Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga independen dan anggotanya dipilih oleh DPR. Mahfud menyebut jika KPU melakukan kesalahan harusnya tidak menuduh pemerintah.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menjadi keynote speaker di Sidang Senat Terbuka dalam rangka perayaan Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina. Mahfud awalnya berbicara mengenai kemajuan dan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Mari kita kalau mau jujur demokrasi itu selain masalah-masalahnya yang banyak tadi, juga banyak kemajuan. Sesudah era reformasi, yang pertama misalnya kita bisa memilih pemimpin sendiri sekarang ini. Mau memilih gubernur kek, presiden kek, bupati kek, sekarang kita bisa milih. Dulu tidak bisa, mau milih presiden nggak bisa, sudah ada calon presidennya lima tahun sebelum pemilu," kata Mahfud dalam siaran virtual di acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina, Selasa (10/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan kebebasan seseorang untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah juga merupakan bentuk kemajuan demokrasi. Dia menyebut hal itu tak bisa dilakukan sebelum masa reformasi.

"Sekarang orang mencalonkan diri boleh, mencalonkan lewat partai boleh, mencalonkan orang lain boleh dan tidak ada yang menghalangi. Ini satu kemajuan, gubernur, bupati juga begitu. Mau jadi anggota DPR, boleh, dipilih oleh rakyat. Tidak ada screening sekarang ini. Ini satu kemajuan dari demokrasi," ujarnya.

Dia menyebut keberhasilan Indonesia dalam membangun demokrasi telah diakui secara internasional. Menurutnya, kemajuan itu juga ikut berdampak pada kemajuan mobilitas sosial.

"Dan pemilunya selalu berhasil, ini kesaksian dunia internasional bahwa Indonesia ini negara demokrasi terbesar yang paling berhasil membangun demokrasi secara lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Ada keributan tetapi bisa diselesaikan. Itu kemajuan demokrasi kita," ucapnya.

"Sekarang karena demokrasi ini maka mobilitas sosial menjadi naik secara vertikal. Banyak orang menjadi lebih maju, orang-orang yang tadinya harus terbelakang, didiskriminasi oleh kebijakan sekarang boleh bersaing. Sehingga banyak orang-orang yang tadinya termasuk kaum marjinal sekarang naik. Ya kita semua ini bisa sekolah lah, bisa menjadi apa, Saudara Umam itu bisa sekolah ke Australia misalnya. Dan seterusnya. Itu kan bagian dari kemajuan demokrasi," sambungnya.

Mahfud mengatakan pemilu sekarang juga jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Dia menyebut hal itu juga dikarenakan lembaga pemilu yaitu KPU yang bersifat independen. Oleh karena itu, Mahfud menilai jika KPU melakukan kesalahan, maka harusnya jangan menuduh pemerintah.

"Kemudian, saudara, pemilu sekarang jauh lebih baik dari pemilu dulu. Kenapa? Karena kalau dulu pemilu itu dilakukan oleh lembaga pemilu yang dipimpin oleh Mendagri. Dulu namanya Lembaga Pemilihan Umum, sekarang namanya KPU, Komisi Pemilihan Umum yang dipilih oleh DPR, independen. Kalau KPU-nya ndak bener itu jangan nuduh pemerintah. Kalau dulu LPU ndak bener ya pemerintah ndak bener, itu dulu. Sekarang KPU itu bebas, DPR sendiri kok yang milih, parpol sendiri kok yang milih," kata Mahfud.

Selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md menyebut akan selalu ada kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Mahfud bahkan menyebut pada 2024 nanti pasti akan ada pihak menuding KPU curang menjalankan Pemilu 2024.

"Nah pemilu curang? Iya. Sekarang selama era reformasi pemilu masih curang, cuma beda, meskipun tadi dunia internasional menganggap demokrasi bagus dibanding negara lain tapi apakah pemilu tidak curang? Curang. Cuma kalau zaman Orde Baru itu curangnya vertikal yang curang itu pemerintah terhadap kontestan pemilu, kalau sekarang yang curang itu antarpemain, partai politik melawan partai politik, anggota parpol menggugat anggota parpol lainnya meskipun sama-sama satu partai karena dicurangi," kata Mahfud Md dalam pidatonya di acara Dies Natalis ke-25 Universitas Paramadina dalam siaran virtual, Selasa (10/1/2023).

Mahfud mengatakan pasti akan ada yang menuding KPU curang di Pemilu 2024 mendatang. Dia juga bicara 72 anggota DPR terpilih saat dirinya masih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusional (MK) akhirnya dibatalkan lantaran terbukti curang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Coba ini saya berbicara tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 di Universitas Paramadina, catat ya, tahun 2024 pasti ada yang menuding KPU itu curang. Ini sudah berapa kali pemilu, kasusnya ratusan, padahal itu curangnya di bawah, dan waktu saya jadi Ketua MK dulu 72 anggota DPR terpilih dari pusat sampai ke daerah-daerah dalam pemilu tahun 1999 saya batalkan karena memang curang," ujarnya.

Dia mengatakan kecurangan dalam pemilu juga akan terjadi dalam pemilihan presiden (pilpres). Menurutnya, jika menunggu pemilu bersih, maka pelaksanaan pemilu itu tidak akan selesai.

"Pilpres apakah curang? Pilpres juga ada curang, tapi itu di bawah bukan kontestan bukan pemerintah, di bawah dan sama-sama curang. Oleh sebab itu di pilpres itu kalau kecurangannya tidak signifikan, curang 10 ribu suara, terbukti, yang satunya curang juga 5 ribu suara, apakah pemilu batal? Nggak bisa, kalau menunggu pemilu bersih, pemilu nggak akan selesai," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan kecurangan yang muncul dalam pemilu harus dibawa ke pengadilan sesuai hukum pidana yang berlaku. Dia mencontohkan sekecil apapun angka kecurangan itu, tetap harus diselesaikan secara hukum.

"Oleh sebab itu yang curang-curang itu diselesaikan melalui hukum pidana, sudah ada hukum pidana. Hukum tata negaranya jalan, sejauh ya sejauh kemenangan dan kekalahan itu tidak signifikan. Kalau saya bersaing, saya jadi capres, Pak Didik jadi capres, Pak Didik menang dengan 5 juta lalu saya bilang Pak Didik curang, bawa ke pengadilan terbukti 500 ribu dia curang, tetap menang dia, karena 500 ribu ini kalau diberikan ke saya tetap kalah 4 juta saya. Tapi apakah yang curang 500 ribu itu dibiarkan? Tidak. Itu ke pengadilan pidana, nah saudara sekalian, kalau bicara pemilu curang tetap ada kecurangan tapi secara horizontal tidak vertikal," lanjut Mahfud.

Lebih lanjut, Mahfud menyebut hubungan demokrasi dan tata kelola pemerintahan untuk pembangunan bangsa tengah dalam kondisi tidak baik. Dia menyebut korupsi justru lahir dari politisi yang dipilih secara demokratis.

"Saudara kalau kita ingin menjawab dulu substansi dan topik ini, maka ingin saya sampaikan secara jujur, dan mengajak kita mencari jalan keluar, bahwa demokrasi dan tata kelola pemerintahan sekarang ini hubungannya tidak sedang baik-baik saja, dalam arti tidak selalu demokrasi itu mendukung lahirnya tata kelola pemerintahan yang kondusif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Kenapa? Sulitnya di mana? Karena tampaknya kita ini sedang dan sering terjebak pada konfigurasi politik yang dibangun secara demokratis. Konfigurasi politik yang lahir secara demokratis di negara kita ini tidak selalu kondusif untuk pembangunan bahkan dalam hal-hal tertentu menghambat transformasi pemerintahan yang baik," tutur Mahfud.

"Misalnya apa? Korupsi itu lahir dari banyak politisi yang dipilih secara demokratis dan jalan untuk membuat korupsi terkadang diperoleh secara demokratis. Kaget? Ya nggak apa-apa kaget," sambungnya.

Simak juga 'Cegah Hoax di Pemilu, Kominfo-Bareskrim Perkuat Pengamanan Ruang Digital':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan pernah mengatakan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar didampingi oleh Ma'ruf Amin. Selain itu, Megawati juga meminta agar Jokowi mengangkat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam.

Megawati menyampaikan permintaan itu berawal dari Ma'ruf Amin yang merupakan sahabat Megawati di BPIP. Ma'ruf Amin, kata Megawati, sempat kaget diminta mendampingi Jokowi

"Pak Ma'ruf saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama di BPIP, waktu itu masih UKPPIP," kata Megawati saat pidato HUT PDIP di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Megawati meminta izin agar Jokowi mengambil Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya. Selain itu, Megawati juga menyarankan ke Jokowi agar mengambil Mahfud Md sebagai menteri.

"Terus setelah itu gitu, ada Pak Mahfud tuh saya lihat, mana dia tadi, nah itu, terus saya bilang gini kan Pak Jokowi, saya bilang 'Pak Jokowi, Pak entar kalau ini, saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu, saya bilang sama Pak Ma'ruf, terus Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam'," kata Megawati.

Megawati lalu mengaku sempat protes ke Ma'ruf Amin dan Mahfud Md lantaran menjadi pejabat. Dia berkelakar dirinya yang awalnya jadi pimpinan keduanya justru tak diambil Jokowi sebagai pendampingnya.

"Terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, eh tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung tung tung, lah kok ora dijupo ya," ujarnya.

Simak Video 'Panda Nababan Ungkap Awal Mula Terpilihnya Ma'ruf Jadi Cawapres Jokowi';

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum dapat memastikan waktu pengumuman calon presiden dan wakil presiden (wapres) usungan partainya dan Partai Gerindra. Menurut Cak Imin, PKB dan Gerindra masih menunggu komunikasi dengan partai-partai lain.

Cak Imin mengungkapkan PKB dan Gerindra tak ingin hanya berdua di 2024. Cak Imin menuturkan perlu toleransi waktu terkait hal tersebut.

"Belum bisa dipastikan karena menunggu komunikasi dengan partai-partai lain. Kita (PKB dan Gerindra-red) tidak ingin hanya berdua, kita ingin menambah kekuatan. Semua saling meminta toleransi waktu," tutur Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut sosok capres dan cawapres belum ditentukan oleh koalisi PKB dan Gerindra. Soal kemungkinan calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto, sambung Cak Imin, juga masih didiskusikan.

"Belum, belum (capres-cawapres), (kesepakatan dengan Prabowo) nunggu waktu konstelasi, komunikasi dengan kekuatan partai-partai yang lain," ujarnya.

Untuk diketahui, Wasekjen PKB Syaiful Huda menceritakan pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan sejumlah ulama dan kiai kondang asal Jawa Timur di Surabaya.

Menurut Huda, dalam pertemuan itu, ada pembicaraan soal Cak Imin yang disarankan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Ya tentu (ada saran Cak Imin jadi cawapres) dan kiai menyampaikan itu dalam berbagai forum baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Merespons usulan jadi cawapres Prabowo itu, Cak Imin menyebut masih menunggu perkembangan koalisi lain. Sebab, sampai saat ini belum ada koalisi yang mengumumkan cawapres.

"Nanti kita juga melihat perkembangan koalisi lain juga belum ada yang umumkan. Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain juga," kata Cak Imin.

Saat disinggung terkait waktu pengumuman, Cak Imin juga masih menunggu koalisi lain. Ia pun tak khawatir jika koalisi lain mendahului deklarasi poros Gerindra dan PKB.

"Enggak (takut keduluan), itu kan sama-sama harus menghidupin," imbuhnya.


Politisi senior PDIP Panda Nababan menyebut sistem proporsional tertutup akan mampu melihat kapasitas partai dalam mendidik kadernya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons pernyataan itu.

Menurut Cak Imin ide soal proporsional tertutup akan masuk akal jika disampaikan 4 tahun sebelum Pemilu berlangsung.

"Ya kalau ide itu 4 tahun sebelum pemilu rasional kalau tinggal setahun sih nggak rasional," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menilai jika sistem proporsional tertutup diwujudkan makan akan mengganggu siklus yang telah ada. Padahal, lanjut Cak Imin, dari segi anggaran hingga persiapan sudah dipertimbangkan.

