PP Muhammadiyah menilai pencopotan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) merupakan keputusan tepat. Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebutkan keputusan ini sudah melalui proses yang benar.

"Saya kira begini, putusan MKMK itu menurut saya sebuah keputusan yang sudah tepat karena memang berdasarkan investigasi dan persidangan yang diselenggarakan sangat khusus yang bersangkutan Pak Anwar terbukti melakukan pelanggaran kode etik sehingga keputusan MKMK itu menurut saya adalah keputusan yang sangat tepat," kata Abdul Mu'ti kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Abdul Mu'ti juga menanggapi desakan publik agar Anwar Usman diberhentikan sebagai hakim MK. Menurutnya, tidak ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Anwar Usman dari jabatan hakim MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Walaupun ada desakan publik yang meminta beliau diberhentikan dari jabatan hakim konstitusi, tetapi menurut saya tidak ada hal yang sifatnya pelanggaran hukum, yang bersifat kriminal atau pelanggaran hukum yang di luar kode etik yang menjadi alasan untuk yang bersangkutan diberhentikan dari posisi sebagai anggota hakim konstitusi sehingga kami setuju dengan keputusan MKMK itu," terang Abdul Mu'ti.

Dia menjelaskan, persoalan MK saat ini tinggal mengembalikan kepercayaan publik. Apalagi, menurut dia, MK akan menjadi bagian yang akan dilibatkan dalam penyelesaian sengketa pemilu.

"Yang penting sekarang adalah bagaimana MK membangun citra dan perbaiki kinerja serta integritas para hakim konstitusi yang dengannya masyarakat bisa memiliki kepercayaan yang lebih baik lagi," jelas Abdul Mu'ti.

"Dan masih kemudian MK kita harapkan menjadi mahkamah yang beberapa hal nanti akan terlibat dalam penyelesaian sengketa pemilu. Karena itu, maka bagaimana MK itu dapat perbaiki dirinya, meningkatkan kualitas kinerja dan integritas para anggotanya menjadi kunci MK tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat," imbuhnya.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkap, jika pertahanan siber Indonesia masih sangat lemah sehingga rentan menerima serangan dari pihak luar.

Menurutnya, pemerintah saat ini perlu mengambil langkah serius untuk memperkuat sistem pertahanan siber yang serangannya setiap bari makin gencar dan menguat.

"Pertahanan siber kita masih lemah, kita jadi negara yang sangat rentan terhadap serangan siber. Sehingga perlu diambil langkah oleh kita semua untuk serius pada penguatan pertahanan dari serangan siber," ujar Bambang di Pusdikhub Kodiklat TNI AD, Cimahi, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkap, data serangan siber yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ada jutaan serangan siber yang menghantam Indonesia sepanjang tahun 2023.

"Pada September 2023 saja, tercatat ada 6 juta serangan siber menghantam Indonesia. Lalu istana menerima 1 juta serangan siber. Pada semester pertama tahun 2023, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan sumber serangan siber terbanyak dibanding daerah lain, dengan 11,2 juta serangan," kata Bambang.

Bambang menjelaskan, berdasarkan data alamat protokol internet yang digunakan untuk melakukan serangan siber, Indonesia menduduki peringkat 11 dunia sebagai kontributor serangan siber terbanyak.

Secara global, Indonesia ada di peringkat ke-8 dengan jumlah kasus kebocoran data tertinggi dan negara dengan pembobolan data terbanyak di Asia Tenggara. Index pertahanan siber Indonesia juga masih sangat lemah, berada di kisaran 3,46 poin, jauh dari indeks rata-rata global di angka 6,19 poin.

Sebagai data pembanding dari National Security Index, tercatat jika nilai keamanan siber Indonesia hanya sebesar 64 persen dan menempati urutan ke-47 secara global.

"Dengan gambaran tadi, maka penting bagi kita menata orientasi pertahanan dan keamanan nasional dari ancaman siber," ujar Bambang.

Hanya saja, menurut Bambang, saat ini pemerintah belum memprioritaskan penguatan pertahanan siber tanah air lantaran masih fokus mewujudkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

"Sayang karena keuangan negara sangat terbatas, sehingga kebutuhan yang sangat penting ini selalu tidak jadi prioritas. Pemerintah selalu mengesampingkan peningkatan anggaran untuk ketahanan siber kita. Misalnya anggaran BSSN, sangat memprihatinkan jauh dari tanggungjawab yang diemban," kata Bambang.

Sementara secara regulasi, pemerintah juga belum memiliki Undang-Undang (UU) mengenai keamanan siber. Saat ini, di Indonesia sendiri baru terdapat UU ITE dan data pribadi.

"Soal keamanan siber dan infrastrukturnya belum kita miliki," kata Bambang.

Bambang lalu mengingatkan potensi bahaya serangan siber dan perkembangan teknologi yang sangat pesat menjelang Pemilu Serentak tahun 2024 mendatang. Menurutnya sebaran berita dan informasi pada tahun politik nanti berkaitan dengan kecenderungan masyarakat Indonesia memegang ponsel setiap waktu.

"Ada kecenderungan, hari-hari rakyat kita 80 persen waktunya tidak lepas dari handphone. Mau sibuk atau luang, semua bermain handphone," kata Bambang.

Belum lagi dengan perilaku orang Indonesia yang gemar membagikan informasi tanpa melakukan kroscek lagi mengenai informasi yang mereka dapatkan. "Kemudian ketika terima info, masyarakat hanya baca sekilas, langsung share. Ternyata mungkin isinya fitnah, jadi isinya makin lama makin jadi," tutur Bambang.

Contoh lainnya, penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang belakangan sedang tren. Seperti beredarnya video-video beberapa tokoh yang tidak sesuai dengan kondisi aslinya.

"Belum lagi penggunaan AI, harus hati-hati terhadap kemajuan teknologi AI ini karena sangat berbahaya. Beberapa kali di medsos, ada video Pak Jokowi nyanyi, Pak Luhut menyanyi. Ternyata itu buatan AI, bukan mereka yang bernyanyi. Jadi membuat video menyanyi saja bisa, apalagi pidato dengan tidak sesuai pada fakta," ujar Bambang.

Bambang mengatakan informasi-informasi yang beredar di media sosial namun tidak sesuai dengan faktanya, hal itu menjadi cara termudah untuk mengacak-acak kondusifitas dalam negeri.

"Jadi ada anekdot kalau mau bikin chaos atau gaduh Indonesia, nggak usah kirim roket dan kapal perang, tapi kirim saja fitnah pasti ramai," ucap Bambang.


Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum mengaku belum menentukan arah dukungan capres pada Pilpres 2024. Anas menyebut partainya tengah melakukan finalisasi kajian dan pertimbangan karena dinamika drama belum tuntas.

"(Dukungan) capres belum, PKN sedang melakukan finalisasi kajian dan pertimbangan untuk menentukan siapa yang akan didukung. Tapi sekarang belum karena salah satu pertimbangannya dinamika drama-dramanya belum tuntas," kata Anas kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (9/11/2023).

Anas menyebut pihaknya sangat mempertimbangkan aspirasi suara provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini tengah finalisasi perdebatan secara internal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, kami sangat mempertimbangkan aspirasi dari suara di provinsi dan kabupaten/kota dan sekarang sedang proses finalisasi perdebatan secara internal. Jadi sabar dulu," ujarnya.

Soal kapan bakal menentukan, Anas menyebut tak akan ketinggalan karena pihaknya tak ingin terburu-buru.

"Ya tidak akan ketinggalan meskipun kami juga tidak ingin buru-buru ya," tutupnya.

PKN diketahui menjadi salah satu partai baru yang lolos dalam konstelasi politik 2024. Anas Urbaningrum mengatakan partainya mungkin yang terakhir akan menentukan dukungan capres-cawapres.

"PKN mungkin akan menjadi partai paling akhir untuk menentukan dukungan pilpres. Kami tidak ingin buru-buru, kami ingin melihat drama-drama politik atau episode sinetron politik sampai selesai dan perjodohan politik koalisi sudah menghasilkan capres dan cawapres paten," ujar Anas dilansir detikJabar, Sabtu (8/10).


Kedatangan polisi ke kantor DPC PDIP Solo menuai polemik. Sebab, kehadiran mereka dianggap sebagai bentuk intimidasi.

Sebelumnya dikutip dari detikJateng, beredar foto sejumlah anggota kepolisian berhenti di depan kantor DPC PDIP Solo yang terletak di Brengosan, Purwosari, Laweyan.

"Pak rudy telpunen atau diparani. Beliau mau omong soal itu. kantor DPC Brengosan digruduk polisi," tulis narasi tersebut di pesan WhatsApp, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kapolresta Solo, Kombes Pol Iwan Saktiadi pun sampai memberikan klarifikasi dan membantah kedatangan anggotanya malah mengintimidasi.

Iwan mengatakan polisi sudah melakukan operasi Operasi Mantap Brata untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, dia menyebut Polri bertugas menjamin keamanan, ketertiban, pelindung pengayom masyarakat, serta penegakan hukum.

"Salah satu tindakannya adalah melakukan patroli. Jadi keberadaan anggota kami di sana (DPC PDIP Solo) adalah patroli. Dan jika mempertanyakan ada dokumentasi foto, SOP kami setiap penugasan anggota, wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Solo, Kamis (9/11/2023).

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 itu, kata Iwan, juga mengatur kehidupan berpolitik anggota Polri. Dia menegaskan Polri netral, tidak ada dalam ikut kontestasi atau keberpihakan dengan pihak manapun yang berada dalam kontestasi Pemilu 2024.

Awal Mula Polisi Datangi Kantor PDIP Solo

Iwan menjabarkan, patroli dilakukan pada Rabu (8/11/2023) sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, ada tiga orang polisi yang berpatroli.

Namun, kegiatan tersebut dilaporkan seseorang ke Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang kemudian memaknai lain agenda itu.

"Kronologinya sangat sederhana, bahwa anggota melaksanakan patroli. Pada saat patroli di lokasi tersebut, ada orang yang mengambil dokumentasi. Kemudian menyampaikan itu dibumbui dengan narasi yang menurut versi yang bersangkutan adanya ketidaklaziman polisi di sana," terang Iwan.

Kapolresta Pertanyakan jika Dianggap Intimidasi

Kombes Iwan melanjutkan, kegiatan patroli juga dilakukan jajarannya di kantor partai lainnya, serta di kantor KPU maupun Bawaslu Solo. Karena itu, mantan kapolres Sukoharjo itu mempertanyakan jika yang dilakukan anggotanya justru dianggap intimidasi.

"Jika beliau yang mengatakan ada intervensi, saat ini saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena kehadiran kami hanya untuk berpatroli, tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Kehadiran kami untuk memastikan lokasi tersebut aman," ucapnya.

Minta Maaf kepada FX Rudy

Kapolresta melanjutkan, dirinya mengutarakan permohonan maaf kepada FX Rudy, panggilan FX Hadi Rudyatmo, jika tak berkenan dengan patroli tersebut. Dirinya memastikan bahwa polisi netral pada Pemilu 2024.

"Kalau secara pribadi Beliau (Rudy) tidak berkenan ya saya sebagai Kapolresta saya mohon maaf. Tidak ada maksud apa pun, kami netral," pungkas Iwan.

Seperti apa respons FX Rudy terkait permintaanKapolresta KombesIwan, silakan baca di halaman berikut.


Lembaga Survei Populi Center merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2024. Hasilnya, 8 partai diprediksi lolos ke DPR.

Survei dilakukan pada 29 Oktober-5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan elektabilitas PDIP unggul berada di angka 18,1%. Sementara itu di posisi kedua Gerindra 15,2% lalu disusul Golkar 10,7%.

