Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan partainya akan kembali menggelar acara di Jawa Tengah. Dia memastikan akan mengundang dan memberikan tempat khusus untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Akan kita minta maaf, undangan akan kita sampaikan hand to hand kita undang dan kita beri tempat khusus, agar para milenial bisa melihat dan tidak kecewa," ujar Bambang Pacul dalam kanal YouTube Total Politik, seperti dilihat detikcom, Sabtu (19/8/2023).

Bambang Pacul belum merinci terkait acara yang akan diadakan. Namun ia menyebut acara akan digelar di Stadion Jatidiri, Jateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Acara yang akan kita gelar, yang mudah-mudahan ini adalah pertama kali partai politik melaksanakan. Apa itu Pak Pacul acaranya? nomor satu itu acara kita design di Stadion Jatidiri," tuturnya.

Ia kembali menegaskan akan mengirimkan undangan secara langsung pada Gibran. Serta menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan sebelumnya

"Undangan harus hand to hand, aku nggak mau ada kesalahan lagi sekaligus menyampaikan permintaan maaf," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, Gibran tidak diundang dalam pertemuan PDIP Jateng bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' beberapa waktu lalu. Bambang Pacul, mengatakan hal ini merupakan human error.

Bambang Pacul menjelaskan, malam hari usai acara dilakukan pada Selasa (15/8), pihaknya langsung memanggil jajaran sekretaris untuk mengecek sebab ketidak hadiran Gibran.

Setelah dicek, baru diketahui bahwa undangan untuk Gibran tidak terkirim. Bambang Pacul mengatakan hal ini merupakan kesalahan dan kekeliruan DPD PDI Perjuangan.

"Baru emang ketahuan, ternyata emang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru, tentu orang keliru, ya namanya orang keliru minta maaf," katanya.

Ia mengaku akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Gibran. Menurutnya, kejadian ini murni karena human error.

"Pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi, ini murni human error. Karena ini human error nanti kita akan minta maaf secara resmi, sekaligus mengantarkan undangan baru, supaya bener-bener hand to hand supaya tidak ada kesalahan lagi," tuturnya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam rapat konsolidasi PDIP Jateng di Semarang beberapa waktu lalu. Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jateng Bambang Wuryanto meminta maaf.

Hal ini disampaikan pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu dalam acara Total Politik, Sabtu (19/8/2023). Bambang menyebut pihaknya langsung mengecek sebab ketidak hadiran Gibran 15 menit usai acara bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' itu.

"Jadi aku list, malam itu kita list dimana kesalahannya, kita panggil kalau nggak ya kita jemput sekreriat yang nanganin," kata Bambang Pacul, seperti dilansir detikNews

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang Pacul menyebut setelah dicek, baru diketahui bahwa undangan untuk Gibran tidak terkirim. Bambang Pacul mengatakan hal ini merupakan kesalahan dan kekeliruan DPD PDI Perjuangan.

"Baru emang ketauan, ternyata emang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru, tentu orang keliru, ya namanya orang keliru minta maaf," katanya.

Ia mengaku akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Gibran. Menurutnya, kejadian ini murni karena human error.

"Pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi, ini murni human error. Karena ini human error nanti kita akan minta maaf secara resmi, sekaligus mengantarkan undangan baru, supaya bener-bener hand to hand supaya tidak ada kesalahan lagi," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Gibran tak diundang pertemuan konsolidasi PDIP Jateng di Semarang, Selasa (15/8) malam. Gibran menilai pertemuan itu mengundang para senior sementara yang ingusan, kata Gibran, tak diundang.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran saat berada di acara pemilihan Putra dan Putri Solo (PPS) di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

"Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih," ujarnya.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Pertemuan Bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar ditengarai menjadi sinyal PKB akan merapat ke koalisi PDIP.

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai, pertemuan keduanya bisa mencairkan suasana politik yang hari ini mulai terasa agak tegang.

"Komunikasi memang bisa menjadi kunci, bisa mencairkan perbedaan dan sekat sekat yang menimbulkan prasangka, dan juga mengeleminasi berbagai kebekuan politik," kata Surokim dalam keterangan yang diterima detikJatim, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertemuan informal begitu kadang bisa menjadi panggung belakang politik yang lebih jujur. Potensial bisa menghangatkan suasana dan juga bisa membuat relasi politik lebih gayeng dan akrab," lanjutnya.

Surokim menilai sebuah pertemuan elite-elite politik memang menjadi sorotan di momen menjelang pendaftaran capres tahun ini. Namun, tidak semua pertemuan harus dimaknai serius dan ketegangan.

"Ya memang sudah seharusnya politik dibuat lebih gayeng, santai agar tensinya tidak menyeramkan dan selalu berlangsung tinggi. Ada kalanya pertemuan informal begitu bisa lebih dan tidak harus selalu dibuat serius dengan bahasan yang super berat," katanya.

"Jadi ya kadang perlu yang ringan-ringan dan santai begitu. Tren politik yang lebih ringan dan simpel saat ini juga digemari para milenial. Hal ini juga sejalan dengan ikhtiar untuk mendorong agar politik kita bisa menuju politik ide dan gagasan, serta tidak terjebak dalam politik hitam putih," lanjutnya.

Surokim juga berpesan kepada publik dan elite politik agar tetap tenang dan menyikapi dengan kepala dingin dalam setiap manuver politik menyambut Pilpres 2024.

"Saya pikir positif saja pertemuan begitu dan tidak harus dimaknai berat berat dalam konstelasi politik. Toh faktanya nanti semua keputusan juga akan diambil para pihak dengan pertimbangan yang sudah disesuaikan dengan perkembangan mutakhir," tandas Peneliti Senior SSC ini.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam pertemuan PDIP Jateng bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' beberapa waktu lalu. Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng, Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) mengatakan hal ini merupakan human error.

Hal ini disampaikan Bambang Pacul dalam acara Total Politik, Sabtu (19/8/2023). Bambang Pacul menjelaskan, malam hari usai acara dilakukan pada Selasa (15/8), pihaknya langsung memanggil jajaran sekretaris untuk mengecek sebab ketidakhadiran Gibran.

"Begitu 15 malam acara itu selesai, sekretaris yang Ketua DPRD Jawa Tengah yang namanya Haji Sumanto ini, dan Wakil sekretaris internal namanya Eko Susilo, saya bawa, saya ajak ke kantor partai udah malem. Mari kita cek, di-list apa yang salah. Nanti kita dikira beda-bedain," ujar Bambang Pacul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi aku list, malam itu kita list dimana kesalahannya, kita panggil kalau nggak ya kita jemput sekretariat yang nanganin," sambungnya.

Bambang Pacul menyebut setelah dicek, baru diketahui bahwa undangan untuk Gibran tidak terkirim. Bambang Pacul mengatakan hal ini merupakan kesalahan dan kekeliruan DPD PDI Perjuangan.

"Baru emang ketahuan, ternyata emang undangannya nggak terkirim. Jadi itu kesalahan kami. DPD keliru, tentu orang keliru, ya namanya orang keliru minta maaf," katanya.

Ia mengaku akan menyampaikan permintaan maaf secara resmi kepada Gibran. Menurutnya, kejadian ini murni karena human error.

Tidak hanya itu, permintaan maaf juga disebut akan dibarengi dengan pemberian undangan baru. Menurut Bambang Pacul, hal ini perlu dilakukan sebagai tebusan kesalahan dan memastikan kesalahan tidak lagi terjadi.

"Pasti nanti akan ada permintaan maaf resmi, ini murni human error. Karena ini human error nanti kita akan minta maaf secara resmi, sekaligus mengantarkan undangan baru, supaya bener-bener hand to hand supaya tidak ada kesalahan lagi," tuturnya.

"Itu bisa dua, tapi pasti orang yang mengirim terhormat. Nomor satu bisa saya sendiri, kedua bisa sekretaris. Kenapa bisa begitu? ya itu sebagai tebusan kesalahan," tambah Bambang Pacul.


Pertemuan Bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar ditengarai tak sebatas silaturahmi. Pengamat Politik Universitas Airlangga (Unair) Airlangga Pribadi menilai, pertemuan itu bisa jadi sinyal PKB akan merapat ke PDIP.

"Pertemuan politik antara Ganjar Pranowo dan Muhaimin Iskandar yang baru saja berlangsung agaknya bukan pertemuan politik biasa antara dua sahabat politisi," kata Airlangga dalam keterangannya yang diterima detikJatim, Sabtu (19/8/2023).

"Namun melebihi itu memiliki tujuan-tujuan politik yang lebih penting ditinjau dari proses kerja sama politik dalam Pilpres 2024," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga menilai pertemuan kedua politikus tersebut memperlihatkan kemungkinan mulai munculnya conflict of interest di internal koalisi partai politik pendukung Prabowo Subianto.

"Apabila kita melihat postur gemuk dari empat partai pendukung koalisi, maka tiga partai pendukungnya baik Golkar, PAN, maupun PKB masing-masing memiliki kepentingan kuat untuk menampilkan tokoh mereka sebagai calon wakil presiden," jelasnya.

"Dalam konteks ini posisi Gus Muhaimin yang sebelumnya telah diyakinkan untuk menjadi kandidat cawapres dari Prabowo Subianto sangat mungkin dengan masuknya PAN dan Golkar dengan agenda cawapresnya masing-masing membuat posisi Gus Imin dapat tergeser ke calon-calon lainnya," tambahnya.

Airlangga menyebut pertemuan kedua elite tersebut menjadi rasional dalam konteks bagian dari sikap politik Muhaimin dan PKB untuk membangun aliansi dengan Ganjar.

"Bahwa pilihan politik untuk lebih mendukung Ganjar menjadi rasional ditinjau dari efek ekor jas yang akan didapat oleh PKB mengingat ditingkat konstituen PKB menurut survey Indikator menunjukkan bahwa 40,3% pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo, sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan sebesar 30,5%, dan Anies Baswedan 25%," tegasnya.

"Dalam kalkulasi seperti ini apabila PKB ingin memaksimalisasikan perolehan dalam pilpres maka pilihan yang ada, adalah mendukung pasangan Ganjar Pranowo. Sementara bila PKB dengan Gus Imin masuk dalam koalisi Ganjar, maka akan mempengaruhi soliditas politik bagi pasangan tersebut. Skema Nasionalis-religius yang menjadi orientasi politik dari Ketum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarnoputri menjadi sejalan dengan kerjasama politik yang terbangun antara PDI Perjuangan, PPP, dan PKB," tandasnya.

Fokus Kampanye, Cak Imin Cuti dari DPR Mulai Besok


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menilai kebijakan pemerintah harus berdasarkan akal sehat dan data. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu tinggi.

"Pemerintah dari dulu sampai hari ini dalam membuat kebijakan selalu berbasis data dan melihat fakta yang ada di masyarakat. Pendekatan ilmiah, akademis, rasional, obyektif, futuristik, dan berpihak pada kepentingan rakyat itulah yang kemudian menghantarkan Pak Jokowi terpilih kembali menjadi presiden di periode ke dua," kata Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

"Jika tidak berpijak pada nilai-nilai tersebut, akan sangat sulit Pak Jokowi terpilih kembali dan akan tidak mungkin tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah masih di atas 70% sampai saat ini," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viva mengatakan jika kebijakan yang dibuat tak berlandaskan data, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit diterima oleh DPR. Dia menuturkan usulan-usulan pemerintah itu pastinya akan ditolak DPR.

"Apalagi jika pemerintah menginisiasi pembentukan Undang-undang baru atau mau merevisi, pasti akan dibahas di DPR secara detil dan mendalam. Tanpa basis data, fakta, untuk kepentingan rakyat, dengan berlandaskan pada nilai akademis dan ilmiah, dipastikan usulan pemerintah akan ditolak DPR," jelasnya.

Lebih lanjut, Viva mengatakan Jokowi merupakan presiden yang sabar ketika diberi kritikan. Sebab, kata dia, sudah menjadi konsekuensi Jokowi sebagai presiden.

"Pak Jokowi termasuk presiden yang sabar. Kesabaran itu tumbuh karena kesadaran akan posisinya sebagai pejabat negara," ungkapnya.

