (15/10/2023).

Rencananya acara syukuran itu akan digelar pada Selasa (17/10) pukul 14.00 WIB. Dia menyebut syukuran tersebut spontan dilaksanakan usai mendengar putusan MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini inisiatif kami aja, masyarakat berinisiatif begitu tadi dapat informasi itu kami langsung cepet-ceper untuk syukuran itu tadi," ujarnya.

Hingga petang ini, panitia masih mendekorasi kegiatan syukuran itu. Terlihat kursi sudah berjajar rapi dan panggung sudah terpasang. Berbagai spanduk dengan wajah Gibran juga sudah menghiasi area dalam GOR Jatidiri.

"Ini sebenarnya beberapa relawan yang sudah mendeklarasikan, membaur sih nanti sama masyarakat. Ini terbuka untuk umum pada prinsipnya semuanya bisa datang dan kita nggak konfirm untuk itu," jelasnya.

Persiapan acara syukuran relawan Gibran di Semarang, Senin (16/10/2023). Foto: Afzal Nur Iman/detikJateng

Rencananya, sekitar 5.000 orang akan hadir dalam kegiatan tersebut. Gibran juga telah diberi kabar untuk pelaksanaan syukuran.

"(Gibran) Belum konfirm tapi mudah-mudahan (datang), surprise nanti," tambahnya.

Yuda menyebut acara ini terbuka untuk umum. Pihaknya juga bakal mendoakan agar Gibran bisa berlaga di Pilpres 2024 mendatang.

"Harapan kami setelah putusan MK ini Mas Gibran bisa berpasangan dengan Pak Prabowo karena memang kami sampai hari ini yang mendapatkan tawaran dari cawapresnya kan Pak Prabowo. Harapannya Pak Prabowo bisa menggandeng," jelasnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa Solo bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Sejumlah elit Partai Gerindra terus berdatangan ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Siti Hediati Hariyadi atau lebih dikenal Titiek Soeharto, juga ikut hadir.

Pantauan detikcom, Senin (16/10/2023), elit Gerindra mulai tiba di Kertanegara sekitar pukul 18.38 WIB. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hadir di rumah pribadi Prabowo mengenakan kemeja putih.

Tidak berselang lama, giliran Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo tiba. Hashim hanya melambaikan tangan ke media tanpa memberikan penjelasan terkait pertemuan di rumah Prabowo malam ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu Wakil Ketua Umum Gerindra Mochamad Iriawan atau Iwan Bule dan Fadli Zon tiba. Adapun anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Ahmad Riza Patria turut hadir. Dia mengatakan pertemuan hari ini merupakan rapat di kalangan dewan pembina partai.

"Rapat dewan pembina," jelas Riza.

Riza mengaku tidak mengetahui agenda pertemuan di rumah Prabowo malam ini. Dia mengatakan rapat hari ini merupakan pertemuan rutin internal.

"Saya diundang sebagai Dewan Pembina DPP Gerindra. Nanti disampaikan Pak Sekjen dan pak Dasco. Pokoknya rapat rutin biasa," katanya.

Titiek Soeharto sendiri tiba di Kertanegara sekitar pukul 19.20 WIB. Dia tiba di rumah Prabowo mengenakan mobil Alphard dengan pelat B-144-SH.

Kabar kehadiran Titiek juga dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati. Dia mengatakan Titiek telah berada di dalam.

"Sudah ada, tadi sudah masuk," kata Rahayu di lokasi.

Rahayu belum mengetahui alasan Titiek turut hadir di lokasi. Sambil berseloroh dia mengatakan kedatangan Titiek bisa saja dalam menyambut hari ulang tahun Prabowo yang jatuh pada esok hari.

"Saya kurang tahu, tapi pokoknya ini mungkin bisa saja untuk persiapan ulang tahun beliau. Jadi nggak ada kaitannya dengan yang lain," katanya.

Simak Video 'Gerindra soal Pengumuman Cawapres Prabowo: Dalam Waktu Dekat':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan perkara kontroversial yang lebih nampak aspek politiknya ketimbang aspek hukum konstitusi, yaitu mengenai pengujian ketentuan syarat umur Capres dan Cawapres yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Diketahui, MK dalam putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menyatakan "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian".