"Data menunjukkan bahwa apabila pemilihan legislatif dilakukan pada hari ini, PDIP menjadi partai yang paling banyak dipilih dengan 18,1%. Pada urutan selanjutnya adalah Gerindra 15,2%, Golkar 10,7% PKB 9,1% PKS 6,4%, PAN 5,4%, NasDem 4,8%, Demokrat 4,8% dan PPP 3,6%. Sisa angka merupakan partai non parlemen dan responden yang menolak menjawab pertanyaan ini," kata Hartanto saat pemaparan hasil survei di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Responden diberi pertanyaan 'jika pemilu legislatif diadakan hari ini RI, partai mana yang akan Anda pilih? (%).

Berikut hasilnya versi survei Populi Center:

PDIP 18,1%

Partai Gerindra 15,2%

Partai Golkar 10,7%

PKB 9,1%

PKS 6,4%

PAN 5,4%

Partai NasDem 4,8%

Partai Demokrat 4,8%

PPP 3,6%

PSI 2,3%

Partai Perindo 1,6%

Partai Hanura 0,8%

Partai Ummat 0,3%

PBB 0,3%

Partai Garuda 0,2%

PKN 0,2%

Partai Gelora 0,2%

Partai Buruh 0,1%

Sebagai informasi, ambang batas partai politik masuk parlemen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun Tahun 2017. Berdasarkan UU tersebut ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 4% dan berlaku secara nasional untuk semua anggota DPR.

Simak Video: Survei Charta: 39,7% Publik Percaya Jokowi Cawe-cawe Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Populi Center merilis survei, salah satunya terkait bakal pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang mungkin menang satu putaran Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka-lah yang paling mungkin menang satu putaran.

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan hasil survei menunjukkan Prabowo-Gibran dinilai pasangan yang mungkin menang dalam satu putaran Pilpres 2024.

"Ini suaranya tidak jauh terkait elektabilitas tiga pasangan tadi, ternyata publik menilai pasangan yang mungkin menang Prabowo-Gibran 42,5 persen, Ganjar Pranowo-Mahfud Md 21,9 persen, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 18,4 persen," kata Hartanto saat pemaparan hasil survei di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Elektabilitas 3 Paslon

Berikut elektabilitas 3 pasangan capres dan cawapres versi survei Populi Center:

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,1%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 23%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3%

Belum memutuskan 10,0%

Menolak menjawab: 1,6%

Survei Populi Center juga merilis simulasi dua bakal pasangan capres-cawapres atau head to head di Pilpres 2024. Berikut hasilnya:

Simulasi 1

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 59,8%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 28,6%

Belum memutuskan 8,8%

Menolak menjawab 2,8%

Simulasi 2

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 59,3%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 29,3%

Belum memutuskan 8,1%

Menolak menjawab 3,3%

Simulasi 3

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 47%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 39,6%

Belum memutuskan 10%

Menolak menjawab 3,4%

Simak Video: Survei Charta: 39,7% Publik Percaya Jokowi Cawe-cawe Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]


Komisi I DPR RI menggelar rapat bersama dengan Badan Intelijen Negara (BIN). Rapat itu untuk membahas seputar pengamanan Pemilu 2024.

"Kita membahas dengan menghadapi pemilu, karena kan kita lihat kemarin itu sempat ada penangkapan atau sejumlah teroris yang mau merusak, mengganggu pemilu," ujar anggota komisi I DPR, Dave Laksono di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023)

Dave mengatakan BIN juga memaparkan persiapan apa saja yang telah mereka lakukan untuk mengantisipasi hal buruk yang mungkin terjadi. Mereka juga menyampaikan bahwa anggaran pengamanan pemilu difokuskan ke TNI dan Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, terus juga BIN memaparkan apa-apa saja yang sudah mereka buat, jaringan yang dipersiapkan, mengantisipasi apa pun yang bisa terjadi. Adapun mereka sampaikan bahwa untuk anggaran pengamanan pemilu itu difokuskan kepada TNI-Polri," sebutnya.

Dave menyebut BIN menyampaikan akan melakukan pengamanan secara optimal meski dengan keterbatasan yang ada. Segala potensi kerusuhan juga akan terus dilaporkan kepada DPR.

"Tapi dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka bisa melakukan pengamanan secara optimal, melakukan deteksi akan potensi-potensi kerusuhan, dan itu dilaporkan secara berkala kepada kami di DPR dan juga untuk di tindak lanjuti untuk di usut bilamana ada pelanggaran-pelanggaran pidana," sebutnya.

Dave mengatakan pihaknya juga telah melakukan beberapa pertemuan dengan BIN daerah. Menurutnya, kerja BIN di daerah telah baik.

"Kita telah melakukan beberapa pertemuan dengan BIN daerah, mereka pun sudah memaparkan, kita melihat kerja mereka sudah cukup baik, kita harapkan pemilu bisa berjalan dengan baik tanpa kendala ataupun kerusuhan yang bisa mengganggu berjalannya pemilu ini," sebutnya.


Hizbullah adalah sebuah partai politik Islam Syiah sekaligus kelompok paramiliter di Libanon yang didukung Iran dan dipimpin oleh Hassan Nasrallah sejak 1992. Hizbullah berarti Partai Tuhan.

Hizbullah muncul sebagai kekuatan untuk membela kelompok Syiah yang secara tradisional tidak berdaya di Libanon selatan, meskipun akar ideologisnya sudah ada sejak kebangkitan Islam Syiah di Libanon pada tahun 1960-an dan tahun 1970-an.

Kemunculannya tidak lepas dari bantuan keuangan dan militer Iran selama pendudukan Israel di Libanon pada awal 1980-an.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah Israel menarik diri pada tahun 2000, Hizbullah menolak melucuti senjatanya dan terus memperkuat sayap militernya, Perlawanan Islam (Islamic Resistance).

Perlahan tapi pasti, Hizbullah menjadi perantara kekuasaan dalam sistem politik Libanon dan secara efektif memperoleh hak veto di kabinet.

Hizbullah selama bertahun-tahun dituduh melakukan serangkaian pemboman dan persekongkolan, terutama yang menyasar Israel dan AS.

Kelompok ini ditetapkan sebagai organisasi "teroris" oleh negara-negara Barat, Israel, negara-negara Teluk Arab dan Liga Arab (AL).

Sebagai sekutu setia Presiden Suriah Bashar al-Assad, Hizbullah mengirimkan ribuan militan untuk berperang demi Assad selama perang saudara di Suriah yang dimulai pada tahun 2011.

Dukungan Hizbullah terbukti sangat menentukan dalam membantu pasukan pro-pemerintah Suriah mengembalikan wilayah yang dikuasai pemberontak, khususnya di sepanjang perbatasan pegunungan Libanon.

Israel sering menyerang sasaran di Suriah yang terkait dengan Iran dan militan Hizbullah, namun jarang mengakuinya.

Keterlibatan Hizbullah di Suriah telah memperparah ketegangan sektarian di Libanon.

Dukungannya terhadap presiden Suriah yang berasal dari sekte Alawi Syiah dan hubungan kuatnya dengan Iran juga menebalkan permusuhan antara Hizbullah dengan negara-negara Teluk Arab, yang dipimpin oleh rival utama Iran, Arab Saudi.

EPAPara pendukung Hizbullah membawa bendera Palestina saat unjuk rasa di Beirut selatan, Libanon, 13 Oktober 2023.

Menyusul serangan mendadak kelompok militan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang, Hizbullah dan Israel saling baku tembak di sepanjang perbatasan.

Ketika Israel melancarkan serangan udara balasan ke Gaza yang menewaskan ribuan orang, kelompok Hizbullah mengatakan bahwa mereka "sepenuhnya siap untuk berkontribusi dalam pertempuran melawan Israel.

Kekuatan militer, keamanan, dan politik Hizbullah serta layanan sosial yang diberikannya telah membangun reputasi kelompok ini sebagai 'negara di dalam negara', menyaingi lembaga-lembaga pemerintah, dan menuai kritik keras dari para pesaingnya.

Dalam beberapa hal, kemampuan Hizbullah sekarang melebihi kekuatan tentara Libanon, yang digunakan melawan Israel pada perang tahun 2006.

Beberapa warga Libanon menganggap Hizbullah sebagai ancaman terhadap stabilitas negaranya, namun kelompok ini tetap populer di kalangan komunitas Syiah.

Anti-Israel

Asal muasal Hizbullah sulit dipastikan. Namun cikal bakalnya bermula setelah Israel menginvasi Libanon selatan sebagai respons terhadap serangan militan Palestina pada 1982.

Ketika itu, para pemimpin Syiah mendukung respons militan memisahkan diri dari gerakan Amal yang terkemuka.

Organisasi baru, Islamic Amal, menerima banyak dukungan militer dan organisasi dari Garda Revolusi Iran yang berbasis di Lembah Bekaa.

Mereka muncul sebagai milisi Syiah yang paling menonjol dan efektif yang kemudian membentuk Hizbullah.

Lebih lanjut soal pertikaian Israel-Hamas:

Kelompok tersebut melancarkan serangan ke militer Israel dan sekutunya, Tentara Libanon Selatan (SLA), serta kekuatan asing di Libanon.

Mereka diyakini berada di balik pemboman kedutaan AS dan barak Marinir AS pada 1983, yang menyebabkan 258 tentara Amerika dan 58 prajurit Prancis tewas, serta memaksa pasukan penjaga perdamaian Barat untuk mundur.

Pada 1985, Hizbullah secara resmi mengumumkan pendiriannya dengan menerbitkan sebuah "surat terbuka" yang mengidentifikasi AS dan Uni Soviet sebagai musuh utama Islam dan menyerukan "pelenyapan" Israel, yang menurut mereka menduduki tanah umat Muslim.

Hizbullah juga menyerukan "penerapan sistem Islam atas dasar pemilihan bebas dan langsung terhadap masyarakat, bukan atas dasar pemaksaan.

ReutersHizbullah menampilkan dirinya sebagai kekuatan perlawanan bagi Lebanon dan kawasan.

Perjanjian Taif tahun 1989 yang mengakhiri perang saudara di Libanon dan pelucutan senjata milisi mendorong Hizbullah untuk mengubah nama sayap militernya menjadi kekuatan "Perlawanan Islam", yang didedikasikan untuk mengakhiri pendudukan Israel. Hal ini memungkinkan mereka untuk tetap menyimpan senjatanya.

Setelah militer Suriah mengadakan perdamaian di Libanon pada tahun 1990, Hizbullah melanjutkan perang gerilya di Libanon selatan. Pada saat bersamaan, Hizbullah memainkan peran aktif dalam politik Libanon.

Pada tahun 1992, untuk pertama kalinya Hizbullah erhasil berpartisipasi dalam pemilu nasional Libanon.

Baca juga:

Ketika pasukan Israel akhirnya mundur pada tahun 2000, Hizbullah dipuji karena berhasil mengusir mereka.

Hizbullah menolak tekanan untuk melepaskan senjata dan justru mempertahankan kehadiran militernya di wilayah selatan guna memantau Israel di Peternakan Shebaa dan wilayah sengketa lainnya.

Pada tahun 2006, milisi Hizbullah melancarkan serangan lintas perbatasan yang menewaskan delapan tentara Israel dan menculik dua lainnya, sehingga memicu respons besar-besaran Israel.

ReutersHizbullah sangat populer di kalangan komunitas Syiah di Libanon.

Pesawat tempur Israel membom sarang Hizbullah di Selatan dan pinggiran selatan Beirut, sementara Hizbullah menembakkan sekitar 4.000 roket ke Israel.

