Video Bupati Nabire, Mesak Magai, video call dengan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, beredar. Dalam video itu, Mesak Magai bicara dengan Ganjar soal tim sukses hingga biaya saksi.

Terlihat dalam video yang beredar itu, Mesak Magai video call dengan Ganjar Pranowo. Tampak Ganjar mengenakan baju kemeja garis hitam putih sedangkan Mesak Magai memakai kaus.

Terdengar percakapan keduanya berbicara soal pembentukan tim di Papua Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Presiden kemarin saya telepon karena kami Papua Tengah, Provinsi Papua Tengah pembentukan tim dan saya ketua tim," kata Mesak Magai.

"Mantap mantap," jawab Ganjar lagi.

Dalam rekaman tersebut, Ganjar juga memastikan kembali apakah tim tersebut benar sudah terbentuk. Lalu, Mesak Magai juga bicara soal biaya saksi yang tidak perlu dikhawatirkan Ganjar.

"Biaya saksi pun tidak usah ingat, itu nanti saya tanggung jawab untuk Papua Tengah, Pak Presiden," tutur Mesak Magai.

Kemudian, menjelang akhir video call, Ganjar berjanji akan berkunjung ke Papua Tengah. Mesak Magai juga meminta agar Ganjar turun ke Kabupaten Nabire.

"Jadi Pak Presiden ini saya sekarang sudah rancang untuk Pak Presiden harus turun ke Nabire untuk kampanye," jawab Mesak Magai.

"Siap siap nanti kita kalau kampanye pertama kita ke Papua Tengah," tutur Ganjar.

"Siap, tapi Papua Tengah harus ya," ujar Mesak Magai lagi.

"Harus, masa ini masa di sini sahabat terbaik ada di sini kau tidak turun itu," sambungnya. Kemudian Ganjar menyanggupi itu.

Tanggapan TPN Ganjar-Mahfud

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pun menanggapi video yang beredar tersebut. Perwakilan TPN, Achmad Baidowi atau Awiek menyebut tidak ada masalah Bupati Nabire Mesak Magai menghubungi Ganjar.

"Ya kalaupun teleponan kan nggak masalah, karena Bupati Nabire itu diusung oleh PDIP dan wakilnya dari PPP," ucap Awiek saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Awiek menyebut itu tidak masalah selama Mesak Magai tidak memakai APBD untuk keperluan Ganjar. Dia menyebut hal itu tidak perlu dipersoalkan.

"Kan nggak apa-apa kader membantu kader, asalkan tidak memakai dana APBD. Kalau biaya saksi pakai dana pribadi sumbangan kan boleh sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang, jadi tidak perlu dipersoalkan," ujar Awiek.

Tak hanya itu, Awiek juga menyebut wajar Mesak Magai menghubungi Ganjar. Menurutnya, itu juga dilakukan kepala daerah dari partai-partai lainnya.

"Apa lagi itu kan neleponnya di luar jam kerja, tidak pakai pakaian dinas, ya sama lah ketika beberapa kepala daerah dari Golkar dari partai lain mendukung calon partainya, bupati dari PKB mendukung calon yang diusung PKB, hal yang wajar saya kira," tuturnya.

Lebih lanjut, Awiek juga menegaskan tidak ada ajakan dari Mesak Magai kepada jajaran ASN-nya untuk memilih Ganjar. Sehingga, kata dia, tidak ada penggunaan kekuasaan untuk memenangkan calon presiden.

"Ya nggak juga, kan nggak ada ajakan, sama seperti saya memanggil Pak Mahfud itu Pak Wapres, memanggil Pak Ganjar Pak Presiden, kan biasa aja begitu, apakah kemudian saya menggerakan ASN di DPR? Nggak juga. Jadi hal yang biasa kalau bupati dari partai menghubungi calon presidennya, yang penting tidak gunakan kekuasaan untuk memenangkan calon, itu yang nggak boleh," tegas Awiek.

Simak Video 'Muncul Pakta Integritas Pj Bupati Sorong Menangkan Ganjar, Hasto: Diusut Saja':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan harga minyak saat ini sudah mulai berada di level yang rendah. Dia berkelakar harga minyak sudah tidak terlalu galak lagi.

Hal ini membuat pemerintah lebih leluasa untuk menyusun subsidi energi. Dia menjamin tahun depan subsidi BBM masih akan dialokasikan.

"Tahun depan sementara ini masih terus laksanakan. Nanti kita lihat perkembangannya, ini kan harga minyak sudah nggak terlalu galak-galak lagi ya," ungkap Arifin ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang jadi pekerjaan rumah saat ini adalah merevisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Beleid ini akan menjadi dasar subsidi BBM yang lebih tepat sasaran.

"Mudah-mudahan itu bisa apa, terutama itu harus kita rapikan itu (PP 191 tahun 2014)," kata Arifin.

Arifin juga sempat ditanya apakah tahun politik akan mempengaruhi harga minyak sekaligus alokasi subsidi. Menurutnya, meskipun ada Pemilu, hal itu tak akan banyak berpengaruh.

"Kapan pemilu? Kan pemilu sekali saja buat lima tahun," tegas Arifin.

Dalam catatan detikcom, pemerintah dan DPR sudah menyepakati subsidi energi di tahun 2024 sebesar Rp 189,1 triliun. Jumlah ini lebih besar daripada usulan RAPBN 2024 sebesar Rp 185,8 triliun.

Alokasi subsidi energi tersebut terdiri dari subsidi jenis LPG Tabung 3 kilogram sebesar Rp 87,4 triliun atau sebanyak 8,03 juta metrik ton. Lalu, untuk subsidi listrik disepakati sebesar Rp 75,83 triliun.

Sementara itu anggaran subsidi BBM jenis tertentu disepakati sebesar Rp 25,8 triliun atau sebesar 19,58 juta KL. Disepakati juga subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter.

Subsidi BBM sebesar 19,58 juta KL diberikan untuk minyak tanah kerosin senilai 580 ribu KL dan minyak solar sebanyak 19 juta ton.


Calon wakil presiden Mohammad Mahfud MD bakal menggelar Istighosah Kebangsaan di GOR A. Yani Sumenep. Acara tersebut bertujuan untuk mewujudkan Pemilu 2024 berjalan damai.

Adapun acara yang diselenggarakan pada Sabtu (18/11/2023) ini bakal dihadiri oleh Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) Kabupaten Sumenep, Sahabat Mahfud, Ikatan Keluarga Madura (IKAMA), Madura Asli (Madas), Santri Milenial Indonesia, Achmad Fauzi Mania, dan Higemura. Serta tokoh yang hadir yakni cawapres Mahfud MD, Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, dan seratus kiai serta nyai dari empat kabupaten di Madura. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Bamusi Sumenep, KH. Qusyairi Zaini, di Sumenep, hari ini.

"Istighosah kebangsaan ini sebagai ikhtiar untuk bersama-sama mengetuk pintu langit, bermunajat dan bersholawat memohon agar negeri ini tetap aman dan damai, terlebih menjelang kontestasi Pilpres 2024 ini," kata KH. Qusyairi Zaini dalam keterangannya, Kamis (16/11/2023).

"Sehingga pemilu bisa berjalan dengan lancar, jujur, dan adil serta menghasilkan pemimpin yang amanah, yang mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang lebih baik, lebih maju, dan lebih hebat dalam segala lininya," sambungnya.

Menurut Qusyai, sapaan akrabnya, di tengah tensi politik yang semakin meningkat, kearifan dan doa para kiai, masyayikh, seperti hujan di tengah kemarau. Karena para kiai, tambahnya, memiliki kepekaan batin dan keluhuran budi yang menjadi teladan masyarakat.

"Tensi politik tahun 2024 sudah terasa 'naik'. Karena itu, kita memohon para kiai, para masyayikh, terutama yang di Madura, untuk bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif, masyarakat tidak mengalami perpecahan meski berbeda pilihan, sehingga pemilu tahun ini bisa berjalan dengan lancar, aman, damai, jujur dan adil," ungkapnya.

Pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Huda dan Pimpinan Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Hidayatul Ulum Sumenep itu juga mengajak masyarakat Madura untuk tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kekeluargaan, persaudaraan, dan semangat gotong royong dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Kita juga mengajak pada seluruh masyarakat Madura untuk bersama-sama mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai persatuan dalam menghadapi Pemilu 2024 ini. Perbedaan itu fitrah bagi kita, dan persatuan itu nilai luhur yang harus tetap kita jaga dan kita junjung tinggi sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat yang beradab," jelasnya.

Karena itu, dia mengingatkan masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan memilih presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan hati nuraninya. Presiden dan wakil presiden terpilih dalam Pemilu 2024 merupakan ulil amri yang harus ditaati.

"Memilih pemimpin itu wajib bagi kita. Karena pemimpin itu yang akan menentukan nasib kita dalam berbangsa dan bernegara. Karena itu, saya berharap masyarakat menggunakan hak konstitusinya, hak politik untuk memilih capres dan cawapres yang benar-benar bisa mengayomi, punya integritas, dan dedikasi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia," tutupnya.

Sebagai informasi, acara munajat bersama untuk bangsa ini juga akan dihadiri Majlis Sholawat At-Taufiq Sampang. Sementara jumlah jemaah yang akan hadir diperkirakan 30 ribu orang dari empat kabupaten di Madura, Sumenep Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan.


Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) melaporkan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Mahfud dilaporkan karena dinilai menyatakan ajakan memilih saat pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024.

"Kami dari Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K), melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi," kata perwakilan P3K, Maydika Ramadani, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

"Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh capres nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maydika mengatakan ajakan memilih itu disampaikan oleh Mahfud dalam pantun yang dibacakan saat sambutan usai mendapat nomor urut peserta Pilpres 2024. Menurutnya, hal tersebut tidak boleh dilakukan lantaran belum memasuki masa kampanye.

"Dalam kampanye yang dilakukan itu terkait dengan pantun yang disampaikan oleh paslon nomor 3 yaitu calon Wapres Mahfud Md beliau menyampaikan pantun, yaitu mengajak," paparnya.

Dia mengatakan pihaknya membawa sejumlah bukti, di antaranya link YouTube video KPU RI serta link berita media online.

"Kita bawa bukti media, kemudian link TV dari channel YouTube nya KPU, terus berita-berita online yang kami sampaikan, ada beberapa bukti kami sampaikan," ungkap dia.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Pengawal Demokrasi (APD). Cak Imin juga dilaporkan terkait dugaan ucapan mengajak pada saat pengundian nomor urut.

"Seharusnya paslon nomor 1 jangan mengutarakan pilih nomor 1, karena dengan mengutarakan nomor 1 telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, di mana di dalam penyampaian nomor urut satu itu ya mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya," jelas Rahmansyah di Bawaslu RI.

Perwakilan Advokat Pengawal Demokrasi (APD), Rahmansyah, melaporkan Cawapres Muhaimin Iskandar ke Bawaslu terkait ajakan memilih saat pengundian nomor urut. (Anggi Muliawati/detikcom).

Rahmansyah berharap Bawaslu dapat memberi teguran kepada peserta Pemilu untuk tidak berkampanye di luar jadwal. Diketahui, kampanye baru akan dimulai pada 28 November 2023.

"Harapannya kita selaku advokat Pengawal Demokrasi agar dapat ditemukan bukti, agar ke depannya sesuai dengan aturan tidak terjadi lagi hal tersebut. Sehingga masyarakat bisa lebih kondusif, bisa lebih mengerti akan proses dalam pesta demokrasi," tuturnya.

Kemudian, Advokat LISAN juga turut melaporkan Cak Imin ke Bawaslu. Dia menilai pidato yang disampaikan Cak Imin bermakna untuk menggiring opini publik agar memilih nomor urut satu.

"Pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawapres dan capres di KPU RI, beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai calon Presiden maupun calon Wakil Presiden," jelas dia.

"Kemudian, kami juga berpendapat bahwasanya Pemilu agar berjalan dengan transparan dan tidak melanggar aturan. Nah ini mungkin kami laporkan ke Bawaslu terkait pelanggaran Pemilu," sambungnya.

Sebagai informasi, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat nomor urut 3.

Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Begini pantun Cak Imin.

Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu

Kalau ingin mau, pilih nomor satu

Sementara itu, Mahfud juga sempat berpantun usai Ganjar berpidato. Begini pantun yang disampaikannya.

Hukum yang tegak harapan kita

Sejahtera merata idaman bersama

Ganjar-Mahfud pilihan kita

Gotong-royong pilih nomor 3

Simak juga 'Cak Imin: Kalau Ingin Maju, Pilih Nomor Satu':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menonaktifkan anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan yang di-OTT Polda Sumut di Hotel JW Marriot, Medan. Penonaktifan Azlan sesuai Pasal 35 Huruf C Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023.

"Kami sudah nonaktifkan sementara yang bersangkutan," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty, dilansir detikNews, Jumat (17/11/2023).

Tak cuma penonaktifan sementara, Lolly juga mengatakan Azlansyah bisa saja diberhentikan dengan tidak hormat. Namun, berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, pemberhentian baru dapat dilakukan jika kasusnya sudah diputus pengadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama proses hukum asas praduga tak bersalah tetap kami hormati, untuk memudahkan proses hukum dilakukan tuntas maka yang bersangkutan kami nonaktifkan sementara," paparnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi menambahkan pemberhentian sementara Azlansyah dilakukan setelah yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga meminta kepada Bawaslu Sumut untuk mengajukan pengaduan etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Meminta kepada Bawaslu Provinsi untuk mengajukan pengaduan etik ke DKPP untuk diberhentikan. Diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan DKPP," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara (Sumut) menangkap Azlansyah Hasibuan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di JW Marriot Medan.

Anggota Bawaslu Medan Kena OTT, Ketua Komisi II Bicara Dugaan KPU Terlibat


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengunggah momen dirinya berfoto dengan pose 3 jari bersama pilot dan kopilot Garuda Indonesia di dalam kokpit pesawat saat menuju ke Sumatera. Direktur Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyayangkan hal itu.

"Hal tersebut tentunya menjadi perhatian kami di Garuda," kata Irfan kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Irfan memastikan akan kembali mengingatkan urusan netralitas kepada seluruh karyawan Garuda Indonesia, maskapai berpelat merah. Terlebih, kata dia, jelang Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ke depannya kami akan kembali mengingatkan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menjaga semangat netralitas, utamanya pada masa-masa sekarang ini,"

Tak hanya itu, Irfan juga memastikan telah memanggil pilot dan kopilot yang berfoto dengan Mahfud. Dia meminta penjelasan terkait hal tersebut.

"Kami juga telah memanggil awak penerbang tersebut untuk menjelaskan kejadian tersebut serta melakukan pembinaan termasuk terkait dengan aspek prosedur keselamatan penerbangan, sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku," ujar dia.

Mahfud Foto Pose 3 Jari dengan Pilot dan Kopilot Garuda

Sebelumnya, Mahfud Md mengunggah foto bersama pilot dan kopilot Garuda Indonesia saat penerbangan ke Sumatera. Mereka terlihat kompak berpose tiga jari.

Foto itu diunggah Mahfud dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Jumat (17/11). Terlihat pilot dan kopilot berseragam putih dan dasi hitam ada di barisan depan, sedangkan Mahfud yang mengenakan baju batik coklat berada di belakang mereka.

Kemudian, Mahfud bercerita momen tersebut. Dia mengaku, saat penerbangan, tiba-tiba dihampiri oleh pilot dan kopilot pesawat untuk foto bersama di kokpit pesawat.

"Nomor 3 di ketinggian. Lagi asik-asiknya menikmati penerbangan Garuda di atas langit Sumatera tadi, tiba-tiba saya dihampiri pilot pesawat yang saya tumpangi. Capt Widiyatno mengajak ngobrol sebentar, lalu menawari foto bersama di kokpit. Wah senangnya saya," tulis Mahfud dalam keterangan unggahannya.

Mahfud menyinggung kompaknya pose jari mereka. Tak hanya itu, mereka juga terlihat berpose tiga jari.

"Kami berfoto dengan senyum masing-masing, tak ketinggalan pula salam #TigaJari dari kami semua," kata Mahfud.

Simak juga 'TKN soal Megawati Bicara Kecurangan Pemilu: Kampanye Saja Belum Dimulai':

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, sempat menyebut oknum polisi diperintahkan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Gibran pun menanggapi pernyataan Aiman tersebut.

Gibran meminta Aiman maupun TPN Ganjar-Mahfud untuk membuktikan dugaan ketidaknetralan polisi tersebut.

"Dibuktikan saja, silakan dilaporkan kalau ada bukti. Dibikin enak aja," kata Gibran santai di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran menyebut, banyak isu berkembang menjelang pemilu yang semakin dekat. Mulai dari pemasangan baliho hingga isu ASN di Boyolali diminta menangkan paslon tertentu.

Tak cuma Aiman, Gibran juga meminta ASN Boyolali yang mengaku diminta untuk memenangkan Ganjar agar melaporkan bila sudah ada buktinya.

"Ya dibuktikan aja kalau ada bukti ya dilaporkan saja (polisi mendukung salah satu capres). Sekarang kan banyak isu-isu, ASN kemarin di Boyolali, monggo kalau ada bukti dilaporkan saja," tutur Gibran.

Sebelumnya, Aiman Witjaksono juga dipolisikan ke Polda Metro Jaya terkait postingannya yang menyatakan polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Laporan dibuat oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dipolisikan terkait Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Gibran Dapat Doa Ponpes di Bogor Agar Jadi Cawapres Prabowo


Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti disebut PKB berpeluang menjadi pelatih timses Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN. Susi mengaku dirinya memang masih terus dibujuk agar bergabung ke timses.

"Dibujukin terus iya," kata Susi kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Namun Susi mengaku sedang sibuk mengurus maskapai miliknya, Susi Air. Dia juga mengatakan sedang mengurusi cucu-cucunya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sibuk urusin Susi Air. Sejak bulan ini saya jadi CEO lagi dan urus cucu-cucu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan saat ini Koalisi Perubahan belum menentukan pelatih Timnas AMIN. Namun, Jazilul tidak menampik ada sejumlah nama yang menjadi kandidat pelatih termasuk Susi Pudjiastuti.

"Saya pikir tidak cocok di situ lah, pelatih dong, yang bisa narik-narik kapten," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11). Jazilul menjawab apakah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Susi Pudjiastuti dan Waketum NasDem Ahmad Ali sempat ditawari menjadi Kapten Timnas AMIN.

Jazilul mengatakan pelatih Timnas AMIN akan segera diumumkan. Dia mengatakan kisi-kisi pelatih Timnas AMIN adalah orang yang sudah senior.

"Mudah-mudahan, belum sampai ke situ nanti nunggu pengumuman resmi saja daripada nanti salah menyebut nama-nama. Yang jelas coach, pelatih, official itu memang orang-orang yang kira-kira kastanya lebih senior dari pemain," kata Jazilul.

Simak Video 'Anies soal Peluang Susi Jadi Pelatih Timnas AMIN: Dalam Proses Penuntasan':

[Gambas:Video 20detik]


Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengingatkan Menko Polhukam sekaligus Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD yang menyebutkan pakta integritas Pj Kepala Daerah untuk mendukung Calon Presiden (Capres) Ganjar Pranowo bukan masalah hukum. Bagi Ubedilah komentar tersebut bisa membahayakan pelaksanaan Pemilu 2024 terkait integritas Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Pak Mahfud sebetulnya engga layak mengomentari itu, ngapain Menko Polhukam mengurusi itu. Jadi perlu diingatkan juga Pak Mahfud jangan sampai menggunakan cara-cara penjelasan mengklaim sebagai perspektif hukum dan politik tapi sebetulnya bisa saja itu sebagai kesalahan. Jadi saya ingatkan Pak Mahfud hati-hati juga," ucap Ubedilah dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

Ubedilah menilai bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat menginvestigasi soal kebenaran pakta integritas tersebut. Terlebih, menurutnya secara substansi pakta integritas Pj Kepala Daerah tidak boleh berisikan instruksi dukung-mendukung Capres dan Cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita melakukan praduga tak bersalah, jadi Bawaslu berhak melakukan itu investigasi persoalan itu, tapi hukumannya seperti apa tergantung analisa Bawaslu," lanjutnya.

Ia pun menekankan kepada kepala daerah tidak berada di posisi dukung-mendukung Capres dan Cawapres. Karena keterlibatan kepala daerah sama dengan menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan dukungan politik. Terlebih kepala daerah membawahi banyak ASN di wilayah yang dipimpinnya.

Analis Sospol UNJ ini terus menegaskan pakta integritas Pj Kepala Daerah untuk dukung pasangan calon tertentu tidak bisa dibenarkan dengan menggunakan alasan apapun.

"Tidak ada pakta integritas isinya dukung-mendukung. Jadi pertama, menyalahi konsep dari pakta integritas. Kedua, apapun kepala daerah itu membawahi banyak ASN, tidak bisa ujug-ujug pakta integritas dukung-mendukung," imbuh Ubedilah.

Hal ini senada disampaikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis, ia menyebutkan dengan alasan apa pun, menggunakan kepala daerah untuk mengeruk suara elektoral dalam kontestasi politik bertentangan dengan kewajiban hukum dari pejabat terkait.

"Oleh karena itu, berdasarkan hukum kita yang ada sekarang ini, setidak-tidaknya tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah tidak boleh berpolitik atau menggunakan jabatannya untuk memberikan keuntungan politik pada kelompok lain, siapapun," tegas Margarito.

Ia berpendapat terdapat masalah hukum pada pakta integritas Pj Kepala Daerah untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2023. Menurutnya, Pj Kepala Daerah tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk memenangkan Capres mana pun.

Tidak hanya itu, Margarito juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menemukan surat pakta integritas Pj Bupati Sorong untuk mendukung Ganjar di Pilpres 2024 bersedia menunjukkannya ke publik atau menyerahkan langsung kepada Bawaslu. Cara ini ia yakini bisa jadi 'jembatan' untuk Bawaslu dalam mengusut lebih jauh soal temuan pakta integritas Pj Kepala Daerah tersebut.

Bagi Margarito, yang terpenting Bawaslu bisa memberikan peringatan kepada kubu mana pun untuk tidak menggunakan alat negara dalam kontestasi politik di Tanah Air.

"Kalai KPK sudah publikasikan dan berkenan memberikan pakta integritas itu kepada Bawaslu,m saya rasa Bawaslu memiliki pijakan untuk melakukan proses terhadap kasus serupa, penting memang fakta itu ditaruh di meja publik sebagai 'warning' kepada yang lain-lain agar tidak melakukan hal aneh dalam permainan ini," lengkap Margarito.

Simak juga 'Anies soal Pakta Pj Bupati Sorong: Menurunkan Kepercayaan Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI saat ini telah menonaktifkan anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT). Hal itu sesuai dengan Pasal 35 Huruf C Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2023.

"Kami sudah nonaktifkan sementara yang bersangkutan," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI Lolly Suhenty, kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Lolly mengatakan pemberhentian tidak hormat kepada Azlansyah dapat saja dilakukan. Namun, kata dia, berdasarkan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, pemberhentian seperti itu baru dapat dilakukan jika sudah ada putusan pengadilan yang bersifat inkrah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama proses hukum asas praduga tak bersalah tetap kami hormati, untuk memudahkan proses hukum dilakukan tuntas maka yang bersangkutan kami nonaktifkan sementara," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu RI, Puadi, mengatakan pihaknya akan memberhetikan sementara Azlansyah jika sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka. Puadi juga akan meminta kepada Bawaslu Sumatera Utara untuk mengajukan pengaduan etik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Meminta kepada Bawaslu Provinsi untuk mengajukan pengaduan etik ke DKPP untuk diberhentikan. Diberhentikan secara tetap berdasarkan putusan DKPP," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan. Azlan ditangkap polisi saat menerima uang dari caleg di sebuah hotel di Medan.

Dilansir detikSumut, Kamis (16/11), Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, selain Azlan, ada dua warga sipil lainnya berinisial FH (29) dan IG (25) yang ikut diamankan. Anggota Bawaslu itu menerima uang dugaan pemerasan.

"Ketiganya tertangkap tangan saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (15/11) malam.

Hadi belum merinci jumlah uang yang diterima Azlan dari korban. Hadi mengatakan kasus ini dilaporkan oleh korban. Para pelaku melancarkan aksinya dengan mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan korban menjadi anggota DPRD Kota Medan.

"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," jelasnya.

Simak Video 'Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian terus mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyelesaikan pengesahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hal ini untuk mendukung kelancaran Pilkada Serentak 2024.

Menurut data yang dikantonginya sampai hari ini, dari 204 orang Penjabat (Pj) Kepala Daerah, baru 92 orang yang telah menandatangani NPHD.

"Mungkin (ada) yang sudah mengajukan (NPHD) tapi belum ketemu besaran kesepakatannya. Ada yang sudah kesepakatan besaran, tapi belum tanda tangan. Intinya, tolong masalah NPHD segera di-follow up teman-teman (Penjabat)," ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini ia sampaikan pada Rapat Koordinasi Penjabat (Pj) Kepala Daerah dalam Rangka Menjamin Netralitas ASN saat Menghadapi Tahun Politik secara virtual, hari ini.

Tito mengingatkan para Pj Kepala Daerah agar segera mengoordinasikan kebutuhan jumlah anggaran Pilkada yang dibutuhkan dari masing-masing stakeholder terkait.

Apabila telah setuju, diminta agar secepatnya melakukan penandatanganan NPHD secara serentak bersama Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah, TNI/Polri, dan pihak terkait.

"Temuan saya kemarin, ada yang sudah penandatanganan (NPHD) dengan KPUD, ada yang belum. Ada juga yang sama sekali belum dengan Bawaslu daerah, dan TNI/Polri rata-rata belum," tambah Tito.

Apalagi sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran Pilkada Serentak 2024, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dalam SE itu juga dijelaskan, penyediaan dana hibah kegiatan Pilkada 2024 wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar 40 persen, dan TA 2024 dianggarkan sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.

"Setelah NPHD ditandatangani, saya sudah sampaikan dalam SE itu, 40 persen anggaran untuk penyelenggaraan itu diambil dari APBD tahun 2023, dan 60 persennya dari APBD tahun 2024. Tujuannya karena nanti daerah-daerah yang kapasitas fiskalnya rendah karena PAD-nya memang kecil akan berat sekali membiayai 100 persen di tahun 2024," ungkapnya.

Selain itu, porsi 40 persen dan 60 persen di tahun yang berbeda itu tujuannya untuk menjamin anggaran program-program penting lainnya tidak terganggu. Misalnya, anggaran untuk belanja pegawai dan untuk pendanaan urusan wajib lainnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penanganan sampah yang tidak mungkin ditunda.

Simak juga 'Harga Cabai Meroket, Mendagri Ajak Masyarakat Tanam Sendiri':

[Gambas:Video 20detik]


Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menyoroti isu adanya tudingan Polri tak netral dalam Pemilu 2024. Efriza meyakini Polri akan menjaga netralitas dalam mengawal pesta demokrasi.

Dia berpandangan tudingan harus berdasarkan bukti kuat, bukan sekadar isu belaka. Dia lalu menyinggung jangan sampai pihak yang menggaungkan isu ini bertujuan sekadar mencari simpati publik terhadap partai tersebut.

"Tentang netralitas sebenarnya hal baik disampaikan kepada publik, sebab ini termasuk bagian dari pendidikan politik, agar juga masyarakat turut mengawasi proses pemilu. Namun, jika hanya sekadar dari isu ke isu untuk sekadar meningkatkan simpatik publik terhadap partai itu, malah masyarakat bisa balik memberikan persepsi negatif, partai itu dianggap sekadar mencari panggung semata, mencari perhatian publik semata, ini malah blunder," jelas Efriza.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Efriza kemudian mewanti-wanti dampak bagi partai politik yang kerap memainkan isu netralitas. Dia khawatir pemilih atau warga yang mempunyai hak suara di Pemilu 2024 malah akan berpikir negatif pada kedua calon yang diusung partai itu.

"Masyarakat diyakini dengan gonjang-ganjing, tak serta-merta malah memilih golput. Tetapi malah memberikan penilaian negatif terhadap calon tersebut, yang partainya selalu membicarakan ketidaknetralan, tetapi tanpa kejelasan fakta dan bukti. Hal ini malah dapat menghasilkan pergeseran preferensi pemilih terhadap partai tertentu," imbuh Efriza.

Soal Panja Netralitas Polri yang diusulkan Komisi III DPR RI, Efriza memahami kekhawatiran partai politik jika Polri dijadikan alat untuk membantu kemenangan pihak tertentu di Pemilu 2024. Efriza menilai sah-sah saja usulan tersebut, tapi harus jelas maksud dan tujuannya.

"Netralitas saat ini ditujukan kepada supporting bodies dari eksekutif, yakni Polri. Sebab, dikhawatirkan institusi ini digunakan oleh penguasa politik sebagai alat untuk membantu kemenangan di Pemilu Serentak 2024 ini, oleh sebab itu DPR mengusulkan dibentuk Panja Netralitas Polri," terang Efriza.

"Panja merupakan komitmen dan tindak lanjut dari pembahasan sejumlah rapat kerja maupun RDP antara institusi DPR dan Polri. Tentu saja, langkah ini diserahkan kepada DPR jika ingin membuat Panja Netralitas Polri, hanya saja harus jelas maksud dan tujuannya. Diyakini langkah ini dilakukan karena untuk mencegah Pemilu 2024 ini terjadi kecurangan dalam prosesnya. Meskipun diyakini institusi kepolisian akan selalu menjaga netralitas dan pengamanan pemilu karena adalah tugas kepolisian," sambung dia.

Dia meyakini perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal netralitas Polri tak sekadar perintah lisan, bahkan sudah disampaikan kepada seluruh jajaran Polri lewat Surat Telegram. Efriza berpendapat, sikap Polri yang menyerahkan sepenuhnya soal Panja Netralitas Polri kepada DPR RI, merupakan bukti Polri memang bersikap netral terkait pemilu.

"Bahkan Kapolri sudah menerbitkan Telegram Nomor 2407/X/2023 tentang netralitas Polri dalam pemilu yang dijadikan pedoman seluruh anggota Polri, terkait hal-hal mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kegiatan pengamanan pemilu," ucap Efriza.

"Polri memang tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon atau terhadap partai politik (parpol) manapun. Jadi ini menunjukkan mengenai Panja, Polri sudah menyerahkan kepada DPR, karena secara institusi bahwa Polri sudah menunjukkan netralitas institusinya selama ini," lanjut dia.

Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza. (Foto: dok. pribadi)

Efriza kemudian mendorong Komisi III DPR RI berkomunikasi intens dan menggelar rapat intens dengan Polri perihal netralitas. Bukan malah, sambungnya, melemparkan tudingan-tudingan yang tak dapat dibuktikan dengan fakta.

"Semestinya DPR cukup berkomunikasi intens dengan Polri, juga dalam rapat. Menghadirkan kekhawatiran netralitas Polri dalam rangka mencegah tindakan tidak baik dalam Pemilu 2023, silahkan saja jika dibangun Panja Netralitas Polri. Tetapi menuding tidak berdasarkan fakta hanya untuk mendongkrak simpatik publik itu yang mengkhawatirkan," kata Efriza.

"Apalagi jika akhirnya tudingan kecurangan menyasar banyak institusi negara tanpa disertai bukti-bukti nyata, ini menunjukkan langkah tersebut bukanlah tindakan yang pas dilakukan," tambah dia.

Dia juga menanggapi soal kemunculan dokumen pakta integritas dukungan untuk pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Dia mendorong dokumen pakta integritas itu diselisik agar diketahui hoax atau benar.

"Situasi ini seperti politik saling menyandera antara salah satu partai dengan institusi lain. Semestinya memang apa yang terjadi harus disikapi dulu terkait pakta integritas BIN yang mendukung Ganjar-Mahfud. Apa ini benar atau hoax?," ujar Efriza.

Menurutnya, isu-isu yang beredar menjelang Pemilu 2024 harus diselesaikan satu per satu. "Selesaikan satu hal dulu, bukan malah saling mengaburkan dan terkesan tidak ada kepercayaan akan antar institusi. Terkesan bukan sekadar khawatir proses pemilu akan terjadi kecurangan, malah menuding kecurangan ini sedang berproses," ucap Efriza.

Kapolri Minta Laporkan Oknum Polisi Tak Netral Disertai Dokumentasi

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta masyarakat melapor jika menemukan oknum polisi yang berbuat lebih dari pengamanan dalam Pemilu 2024. Dia mengatakan Polri akan memproses laporan yang masuk.

"Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang melanggar komitmen itu? Ya silakan dilapor, tentu saja kita akan proses," kata Jenderal Listyo di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/11).

Dia mengatakan Polri semata ditugaskan menjaga seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar. Sigit meminta pelaporan disertai bukti dugaan pelanggaran.

"Namun sebaiknya harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi juga ada bukti yang cukup," jelasnya.

Simak juga 'Anies Sebut Sejak 1999 Tak Pernah Kecurangan Dibahas Sebelum Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Kabupaten Klaten bersama Satpol PP dan kepolisian melakukan penertiban alat peraga sosialisasi (APS) Pemilu 2024. Baliho Kaesang Pangarep membawa boneka bersama beberapa baliho lain lolos.

Pantauan detikJateng, pembersihan dimulai sekitar pukul 08.00 WIB sampai 11.00 WIB. Pembersihan yang dilakukan oleh tim gabungan ada yang ke arah barat maupun timur.

Tim Satpol PP yang dipimpin Kabid Trantib Edi Eka Suyanta dan tim dari Bawaslu mencopot alat peraga di sepanjang Jalan Jogja-Solo. Di wilayah timur, Panwaslu Kecamatan Delanggu bersama kepolisian dan Trantib mencopoti baliho, spanduk, dan bendera.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baliho dan spanduk yang mengandung unsur ajakan dicopot dan dibawa dengan mobil. Di antaranya yang ada kalimat ajakan mencoblos, angka, atau tanda yang mengarahkan mencoblos.

Bendera dan baliho caleg yang dipasang di pohon, badan jembatan dan tempat umum tak luput dicopot. Sementara beberapa baliho bergambar Kaesang Pangarep ukuran besar tidak diturunkan.

Baliho Kaesang tersebut membawa boneka dengan tulisan 'Politik Santun & Santuy' dengan simbol partai politik. Baliho bergambar Jokowi bertulis 'Nderek Jokowi' dan partai politik juga tidak dicopot.

Baliho Puan Maharani berukuran besar di simpang empat Pasar Delanggu juga lolos belum diturunkan karena tidak ada kalimat atau simbol ajakan mencoblos. Baliho Gibran ikut aman karena tidak ada kalimat atau ajakan mencoblos.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Bawaslu Kabupaten Klaten, Muhammad Milkhan menyatakan kegiatan pembersihan tersebut sebagai tindak lanjut surat imbauan kepada partai politik sebelumnya. Partai diminta menertibkan APS yang ada ajakan.

"Ini yang ditertibkan APS yang ada unsur ajakan, dukung, coblos dan ada simbol ajakan seperti misalnya paku, selain itu tidak kita tertibkan. Kalau melanggar Perda K3 (Kebersihan Keindahan dan Ketertiban) itu ranahnya Satpol PP," papar Milkhan kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Hari pertama, kata Milkhan, di 26 kecamatan juga mulai melakukan pembersihan oleh panwaslu setempat. Penertiban dilakukan karena saat ini belum masa kampanye.

"Kita tertibkan karena belum masa kampanye, kampanye masih tanggal 28 November. Kalau nanti sudah masa kampanye silakan dipasang lagi," imbuh Milkhan.

Kabid Trantib Satpol PP Pemkab Klaten, Eka Edi Suyanta mengatakan penertiban APS dilakukan hari Jumat dan Sabtu.

"Kalau dipasang dikhawatirkan menimbulkan kecemasan tapi kalau yang melanggar Perda kita tangani. Yang kita tadi ada sekitar 70-an," kata Eka kepada wartawan.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Waktunya bersiap-siap nih detikers karena Pemilu tinggal 88 hari lagi! Visi-misi para calon pemimpin juga sudah dipaparkan dan bisa diakses oleh masyarakat.

Nah, tapi sebelum menentukan pilihan berdasarkan visi-misi paslon, kamu juga harus mengetahui terlebih dahulu mengenai isu strategis yang penting untukmu.

Kira-kira kenapa sih kamu harus mengetahui isu strategis yang menjadi perhatian utamamu sebelum memilih paslon? Karena pilihan yang kamu buat nggak cuma akan mempengaruhi kamu sendiri, tapi juga masa depan Indonesia. Saat kamu sudah mengetahui isu mana yang menurutmu penting, kamu baru bisa menentukan kira-kira paslon mana yang akan mewakili aspirasimu dan memiliki visi-misi serupa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk memudahkan kamu dalam memahami isu-isu yang penting, detikcom secara khusus bikin personality quiz isu strategis buat kamu nih! Cara ikutannya gampang banget kok, kamu hanya perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam quiznya dan akan hasil isu strategis yang sesuai dengan personality kamu akan segera muncul!

Ingat, pilihanmu berpengaruh besar bagi Indonesia! Isu strategis yang kamu pilih bisa jadi kunci menentukan arah masa depan Indonesia. Jadi, jangan ragu untuk ikutan quiz dan sebarkan hasilnya melalui media sosial.

Tunjukkan kepedulianmu untuk Indonesia dengan mengikuti quiznya di bawah ini!

Simak juga 'Analisis LPI soal Pilpres 2024 yang Diyakini Dua Putaran':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat ini tengah menangani 43 gugatan sengketa terhadap KPU. Gugatan itu diajukan sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota pada 3 November 2023.

"Jumlah tersebut terdiri atas 4 permohonan penyelesaian sengketa calon anggota DPD, 3 permohonan sengketa calon anggota DPRD provinsi, dan 36 permohonan sengketa calon anggota DPRD kabupaten/kota," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangannya, pada Jumat (17/11/2023).

Bagja mengatakan dari empat sengketa DPD itu, hanya satu gugatan yang berlanjut ke persidangan. Gugatan sengketa itu dilayangkan oleh mantan Ketua DPD Irman Gusman. Sementara itu, dua perkara lain tidak dapat diterima dan satu perkara tak dapat diregistrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, ada tiga gugatan sengketa di DPRD Provinis. Satu gugatan masuk tahap mediasi, dua lainnya berlanjut ke tahap persidangan.

Kemudian, 36 gugatan sengketa di tingkat DPRD Kabupaten/Kota, tujuh perkara tak dapat diregistrasi. Sedangkan 14 gugatan diselesaikan melalui mediasi dan 15 gugatan lain berlanjut ke persidangan.

"Berdasarkan persebaran, permohonan penyelesaian sengketa untuk calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tersebar di 19 Provinsi. Provinsi dengan jumlah permohonan terbanyak adalah Sulawesi Tenggara dengan enam permohonan, Papua enam permohonan, Jawa Timur empat permohonan, dan Jawa Barat dengan tiga permohonan," paparnya.

Sesuai dengan Pasal 95, Pasal 99, dan Pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Bagja mengatakan Bawaslu harus menyelesaikan gugatan sengketa tersebut selama 12 hari sejak gugatan diterima. Bagja mengatakan jika putusan Bawaslu tak diterima oleh para penggugat, maka mereka dapat mengajukan upaya hukum ke PTUN maksimum 5 hari kerja sejak putusan Bawaslu itu dibacakan.

"PTUN memeriksa dan memutus gugatan paling lama 21 hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap. Putusan PTUN bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain, yang wajib ditindaklanjuti oleh KPU paling lama tiga hari kerja," tuturnya.

Simak juga '11 Parpol Penuhi Kuota DCT 580 Kursi DPR RI, Ini Daftarnya...':

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, menuding ada oknum polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Cawapres Gibran Rakabuming Raka meminta Aiman membuktikan pernyataannya.

"Dibuktikan saja, silakan dilaporkan kalau ada bukti. Dibikin enak aja," kata Gibran di Balai Kota Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (17/11/2023).

Gibran menilai memang banyak isu-isu yang berkembang mulai dari isu polisi membantu pemasangan baliho hingga isu ASN di Boyolali yang diminta untuk memilih paslon tertentu jelang Pemilu 2024. Dia menegaskan isu tersebut bisa dilaporkan jika memang terbukti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya dibuktikan aja kalau ada bukti ya dilaporkan saja (polisi mendukung salah satu capres). Sekarang kan banyak isu-isu, ASN kemarin di Boyolali, monggo kalau ada bukti dilaporkan saja," ucap Gibran.

Tanggapan Jubir TPN Ganjar-Mahfud

Dilihat detikcom, Senin (13/11) dalam akun media sosial pribadinya, Aiman mengatakan pihak kepolisian diminta komandannya untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, yang mereka keberatan karena diminta oleh Komandannya. Nggak tahu ini komandannya sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan pasangan Prabowo-Gibran, ini firmed ini nggak hanya satu ini ada banyak yang memberikan informasi kepada saya," kata Aiman melalui akun media sosialnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga 'Fadil Imran Tantang Aiman Ungkap Sosok Polisi Tak Netral di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming berencana mengumumkan ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) hari ini. Pengumuman itu akan dilakukan di Slipi, Jakarta Barat.

"Jam 17.00 WIB di Slipi," kata Komandan Bravo--sebutan untuk Komandan Bidang Komunikasi TKN--Budi Djiwandono sat dikonfirmasi, Jumat (17/11/2023). Budi Djiwandono menjawab pertanyaan soal adanya konferensi pers ketua TKD Prabowo-Gibran hari ini.

Diketahui TKN Prabowo-Gibran sempat mengadakan pertemuan di Rumah Pemenangan TKN, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu. Agenda ini dipimpin langsung oleh ketua TKN Rosan Roeslani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua TKN sekaligus Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani mengatakan pertemuan tersebut merupakan konsolidasi pasca pengumuman struktur TKN dan mematangkan struktur TKD di daerah-daerah.

"Membahas penjabaran strategi pemenangan sekaligus menindaklanjuti terbentuknya struktur TKN menjadi TKD (Tim Kampanye Daerah) di seluruh Indonesia," kata Zita kepada wartawan, Rabu (8/11).

Simak juga 'Bos PPI Nilai Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik Karena Jokowi Effect':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir menyampaikan pendapatnya soal pemimpin Indonesia. Haedar menilai yang terpenting adalah pemimpin memiliki visi kebangsaan dan kenegarawanan.

Haedar awalnya mengatakan PP Muhammadiyah selalu memiliki perspektif bahwa politik dan kekuasaan itu harus berdiri di atas prinsip-prinsip konstitusi dan keadilan. Kemudian, berorientasi kepada kesejahteraan sekaligus semacam kearifan budaya.

"Saya tidak akan masuk ke soal person, soal figur, dan soal calon-calon. Semua anak muda itu punya hak yang sama dalam politik," kata Haedar kepada wartawan di kampus Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Bantul, DIY, Jumat (17/11/2023). Haedar menjawab pertanyaan wartawan soal politik dinasti jelang Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu kalau kita membuka ruang konstitusi dan hukum berlaku kan untuk semua," lanjut Haedar.

Haedar kemudian menyebut dalam membangun bangsa dan negara, bukan sekadar soal pemimpin dari kalangan tua atau muda maupun kemampuan teknis. Terpenting adalah visi kebangsaan dan kenegarawanan, dan pergumulan kehidupan berbangsa.

"Kedua, bahwa membangun bangsa dan negara itu juga bukan sekadar tua muda, bukan soal tua muda, tetapi soal visi kebangsaan, kenegarawanan, pengalaman dalam pergumulan kehidupan kebangsaan dan sekaligus juga leadership yang tumbuh. Bukan sekadar kemampuan-kemampuan teknis," jelasnya.

Lebih lanjut, Haedar meminta untuk belajar dari Presiden pertama RI Sukarno. Di mana saat berumur 18 tahun Sukarno sudah memulai pergerakan. Kemudian pada tahun 1927 atau saat berumur 26 tahun, Sukarno menjadi Ketua PNI.

"Menjadi Presiden usia 44 tahun. Dalam pergumulan yang kita tahu, Bung Karno itu dibuang ke berbagai tempat, kemudian interaksinya dengan seluruh tokoh bangsa, dengan perdebatan, dengan silaturahmi itu luar biasa," ujarnya.

Selain Sukarno, Haedar menilai hal tersebut juga terjadi pada Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta. Hatta menjabat sebagai Wapres pada usia 43 tahun.

"Dan juga sama, Hatta itu menjadi Wakil Presiden itu usia 43 tahun. Artinya apa? Bahwa perjalanan hidup para tokoh bangsa kita itu penuh dengan pergumulan-pergumulan yang tidak sekadar soal usia, jalan pintas, karier, dan sebagainya," kata Haedar.

"Tapi pergumulan menghayati denyut nadi kehendak rakyat, nasib rakyat, dan nasib Indonesia ketika sebelum bahkan setelah Indonesia merdeka," lanjut Haedar.

Ketum PP Muhammadiyah Percaya Ganjar-Mahfud Berdiri Tegak soal Konstitusi


Daftar Isi Aiman Witjaksono Dipolisikan

Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono, menyebut adanya dugaan oknum polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Merespons itu, Cawapres Gibran Rakabuming Raka meminta untuk membuktikan saja.

"Dibuktikan saja, silakan dilaporkan kalau ada bukti. Dibikin enak aja," kata Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, jelang Pemilu ini memang banyak isu-isu yang berkembang mulai dari isu polisi membantu pemasangan baliho hingga isu ASN di Boyolali yang diminta untuk memilih paslon tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga menyarankan kepada ASN Boyolali untuk melaporkan bila sudah ada buktinya.

"Ya dibuktikan aja kalau ada bukti ya dilaporkan saja (polisi mendukung salah satu capres). Sekarang kan banyak isu-isu, ASN kemarin di Boyolali, monggo kalau ada bukti dilaporkan saja," tutur Gibran.

Aiman Witjaksono Dipolisikan

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Aiman dipolisikan terkait postingannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Laporan dibuat oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dipolisikan terkait Pasal 28 (2) Juncto Pasal 45 A Ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dilihat detikcom, Senin (13/11) dalam akun media sosial pribadinya, Aiman mengatakan pihak kepolisian diminta komandannya untuk membantu pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Saya mendapat sejumlah informasi dari beberapa teman-teman di kepolisian, yang mereka keberatan karena diminta oleh Komandannya. Nggak tahu ini komandannya sampai di tingkat daerah atau tingkat pusat misalnya tidak disebutkan, yang meminta untuk mengarahkan atau membantu pemenangan pasangan Prabowo-Gibran, ini firmed ini nggak hanya satu ini ada banyak yang memberikan informasi kepada saya," kata Aiman melalui akun media sosialnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Calon Presiden (Capres) RI nomor urut 3, Ganjar Pranowo berkunjung ke kabupaten Purwakarta, salah satunya melakukan pertemuan dengan sejumlah Kiai asal Jabar, DKI Jakarta dan Banten di Pondok Pesantren Al Muhajirin yang berlokasi di Jalan Veteran, Kelurahan Nagri Kaler, Kecamatan/Kabupaten Purwakarta.

Menggunakan mobil berwarna hitam dan berpakaian muslim, Ganjar tiba di areal pondok sekitar pukul 10.45 WIB, capres yang diusung oleh PDIP itu disambut para kiai dan sempat melakukan pertemuan tertutup di rumah pimpinan pondok pesantren Al Muhajirin KH Abun Bunyamin.

Ganjar pun sempat diberikan sorban penghargaan sebelum masuk ke ruangan

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silaturahmi, ya pasti kalau di pondok didoain," ujar Ganjar usai melakukan pertemuan itu saat ditanya awak media, Jumat (17/11/2023).

Ditanya isi pertemuan itu, ganjar menjelaskan, ia pasti meminta doa restu kepada para kiai, ulama dan ajengan yang ada di Jawa barat, DKI Jakarta dan Banten, ia juga berbicara tentang undang-undang pesantren yang menjadi program jika ia terpilih jadi presiden.

"Ya ngobrol soal dunia pesantren, ngobrol soal pelaksanaan undang-undang pesantren, kebetulan kita punya pengalaman waktu di Jawa Tengah, perda ada, kegiatan keumatan, Pelaksanaan UUD pesantren aja bagus itu," katanya sambil berjalan menuju aula di mana tempat pada ajengan se-Jabar, DKI Jakarta dan Banten menunggu.

Selain bersilaturahmi dengan para tokoh ulama, Ganjar Pranowo juga diagendakan akan bertemu para relawan tim kemenangan di Purwakarta, juga akan berkunjung ke salah satu pabrik yang terletak di Kota Bukit Indah Purwakarta untuk bertemu para buruh.


Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan terus mengantisipasi video hoax deepfake jelang Pemilu 2024.

Hal ini sebagai mitigasi seiring perkembangnya teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Wamenkominfo menegaskan telah mengantisipasi peluang penyebaran disinformasi yang menggunakan teknologi AI dan deepfake, terutama akan dilangsungkannya Pemilu 2024.

"Melalui algoritma dan otomasi yang dapat menghasilkan bias maupun otomasi yang bersifat preskriptif serta penyalahgunaan algoritma yang berpotensi menimbulkan disinformasi," ungkap Nezar dikutip dari siaran persnya, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama tahun 2023, data Home Security Heroes menunjukkan terdapat 95.820 video deep Fake yang tersebar secara global. Teknik deepfake bisa memanipulasi video, gambar, dan suara secara digital sesuai dengan pesan yang tidak pernah terjadi di dunia nyata.

"Ada peningkatan sebesar 550% dari tahun 2019 secara global. Hal yang sangat mengkhawatirkan karena bisa disalahgunakan dan dimanipulasi untuk penipuan, pornografi, dan tujuan jahat lain, yang berujung pada penyebaran disinformasi," ungkap Nezar

Mengutip hasil survei UNESCO & IPSOS (2023), Wamenkominfo menunjukkan lebih dari 80% masyarakat yang akan menghadapi pemilihan umum percaya bahwa disinformasi telah berdampak pada politik di negara masing-masing dan khawatir akan dampak dari disinformasi tersebut.

"Terlebih, dampak disinformasi bisa sangat luas, mulai dari potensi polarisasi politik, penurunan kepercayaan terhadap jurnalisme hingga proses demokrasi sendiri," tegasnya.

Di era proliferasi AI dan ancaman disinformasi yang makin intensif, Wamenkominfo menilai kelompok rentan memiliki risiko yang lebih tinggi terdampak dan menjadi korban penyalahgunaan teknologi.

Menurutnya, ada tiga dampak dan viktimisasi yang mungkin terjadi, pertama, profiling yang didasarkan pada algoritma AI cenderung bias dan dapat disalahgunakan untuk menargetkan kelompok rentan. Kedua, dalam beberapa kasus politik dan sosial yang terjadi di platform digital, persebaran disinformasi kerap ditujukan dengan sengaja menargetkan dan merugikan kelompok rentan.

"Ketiga, perempuan menjadi target dalam muatan pornografi yang sengaja diciptakan melalui teknologi deepfake," ujarnya.

Oleh karena itu, Kominfo memberikan perhatian penuh pada kelompok rentan seperti perempuan, masyarakat yang tinggal di area rural, kelompok disabilitas, lansia, dan kaum muda.

"Pendekatan yang inklusif mampu menghadirkan teknologi digital yang dapat diakses dan diadopsi semua orang, dan mendukung penggunaan internet serta layanan digital yang bermakna dan aman," pungkasnya.

Tips Tangkal Berita Hoax dari Kominfo


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merespons beredarnya video di media sosial yang menampilkan seorang perempuan berseragam PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali yang mengaku diarahkan untuk memilih Ganjar Pranowo dan PDIP di Pemilu 2024. Bawaslu pun kini tengah membahas soal penanganan netralitas ASN buntut persoalan itu.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, mengatakan saat ini Bawaslu masih terus berkoordinasi dengan KemenPAN-RB dan Komisi ASN (KASN) dalam merumuskan penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pemilu 2024, usai KASN ditiadakan setelah revisi UU ASN. Hal itu lantaran, Lolly mengatakan selama ini Bawaslu dalam memproses kasus pelanggaran netralitas ASN, melakukan rekomendasi sanksi ke KASN.

"Untuk memastikan tetap ada unit penanganan pelanggaran netralitas ASN. Formulanya seperti apa, masih dalam diskusi," ujar Lolly kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lolly menilai saat ini masih ada waktu untuk membahas hal tersebut, sebab KASN betul-betul ditiadakan. Dia mengatakan berdasarkan hasil revisi UU ASN, tepatnya Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, KASN tetap melaksanakan fungsinya hingga dengan ditetapkannya peraturan pelaksana UU tersebut.

"Berdasarkan norma di atas eksistensi dan fungsi KASN masih berjalan, sampai keluar peraturan pelaksanaan UU ASN, atau maksimal 6 bulan sampai bulan April," paparnya.

Sebelumnya, beredar video di sejumlah media sosial seorang perempuan berseragam PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali yang mengaku diarahkan untuk memilih Ganjar dan PDIP di Pemilu 2024. DPC PDIP Boyolali menyebut peristiwa yang terekam di video itu sebagai settingan alias rekayasa.

Dilansir detikjateng, Kamis (16/11), dalam video viral itu terlihat seorang perempuan berseragam PNS Pemkab Boyolali berbicara dengan seorang pria menceritakan kondisi ASN di wilayahnya jelang Pemilu 2024 ini.

Perempuan itu bicara sembari makan bakso bercerita kepada seseorang bersuara pria. Perempuan itu mengatakan bahwa ASN di Boyolali diarahkan untuk memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Si perempuan menyebutkan, hal itu diarahkan oleh Bupati.

PDIP Boyolali menepis kebenaran video itu. Video itu dinilai punya maksud memperburuk persepsi publik terhadap PDIP.

"Ketika saya cermati (video itu) dengan isinya, dengan cara, logat dan gaya, apa yang ada di dalam video itu, kami sangsi kalau itu asli. Kalau saya melihat itu adalah sebuah settingan," kata Ketua DPC PDIP Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta, kepada wartawan di kantor DPC PDIP Boyolali, dilansir detikjateng, Kamis (16/11).


Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berfoto dengan sembilan gaya ini selama masa Pemilu 2024. Larangan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Nur Hasan mengatakan larangan itu dibuat demi menjaga netralitas ASN selama masa Pemilu 2024. Aturan itu diteken Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ketua Komisi ASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

"Setiap instansi diharapkan melakukan sosialisasi terhadap ASN di lingkungan masing-masing. Jadi tidak ada lagi ASN yang menganggap dirinya tidak paham dan tidak tahu," ujarnya seperti dilansir detikFinance Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selama masa Pemilu, para abdi negara agar berhati-hati saat berfoto jangan sampai terlihat memberikan dukungan politik melalui gerakan atau ekspresi tubuh. Pasalnya foto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin ASN.

Berikut pose foto yang dilarang dilakukan ASN selama masa Pemilu:

Gaya tangan dengan satu jempol diangkat ke atas Gaya tangan yang menyimbolkan telepon dengan jempol dan jari kelingking diangkat (atau menunjukkan angka dua) Gaya tangan dengan jempol dan jari telunjuk diangkat Gaya hati 'saranghaeyo' dari Korea Selatan Gaya tangan membentuk simbol 'ok' dengan jari tengah, manis, kelingking diangkat (atau menunjukkan angka tiga) Gaya tangan dengan jari 'peace' atau angka dua Gaya tangan dengan 5 jari (karena masih termasuk nomor urut paslon) Gaya tangan dengan jari telunjuk diangkat (menunjukkan angka satu) Gaya tangan dengan mengangkat jempol, telunjuk dan kelingking membentuk metal

Para ASN tentu saja masih diperbolehkan untuk foto dengan berpose, tetapi dengan tidak menggunakan pose-pose tangan di atas. Gaya foto yang masih diizinkan seperti dengan tangan mengepal.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan menjawab peluang mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menjadi pelatih tim pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Anies mengatakan semuanya masih dalam proses.

"Jadi saat ini kita dalam proses untuk penuntasan semua, begitu semua selesai baru disampaikan," kata Anies kepada wartawan di Gedung Joang'45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Anies mengatakan tak akan mengumbar kepada publik jika proses pekerjaan yang ia lakukan belum rampung. Ia menyebut tak pernah mengumumkan sesuatu kepada publik jika belum terlaksana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini yang pada pernah sama saya di DKI Jakarta pasti hafal, selalu saya ini kalau semuanya udah beres baru saya umumkan," ujar Anies.

"Semua sudah beres baru diumumkan, itu pasti yang di Jakarta tahu kan? Bener kan? Saya nggak pernah menyampaikan sesuatu yang belum terlaksana selalu sudah terlaksana mau disampaikan, tuntas baru disampaikan," kata dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid sebelumnya mengatakan saat ini Koalisi Perubahan belum menentukan pelatih Timnas AMIN. Namun, Jazilul tidak menampik ada sejumlah nama yang menjadi kandidat pelatih termasuk Susi Pudjiastuti.

"Saya pikir tidak cocok di situ lah, pelatih dong, yang bisa narik-narik kapten," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/11/2023). Jazilul menjawab apakah eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Susi Pudjiastuti dan Waketum NasDem Ahmad Ali sempat ditawari menjadi Kapten Timnas AMIN.

Jazilul mengatakan pelatih Timnas AMIN akan segera diumumkan. Dia mengatakan kisi-kisi pelatih Timnas AMIN adalah orang yang sudah senior.

"Mudah-mudahan, belum sampai ke situ nanti nunggu pengumuman resmi saja daripada nanti salah menyebut nama-nama. Yang jelas coach, pelatih, official itu memang orang-orang yang kira-kira kastanya lebih senior dari pemain," kata Jazilul.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan tantangan kebangsaan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Salah satunya dia mewanti-wanti terkait potensi konflik horizontal di tengah kontestasi politik.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan berdasarkan catatan sejarah setiap penyelenggaraan pemilu selalu meninggalkan residu persoalan.

Karena itu dia mengajak masyarakat untuk menghindari paradigma klise pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Bamsoet, hal tersebut dapat menjadi pemantik lahirnya konflik horizontal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kontestasi politik tidak boleh memicu polarisasi masyarakat pada dua kutub-kutub yang berseberangan, baik sebelum, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu. Kita harus bercermin dari pengalaman sejarah, bahwa konflik yang terlahir dari kontestasi politik, seringkali meninggalkan trauma dan bekas luka yang lama sembuhnya," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

Hal itu dia sampaikan saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama DPD Partai Golkar Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Kamis (16/11) kemarin.

Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan dalam konsepsi negara demokrasi, Pemilu harus dimaknai sebagai ajang adu gagasan, dan momentum untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Artinya, kata dia, Pemilu tidak seharusnya melahirkan percikan-percikan konflik. Apalagi sampai mengorbankan ikatan soliditas kebangsaan antara sesama anak bangsa.

"Tentunya, kita mengharapkan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin, dapat mengawal proses Pemilu yang jujur, adil, damai, berkualitas, dan yang tidak kalah pentingnya, juga bermartabat. Pada akhirnya nanti, siapa pun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memiliki kewajiban konstitusional untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, lebih sejahtera, adil dan makmur," kata Bamsoet.

Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini mengungkapkan saat ini RI juga tengah dihadapkan pada ancaman krisis dan hegemoni ekonomi-politik global. Menurutnya bangsa Indonesia harus menghadapi ancaman krisis ekonomi politik global.

"IMF memperkirakan sepertiga ekonomi dunia akan mengalami penyusutan. Bank Dunia memprediksi terjadinya resesi ekonomi global," katanya.

Bamsoet menyebut kondisi ini semakin diperparah oleh iklim geo politik global yang masih dijejali oleh perang Rusia-Ukraina. Selain itu juga eskalasi ketegangan China-Taiwan, potensi konflik di semenanjung Korea, memburuknya hubungan Turki dan Yunani, dan ketegangan di kawasan Laut China Selatan. Belum lagi dengan adanya agresi yang dilakukan militer Israel ke Palestina.

"Di sisi lain, hegemoni ekonomi politik oleh negara-negara juga menjadi ancaman tersendiri, khususnya bagi negara seperti Indonesia. Dengan kekayaan sumberdaya yang kita miliki, letak geografis yang strategis di antara dua benua dan dua samudera yang perairannya dilintasi 40 persen jalur perdagangan laut dunia, menempatkan kita sebagai 'center of gravity' dan sekaligus menjadikan kita dalam posisi rentan terhadap pengaruh dan infiltrasi asing, serta ancaman keamanan maritim," pungkas Bamsoet.


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa buka suara soal Emil Elestianto Dardak dipilih menjadi juru bicara (jubir) calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka.

Khofifah menyebut, Emil Dardak adalah Ketua Demokrat Jatim. Sedangkan, sikap Demokrat mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming di Pilpres 2024.

"Lho, kan Demokrat menjadi bagian yang mendukung Pak Prabowo-Mas Gibran," kata Khofifah usai acara pemberian bonus pemenang MQK di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah menghargai keputusan Emil menjadi jubir Gibran. Ia tidak mengintervensi apapun keputusan Emil.

"Ya itu haknya Mas Emil dan aliansi partai yang sudah memutuskan dengan Pak Prabowo," tambahnya.

Apakah Emil sudah minta restu ke Khofifah? Khofifah enggan menjawabnya.

"Wis rek, ayo Jumatan," tandasnya.

Sebelumnya, Gibran mengumumkan Emil Dardak dan istrinya, Arumi Bachsin sebagai juru bicara (jubir) dirinya. Gibran lalu mengungkapkan alasannya menunjuk Emil dan istri.

"Hari ini saya berkesempatan ketemu beliau berdua. Saya juga meminta tolong beliau berdua untuk menjadi juru bicara saya. Ini satu paket," kata Gibran sesaat menjelang ke KPU untuk acara pengundian nomor urut paslon di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11/2023), melansir detikNews.

Gibran mengungkapkan Emil dan Arumi mirip dengan dirinya dan istri. Lalu, Gibran menyinggung usia Emil Dardak sebagai kepala daerah yang tergolong muda sepertinya.

"Ini pasti menanyakan alasan beliau berdua. Saya pilih Pak Emil dan Bu Emil. Saya pilih orang yang paling mirip saya dan istri saya," kata Gibran.

"Dan beliau termasuk dari awal jadi bupati umur 31 sudah jadi bupati, saya dulu wali kota umur 33," imbuhnya.

Khofifah Dikabarkan Gabung TKN, Wapres Minta Kepala Daerah Netral


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut sejak tahun 1999 rakyat selalu menyambut pemilu dengan optimis dan tidak berbicara mengenai kecurangan. Kata Anies, munculnya narasi kecurangan di pemilu tahun ini menandakan ada suasana ketidakpercayaan dari rakyat.


Sebuah unggahan berisi daftar afiliasi politik pegawai SD Negeri di Kecamatan Gatak, Sukoharjo, beredar di media sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo menyebut unggahan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Itu hoaks. Orang akan memancing masalah itu. Kita ASN Sukoharjo netral," kata Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo, dilansir detikJateng, Jumat (17/11/2023).

Heru menduga postingan itu dibuat oleh orang yang iseng. Sehingga dia meminta masyarakat tidak percaya akan hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas itu bukan dari kita. Itu sosmed bisa saja orang iseng. Masyarakat jangan percaya yang seperti itu," imbuhnya.

Heru menegaskan, pihaknya tidak ada instruksi apapun yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Hal ini untuk menjaga netralitas ASN.

"Kita tegas, tidak ada instruksi apapun tentang Pilpres, dan Pileg. Kita netral," ucapnya.

Baca berita lengkapnya di sini.


Unggahan berisi daftar pilihan politik pegawai SD Negeri di Kecamatan Gatak, Sukoharjo, beredar di media sosial. Bawaslu Sukoharjo pun tengah menelusuri informasi tersebut.

Dilansir detikJateng, daftar tersebut salah satunya diunggah oleh akun X @PartaiSocmed. Akun tersebut mengunggah foto selembar kertas berjudul 'DAFTAR AFILIASI PEGAWAI KANTOR/UPTD/SEKOLAH: SDN K***** 01 KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO'.

Dalam daftar tersebut terdapat kolom nomor, nama pegawai yang diblok merah, TPS, alamat, lalu kolom dengan judul Pres, DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KAB, lalu kolom terakhir Afiliasi (Pilihan). Dalam dua kolom terakhir terdapat sejumlah nama-nama capres dan caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dimintai konfirmasi, Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan pihaknya juga telah menerima dan melihat postingan di medsos itu. Dia memastikan pihaknya akan meneliti kebenaran dari gambar yang beredar itu.

"Yang pasti kami akan melakukan penelusuran di lapangan, sesuai dengan kewenangan yang kami punya. Jadi ini sebagai bentuk informasi awal bagi kami," kata Rochmad saat dihubungi detikJateng, Jumat (17/11/2023).

Baca berita lengkapnya di sini.


Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) meresmikan Posko Bersama Bambang Soesatyo di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga menyerahkan motor patroli partai.

Di acara yang digelar Kamis (16/11) kemarin, dia berpesan kepada masyarakat untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Hal ini mengingat dalam waktu kurang dari 100 hari lagi, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, bangsa Indonesia akan dihadapkan pada agenda politik nasional. Yaitu penyelenggaraan Pemilu Serentak untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, serta calon anggota legislatif DPR, DPD, dan DPRD.

"Karenanya, seluruh elemen bangsa harus mampu membangun komitmen kolektif untuk mewujudkan suasana kondusif dan iklim politik yang menyejukkan. Esensi dari kontestasi politik adalah memenangkan hati rakyat, sehingga apa pun hasilnya harus bermuara pada kepentingan rakyat, dan bukan justru menempatkan rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPR RI ke-20 ini menegaskan Pemilu tidak boleh menimbulkan residu konflik di tengah masyarakat. Bamsoet menilai Pemilu juga tidak semestinya dimaknai semata-mata sebagai implementasi demokrasi prosedural.

"Akibatnya hanya akan membuat kita terjebak pada demokrasi angka-angka. Proses demokrasi lebih lebih banyak diwarnai dengan politik transaksional dan menjadi abai untuk memaknai demokrasi secara substansial," kata Bamsoet.

Saat peresmian Posko Bersama tersebut, Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini juga menyerahkan bantuan sebanyak 6 unit sepeda motor Patroli Partai untuk DPD Partai Golkar Kebumen, Purbalingga dan Banjarnegara. Bantuan ini guna menunjang aktivitas pergerakan Partai Golkar.

Sebelumnya, Bamsoet juga telah memberikan bantuan 12 unit mobil yang terdiri dari 3 unit ambulans, 3 unit Hilux, 3 unit Avanza, dan 3 unit Grand Max, serta 64 unit sepeda motor kepada para Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Dapil VII Jateng.

"Ambulance dan Hilux bisa digunakan untuk Tim Rescue Partai Golkar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan ketika sakit atau tertimpa musibah. Sementara Avanza, Grand Max, dan sepeda motor, bisa digunakan untuk mempermudah gerak kader Partai Golkar dalam melakukan mobilisasi guna memperkuat konsolidasi partai di daerahnya masing-masing, menjelang Pemilu 2024," pungkas Bamsoet.


Calon presiden (capres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyampaikan targetnya di Pilpres 2024 sederhana. Target sederhana yang dimaksud, kata Anies, dirinya dan bakal wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masuk ke putaran kedua pilpres.

"Bila Jakarta, Jawa Barat, Banten, kita solid. Ini kan jangkauannya banyak di sini nih. Solid, InsyaAllah, maka InsyaAllah kita bisa berangkat menuju putaran kedua. InsyaAllah," kata Anies di Gedung Joang'45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Anies menyampaikan hal itu relawan Garda Matahari mendeklarasikan dukungan untuknya. Ia yakin dengan kerja keras dan dukungan dari banyak pihak, dia dan Cak Imin dapat masuk dalam dua putaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Target kita sederhana, masuk putaran kedua dan itu targetnya sederhana. Dan kita sampaikan bahwa dengan masa itu Insyaallah nanti momentum akan terbangun," ujarnya.

Anies mengatakan tujuan utama Pemilu 2024 bukan semata-mata untuk dirinya dan Cak Imin. Ia menyebut kemenangannya nanti untuk mengembalikan Indonesia dan institusi yang ada di bawahnya supaya kembali ke marwah.

"Dan yang ingin kita sampaikan kepada semua ini bukan memenangkan Anies dan Muhaimin. Ini bukan memenangkan partai koalisi, ini adalah memenangkan gerakan perubahan untuk mengembalikan marwah dalam berkehidupan kebangsaan," tutur Anies.

"Mengembalikan marwah dalam kehidupan bernegara, mengembalikan kehidupan keluarga dalam suasana normal di mana kebutuhan pokok terkendali harganya, di mana lapangan pekerjaan tersedia dengan lebih mudah, di mana pendidikan tersedia secara setara untuk semua," pungkasnya.


Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal beredarnya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo di Pemilu 2024. Anies menyebut pejabat tak seharusnya menggunakan alat negara untuk mendukung pasangan calon yang dipilihnya.

"Nah itu lah contoh, itu yang menurunkan kepercayaan rakyat pada negara. Ketika aparat negara tidak lagi bersikap netral yang kemudian jadi korban adalah lembaga negara," kata Anies kepada wartawan di Gedung Joang'45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Anies mengatakan jika pejabat terkait memiliki aspirasi dukungan ke salah satu pasangan calon di Pemilu 2024, maka sebaiknya mundur dari tugasnya. Anies menyebut jika seseorang menggunakan jabatan itu, sama saja sudah merendahkan martabat negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bila anda ingin memiliki aspirasi pribadi keluar dari negara, mundur dari negara, laksanakan aspirasi pribadi anda. Tapi kalau anda menggunakan negara untuk aspirasi pribadi, maka anda telah merendahkan negara, anda telah menurunkan derajat negara dan lebih parahnya lagi anda membuat rakyat tidak percaya pada negara," ujar capres Koalisi Perubahan ini.

Ia lantas menyinggung Kabinda Papua Barat Brigjen TNI KSP Silaban yang ditengarai terlibat dalam pakta integritas itu. Anies meminta yang bersangkutan untuk mundur dari jabatannya.

"Bila Kabinda punya aspirasi, mundur saja dari Kabinda nggak apa. Tapi, kalau dia masih menjadi Kabinda dia harus netral. Jadi di situ yang akan kita perbaiki, bukan orang tidak boleh punya aspirasi pribadi, silahkan punya aspirasi pribadi tapi jangan menggunakan negara untuk aspirasi pribadi," tutur Anies.

"Bedakan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, begitu seseorang dilantik di sumpah, maka tanda tangannya, ucapannya, perbuatannya adalah atas nama negara bukan atas nama pribadi. Karena itulah yang menurunkan kepercayaan rakyat, itu lah yang membuat rakyat tidak lagi melihat negara sebagai institusi penjaga etika," imbuhnya.

Beredar Pakta Integritas Pj Bupati Sorong

Sebelumnya beredar di media sosial dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan dari Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar dalam Pemilu 2024. Hal ini menjadi sorotan Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Benny K Harman.

"Halo Republik. Apakah benar dokumen Pakta Integritas ini? Apakah benar pula orang ini yang kena OTT KPK itu?" tulis Benny melalui akun X-nya, Senin (13/11).

"Mengapa pula ada tanda tangan Kabinda Papua Barat dalam dokumen seperti ini? Ditunjuk jadi penjabat dengan tukar guling politik? Oooh Domine, selamatkan negeri ini. #RakyatMonitor#," imbuh Benny.


Massa yang menamai diri Aliansi Relawan Ganjar Jogja menggeruduk kantor Satpol PP Kota Jogja. Aksi ini dilakukan buntut pencopotan rontek atau bendera kecil gambar Ganjar oleh Satpol PP.

Dilansir detikJogja, massa mulai berkumpul di depan gerbang Balai Kota Jogja, Jumat (17/11/2023), sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelum menuju kantor Satpol PP yang berada di dalam kompleks Balai Kota Jogja, massa sempat orasi di depan Balai Kota. Kemudian massa masuk dan menuju ke depan kantor Satpol PP.

Aksi massa ini merupakan buntut dari pencopotan rontek bergambar Ganjar Pranowo. Massa menganggap ada unsur kesengajaan pada pencopotan itu, mengingat pencopotan bersamaan dengan kunjungan Ganjar ke Jogja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minta klarifikasi supaya apa yang dilakukan Satpol PP apakah itu merupakan sebuah instruksi dari atas, mengingat bahwa situasinya sama ketika Pak Ganjar datang di suatu kota ya gambar-gambarnya Pak Ganjar itu dicopoti, nah, maka ketika tadi kita juga sudah minta ketegasan itu apakah itu kebetulan atau kah ada dekengan dari pusat," kata simpatisan Relawan Ganjar Jogja, Antonius Fokki Ardianto usai aksi.

Menanggapi massa, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan pihaknya tidak tebang pilih terkait penegakan Perda reklame ini. Selain itu, terkait pencopotan rontek bergambar Ganjar Pranowo yang bertepatan dengan kunjungan Ganjar ke Kota Jogja kemarin, Octo mengaku tidak mengetahui dan tak ada pemberitahuan ke Satpol PP terkait kunjungan itu.

"Saat ini kita menyesuaikan Perda reklame yang ada, tidak ada tebang pilih, semua kita lakukan penertiban," jelas Octo kepada wartawan usai aksi massa.

Baca berita lengkapnya di sini.


Daftar Isi Beredar di Medsos

Sebuah unggahan berisi daftar afiliasi politik pegawai SD Negeri di Kecamatan Gatak, Sukoharjo, beredar di media sosial. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Sukoharjo menyebut unggahan tersebut tidak benar alias hoaks.

"Itu hoaks. Orang akan memancing masalah itu. Kita ASN Sukoharjo netral," kata Kepala Disdikbud Sukoharjo Heru Indarjo, saat dihubungi detikJateng, Jumat (17/11/2023).

Heru menduga postingan itu dibuat oleh orang yang iseng. Sehingga dia meminta masyarakat tidak percaya akan hal tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang jelas itu bukan dari kita. Itu sosmed bisa saja orang iseng," ujarnya.

"Masyarakat jangan percaya yang seperti itu," imbuhnya.

Heru menegaskan, pihaknya tidak ada instruksi apapun yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Hal ini untuk menjaga netralitas ASN.

"Kita tegas, tidak ada instruksi apapun tentang Pilpres, dan Pileg. Kita netral," ucapnya.

Beredar di Medsos

Diberitakan sebelumnya, sebuah unggahan berisi daftar afiliasi politik pegawai SD Negeri di Kecamatan Gatak, Sukoharjo, beredar di media sosial. Daftar tersebut menuliskan nama-nama pegawai lengkap dengan capres serta caleg pilihan mereka.

Daftar tersebut salah satunya diunggah oleh akun X @PartaiSocmed. Akun tersebut mengunggah foto selembar kertas berjudul 'DAFTAR AFILIASI PEGAWAI KANTOR/UPTD/SEKOLAH: SDN KRAJAN 01 KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO'.

Dalam daftar tersebut terdapat kolom nomor, nama pegawai yang diblok merah, TPS, alamat, lalu kolom dengan judul Pres, DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KAB, lalu kolom terakhir Afiliasi (Pilihan). Dalam dua kolom terakhir terdapat sejumlah nama-nama capres dan caleg.

"Sementara itu di Sukoharjo..," demikian bunyi caption dalam postingan tersebut, dilihat detikJateng, Jumat (17/11).

Mahfud Sebut Aspek Pidana Al-Zaytun Segera Diselesaikan-Kurikulum Dievaluasi


Irman Gusman menggugat KPU ke Bawaslu karena mencoretnya dari daftar calon tetap (DCT) anggota DPD RI pada Pemilu 2024. Gugatan Irman itu pun ditolak oleh Bawaslu.

"Dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Persidangan Bawaslu, Puadi, saat membacakan amar putusan, dilansir detikNews, Jumat(16/11/2023).

Diketahui gugatan Irman Gusman teregistrasi dengan nomor perkara 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023. Bawaslu menilai KPU telah melaksanakan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023 tentang syarat mantan terpidana mencalonkan diri menjadi anggota DPD.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puadi menambahkan Irman Gusman belum memenuhi syarat Pasal 182 huruf g UU Pemilu dan putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Puadi pun menilai KPU telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 182 huruf g UU Pemilu dan putusan MK 12/2023 syarat tersebut belum dipenuhi oleh pemohon dan Keputusan KPU tentang DCT telah sesuai dengan putusan MK 12/2023," paparnya.

Maka, Pudi mengatakan permohonan yang diajukan oleh Irman Gusman tidak beralasan secara hukum. Sehingga dia menyebut permohonan tersebut tidak dapat dikabulkan.

"Permohonan pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan," tuturnya.

Respons Putusan Bawaslu, KPU Bakal Verifikasi Ulang Partai Prima


Relawan Garda Matahari memberikan dukungan ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hari ini. Garda Matahari menegaskan akan mengawal Pemilu 2024 dengan damai dan aman.


PAN menilai capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, tidak layak mengkampanyekan perubahan sebab NasDem dan PKB selaku pengusung masih berada di pemerintahan saat ini. PKB menilai argumen PAN tidak relevan.

"Semangat perubahan yang ada itu muncul dari denyut suara masyarakat yang kita dengar dan tangkap, itu suara hati dan aspirasi yang hidup di tengah masyarakat, yang kemudian kita serap dan rumuskan menjadi visi dan agenda perjuangan politik ke depan," kata Daniel Johan saat dihubungi, Jumat (17/11/2023).

Anggota Komisi IV DPR RI ini menyebut slogan perubahan yang dibawa Anies tidak ada kaitannya dengan masih di pemerintah atau tidak. Menurutnya, itu persoalan kepekaan dengan harapan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan masih di koalisi pemerintahan ataukah tidak, ini masalah apakah kita peka dengan harapan dan yang dirasakan rakyat atau tidak, dan bagaimana kita memperjuangkan harapan rakyat tersebut secara sungguh-sungguh," ucapnya.

Karena itu lah, pria yang akrab disapa Danjo ini meminta koalisi lain tidak perlu cemas atau khawatir. Dia mempersilakan rakyat yang memilih dan menentukan.

"Jadi koalisi lain tidak perlu cemas dan khawatir dengan slogan dan semangat perubahan ini, biar rakyat yang memilih dan menentukan, kalau ingin yang baru dan fresh hayuk pilih AMIN, bila ingin yang lama dan cara tua bisa pilih yang lain," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto mengatakan capres Anies Baswedan tak layak mengkampanyekan perubahan. Menurutnya, dalam Koalisi Perubahan pendukung Anies, masih ada PKB dan NasDem yang merupakan partai pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

"Saya bilang dulu. Anies itu nggak layak untuk mengatakan perubahan. Kan saya bilang, Anies itu ada NasDem, sama PKB. Masih nongkrong menterinya sampai sekarang. Dari mana perubahan?" kata Yandri dalam acara Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (15/11) kemarin.

Namun, beda dengan PDI Perjuangan. Menurutnya, PDIP masih berada di pemerintahan, meski keluarga Jokowi kini mendukung Prabowo Subianto.

Bahkan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024.

"PDIP saya kira narasi PDIP masih bagus-bagus. Karena mereka masih dalam pemerintahan. Perlu melanjut yang bagus-bagus tapi ada penyempurnaan," katanya.

Yandri pun mengkritik wacana perubahan yang diusung koalisi Anies. Dia mempertanyakan program apa yang perlu diubah pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Kalau perubahan? Apa yang diubah, Bansos tak diadakan lagi? Marah masyarakat. Tenaga pendamping desa, karena dianggap tidak bagus, mau diubah sama Cak Imin? Kan marah masyarakat. Jadi apa yang mau diubah?" katanya.


Sebuah unggahan berisi daftar afiliasi politik pegawai SD Negeri di Kecamatan Gatak, Sukoharjo, beredar di media sosial. Daftar tersebut menuliskan nama-nama pegawai lengkap dengan capres serta caleg pilihan mereka.

Daftar tersebut salah satunya diunggah oleh akun X @PartaiSocmed. Akun tersebut mengunggah foto selembar kertas berjudul 'DAFTAR AFILIASI PEGAWAI KANTOR/UPTD/SEKOLAH: SDN K***** 01 KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO'.

Dalam daftar tersebut terdapat kolom nomor, nama pegawai yang diblok merah, TPS, alamat, lalu kolom dengan judul Pres, DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KAB, lalu kolom terakhir Afiliasi (Pilihan). Dalam dua kolom terakhir terdapat sejumlah nama-nama capres dan caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara itu di Sukoharjo..," demikian bunyi caption dalam postingan tersebut, dilihat detikJateng, Jumat (17/11/2023).

Dimintai konfirmasi, Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan pihaknya juga telah menerima dan melihat postingan di medsos itu. Namun belum ada laporan resmi yang diterima oleh Bawaslu Sukoharjo.

Kendati demikian, Bawaslu Sukoharjo akan meneliti kebenaran dari gambar yang beredar itu.

"Yang pasti kami akan melakukan penelusuran di lapangan, sesuai dengan kewenangan yang kami punya. Jadi ini sebagai bentuk informasi awal bagi kami," kata Rochmad saat dihubungi detikJateng, Jumat (17/11).

Cerita Allin Siswi CT ARSA Asal Gunungkidul yang Diterima 7 Kampus LN


Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menyoroti soal kecurangan jelang Pemilu 2024. Anies mengatakan selama bertahun-tahun penyelengaraan Pemilu belum pernah publik mewanti-wanti soal kecurangan sebelum pemilihan presiden berlangsung.

"Nah selama bertahun-tahun kita melewati Pemilu sejak tahun 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 tidak pernah menjelang Pemilu kita bicara tentang hati-hati dengan kecurangan. Betul tidak? selama apakah 2004, 2009, dari kita semua menyongsong Pemilu dengan perasaan optimis, menyongsong Pemilu dengan perasaan kita akan ada nanti pemilihan yang hasilnya legitimate," kata Anies dalam sambutannya di acara deklarasi Garda Matahari, Gedung Joang'45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

Anies mengatakan akhir-akhir ini publik menyuarakan hal itu lantaran khawatir dengan situasi yang berkembang. Ia meminta setiap institusi negara untuk mengembalikan kepercayaan itu kepada publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini, inilah esensi perubahan, perubahan ini akan mengembalikan kepercayaan kepada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah, mengembalikan kepercayaan kepada institusi-institusi yang menjalankan kepentingan rakyat, mengembalikan kepercayaan itu adalah perubahan," ujar Anies.

"Bila saya dan Gus Imin nantinya diberikan kewenangan itu, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tapi, satu hal yang pasti kami akan katakan, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan jangan dicampur adukkan," sambungnya.

Ia mengatakan jika penyimpangan ditoleransi maka tidak ada lagi kewibawaan di hadapan masyarakat. Ia tak ingin penyimpangan dilakukan menjelang Pemilu 2024.

"Penyimpangan itu kalau ditoleransi sedikit penyimpangan toleransi dia akan melebar, melebar, melebar terlalu jauh maka yang pegang kemenangan tidak punya kewibawaan untuk mengembalikan lagi," katanya.

Ia mengatakan masyarakat mulai menangkap tanda-tanda adanya potensi kecurangan. Anies berharap siapapun pihak di luar sana untuk mengembalikan marwah dan kepercayaan publik.

"Kenapa kita jadi sekarang berbicara 'Mudah-mudahan tidak terjadi kecurangan', kita Ingatkan terus menerus, artinya hari hari ini kita menangkap, rakyat menangkap tanda-tanda, tanda-tanda yang itu kemudian membuat kita turun kepercayaan, saling curiga siapa yang mengerjakan ini," kata dia.

"Karena itu saya mengimbau kepada semua yang hari ini bergerak atas nama negara kembalikan kepercayaan itu kepada negara, jaga kewibawaan negara. Tunjukkan bahwa negara tidak merendahkan aspirasi rakyat, tapi negara menghormati aspirasi rakyat dengan cara tidak memanipulasi aspirasi rakyat," pungkasnya.


