Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) bicara soal pertarungan money politic di pemilu. Dia mengungkap 30% suara caleg terpilih adalah hasil dari money politic atau politik uang.

Hal itu diungkap Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023). Awalnya Rommy mengungkap disertasi Pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi yang menyatakan Indonesia negara kedua dengan money politic tertinggi setelah Uganda.

"Pertama disertasi Pak Burhanuddin Muhtadi menyatakan bahwa Indonesia negara dengan money politic kedua setelah Uganda, sedih betul kan. Kedua bahwa kenyataan money politic ini terjadi di banyak tempat, hanya banyak yang ketahuan dibanding yang tidak ketahuan," kata Rommy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketiga ya realitas, saya dan partainya Bung Fahri sebelumnya dan partai yang memang mustadh'afin ini banyak sekali dikalahkan, artinya partainya tidak kaya, orang-orang jadi caleg tidak kaya itu banyak dikalahkan dengan politik amplop," lanjut Rommy.

Romm lantas mengungkap rumus 30% suara caleg terpilih adalah hasil dari money politic. Rommy mengaku mendapat rumusan ini setelah beberapa kali kalah bertarung melawan money politic.

"Artinya yang terpilih itu nomor piro wani piro, yang terpilih itu karena memang membeli suara rakyat, akurasinya 30%. Jadi rumus money politic yang saya hadapi di lapangan. Kalau kemudian money politic-nya itu tingkat keberhasilannya 35% atau sepertiga, tim sukses jangan dimarahi, pasaran segitu. Kalau lebih kasih apresiasi, apalagi kalau sampai 75-80%, itu extraordinary, itulah yang kami hadapi di lapangan, jadi kalau mau 100 ribu suara tebar 300 ribu amplop," ujarnya.

Rommy mengatakan fenomena money politic di Indonesia kini kian parah hingga menjadi pemakluman di masyarakat. Dia menyebut jika awal pemilu digelar hanya 10% memaklumi money politic, kini mencapai 60% publik yang memaklumi.

"Bahwa hari ini di berbagai survei itu semakin parah tingkat money politic-nya, kalau dulu itu yang menerima hanya 10% saat pemilu 2004, sedangkan hari ini sudah mencapai 50%-60% yang memaklumi," ucapnya.

Simak juga Video: Rommy PPP: Dukungan Jokowi ke Ganjar 50% dan Prabowo 50%

[Gambas:Video 20detik]


Uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Peluang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilpres 2024 terbuka lebar.

Enam hakim konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan penggugat. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Sedangkan dalam amar putusannya, MK menyatakan sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Sedangkan gugatan dari mahasiswa Unsa ini dinilai berbeda oleh MK meskipun berkaitan juga dengan Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017.

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman (kanan) dan Wakil Ketua MK Saldi Isra (kiri). (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Respons Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal ramainya kabar putusan MK tersebut dikaitkan dengan peluang putra sulungnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres. Apa kata Jokowi?

Hal itu diungkapkan Jokowi dalam keterangan persnya, di akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (16/10). Jokowi menjawab apakah Gibran akan menjadi cawapres.

"Pasangan capres dan cawapres itu ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi, silakan tanyakan saja kepada partai politik," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya tidak mencampuri urusan penentuan capres-cawapres oleh partai politik. Dia menekankan hal itu murni urusan parpol.

"Itu wilayah parpol dan saya tegaskan bahwa saya tidak mencampuri urusan penentuan capres atau cawapres," ucapnya.

Kata Ahli Tata Negara soal Peluang Gibran

Pengajar dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, menilai usai adanya putusan MK tersebut, maka Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sudah dapat maju di Pilpres 2024 asalkan ada parpol koalisi yang mengusung.

"Ya bisa (maju pilpres), tergantung koalisi," ujar Bivitri kepada wartawan, Senin (16/10).

Bivitri mengatakan putusan MK tersebut dapat langsung berlaku untuk Pilpres 2024. Sebagai kepala daerah, Gibran memenuhi syarat, namun memerlukan dukungan partai politik.

"Ya tadi sudah jelas disebut dalam putusan, ini langsung berlaku untuk 2024," ujarnya.

Senada dengan Bivitri, pakar hukum tata negara Muhammad Rullyandi juga mengatakan Gibran sudah memenuhi syarat untuk maju Pilpres 2024, selama diusung parpol. Gibran bisa maju Pilpres 2024 walaupun berusia di bawah 40 tahun, karena sekarang sedang menjabat kepala daerah.

Lebih jauh, Rullyandi menolak pandangan bahwa putusan MK bisa melanggengkan politik dinasti. Rullyandi menilai putusan MK sudah sesuai dasar-dasar konstitusional.

"MK adalah lembaga kekuasaan kehakiman yg merdeka dalam arti tidak dapat di intervensi atau dipengaruhi oleh kekuasaan manapun. Karena itu tidak tepat jika putusan MK ini diklaim sebagai bagian dari politik dinasti. MK telah menjalankan kewenangannya dalam memutus perkara mengedepankan sikap kenegarawanan yang memperhatikan dasar-dasar konstitusional untuk menyelesaikan masalah bangsa dalam bentuk konstitusionalitas yang dituangkan melalui kebijakan hukum termasuk soal syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden," ulas Rullyandi.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Lihat Video: Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres. MK menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia dibawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).

"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," lanjut amar putusan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Almas Tsaqib Birru Re A. Dia merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Pemohon meminta MK mengubah batas usia minimal capres-cawapres menjadi 40 tahun atau berpengalaman sebagai Kepala Daerah baik di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan sebelumnya seperti yang diajukan Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 17 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

MK membandingkan syarat usia capres saat ini 40 tahun, syarat usia gubernur 35 tahun dan syarat usia calon bupati/wali kota 25 tahun. Adapun caleg minimal 21 tahun. Hal itu dinilai tidak selaras dengan semangat konstitusi.

MK pun menyinggung soal banyak pemimpin dunia atau kepala pemerintahan di berbagai negara yang berusia muda. Bahkan kurang dari 40 tahun.

"MK berpendapat kepala daerah layak berpartisipasi dalam kontestasi dalam pemilu meskipun berusia 40 tahun," kata hakim MK Guntur Hamzah.

Jabatan-jabatan yang dimaksud merupakan jabatan yang bersifat elected officials.

"Artinya, usia di bawah 40 tahun sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu, seyogianya dapat berpartisipasi dalam kontestasi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasar Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023. Tiga gugatan di atas sudah diputus dan ditolak.

Menko Polhukan Mahfud Md buka suara soal keputusan MK yang kabulkan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali telah berpengalaman.

Mahfud Md menyatakan bahwa keputusan MK itu bersifat final. Bila dalam putusan itu MK membolehkan kandidat berpengalaman sebagai DPR atau kepala daerah jadi capres maupun cawapres meski belum berusia 40 tahun, berarti kandidat demikian memang boleh diusung jadi capres atau cawapres.

"Kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh, kalau putusannya berbunyi begitu, ya artinya boleh. Karena putusan MK itu bersifat final!" tegas Mahfud MD saat ditemui wartawan di salah satu hotel di Surabaya, Senin (16/10/2023).

Di sisi lain, detik Pagi edisi Selasa (17/10/2023) juga akan membahas heboh soal situs judi online yang dituding menjadi sponsor turnamen esports Mobile Legends ladies. Kompetisi bernama Imbalance Battle Master ini diselenggarakan pada bulan Maret 2022 silam.

Ajang bergengsi ini dimulai dengan babak kualifikasi, yang diselenggarakan pada 14-17 Maret tahun lalu. Sedangkan main event, baru dilaksanakan tanggal 18-22 Maret. Untuk menarik atensi para gamer, pihak penyelenggara menawarkan total hadiah yang cukup banyak.

Hadiah uang tunai yang diperoleh peserta dari babak kualifikasi dengan total Rp 10 juta. Sedangkan hadiah main event yakni sebesar Rp 160 juta.

Masalahnya adalah, sponsor utama acara tersebut disebut-sebut netizen sebagai situs judi online. Si sponsor utama itu adalah Imbajp. Hasil penelusuran detikINET, dalam website resmi Imbajp tampak fitur-fitur seperti togel, casino dan slot.

"Imbajp adalah situs judi slot online terpercaya di Indonesia yang menyediakan beragam permainan game slot uang asli," demikian penjelasan Imbajp di websitenya.

Hal ini membuat netizen bertanya-tanya soal situs judi online yang secara terang-terangan menjadi sponsor. Sebab, di Indonesia sedang memberantas judi online yang merugikan banyak pihak.

Terkait hal ini, detikINET pun sudah menghubungi Pengurus Besar Esports Indonesia (PBESI). Hal ini mengingat, peraturan PBESI Tentang Pelaksanaan Kegiatan Esports di Indonesia Pasal 18 No 1 Tahun 2021, menyebutkan setiap penyelenggara turnamen esports yang berskala menengah hingga berskala besar wajib melakukan pelaporan kepada PBESI yang minimal berisi informasi tentang struktur peserta, struktur penyelenggara, dan legalitas vendor atau mitra pelaksanaan turnamen esports.

Ashadi Ang Ketua Bidang Humas PBESI mengonfirmasi setelah dirinya melakukan pengecekan ke bagian terkait, event turnamen Imbalance Master Battle tidak terdaftar.

"Setelah menelusuri kembali turnamen-turnamen yang teregristrasi, tim registrasi mengonfirmasi bahwa turnamen ini tidak terdaftar," ungkap Ashadi.

detikINET pun juga sudah menanyai tim-tim esports yang berpartisipasi. Kepada detikINET, mereka mengatakan masih mencoba memvalidasinya ke pihak internal masing-masing.

detikINET pun mengonfirmasi langsung kepada ImbaJP melalui nomor hotline yang tersedia di situsnya. Saat dihubungi, pihak mereka mengatakan tidak bisa sembarang membagikan nomor kontak pihak internal mereka yang terkait langsung dengan kompetisi Imbalance Battle Master. Mereka mengatakan akan menghubungi tim detikINET melalui pihak yang mengurus turnamen.

Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, detik Pagi tayang langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, detikers bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan tiba di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan dilakukan sebagai syarat untuk pendaftaran capres dan cawapres Pemilu 2024 ke KPU.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (17/10/2023), Anies tiba pukul 07.40 WIB, ke Gedung Bougenville, RS Fatmawati. Dia datang dengan mengendarai sepeda.

Anies terlihat mengenakan kemeja putih dengan jaket berwarna biru dongker. Kedatangan Anies juga disambut antusias oleh masyarakat hingga mengajaknya berfoto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengungkap alasannya menggunakan sepeda ke RS Fatmawati. Anies mengatakan saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI, dirinya selalu menganjurkan untuk menggunakan sepeda pada jarak dekat.