"Semua persiapan sudah siap, baik itu partai, KPU, anggaran (pertimbangannya), kalau tiba-tiba dirubah mengganggu siklus semua itu," lanjutnya.

Untuk diketahui, Politisi senior PDIP Panda Nababan buka suara terkait pertemuan 8 parpol di perlemen menolak sistem proporsional tertutup. Panda menyebut pihaknya tengah melihat sejauh mana reaksi dari partai-partai lain.

"Terus terang saja dari permainan yang ada dengan (pemilu) tertutup ini kita mau lihat sejauh mana reaksi partai-partai lain. Mohon maaf karena kita merasa kuat persiapannya sudah begitu baik ya berani kita (milih Pemilu tertutup)," ujar Panda dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Senin (9/1/2023).

Menurutnya Pemilu tertutup akan melihat kapasitas partai dalam mendidik kadernya. Ia khawatir Pemilu terbuka membuat calon-calon yang punya modal kuat, diunggulkan.

"Jangan orang-orang calon yang punya modal kuat segala macam dengan sendirinya (membuat) 'jalan tol' untuk menjadi anggota DPR," jelas Panda.

"Tapi kasilah kewenangan kepada partai untuk partai yang akan menunjuk siapa," lanjutnya.

Sebelumnya, delapan partai politik di parlemen menggelar pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Hasil pertemuan itu delapan parpol sepakat menolak sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024.

"Pada siang hari ini, kita 8 partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini," ujar Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, di Hotel Dharmawangsa, Jaksel, Minggu (8/1/2023).

Simak Video 'Menanti Langkah Kejut Kandang Banteng':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri berbicara mengenai peran penting PDIP bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). Megawati mengaku mengawal Jokowi sejak sebelum menjadi presiden.

Hal itu disampaikan Megawati dalam acara peringatan HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023). Megawati mulanya menyinggung soal program stunting yang diinisiasi PDIP.

"PDI Perjuangan menggalakkan program stunting loh Pak, mbok saya dikasih bintang toh yo," kata Megawati sambil tersenyum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati lalu menyinggung soal Jokowi dan dukungan PDIP. Megawati mengatakan PDIP mengawal Jokowi secara legal formal.

"Pak Jokowi itu ya ngono loh, mentang-mentang. Lah iya padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga duh kasihan dah," kata Megawati,

"Loh legal formal loh, beliau jadi presiden tuh nggak ada... kan ini.. legal formal diikuti terus sama saya, aturannya, aturan mainnya," sambung Megawati.

Megawati juga menceritakan saat dirinya mengusulkan Ma'ruf Amin menjadi pendamping Jokowi di periode kedua. Megawati mengatakan dulunya Ma'ruf Amin sama-sama berada di BPIP.

"Terus Pak Ma'ruf saya minta, kaget Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf itu dulunya sama di BPIP, waktu itu masih UKP-PIP, terus setelah itu gitu, ada Pak Mahfud tuh saya lihat, mana dia tadi," ujar Megawati.

Selain itu, Megawati menyarankan agar Mahfud Md menjadi Menko Polhukam. Megawati mengatakan beberapa orang di BPIP kini digeser untuk membantu Jokowi di pemerintahan.

"Nah itu, terus saya bilang gini kan Pak Jokowi, saya bilang Pak Jokowi, Pak entar kalau ini, saya minta izin untuk pendamping Bapak itu Pak Ma'ruf ya gitu. Saya bilang sama Pak Ma'ruf, terus Pak Mahfud diambil sebagai Menko Polkam, terus saya bilang sama mereka, kok enak amat ya, aku tadinya bosnya mereka, eh tiba-tiba diambil sama Pak Jokowi, tung tung tung," tutur Megawati.


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan pidato politiknya saat acara puncak HUT ke-50 PDIP. Megawati menyapa kader PDIP yang hadir di lokasi HUT ke-50 PDIP.

Megawati Soekarnoputri digandeng Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo saat menuju panggung utama HUT ke-50 PDIP, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023). Megawati mengenakan baju bernuansa merah dan hitam.

Sebelum memulai pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri menyapa seluruh kader PDIP yang hadir. Megawati menyapa kader PDIP dengan menanyakan kangen dirinya atau tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kangen tidak sama Ibu?" kata Megawati yang dijawab kangen oleh seluruh kader PDIP.

Sapaan Megawati itu kemudian membuat riuh lokasi HUT ke-50 PDIP. Megawati kemudian meminta kader PDIP tenang agar dia membacakan pidato.

"Jadi sebelum ibu bacakan pidato penting," imbuhnya.

Turut hadir dalam acara HUT ke-50 PDIP yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma'ruf Amin. Para menteri yang berasal juga turut hadir dalam acara ini, antara lain Pramono Anung, Abdullah Azwar Anas, Yasonna Laoly, Hasto Wardoyo, Bintang Puspayoga dan Hendar Prihadi, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kepala daerah lainnya yang datang antara lain Gubernur Sulut Ollu Dondokambey hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Para menteri yang sudah hadir terlihat di arena HUT ialah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Marsudi, Menteri ATR/ Kepala BPN Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di baris kedua juga terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga terlihat tokoh seperti AM Hendropriyono yang hadir di pembukaan HUT.


Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok menghadiri HUT ke-50 PDI Perjuangan (PDIP). Tak hanya mereka, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga turut hadir di lokasi acara HUT ke-50 PDIP.

Pantuan detikcom di lokasi HUT ke-50 PDIP, JIExpo, Kemayoran, DKI Jakarta, Selasa (10/1/2023), Ahok mengenakan baju berwarna merah. Ahok duduk di belakang barisan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hadir mengenakan batik warna cokelat, Heru duduk di barisan depan. Sementara itu, Gibran Rakabuming duduk bersama kader PDIP lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para menteri yang berasal juga turut hadir dalam acara ini, antara lain Pramono Anung, Abdullah Azwar Anas, Yasonna Laoly, Hasto Wardoyo, Bintang Puspayoga dan Hendar Prihadi, serta Ketua DPR RI Puan Maharani. Kepala daerah lainnya yang datang antara lain Gubernur Sulut Ollu Dondokambey hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Para menteri yang sudah hadir terlihat di arena HUT ialah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Marsudi, Menteri ATR/ Kepala BPN Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di baris kedua juga terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga terlihat tokoh seperti AM Hendropriyono yang hadir di pembukaan HUT.

Puan Maharani sebelumnya menjawab kemungkinan soal kejutan yang akan diumumkan Megawati Soekarnoputri di acara HUT ke-50 PDIP. Puan menerka kejutan Megawati itu bisa saja soal penentuan capres dan cawapres yang diusung di 2024.

"Ya pastinya. Setiap ulang tahun kan ada surprise, tapi namanya surprise saya juga nggak tahu. Yang tahu cuma Ibu Ketua Umum surprise akan disampaikan," kata Puan usai memberikan arahan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di Hotel Paragon, Jakarta, Senin (9/1).

Puan tak menutup kemungkinan Megawati akan mengumumkan capres dan cawapres usungan PDIP di acara HUT. Puan sendiri mengaku masih bakal menunggu pidato yang disampaikan Megawati besok.

"Ya bisa saja, kita tunggu besok. Karena memang dalam pidatonya bisa kan pidatonya nggak semua pidatonya semua isinya kita tahu. Pidato ketua umum itu kan ada yang dari hati, ada yang dari pikiran, ada yang memang sudah tercatat," kata Puan.

Simak juga Video: Momen Jokowi-Ma'ruf Hadiri HUT ke-50 PDIP di JIExpo

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah menteri kabinet pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin turut hadir ke acara HUT ke-50 PDIP. Menteri-menteri tersebut mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Pantauan detikcom di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023), para menteri mulai tiba di panggung utama lapangan apel akbar HUT ke-50 PDIP. Para menteri duduk dalam satu barisan

Terlihat ada Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu Kepala BIN Budi Gunawan pun nampak berada di lokasi. Mantan Kepala BIN Hendropriyono juga turut menghadiri peringatan puncak HUT ke-50 PDIP.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga telah berada di panggung utama. Keduanya duduk satu baris bersama dengan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, dan Prananda Prabowo.

Acara HUT ke-50 PDIP saat ini masih menyajikan aksi marching band dan tarian. Megawati hingga Jokowi belum menyampaikan pidato politiknya.

Tema yang diusung dalam HUT ke-50 adalah 'Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam' dengan subtema 'Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya'.

Adapun peringatan ini akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi dalam rangka pemenangan pemilu sehingga sifatnya lebih ke internal guna memperkuat jati diri PDIP.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membeberkan acara HUT ke-50 PDIP tak akan mengundang partai politik (parpol) lain. Terkait itu, Puan meminta maaf kepada para ketua umum (ketum) parpol.

"Ini karena hari ulang tahun PDI Perjuangan yang mana angka 50 itu kan susah. Baru 50 tahun lagi akan terjadi, jadi kami meminta maaf kepada seluruh ketua umum partai politik jikalau memang besok tidak berkesempatan hadir," kata Puan usai memberikan arahan dalam acara bimbingan teknis (bimtek) anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Fraksi PDIP di Hotel Paragon, Jakarta, Senin (9/1).

Puan mengatakan acara HUT PDIP di umur setengah abad ini menjadi kegiatan yang hanya dirayakan oleh internal. Dia menyampaikan Megawati berharap seluruh kader yang besok menghadiri perayaan HUT akan menegakkan tiga pilar partai.

"Karena ini adalah kegiatan internal PDI Perjuangan di ulang tahun ke-50, jadi Ibu Ketua Umum berharap seluruh kader partai yang akan hadir pada esok hari, tiga pilar partainya itu kita bisa menyatu sebagai keluarga besar PDI Perjuangan," kata dia.

Simak Video: Momen Jokowi-Ma'ruf Hadiri HUT ke-50 PDIP di JIExpo

[Gambas:Video 20detik]


Politisi senior PDIP, Panda Nababan menceritakan awal mula terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo pada Pemilu 2019 lalu. Panda menyebut, Mahfud Md yang digadang-gadang jadi cawapres kala itu mempunyai masalah dengan beberapa partai, salah satunya PKB.


Politisi senior PDIP, Panda Nababan, bercerita mengenai terpilihnya Ma'ruf Amin sebagai cawapres (calon wakil presiden) Joko Widodo pada Pemilu 2019 lalu. Panda menyebut Ma'ruf terpilih karena kandidat lain saat itu, Mahfud Md dinilai bermasalah.

"Kalau yang ku tahu dari investigasi, saya mengecek sana sini memang pada waktu itu ada beberapa tokoh pimpinan partai di last minute memprotes Mahfud diangkat menjadi (calon) wakil presiden," kata Panda dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Senin (9/1/2023).

Panda menyebut Mahfud mempunyai masalah dengan salah satu partai. Partai itu yakni PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mahfud punya memori dengan partai politik yang tidak baik terutama masalah PKB, ada masalah dengan Cak Imin lah, dengan ada apa lah," kata Panda.

Hal ini membuat PDIP mengalihkan pilihannya ke kandidat lain. Kandidat itu ialah Ma'ruf Amin.

"Maka jadilah ke Ma'ruf pilihannya, secara spesifik memang ada pimpinan partai yang protes (terkait Mahfud)," tambah Panda.

Namun Panda tidak mengungkap siapa pimpinan PDIP yang protes terkait Mahfud. "Dia (Ma'ruf) pilihannya (jadi cawapres Jokowi), karena tidak jadi Mahfud," tegasnya.


Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) NasDem Nusa Tenggara Timur (NTT) akan mengadukan pemasangan baliho yang menjelekkan bakal calon presiden Anies Baswedan ke polisi. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPW Partai NasDem NTT Yusak Meok.

Yusak mengatakan telah mengambil sikap untuk membuat pengaduan ke kepolisian terkait pemasangan baliho tersebut. Ia pun meminta agar baliho penolakan Anies itu segera dicopot.

"Besok kami adukan ke Polresta karena tadi kami sudah komunikasikan ke sana untuk dicopot saja. Ini bukan pengaduan pidana, supaya tidak menjamur lagi kampanye hitam," kata Yusak saat dikonfirmasi detikBali, Senin (9/1/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Anies Baswedan diusung sebagai bakal calon presiden (capres) oleh NasDem. Meski ada penolakan dari masyarakat Kupang, menurut Yusak tidak perlu disikapi dengan emosional.