"Sebagai pejabat negara yang memimpin lembaga eksekutif, dirinya dibiarkan untuk dikritik, dihujat, dimaki, dibully, sepanjang waktu. Itu sudah menjadi konsekuensi logis dari seorang presiden," imbuh Viva Yoga.

Anies Baswedan diketahui menyebut pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Anies menuturkan hal itu agar jika dikritik oleh masyarakat, pemerintah mampu untuk menjawabnya.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8). Mulanya, Anies mengatakan pemerintah harus menjawab kritikan masyarakat.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab," kata Anies.

"Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Sebab itu, kata Anies, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menggunakan akal sehat. Selain itu, menurutnya, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

Simak juga Video: Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka blusukan ke kampung-kampung di wilayah Solo untuk menempelkan stiker di rumah warga. Stiker yang ditempel berupa gambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Salah satu lokasi yang dikunjungi Gibran berada di RW 11 Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo. Menurut PAC PDIP Kecamatan Pasar Kliwon Solo, Ekya Sih Hananto, ini merupakan agenda serentak.

"Ini kan agenda serentak nasional, pada hari Sabtu ini perintah pimpinan, semua kader, bacaleg semua memasang stiker Ganjar. Kebetulan Mas Wali membantu bacaleg newcomer," kata Ekya dilansir detikJateng, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran didampingi sejumlah kader PAC PDIP Joyosuran dan bacaleg baru, memulai kegiatan tersebut pagi tadi sekitar pukul 09.00 WIB.

"PAC yang lain saya tidak tahu dihadiri atau tidak Joyosuran seperti itu jam 09.00 lebih. RT 1, RT 2, RT 03/RW 11. Mas Wali hanya berapa titik untuk istilahnya mendukung dilanjutkan ranting atau anak ranting," bebernya.

Selain menempelkan stiker, Gibran juga menyarankan ke warga agar mendukung Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. "Bahkan ada warga juga mengelu-elukan Mas Wali untuk mendukung Mas Ganjar. Milih wargane dewe seperti itu," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Gibran Tak Diundang Konsolidasi PDIP Jateng, Bambang Pacul: Human Error

[Gambas:Video 20detik]


Saat ini kalimat 'Tegak Lurus Jokowi', 'Ikut Arahan Lurah', 'Jokowisme', 'Manut Jokowi', dan masih banyak lagi tagline serupa lainnya sedang berjamur dan jadi percakapan politik mulai di level elite sampai akar rumput. Bahkan dalam pidato kenegaraannya dihadapan parlemen 16 Agustus 2023 lalu, Presiden menggarisbawahi fenomena kode-kode politik ini, sampai menegaskan bahwa dia bukanlah lurah, tapi Presiden Republik Indonesia. Tentu saja Presiden tidak bermaksud menolak pengakuan atas kesaktian politik ini. Bahkan Presiden kesannya membenarkan anggapan orang. Presiden Jokowi rasanya justru mencoba mengafirmasi mitos kesaktian tersebut dengan membiarkannya terus jadi polemik.

Kuatnya efek Jokowi membuat pemain politik mulai partai, kandidat presiden, dan wapres, sampai relawan banyak yang tergoda menggandoli alias menumpang nama Jokowi. Efek yang diharap tentu beragam. Bisa dapat berkah elektabilitas, atau jadi cara mudah cari jaminan logistik. Ada juga yang berharap ini cara mitigasi dari ancaman politik atau bahkan katanya ancaman hukum. Motifnya bisa jadi macam - macam memang.

Tapi problemnya, Tegak Lurus Jokowi kini terjemahannya tidak monolitik. Sudah jadi fakta politik kalau pendukung Jokowi kini terbelah, sebagian dukung Ganjar, sebagian lagi pro Prabowo. Semua mengklaim paling Jokowi. Semua merasa ikut arahan Jokowi. Semua merasa ditugasi oleh Jokowi. Jokowi jadi selayaknya seperti "bumbu dasar" yang bisa dipakai membuat beragam masakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat saja drama yang terjadi di PSI beberapa waktu terakhir. Sebagai partai yang katanya mengusung Jokowisme, PSI yang sejak awal secara terbuka mendukung Ganjar sebagai capres ternyata berdinamika cukup serius. Masih dalam rangka tegak lurus Jokowi, kini PSI dianggap sudah mulai membuka diri ke Prabowo, yang membuat beberapa politikusnya seperti Guntur Romli mundur.

Sementara politkus PSI lainnya, Ade Armando yang selama ini keras menjadi pengkritik Prabowo, justru menunjukkan gesture yang lebih bersahabat dalam memandang Prabowo. Akibatnya PSI yang merasa tegak lurus Jokowi mendapat serbuan kritik dari pendukung Ganjar Pranowo yang juga mengaku tegak lurus Jokowi. Masing - masing merasa menerjemahkan apa mau Jokowi. Sebagian merasa bahkan langsung diminta Jokowi.

Ada satu kesimpulan menarik dari Effendi Gazali melihat situasi multitafsir ini. Katanya, situasi ini memang membuat para pemain pollitik paling tidak harus waspada untuk tiga hal. Pertama, pasrah. Yaitu gimana kita pasrah pada skenario yang dibuat, tanpa bisa bertanya, atau mendialektikakan pertentangannya. Syukur - syukur kita selamat sampai diujung skenario. Kedua, bersiap untuk yang terburuk. Karena lagi - lagi kita tidak tau ujung skenarionya, maka para pemain yang sudah pasrah ini hanya bisa berharap situasi terburuk tidak terjadi. Oleh karenanya persiapan rencana cadangan jadi krusial. Dan yang ketiga, semuanya sangat sementara. Karena jangan - jangan arahan itu ada masa kadaluarsanya. Jadi sekali lagi, semua keyakinan yang terasa hakiki ini bisa jadi hanya sementara.

Dilema Tegak Lurus Bung Karno

Tapi fenomena dualisme tegak lurus Jokowi ini ternyata tidak hanya terjadi di masa kini. Ternyata sebuah cerita serupa tapi tak sama pernah dialami Presiden Sukarno, di medio 1960an. Kuatnya pengaruh Sukarno sebagai penguasa tunggal dalam skema politik demokrasi terpimpin membuat semua kekuatan politik yg sebenarnya saling bertarung dan bersebrangan tetap memakai Sukarno sebagai landasan manifesto gerakan politiknya.

Sukarno memang terkenal sebagai seorang sinkretis politik yang gandrung akan harmoni. Ia selalu tertarik mencampur dan memadukan berbagai unsur daripada melantangkan perbedaan antar ideologi.

Kecenderungan ini sudah terjadi sejak masa mudanya. Pada 1926, Sukarno pernah menulis artikel berjudul "Nasionalisme, Islam dan Marxisme". Menurutnya kapitalisme adalah musuh besar Islam dan Marxisme. Ia memandang para pengikut marxisme yang menurutnya bukan dogma kaku, tetapi kekuatan dinamis yang bisa berdaptasi terhadap ragam situasi untuk berjuang bersama kaum muslim dan nasionalis. Setahun kemudian, pada 1927 Sukarno-pun mendirikan PNI yang memposisikan diri berada di tengah perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Belanda, bersama komunisme di sisi kiri dan Islam di sisi kanan.

Pasca-ditancapkannya demokrasi terpimpin di akhir 1950an, Sukarno kian berambisi mengharmonisasi ideologi yang pada waktu itu tengah bertarung keras dalam berebut pengaruh dan kuasa, untuk bersatu dalam sebuah konsep bernama Nasakom. Nasionalisme, agama dan komunisme.

Nasakom ini kalau mau dicari perumpamaannya, rasanya pantas kalau disebut sebuah 'Harmoni Kembang Plastik'. Kembang plastik memang terlihat indah dan sempurna sebagai sebuah kembang, tapi ya dia plastik, tidak nyata. Sama seperti semangat menyatukan nasakom, indah dan sempurna dalam konsep harmoni persatuan nasional, tapi ya terlihat terlalu dipaksakan sebagai sebuah fakta politik.

Saking kuatnya pengaruh dan wibawa Sukarno, namanyapun kerap dipakai menjadi alasan melegitimasi propaganda politik oleh kekuatan yang berlawanan. Dalam memoarnya berjudul Shades of Grey: A Political Memoir of Modern Indonesia, 1965-1998, pendiri CSIS yang waktu itu juga aktivis Partai Katolik Jusuf Wanandi mengungkapkan kelompok kekuatan yang saling berlawanan pada waktu itu juga bertarung merebut opini dan dukungan publik dengan membawa nama Sukarno. Baik PKI ataupun lawannya, sebut saja tentara atau kekuatan anti komunis lain seperti Partai Katolik sama sama menggunakan jargon Bung Karno.

Jusuf bercerita, PKI ketika itu secara sistematis selalu menggunakan kutipan, pidato dan ucapan-ucapan Sukarno sebagai dasar alasan aksi, pemikiran dan gagasan mereka. Untuk bersaing dengan mereka, Jusuf Wanandi dkk di pihak bersebrangan harus melakukan hal yang sama yakni mengumpulkan semua materi dari pemerintah, terutama pidato Sukarno untuk mendukung aksi anti komunis yang tengah mereka lancarkan.

Begitulah suasananya ketika itu, semuanya bergantung pada Sukarno. Kemampuan untuk mempengaruhinya jadi sangat penting. "Kalau lawan menyerang anda, anda harus dapat bertahan mengedepankan Sukarno sebagai perisai", tulis Jusuf Wanandi yang pada akhirnya ambil bagian juga dalam gerakan menurunkan Sukarno.

Karena pidato Sukarno sangat beragam, PKI mengutip bagian - bagian tertentu dan mengatakan, "Lihat, kita berhaluan kiri. Kita harus revolusioner". Namun para aktivis anti komunis belajar, bahwa merekapun dapat mengutip bagian lain dari pidato yg mendukung posisi gerakan anti PKI. Dengan jargon bahwa Indonesia harus berada di tengah, harus non blok. Begitulah cara dua kekuatan tersebut bersaing.

Lalu apa sebenarnya pilihan Presiden Jokowi? Apakah sama dengan Ganjar, Prabowo atau bahkan Nasdem yang masih menyatakan setia pada Jokowi? Rasanya keinginan Presiden untuk menjadikan pilpres 2024 sebagai ajang bertanding untuk kemudian bersanding rasanya bisa terwujud kalau beliaulah sendiri yang menjadi pemimpin pertempuran. Seperti pakaian ala panglima perang yang ia kenakan saat upacara peringatan kemerdekaan ke 78 lalu, secara simbolis bisa saja diartikan bahwa pertarungan yang bakal diakhiri dengan rekonsiliasi dan persandingan ini memang harus Presiden Jokowi sendiri yang memimpin

Keberadaan Jokowi yang ada di tengah apalagi kalau benar beliau yang memimpin pertempuran seharusnya bisa memaksa tensi pertarungan menjadi lebih turun, seperti layaknya friendly match. Namun memaksakan ide friendly match tanpa pertarungan yang serius juga sama saja seperti ingin kembali menghadirkan harmoni kembang plastik di era sekarang. Demokrasi menjadi indah, tapi tetap tidak nyata seperti kembang plastik.

Budi Adiputro,

Co - Founder Total Politik


Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa jelang tahun politik, kondisi Indonesia mulai panas. Kondisi yang saling panas memanaskan itu terjadi antar kawan sendiri.

"Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Udah saling panas memanasi," terangnya saat acara pengukuhan dan rakernas DPP GAMKI, di Lapangan Benteng, Kota Medan, Sabtu (19/8/2023).

Politisi PDI perjuangan itu mengatakan DPP GAMKI untuk mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas. Artinya, turut serta menyejukkan atau pun mendinginkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena dalam situasi ketidakpastian global sekarang ini kita perlu untuk bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid," ungkapnya.

Awalnya Jokowi menyampaikan senang bisa hadir di acara tersebut. Sebab, diyakininya rakernas itu akan menghasilkan hal yang baik bagi Indonesia. Lalu, ia pun menjelaskan bahwa dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu bahwa situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku.

"Karena memang seperti yang saya sampaikan pada saat pidato kenegaraan beberapa hari lalu. Bahwa situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku," kata Jokowi.