Lebih dari 1.125 warga Libanon, sebagian besar warga sipil, tewas dalam konflik 34 hari tersebut, serta 119 tentara Israel dan 45 warga sipil.

Hizbullah mampu bertahan dari perang dan tampil lebih berani.

Meskipun kelompok itu telah meningkatkan dan memperluas persenjataannya serta merekrut sejumlah pejuang baru, belum ada gejolak besar di sepanjang wilayah perbatasan, yang kini dipatroli oleh pasukan penjaga perdamaian PBB dan tentara Libanon.

Seberapa besar pengaruh Hizbullah?

Pada tahun 2008, ketika pemerintah Libanon yang didukung Barat memutuskan untuk menutup jaringan telekomunikasi swasta Hizbullah dan memecat kepala keamanan bandara Beirut karena hubungannya dengan kelompok tersebut, Hizbullah menanggapinya dengan merebut sebagian besar ibu kota dan memerangi kelompok Sunni.

Untuk mengakhiri bentrokan sektarian yang menewaskan 81 orang dan membawa Libanon ke ambang perang saudara baru, pemerintah mundur dan perjanjian pembagian kekuasaan memberi Hizbullah dan sekutunya kekuasaan untuk memveto apa pun keputusan kabinet.

Pada pemilu 2009, partai ini memenangkan 10 kursi di parlemen dan tetap berada di pemerintahan persatuan.

ReutersPemimpin Hizbullah Libanon Hassan Nasrallah.

Sekretaris Jenderal Hizbullah, Sheikh Hassan Nasrallah, telah mengeluarkan manifesto politik baru yang menyoroti "visi politik" kelompok tersebut.

Mereka tidak lagi mengacu pada republik Islam yang tercantum dalam manifesto tahun 1985, namun tetap mempertahankan sikap keras terhadap Israel dan Amerika Serikat dan mengatakan Hizbullah perlu mempertahankan kekuatan militernya.

Pada tahun 2011, kelompok tersebut dan sekutunya memaksa kejatuhan pemerintahan persatuan yang dipimpin oleh Saad Hariri, seorang Sunni yang didukung Saudi, dan Hizbullah memperingatkan bahwa mereka tidak akan tinggal diam karena empat anggotanya dituduh terlibat dalam pembunuhan Rafik Hariri, mantan Perdana Menteri Libanon.

Pada bulan Desember 2020, anggota Hizbullah, Salim Ayyash, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup secara in absentia oleh Pengadilan Khusus Libanon yang didukung PBB karena keterlibatannya dalam pembunuhan tersebut.

Hizbullah dan sekutunya terus menjadi bagian dari pemerintahan berikutnya, dimana mereka mempunyai pengaruh yang besar.


Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, bertemu Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB). Abdul Mu'ti menjelaskan tujuannya datang untuk memberikan undangan dialog publik kepada bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Agenda utamanya hanya satu saja, kami menyerahkan surat undangan dari PP Muhammadiyah untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dalam hal ini Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud Md, untuk menghadiri dialog publik," kata Abdul Mu'ti di media center TPN, Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

Abdul menjelaskan bakal capres-cawapres Ganjar-Mahfud akan melalukan dialog publik pada 23 November mendatang. Dialog publik rencananya digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud, kita selenggarakan tanggal 23 November jam 09.00 WIB sampai jam 11.00 WIB di kantor kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta," jelas Abdul Mu'ti.

Abdul Mu'ti mengatakan nantinya para bakal capres-cawapres akan diminta memaparkan visi-misi hingga program yang dicanangkan. Kemudian dia menyebut bakal ada sesi tanya jawab bagi masyarakat kepada bakal capres-cawapres.

"Kami memang mengundang khusus di kampus Muhammadiyah itu, sehingga beliau nanti dapat memaparkan visi-misi dan juga program serta berdialog langsung dengan warga dan pimpinan Perserikatan Muhammadiyah dan juga masyarakat secara luas," terang Abdul Mu'ti.

"Untuk bagaimana mereka mendapatkan pencerahan dan juga informasi-informasi dari sumber pertama tentang program-program yang beliau berdua tawarkan untuk Indonesia lima tahun yang akan datang, kami kira itu yang dapat kami sampaikan," tambahnya.

Dia pun menerangkan penyelenggaraan dialog publik ini sebagai bentuk pendidikan politik terhadap masyarakat. Dia berharap masyarakat dapat lebih bijak memilih sosok capres-cawapres ke depan.

"Ini bagian dari voters education, sebagai pendidikan politik, dan bagian dari upaya kita juga untuk membangun kedewasaan masyarakat di dalam berpolitik. Sehingga dengan mengerti programnya, mudah-mudahan masyarakat bisa menentukan pilihan, tidak hanya pada figurnya saja tapi juga pada apa beliau tawarkan," ujar Abdul Mu'ti.

Dia juga menyampaikan jika surat undangan dialog publik ini diberikan kepada ketiga bakal pasangan calon capres-cawapres di hari yang sama.

"Jadi yang pertama kami hari ini mengantarkan tiga surat pada tiga paslon capres-cawapres. Jadi sebelum ke sini, saya ke tim Pak Prabowo dan nanti habis dari sini saya akan ke timnya Pak Anies. Hari ini kami serahkan di hari yang sama supaya fair juga menyampaikan undangannya," pungkasnya.


Gejolak politik kian memanas. Apalagi mengingat pelaksanaan pemilu 2024 yang hanya menghitung bulan.

Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) ikut buka suara. Zulhas memastikan saat ini situasi politik Indonesia dalam keadaan stabil, sehingga tidak perlu khawatir akan mengganggu aktivitas ekonomi dalam negeri.

"Walaupun (kondisi) dunia lagi melambat, saya yakin, percaya sekali Pilpres kita aman-aman saja. Politik stabil," katanya saat ditemui, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu dia sampaikan ketika memberikan sambutan dalam acara Leadership Forum Digital Creative yang digelar CNN Indonesia di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta.

Zulhas yang juga Ketua Umum PAN menyebut dirinya telah berkecimpung di dunia politik selama 25 tahun. Menurutnya suasana politik saat ini adalah pertandingan persahabatan.

"Saya menganggap ini bertanding persahabatan. Yang keras sudah lewat, di 2014 dan 2019," tuturnya.

"Insyaallah politik stabil. Ekonomi tumbuh, semua tumbuh," tandas Zulhas.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai itu adalah tragedi yudikatif.

Cak Imin awalnya menyebut keputusan ini merupakan urusan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie. Dia tak ingin berkomentar lebih jauh.

"Ya silakan anu, bukan urusan kita, urusannya Pak Jimly-lah itu. (Tanggapan) ya kami tidak bisa komentar karena itu Pak Jimly yang tahu," kata Cak Imin kepada wartawan di UMJ, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pemecatan Anwar sudah menjadi keputusan final MKMK. Dia menyebut hal itu mengartikan adanya tragedi yudikatif.

"Ya itu kan sudah jadi keputusan MKMK yang final. Artinya, dengan keputusan tersebut, ada tragedi yudikatif," tuturnya.

Cak Imin mengatakan lembaga yudikatif harus dijaga ke depannya. Hal itu, kata, dia agar lembaga yudikatif selamat.

"(Harapannya) ya kita berharap, mari kita jaga kekuasaan yudikatif ke depannya harus selamat," jelasnya.

Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Simak juga Video 'Alasan Perekat Nusantara dan TPDI Laporkan Anwar Usman ke Ombudsman RI':

[Gambas:Video 20detik]


Elektabilitas calon presiden (capres) top of mind menjadi salah satu yang dirilis lembaga survei Populi Center. Hasilnya, Prabowo Subianto menempati posisi teratas, disusul Anies Baswedan di posisi kedua dan Ganjar Pranowo di posisi ketiga.

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan Prabowo menempati posisi teratas elektabilitas capres top of mind. Sementara itu, Anies Baswedan di posisi kedua, menyalip Ganjar Pranowo.

"Pada pertanyaan terbuka, Prabowo Subianto menjadi tokoh yang paling banyak dipilih sebagai presiden apabila pemilih presiden dilakukan hari ini dengan 35,1 persen, disusul Anies Baswedan 18,2 persen dan Ganjar Pranowo 18 persen," kata Hartanto saat pemaparan hasil survei di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Pertanyaan terbuka: Jika pemilih presiden diadakan hari ini, siapakah tokoh yang akan Anda pilih sebagai presiden?

Top 6

November 2023

Prabowo Subianto 35,1%

Anies Baswedan 18,2%

Ganjar Pranowo 18%

Joko Widodo 1,4%

Gibran Rakabuming Raka 0,4

Kaesang Pangarep 0,3%

September 2023

Prabowo Subianto 26,8%

Ganjar Pranowo 23,8%

Anies Baswedan 14,4%

Joko Widodo 3,5%

Gibran Rakabuming Raka 0,2%

Kaesang Pangarep 0,0%

Tonton juga Video: Respons Prabowo soal Putusan MKMK: Jangan Tanya Aku

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo membahas tantangan menuju Indonesia Emas 2045 bersama pengurus Forum Rektor Indonesia (FRI) baru-baru ini. Ketua FRI sekaligus Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Mohammad Nasih mengatakan, Jokowi memberikan tugas pada FRI untuk menyusun hal-hal kebutuhan mencapai visi 2045 secara lebih teknis.

Nasih mengatakan, rancangan peta jalan visi Indonesia Emas 2045 tersebut diharapkan menjadi pijakan bagi pemimpin Indonesia selanjutnya.

"Sehingga keberlanjutan pembangunan di Indonesia untuk mengarah ke satu sektor yang sama yaitu menuju Indonesia Maju 2045," tutur Nasih, dikutip dari laman Setneg, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peta Jalan Pengembangan Saintek

Nasih menjelaskan, kunci utama negara maju untuk visi Indonesia Emas 2045 yakni kualitas sumber daya manusia beserta peta jalan pengembangan sains dan teknologi.

"Di mana pun negara maju pasti sains dan teknologinya maju, sehingga ini juga akan menjadi bagian masukan yang kita sampaikan untuk kita detailkan lebih lanjut ke depan," ucap Nasih.

"Roadmap pengembangan sains dan teknologi di Indonesia seperti apa untuk mendorong ketahanan pangan, untuk mendorong ketahanan kesehatan, untuk mendorong ketahanan energi, dan intinya kita semua menjadi negara yang berdikari, mandiri, dan tentu maju," imbuhnya.

Jokowi Minta FRI Beri Masukan ke Capres-Cawapres

Nasih menambahkan, Presiden Jokowi meminta Forum Rektor Indonesia dapat memberi masukan pada calon pemimpin negara selanjutnya tentang apa yang harus dilakukan dalam menjalankan kepemimpinan untuk memajukan Indonesia.

"Jadi bukan sebaliknya-bukan capres yang kemudian menarik kita, tapi kita yang kemudian diminta untuk memberikan masukan-masukan apa yang mesti dilakukan untuk Indonesia maju itu. Dan itu nanti akan berkaitan dengan banyak sekali diskusi-diskusi di kami," tuturnya.

Rektor Unair ini sendiri berharap pemilih pemula, khususnya mahasiswa yang baru akan merasakan pemilu pertama kali, untuk mendapat informasi yang benar dengan sebaik-baiknya.

"Ada beberapa pemilih pemula di perguruan tinggi yang perlu mendapatkan sosialisasi dan informasi yang benar tentang banyak hal," tuturnya.

Penyiapan SDM Berkualitas

Nasih mengatakan, para rektor pengurus Forum Rektor Indonesia juga menyampaikan sejumlah program yang dapat dikembangkan untuk mencapai tujuan Indonesia Emas 2045.