"Pagi tadi sudah viral di sejumlah grup WhatsApp. Itu kan bisa jadi ranahnya polisi atau Bawaslu, jadi bagi kami tidak perlu sikapi," imbuhnya.

Yusak menyebut pemasangan baliho seperti itu merupakan hal yang lumrah dalam politik, terlebih menjelang pemilihan umum (pemilu). Menurutnya, kampanye negatif menunjukkan lawan politik mulai ketakutan. Ia mengklaim elektabiltas Anies Baswedan terus meningkat.

"Bakal calon kami lagi cenderung naik sesuai grafik elektabilitas," tandasnya.

Pantauan detikBali, satu spanduk bernada penolakan terhadap Anies Baswedan terpasang di pertigaan Jalan HR Koroh Kupang. Spanduk itu bertuliskan: "NTT Sonde Butuh Anies!!" Tak hanya itu, baliho lainnya juga terpasang di Bundaran Tirosa Jalan Frans Leburaya yang bertuliskan "Kami Menolak Dengan Keras Anies Baswedan Bapak Politik Identitas".

Hasil Survei Litbang Kompas Ungkap Pemilih Bimbang Meningkat, Ini Kata Anies


Sandiaga Uno tampak beberapa kali hadir di acara PPP. Namun demikian, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menjelaskan pihaknya tidak hanya mengundang Sandiaga, tetapi juga pernah mengundang Erick Thohir hingga Mahfud Md di acara PPP.

"Sebenarnya yang datang ke PPP itu di berbagai acara bukan hanya Pak Sandiaga, ada juga Pak Erick Thohir, kemudian juga menteri lain, Pak Mahfud Md pernah kami undang," ucap Arsul usai acara CT Corp Leadership Forum, di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2023).

Menurutnya, popularitas Sandiaga membuat publik berpikir kehadirannya di acara PPP ialah untuk diusung. Namun, dia tak menampik jika Sandiaga disebut sebagai sosok potensial di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi memang, kalau kemudian publik melihatnya lain, itu karena Pak Sandiaga dan Pak Erick dua sosok yang disebut-sebut sebagai sosok potensial untuk menjadi capres-cawapres," ujarnya.

Lebih lanjut, Arsul Sani mengatakan tidak ada yang spesial saat PPP mengundang Sandiaga ke acara internal. Dia menegaskan PPP terbuka bagi siapapun.

"Jadi kita lihatnya itu saja ya sebetulnya, tetapi sesungguhnya tidak ada yang spesial, tidak ada yang khusus kita sediakan," katanya.

"Prinsipnya kan seperti waktu kemarin harlah kemarin, ada beberapa tokoh juga yang bergabung dan kita senang, ada mantan Deputi Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen (Purn) Neno Hamriono dan Mantan Ketua KPU Dahlia Umar. Apalagi kalo kami bisa dapatkan tokoh-tokoh sekaliber Pak Sandiaga atau Pak Erick Thohir," imbuhnya.

Sebagai informasi, Sandiaga Uno kembali terlihat hadir di acara PPP. Kali ini, Sandiaga menghadiri acara Silaturahmi Akbar PPP DIY di Stadion Kridosono, Jogja.

Dilansir detikJateng, acara dilakukan pada Minggu (8/1). Dalam kesempatan tersebut politikus Partai Gerindra itu tampak mengenakan sarung hijau, berbaju koko putih dan peci hitam.


Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kabupaten Lombok Tengah Ahmad Samsul Hadi ingin mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Rosyid Baswedan menang telak pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Angkanya mencapai 75 persen di NTB dan 80 persen khusus Lombok Tengah.

"Kami enggak muluk-muluk lah. Sesuai hasil survei suara Pak Anies ada di angka 75 persen di NTB," kata Samsul, Senin (9/1/2023) di Kantor DPD NasDem Praya Lombok Tengah.

Di sisi lain kata Samsul, partai NasDem juga membidik 6 kursi di DPRD Lombok Tengah pada Pileg 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami juga target 6 kursi di Lombok Tengah. Naik 100 persen. Sekarang kami ada 3 kursi ya," kata Samsul.

Saat ini, kata Samsul, seluruh pengurus NasDem di Lombok Tengah sedang merapikan sumber daya untuk menyambut kedatangan Anies Rasyid Baswedan di NTB.

"Segala sumber daya kami akan kerahkan untuk itu. Terget kemenangan Anies otomatis akan meningkat setelah berkunjung ke Lombok Tengah," katanya.

Sesuai hasil survei tim pemenangan, suara Anies di NTB per minggu ini berada di angka 75 persen. Kunjungan Anies ke Lombok pada akhir bulan Januari 2023 diprediksi akan mendongkrak suara pada Pilpres 2024 nanti.

"Target kami naik. Tapi ingat ke NTB Pak Anies itu hanya silaturrahmi ke Ponpes Yatofa di Desa Bodak Praya Lombok Tengah dan Lombok Timur bukan kampanye politik " kata Samsul.

Khusus di Lombok Tengah sendiri, DPD NasDem telah menargetkan 80 persen torehan suara untuk bakal calon presiden dari partai besutan Surya Paloh itu. Angka itu optimis diraih khusus di Kabupaten Lombok Tengah jika mengacu pada hasil survei.

"Kami target 80 persen khusus di Kabupaten Lombok Tengah saja ya. Karena masyarakat Lombok Tengah sudah cerdas sekarang," pungkasnya.

Lihat juga video 'NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari':

[Gambas:Video 20detik]


Jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) NasDem Lombok Tengah mulai menyiapkan penyambutan pada kehadiran Anies Baswedan. Selain itu, pengamanan terhadap bakal calon presiden yang diusung NasDem itu juga akan dipertebal.

Ketua DPD NasDem Lombok Tengah Ahmad Samsul Hadi menjelaskan, Anies akan melakukan safari politik ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 30 Januari 2023. Samsul memastikan kehadiran Anies di Lombok aman meskipun ada kemungkinan terjadi penolakan.

"Terkait ada penolakan itu wajar terjadi. Pasti ada dari kubu sebelah, tapi saya kira masyarakat Lombok enggak aneh-aneh. Tidak mungkin Anies ditolak di sini," kata Samsul di kantor DPD NasDem Praya Lombok Tengah, Senin (9/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Samsul mengaku telah mengirim surat ke Kapolda NTB untuk mengamankan kedatangan Anies di NTB. Ia pun membantah agenda Anies tersebut adalah bagian dari kampanye.

"Saya tegaskan ini bukan kampanye tapi ini silaturahmi kebangsaan. Tahapan Pemilu kita belum kok. Tidak ada kampanye. Karena kan kita belum mulai tahapan. Ini hanya perintah partai," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Anies Baswedan akan melakukan safari politik ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) selama dua hari. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan mengunjungi Pulau Lombok dan Sumbawa. Setalah take off dari Bandara Internasional Lombok, Anies juga dijadwalkan mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Yayasan Atthohiriyah Alfadiliyah atau Ponpes Yatofa di Desa Bodak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah.

Yandri PAN Pernah Tanya Sosok Cawapres Anies ke PKS, Jawabannya AHY


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan menyampaikan kejutan saat HUT PDIP ke-50 besok. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan apa kejutan yang akan disampaikan Megawati.

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada 3 kejutan yang paling mungkin akan disampaikan Megawati pada HUT PDIP ke-50. Dia menyebut kejutan yang paling spektakuler yakni soal capres usungan PDIP di 2024.

"Satu-satunya kejutan yang paling spektakuler tentunya pengumuman capres 2024. Bukan yang lain. Publik sangat menunggu siapa jagoan PDIP. Puan atau Ganjar," kata Adi saat dihubungi, Senin (9/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menilai kedua nama tersebut yang paling santer beredar di masyarakat sebagai capres dari PDIP. Selain itu, dia menyebut belakangan juga muncul isu Megawati yang justru maju sebagai capres.

"Sebab dua nama ini santer sejak awal yang melahirkan friksi. Bahkan belakangan ada wacana yang mengusulkan Megawati maju kembali untuk mengakhiri banyak spekulasi internal," ucapnya.

Kejutan lainnya, kata Adi, berkaitan dengan partai pendukung Anies Baswedan. Dia menyebut bisa saja Megawati meminta Jokowi secara kepartaian untuk mengeluarkan partai pendukung Anies dari koalisi pemerintahan.

"Kejutan kedua PDIP secara kepartaian meminta partai yang mendukung Anies maju Pilpres 2024 mundur atau meminta Jokowi yang nota benenya kader PDIP mengeluarkan dari koalisi. Selama ini suara yang minta partai yang dukung Anies bersifat personal, bukan sikap resmi lembaga. Jika ini yang terjadi sangat menarik," ujarnya.

Kemudian, Adi menerka kejutan lainnya juga bisa jadi berkaitan dengan koalisi PDIP di 2024. Dia menyebut PDIP sampai saat ini masih belum jelas akan berkoalisi atau tidak untuk berkompetisi di 2024.

"Kejutan ketiga, PDIP mengumumkan dengan siapa akan berkoalisi di 2024. Selama ini PDIP terlihat masih membuka komunikasi dengan partai lain tapi belum memutuskan berkoalisi," tuturnya.

Lantas berapa peluang antara Ganjar atau Puan jadi capres PDIP? Simak di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan melakukan safari politik ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), akhir Januari 2023. Dia akan mengunjungi Pulau Lombok dan Sumbawa selama dua hari.

Ketua DPD NasDem Lombok Tengah Ahmad Samsul Hadi menjelaskan berbagai agenda Anies di Lombok. Salah satunya adalah mengikuti pengajian di Pondok Pesantren Yayasan Atthohiriyah Alfadiliyah atau Ponpes Yatofa di Desa Bodak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah.

"Beliau akan datang tanggal 30 Januari. Setalah take off dari Bandara Internasional Lombok ke Desa Sade, Desa Rembitan, baru ikut pengajian di Yatofa," kata Hadi di kantor DPD NasDem Praya Lombok Tengah, Senin (9/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Samsul, Anies juga akan meninjau aktivitas menenun yang dilakukan oleh masyarakat setempat. "Setelah menghadiri pengajian akbar bersama TGH Fadli di Bodak, baru ke peternakan sapi di Kecamatan Wanasaba, Lombok Timur. Akan sholat asar di Masbagik. Ada agenda ziarah saja di sana," katanya.

Samsul menyebut, selanjutnya Anies akan disambut 40 ribu masa di Lapangan Wanasaba Lombok Timur. Di sana, Anies yang diusung sebagai bakal calon presiden oleh Partai NasDem itu akan melantik 3.000 Dewan Pimpinan Ranting dari kelompok-kelompok peternakan di Lombok Timur.

Setelah itu, Anies akan melanjutkan safari politiknya ke Lombok Barat. Di sana, Anies rencananya akan disambut oleh Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid dan istirahat di Hotel Santika Mataram.

Pada hari kedua, Anies juga dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Menurut Samsul, Anies akan mengikuti rapat adat dan akan diberikan gelar adat di Kabupaten Bima.

"Di Sumbawa dia akan disambut oleh Din Syamsudin pimpinan Ponpes Dea Malela. Setelah itu dia berangkat ke Bima. Jadi Pak Anies akan berada di NTB selama dua hari," kata Samsul.

Samsul menepis kunjungan Anies tersebut adalah bagian dari kampanye. Menurutnya, tahapan pemilu belum dimulai. "Saya tegaskan ini bukan kampanye, tapi ini silaturahmi kebangsaan," tandasnya.

Lihat juga video 'NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut-sebut akan menyampaikan kejutan pada Hari Ulang Tahun (HUT) PDIP yang ke-50 besok. Wali Kota Solo yang juga putera Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak mendapat bocoran soal kejutan itu.

"(Kejutan) Tunggu wae (saja) besok," kata Gibran seperti dilansir detikJateng, Senin (9/1/2023).

Gibran mengaku tidak tahu soal kejutan yang akan disampaikan Ketum PDIP Megawati saat HUT PDIP besok. Dia mengaku tidak mendapatkan bocoran soal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan tanya saya, nggak ada bocoran, nggak ada yang dibocorke," lanjutnya.

Gibran mengaku akan berangkat sendiri ke Jakarta untuk menghadiri acara HUT PDIP ke-50. Dia meminta semua untuk sabar menanti kejutan Megawati besok.