Artikel ini dilansir dari detiksumut dengan judul "Di Rakernas GAMKI, Jokowi Sebut Politik Panas Antar Kawan Sendiri"

Wanti-wanti Jokowi di Pemilu 2024: Beda Pilihan Itu Biasa


Kader PDIP Surabaya bergerak serentak berkunjung dari rumah ke rumah warga. Membawa stiker, kaos, dan alat peraga lain untuk memperluas dukungan bagi Calon Presiden RI Ganjar Pranowo dan PDIP Pemilu 2024.

Ketua DPC PDIP Surabaya Adi Sutarwijono bergerak keluar masuk kampung padat penduduk di Kelurahan Dr. Soetomo. Wali Kota Eri Cahyadi turun di kampung Dukuh Menanggal. Dan, Wakil Wali Kota Armuji kawasan kampung Kelurahan Darmo.

Seluruh anggota DPRD dari Fraksi PDIP dan 50 calon legislatif DPRD Kota Surabaya dari PDIP Surabaya turun ke masyarakat, dengan kekuatan masing-masing. Para politisi banteng itu menggerakkan kemampuan mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juga seluruh jajaran pengurus PDIP di tingkat kecamatan, kelurahan dan pengurus Anak-Anak Ranting setingkat RW, bergerak serempak di 31 kecamatan di Surabaya.

"Hari ini kita turun serentak, melakukan gerakan door to door, mengunjungi dari rumah ke rumah, untuk memperluas basis suara Calon Presiden Mas Ganjar Pranowo dan PDIP untuk Pemilu 2024," kata Adi Sutarwijono, yang juga Ketua DPRD Kota Surabaya.

"Saya, Mas Eri Cahyadi, Cak Armuji, para anggota DPRD, semua Caleg PDIP, dan kekuatan struktural kader banteng all out turun dan bergerak menyapa masyarakat akar rumput. Serentak dan kompak, bergotong royong menangkan Mas Ganjar Pranowo dan PDIP," kata Adi.

Adi turun di kampung-kampung padat penduduk Kelurahan Dr Soetomo Kec Tegalsari. Dimulai dari Posko Pandegiling yang historis bagi PDIP. Adi turun bersama Aura Dewangga, putra almarhum Whisnu Sakti Buana, cucu almarhum Ir. Sutjipto, Sekjen DPP PDIP 2005-2010.

Ada juga Wakil Sekretaris DPC PDIP Achmad Hidayat, dan jajaran kader banteng, di antaranya Ketua PAC PDIP Tegalsari Soenaryo dan Caleg PDIP Tri Wuryani.

"Kami membagi-bagikan stiker Mas Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan kepada warga. Warga antusias menyambut gembira," tambahnya.

"Saya suka sekali sama Ganjar, yang berambut putih. Silahkan ditempel stikernya di rumah saya," kata seorang ibu.

"Pak Ganjar i love you pull," kata ibu rumah tangga yang lain. "Pak Ganjar memang ok," kata seorang bapak mengacungi jempol.

Dikatakan Adi, gerakan door to door itu terus dilakukan kader-kader PDIP Surabaya hingga hari H coblosan Pemilu, 14 Februari 2024.

"Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri kami semua jalankan dengan semangat bergelora, untuk kemenangan Pemilu 2024. Yakni, terus-menerus bergerak di tengah-tengah rakyat," jelasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Presiden Jokowi mengungkapkan situasi di tahun politik saat ini sudah mulai memanas. Ia juga menyinggung panasnya situasi politik justru terjadi antar kawan sendiri.

Hal itu disampaikan Jokowi saat berpidato di pengukuhan dan Rakernas DPP GAMKI, di Lapangan Benteng, Kota Medan, Sabtu (19/8/2023).

Awalnya Jokowi menyampaikan senang bisa hadir di acara tersebut. Sebab, diyakininya rakernas itu akan menghasilkan hal yang baik bagi Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, ia pun menjelaskan dalam pidato kenegaraannya beberapa waktu lalu, situasi di tahun politik sudah mulai hangat-hangat kuku.

"Karena memang seperti yang saya sampaikan pada saat pidato kenegaraan beberapa hari lalu. Bahwa situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku," kata Jokowi.

"Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Udah saling panas memanasi," tambahnya.

Demikian, di tengah situasi itu, ia berharap ke DPP GAMKI dapat mendinginkan situasi di lapangan jika politik sudah terasa panas. Artinya, turut serta menyejukkan atau pun mendinginkan masyarakat.

"Karena dalam situasi ketidakpastian global sekarang ini kita perlu untuk bekerja fokus, perlu bekerja kompak, perlu bekerja solid," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Panitia Rakernas GAMKI, Yosroha Sitompul mengatakan Jokowi turut memberikan arahan dalam acara yang diikuti peserta dari GAMKI se-Indonesia tersebut. Bahkan, lanjutnya, ini menjadi sejarah bagi GAMKI.

"Momentum yang dinantikan bagi kader dan pengurus GAMKI dengan kehadiran Presiden. Ini adalah kali pertama dan menjadi sejarah bagi organisasi GAMKI yang cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 1945 dan ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan," ujar Yosroha, Sabtu (19/8/2023).

Dia menyampaikan ada sekitar 7.000 peserta dari berbagai daerah akan hadir. Selain itu, Sekretaris Panitia Swangro Lumbanbatu menjelaskan dalam acara itu turut dihadirkan beberapa pembicara seperti Menteri Investasi, Wamen LHK, Wamen ATR/BPN, KPU RI, dan Bawaslu RI di dalam sesi Rakernas yang membahas tentang hilirisasi, perhutanan sosial, dan Politik jelang Pemilu 2024.

"Tak hanya itu, dalam kegiatan hari Sabtu ini, diselenggarakan event kebudayaan, musik, kemudian gerai UMKM, donor darah, dan cek kesehatan gratis," ucap Swangro.

Jokowi Hadiri COP28 Dubai, Sempat Singgah ke Sekretariat Indonesia


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Merespons itu, Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menilai kebijakan yang disusun Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama ini selalu didasari akal sehat.

"Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini," kata Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Habiburokhman mengatakan kebijakan yang dibuat Jokowi sudah sesuai data dan dilandasi akal sehat. Hal itu, kata dia, terbukti dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat, kita tahu hasilnya saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi mencapai 80%," jelas dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman menuturkan selama ini dalam pemerintahan Jokowi, masyarakat dapat menyampaikan kritik dengan bebas. Dia menyebut selama ini pun banyak tokoh-tokoh yang menyampaikan kritik kepada Jokowi.

"Terkait sikap pemerintah terhadap kritikan, saya melihat pemerintah Jokowi salah satu yang terbaik. Masyarakat bebas mengkritik tanpa harus menghadapi risiko pidana sepanjang kritikan tersebut tidak berisi penyebaran kebencian ataupun berita bohong," ungkapnya.

"Kita lihat banyak tokoh yang bahkan menyampaikan kritikan sangat keras, tetapi hingga saat ini tetap baik-baik saja," imbuh dia.

Anies Baswedan sebelumnya menyebut pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Anies menuturkan hal itu agar jika dikritik oleh masyarakat, pemerintah mampu untuk menjawabnya.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8). Mulanya, Anies mengatakan pemerintah harus menjawab kritikan masyarakat.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab," kata Anies.

"Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Sebab itu, kata Anies, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menggunakan akal sehat. Selain itu, menurutnya, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

Simak juga Video: Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar buka suara soal Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang dilaporkan ke Mahkamah Partai buntut dari deklarasi mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto. Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menegaskan bahwa keputusan Airlangga tidak melanggar aturan internal partai.

"Saya sih nggak melihat ada pelanggaran yang dilakukan Pak Airlangga sampai harus dilaporkan. Karena beliau melaksanakan amanat dan mandat yang sudah diberikan. Jadi bagi saya nggak ada pelanggaran," kata Dave kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Dave menjelaskan bahwa keputusan Golkar melalui Airlangga mendukung Prabowo di Pilpres 2024 itu merupakan mandat dan amanat yang diberikan seluruh kader Golkar pada rakernas lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rakernas kemarin, seluruh pengurus dan ketua Golkar dan seluruh kader sudah menyerahkan mandat ke Pak Airlangga untuk menentukan koalisi mau ke mana dan ke siapa. Dia mau menggunakan mandat tersebut untuk melakukan pilihan politik ini. Jadi tidak ada yang salah," ujarnya.

Dave juga menepis tuduhan soal dukungan ke Prabowo Subianto itu adalah langkah pribadi dan personal Airlangga. Dave mengatakan sebelumnya seluruh kader sudah meminta Airlangga untuk berkoalisi dengan Prabowo Subianto.

"Kalau kita kan sudah menyerahkan mandatnya ke Pak Airlangga, dan DPD 1 juga sudah menyatakan bahwa meminta untuk kita bergabung mendukung Pak Prabowo, jadi itu sudah permintaan dari bawah juga, bukan kemauan Pak Airlangga sendiri, melainkan dari kader juga," imbuhnya.

Koordinator Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar Lawrence Siburian sebelumnya melaporkan Airlangga Hartarto ke Mahkamah Partai. Pelaporan tersebut buntut dari deklarasi Airlangga yang mendukung Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan terhadap dukungan tersebut merupakan kesalahan dan tergolong pelanggaran berat berdasarkan Konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Untuk itu kami meminta dewan etik untuk memberikan sanksi kepada Airlangga Hartarto. Kalau bisa dalam tempo 7 hari dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan saudara Airlangga," kata Lawrence dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8).

Ia menyebutkan padahal Rapimnas Partai Golkar pada 22 Maret 2021 lalu telah memutuskan Airlangga Hartarto menjadi capres dari Partai Golkar.

"Namun kenyataannya, alih-alih melaksanakan putusan Rapimnas, Airlangga Hartarto malah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres," tegasnya.

Airlangga Hartarto pun dikatakan tidak berkomunikasi terlebih dahulu soal keputusan mendukung Prabowo Subianto.

"Dan kalaupun dikatakannya ini adalah hasil Rakernas, maka jelas-jelas Airlangga Hartarto sudah menyalahgunakan wewenang,"tutupnya.

Tonton juga Video: Golkar Sodorkan Gibran Jadi Cawapres? Airlangga Bilang Begini

[Gambas:Video 20detik]


Politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) Hendrawan Supratikno membalas pernyataan bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan terkait pemerintah harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Hendrawan menilai kebijakan memang harus berdasarkan data.

"Pernyataan normatif yang benar. Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy)," kata Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Sebab itu, kata dia, perlu adanya sistem integrasi data pembangunan. Hal itu, menurutnya agar anggaran yang dikeluarkan dapat efektif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Atas dasar itu, kita harus memiliki sistem integrasi data pembangunan. Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat," jelas dia.

Kemudian, Hendrawan bicara terkait kritik yang juga disinggung oleh Anies, pemerintah menurut Hendrawan selama ini tidak pernah marah ketika menerima kritik. Dia menuturkan hal itu selama kritik disampaikan dengan benar.

"Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting obyektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah," tuturnya.

Anies Baswedan sebelumnya menyebut pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Anies menuturkan hal itu agar jika dikritik oleh masyarakat, pemerintah mampu untuk menjawabnya.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023). Mulanya, Anies mengatakan pemerintah harus menjawab kritikan masyarakat.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab," kata Anies.

"Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Sebab itu, kata Anies, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menggunakan akal sehat. Selain itu, menurutnya, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

Lihat juga Video: Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Jawa Barat sedang merayakan hari jadi ke-78 pada 19 Agustus 2023. Hari jadi ini sekaligus momen Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Uu Ruzhanul Ulum berpamitan kepada masyarakat.

Sebab, setelah memimpin Jawa Barat sejak 2018 lalu, masa jabatan keduanya akan habis pada 5 September mendatang. Selanjutnya, Jawa Barat akan dipimpin oleh sosok Penjabat (Pj) yang dipilih langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ridwan Kamil pun menitipkan pesan kepada siapapun sosok yang akan menjadi Pj Gubenur nanti untuk melanjutkan capaian yang telah diraih Jawa Barat dalam kurun waktu lima tahun kepemimpinannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menyampaikan selama 5 tahun, 545 perubahan sudah kita hadirkan. Juga menitipkan kepada Pj Gubernur baru untuk melanjutkan pencapaian yang luar biasa, menyempurnakan hal-hal yang masih kurang," kata Kang Emil sapaannya usai mengikuti sidang paripurna istimewa di DPRD Jabar.