"Ada beberapa fokus yang tadi kita diskusikan berkaitan dengan tantangan ke depan yakni bagaimana menyiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk-agar tahun 2045 itu benar-benar Indonesia bisa menjadi negara lima besar dan tentu Indonesia Emas 2045," tuturnya.

"Kita akan membahas dengan lebih teknis sebagai bagian dari masukan yang mesti menjadi pijakan bagi para pengelola negara ini, siapa pun nanti yang akan memimpin bangsa dan negara ini," imbuh Nasih.

Gerakan Susu Gratis Untuk Indonesia Emas 2045


Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Andre Rosiade bersyukur dengan hasil lembaga survei Populi Center yang menunjukkan keunggulan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Andre menilai hasil tersebut mirip dengan hasil survei yang sempat beredar, yang diduga dikeluarkan Saiful Mujani Research Center (SMRC).

"Alhamdulillah survei tatap muka Populi Center 29 Oktober-5 November 2023 Prabowo Gibran 43,1%, Ganjar Mahfud 23%, Anies Muhaimin 22,3%," kata Andre kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Andre diketahui sempat mengumbar informasi soal sebuah hasil survei di akun X miliknya pada Sabtu (4/11). Dalam cuitannya, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra ini mengaku mendapat kabar beredar hasil survei SMRC 31 Oktober-3 November dengan hasil Prabowo-Gibran 45,3%, Ganjar-Mahfud 22,9%, dan Anies-Muhaimin 19%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agak mirip hasilnya sama yang diduga bocoran survei @saifulmujani yang beberapa waktu lalu sempat rame. Insyaallah 1 putaran," ujarnya.

Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, sebelumnya sudah merespons cuitan Andre soal survei yang diduga bocoran hasil survei SMRC. Saidiman mengatakan data survei yang digunakan Andre bukan dikeluarkan oleh pihak SMRC.

"Ya. Itu bukan dari kami," kata Saidiman seperti dikutip, Minggu (5/11).

Hasil Survei Populi Center

Populi Center sebelumnya merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas 3 bakal pasang calon di Pemilu 2024. Survei menunjukkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lainnya.

Survei dilakukan pada 29 Oktober-5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, berada di angka 43,1%. Sementara itu, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebesar 23% dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3%

"Sebesar 43,1% publik memilih Prabowo-Gibran, di urutan kedua Ganjar-Mahfud, di urutan ketiga Anies-Muhaimin 22,3%. Ini kita melihat angka yang setidaknya cukup jauh antara ranking 1 dan ranking 2. Ini merupakan pekerjaan rumah masing-masing kandidat bagaimana menjaga elektabilitas suara," kata Hartanto dalam pemaparannya di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11).

Tonton juga Video: Survei Charta: 39,7% Publik Percaya Jokowi Cawe-cawe Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) gelar Training of Trainers (ToT) saksi PPP tingkat Nasional dalam rangka meningkatkan pelayanan dan profesionalisme para saksi untuk sukses Pemilu 2024. Selain itu juga untuk mengamankan hasil pemilu baik pileg maupun pilpres.

Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari pada 8-10 November 2023 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Ketua Lembaga Saksi Pemilu (LSP) Mustaqim mengatakan ToT diadakan untuk peningkatan pemahaman dan keterampilan serta konsolidasi para saksi PPP seluruh Indonesia untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Sebab itu perlu adanya pemantapan keterampilan serta pelatihan pengawalan dalam rangka pengamanan suara partai di setiap tingkatan. Ini semata-mata untuk memenangkan suara Partai dan akan dilanjutkan untuk suksesi kemenangan Pilpres dan Pilkada serentak tahun 2024," ujar Mustaqim dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, ToT ini dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan yang meliputi tiga materi pokok, di antaranya Kemahiran/Keahlian Saksi PPP yang dipandu oleh para instruktur profesional, Aplikasi Saksi Berbasis Digital, dan Penanganan Masalah Hukum yang timbul pasca-perhitungan suara.

Selain itu, Mustaqim mengaku LSP sudah terbentuk di 38 provinsi dan 457 tingkat Kabupaten/Kota. Sebab itu, ia meminta LSP Provinsi diharapkan telah merampungkan dan membentuk Lembaga Saksi Tingkat Kabupaten/Kota dan Koordinator Tingkat Kecamatan.

"Melakukan finalisasi serta persiapan perampungan Personalia Lembaga Saksi sebanyak 820.400 saksi di seluruh Indonesia sampai ke-tingkat Panitia Pemungutan Suara," pungkasnya.

Sebagai informasi, PPP dalam pemilu 2024 telah fokus pada program harga murah, kerja mudah, dan hidup berkah. Sedikitnya ada 17 program strategis kampanye yang akan diperjuangkan dalam legislatif maupun eksekutif.


Bakal capres Ganjar Pranowo menyinggung masih adanya kasus pekerja migran ilegal. Ganjar ingin menyiapkan banyak sekolah vokasi agar kasus-kasus pekerja migran ilegal tidak ada lagi.

Mulanya, Ganjar bercerita, saat akan memasuki masa pensiun sebagai Gubernur Jawa Tengah, dirinya sempat mendapat laporan adanya kasus migran ilegal di Kamboja dan Somalia. Ganjar menyebut saat itu ada 54 pekerja migran ilegal di Kamboja.

"Awalnya laporannya 'saya orang Jawa Tengah, Pak, 5 orang', saya video call dini hari dengan mereka, dan melihat wajah-wajah mereka, dan kemudian dengan Kemlu kita bicara dan alhamdulillah semuanya bisa kita kembalikan," kata Ganjar dalam acara pembekalan 1.500 calon pekerja migran Indonesia, di E Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar lantas mengatakan awal mula yang ditanyakan ialah status mereka legal atau ilegal. Hal itu, kata dia, agar dapat memahami alasan melakukan tindakan ilegal.

"Maka teman-teman BP2MI ini sangat bisa memfasilitasi teman-teman semua agar kepergiannya legal, perusahaannya jelas, hak dan kewajibannya jelas, dan aman. Kalau itu bisa dilakukan, insyaallah bisa berjalan dengan baik," paparnya.

Ganjar mengatakan kasus ilegal itu menimbulkan adanya migran-migran yang dianiaya. Dia pun mengaku miris terhadap hal tersebut.

Ganjar mengaku merasa miris lantaran ada pekerja migran ilegal yang kemudian mengalami penganiayaan. Dia pun lantas ingin menyiapkan sekolah vokasi agar kasus migran ilegal tak terjadi lagi.

"Situasi inilah yang kemudian membikin kadang-kadang, maaf dengan segala hormat, saya tadi melihat yang dianiaya dan sebagainya, ternyata itu rata-rata punya problem punya masalah, administrasi, legalitasnya, dan lain-lainnya, ini kita cegah," ungkap dia.

"Kalau kemudian kita siapkan banyak sekali sekolah-sekolah vokasi, terus kemudian kita siapkan kebutuhan Indonesia, kebutuhan luar negeri seperti apa, maka sebenarnya perencanaan ini akan kita betul-betul seriusi untuk kita kerahkan tenaga kerja kita nanti," sambungnya.

Menurutnya, skill yang mumpuni akan membuat para pekerja migran mendapatkan pekerjaan legal. Selain itu, kata dia, dengan kemampuan yang dimiliki juga akan membuat mereka dihormati.

"Pasti itu akan membikin Anda sekalian kerja nyaman, bayarnya juga pasti bagus, secara legal perjanjiannya sangat dihormati, dan tentu saja itu pasti yang akan membikin kenyamanan dan kebahagiaan Anda bekerja," tuturnya.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar menggelar rapat pleno terkait 8 anggota PPK dan PPS yang diduga melanggar etik. Hasilnya, KPU Makassar memutuskan membentuk tim pemeriksa.

"Saat ini kami sudah pleno untuk tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya saat ini kami sudah membentuk tim pemeriksa, prosedurnya kayak begitu ada SPIP (sistem pengadilan internal pemerintah)," ujar Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi saat dihubungi detikSulsel, Kamis (9/11/2023).

Faridl mengatakan sejauh ini pihaknya belum bisa memastikan kapan sidang internal itu akan digelar. Namun dia memastikan sidang akan dilakukan secepatnya setelah ada hasil konsultasi dari KPU Sulsel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rekomendasinya baru kami dapat 2 hari yang lalu, dan secepatnya akan dipanggil. Saat ini juga teman-teman masih ada yang konsultasi ke KPU Provinsi," jelasnya.

"Ini kan sama dengan kasus yang Tamalate itu, ada beberapa hal yang butuh dijelaskan lebih detail oleh (KPU) provinsi. Kita juga menunggu hasil konsultasinya. Kalau dulu yang Tamalate rekomendasinya dia jelas. Karena ini tidak menyebut makanya kita konsultasikan," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Makassar memberikan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran etik dilakukan anggota PPS dan PPK Ujung Pandang. Bawaslu mempersilakan KPU Kota Makassar memberikan sanksi.

"Kita belajar dari kasus kemarin yang Tamalate yang di DKPP itu, ada proses lanjutan yang akan dilakukan oleh teman-teman di KPU. Kami hanya mengkomunikasikan ke teman-teman KPU untuk memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah, Rabu (8/11).

Dede menjelaskan pihaknya telah melakukan penelusuran dan menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan 8 adhoc KPU Makassar itu. Selanjutnya KPU Makassar akan menggelar sidang memutuskan sanksi untuk mereka.

"Yang jelas kami menyimpulkan terjadi dugaan pelanggaran kode etik. Urusan penentuan sanksi itu kewenangan dari teman-teman KPU. KPU akan panggil mereka itu dalam sidang,"katanya.

Terekam CCTV! 4 Mobil KPU Semarang Dibaret Orang Tak Dikenal


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik berat sehingga dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Apa respons bakal capres Prabowo Subianto?

"Putusan MK, tanya MK sanalah. Jangan tanya aku, sini tanya ruang makan aja," kata Prabowo sambil tertawa dilansir detikJateng, Kamis (9/11/2023). Prabowo menjawab pertanyaan soal putusan MKMK.

Diketahui Prabowo baru saja meresmikan Ruang Makan Husein Akademi Militer (Akmil) Magelang. Seusai peresmian, Prabowo sempat menyalami satu per satu pekerja proyek sebelum meninggalkan Akmil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo tampak sempat berbincang dengan para buruh bangunan itu. Menteri Pertahanan (Menhan) itu juga melayani permintaan foto dari pekerja.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebelumnya membacakan Putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Baca selengkapnya di sini.


Ketua DPP PPP Dony Ahmad Munir menyambut positif terpilihnya Suhartoyo sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru. Hakim konstitusi Suhartoyo terpilih secara aklamasi sebagai Ketua baru MK menggantikan Anwar Usman yang diberhentikan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dia mengatakan Suhartoyo memiliki pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan melakukan konsolidasi di internal untuk mengembalikan marwah MK jelang pelaksanaan Pemilu di 2024. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat di Jakarta, hari ini.

"Pasca putusan MKMK, Ketua baru MK bersama seluruh pemangku kepentingan agar memulihkan kredibilitas dan marwah MK yang belakangan terpuruk di mata publik," kata Dony dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Bupati Sumedang ini mengatakan posisi MK sebagai pengawal konstitusi harus dijaga marwah dan wibawanya terlebih menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya, MK akan menjadi ruang untuk penyelesaian perselisihan hasil suara pemilihan umum (PHPU).