"Berangkat dari sini (Balai Kota), mangkat sendiri, ngerampungke gawean sik (selesaikan pekerjaan dulu), ditunggu sesok wae (besok saja) kejutan-kejutan, pengumuman, pengarahan Ketua Umum, (calon) Presiden, tunggu besok, santai wae," ucapnya.

Simak berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Hasto Ungkap Ada Surprise di HUT PDIP ke-50, Ungkit Pencapresan Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dikabarkan diusulkan menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Cak Imin mengaku masih menunggu situasi yang berkembang.

"Ya kita tunggu saja," kata Cak Imin dilansir dari detikNews, Senin (9/1/2023).

Sebelumnya, Wasekjen PKB Syaiful Huda menceritakan pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan sejumlah ulama dan kiai kondang asal Jawa Timur di Surabaya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Huda, dalam pertemuan itu, ada pembicaraan soal Cak Imin yang disarankan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Ya tentu (ada saran Cak Imin jadi cawapres) dan kiai menyampaikan itu dalam berbagai forum baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Merespons usulan jadi cawapres Prabowo itu, Cak Imin menyebut masih menunggu perkembangan koalisi lain. Sebab, sampai saat ini belum ada koalisi yang mengumumkan cawapres.

"Nanti kita juga melihat perkembangan koalisi lain juga belum ada yang umumkan. Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain juga," imbuhnya.

Saat disinggung terkait waktu pengumuman, Cak Imin juga masih menunggu koalisi lain. Ia pun tak khawatir jika koalisi lain mendahului deklarasi poros Gerindra dan PKB.

"Enggak (takut keduluan), itu kan sama-sama harus menghidupin," imbuhnya.

Fokus Kampanye, Cak Imin Cuti dari DPR Mulai Besok


Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku akan mengambil sikap soal Pilpres 2024. Danny akan mengungkap arah dukungannya kepada salah satu calon presiden (capres) ke depan.

"Insyaallah saya secara Pilpres saya pasti punya sikap, jelas. Saya tidak pernah sembunyi-sembunyi, tidak pernah tidak jelas, kalau saya jelas," tegas Danny kepada wartawan di Rujab Wali Kota Makassar, Minggu (8/1/2023).

Danny mengaku akan mengumumkan dukungannya dalam waktu dekat. Dia belum mau menyebut sosok capres yang akan didukung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti saya bersikap, siapa saya dukung. Nanti dilihat sendiri, yang jelas saya punya sikap," tegasnya.

"Saya kira akan bersikap jelas nanti. Dekat-dekat mi ini," tambah Danny.

Danny lantas menilai jika politik itu dinamis. Dia mengatakan, dirinya akan mendukung pihak yang punya sikap politik sama dengannya.

"Kita lihat nanti ya karena politik itu kan sikap ya. Tentu kalau sikap berbeda ya berarti kan selalu mencari sikap yang sama," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Danny diterpa isu tidak harmonis dengan Partai NasDem yang mengusungnya di Pilwalkot 2020 lalu. Hal ini lantaran Danny tidak hadir dalam acara temu relawan Anies Baswedan yang merupakan capres usungan NasDem di Makassar.

"Belum pi saya lihat-lihat retak ini (hubungan dengan NasDem), belum pi, belum pi," ucapnya.

Danny kemudian menegaskan jika dirinya baik-baik saja dengan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Fatma diketahui merupakan kader Nasdem.

"Baik-baik saja saya sama ibu (Wakil Wali Kota Makassar) kok," tegasnya.

Untuk diketahui, acara temu relawan Anies Baswedan yang merupakan capres usungan Partai NasDem digelar di Makassar pada Sabtu, 10 Desember 2022 lalu. Danny beralasan dia tidak hadir lantaran ada kunjungan kerja ke luar kota.

"Saya kan memang ada agenda hari Anti Korupsi. Saya diundang KPK, kemudian lanjut ke Solo. Kan jelas sekali," imbuhnya.

Danny Pomanto Mundur Salah Satunya Karena NasDem Capreskan Anies


Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto buka suara soal isu tidak harmonis dengan Partai NasDem yang mengusungnya di Pilwalkot 2020 hingga tidak menghadiri acara Capres NasDem Anies Baswedan di Makassar. Danny menegaskan belum ada keretakan hubungan dengan NasDem hingga saat ini.

"Belum pi saya lihat-lihat retak ini (hubungan dengan NasDem), belum pi, belum pi," ujar Danny di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar di Jalan Jalan Haji Ince Saleh Daeng Tompo, Minggu (8/1/2023).

Danny lantas menegaskan, hubungannya dengan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi Masse yang juga kader NasDem hingga saat ini baik-baik saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baik-baik saja saya sama ibu (Wakil Wali Kota Makassar) kok," tegasnya.

Terkait ketidakhadirannya di acara Anies di Makassar pada Sabtu, 10 Desember 2022 lalu, Danny mengatakan itu merupakan sikap dirinya. Nantinya dia juga akan memperjelas sikapnya terkait Pilpres 2024.

"Itu (tidak hadir di acara Anies) sikap namanya, sikap. Karena saya, ya saya kira akan bersikap jelas nanti. Dekat-dekat mi ini," katanya.

Lebih lanjut Danny menyebut kunjungan Anies ke Makassar saat itu bertepatan dengan undangan KPK untuk menghadiri acara Hari Anti Korupsi di Jakarta. Setelah itu dia kemudian lanjut ke Solo. Dia pun memaklumi jika ketidakhadirannya di acara Anies memunculkan persepsi dia tidak mendukung Anies.

"Saya kira itu pemahamannya orang, tapi kalau dia salah paham bagus tonji juga. Nanti saya bersikap, siapa saya dukung. Nanti dilihat sendiri, yang jelas saya punya sikap. Untuk Pilpres saya punya sikap jelas," imbuhnya.

Danny Pomanto, Sulap Makassar Jadi Kota Festival


Partai politik di parlemen kecuali PDIP menyatakan sikap menolak sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai pada Pemilu 2024. Menko Polhukam Mahfud Md mempersilakan saja, sebab pemerintah tidak boleh bersikap.

"Silakan saja, pemerintah tidak boleh bersikap," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Minggu (8/1/2023).

Mahfud mengatakan hal itu merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menekankan pemerintah tidak mengambil bagian atas hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak boleh bersikap (pemerintah), kenapa? karena partai itu yang menentukan pilihannya sendiri dan MK yang memutuskan," ujarnya.

Mahfud juga enggan menanggapi soal sikap PDIP yang tak ikut dalam kesepakatan 8 partai tersebut. Menurut Mahfud, pihaknya tak boleh mencampuri apalagi menyuruh parpol.

"Ya terserah (PDIP jika tak ikut), pemerintah nggak boleh melarang atau menyuruh," tuturnya.

Sebelumnya, partai-partai di parlemen kecuali PDIP telah menggelar pertemuan di Nusantara Room, Hotel Dharmawangsa, Jakarta. Pertemuan 8 parpol itu sebagai bentuk penegasan penolakan sistem pemilu coblos partai. Ada 5 sikap yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut.

Berikut 5 pernyataan sikap 8 partai politik parlemen:

1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat dimana dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan Partai Politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.

2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam 3 (tiga) pemilu. Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk dan tidak sejalan dengan asas Ne Bis In Idem.

3. KPU agar tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran Pemilu 2024 serta kepada penyelenggara Pemilu, terutama KPU, agar tetap menjalankan tahapan-tahapan Pemilu 2024 yang telah disepakati bersama.

5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas Politik, keamanan dan ekonomi.

Simak Video 'Pertemuan 8 Parpol Anggota DPR Tegaskan Tolak Sistem Pemilu Tertutup':

[Gambas:Video 20detik]


Kabar duet capres - cawapres, Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuat. AHY menanggapi santai isu tersebut dan berharap ada jalan untuk keduanya.

Hal itu dikatakan AHY usai pertemuan 8 parpol parlemen di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/11/2023). AHY mengaku tidak mengetahui kabar duetnya dengan capres dari Partai NasDem tersebut.

"Insyaallah, ha-ha-ha, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada jalan aja," kata AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini, kata Ketua Umum Partai Demokrat tersebut, pihaknya masih berproses untuk menyamakan visi dan misi dengan NasDem dan PKS. Dia menegaskan ketiga partai itu memiliki semangat yang sama untuk menggaungkan perubahan.

"Kita terus berkomunikasi secara intensif yah, Demokrat, NasDem, dan PKS itu terus berkomunikasi agar bisa semakin menemukan persamaan - persamaan baik dalam visi misi, maupun narasi besar. Yang jelas, semangat kami sekali lagi adalah perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Ia pun memohon doa agar perjuangan partai tersebut dapat terlaksana.

"Insyaallah. Saya hanya mohon doanya saja, kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar dan saya berharap sekali, kita semua berharap, selalu ada jalan bagi alternatif, jangan baku atur di negeri kita," katanya.

Ia pun menyinggung soal baku atur dalam kepemimpinan dan perpolitikan. "250 juta penduduknya, kalau politik tertingginya saja, kepemimpinan tertingginya diaduk-aduk dalam konteks baku atur, match fix, kalau kemarin piala dunia ada match fixing pasti kita kesel kan? Marah dong? Padahal itu bukan negara kita yang main, itu timnas negara A dan ada negara B," kata AHY.

Ia berharap agar pemilu dapat dilaksanakan secara fair. "Kita ingin yang fair. Akhirnya, ada final yang seru sekali, that's it. Itu yang kita inginkan, adil, terbuka. Buat siapa saja, warga negara siapa saja yang punya keinginan dan harapan diberikan jalannya. Jangan baku atur," imbuh AHY.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi mengaku mendapat bocoran Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Gus Choi menyebut deklarasi itu akan dilakukan pada bulan Februari.

"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya. Tetapi saya mendengar sebenarnya, saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan, mendukung Anies sebagai calon presiden," kata Gus Choi kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).

Anies Seusai Debat Perdana Pilpres: Seru Diskusinya!


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka suara soal isu dirinya diduetkan dengan Anies Baswedan. AHY mengaku tidak tahu terkait hal itu. Dia lantas berharap ada jalan.

"Insyaallah, ha-ha-ha, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ada jalan aja," kata AHY usai pertemuan 8 parpol di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1/2023).

AHY mengatakan saat ini pihaknya masih berproses untuk menyamakan visi misi dengan NasDem dan PKS. Dia menegaskan ketiga partai itu memiliki semangat untuk terus menggaungkan perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita terus berkomunikasi secara intensif yah, Demokrat, NasDem, dan PKS itu terus berkomunikasi agar bisa semakin menemukan persamaan-persamaan baik dalam visi misi, maupun narasi besar. Yang jelas, semangat kami sekali lagi adalah perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY memohon doa agar ikhtiar tersebut dapat segera terlaksana. Dia kemudian bersatire agar tidak ada pihak yang mengatur-atur.

"Insyaallah. Saya hanya mohon doanya saja, kami sekali lagi hanya ingin berikhtiar dan saya berharap sekali, kita semua berharap, selalu ada jalan bagi alternatif, jangan baku atur di negeri kita. 250 juta penduduknya, kalau politik tertingginya saja, kepemimpinan tertingginya diaduk-aduk dalam konteks baku atur, match fix, kalau kemarin piala dunia ada match fixing pasti kita kesel kan? Marah dong? Padahal itu bukan negara kita yang main, itu timnas negara A dan ada negara B," kata AHY.

"Kita ingin yang fair. Akhirnya, ada final yang seru sekali, that's it. Itu yang kita inginkan, adil, terbuka. Buat siapa saja, warga negara siapa saja yang punya keinginan dan harapan diberikan jalannya. Jangan baku atur," imbuh AHY.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi mengaku mendapat bocoran Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Gus Choi menyebut deklarasi itu akan dilakukan pada bulan Februari.

"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya. Tetapi saya mendengar sebenarnya, saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan, mendukung Anies sebagai calon presiden," kata Gus Choi kepada wartawan dalam acara diskusi politik di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1).

Gus Choi mengatakan dirinya tak memiliki hak untuk menyampaikan secara resmi terkait rencana deklarasi tersebut. Namun demikian, Gus Choi menuturkan deklarasi itu tak lama lagi akan dilakukan.