"Sehingga Jabar yang mayoritas baik ini bisa kita jaga dan dijadikan terus terbaik se-Indonesia," imbuhnya.

Emil juga mengungkapkan jika dirinya berpesan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang di Jawa Barat bisa berjalan lancar. Dia berharap, siapapun yang terpilih sebagai pemimpin ke depannya bisa memberikan yang terbaik.

"Mudah-mudahan setelah ini apapun takdir kami di 2024, titip Pemilu lancar, jauh dari hal negatif dan kita bisa memilih pemimpin terbaik di lima tahun ke depan," ujarnya.

Saat disinggung soal pekerjaan rumah (PR) yang belum terselesaikan selama menjabat Gubernur, Emil menyatakan siapapun pemimpinnya dipastikan memiliki pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia mengklaim jika semua target telah diraih selama lima tahun.

"Ya PR selalu banyak, gak ada istilah selesai dan tidak. Setiap Gubernur baru pasti ada target baru, jadi untuk zaman saya target kemajuan sudah semuanya insyaallah tercapai," tutup Emil.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara tentang Indonesia masuk dalam lima besar negara maju. Kepemimpinan selanjutnya dinilai sangat menentukan tujuan itu.

"Bisa kita menjadi masuk dalam lima besar ekonomi terkuat dunia. Bisa masuk, tapi tantanganya tidak mudah. Dan itu berkali-kali saya sampaikan. Itu, peluangnya, opportunity-nya, hanya berada dalam kurun waktu 13 tahun ke depan. Sehingga, pemimpin ke depan ini sangat menentukan. Negara ini bisa melompat maju atau tidak," kata Jokowi dalam sambutan Rakernas GAMKI di Medan, seperti disiarkan akun Youtube, Sekretariat Presiden, Sabtu (19/8/2023).

Jokowi mengingatkan bahwa Pemilu 2024 sangat menentukan nasib Indonesia. Bahkan, penentuan Indonesia masuk negara maju atau tidak, ditentukan dalam tiga kali pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di 2029, kepemimpinan nasional di 2034, itu sangat menentukan sekali negara ini terjebak dalam jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap atau bisa keluar jadi negara maju," katanya.

Jokowi mengaku sering menyampaikan soal pengaruh kepemimpinan nasional ke depan di berbagai kesempatan.

"Kepemimpinan di 2024, 2029, dan 2034 sangat menentukan sekali. Sudah puluhan kali saya sampaikan dan saya ingatkan," katanya.

Jokowi mencontohkan kegagalan di negara-negara Amerika Latin. Menurut Jokowi, negara Amerika Latin tidak berhasil mengambil kesempatan untuk menjadi negara maju.

"Karena di negara Latin, tahun 1960, jadi negara berkembang. Sampai sekarang mereka masih menjadi negara berkembang. Karena ketika mereka dikasih kesempatan untuk melompat jauh, dia tidak gunakan. Ini yang terus menerus saya tak bosan-bosan mengingatkan," katanya.


Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko resmi mendukung bacapres Prabowo Subianto. Dukungan ini dilakukan melalui deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu).

Pakar Komunikasi Politik Universitas Brawijaya, Assoc. Prof. Anang Sujoko menyebut, dukungan Budiman Sudjatmiko ke Prabowo membuka peluang duet Prabowo-Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Kalau skenario Prabowo-Ganjar apa akan terbentuk? Masih kita lihat dulu apa langkah PDI Perjuangan (PDIP) setelah ini. Apakah PDIP akan memberi sanksi ke Budiman atau tidak," kata Anang saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anang menyebut, Prabowo saat ini melakukan pendekatan ala timur alias tidak kaku-kakuan. Hal ini masih membuka peluang Prabowo-Ganjar bersatu di Pilpres 2024.

Lebih lanjut, Anang menilai bisa jadi Budiman merupakan skenario PDIP untuk mempertemukan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024.

"Bisa juga Budiman Sudjatmiko ini sebenarnya bagian dari skenario PDIP, bisa jadi seperti itu. Karena kalau kekuatan Prabowo dan Ganjar disatukan, itu kekuatan luar biasa," tegasnya.

Dirinya mengungkap, sejumlah spekulasi tersebut sangat tergantung dengan sikap PDIP. Jika PDIP legowo, maka Prabowo-Ganjar bukan hal yang tidak mungkin.

"Apakah PDIP mau dan legowo itu pertanyaan besar. Ketika PDIP belum turun arogansinya di nomor satu, ya peluangnya kecil terbentuk Prabowo-Ganjar," ungkapnya.

Jika nantinya Budiman Sudjatmiko dipecat PDIP, maka peluang Prabowo-Ganjar terbentuk semakin kecil.

"Akan kecil kalau ada sanksi ke Budiman. Perlu dipahami bahwa dukungan Budiman Sudjatmiko yang merupakan aktivis dan sering membawa isu HAM akan memiliki dampak yang luar biasa pada elektabilitas Prabowo. Tapi Budiman tidak mempengaruhi elektoral PDIP," katanya.

"Dukungan Budiman ini semakin menguatkan dukungan Prabowo. Karena Budiman identik dengan perlawanan ke Prabowo sampai bebalik arah mendukung Prabowo yang dinilai aktivis-aktivis punya dosa HAM," tandasnya.

Parpol Lain Bakal Gabung Koalisi, Airlangga: Tunggu Jam-Jam Berikutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal politik di Indonesia menuju Pemilu dan Pilpres 2024. Presiden Jokowi mengingatkan tak membuat luka kompetisi yang terlalu dalam sehingga di akar rumput masih terjadi perselisihan.

"Walaupun kita berkompetisi, dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan saikut-sikutan, apalgi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa se-Tanah Air, jangan dilupkan itu," kata Jokowi saat pidato di Rakernas GAMKI, Sumatera Utara (Sumut), Sabtu (19/8/2023).

Jokowi mengibaratkan pilpres seperti balapan, saat pertandingan terjadi kompetisi. Namun, setelah pertandingan nilai-nilai kebersamaan harus tetap dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agar setelah balapan, setelah racing, kita bisa berkawan kembali, bersatu kembali. Jangan antartetangga nggak saling menyapa setelah pemilu, jangan antarkawan nggak saling menyapa setelah pilpres. Nggak lah. Perlu saya ingatkan kita ini saudara sebangsa se-Tanah Air," ujar Jokowi.

"Itu lah budaya politik Indonesia, kekeluargaan, gotong royong, budaya bersatu, ini yang terus harus kita gaungkan," sambungnya.

Jokowi mengingatkan kontestasi politik tak membuat jurang perselisihan yang begitu dalam. Para elite, kata Jokowi, sudah bersatu, namun masyarakat justru masih terbelah.

"Oleh karena itu, jangan membuat luka dalam, luka terlalu dalam. Ibarat pertandingan, ini pertandingan persaudaraan, pertandingan kekeluargaan. Kadang-kadang saya mikir, kita yang di atas sudah ngopi-ngopi bareng, sudah makan bersama, yang di akar rumput masih rame, belum rampung-rampung," ucap Jokowi.

Hal-hal tersebut diminta Jokowi tak dilupakan semua pihak. Siapa pun yang menang, menurut Jokowi, harus mengajak yang kalah untuk bekerja sama.

"Ini lah yang sering kita lupa. Karena pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dan sebaiknya yang menang, ngajak yang kalah. Untuk membantu, kalau pun tidak membantu sebisa mungkin jangan mengganggu," imbuhnya.

Lihat juga Video: Jokowi Bicara soal Politik: Sebaiknya yang Menang Mengajak yang Kalah

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghentikan sementara sambutannya dalam acara pengukuhan DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan Rakernas GAMKI di Medan. Jokowi berhenti pidato saat azan berkumandang.

Jokowi awalnya bicara soal situasi politik yang mulai menghangat menjelang Pemilu 2024. Setelah itu, Jokowi bicara pentingnya suasana solid untuk menghadapi berbagai tantangan global.

Jokowi juga bicara tentang peluang Indonesia menjadi negara maju. Jokowi menyebut peluang itu ada pada 13 tahun ke depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga pemimpin ke depan ini sangat-sangat menentukan negara ini bisa melompat maju atau tidak," ucap Jokowi di Medan, Sabtu (19/8/2023).

Azan Asar kemudian terdengar. Jokowi menghentikan sejenak pidatonya dan membaca teks yang dipegangnya.

Jokowi kemudian melanjutkan pidatonya setelah azan selesai berkumandang. Jokowi mengatakan kepemimpinan dalam 13 tahun ke depan sangat menentukan.

"Artinya, kepemimpinan nasional di tahun 2024, kepemimpinan nasional di tahun 2029, kepemimpinan nasional di tahun 2034 itu sangat menentukan sekali negara ini terjebak dalam jebakan pendapatan menengah, middle income trap, atau bisa keluar menjadi negara maju," ucap Jokowi.

Simak juga Video: Jokowi Bicara soal Politik: Sebaiknya yang Menang Mengajak yang Kalah

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan partainya mendukung Anies Baswedan bukan untuk menjadi antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepenuhnya. Soalnya, tidak segala hal dalam suatu kepemimpinan adalah negatif dan perlu dicari antitesisnya.

Mulanya, Ahmad Ali meminta agar Partai NasDem tak dianggap sebagai partai oposisi. NasDem masih menjadi partai pendukung pemerintah.

"Lho yang mengatakan oposisi siapa? NasDem partai pemerintah hari ini, pendukung pemerintah, kami nggak pernah mewakili jangan terbawa-bawa ke situ," kata Mad Ali di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengusung Anies tidak untuk menjadi antitesa Jokowi secara keseluruhan," sambungnya.

Mad Ali mengatakan partainya hanya ingin amarah dari pemimpin lalu dihentikan oleh pemimpin masa depan. Dia pun menuturkan jika di setiap kepemimpinan selalu ada positif dan negatif.

"Ayolah di setiap kepemimpinan itu tidak semuanya negatif, semuanya yang terpilih menjadi presiden itu adalah tokoh putra terbaik kita," jelasnya.

Lebih lanjut, Mad Ali mengatakan jika setiap capres sama-sama memiliki keinginan untuk membangun dan menyejahterakan rakyat. Namun, kata dia, yang berbeda ialah pendekatan-pendekatannya.

"Tapi kita jangan menjadikan itu sebagai satu sebuah bualan-bualan untuk kampanye, berusaha mengambil kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan yang sedang berjalan untuk kepentingan kelompoknya atau partainya," papar dia.

"Nah itu yang kemudian tidak ada statement resmi dari partai koalisi bahwa Koalisi Perubahan ini adalah oposisi," imbuh Mad Ali.

Simak Video: Surya Paloh Respons Dukungan Golkar-PAN untuk Prabowo: Bagus Sekali

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan pihaknya telah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan 514 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gelora. Surat itu berkaitan dengan usulan mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Sampai tanggal 7 Agustus yang lalu, kami sudah menerima surat resmi dari 38 DPW setelah mereka berkoordinasi dengan seluruh 514 DPD kota/kabupaten yang sepakat buat mengusulkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia tahun 2024/2029 dukungan dari Partai Gelora Indonesia," kata Mahfuz saat konferensi pers di DPN Partai Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Mahfuz mengatakan komunikasi terkait arah politik 2024 antara partainya dan Partai Gerindra sudah terbangun sejak lama. Untuk itu, pihaknya hanya tinggal tunggu aba-aba untuk mendeklarasikan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada siang hari ini, Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, kami Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora Indonesia sangat berbahagia sekali karena menerima kunjungan dari DPP Partai Gerindra yang dipimpin oleh Pak Sekjen," terang Mahfuz.

Mahfuz menuturkan pertemuan dengan petinggi Partai Gerindra hari ini bukan yang pertama. Dia menuturkan komunikasi dengan Gerindra sudah terjalin sejak 2014 dan 2019.