"Apalagi MK dalam Pemilu nanti akan menjadi ruang untuk penyelesaian sengketa hasil pemilu. MK yang independen dan imparsial mutlak adanya," tutupnya.


Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Selestinus melaporkan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman ke Ombudsman RI (ORI). Mereka menduga Anwar Usman melakukan sejumlah maladministrasi.

"Tidak adanya Majelis Kehormatan Banding, yang seharusnya dibentuk oleh MK di bawah tanggung jawab Pak Anwar Usman," kata Petrus setelah membuat laporan di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Perekat Nusantara dan TPDI menilai Anwar Usman lalai atas kewajiban sebagai Ketua MK. Mereka menganggap Anwar Usman seharusnya membuat Peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Banding sebelum putusan batas usia capres cawapres diumumkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator Perekat Nusantara dan TPDI Petrus Selestinus melaporkan eks Ketua MK Anwar Usman ke Ombudsman RI atas dugaan maladministrasi. (Astrid Meishella/detikcom)

"Yang kedua tidak adanya Peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Banding yang seharusnya peraturan itu dibuat bersama dengan Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023. Kemudian dugaan tidak adanya pengundangan terhadap UU MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang MKMK sehingga itu juga dianggap sebagai tindakan maladministrasi," ujar dia.

Dia mengatakan tak mempersoalkan soal Putusan MKMK No.2/MKMK/L/ARLTP/10/2023, yang hanya menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK. Mereka juga menyatakan tak mempersoalkan Putusan MK Nomor 90/PPU-XXI/2023 yang membolehkan kepala daerah di bawah 40 tahun boleh maju ke pilpres.

"Tidak mempersoalkan soal putusan MKMK, kami juga tidak mempersoalkan substansi Perkara Nomor 90, tapi kami hanya melaporkan bahwa kami mendapatkan temuan bahwa hal yang seharusnya menjadi kewajiban Ketua MK eranya Anwar Usman tapi kewajiban itu (tidak) dilakukan," katanya.

"Melalaikan kewajiban itu adalah bagian dari perbuatan melawan hukum (PMH) yang masuk kategori maladministrasi yang menjadi kewenangan ORI," ujar dia.

Petrus mengatakan kelalaian tersebut dirasa merugikan Perekat Nusantara dan TPDI lantaran tidak dapat mengajukan banding putusan MKMK No.2/MKMK/L/ARLTP/10/2023 yang hanya menjatuhkan sanksi kepada Anwar Usman berupa pemberhentian dari Ketua MK.

"Dasar laporannya adalah adanya kelalaian Anwar Usman membentuk Majelis Kehormatan Banding dan membuat Peraturan MK tentang Majelis Kehormatan Banding, sehingga telah merugikan Perekat Nusantara dan TPDI karena tidak dapat menggunakan haknya secara utuh untuk melakukan Banding," kata Petrus.

Petrus sempat menunjukkan bukti laporan terhadap Anwar Usman sudah diterima Ombudsman RI bagian Asisten Utama Pengaduan Masyarakat.


Wali Kota Medan Bobby Nasution diminta mundur dari PDIP setelah mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung tata krama jika Bobby sudah tidak cocok dengan PDIP.

Hasto mengatakan Bobby sudah berkomitmen memajukan Medan dan Sumatera. Hasto menyebut sudah memberi karpet merah kepada Bobby.

"Ya kami kan juga sudah memberikan hanya kepada Mas Bobby. Saat itu, pas Mas Bobby menyatakan komitmennya untuk memajukan Medan dan Sumatera, maka kami punya kader internal dan juga memberikan karpet merah kepada Mas Bobby," kata Hasto kepada wartawan di UMJ, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian, calon wakilnya bahkan pada pencalonan anggota legislatif pun kami tanya apakah ada aspirasi dari Mas Bobby sebagai calon anggota legislatif?" tambahnya.

Hasto pun menyinggung soal watak sistem gelap kekuasaan ketika loyalitas tidak dianggap sebagai nilai memperkokoh karakter seorang pemimpin. Dia juga kembali menyinggung manifestasi jabatan tiga periode.

"Tetapi itulah watak-watak sistem gelap kekuasaan ketika loyalitas tidak lagi dianggap sebagai suatu nilai yang memperkokoh karakter seorang pemimpin. Ketika hanya ambisi kekuasaan dan kemudian melibatkan diri dari manifestasi jabatan tiga periode," pungkasnya.

Hasto menyebut hal itu tak mencerminkan pemimpin berprestasi. Dia pun meminta Bobby mundur dari PDIP sebagai solusi penuh dengan etika.

"Sebenarnya itu bukan pemimpin yang berprestasi karena itulah kami mengambil jalan baik-baik. Silakan, kalau sudah tidak cocok, ya mundur. Itu kan sebagai solusi yang penuh dengan etika dan penuh tata krama politik dan ada sense of responsibility, yang seharusnya ditunjukkan oleh pemimpin," imbuhnya.

Hasto menjelaskan pihaknya memberi waktu kepada Bobby mundur dari PDIP. Menurutnya, hal itu merupakan tindak tegas PDIP.

"(Pengunduran diri) ya kami kasih waktu dan tindak kehormatan yang akan melanjutkan proses itu. (Sikap tegas) itu sangat tegas sesuai dengan etika kami minta untuk pengunduran diri," tuturnya.

Lihat Video: Bobby Ngaku Diberi 7 Hari untuk Kembalikan KTA PDIP

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyebut, banyak BUMN karya bangkrut. Kebangkrutan itu terjadi disebut-sebut karena perusahaan tidak efisien.

Merespons hal tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, BUMN-BUMN menerima banyak penugasan. Ia yang menjabat selama 4 tahun berupaya memperbaiki BUMN-BUMN tersebut.

"Ya kan memang begini, kalau saya melihat bahwa BUMN-BUMN ini memang sedang banyak dapat penugasan. Sedang membangun yang namanya penugasan. Dan saya sebagai menteri yang baru menjabat empat tahun, ya saya coba terus perbaiki kondisi BUMN-BUMN yang ada," katanya di Kementerian BUMN Jakarta, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erick meyakini, pernyataan Ganjar bukan pernyataan yang negatif. Apalagi, Erick mengaku dekat dengan Ganjar.

Erick menilai, yang ingin Ganjar sampaikan ialah ke depan BUMN karya harus lebih baik lagi. Ia pun sepakat dengan hal tersebut.

"Tetapi yang beliau sampaikan bahwa BUMN karya ke depan harus lebih baik lagi, sepakat. Ini yang kita terus perbaiki sekarang, bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," terangnya.

Dia menambahkan, dirinya terbuka atas kritik dan saran. Terlebih, saat ini merupakan tahun pemilu.

Tak hanya Ganjar, Erick meyakini nantinya semua calon presiden (capres) pasti akan mengeluarkan pernyataan.

"Saya sebagai menteri profesional ya harus menerima daripada masukan, kritik, ataupun saran, karena ini dinamika yang sedang terjadi. Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," paparnya.

Sebelumnya Ganjar mengungkap banyak BUMN karya bangkrut saat merespons pertanyaan terkait BUMN yang selama ini mendapat penyertaan modal negara (PMN) tapi tingkat internal rate of return (IRR) atau balik modalnya rendah. Menurutnya, hal itu karena masalah tata kelola.

"Gimana lah Bu tidak governance kok. Betul nggak? Hayo yang main di situ siapa aja hayo? Yang sudah bangkrut berapa, nggak governance ko. Kalau itu governance kita bisa ngukur kok. Saya juga punya datanya maka sebenarnya perlu prudent," katanya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Rabu (8/11).

Ganjar lantas menyebut banyak BUMN karya bangkrut. Ganjar bilang, hal itu terjadi karena tidak efisien.

"Sudah berapa perusahaan bangkrut? BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak Pak. Inefisien kok kuncinya. Saya berdebat panjang sekali karena ketika mau bangun itu semua dipegang mereka. Galian C nya ilegal. Silakan Googling Ganjar ngamuk soal galian ilegal. Mereka pak. Kualitasnya begitu, yang main saya titip itu titip ini. Dengan segala hormat saya sampaikan secara terbuka kita harus punya integritas, bersih, antikorupsi agar itu tidak terjadi," ungkapnya.

Lihat juga Video: Saat Ganjar-Anies Kompak Singgung Kemunduran Demokrasi


Lembaga Survei Populi Center merilis simulasi dua bakal pasangan capres-cawapres atau head to head di Pilpres 2024. Bakal pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli saat head to head dengan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan duet Prabowo-Gibran unggul dari pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md maupun Anies-Cak Imin. Sementara itu, pasangan Ganjar-Mahfud unggul jika hanya melawan Anies-Cak Imin.

"Simulasi pertama terhadap dua pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan 59,8 persen, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan 38,6 persen," kata Hartanto saat pemaparan hasil survei di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

"Pada simulasi kedua, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul 59,3 persen, disusul Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan 29,3 persen. Pada simulasi ketiga, Ganjar Pranowo-Mahfud Md unggul dengan 47 persen, disusul Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 39,6 persen," imbuhnya.

Responden diberi pertanyaan: jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, dan calonnya ialah dua pasangan calon berikut, pasangan manakah yang akan Anda pilih?

Simulasi 1

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 59,8%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 28,6%

Belum memutuskan 8,8%

Menolak menjawab 2,8%

Simulasi 2

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 59,3%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 29,3%

Belum memutuskan 8,1%

Menolak menjawab 3,3%

Simulasi 3

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 47%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 39,6%

Belum memutuskan 10%

Menolak menjawab 3,4%

Lihat Video: Survei Charta Politika: Ganjar-Mahfud Md Unggul dari Prabowo-Gibran dan AMIN

[Gambas:Video 20detik]


Pemkab Banyuwangi telah menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Ini melalui penyampaian Nota Keuangan sidang paripurna di gedung DPRD Banyuwangi Kamis (9/11/2023).

Diketahui proyeksi pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2024 mendatang mencapai 4,81% naik sekitar 0,27% dibanding proyeksi tahun 2023 sebesar 4,54%.

Dalam penyampaian Nota Keuangan RAPBD tahun 2024 tersebut, Wakil Bupati Banyuwangi Sugirah menjelaskan penyusunan RAPBD tersebut telah mengukur sejumlah tantangan dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah dari internal maupun eksternal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Potensi risiko yang terus diwaspadai seperti cost of fund yang tinggi, kenaikan harga komoditas dan resiko stagflasi terkait kondisi inflasi dan perlambatan ekonomi global," terang Sugirah.

Eskalasi risiko global yang terus berlanjut berpotensi mengancam perekonomian global dengan risiko krisis pangan, energi dan keuangan. Hal tersebut juga turut menjadi kewaspadaan yang harus diantisipasi oleh pemerintah kabupaten Banyuwangi.

Kalkulasi dengan berbagai indikator tersebut memunculkan proyeksi target pertumbuhan ekonomi pada 2024 pada kisaran 4,81% dengan persentase penduduk miskin di kisaran 7,32%, tingkat pengangguran terbesar sebesar 4,68%, Indeks pembangunan manusia 71,75% dan Rasio Gini atau pemerataan sebesar 0,31%.

"Proyeksi dengan kinerja positif tersebut, merupakan dampak (multiplier effect) dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, melalui program dan kegiatan yang berfokus pada manfaat nyata dan langsung kepada masyarakat dengan output dan outcome yang semakin berkualitas," kata Sugirah dalam paparannya.

Menanggapi penyampaian Nota Keuangan RAPBD Banyuwangi 2024 tersebut, Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara menyebut rancangan tersebut akan segera dibahas melalui Badan Penganggaran (Bangar).