"Mungkin akhir Januari, mungkin Februari, pokoknya kira-kira sekitar 2 bulan, 1 bulan, inilah. Itu yang saya dengar," ucapnya.

Simak juga 'AHY soal Deklarasi Koalisi Perubahan Bulan Ini: Insya Allah!':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar penandatanganan petisi perlindungan anak di Kawasan Sarinah, Jakarta. Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan pihaknya menolak segala bentuk kekerasan terhadap anak.

"Melakukan komitmen petisi perlindungan anak karena akhir akhir ini terjadi berbagai tindakan kekerasan kepada anak, baik yg berskala sangat mengerikan, penculikan, kekerasan, dan sampai yang paling kecil kekerasan verbal kepada anak," kata Cak Imin kepada wartawan pada Minggu (8/1/2023).

Cak Imin mengatakan penolakan kekerasan anak itu harus jadi komitmen seluruh masyarakat, tak peduli latar belakang apa pun. Menurutnya, anak hal yang penting karena merupakan masa depan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu, ini harus menjadi komitmen bersama seluruh warga bangsa. Tidak peduli dari layar belakang apapun, kelas sosial apa pun, agama apa pun, bahu-membahu, anak adalah masa depan kita, anak adalah hak dari masa depan bangsa kita," imbuhnya.

Cak Imin mengatakan pihaknya akan meminta banyak pihak untuk turut menandatangani petisi tersebut.

"Kita mintakan tanda tangan para tokoh, kita minta tanda tangan para kekuatan budaya, agama, masyarakat, semuanya agar semua sadar akan pentingnya perlindungan anak," terangnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan dan Perlindungan Anak DPP PKB Nihayatul Wafiroh berharap kasus-kasus penculikan hingga kekerasan pada anak tak ada lagi. Dia meminta para orang tua untuk memastikan anak terlindungi.

"Ibu-ibu, kita sebagai ibu merasakan bagaimana pedihnya seorang ibu kehilangan anaknya sampe satu bulan, bagaimana kita melihat ibu-ibu yang anaknya diperkosa, kita melihat ada seorang guru memperkosa sampe 13 siswa/i-nya, bagaimana mereka harus menanggung masa depannya," kata dia.

"Ini harus kita hapuskan, kita harus memastikan seluruh anak-anak kita hidup dalam kondisi yang layak, hidup dalam kondisi yang aman, dan hidup dalam kondisi yang sehat," lanjutnya.

Simak juga 'PKB Nomor Urut 1 di Pemilu 2024, Cak Imin Ingin Satukan Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin buka suara terkait kabar diumumkan dirinya jadi cawapres Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Cak Imin mengaku masih menunggu perkembangan.

"Ya kita tunggu saja," kata Cak Imin pada wartawan dalam Penandatangan Petisi Perlindungan Anak di Sarinah pada Minggu (8/1/2023).

Menurut Cak Imin, ia masih menunggu perkembangan koalisi lain. Pasalnya, imbuh dia, koalisi belum mendeklarasikan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kita juga melihat perkembangan koalisi lain juga belum ada yang umumkan," katanya.

"Nanti kita lihat koalisi-koalisi yang lain juga," imbuhnya.

Saat disinggung terkait waktu pengumuman, Cak Imin juga masih menunggu koalisi lain. Ia pun tak khawatir jika koalisi lain mendahului deklarasi poros Gerindra dan PKB.

"Ya tergantung koalisi yang lain juga," kata dia.

"Enggak (takut keduluan), itu kan sama-sama harus menghidupin," imbuhnya.

Usulan Jadi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, wasekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda menceritakan pertemuan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan sejumlah ulama dan kiai kondang asal Jawa Timur di Surabaya.

Huda menyebut dalam pertemuan itu, ada pembicaraan soal Cak Imin yang disarankan sebagai cawapres Prabowo Subianto.

"Ya tentu (ada saran Cak Imin jadi cawapres) dan kiai menyampaikan itu dalam berbagai forum baik di Jawa Tengah maupun Jawa Timur," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/12/2022).

Simak juga 'Analisis Pengamat Soal Menguatnya Wacana Duet Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Sistem pemilu tersebut, menurutnya, akan menghapus hak kompetisi setiap orang.

Cak Imin mengaku juga akan konsolidasi dengan 7 partai di parlemen lain. Pertemuan konsolidasi itu akan digelar hari ini.

"PKB dalam posisi menolak, dan kita sedang berkonsolidasi dengan partai lain," ujar Cak Imin pada wartawan dalam Penandatangan Petisi Perlindungan Anak di Sarinah pada Minggu (8/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah hari ini akan ada pertemuan dengan partai lain," tambahnya.

Menurut Cak Imin, sistem proporsional tertutup memberangus hak-hak kompetisi. Ditambah lagi, waktu pemilu yang sudah semakin dekat.

"Waktu sudah sangat pendek, pemotongan hak kompetisi demokratis," kata dia.

"Kalau proporsional tertutup dipilih 4 tahun sebelum pemilu barangkali wajar-wajar saja tapi ini ini 1 tahun sebelum pemilu, ini sama saja memberangus hak-hak kompetisi orang," lanjut Cak Imin.

Saat disinggung apakah ada agenda tertentu dalam wacana perubahan tersebut, Cak Imin mengatakan hal itu merupakan hal biasa dalam demokrasi. Meski begitu, menurut Cak Imin, perubahan sistem pemilu tidak fair jika dilakukan setahun sebelum penyelenggaraan pemilu.

"Ya sebetulnya ini agenda biasa ya, sebetulnya layaknya dibahas diawal pasca pemilu. Biasa, ndak masalah, karena sistem demokrasi bisa melalui berbagai cara," paparnya.

"Tetapi proporsional dalam waktu 1 tahun sebelum pemilu ini tidak fair," imbuh Cak Imin.

Simak juga 'Ini Alasan Pemohon Minta Pemilu 2024 Coblos Gambar Partai Bukan Caleg':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menampik isu PKB tengah menggodok rencana koalisi bareng NasDem di Pilpres 2024. Cak Imin menegaskan saat ini PKB masih berkoalisi bersama Gerindra.

"Oh, tidak benar, tidak benar. PKB masih bersama Gerindra," kata Cak Imin pada wartawan usai acara Penandatangan Petisi Perlindungan Anak di Sarinah, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Cak Imin lalu ditanya soal kemungkinan menjadi cawapresnya Anies Baswedan yang kini telah dideklarasikan NasDem sebagai bakal capres. Cak Imin menyampaikan tak ada komunikasi dengan NasDem terkait hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada pembicaraan sama sekali," tegasnya.

Diketahui, belakangan ini poros Koalisi Gerindra dan PKB mengklaim bakal menambah parpol baru. PKB juga sempat diterpa soal bakal membangun poros baru.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan koalisi bareng Gerindra masih solid. Namun Jazilul mengakui masih ada dinamika yang terjadi di internal poros koalisi terkait pembicaraan capres.

"Koalisi tidak ada masalah, PKB-Gerindra masih solid, sekber jalan terus, kok," kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (25/11).

"Namun kami akui masih ada sedikit dinamika untuk menentukan siapa capresnya," kata Wakil Ketua MPR itu.

Sementara, NasDem juga terus mematangkan pembentukan koalisi bersama Partai Demokrat dan PKS. Namun sampai saat ini belum kunjung mendeklarasikan koalisi.

Simak juga 'PKB Nomor Urut 1 di Pemilu 2024, Cak Imin Ingin Satukan Indonesia':

[Gambas:Video 20detik]


Muncul ide agar Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menjadi capres dalam Pemilu 2024. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai akan menjadi perjuangan berat jika Megawati kembali mencalonkan diri dalam Pilpres mendatang.

Awalnya Mardani menyampaikan sosok Megawati sebagai Ketum PDIP. Menurutnya Megawati terbukti telah membesarkan partai dengan julukan moncong putih itu.

"Pertama, Bu Mega tokoh yang terbukti menjaga dan membesarkan PDIP," kata Mardani saat dihubungi, Sabtu (7/1/2022).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Mardani, dicalonkan atau tidaknya Megawati dalam Pilpres nanti merupakan hak internal PDIP. Mardani kemudian menyinggung nama-nama capres yang berada di posisi tiga besar dalam survei, dia lantas menyinggung perjuangan akan berat jika Megawati maju sebagai capres.

"Kedua, hak kawan-kawan PDIP jika ingin mencalonkan. Ketiga, hingga saat ini tiga besar masih Mas Ganjar, Mas Anies dan Pak Prabowo. Akan perjuangan berat untuk Bu Mega," imbuhnya.

Muncul Ide Megawati Capres

Usulan agar Megawati maju lagi dalam kontestasi politik itu disampaikan oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro dalam acara diskusi politik yang diselenggarakan Perhimpunan Orang Merdeka. Acara itu turut dihadiri, Ketua DPP NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi, Wasekjen PPP Idy Muzayyad, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Budi awalnya menyinggung soal dukungan untuk Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sebagai capres bisa membelah internal PDIP. Menurutnya, ancaman keterbelahan itu tak akan terjadi jika Megawati yang maju sebagai capres.

"Ketika ada fraksi Ganjar dan ada fraksi Puan ya ini bisa membelah partai, bisa membuat partai ini ke depan bisa pincang juga karena keterbelahan. Kenapa nggak disorong ke Bu Mega? Bu Mega secara umur secara konstitusi masih memungkinkan, jadi ketika Bu Mega menjadi opsi maka keterbelahan ini pasti nggak ada. BTL semua, banteng tegak lurus," kata Budi dalam acara Diskusi Politik di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Budi juga bicara soal negara Amerika Serikat (AS) yang capresnya tak lagi berusia muda, namun memiliki pengalaman. Dia menyebut hal itu menjadi contoh situasi yang sama jika Megawati kembali maju sebagai capres.

"Ada negara namanya Amerika Serikat, 2024 nanti kita akan ketemu dua orang kakek-kakek, Gus Choi, kalau nggak ada aral melintang akan ada dua kakek-kakek namanya Presiden Joe Biden, 82 tahun nanti 2024, dan Presiden Donald Trump 78 tahun akan bertarung, berkompetisi menjadi orang paling kuat di muka bumi 2024, umurnya 78 dan 82 ya sama, Bu Mega sepantaran lah, Bu Mega 75 kalau nggak salah 76, tahun ini 76. Masih 75, tahun depan 77, sama lah. 82 tahun Gus Choi itu apakah Amerika kita bilang nggak ada stok anak muda? Kan nggak juga, nah itu imajinasinya, boleh dong," ujarnya.

Simak Video 'Muncul Ide Megawati Maju Capres 2024, Ketua PDIP: Masuk Akal':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi mengaku mendapat bocoran Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Gus Choi menyebut deklarasi itu akan dilakukan pada bulan Februari.

"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya. Tetapi saya mendengar sebenarnya, saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan, mendukung Anies sebagai calon presiden," kata Gus Choi kepada wartawan dalam acara diskusi politik di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1/2023).

Gus Choi mengatakan dirinya tak memiliki hak untuk menyampaikan secara resmi terkait rencana deklarasi tersebut. Namun demikian, Gus Choi menuturkan deklarasi itu tak lama lagi akan dilakukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin akhir Januari, mungkin Februari, pokoknya kira-kira sekitar 2 bulan, 1 bulan, inilah. Itu yang saya dengar," ucapnya.

Gus Choi mengatakan NasDem yakin PKS dan Demokrat memiliki keyakinan yang sama untuk mendukung Anies Baswedan maju dalam Pilpres 2024. Dia menyebut NasDem juga yakin PKS-Demokrat tak akan goyah meski ada tawaran dari partai lain.

"Atas informasi itu saya yakin PKS sama Demokrat itu punya keimanan yang mantap untuk mendukung Anies sebagai calon presiden bersama NasDem, jadi orang lain boleh ragu tapi kami mantap. NasDem mantap, yakin, mereka tidak goyah, meskipun ada yang menawari dari kekuasaan mau dikasih menteri ini menteri itu, kami nggak yakin mereka goyah, keyakinan kami justru mereka mantap mendukung Anies," ujar Gus Choi.