MK kemudian dalam amar putusan yang dibacakan Ketua MK Anwar Usman menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan amar putusan, redaksi ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu berubah menjadi "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah."

Akan tetapi, apabila dicermati secara detail putusan tersebut, maka terdapat persoalan mendasar dalam putusan MK tersebut. Persoalan tersebut berkaitan dengan Amar Putusan. Bahwa amar putusan MK yaitu:

"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Terhadap amar putusan tersebut, ada 4 (empat) Hakim Konstitusi yang menyatakan Dissenting Opinion (pendapat berbeda) dengan menyatakan "Menolak permohonan tersebut". Hakim tersebut terdiri dari Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat dan Suhartoyo.

Selain itu, terdapat 2 (dua) Hakim Konstitusi yang oleh putusan disebut memiliki concurring opinion (alasan berbeda), yaitu Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Namun, apabila dicermati lagi pendapat 2 hakim konstitusi tersebut, maka sejatinya kedua hakim konstitusi tersebut menyampaikan Dissenting Opinion, sebab kedua hakim konstitusi tersebut memiliki pendapat berbeda soal amar putusan.

Menurut hakim konstitusi Enny Nurbaningsih, amar putusan seharusnya, "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang."

Kemudian, menurut hakim konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, amar putusannya seharusnya, "Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi."

Artinya, sejatinya hanya 3 (tiga) orang hakim konstitusi yang setuju dengan amar putusan ini (berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah).

Sisanya 6 hakim konstitusi lainnya, memiliki pendapat berbeda berkaitan dengan amar putusan. Oleh karena itu, sebenarnya putusan MK ini tidak mengabulkan petitum pemohon, melainkan menolak permohonan pemohon.

Atau kalaupun mau dipaksakan bahwa 5 orang hakim mengabulkan permohonan maka titik temu di antara 5 orang hakim adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah Gubernur. Dengan demikian putusan MK tidak dapat dimaknai bahwa berpengalaman sebagai kepala daerah adalah sebagai bupati/walikota.

Atas Putusan yang problematik seperti ini maka sudah selayaknya untuk tidak serta merta diberlakukan karena mengandung persoalan yaitu kekeliruan dalam mengambil putusan yang berakibat pada keabsahan putusan. Putusan semacam ini jika langsung ditindaklanjuti oleh KPU akan melahirkan persoalan hukum dan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari terkait legitimasi dan kepastian hukum putusan.

Untuk itu sudah seharusnya KPU mengedepankan asas kehati-hatian, kecermatan dan kepastian dalam mempelajari keputusan ini.

Ahmad Basarah - Wakil Ketua MPR RI/Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PKS Resmi Dukung Anies-Cak Imin, PDIP Doakan Langgeng


Wacana pencalonan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024 menjadi topik populer hingga menuai pro dan kontra di publik. Wacana ini bahkan bergulir hingga memanaskan proses hukum uji materi Undang-undang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Peluang Gibran maju sebagai cawapres masih terbuka, meski MK memutuskan untuk menolak permohonan penurunan batas usia Capres-Cawapres di umur 35 tahun. Peluang Gibran berasal dari putusan MK yang menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keputusan MK tentu berimplikasi pada lanskap politik jelang Pilpres. Gibran sebelumnya disebut-sebut menjadi faktor 'titik temu' dari proses negosiasi alot di internal Koalisi Indonesia Maju. Namun di sisi lain, ada juga yang menilai sebagai 'titik lemah' yang kemudian menjadi amunisi buat lawan politik mendegradasi sosok Presiden Joko Widodo dan merusak relasinya dengan PDIP.

"Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo, besar kemungkinan PDIP akan melakukan evaluasi total terhadap status relasi dan keanggotaan Gibran, Bobby, dan juga Jokowi sendiri di PDIP," papar Dosen Ilmu Politik dan Studi Internasional Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam.

"Bahkan, narasi politik dinasti yang merujuk pada pasangan Prabowo-Gibran itu bisa dijadikan sebagai wacana penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang dikait-kaitkan dengan potensi intervensi kekuasaan presiden terhadap yurisdiksi MK," tambahnya.