"Yang pasti akan kita bahas lebih dalam melalui bangar, dan pemkab banyuwangi menghadapi beberapa tantangan terkait kemiskinan dan eksternal. Tahun depan juga ada penganggaran pemilu khan kita juga ingin ada Bawaslu dan KPU supaya pemilu ini aman lancer dan damai," pungkas Made.

Pemkab Banyuwangi Komitmen Fasilitasi Anak Disabilitas


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan kapten Tim Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Timnas AMIN) tak perlu sosok yang tersohor. Ia mengatakan, untuk kontestasi Pilpres 2024, yang dijual bukanlah tim sukses, tetapi sosok capres dan cawapres.

"Sebenarnya begini ya, yang jadi capres kan Pak Anies, cawapres kan Cak Imin, yang mau dijual bukan timses. Jadi nggak, ketua tim ini tidak harus orang yang sohor. Yang penting dia ngerti bagaimana caranya menang, kan begitu," ujar Jazuli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Jazuli mengatakan yang terpenting dari kapten Timnas AMIN sosok yang mengerti bagaimana caranya untuk menang. Ia menyebut kapten Timnas AMIN berpeluang dari berbagai profesi kalangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang penting dia ngerti bagaimana caranya menang, kan begitu. Tetapi di dalamnya tentu kita akan mengakomodasi berbagai macam kalangan karena pasti, semakin banyak kalangan yang terlibat, itu semakin banyak pemikiran cara menangnya yang efektif," ujar Jazuli.

"Kalau peluang mah semua kalangan adalah. Profesional peluangnya ada, pengusaha peluangnya ada, orang politik juga peluangnya ada, purnawirawan juga ada, pokoknya semuanya peluangnya ada kalau peluang pasti, gitu loh," sambungnya.

Ia mengatakan struktur Timnas AMIN terdiri atas tokoh senior-senior yang sudah berpengalaman. Ia menyebut setiap kalangan berpeluang.

"Ya pokoknya senior-senior hebat ini pasti akan masuk, entah posisinya di mana, itu pasti ada. Karena kan kita butuh juga pencerahan-pencerahan para senior yang sudah berpengalaman itu. Pokoknya setiap yang mau kita minta dihubungi terus bersedia, itu masuk," pungkasnya.


Daftar Isi Bobby Pimpin Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang

Bakal capres Ganjar Pranowo mengaku tak masalah soal Wali Kota Medan Bobby Nasution mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Tidak apa-apa, silakan," kata Ganjar di E Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023), dikutip dari detikNews.

Saat ditanya soal status Bobby di PDIP, Ganjar mengatakan semestinya kader mengikuti arahan partai. "Ya karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain," ujar Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disinggung soal kartu tanda anggota (KTA) PDIP milik Bobby, Ganjar merespons singkat. "Coba tanyakan ke Mas Bobby (pengembalian KTA)," ucap Ganjar.

Bobby Pimpin Deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang

Dilansir detikNews sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin deklarasi Barisan Pengusaha Pejuang yang mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024.

Prabowo hadir dalam deklarasi yang digelar di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/11) kemarin.

"Mohon izin, Pak Prabowo, kami yang hadir di sini yang berdiri khususnya di hadapan Bapak Prabowo hadir dari 38 provinsi dan yang hadir di sini ini mewakili dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia dan dalam kesempatan ini, Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan, kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak," kata Bobby saat menyampaikan deklarasi di hadapan ratusan relawan Barisan Pengusaha Pejuang.

Bobby menyatakan mendukung penuh seluruh program-program yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Khususnya, kata Bobby, dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia dengan memperhatikan UMKM Indonesia.

"Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, Asta Cita yang Bapak gagaskan, ini sangat terpatri di dalam pikiran kami, bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo akan menjadi semakin tangguh, dan semakin kuat dan paling penting bagaimana Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia," sambung Bobby.

"Dan kami selaku pengusaha pejuang, tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang perjuangkan ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo tepat di pikiran dan kepala kami," pungkasnya.

Bobby Tegaskan Masih di PDIP Meski Dukung Prabowo-Gibran


Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Suhartoyo akan dilantik sebagai Ketua MK pada Senin, 13 November 2023.

Pemilihan Suhartoyo sebagai Ketua MK dilakukan pada Rapat Pleno Hakim MK, pagi tadi. Pengambilan sumpah, kata Saldi, akan dilangsungkan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I MK.

"Menyepakati bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr Suhartoyo dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini," ucap Saldi dalam jumpa pers, Kamis (9/11/2023), dilansir dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengucapkan sumpah di ruangan ini, dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa," pungkasnya.

Adapun, Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim (RPH).

Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra. Saldi mengatakan dalam RPH itu muncul dua nama yang bersedia sebagai Ketua MK.

"Pertemuan tadi memunculkan dua nama. Nama yang muncul itu adalah satu, Saldi Isra. Yang kedua, Bapak Dr Suhartoyo." ucap Saldi seusai RPH.

Selepas itu, para hakim MK memberi kesempatan kepada Saldi dan Suhartoyo untuk berefleksi perihal kesiapan membawa MK. Hingga akhirnya nama Suhartoyo disepakati untuk menjadi pemimpin MK ke depannya.

"Akhirnya kami berdua sampai pada keputusan yang disepakati untuk menjadi ketua MK ke depan adalah Bapak Dr Suhartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua," imbuh Saldi.

Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK

Diketahui, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Anwar Usman dicopot dari jabatannya setelah MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan.

Buntut pelanggaran itu, Anwar tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

"Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi sampai jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir," ucap Jimly.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu 2024.


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan pihak Koalisi Perubahan akan rapat mengenai tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) hari ini. Jika rapat langsung menghasilkan keputusan, maka Ketua Timnas hingga struktur pemenangan akan diumumkan juga.

"Tim pemenangan itu sedang dibahas, betul hari ini ada rapat. Siapa ketua segala macam, segala macam itu pasti akan diumumkan, nggak mungkin tim sukses nggak diumumkan gitu. Cuma kan ngumuminnya ya pada waktunya, kalau sekarang saya sampaikan, kan rapatnya belum selesai," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Jazuli menyebut tak lama lagi pengumuman struktur Timnas AMIN akan dilakukan. Ia mengatakan pengumuman itu bisa saja sore ini atau besok hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak lama lagi, kalau nggak entar sore besok pagi. Ya kalau molor lagi, ada sesuatu yang lain berarti," ucap Jazuli.

"Ya bisa jadi (sama kapten), Kapten itu nanti setelah. Kan yang pertama dari 3 partai ini mengusulkan siapa saja, dari dalam maupun dari luar partai," sambungnya.

Ia mengatakan perwakilan dari tiga partai hadir dalam rapat tim pemenangan hari ini. Ia menyebut struktur Timnas tak akan ditutupi ke publik.

"Semua hadir, semua perwakilan dari tiga partai lah. Semua perwakilan dari 3 partai rapat hari ini membahas tentang tim. Selesai pembahasan, kalau selesai hari ini segera akan diumumkan itu pasti nggak mungkin ditutupi," pungkasnya.

Lihat juga Video: Singgung Orba, Anies Ingin Warga Tenang Karena Keadilan Bukan Rasa Takut

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara pengukuhan Profesor Dr Ma'mun Murod sebagai guru besar Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Dalam pidatonya, Hasto menyebut Cak Imin ahli melihat peluang.

Awalnya, Hasto menyapa Cak Imin bahwa boleh saja kampanye dengan istilah 'AMIN'. Asalkan tidak melakukan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Juga Pak Muhaimin Iskandar, terima kasih, kampanye boleh saja Cak Imin di sini. Yang penting tidak melakukan rekayasa hukum di MK," kata Hasto dalam sambutannya di UMJ, Tangerang Selatan (Tangsel), Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menyebut Cak Imin bukan hanya sahabat, tapi juga ahli melihat peluang. Hal itu dibuktikan, Cak Imin yang langsung deklarasi bersama bakal capres Anies Baswedan saat Presiden Jokowi lengah.

"Karena Cak Imin tidak hanya sahabat, beliau ini ahli melihat peluang. Begitu Pak Jokowi lengah sedikit, langsung deklarasi dengan Pak Anies," jelasnya.

Dalam acara yang sama, Cak Imin membahas soal pengucapan 'amin' dalam islam hukumnya sunah atau tidak wajib. Namun, dengan bercanda, katanya, yang wajib adalah melaksanakan Pancasila dan AMIN menang.

"Saya bersahabat dengan salah satu Ketua IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) di DKI, kemudian namanya Ari diajak ke sini, acara di sini. Ari bilang, menurut agama, menyampaikan amin di akhir doa itu hukumnya sunah, tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan Pancasila dan AMIN menang," pungkasnya.

"Mohon maaf, ini hanya sekadar menyegarkan suasana, sekali lagi selamat, Profesor, selamat untuk UMJ, selamat untuk keluarga besar Pak Prof Ma'mun Murod, kita semua ikut bangga dan bersyukur, insyaallah," lanjutnya.

Lihat juga Video: RSPAD Sebut 3 Paslon Pilpres Sehat dan Bebas Narkoba

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Populi Center merilis survei terbaru, salah satunya terkait elektabilitas tiga pasang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024. Survei menunjukkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dibanding pasangan lainnya.

Survei dilakukan pada 29 Oktober hingga 5 November 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan melalui tatap muka dengan aplikasi Populi Center.

Pemilihan sampel dilakukan melalui metode multistage random sampling. Margin of error ±2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti Populi Center Hartanto Rosojati memaparkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul, berada di angka 43,1 persen. Sementara itu, elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebesar 23 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3 persen

"Sebesar 43,1 persen publik memilih Prabowo-Gibran, di urutan kedua Ganjar-Mahfud, di urutan ketiga Anies-Muhaimin 22,3 persen. Ini kita melihat angka yang setidaknya cukup jauh antara ranking 1 dan ranking 2. Ini merupakan pekerjaan rumah masing-masing kandidat bagaimana menjaga elektabilitas suara," kata Hartanto dalam pemaparannya di Populi Center, Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023).

Berikut elektabilitas 3 pasangan capres dan cawapres versi survei Populi Center:

-Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 43,1%

-Ganjar Pranowo-Mahfud Md 23%

-Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 22,3%

Belum memutuskan 10,0%

Menolak menjawab: 1,6%

Simak juga Video: Survei Charta: 39,7% Publik Percaya Jokowi Cawe-cawe Putusan MK

[Gambas:Video 20detik]


Aktivis Perempuan dan Anak dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia mendukung langkah DPR RI yang terus menyuarakan dukungannya terhadap perlindungan anak dan perempuan, termasuk dalam isu kekerasan. Komitmen itu dinilai sebagai dukungan yang dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang.

Terlebih kini, dalam berbagai kesempatan, anggota DPR kerap bersuara menyoroti kasus kekerasan seksual yang banyak menimpa anak maupun perempuan. Selain itu, DPR juga terus memberi pengawasan serta menyiapkan aturan terkait kasus-kasus bullying yang semakin marak terjadi di sekolah.

"Tentu kita semua sepakat, tidak ada toleransi untuk tindakan kekerasan dalam bentuk apapun, terutama yang menimpa anak-anak. Bagaimanapun, anak-anak kita hari ini adalah generasi penerus bangsa. Merekalah wajah masa depan Indonesia," kata Luky Sandra Amalia, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, semakin marak kasus perundungan yang dilakukan oleh anak-anak kepada sesama anak-anak tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mengatakan semua stakeholder punya kewajiban menciptakan lingkungan ramah anak yang bebas dari perundungan.