Poros 'Koalisi Perubahan' yang digodok Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS diketahui masih belum kunjung menggelar deklarasi meski Anies Baswedan sudah dideklarasikan sebagai bakal capres dari parpol pertama pada 3 Oktober 2022.

Wakil Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyampaikan saat ini ketiga partai telah menyelesaikan platform dan program koalisi. Soal timing deklarasi koalisi bersama, Willy mengatakan saat ini sedang dimatangkan.

"Beberapa hal yang sudah diselesaikan itu platform dan program. Portofolio masih terus dibicarakan dan dimatangkan. Juga kontribusi terhadap pemenangan dan terakhir tentu timing deklarasi bersama," kata Willy kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Senin (2/1).

Simak Video: NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari

[Gambas:Video 20detik]


Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkesan 'baperan' jika hanya me-reshuffle menteri dari Partai NasDem. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai justru Jokowi mengevaluasi menteri berdasarkan kinerja menteri.

"Baperan dari mana? Presiden Jokowi dalam melakukan evaluasi terhadap kabinetnya, pengalaman yang ada selalu berdasarkan kinerja. Meskipun koalisi di partai politik tidak ada jaminan menteri kami itu akan langgeng kalau kinerjanya tidak bagus," kata Awiek saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).

Awiek menyebut tak hanya PPP yang berpandangan demikian, menteri dari partai lain pun bisa diganti jika dinilai tak menunjukkan performa bagus. Terlebih, menurut Awiek, urusan reshuffle merupakan hal prerogatif Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi nggak ada yang soal baper-baperan itu, nggak ada. Kalau kinerjanya nggak bagus ngapain dipertahankan gitu. Dan itu semuanya hak prerogatif dari Presiden Jokowi atas nama konstitusi," lanjutnya.

"Kalau ternyata beliau sudah melihat bahwa kabinet ini a, b, c, d itu tidak performa harus diganti. Ya itu tidak mendengarkan suara pengamat, suara partai saja bisa beliau abaikan atas nama konstitusi, apalagi suara-suara dari luar. Makannya baperan dari hal apa?," sambung Awiek.

Hensat sebelumnya menyampaikan analisisnya soal wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menggeser pos menteri-menteri NasDem. Hensat menilai Presiden Jokowi akan dikesankan publik 'baperan' jika benar langkah tersebut dilakukan.

"Reshuffle, bila terjadi, menjadi penilaian tersendiri bagi publik di jelang masa akhirnya sebagai Presiden RI. Bila hanya NasDem (1 atau 2 atau semua) yang kena reshuffle maka ada 3 opsi kemungkinan penilaian publik," ujar Hensat mengawali analisisnya, Kamis (5/1).

Hensat mengatakan penilaian publik terhadap Jokowi akan tak bagus jika me-reshuffle menteri-menteri NasDem dekat-dekat ini. Sebabnya, persepsi publik akan lekat dengan suka atau tidaknya Jokowi ke menterinya, bukan berdasarkan kinerja.

"Presiden Jokowi dinilai baperan karena melakukan reshuffle mengikuti perasaan suka atau tidak suka bukan kinerja, sebab yang mengangkat menteri ya Presiden," katanya.

Hensat lalu menyinggung keputusan NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya di Pemilu 2024. Menurut Hensat, Jokowi menzalimi NasDem lantaran dianggap berseberangan dengannya.

"Presiden menzalimi NasDem karena NasDem dianggap berseberangan dengan Presiden karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai bacapres. Padahal ini hanyalah ritual politik 5 tahunan belaka. Lagipula, saat proses pencapresan di 2014, Anies adalah bagian penting kampanye Jokowi," kata dia.

"Semakin tercitrakan bahwa Presiden menjalankan roda pemerintahan sedang sistem menakut-nakuti kawan politik dan lawan politik. Bila berseberangan maka dipecat, padahal dalam demokrasi berbeda itu biasa. Dan ini bisa berimbas hilangnya penghormatan dari lawan dan kawan politik pada sosok Jokowi," imbuh dia.

Simak juga video ''Hempasan Angin' Reshuffle Mengarah ke NasDem':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum Forum Kabah Membangun (FKM), Anwar Sanusi, soal jabatan Plt Mardiono. Politikus yang akrab disapa Awiek ini mengatakan tak perlu khawatir berlebihan lantaran jabatan tersebut sudah disahkan oleh Menkumham.

"Pertama perlu kami jelaskan bahwa satu tidak ada persoalan di kepengurusan hari ini karena Plt Pak Mardiono itu disahkan oleh SK Menkumham," kata Awiek saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).

Awiek menyebut hingga saat ini Surat Keputusan (SK) itu tidak digugat. Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Mardiono juga sudah diakui oleh KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menkumham tidak mencabut SK Pak Mardiono dan mengakui. KPU mengakui kepengurusan pimpinan partai yang di SK-an oleh Menkumham, SK Menkumham terakhir Pak Plt Ketum, Pak Mardiono," ujarnya.

Awiek meminta senior di Forum Kabah Membangun tak perlu memperkeruh suasana. Ia menanggapi pernyataan Anwar Sanusi yang khawatir PPP tak bisa ikut pileg lantaran jabatan Plt Mardiono.

"Jadi tidak perlu dikhawatirkan, dan kami mohon kepada senior-senior PPP tidak perlu memperkeruh suasana. Yang kedua terkait dengan tidak bisa ikut pileg. Nah, ini pernyataan yang menyesatkan karena hari ini PPP sudah sah menjadi peserta pemilu gitu," jawabnya.

Awiek meminta kader PPP tak khawatir dengan pernyataan itu. Hal ini berkaca pada status Suharso yang sempat menjabat sebagai Plt PPP dan tak dipermasalahkan.

"Jadi kader-kader PPP nggak perlu khawatir dan resah menanggapi manuver sekelompok orang. Jabatannya Plt sejak 2019 Pak Suharso itu bahkan hampir 2 tahun menjabat sebagai Plt Ketum dan nggak ada masalah. Kok hari ini yang ribut?," tegasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum FKM Anwar Sanusi mendorong agar PPP segera menggelar Muktamar Luar Biasa. Dia beralasan itu untuk mengukuhkan status Muhammad Mardiono yang masih menjabat Pelaksana tugas (Plt).

"Iya salah satunya itu, tetapi tujuan FKM itu sesungguhnya untuk meningkatkan elektabilitas PPP, suara PPP, mau ada tujuan FKM dukung Anies, FKM mau muktamar luar biasa, tetapi tujuannya adalah bagaimana supaya PPP ini suaranya bisa naik. Karena saya pribadi 3 periode anggota DPR dan banyak yang nawarin pindah partai, tapi saya tidak mau," kata Anwar di Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, Anwar mengaku khawatir akan adanya gugatan dari pihak eksternal jika status Mardiono belum juga jelas di PPP. Menurutnya, jika gugatan itu nantinya dikabulkan, maka PPP bisa terancam tidak bisa ikut Pileg di 2024.

"Itu yang kami khawatirkan ada yang menggugat, dari internal partai mungkin tidak, tapi eksternal partai lain bisa. Kalau digugat karena bertentangan dengan UU dan dikabulkan oleh MK, PPP tidak bisa nyaleg," ucapnya.

Lebih lanjut, Anwar mengaku sudah menyampaikan keresahannya ini kepada Mardiono. Namun, Mardiono diklaim menyebut status Plt yang disandangnya tidak dipermasalahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu 2024.

"Saya kemudian berbicara dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dia bilang kalau mau tuntut (aturan itu), tuntut saja ke Kemenkumham karena KPU bekerja berdasarkan Kemenkumham. Tapi kan siapa tahu Kemenkumhamnya itu bertentangan dengan UU Pemilu," ungkapnya.

Anwar menyebut desakan menggelar Muktamar Luar Biasa itu bukan untuk menumbangkan Mardiono, tetapi mengukuhkan. Ia menyebut terbuka kemungkinan munculnya calon Ketua Umum lain yang diajukan dalam Muktamar, namun menurut Anwar nama Mardiono dijamin menjadi sosok pilihan kader.

"Ketika pemilihan Rommy (Romahurmuziy) jadi Ketua Umum, itu wilayah banyak yang memilih Mardiono. Tapi saat itu Mardiono tidak percaya diri untuk maju," pungkasnya.


Ada pasangan capres-cawapres favorit baru detikers yang muncul di hasil sementara The Matchmaker. Sebelumnya, nama duet ini belum pernah muncul di hasil top 5.

Mereka adalah Prabowo Subianto dan Erick Thohir yang kini duduk di peringkat kedua hasil sementara The Matchmaker pada periode 1 Desember 2022-5 Januari 2023. Hingga saat ini, sudah ada 4.188 detikers yang ikut memilih dan menjodohkan capres-cawapres di The Matchmaker.

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini bisa detikers temukan di sub kanal detikPemilu, yang khusus didedikasikan untuk artikel-artikel terkait pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

The Matchmaker mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Nama-nama tokoh yang ada di polling The Matchmaker disaring dari hasil berbagai survei lembaga ternama di Indonesia, di antaranya adalah Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika, Litbang Kompas, dan sejumlah survei lainnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Berikut top 5 pasangan capres-cawapres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-5 Januari 2023:

1. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 1.240

2. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 799

3. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 357

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 254

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 163

Berikut top 5 capres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-5 Januari 2023:

1. Ganjar Pranowo: 1.979

2. Prabowo Subianto: 1.354

3. Anies Baswedan: 566

4. Erick Thohir: 76

5. Ridwan Kamil: 72

Berikut top 5 cawapres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-5 Januari 2023:

1. Erick Thohir: 2.081

2. Ganjar Pranowo: 476

3. Ridwan Kamil: 447

4. Agus Harimurti Yudhoyono: 179

5. Prabowo Subianto: 174

The Matchmaker saat ini masih dibuka. Jadi, detikers yang belum ikutan, ayo segera pilih dan jodohkan capres-cawapres pilihanmu untuk Pilpres 2024.

Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik "Ikuti Polling" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Anda layak maju di Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika bakal calon pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Edit Jawaban" jika ingin mengganti pilihan.

Simak Video: Elektabilitas Ganjar, Anies dan Prabowo Setahun Terakhir Versi Indo Riset

[Gambas:Video 20detik]


Elektabilitas Anies Baswedan turun saat kepuasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) naik versi survei Indikator Politik Indonesia. NasDem santai merespons turunnya elektabiltas bakal calon presidennya itu.

"Biasa saja. Satu, semua hasil survei kita apresiasi. kita hormati dan hargai," kata Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi kepada wartawan, Kamis (5/12/2023).

Gus Choi menilai hasil survei masih fluktuatif. Dia menyebut NasDem akan bekerja keras untuk menaikkan elektabilitas partai dan Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua masih fluktuatif, naik turun. Segalanya masih terbuka adanya berbagai kemungkinan. Karena itu, NasDem akan bekerja keras untuk partai dan bacapres Anies," sebut Gus Choi.

Effendy Choirie (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Survei Indikator Politik Indonesia

Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan hasil survei tingkat elektabilitas capres memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap jika tingkat kepuasan kinerja Jokowi meningkat, tingkat elektabilitas Anies Baswedan menurun.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengungkap temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode tanggal 1 hingga 6 Desember menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan survei dua bulan lalu.

Pada dalam simulasi tiga nama dalam temuan survei kali ini elektabilitas Anies Baswedan 28,3 persen atau turun hampir mencapai 4 persen dari elektabilitas dua bulan lalu 32,2 persen. Bawono mengatakan tren penurunan elektabilitas Anies salah satu faktornya adalah kenaikan kepuasan terhadap kinerja Jokowi.

"Kenaikan approval rating presiden dalam temuan survei periode ini menjadi salah satu faktor memiliki kontribusi terhadap tingkat penurunan elektabilitas Anies," kata Bawono, dalam keterangannya, Kamis (5/1).

Lebih lanjut, kenaikan tingkat elektabilitas Anies dalam survei periode lalu terjadi saat terjadi penurunan dari approval rating presiden. Hal itu karena Anies dinilai sebagai figur yang antitesis Jokowi.

"Karena Anies memang dipersepsikan pemilih sebagai figur bakal capres antitesis Jokowi," ujarnya.

Lihat Video: PDIP Singgung Perubahan Kebijakan NasDem di DPR Usai Deklarasikan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ketua KPK Firli Bahuri menemui Menko Polhukam Mahfud Md. Apa yang dibahas keduanya?