"Kita selalu menganjurkan mengunakan sepeda sebagai alat transportasi. Dan saya selalu menganjurkan untuk jarak mudah-mudah terjangkau gunakan pakai sepeda," kata dia.

"Alhamdulillah RS Fatmawati hanya setengah kilo dari rumah. Pagi hari pula. Jadi naik sepeda seperti apa yang kita kerjakan saat ini," tambahnya.

Setelah itu, Anies langsung masuk ke resepsionis untuk tanda tangan. Setelah itu, dia masuk ke ruang laboratorium.

Cak Imin Lebih Dulu Cek Kesehatan

Sebelumnya, Ketua Umum PKB sekaligus bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan di RS Fatmawati. Cak Imin melakukan pemeriksaan kesehatan pada Jumat (13/10).

Dia menyebut kedatangannya ke RS Fatmawati untuk keperluan mendaftar capres cawapres ke KPU.

"Surat kesehatan dari rumah sakit untuk saya daftarkan tanggal 19," ujar Cak Imin.

Lihat juga Video: Anies-Cak Imin Hadiri Maulid Nabi di Tebet, Jemaah Berebut Selfie

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi putusan tersebut.

PSI diketahui turut mengajukan gugatan soal batas usia capres cawapres menjadi 35 tahun dari 40 tahun. Namun gugatannya ditolak MK.

"Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) meskipun permohonan kami ditolak. PSI yakin bahwa putusan MK tersebut sudah melalui pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia," kata Direktur LBH PSI, Francine Noni Widjojo kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, gugatan mahasiswa Unsa, Almas Tsaqibbirru Re A Almas, diterima sebagian oleh MK. Yakni memutuskan syarat capres cawapres tetap 40 tahun asalkan berpengalaman menjadi kepala daerah.

"PSI juga mengapresiasi putusan MK dalam permohonan serupa lainnya yang sejalan dengan jiwa permohonan kami yaitu agar usia tidak menjadi penghalang dan melihat kompetensi sebagai hal yang patut dipertimbangkan," katanya.

"Yang dalam hal ini MK memberikan makna baru bagi syarat usia minimal capres dan cawapres dengan mengabulkan syarat pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," sambungnya.

Lebih lanjut, Francine menyebut rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negara demokrasi ini. Dia menyebut pejabat publik yang sudah dipercaya masyarakat patut diberikan kesempatan untuk maju di Pilpres 2024.

"Rakyat adalah pemegang kedaulatan dan kekuasaan tertinggi dalam negara demokrasi, yang suara rakyat disalurkan melalui pemilu. Karenanya pejabat publik yang sudah mendapatkan kepercayaan rakyat melalui pemilu kepala daerah sudah selayaknya diberikan kesempatan yang sama untuk ikut dalam pemilu kepala negara (capres dan cawapres)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Simak juga Video: Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Persatuan Gerakan Aktivis Muda (Pergam) menilai Mahkamah Konstitusi (MK) telah tepat memutuskan capres-cawapres yang belum berusia 40 tahun bisa maju asal kepala daerah berpengalaman. Pergam mengatakan anak muda yang memiliki pengalaman memimpin daerah dengan baik berarti seorang intelektual muda.

"Menurut saya putusan itu sangat tepat, karena mengingat pemimpin daerah yang seandainya belum mencukupi umur 40 tahun tetapi ingin mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, mereka sudah mempunyai pengalaman dalam hal memimpin di suatu daerah," ucap Wakil Ketua Pergam, Pahri Aly, kepada wartawan

"Selain pengalaman, para pemimpin muda juga mempunyai intelektual yang mempuni sehingga mereka bisa memimpin suatu daerah maupun negara," Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Pahri, yang dibutuhkan suatu pemimpin adalah pengalaman dalam memimpin, bukan usia. Dia menambahkan, selain pengalaman, pemimpin negara juga harus memiliki pengetahuan yang luas.

"Karena dalam hal memimpin di perlukan pengalaman yang matang dan ilmu pengetahuan yang luas," pungkas dia.

MK sebelumnya mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai anggapan seorang pejabat berutang budi dengan partai karena sudah mendapat jabatan adalah hal yang keliru. Dia berharap semua partai politik mengubah persepsi tersebut.

Fahri Hamzah merespons Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) yang awalnya menilai kalau Presiden Joko Widodo (Jokowi) berutang jabatan ke PDIP. Rommy menyebut setidaknya ada 7 jabatan yang diraih Jokowi bersama anak dan menantunya. Yang berarti hal itu, menurut Rommy, PDIP merupakan kendaraan politik Jokowi serta anak dan menantunya.

"Dan kenyataan bahwa Pak Jokowi berutang setidaknya 7 jabatan publik ke PDIP, beliau dan keluarganya, 2 kali jadi wali kota, 1 kali jadi gubernur, 2 periode presiden, 2 periode jadi wali kota untuk Gibran dan Bobby, di situ beliau berutang kepada PDIP," ujar Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya itulah kendaraan politik yang digunakan, sehingga logika politik saya yang menyatakan sebagian saya menolak Pak Jokowi sudah ke sana (kubu Prabowo), itu karena secara politik norma fatsum dan pertimbangan politik apapun dan etika tidak sepantasnya Pak Jokowi tidak bersama partainya," lanjut Rommy.

Fahri lantas menjawab pernyataan Rommy. Dia menilai utang jabatan, seperti yang disampaikan Rommy, tidak ada dalam alam demokrasi Indonesia.

"Kita harus mencuci otak parpol untuk merasa bahwa semua orang yang jadi pejabat publik itu berutang kepada mereka, ini jelek ini tradisi ini, ini tidak dikenal dalam alam demokrasi," jawab Fahri.

Tak hanya itu, Fahri mengatakan parpol harus ramah sebagai pencipta gagasan untuk diteruskan kepada kadernya pemangku jabatan. Bukan lantas asal menyuruh dengan anggapan kalau bukan karena partai pejabat tersebut tidak akan menang.

"Parpol itu harus humble sebagai dapur gagasan, dan privilege kita sebagai orang politik kalau gagasan kita dipakai, bukan kita suruh-suruh orang, lalu kita bilang 'kalau bukan karena saya kamu nggak ada', eh memang kalau dia nyalon terus bukan dia orangnya emang bisa menang lu? Belum tentu menang," ujar Fahri.

Menurut Fahri, hal ini lah yang harus diubah dari partai politik. Fahri menilai setiap orang memiliki hak masing-masing tidak selamanya terikat menjadi kader partai.

"Ini lah yang parpol harus dicuci, digerus otaknya itu dari kesadaran seolah-olah mereka itu perusahaan penyedia tenaga kerja dan budak yang bisa mereka kendalikan dari belakang, nggak boleh, itu adalah alam demokrasi ini, privilege itu adalah gagasan kita," ujar Fahri.

"Orang punya hidup sendiri, orang tidak selamanya jadi orang partai kok, orang punya pilihan yang begitu banyak termasuk mengabdi dalam negara, masa gara-gara parpol politik pengabdian kita, kemudian kita nggak bisa kemana-mana, setop itu. Itu bukan cara berpikir demokrasi, itu berpikir partai komunis, sehingga kata-kata dibesarkan, dikasih privilege, nggak ada lagi yang begitu-begitu," lanjutnya.

Simak juga Video: Rommy: Fahri Hamzah dan Kawan-kawan Ajak Jokowi Berkhianat ke PDIP

[Gambas:Video 20detik]


Adian Napitupulu menyentil keputusan relawan Pro Joko Widodo (Projo) yang mendukung Prabowo Subianto. Wakil Koordinator Tim Relawan Pemenangan Ganjar Pranowo tersebut menilai Projo panik hingga membuat keputusan terburu-buru.

Menurut Adian, Projo dalam kondisi bingung dan panik. Buktinya, acara Rakernas ke-6 Projo ditutup lebih awal. Harusnya agenda Rakernas itu berlangsung 2 hari yakni 14-15 Oktober 2023, namun keburu diakhiri dan dilanjutkan deklarasi di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

"Kemarin kan bingung. Kan seharusnya acaranya 2 hari, 14-15 (Oktober). Tiba-tiba ditutup hari pertama doang. Dari situ sudah bingung, sudah panik. Sudah galau lah," kata Adian di Kantor PDIP Jatim, Minggu (15/10) melalui rekaman suara yang diterima detikJatim, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus PDIP ini menyebut Projo terburu-buru mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo di Pilpres 2024. Adian juga menganggap Projo sudah salah menafsirkan gestur Jokowi yang memukul gong sebanyak delapan kali saat membuka Rakernas Projo.

"Delapan kali (pukul) gong itu untuk pemilihan presiden ke-8. Mereka (Projo) berpikir sesuai keinginan mereka bahwa pukulan 8 kali gong itu 08 (Prabowo). Bukan, itu presiden ke-8," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie menilai pukulan gong sebanyak 8 kali yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Rakernas ke-VI memiliki makna atau menandakan sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto yang selama identik dengan angka 08.

"Sabar gimana itu sudah gongnya 8 kali, gong 8 kali masa bukan sinyal?" Ujar Budi Arie usai deklarasi Prabowo sebagai capres 2024 di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, melansir detikNews, Sabtu (14/10).

Budi pun mengartikan pukulan 8 kali itu mengarah kepada 08. Di mana, 08 merupakan sandi yang tersemat pada diri Prabowo ketika masih aktif di Komando Pasukan Khusus.

"Artinya 08. 08 Prabowo masa kamu nggak tahu?" tuturnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah berdebat dengan Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) soal pengkhianatan. Perdebatan itu diawali dari Rommy yang menyinggung kalau Fahri Hamzah mengajak Presiden Jokowi berkhianat dengan partainya sendiri.

"Kalau bahasa Bung Fahri ini kan jangan sampai Prabowo dan Jokowi ini kan dilepaskan, dipisahkan, itu sebenarnya bahasa manis, untuk sebenarnya dalam bahasa lain Bung Fahri dan kawan-kawan ini mengajak Pak Jokowi berkhianat kepada partainya," ujar Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

"Karena apapun judulnya Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, Gibran menjabat Wali Kota dari PDI Perjuangan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri lantas membalas kalau Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno juga berkhianat dengan Partai Gerindra. Rommy lantas menegaskan kalau Sandiaga mengundurkan diri.

"Boleh nggak saya mengatakan hal yang sama bahwa Sandiaga Uno berkhianat," ujar Fahri.

"Sandiaga mengundurkan diri," jawab Rommy.

"Ya itu berkhianat, kalau dengan selembar kertas mengundurkan diri jadi tidak mengkhianat hebat betul Sandi, padahal dia berkhianat dalam perspektif itu. Tapi di alam demokrasi kita mengatakan when loyality to my country begin, loyality to my party ends, ini lah abad demokrasi parpol dapur, dia tidak boleh menjadikan para politikus sebagai peternakan mereka," ujar Fahri menimpali,

Rommy lantas menyinggung posisi Sandiaga sebagai Menparekraf ini bukan karena Sandi anggota Gerindra. Rommy terus membela Sandi.

"Berbeda sama sekali, karena Pak Sandi dulu sebagai menteri bukan atas nama Gerindra," tegas Rommy.

"Tuh kan berarti pengkhianat dong, jadi ada yang berkhianat, ada yang tidak berkhianat, enak betul," sambung Fahri.

"Tidak, tidak, bukan begitu, karena Pak Sandi posisinya mengundurkan diri," timpal Rommy.

Effendi Gazali yang berada dalam diskusi itu lantas melempar kelakar kalau Jokowi dan Sandi diajak berkhianat. Rommy lantas menepis.

"Boleh, boleh nggak disebut dua-duanya diajak berkhianat?" tanya Effendi Gazali.

"Dua-duanya tidak diajak berkhianat, saya bukan membela Pak Sandi ya, nyatanya memang membela tapi ingat Pak Sandi pertama dia duduk sebagai Menparekraf bukan atas nama Gerindra, betul dia anggota Gerindra, dia menyampaikan pengunduran diri diawali dengan penjelasan-penjelasan," jawab Rommy.

"Berkhianat itu adalah manakala dia sudah pernah dapat privilege dari partai itu, jangan lupa itu," lanjut Rommy.

Simak juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menanggapi soal menguatnya Gibran Rakabuming Raka yang digadang menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres. Demokrat menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.

"Terkait dengan aspirasi Cawapres bagi Pak Prabowo, sebagaimana hasil Rapat Pleno DPP Partai Demokrat pada Jumat lalu, mengemuka nama Pak Airlangga yang diajukan Partai Golkar, Pak Erick Thohir yang diajukan PAN, dan nama Ibu Khofifah yang juga penting untuk dipertimbangkan. Meskipun demikian Partai Demokrat taat azas, menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memilah dan memilih pendamping terbaik," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Kamhar yakin jam terbang Prabowo yang tinggi bisa memutuskan cawapresnya dengan baik. Dia berharap kemenangan bisa diraih dengan mudah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengalaman dan jam terbang Pak Prabowo yang tinggi tentu akan sangat memadai untuk menentukan pilihan yang tepat yang bisa membawa kemenangan dan pasangan yang bisa saling menguatkan dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan," katanya.

Terkait putusan MK yang mengecualikan pengalaman menjadi kepala daerah untuk maju pilpres, Kamhar menyebutkan adanya drama politik. Dia berbicara soal perbedaan para hakim MK.

"Hari ini perhatian masyarakat politik dan civil society tertuju ke MK yang mempertontonkan drama politik. Babakan awal putusan MK disambut dengan penuh sukacita seluruh penggiat demokrasi yang menolak secara keseluruhan judicial review yang diajukan PSI dan penggugat lainnya. Sebagian besar pihak menduga keputusan MK di awal ini akan senantiasa selaras yang secara konsisten menolak judicial review dari berbagai pihak mengingat substansi gugatannya dipandang sama atau ne bis in idem," katanya.

"Namun di babak akhir kita dipertontonkan manuver halus yang memuluskan kepentingan politik tertentu dengan masuknya penambahan klausul yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan elected official selain berusia minimal 40 tahun. Memang ada over generalisasi ketika menyamakan pengalaman sebagai gubernur dengan bupati dan walikota ditempatkan sebagai pengalaman yang sama untuk pemenuhan syarat untuk jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi yaitu sebagai capres dan cawapres. Ini bisa kita cermati bersama terjadi perbedaan alasan dan perbedaan pandangan pada Hakim MK," tambahnya

Lebih lanjut, Demokrat, katanya, tak ingin menganggap putusan MK ini tertuju pada salah satu figur. Dia yakin MK bisa menjunjung nilai demokrasi.

"Kami tak ingin terjebak dan mengaitkan judicial review dan putusan MK ini dengan figur tertentu. Kami menaruh harapan, sebagai lembaga negara yang lahir dari rahim reformasi MK sepatutnya memiliki imperatif moral dan konstitusional untuk menjaga dan meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, bukan sebaliknya. Meskipun demikian, karena telah menjadi keputusan tentunya keputusan ini kita hormati," ujarnya.

Kata Gerindra

Waketum Partai Gerindra Habiburokman buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres. Habiburokman berharap memiliki sosok wapres yang muda dan berani.

"Soalnya kalau Habiburokman, anak Jakarta Timur, berharap kita punya wapres anak muda yang gigih dan berani," kata Habiburokman di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10).

Untuk diketahui, sejumlah petinggi Gerindra sore ini merapat ke Kertanegara. Para elit Gerindra yang terpantau hadir mulai dari Sufmi Dasco, Andre Rosiade, hingga Ahmad Muzani.

Habiburokman juga menjawab soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo. Menurutnya, putusan MK hari ini akan menjadi pertimbangan Prabowo dan para ketum parpol Koalisi Indonesia Maju.

"Tentu itu akan menjadi pertimbangan beliau dan para ketum. Jadi kan ada tiga hal Gibran menjadi cawapres tuh ada tiga hal. Pertama, regulasi, kalau regulasi memungkinkan. Kedua, kalau Pak Prabowo dan ketum parpol pendukung menyetujui. Ketiga kalau yang bersangkutan (Gibran) berkenan," jelas Habiburokman.

Lihat Video: Ragam Respons Putusan MK soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas usia capres dan cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. DPD Gerindra Jatim merespons putusan tersebut.

Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad mengatakan pihaknya menghormati putusan MK.

"Tentu kami hormati. Pertimbangan majelis hakim konstitusi sulit untuk dibantah," kata Anwar Sadad saat dikonfirmasi detikJatim, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus yang akrab disapa Gus Sadad itu menyatakan bahwa putusan MK merupakan terobosan hukum di Indonesia.

"Bahkan menjadi terobosan hukum dan pembelajaran penting dalam ketatanegaraan kita," ujarnya.

Senada dengan Sadad, Sekretaris DPD Gerindra Jatim Kharisma Febriansyah menyatakan putusan MK menjadi pelecut bagi Gerindra dalam melakukan kaderisasi.

"Kami hormati putusan MK, kami apresiasi hakim-hakim MK. Ini menjadi pelecut juga buat kami di Gerindra untuk terus melakukan regenerasi kader," ujarnya.

Baginya merupakan tantangan bagi Gerindra dengan terus mengajak anak muda dan generasi milenial untuk turut aktif dalam politik dan bergabung bersama Gerindra.

"Pekerjaan bagi kita bahwa Gerindra harus terus mengajak anak-anak muda, generasi milenial untuk turut aktif di politik, dan tentu mengajak anak muda gabung Gerindra," tandasnya.

Respons KPU soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal bersatunya Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto. Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menilai Fahri mengajak Jokowi untuk berkhianat ke PDIP.

"Kalau bahasa Bung Fahri ini kan jangan sampai Prabowo dan Jokowi ini kan dilepaskan, dipisahkan, itu sebenarnya bahasa manis, untuk sebenarnya dalam bahasa lain Bung Fahri dan kawan-kawan ini mengajak Pak Jokowi berkhianat kepada partainya," ujar Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

"Karena apapun judulnya Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan, Gibran menjabat Wali Kota dari PDI Perjuangan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rommy menilai jika dilihat dalam melalui sisi PDI Perjuangan, maka kedekatan tersebut menjadi suatu pengkhianatan. Ia menyebut hal ini dapat memecah hubungan Jokowi dengan PDIP.

"Ketika ini diajak dengan bahasa tadi jangan sampai berpisah, itu memang bahasa manis, sales memang harus begitu. Tapi dalam sisi yang lain, dalam perspektif PDI Perjuangan kita lihat yaitu pengkhianatan, justru memecah hubungan Pak Jokowi yang tadinya itu bersama-sama. Artinya Pak Jokowi ini betul-betul PDI Perjuangan yang diajak berkhianat," tuturnya.

Rommy mengatakan jika Jokowi bersama Prabowo, maka Jokowi akan memiliki perbedaan aspirasi dengan PDIP maupun Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Artinya kemudian berbeda aspirasi dengan partai yang mengusungnya dan memberi 7 privilege," ujarnya.

Lihat juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Penggagas Network For Ganjar President, Maruarar Sirait, heran fotonya bersama Ganjar Pranowo hilang di akun Instagram Ganjar. Dia lantas mempertanyakan dan bingung jika Ganjar tidak mengetahui alasan foto keduanya hilang.

"Ya saya pengin punya presiden Indonesia yang seperti Bapak Jokowi sampaikan punya nyali, punya track record, setia kawan. Saya sudah buat acara, buat Ganjar banyak sekali, dia sendiri pasang foto saya dan dia lagi pelukan di Instagram dia. Kenapa hilang, masa dia nggak tahu sebagai capres foto saya sama dia hilang," kata Maruarar saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

Maruarar heran mengapa Ganjar tak mengetahui alasan foto tersebut hilang. Ia menduga apakah ada seseorang yang melarang foto kebersamaan dengan dirinya tampil di akun media sosial Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa? apa dia ditekan sama oligarki politik atau oligarki pebisnis yang tidak mau dia upload sama saya. Atau apa, jadi pemimpin itu punya nyali dong," kata Maruarar.

Maruarar menilai Ganjar tak pernah klarifikasi terkait hal tersebut ke publik. Maruarar lantas bicara soal dirinya yang ingin setia kawan dengan sosok yang punya nyali.

"Ya, dia kan nggak pernah klarifikasi, sama media juga nggak pernah klarifikasi. Saya hanya ingin berkawan sama orang yang setia kawan dan punya nyali, seperti Pak Jokowi yang walaupun saya nggak punya jabatan, tapi tetap bersahabat sampai sekarang," tutur Maruarar.

"Kamu nilai sendiri, masyarakat yang menilai, punya nyali nggak dia begitu?," ucapnya.

Maruarar mengatakan pihaknya mendukung Ganjar secara total dengan membuat acara dukungan di berbagai daerah. Namun, ia menyayangkan tak ada klarifikasi dari Ganjar soal hilangnya foto kebersamaan mereka di akun media sosial.

"Nggak, lihat dong, saya dukung Ganjar dengan sikap dia begitu pendukung-pendukung saya juga banyak yang marah. Pasukan kan banyak, saya bikin acara sudah banyak buat dia. Punya nyali dong, masa dia nggak tahu siapa yang hapus (postingan) Instagram dia, jelaskan dong ke publik," kata Maruarar.

"Jelaskan ke publik nggak, ke saya juga nggak. Kalau dia menganggap saya sahabat dia, mungkin saya nggak penting kali buat dia," imbuhnya.

detikcom sudah mencoba menghubungi Ganjar Pranowo terkait ungkapan Maruarar Sirait. Namun, hingga berita ini ditulis belum ada jawaban dari pihak terkait.

Simak juga Video: Rommy PPP: Dukungan Jokowi ke Ganjar 50% dan Prabowo 50%

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju dalam pemilihan presiden. Keputusan ini langsung menuai pro kontra di kalangan netizen Tanah Air.

Gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unisa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan MK pada Senin (16/10/2023).

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," demikian amar putusan MK yang dibacakan pada Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," lanjut amar putusan tersebut.

Adapun yang menjadi alasan MK mengabulkan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS dalam ranga mewujudkan partisipasi dari calon-calon berkualitas dan berpengalaman.

Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," ujar hakim MK.

Keputusan MK ini langsung jadi pembahasan hangat warganet. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang kontra. Beberapa menuding bahwa keputusan tersebut diambil dari mahkamah keluarga.

"MK mahkamah keluarga. Putusan nya pasti menguntungkan keluarga presiden dan oligarki. Jadi ngk heran,ngk usah ngeles harusnya putusan MK ini berlaku 5 th ke depan bukan saat ini," kritik akun @Muh**********d5.

"Masyarakat kena prank, putusan mk membatalkan batas usia 35 thn, tetapi di perbolehkan jika pernah menduduki jabatan walapun usianya dibawah 40 thn, dgn bgt anak bocil bisa jadi cawapres, maknya MK sekarng dinilai bukan lagi mahkamah konstitusi tapi Mahkamah Keluarga," ujar @ru********rul.

"MK (Mahkamah Keluarga, Mahkamah Konco, Mahkamah Keblinger) dlm memutuskan suatu masalah menggunakan rumus Panjang (P) x Lebar (L) = Luas (alasannya)," kata @Na****R

"Dari putusan MK hari ini, bukti bahwa anak muda memang diberi kesempatan untuk berkompetisi. Bukan cuma dijadiin barang dagangan politik si orang-orang tua. Putusan ini mungkin aku istilahkan ius constituendum, yang dicita-citakan untuk kedepannya," pendapat @mf*******24

"Para pengritik dan penentang putusan Mahkamah Keluarga itu juga kayaknya banyak yang tidak benar-benar peduli dengan demokrasi/reformasi. Dia hanya terganggu karena elektabilitas capresnya terancam." ujar @tw******ck.

"Jika rakyat cerdas, ya ga usah kuatir apa itu Mahkamah Keluarga, serahkan pada rakyat yg pilih langsung pemimpinnya. Gitu aja kok ribet. Kecuali jika rakyat memilih berdasarkan amplop yg didapat, wajarlah kalian resah, gundah gulana," kata @ga******gi.

"Dinasti?? Bukanya putusan MK Ituh bagus yah, Memberi ruang untuk anak muda berprestasi, dan bisa mewakili suara anak muda Indonesia di kancah politik nasional. Ambil positifnya dong," ujar @th****3.

Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengeritik pihak-pihak yang terus menyerang bacapres Prabowo Subianto. Fahri menilai orang-orang tersebut memiliki nanah kebencian yang tidak kunjung selesai.

"Kalau saya mau simpulkan ini orang benci Prabowo. Ini orang adalah musuh, yang menganggap Prabowo itu musuh. Di dalam hatinya itu ada nanah kebencian yang nggak selesai-selesai," ujar kata Fahri dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

Fahri mempertanyakan adanya pihak yang tidak suka dengan Prabowo yang kini menjadi menteri kabinet Presiden Jokowi. Menurutnya, jika tidak suka maka kritik seharusnya dilontarkan sejak awal Prabowo bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mohon maaf sebenarnya saya tidak boleh mengungkapkan itu karena kita mau rekonsiliasi, kenapa kita nggak mengeritik masuknya Prabowo ke dalam kabinet empat tahun yang lalu. Kenapa nggak itu yang dilakukan," ujar Fahri.

"Kenapa Anda nggak nolak Prabowo empat tahun yang lalu ketika mereka pakai Prabowo untuk mengonsolidasi kekuatan. Termasuk untuk membolehkan pembunuhan di mana-mana itu, dan mereka diam. Kenapa nggak mereka lakukan itu?" sambungnya.

Fahri mengatakan sebelumnya sempat meminta Jokowi dan Prabowo bersatu untuk melakukan rekonsiliasi sebab adanya pertarungan dalam pemilu. Usai keduanya bersatu, Fahri menilai seluruh pihak menikmati dan tidak adanya pertentangan terkait hal itu.

"Dari awal kami membuat partai, kami mengusulkan pada Pak Jokowi, Pak rekonsiliasi pak, dua kali pertarungan ini berdarah-darah banyak dendam, sebaiknya dijait kembali, ajak Pak Prabowo, dan akhirnya dua orang ini mau bergabung. Nggak ada oposisi kita semua bersyukur kok, siapa yang menentang bersatunya Pak Prabowo dan Pak Jokowi dari awal, nggak ada, dan semua menikmati kok, menikmati parlemen yang diam menikmati kehilangan oposisi, menikmati semua kok," tuturnya.

Lihat juga Video: Rommy PPP: Dukungan Jokowi ke Ganjar 50% dan Prabowo 50%

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) mengungkap perbincangan bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait dansa politik yang dilakukan Jokowi. Rommy menyebut dansa politik Jokowi dibiarkan hingga musik berakhir.

Hal ini diungkap Rommy dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023). Rommy menyebut, persoalan dansa politik Jokowi ini ditanyakan kader-kader PDIP hingga Ketum parpol Koalisi.

"Apa yang disampaikan oleh Ibu Mega dalam pertemuan ketua umum, tentu para ketua umum yang lain dan juga kader-kader yang di dalam menyampaikan pada Ibu, sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik, sampai musiknya berakhir kata ibu," ujar Rommy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lantas kapan waktu musik itu berhenti? Rommy menyebut musik berhenti yang dimaksud adalah pada akhir masa pendaftaran capres cawapres di KPU. Sehingga menurutnya, PDIP masih menunggu dansa politik Jokowi selesai hingga 25 Oktober 2024.

"Kapan musiknya berakhir? nanti tanggal 25 Oktober. Jadi kita masih akan tunggu sampai tanggal 25," tuturnya.

Rommy juga menyinggung ajakan Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah yang menyatukan Jokowi dan Prabowo Subianto dengan rekonsiliasi. Menurutnya, hal ini tidak salah dalam politik, namun dalam prespektif PDIP hal ini dapat menjadi bentuk pengkhianatan.

"Apakah ajakan Bang Fahri dan kawan-kawan ini, yang juga tidak salah dalam politik demokrasi prosedural untuk diajak tetap bersatu atas nama rekonsiliasi diprespektif yang lain itu menjadi pengkhianat. Ini bukan bahasa saya ini bahasa yang muncul di semua WhatsApp grup di PDI Perjuangan," ujarnya.

Lihat juga Video: Pesan Megawati ke Kader: Kalau Sudah PDIP Jangan Lirik-lirik Pindah Partai

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut ketidakpastian pilpres 2024 masih tinggi pasca-putusan MK soal batas usia capres-cawpres. Kenapa?

Hal itu diungkap Rommy dalam dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023). Rommy awalnya bicara soal Jokowi merupakan petarung demokrasi yang paham prosedural untuk mencapai keinginannya.

"Jadi Pak Jokowi ini petarung demokrasi, beliau tahu bahwa di Indonesia hari ini di alam demokrasi untuk menang harus memenuhi syarat tertentu yang dibangun sebagai demokrasi prosedural oleh para pengambil keputusan di legislatif melalui undang-undang dan turunannya, itu yang beliau lakukan hari ini," ujar Rommy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rommy mengambil contoh seperti upaya yang dilakukan di MK saat ini. Namun, menurutnya keputusan MK tidak lantas berlaku begitu saja, karena masih ada tahapan lain di DPR untuk mengubah PKPU.

"Jadi ini partai sang adik mengajukan untuk sang kakak kepada pamannya untuk meneruskan ayahnya, itu sah dalam demokrasi sebagai sebuah bentuk pertarungan yang dimenangkan MK hari ini. Tapi jangan lupa bahwa ini harus mampir sebelum peraturan PKPU diubah itu ke Komisi II DPR, pertarungan akan ada di sana lagi," ujarnya.

Rommy mengatakan jika KPU tetap melaksanakan peraturan yang ada, maka tergugat bisa mengajukan gugatan lagi ke MA. Dia menilai proses tersebut masih panjang dan itu lah yang bisa memicu ketidakpastian pilpres.

"Kalau kemudian PKPU tetep dijalankan atas nama final binding oleh KPU, maka kemudian tergugat juga peluang digugat JR dalam konteks di bawah UU kepada MA," ujarnya.

"Jadi ketidakpastian menuju pilpres besok masih sangat tinggi, secara prosedur masih sangat bisa," lanjutnya.

Lihat Video: Rommy PPP: Dukungan Jokowi ke Ganjar 50% dan Prabowo 50%

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay merespons putusan MK yang mengabulkan batas usia capes-cawapes di bawah 40 tahun dengan pengalaman pernah jadi kepala daerah. Hal itu lantas membuka peluang Gibran Rakabuming yang masuk bursa cawapres Prabowo Subianto memenuhi syarat maju cawapres.

Saleh mengatakan hal itu perlu ditanyakan ke Gibran, apakah mau menjadi cawapres atau tidak. Jika mau, dia mengatakan Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan membahas lebih lanjut.

"Kalau Gibran mau, tentu akan dibicarakan di KIM. Para Ketua Umum akan membahas dan mendiskusikan segala hal. Yang jelas, apapun keputusannya, KIM pasti berorientasi bagi kemenangan Prabowo," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lantas bagaimana dengan Erick Thohir, tokoh yang diusulkan PAN di Pilpres 2024 untuk jadi cawapres Prabowo. Saleh mengatakan usulannya itu tetap akan dibahas.

"Bagaimana dengan Erick Thohir? Ya namanya tentu akan tetap dibahas. Akan dilihat plus-minus dari semua sisi. Kami berharap akan dihasilkan putusan terbaik terkait cawapresnya Prabowo," ujarnya.

Saleh mengatakan semua pihak harus menghormati putusan MK. Dia menilai tidak perlu ada dinamika yang memicu perpecahan.

"Bagaimanapun juga, semua pihak harus menghormati putusan MK. Kita adalah negara hukum. Putusan hakim harus sama-sama dilaksanakan. Tidak perlu ada dinamika yang memecah. Semua pasti berkeinginan untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia," ucapnya.

Lihat juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Irjen Imam Sugianto resmi menjadi Kapolda Jatim yang baru. Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi PKB Anik Maslachah menyambut hangat.

Anik ingin Kapolda Jatim yang baru berkoordinasi dengan DPRD Jatim dalam rangka pengamanan proses pemilu 2024 mendatang.

"Kiranya kita bisa berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kapolda Jatim untuk jaga ketentraman dan keamanan di berbagai daerah Jatim," ujarnya, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Anik, tahapan pemilu 2024 yang telah berjalan perlu pengamanan ketat mengingat hari H pelaksanaan pencoblosan kurang dari 4 bulan.

Tensi politik yang di daerah terkadang bisa tinggi dan berpotensi terjadi konflik antarpendukung calon. Untuk itu dibutuhkan pengamanan yang tepat.

Sekretaris DPW PKB Jatim itu menyampaikan bahwa tahapan pemilu dari mulai distribusi logistik persiapan pencoblosan, kampanye peserta pemilu, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi tingkat nasional perlu pengamanan dari kepolisian.

"Kami yakin Kapolda Jatim yang baru bisa membawa semangat netralitas setiap anggota, bisa mewujudkan pemilu aman, jujur, dan adil di Jatim," katanya.

Sementara, Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi juga mengucapkan selamat kepada Irjen Pol Imam Sugianto yang ditunjuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjabat Kapolda Jatim menggantikan Irjen Toni Harmanto.

"Selamat atas dipilihnya Pak Imam sebagai Kapolda Jatim. Dan terima kasih juga kepada Pak Toni yang sudah memberikan yang terbaik kepada Jawa Timur," kata Fauzan.

Ucapan selamat yang diberikan Bendahara DPW PKB Jatim ini bukan tanpa alasan. Fauzan melihat rekam jejak Imam yang bergelimang prestasi.

Sebelum ditunjuk menjadi Kapolda Jatim Imam pernah mengemban amanah sebagai Wakapolda Kalimantan Barat dan Kapolda Kaltim.

Dia juga pernah mengemban tugas sebagai pejabat Polri di jajaran Polda Jatim, Kasat Intelkam Polwiltabes Surabaya, Kapolresta Surabaya Timur, dan Kapolres Gresik.

Sebetulnya, kata Fauzan, masyarakat Jatim sudah tidak asing lagi dengan nama jenderal kelahiran Malang, 11 Maret 1967 itu.

Oleh karenanya, Fauzan menilai Irjen Imam Sugianto sangat pantas memimpin Korps Semeru dengan segudang pengalamannya di Jawa Timur.

"Saya sangat percaya jika Pak Imam dapat mengemban tugas sebagai Kapolda Jatim dengan sebaik-baiknya," kata Anggota Komisi C DPRD Jatim ini.

Kendati demikian mantan aktivis PMII Malang ini tetap mengingatkan tugas Irjen Imam sangat berat. Sebab, selain harus bertugas di tahun politik, posisi Jatim sendiri menjadi battle ground kemenangan pemilu 2024.

"Tentunya hiruk-pikuk soal pilpres arahnya pasti lebih dominan di Jatim, semua mata Indonesia pasti tertuju ke sini. Oleh karenanya Pak Imam menjadi ujung tombak kondusivitas masyarakat Jatim," ujarnya.

Lebih dari itu, Fauzan berharap Kapolda Jatim yang baru ini lebih masif turun ke lapangan untuk berkomunikasi dengan para tokoh kiai khususnya ulama NU.

Sebagai wilayah dengan basis massa Nahdliyin, menurutnya para ulama NU memiliki pengaruh besar dalam menjaga kondusifitas warga Jatim.

"Sowan-sowan kepada para Kiai NU harus dilakukan, mengingat saat ini tahun politik. Jika para ulama dan Polri-TNI bersinergi, Insyaallah Jawa Timur akan baik-baik saja," kata Fauzan.

"Sekali lagi selamat kepada Irjen Imam Sugianto, selamat bertugas," ujarnya.

Detik-detik Heli Kapolda Jatim Mendarat Darurat di Tulungagung


Polres Jombang menyiapkan skema pengamanan untuk menjaga agar pemilu berjalan aman dan damai. Sedikitnya 386 personel akan diterjunkan mengamankan pesta demokrasi tahun depan di Kota Santri.

Skema pengamanan itu dipraktikkan dalam simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) di Stadion Merdeka, Jalan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Jombang Senin (16/10/2023) sore. Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi hadir secara langsung.

Sispamkota diawali tahapan kampanye. Pada tahap ini polisi disiagakan di lokasi kampanye untuk mengantisipasi bentrok antar-pendukung capres dan cawapres. Simulasi berlanjut ke tahap pendistribusian logistik ke tempat pemungutan suara (TPS).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sispamkota pengamanan Pemilu 2024 yang digelar Polres Jombang. Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)

Pada skenario pendistribusian logistik ke TPS ini sejumlah orang mengadang mobil pengangkut surat suara yang bermaksud hendak merampas surat suara itu. Polisi yang mengawal surat suara langsung mengamankan orang tidak dikenal itu.

Kemudian simulasi tahap pemungutan hingga penghitungan suara di KPU Jombang. Polisi dihadapkan situasi rusuh karena pendukung salah satu peserta pemilu tidak terima atas hasil penghitungan suara KPU. Pukulan, tendangan, hingga lemparan bom asap diarahkan ke polisi yang berjaga di kantor KPU.

Kerusuhan itu akhirnya diatasi dengan memukul mundur massa oleh Satuan Samampta Polres Jombang. Polisi menembakkan meriam air dari mobil watercanon untuk membubarkan massa.

"Sispamkota ini merupakan simulasi tahapan yang menunjukkan gambaran apa yang harus dilakukan oleh petugas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karenanya, petugas TNI, Polri, maupun pemerintah daerah diharapkan siap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu," kata Eko, Senin (16/10/2023).

Selain itu, Polres Jombang juga memetakan daerah rawan konflik pada Pemilu 2024. Antara lain Desa Klitih dan Jipurapah di Kecamatan Plandaan, Desa Kromong, Desa Cupak, dan Desa Asem Gede di Kecamatan Ngusikan, serta Desa Sambirejo dan Desa Carangwulung di Kecamatan Wonosalam. Lainnya, Desa Kademangan dan Desa Karobelah di Kecamatan Mojoagung karena rawan banjir.

Sispamkota pengamanan Pemilu 2024 yang digelar Polres Jombang. Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)

Oleh karena itu, Eko menyiapkan 386 personel untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024. Terlebih lagi untuk menjaga keamanan di daerah-daerah rawan.

"Yang cukup menjadi perhatian bagi Polri adalah pemanfaatan politik identitas, penyebaran isu-isu yang dapat memecah belah persatuan bangsa, serta penyebaran hoaks dan hate speech yang berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat," terangnya.

Eko menjelaskan bahwa Operasi Mantab Brata Semeru 2024 mengedepankan tindakan preemtif dan preventif. Sistem itu didukung kegiatan intelijen, penegakan hukum, dan rehabilitasi melalui penggelaran fungsi-fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.

"Kembali saya tekankan bahwa Polri berkomitmen untuk terus bekerja keras guna menjamin penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan damai," jelasnya.

Sementara, Pj Bupati Jombang Sugiat mengapresiasi Sispamkota yang diinisiasi Polres Jombang dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Ia berharap pelaksanaan Pemilu bisa berjalan aman dan kondusif.

Sispamkota pengamanan Pemilu 2024 yang digelar Polres Jombang. Foto: Enggran Eko Budianto/detikJatim)

"Harapannya Pemilu di Jombang nanti berjalan dengan baik, jujur dan adil. Kemudian dari keamanannya bisa berjalan baik dan kondusif," cetusnya.

Sugiat memastikan bahwa seluruh ASN di Jombang akan bersikap netral pada pelaksanaan Pemilu 2024. Ia berkomitmen akan terus mengedukasi seluruh ASN dan pegawai di lingkungan Pemkab Jombang agar tetap netral.

"Sesuai undang-undangnya ASN harus netral. Kami terus melakukan edukasi ke para ASN, kami imbau dan sosialisasikan. Jika ada yang tidak netral akan kami beri sanksi," tandasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Dua kepala desa (kades) di Lamongan mengundurkan diri karena hendak maju menjadi bakal calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Jabatan kedua kades tersebut akan diganti dengan penjabat sementara (Pj).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lamongan Mohammad Zamroni mengatakan, dua pejabat tersebut merupakan Kades Wedoro, Kecamatan Glagah dan Kades Datinawong, Kecamatan Babat.

Usai mengundurkan diri, kedua kades yang nyaleg tersebut harus menyerahkan surat keputusan (SK) pemberhentian dari bupati Lamongan maksimal sebelum batas akhir masa pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jabatan kades yang mundur tersebut diganti dengan Penjabat Sementara (Pj) kepala desa sesuai dengan surat keputusan yang keluarkan oleh bupati Lamongan," ujar Zamroni kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Zamroni menambahkan, para mantan kepala desa yang sudah mengikuti kontestasi Pileg ini tidak bisa lagi menjadi kepala desa, kecuali mereka mengikuti pemilihan kepala desa lagi. Namun, dengan syarat belum menjabat selama 3 periode.

"Mantan kepala desa yang sudah mengikuti kontestasi Pileg tidak bisa lagi menjadi kepala desa, kecuali mereka mengikuti pemilihan kepala desa lagi namun dengan syarat belum menjabat selama 3 periode," terangnya.

Sementara, Ketua KPU Lamongan Mahrus Ali mengatakan, kades yang saat ini maju sebagai caleg harus sudah menyiapkan surat permohonan pengunduran diri sebagai Kepala Desa. Nantinya, sebelum DCT, SK pemberhentian sudah harus ada. Pada saat DCT ditetapkan, maka semua jabatan yang diemban sudah dilepaskan.

"Iya, ada 2 kades yang sudah menyertakan pengunduran dirinya untuk maju dalam Pemilu 2024 mendatang," ungkap Mahrus.

Mahrus menyebut, 2 kades yang mundur dari jabatan Kades dan maju menjadi caleg untuk kursi DPRD Kabupaten Lamongan dari Partai Golkar dan Partai Demokrat. Kedua kades tersebut sudah terkonfirmasi dari partai politik pengusulnya.

"Sejauh ini sudah menyertakan surat pengunduran diri dan juga sudah terkonfirmasi dari partai pengusul yang ada calon dari kades," tandas Mahrus.

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kembali melontarkan celetukan 'masio musuhi ngeri tak imbangi' saat menghadiri Maulid Nabi Muhammad SAW di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dia menyampaikan hal itu kepada para jemaah yang hadir.

"Mangan teri campur kemangi, masio musuhe ngeri tak imbangi (makan teri campur kemangi, meskipun musuhnya ngeri saya imbangi). Mohon kepada seluruh hadirin dan hadirat membantu saya mengimbangi sing ngeri-ngeri. Saya insyaallah yakin dan optimis," ujar Cak Imin, Senin (16/10/2023) malam.

Cak Imin lalu ditanya mengenai seberapa ngeri 'musuh' dalam menghadapi Pilpres 2024. Dia mengatakan bahwa logistik di kubunya lemah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tentu mas Anies sudah bilang logistik kita lemah. Mas Anies duitnya nggak banyak, apalagi saya," ucapnya kepada wartawan.

Cak Imin mengatakan keterbatasan anggaran bukan menjadi halangan. Yang terpenting menurutnya adalah dukungan dari masyarakat.

"Itu artinya kita bismillah modal semangat, keterbatasan anggaran tak jadi halangan, yang penting masyarakat memberikan dukungan, semangat perubahan terus menyala-nyala. Jaga energi dan semangat perubahan itu, meski nggak banyak uang kita," terangnya.

Diketahui sebelumnya, dalam salah satu bagian sambutannya Cak Imin melontarkan guyonan dengan gayanya yang khas. Salah satunya tentang celetukan 'nggak bahaya ta?'. Tapi dia sampaikan, hadirin perlu tahu ada celetukan lain selain itu.

"Ada yang baru ini selain 'Gak Bahaya Ta?' Ini ada yang baru. 'Iwak teri dicampur kemangi, masio musuhe ngeri tak Imbangi' (ikan teri dicampur kemangi meski musuhnya ngeri akan aku imbangi)," kata Muhaimin, Kamis (28/9).

Dari pantun tersebut, Muhaimin mengisyaratkan siap mengimbangi kekuatan lawan-lawan politiknya dalam Pilpres 2024 mendatang.

Tonton juga Video: Anies-Cak Imin Hadiri Maulid Nabi di Tebet, Jemaah Berebut Selfie

[Gambas:Video 20detik]


Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar dilarang menyukai unggahan yang berkaitan atau berbau politik di media sosial. Larangan itu dilakukan untuk menjaga netralitas ASN. Sejumlah sanksi akan diberikan bagi ASN yang melanggar larangan tersebut.

"Sudah ada aturannya itu dalam surat keputusan bersama antara Bawaslu, Kemenpan dan lembaga terkait lainnya. ASN dilarang menyukai posting-an yang berkaitan dengan politik," ujar Kepala BPKSDM Kota Blitar, Khusno kepada detikJatim, Senin (16/10/2023).

Khusno menegaskan, larangan kepada para ASN dilakukan untuk menjaga netralitas. Artinya, ASN dilarang memihak salah satu, maupun berkaitan dengan hal-hal yang berbau politik. Sehingga, ASN harus menjaga netralitas termasuk dalam menggunakan media sosial.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Khusno, akan ada sanksi bagi ASN yang ketahuan melanggar larangan tersebut. Bahkan, pemberhentian dari ASN bisa dilakukan apabila terdapat pelanggaran berat.

"Kalau masuk pelanggaran berat bisa saja sampai pemberhentian. Istilahnya sekarang itu 'jarimu harimaumu', jadi lebih hati-hati," sambungnya.

Selain larangan terkait menyukai unggahan politik, BPKSDM juga mengimbau para ASN untuk lebih waspada dalam dalam mengikuti kegiatan sosial. Utamanya kegiatan yang dilakukan oleh partai politik, caleg, dan sebagainya.

"Tidak hanya medsos, tapi semua kegiatan yang berbau politik. Harus cerdas melihat situasi. Kasihan kalau sudah jadi ASN, malah kena sanksi," terangnya.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Blitar Roma Hudi mengatakan potensi pelanggaran atau gangguan netralitas ASN itu bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu. Sehingga, pihaknya mengimbau para ASN agar tetap netral dan tidak memihak parpol atau caleg tertentu.

Menurutnya, ASN yang tidak netral dapat menghambat dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Selain itu mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Iya sampai saat ini kami terus melakukan pemantauan dan gencar melakukan melakukan sosialisasi netralitas para ASN," kata Roma.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Polres Rokan Hilir dan jajaran menggelar Simulasi Pengamanan Pemilu. Bahkan dalam simulasi terlihat aksi bakar ban sampai tembakan air dari mobil water canon.

Dalam simulasi, terlihat sejumlah personel gabungan melakukan skenario sejak awal. Tercatat ada sekitar 623 personel dari polisi, TNI, KPU, Satpol PP Rohil hingga Bawaslu dilibatkan.

Khusus aksi di lapangan, tim dari Danyon Satuan Brimob Manggala Junction mulai melakukan latihan penanganan konflik di pemilu mendatang. Tim pun melakukan berbagai simulasi terkait kondisi lapangan terkait pengamanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini kita gelar kegiatan hari ke 3 latihan Sispamkota dalam rangka menghadapi konflik atau kontinjensi tahapan-tahapan Pemilu Tahun 2023-2024 di Wilayah Rokan Hilir," kata Andrian, Senin (16/10/2023).

Andrian menyebut ada beberapa skenario ditampilkan dalam simulasi tersebut. Ada soal pengamanan situasi, pendistribusian logistik pemilu, kampanye hingga proses pencoblosan.

Dalam skenario kelima atau rekapitulasi perhitungan suara, tim menampilkan aksi unjuk rasa. Saat itulah terjadi aksi bakar-bakar ban sebagai bentuk protes.

Personel gabungan yang sudah siap siaga dengan atribut dan perlengkapan langsung merapat ke lokasi. Aksi pemadaman api hingga penanganan keamanan ditampilkan dalam aksi heroik personel.

"Semua diikuti tim gabungan yang terdiri lebih dari 624 personel. Ini gabungan dari Polri, Kodim 0321, Danyon Brimob sampai Satpol PP hadir," kata Andrian.

Kapolres memastikan simulasi itu digelar dalam rangka persiapan pengamanan pemilu mendatang. Tim gabungan serta fasilitas pendukung disiapkan agas situasi di Rokan Hilir tetap kondusif.

"Simulasi keseluruhan akan dilakukan besok. Semua pihak terkait akan hadir dalam simulasi Sispam Kota," katanya.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka santer dikabarkan akan maju di pilpres 2024 usai MK mengabulkan batas usia capres-cawapres di bawah 40 tahun dengan pengalaman kepala daerah. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengakui adanya komunikasi dengan Gibran usai putusan MK hari ini.

"Ada komunikasi," kata Muzani di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023) malam.

Muzani tidak memerinci sosok yang menghubungi Gibran usai MK memutuskan gugatan terkait batas usia capres-cawapres. Muzani hanya menyebut bukan dirinya yang berkomunikasi dengan Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan saya yang komunikasi," katanya.

Sejumlah elite Gerindra diketahui berkumpul di kediaman Prabowo malam. Pertemuan itu membahas dinamika politik nasional yang terjadi saat ini.

Muzani mengatakan pembahasan cawapres hingga putusan MK hari ini menjadi salah satu topik utama yang dibahas. Prabowo, kata Muzani, memberikan perhatian khusus terkait putusan MK hari oni.

"Beliau (Prabowo) menyimak, mendengar, dan memperhatikan keputusan MK sebagai sebuah keputusan yang final dan mengikat. Tentu saja ini akan menjadi sebuah cara pandang dari partai-partai Koalisi Indonesia Maju dalam mengambil keputusan," katanya.

Dia menambahkan, Prabowo dalam waktu dekat akan bertemu dengan para ketua umum parpol di Koalisi Indonesia Maju. Salah satu yang dibahas mengenai hasil putusan MK perihal syarat capres dan cawapres.

"Ya kita akan membicarakan tentang beberapa perkembangan politik nasional terakhir, termasuk keputusan MK yang paling akhir tentu saja akan kami bicarakan. Semua ketum partai akan diberi forum, menyampaikan pandangan termasuk informasi yang mereka dapatkan dari semua sisi," tutur Muzani.

Lebih lanjut Muzani mengatakan rapat dengan ketum tersebut akan digelar setelah Ketum PAN tiba di Indonesia sepulang kunjungan bersama Presiden Jokowi di luar negeri.

"Namun karena ada ketua umum parpol yang menyertai kunjungan presiden ke China, maka rapat ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju ditunda sampai dengan kumpul semuanya," pungkas Muzani.

Lihat juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pembina Partai Gerindra menggelar rapat di kediaman Prabowo Subianto malam ini. Dalam rapat itu, Prabowo berkonsultasi mengenai dinamika politik terkini.

"Dan ini adalah saya rasa proses yang memang biasa dijalankan di Partai Gerindra, sudah cukup lama kita dewan pembina tidak bertemu dan dari waktu ke waktu Pak Prabowo berkonsultasi dengan Dewan Pembina Partai Gerindra," kata Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

"Dan saya rasa malam ini ya kita sangat senang bisa bersilaturahmi kembali, mendapatkan informasi dan juga update terkait perkembangan politik nasional," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budisatrio mengatakan salah satu isu yang dibahas terkait sosok cawapres pendamping Prabowo. Dia mengaku sejauh ini ada empat calon yang telah mengerucut dan dibahas dalam rapat dewan pembina.

"Empat nama tadi masih kita masih bicara mengenai empat nama. Seperti yang kemarin sudah diinformasikan beberapa hari lalu, ada satu nama dari luar Jawa, satu di Jawa Barat, satu di Jawa Tengah, dan satu dari Jawa Timur," katanya.

Budisatrio juga bicara soal peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo. Saat ini pun Gibran telah mengantongi syarat maju sebagai cawapres berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi hari ini.

Menurut Budisatrio, sosok cawapres Prabowo akan dikerucutkan dan diumumkan ke publik dalam waktu dekat.

"Kita sekali lagi kita menghargai apa yang sudah diputuskan MK bahwa siapa yang akan maju saya rasa terbuka bagi orang yang memiliki kriteria yang hari ini sudah diputuskan MK dan ujungnya kembali kedaulatan itu ada di tangan rakyat," katanya.

"Untuk itu segala sesuatu termasuk langkah-langkah strategis termasuk calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju akan ditentukan bersama. Saya rasa di beberapa momen ke depan ini akan benar-benar dikerucutkan insyaallah pada waktu yang tepat," sambung Budisatrio.

Lebih lanjut Budisatrio menambahkan tim pemenangan Prabowo juga ikut dibahas. Dia mengatakan tim tersebut akan diumumkan beberapa hari ke depan.

"Ini terus diskusikan dari beberapa waktu lalu sampai minggu lalu sampai beberapa hari ini tim pemenangan terus digodok sudah makin mantap untuk sebentar lagi diumumkan," pungkas Budisatrio.

Lihat Video: Ragam Respons Putusan MK soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Pakar Komunikasi Politik Effendi Gazali menekankan semua warga negara asal memenuhi syarat, memiliki hak yang sama maju pilpres, termasuk anak Presiden sekalipun. Effendi lantas menjelaskan dinasti politik modern.

Effendi awalnya bicara kalau tidak ada masalah dengan putusan MK soal batas usia capres-cawapres hari ini yang disebut melenggangkan Gibran Rakabuming maju cawapres. Dia lantas tertarik jika Gibran itu maju sebagai cawapres.

"Kalau saya nggak ada masalah, saya suka Gibran jadi wali kota, saya suka gaya bicaranya unik, songong tapi unik," kata Effendi dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Effendi mengatakan tidak ada istilah politik dinasti karena semua warga negara memiliki hak yang sama. Dia lantas memberikan penjelasan soal dinasti politik modern.

"Lalu yang ketiga apakah dia punya hak yang sama? Sama. Tapi dinasti dalam komunikasi politik modern itu adalah politiknya modern, sistemnya modern, tapi gaya-gaya kerajaannya kebawa, jadi sebetulnya nggak kerajaan, tapi gaya kerajaannya kebawa," ujarnya.

"Jadi maksudnya kalau berdasarkan teori ada 4 lapisan yang membela dinasti itu, barangkali nggak disuruh, ada keinginan juga dari bawah. Pertama aparatur negara, kedua relawan di beberapa tempat ada jawara, ketiga lapisannya agamawan, keempat ini yang paling berbahaya kalau sudah mencapai puncaknya akademisi dan intelektual," lanjutnya.

Oleh karena itu, Effendi mengatakan putra Presiden Jokowi, Gibran ataupun Kaesang bisa saja maju di pilpres. Dia mengatakan hak yang sama juga dimiliki putra-putri bangsa yang lain, sekalipun warga biasa.

"Jadi yang saya katakan saya setuju bahwa maju aja, Gibran silakan maju, Kaesang maju, asal tadi kalau ambang batas presidennya nggak ada, maka terbuka peluang bagi putra putri bangsa lain untuk bersaing juga dengan putra putri presiden," ucapnya.

Simak juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Beta Gibran Jambi menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa. Dengan putusan ini, mereka ingin adanya keterwakilan anak muda di Pilpres 2024.

"Dengan putusan ini tentunya merupakan bukti kenegarawanan Hakim MK dalam mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, khususnya generasi Milenial dan gen-Z yang menginginkan ada keterwakilan anak muda pada Pilpres 2024," kata Ketua Tim Beta Gibran di Jambi, Eldaniel Siallagan saat dihubungi detikSumbagsel, Senin (16/10/2023) malam.

El menyebut, mereka ingin Gibran Rakabuming Raka selaku Wali Kota Solo dapat maju menjadi cawapres agar menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. "Jika itu terwujud maka ini akan melahirkan kepemimpinan anak muda pada pilpres-pilpres selanjutnya," ujar El

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

El juga mengatakan adanya putusan ini tentunya tidak mengubah syarat usia tetapi menambahkan norma frase yang mana disebut pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

"Ini tentunya membuka kesempatan kepada generasi Milenial yang sedang menjadi kepala daerah untuk tampil sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 nanti kan," ucap dia.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in case sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Pelapor Sebut Gugatan Almas soal Batas Usia Capres Tak Ditandatangani


Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah bicara soal kriteria cawapres Prabowo Subianto yang telah dibahas Koalisi Indonesia Maju (KIM). Pertama perlambangan upaya meneruskan rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo.

"Kami di koalisi Pak Prabowo mengatakan ada dua hal sebagai kriteria, pertama adalah dia mesti merupakan perlambangan dari keinginan kita meneruskan rekonsiliasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sebab kita jadi konflik 2019 ada covid, perang Rusia-Ukraina, sekarang ada perang Israel-Palestina, kita kuat, dan kita damaikan ada rekonsiliasi," kata Fahri dalam dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik 'Medan Tempur Pasca Putusan MK', Senin (16/10/2023)..

Kriteria kedua yakni, bisa adanya perlambangan untuk meneruskan legacy. Dia menilai cawapres Prabowo harus mewakili dua kriteria itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, ke depan harus ada yang bisa meneruskan legacy yang sudah ada ini, secara simbolik itu orang ditaruh di wakil jika dia mewakili dua hal itu, rekonsiliasi dan legacy," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah bicara soal anggapan dinasti politik di tengah mencuatnya nama putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming dalam bursa bacawapres 2024. Fahri menilai politik dinasti tidak ada dalam demokrasi.

"Kenapa Anda mempersoalkan Gibran, karena dinasti, dinasti dari mana? Tidak ada dinasti dalam demokrasi, demokrasi tidak mengenal dinasti, dinasti itu dikenal dalam tradisi kerajaan," kata Fahri.

Fahri menegaskan demokrasi pemimpin dipilih dan disetujui rakyat. Jadi menurutnya, siapapun bisa menjadi calon pemimpin.

"Dalam demokrasi selalu ada election, selalu ada approval dari rakyat, jadi orang itu boleh merupakan keluarga dari pejabat A, pejabat B bisa menang, bisa kalah. Itu yang terjadi selama ini," ujarnya.

Lihat juga Video: Ragam Respons Putusan MK soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa. Menurutnya, semua harus taat dengan keputusan tersebut meski mengagetkan.

"Ya MK punya kewenangan, putusan MK bersifat final dan berlaku. Semua harus taat pada putusan MK meski mengagetkan semua banyak pihak," kata Cak Imin kepada wartawan di Bogor, Senin (16/10/2023).

Cak Imin mengaku siap siapapun pesaingnya pada Pilpres 2024 nanti. Terkait kabar putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming, yang diwacanakan menjadi cawapres Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, dia mengatakan biar rakyat yang menentukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kami persiapkan dengan baik. siapapun kompetitor nya kami siap. Demokrasi semua punya hak, demokrasi kita tumbuh, rakyat menentukan," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Lihat juga Video: Khofifah Menguat Jadi Cawapres, Cak Imin Khawatir Suara NU Pecah?

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyentil putusan MK tersebut.

"Karena tahun 2021 MK juga membuat keputusan menolak judicial review agar dikabulkan kepala daerah itu umurnya dimudakan. Tapi itu oleh MK ditolak jadi kalau untuk kepala daerah umur dimudakan ditolak, bagaimana untuk capres dan cawapres. Itu logika hukum yang kami sampaikan," ujar HNW, di Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

Meski demikian, dia mengatakan keputusan MK final. Dia menyerahkan ke masyarakat untuk menilai putusan MK tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi kalau MK sudah memutuskan sudah kami menyampaikan beragam masukan berdasarkan konstitusi dan beragam. Kemudian kondisi hukumnya adalah keputusan MK itu final dan mengikat dan silakan kemudian untuk menilai dan kemudian menyikapi apa dampak dari MK atas keputusan tersebut," sambungnya.

PKS, lanjut dia, memahami Indonesia merupakan negara hukum. HNW mengatakan MK menjadi tauladan dalam menjaga dan melawan konstitusi dan konsisten dalam keputusannya.

Dia juga bicara soal putusan MK dikaitkan dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming. Menurutnya putusan MK tidak bisa lepas dari Gibran.

"Ya pertama memang dari seluruh nama yang muncul gitu ya, apalagi dalam bursa pencawapresan itu yang umurnya di bawah 40 tahun hanya beliau (Gibran). Yang masih menjabat sebagai kepala daerah ya hanya beliau jadi tafsir mana lagi yang akan kemudian dipakai, kecuali adalah memang itu adalah terkait dengan yang beliau kebetulan anaknya Presiden," kata HNW.

"Dan nomer berikutnya akan memperlancar atau tidak. Ya ini sangat tergantung kepada rakyat karena saya katakan posisi MK itu memang diberi kewenangan konstitusi untuk memutuskan pada tingkat denah dan mengikat. Tapi keputusan MK tidak bisa memaksa rakyat untuk memilih sebagai mana yang diinstruksikan oleh MK," jelasnya.

HNW berharap rakyat betul-betul mempunyai kedaulatan. Sehingga tidak kehilangan kedaulatan pada keputusan MK tersebut.

"Keputusan MK hanya mengabulkan satu dari beberapa yang juga disampaikan dan ada juga yang ditolak gitu kan ya. Nah sekarang rakyat sendiri apakah rakyat juga akan kemudian memperlancar atau sebaliknya rakyat yang sudah semakin tercerahkan rakyat yang juga masih berada dalam keinginan untuk menghadirkan reformasi misal lebih baik demokratisasi lebih berkualitas dan rakyat nanti yang akan menentukan," tambahnya.

"Kita berharap agar rakyat betul-betul mempunyai kedaulatannya sehingga tidak hanya dengan keputusan MK. Kemudian mereka kehilangan kedaulatan," tutur HNW.


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan tidak ada pemanggilan terhadap Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming. Hasto mengatakan pertemuan dengan Gibran lusa untuk mengajak bincang-bincang antar sesama kader.

"Kita nggak manggil, kita ngobrol-ngobrol dan kemudian bincang-bincang sesama kader partai. Rumah partai kan rumah rakyat. Rumah seluruh kader partai, jadi datang ke kantor partai bukan karena dipanggil karena memang ini rumah kita bersama," kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

"Jadi nggak ada panggil-panggilan ya saya luruskan, nggak ada panggil panggilan ke Mas Gibran yang ada adalah kami bincang-bincang," jelasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menuturkan dirinya sudah lama tak bertemu dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu. Atas dasar itu ia mengajak Gibran datang ke Kantor DPP PDIP untuk berbincang-bincang.

"Udah lama nggak ketemu. Pak Jokowi sendiri berbulan-bulan nggak ketemu sama Mas Gibran, ketika ditanya media saya sudah berbulan-bulan tidak ketemu. Saya juga sama, kami DPP. Maka mau ngobrol-ngobrol di kantor partai paling tidak kopinya itu enak mantap," ucapnya.

Hasto menyampaikan ada tidaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres dirinya tetap menjalin komunikasi dengan kader partai. Dia berharap bisa tukar pikiran dengan Gibran.

"Ya ini ada atau tidak ada putusan MK, kami selalu menjalin komunikasi. Mbak Puan sering bertemu dengan Mas Gibran. Terakhir juga bertemu Mas Kaesang. Sehingga saya ada video tentang perjuangan yang bagus. Saya kirim ke Mas Gibran. Dan saya komunikasi, Mas Gibran hari Rabu sekiranya ada di Jakarta kita ngobrol-ngobrol di kantor partai biar kita bisa kita tukar pikiran terkait tentang berbagai aspek," imbuhnya.

Sebelumnya, Gibran mengaku dipanggil oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pada hari Rabu 18 Oktober 2023. Gibran mengaku dalam kesempatan itu akan melaporkan situasi yang saat ini terjadi.

"Besok Rabu saya dipanggil oleh DPP sudah dihubungi Pak Hasto. Saya akan melaporkan keadaan terkini," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (16/10/2023).

Gibran mengaku memang rutin melaporkan kondisi terkini mengenai perkembangan politik ke pimpinan partai. Saat ditanya apa saja yang akan dia laporkan, Gibran memilih tidak membeberkan.

"Saya kan memang rutin laporan ke beliau. Ya nanti kalau dipanggil pasti ditanya, ini gimana keadaan ini. Ditunggu aja besok Rabu. Mungkin juga (terkait TPN Ganjar). Nanti sekalian hari Rabu kita laporkan ke pimpinan," jelasnya.

"Ya nanti kami laporkan semua. Semua update kami laporkan ke pimpinan. Saya tidak pernah tidak melaporkan. Terutama hal penting gini ra (tidak) mungkin ora tak laporke (tidak saya laporkan)," ucapnya, saat ditanya apalah akan menjelaskan mengenai pengurus Gerindra di beberapa daerah yang mengusulkan dirinya sebagai cawapres Prabowo.

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku selalu berkomunikasi dengan pimpinan partai. Dirinya pun saat dipanggil langsung datang.

"Saya kan pasti komunikasi dengan pimpinan. Dipanggil ya saya langsung berangkat," tuturnya.

Simak juga Video: Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Ratusan Massa dari Partai Nanas terlibat bentrok dengan petugas kepolisian di Kantor KPU Purwakarta, Jawa Barat. Massa yang beringas terus merangsek masuk ke kantor KPU untuk bertemu dengan ketua KPU. Mereka tidak terima dengan hasil pemilu dan menduga ada kekeliruan di tubuh KPU.

Pihak kepolisian menerjunkan tim negosiasi untuk meredam kericuhan massa, namun massa terus menyerang dengan melempari para petugas. Bentrokan pun tak terhindarkan. Polisi langsung menerjunkan tim pengendali massa dan water cannon.

Walhasil, petugas berhasil memukul mundur massa yang anarkis. Sebelum kericuhan meluas, tim Resmob Polres Purwakarta langsung mengevakuasi komisioner KPU. Mereka bersenjata lengkap. Komisioner KPU dievakuasi ke tempat aman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bentrokan tersebut bukanlah aksi sebenarnya, melainkan simulasi penanganan kericuhan hingga evakuasi komisioner KPU yang dilakukan Polres Purwakarta.

Kapolres Purwakarta AKBP Edwar Zulkarnain mengatakan simulasi Sispam Kota penting dilakukan guna mengecek sejauh mana kesiapan personel serta sarana dan prasarana yang dimiliki. Terutama dalam rangka Operasi Mantap Brata 2024 dan menghadapi pengamanan Pemilu 2024.

"Dengan simulasi ini artinya kami ingin menunjukkan bahwa Polri, khususnya Polres Purwakarta sudah siap mengamankan Pemilu 2024 dalam situasi apapun sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku," ujar Edwar di Mapolres Purwakarta usai simulasi, Senin (16/10/2023).

Edwar menambahkan menghadapi kontigensi konflik sosial dibutuhkan sinergitas, kerja sama, dan koordinasi antara aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan. Hal ini untuk menjaga kondusivitas dan kelancaran tahapan Pemilu 2024.

"Saya minta kesiapsiagaan seperti ini terus dijaga. Kita tidak boleh lengah karena situasi setiap saat bisa saja berubah sangat dinamis," katanya.

Masih kata Edwar, ia akan terus berkoordinasi dengan semua pihak untuk pengawasan dari pemicu terjadinya kericuhan jelang Pemilu 2024, hingga nanti dalam pelaksanaannya.

"Yang kami awasi itu baik massa di Purwakarta hingga dari luar yang di mana bisa memicu terjadinya kericuhan akan terus kami waspadai," ungkap Edward.

Selain itu, Edwar mengimbau seluruh masyarakat, calon legislatif (caleg), dan tim suksesnya tetap menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Dirinya berharap, jangan sampai terjadi perpecahan akibat perbedaan pandangan politik.

"Mari bersama-sama menjaga kondusivitas dan menyukseskan Pemilu 2024 agar berjalan aman, lancar, dan damai di Kabupaten Purwakarta," pungkasnya.


Kelompok sopir angkutan perkotaan (angkot) di Jawa Tengah (Jateng) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. Mereka akan mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

"Berjanji setia dengan solid mendeklarasikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden pilihan masyarakat pada Pilpres 2024," kata Ketua Paguyuban Sopir Angkot Semarang Raya, Arifin, kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Acara bertajuk Deklarasi Komunitas Angkot Jawa Tengah Dukung Prabowo itu digelar di Semarang, Minggu (15/10). Para sopir angkot yang datang dari berbagai kabupaten/kota di Jateng itu kompak mengenakan kaus merah dan putih bertuliskan 'Wayahe Prabowo'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam acara deklarasi itu, mereka menyatakan mendukung Prabowo untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Mereka meyakini Prabowo sebagai sosok pemimpin tepat pilihan masyarakat untuk Indonesia lebih maju.

Menurutnya, Prabowo adalah sosok pemimpin yang paling tepat dalam keadaan Indonesia saat ini. Dia menambahkan, Prabowo sebagai sosok capres yang peduli dan dekat dengan masyarakat akar rumput.

"Bapak Prabowo Subianto sebagai pemimpin paling tepat untuk dipilih dan didukung penuh oleh seluruh kalangan masyarakat di Tanah Air. Utamanya bagi para sopir angkot di Jawa Tengah," ujarnya.

Selain itu, ia juga menilai Ketum Partai Gerindra itu merupakan figur pemimpin yang memiliki ketegasan. Dia juga menilai Prabowo sebagai sosok pemimpin yang selalu diidentikkan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Indonesia butuh pemimpin yang berani dan bernyali.

Dia juga meyakini Prabowo mengantongi beragam dukungan dari berbagai kalangan dari masyarakat kecil hingga elite politik. Menurutnya, dukungan dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga semakin menegaskan Prabowo adalah sosok capres terkuat di Pilpres 2024.

"Bapak Prabowo Subianto adalah sosok pemimpin yang tegas, berani, punya nyali besar, dan tidak gentar hadapi tekanan negara-negara besar," ucapnya.

Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan dimulai pada 19 Oktober sampai dengan 25 November 2023.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini, terdapat 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga, pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.


Polda Papua menyiagakan 11.000 personel untuk mengamankan Pemilu 2024 mendatang. Personel tersebut akan ditempatkan di seluruh wilayah hukum Polda Papua.

"Kita dari Polda Papua siapkan 11.000 personel untuk Pemilu nanti," ujar Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri kepada wartawan di Kota Jayapura, Senin (16/10/2023).

Mathius mengungkapkan pihaknya juga telah meminta personel tambahan dari Mabes Polri. Namun, hingga kini pihak Polda Papua belum mendapat jawaban terkait permintaan penambahan personel itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya kami masih mengharapkan bantuan personel dari Mabes Polri supaya membuat titik pangkal gerak dari semua personel," ujarnya.

Dia menyebut personel pengamanan tersebut akan ditempatkan di beberapa wilayah. Seperti di Kabupaten Nabire, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Jayawijaya, dan Yahukimo.

"Polda Papua sendiri akan menempatkan personel di Kabupaten Nabire, Dogiyai, Pegunungan Bintang, Wamena, Yahukimo. Sedangkan untuk Timika dan Nduga perkuatan personel sudah banyak," ucapnya.

Menurut jenderal polisi bintang dua ini, penambahan personel tersebut dilakukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada saat Pemilu 2024 nanti. Pasalnya, beberapa wilayah di Papua masuk dalam zona merah.

"Ini kami siapkan apabila situasi keamanan meningkat mereka bisa membantu pelaksanaan pengamanan," tegas Mathius.

Kendati begitu, Mathius optimistis Pemilu 2024 di Papua bisa berjalan dengan aman dan lancar. Keyakinan itu dikatakan Mathius karena Papua sudah terbagi menjadi 4 provinsi.

"Saya yakin dengan adanya daerah otonomi baru (DOB) pemerataan akan terjadi sehingga seluruh pelaksanaan Pemilu bisa terlaksana dengan baik," tandasnya.

Penampakan Kobaran Api Lahap Perkantoran Bupati Jayapura


Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah Ketum Megawati Soekarnoputri mengumpulkan para kader di kediamannya paska Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan soal batas usia capres-cawapres. Hasto mengatakan Bu Mega menanggapi dinamika politik di MK dengan santai.

"Nggak ada (kader PDIP dikumpulkan di kediaman Bu Mega) yang tadi yang ada kan peresmian kantor partai. Justru di tengah berbagai dinamika politik yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Bu Mega santai-santai saja, beliau tetap melakukan pelembagaan partai," kata Hasto di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

Hasto menuturkan Mega memimpin peresmian 24 kantor partai. Dia mengatakan Mega tetap melakukan kelembagaan partai di tengah dinamika politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini diresmikan 24 kantor partai, selama 2 tahun ini kami membangun 126 kantor partai, ada rumah sakit Bung Karno, ada 2 sekolah partai dan sebagainya. Sehingga, kami tetap melakukan pelembagaan partai agar di tengah-tengah dinamika politik, partai terus hadir. Sehingga fungsi komunikasi politik, kaderisasi itu terus dijalankan," ujarnya.

Hasto memastikan PDIP tidak terpengaruh dengan segala persoalan di luar partainya. PDIP, kata Hasto, fokus memenangkan Ganjar di Pemulilu 2024.

"Kami tidak terpengaruh oleh persoalan-persoalan eksternal, yang penting kami terus bergerak untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo. Sehingga instruksi Ibu Megawati Soekarnoputri tadi kepada seluruh kader bahwa capres dan cawapres yang ditetapkan oleh Ibu Mega dan akan diumumkan dalam waktu dekat, itu betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan hanya kepentingan PDI Perjuangan semata, untuk kepentingan pribadi beliau tetapi untuk bangsa dan negara. Karena itulah lebih baik kami bekerja untuk rakyat," ucapnya.

Hasto mengklaim elektoral Ganjar terus naik. Pengaruhnya karena istri dan anak Ganjar yang disebut populer di kalangan ibu-ibu dan anak muda.

"Pak Ganjar terus keliling Indonesia dan hasilnya elektoral Pak Ganjar terus naik karena juga ada mbak Siti Atiqoh, ada mas alam Ganjar Pranowo yang sangat populer di kalangan ibu-ibu dan anak anak muda," imbuhnya.

Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Unsa ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.