"Bagaimana wujud Indonesia 2045 yang kita inginkan, itu harus disiapkan dari sekarang. Siapa yang menyiapkan? Ya, kita semua. Termasuk peran DPR sebagai lembaga legislatif juga sangat penting," terangnya.

Amalia melanjutkan akibat maraknya kasus perundungan anak, Komisi VIII DPR mendorong Pemerintah membentuk Satgas Anti-Bullying. Hal ini lantaran masalah bullying berkaitan dengan banyak sektor, seperti kesehatan, pendidikan, hingga penegakan hukum. Terbaru, seorang anak di Bekasi, Jawa Barat, diamputasi kakinya buntut aksi perundungan yang dilakukan temannya.

"Ini kasus serius yang membutuhkan penanganan serius dari berbagai pihak, mulai dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, instansi terkait, termasuk keberpihakan para wakil rakyat kita di berbagai tingkatan pusat hingga daerah," jelas Amalia.

Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) hingga saat ini juga masih terus mencari formula terbaik untuk mencegah terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan. Berbagai aturan pun dikaji untuk efektivitas penanganan kasus bullying di sekolah.

Amalia menilai langkah tersebut sangat penting demi memastikan masalah bullying pada anak tidak lagi menjadi momok di Indonesia.

"Harapan kita adalah anggota DPR ini bisa membangun sinergi dengan mitra kerjanya di instansi pemerintahan lainnya, termasuk yang di daerah, untuk mencari akar masalah dan solusi bersama demi masa depan generasi penerus bangsa kita," jelasnya.

Ia melanjutkan sinerga antar-lembaga dibutuhkan karena banyak kasus perundungan disertai dengan kekerasan yang menyebabkan korban fisik. Tak jarang juga, bullying meninggalkan luka fisik mendalam bagi korbannya.

Oleh karena itu, Amalia sepakat dengan Ketua DPR RI Puan Maharani yang meminta agar sekolah kembali memasukkan pelajaran soal budi pekerti sehingga anak-anak dapat dibekali dengan ilmu moral dari semua lini. Mengingat perkembangan teknologi yang sulit dilepaskan dari anak turut berperan terhadap tumbuh kembang anak-anak. Dalam hal ini, DPR bisa menyusun aturan bersama Pemerintah.

"Misalnya, jika perundungan anak-anak yang sering terjadi ini disebabkan oleh tontonan mereka, ya bagaimana wakil rakyat bisa membangun sinergi dengan mitra kerjanya. Seperti untuk menutup channel-channel yang berkontribusi pada kasus-kasus perundungan tersebut," papar Amalia.

Lebih lanjut, Amalia menyoroti bagaimana vokalnya anggota DPR bersuara dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Setelah berhasil mewujudkan UU No 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), DPR terus mengawal implementasi regulasi tersebut.

"Terkait dengan kasus kekerasan seksual, kita tahu bahwa DPR telah berhasil mengesahkan UU TPKS beberapa waktu lalu. Tapi bukan berarti tugasnya selesai hanya dengan mengesahkan UU saja," ucapnya.

"DPR memang harus tetap mengawal bagaimana implementasinya di lapangan, bagaimana wakil rakyat membangun sinergitas dengan mitra kerjanya di eksekutif sebagai pihak yang menjalankan undang-undang," imbuhnya.

Peneliti di Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini pun memuji DPR yang selalu mengawal kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan. Amalia pun mengapresiasi Dewan yang tak segan memberi kritik kepada lembaga penegak hukum yang enggan memproses laporan korban.

"Itulah pentingnya pengawalan atas produk perundangan yang berlaku. Pengawalan anggota DPR atas implementasi undang-undang juga menunjukkan keberpihakan mereka kepada masyarakat Indonesia sebagai end users dari undang-undang tersebut," ungkapnya.

Menurut Amalia DPR sudah cukup baik dalam mengawal perlindungan terhadap anak dan perempuan. Tak hanya dengan statement di media saja, banyak anggota dewan yang juga turut terjun langsung memfasilitasi penanganan kasus kekerasan seksual. Termasuk mengakomodir kebutuhan korban dengan membuka jalan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

"Tahun politik ini justru menjadi momen berharga bagi anggota dewan untuk menunjukkan keberpihakan dan kerja konkretnya kepada masyarakat karena pada saat-saat seperti ini perhatian masyarakat sedang banyak tertuju kepada mereka," terang Amalia.

"Apalagi, di awal masa sidang, ketua DPR menegaskan bahwa mereka akan tetap bekerja di tengah tahun politik,"sambungnya.

Baca halaman berikutnya Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan kinerja DPR tak akan terganggu dengan agenda Pemilu..


Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menganggap langkah pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek tidak menjamin bisa menyelesaikan permasalahan warga. Anies menjelaskan penyelesaian proyek pemerintah berbeda dengan penyelesaian masalah warga.

"Kadang-kadang pemerintah itu begini, karena saya sudah mengerjakan proyek kami, maka harusnya masalahnya selesai. Tidak, nggak ada sambungannya itu. Ini dua hal yang berbeda, menyelesaikan rencana pemerintah dengan menyelesaikan masalah warga," kata Anies dalam sambutannya di acara Rakernas LDII di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2023).

Anies juga menjelaskan perlu meluruskan paradigma yang saat ini sudah tertanam. Menurutnya, hal ini dapat menghadirkan satu kemakmuran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ke depan, kita akan mengubah dari fokusnya yang sebelah kiri dan sebelah kanan (slide presentasi). Oke, dari fokus pada pertumbuhan diubah menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan. Kemudian pendekatan sektoral menjadi sektoral dan teritorial. Kemudian yang ketiga menyelesaikan proyek-proyek pemerintah, menjadi menyelesaikan masalah warga. Ini adalah paradigma terjemahannya kebijakan dari apa yang kami perhatikan," papar Anies.

Anies mengatakan meluruskan paradigma agar dapat menghadirkan keadilan dalam membuat kebijakan sesuai amanat Pancasila.

"Jadi kemarin saya sampaikan, kita ingin keadilan menjadi nilai utama, kenapa? Karena republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi begitu kata keadilan itu ada, ini pegangannya," ucap Anies.

"Kalau membuat policy, pertanyaannya memenuhi tidak prinsip keadilan? Kalau memenuhi jalan, kalau tidak masalah. Saya sering sampaikan kepada teman-teman di sini, prinsipnya begini, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, pegang itu sebagai prinsip," imbuhnya.


Bakal capres Ganjar Pranowo menanggapi dukungan Wali Kota Medan Bobby Nasution kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ganjar mengaku tak mempermasalahkan dukungan tersebut.

"Tidak apa-apa, silakan," ujar Ganjar di E Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).

Ketika ditanya status Bobby di PDIP, Ganjar mengatakan seharusnya kader mengikuti arahan partai. Sebab, kata dia, PDIP telah memutuskan untuk mengusung dirinya pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya karena kader PDI Perjuangan yang diajukan saya, maka sebaiknya mengikuti keputusan kita atau silakan mencari cara lain," jelasnya.

Namun Ganjar tak ingin menanggapi lebih jauh terkait dukungan Bobby kepada Prabowo. Terkait masalah KTA, Ganjar pun menyerahkan pengembalian KTA kepada Bobby.

"Coba tanyakan ke Mas Bobby (pengembalian KTA)," ungkap dia.

Sebelumnya, Barisan Pengusaha Pejuang menggelar deklarasi mendukung pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming pada Pilpres 2024. Wali Kota Medan Bobby Nasution memimpin deklarasi itu.

Deklarasi itu digelar di Djakarta Theater XXI, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/11). Terlihat Prabowo juga hadir dalam deklarasi tersebut.

"Mohon izin, Pak Prabowo, kami yang hadir di sini yang berdiri khususnya di hadapan Bapak Prabowo hadir dari 38 provinsi dan yang hadir di sini ini mewakili dari 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia dan dalam kesempatan ini, Pak Prabowo, ingin saya sampaikan dan ingin saya pastikan, kami yang berdiri dan yang duduk ataupun DPP yang ada di daerah, kami yakinkan, kami pastikan, kalau Pak Prabowo itu ada di hati kami, Pak," kata Bobby saat menyampaikan deklarasi di hadapan ratusan relawan Barisan Pengusaha Pejuang.

Ia mengaku mendukung penuh seluruh program-program yang diusung oleh Prabowo-Gibran. Khususnya, kata Bobby, dalam membangun fondasi ekonomi Indonesia dengan memperhatikan UMKM Indonesia.

"Bagaimana program-program yang Bapak usung, program-program yang Bapak sampaikan, Asta Cita yang Bapak gagaskan, ini sangat terpatri di dalam pikiran kami, bagaimana fondasi ekonomi yang Bapak tanamkan kuat di Indonesia, bagaimana keberlanjutan, keberhasilan ekonomi dan industri yang sudah dicanangkan Bapak Presiden Joko Widodo akan menjadi semakin tangguh, dan semakin kuat dan paling penting bagaimana Bapak Prabowo menyampaikan pentingnya hilirisasi yang akan dilanjutkan untuk membangun ekonomi Indonesia," imbuhnya.

"Dan kami selaku pengusaha pejuang, tentunya melihat bagaimana ekonomi sektor UMKM yang selalu Bapak suarakan, sektor UMKM yang perjuangkan ini juga menjadi salah satu apa yang menjadikan Pak Prabowo tepat di pikiran dan kepala kami," pungkasnya.

Simak juga Video: Saat Ganjar-Anies Kompak Singgung Kemunduran Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar debat pasangan capres dan cawapres sebanyak lima kali. Debat akan berlangsung dengan total durasi 150 menit dengan 6 segmen.

Dilansir detikNews, Kamis (9/11/2023), berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, rincian durasi debat yakni 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.

Format debat pasangan calon dilakukan dengan model kandidat-moderator. Dalam debat nanti, pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPU saat ini masih terus memantapkan jadwal dan lokasi debat. Sementara untuk tema spesifik debat akan disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya.

"Tema merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)," bunyi surat Keputusan KPU.

Berikut enam segmen debat:

Segmen pertama

Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi dan program kerja.

Segmen kedua

Pendalaman visi, misi, dan program kerja.

Segmen ketiga

Pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh moderator.

Segmen keempat

Tanya jawab dan sanggahan

Segmen kelima

Tanya jawab dan sanggahan

Segmen keenam

Penutup

Intip Layout Panggung Debat Capres-Cawapres di KPU Malam ini


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bicara makna kelembagaan partai. Menurut Hasto, makna kelembagaan partai, jika baru dua hari menjadi anggota partai, jangan lalu menjadi ketua umum partai.

Hal itu diutarakan Hasto dalam sambutannya dalam acara pengukuhan Profesor Dr Ma'mun Murod sebagai guru besar di UMJ, Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Kamis (9/11/2023). Profesor Dr Ma'mun Murod sempat berbicara tentang kelembagaan partai dalam acara tersebut.

"Kalau saya menangkap beliau tadi dari pentingnya kelembagaan partai, disampaikan oleh guru besar di dalam pidato pengukuhannya. Apa makna kelembagaan partai? Ya kalau baru dua hari jadi anggota partai, jangan jadi ketum, kira-kira seperti itu," kata Hasto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan kelembagaan partai itu melalui proses kaderisasi, pendidikan politik, penugasan-penugasan partai. Hasto mengaku nyaman dengan mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin.

"Jadi itu kelembagaan partai melalui proses kaderisasi, pendidikan politik, penugasan-penugasan kader partai dan sebagainya. Jadi saya sungguh merasa nyaman apa lagi juga ada Prof Din Syamsuddin," jelasnya.

Kemudian, dalam pidatonya, Hasto mengatakan pihaknya satu napas membela Palestina. Dia menyebut elektoral capres Ganjar Pranowo menurun 7 persen karena menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U-20.

"Terima kasih untuk perjuangan memerdekakan Palestina dalam pengertian? Kami satu napas. Maka mengapa ketika Israel mau datang dengan kesebelasan sepakbola, kami langsung menyampaikan sikapnya meskipun elektoral Pak Ganjar turun 7 persen. Itu tidak ada artinya dengan dukungan terhadap Palestina," tuturnya.

Acara pengukuhan turut dihadiri bakal cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketum PKN Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, dan Arsul Sani.

Tonton juga Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Pelantikan Suhartoyo sebagai Ketua MK yang baru digelar pada Senin, 13 November 2023.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra sebagai hasil Rapat Pleno Hakim yang dilakukan para hakim MK pagi ini. Pengambilan sumpah, kata Saldi, akan dilangsungkan di Ruang Sidang Pleno lantai 2 gedung I MK.

"Menyepakati bahwa ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr Suhartoyo dan insyaAllah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini," ucap Saldi dalam jumpa pers, Kamis (9/11/2023) siang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengucapkan sumpah di ruangan ini, dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi menggantikan Anwar Usman yang dicopot dari jabatannya setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat dalam Rapat Pleno Hakim (RPH).

Rapat Pleno Hakim dipimpin oleh Wakil Ketua MK, Saldi Isra. Saldi mengatakan dalam RPH itu muncul dua nama yang bersedia sebagai Ketua MK.

"Pertemuan tadi memunculkan dua nama. Nama yang muncul itu adalah satu, Saldi Isra. Yang kedua, Bapak Dr Suhartoyo." ucap Saldi usai RPH.

Selepas itu, para hakim MK memberi kesempatan kepada Saldi dan Suhartoyo untuk berefleksi perihal kesiapan membawa MK. Hingga akhirnya nama Suhartoyo disepakati untuk menjadi pemimpin MK ke depannya.

"Akhirnya kami berdua sampai pada keputusan yang disepakati untuk menjadi ketua MK ke depan adalah Bapak Dr Suhartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai wakil ketua," imbuh Saldi.

Anwar Usman Dicopot dari Jabatan Ketua MK

Sebagaimana diketahui, Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Anwar Usman dicopot dari jabatannya setelah MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan.

Buntut pelanggaran itu, Anwar tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

"Hakim terlapor tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan mahkamah konstitusi sampai jabatan hakim terlapor sebagai hakim konstitusi berakhir," ucap Jimly.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu 2024.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons pidato cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, yang sempat menyinggung AMIN alias Anies-Cak Imin, saat menghadiri acara pengukuhan Profesor Doktor Ma'mun Murod sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ). Hasto menyebut Cak Imin boleh saja berkampanye asalkan tidak melakukan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Juga Pak Muhaimin Iskandar, terima kasih, kampanye boleh saja Cak Imin di sini, yang penting tidak melakukan rekayasa hukum di MK," kata Hasto dalam sambutannya di UMJ, Tangerang Selatan, Kamis (9/11/2023).

Hasto menyebut Cak Imin bukan hanya sahabat, namun juga ahli melihat peluang. Dia pun menyinggung soal deklarasi Cak Imin dengan capres Anies Baswedan saat Jokowi lengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena Cak Imin tidak hanya sahabat, beliau ini ahli melihat peluang. Begitu Pak Jokowi lengah sedikit, langsung deklarasi dengan Pak Anies. Jadi aminnya ikut kami amini, karena berproses dengan baik," katanya.

Cak Imin ikut hadir dalam acara ini. Cak Imin memberikan sambutannya sebelum Hasto.

Dalam sambutannya, Cak Imin mengaku bangga atas pengukuhan Profesor Doktor Ma'mun Murod sebagai guru besar di UMJ. Cak Imin mengaku sempat tak berani memberikan ucapan selamat karena pidato Profesor Doktor Ma'mun Murod yang menyinggung politikus.

"Yang jelas, dengan posisi guru besar yang luar biasa ini, telah lahir seseorang yang membanggakan kita semua, khusus membanggakan ibunda dan seluruh keluarga, tentunya kita ikut bangga dan bersyukur. Saya tadi sudah hampir nggak berani menyampaikan ucapan selamat karena isi ceramah pidato pengukuhannya benar-benar menyakitkan," kata Cak Imin di UMJ, Kamis (9/11).

Pidato itu pun disambut gelak tawa. Cak Imin menyebut pidato itu menyakitkan bagi politikus. Namun, menurutnya, pidato Profesor Doktor Ma'mun Murod mengingatkan untuk melaksanakan Pancasila sebaik-baiknya.

"Menyakitkan Pak Arsul, menyakitkan Pak Jazilul, menyakitkan Pak Hasto, menyakitkan Pak Hidayat Nur Wahid, di mana-mana Pancasila ternyata tidak terbukti berpancasila dengan baik," jelasnya.

"Tapi itu semua luar biasa, insyaallah pemikiran Profesor ini benar-benar mengingatkan kita semua dan semoga bangsa kita betul-betul bisa melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Cak Imin kemudian membahas soal pengucapan amin setelah membaca doa hukumnya sunnah atau tidak wajib. Namun yang wajib adalah melaksanakan Pancasila dan AMIN menang.

"Saya bersahabat dengan salah satu Ketua IMM di DKI, kemudian namanya Ari, diajak ke sini, acara di sini. Ari bilang, menurut agama, menyampaikan amin di akhir doa itu hukumnya sunah, tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan Pancasila dan AMIN menang," tutur dia.

"Mohon maaf, ini hanya sekadar menyegarkan suasana. Sekali lagi, selamat, Profesor, selamat untuk UMJ, selamat untuk keluarga besar Pak Prof Ma'mun Murod. Kita semua ikut bangga dan bersyukur, insyaallah," lanjutnya.

Acara itu juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Waketum PPP Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketum PKN Anas Urbaningrum, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Lihat juga Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Hakim Konstitusi Suhartoyo terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan Anwar Usman. Bakal capres Ganjar Pranowo pun mengucapkan selamat kepada Suhartoyo.

"Selamat bekerja," ujar Ganjar di E Hotel, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (9/11/2023).

Ganjar berharap Suhartoyo dapat mengemban amanah. Selain itu, dia berharap terpilihnya Suhartoyo dapat mengembalikan marwah MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan bisa membawa marwah MK kembali seperti semula," tuturnya.

Sebelumnya, hakim konstitusi Suhartoyo disepakati menjadi Ketua MK dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH) yang digelar secara tertutup. RPH itu dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra.

"Yang disepakati dari hasil kami tadi adalah untuk menjadi Ketua MK ke depan adalah Bapak Suhartoyo," ucap Saldi Isra dalam jumpa pers di gedung Mahkamah Konstitusi, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (9/11/2023).

"Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua," imbuhnya.

Pemilihan Ketua MK ini merupakan tindak lanjut putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa (7/11). MKMK sebelumnya memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran etik berat.


Partai NasDem mulai membangun kantor DPD-nya di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan hari ini.

"Tanah ini sudah disewakan ke NasDem sejak 2015, jadi sekarang ada peletakan batu pertama, mudah-mudahan peletakan batu pertama ini diikuti dengan pembangunan, dan sampai terjadi," kata Ketua DPW NasDem Saan Mustopa kepada wartawan di Bogor, Kamis (9/11/2023).

Saan berharap, setelah peletakan batu pertama tersebut, NasDem terus berikhtiar memajukan partai di Kabupaten Bogor. Menurutnya, gedung tersebut jangan hanya diisi oleh satu anggota DPRD di Kabupaten Bogor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi jangan juga gedungnya di bawah gedung-gedung tetangga (Partai Hanura dan Demokrat) dan bukan hanya gedungnya, isinya harus lebih baik. Jadi, kalau isinya cuma satu anggota DPRD, jangan," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI tersebut juga mengatakan perlu ada kemauan lebih dari para kader untuk membuat NasDem di Kabupaten Bogor semakin berkembang. Sehingga salah satunya, target kursi di legislatif bisa tercapai.

"Saya berkeyakinan, kalau kita punya kemauan, pasti ada jalan. Tapi, kalau misalnya kita nggak punya kemauan, walaupun punya banyak sumber daya, nggak akan jalan," tuturnya.

Gedung tersebut nantinya menjadi representasi dari NasDem di Kabupaten Bogor. Meskipun zaman berkembang menjadi digital, simbol perlu tetap dibangun.

"Walaupun sekarang sudah zaman digital, tapi bagi sebuah parpol (partai politik), yang namanya kantor atau gedung adalah sebuah simbol, simbol yang merepresentasikan keberadaan partai itu sendiri," pungkasnya.


Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo mengapresiasi langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang telah mengeluarkan peraturan SK Menteri terkait larangan komisaris dan direksi BUMN untuk ikut serta dalam kampanye politik. Menurutnya, langkah tersebut tepat dalam rangka menjaga netralitas BUMN.

"Saya mengapresiasi langkah tegas dari Menteri Erick Thohir melalui peraturan yang diterbitkan. Langkah ini semata-mata untuk tetap menjaga netralitas dari BUMN dan fokus BUMN sebagai agen pembangunan dan bisnis," ujar Eko, Kamis (9/11/2023).

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN ini juga mengapresiasi para komisaris BUMN yang sukarela mundur dari jabatan sebagai pejabat di lingkup BUMN. Seperti halnya Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, di antaranya Roeslan Roeslani, Budiman Sudjatmiko, panel barus dan Muhammad Arief Rosyid Hasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, hal ini semata-mata untuk menghindari praktik penyalahgunaan kekuasaan BUMN untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Saya juga memberikan apresiasi kepada teman-teman TKN Prabowo-Gibran seperti Pak Roeslan, Pak Arief Rosyid Hasan, panel barus dan Mas Budiman Sudjatmiko yang sebelumnya merupakan komisaris BUMN sudah memberikan contoh terbaik untuk mundur sebagai pejabat BUMN ketika bergabung dalam tim kampanye paslon. Ini adalah etika yang perlu dijunjung tinggi oleh pejabat publik lain," ungkap Eko.

Eko berharap langkah ini dapat diikuti oleh pejabat BUMN lainnya yang nama-namanya sudah masuk sebagai tim kampanye paslon tertentu. Sebab jika tidak, Komisi VI akan memanggil nama-nama pejabat BUMN tersebut.

"Kita ini sedang menjaga performa BUMN, agar BUMN tetap untung dan memberikan dividen maksimal kepada negara. Jangan sampai niat baik ini menjadi tidak fokus dan justru dimanfaatkan oleh segelintir pihak. Jika dorongan politisnya besar dan SK Menteri tidak mempan, maka nanti saya dan teman-teman Komisi VI akan mendesak kepada pejabat publik yang bersangkutan untuk mundur atau dipecat oleh Menteri BUMN Erick Thohir," tegas Eko.

Lebih lanjut, Eko menjelaskan langkah ini penting demi menegakan transparansi dan profesionalisme BUMN di mata perusahaan lain, bahkan perusahaan asing. Ia menilai BUMN akan terindikasi menjadi logistik kampanye jika pejabat BUMN yang terafilisasi salah satu tim kampanye paslon tidak mundur dari jabatannya.

"Kami rasa langkah ini cukup serius dan kita lakukan agar para pejabat publik ini tidak memanfaatkan BUMN sebagai logistik kampanye. Jangan sampai perusahaan asing yang mau cari mitra malah tidak percaya kepada BUMN kita karena mereka pikir BUMN kita tidak transparan dan profesional dalam mengelola perusahaan," pungkas Eko.