Pertemuan keduanya berlangsung Kamis (5/1) kemarin di Kemenko Polhukam Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mahfud mengaku pertemuannya dengan Firli membahas seputar penegakan hukum dan kasus korupsi khususnya menjelang Pemilu yang dinilai konsistensinya meningkat tajam.

"Kami ngobrol berbagai isu tentang penegakan hukum. Kita mendiskusikan tentang hasil studi KPK bahwa ada trend konsisten korupsi selalu meningkat tajam setiap mendekati Pemilu," kata Mahfud saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (6/1/2022).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menuturkan pemberantasan korupsi tidak boleh dipengaruhi tekanan politik dan opini publik. Dia mengatakan siapa pun yang terlibat harus ditindak jika memang telah ditemukan cukup bukti.

"Saya dan Pak Firli sepakat bahwa KPK akan tegak lurus pada hukum. Pemberantasan korupsi tak boleh dipengaruhi oleh tekanan politik dan opini publik. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi harus diproses dan ditindak dengan tegas. Kalau ada dua alat bukti yang cukup bisa langsung disidik," ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud juga menyarankan KPK untuk melanjutkan operasi tangkap tangan (OTT). Di samping itu, Mahfud menyampaikan pemerintah tengah mengembangkan digitalisasi pemerintahan guna mengurangi korupsi.

"Intensitas OTT terus dilanjutkan jika memang ada yang melakukan korupsi. OTT tak boleh surut apalagi menjelang tahun politik. Tapi Pemerintah akan terus mengembangkan digitalisasi pemerintahan agar korupsi dan OTT berkurang," ucapnya.

"Pemerintah juga sudah merilis Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Itu diskusi kami," imbuhnya.

Lihat juga Video: Lukas Enembe Tak Kunjung Ditahan, KPK Masih Pantau Kondisi Kesehatannya

[Gambas:Video 20detik]


Founder lembaga survei KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat menyampaikan analisisnya soal wacana reshuffle kabinet yang disebut-sebut akan menggeser pos menteri-menteri NasDem. Hensat menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dikesankan publik 'baperan' jika benar langkah tersebut dilakukan.

"Reshuffle, bila terjadi, menjadi penilaian tersendiri bagi publik di jelang masa akhirnya sebagai Presiden RI. Bila hanya NasDem (1 atau 2 atau semua) yang kena reshuffle maka ada 3 opsi kemungkinan penilaian publik," ujar Hensat mengawali analisisnya, Kamis (5/1/2023).

Hendri Satrio. (Foto: Karin Nur Secha/detikcom)

Hensat mengatakan penilaian publik terhadap Jokowi akan tak bagus jika me-reshuffle menteri-menteri NasDem dekat-dekat ini. Sebabnya, persepsi publik akan lekat dengan suka atau tidaknya Jokowi ke menterinya, bukan berdasarkan kinerja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden Jokowi dinilai baperan karena melakukan reshuffle mengikuti perasaan suka atau tidak suka bukan kinerja, sebab yang mengangkat menteri ya Presiden," katanya.

Hensat lalu menyinggung keputusan NasDem yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capresnya di Pemilu 2024. Menurut Hensat, Jokowi menzalimi NasDem lantaran dianggap berseberangan dengannya.

"Presiden menzalimi NasDem karena NasDem dianggap berseberangan dengan Presiden karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai bacapres. Padahal ini hanyalah ritual politik 5 tahunan belaka. Lagipula, saat proses pencapresan di 2014, Anies adalah bagian penting kampanye Jokowi," kata dia.

"Semakin tercitrakan bahwa Presiden menjalankan roda pemerintahan sedang sistem menakut-nakuti kawan politik dan lawan politik. Bila berseberangan maka dipecat, padahal dalam demokrasi berbeda itu biasa. Dan ini bisa berimbas hilangnya penghormatan dari lawan dan kawan politik pada sosok Jokowi," imbuh dia.

Sebaliknya, Hensat mengatakan penilaian publik akan bagus jika reshuffle kabinet terdekat justru menambah dan mengisi semua posisi pos kementerian. Kendati demikian, Hensat mengatakan keputusan menyangkut reshuffle kembali pada pertimbangan pribadi Jokowi sebagai presiden.

"Bila Presiden justru menambah dan mengisi semua posisi maka ada 2 opsi kemungkinan penilain publik. Pertama, Jokowi menyelesaikan semua janji bagi kue politiknya di ujung masa jabatan. Kedua, Jokowi ingin dilihat dermawan bagi kawan-kawan politiknya," kata dia.

"Tapi inti dari rencana reshuffle adalah boleh dan terserah," sambungnya.

Simak juga video 'NasDem: Jokowi yang Berwenang Lakukan Reshuffle, Bukan PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Forum Ka'bah Membangun (FKM) Anwar Sanusi mendorong agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) segera menggelar Muktamar Luar Biasa. Dia beralasan itu untuk mengukuhkan status Muhammad Mardiono yang masih menjabat Pelaksana tugas (Plt).

"Iya salah satunya itu, tetapi tujuan FKM itu sesungguhnya untuk meningkatkan elektabilitas PPP, Suara PPP, mau ada tujuan FKM dukung Anies, FKM mau muktamar luar biasa, tetapi tujuannya adalah bagaimana supaya PPP ini suaranya bisa naik. Karena saya pribadi 3 periode anggota DPR dan banyak yang nawarin pindah partai, tapi saya tidak mau," kata Anwar di Jl. Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Kamis (5/1/2023).

Selain itu, Anwar mengaku khawatir akan adanya gugatan dari pihak eksternal jika status Mardiono belum juga jelas di PPP. Menurutnya, jika gugatan itu nantinya dikabulkan, maka PPP bisa terancam tidak bisa ikut Pileg di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu yang kami khawatirkan ada yang menggugat, dari internal partai mungkin tidak, tapi eksternal partai lain bisa. Kalau digugat karena bertentangan dengan UU dan dikabulkan oleh MK, PPP tidak bisa nyaleg," ucapnya.

Lebih lanjut, Anwar mengaku sudah menyampaikan keresahannya ini kepada Mardiono. Namun, Mardiono menyebut status Plt yang disandangnya tidak dipermasalahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu 2024.

"Saya kemudian berbicara dengan Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dia bilang kalau mau tuntut (aturan itu), tuntut saja ke Kemenkumham karena KPU bekerja berdasarkan Kemenkumham. Tapi kan siapa tahu Kemenkumhamnya itu bertentangan dengan UU Pemilu," ungkapnya.

Anwar menyebut desakan menggelar Muktamar Luar Biasa itu bukan untuk menumbangkan Mardiono, tetapi mengukuhkan. Ia menyebut terbuka kemungkinan munculnya calon Ketua Umum lain yang diajukan dalam Muktamar, namun menurut Anwar nama Mardiono dijamin menjadi sosok pilihan kader.

"Ketika pemilihan Romy (Romahurmuziy) jadi Ketua Umum, itu wilayah banyak yang memilih Mardiono. Tapi saat itu Mardiono tidak percaya diri untuk maju," pungkasnya.

Lihat juga video 'Jelang Pemilu 2024, PPP Wajibkan Kadernya Loyal ke Partai':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai antitesis Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menanggapi hasil survei elektabilitas capres versi Indikator Politik. Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai Anies dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai representasi perubahan atau antitesis Jokowi.

"Mas Anies Baswedan dan Mas Ketum AHY yang menjadi representasi aspirasi perubahan adalah antitesis Pak Jokowi. Jadi pernyataan Mas Hasto ini kami sambut baik karena semakin menegaskan posisi berdiri masing-masing," kata Kamhar kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Kamhar menyebut Demokrat tak khawatir dengan tingkat kepuasan publik versi hasil survei Indikator Politik. Dia mengatakan hasil survei itu hanya bersifat sementara dan bisa berubah seiring waktu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Potret ini hanya sementara saja karena belum dideklarasikannya Koalisi Perubahan dan pasangan cawapres Mas Anies. Kami berkeyakinan, jika Koalisi Perubahan telah dideklarasikan akan menjadi game changer dan merubah konstelasi politik saat ini," tutur Kamhar.

Kamhar optimis jika Anies berpasangan dengan AHY, maka pendukung dua tokoh ini tak terbendung. Kamhar menganggap Anies dan AHY saling melengkapi.

"Apalagi jika secara bersamaan deklarasi koalisi sepaket dengan deklarasi pasangan Capres dan Cawapres. Ini tak akan terbendung," ujar Kamhar.

"Pasangan Mas Anies dan Mas Ketum AHY akan menjadi pasangan yang saling mengisi dan melengkapi yang menjadi representasi aspirasi perubahan. Pasangan yang paling memungkinkan dan memadai untuk mengimbangi dan mengungguli pasangan yang di-endorse penguasa," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


PDIP mendesak agar Partai NasDem menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) pasca mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Lantas, adakah efek elektoral jika NasDem menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Jokowi?

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai NasDem akan mendapatkan manfaat elektoral jika menarik mundur menteri-menterinya dari kabinet Jokowi. Adi mengatakan narasi kuat akan terbentuk untuk NasDem jika benar-benar berada di luar kekuasaan.

"Secara elektotal NasDem lebih baik di luar dengan membangun narasi kuat poros perubahan politik dan antitesa Jokowi. NasDem tak perlu lagi sungkan ingin berbeda dari penguasa saat ini," kata Adi saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menyebut publik sebetulnya menantikan sikap NasDem untuk mundur dari kabinet Jokowi. Dia menyebut selain mendapat perhatian publik, dukungan kelompok kritis dan anti pemerintah juga akan berada di pihak NasDem.

"Publik nunggu NasDem lantang meneriakkan perubahan politik karena rezim sekarang salah jalan. Jika itu yang dilakukan NasDem bakal disambut antusias kelompok kritis dan anti pemerintah saat ini," ujarnya.

Foto: Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno (Dok Adi Prayitno)

Selain itu, Adi memandang sebetulnya keberadaan NasDem sudah tidak dikehendaki oleh partai-partai pendukung Jokowi. Menurutnya, tak ada alasan lagi bagi NasDem untuk bertahan di pemerintahan.

"Lagipula, sangat terlihat NasDem sudah tak dikehendaki di koalisi. Jokowi dan elite-elite PDIP silih berganti menunjukkan gestur tak happy ke NasDem. Persis. NasDem sudah diserang secara terbuka oleh elite PDIP. Dan dipersilahkan gentle untuk mundur. Maka tak ada alasan lagi bagi NasDem untuk tak mundur karena jauh lebih terhormat dan langsung kobarkan api perubahan dari luar," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'PDIP Mau Menteri NasDem Enyah dari Kabinet, Dibalas Jawaban Santai':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PDIP dan Partai NasDem kembali berseteru. Perseteruan kedua partai ini memang kerap terjadi sejak NasDem memutuskan untuk mencalonkan mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pilpres 2024.

Perseteruan yang pernah terjadi usai NasDem mengusung Anies yakni berkaitan dengan pernyataan antitesis Jokowi hingga soal menggandeng partai pengkritik. Ada juga sindiran soal 'si biru' dari PDIP yang direspons keras NasDem. Dirangkum Kamis (5/1/2023), berikut ini jejak perseteruan PDIP dan NasDem yang pernah terjadi sejak NasDem mengusung Anies Baswedan sebagai capres:

1. Antitesis Jokowi

Persoalan antitesis Jokowi ini sempat ramai menjadi perbincangan hingga bahan perdebatan di dalam koalisi Jokowi. Pasalnya, politikus NasDem Zulfan Lindan menilai Anies merupakan antitesis dari Jokowi sehingga cocok diusung sebagai bakal capres. Zulfan menyampaikan hal itu dalam program Adu Perspektif bertema 'Adu Balap Deklarasi, Adu Cepat Koalisi' yang disiarkan detikcom dengan kolaborasi bersama Total Politik. Zulfan mengatakan ada perbedaan jelas antara Jokowi dan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama apa, Jokowi ini kita lihat sebagai tesa, tesis, berpikir dan kerja, tesisnya kan begitu Jokowi. Lalu kita mencari antitesa, antitesannya apa? Dari antitesa Jokowi ini yang cocok itu, Anies," kata Zulfan.