Sebenarnya, hingga kini posisi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo belum sampai pada kata putus. Selain faktor kekuatan hukum yang diproses lewat MK, kedua pihak juga masih menunggu momentum untuk menentukan pilihan.

Prabowo misalnya, mengaku belum mengurucut pada satu nama. Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebut masih mengantongi 4 nama di 'kantongnya'.

"Empat nama yang bisa sampaikan adalah satu calon dari luar Jawa, satu calon dari Jawa Barat, satu calon dari Jawa Tengah, dan satu calon dari Jawa Timur," ucap Prabowo dalam pertemuan Koalisi Indonesia Maju, Jumat (13/10) lalu.

Di kubu yang lain, meski disebut-sebut sudah mengerucut ke satu nama namu nama Cawapres Ganjar Pranowo belum dipublikasikan. Lewat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyabanto mengungkap pengumuman nama cawapres diumumkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

"Ya namanya sudah siap diputuskan. Keputusan menunggu momentum yang tepat, mohon bersabar. Kalau nama-nama, nanti Bu Mega yang memutuskan, dari nama-nama yang beredar." Kata Hasto dalam rakor PDIP di salah satu hotel di Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (14/10).

Kini, waktu pendaftaran pilpres semakin dekat. Publik tentu menunggu kepastian Gibran di bursa pertarungan. Akan kah tetap berlanjut menjadi cawapres? lalu bagaimana sikap politik Jokowi?

Adu Perspektif malam ini akan mengangkat tema 'Medan Tempur Pasca Putusan MK' bersama Fahri Hamzah (Waketum Partai Gelora), Effendi Gazali (Pakar Komunikasi Politik) dan Romahurmuziy (Politikus PPP). Acara ini akan disiarkan langsung di laman detikcom, Senin (16/10/2023) pukul 20.00 WIB.


Ketua MK Anwar Usman mengabulkan gugatan mahasiswa UNS (Universitas Sebelas Maret) terkait usia capres dan cawapres. Bicara soal otomotif, ini isi garasi rumah Anwar Usman.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres, yang diajukan mahasiswa UNS bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," terang Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023) seperti dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di luar soal permohonan itu, sisi lain Anwar Usman menarik untuk disimak. Khususnya bila bicara harta kekayaan. Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Anwar Usman tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 33.492.312.061. Harta tersebut ia laporkan pada 24 Januari 2023/Periodik - 2022 dengan status jabatan sebagai Ketua MK.

Dari total harta kekayaan tersebut, Rp 5.176.100.000 berbentuk tanah dan bangunan, Rp 300.000.000 berbentuk harta bergerak lainnya, Rp 123.000.000 dalam bentuk surat berharga, serta kas dan setara kas senilai Rp 27.592.212.061.

Selanjutnya untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya adalah Rp 301.000.000. Rinciannya sebagai berikut:

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

5. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000.

Kembali ke soal gugatan, seperti dikutip detikNews, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak. Sedangkan gugatan dari Mahasiswa UNS ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Ada dua hakim yang setuju dengan putusan tersebut namun memiliki alasan berbeda yakni Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh. Kemudian empat hakim memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo.

"Terdapat pula pendapat berbeda (dissenting opinion) dari empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Suhartoyo," bilang Anwar.

Sederet Pembelaan Anwar Usman: Singgung Fitnah Keji-Objek Politisasi


Beragam upaya dilakukan TikTok untuk memerangi konten-konten hoax terlebih di masa-masa pemilihan umum (pemilu) 2024. Pada awal bulan lalu TikTok telah bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Kini yang terbaru TikTok berkolaborasi dengan sejumlah mitra pemeriksa fakta independen dan kredibel di Indonesia sebagai bagian dari inisiatif proaktif untuk menjaga integritas pemilu.

Diungkapkan oleh Anita Wahid, Perwakilan Indonesia di Dewan Keamanan TikTok, Asia Tenggara, Pemilu 2024 akan menjadi pesta demokrasi terbesar di Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini tentu menjadi tantangan terbesar bagi platform media sosial termasuk TikTok untuk melawan berita-berita hoax yang dengan cepat menyebar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan ia mengungkapkan bahwa pemilu 2019 adalah tahun pemilu yang kacau balau akibat adanya berita misinformasi. Banyak narasi palsu yang dimanipulasi untuk menggiring dan mempengaruhi pengguna yang tidak baik. Di mana pada tahun tersebut pihak-pihak cek fakta kalah cepat bahkan tertutupi dengan informasi hoaks yang begitu banyak. Demikian sebagai bentuk evaluasi TikTok berupaya agar hal tersebut tidak terjadi lagi.

