Politika Research and Consulting (PRC) merilis hasil survei elektabilitas bakal cawapres jelang Pilpres 2024.Temuan survei PRC, Sandiaga Uno 11,4%, Erick Thohir 6,0%, dan Mahfud 3,6%.

Politika Research and Consulting merilis survei pada Rabu (19/4/2023). Pengambilan sampel dalam survei ini menggunakan metode multi stage random sampling.

Jumlah responden di tiap provinsi diambil secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk hasil sensus terakhir BPS 2020. Kriteria responden adalah masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jumlah responden yang ditargetkan sampel adalah sebanyak 1.220 orang. Namun, total responden dengan response rate 99% yang berhasil diwawancara adalah 1.210 orang, karena terdapat kendala teknis di lapangan.

Sampel representative jika selisih antara presentase sampel dengan populasi di bawah margin of error. Dengan sampel 1.210 responden, margin of error sebesar +- 2.73%.

Responden diberikan pertanyaan: Jika pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada hari ini. Siapakah akan bapak/ibu pilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia?

Hasilnya:

Elektabilitas cawapres (top of mind)

Sandiaga Uno 11,4%

Anies Baswedan 11,3%

Ganjar Pranowo 6,2%

Erick Thohir 6,0%

Ridwan Kamil 5,2%

Prabowo Subianto 3,9%

Mahfud Md 3,6%

Khafifah Indar Parawansa 1,9%

Ma'ruf Amin 1,5%

Puan Maharani 1,2%

Lainnya 4,4%

TT/TM 43,4%

Kemudian responden ditanyakan kembali: jika pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan hari ini, dari 13 nama calon berikut manakah yang bapak/ibu pilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia?

Hasilnya:

Elektabilitas cawapres (simulasi 13 nama)

Sandiaga Uno 19,3%

Ridwan Kamil 14,0%

Agus Harimurti Yudhoyono 10,8%

Erick Thohir 10,6%

Mahfud Md 7,9%

Khofifah Indar Parawansa 6,9%

Puan Maharani 3,3%

Muhaimin Iskandar 1,7%

Airlangga Hartarto 1,1%

Yahya Cholil Staquf 0,7%

Ahmad Heryawan 0,4%

Anis Matta 0,2%

Lainnya 2,7%

TT/TM 20,2%


Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkap terkait kriteria sosok yang cocok dipasangkan dengan capres usungan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Dia menyebut Anies Baswedan membutuhkan sosok yang menyokong suaranya yang lemah di 7 provinsi, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Dari beberapa wilayah, kalau dari internal kita kurang lebih Anies kalau tidak salah kalah di 7 provinsi, tapi yang lebih substantif itu di Jawa Tengah dan Jawa Timur," kata Ahmad Ali saat dihubungi, Rabu (19/4/2023).

Ali berpendapat Anies Baswedan membutuhkan sosok yang kuat mengisi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Selain itu, dia menyebut sosok tersebut harus dari kalangan Nahdlatul Ulama atau NU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya jadi menurut saya idealnya wakil dari Anies itu adalah orang yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Timur, lalu Nahdlatul Ulama," ucapnya.

Anggota Komisi III DPR ini memandang sosok dari Jawa Timur berlatar NU itu nantinya bisa membantu Anies Baswedan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan, kata dia, Anies Baswedan bisa fokus mengisi di provinsi lainnya.

"Artinya menurut saya yang krusial di 2 wilayah itu ya, jadi artinya kalau itu bisa diisi oleh yang lain, lalu kemudian fokus di 2 provinsi itu, Anies kemudian di luar wilayah itu, wah itu sangat sangat bagus itu," ujar dia.

Selain itu, Ali mengatakan pendamping Anies Baswedan haruslah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Dengan demikian, menurutnya sosok tersebut bisa berkolaborasi dengan Anies membangun perubahan.

"Wakilnya kita harap orang yang bisa mengisi atau membantu Mas Anies di kemenangan 2024. Kemudian orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki pengalaman, supaya kemudian ketika kekuasaan direbut dia bisa membantu kolaborasi untuk membangun bangsa ini," tuturnya.

Simak Video 'Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Politika Research and Consulting (PRC) merilis hasil survei elektabilitas jelang Pilpres 2024.Temuan survei PRC, Prabowo Subianto 22,5%, Ganjar Pranowo 20,2%, dan Anies Baswedan 17,9%.

Politika Research and Consulting merilis survei pada Rabu (19/4/2023). Pengambilan sampel dalam survei ini menggunakan metode multi stage random sampling.

Jumlah responden di tiap provinsi diambil secara proporsional berdasarkan data jumlah penduduk hasil sensus terakhir BPS 2020. Kriteria responden adalah masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jumlah responden yang ditargetkan sampel adalah sebanyak 1.220 orang. Namun, total responden dengan response rate 99% yang berhasil diwawancara adalah 1.210 orang, karena terdapat kendala teknis di lapangan.

Sampel representative jika selisih antara persentase sampel dengan populasi di bawah margin of error. Dengan sampel 1.210 responden, margin of error sebesar +- 2.73%.

Responden diberikan pertanyaan: Jika pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada hari ini. Siapakah yang akan bapak/ibu pilih sebagai Presiden Republik Indonesia?

Hasilnya:

Top of mind:

Prabowo Subianto 22,5%

Ganjar Pranowo 20,2%

Anies Baswedan 17,9%

Joko Widodo 3,8%

Ridwan Kamil 3,6%

Agus Harimurti Yudhoyono 1,2%

Kemudian responden diberikan pertanyaan: Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, dari tiga nama calon berikut manakah yang bapak/ibu pilih sebagai Presiden Republik Indonesia?

Hasilnya:

Elektabilitas simulasi 3 nama:

Prabowo Subianto 35,6

Ganjar Pranowo 29,4

Anies Baswedan 25,2

TT/TM 9,8

Simak Video 'Survei SMRC: Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanyakan ketertarikan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Waketum Partai NasDem Ahmad Ali meminta agar PKS dan Demokrat tidak genit-genitan menawarkan cawapres ke Anies Baswedan.

"Kalau semua partai genit-genitan mendorong orang per orang nanti bisa bertabrakan kan. Jadi sebaiknya partai politik membatasi diri untuk tidak menyebut figur lah," kata Ahamd Ali saat dihubungi, Rabu (19/4/2023).

Ali menyebut Mahfud Md sebetulnya sosok yang punya kapasitas dan integritas. Namun demikian, dia menilai tidak bijak jika partai-partai di Koalisi Perubahan berbicara soal figur, alih-alih kriteria.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Mahfud salah satu figur yang menurut saya punya kapasitas, punya integritas, ya kan, itu pasti lah kita tidak mneragukan lagi tentang itu, tetapi sekali lagi bahwa bagi NasDem itu tidak bijak membicarakan tentang orang dalam proses mencari pendamping Mas Anies," ucapnya.

"Ketiga partai sudah sepakat untuk serahkan itu kepada Anies, saya juga selalu bilang bahwa kita sebaiknya jangan bicara tentang orang atau figur, tetapi bicara tentang kriteria, kriteria apa yang dibutuhkan Anies hari ini," tambahnya.

Anggota Komisi III DPR ini juga meminta agar PKS dan Demokrat tidak mengajukan tokoh yang dirasa paling mewakili simbol perubahan. Dia menegaskan Anies Baswedan sudah menjadi simbol perubahan itu sendiri.

"Jadi tidak pada orang yang kemudian menjadi figur (perubahan), saya pikir Mas Anies sudah jadi simbol perubahan sendiri, Anies Baswedan itu simbol perubahan, bukan orang lain, jadi wakilnya kita harap orang yang bisa mengisi atau membantu Mas Anies di kemenangan 2024. Lalu orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki pengalaman, supaya kemudian ketika kekuasaan direbut dia bisa membantu kolaborasi untuk membangun bangsa ini, peruibahan harus bisa dikerjakan bersama, tentunya orang yang sudah punya pengalaman di pemerintahan," ujar Ali.

Pernyataan Presiden PKS

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud Md beberapa hari belakangan. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

"Saya khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rasyid Baswedan, tentu ini banyak yang muncul-muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi," kata Syaikhu kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).

Sementara itu, Mahfud mengaku hanya membahas soal pilpres sekilas. Dia menyebut yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisinya solid, jangan menggaet cawapres di luar parpol koalisi tersebut.

"Terkait pasangan capres/cawapres rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Saya bilang yang harus diutamakan adalah agar koalisi tiga parpol pendukung Anies tetap solid supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol tapi koalisinya malah pecah," ucap Mahfud.

Mahfud mengaku tidak memberi jawaban iya atau tidak terkait tawaran menjadi cawapres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Saya tak menjawab ya atau tidak, sebab fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender," imbuhnya.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu menanyakan ketertarikan Menko Polhukam Mahfud Md untuk menjadi cawapres pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat (PD) mengingatkan PKS tak menjanjikan cawapres kepada semua tokoh.

"Saya kira PKS berdiskusi dengan Pak Mahfud hal yang biasa dan ya bagus ya. Cuma, memang harus istikamah, dalam pengertian jangan menjanjikan ke semua orang untuk menjadi cawapres (Anies)," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Rabu (19/4/2023).

Partai Demokrat mengungkit PKS sebelumnya juga pernah menjanjikan Sandiaga Uno menjadi cawapres pendamping Anies. Demokrat tak ingin semua itu akan berujung sakit hati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika kemarin, Pak Syaikhu menjanjikan dengan Pak Sandi Uno. Ini menjanjikan lagi dengan Pak Menko Polhukam. Nanti kita tidak menghendaki di ujung ada sakit hati," ujar Andi Arief.

Demokrat juga mengingatkan PKS untuk bersikap konsisten di dalam koalisi. Demokrat tak ingin posisi cawapres pendamping Anies ditawarkan ke semua toko.

"Sudah mulai istikamah, istikamah dalam politik itu sangat penting. Jadi, prinsipnya jangan kayak toko kelontong, menawarkan kepada banyak orang," imbuhnya.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud Md beberapa hari belakangan. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

"Saya khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rasyid Baswedan, tentu ini banyak yang muncul-muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi," kata Syaikhu kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/4).

Sementara itu, Mahfud mengaku hanya membahas soal pilpres sekilas. Dia menyebut yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisinya solid, jangan menggaet cawapres di luar parpol koalisi tersebut.

"Terkait pasangan capres/cawapres rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Saya bilang yang harus diutamakan adalah agar koalisi tiga parpol pendukung Anies tetap solid supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol tapi koalisinya malah pecah," ucap Mahfud.

Mahfud mengaku tidak memberi jawaban iya atau tidak terkait tawaran menjadi cawapres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Saya tak menjawab ya atau tidak, sebab fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender," imbuhnya.

Simak Video 'Pengamat Nilai Mahfud Bisa Dongkrak Elektabilitas Anies Jika Duet di 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Ummat menyebut sudah tidak zaman lagi menakuti isu politik identitas. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) tak boleh dimasukkan ke permainan politik.

Viva awalnya mengatakan isi kampanye dari suatu partai, termasuk politik identitas, merupakan urusan masing-masing parpol. Namun, dia mengatakan harus ada kejelasan makna politik identitas yang dimaksud.

"Jika ada partai politik mengkampanyekan politik identitas, ya terserah saja. Itu rumah tangga partai lain. Saya tidak mengurusi. Cuma perlu kejelasan tentang terminologi, konsep, dan perspektif dari politik identitas itu karena istilah politik identitas saat ini telah ditafsirkan secara beragam oleh publik sehingga memicu pro dan kontra di masyarakat," ujar Viva Yoga kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viva menyebut politik identitas ialah cara berpolitik yang memanfaatkan suku, ras, dan agama untuk kepentingan politik. Viva mengatakan isu SARA digunakan untuk meningkatkan keterpilihan figur maupun lembaga politik.

"Menurut saya, politik identitas adalah cara berpolitik yang menggunakan, memanfaatkan, dan mengeksplorasi identitas berdasarkan suku, agama, ras/etnis, antar golongan masyarakat (SARA) sebagai alat politik dan dimasukkan ke dalam turbulensi politik dengan tujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan elektoral (keterpilihan) dari figur atau lembaga politik. Kalau identitas kartu tanda penduduk, identitas agama, alamat, ya itu tidak dalam konteks politik identitas yang berbasis SARA," tuturnya.

Viva mengatakan mencegah gerakan politik identitas bukan untuk membatasi hak politik rakyat. Dia mengingatkan isu SARA tak boleh dimasukkan dalam permainan politik.

"Lebih baik dan bermanfaat bagi demokrasi dan kemajuan bangsa jika persoalan SARA tidak boleh dimasukkan ke dalam permainan politik. Lalu kompetisi Pemilu di isi dengan perang ide dan gagasan tentang membangun peradaban Indonesia, dari sisi kedaulatan pangan dari darat dan laut, konsep kemandirian ekonomi dan pemberdayaan UMKM, membangun teknologi modern, mendidik manusia yang unggul, cerdas dan berintegritas, dan topik-topik penting lainnya bagi bangsa. Harus disetop memainkan politik identitas untuk target pemenangan pemilu," ujarnya.

Sebelumnya, PAN bicara politik identitas soal Partai Ummat yang buka peluang dukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal nyapres. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau Tofa menyebut saat ini sudah tidak zaman menakuti isu politik identitas.

"Kayaknya ini sudah terlalu jauh dari substansi. Udah nggak zaman lagi menakuti orang dengan isu politik identitas. Politik identitas sudah clear, dan tidak ada masalah," kata Tofa kepada wartawan, Minggu (16/4).

Tofa lantas menyebut banyak yang salah kaprah memandang politik identitas. Menurut Tofa, politik identitas selalu dikaitkan dengan isu radikalisme, terorisme bahkan intoleransi.

"Itu semua omong kosong, mau identitas wong cilik, identitas nasionalis, identitas religius, identitas agama. Bahkan mau ganti identitas pun boleh. Ada partai religius, nggak pede, lalu ganti identitas menjadi partai nasionalis. Padahal dulunya mereka hidup di partai religius, boleh. Tak ada yang melarang," tutur Tofa.

Simak Video 'PAN soal Wacana Koalisi Besar: Menyamakan Persepsi Butuh Waktu':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md sempat bertemu dengan presiden PKS, Ahmad Syaikhu beberapa waktu lalu. Mahfud mengungkapkan pertemuan itu membahas seputar kalender politik 2024.

Ahmad Syaikhu didampingi Wakil Presiden PKS Almuzammil Yusuf, dan sejumlah orang lainnya. Pertemuan silaturahmi itu berlangsung, Sabtu (15/4/2023) di rumah dinas Mahfud.

"Kami berdiskusi tentang kalender politik 2024. Saya menyatakan bahwa Pemilu 2024 akan jadi. Pemerintah akan mengawal kalender konstitusional itu," kata Mahfud saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (19/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menuturkan masa depan Indonesia juga dibahas dalam pertemuan tersebur. Mahfud menyampaikan dirinya dihadiahi buku oleh PKS.

"Kami berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Saya dihadiahi buku yg dibuat oleh PKS berjudul, 'Merawat Indonesia'," ujarnya.

Mahfud mengaku hanya membahas capres dan cawapres Anies Baswedan sekilas. Dia menyebut yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisinya solid, jangan menggaet cawapres di luar parpol koalisi tersebut.

"Terkait pasangan capres/cawapres rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Saya bilang yang harus diutamakan adalah agar koalisi tiga parpol pendukung Anies tetap solid supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol tapi koalisinya malah pecah," ucapnya.

Mahfud mengaku tidak memberi jawaban iya atau tidak terkait tawaran menjadi cawapres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Saya tak menjawab ya atau tidak, sebab fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender," imbuhnya.

Simak Video 'Pengamat Nilai Mahfud Bisa Dongkrak Elektabilitas Anies Jika Duet di 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md membenarkan dirinya sempat dikunjungi oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Mahfud mengatakan pertemuan itu membicarakan seputar kalender politik 2024.

"Benar, saya mendapat kunjungan Presiden PKS Pak Syaikhu pada tanggal 15 April pekan lalu. Beliau didampingi oleh sahabat saya sejak di DPR tahun 2004-2008 Pak Almuzammil Yusuf. Pak Almuzammil adalah Wakil Presiden PKS. Ada juga wasekjen PKS dan aktivis PKS Yogya Abdul Azis," kata Mahfud saat dikonfirmasi detikcom, Selasa (18/4/2023).

"Kami berdiskusi tentang kalender politik 2024. Saya menyatakan bahwa Pemilu 2024 akan jadi. Pemerintah akan mengawal kalender konstitusional itu," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menuturkan dalam pertemuan itu mereka juga membahas masa depan Indonesia. Mahfud menyampaikan dirinya dihadiahi buku oleh PKS.

"Kami berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Saya dihadiahi buku yg dibuat oleh PKS berjudul, 'Merawat Indonesia'," ujarnya.

Foto: Mahfud Md diberi buku oleh PKS (dok. istimewa)

Saat ditanya soal tawaran menjadi cawapres Anies, Mahfud mengaku hanya membahasnya sekilas. Dia menyebut yang perlu diutamakan agar tiket pencapresan Anies tidak hilang dan koalisinya solid, jangan menggaet cawapres di luar parpol koalisi tersebut.

"Terkait pasangan capres/cawapres rasanya itu hanya pembicaraan sekilas. Saya bilang yang harus diutamakan adalah agar koalisi tiga parpol pendukung Anies tetap solid supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol tapi koalisinya malah pecah," ucapnya.

Mahfud mengaku tidak memberi jawaban iya atau tidak terkait tawaran menjadi cawapres Anies. Sebagai bagian dari pemerintah, Mahfud akan fokus mengawal pemilu berlangsung sesuai jadwal.

"Saya tak menjawab ya atau tidak, sebab fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender," imbuhnya.

Simak Video 'Eks NasDem Zulfan Lindan Sindir Mahfud Md Hanya Terkenal di Tingkat Elit':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo lebih berpeluang menaikkan elektabilitas ketimbang tokoh lain termasuk Prabowo Subianto. Sebab tingkat popularitas masih lebih rendah daripada calon lainnya.

"Ruang untuk Ganjar menaikkan elektabilitas masih cukup besar karena tingkat popularitas atau keterkenalannya masih lebih rendah dibanding Prabowo dan Anies," kata Saidiman dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4/2023).

Ia menilai meski elektabilitas Ganjar sempat turun pasca diputuskannya Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, itu hanya bersifat sementara. Menurutnya, ruang untuk Ganjar Pranowo menaikkan elektabilitas lebih besar ketimbang daripada dua sosok yang telah disebutkan di atas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada peluang bagi Ganjar untuk meningkatkan elektabilitas seiring dengan semakin luas awareness publik. Ini berbeda dengan Prabowo yang sudah dikenal hampir semua warga," jelasnya.

Menurutnya, Ganjar juga berpeluang untuk mendapatkan restu dari Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi sangat besar dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Restu tersebut tidak terlepas dari sejumlah faktor, salah satunya Ganjar merupakan kader PDIP.

"Alasannya adalah karena Ganjar kader PDIP. Sebagai partai besar, tentu PDIP ingin agar kadernya kembali menjadi presiden. Sejauh ini, Ganjar adalah kader PDIP yang paling kompetitif bahkan suaranya cenderung lebih unggul dibanding tokoh lain," ungkapnya.

Ia mengatakan PDIP pasti tidak ingin melepaskan kesempatan untuk kembali mengusung kadernya menjadi presiden. Menurutnya, Presiden Jokowi dan Megawati Soekarnoputri akan satu suara untuk mengusung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Saya yakin PDIP tidak akan melepaskan peluang untuk menjadikan kadernya kembali menjadi presiden di pemilihan umum 2024," tutupnya.


Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan satu suara mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024-2029. Hal itu disampaikannya berdasarkan hasil SMRC yang menunjukkan elektabilitas Ganjar kembali naik setelah sebelumnya turun.

"Sampai saat ini saya masih punya keyakinan Jokowi dan Mega satu suara untuk (usung) Ganjar. Alasannya jelas, karena Ganjar adalah kader PDIP yang paling potensial atau kompetitif dalam Pilpres kali ini," kata Saidiman dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4/2023).

Saidiman membeberkan hasil survei SMRC memperlihatkan nama Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dalam format Top of Mind. Dia menambahkan, meskipun nama Ganjar sempat turun, tetapi nama Gubernur Jawa Tengah tersebut akan kembali moncer dan diyakini terus naik elektabilitasnya..

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam format Top of Mind suara Ganjar sempat turun dari 16,2 persen di bulan Maret, menjadi 13 persen di minggu pertama April 2023. Namun, kemudian naik kembali menjadi 16,5 persen di minggu kedua April 2023," jelas Saidiman.

Selain itu, dia juga menyatakan ruang untuk Ganjar menaikkan elektabilitas masih cukup besar. Hal itu dikarenakan tingkat popularitasnya masih belum seratus persen dibanding tokoh lain, seperti Prabowo Subianto.

"Ada peluang bagi Ganjar untuk meningkatkan elektabilitas seiring dengan semakin luas awareness publik. Ini berbeda dengan Prabowo yang sudah dikenal hampir semua warga," imbuhnya.

Saidiman tetap yakin peluang Ganjar untuk mendapatkan restu dari Megawati Soekarnoputri dan Presiden Jokowi sangat besar. Bahkan dia menilai peluang Ganjar paling besar dibanding tokoh-tokoh lain.

"Alasannya adalah karena Ganjar kader PDIP. Sebagai partai besar, tentu PDIP ingin agar kadernya kembali menjadi presiden. Sejauh ini, Ganjar adalah kader PDIP yang paling kompetitif bahkan suaranya cenderung lebih unggul dibanding tokoh lain," terangnya.

Dia juga menyebutkan PDIP pasti tidak ingin melepas kesempatan untuk kembali mengusung kadernya menjadi presiden, sekaligus menang hattrick dalam pemilihan Presiden.

"Saya yakin PDIP tidak akan melepaskan peluang untuk menjadikan kadernya kembali menjadi presiden di pemilihan umum 2024," pungkasnya.


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP menjadi bandul politik bagi parpol lain dalam menentukan capres. Hasto menilai usai PDIP menetapkan capres, akan terjadi konsolidasi dari parpol-parpol.

"Ya kalau kita lihat secara empiris, semua bandul politik itu akan bergerak setelah nanti ditetapkan capres dari PDIP. Dulu ketika Bu Mega menetapkan Pak Jokowi langsung terjadi konsolidasi dari partai-partai," ujar Hasto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023).

"Maka itupun kami yakini juga akan terjadi. Hanya kapan dan siapa yang akan diumumkan oleh Bu Megawati, mohon bersabar," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan terkait kerjasama antar parpol, PDIP masih terus menjaga soliditas kekompakan dengan parpol lain di pemerintahan Jokowi. Dia mengatakan saat ini di pemerintahan Jokowi hanya baru satu partai yang telah memiliki capres.

"Kerjasama besar sudah dilakukan di pemerintahan Pak Jokowi. Jadi yang keluar kan belum ada. Hanya yang punya capres sendiri baru satu," ujarnya.

Menurutnya, kerjasama saat ini di pemerintahan Jokowi dapat ditransformasikan ke masa yang akan datang.

"Terkait dengan 2024, modal kerjasama dengan parpol dalam pemerintahan Pak Jokowi ini tentu saja bisa ditransformasikan di dalam kerjasama yang akan datang. Tapi pada akhirnya juga akan ditentukan pada figur siapa yang akan ditetapkan dan popa-pola itulah yang akan berjalan, dan itu nanti akan ditentukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan usai Lebaran 2023 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan penjajakan kerjasama antar parpol. Hasto menyebut saat ini baru Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang ditugaskan untuk berkomunikasi dengan parpol.