"Dan pertemuan ini memang bukan pertemuan perdana karena komunikasi antara kami, terutama unsur-unsur pimpinan di Partai Gelora dengan pimpinan-pimpinan di Partai Gerindra ini sudah lama terbangun. Sejak 2014 sebenarnya, 2019 juga," tutur Mahfuz.

Dalam konteks Pemilu 2024, Mahfuz menyebut komunikasi dengan Gerindra berjalan intens sejak Maret lalu. "Dan dalam konteks Pemilu 2024, kami juga sebenar sudah melakukan komunikasi cukup lama, cukup intens sejak Maret 2023," imbuh dia.

Mahfuz menyampaikan DPN akan menyepakati waktu yang tepat untuk melakukan deklarasi dukungan terhadap Prabowo. Dia pun mengatakan menunggu arahan dari Partai Gerindra.

"Nah yang ketiga, nanti di DPN menyepakati waktu kapan deklarasi ditingkat pusatnya, kami akan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP Partai Gerindra," jelas dia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal situasi politik menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan situasi politik sudah menghangat di tahun politik.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam sambutannya di Peresmian Pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), di Medan, Sabtu (19/8/2023). Jokowi mengatakan situasi politik sudah hangat-hangat kuku.

"Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku dan sudah mulai cenderung menghangat, agak memanas, tapi belum panas," ujar Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengatakan yang panas justru antarkawan sendiri. Namun, dia tak menjelaskan siapa yang dimaksudnya.

"Dan repotnya, yang sudah panas itu justru antarkawan sendiri, sudah mulai saling panas memanasi," katanya.

Jokowi pun meminta GAMKI ikut menyejukkan suasana. Dia mengatakan semua pihak perlu bekerja solid di tengah ketidakpastian global.

"Maka saya minta DPP GAMKI untuk ikut mendinginkan situasi di lapangan kalau ada hal-hal yang panas, ikut menyejukkan," ujarnya.

Simak Video: Jokowi Bicara soal Politik: Sebaiknya yang Menang Mengajak yang Kalah

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak akan mendeklarasikan sosok bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan dalam waktu dekat. Ahmad Ali meminta Partai Demokrat dan PKS lebih bersabar terkait hal itu.

"Saya katakan tidak ada deklarasi dalam waktu dekat ini," kata Ahmad Ali di Cipinang, Jakarta Timur (Jaktim), Sabtu (19/8/2023).

Menurut dia, belum ada kepentingan mendesak untuk segera mendeklarasikan bacawapres. Ahmad Ali menyampaikan politik bukan soal kepintaran, tetapi bagaimana manfaatkan momentum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada hal yang urgent untuk buru-buru mengumumkan cawapres, karena bagi NasDem melihat itu bukan suatu langkah taktis. Politik itu bukan persoalan kepintaran, tapi persoalan bagaimana kemudian kita memanfaatkan waktu momentum," ujarnya.

"Selalu saya katakan, meminta kepada teman-teman koalisi 'mbok ya bersabar'," imbuh dia.

Ahmad Ali kemudian mengungkit piagam deklarasi Anies capres. Dia menuturkan dalam piagam itu tak ada batas waktu untuk Anies mengumumkan sosok pendampingnya di Pilpres 2024.

"Kan kita mengatakan piagam deklarasi itu dari satu sampai terakhir, ada nggak limitasi waktu yang diberikan ke Anies untuk mengumumkan wakilnya? Bagaimana kemudian kita tahu lawan kamu siapa, lawan kita siapa, potensi diri kita apa. Banyak variabel yang kemudian harus dipertimbangkan," papar Ahmad Ali.

Ahmad Ali kembali menekankan NasDem tak melihat adanya situasi terdesak untuk buru-buru mengumumkan nama cawapres Anies. "Sehingga kemudian pada akhirnya NasDem berkesimpulan bahwa tidak ada hal yang urgent untuk mengumumkan calon wakil presiden hari ini," pungkas dia.

Simak Video: Surya Paloh Respons Dukungan Golkar-PAN untuk Prabowo: Bagus Sekali

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pengurus Cabang (DPC) PDI Perjuangan Tabanan memecat salah seorang kadernya, I Nyoman Suadiana. Selain memecat adik Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama itu, PDIP Tabanan juga mencopot Suadiana dari posisinya sebagai anggota DPRD Tabanan.

Suadiana dipecat sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih lantaran maju sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Gerindra pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan, namanya sudah tertera dalam daftar calon sementara (DCS) DPRD Kabupaten Tabanan dari Partai Gerindra.

"Kader yang loncat ke partai lain sudah barang tentu akan ada konsekuensinya," kata Ketua DPC PDIP Tabanan I Komang Gede Sanjaya, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemecatan Suadiana itu diputuskan melalui rapat internal DPC PDIP Tabanan yang berlangsung hari ini. Rapat itu dipimpin oleh Sanjaya dan dihadiri 15 orang pengurus cabang.

Berdasarkan hasil rapat internal yang digelar DPC PDIP Tabanan, Sanjaya melanjutkan, manuver politik Suadiana tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat. "Itu merupakan pelanggaran terhadap AD/ART partai," imbuhnya.

Pemecatan terhadap Suadiana dituangkan ke dalam berita acara Nomor : 523/BA/DPC-03.09/VIII/2023 sebagai usulan kepada DPD dan DPP PDIP. Pengurus DPC PDIP Tabanan juga memohon ke DPP PDIP untuk menetapkan I Gusti Ngurah Mahardika sebagai pengganti antarwaktu atau PAW dari Suadiana di DPRD Tabanan. Mahardika merupakan caleg PDIP dari Dapil Tabanan III (Penebel-Baturiti) dengan perolehan suara sah sebanyak 3.248 saat Pemilu 2019.

Rakernas PDIP Amanatkan Megawati Tentukan Cawapres Ganjar


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyampaikan terima kasih kepada warga saat upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Provinsi Jateng yang digelar di Alun-Alun Kabupaten Brebes. Ganjar yang masa jabatannya akan berakhir pada 5 September 2023 berterima kasih dengan cara membungkukkan badan di hadapan peserta upacara.

Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jateng, mulai ketua RT/RW, lurah/kepala desa, camat, anggota dewan, bupati/wali kota, TNI, Polri, kejaksaan, dan seluruh Forkopimda. Kemudian, pelajar, mahasiswa, insan media, para tokoh, aktivis, dan organisasi kemasyarakatan seluruhnya.

"Selaku pribadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada bapak ibu dan saudara semua. Terimalah penghormatan saya yang setinggi-tingginya atas pengabdian, ketulusan, dan kerja keras panjenengan. Saya bangga dan terhormat bekerja bersama panjenengan semua," katanya sambil membungkukkan badan di hadapan masyarakat dilansir Antara, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar tampak terbata-bata menyampaikan kalimat penghormatan, bahkan sempat berhenti sejenak karena menahan haru dan tepuk tangan langsung bergemuruh dari masyarakat Brebes yang hadir.

Menurut dia, peran masyarakat Jateng begitu besar dalam suksesi kepemimpinannya. Saat ini, Jateng telah berubah menjadi salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

"Karena pada masa-masa awal menjabat dulu, banyak sekali yang menilai saya dan panjenengan semua tidak akan pernah membuat Jawa Tengah maju dan berkembang, tapi kita tidak ciut, kita tidak gentar. Penilaian buruk itu justru memicu adrenalin kita semua bekerja super keras," ujarnya.

Kerja keras dilakukan untuk memperbaiki dengan menggarap semua sektor seperti infrastruktur, UMKM, pemberantasan korupsi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, katanya.

"Alhamdulillah berkat kerja keras panjenengan semua, saat ini Jawa Tengah banyak dijadikan role model pembangunan nasional di berbagai sektor. Kita bisa melihat, saat ini banyak orang yang kagum pada perkembangan serta kerukunan di Jawa Tengah," katanya.

Ia bersyukur bahwa reformasi birokrasi Jawa Tengah dinilai memiliki pencapaian terbaik karena pelayanan yang mudah dan cepat bagi masyarakat telah dirasakan manfaatnya.

Untuk itu Ganjar meminta agar hal yang baik itu tetap dipertahankan. "Saya percaya, kesadaran ini telah bersemayam dalam ruang pengabdian di hati bapak ibu semuanya, maka tak ada sedikit pun keraguan di hati saya bahwa seluruh kerja baik ini tidak akan luntur selepas saya turun pada 5 September nanti sebagai gubernur. Karena yang kita bangun bukan sekadar ketaatan apalagi ketakutan pada pimpinan, melainkan sebuah pengabdian yang terejawantah menjadi sistem dan budaya yang kuat," ujarnya.


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membenarkan keinginan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk bertemu dengan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, serta putrinya, Yenny Wahid. Gerindra sedang mengatur waktu pertemuan yang pas.

"Ya memang Insyallah dalam waktu dekat Bu Yenny dan Bu Sinta," ujar Muzani kepada wartawan di DPN Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

"Tanggalnya lagi diatur," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo Subianto sebelumnya mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Yenny Wahid saat mengantarkan Sinta Nuriyah Wahid ke mobil usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI. Prabowo mengaku ingin bertemu lagi dengan Yenny.

"Mau ketemu lagi," kata Prabowo kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Prabowo menjawab pertanyaan terkait isi pembicaraannya dengan Yenny.

Saat ditanyakan kapan pertemuan itu bakal dilakukan, Prabowo mengatakan hal itu tengah dibahas.

"Sedang dibicarakan," sambung dia.

Momen Prabowo mengantar Sinta Nuriyah Wahid sampai ke mobil terjadi setelah acara Sidang Tahunan MPR RI usai. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat mencium tangan Sinta Nuriyah Wahid.


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara terkait konflik yang disebabkan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Anies menilai kedamaian bukan ditandai dengan tidak adanya konflik, melainkan hadirnya keadilan.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan', di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023). Menurutnya, tidak ada kekerasan bukan berarti adanya kedamaian.

"Prinsipnya bahwa kita ingin ada damai, dan damai itu bukan ditandai dengan tiadanya konflik kekerasan, ini pegang," kata Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, kata dia, damai itu artinya terdapat keadilan. Menurutnya, jika ada keadilan, maka damai itu akan tercipta.

"Damai itu ditandai dengan semua merasa ada keadilan, di situ ada kedamaian yang sesungguhnya," jelasnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan perlu mencari jalan keluar yang dapat menimbulkan rasa keadilan. Dia menuturkan jika ada keadilan, konflik itu akan tiada.

"Jadi cari jalan keluar yang menimbulkan rasa keadilan, lalu insya Allah konflik itu akan tiada," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Jadi disebut damai itu bukan karena tembak menambak, tidak ada perseteruan, tidak ada konflik. Damai itu ditandai dengan hadirnya rasa keadilan," imbuhnya.

Simak Video: Panglima TNI Pastikan KKB Tak Ganggu Bantuan Korban Kelaparan Papua

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengaku belum menawarkan posisi bakal calon wakil presiden kepada siapapun. Termasuk, kata Anies, ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sempat bercanda kalau dirinya menunggu tawaran cawapres dari Anies.

"Sejauh ini kita lagi berproses saja ya. Jadi belum ada tawaran pada siapapun, tawaran ya," kata Anies di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023). Anies mengatakan hal itu untuk menjawab pertanyaan bahwa dirinya disebut cocok maju Pilpres bersama Gibran.

Anies kemudian mengatakan dirinya telah mengantongi satu nama bakal cawapres. Dia menegaskan akan mengumumkan nama bakal cawapres itu pada waktu yang pas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah, sudah lah (kantongi satu nama cawapres)," ujarnya.

"Nanti begitu waktunya ada diumumkan," imbuh Anies.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berseloroh bahwa dirinya penawaran menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditanya namanya yang disandingkan dengan bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapres Pak Anies," seloroh Gibran di Balai Kota Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (18/8).

Sementara itu, Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai Anies dan Gibran akan jadi pasangan yang cocok. Dia mengatakan Anies cocok dengan Gibran.

"Saya rasa Mas Gibran cocok juga dengan Pak Anies," kata Angga dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Mantan Anggota TGUPP periode 2017-2022 ini juga menyebut Gibran cocok untuk menjadi wapres selama dua periode kepemimpinan Anies yang akan datang. Dia menyebut apabila Anies purna tugas sebagai presiden selama dua periode, maka Gibran sudah di usia yang matang untuk maju menjadi capres di tahun 2034.