"Meningkatnya penggunaan platform digital di tengah masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan literasi digital, khususnya menjelang Pemilu 2024. Momen ini juga mempertegas pentingnya kolaborasi antar platform, pemerintah, organisasi pemeriksa fakta, lembaga riset, media dan netizen dalam memerangi misinformasi, serta kesadaran bahwa setiap pihak memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif," kata Anita Wahid kepada media, Senin (16/10/2023) di Jakarta.

TikTok bekerja sama dengan organisasi seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Agence-France Presse (AFP) Indonesia. Inisiatif ini sekaligus mempertegas komitmen TikTok dalam melawan penyebaran media informasi di platform untuk menyediakan ruang digital yang aman dan positif bagi semua pengguna.

"Kami percaya bahwa menciptakan lingkungan digital yang aman dan positif merupakan tanggung jawab semua pihak, termasuk TikTok. Menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, kami terus memperluas kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk mitra pemeriksa fakta sebagai bentuk upaya berkelanjutan kami dalam melawan misinformasi,"ujar Anbar Jayadi, Outreach and Partnerships, Trust and Safety, TikTok Indonesia.

"Kerja sama ini juga sejalan dengan komitmen kami dalam memastikan agar TikTok tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi para pengguna untuk terhubung dan berkreasi. Kami harap kerja sama yang tercipta ini juga dapat mendorong semua orang untuk saling menjaga satu sama lain dari potensi misinformasi yang ada di ranah digital," lanjutnya.

Dijelaskan oleh Anbar, nantinya baik Mafindo dan Perludem akan memiliki akses atau jalur untuk menandai konten ataupun melaporkan sebuah konten terkait pemilu 2024. Selain itu TikTok juga akan mencantumkan akun TikTok dan Perludem di kanal election hub sebagai sumber informasi yang kredibel bagi semua pengguna yang mengakses kanal tersebut dengan harapan dapat mengedukasi publik.

Election Hub sendiri adalah sebuah kanal khusus untuk informasi-informasi terkait pemilu 2024, di mana pengguna dapat mudah menemukan berbagai informasi pemilu yang terpercaya. Election Hub sendiri akan diluncurkan setelah kampanye dimulai.

Kemendag Beri Waktu Uji Coba Kolaborasi TikTok dan Tokopedia


Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menemukan keanehan dalam komposisi argumentasi lima hakim yang merumuskan norma baru dalam putusan yang mengabulkan sebagian gugatan Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 92/PUU-XXI/2023 atas pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung sebagai pemohon terkait batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Gugatan nomor 92 itu dipandang telah kehilangan objek sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

"Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim MK Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Diketahui pemohon Melisa ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 25 tahun. Permohonan itu diterima MK pada 7 Agustus 2023. Sidang pemeriksaan pendahuluan diselenggarakan pada 5 September dan sidang perbaikan permohonan pada 19 September.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun sebelumnya MK tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang batas usia capres dan cawapres. Penolakan itu dikarenakan MK telah menerima sebagian permohonan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Gugatan nomor 91 dipandang telah kehilangan objek sehingga tidak dapat dipertimbangkan. Putusan ini terkait gugatan dari Arkaan dengan kuasa kepada Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dkk dengan nomor gugatan 91/PUU-XXI/2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

MK sebelumnya sudah menolak tiga gugatan. MK telah membacakan tiga putusan dengan nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023, dengan penggugat Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa.

Kemudian, nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan penggugat PSI. Selanjutnya nomor Perkara 51/PUU-XXI/2023, dengan penggugat Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda), Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda).

Dalam putusannya, MK menolak ketiga gugatan tersebut. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Namun, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Ketum PSI Kaesang Pangarep merespons putusan MK yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden. Putusan ini disebut membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming jadi cawapres. Apa kata Kaesang?

Kaesang awalnya mengaku belum mengetahui perihal putusan itu. Dia mengatakan hanya mengetahui soal putusan terhadap gugatan PSI yang ditolak oleh MK.

"Oh yang itu belum tau saya, kalau saya tadi tau nya yang udah ditolak tadi kan umur 35 (gugatan PSI), yang ini (gugatan mahasiswa UNS) belum tau saya," ujar Kaesang kepada wartawan di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang lantas bicara singkat soal putusan yang membuka peluang kakaknya jadi cawapres. Kaesang membiarkan keputusan itu, sebab membawa efek terhadap dirinya.

"Ya, yaudah, yaudah. Nggak ngefek juga dengan saya itu," ujarnya.

Begitu pula saat ditanya soal tanggapannya terkait tudingan politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi) jika Gibran benar jadi bacawapres. Kaesang memilih untuk tak menjawab.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.


Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo Wilayah Jawa Timur telah terbentuk. Wakil Ketua DPD PDIP Jatim yang juga mantan Bupati Ngawi Budi Sulistyono atau akrab disapa Kanang ditunjuk sebagai Ketua TPD Ganjar Pranowo Jatim.

Kanang saat dikonfirmasi membenarkan penunjukkan dirinya sebagai Ketua TPD Ganjar Jatim. Kanang mengaku penunjukkan dirinya sudah dibahas bersama dengan tiga partai pendukung Ganjar yakni PPP, Perindo, dan Hanura.

"Rapat paralel bersama teman-teman DPD menyelesaikan tugas dari pusat membentuk tim pemenangan, pagi tadi kami membentuk Tim Pemenangan Daerah," kata Kanang dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain Kanang, di struktural TPD Ganjar Jatim juga diisi sejumlah nama kader dari PDIP seperti Sri Untari Bisowarno yang ditunjuk sebagai sekretaris dan Wara Sundari Renny Pramana sebagai bendahara.

"Unsur wakilnya dari partai pendukung, ada dari Hanura, PPP, dan Perindo. Itu unsur wakilnya. Masih banyak yang harus kami isi secara bersama," ujar Kanang.

Kanang menjelaskan tugas pembentukan TPD untuk mengurus keperluan yang bersifat formal dan berhubungan dengan KPU dan Bawaslu.

"Mungkin hari ini atau besok laporan TPD ini kami kirimkan ke TPN dan TPN menerbitkan SK legalitas tim kami," ucapnya.

Sementara TPD Jatim kemudian akan menindaklanjuti dengan membentuk tim pemenangan tingkat kabupaten dan kota. Kanang menjelaskan, keberadaan TPD tingkat wilayah kabupaten dan kota untuk menyelaraskan langkah pemenangan dengan para barisan relawan Ganjar Pranowo.

"Jangan sampai saling overlap, jadi kami ke arah formal dan tim relawan bertugas mengakomodir serta membuat rancangan bagi organ relawan yang terbentuk," ucapnya.

"Sehingga kami menjadi satu derap langkah yang sama bagaimana pemenangan ini betul-betul efektif," lanjutnya.

Berikut struktur TPD Ganjar Pranowo Jatim:

- Ketua : Ir. H. Budi Sulistyono Kanang (PDI Perjuangan)

- Wakil Ketua:

1. Dr. Drs. H. Marhaen Djumadi, S.E., S.H., M.M., M.BA (PDI Perjuangan)

2. Dr. KH. RPA Mujahid Ansori, M.Si (PPP)

3. Yunianto Wahyudi (Hanura)

4. Muhammad Badarudin, SE., MM (Perindo)

- Sekretaris: Dr. Sri Untari Bisowarno (PDIP)

Wakil Sekretaris:

1. Muji Rejo, S.T (Perindo)

2. Salim Qurays, S.Ag (PPP)

3. Kakung Santosa, S.E (Hanura)

- Bendahara: Wara Renny Pramana (PDIP)

Wakil Bendahara:

1. Dewi Rahmy Amaliyah (Hanura)

2. Mamik Kristiningsih (Perindo)

3. Agus Mashuri (PPP)

- Direktorat Pangkalan Data & Survei:

1. Deni Wicaksono (PDIP)

2. Mirza (PPP)

3. Berty Hasudungan Samosir (Hanura)

4. Deni Setiawan (Perindo)

- Direktorat Isu Strategis & Narasi Politik:

1. Ronny Mustamu (PDI Perjuangan)

2. Taufik Rahmat Hidayat (PPP)

3. Moh. Farchan (Hanura)

4. Rauli Dame (Perindo)

- Direktorat Pemetaan Simpul & Jejaring:

1. Yordan M. Batara- Goa (PDIP)

2. Saiful Amin (PPP)

3. Alfin Rahmadani Maulana (Hanura)

4. Ruli Fajar Tantowi (Perindo)

- Direktorat Narasi, Konten & Media Sosial:

1. Eddy Tarmidi Widjaja (PDIP)

2. Usama, S.Th (PPP)

3. Naning Wahyuni (Hanura)

4. Mohammad Rizal Fajrin, S.H (Perindo)

- Direktorat Jurkam, Kompol & Jubir:

1. Eri Cahyadi (PDIP)

2. KH. Silahudin Asyari (PPP)

3. Akhmad Zaini (Hanura)

4. Adiyanto (Perindo)

- Direktorat Relawan:

1. Dr. Ir. Daniel Rohi (PDIP)

2. Alyah Rahmawati (PPP)

3. Laily Hasan (Hanura)

4. Heri Sukiswo Putro (Perindo)

- Direktorat Segmen Pemilih, Penggalangan & Keagamaan:

1. Kuswari (PDIP)

2. Ansori Baidowi (PPP)

3. Jali (Hanura)

4. Miftahul Khoir (Perindo)

- Direktorat Pemberdayaan Perempuan & Komunikasi Informasi:

1. Sulistyorini (PDIP)

2. Dewanti Rumpoko (PDIP)

3. Anik Amanila (PPP)

4. Siti Ngaisah (Hanura)

5. Yuli Widyastuti (Perindo)

- Direktorat Ekonomi Kerakyatan & Kreatif:

1. Erma Susanti (PDIP)

2. Kartika Deni Asokawati (PPP)

3. Mimtahatun Nafidah (Hanura)

4. Muhammad Sofyan Ismail (Perindo)

- Direktorat Saksi, Pengamanan Hasil Pemilu, Hukum & Advokasi:

1. Martin Hamonangan (PDIP)

2. Jauhari (PPP)

3. Nurul Hidayat (Hanura)

4. Mijoto (Perindo)

- Direktorat Logistik & Infranstruktur :

1. Hari Yulianto (PDIP)

2. Nur Mala Soleha (PPP)

3. Mohdor Ali, M.PdI (Hanura)

4. Wahyudi, S.Kom (Perindo)

- Direktorat Khusus :

1. Ida Bagus Nugroho (PDIP)

2. Santi Fauziah (PPP)

3. Agus Soleh (Hanura)

4. Ilham Akbar (Perindo)

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri menyinggung soal loyalitas kader partai saat peresmian 27 kantor PDIP, patung hingga RSUD Soekarno yang digelar secara hybrid, hari ini. Dalam acara itu, Megawati juga sempat memuji ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo.

Pantauan detikJateng, Senin (16/10), Megawati awalnya bercerita tentang perjuangan ayahnya, Soekarno yang menjadikan partai sebagai gerakan anak muda di Bandung. Selanjutnya, Megawati mengingatkan kadernya agar loyal kepada partai.

"Di kota ini juga Bung Karno mulai berjuang dari umur 16 tahun. Dan beliau itu dengan konsekuen. Makanya Ibu minta kalian untuk konsekuen. Kalau sudah menjadi anggota partai jangan melirik-melirik lagi untuk pindah partai. Tidak ada dedication of life-nya," kata Megawati melalui Zoom, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Megawati juga menyebut para kader partai yang menduduki jabatan eksekutif agar ke kantor partai dan ikut rapat partai.

"Bupati, walikota, gubernur, harus datang ke kantor partai sebagai orang partai, untuk ikut rapat partai," ucapnya.

Dalam kesempatan itu Megawati juga memuji ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo alias Rudy. Menurut Mega, Rudy merupakan salah seorang loyalis di Partai PDIP.