Zulfan menuturkan Anies memiliki kemampuan berpikir terkonsep yang dirumuskan dalam kebijakan. Mantan politikus PDIP itu menilai tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas bagus seperti Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo hampir sama seperti Jokowi.

"Apa artinya, dia berpikir secara konseptualisasai kemudian itu dirumuskan dalam policy-policy. Nah kita mengharapkan dari dua ini, dari Jokowi ini, dari Anies ini sintesanya akan lebih dahsyat lagi nanti 2029, jadi harus ini karena kalau memang misalnya Ganjar, dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. Prabowo dari tesa ke tesa, nggak ada antitesa. (Puan) Mirip-mirip," ujarnya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai kalimat itu dapat menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik. "Jujur saya sangat kaget dengan pernyataan Partai NasDem melalui Pak Zulfan Lindan bahwa Pak Anies merupakan antitesa Pak Jokowi. Ini menimbulkan persoalan tata pemerintahan dan etika politik yang sangat serius," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (12/10).

Menurut Hasto, pernyataan Zulfan merupakan penegasan sikap partai NasDem. Dengan mencalonkan Anis, kata Hasto, NasDem juga menjadi antitesis.

"Antitesa artinya merupakan kondisi yang samasekali berbeda, yang berlawanan 180 derajat dengan kondisi status quo. Antitesa artinya vis a vis, diametral. Jadi secara sadar NasDem melalui pernyataan Pak Zulfan Lindan menegaskan hal tersebut," kata Hasto.

"Dengan demikian dalam cara berpikir, kebijakan dan skala prioritas NasDem dengan mencalonkan Pak Anies juga menjadi antitesis," sambungnya.

2. 'Gandeng Pengkritik'

Tak berhenti sampai di situ, PDIP dan NasDem kembali berseteru. Hasto Kristiyanto menyindir soal partai pendukung Jokowi jangan bergandengan dengan partai pengkritik. Sindiran itu disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (28/10).

Hasto saat itu memperingatkan jangan sampai mengaku jadi pendukung setia Jokowi-Ma'ruf tapi kini gandeng erat partai pengkritik.

"PDI Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi, disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," kata Hasto dalam perayaan Sumpah Pemuda di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat (28/10).

"Jangan ikrar terhadap disiplin, mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma'ruf Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," sambungnya.

Meski tersirat, pernyataan Hasto ini dinilai ditujukan kepada NasDem. Sebab NasDem merupakan partai koalisi Jokowi yang saat ini tengah menjalin komunikasi intens dengan partai oposisi yakni Demokrat dan PKS untuk koalisi di 2024.

NasDem pun tidak tinggal diam. NasDem menilai partai pengkritik pemerintah Jokowi saat ini bukanlah partai terlarang. NasDem juga mempertanyakan apa yang menjadi persoalan jika NasDem komunikasi dengan Demokrat dan PKS.

"Kenapa memang kalau kemudian NasDem berkomunikasi dengan PKS, dengan Demokrat? Mereka bukan partai terlarang kok, bukan PKI. Mereka adalah partai yang kemudian diakui oleh negara sebagai partai yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia. Terus apa masalahnya?" kata Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan

Ali mengatakan Partai Demokrat dan PKS merupakan partai yang sah. Menurutnya, jika kedua partai itu mengkritik pemerintah, maka fungsi demokrasi berjalan dan pemerintah akan semakin dinamis.

"Yang tidak dibenarkan itu kan bergandengan dengan partai terlarang seperti PKI umpamanya, itu tidak boleh, karena itu jelas dilarang, tapi kan kalau PKS, Demokrat partai yang sah, peserta pemilu," ujar Ali.

"Kalau hari ini mereka mengkritik pemerintah ya karena berada di oposisi dan mereka sedang melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai oposisi, sehingga membuat pemerintah semakin dinamis. Ini fungsi demokrasi," sambungnya.

Simak perseteruan lainnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah melontarkan kode bakal melakukan reshuffle kabinet lagi tanpa menyebutkan waktu eksekusinya. Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut reshuffle kabinet kemungkinan digelar bulan ini.

"Kalau dilihat gelagat-gelagat Pak Jokowi, mudah-mudahan bulan-bulan ini, pertengahan bulan atau akhir bulan. Januari," kata Ngabalin saat dihubungi, Kamis (5/1/2023).

Ngabalin belum mengetahui pos menteri mana yang bakal direshuffle Jokowi karena itu merupakan hak prerogatif seorang presiden. Namun, dia menilai bisa saja reshuffle kabinet kali ini tak hanya menyasar menteri-menteri dari NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, pos menteri NasDem tengah disoroti PDI Perjuangan selaku partai pengusung utama Jokowi lantaran dinilai berbeda sikap dan kebijakan dari pemerintah setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Tiga pos menteri yang diisi kader NasDem saat ini yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri LHK Siti Nurbaya, dan Menteri Kominfo Johnny G Plate.

"Belum tahu apakah NasDem atau gimana, bisa jadi partai-partai lain," kata Ngabalin.

Ngabalin menyebut Presiden Jokowi membutuhkan percepatan untuk menuntaskan program strategis nasional sehingga evaluasi memang harus dilakukan. Meski demikian, Ngabalin enggan menyebutkan sektor mana saja yang harus dievaluasi Jokowi meski, kata dia, KSP telah menyiapkan daftar laporan evaluasi.

"Yang pasti itu tentu karena sisa waktu Presiden ini kan diharapkan lebih cepat ada gerakan, ada kerja dalam menyelesaikan program-program strategis nasional. Jadi sisa waktu ini harus lebih cepat, lebih cekatan, untuk mengakhiri masa periode beliau ini agar program-program jangan sampai ada yang tertinggal," ujar Ngabalin.

"Dari evaluasi dan report yang disiapkan KSP itu semua aspek. Semua aspek kan ada tuh yang menjadi program strategis nasional Presiden. Tinggal kita tunggu kapan Bapak Presiden melihat agenda-agenda mana yang menjadi prioritas kemudian harus bisa menunjang percepatan dan langkah-langkah yang beliau kehendaki ya sudah jalan itu barang," imbuh dia.

Lihat Video: NasDem: Jokowi yang Berwenang Lakukan Reshuffle, Bukan PDIP

[Gambas:Video 20detik]


Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukan hasil survei tingkat elektabilitas capres memiliki korelasi dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengungkap jika tingkat kepuasan kinerja Jokowi meningkat, tingkat elektabilitas Anies Baswedan menurun.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro mengungkap temuan survei nasional Indikator Politik Indonesia periode tanggal 1 hingga 6 Desember menunjukkan penurunan tingkat elektabilitas Anies Baswedan dibandingkan survei dua bulan lalu.

Pada dalam simulasi tiga nama dalam temuan survei kali ini elektabilitas Anies Baswedan 28,3 persen atau turun hampir mencapai 4 persen dari elektabilitas dua bulan lalu 32,2 persen. Bawono mengatakan tren penurunan elektabilitas Anies salah satu faktornya adalah kenaikan kepuasan terhadap kinerja Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenaikan approval rating presiden dalam temuan survei periode ini menjadi salah satu faktor memiliki kontribusi terhadap tingkat penurunan elektabilitas Anies," kata Bawono, dalam keterangannya, Kamis (5/1/2023).

Lebih lanjut, kenaikan tingkat elektabilitas Anies dalam survei periode lalu terjadi saat terjadi penurunan dari approval rating presiden. Hal itu karena Anies dinilai sebagai figur yang antitesis Jokowi.

"Karena Anies memang dipersepsikan pemilih sebagai figur bakal capres antitesis Jokowi," ujarnya.

Sementara itu hal berkebalikan justru dialami oleh Prabowo Subianto. Survei Indikator Politik menyebut korelasi antara tingkat elektabilitas Prabowo dengan kepuasan Jokowi.

Bawono mengatakan bila di temuan survei Indikator dua bulan lalu elektabilitas dari Prabowo Subianto 23,9 persen maka temuan survei periode kali ini elektabilitas mantan pangkostrad tersebut naik hampir empat persen mencapai 26,8 persen.

"Penguatan elektabilitas Prabowo bersamaan dengan penguatan dari approval rating presiden di survei kali ini menunjukkan pemilih melihat Prabowo Subianto sebagai figur bakal capres sejalan dengan Presiden Jokowi serta juga berdedikasi tinggi sebagai Menteri Pertahanan dalam kabinet," ujarnya.

Survei IPI tersebut dilakukan pada periode 1-6 Desember 2022. Responden dipilih secara acak menggunakan metode multistage random sampling dan diwawancara dengan tatap muka.

Survei ini melibatkan sebanyak 1.220 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi. Ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error atau MoE)sekitar +/- 2,92% pada tingkat kepercayaan 95%.

Simak juga Video: Survei Voxpol: Pemilih Ganjar Puas Kinerja Jokowi, Pemilih Anies Tidak

[Gambas:Video 20detik]


PDIP dan NasDem kembali memanas. Keduanya saling debat setelah PDIP meminta 2 menteri NasDem mundur. Simak duduk perkaranya.

PDIP Minta 2 Menteri NasDem Mundur

Dorongan 2 menteri NasDem dievaluasi itu terus diembuskan oleh PDIP seiring mencuatnya isu reshuffle atau perombakan kabinet. Dua menteri NasDem yang dimaksud yakni Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Bukan hanya dievaluasi, terakhir Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat bahkan menyarankan kedua menteri itu mengundurkan diri. Dorongan itu disampaikan Djarot karena kedua pos menteri tersebut merupakan mitra komisinya. Djarot kini duduk di Komisi IV DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1/2023).

Djarot lalu menyinggung keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, NasDem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle.

"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ujarnya.

Djarot meminta menteri-menteri NasDem agar mengundurkan diri. Dia menduga ada ketidakcocokan mereka dengan kebijakan Jokowi.

"(Alasan dorong menteri NasDem di-reshuffle) Satu, (karena) kinerjanya. Dua, termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya lebih baik mengundurkan diri. Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," lanjut Djarot.

Respons Nasdem simak di halaman berikut

Simak Video: NasDem: Jokowi yang Berwenang Lakukan Reshuffle, Bukan PDIP

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Lembaga survei Indikator Politik Indonesia kembali merilis hasil survei elektabilitas figur bakal calon presiden (capres) Indonesia jelang Pemilihan Presiden 2024. Figur Ganjar Pranowo kokoh menempati urutan teratas dalam beberapa simulasi bakal calon presiden dari survei tersebut.

Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah ini mencapai 35,8 persen. Sedangkan urutan kedua ditempati Anies Baswedan dengan raihan 28,3 persen, disusul Prabowo Subianto di angka 26,7 persen.

"Tiga nama besar, Ganjar teratas 35,8%, Anies 28,3%, Prabowo 26,7%, dan sekitar 9,2% belum menunjukkan pilihan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Burhanuddin merinci dalam simulasi tujuh nama tertutup, Ganjar mendapatkan elektabilitas 32,8 persen. Kemudian Anies 26,7 persen, Prabowo 24,3 persen, dan sekitar 8,4 persen belum menunjukkan pilihan.

Sementara itu, dalam simulasi 10 nama tertutup, Ganjar masih teratas dengan elektabilitas 31,5 persen, Anies 24,4 persen dan Prabowo 21,4 persen. Sementara sekitar 8,2 persen belum menunjukkan pilihan.

Adapun dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ganjar tetap di posisi teratas dengan Raihan 30,7 persen, Anies 23,7 persen, dan Prabowo 20,2 persen. Sementara 8,7 persen lainnya belum menunjukkan pilihan.

Sedangkan dalam simulasi 34 nama semi terbuka, Ganjar mendapatkan elektabilitas 29,5 persen. Kemudian Anies 22,8 persen dan Prabowo 19,5 persen. Lalu, sekitar 9,3 persen belum menunjukkan pilihan.

"Ganjar dan Prabowo cenderung mengalami peningkatan dukungan, sementara Anies dan nama lainnya cenderung melemah, di berbagai simulasi pilihan," terangnya.

Sebagai informasi, survei ini dilakukan pada 1 sampai 6 Desember 2022. Populasi survei meliputi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.220 orang yang menjadi sampel dalam survei ini. Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random, sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Diketahui, tidak ditemukan kesalahan berarti dalam quality control ini.