Waketum NasDem Ahmad Ali memastikan menteri-menteri partainya tidak akan mundur mandiri dari kabinet tanpa adanya permintaan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menanggapi hal itu, Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.

"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto saat dihubungi, Kamis (19/1/2023).

Hasto menilai Mentan tidak menunjukkan performa karena masih melakukan impor beras. Terlebih, lanjut Hasto, Mentan memberikan laporan salah kepada Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika menteri memberikan laporan kepada Presiden bahwa Indonesia mampu berswasembada beras, namun dalam praktiknya ternyata impor. Artinya kan tidak performed. Apalagi telah memberikan laporan yang salah kepada Presiden," tuturnya.

Saat ditanya tanggapannya terkait NasDem yang ogah mundur tanpa perintah Jokowi, Hasto mengatakan menyerahkan urusan itu sepenuhnya ke Jokowi. "PDI-Perjuangan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden," pungkasnya.

Sebelumnya Ahmad Ali menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi. Sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur pemerintahan Jokowi.

"Partai NasDem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP tapi karena Pak Jokowi. Jadi kabinet itu terbentuk atas kesepakatan bersama pada 2019, sehingga tentunya sekali lagi saya tekankan, tidak ada partai yang berhak menentukan partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu adalah kewenangan daripada Presiden," kata Ali saat dihubungi, Rabu (18/1/2023).

Ali mengatakan NasDem akan selalu berada di koalisi Jokowi untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir periode tahun 2024. Hal itu merupakan komitmennya sejak pembentukan koalisi.

"Kedua, posisi NasDem di kabinet itu ingin memastikan program pemerintah itu berjalan dari 2019 hingga 2024. Ketiga, kami ingin memastikan bahwa Pak Jokowi, keselamatan, kehormatan, dan harga diri Pak Jokowi, harus dijaga oleh partai-partai koalisinya. Kemudian NasDem berkepentingan untuk menjaga hal itu," kata dia.

Ali heran keputusan NasDem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dipermasalahkan. Dia menilai NasDem tidak sama sekali mengambil 'kue' kekuasaan.

"Kami itu hari ini mencalonkan Anies ya sebagai capres. Nah, terus masalahnya? Kue kekuasaan yang diambil oleh NasDem? Kan memang kerjanya NasDem dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berada di koalisi ini memang sejak 2019," ujarnya.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan partainya akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi hanya jika diminta oleh Jokowi sendiri. "Jadi kami akan keluar dari koalisi ini kalau kemudian Pak Presiden yang meminta kami untuk keluar," lanjut dia.

Soal mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Ali menilai semua parpol juga berpeluang dengan hal itu. Menurutnya, tak ada etika yang dilanggar NasDem. Dia pun menyinggung etika politik ini dengan mengungkit kader PDIP yang korupsi.

Lihat juga video 'NasDem Jamin HTI-FPI Tetap Dilarang Jika Anies Jadi Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyatakan hak politik adalah milik segenap bangsa, termasuk kaum disabilitas. Dia memastikan PKB akan senantiasa membuka pintu lebar bagi disabilitas dalam konteks politik.

"Rekan-rekan disabilitas itu punya hak politik yang sama dan setara, kita ini sama, sama-sama warga negara yang dapat menorehkan prestasi dan berjuang untuk Indonesia," ujarnya usai diskusi dengan tema 'Sudah Saatnya Difabel Menjadi Warga Kelas Satu' di Kantor DPP PKB, seperti dalam keterangan tertulis, Kamis (19/1/2023).

Dia menilai PKB selama ini bukan saja memperjuangkan hak disabilitas, namun juga memfasilitasi mereka di jalur politik. Oleh karenanya, ia berharap hak disabilitas dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka butuhkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKB siap memfasilitasi hak politik disabilitas, saya sudah perintahkan ke pengurus untuk mempermudah pendaftaran caleg untuk mereka. Ya karena yang tahu betul apa kebutuhan disabilitas, hak-hak mereka ya mereka, kita harus menjembataninya," ungkapnya.

Sementara itu, Jubir Milenial PKB Didiet Fitrah mengatakan partainya saat ini membuka pendaftaran calon legislatif untuk kaum disabilitas pada Pemilu 2024.

"Ini merupakan inisiator Cak Imin dan kaum disabilitas ini tidak hanya subjek politik. Dan PKB juga terbuka untuk kaum disabilitas mendaftar sebagai calon legislatif," tuturnya.

Kendati demikian, Didiet mengaku belum mendata ulang terkait dengan jumlah kaum disabilitas yang sudah mendaftar sebagai caleg 2024 dari PKB karena masih dikalkulasi.

"Kita belum bisa sampaikan dan kita masih melakukan kalkulasi," imbuhnya.

Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Sunarman menyebut kaum disabilitas harus bisa berubah. Menurutnya, perubahan itu tidak hanya dilakukan penyandang disabilitasnya saja, tapi juga harus mendapat dukungan dari lingkungan sekitar.

"Kalau saya difabel, itu bukan salah saya. Tapi yang salah, ketika saya mau sekolah, tapi ditolak, infrastruktur juga belum mendukung," tandasnya.

Lihat juga video 'Cak Imin Targetkan PKB Kalahkan Gerindra di Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan tengah mencuat. Puan mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"Reshuffle pergantian kabinet itu adalah prerogatif dari presiden, jadi tentu saja presiden yang nantinya akan menentukan kapan hari baiknya, kapan dilakukannya, apakah perlu dilakukan atau tidak," kata Puan Maharani kepada wartawan di Kompleks Senayan, Kamis (19/1/2023).

Puan menyerahkan isu reshuffle itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyebut partai politik sah-sah saja untuk memberi masukan kepada Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai partai politik atau sebagai individu, tentu saja kita boleh mengingatkan, atau menyuarakan hal-hal yang dianggap mungkin tidak terlalu membantu kinerja dalam pemerintah dan lain sebagainya," ujarnya.

Lebih lanjut, Ketua DPP PDIP ini mengatakan tidak bisa merinci 'hal-hal' yang menurutnya tak begitu membantu kinerja pemerintah dalam kabinet Jokowi. Dia mengaku tak diajak bicara oleh Jokowi soal reshuffle kabinet ini.

"Wah saya nggak bisa mengatakan itu karena itu kan hak prerogatif presiden, dan saya nggak diajak bicara sama presiden jadi ya tanyakan ke Presiden," ungkap Puan.

PDIP Minta NasDem Pamit dari Kabinet

Sebelumnya diberitakan, PDIP meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden.

Said mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.

"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1).

Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. "Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," katanya.

Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.

"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.


Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo kembali menanggapi isu reshuffle kabinet yang belakangan tengah mencuat. Menteri dari Partai NasDem ini menyebut tak ada masalah di dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ndak ada (masalah), tuh. Kan Presiden suruh kita kerja habis-habisan, kita banyak di lapangan," kata Syahrul usai rapat kerja Komisi IV DPR di Kompleks Senayan, Kamis (19/1/2023).

Syahrul mengklaim para menteri kerja habis-habisan di lapangan. Menurutnya, para menteri bekerja maksimal sesuai instruksi Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya nggak mengerti (ada masalah atau tidak). Tetapi rasanya semua menteri kerja maksimal karena Pak Jokowi sangat memaksa kita di lapangan," ungkap Syahrul.

PDIP Minta NasDem Pamit dari Kabinet

Sebelumnya diberitakan, PDIP meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi. Hal ini disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons mencuatnya isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Jokowi sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden.

Said mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.

"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1).

Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. "Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi pasca 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," katanya.

Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.

"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Simak juga 'NasDem Siap Terima Konsekuensi Usung Anies, Termasuk Direshuffle':

[Gambas:Video 20detik]


NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sampai saat ini belum juga mendeklarasikan 'Koalisi Perubahan' yang nantinya akan mendukung Anies Baswedan maju sebagai calon presiden di 2024. Ketiga partai itu sampai saat ini masih berbeda pandangan soal kepastian peresmian 'Koalisi Perubahan'.

NasDem Menanti

Partai NasDem sebagai pengusung Anies Baswedan buka suara terkait kapan 'Koalisi Perubahan' akan disahkan. Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan saat ini NasDem hanya tinggal menunggu kesiapan dari Demokrat dan PKS untuk deklarasi koalisi.

"Sekarang NasDem ingin membalut logika saja. Kami justru yang ingin menunggu offering dari teman-teman yang lain. Ya masak NasDem terus yang kebelet, sekarang ini kan bagian dari proses, hubungan itu kan resiprokal, ya masak bertepuk sebelah tangan, nggak mungkin," ujar Willy kepada wartawan, Rabu (18/1).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies, kita menunggu juga, jangan kemudian seolah-olah kita ngejar," lanjutnya.

Lebih lanjut, Willy mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Pertemuan itu diagendakan dilakukan pada Februari 2023.

"Memang pertemuan Pak Surya dan Habib Salim sudah beberapa kali kita agendakan tapi tertundalah karena banyak agenda. Jadi, ya kita lihatlah ke depan ini, mungkin bulan depan bisa ketemuan," ujarnya.

Willy mengatakan tim kecil saat ini masih membahas terkait perkembangan deklarasi koalisi. Menurutnya, jika waktunya telah cocok, maka diharapkan secepatnya untuk deklarasi.

"Saya berkonsultasi terus ke Pak Surya, menyampaikan laporan secara terus-menerus setiap apa yang sudah dihasilkan tim kecil. Termasuk masalah timing dan segala macam. Ya, kalau dalam hemat NasDem kalau sudah oke ya deklarasi aja," katanya.

"Tentu politik memiliki seni, politik memiliki momentum, dan momentumnya harus kita jaga untuk kemudian siapa yang mendampingi Mas Anies ya kita jadikan kado terindah berikutnya," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak ingin buru-buru mendeklarasikan koalisi bersama NasDem dan PKS. Dia ingin semua berproses dan berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak awal, kata dia, Partai Demokrat selaku partai oposisi selalu menggaungkan narasi perubahan dan perbaikan.

"Karena itu, saat ini Demokrat, PKS, dan NasDem terus membangun komunikasi. Meski demikian, koalisi tersebut hingga saat ini belum resmi terbentuk," ujarnya, Rabu (18/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY mengatakan itu usai Pelantikan ke-15 DPC Partai Demokrat Lampung tersebut berlangsung di Balai Krakatau, Bandar Lampung.

Komunikasi dengan partai lain, menurut dia, masih terus berjalan intens hingga hari ini. Komunikasi itu dibangun dalam rangka membangun koalisi.

"Saya meyakini semua ini proses, saya tidak ingin tergesa-gesa lalu bubar di tengah jalan, harus pada konsensus bahwa kami ingin melakukan perubahan," tuturnya.

Mengenai peluang berduet dengan Anies Baswedan di Pilpres, AHY mengaku masih terus membangun komunikasi dengan berbagai pihak.

"Saya bersahabat dengan beliau (Anies), dan chemistry-nya ada, terbangun dari diskusi dan bukan hanya pikiran tapi juga hati, akan tetapi Demokrat selalu membawa rasionalitas, dan bertanya ke rakyat siapa yang harus dibawa, bukan si A atau si B," katanya.

Agus menilai Anies merupakan salah satu tokoh yang merepresentasikan perubahan, dan sosok seperti itu tidak banyak. Sehingga peluang untuk dipasangkan dengan Anies menurutnya sangat terbuka.

"Beliau tokoh yang merepresentasikan perubahan, tentu peluang untuk dipasangkan sangatlah terbuka," tegasnya.

Pesan AHY untuk Ketua Demokrat yang Baru Dilantik Ada di Halaman Selanjutnya....

Halaman 1 2 Selanjutnya

Anies Salat Berjamaah Bareng Keluarga Sebelum Daftar Capres-Cawapres


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Bogor. Dalam pertemuannya itu Gibran dan ayahnya membahas pemetaan 2024.