"Partai ini dicoba dihancurleburkan, haduh. selama 32 tahun. Tapi kan kita terus ada. Seperti demikian kita berada di pemerintah selama dua periode, rakyat tetap bersama kita. Berbagai ujian itu yang membuat kita semakin matang berpolitik," ucap Mega.

"Kota Surakarta, kenapa menyebut ketua DPC-nya itu orang lama. Dia ikut dari PDI, orang brengosan (berkumis), kalau ngomong seenaknya sendiri. Kalian harus seperti dia, karena senioritasnya dan kesetiaan kepada partai luar biasa," sambung Megawati.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan nomor 91/PUU-XXI/2023 atas pemohon Arkaan Wahyu Re A tentang batas usia calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Penolakan itu disebabkan MK telah menerima sebagian permohonan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023.

Gugatan nomor 91 dipandang telah kehilangan objek sehingga tidak dapat dipertimbangkan. "Permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata ketua majelis hakim MK Anwar Usman di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/23).

Putusan ini terkait gugatan dari mahasiswa yang bernama Arkaan Wahyu Re A dengan kuasa kepada Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dkk dengan nomor gugatan 91/PUU-XXI/2023. Pemohon ingin MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 21 tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK Sudah Tolak 3 Gugatan

MK sebelumnya sudah menolak tiga gugatan. MK telah membacakan tiga putusan dengan nomor Perkara 55/PUU-XXI/2023, dengan penguggat Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, Wagub Jatim Emil Dardak, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, dan Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa.

Kemudian, nomor perkara 29/PUU-XXI/2023 dengan penggugat PSI. Selanjutnya nomor Perkara 51/PUU-XXI/2023, dengan penguggat Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda) dan Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda).

Dalam putusannya, MK menolak ketiga gugatan tersebut. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

Namun, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia minimal capres-cawapres yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Salah satunya adalah Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Usai gugatannya ditolak oleh MK, Emil mengaku tidak tahu. Ia justru menanyakan hasil keputusan kepada awak media yang ada di Gedung Negara Grahadi.

"Aku dari tadi di dalam eh , nggak ngurusi. Tak lihat sek. Ya itu jawabannya, tak lihat sek. Dikabulkan? Berpengalaman sebagai kepala daerah dikabulkan? Ini saya masih rooming lagi kalau dikabulkan, saya cek lagi. Beneran dikabulkan?" kata Emil saat ditemui detikJatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada intinya Emil mendukung apa yang sudah ditetapkan oleh MK hari ini.

"Menghormati keputusan MK dan mendukung aktivis (mahasiswa) yang meminta dukungan saya waktu itu. Ya gimana, wong dulu minta dukungan saya, masak sekarang berubah," ujarnya.

Emil meminta semuanya untuk menghormati keputusan MK. Sebab, menghormati maka sama artinya dengan mendukung.

Ia menceritakan, awalnya ada mahasiswa yang mendatanginya. Antara lain beberapa Ketua BEM, ketua perhimpunan mahasiswa politik. I

"Sudah diteken sama Gus Muhdlor, Gus Barra. Kita dukung saja. Sejak saat itu tidak pernah mantau detail. Pokoknya anak-anak muda punya proses. Saya juga nggak mikir, kita dukung saja," jelasnya.

"'Mas, njenengan ini pemimpin muda, mosok iya nggak mau dukung. Ini loh teman-teman pemimpin muda'. Itu kita dukung, bagus kan," sambungnya sembari menceritakan proses saat perwakilan mahasiswa memintanya mengajukan gugatan ke MK.

Diketahui, perkara nomor 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh sejumlah kepala daerah pada 9 Mei 2023, "pengalaman sebagai penyelenggara negara" diminta dapat menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun.

Penggugat itu adalah:

1. Wali Kota Bukittingi Erman Safar

2. Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

3. Wagub Jatim Emil Dardak

4. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

5. Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Namun, hari ini MK menolak gugatan dari beberapa daerah.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah.

Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa Solo bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas.

MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Tsaqibbirru pun menyambut baik putusan MK tersebut.

"Pertama saya senang. Terlebih gugatan itu juga untuk menguji ilmu saya yang telah saya dapat dalam perkuliahan," kata Tsaqibbirru saat dihubungi awak media, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, gugatan tersebut ia ajukan tidak ada hubungannya dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka.

"Ini tidak ada sangkut pautnya dengan Mas Gibran, kenal saja tidak. Jadi tidak ada intervensi dari pihaknya Mas Gibran. Tapi, pengajuan ini atas keprihatinan saya terhadap anak muda yang berpotensi melangkah ke capres dan cawapres," ujar Tsaqibbirru.

Selanjutnya, dia akan berdiskusi dengan kuasa hukumnya yaitu Arif Sahudi. Sementara itu, Arif mengaku senang atas dikabulkannya gugatan kliennya.

Menurut Arif, pengabulan gugatan itu memberikan ruang terbuka bagi siapapun kepala daerah untuk ikut berkompetisi dalam rangka Pilpres 2024.

"Karena ini kan eranya anak muda ya. Semua kepala derah muda ayo ikut berkompetisi di Pilpres," kata Arif.

Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023), dikutip dari detikNews.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Mahfud Md: MK Tugasnya Bukan Membuat Tapi Membatalkan


Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) menjadi 35 tahun yang diajukan oleh sejumlah kader Partai Solidaritas Indonesia. Menanggapi putusan tersebut, Sekretaris Jenderal Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Sekjend BPP HIPMI) Anggawira menghormati putusan tersebut tapi berharap ada perubahan ke depannya.

"Pemimpin muda harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengabdi di panggung nasional dan pastinya harus melalui ujian dan pengalaman kepemimpinan (meritokrasi) untuk menuju panggung nasional tersebut. Dengan pernah menjadi kepala daerah, sudah teruji kepemimpinannya," ujar Anggawira dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

Ia menyampaikan memang gugatan dari Partai Solidaritas Indonesia ditolak oleh MK, tapi ada yang dikabulkan sebagian dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal yang dikabulkan MK, yakni setiap orang yang belum 40 (empat puluh) tahun tapi pernah dipilih dalam pemilu dan pilkada atau pejabat diatas sedang menjabat, bisa mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional (calon presiden dan calon wakil presiden).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diharapkan dengan ada norma baru ini, ke depan tidak ada lagi pembatasan minimal usia perihal kepemimpinan nasional, tetapi harus berdasarkan sistem meritokrasi yang kuat," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan harapan tersebut sebenarnya sudah sesuai dengan nilai yang selama ini ada di HIPMI yang memang anggotanya merupakan para pengusaha muda. Dengan tak sedikit alumni pengurusnya yang saat ini sukses menjabat di pemerintahan hingga di kabinet Presiden Joko Widodo.

"Kami dari BPP HIPMI mengapresiasi putusan MK pada hari ini dan menghormatinya. Tapi di sisi lain, seperti yang sudah jauh-jauh hari telah disampaikan oleh Ketua Umum Akbar Buchari, kami tetap berharap dibukanya kesempatan juga generasi muda untuk ikut mencoba membangun bangsa sebagai calon pemimpin di tingkat RI 1 dan 2," ucapnya.

Pihak MK dalam beberapa putusannya menyatakan tidak bisa menentukan batas usia demi menghindari potensi terjadinya dinamika di kemudian hari. Untuk itu, persyaratan menjadi capres-cawapres tetap sesuai Pasal 169 huruf q di undang-undang tersebut, yaitu tetap minimal 40 tahun.

Menurut Anggawira, anak muda yang minimal usia 35 tahun yang sebelumnya memang memiliki track record baik sudah mampu menjadi calon pemimpin bangsa apalagi mayoritas populasi di Indonesia memang didominasi oleh milenial serta gen Z.

Selain itu, dengan semakin meningkatnya populasi generasi muda maka semakin banyak juga dinamika permasalahan yang muncul di dalam negeri dan sebenarnya bisa diselesaikan juga oleh generasi muda sebagai pemimpinnya.

"Oleh karena itulah saya meminta kepada DPR RI untuk mendengarkan suara-suara generasi muda yang ingin memimpin bangsa dan mempertimbangkan ke depannya untuk mengkaji perubahan terhadap undang-undang pemilu," pungkasnya.