Massa yang menamai diri Aliansi Relawan Ganjar Jogja menggeruduk kantor Satpol PP Kota Jogja. Aksi ini dilakukan buntut dari pencopotan rontek atau bendera kecil bergambar Ganjar Pranowo oleh Satpol PP Kota Jogja, Kamis (16/11) kemarin.

Massa Geruduk Kantor Satpol PP

Pantauan detikJogja di lokasi, massa mulai berkumpul di depan gerbang Balai Kota Jogja sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelum masuk menuju kantor Satpol PP yang berada di dalam kompleks Balai Kota Jogja, massa sempat berorasi di depan gerbang Balai Kota.

Kemudian massa masuk dan menuju ke depan kantor Satpol PP. Sepanjang jalan, mereka juga menabur bunga. Di depan kantor Satpol PP mereka melanjutkan orasinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aksi Massa Buntut Satpol PP Copot Rontek Gambar Ganjar Pranowo

Aksi massa ini merupakan buntut dari pencopotan rontek bergambar Ganjar Pranowo. Massa menganggap ada unsur kesengajaan pada pencopotan itu, mengingat pencopotan bersamaan dengan kunjungan Ganjar ke Jogja.

"Minta klarifikasi supaya apa yang dilakukan Satpol PP apakah itu merupakan sebuah instruksi dari atas, mengingat bahwa situasinya sama ketika Pak Ganjar datang di suatu kota ya gambar-gambarnya Pak Ganjar itu dicopoti," kata simpatisan Relawan Ganjar Jogja, Antonius Fokki Ardianto usai aksi, Jumat (17/11/2023).

"Nah, maka ketika tadi kita juga sudah minta ketegasan itu apakah itu kebetulan atau kah ada dekengan dari pusat," imbuhnya.

Penertiban rontek, baliho, dan reklame oleh Satpol PP Kota Jogja disebut adalah upaya penegakan Perda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Reklame. Namun Fokki menyayangkan tidak ada sosialisasi terkait perda tersebut.

"Kalau tidak ada sosialisasi lalu dengan ngomong semuanya dianggap tahu ini kan tidak bijaksana," jelasnya.

Massa relawan Ganjar geruduk kantor Satpol PP Jogja, Jumat (17/11/2023), buntut pencopotan rontek atau bendera kecil bergambar Ganjar Pranowo oleh Satpol PP. Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Selain itu menurut Fokki, pihaknya juga meminta Satpol PP berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait penertiban rontek, baliho, dan reklame yang berkaitan dengan peserta Pemilu maupun Pilpres 2024.

"Kami juga mohon supaya ketika melakukan yang namanya penegakan Perda kami mohon Satpol PP juga bisa berkoordinasi dengan Bawaslu dan KPU mengingat yang dibersihkan gambar-gambar pemain pemilu entah itu partai politik entah itu caleg entah itu capres dan cawapres," tutupnya.

Penjelasan Satpol PP Kota Jogja

Menanggapi massa, Kepala Satpol PP Kota Jogja Octo Noor Arafat mengatakan pihaknya tidak tebang pilih terkait penegakan Perda reklame ini.

Selain itu, terkait pencopotan rontek bergambar Ganjar Pranowo yang bertepatan dengan kunjungan Ganjar ke Kota Jogja kemarin, Octo mengaku tidak mengetahui dan tak ada pemberitahuan ke Satpol PP terkait kunjungan itu.

"Saat ini kita menyesuaikan Perda reklame yang ada, tidak ada tebang pilih, semua kita lakukan penertiban," jelas Octo kepada wartawan usai aksi massa.

Massa relawan Ganjar geruduk kantor Satpol PP Jogja, Jumat (17/11/2023), buntut pencopotan rontek atau bendera kecil bergambar Ganjar Pranowo oleh Satpol PP. Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Octo menambahkan, penertiban ini bukan penertiban alat peraga kampanye (APK) melainkan penertiban reklame. Pasalnya, saat ini belum masuk masa kampanye. Masa kampanye Pilpres atau Pemilu 2024 baru dimulai pada 28 November mendatang.

"Sekarang bukan penertiban APK, tetapi penertiban reklame, yang kita gunakan adalah Perda reklame," jelas Octo.


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengunggah foto bersama pilot dan kopilot Garuda Indonesia saat penerbangan ke Sumatera. Mereka terlihat kompak berpose tiga jari.

Foto itu diunggah Mahfud dalam akun Instagramnya @mohmahfudmd seperti dilihat detikcom, Jumat (17/11/2023). Terlihat pilot dan kopilot berseragam putih dan dasi hitam ada di barisan depan, sedangkan Mahfud yang mengenakan baju batik coklat berada di belakang mereka.

Kemudian, Mahfud bercerita momen tersebut. Dia mengaku, saat penerbangan, tiba-tiba dihampiri oleh pilot dan kopilot pesawat untuk foto bersama di kokpit pesawat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nomor 3 di ketinggian. Lagi asik-asiknya menikmati penerbangan Garuda di atas langit Sumatera tadi, tiba-tiba saya dihampiri pilot pesawat yang saya tumpangi. Capt Widiyatno mengajak ngobrol sebentar, lalu menawari foto bersama di kokpit. Wah senangnya saya," tulis Mahfud dalam keterangan unggahannya.

Mahfud menyinggung kompaknya pose jari mereka. Tak hanya itu, mereka juga terlihat berpose tiga jari.

"Kami berfoto dengan senyum masing-masing, tak ketinggalan pula salam #TigaJari dari kami semua," kata Mahfud.

"Terima kasih, Capt Widi dan Co-pilot Dirga 🙏🤟🇮🇩🤟 #GanjarMahfud2024," lanjutnya.

Berikut ini foto pose 3 jari yang diunggah Mahfud Md:

Lihat postingan ini di Instagram Sebuah kiriman dibagikan oleh Mahfud MD (@mohmahfudmd)

Simak juga Video 'TPN Ganjar-Mahfud Umumkan Struktur Baru, Ada Deputi Inklusi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi kesuksesan PK Entertainment yang digawangi keluarga besar Harjani dalam menyelenggarakan konser Coldplay. Menurutnya perhelatan konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) tersebut memberikan efek domino bagi perekonomian dan sektor pariwisata.

Selain itu, Bamsoet menilai lancarnya konser Coldplay menunjukkan kondisi RI yang tetap aman dan damai. Meski di tengah persiapan Pemilu 2024 yang semakin dekat. Diketahui konser Coldplay di Jakarta pada Rabu (15/11) dihadiri oleh lebih dari 70 ribu penonton.

"Kesuksesan konser Coldplay tidak hanya berdampak positif bagi country branding Indonesia di mata dunia. Melainkan juga bagi perputaran ekonomi nasional. Kemenparekraf memprediksikan, perputaran uang dari konser ini bisa mencapai Rp 1,2 triliun," katanya dalam keterangannya, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Jumlah tersebut) tersebar ke berbagai sektor seperti UMKM yang menjual cinderamata, transportasi, hingga penginapan di sekitar GBK dan sekitarnya dengan okupansi yang mencapai 100 persen," katanya.

Hal tersebut Bamsoet sampaikan usai menyaksikan konser Coldplay beberapa waktu lalu. Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan kehadiran Coldplay di Indonesia selain untuk konser musik dan menghibur para fansnya di Indonesia, mereka juga membawa misi kemanusiaan. Coldplay menegaskan sikap mereka yang tidak percaya terhadap terorisme, penindasan, dan penjajahan.

"Dengan lantang Coldplay mengungkapkan bahwa sebagai sebuah band, mereka juga percaya bahwa setiap manusia berhak untuk merdeka dan menentukan jalan hidup masing-masing. Ungkapan tersebut menjadi pesan moral yang sangat luar biasa," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan konser Music of the Spheres di Jakarta menjadi kesempatan pertama Coldplay bertemu langsung dengan penggemar di Indonesia. Dibuka dengan penampilan solois Indonesia asal Bandung, Rahmania Astrini. Membawakan sederet lagunya, dari Ground Zero hingga Someday Somewhere Someplace Somehow.

"Setelah kesuksesan konser Coldplay, kita berharap semakin banyak lagi promotor Indonesia yang bisa membawa musisi internasional konser di Indonesia. Selain untuk meningkatkan gairah industri musik dan hiburan tanah air, juga untuk memancing semangat berkarya para musisi Tanah Air agar juga bisa menembus kancah internasional," pungkas Bamsoet.


Relawan Garda Matahari memberikan dukungan ke pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hari ini. Garda Matahari menegaskan akan mengawal Pemilu 2024 dengan damai dan aman.

Hadir dalam deklarasi tersebut, eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Garda Matahari Azrul Tanjung.

"Siap memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029," kata Azrul sama sambutannya di Gedung Joang'45, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Azrul mengatakan pihaknya akan mengawal Pemilu dengan aman dan berkualitas. Ia ingin mempertahankan prinsip-prinsip politik yang sehat.

"Mengawal terwujud Pilpres yang damai, aman, dan berkualitas dengan mempertahankan prinsip-prinsip politik akal sehat," ujarnya.

Ia mengatakan anak muda mesti menjadi garda terdepan konstitusi. Azrul mewanti-wanti pihaknya untuk mengawal Pemilu yang rawan akan kecurangan.

"Anak muda menjadi garda terdepan di TPS, TPS. Kejadian peristiwa masa lalu jangan terjadi lagi di masa ini. Musuh kita sekarang adalah kecurangan, untuk itu kita betul-betul mengawal Pemilu ini berjalan jujur dan adil," ungkapnya.

Simak juga Video 'Ijtima Ulama 2023 Bakal Undang Anies-Cak Amin':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri acara Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) Jawa Tengah Berselawat di Alun-alun Kabupaten Demak. Dalam acara tersebut, Muzani menyampaikan salam dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (17/11/2023), Muzani turut melantik pengurus GEMIRA Jateng yang merupakan sayap Partai Gerindra. GEMIRA dipimpin oleh Gus Irfan Yusuf Hasyim, cucu KH Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama.

"Alhamdulillah malam ini kita semua bersyukur bisa hadir di sini bersama Gus Azmi untuk berselawat bersama dengan masyarakat Demak. Insyaallah selawat akan memberikan kebaikan, kemudahan, dan keikhlasan kepada kita semua untuk selalu beribadah, berdoa untuk kebaikan diri kita terutama kebaikan untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," ujar Muzani dalam acara yang berlangsung Kamis (16/11) malam itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani menyampaikan salam hormat dari Prabowo Subianto kepada masyarakat Demak. Prabowo, kata Muzani, ingin sekali berkunjung dan menyapa masyarakat Demak. Selain itu, Muzani meminta kepada ribuan masyarakat Demak yang hadir untuk terus berselawat sebagai rasa syukur kepada Allah SWT, termasuk mendoakan rakyat Palestina yang menderita akibat agresi Israel.

"Ini adalah sebuah kesungguhan bangsa Indonesia dan umat Islam serta pemerintah Indonesia untuk ikut menjaga ketertiban dunia. Kita bersykur masyarakat kita hari ini bersatu menjaga ukhuwah islamiyah. Tidak mungkin kita berkumpul berselawat apabila tidak ada persatuan dan kerukunan di antara kita," ujar Muzani.

"Ketika Indonesia merdeka 1945, lalu satu tahun kemudian 1946, Palestina adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara-saudara kita yang saat ini sedang kesulitan. Saat ini saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan kita. Kita panjatkan doa sambil berselawat untuk keselamatan saudara kita di Palestina," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR RI itu berharap menjelang tahun politik, masyarakat tetap guyub meski berbeda pilihan. Perbedaan pilihan politik, kata Muzani, adalah hal yang biasa di alam demokrasi.

"Maka itu menjelang tahun politik, meski kita berbeda pilihan kita harus tetap jaga kebaikan, jaga persatuan. Jika tetangga kita ada berbuat kurang baik maka kita harus tetap berbuat baik. Selawat adalah cara kita untuk menjaga kebersamaan, semua merasa masa depan kita akan lebih baik dengan kita menjaga selawat kita," tutup Muzani.