"Nggak (membahas soal haters), ngobrolke sing luwih penting. Misale 2024 (membicarakan yang lebih penting, misalnya 2024)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (18/1/2023).

Gibran mengaku berbincang dengan Jokowi usai Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Bogor, pada Selasa (17/1). Dia juga menyebut ada bekal yang diberikan oleh ayahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya yang namanya bekal kan nggak harus dimakan ya, simpen wae (simpan saja), nek butuh thok lagi dibuka (kalau butuh saja baru dibuka)," ujarnya.

"Banyak-banyak (politik), ya pasca Rakornas, ya pemetaan 2024," ungkapnya.

Gibran Sedang Mempersiapkan Sesuatu

Gibran mengaku saat ini sedang bolak-balik Jakarta-Solo untuk urusan yang penting. Gibran hanya memberikan petunjuk bahwa dirinya sedang melakukan persiapan.

"Aku wira-wiri Jakarta terus kok (aku bolak-balik Jakarta terus kok), masa nggak tahu, ini ngurusi yang lain, persiapan," kata Gibran, Senin (16/1).

Ditanya apakah ada soal Pilgub 2024, Gibran enggan menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa persiapan itu untuk sesuatu yang lebih besar.

"Persiapan, mosok ora (masa tidak) persiapan. Kok dipanggil, bukan partai, persiapan untuk sesuatu yang lebih besar," ujarnya.

Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku kedatangannya ke Jakarta bukanlah suatu kejutan lagi. Dia juga meminta doa dari masyarakat.

"Ora (bukan) kejutan, sudah bukan kejutan lagi, semua orang sudah tahu saya mau ngapain di Jakarta. Mohon doanya aja," ucapnya saat itu.

Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil


Partai NasDem menunggu kesiapan dari Partai Demokrat dan PKS untuk deklarasi koalisi mengusung bakal capres Anies Baswedan. PKS ogah buru-buru deklarasi koalisi pro Anies.

"Proses sedang berjalan, Insyaallah progress-nya on the track, perlu kesabaran dan kedisiplinan. Kami sih proporsional saja, kami tidak ingin buru-buru tapi juga tidak ingin terlambat dalam pengambilan keputusan," kata juru bicara PKS M Kholid kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

PKS ingin ada kekompakan dalam mengusung Anies, sebab targetnya memenangkan Pilpres 2024. Oleh sebab itu, PKS mengingatkan sejumlah hal. Apa saja?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kerangka berpikirnya kita harus dalam bingkai kebersamaan untuk meraih menang. Jadi ya harus lebih jernih, lapang dada, dan rendah hati. Kita kedepankan sikap rasional dan obyektif, bukan suka atau tidak suka," ujarnya.

Waktu yang tepat untuk deklarasi, menurut PKS hanya masalah teknis dan taktis saja. Selain itu, juga terkait erat dengan momentum, dinamika politik nasional dan kesiapan PKS, Demokrat serta Nasdem.

"Kami percaya pimpinan PKS, Nasdem dan PD adalah tokoh tokoh yang punya sikap negarawan, yang berpikir jauh ke depan untuk kebaikan bangsa. Insyaallah, membangun titik temunya akan lebih mudah," imbuhnya.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya sebelumnya mengatakan saat ini NasDem tinggal menunggu kesiapan dari Demokrat dan PKS untuk deklarasi koalisi. Willy menilai harus ada timbal balik dalam pembentukan koalisi.

"Sekarang NasDem ingin membalut logika saja. Kami justru yang ingin menunggu offering dari teman-teman yang lain. Ya masak NasDem terus yang kebelet, sekarang ini kan bagian dari proses, hubungan itu kan resiprokal, ya masak bertepuk sebelah tangan, nggak mungkin," ujar Willy kepada wartawan, Rabu (18/1).

"Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies, kita menunggu juga, jangan kemudian seolah-olah kita ngejar," lanjutnya.

Lihat Video: Survei LSJ: 40,6% Pendukung Jokowi di 2019 Beralih ke Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat (PD) mengaku proses terbentuknya Koalisi Perubahan mengusung bakal capres Anies Baswedan bersama Partai NasDem dan PKS terus berjalan. Demokrat mengatakan titik temu tiga partai semakin dekat.

"Ikhtiar menuju terbentuknya Koalisi Perubahan terus berproses dan berkemajuan melalui tim kecil yang membangun komunikasi politik lintas partai antara Partai Demokrat, NasDem dan PKS. Tak ada kendala yang bersifat substantif dan ketiga partai ini memiliki tingkat kesiapan yang sama untuk berkoalisi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

Partai Demokrat berpandangan bahwa deklarasi Koalisi Perubahan pada saatnya nanti akan menjadi game changer. Oleh sebab itu, perlu dibahas dan diputuskan dengan cermat dan saksama, tak boleh terburu-buru tapi juga tak boleh terlambat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait tanggal belum ada pembicaraan, namun bulan Februari nanti setahun sebelum pemilu adalah waktu yang dipandang pas. Dengan terbentuknya Koalisi Perubahan, tiga partai yang tergabung didalamnya ingin menang besar yaitu sukses pilpres dan sukses pileg karenanya figur cawapres pendamping Mas Anies selain memiliki modal elektabilitas yang memadai, juga mesti representasi aspirasi perubahan," ujarnya.

Selan itu, sosok cawapres pendamping Anies dinilai sebagai figur yang konsisten menyuarakan aspirasi perubahan, antitesis penguasa, bukan merupakan bagian dari atau beririsan dengan penguasa sekarang. Atas dasar hal itu, Demokrat yakin titik temu koalisi pengusung Anies semakin dekat.

"Selain tuntas kesepamahan yang terbangun dalam hal capres dan cawapres, juga mesti tuntas terkait format pemerintahan ke depan dan pembagian tugas pemenangan termasuk dalam hal pembiayaan pemenangan. Kami berkeyakinan ini semuanya sudah semakin berkesepahaman dan mendekati titik temu," imbuhnya.

Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya sebelumnya mengatakan saat ini NasDem tinggal menunggu kesiapan dari Demokrat dan PKS untuk deklarasi koalisi. Willy menilai harus ada timbal balik dalam pembentukan koalisi.

"Sekarang NasDem ingin membalut logika saja. Kami justru yang ingin menunggu offering dari teman-teman yang lain. Ya masak NasDem terus yang kebelet, sekarang ini kan bagian dari proses, hubungan itu kan resiprokal, ya masak bertepuk sebelah tangan, nggak mungkin," ujar Willy kepada wartawan, Rabu (18/1).

"Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies, kita menunggu juga, jangan kemudian seolah-olah kita ngejar," lanjutnya.

Simak juga Video: Survei LSJ: 40,6% Pendukung Jokowi di 2019 Beralih ke Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Bogor. Gibran mengaku ada pembahasan soal pemetaan 2024 saat pertemuan itu.

"Nggak (membahas soal haters), ngobrolke sing luwih penting misale 2024 (membicarakan yang lebih penting, misalnya 2024)," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikjateng, Rabu (18/1/2023).

Gibran tak menampik adanya pembicaraan soal politik dengan Jokowi. Dia juga menyebut ada bekal yang diberikan oleh ayahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya yang namanya bekal kan nggak harus dimakan ya, simpen wae (simpan saja), nek butuh thok lagi dibuka (kalau butuh saja baru dibuka)," ujarnya.

Gibran menambahkan, pertemuan dengan ayahnya itu membahas mengenai pemetaan pada pemilu 2024.

"Banyak-banyak (politik), ya pasca Rakornas, ya pemetaan 2024," ungkapnya.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga Video: Gibran dan Anies Saling Balas Tweet, Bahas soal Masuk Gorong-gorong

[Gambas:Video 20detik]


PKB dan Gerindra bakal meresmikan Sekretariat Bersama (Sekber) menuju Pilpres 2024. Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan dirinya dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto akan hadir langsung dalam peresmian tersebut.

"Insyaallah tanggal 23 hari Senin, kita akan resmikan koalisi PKB dan Gerindra dalam satu posko bersama-sama," kata Cak Imin, di Seasons City, Jakarta Barat Rabu (18/1/2023).

"Insyaallah saya dan Pak Prabowo akan hadir dan moga-moga segera ada langkah yang lebih agresif lagi merebut hati rakyat," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menambahkan setelah meresmikan sekber PKB dan Gerindra akan bersafari ke partai politik lain untuk menjajaki koalisi. Cak Imin menekankan PKB-Gerindra masih membuka peluang masuknya partai lain.

"Pasti (membuka koalisi dengan partai lain)," ujarnya.

"Setelah pembukaan posko nanti kita akan bersafari bertemu dengan partai-partai yang akan kita ajak bergabung," jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB Daniel Johan menjelaskan meski membuka pintu partai lain ikut bergabung, hal tersebut tak akan mempengaruhi pilihan capres-cawapres pilihan PKB dan Gerindra. Sejauh ini calon pilihan PKB-Gerindra yakni Cak Imin dan Prabowo.

"Tetep di kedua ketua umum. bukan yang lain. Yang lain ngikut. Tapi persoalan apa yang diputuskan oleh kedua ketua umum ini kita ikuti," kata dia.

"Normalnya sejauh yang saya pahami, calonnya itu tidak keluar dari dua nama itu yakni Pak Prabowo dan Cak Imin tapi kalau ada kejutan di luar dua nama itu ya kita tunggu. Yang memutuskan dua ketua umum ini," lanjut Daniel.

Lihat juga Video: Dasco: Sekber PKB-Gerindra Diresmikan 23 Januari 2023

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di Bogor, kemarin.

"Nggak (membahas soal haters), ngobrolke sing luwih penting misale 2024 (membicarakan yang lebih penting, misalnya 2024)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (18/1/2023).

Gibran tak menampik adanya pembicaraan soal politik dengan Jokowi. Dia juga menyebut ada bekal yang diberikan oleh ayahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya yang namanya bekal kan nggak harus dimakan ya, simpen wae (simpan saja), nek butuh thok lagi dibuka (kalau butuh saja baru dibuka)," ujarnya.

Gibran menambahkan, pertemuan dengan ayahnya itu membahas mengenai pemetaan pada pemilu 2024.

"Banyak-banyak (politik), ya pasca Rakornas, ya pemetaan 2024," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran mengaku saat ini sedang bolak-balik Jakarta-Solo untuk urusan yang penting. Gibran hanya memberikan petunjuk bahwa dirinya sedang melakukan persiapan.

"Aku wira-wiri Jakarta terus kok (aku bolak-balik Jakarta terus kok), masa nggak tahu, ini ngurusi yang lain, persiapan," kata Gibran, Senin (16/1).

Ditanya apakah ada soal Pilgub 2024, Gibran enggan menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa persiapan itu untuk sesuatu yang lebih besar.

"Persiapan, mosok ora (masa tidak) persiapan. Kok dipanggil, bukan partai, persiapan untuk sesuatu yang lebih besar," ujarnya.

Putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku kedatangannya ke Jakarta bukanlah suatu kejutan lagi. Dia juga meminta doa dari masyarakat.

"Ora (bukan) kejutan, sudah bukan kejutan lagi, semua orang sudah tahu saya mau ngapain di Jakarta. Mohon doanya aja," ucapnya saat itu.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


PDIP meminta NasDem beretika politik dengan mundur dari kabinet Presiden Jokowi terkait mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menegaskan partainya berada di kabinet karena Jokowi, sehingga menurutnya tidak ada partai lain yang berhak mengatur.

"Partai NasDem berada di dalam kabinet itu bukan karena PDIP tapi karena Pak Jokowi. Jadi kabinet itu terbentuk atas kesepakatan bersama pada 2019, sehingga tentunya sekali lagi saya tekankan, tidak ada partai yang berhak menentukan partai politik lain ada di dalam atau di luar kabinet. Karena itu adalah kewenangan daripada Presiden," kata Ali saat dihubungi, Rabu (18/1/2023).