KPU telah menetapkan daftar calon sementara (DCS) bakal caleg DPR RI Pemilu 2024. Formappi menemukan data DCS 9.925 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) tak sinkron.

"Dari daftar hasil pencermatan yang ditetapkan KPU sebagai DCS, Formappi menemukan adanya ketidaksinkronan total jumlah caleg yang memenuhi syarat dan total jumlah caleg hasil penjumlahan caleg laki-Laki dan perempuan," Peneliti Formappi Lucius Karus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2023).

Data KPU, menurut Formappi, mencatat jumlah caleg yang memenuhi syarat sebanyak 9.925 caleg. Angka 9.925 caleg ini tidak sama dengan total jumlah caleg berdasarkan jenis kelamin yang terdiri dari 6.245 caleg laki-laki dan 3.674 caleg perempuan, jika ditotalkan menjadi 9.919.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Formappi menemukan data DCS 9.925 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) tak sinkron. (Dok. Formappi)

"Ketidaksinkronan pada jumlah keseluruhan caleg yang ditetapkan dalam DCS di atas bersumber dari ketidakcermatan KPU menginput dan menjumlahkan caleg yang menenuhi syarat pada 3 parpol yakni Partai Gelombang Rakyat Indonesia, Partai Garda Republik Indonesia, dan Partai Bulan Bintang," ujarnya.

Pada Partai Gelora tertulis jumlah caleg memenuhi syarat 396 dengan rincian caleg laki-laki 252 dan perempuan 145. Jumlah caleg laki-laki dan perempuan adalah 397. Penghitungan yang tepat, menurut Formappi, mestinya menghasilkan angka yang sama antara jumlah caleg yang memenuhi syarat dan total caleg laki-laki dan perempuan.

Hal serupa terjadi pada Partai Garda tercatat jumlah caleg yang memenuhi syarat 573. Sementara gabungan caleg laki-laki dan perempuannya menghasilkan angka 570 yang terdiri dari 336 laki-laki dan 234 perempuan.

PBB juga mengalami hal serupa, jumlah caleg yang memenuhi syarat 474, sedangkan penggabungan jumlah caleg laki-laki dan perempuannya 470.

"Ketidaksinkronan angka-angka penjumlahan di atas seharusnya membuat DCS yang ditetapkan oleh KPU otomatis cacat. Atau kalau ketidaksinkronan ini sesuatu yang disengaja oleh KPU, haruslah kita pertanyakan untuk siapa KPU ini bekerja?" ucapnya.

Formappi menemukan data DCS 9.925 yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) tak sinkron. (Dok. Formappi)

KPU sebelumnya menetapkan daftar calon sementara bakal calon anggota legislatif DPR RI. Sebanyak 9.925 bacaleg DPR RI masuk DCS yang diserahkan oleh 18 parpol ke KPU.

"Dari 10.185 orang ini yang memenuhi syarat hanya 9.925 orang caleg," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers, di kantor KPU RI, Jumat (18/8).


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal peluang politikus PDIP Budiman Sudjatmiko gabung ke Partai Gerindra usai relawan Prabowo-Budiman (Prabu) resmi mendukung bakal capres Prabowo Subianto di 2024. Muzani menyebut Partai Gerindra merupakan partai terbuka.

"Partai Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapapun. Yang penting satu, menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, calon presiden, manifesto perjuangan dan seterusnya," kata Muzani kepada wartawan di DPN Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Muzani menuturkan Budiman adalah sosok aktivis yang menginspirasi. Terlebih, Budiman memiliki integritas yang tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya baru baca komentar itu, saya lihat, tapi Budiman adalah sosok aktivis yang menurut saya sangat inspiratif, orang yang pernah jadi simbol perlawanan di zaman Orde Baru, sosok anak muda, aktivis yang punya kemampuan dan tingkat integritas yang tinggi sehingga bagi kami itu sosok yang penting untuk berikan inspirasi buat kami semuanya," ungkapnya.

Saat ditanyakan mengapa deklarasi dilakukan di Jawa Tengah, Muzani beralasan Budiman berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Muzani menyebut deklarasi di Jawa Tengah yang dikenal sebagai 'Kandang Banteng' hanyalah kebetulan.

"Karena Mas Budiman orang Jawa Tengah, orang Cilacap. Nggak (sengaja), saya kira kebetulan saja di situ," tuturnya.

Budiman Sudjatmiko sebelumnya resmi mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman (Prabu) yang mendukung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman menegaskan dirinya siap bertanggung jawab atas keputusannya.

"Ya tunggu aja jangan berandai-andai. Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab," kata Budiman di sela acara deklarasi relawan Prabu di Marina Convention, Semarang, seperti dilansir detikJateng, Jumat (18/8).

Budiman menegaskan deklarasi tersebut merupakan atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Dia memilih berprasangka baik terhadap PDIP atas deklarasinya.

"Tapi saya yakin, saya tidak punya prasangka buruk pada partai PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tentu saja punya aturan dan kalau saya disanksi ya bagi saya itu tanggung jawab saya, itu sepenuhnya tanggung jawab Budiman Sudjatmiko," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa deklarasi tersebut berarti bahwa dia mendukung Prabowo Subianto. Dia mengaku memiliki alasan lebih memilih Prabowo dibanding Ganjar Pranowo, yang diusung partainya.

"Saya dukung Pak Prabowo ya," katanya.

Simak Video: Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menanggapi hadiah burung Love Bird merah dan hijau yang diberikan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dalam pertemuan kemarin. Muzani pun berkelakar, dia mengaku dia pun ingin membawa Ayam Jago dalam kunjungannya ke Dewan Perwakilan Nasional (DPN) Partai Gelora.

"Tadi saya mau bawa Ayam Jago, tapi ketinggalan, Ayam Pelung tapi ketinggalan. Ha-ha-ha," kata Muzani kepada wartawan usai pertemuannya di DPN Partai Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023). Muzani merespons pertanyaan terkait Ganjar yang memberikan burung jenis love bird kepada Cak Imin.

Muzani mengatakan partainya mempersilakan Cak Imin berkomunikasi dengan siapapun, termasuk tokoh di luar koalisi. Muzani justru melihat pertemuan Cak Imin dengan Ganjar memberikan pesan perdamaian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mempersilakan Pak Muhaimin untuk berkomunikasi dengan siapapun, dan kami merasa komunikasi yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dengan semua tokoh itu bagian dari upaya untuk memperkuat silaturahmi, memperkuat posisi, persatuan, dan kesatuan," ungkap Muzani.

Muzani mengatakan meski Cak Imin bertemu bacapres di luar koalisi, Gerindra memandangnya sebagai hal positif. Di momen hari kemerdekaan, Muzani menilai tokoh politik harus membawa pesan perdamaian dan persatuan.

"Meskipun silaturahmi, pertemuan itu dilakukan dengan calon presiden yang itu berbeda dengan pilihan yang sudah diputuskan. Kami menganggap pertemuan itu malah baik untuk memberi message kepada masyarakat, di tengah-tengah suasana masih Agustusan, 17 Agustus 1945, kita harus memberi message perdamaian, kesejukan, ketenangan, pesan persatuan, pesan kebersamaan, harus terus ditunjukkan," jelas dia.

"Menurut saya, yang dilakukan oleh Pak Muhaimin dengan Mas Ganjar masih dalam kerangka itu dan kami sudah tahu pertemuan itu terjadi," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Ganjar-Cak Imin Bertemu, Ini Respons Partai Gerindra

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyebut pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Anies menuturkan hal itu agar jika dikritik oleh masyarakat, pemerintah mampu untuk menjawabnya.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023). Mulanya, Anies mengatakan pemerintah harus menjawab kritikan masyarakat.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab," kata Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Sebab itu, kata Anies, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menggunakan akal sehat. Selain itu, menurutnya, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

"Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta," ujarnya.

Menurutnya, dengan berdasarkan fakta, ketika dikritik masyarakat, pemerintah dapat menjawab sesuai dengan data yang ada. Anies pun mengatakan jika dikritik tidak perlu marah.

"Ketika ditanya dan dikritik bisa menjawab dengan data dan fakta, nggak perlu marah," ungkap dia.

"Kenapa? Lah wong memang bisa dijelaskan kok, kan problemnya apa? Kalau kebijakan itu seperti ini nggak bisa dijelasin, terus ketika dikritik jadi sensitif, tapi kalau memang kebijakannya masuk akal, untuk kepentingan publik, pakai data, ya tinggal dijawab, nggak masalah," sambung dia.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan pemerintah harus mau menerima kritikan. Menurutnya, selama dalam pemerintahan tidak bisa memilih ingin kritik yang bagus atau jelek.

"Pemerintahan itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan nyaman di kuping, ada kata-kata yang tidak nyaman di kuping, dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting yang soal nyaman di kuping atau tidak," papar Anies.

Simak Video: Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, berbicara terkait UU ITE yang membatasi kebebasan berpendapat dan mengkritik. Anies menilai pasal-pasal tersebut harus dihapus lantaran merepotkan.

"Saya merasa tidak perlu ada aturan-aturan yang melarang kritik, bahkan pasal-pasal karet itu harusnya direvisi, karena itu sudah merepotkan," kata Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan', di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

Anies menuturkan pasal karet itu hanya akan membuat masyarakat takut menyampaikan pendapatnya. Sebab itu, dia pun menilai pasal karet tersebut harus ditiadakan agar menjaga kebebasan berekspresi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak dari kita yang mengalami pelayanan-pelayanan publik yang salah, ketika melaporkan justru dilaporkan, ketika cerita ke publik, laporkan," ujarnya.

"Bukan hanya kepada pemerintah, ada pelayanan misalnya, pelayanan bengkel, ternyata bengkelnya nggak melayani dengan benar, ketika kita menceritakan di sosmed bisa kena nggak itu? Bisa. Itu karet itu, yang harus ditiadakan supaya kebebasan berekspresi itu terjaga dan akal sehat itu dijaga," sambung dia.

Lebih lanjut, Anies menyampaikan pemerintah harus mau menerima kritikan. Menurutnya, selama dalam pemerintahan tidak bisa memilih ingin kritik yang bagus atau jelek.

"Pemerintahan itu jadi alamatnya kritik. Kritik itu ada yang dilakukan nyaman di kuping, ada kata-kata yang tidak nyaman di kuping, dan selama berada di pemerintahan, itu tidak penting yang soal nyaman di kuping atau tidak," papar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai apapun yang dikatakan masyarakat ialah hak untuk menyampaikan pikiran. "Saya juga nggak pernah menuntut siapapun, padahal kalau liat dosisnya itu cukup lumayan kemarin, biarkan saja," tuturnya.


Ketua DPP PDI Perjuangan MH Said Abdullah angkat bicara terkait pertemuan Ganjar Pranowo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin. Menurutnya, peristiwa merupakan sinyal dukungan PKB terhadap Ganjar Pranowo.

Sebelumnya, dalam pertemuan tersebut, Ganjar sempat minum teh bareng bersama Gus Muhaimin sekaligus memberikan sepasang burung Lovebird dengan corak warna merah hijau.

"Tentu saja dari sejarah pertemanan yang panjang ini Gus Muhaimin dan PKB tergerak hati untuk mendukung Mas Ganjar. Meskipun soal dukung mendukung apalagi dalam menentukan hal penting dalam kepemimpinan nasional tidak cukup hanya modal pertemanan, lebih dari itu ada rekam jejak, prestasi kerja, dan dukungan rakyat. Saya kira Gus Muhaimin akan sangat mempertimbangkan untuk mendukung Mas Ganjar," kata Said Abdullah dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan hal itu didasari juga oleh survei Indikator Politik yang menyebutkan banyak pemilih PKB mendukung Ganjar Pranowo dibandingkan bakal calon presiden (bacapres) lainnya seperti Prabowo dan Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo dan Cak Imin Foto: dok. Istimewa

"Apalagi jika kita mengacu pada survei yang baru saja dirilis oleh Indikator Politik, sebanyak 40,3 persen pemilih PKB memilih Mas Ganjar, sementara yang memilih Pak Prabowo baru 30,5 persen dan Mas Anies Baswedan 25 persen," ungkapnya.