"Secara ini kan sifatnya masih cair, masih pada pertemuan-pertemuan elit, belum diformulasikan apa yang disebut sebagai kerjasama partai besar, sehingga tentu saja nanti setelah lebaran itu momentum yang sangat baik untuk melakukan penjajakan terkait kerjasama itu. Sebelumnya Ibu Mega sudah menugaskan Mba Puan Maharani untuk komunikasi kepada partai lain," ungkapnya.

Ketika ditanya perihal PDIP baru melakukan penjajakan setelah Lebaran, sedangkan Bakal Calon dari Partai NasDem Anies Baswedan sudah lebih dulu berkeliling, Hasto mengatakan itu merupakan bonus.

"Ya kita kasih bonus lah," ujarnya.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan dirinya telah berkomunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud Md beberapa hari belakangan. Komunikasi keduanya untuk menjalin silaturahmi sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan.

"Saya khususnya hari-hari ini banyak bersilaturahim dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rasyid Baswedan, tentu ini banyak yang muncul-muncul di survei-survei. Nah, itu saya berusaha untuk mendatangi," kata Syaikhu kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Syaikhu menyebut kedatangan dirinya ke tokoh-tokoh potensial akan dilaporkan ke Majelis Syuro PKS. Ia menyebut ada tokoh yang ingin disebutkan secara langsung, namun adapula yang tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berkomunikasi dan mungkin setelah lengkap saya akan melaporkan kepada Ketua Majelis Syuro dan akan dibawa ke musyawarah Majelis Syuro. Banyak tokoh-tokoh, ada yang ingin disebutkan secara langsung ada juga yang tidak. Saya kira nggak perlu disebutkan, tapi sebagiannya sudah muncul barangkali di media-media," tutur Syaikhu.

Ia kemudian ditanyai apakah salah satu tokoh yang didatangi adalah Mahfud Md. Syaikhu membenarkan hal itu.

Ia menyebut pertemuan dengan Mahfud untuk berbagai pandangannya sekaligus bertanya ketertarikan Mahfud menjadi cawapres Anies.

"Itu tadi kita bilang, kita silaturahim ke Pak Mahfud, tokoh-tokoh yang lain juga akan kita datangi silaturahim. Kita minta tanggapannya, kita minta sharingnya, bahkan kita tanya juga minatnya untuk mencawapreskan. Karena saya saat ini fokusnya mencari cawapres," imbuh Syaikhu.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali bicara soal koalisi besar yang wacananya terus berkembang. Cak Imin mengatakan bahwa koalisi PKB bersama Partai Gerindra sudah sepakat bertambahnya Partai Golkar.

"Koalisi tambahan PKB-Gerindra ini yang baru fix Golkar. Moga-Moga tidak berubah," kata Cak Imin pada wartawan di kantor DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (18/4/2023).

Cak Imin kemudian mengatakan bahwa partai-partai lain, khususnya yang berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kemungkinan akan menyusul untuk menjajaki koalisi besar tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin berharap dengan bergabungnya partai lain ke dalam koalisi besar bisa menambah kekuatan menghadapi Pemilu 2024.

"Nanti akan disusul PAN mungkin, PPP dan yang lain. Kita berharap koalisi ini bisa semakin memperkuat koalisi PKB-Gerindra," ujarnya.

Cak Imin juga sempat membeberkan bahwa kelima partai koalisi besar sempat bertemu di Jakarta. Ia mengaku pertemuannya itu membahas soal putusan MK.

"Ketemu di Jakarta. Baru pematangan, terutama kita bertemu mengantisipasi keputusan MK, kita mengingatkan MK untuk tidak gegabah, ini semua terlaksana pemilu sudah siap semuanya, caleg sudah siap semuanya, melalui pendaftaran nanti di bulan Mei ini. PKB sudah 100% calegnya lengkap. Kemudian dirusak oleh MK," imbuhnya.

Waketum PPP Amir Uskara sebelumnya mengatakan beberapa hari lalu para ketua umum partai di Koalisi Indonesia Bersatu sempat melakukan pertemuan. Pertemuan itu untuk membahas koalisi besar hingga hubungan dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.

"Kalau koalisi besar kan kita kan tetap sudah sampaikan kita di KIB selalu terbuka ya dengan partai-partai lain yang mau bergabung, termasuk koalisi lain yang mau bergabung, nanti misalnya koalisi besar betul-betul terjadi, tentu yang akan kita bicarakan adalah yang akan kita usung bersama-sama," kata Amir di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/4).

Amir menyebut Ketum Partai Golkar Airlangga, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Plt Ketum PPP Mardiono sempat bertemu untuk membahas koalisi. Pertemuan berlangsung di wilayah sekitar Jakarta.

Simak juga 'Sosok Capres Dinilai Jadi Kendala Terbentuknya Koalisi Besar':

[Gambas:Video 20detik]


Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution merespons eks politikus Partai NasDem Zulfan Lindan yang masih ragu Anies Baswedan akan resmi menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Demokrat menilai pernyataan itu sebagai bentuk perhatian.

"Alhamdulillah, Partai Demokrat, PKS dan NasDem istiqamah terhadap Piagam Koalisi Perubahan. Kekhawatiran Bang Zulfan soal keseriusan koalisi tiga partai mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah satu bentuk perhatian yang baik," kata Syahrial kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

Syahrial mengatakan ragunya Zulfan Lindan terkait pencapresan Anies tak berdasar. Apalagi jika penilaiannya hanya dari minimnya publikasi Anies selama Ramadan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan hanya karena menurunnya publikasi pertemuan tim kecil jadi alasan keraguan. Selama Ramadan, masing-masing parpol Koalisi Perubahan termasuk Mas Anies memiliki agenda konsolidasi ke dalam. Dan tentu saja fokus pada aktivitas menghormati ibadah di bulan suci Ramadan," tutur Syahrial.

Menurut Syahrial, Koalisi Perubahan tak sedang membutuhkan akrobat politik seperti koalisi yang lain. Demokrat, PKS, dan NasDem disebut tengah fokus untuk pemenangan Anies Baswedan.

"Koalisi Perubahan sedang tidak membutuhkan akrobat politik seperti yang terjadi pada koalisi sebelah. Karena barang ini sudah jelas, bahwa kemudian ada dinamika soal deklarasi berbarengan penentuan cawapres, termasuk bagian dari strategi," ungkap Syahrial.

"Demokrat, NasDem dan PKS sedang mempersiapkan diri menyusun strategi pemenangan. Jadi sudah tidak berkutat lagi pada hal-hal yang sifatnya wacana. Clear sekali, penentuan proses akhir posisi cawapres diserahkan kepada Mas Anies," imbuhnya.

Zulfan Lindan sebelumnya masih ragu Anies Baswedan akan resmi menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia menilai sampai saat ini belum ada progres soal deklarasi resmi Anies dan calon wakil presidennya.

"Sampai sekarang, konsisten tidak yakin bahwa piagam itu (Koalisi Perubahan) secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies," kata Zulfan dalam acara Adu Perspektif, detikcom X Total Politik, dengan tema Adu Perspektif: Asa Anies di Tengah Munculnya Koalisi Besar, Senin (17/4).

Zulfan pun meragukan soal penetapan Cawapres menjadi otoritas dari Anies. Zulfan menilai ada kebingungan Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies, makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya, bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung, 'gue capres apa enggak sih,' disuruh lagi menentukan Cawapres, makin bingung lagi," katanya.

Zulfan pun menyinggung soal pertemuan PKS, NasDem, dan Partai Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan di bulan Ramadan. Dia menyebut tak ada pertemuan penting Koalisi Perubahan selama Ramadan ini.

"Selama Ramadan ini pertemuan-pertemuan yang serius dari tiga anggota Koalisi Perubahan ini selain pertemuan di kantor Nasdem itu, kan nggak ada nggak ada beritanya di mana?" ucapnya.

Simak Video 'Zulfan Lindan Tak Yakin Anies Baswedan Bakal Resmi Jadi Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka didukung maju dalam Pilpres 2024 oleh kelompok bernama Keluarga Besar Marhaenis di Solo, kemarin. Begini respons Gibran soal dukungan itu.

"Aku malah ora mudeng (justru tidak tahu soal dukungan itu). Aku fokus di Solo dulu, ora ngurusi (tidak mengurusi) capres, pencapresan," kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Selasa (18/4/2023).

Menurut Gibran, munculnya dukungan-dukungan semacam itu merupakan inisiatif pribadi orang-orang. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyebut usianya belum memenuhi syarat untuk maju menjadi calon presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan inisiatif orang-orang, Intinya saya fokus di Solo dulu lah. Lha ya memang (soal umur belum cukup)," ujarnya.

Apakah Gibran mengenal kelompok yang mendeklarasikan dukungan kepada dirinya di Tugu Kebangkitan Nasional, Laweyan, Solo, pada Senin (17/4) kemarin?

"Aku sak Solo kenal kabeh (saya se-Solo kenal semua). Sekali lagi itu inisiatif beliau-beliau. Maturnuwun (terima kasih), tapi saya tetap fokus di Solo. Ora usah aneh-aneh (tidak usah aneh-aneh)," tegasnya.

Disinggung soal isu Piala Dunia U-20 yang menumbuhkan simpati dan dukungan kepada dirinya, Gibran mengatakan perhatian publik tidak hanya pada sepakbola saja.

"Ya bukan sepakbola tok (saja). Semua itu ada unsur-unsur toleransi, sepak bola, event-event, konser, perekrutan pegawai, kabeh ngono (semua itu), isu-isu toleransi itu di mana-mana, bukan dari sepakbola tok," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan maju dalam Pilpres 2024 oleh kelompok Keluarga Besar Marhaenis di Solo.

Kelompok itu menggelar deklarasi di Tugu Kebangkitan Nasional, Laweyan, Solo. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Gibran maju Pilpres mendatang.

Dalam aksinya, massa membawa atribut dan memakai kaus bergambar Gibran dengan tulisan 'Gibran For RI 1'.

Ketua Keluarga Besar Marhaenis, Purwono mengatakan Gibran layak maju Pilpres 2024.

"Kami bulat hati bahwa Gibran For President dari Solo untuk Indonesia," kata Purwono, Senin (17/4).

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Eks politikus Partai NasDem Zulfan Lindan ragu Anies Baswedan bakal resmi jadi capres dan menyarankan Anies berkomunikasi dengan ketua umum (ketum) di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). PKS yang mengusung Anies mengkritik balik Zulfan Lindan.

"Zulfan jangan ngajari 'ikan berenang'. Komunikasi sudah dilakukan partai pengusung dan tim, Insyaallah Koalisi Perubahan solid dan optimis menang," kata juru bicara PKS Muhammad Iqbal kepada wartawan, Selasa (18/4/2023).

Iqbal mengatakan Anies menjalin komunikasi dengan ketua umum partai lain di luar Koalisi Perubahan. Ia menyebut pihaknya juga terbuka untuk melakukan silaturahmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Komunikasi sudah dan terus dilakukan dengan partai lain," tutur Iqbal.

Ia lantas menanggapi pernyataan Zulfan yang ragu Anies bakal melangkah ke Pilpres 2024. PKS, kata Iqbal, justru optimis Anies bisa menjadi presiden di Pemilu mendatang.

"Saat ini hanya Anies yang sudah memegang tiket dari 3 partai koalisi yang memenuhi syarat pencapresan, PKS optimis Anies bisa menjadi presiden," tutur Iqbal.

Menurut Iqbal, keraguan Zulfan hanya ingin melemahkan kesolidan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. "Bagian dari upaya melemahkan koalisi," sambungnya.

Zulfan sebelumnya menjelaskan Anies hanya membangun komunikasi di internalnya. Khususnya dengan tiga partai anggota koalisi yaitu NasDem, PKS, Demokrat.

"Artinya begini, dia bermain safety dengan kalangan-kalangan dia sendiri. Harusnya kan keluar tuh, dia coba dekati misalnya Prabowo kan nggak ada salah, kenapa mesti partai. Anies kan bisa juga silaturahim ke tempat Prabowo. Anies juga bisa datang ketemu dengan Ketua Umum Golkar, dengan Muhaimin," kata Zulfan di acara Adu Perspektif detikcom X Total Politik, dengan tema Asa Anies di Tengah Munculnya Koalisi Besar, Senin (17/4).

Menurutnya komunikasi dengan tokoh di luar partai koalisi, akan membantu memberikan masukkan soal cawapres. Terlebih Anies sudah diberikan wewenang untuk memilih cawapresnya.

"Kan dia sudah diserahkan untuk menentukan cawapres, kenapa partai lagi yang datang-datang. Capres kan bukan antar partai lagi tapi Anies sebagai representasi koalisi untuk bertemu dengan ketua umum," ucapnya.

Lihat Video: Soal Wacana Koalisi Besar, PKS Sebut Koalisi Pro Anies Solid

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Elektabilitas serta posisi Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo berbeda-beda di beberapa survei terakhir. Bagaimana dengan posisi mereka di klasemen sementara The Matchmaker?

Seperti diketahui, The Matchmaker hadir untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Tahap pertama The Matchmaker yaitu tahap menjodohkan telah berlangsung pada 1 Desember 2022-9 Februari 2023 dan menghasilkan 5 besar pasangan capres-cawapres yang paling banyak diusulkan detikers.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kini, The Matchmaker memasuki tahap kedua, yaitu tahapan detikers bisa memilih pasangan favorit untuk menjadi capres-cawapres dari 5 besar tahap sebelumnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Pada 20 Februari-17 April 2023, sudah ada lebih dari 17 ribu detikers yang vote pasangan capres-cawapres favoritnya. Hasil sementara memperlihatkan Prabowo-Erick masih jadi pasangan favorit detikers diikuti dengan pasangan Prabowo-Ganjar. Sementara itu, ada duet Ganjar-Erick di posisi ketiga.

Berikut hasil sementara The Matchmaker 20 Februari-17 April 2023:

1. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 4.375

2. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 3.076

3. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.534

4. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 2.444

5. Prabowo Subianto & Anies Baswedan: 1.854

The Matchmaker 20 Februari-17 April Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

Kalau menurut detikers, siapa yang cocok berpasangan dan maju sebagai capres-cawapres di Pemilu 2024? Jika nama calon yang diinginkan tak ada di daftar, kamu bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik "Ikuti Voting" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu pasangan yang menurut detikers cocok jadi duet Capres dan Cawapres untuk maju Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Kembali" jika ingin mengganti pilihan.

Lihat juga Video: Prabowo soal Sandi Pindah PPP: Setiap Orang Boleh Pindah Partai

[Gambas:Video 20detik]


Beragam spekulasi muncul sejak tahun lalu terkait jadi-tidaknya pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024. Mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipertanyakan, efek gugatan Partai Prima di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, serta independensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masih ada beberapa anomali lainnya yang membuat publik bingung terkait realisasi hajatan lima tahunan tersebut.

Komisi II DPR yang bertanggung jawab mengawal setiap tahapan proses Pemilu 2024 di parlemen,sangat concern dengan setiap perkembangan yang terjadi. Meski demikian, seluruh fraksi di Senayan sepakat bahwa pemilu harus berjalan sesuai amanat konstitusi. Tulisan ini mencoba menjelaskan kepada masyarakat terkait sejumlah tantangan pelaksanaan pemilu ke depan.

Pertama, isu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, saat ini sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mengingat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perppu tersebut bisa dimaknai bahwa pemerintah berkomitmen mendorong pemilihan nasional berjalan sesuai jadwal.

Bahwa ada pihak-pihak di lingkaran kekuasaan yang (terkadang) masih saja memancing di air keruh, atau berupaya menyelundupkan kepentingan masing-masing, saya menganggap itu bagian dari tantangan konsolidasi demokrasi yang juga terjadi di banyak negara.

Yang terpenting, pemimpin nasional kita, Presiden, telah menunjukkan gestur politik untuk tidak mau dijebak dalam kubangan pelanggaran konstitusi. Gestur itu semakin tebal dengan endorsement Jokowi ke Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sebagai calon penerusnya. Terkait dukung-mendukung bakal capres, kita bisa berbeda pendapat. Namun poinnya adalah bahwa pemilu (termasuk pilpres) semakin terang-benderang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, kredibilitas KPU yang dipertanyakan. Justru di sinilah titik krusial pelaksanaan pemilu—setelah isu penundaan mulai mengendur—mengingat sejauh ini lembaga penyelenggara tersebut justru menghadapi sejumlah gugatan, dan juga diterpa isu miring personal. Dalam hal gugatan, KPU harus bekerja keras untuk memenangkan banding atas putusan PN Jakarta Pusat (yang tidak sesuai kewenangannya) di peradilan yang lebih tinggi.

Meski dalam keyakinan publik, PN Jakpus tidak berhak mengadili perkara terkait pemilu, namun apapun itu, opsi banding sudah diambil KPU, yang artinya mereka harus memenangkannya. Sebab bila kalah maka akan mengganggu tahapan pemilu lainnya. Di sisi lain, Partai Prima tidak hanya memenangkan gugatan di PN Jakpus, melainkan juga di Bawaslu. Itu artinya ada proses administratif di KPU yang tidak professional, sehingga muncul celah-celah yang berujung sengketa.

Alhamdulilah dalam perkembangan terkini, majelis Hakim Banding akhirnya membatalkan putusan penundaan pemilu sebelumnya. Tetapi ini bukan "kemenangan" KPU, melainkan alarm agar ke depan lebih berhati-hati dan prudent dalam mengelola setiap tahapan.

Peringatan Terakhir DKPP

Saya menyarankan agar para komisioner KPU fokus pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi), seraya menganggap setiap tahapan pemilu sebagai "pertandingan final". Sehingga dengan spirit semacam itu akan memunculkan keseriusan. Di sini sikap under-estimate atau over-confidence justru akan menjadi mimpi buruk, karena dalam dunia politik apapun bisa terjadi.

Menghadapi semua itu, KPU harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, dengan plan A, B dan C agar hasil maksimal bisa diraih demi kelangsungan demokrasi kita. The best preparation for tomorrow is doing your best today, sebagaimana ditulis H Jackson Brown, Jr.

Ironisnya di tengah harapan kita semua agar KPU semakin kuat dan kokoh dalam menata pemilu, ada kasus personal yang melibatkan Ketua KPU Hasyim Asyari. Sebagaimana putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), lembaga pengadil pemilu itu memberikan sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Ketua KPU karena terbukti telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Pelanggaran dimaksud adalah adanya bukti perjalanan pribadi dari Jakarta menuju Yogyakarta bersama salah satu ketua partai yang tengah dalam tahap verifikasi.

DKPP menganggap tindakan tersebut tidak profesional dan berpotensi menimbulkan conflict of interests. Di sisi yang lain, pada waktu yang sama dengan pelanggaran tersebut, 18-20 Agustus 2022, Ketua KPU memiliki agenda resmi yakni menghadiri penandatangan MoU dengan tujuh perguruan tinggi di Yogyakarta. Tentu saja hal-hal semacam ini sangat mengkhawatirkan bagi peserta pemilu (partai politik), mengingat hitam-putihnya pemilu, tegak-lurusnya ritual demokrasi ini, sangat tergantung dari kredibilitas KPU dan Bawaslu.

Ketiga, pentingnya imparsialitas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke semua pihak. Sebelumnya kita melihat Bawaslu memperingatkan salah satu bakal capres untuk tidak menggunakan tempat ibadah sebagai media kampanye. Meskipun saat ini belum masuk tahapan resmi kampanye, namun langkah preventif Bawaslu patut diapresiasi.

Hanya saja pada kasus lain, seperti pembagian amplop salah satu anggota partai di Madura, lembaga pengawas pemilu menyatakan itu bukan pelanggaran, karena belum diatur dan masuk waktu kampanye. Kontradiksi semacam ini tentu saja menimbulkan kebingungan di banyak pihak. Pasalnya bila semua caleg mengacu putusan Bawaslu terakhir, itu berpotensi memicu pengulangan "pelanggaran" oleh banyak pihak.

Pasalnya sumbangan atau amplop ke masyarakat dianggap bukan pelanggaran, selama belum masuk masa kampanye. Lebih dari itu, di tengah masih terbelahnya masyarakat (devided society) kita sebagai efek dari Pemilu 2019, Bawaslu harus menjadi institusi yang tegak dan imparsial, sehingga akan menimbulkan respek dari semua kelompok.

Lalu sebelumnya dalam kasus Partai Prima, Bawaslu juga—meminjam istilah anak sekarang—menunjukkan gestur ambigu yang "problematik". Di mana saat itu mereka melakukan blunder kala mengabulkan tuntutan Partai Prima yang kedua. Sementara pada gugatan pertama Bawaslu menolaknya. Putusan yang berlawanan ini (pada kasus yang sama) menurut sejumlah pihak patut diduga karena absennya profesionalitas dalam pengambilan keputusan. Mungkin juga karena Bawaslu tidak independen selama proses tersebut.

"Hambatan" di Kemenkeu

Keempat, ini mungkin isu lama, namun saya tidak bosan-bosan untuk mengulang lagi, sekaligus sebagai masukan bagi Kemenkeu. Mengapa? Karena ini juga akan mengurangi "kekhusyukkan" dan kelancaran kita dalam berpemilu dan berdemokrasi. Berkaca dari banyaknya Petugas Pemungutan Suara (PPS) yang meninggal dan sakit pada Pemilu 2019 lalu, Komisi II mencari sejumlah cara, berpikir out of the box, agar para "ujung tombak demokrasi" itu mendapat perlindungan kesehatan dan penghargaan yang memadai.

Sejak 2021, kami sudah mengusulkan agar ada peningkatan honor PPS dan asuransi, selain pembatasan usia. Semua upaya itu dilakukan agar negara bertanggung jawab pada setiap tahapan pemilu, hingga ke level terbawah. Namun tampaknya upaya tersebut menemui banyak rintangan, karena Kemenkeu sampai hari ini belum menyetujuinya. Alibi adanya pengalihan anggaran negara untuk penanganan pandemi, tentu kita semua sepakat. Tetapi seiring menurunnya kurva Covid-19 dan persiapan memasuki masa endemi, seharusnya Kemenkeu juga melonggarkan anggaran pemilu, demi peningkatan kualitas demokrasi kita.

Di sisi lain, akhir-akhir ini publik justru dikejutkan dengan dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah pejabat tinggi di Kemenkeu, sehingga mencederai rasa keadilan bersama. Lebih ironis lagi, di tengah "pesta pora" oknum pejabat Kemenkeu tersebut, Kementerian sampai saat ini belum menyelesaikan kewajiban pencairan Dana Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2014.

Ya, Anda tidak sedang salah baca, memang faktanya demikian, itu utang negara pada para anggota KPUD sejak sembilan tahun lalu. Dari pengakuan yang didapatkan Komisi II, banyak diantara eks anggota KPUD yang sekarang mengalami kesulitan ekonomi. Padahal mereka telah bekerja secara profesional, mengantarkan terbentuknya pemerintahan baru.

Itulah empat tantangan Pemilu 2024 yang harus kita carikan jalan keluarnya dalam beberapa minggu ke depan. Harapannya, semakin cepat penyelesaian setiap tantangan, semakin baik bagi pelaksanaan pemilu. Selain itu juga akan mempertebal trust kepada penyelenggara, yang pada akhirnya akan memperkuat konsolidasi demokrasi yang tengah berjalan.

Dr. Ahmad Doli Kurnia Tandjung Ketua Komisi II DPR


Partai Ummat membuka peluang mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto jika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal nyapres. Selain Partai Demokrat, PKS juga meminta Partai Ummat tegas.

"Hak Partai Umat untuk memilih capres yang sesuai. Tapi di politik jenis kelamin mesti jelas. Pilih Anies mesti tegas. Pilih yang lain juga jelas. PKS tegas dukung Anies sebagai Capres 2024," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Senin (17/4/2023).

Mardani sendiri tak masalah jika Partai Ummat ikut mendukung Anies di Pilpres 2024 nanti. Hal itu katanya malah mendapatkan kesan yang positif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Monggo (dukung Anies). Malah bagus," katanya.

Amien Rais Buka Peluang Dukung Prabowo

Sebelumnya, Amien Rais punya alternatif lain di 2024 jika tokoh yang didukungnya, Anies Baswedan, tidak jadi nyapres. Amien Rais membuka peluang akan mengalihkan dukungan ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Waketum Partai Ummat Buni Yani. Dia menjelaskan alasannya.

"Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya," kata Buni Yani kepada wartawan, Jumat (14/4).

Amien sendiri juga telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," tuturnya.

Lihat Video: Pengamat Nilai Mahfud Bisa Dongkrak Elektabilitas Anies Jika Duet di 2024

[Gambas:Video 20detik]


Politikus eks Partai NasDem, Zulfan Lindan, menyebut gaya politik Anies Baswedan bermain aman. Sebab, Anies hanya bermain di internal Koalisi Perubahan yang menurutnya itu bahaya bagi Anies jika resmi menjadi Capres 2024.

"Kalau mau safe. Bahayanya ketika dia memposisikan diri seperti itu, maka dia tidak akan melangkah ke mana-mana mau safe terus. Persoalannya dia safe-nya itu ke dalam bukan keluar," kata Zulfan Lindan, di acara Adu Perspektif detikcom X Total Politik, dengan tema Asa Anies di Tengah Munculnya Koalisi Besar, Senin (17/4/2023).

Zulfan menjelaskan, Anies hanya membangun komunikasi di internalnya. Khususnya dengan tiga partai anggota Koalisi yaitu NasDem, PKS, Demokrat. Seharusnya dia bertemu dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, ataupun Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin)

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya begini, dia bermain safety dengan kalangan-kalangan dia sendiri. Harusnya kan keluar tuh, dia coba dekati misalnya Prabowo kan nggak ada salah, kenapa mesti partai. Anies kan bisa juga silaturahim ke tempat Prabowo. Anies juga bisa datang ketemu dengan Ketua Umum Golkar, dengan Muhaimin," ucapnya.

Komunikasi dengan tokoh di luar partai koalisi, akan membantu memberikan masukkan soal calon wakil presiden (Cawapres). Terlebih Anies sudah diberikan wewenang untuk memilih cawapresnya.

"Kan dia sudah diserahkan untuk menentukan cawapres, kenapa partai lagi yang datang-datang. Capres kan bukan antar partai lagi tapi Anies sebagai representasi koalisi untuk bertemu dengan ketua umum," ucapnya.

Ragu Anies Resmi Jadi Capres

Zulfan menilai sampai saat ini belum ada progres soal deklarasi resmi Anies dan calon wakil presidennya.

"Sampai sekarang, konsisten tidak yakin bahwa piagam itu (Koalisi Perubahan) secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies," kata Zulfan dalam acara Adu Perspektif.

Zulfan pun meragukan soal penetapan Cawapres menjadi otoritas dari Anies. Zulfan menilai ada kebingungan Anies untuk menentukan cawapresnya.

"Apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies, makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya, bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung, 'gue capres apa enggak sih,' disuruh lagi menentukan Cawapres, makin bingung lagi," katanya.

Zulfan pun menyinggung soal pertemuan PKS, NasDem, dan Partai Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan di bulan Ramadan. Dia menyebut tak ada pertemuan penting Koalisi Perubahan selama Ramadan ini.

"Selama Ramadan ini pertemuan-pertemuan yang serius dari tiga anggota Koalisi Perubahan ini selain pertemuan di kantor Nasdem itu, kan nggak ada, nggak ada beritanya di mana?" ucapnya.

Simak juga Video: Zulfan Lindan Tak Yakin Anies Baswedan Bakal Resmi Jadi Capres

[Gambas:Video 20detik]


Politikus eks Partai NasDem, Zulfan Lindan, masih ragu Anies Baswedan akan resmi menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Dia menilai sampai saat ini belum ada progres soal deklarasi resmi Anies dan calon wakil presidennya.

"Sampai sekarang, konsisten tidak yakin bahwa piagam itu (Koalisi Perubahan) secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies," kata Zulfan dalam acara Adu Perspektif, detikcom X Total Politik, dengan tema Adu Perspektif: Asa Anies di Tengah Munculnya Koalisi Besar, Senin (17/4/2023).

Zulfan pun meragukan soal penetapan Cawapres menjadi otoritas dari Anies. Zulfan menilai ada kebingungan Anies untuk menentukan cawapresnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi soal cawapres kita serahkan kepada Anies, makin nggak mungkin lagi Anies menentukan siapa cawapresnya, bingung sendiri. Dia sendiri masih bingung, 'gue capres apa enggak sih,' disuruh lagi menentukan Cawapres, makin bingung lagi," katanya.

Zulfan pun menyinggung soal pertemuan PKS, NasDem, dan Partai Demokrat sebagai anggota Koalisi Perubahan di bulan Ramadan. Dia menyebut tak ada pertemuan penting Koalisi Perubahan selama Ramadan ini."Selama Ramadan ini pertemuan-pertemuan yang serius dari tiga anggota Koalisi Perubahan ini selain pertemuan di kantor Nasdem itu, kan nggak ada nggak ada beritanya di mana?" ucapnya.

"Kalau tersembunyi, tersembunyi, ngapain. Justru dia harus membuat pertemuan untuk meyakinkan publik bahwa kami terus melakukan ini. Ini kan nggak ada habis Nasdem pertemuan di tempat Nasdem besoknya Surya kalau berangkat ke luar negeri selesai tidak ada lagi," katanya.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menargetkan kemenangan di Jawa Timur pada Pemilu 2024 mendatang. Target kemenangan minimal 30 persen suara.

Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar saat di Trenggalek mengatakan target kemenangan tersebut dinilai cukup realistis, karena dari survei yang dilakukan, PKB Jatim saat ini memiliki elektabilitas 24 persen.

"Jawa Timur survei kita lakukan Alhamdulillah membanggakan, tapi saya belum puas karena potensi Kemenagan kita baru 24 persen. Saya yakin PKB di Jawa Timur menang mutlak setidaknya minim 30 persen," kata Muhaimin kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mewujudkan kemenangan itu pihaknya mulai melakukan sejumlah persiapan internal, terutama para calon anggota legislatif di tingkat daerah hingga pusat.

Pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengklaim kandidat caleg PKB untuk Pemilu 2024 merupakan tokoh-tokoh andal dan mampu bertarung untuk memperebutkan suara masyarakat.

"Ada dua persiapan PKB sekarang ini, memantapkan calon-calon legislatif yang Alhamdulillah PKB 100 persen sudah siap calon-calonnya. Kita optimis andal, pendaftaran bulan depan. Nanti dilanjutkan dengan persiapan pilpres menunggu pematangan koalisi," imbuhnya.

Ketum PKB iyu menambahkan untuk mendorong capaian perolehan suara di tingkat nasional, partainya juga mempersiapkan sejumlah kader yang berlatar belakan artis. Popularitas artis diharapkan akan mendongkrak perolehan suara.

"Ya tentu banyak artis yang masuk yang sudah terdaftar. Tentu artis harus mempersiapkan diri bukan hanya modal populer, tapi kualitas kapasitasnya harus kita siapkan yang mendaftar banyak sekali nanti akan diumumkan," imbuh Gus Muhaimin.

PKB: Kami Tetap Konsisten dan Percaya Kepada Gerindra


Lembaga Survei & Analisa Kebijakan Publik (Lanskap) merilis hasil survei pilihan warga Jawa Timur terkait sosok yang digadang maju di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Prabowo Subianto jadi yang teratas dan mengungguli Ganjar Pranowo.

Direktur Eksekutif Lanskap Mochammad Toha mengungkapkan, sebanyak 26,1% warga Jawa Timur memilih Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024.

"Prabowo Subianto menjadi figur yang banyak dipilih masyarakat Jawa Timur untuk Presiden 2024," kata Toha saat paparan melalui Xoom, Senin (17/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Toha menyebut, secara elektabilitas Prabowo unggul dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Capres NasDem Anies Baswedan. Toha menyampaikan mayoritas masyarakat Jawa Timur sudah mengenal sosok Prabowo Subianto.

"Tingkat pengenalan publik terhadap tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam pertanyaan survei di Jatim sudah melampaui 50 persen, di mana yang paling tinggi di Jatim tertinggi Prabowo, Khofifah Indar Parawansa (kedua), dan Ganjar Pranowo di peringkat tiga besar di Jatim," katanya.

Toha menyampaikan faktor yang membuat Prabowo Subianto masih teratas di Jawa Timur. Salah satunya adalah kegiatan safari menteri Pertahanan tersebut ke beberapa daerah bersama dengan Presiden Joko Widodo.

"Prabowo mampu muncul sebagai runner up mungkin adalah buah dari safarinya dan bertemu para tokoh berpengaruh dan memiliki akar dan modal sosial yang kuat. Lagi-lagi disamping hubungannya yang sangat baik dengan Jokowi," tutur Toha.

Hasil survei Lanskap. Foto: Faiq Azmi

Selain itu, faktor kinerja Prabowo Subianto sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju juga dipandang bisa semakin mengamplifikasi dukungan publik kepadanya.

"Kinerja sebagai Menhan dan kesediaannya bergabung dalam pemerintahan Jokowi demi persatuan bangsa diduga menjadi modal Prabowo meraih elektoral tertinggi di Jatim," tambahnya.

"Munculnya Prabowo sebagai sosok dengan elektoral tinggi di Jatim tidak lepas dari kuatnya silaturahmi yang dibangun Prabowo dengan publik di sana, baik secara langsung maupun maupun melalui institusi pendidikan keagamaan dan tokohnya yaitu para kyai," sambungnya..

Keunggulan Prabowo itu juga dipertegas dengan faktor koalisi dengan PKB yang terjalin erat. Toha juga memprediksi jika data tersebut konstan sampai pemilu 2024, maka Prabowo Subianto bisa keluar menjadi pemenang dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Kondisi di mana Prabowo selalu menang bila menjadi Capres dan dipasangkan dengan Cawapres manapun ini tak lepas dari sosok pribadi Prabowo yang memiliki magnet elektoral tinggi dan memang banyak disukai oleh pendukung Jokowi-Maruf di Jatim," ucap Toha.

Namun demikian, ia memberikan saran agar Prabowo benar-benar bisa memilih Cawapres yang tepat untuk mendampinginya di Pemilu 2024 mendatang.

"Sebagai Capres Prabowo memiliki tiga opsi pendamping atau cawapres yang dapat memberikan efek elektoral yang kuat di kedua Provinsi tersebut, yaitu Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani," tukasnya.

Survei Lanskap dilakukan pada 1-10 April 2023 dengan jumlah responden sebanyak 880 orang di Jawa Timur. Metodologi survei menggunakan multistage random sampling dengan margin of error -+ 3,3% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berikut elektabilitas para figur yang digadang maju Pilpres menurut survei Lanskap yang dilakukan di Jawa Timur:

1. Prabowo Subianto 26,1%

2. Ganjar Pranowo 19,3%

3. Anies Baswedan 19%

4. Khofifah Indar Parawansa 5,7%

5. Mahfud MD 3,5%

6. Erick Thohir 2,6%

7. Muhaimin Iskandar 2,2%

8. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 2,2%

9. Ridwan Kamil 2,1%

10. Sandiaga Uno 1,7%

11. Puan Maharani 1,5%

12. Airlangga Hartarto 1,4%

13. Andika Perkasa 1,4%

Tidak tahu/tidak menjawab 11,3%

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan untuk maju pada Pilpres 2024. Dukungan itu dilontarkan kelompok yang menamakan diri Keluarga Besar Marhaenis di Solo.

Kelompok itu menggelar deklarasi di Tugu Kebangkitan Nasional, Laweyan, Solo. Mereka mendeklarasikan dukungan untuk Gibran maju Pilpres mendatang.

Dalam aksinya, massa membawa atribut dan memakai kaus bergambar Gibran dengan tulisan 'Gibran For RI 1'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Keluarga Besar Marhaenis, Purwono mengatakan Gibran dinilai sebagai sosok yang layak untuk maju Pilpres 2024. Pihaknya pun mendukung Gibran menjadi calon presiden (capres).

"Kami dengan bulat hati bahwa Gibran For President dari Solo untuk Indonesia," kata Purwono, Senin (17/4/2023).

Menurutnya, Gibran sosok anak muda yang konsisten dan berani. Hal itu terlihat dari sikap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu saat polemik Piala Dunia U-20 2023 Indonesia beberapa waktu lalu.

"Kami memberikan solusi alternatif, agar Gibran bisa maju dalam pencalonan Pemilihan Presiden nanti. Minimal ini bisa memberikan warna yang jelas, mewakili generasi muda dalam Pemilu 2024 mendatang," ujarnya.

Deklarasi dukungan Gibran For RI 1 oleh Keluarga Besar Marhaenis di Tugu Kebangkitan Nasional, Laweyan, Kota Solo, Senin (17/4/2023). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng

Meski begitu, diakuinya memang ada ganjalan terkait syarat capres atau cawapres sesuai UU Pemilu, yakni batasan usia minimal 40 tahun. Usia Gibran masih belum mencukupi untuk jadi bakal capres atau cawapres. Purwono pun menyebut terkait regulasi merupakan ranah pemerintah pusat yang bisa saja dikaji ulang.

"Regulasinya silakan, itu urusan yang di sana. Kita hanya menawarkan. Bisa saja (jika tidak capres) jadi wakil presiden," ucapnya.

"Anak muda jangan dilihat usianya, tapi komitmen dan prestasinya, dia mampu. Kalau diberi kesempatan pasti bisa. Anak muda jangan diremehkan, dia punya visi ke depan," imbuhnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Konstelasi koalisi partai politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin panas. Kemunculan wacana koalisi besar menambah riuh di tengah pencarian cawapres koalisi perubahan.

Wacana Koalisi Besar yang melibatkan partai-partai pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut-sebut sebagai 'senjata' menghadapi Koalisi Perubahan yakni Partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat. Terlebih mereka sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres).

Kendati demikian, dinamika politik menuju Pilpres 2024 masih begitu cair. Koalisi-koalisi yang telah terbentuk belum bisa dikatakan kokoh meski komunikasinya sudah cukup intensif. Koalisi Perubahan, misalnya, meski sudah sepakat pada pencapresan Anies, masih alot ketika membahas calon wakil presiden (cawapres).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di awal tahun, Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, bahkan sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap koalisi pro-Anies. Kekhawatiran ini muncul menyusul sikap anggota koalisi selain NasDem yang sama-sama mengajukan cawapres.

"Kita berkoalisi tiga partai, NasDem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres dia bukan kader NasDem dan tidak pernah me-NasDem-kan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY, nah kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya NasDem gimana? Kami sudahlah, kita tidak bicara NasDem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang," kata Ali saat dihubungi detikcom, Selasa (10/1/2023).

Ali menilai sikap kedua partai rekannya sah-sah saja. Namun ia menegaskan bahwa koalisi perubahan itu akan bubar jika antarparpol koalisi saling mementingkan ego.

"Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya, jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama," tambahnya

Ganjalan di jalan dukungan untuk Anies nyatanya tak hanya sebatas alotnya pembicaraan soal cawapres. Ada persolan lain dari ranah hukum yang mendera Partai Demokrat, yakni upaya kubu Moeldoko merebut Partai besutan SBY tersebut. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menduga upaya hukum Moeldoko cs sebagai bagian dari usaha menjegal pencalonan Anies Baswedan sebagai capres.

"PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan," pungkas AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).

Kini muncul wacana Koalisi Besar yang disebut-sebut memperkuat prediksi 'All Jokowi's Men' di Pilpres 2024. Meski masih ada yang menilai koalisi besar sulit terwujud, namun tak ada yang memungkiri faktor Jokowi

Tak hanya sebatas Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKB yang tampil di awal, beragam analisa juga tak menutup kemungkinan PDIP bergabung. Upaya pembentukan koalisi besar berangkat dari sejumlah pertimbangan praktis bahwa kubu yang berkuasa saat ini perlu figur yang dapat melanjutkan agenda pembangunan Jokowi di periode berikutnya.

Elite politik tentu butuh memenangi Pilpres dengan angka elektabilitas moncer. Tentu dengan harapan kemenangan bisa diraih dalam satu ronde pelaksanaan pilpres.

Berangkat dari asumsi itu, maka bisa dikatakan Anies akan menempuh jalan yang terjal untuk meraih targetnya sebagai pengganti Jokowi.

Adu perspektif malam ini akan mengulas "Asa Anies di Antara Munculnya Koalisi Besar" bersama Kamhar Lakumani (Deputi Bappilu Partai Demokrat), Zulfan Lindan ( Politikus Senior), A Khoirul Umam (Direktur Paramadina Public Policy Institute) dan Effendi Gazali(Pakar Komunikasi Politik). Acara disiarkan secara langsung dari detikcom, Senin (17/4/2023) pukul 20.00 WIB.


Partai Ummat membuka peluang mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto jika mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal nyapres. Partai Demokrat, yang mengusung Anies bersama NasDem dan PKS, meminta Partai Ummat tak bimbang.

"Di tengah ikhtiar Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang terus berkemajuan setelah ditandatanganinya Piagam Kerjasama Tiga Partai yang bersepakat dan memutuskan mengusung pencapresan Mas Anies, sekaligus menegaskan telah memenuhi bahkan melewati ambang batas pencapresan, pernyataan Partai Ummat ini terasa kurang pas," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (17/4/2023).

"Kami meyakini pernyataan ini tak akan mempengaruhi sedikitpun soliditas, semangat dan moral partai-partai yang tergabung di KPP dan Mas Anies untuk terus mengikhtiarkan kemenangan guna mewujudkan perubahan dan perbaikan. Tak ada tempat untuk keragu-raguan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kamhar meyakini Koalisi Persatuan dan Perubahan bersama Anies Baswedan akan melaju hingga Pilpres 2024. Dia mengajak semua pihak melakukan kontrol terhadap demokrasi.

"Kami optimis KPP dan Mas Anies akan berlayar. Karenanya kita mengajak seluruh elemen bangsa melakukan kontrol demokrasi, jangan sampai ada politisasi hukum. Jangan sampai hukum dijadikan alat penguasa untuk menjegal lawan memuluskan kawan," kata Kamhar.

Kamhar lalu mengutip ucapan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia mengatakan hukum tak boleh cuma tajam ke lawan.

"Mengutip pernyataan yang sering disampaikan Mas Ketum AHY 'Jangan sampai hukum hanya tajam ke lawan namun tumpul ke kawan'. Ini kontra demokrasi, mesti kita lawan," ujarnya.

Amien Rais Buka Peluang Dukung Prabowo

Sebelumnya, Amien Rais punya alternatif lain di 2024 jika tokoh yang didukungnya, Anies Baswedan, tidak jadi nyapres. Amien Rais membuka peluang akan mengalihkan dukungan ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Waketum Partai Ummat Buni Yani. Dia menjelaskan alasannya.

"Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya," kata Buni Yani kepada wartawan, Jumat (14/4).

Amien sendiri juga telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," tuturnya.

Simak juga 'Soal Wacana Koalisi Besar, PKS Sebut Koalisi Pro Anies Solid':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais berencana mendukung Ketum Gerindra, Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal maju di Pilpres 2024. PKS menilai pernyataan itu aneh.

"Justru agak aneh pernyataannya," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (16/4/2023).

Meski demikian, Mardani mengatakan semuanya berhak menyatakan pendapat. Dia menegaskan PKS bersama Koalisi Perubahan dan Persatuan tetap mencapreskan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hak semua menyatakan pendapat. Tapi kami dari Koalisi Perubahan dan Persatuan tegas Mas Anies Capresnya," ujarnya.

Mardani mengatakan koalisinya saat ini tengah fokus menyiapkan cawapres pendamping Anies. Dia optimistis Anies akan melaju dalam Pilpres mendatang.

"Fokus sekarang menyiapkan Cawapres dan program serta kebijakan pembangunan nasional. Optimis dan penuh Semangat," imbuhnya.

Amien Rais Buka Peluang Dukung Prabowo

Sebelumnya, Amien Rais punya alternatif lain di 2024 jika tokoh yang didukungnya, Anies Baswedan, tidak jadi nyapres. Amien Rais membuka peluang akan mengalihkan dukungan ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Waketum Partai Ummat Buni Yani. Dia menjelaskan alasannya.

"Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya," kata Buni Yani kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Amien sendiri juga telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," tuturnya.

Sementara itu, Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau Tofa mengatakan politik akan bersifat dinamis hingga 2024. Dia menyebut dukungan ke Prabowo Subianto adalah pilihan alternatif.

"Seperti diketahui, politik itu dinamis. Tidak pasti, karena banyak hal mungkin akan terjadi kelak. Apalagi, soal Anies. Beliau banyak musuhnya sejak jadi Gubernur DKI. Banyak pihak secara tersembunyi maupun secara terbuka, memperlihatkan permusuhannya pada Pak Anies," kata Tofa.

"Maka, pilihan selain Anies harus disiapkan. Menurut kami, tidak banyak tokoh politik yang punya frekuensi sama dengan basis Partai Ummat. Maksud saya, basis massa Partai Ummat, hanya terkoneksi dengan segelintir tokoh karena punya sejarah masa lalu," sambungnya.

Simak juga 'Curhat Amien Rais Sulit Hubungi-Bertemu Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]


Silang pendapat terjadi di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) soal sosok yang cocok mendampingi Anies Baswedan sebagai cawapres pada Pilpres 2024 nanti. Partai di dalam Koalisi Perubahan tak saling sepakat soal Anies Baswedan berdampingan dengan Sandiaga Uno.

Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengatakan usulan cawapres pendamping Anies dibicarakan oleh tim Koalisi Perubahan. Namun, dia memastikan PD tak akan membahas sosok Sandiaga Uno terkait bakal cawapres Anies.

"Ya nanti dibicarakan lah, yang penting bagi Demokrat, nama Sandi Uno kita tutup. Tidak akan membicarakan nama itu lagi. Tapi, kalau nama-nama lain silakan dibicarakan nanti," kata Andi dihubungi, Jumat (14/4).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi mengatakan keputusan terkait cawapres ada di tangan Anies Baswedan. Setiap partai di KPP memiliki hak untuk mengajukan nama yang dinilai cocok.

"Tergantung Pak Anies akan memutus siapa, apakah Mas AHY, apakah calon yang dikemukakan oleh PKS, atau calon yang dikemukakan oleh NasDem gitu. Saya kira itu saja, biarlah masyarakat mempersiapkan dulu Hari Raya, hari yang suci ini, biar kita tidak bicara politik dulu," ujarnya.

PKS Tak Tutup Peluang Sandiaga

Juru bicara PKS Ahmad Mabruri tak sepakat dengan pernyataan Andi Arief yang menutup peluang Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Mabruri menyebut semestinya dalam politik tak boleh ada ucapan menutup komunikasi.

"Kita serahkan ke tim 8 saja, biar digodok di sana. Yang jelas dalam politik itu tidak boleh menutup komunikasi dan peluang kepada siapapun itu," kata Mabruri dikonfirmasi, Jumat (14/4).

Mabruri mengatakan PKS setuju dengan kriteria yang disampaikan Jusuf Kalla terkait bakal cawapres Anies. Ia menyebut keputusan akhir tetaplah berada di Anies Baswedan.

"PKS setuju dengan pendapat Pak JK. Cawapres Anies yang bisa menambah suara dan bisa kerja sama dalam pemerintahan. Sesuai dengan MoU yang ditandatangani partai pengusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata dia.

"Mengenai nama-namanya silakan masing masing partai usulkan. Nanti Anies Baswedan yang pilih," sambungnya.

Sandiaga Uno bersama Anies Baswedan. (Dok Twitter Sandiaga Uno)

NasDem Singgung Pengkhianat

Partai NasDem merespons soal PKS dan Demokrat yang beda pendapat tentang Sandiaga Uno menjadi cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024. NasDem meminta PKS hati-hati bicara soal sosok cawapres Anies.