Ali mengatakan NasDem akan selalu berada di koalisi Jokowi untuk memastikan jalannya pemerintahan hingga akhir periode tahun 2024. Hal itu merupakan komitmennya sejak pembentukan koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, posisi NasDem di kabinet itu ingin memastikan program pemerintah itu berjalan dari 2019 hingga 2024. Ketiga, kami ingin memastikan bahwa Pak Jokowi, keselamatan, kehormatan, dan harga diri Pak Jokowi, harus dijaga oleh partai-partai koalisinya. Kemudian NasDem berkepentingan untuk menjaga hal itu," kata dia.

Ali heran keputusan NasDem mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dipermasalahkan. Dia menilai NasDem tidak sama sekali mengambil 'kue' kekuasaan.

"Kami itu hari ini mencalonkan Anies ya sebagai capres. Nah, terus masalahnya? Kue kekuasaan yang diambil oleh NasDem? Kan memang kerjanya NasDem dari sebelum-sebelumnya. Dan kami berada di koalisi ini memang sejak 2019," ujarnya.

Mantan Ketua Fraksi NasDem DPR ini menegaskan partainya akan keluar dari koalisi pemerintahan Jokowi hanya jika diminta oleh Jokowi sendiri. "Jadi kami akan keluar dari koalisi ini kalau kemudian Pak Presiden yang meminta kami untuk keluar," lanjut dia.

Soal mencuatnya isu NasDem dan Jokowi pecah kongsi dikaitkan dengan reshuffle kabinet, Ali menilai semua parpol juga berpeluang dengan hal itu. Menurutnya, tak ada etika yang dilanggar NasDem. Dia pun menyinggung etika politik ini dengan mengungkit kader PDIP yang korupsi.

"Sama, sama halnya (antara NasDem dan PDIP). Ya saya nggak ngerti apa yang dilanggar oleh NasDem, etika apa yang dilanggar oleh NasDem ketika mencalonkan Anies. Apakah kemudian PDIP itu tidak mencederai etika ketika kadernya korupsi, ditangkap. Apakah mereka tidak merasa bersalah dengan itu? Iya kan. Jadi kita tidak perlulah membicarakan hal-hal, biarlah presiden yang menilai kepantasan partai-partai politik," ujarnya.

Lihat juga video 'Debat Panas Politisi PDIP-NasDem soal Dosa Anies di Pilgub DKI 2017':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sempat bertemu dengan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan di Eropa pada Desember 2022 yang lalu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai pertemuan keduanya bisa berkaitan dengan renggangnya hubungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Surya Paloh.

"Satu hal yang pasti bahwa pertemuan kedua tokoh ini selalu dikaitkan dengan upaya menemukan titik temu di tengah isu retaknya hubungan SP dengan Istana. Konteksnya di situ. Apapun judulnya LBP adalah replika politik pemerintah saat ini yang selalu muncul di berbagai kebuntuan politik," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (18/1/2023).

Selain itu, Adi juga menilai ada 2 hal yang minimal dibicarakan keduanya yakni berkaitan dengan pencapresan dan isu reshuffle. Dia menyebut dua isu tersebut yang membuat hubungan Jokowi dan Surya Paloh kini renggang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pastinya ada yang dibicarakan secara spesial. Minimal 2 hal yakni soal pencapresan dan isu resuffle. Dua isu yang membuat hubungan SP dan Istana renggang," ucapnya.

Lebih lanjut, Adi memastikan pertemuan Surya Paloh dan Luhut pastinya bukan tiba-tiba terjadi. Dia berpendapat pembicaraan itu pasti muncul karena hubungan NasDem dan Istana yang sedang tidak baik-baik saja.

"Pertemuan LBP dan SP tentunya tak lahir dalam ruang hampa. Tapi lahir dalam kondisi dimana hubunhan NasDem dan Istana sedang berkemelut," jelasnya.

"Pastinya. Minimal ada komunikasi dua arah mencari titik temu yang bisa meredakan ketegangan. Sudah jadi rahasia umum Istana terlihat tak happy dengan manuver NasDem usung Anies maju Pilpres 2024," lanjut dia.

Paloh dan Luhut Bertemu

Sebelumnya diberitakan, Surya Paloh sempat bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Pertemuan ini terjadi di Desember 2022. Begini momen pertemuan keduanya.

Pertemuan Surya Paloh dan Luhut Binsar Pandjaitan terungkap lewat unggahan politikus Partai NasDem Peter F Gontha di Instagram, Jumat (13/1). Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh terlihat mengenakan setelan serba hitam sedangkan Luhut memakai jas bernuansa gelap. Keduanya terlihat mengobrolkan sesuatu.

Sekjen NasDem Johnny G Plate mengungkap awal mula pertemuan yang terjadi pada Desember 2022 itu.

"Di bulan Desember 2022 Ketum Nasdem abang Surya Paloh sedang berada di London dan di saat bersamaan Pak Menko Marvest Bang LBP juga saat itu melakukan kunjungan kerja ke London," kata Johnny kepada wartawan, Jumat (13/1/2023).

Johnny mengatakan pertemuan dua tokoh bangsa itu hal yang baik dan wajar. Johnny mengungkap keduanya berdiskusi banyak hal termasuk tentang kehidupan masa depan bangsa.

"Merupakan hal yang baik bahwa di sela kesibukan masing-masing, para tokoh dan senior-senior berkesempatan bertemu walaupun di luar negeri dan berdiskusi menyangkut banyak hal terkait kehidupan berbangsa termasuk kecintaan mereka pada bangsa dan negara," ujarnya.

"Perspektif mereka tentang masa depan Indonesia di tengah gelombang perubahan dunia, harapan dan kaderisasi politik nasional dari berbagai sisi helicopter view masing-masing sambil minum teh dan menikmati kue-kue hidangan yang lezat," lanjut Menkominfo ini.

Johnny menyebut pentingnya silaturahmi antartokoh bangsa. Dia mengatakan membangun bangsa tidak bisa dengan sendiri-sendiri.

"Masyarakat perlu juga tahu bahwa tokoh-tokoh senior selalu dan akan tetap membangun silaturahmi dan kekerabatan yang dalam banyak hal berbeda dengan nuansa pembelahan diametral seperti yang tergambar dalam ruang ruang publik dan teropong politik. Rambate Rata Hayo Membangun bangsa tidak bisa sendiri sendiri. Maju terus Indonesia dalam ruang demokrasi yang semakin maju," ujarnnya.

Lihat juga video 'Surya Paloh Kumpulkan Semua Legislator Usai Bertemu Luhut di London':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah loyalis atau pendukung Anies Baswedan satu per satu hengkang dari lingkungan Pemprov DKI. Teranyar, relawan Anies yang mundur dari Pemprov DKI di bawah BUMD DKI adalah Geisz Chalifah.

Sebelum Geisz, ada juga pendukung Anies yang lebih dulu hengkang dari lingkungan Pemprov DKI. Berikut rangkumannya:

Sudirman Said Mundur dari Komut TransJakarta

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sudirman Said resmi mundur dari Komisaris Utama (Komut) TransJakarta. Dia mengatakan surat pengunduran diri itu sudah diajukan pada akhir 2022.

"Alhamdulillah hari ini saya mendapat surat persetujuan pengunduran diri dari PT TransJakarta. Surat itu sudah saya ajukan pada bulan Desember (2022)," kata Sudirman usai pertemuan di kantor Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Sudirman Said juga mengajukan permohonan nonaktif dari jabatan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI). Permohonan nonaktif ini disampaikan melalui rapat pleno pengurus PMI.

Saat itu, Sudirman Said mengaku pengunduran diri ini dilakukan lantaran akan membantu Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Jadi dia akan lebih fokus dan leluasa dalam menjalankan proses politik.

"Dalam waktu waktu mendatang kemungkinan saya akan lebih banyak membantu Pak Anies Baswedan dalam persiapan Pemilu 2024," kata Sudirman Said pada Jumat (11/11/2022).

Geisz Chalifah Mundur dari Komisaris Ancol

Relawan Anies Baswedan, Geisz Chalifah, mundur dari Komisaris Ancol. Dia mengatakan dengan pengunduran dirinya bisa meringankan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Situasi sangat baik komunikasi. Antar-direksi maupun dengan komisaris juga sangat kondusif. Akan lebih ringan bagi Pak Heru sebagai Pj gubernur dengan saya mundur lebih dahulu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/1/2024).

Geisz mengatakan saat ini belum ada pergantian di jajaran direksi maupun komisaris Ancol. Hal itu lantaran Geisz mengajukan surat pengunduran diri lebih dulu.

Dia menuturkan surat pengunduran diri sudah diajukan pada 2 Januari 2023. Geisz mengatakan akan fokus membantu Anies Baswedan.

"Bantu-bantu Anies. Insyaallah (memenangkan Pak Anies)," ucapnya.

Tatak Ujiyati Diganti dari Komisaris LRT Jakarta

Tatak Ujiyati 'keluar' di pengujung 2022. Tatak tak lagi jadi pembantu Anies bertepatan dengan berakhirnya jabatan eks Mendikbud itu pada 16 Oktober 2022. Tatak saat masih di lingkungan Balai Kota DKI menjadi salah satu anggota TGUPP Anies.

Selain itu, Tatak dicopot dari Komisaris LRT Jakarta. Tatak menjabat Komisaris LRTJ per Desember 2021 dan diganti pada 14 November 2022.

Tatak melalui akun Twitternya juga menyampaikan kabar bahwa dia sudah tidak menjabat Komisaris LRT Jakarta. Dia mengatakan telah purnatugas.

"Purna tugas. Alhamdulillah telah menyelesaikan tugas sebagai Komisaris di PT LRTJ. Membantu menjalankan perusahaan sesuai tujuan & mematuhi GCG. Terimakasih kepada Gubernur DKI, Pemprov DKI, PT Jakpro & PT LRT J yang telah memberi kesempatan untuk berkontribusi. Insyaallah LRTJ tetap jaya," tulis Tatak.

Lihat juga video 'Respons Pengacara Habib Rizieq soal Jika Anies Presiden Tetap Larang FPI':

[Gambas:Video 20detik]


Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak tersinggung dengan ucapan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun yang mengatakan Jokowi seperti Firaun. Menurut Gibran, keluarganya juga tidak tersinggung dengan ucapan itu.

"Aku santai, nggak tersinggung, keluarga nggak tersinggung. Santai wae (saja)," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Rabu (18/1/2023).

Menurutnya, Cak Nun juga sudah mengucapkan permohonan maaf. Gibran mengaku juga sudah memaafkan Cak Nun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketoke uwis (Sepertinya sudah) minta maaf, ya sudah. Semua orang dimaafin," ungkapnya.

Wali Kota Solo itu juga mengaku tidak akan melaporkan Cak Nun ke pihak yang berwajib. "Rasah sitik-sitik lapor, kaya ra duwe gaweyan, (nggak usah sedikit-sedikit lapor polisi, seperti tidak punya kerjaan)," kata Gibran.

Sebelumnya, nama Cak Nun trending di Twitter karena potongan video ceramahnya menyebut Jokowi seperti Firaun dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Haman.

"Hasil pemilu mencerminkan tingkat kedewasaan dan tidak rakyatnya. Betul tidak? Bahkan juga algoritma pemilu 2024. Kan, nggak mungkin menang, wis ana sing menang saiki," kata Cak Nun dalam potongan video tersebut seperti dikutip dari CNN Inodesia.

Usai video tersebut tersebar dan Viral, Cak Nun mengaku dia kesambet saat mengucapkan hal itu.

"Meneng-meneng aku ki ngomong hal Firaun (diam-diam saya itu ngomong hal Firaun), coba. Dan itu saya kesambet, yo. Kuwi aku ra duwe rencana moro-moro cangkemku mak pecotot (Itu saya tidak ada rencana tahu-tahu mengucap) Firaun, Haman, Qarun. Itu itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya, maka saya tadi saya bikin video sama Sabrang judulnya Mbah Nun Kesambet," kata Cak Nun diunggah YouTube CakNun.com dilihat detikJateng, Rabu (18/1).

Sebut Jokowi Firaun, Cak Nun Ngaku Kesambet


Forum Ijtima' Ulama Nusantara yang digelar Dewan Syura PKB menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk soal persiapan Pilpres 2024. Selain bakal memperjuangkan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi capres, ijtimak para ulama itu juga menyiapkan soal proses pemenangan PKB di 2024.

Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menyebut pihaknya mengawal Cak Imin sebagai capres. Seluruh kader PKB di Jatim berharap agar Cak Imin tetap maju capres.

"Yang pasti kami tetap berkehendak Gus Muhaimin Presiden 2024," kata Fauzan kepada detikJatim, Rabu (18/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fauzan menyebut dukungan para kiai ulama ke PKB sebuah amanah yang harus diperjuangkan oleh para kader. Ia juga menyebut PKB merupakan kepanjangan 'Partai Kiai Bersatu'.

"Namanya juga PKB, partai kiai bersatu. Jadi rekomendasi hasil ijtimak ulama di Jakarta tersebut merupakan perintah yang wajib PKB tindak lanjuti," jelasnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini mengungkapkan akan ada kejutan dari PKB dalam waktu dekat. Kejutan ini ada kaitannya dengan Pilpres 2024.

"Ditunggu saja, Bismillah pasti akan segera ada surprise dalam waktu dekat. PKB juga punya singkatan pembuat kejutan berikutnya," jelasnya.

Meski berkomitmen mengawal Cak Imin sebagai capres, PKB Jatim tetap menunggu keputusan bersama dari Ketum Gus Muhaimin dan Prabowo Subianto.

"Bahwa segala sesuatu yang strategis, absolut kewenangan beliau berdua. Mohon doanya kepada segenap warga dan simpatisan PKB di manapun berada untuk kebesaran PKB dan kelancaran segala urusan ketua umum kami, Gus Muhaimin," jelasnya.

Ia juga menegaskan hubungan PKB dengan Gerindra di Jawa Timur sangat harmonis. Kalaupun ada perbedaan, hanya sebatas dinamika.

"Tidak pernah ada keretakan. Dalam koalisi, kalau ada perbedaan ya dimusyawarahkan. Antara PKB dan Gerindra terdapat piagam kerja sama yang sudah ditandatangani Pak Prabowo dan Gus Muhaimin selaku ketua umum masing-masing," tandasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali menegaskan pihaknya mendukung penuh perjuangan Kepala Desa terkait penambahan masa jabatan dari enam tahun menjadi sembilan tahun dalam satu periode dengan batasan maksimal 2 periode. Namun demikian, Cak Imin mengatakan aspirasi tersebut hanya berlaku bagi Kepala Desa.

"Masa jabatan Perangkat Desa nggak bisa disamakan dengan masa jabatan Kades, karena posisinya berbeda. Posisi Kades adalah jabatan politik, sementara Perangkat Desa bukan jabatan politik," kata Cak Imin dalam keterangannya, Rabu (18/1/2023).

Meski demikian, Cak Imin akan menjamin nasib perangkat desa lebih baik dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya, kata dia, memberikan jaminan sosial yang lebih memadai bagi perangkat desa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa itu akan dimasukkan sistem penataan Perangkat Desa yang lebih maksimal, salah satunya adalah jaminan sosial yang lebih memadai," ucapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin berpendapat perangkat desa adalah bagian penting dalam pembangunan desa. Ia berharap revisi UU Desa dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara.

Sebelumnya Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) menggelar aksi di depan gedung DPR RI. Mereka meminta pemerintah merevisi Undang-Undang (UU) Desa dan meminta jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

"Meminta pemerintah agar UU Desa ini direvisi kembali, jadi jabatan kepala desa 6 tahun jadi 9 tahun," kata Kepala Desa Poja, Robi Darwis, di lokasi, Selasa (17/1).

Robi mengatakan alasan meminta jabatan kepala desa menjadi 9 tahun adalah adanya persaingan politik. Menurutnya, jika jabatan kepala desa 9 tahun, persaingan politik akan dirasa telah berkurang.

"Karena memang 6 tahun ini sangat kurang, karena ketika kita jabatan 6 tahun. Kami tetap persaingan politik, jadi tidak cukup 6 tahun, selama 6 tahun itu kita tetap ada persaingan politik," katanya.

"Maksudnya dengan anggota calon-calon lainnya itu, karena kita sudah mengajak bekerja sama. Harapan kami, dengan kerja sama ini, bisa lakukan konsultasi dan kerja sama. Desa ini harus dibangun dengan kerja sama," sambungnya.

Simak Video 'Ini Alasan Ribuan Kades Minta Perpanjangan Jabatan Jadi 9 Tahun':

[Gambas:Video 20detik]


Mencuat isu Partai NasDem pecah kongsi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak Anies Baswedan dimumkan Surya Paloh sebagai bakal calon presiden. PDI Perjuangan (PDIP) meminta NasDem beretika politik dengan memutuskan pamit dari koalisi pemerintahan Jokowi.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mulanya menekankan pihaknya memiliki tanggung jawab politik untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengan demikian, katanya, PDIP akan memastikan keselamatan pemerintahan Jokowi dari gangguan manapun.

"Kami akan memastikan keselamatan pemerintah Presiden Jokowi dari gangguan manapun. Kami akan kawal beliau sampai 2024 dan bekerja keras penerus pemerintahan beliau adalah yang sejalan dengan pemerintahan Jokowi," kata Said kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said menyinggung pihak yang berseberangan dengan Jokowi justru kini didukung oleh partai koalisi Jokowi. "Bukan pihak yang berseberangan dengan Jokowi saat ini didukung akan tetapi berdalih akan meneruskan agenda Presiden Jokowi paska 2024. Kita tidak lain di mulut lain di hati. Ibu Megawati mendidik kami satunya pikiran dan tindakan," katanya.

Said lalu menyarankan NasDem beretika politik dengan segera pamit dari kabinet Jokowi. Dia meminta NasDem tak mengambil kue kekuasaan namun juga berseberangan dengan Jokowi.

"Kami hormati hak otonom NasDem untuk menentukan pilihan politik. Kalau memilih orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi ya sebaiknya etika politiknya segera pamit baik-baik dari kabinet. Tidak mau enaknya sendiri, mau kue kekuasaan tetapi di saat bersamaan bergandengan dengan pihak-pihak yang berposisi dan berseberangan dengan Presiden Jokowi. Perilaku politik seperti ini bukan contoh keadaban politik yang baik," ujar Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini.

Said menyinggung soal isu reshuffle kabinet Jokowi yang mencuat seiring dengan dinamika ini. Menurutnya, rencana reshuffle kabinet termasuk soal menteri partai mana yang akan diganti, merupakan kewenangan Jokowi.

"Bahwa kewenangan reshuffle ada di tangan presiden, jangan sudutkan Presiden Jokowi untuk harus mengambil tindakan yang dampaknya malah bikin baper mereka, saya kira itu juga tidak elok. Namun keputusan soal pergantian menteri di kabinet kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi," ujar dia.

Selengkapnya baca di halaman selanjutnya.

Simak Video 'NasDem Siap Terima Konsekuensi Usung Anies, Termasuk Direshuffle':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jawa Timur selesai digelar. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul di kategori capres harapan rakyat.

Musra Jawa Timur digelar di Grand City Convention & Exhibition, Kota Surabaya, Jawa Timur. Musra Jawa Timur disampaikan oleh Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi.

Pengambilan suara Musra dilakukan secara e-voting. Peserta Musra juga dipersilakan untuk memasukkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil e-voting Musra Jawa Timur menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendapatkan suara terbanyak. Kemudian, diikuti oleh Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Berikut ini capres harapan Musra Jawa Timur:

1. Ganjar Pranowo 24,91% (1.466 suara)

2. Prabowo Subianto 22,17% (1.305 suara)

3. Airlangga Hartarto 17,31% (1.019 suara)

4. Moeldoko 14,56% (857 suara)

5. Mahfud Md 8,34% (491 suara)

6. Khofifa Indar Parawansa 2,48% (146 suara)

7. Puan Maharani 2,26% (133 suara)

8. Anies Baswedan 1,94% (114 suara)

9. Tri Rismaharini 1,8% (106 suara)

10. Andika Perkasa 1,65% (97 suara)

11. Lainnya 2,58% (152 suara)

Total 100% (5.886 suara)

Kemudian, Musra Jawa Timur juga memilih cawapres harapan rakyat. Berdasarkan hasil e-voting, nama Moeldoko menjadi cawapres yang paling diharapkan Musra Jawa Timur Relawan Jokowi.

Berikut ini cawapres harapan Musra Jawa Timur Relawan Jokowi:

1. Moeldoko 24,72% (1.455 suara)

2. Mahfud Md 29,08% (1.182 suara)

3. Khofifah Indar Parawansa 14,51% (854 suara)

4. Arsjad Rasjid 6,92% (407 suara)

5. Sandiaga Uno 5,67% (334 suara)

6. Erick Thohir 5,37% (316 suara)

7. Yenny Wahid 5,23% (308 suara)

8. Muhaimin Iskandar 5,05% (297 suara)

9. Tri Rismaharini 4,81% (283 suara)

10. Abdullah Azwar Anas 4,72% (278 suara)

11. Lainnya 2,92% (172 suara)

Total 100% (5.886 suara)

Simak juga 'Prabowo Capres Potensial Hasil Musra, Gerindra: Jadi Masukan dan Evaluasi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan saat ini NasDem tinggal menunggu kesiapan dari Demokrat dan PKS untuk deklarasi koalisi. Willy menilai harus ada timbal balik dalam pembentukan koalisi.

"Sekarang NasDem ingin membalut logika saja. Kami justru yang ingin menunggu offering dari teman-teman yang lain. Ya masak NasDem terus yang kebelet, sekarang ini kan bagian dari proses, hubungan itu kan resiprokal, ya masak bertepuk sebelah tangan, nggak mungkin," ujar Willy kepada wartawan, Rabu (18/1/2023).

"Kita tunggu juga offering dari teman-teman ini untuk kemudian kapan mau mendeklarasikan Mas Anies, kita menunggu juga, jangan kemudian seolah-olah kita ngejar," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Willy mengatakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh akan bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Pertemuan itu diagendakan dilakukan pada Februari 2023.

"Memang pertemuan Pak Surya dan Habib Salim sudah beberapa kali kita agendakan tapi tertundalah karena banyak agenda. Jadi, ya kita lihatlah ke depan ini, mungkin bulan depan bisa ketemuan," ujarnya.

Willy mengatakan tim kecil saat ini masih membahas terkait perkembangan deklarasi koalisi. Menurutnya, jika waktunya telah cocok, maka diharapkan secepatnya untuk deklarasi.

"Saya berkonsultasi terus ke Pak Surya, menyampaikan laporan secara terus-menerus setiap apa yang sudah dihasilkan tim kecil. Termasuk masalah timing dan segala macam. Ya, kalau dalam hemat NasDem kalau sudah oke ya deklarasi aja," katanya.

"Tentu politik memiliki seni, politik memiliki momentum, dan momentumnya harus kita jaga untuk kemudian siapa yang mendampingi Mas Anies ya kita jadikan kado terindah berikutnya," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali mengungkapkan partainya bakal mendeklarasikan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Deklarasi akan dilakukan Februari mendatang.

"(Deklarasi) Februari, jadi NasDem akan deklarasi Anies dengan pasangannya. Entah dengan partai apa itu saya nggak tahu. Februari, tapi saya tidak tahu dengan partai apa," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1/2022).

Ali mengaku belum dapat memastikan apakah NasDem akan menggelar deklarasi bersama Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan ialah nama yang rencananya dipakai antara NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

Ali mengatakan bisa saja deklarasi dilakukan dengan partai politik (parpol) di luar Koalisi Perubahan.

"(Deklarasi cawapres pendamping Anies) bisa jadi Koalisi Perubahan, bisa jadi NasDem dengan partai lain," lanjutnya.

Simak juga 'Jawaban AHY ke NasDem soal Prediksi Koalisi Bubar Jika Paksakan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Jakarta (LSJ) merilis survei mengenai peta arah dukungan pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2019 terhadap tokoh potensial capres di Pilpres 2024. Hasilnya, para pendukung Jokowi kini terbelah hampir sama kuatnya ke Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Survei LSJ digelar selama 5-14 Januari 2023 di 34 provinsi. Populasi survei merupakan seluruh WNI yang minimal berusia 17 tahun dengan jumlah sampel sebesar 1.220 responden.

Survei dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka dan menggunakan teknik pengambilan sampel secara acak bertahap (multistage random sampling). Margin of error dalam survei ini +/- 2,81% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSJ menganalisis secara cross-tabulation antara data capres yang dipilih responden saat ini dengan data capres pilihan responden pada Pemilu 2019. Tokoh potensial capres 2024 yang disodorkan, yakni Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan.

Berikut ini hasilnya:

- Prabowo Subianto 40,6%

- Ganjar Pranowo 40,5%%

- Anies Baswedan 15,6%

- TT/TJ 3,3%

Direktur Riset LSJ Fetra Ardianto mengatakan tren migrasi pendukung Jokowi ke Prabowo akan terus meningkat menjelang Pilpres 2024. Fetra mengatakan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terkonsolidasinya pendukung Jokowi beralih ke Prabowo.

"Semakin mendekati Pemilu 2024 diprediksi tren migrasi pendukung Jokowi ke Prabowo Subianto akan terus meningkat. Berdasarkan analisis LSJ ada beberapa faktor yang mempengaruh semakin terkonsolidasinya pendukung Jokowi untuk memilih Prabowo dan tidak ke Ganjar," kata Fetra dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/1/2023).

Fetra mengatakan kinerja Prabowo sebagai menterinya Jokowi diapresiasi secara positif oleh masyarakat luas. Di sisi lain, sampai saat ini belum ada kepastian kendaraan politik bagi Ganjar untuk maju capres 2024.

"Pertama, kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI diapresiasi positif oleh publik luas dan ini terkonfirmasi dalam rilis semua lembaga survei mainstream. Kedua, ketidakpastian partai yang dapat dijadikan kendaraan pencapresan oleh Ganjar Pranowo menyebabkan pendukung Gubernur Jawa Tengah itu semakin galau dan cenderung mengalihkan pilihannya ke Prabowo," ujar dia.

Simak juga 'Survei LSN: Prabowo Teratas di Jabar, Ganjar Jateng-Anies DKI':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat khawatir koalisi pro Anies Baswedan bubar.

Kekhawatiran Partai Demokrat itu muncul lantaran adanya perdebatan mengenai sosok cawapres pendamping Anies. Sebelum Demokrat, NasDem lebih dulu khawatir koalisi pro Anies yang disebut sebagai koalisi perubahan itu akan bubar jika antar parpol koalisi saling mementingkan ego.

Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan termasuk penentuan cawapres harus dibicarakan bersama-sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya, jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Ali menyampaikan masing-masing partai Koalisi Perubahan mengajukan cawapres kecuali NasDem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies.

"Kita berkoalisi tiga partai, NasDem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres dia bukan kader NasDem dan tidak pernah me-NasDem-kan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY, nah kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya NasDem gimana? Kami sudah lah, kita tidak bicara NasDem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang," ucapnya.

Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur.

"Yah itu sah-sah aja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai NasDem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur," jelasnya.

Lebih lanjut Ali tidak mau dalam Koalisi Perubahan terjadi 'penguncian' hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada 'penguncian' terhadap cawapres Anies, Koalisi Perubahan bisa saja bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," ungkap dia.

NasDem Bicara Kriteria Cawapres Anies

Ahmad Ali kemudian sempat bicara soal pertemuan para elite Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres NasDem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan.

"Dalam konteks kepentingan internal Demokrat sah-sah saja. Semua partai masing-masing punya keinginan tentunya, keinginan itu nanti akan kita bawa dibicarakan di koalisi, tapi hari ini kita kan belum bicara sampai pada persoalan itu," kata Ali kepada wartawan, Senin (16/1).

Ali mengatakan NasDem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies. Namun, menurutnya, penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya.

"NasDem setuju untuk mencari calon presiden itu tidak perlu jangan kita mengedepankan figur, tapi kita betul-betul tentukan dulu kriteria yang disepakati bersama. Setelah itu baru kriterianya kita cocokkan dengan figur-figur yang ada," ujar dia.

Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional.

"NasDem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Karena ketika kemudian terpilih dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas," ujarnya.

"Kita tidak berharap kalau orang yang belum berpengalaman ketika terpilih dia butuh waktu untuk belajar dulu. Tentunya berpotensi membawa suara, membawa kemenangan, bisa diterima semua partai koalisi. Itu bagian penting yang menurut saya harus kita bicarakan agar koalisi berjalan mulus," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Tonton juga Video: Respons Pengacara Habib Rizieq soal Jika Anies Presiden Tetap Larang FPI

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali mengaku tak mengenal Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon saat menepis tudingan mengumbar cawapres Anies Baswedan. Jensen merespons dan menyerang balik Ali.

"Memang Ahmad Ali ini siapa juga? Seperti sudah merasa paling tokoh saja di Indonesia ini sehingga mempertanyakan siapa orang lain," kata Jensen saat dihubungi, Selasa (17/1/2023).

Jansen meminta agar Ali fokus pada substansi soal koalisi demi kebaikan bersama. Dia percaya jika NasDem, Demokrat dan PKS sudah membentuk tim kecil sehingga dapat merumuskan berbagai hal termasuk soal cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cukuplah kita mempertanyakan hal-hal beginian, mari kita fokus ke substansi yang jadi persoalan saja, mana tahu hal itu bisa jadi jalan untuk kebaikan bersama ke depannya. Kembali ke soal koalisi, sikap saya tetap sama. Karena Nasdem, Demokrat dan PKS sudah membentuk tim kecil atas mandat dari masing-masing Ketua Umum, mari kita percayakan mereka bekerja merumuskan berbagai hal. Termasuk jika ada kriteria Cawapres dan gagasan-gagasan lain yang menurut kita baik, sampaikan aja ke tim masing-masing partai. Agar mereka bawa ke rapat mereka, bahas dan rumuskan menjadi sikap bersama," ujarnya.

Jansen ingin agar tim kecil yang telah dibentuk itu bisa tetap harmonis sampai akhir. Menurutnya banyak masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dan berharap pada koalisi perubahan,

"Saya pribadi dan kami Demokrat sampai saat ini tetap ingin rencana koalisi ini terus harmonis sampai akhir. Karena begitu banyak masyarakat yang ingin perubahan di luar sana, bergantung dan berharap banyak pada koalisi ini terjadi. Syukur-syukur segera deklarasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Jansen berharap tim kecil yang dibentuk itu bisa tetap solid. Dia berharap perbendaan pandangan bisa membuat semuanya semakin solid.

"Semoga Nasdem, Demokrat dan PKS terus solid sampai akhir. Dan untuk bang Ahmad Ali selaku Waketum NasDem, saya doakan sehat terus. Perbedaan pandangan ini semoga semakin mensolidkan kita," imbuhnya.

Sebelumnya, Ahmad Ali menepis Jansen Sitindaon yang menilai mengumbar cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali mengaku tak mengenal sosok Jansen.

"Ya pertama siapa Jansen ya? Jansen tuh siapa?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Selasa (17/1/2023).

Ahmad Ali kemudian mempertanyakan koalisi dengan Partai Demokrat, yang menurut Jansen akan bubar jika ada salah satu partai yang mendominasi.

"Sejak kapan berkoalisi? Emang NasDem dan Demokrat sudah berkoalisi?" ujarnya.

Menurutnya, NasDem tidak pernah berbicara mengenai sosok yang cocok untuk cawapres Anies. Namun, dia mengatakan selama ini NasDem berbicara mengenai kriteria cawapres.

"Pertama kalau berbicara pernyataan si Jansen itu, bahwa NasDem tidak pernah bicara tentang calon wakil presiden. Nasdem tidak pernah bicara siapa yang ideal tentang cawapres, tapi NasDem lebih tertarik bicara tentang figur kriteria cawapres," ungkapnya.

Menurutnya, koalisi belum dapat dikatakan bubar, lantaran belum adanya deklarasi. Oleh sebab itu, Ahmad Ali menilai sebaiknya koalisi perubahan yang diusung oleh NasDem, Demokrat dan PKS untuk deklarasi terlebih dulu.

"Kalau koalisi ini bisa bubar, deklarasi aja cepat-cepat ya," tuturnya.

Simak juga Video: Anies Disebut Curi Start Kampanye, NasDem: Sebaiknya Bawaslu Tahan Diri

[Gambas:Video 20detik]


Residu Pilgub DKI Jakarta 2017 belum dilupakan PDI Perjuangan (PDIP) jelang Pilpres 2024. Partai berlogo banteng moncong putih itu menilai Anies Baswedan meninggalkan 'dosa pilkada', sedangkan partai pro Anies Baswedan menampik anggapan PDIP.

Politikus PDIP Deddy Sitorus yang mulanya mengatakan ada dosa yang belum pernah dicuci oleh Anies Baswedan. Deddy menyebut dosa ini berkaitan dengan Pilgub DKI Jakarta 2017.

Anggota DPR RI F-PDIP ini menuturkan politik identitas pada Pilgub 2017 menimbulkan polarisasi di masyarakat. Masalah politik identitas inilah yang menurut Deddy belum diselesaikan Anies dan tidak dilupakan oleh PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada satu dosa yang belum pernah di-laundry oleh Anies. Ini berkaitan dengan itu, dengan kelompok minoritas. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada pemilu 2017 pada waktu Pilgub," kata Deddy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1).

"Ada yang namanya forgive but not forget loh. We forgive but we not forget, kenapa? Karena dia (Anies) tidak pernah menyatakan secara pribadi bahwa apa yang terjadi itu salah dan saya menyesal, dan saya berjanji itu tidak terulang," imbuhnya.

Politikus PDIP Deddy Sitorus. (dok. detikcom)

Ditampik

Wasekjen NasDem Hermawi Taslim yang ikut dalam diskusi itu menanggapi pernyataan Deddy soal Anies belum mencuci 'dosa pilkada". Dia menyebut Anies tidak bisa memilih siapa yang akan mendukungnya.

"Jadi begini, anda ketika menjadi seseorang, anda tidak bisa memilih siapa pendukung anda. Cara pandang kami terhadap Anies adalah di republik yang plural ini anda tidak bisa mengurus negara ini sendiri, semua anak bangsa harus diajak. Maka ketika ada pertanyaan apakah NasDem mendukung langkah Anies untuk bertemu dengan berbagai kalangan, saya bilang kita mendukung, kenapa? Kita harus rekonsiliasi, kita harus terus membangun kebersamaan," kata Taslim.

Taslim menilai harusnya tidak ada satu pihak yang mengklaim bahwa dirinya paling nasionalis, sehingga menuduh orang lain sebagai kadal gurun atau kadrun.

"Nggak ada satu diri mengklaim diri paling nasionalis lalu dengan mudah menuduh orang kadrun segala macam. Kita semua dibutuhkan perannya," jelasnya.

Wasekjen NasDem Hermawi Taslim. (dok. detikcom)

Memaafkan Tak Melupakan

Deddy kembali menanggapi pernyataan Taslim. Dia menyebut politik identitas yang terjadi pada 2017 adalah warisan yang ditinggalkan Anies dalam konteks pluralisme.

"Tadi saya bicara tentang sosok Aniesnya. Tetapi inilah yang kemudian menjadi legacy Anies dalam konteks pluralisme, karena dia mengabaikan itu," kata Deddy.

"Tadi saya sudah bilah, okelah we forgive him, but we'll not forget. Karena dia nggak pernah bicara tentang itu sama sekali, padahal itu momentum di mana hal yang paling menyakitkan dalam pluralisme kita terjadi," imbuhnya.

Tonton juga Video: Debat Panas Politisi PDIP-NasDem soal Dosa Anies di Pilgub DKI 2017

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Juru Bicara PKS M Kholid merespons Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon yang menilai koalisi bisa bubar jika ada yang mendominasi. Kholid mengatakan dalam koalisi tidak boleh baper.

"Nggak boleh baper, kita buat enjoy saja. Jangan dikit-dikit ancam bubar, ancam batal. Semangatnya membangun titik temu. Sudah ada tim kecil yang menggodok dan menyelaraskan berbagai pandangan," kata Kholid kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Kholid mengatakan dalam koalisi harus saling membangun semangat. Dia menilai koalisi dibentuk untuk berjuang bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagusnya sih, narasinya yang asyik-asyik aja, karena kita kan mau berjuang bersama, jadi harus dibangun semangat kebersamaan bukan justru memperbesar perselisihan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kholid mengaku optimistis dengan rencana koalisi perubahan. Menurutnya saat ini koalisi perubahan hanya tinggal satu langkah lagi.

"PKS sendiri optimis dengan rencana koalisi perubahan, perjalanan sudah jauh, tinggal finishing task. Ibarat mau goalin bola, ini umpan-umpan lambungnya sudah bagus, tinggal eksekusi tendangan ke gawang biar goal, perlu kesabaran, kedisiplinan dan akurasinya harus pas," tuturnya.

Sebelumnya, Jansen Sitindaon meminta Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati.

"Pokoknya bang Ahmad Ali ini tiap minggu ada terus nama baru keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataan-pernyataannya. Hehe," ujar Jansen dikutip dari akun Twitternya @jansen_jsp, Selasa (17/1/2023).

Jansen mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan capres dan cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal cawapres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut.

"Secara resmi kan sudah ada tim 3 partai yang kita bentuk untuk bahas ini. Jika ada usul nama, ide dan lain-lain sampaikan lewat itu. Bukan diumbari ke publik," sambungnya.

Jansen berharap 'Koalisi Perubahan' tertib. Jansen mengatakan tak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi.

"Jadi mari kita kader 3 partai ini tertib komunikasi ke publik. Karena beda kursi NasDem/Demokrat/PKS itu tipis-tipis aja sebenarnya: 59/54/50. Jadi jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan 'sesuka pikirannya'. Mari kita kurangi berpolemik agar koalisi ini kokoh!" tuturnya.

Lihat juga video 'Jawaban AHY ke NasDem soal Prediksi Koalisi Bubar Jika Paksakan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menepis Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon yang menilai mengumbar cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali mengaku tak mengenal sosok Jansen.

"Ya pertama siapa Jansen ya? Jansen tuh siapa?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Selasa (17/1/2023).

Ahmad Ali kemudian mempertanyakan koalisi dengan Partai Demokrat, yang menurut Jansen akan bubar jika ada salah satu partai yang mendominasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejak kapan berkoalisi? Emang NasDem dan Demokrat sudah berkoalisi?" ujarnya.

Menurutnya, NasDem tidak pernah berbicara mengenai sosok yang cocok untuk cawapres Anies. Namun, dia mengatakan selama ini NasDem berbicara mengenai kriteria cawapres.

"Pertama kalau berbicara pernyataan si Jansen itu, bahwa NasDem tidak pernah bicara tentang calon wakil presiden. Nasdem tidak pernah bicara siapa yang ideal tentang cawapres, tapi NasDem lebih tertarik bicara tentang figur kriteria cawapres," ungkapnya.

Menurutnya, koalisi belum dapat dikatakan bubar, lantaran belum adanya deklarasi. Oleh sebab itu, Ahmad Ali menilai sebaiknya koalisi perubahan yang diusung oleh NasDem, Demokrat dan PKS untuk deklarasi terlebih dulu.

"Kalau koalisi ini bisa bubar, deklarasi aja cepat-cepat ya," tuturnya.

Sebelumnya, Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon meminta Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati.

"Pokoknya bang Ahmad Ali ini tiap minggu ada terus nama baru keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataan-pernyataannya. Hehe," ujar Jansen dikutip dari akun Twitternya @jansen_jsp, Selasa (17/1/2023).

Jansen mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan capres dan cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal cawapres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut.

"Secara resmi kan sudah ada tim 3 partai yang kita bentuk untuk bahas ini. Jika ada usul nama, ide dan lain-lain sampaikan lewat itu. Bukan diumbari ke publik," sambungnya.

Jansen berharap 'Koalisi Perubahan' tertib. Jansen mengatakan tak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi.

"Jadi mari kita kader 3 partai ini tertib komunikasi ke publik. Karena beda kursi NasDem/Demokrat/PKS itu tipis-tipis aja sebenarnya: 59/54/50. Jadi jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan 'sesuka pikirannya'. Mari kita kurangi berpolemik agar koalisi ini kokoh!" tuturnya.

Lihat juga video 'Debat Panas Politisi PDIP-NasDem soal Dosa Anies di Pilgub DKI 2017':

[Gambas:Video 20detik]


Sesama elite partai Koalisi Perubahan melempar kritik karena merasa adanya dominasi dalam menentukan sosok bakal cawapres 2024 yang mendampingi Anies Baswedan. Perbandingan kursi di parlemen pun disinggung agar tak saling mendominasi.

Adalah Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon yang mengkritik Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali karena dinilai terlalu mendominasi partai lain dalam penentuan cawapres Koalisi Perubahan. Jika Ali terus mengumbar sosok yang ideal, maka wacana koalisi bisa buyar.

Tiga partai yang saat ini menggodok Koalisi Perubahan adalah NasDem, Demokrat, dan PKS. Jika ada usul nama cawapres, ide dan lain-lain bisa disampaikan ke dalam tim kecil, bukan diumbar ke publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jansen berharap sesama anggota Koalisi Perubahan tertib mengutarakan usulan, ide, dan gagasan. Jansen lantas menyinggung perbandingan kursi NasDem, Demokrat, dan PKS.

"Jadi jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan 'sesuka pikirannya'. Mari kita kurangi berpolemik agar koalisi ini kokoh!" tuturnya.

Bila merujuk laman DPR, maka perbandingan kursi DPR periode 2019-2024 seperti berikut:

1. F-PDIP: 128 kursi

2. F-Golkar: 85 kursi

3. F-Gerindra: 78 kursi

4. F-NasDem: 59 kursi

5. F-PKB: 58 kursi

6. F-Demokrat: 54 kursi

7. F-PKS: 50 kursi

8. F-PAN: 44 kursi

9. F-PPP: 19 kursi

Terlihat bahwa perbandingan kursi anggota Koalisi Perubahan cukup tipis. NasDem memang unggul 59 kursi, namun tak berbanding jauh dengan Demokrat yang 54 kursi, dan PKS 50 kursi.

Atas hal tersebut, Jansen Sitindaon meminta tak ada yang saling mendominasi dalam Koalisi Perubahan. "Jadi mari kita kader 3 partai ini tertib komunikasi ke publik. Karena beda kursi NasDem/Demokrat/PKS itu tipis-tipis aja sebenarnya: 59/54/50," imbuhnya.

Ahmad Ali sebelumnya bicara soal pertemuan para elite Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres NasDem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan.

Simak Video 'NasDem Tak Merasa Disindir Jokowi soal Grusa-grusu Usung Capres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wasekjen Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon meminta Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi NasDem, Demokrat dan PKS bisa bubar jika Ali tak hati-hati.

"Pokoknya bang Ahmad Ali ini tiap minggu ada terus nama baru keluar dari mulutnya. Lama-lama koalisi ini bubar karena pernyataan-pernyataannya. Hehe," ujar Jansen dikutip dari akun Twitternya @jansen_jsp, Selasa (17/1/2023).

Jansen mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan capres dan cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal cawapres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara resmi kan sudah ada tim 3 partai yang kita bentuk untuk bahas ini. Jika ada usul nama, ide dan lain-lain sampaikan lewat itu. Bukan diumbari ke publik," sambungnya.

Jansen berharap 'Koalisi Perubahan' tertib. Jansen mengatakan tak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi.

"Jadi mari kita kader 3 partai ini tertib komunikasi ke publik. Karena beda kursi NasDem/Demokrat/PKS itu tipis-tipis aja sebenarnya: 59/54/50. Jadi jangan ada yang merasa sok paling mendominasi dengan terus buat pernyataan 'sesuka pikirannya'. Mari kita kurangi berpolemik agar koalisi ini kokoh!" tuturnya.

Sebelumnya, Ahmad Ali bicara soal pertemuan para elite Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres NasDem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan.

"Dalam konteks kepentingan internal Demokrat sah-sah saja. Semua partai masing-masing punya keinginan tentunya, keinginan itu nanti akan kita bawa dibicarakan di koalisi, tapi hari ini kita kan belum bicara sampai pada persoalan itu," kata Ali kepada wartawan, Senin (16/1).

Ali mengatakan NasDem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies. Namun, menurutnya, penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya.

"NasDem setuju untuk mencari calon presiden itu tidak perlu jangan kita mengedepankan figur, tapi kita betul-betul tentukan dulu kriteria yang disepakati bersama. Setelah itu baru kriterianya kita cocokkan dengan figur-figur yang ada," ujar dia.

Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional.

"NasDem memastikan ingin cawapres itu adalah orang yang berpengalaman di pemerintahan. Karena ketika kemudian terpilih dia harus mampu membantu presiden dalam menggerakkan pemerintahan supaya terjadi sinergitas," ujarnya.

"Kita tidak berharap kalau orang yang belum berpengalaman ketika terpilih dia butuh waktu untuk belajar dulu. Tentunya berpotensi membawa suara, membawa kemenangan, bisa diterima semua partai koalisi. Itu bagian penting yang menurut saya harus kita bicarakan agar koalisi berjalan mulus," imbuhnya.

Simak Video 'Koalisi Partai, Makin Erat atau Bubar?':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP Deddy Sitorus tak lupa Anies Baswedan belum me-laundry 'dosa' pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan tersebut sesat dan menyudutkan Anies.

"Pernyataan ini tendensius dan menyesatkan. Terekam kuat dalam memori publik dan banyak rekam jejak digitalnya, siapa yang sesungguhnya menjadi pemicu politik identitas," kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

"Sudah pasti bukan AHY dan pasangannya atau Mas Anies dengan pasangannya, justru Ahok lah yang sering menyerempet dan bermain-main dengan wacana pada ranah sensitif ini, yang kemudian kebablasan dan terbukti secara hukum yang menyebabkannya diterungku," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kamhar mengatakan karena isu tersebut, sehingga memicu konsolidasi politik umat Islam dan tercipta Aksi 212. Dia mengatakan lawan pasangan Anies saat itu banyak memainkan instrumen pemenangan.

"Isu sensitif ini juga secara masif dimainkan dan diamplifikasi para buzzer hingga pada titik tertentu menjadi kebablasan yang memicu konsolidasi politik umat Islam, tak hanya di Jakarta tapi se-Indonesia yang kemudian mengkristal pada Aksi 212," ujarnya.

"Kami di tim AHY merasakan betul bagaimana Ahok yang sedang berkuasa dan didukung penguasa memainkan banyak instrumen untuk pemenangan dan mendegradasi kompetitornya dengan berbagai hoax," lanjutnya.

Lebih lanjut, menurutnya, masyarakat harus melihat rekam jejak pada masa itu. Dia menilai Anies hanya diuntungkan oleh blunder politik yang dibuat oleh lawan pasangannya.

"Jadi lebih pas melihat potret pada masa itu, Mas Anies diuntungkan oleh blunder politik Ahok yang over konfiden karena didukung Pak Jokowi mengeksploitasi secara berlebihan politik identitas yang kemudian menjadi bumerang. Jangan dibolak-balik," ujarnya.