Menurutnya, data tersebut bisa menjadikan dasar untuk PKB memberikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo.

"Kehendak pemilih PKB ini saya kira akan menjadi bahan evaluasi bagi Gus Muhaimin untuk memantapkan langkah mendukung Mas Ganjar. Apalagi basis pemilih PKB dan PDI Perjuangan itu memiliki karakter yang sama. Segmen terbesarnya ada di kalangan bawah, kelompok wong cilik," jelasnya.

Ia mengatakan, secara kedekatan, kedua tokoh tersebut memiliki perjalanan pertemanan yang cukup panjang. Oleh karena itu, ia menilai peristiwa tersebut merupakan bagian dari pertemuan antara dua sahabat.

"Mereka pernah sama sama menjadi anggota DPR di tahun 2009, sebelum Ganjar Pranowo di tugaskan Ibu Ketua Umum mengikuti Pilgub Jateng 2013. Jadi sesungguhnya Mas Ganjar dan Gus Muhaimin itu teman lama. Apalagi mereka juga sama sama pernah kuliah bareng di FISIPOl UGM," tuturnya.

"Jadi kalau Gus Muhaimin dan Mas Ganjar gampang ketemu, dan mudah ngeklik itu karena memang mereka berdua memiliki sejarah pertemanan sejak mahasiswa, berlanjut hingga ke DPR," sambungnya.

Ia berharap pada Pemilu 2024, PKB bisa kembali bersama dengan PDIP seperti yang terjadi pada 2014 dan 2019 lalu.

"Natur politik ini juga akan memudahkan PDI Perjuangan dan PKB dalam satu barisan di pemilu 2024. Semoga saja PKB menjadi bagian dari parpol yang bersama PDI Perjuangan memenangkan capres yang sama, seperti yang terjadi pada 2014 dan 2019," tutupnya.

Simak Video: Ganjar-Cak Imin Bertemu, Ini Respons Partai Gerindra

[Gambas:Video 20detik]


Koordinator Tim Pemrakarsa Kebangkitan Partai Golkar Lawrence Siburian melaporkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ke Mahkamah Partai. Pelaporan tersebut buntut dari deklarasi Airlangga yang mendukung bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto.

Menurutnya, keputusan terhadap dukungan tersebut merupakan kesalahan dan tergolong pelanggaran berat berdasarkan Konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar.

"Untuk itu kami meminta dewan etik untuk memberikan sanksi kepada Airlangga Hartarto. Kalau bisa dalam tempo 7 hari dan kami minta menjatuhkan sanksi yang terberat, yaitu memberhentikan saudara Airlangga," kata Lawrence dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebutkan padahal Rapimnas Partai Golkar pada 22 Maret 2021 lalu telah memutuskan Airlangga Hartarto menjadi capres dari Partai Golkar.

"Namun kenyataannya, alih-alih melaksanakan putusan Rapimnas, Airlangga Hartarto malah mendukung Prabowo Subianto sebagai capres," tegasnya.

Ditegaskannya, soal dukungan tersebut tidak menjadi masalah, hanya saja keputusan yang diambil salah.

"Sehingga menurut kami, apa yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto adalah langkah pribadi dan personal," tuturnya.

Airlangga Hartarto pun dikatakan tidak berkomunikasi terlebih dahulu soal keputusan mendukung Prabowo Subianto.

"Dan kalaupun dikatakannya ini adalah hasil Rakernas, maka jelas-jelas Airlangga Hartarto sudah menyalahgunakan wewenang,"tutupnya.

Sebagai informasi tambahan, Partai Golkar mengusulkan nama Gibran Rakabuming untuk cawapres yang akan berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Lihat juga Video: Ganjar-Cak Imin Bertemu, Ini Respons Partai Gerindra

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendoakan para kepala daerah di Jawa Barat untuk bisa menjadi gubernur. Momen itu terjadi dalam upacara peringatan hari jadi ke-78 Jawa Barat yang digelar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, Sabtu (19/8/2023).

Bukan cuma kepala daerah, Ridwan Kamil bahkan mendoakan beberapa pejabat lainnya saat mengikuti sidang paripurna istimewa di DPRD Jawa Barat.

Saat itu, pria yang biasa disapa Kang Emil ini mendoakan tiga tokoh, yakni Ketua DPRD Jabar Taufik Hidayat, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, dan anggota DPR RI Ono Surono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya doakan juga Pak Taufik, Pak Ono, Pak Uu kalau berminat menjadi gubernur," ucap Emil dalam pidatonya.

Saat dikonfirmasi, Emil menyebut apa yang disampaikannya itu merupakan hal wajar sebagai kepala daerah. Dia mengatakan menginginkan yang terbaik untuk Jawa Barat.

"Iya kan pasti kalau menjadi gubernur saya mendoakan yang terbaik buat Jabar, kalau sumbernya dari kepala daerah saya doakan," kata Emil kepada wartawan usai sidang paripurna istimewa di DPRD Jabar.

Saat disinggung soal doa tersebut mengisyaratkan dirinya bakal maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Emil menyatakan jika hal tersebut masih belum pasti.

Emil menegaskan jika langkah politiknya baru akan bisa ditentukan pada Februari 2024, setelah pelaksanaan Pemilu. "Tidak ada pasti. Urusan begitu bulan Februari. Apa urgensinya bertanya di hari ini untuk sesuatu yang jauh dan belum pasti," ujarnya.

"Pokoknya pas breaking news dikasih tahu," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Emil mendoakan para bupati dan wali kota yang hadir dalam upacara hari jadi ke-78 Jawa Barat untuk bisa menjadi Gubernur. Dia awalnya meminta para bupati dan wali kota yang hadir untuk melihat ke arah Gedung Sate.

"Para bupati, wali kota, silakan lihat Gedung Sate selama lima detik," ucap Emil.

Setelah itu, ia meminta para bupati dan wali kota berdoa. Dia mempersilakan untuk berdoa jika ada yang berkeinginan menjadi Gubernur Jawa Barat selanjutnya.

"Doa silakan, siapa tahu berminat menjadi gubernur selanjutnya karena apa yang Anda pikirkan menjadi kenyataan," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Emil sempat menyinggung Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum yang duduk tepat di belakangnya. Emil menyindir Uu yang tersenyum saat dirinya mempersilakan bupati dan wali kota menjadi gubernur.

"Pak Uu senyum-senyum," ucap Emil disambut tawa tamu undangan.

Seperti diketahui, dalam upacara hari jadi ke-78 Jawa Barat ini, 27 kepala daerah hadir. Terpantau Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Bupati Bandung Dadang Supriatna ada di lokasi.


Jajaran DPP Partai Gerindra mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora di Jakarta Selatan (Jaksel). Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan kedatangannya ialah untuk memastikan dukungan dari Partai Gelora kepada bakal capres Gerindra Prabowo Subianto di 2024.

"Kedatangan kami ke Partai Gelora pada hari ini adalah untuk memastikan dukungan dari Partai Gelora terhadap calon presiden kami Bapak Haji Prabowo Subianto," kata Muzani kepada wartawan saat konferensi pers di DPN Partai Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8/2023).

Dalam pertemuan tertutup itu, Muzani menyebut mereka membicarakan tanggal yang tepat untuk Partai Gelora mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo. Muzani menyebut deklarasi kemungkinan besar dilakukan akhir Agustus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pembicaraan tentang rencana ini sudah beberapa kali kami lakukan formal informal dan hari ini kami memerlukan untuk datang langsung ke DPP Gelora untuk membicarakan tentang kapan hajatan ini akan kita gelar," tutur Muzani.

"Ya kami tadi bicara dengan Pak Mahfuz ada beberapa alternatif tanggal, nanti kita akan cocokkan dengan waktu disini dan waktunya Pak Prabowo. Tapi mungkin Insyaallah akhir Agustus," imbuhnya.

Sementara itu, Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik mengatakan sebanyak 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora telah sepakat mengusulkan Prabowo Subianto di 2024.

"Sampai tanggal 7 Agustus yang lalu, kami sudah menerima surat resmi dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) setelah mereka berkoordinasi dengan seluruh 514 dewan pimpinan daerah kota/kabupaten yang sepakat buat mengusulkan Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029 dukungan dari Partai Gelora," terang Mahfuz.

Simak juga Video: Ganjar-Cak Imin Bertemu, Ini Respons Partai Gerindra

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Kota Medan hari ini. Salah satu agendanya Jokowi akan menghadiri Pengukuhan Pengurus DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) periode 2023-2026.

Ketua Panitia Yosroha Sitompul mengatakan Jokowi turut memberikan arahan dan membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAMKI yang diikuti peserta dari seluruh Indonesia.

"Momentum yang dinantikan bagi kader dan pengurus GAMKI dengan kehadiran Presiden. Ini adalah kali pertama dan menjadi sejarah bagi organisasi GAMKI yang cikal bakalnya sudah ada sejak tahun 1945 dan ikut ambil bagian dalam perjuangan kemerdekaan," ujar Yosroha, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyampaikan ada sekitar 7.000 peserta dari berbagai daerah akan hadir. Selain itu, Sekretaris Panitia Swangro Lumbanbatu menjelaskan dalam acara itu turut dihadirkan beberapa pembicara seperti Menteri Investasi, Wamen LHK, Wamen ATR/BPN, KPU RI, dan Bawaslu RI di dalam sesi Rakernas yang membahas tentang hilirisasi, perhutanan sosial, dan Politik jelang Pemilu 2024.

"Tak hanya itu, dalam kegiatan hari Sabtu ini, diselenggarakan event kebudayaan, musik, kemudian gerai UMKM, donor darah, dan cek kesehatan gratis," ucap Swangro.

Selain itu, lanjutnya Swangro, akan dilakukan penandatangan MoU antara DPP GAMKI dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) yang berfokus pada peningkatan SDM, promosi wisata, dan pengembangan UMKM.

"Kita ingin kegiatan ini dapat memberikan kontribusi langsung serta membawa perubahan dan kenyamanan bagi masyarakat Sumut. Jadi, kami mengajak agar masyarakat datang menghadiri kegiatan di Lapangan Benteng ini. Kami berharap melalui kegiatan ini, GAMKI dapat berkontribusi dan membawa perdamaian di Sumut," tutupnya.

Jokowi Hadiri COP28 Dubai, Sempat Singgah ke Sekretariat Indonesia


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut pembangunan food estate tidak semudah yang dibayangkan. Jokowi menjawab kritik terhadap program food estate yang disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Partai Gerindra satu pemikiran dengan Jokowi menjawab kritikan terhadap food estate.

"Partai Gerindra mengucapkan apresiasi atas pernyataan tegas Presiden Jokowi terkait program lumbung pangan yang sempat dipersoalkan beberapa pihak," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Menurut Habiburokhman, sangat tepat apa yang disampaikan Jokowi, bahwa program food estate sedang berjalan dan berproses sehingga program tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. Terlebih, kata Habiburokhman, belum ada alokasi dana Kementerian Pertahanan untuk proyek tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lahan tersebut memang bekas lahan HPH di masa lalu yang tentu harus dilakukan perbaikan. Jadi program lumbung pangan ini bukan merusak lahan atau lingkungan, tetapi justru merehabilitasi lahan yang pernah rusak agar kembali produktif," ujarnya.

Habiburokhman menuturkan berbagai perawatan terus dilakukan terhadap tanah di lokasi tersebut dan kian hari kian menunjukkan hasil positif. Gerindra menegaskan akan melanjutkan program Presiden Jokowi jika Ketum Gerindra Prabowo Subianto mendapat mandat menjadi presiden 2024.

"Kami satu frekuensi pemikiran dengan Pak Jokowi bahwa ketahanan pangan adalah salah satu faktor terpenting untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat," imbuhnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya menyampaikan kritik soal food estate saat berada di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8), saat dia menjawab soal dugaan dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK. Hasto mendorong PPATK membuka data tersebut.

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan. Sebab, menurut dia, kebijakan itu mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

"PDIP ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Presiden Jokowi kemudian buka suara soal kritik terhadap program food estate yang disampaikan Hasto Kristiyanto. Jokowi menyebutkan membangun food estate tidak semudah yang dibayangkan.