"Sandiaga mendampingi Anies? Lah apa tidak dianggap pengkhianat nanti Sandiaga? Tidak elok membicarakan, Sandiaga ini kan kader partai lain, jadi menurut saya sebaiknya teman-teman PKS berhati-hati kemudian membicarakan tentang figur," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (16/4).

Ali menyebut NasDem tidak pernah tertarik membicarakan figur yang akan mendampingi Anies. NasDem lebih tertarik membicarakan soal kriteria yang dibutuhkan Anies agar elektabilitas meningkat dan menjadi pemenang di Pilpres 2024 nanti.

"Kalau NasDem tidak pernah tertarik membicarakan tentang figur, kami lebih tertarik berbicara tentang kriteria, jadi kriteria yang dibutuhkan Anies jadi pemenang untuk jadi presiden itu apa, kalau kemudian kita bicara pada konteks itu maka kemudian kita tidak bisa petakan wilayah, sehingga wakil yang akan mendampingi Anies itu orang yang bisa berkontribusi elektabilitas suara kemenangan Anies, kalau figur maka nantinya bisa jadi orang itu bukan menambah suara Anies tapi menjadi beban Anies," katanya.

Simak juga 'Pengamat Nilai Mahfud Bisa Dongkrak Elektabilitas Anies Jika Duet di 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menparekraf Sandiaga Uno diisukan akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) namun terlihat mesra dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PPP mengaku menghormati Sandiaga.

"Ya namanya proses politik, kita menghormati Pak Sandi sebagai kader Gerindra, kader politik, kita jaga," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek)saat dihubungi, Minggu (16/4/2023).

Awiek menuturkan semuanya akan terlihat setelah lebaran. Namun dia tidak menjelaskan secara detail akan ada apa setelah lebaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti semuanya terlihat setelah habis lebaran dan kita tidak dalam kondisi situasi tidak memaksa atau mendikte, Pak Sandi karena memiliki hak politik," tuturnya.

Awiek bersyukur jika Sandiaga mau bergabung dengan partainya. Namun Awiek menyerahkan sepenuhnya ke Sandiaga terkait apapun parpol pilihannya.

"Apakah akan bertahan di Gerindra. Ya kalau pindah ke PPP alhamdulillah, mengalir aja. Kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Sandi," imbuhnya.

Sandi Mesra dengan PKS

Kemesraan dengan PKS itu ditunjukkan Sandiaga ketika menghadiri Malang Education Summit di Taman Krida Budaya, Kota Malang, Jawa Timur Sabtu (15/4/2023). Dalam kesempatan tersebut, dirinya menjadi pembicara dalam program Malang Cerdas yang diusung Ketua Bidang Kepemudaan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Gamal Albinsaid.

Sandiaga Uno mengaku dirinya mendukung Malang Cerdas yang menurutnya menghadirkan energi untuk kebangkitan ekonomi pascapandemi. Dia menyebut program ini bisa mewujudkan target 4,4 juta lapangan kerja di 2024.

"Malang Cerdas merupakan mitra kami untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha dengan target 4,4 juta lapangan kerja di 2024. Kami betul-betul optimistis dengan kolaborasi ini, kita akan bergerak," ungkap Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya, Minggu (16/4/2023).

"Selain Malang Cerdas, akan muncul Jember, Lumajang, dan diikuti Indonesia Cerdas. Itu harapan kami," tambahnya.

Kolaborasi yang terjalin dengan kader muda PKS itu pun menuai beragam asumsi. Pasalnya, dirinya diisukan akan gabung ke PPP dalam Pemilu 2024.

Menjawab hal tersebut, Sandiaga Uno mengaku selalu mesra dengan PKS. Menurutnya, hubungan baik yang terajut sejak lama harus terus dijaga, apalagi di bulan Ramadan.

"Saya selalu mesra dengan PKS. Saya merasa dekat dan kadernya bersahabat, dan insyaallah pada bulan suci Ramadan yang mendekati akhir ini kita akan mendapatkan keberkahan dengan silaturahim seperti ini, Allah memberikan ridho," ungkapnya.

Selain itu, kata Sandiaga, Gamal merupakan mantan juru bicaranya ketika berkonstestasi dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, dirinya mengaku sangat mendukung program Malang Cerdas yang diusung Gamal.

"Saya melihat beliau memanfaatkan generasi milenial dan generasi Z untuk mencapai Indonesia Emas. Malang Cerdas ini adalah bahan bakar untuk menuju Indonesia Emas," ujarnya.

Terlepas dari isu yang berkembang, Sandiaga Uno mengaku tengah berkontemplasi untuk menentukan langkah politiknya ke depan. Dia meyakini Ramadan 1444 Hijriah akan menjadi momen dirinya bertafakur untuk mempersiapkan diri menyambut Pemilu 2024.

"Setelah Lebaran akan ada keputusan yang cukup berat, yang akan saya harus salat istikharah, wiridan dan bertafakur, karena tentunya langkah ke depan harus dipersiapkan. Pemilu tinggal 304 hari lagi, jadi mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan jalan," jelasnya.

Simak Video 'Jika Bergabung PPP, Sandi Dinilai Berpeluang Besar Diusung Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno terlihat mendekat ke PKS kala diterpa isu akan bergabung dengan PPP. Ke mana pilihan politik Sandiaga nantinya berlabuh?

Kemesraan Sandiaga dengan PKS tampak saat dirinya menghadiri Malang Education Summit di Taman Krida Budaya, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (15/4/2023). Dalam kesempatan tersebut, dirinya menjadi pembicara dalam program Malang Cerdas yang diusung Ketua DPP PKS Gamal Albinsaid.

Kolaborasi Sandiaga yang terjalin dengan kader muda PKS itu pun menuai beragam asumsi. Pasalnya, dirinya diisukan akan gabung ke PPP dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menjawab hal tersebut, Sandiaga mengaku selalu mesra dengan PKS. Menurutnya, hubungan baik yang terajut sejak lama harus terus dijaga, apalagi di bulan Ramadan.

"Saya selalu mesra dengan PKS. Saya merasa dekat dan kadernya bersahabat, dan insyaallah pada bulan suci Ramadan yang mendekati akhir ini kita akan mendapatkan keberkahan dengan silaturahim seperti ini, Allah memberikan ridho," ungkapnya.

Selain itu, kata Sandiaga, Gamal merupakan mantan juru bicaranya ketika berkonstestasi dalam Pilpres 2019. Oleh karena itu, dirinya mengaku sangat mendukung program Malang Cerdas yang diusung Gamal.

"Saya melihat beliau memanfaatkan generasi milenial dan generasi Z untuk mencapai Indonesia Emas. Malang Cerdas ini adalah bahan bakar untuk menuju Indonesia Emas," ujarnya.

PKS Buka Peluang Sandiaga Cawapres Anies

Nama Sandiaga muncul dalam bursa cawapres di Koalisi Perubahan besutan PKS bersama NasDem dan Demokrat. Juru bicara PKS Ahmad Mabruri tak sepakat dengan pernyataan Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief yang menutup peluang Sandiaga menjadi cawapres Anies Baswedan.

"Kita serahkan ke tim 8 saja, biar digodok di sana," kata Mabruri dikonfirmasi, Jumat (14/4).

Mabruri menegaskan pembicaraan politik dinamis sehingga tak boleh menutup kemungkinan.

"Yang jelas dalam politik itu tidak boleh menutup komunikasi dan peluang kepada siapapun itu," katanya.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Saksikan juga 'Jika Bergabung PPP, Sandi Dinilai Berpeluang Besar Diusung Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menempatkan Ganjar Pranowo sebagai tokoh calon Presiden RI dengan elektabilitas tertinggi. Kedekatan Ganjar dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) disebut sebagai salah satu pendorong elektabilitas.

Dalam survei terbaru SMRC yang dirilis Sabtu (15/4), Ganjar Pranowo berada di posisi teratas dengan elektabilitas 26,8 persen, mengungguli Prabowo Subianto dengan raihan suara 25,4 persen. Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan total suara 16,7 persen, diikuti Ridwan Kamil dengan raihan suara sebanyak 13,8 persen. Berikutnya ada nama Mahfud MD 4,1 persen dan Agus Harimurti Yudhoyono 2,1 persen. Sisanya sebanyak 11,1 persen pemilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Pengamat politik Adi Prayitno mengungkapkan ada tiga faktor yang membuat elektabilitas Ganjar kembali naik. Menurutnya, para pemilih cepat melupakan dan memaafkan Ganjar ihwal Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilih kita itu kan memorinya pendek, cepat marah tetapi cepat pula memaafkan, cepat pula memilih orang yang sempat dibenci itu. Banyak kasus banyak kejadian di negara ini, partai, elite ataupun calon itu dibenci dibully tetapi sifatnya sesaat setelah itu publik lupa dan kembali dipilih," jelas Adi dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (16/4/2023).

Adi memaparkan kemesraan yang ditampilkan Presiden Jokowi dan Ganjar saat seharian berada di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu menepis isu keretakan yang terjadi di antara kedua figur tersebut. Hal itu, kata Adi, menjadi aspek penting yang membuat para pendukung Jokowi kembali memilih Ganjar sebagai penerus Jokowi di 2024.

"Kemesraan Jokowi dan Ganjar tentu jadi variabel yang cukup penting, terutama bagi pendukung Jokowi melihat Ganjar sebagai sosok yang kembali mesra dengan Jokowi dan tidak ada persoalan apapun yang signifikan. Basis loyalis Jokowi itu kembali berbondong-bondong memilih Ganjar Pranowo," jelas Adi.

Menurut Adi kembalinya suara para pemilih Ganjar juga tak lepas dari sikap tegas Gubernur Jateng itu saat mengeluarkan pernyataan politiknya yang menolak Israel bermain di Piala Dunia U-20 dan membuat Indonesia batal menjadi tuan rumah. Keberanian Ganjar untuk bertanggung jawab dan menghadapi protes publik kepadanya, juga dinilai menjadi poin tambah dan membuatnya kembali menerima simpati para pemilih.

"Artinya keberanian menghadapi persoalan yang blunder, persoalan yang dihadapi adalah bagian dari nilai positif yang dimiliki oleh Ganjar. Jadi sebenarnya kegaduhan, bully-bully itu tidak selamanya negatif. Kalau bisa dijelaskan ke publik dengan baik, dihadapi dengan baik, ya secara perlahan masyarakat akan simpati lah," ujar Adi.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan koalisi dengan Partai Gerinda masih solid jelang Pilpres 2024. Terkait kandidat capres, PKB masih menunggu waktu.

Ditemui wartawan saat melakukan kunjungan ke Desa Jarakan, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Minggu (16/4/2023) petang, Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya tetap solid dalam menjalin koalisi dengan Partai Gerindra. Politikus yang akrab disapa Cak Imin itu bahkan mengklaim ada sejumlah partai lain yang akan bergabung.

"Koalisi masih jalan. Masih solid PKB-Gerindra akan terus bersama dan kita terus bahu-membahu dan sedang menggalang partai-partai lain yang sudah siap bergabung kan Golkar," kata Muhaimin Iskandar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, saat ini koalisi PKB-Gerindra masih berupaya menambah kekuatan koalisi dengan berkomunikasi dengan partai lain. Selain Partai Golkar, Cak Imin menyebut ada potensi PAN dan PPP untuk bergabung dengan koalisinya.

"Sementara Golkar dan PAN saja, kemungkinan PPP, tapi belum pasti," imbuhnya.

Disinggung terkait kandidat capres dan cawapres yang akan diusung dalam Pilpres 2024, Cak Imin mengaku belum ada calon pasti. Pihaknya masih menunggu waktu yang tepat.

Tak hanya itu, penentuan kandidat capres dan cawapres akan ditentukan dengan mempertimbangkan kandidat dari partai lain.

"Tunggu waktunya, kita lihat juga partai-partai lain belum ada satu calon pun yang definitif," katanya.

Fokus Kampanye, Cak Imin Cuti dari DPR Mulai Besok


Berstatus sebagai calon tunggal, Sekar Tanjung terpilih sebagai Ketua DPP II Partai Golkar Solo. Terpilihnya Sekar Tanjung dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Kota Solo.

Ketua DPD II Golkar Solo terpilih Sekar mengatakan bahwa pemilihan ketua definitif Partai Golkar Kota Solo sangat ditunggu-tunggu. Sekar mengaku akan mengikuti seluruh kegiatan yang sudah dipersiapkan oleh Partai Golkar.

"Yang harus dipersiapkan oleh Partai Golkar untuk mengikuti tatanan Pemilu, Pileg, Pilpres dan Pilkada di tahun 2024 itu akan menjadi fokus utama kami harapannya dengan pengukuhan hari ini kita bisa mulai meningkatkan strategi keseriusan kerja keras dan konektivitas untuk menjemput kebangkitan Partai Golkar di kota Solo tahun 2024," kata Sekar di Kantor DPD Golkar Solo, Minggu (16/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditanya apakah ingin mengembalikan kemenangan Golkar pada tahun 2004 saat dipegang oleh sang ayah yakni Akbar Tanjung, Sekar berharap hal itu juga bisa terulang lagi.

"Itu mungkin bisa kita nilai di tahun 2024 yang pasti saya sangat berterima kasih pada para senior yang ada hari ini dan yang tidak masuk ke dalam sini yang telah memberikan kami kepercayaan untuk membantu mensukseskan Partai Golkar," ujarnya.

"Saya juga berharap seperti yang disampaikan Pak Juliyatmono semangat yang telah dikeluarkan oleh Partai Golkar hasil yang telah dilakukan oleh Partai Golkar di tahun 2004, 20 tahun lalu insya Allah bisa meridhoi kita di 2024," lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris DPD I Golkar Jawa Tengah, Juliyatmono, mengatakan bahwa kehadiran Sekar Tanjung pulang ke Solo dan mengabadi ke Solo. Apalagi, saat ini peran anak muda sangat penting.

"Saya tetapkan hari ini karena Musdalub itu kan sederhana memilih kembali ketua definitif, yang tidak ada calon lain yang ada hanya satu dan kita kita tetapkan aklamasi Mbak Sekar menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Solo," kata Yuli.

Yuli mengaku partai Golkar membutuhkan sosok yang milenial. Hal tersebut tak terlepas dari komunikasi yang bisa dilakukan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga sosok milenial.

"Ya mungkin juga salah satu pendekatan saya kira akan lebih mengenal. Dialektika juga akan nyambung kalau sama-sama kau milenial, oleh karenanya partai membutuhkan sosok yang milenial biar komunikasi dengan Wali Kota bisa komunikatif bisakah misteri lah tapi yang jelas tugasnya harus merebut simpati memulihkan keadaan bagaimana perolehan suara pileg itu ada penambahan yang signifikan itu yang paling pokok," pungkasnya.

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


PAN bicara politik identitas soal Partai Ummat yang buka peluang dukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal nyapres. Menanggapi hal itu, Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau Tofa menyebut saat ini sudah tidak zaman menakuti isu politik identitas.

"Kayaknya ini sudah terlalu jauh dari substansi. Udah nggak zaman lagi menakuti orang dengan isu politik identitas. Politik identitas sudah clear, dan tidak ada masalah," kata Tofa saat dikonfirmasi, Minggu (16/4/2023).

Tofa lantas menyebut banyak yang salah kaprah memandang politik identitas. Menurut Tofa, politik identitas selalu dikaitkan dengan isu radikalisme, terorisme bahkan intoleransi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu semua omong kosong, mau identitas wong cilik, identitas nasionalis, identitas religius, identitas agama. Bahkan mau ganti identitas pun boleh. Ada partai religius, nggak pede, lalu ganti identitas menjadi partai nasionalis. Padahal dulunya mereka hidup di partai religius, boleh. Tak ada yang melarang," tutur Tofa.

Tofa menyebut tak elok sesama partai politik saling menasihati. Menurutnya hal itu justru menggambarkan ada kesombongan dari suatu partai.

"Tam elok rasanya, menasehati sesama Partai politik. Apalagi partai yang dinasehati mungkin lebih terhormat ketimbang yang menasehati. Kesannya, ada partai yang merasa lebih hebat sehingga partai lain dianggap lebih rendah kemampuan intelektualnya," ujar Tofa.

Tofa mengatakan partai besar semestinya memahami etika. Dia menuding pernyataan PAN merespons Amien Rais tak memiliki subtansi.

"Usul saya, sebaiknya setiap partai, melindungi identitasnya sendiri. Menggunakan identitasnya sendiri untuk mencapai tujuan, meski faktanya pada nggak mau begitu," kata Tofa.

"Respons pihak lain atas pernyataan Pak Amien ternyata cenderung tidak memiliki substansi. Saya rasa mereka enggak paham atau mungkin panik, bisa juga," imbuhnya.

Sebelumnya, rencana Partai Ummat mengusung Prabowo jika Anies gagal nyapres itu diungkap Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi lantas merespons apakah Gerindra mau menerima dukungan partai yang memperjuangkan politik identitas.

"Semua terserah Pak Prabowo dan Gerindra, apakah mau menerima dukungan partai politik yang memperjuangkan politik identitas atau menolak," kata Viva dikonfirmasi, Minggu (16/4/2023).

Simak selengkapnya di sini

Saksikan juga 'Partai Ummat: Istilah Politik Identitas Disesatkan Oleh Oknum Tertentu':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade merespons rencana Amien Rais dukung Ketua Umumnya Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal nyapres. Andre menyebut semua akan berlabuh ke Prabowo Subianto pada waktunya.

"Kami tidak ingin mengomentari urusan capres lain apakah terganjal atau tidak. Karena sekali lagi itu domain masing-masing koalisi ya, kami tidak elok mengomentari. Tapi yang jelas kami meyakini dukungan terhadap Pak Prabowo akan terus bertambah. intinya gini, semua akan jadi Prabowo pada saatnya," kata Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (16/4/2023).

Andre menyebut pihaknya tengah fokus untuk memenangkan Prabowo dalam gelaran Pilpres 2024. Dia bersyukur jika dukungan terhadap Prabowo terus bertambah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas kami tidak ingin mengomentari capres lain. Sekali lagi, kami fokus saja untuk memenangkan Pak Prabowo dalam kontestasi pilpres 2024. Kalau nanti dukungan terus bertambah kami syukuri," ujarnya.

Andre menekankan komitmen Prabowo menjunjung UUD 1945. Dia lantas mengajak semua pihak untuk mendukung Prabowo untuk mewujudkan cita-cita bangsa sesuai UUD 1945.

"Intinya gini, selama komitmen dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, ayuk kita bangun Indonesia bersama-sama," ujar Andre.

"Kalau komitmen Pak Prabowo jelas kalau kita semua, saya nggak ingin komentarin partai apa ya, yang jelas siapapun yang komit dengan UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ayuk sama-sama kita dukung Pak Prabowo jadi presiden 2024," sambungnya.

Sebelumnya,Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais punya alternatif lain di 2024 jika tokoh yang didukungnya, Anies Baswedan, tidak jadi nyapres. Amien Rais membuka peluang akan mengalihkan dukungan ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan juga 'Cak Imin Beri Selamat Elektabilitas Prabowo Naik: Tanda Juara Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Ummat menegaskan hanya mendukung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada Pemilu 2024. Dukungan ini sesuai dengan hasil Rakernas Partai Ummat.

"Memang sebelumnya ada 3 nama, Anies Baswedan, Prabowo subianto dan Gatot N. Hanya saja saat acara, Pak Prabowo sudah diundang tidak hadir, sedangkan Gatot Nurmantio menyatakan tidak bersedia maju sebagai capres, sehingga pilihan kita jatuh kepada Anies," kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Ummat, Benny Suharto, Minggu (16/4/2023).

Benny mengatakan, dari 37 pengurus provinsi Partai Ummat yang ada di Indonesia, hanya 3 provinsi yang belum menyatakan dukungan. Sementara 34 provinsi lainnya mendukung Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya isu jika Partai Ummat tidak bulat mendukung Pak Anies sebagai calon presiden itu sangat disayangkan karena sekali lagi saya tegaskan jika Partai Ummat clear mendukung Bapak Anies Baswedan sebagai capres," ujar Benny.

Selanjutnya Benny mengatakan, saat ini semua kader Partai Ummat sangat antusias dalam mendulang dukungan masyarakat untuk Anies Baswedan bahkan semua spanduk, baleho dan papan ucapan lainya selalu menyertakan gambar Anis Baswedan

"Saya harap jangan ada lagi slentingan atau ucapan yang meruntuhkan semengat para kader di bawah dan saya harap semuanya patuh dengan hasil Rakernas yang menyatakan kita mendukung Anies," tegas Benny.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais berencana akan mengalihkan dukungan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto jika Anies Baswedan gagal melaju ke Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan apakah Gerindra mau menerima dukungan partai yang memperjuangkan politik identitas.

"Semua terserah Pak Prabowo dan Gerindra, apakah mau menerima dukungan partai politik yang memperjuangkan politik identitas atau menolak," kata Viva dikonfirmasi, Minggu (16/4/2023).

Viva menyebut rencana PAN itu akan menjadikan Prabowo hanya sebagai alternatif. Meski begitu, hal itu bergantung pada kebijakan masing-masing partai. Dia menegaskan partainya selalu mengedepankan keselarasan ideologi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan Pak Prabowo jadi orang kedua, ban serep, jika tidak jadi ijab kabul dengan orang pertama, he-he-he," ujarnya.

"PAN tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai lain ya. PAN akan menjaga fatsun politik. Koalisi partai bukan sekedar angka-angka elektoral saja, namun yang lebih substantif lagi, yaitu keselarasan dalam ideologi partai," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais punya alternatif lain di 2024 jika tokoh yang didukungnya, Anies Baswedan, tidak jadi nyapres. Amien Rais membuka peluang akan mengalihkan dukungan ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan oleh Waketum Partai Ummat Buni Yani. Dia menjelaskan alasannya.

"Begini maksud Pak Amien. Kalimatnya adalah kalimat pengandaian atau conditional sentence dengan kata if (jika). Jika Anies tidak bisa maju jadi capres, maka terbuka Partai Ummat untuk mendukung Prabowo. Itu maksudnya," kata Buni Yani kepada wartawan, Jumat (14/4/2023).

Amien sendiri juga telah bicara soal kemungkinan mendukung Prabowo tersebut dalam salah satu podcast di YouTube. Buni Yani mengatakan dukungan Partai Ummat ke Prabowo lebih rasional dibanding ke calon lain seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Pilihan ke Prabowo adalah pilihan yang lebih rasional bagi Partai Ummat dibanding memilih Ganjar Pranowo. Partai Ummat melihat Ganjar adalah kelanjutan dari Jokowi yang merupakan representasi oligarki yang kita lawan. Intinya, Partai Ummat tidak mungkin memilih Ganjar bila Anies gagal nyapres, makanya pilihan tertuju ke Prabowo," tuturnya.

Sementara itu, Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya atau Tofa mengatakan politik akan bersifat dinamis hingga 2024. Dia menyebut dukungan ke Prabowo Subianto adalah pilihan alternatif.

"Seperti diketahui, politik itu dinamis. Tidak pasti, karena banyak hal mungkin akan terjadi kelak. Apalagi, soal Anies. Beliau banyak musuhnya sejak jadi Gubernur DKI. Banyak pihak secara tersembunyi maupun secara terbuka, memperlihatkan permusuhannya pada Pak Anies," kata Tofa.

"Maka, pilihan selain Anies harus disiapkan. Menurut kami, tidak banyak tokoh politik yang punya frekuensi sama dengan basis Partai Ummat. Maksud saya, basis massa Partai Ummat, hanya terkoneksi dengan segelintir tokoh karena punya sejarah masa lalu," sambungnya.

Simak juga 'Curhat Amien Rais Sulit Hubungi-Bertemu Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]