Deddy Sitorus sebelumnya mengatakan tidak akan melupakan apa yang dilakukan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sebab, kata dia, Anies tidak membahas soal politik identitas yang terjadi pada tahun 2017 itu.

"Ada satu dosa yang belum pernah di-laundry oleh Anies. Ini berkaitan dengan itu, dengan kelompok minoritas. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada pemilu 2017 pada waktu Pilgub," kata Deddy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1).

"Ada yang namanya forgive but not forget loh. We forgive but we not forget, kenapa? Karena dia (Anies) tidak pernah menyatakan secara pribadi bahwa apa yang terjadi itu salah dan saya menyesal, dan saya berjanji itu tidak terulang," imbuhnya.

Simak Video 'Debat Panas Politisi PDIP-NasDem soal Dosa Anies di Pilgub DKI 2017':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada pekan ini. Jazilul mengatakan pertemuan salah satunya akan membahas hasil Ijtima' Ulama Nusantara.

"Insya Allah dalam pekan ini (Cak Imin bertemu Pak Prabowo)," kata Jazilul kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Menurutnya, hal yang wajar jika Gerindra menginginkan laporan hasil Ijtima' Ulama. Jazilul mengatakan nantinya Cak Imin akan bertemu Prabowo untuk berbicara secara khusus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita menghargai Gerindra yang mau mendapatkan laporan hasil Ijtima' Ulama Nusantara secara lengkap untuk jadi bahan pertimbangan," katanya.

Lebih lanjut, Jazilul mengatakan saat ini PKB tengah bekerja sesuai dengan hasil Ijtima' Ulama. Dia berharap sebelum Ramadan, telah menghasilkan nama capres-cawapres untuk 2024.

"Kami pun berharap agar sebelum Ramadan sudah ada keputusan terkait pasangan capres-cawapres," tuturnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya menanggapi terkait Ijtima' Ulama Nusantara PKB yang meminta nama capres-cawapres jelang Ramadan. Muzani menyebut Gerindra menghargai keputusan tersebut.

"Saya sudah baca berita hasil Ijtima' Ulama Nusantara. Kami partai Gerindra menghargai atas keputusan ijtima' ulama para kiai," katanya kepada wartawan di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1).

"Tentu itu pandangan yang buat kami penting, berharga, dan berarti," tambahnya.

Simak juga 'Hasil Ijtima' Ulama PKB: Target 100 Kursi DPR-Dukung Cak Imin Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Buruh akan menggelar konvensi bakal capres dan cawapres 2024 pada Juni 2023 nanti. Dalam konvensi capres dan cawapres 2024 itu Partai Buruh membawa nama seperti Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Najwa Shihab.

Selain Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Najwa Shibab, ada juga nama Presiden Partai Buruh Said Iqbal. Nama-nama itu merupakan rekomendasi Rakernas Partai Buruh yang dihadiri oleh perwakilan 38 provinsi Indonesia.

"Dengan demikian Rakernas Partai Buruh akan merekomendasikan 4 nama calon presiden dan 4 calon wakil presiden. Untuk nama calon presiden beredar, yaitu Ganjar Pranowo didukung oleh 15 provinsi dan Anies Baswedan 6 provinsi. Untuk calon presiden alternatif Said Iqbal didukung oleh 14 provinsi, Najwa Shihab 3 provinsi," kata Said Iqbal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said Iqbal mengatakan akan berjuang mengajukan judicial review untuk mengubah ketentuan presidential threshold menjadi nol persen demi mengusung dua nama capres alternatif itu. Dia berkeyakinan berhasil meski beberapa penggugat sebelumnya gagal.

"Untuk capres alternatif akan berjuang mengajukan judicial review terhadap UU presidential treshold karena calon alternatif hanya bisa kalau UU presidential treshold dihapuskan menjadi nol persen," tutur Iqbal.

Sementara itu, Partai Buruh juga menghasilkan rekomendasi 4 nama calon wakil presiden. Diantaranya, Arsjad Rasjid, Mahfud Md, Said Iqbal, dan Najwa Shihab.

"Untuk 4 nama cawapres yg direkomendasi, Arsjad Rasjid 21 provinsi, Said Iqbal 7 provinsi, Mahfud Md 3 provinsi, Najwa Shihab 3 provinsi. Itu tidak menutup nama-nama lain (yang mungkin muncul)," ujar Iqbal.

Iqbal mengatakan seluruh nama-nama capres dan cawapres yang muncul ini akan dibawa ke Konvensi Partai Buruh tentang capres dan cawapres. Dia menyebut bakal bertanya kesediaan nama-nama yang muncul itu terlebih dulu.

"4 nama capres dan 4 nama cawapres hasil rekomendasi rakernas Partai Buruh akan dibawa ke dalam Konvensi Partai Buruh tentang capres dan cawapres dengan didahului bertanya dengan nama-nama tersebut apakah mereka bersedia," ungkapnya.


Politikus PDIP Deddy Sitorus mengatakan Anies Baswedan belum me-laundry 'dosa' pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Juru bicara PKS M Kholid menilai pernyataan tersebut sikap belum beranjak dari masa lalu dan dinilai seperti buzzer.

"Belum move on, narasinya terus mengangkat politik identitas, dan melabeli Pak Anies dengan stigma negatif. Khas buzzer," ujar Kholid kepada wartawan, Selasa (17/1/2023).

Kholid mengatakan saat ini Anies tengah aktif menjalankan politik diplomasi Jakarta di level global. Menurutnya, hal itu membuktikan bahwa Anies berhasil menjadi pemimpin yang diakui oleh tokoh dunia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal Pak Anies sudah bicara politik gagasan, politik kinerja, dan sekarang sedang keliling dunia, aktif menjalakan politik diplomasi Jakarta di level global, dihormati tokoh-tokoh dunia sebagai pemimpin yang berhasil memimpin Ibu Kota," tuturnya.

Politikus PDIP Deddy Sitorus sebelumnya mengatakan tidak akan melupakan apa yang dilakukan Anies Baswedan pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Sebab, kata dia, Anies tidak membahas soal politik identitas yang terjadi pada tahun 2017 itu.

"Ada satu dosa yang belum pernah di-laundry oleh Anies. Ini berkaitan dengan itu, dengan kelompok minoritas. Kita tahu bahwa apa yang terjadi pada pemilu 2017 pada waktu Pilgub," kata Deddy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1).

"Ada yang namanya forgive but not forget loh. We forgive but we not forget, kenapa? Karena dia (Anies) tidak pernah menyatakan secara pribadi bahwa apa yang terjadi itu salah dan saya menyesal, dan saya berjanji itu tidak terulang," imbuhnya.

Simak Video 'Debat Panas Politisi PDIP-NasDem soal Dosa Anies di Pilgub DKI 2017':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo kerap muncul sebagai salah satu kandidat calon presiden (capres) yang dipertimbangkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Apa respons Ganjar?

"Kata siapa?" kata Ganjar saat ditanya mengenai namanya yang mencuat di KIB, di sela-sela Rakornas Kepala Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023).

Ganjar juga menjawab mengenai kemungkinan dirinya tidak diusung PDIP sebagai capres. Menurutnya, pencapresan merupakan urusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Urusannya PDI Perjuangan. Udah itu nanti urusannya Bu Mega. Apalagi?" ujarnya.

Ganjar mengatakan partailah yang menilai dirinya layak atau tidak diusung menjadi capres.

"Biar saja partai menilai," kata Ganjar.

Diberitakan sebelumnya, nama Ganjar disebut menjadi salah satu yang dipertimbangkan sebagai capres di KIB. Hal itu disampaikan politikus PAN, Zita Anjani, bicara soal deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Zita mengatakan belum ada sinyal deklarasi KIB dan masih dalam tahap pembicaraan.

"Kalau untuk sinyal deklarasi, belum kayaknya, masih alot," kata Zita pada wartawan di Kantor DPW PAN, Jakarta Timur, Kamis (12/1/2023).

Zita Anjani merupakan putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zita kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

Ia menuturkan, ada beberapa calon nama yang sedang di pertimbangkan di KIB. Nama-nama yang diidamkan PAN untuk menjadi capres termasuk Ganjar, Anies hingga Puan Maharani.

"Kalau PAN lima. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Eric, Pak Zulhas, Pak Airlangga, Pak Ketum PPP, ada Mbak Puan, ada beberapa nama, belum ditentukan," ungkapnya.

Simak juga 'Survei LSN: Prabowo Teratas di Jabar, Ganjar Jateng-Anies DKI':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat meyakini 'Koalisi Perubahan' yang tengah digodok bersama Partai NasDem dan PKS tak akan goyah dan mampu memenangi Pilpres 2024. Deputi Analisa Data dan Informasi Partai Demokrat Syahrial Nasution menyinggung soal isu reshuffle kabinet terkait salah satu anggota bakal calon koalisi.

"Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai Demokrat, PKS dan Partai NasDem tidak akan goyah terhadap adanya upaya rongrongan dari oligarki. Termasuk dengan makin kencangnya isu reshuffle kabinet," kata Syahrial dalam keterangan tertulis, Selasa (17/1/2023).

"Demokrat tidak mengharapkan koalisi yang dibangun hanya supaya dapat berlayar ke Pilpres 2024. Begitupun semangat yang ada pada PKS dan NasDem. Selain berlayar, juga harus menang. Tekanan-tekanan politik yang ada dan berusaha melemahkan terbentuknya koalisi tidak akan mudah menghadapi keinginan rakyat yang menginginkan perubahan dan perbaikan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, belakangan mencuat isu reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri NasDem. Isu ini muncul usai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya.

Syahrial mengatakan saat ini pihaknya tengah berkonsentrasi menentukan strategi untuk memenangkan paslon yang bakal diusung. Dia menganggap isu reshuffle yang berkembang hendak menjegal terbentuknya 'Koalisi Perubahan'.

"Saat ini, tim kecil tengah konsentrasi pada langkah-langkah pemenangan pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024. Ujian yang tengah dihadapi salah satu calon mitra koalisi yang sering diberitakan akan didepak dari kabinet tidak memengaruhi pembahasan pada tim kecil Koalisi Perubahan," kata Syahrial.

"Artinya, sejauh ini opini yang berkembang untuk menjegal terbentuknya Koalisi Perubahan tidak akan mudah dilakukan. Termasuk spekulasi reshuffle kabinet atau memaksakan tokoh tertentu untuk mendampingi Anies sebagai cawapres," lanjutnya.

Lebih lanjut, Syahrial menyebut elektabilitas Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono terus meningkat di berbagai hasil rilis survei. Menurutnya, Anies dan AHY akan menjadi paslon yang kuat dan sesuai harapan rakyat yang ingin perubahan.

"Elektabilitas Demokrat dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dilaporkan beberapa lembaga survei kredibel, murni karena kerja-kerja partai dan kader. Elektabilitas Demokrat tidak didongkrak oleh tokoh di luar partai. Begitu pun dengan terus meningkatnya elektabilitas Ketum AHY," kata Syahrial.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pihaknya membahas nama-nama untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Namun, pada pembicaraan itu masih didominasi oleh Nama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Ya, Pak Muhaimin mendominasi pembicaraan. Nama-nama lain juga ada dibicarakan," katanya kepada Wartawan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (16/1/2023).

Ia menjelaskan, munculnya nama-nama lain sebagai cawapres Prabowo merupakan hal yang wajar, sebab itu merupakan dinamika politik. Namun, Muzani tak memberitahu pasti siapa nama yang dibicarakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya semua nama yang beredar diomongin," ucapnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan keputusan terkait siapa yang akan dicalonkan koalisi Gerindra dan PKB merupakan kewenangan Prabowo dan Cak Imin. Pasalnya kedua belah pihak telah menandatangani kerjasama.

"Kita tidak punya kewenangan orang untuk menyebut nama. Karena begini, apapun yang dibicarakan, keputusan presiden dan wakil presiden, ada di tangan Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra dan Abdul Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum PKB," ujarnya.

Ditanya terkait elektabilitas Cak Imin yang masih tergolong rendah, Muzani menyebutkan hal itu tidak menjadi hambatan. Sebab, kata dia, keduannya merupakan pasangan yang topcer.

"Enggak, enggak ada yang menghambat. Tidak ada yang menghambat," imbuhnya

"Dalam hitungan kita, Pak Prabowo dengan Muhaimin topcer, topcer semuanya," pungkasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepala daerah seluruh Indonesia terkait stabilitas politik jelang Pemilu 2024. Jokowi meminta para kepala daerah menjaga situasi tetap kondusif.

Hal itu disampaikan Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Selasa (17/1/2023).

"Yang terakhir, waduh lupa lagi, masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024. Saya minta betul-betul Saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi meminta para kepala daerah menjaga agar masyarakat tidak menjadi korban politik, terutama politik identitas, yang kerap terjadi saat pemilu.

"Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," ungkapnya.

Bukan hanya kepada kepala daerah, Jokowi juga mewanti-wanti TNI dan Polri. Jokowi meminta anggota TNI/Polri tidak berpolitik praktis.

"Dan perlu saya ingatkan, TNI dan Polri tidak berpolitik praktis," ujar Jokowi.

Jokowi juga meminta TNI dan Polri memetakan potensi kerawanan. Dia meminta aparat keamanan itu siap siaga mengawal tahun politik.

"Petakan yang namanya potensi kerawanan, jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini, salah siapa ini," tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta seluruh jajarannya lebih sering turun ke lapangan. Dengan demikian, kasus politik identitas bisa segera diatasi.

"Betul-betul harus memiliki tahun ini sudah masuk ke tahun politik, harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil bisa segera diredakan. Saya titip betul masalah ini," papar Jokowi.

Hadir dalam rakornas ini, Mendagri Tito Karnavian, Menko Polhukam Mahfud Md, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Kejagung Burhanuddin.

Kepala daerah dari berbagai wilayah juga hadir, mulai Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hingga Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.


Wasekjen NasDem Hermawi Taslim memastikan bahwa organisasi terlarang akan tetap terlarang jika Anies Baswedan terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Taslim mengatakan hal itu sudah menjadi komitmen bersama.

"Kalau tentang FPI dan HTI dan segala macam itu kan sudah komitmen kita bersama. Jangan pun Anies, orang lain pun yang jadi menteri, yang jadi presiden NasDem akan pasang badan supaya organisasi-organisasi terlarang itu tetap dilarang," kata Taslim dalam acara acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1/2023).

Taslim mengatakan NasDem memberikan garansi akan tetap melarang organisasi terlarang itu. Dia menyebut keputusan itu akan tetapi dipertahankan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau itu kami memberi garansi, itu keputusan itu akan terus kita pertahankan organisasi yang sudah dilarang itu akan tetapi dilarang," jelasnya.

Taslim menambahkan bahwa pelarangan HTI dan FPI adalah bagian dari perjuangan NasDem. Selain itu, Taslim mengatakan bahwa NasDem juga akan meneruskan program Presiden Jokowi yang dianggap baik.

"Pelarangan HTI dan FPI itu bagian dari perjuangan NasDem selama bertahun-tahun, jauh sebelum kita deklarasikan Anies. Dan bukan hanya itu ada banyak sekali keputusan-keputusan pemerintah Jokowi yang kita anggap baik dan kita akan teruskan, pasti," jelasnya.


Sejumlah petinggi Partai Demokrat (PD) berkumpul di Pacitan, Jawa Timur. Mereka berembuk di tanah kelahiran Susilo Bambang Yudhyono (SBY) membahas politik terkini dan Pilpres 2024.

Pertemuan dihadiri langsung Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).Acara berlangsung tertutup di kompleks Museum dan Galeri Seni SBY*ANI, Sabtu (14/1).

Pertemuan itu sendiri merupakan bentuk konsolidasi. Spekulasi pun bermunculan terkait agenda pertemuan, termasuk wacana ancang-ancang jelang pentas politik 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemilihan Pacitan sebagai lokasi pertemuan juga tergolong istimewa. Sebab acara serupa biasanya dilaksanakan di kota besar, seperti halnya Jakarta. Rupanya, hal itu tak lepas dari ikatan sejarah SBY yang lahir di Pacitan.

Lantas, apa yang dibahas Majelis Tinggi Partai Demokrat saat menggelar konsolidasi internal di Pacitan? Pemilu 2024 menjadi salah satu bahasan.

"Lebih ke persiapan kita menghadapi pemilu," kata Ketua DPP Partai Demokrat Sartono Hutomo, Sabtu (14/1).

Persiapan itu penting, lanjutnya, karena pesta demokrasi sudah di ambang pintu. Oleh karena itu, organ partai baik di tingkat DPD maupun DPC, perlu dikonsolidasikan lagi.

AHY bersama Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas saat rangkaian acara di Pacitan. (Purwo Sumodiharjo/detikcom)

"Iya ke persiapan pematangan-pematangan, jadwal-jadwal, agenda dengan bergulirnya waktu ini kan cepat ya. Apa saja yang telah dijalankan dan apa yang belum," tambah dia.

Elite Demokrat itu tak menampik jika isu pencapresan juga sempat disinggung. Hanya saja topik itu tidak dibahas secara khusus. Pasalnya, hingga saat ini komunikasi masih berlangsung antartim partai.

"Disinggung tapi sifatnya kan tetap terus komunikasi tim-tim itu ya di Jakarta. Mas Ketum (AHY) juga belum menyampaikan secara spesifik," ujar wakil rakyat tersebut.

Ketua DPD Demokrat Jatim Emil Elestianto Dardak juga mengungkapkan beberapa hal yang dibahas pada pertemuan elite Demokrat tersebut.

Emil tak menampik saat ditanya apakah Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres juga ikut dibahas dalam konsolidasi Demokrat. Namun, porsi pembahasan terkait koalisi tersebut tidak banyak.

"Sekilas saja (membahas koalisi perubahan)," kata Emil dilansir detikJatim, Senin (16/1).

Emil menambahkan, selain membahas koalisi, elite Demokrat dalam konsolidasi itu juga berbicara soal capaian partai selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, mereka juga membahas Museum SBY-Ani.

Simak Video: Jawaban AHY ke NasDem soal Prediksi Koalisi Bubar Jika Paksakan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wasekjen NasDem Hermawi Taslim mengaku telah 18 kali ke Vatikan. Meskipun berulang kali ke kota yang menjadi kediaman Paus dan pusat Gereja Katolik Roma itu, Taslim mengaku masih dipanggil kadrun alias kadal gurun.

"Ini saya 18 kali saya ke Vatikan, dituduh saya kadrun. Terakhir saya ke Vatikan dibilang kadrun, Vatikan kadrun," kata Taslim dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1/2023).

Taslim heran karena begitu mudah cap diberikan kepada seseorang. Taslim mengaku lucu akan hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini begitu mudahnya memberi cap kepada orang, memang tidak banyak tetapi ini akan menjadi sangat lucu," jelasnya.

Menurut Taslim, memberikan cap kadrun hingga cebong kepada orang lain harus segera dihentikan. Dia lantas menyinggung proses pemilihan bakal capres NasDem.

"Itu yang harus kita hentikan, itu yang harus kita kurangi. Kita percayalah dari 16 Juni sampai 3 Oktober, kita menyebut 3 nama sampai 1 nama," kata dia.

Taslim menyebut ada 3 kelompok kerja yang dibentuk NasDem untuk mempelajari 3 bacapresyakniAnies Basedan, Ganjar Pranowo dan Andika Perkasa. Akhirnya, NasDem memilih untuk mengusung Anies Baswedan.

"Itu kita punya 3 kelompok kerja yang masing-masing mempelajari 3 calon kita yang kemarin itu, kita presentasi berulang-ulang, kita sampai kepada pilihan ini," kata dia.

Ketum NasDem Surya Paloh, kata Taslim, sempat berpesan mengenai terpilihnya Anies sebagai bacapres. Menurutnya, jalan yang ditempuh NasDem akan berliku.

"Kita sudah tahu, kita memilih yang terbaik ini jalan yang tidak biasa, jalan yang berliku, dan itu konsekuensi yang kita terima, termasuk konsekuensi pandangan kawan-kawan. Tapi yang penting kita tetap sama, ndak apa-apa. Kita sekarang bertanding, nanti setelah Pilpres kita bersanding lagi sebagai sesama anak bangsa," tuturnya.


Politikus PDIP Deddy Sitorus membeberkan sejumlah alasan pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal capres NasDem disorot koalisi. Salah satu alasan adalah pernyataan kader NasDem soal Anies antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tetapi kan komplikasi ini terjadi oleh dua hal, pertama oleh hubungan atau komunikasi Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh, mereka bisa jawab itu. Yang kedua kemudian kita yang merasa cukup dekat NasDem," kata Deddy dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik bertema 'Koalisi Partai: Makin Erat atau bubar', Senin (16/1/2023).

"Lalu yang ketiga karena apa, Anies yang dicalonkan lalu sebagian dari kader NasDem dengan cepat meng-endorse, atau mem-branding yang namanya Anies Baswedan itu sebagai antitesa dari Pak Jokowi. Jadi itu ada di ruang publik," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Deddy menyebut Anies dalam beberapa kesempatan juga mulai mengkritik kebijakan pemerintah Jokowi. Di antaranya, kata dia, mengenai hutang luar negeri hingga infrastruktur.

"Bahkan Anies di beberapa kesempatan mengatakan mulai dari kemarin itu ada soal infrastruktur, hutang luar negeri, soal IKN itu dibantah, walaupun kemudian dikoreksi lagi," kata dia.

Menurut Deddy, presiden pengganti Jokowi memang tidak terikat 100% dengan program yang telah dijalankan. Dia lantas menyinggung soal perencanaan jangka panjang sehingga pembangunan berkesinambungan.

"Kita juga tidak bisa bilang bahwa siapa pengganti Pak Jokowi terikat 100% pada apa yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi, nggak. Kita sebagai partai malah berpikir bagaimana bangsa ini membuat, satu, rencana pembangunan jangka panjang, tidak seperti masa sekarang," tutur dia.

Deddy menyebut pencalonan Anies Baswedan memang berbeda dengan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Dia menyebut Prabowo dan Airlangga beserta kader partai tidak seperti Anies.

"Ini kan kemudian menjadi pertanyaan kita, apakah 10 tahun fundamen-fundamen yang kita bangun ini kemudian akan dinegasikan akan ditinggalkan, akan dianggap salah atau bagaimana, ini kan yang harus dijawab juga. Ini menurut saya menjadi alasan ini berbeda dengan yang lain. Itu yang menurut saya menjadi salah satu alasan ini menjadi berbeda dengan yang lain, karena tidak ada Pak Airlangga katakanlah atau Pak Prabowo mengatakan hal yang sama dengan Anies atau kader NasDem di ruang publik," katanya.

Respons Wasekjen NasDem

Wasekjen NasDem Hermawi Taslim lantas merespons pernyataan Deddy itu. Dia menekankan bahwa terkait Anies antitesis Jokowi sudah diselesaikan oleh internal partai.

"Tentang antitesa secara resmi DPP memberi klarifikasi dan menyelesaikan secara internal," kata Taslim.

Lebih lanjut, Taslim juga mengungkit pesan Ketum NasDem Surya Paloh saat mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres. Menurutnya program Jokowi akan dilanjutkan jika Anies terpilih jadi presiden.

"Jadi ketika deklarasi Anies, Pak Surya mengatakan 'kita memilih Anies untuk melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan memperbaiki'," katanya.

"Kemudian kami memutuskan deklarasi Anies setelah melakukan pendalaman begitu lama, saya membaca banyak sekali referensi termasuk keluarga beliau, saya presentasikan akhirnya," imbuhnya.