"Jadi kita itu membangun food estate lumbung pangan itu untuk dalam rangka mengantisipasi krisis pangan. Hati-hati, semua kawasan, semua negara sekarang ini menghadapi yang namanya krisis pangan. Wheat, gandum, problem di semua negara. Yang makan gandum semua ini masalah sekarang ini, harga juga naik drastis. Dua beras, setelah India setop nggak ekspor lagi, semua yang makan beras semuanya sekarang ini sudah masalah, harga naik," kata Jokowi seusai Hari Konstitusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023). Jokowi menjawab wartawan tentang program food estate yang dikritik PDIP.

Jokowi menegaskan food estate atau lumbung pangan merupakan keharusan. Jika memang nantinya berlimpah, Jokowi menyebut hal itu tidak menjadi masalah juga karena bisa diekspor untuk negara yang membutuhkan.

"Sehingga yang namanya lumbung pangan, food estate, itu harus, untuk cadangan, baik cadangan strategis maupun, nanti kalau memang melimpah betul nggak apa-apa, untuk ekspor, karena negara lain membutuhkan. Kita dalam rangka ke sana," kata Jokowi.

Simak Video: Jokowi: Bangun Food Estate Tidak Semudah yang Bapak-Ibu Bayangkan

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai NasDem Ahmad Ali merespons pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menunggu tawaran cawapres dari Anies Baswedan. Ahmad Ali menilai pernyataan itu merupakan guyonan.

"Itu hanya guyonan menurut saya," kata Ahmad Ali di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8/2023).

Sebab, kata Mad Ali, Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tidak berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Sehingga, menurutnya, kemungkinan Gibran menjadi cawapres Anies itu tidak ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari sisi ideologi partai koalisi yang kita bentuk berbeda dan kita sangat menghargai tentunya posisi Mas Gibran sebagai kader muda yang ada di PDIP," jelasnya.

Selain itu, Mad Ali mengatakan usia Gibran saat ini pun belum memenuhi syarat sebagai cawapres. Oleh karenanya, menurut dia, KPP tidak memikirkan peluang Gibran sebagai cawapres Anies untuk saat ini.

"Kalau kemudian ditanya apakah kemudian kita memikirkan itu (Gibran jadi cawapres Anies)? Hari ini tidak, karena dia tidak memenuhi syarat pencalonan umur," paparnya.

Lebih lanjut, Mad Ali mengatakan memilih Gibran pun belum tentu dapat mewakili kaum milenial. Dia menuturkan yang terpenting ialah sosok yang dapat mewujudkan kebutuhan dan harapan bangsa.

"Kemudian apakah karena dia anak muda, dia adalah menjadi representasi, apakah anak muda Indonesia akan hanya bangga terhadap orang muda tapi tidak melakukan sesuatu?" ungkap dia.

"Kan ini menjadi banyak faktor yang harus kemudian kita gali lewat pendekatan-pendekatan, pengetahuan, sehingga kita dalam melangkah itu kita mewakili kepentingan mereka," imbuhnya.

Nama Gibran memang dijagokan menjadi bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Gibran berseloroh menunggu adanya penawaran menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapres Pak Anies," seloroh Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (18/8).

Simak Video: Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Partai Amanat Nasional (PAN) menyebut nama Wali Kota Bogor, Bima Arya, sebagai salah satu yang siap untuk maju pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) 2024. Bima mengaku ogah pusing dengan urusan Pilgub.

"Saya enggak mau pusing urusan Pilgub dulu deh. Pikiran saya totalitas untuk selesaikan tugas di Bogor sebaik-baiknya," kata Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

Dia mengatakan ada pemilihan presiden (pilpres) dan pileg (pemilihan legislatif) yang lebih dulu digelar sebelum Pilkada 2024. Dia mengatakan menuntaskan pekerjaan di Kota Bogor menjadi prioritasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kota Bogor sekarang masih prioritas saya. Pilgub masih jauh, nanti lah setelah tugas saya selesai di Bogor," ujarnya.

Sekjen PAN Eddy Soeparno sebelumnya menyebut PAN sudah punya calon yang siap maju di Pilgub Jabar. Salah satunya ialah Wali Kota Bogor Bima Arya.

"Pokoknya untuk Pilgub Jabar PAN alhamdulillah punya stok tokoh yang cukup, yang satu namanya Bima Arya Sugiarto, dia wali kota PAN yang berprestasi," kata Eddy dilansir detikJabar, Senin (14/8).

Selain Bima, ada juga Ketua DPW PAN Jabar sekaligus anggota DPR RI Desy Ratnasari. Eddy yang merupakan Anggota DPR RI dapil Jabar III juga siap bila diperintahkan Ketum PAN Zulkifli Hasan untuk maju di Pilgub Jabar.

"Kemudian, ada Desy Ratnasari. Ini juga tokoh PAN dikenal secara luas di masyarakat Jawa Barat. Dan kalau diperlukan Sekjen PAN yang namanya Eddy Soeparno juga akan diturunkan untuk Pilgub," ujarnya.


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersama sejumlah elite Partai Gerindra mengunjungi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora di Jakarta Selatan. Kedatangan ini merupakan kunjungan silaturahmi pertama Gerindra ke Gelora.

Pantauan detikcom di lokasi, Sabtu (19/8/2023), Muzani bersama rombongan elite Gerindra tiba sekitar pukul 10.30 WIB. Muzani tiba mengenakan kemeja putih.

Tampak Muzani ditemani Ketua DPD DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti. Kedatangan Muzani dan rombongan langsung disambut oleh Sekjen Partai Gelora Mahfuz Sidik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelahnya, elite Gelora dan Gerindra langsung masuk ke dalam gedung DPN Gelora. Elite kedua partai tampak bersalaman bersama, acara pertemuan selanjutnya dilakukan secara tertutup.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersama sejumlah elite Partai Gerindra mengunjungi Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Gelora di Jakarta Selatan. (Silvia Ng/detikcom)

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sebelumnya mengatakan partainya akan mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pemilu mendatang. Hal tersebut menindaklanjuti dukungan dari Partai Golkar dan PAN ke Prabowo baru-baru ini.

"Pada dasarnya Partai Gelora telah memulai komunikasi yang luas baik kepada publik, maupun kepada kader dan oleh sebab itu Partai Gelora ingin sebagai partai baru mendukung Pak Prabowo," kata Fahri kepada wartawan, Senin (14/8).

Fahri menyebut hampir 100 persen aspirasi dari dewan pimpinan wilayah hingga dewan pimpinan pusat menyatakan dukungan ke Prabowo. Ia mengatakan tak lama lagi pihaknya akan mendeklarasikan dukungan secara resmi.

"Sesungguhnya dukungan kepada Pak Prabowo telah mencapai hampir 100 persen dan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tentu kita akan melakukannya secara resmi sebagai keputusan Dean Pimpinan Nasional (DPN)," kata dia.


Bakal calon presiden (bacapres) 2024 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, melempar canda saat pidato di hadapan relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Seperti diketahui, politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungan terhadap Prabowo di Pilpres 2024.

"Kalau saya mendapat mandat jadi presiden, dengan dukungan rakyat, kira-kira Pak Budiman Sudajtmiko pantasnya jadi apa ya?" kata Prabowo saat berpidato di hadapan relawan Prabu di Marina Convention Center, Semarang, dilansir detikJateng, Jumat (18/8/2023).

Menteri Pertahanan ini menganggap dukungan Budiman Sudjatmiko sebagai semangat baru bagi dirinya. Prabowo. Melanjutkan kelakarnya, Prabowo sempat menanyakan apakah Budiman cocok dijadikan duta besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah kira-kira menginginkan jadi duta besar di luar negeri?" tanya Prabowo kepada relawan Prabu.

Namun, di akhir kalimat, Prabowo berpendapat Budiman lebih bermanfaat jika diberi tugas dalam negeri. Dia memuji Budiman orang yang pintar, bahkan Prabowo menilai Budiman lebih pintar dari dirinya.

"Saudara-saudara sekalian saya kira beliau harus kita manfaatkan di Indonesia. Orangnya sangat pintar, lebih pintar dari saya," imbuh Prabowo.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Viral Santri Ditanya Nama Pahlawan Jawab Prabowo, Gus Miftah: Itu Capresku

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menetapkan daftar calon sementara (DCS) bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPRD DKI. Sebanyak 1.818 bacaleg DPRD DKI masuk daftar calon sementara.

"Jumlah calon anggota DPRD adalah sebanyak 1.818 orang," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU DKI Dody Wijaya kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).

KPU, kata Dody, juga turut menetapkan bacalon DPD. Total ada 25 orang masuk DCS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara calon anggota DPD sebanyak 25 orang, dengan rincian laki-laki sebanyak 16 orang dan perempuan sebanyak 9 orang," ujarnya.

Dody mengatakan KPU memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait nama-nama bacaleg tersebut. Masukan itu dapat diberikan mulai 19-28 Agustus 2023.

Masukan dan tanggapan itu harus disertai bukti identitas diri kepada KPU Provinsi DKI Jakarta melalui website https://infopemilu.kpu.go.id/ atau email KPU Provinsi DKI Jakarta hupmaskpudki@gmail.com, WA/Call Center 081317293700. Masyarakat juga dapat datang langsung ke helpdesk di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta.

Berikut jadwal tahapan pengumuman bacaleg:

- 19-23 Agustus 2023: Pengumuman nama-nama bacaleg

- 19-28 Agustus 2023: Masukan dan tanggapan masyarakat terkait nama-nama bacaleg

- 14-20 September 2023: Pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pascamasukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.

- 21-23 September: Verifikasi atas pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota pascamasukan dan tanggapan masyarakat atas DCS.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengumumkan calon anggota Bawaslu tingkat kabupaten/kota masa jabatan 2023-2028 se-Bali melalui surat nomor 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023 yang dikeluarkan pada Jumat (18/8/2023). Dari sembilan kabupaten/kota, terdapat enam kabupaten yang hanya beranggota tiga orang saja.

Kabupaten tersebut yaitu Gianyar, Badung, Jembrana, Tabanan, Bangli, dan Klungkung.

"Jadi memang sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota," kata Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna saat dikonfirmasi detikBali, Sabtu (19/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ia menambahkan sesuai juga dengan jumlah kabupaten/kota yang ada dalam lampiran Undang-Undang Tahun 2017 Tentang Pemilu.

"Untuk yang lima itu di Denpasar, Buleleng dan Karangasem. Selain itu tiga orang Bawaslu Kabupaten," jelasnya.

Berdasarkan keterangan resmi yang diterima detikBali, berikut daftar nama anggota Bawaslu kabupaten/kota se-Bali, yaitu :

Kabupaten Badung

1. I Putu Hery Indrawan

2. I Wayan Semara Cipta

3. Rachmat Tamara

Kabupaten Buleleng

1. Gede Ganesha

2. Gede Wira Mariyusa

3. I Kadek Cama Wirata

4. I Ketut Adi Setiawan

5. Ni Wayan Sariani

Kabupaten Jembrana

1. I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi

2. Made Widiastra

3. Pande Made Ady Muliawan

Kabupaten Tabanan

1. I Ketut Narta

2. I Made Winarya

3. Ni Putu Ayu Winariati

Kabupaten Bangli

1. I Nengah Muliarta

2. I Nengah Purna

3. Putu Gede Pertama Pujawan

Kabupaten Gianyar

1. I Wayan Gede Sutirta

2. I Wayan Hartawan

3. Ni Luh Putu Reika Chrisyanti

Kabupaten Karangasem

1. Azwardi Natta

2. Diana Devi

3. I Gede Ari Ardana Putra

4. I Kadek Arianta Putra

5. I Nengah Putu Suardika

Kabupaten Klungkung

1. I Komang Supardika

2. Ida Ayu Ari Widhiyanthy

3. Sang Ayu Mudiasih

Kota Denpasar

1. Dewa Ayu Agung Manik Oktariani

2. I Gusti Ngurah Agung Panji Negara Kelakan

3. I Putu Hardy Sarjana

4. Ni Wayan Eka Lestari

5. Suryanto

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen