Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membuka peluang partainya bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Partai Demokrat (PD) menilai pernyataan Surya Paloh itu hanya sebagai pencair suasana.

"Ini merupakan pernyataan diplomatis dalam politik. Biasa dan lazim dilakukan sebagai pencair suasana agar tak kaku dalam berkomunikasi," ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

Kamhar menyebut politik selalu dinamis. Dia mengatakan membangun dan menjaga komunikasi lintas partai menjadi hal penting.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tak ingin berandai-andai. Saat ini kami tengah fokus memantapkan kesepakatan yang telah terbangun di antara Partai Demokrat, NasDem dan PKS untuk mengajukan Mas Anies sebagai Capres," kata Kamhar.

"Selanjutnya melembagakan kerja sama tiga partai ini melalui Koalisi Perubahan dan membentuk Sekber (Sekretariat Bersama) sebagaimana disampaikan Mas Ketum AHY," lanjutnya.

Sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023). Surya Paloh awalnya menjawab pertanyaan kenapa tidak berkunjung ke partai koalisi yang saat ini tengah dijajaki bersama PKS, dan Partai Demokrat.

"Kenapa nggak yang lain, yang lain kita memang baru mencoba ya, baru mencoba," kata Surya Paloh.

Paloh lantas menjawab kemungkinan gabung ke KIB. Paloh menyebut kemungkinan itu masih terbuka sekaligus juga kemungkinan Golkar bergabung ke NasDem.

"Apakah perlu mungkin akan bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin KIB bergabung dengan NasDem kan, jadi probability kemungkinan itu masih terbuka,"ucapnya.

Simak video 'Pertemuan Golkar-Nasdem, Pertanda Munculnya Blok-blok Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus Partai NasDem Zulfan Lindan mengatakan FPI dan HTI akan menjadi buah simalakama untuk Anies Baswedan jika terpilih menjadi Presiden. Dia memprediksi akan ada tuntutan besar-besaran kepada Anies untuk memulihkan kedua organisasi tersebut.

"Jadi begini, buat Anies kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama," kata Zulfan Lindan dalam diskusi Adu Perspektif detikcom, Rabu (1/2/2023).

Zulfan kemudian menjelaskan maksud FPI dan HTI jadi simalakama untuk Anies. Dia menyinggung peran FPI dan HTI dalam memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimanapun yang kita tahu, bahwa ketika Anies menjadi gubernur, dukungan FPI dan HTI itu ada, dan besar untuk mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Ahok. Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan? Main di TPS-TPS aja, kalau mereka ini jelas. Kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu akhirnya ini dilarang, kan gitu," ucapnya.

Zulfan mengatakan seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Dia menyebut mereka akan menuntut sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan.

"Kemudian sekarang gini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi, ini kan berandai-andai gus ya, kemudian mereka bikin demo besar-besaran, presidennya Anies Baswedan, bagaimana Anies menghadapi demo yang besar-besaran yang akan bergelombang besar, kemudian bisa jatuhkan dia sebagai presiden karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies," jelasnya.

"Gimana sikap Anies sebagai orang yang moderat, intelektual, filosofis, kan gitu. Diharapkan tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Inilah yang saya katakan bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies simalakama," lanjutnya.

Zulfan tidak membantah jika secara hukum kedua organisasi ini akan tetap terlarang. Namun demikian, menurutnya kedua organisasi ini nantinya tetap akan menuntut Anies.

"Sementara kata Gus Choi (Ketua DPP NasDem) tadi bahwa ini ada hukum seperti ini, oke, tapi kan namanya orang menuntut hak, menuntut, minta ini supaya dicabut, direhabilitasi semuanya 'kamu kan presiden, kita dukung anda, masa anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya, demo lah mereka, terus bagaimana? Ini yang saya katakan,"tuturnya.

Lihat video 'Ketua NasDem: Ada Instrumen Negara Ganggu Anies Nyapres':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap curhatan Ketua KPK Firli Bahuri yang mengeluh karena merasa dicurigai terkait pemanggilan Anies Baswedan di kasus Formula E. Sejumlah pihak mengkritik KPK terkait pemanggilan Anies terkait kasus Formula E hingga muncul isu kriminalisasi.

Hal itu disampaikan Mahfud terkait isi perbincangannya dengan Denny Indrayana. Diketahui, KPK sedang mengusut kasus Formula E, KPK pernah memanggil Anies pada September 2022 lalu. Pemanggilan Anies tersebut dikritik sejumlah pihak karena diduga politis.

Kembali ke cerita Mahfud, awalnya, Mahfud mengungkap cerita Firli yang merasa isu pemanggilan Anies itu menjadi ribut hingga muncul tudingan menjegal Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itu dalam konteks Anies, saya tanya ke KPK, itu KPK kok ribut aja sih soal Anies itu mau dipanggil KPK, benar apa ndak. Saya bilang ke Pak Firli dan Pak Marwata," kata Mahfud, kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

"Lalu dia bilang gini, 'Pak iya ya Pak, gimana sih masyarakat ini kalau kita mau menindak orang berdasar hukum, itu orang ribut seakan-akan mau mempolitisir, termasuk yang kasus Anies ini, ini kan hasil dari BPK. Jadi setiap kami menyebut mau memeriksa. Kok ribut seakan-akan kami mau menjegal gitu'," kata Mahfud menceritakan penjelasan Firli.

Kepada Mahfud, Firli menjelaskan, penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan fakta hukum, adanya tindak pidana atau tidak. Serta tidak ada unsur politis dalam penindakan KPK.

"Padahal bagi KPK itu hukum ya hukum. Kalau yang dilakukan oleh KPK itu menyelidiki terjadinya peristiwa pidana atau tidak, jadi tidak ada politiknya," katanya menjelaskan pernyataan Firli.

Selanjutnya Mahfud berpesan agar penindakan hukum tidak dikaitkan dengan pencapresan seseorang. Sebab menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara adil.

"Nah lalu saya timpali, 'ya begitu dong', saya bilang, 'kalau mau menindak itu jangan dikaitkan dengan politik, apalagi dengan pencapresan seseorang. Bertindak aja kalau menurut hukum harus begitu ya harus begitu, kalau harus ditindak ya harus ditindak gak usah peduli kamu dikritik orang atau ndak, hukum itu harus steril dari kepentingan politik, dari kepentingan pemilu dari kepentingan Pilkada'," kata Mahfud.

"Nah itu yang saya diskusikan dengan KPK. Jadi dia mengeluh karena selalu dicurigai, kalau mau bertindak itu dicurigai ada urusan politik, padahal kan itu temuan BPK," lanjutnya.

Mahfud juga mengungkap KPK pernah melapor akan menangkap seseorang dan menyarankannya agar melaporkan ke Presiden. Mahfud mengatakan saat itu arahan Presiden tetap dilakukan penegakan hukum tetapi berdasarkan HAM.

Lihat juga video 'Respons Dewas soal Isu KPK Paksakan Penyelidikan Formula E':

[Gambas:Video 20detik]

Simak halaman selanjutnya.


Politikus NasDem Zulfan Lindan bercerita sempat menanyakan alasan Ketua Umum NasDem Surya Paloh mau mendukung Anies Baswedan, yang bukan anggota partai, sebagai capres di 2024. Zulfan menyebut saat itu Surya Paloh mengidentifikasi Anies sebagai bagian NasDem.

Zulfan Lindan awalnya menjelaskan terkait NasDem harusnya sekarang mencari pasangan Anies Baswedan yang berasal dari partai di Koalisi Perubahan. Dia menilai NasDem harusnya memperhitungkan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies Baswedan di 2024.

"Kita usulkan kalau mau konsisten komit tadi ya menghargai Partai Demokrat juga diperlukan suaranya, tapi juga jadikan dong AHY sebagai wakil presiden. Jangan pilih-pilih yang lain, yang lain nggak punya partai," kata Zulfan Lindan dalam diskusi Adu Perspektif seperti ditayangkan detikcom, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulfan Lindan lalu menganggap lucu jika NasDem justru mencari sosok pendamping Anies dari luar partai yang ada di Koalisi Perubahan. Dia mengambil contoh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

"Sementara itu kalau ambil Khofifah, ini kan nggak punya partai, kan lucu aja ini," ujarnya.

Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choiri atau Gus Choi menimpali Zulfan Lindan. Dia menyebut Anies Baswedan juga tidak berpartai tapi diusung NasDem.

"Anies nggak punya partai kita usung," timpal Gus Choi.

Zulfan lalu membalas Gus Choi. Dia menceritakan momen saat dirinya juga mempertanyakan hal itu ke Surya Paloh. Dia menyebut Surya Paloh menganggap Anies sebagai NasDem.

"Tapi persoalannya kan dia selalu dibilang oleh NasDem, saya ngomong sama Pak Surya 'Kenapa kita harus dukung Anies?', 'Gini pak, dia ini kan deklarator kita, yang baca itu kita, kita bangga lah kalau dia yang jadi calon presiden kita', Pak Surya ngomong gitu kok sama saya," jelasnya.

"Iya (Anies itu NasDem), itu semua, cuma Gus Choi nggak mengakui," lanjutnya.


Politikus NasDem Zulfan Lindan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tahu kalau NasDem akan mendeklarasikan Anies Baswedan. Namun, Zulfan Lindan menyebut Jokowi tahunya NasDem akan mendeklarasikan Anies sebagai calon wakil presiden.

"Pak Jokowi sudah tahu dari awal kok NasDem akan deklarasikan Anies, sudah tahu, tapi bukan sebagai Presiden tapi sebagai Cawapres," kata Zulfan Lindan dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (1/2/2023.

"Nah logikanya cawapres aja presiden (Jokowi) nggak mau kan? Apa lagi presiden?" sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulfan Lindan kembali menyinggung soal antitesis. Dia mengaitkannya dengan sejumlah program Jokowi.

"Ini kan kita sudah bicara soal IKN melanjutkan semua program infrastruktur semua harus jalan, iya kan? Ini lah kita bicara antitesis, ya kan? Itu larinya ke situ," ujarnya.

Sementara, Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengaku tidak mau komentar soal itu. Dia mengaku paham terkait persoalan tersebut, tapi memilih untuk tidak mengungkap ke publik.

"Saya tidak perlu sampaikan ke publik. Saya tidak mau komenini,"tuturnya.


Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menyebut tantangan mendukung calon presiden NasDem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, begitu besar. Gus Choi mengatakan ada banyak gangguan dari luar yang mencoba mengganggu pencapresan Anies Baswedan.

"Tantangan capreskan Mas Anies itu luar biasa, kalau dari dalam nggak ada, kalau dari luar banyak. Saya tidak tahu kenapa tantangan begitu besar, tentu saja beda ketika dulu NasDem calonkan Jokowi," kata Gus Choi dalam Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (1/2/2023).

Gus Choi menyebut Anies sempat menyampaikan bahwa mendukung dirinya adalah pilihan terjal. Dia mengklaim hal itu terjadi karena Anies memiliki kualitas memimpin negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kata Mas Anies, 'itu kan pilihan kita ini', pilihan Mas Anies itu pilihan yang terjal, tidak linear, mengapa? Ya mungkin ini kader yang bibit, bobot, bebet, itu memang memenuhi semuanya, jadi memiliki kualitas yang berbeda," ucapnya.

Dia juga menuding ada gangguan dari instrumen-instrumen negara. Dia meminta agar instrumen negara berhenti mengganggu pencapresan Anies.

"Meski demikian kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu-ganggu dikit, tentu akan banyak, hentikanlah. Karena ini juga putra, kita cari putra terbaik bangsa, memimpin negara ini," ujarnya.

Namun, dia tidak mau menyebut siapa pengganggu tersebut. "Saya dengar itu, oknumnya atau lembaganya kita tidak tahu, nggak usah diperdalam lagi, nggak bisa dicontohkan," ujarnya.

Sementara itu, Politisi Senior Partai NasDem Zulfan Lindan juga menyampaikan hal yang sama. Dia menyebut institusi pengganggu itu ada, tapi belum jelas siapa orangnya.

"Institusinya ada, orangnya gaib," tuturZulfanLindan.


Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan dukungan Demokrat, NasDem, dan PKS kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 belum sepenuhnya selesai. Dia menyebut masih ada tahapan lainnya yang harus dilalui.

Kamhar awalnya menjawab terkait banyaknya pihak yang memandang dukungan terhadap Anies Baswedan yang dilakukan NasDem, Demokrat, dan PKS biasa-biasa saja. Bahkan, pengumuman mendukung Anies juga seakan-akan dilakukan dengan apa adanya.

"Tafsir yang ingin dibangun siapapun sah-sah saja, bebas-bebas saja, tapi kami tegaskan semua langkah yang diambil secara terukur dan dikalkulasi, dan jadi substansi adalah sikap politik PD secara tegas dan tetap on the right track sesuai dengan komitmen dan pembicaraan dan dibangun dalam tim kecil perwakilan tiga partai untuk menuju terbentuknya poros Koalisi Perubahan," kata Kamhar dalam Adu Perspektif detikcom, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kamhar menyebut pihaknya tidak mempersoalkan bagaimana pengemasan dukungan tersebut. Selain itu, dia mengatakan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) punya banyak cara menunjukkan dukungan ke Anies.

"Jadi persoalan gimana pengemasannya, pada momentum tertentu, Mas Ketum AHY, ini bagian dari dinamika dan ini bagian dari bahwa Mas Ketum punya banyak pilihan cara," ucapnya.

Kamhar mengatakan dukungan Demokrat ke Anies Baswedan belum separuh jalan. Dia mengatakan ada tahapan lain yang akan dilakukan ketiga partai.

"Ini masih belum separuh jalan, proses dan dinamika yang berlangsung saat ini masih akan ada tahapan selanjutnya yang tentu masih banyak tahap dan kesempatan untuk dilakukan lagi untuk mengemas bentuk ikhtiar membangun Koalisi Perubahan, termasuk dalam hal pencapresan Mas Anies," tuturnya.

"Belum (final) dong, tentu belum, kita secara formal kan baru nanti Oktober pendaftaran, menuju ke sana pun sudah final keputusan tiap-tiap partai politik capresnya Mas Anies, dan selanjutnya sebagaimana disampaikan Ketum AHY, mengajak kepada seluruh pimpinan partai untuk buat nota kesepahaman bersama dari PKS, termasuk Demokrat, juga NasDem untuk dukungan capres ini,"lanjutdia.

Simak juga 'Demokrat Tolak Usul Cak Imin soal Penghapusan Gubernur':

[Gambas:Video 20detik]


Gelaran Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan Joko Widodo (Jokowi) XVI di Jogja selesai digelar. Hasilnya, nama Prabowo Subianto menempati posisi puncak menggeser Ganjar Pranowo. Sementara itu, Mahfud Md kembali jadi cawapres favorit di Musra Jogja.

"Prabowo menggeser Ganjar sebagai capres dan Mahfud Md duduki posisi cawapres nomor satu di Musra XVl," kata Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (1/2/2023).

Rinciannya, kata Andi, 30,19% peserta Musra memilih Prabowo Subianto sebagai capres. Selanjutnya, untuk Ganjar Pranowo 25,50%, Airlangga Hartarto 20,16%, Mahfud Md 7,68%, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X 5,37%, Moeldoko 4,84%, Anies Baswedan 1,80%, Ridwan Kamil 1,59%, Puan Maharani 1,15%, Agus Harimurti Yuhdhoyono, dan lainnya 1,38%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk cawapres Musra Yogyakarta, Mahfud Md berada di posisi puncak dengan raihan 21,79 persen," ujarnya.

Secara detail, di posisi kedua cawapres pilihan peserta Musra diduduki Moeldoko dengan 21,42%. Selanjutnya, Ridwan Kamil 10,12%, Arsjad Rasjid 8,66%, Sandiaga Uno 8,60%, Anies Baswedan 7,39%, Erick Thohir 6,47%, Puan Maharani 6,30%, Muhaimin Iskandar 4,95%, Yenny Wahid 2,56% dan lainnya 1,74%.

Andi melanjutkan, Musra berikutnya bakal bergulir di Semarang pada 4 Februari. Kemudian, Musra akan digelar di Medan pada 11 Februari. Menurutnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan hadir langsung di Musra Medan.

"Karena, bertepatan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Medan acara Hari Pers Nasional di 9 Februari, lalu beliau akan menyempatkan menghadiri Musra di Medan," ucapnya.

Dikatakan Andi, seluruh hasil Musra sejauh ini sudah dilaporkan ke Jokowi. Andi menjelaskan, puncak Musra diperkirakan akan berlangsung di pertengahan Maret di Jakarta. Di puncak Musra itu, Andi menyebut akan diumumkan tiga nama capres-cawapres yang menduduki posisi tertinggi selama berlangsungnya Musra.

"Nama capres-cawapres ini nantinya akan kami laporkan ke Presiden Jokowi. Tiga besar capres sejauh ini, Ganjar, Prabowo, dan Airlangga. Sementara cawapres, Mahfud Md, Sandiaga, Arsjad Rasjid, ada juga Moeldoko," katanya.

Intip Layout Panggung Debat Capres-Cawapres di KPU Malam ini


Tiga kelompok relawan mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) bernama Kuning, Ijo, Biru (KIB). Ketua Kornas Forum Ka'bah Membangun, Habil Marati, mengatakan Sekber KIB bukan untuk melawan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Jadi bukan perlawanan kami (terhadap Koalisi Indonesia Bersatu) ini adalah menjawab aspirasi kader, yang secara tegas mengatakan mereka mendukung Anies," ujar Habil Marati di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Habil berharap Koalisi Indonesia Bersatu mengikuti jejak Sekber KIB untuk mendukung Anies. Dia mengklaim telah melakukan survei terkait elektabilitas Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ini (Sekber) KIB sekarang ini adalah benar-benar mencerminkan situasi riil di lapangan karena kami sampai di tingkat pedesaan kami sudah survei berbulan-bulan hasilnya Anies," kata dia.

"Karena Anies ini terus menerus dizalimi, dihalangi untuk menjadi capres, dihalangi untuk, akibatnya masyarakat menyampaikan pada KIB yang Kuning, Ijo, Biru ini kami akan dukung," sambungnya.

Sebelumnya, tiga kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Mereka membentuk Sekretariat Bersama (sekber) yang disingkat KIB. Apa maksud KIB tersebut?

"Kami tiga simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat bersama dengan nama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB)," ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2).

Sirajudin mengatakan pembentukan Sekber KIB setelah mereka menggelar sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati Sekber KIB harus dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan.

"Kami bertiga rutin bertemu sehingga lahirlah ide untuk mendirikan yang namanya KIB. Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan," kata dia.

Sirajudin menyebut KIB bentukan relawan pendukung Anies berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski namanya sama, kata dia, namun ada perbedaan dalam semangat yang diemban.

Simak juga 'Surya Paloh: Apakah Gabung dengan KIB? Ya, Sama-sama Mungkin':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan dikabarkan berkunjung di Solo. Salah satu agenda bakal calon presiden pada Pilpres 2024 itu adalah bertemu dengan komunitas dalang.

Pertemuan tersebut digelar di kawasan Makamhaji, Sukoharjo, yang berlokasi tidak jauh dari Kota Solo. Anies mendatangi acara silaturahmi dan diskusi internal dengan Komunitas Pelestari Seni Budaya Nusantara (KPSBN).

Pertemuan itu dilaksanakan di Padepokan Ki Anom Suroto, Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Sukoharjo, Rabu (1/2/2023). Acara tersebut dilaksanakan secara tertutup. Di dalam komunitas itu, Anies didapuk menjadi pembina sejak tahun 2015 lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada sore hari ini kita silaturahmi dengan dalang-dalang, kita berdiskusi soal kebudayaan, memajukan wayang kulit dan ini semua sekaligus me-review apa-apa saja yang sudah kita kerjakan selama 8 tahun ini," kata Anies kepada awak media, Rabu (1/2).

Anies mengatakan, dalam diskusi forum tersebut, dia banyak bertukaran pikiran dan belanja masalah dengan para dalang. Selanjutnya, mereka akan membuat langkah untuk melestarikan kebudayaan, terlebih di bidang wayang kulit.

"Ini bagian dari diskusi internal komunitas kami. Poinnya harus bisa difasilitasi. Ada tiga pelaku utama, yakni unsur pemerintah, seniman, masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPSBN Yoga Mandira menegaskan forum tersebut tak ada kaitannya dengan pencalonan Anies sebagai bakal calon presiden. Sebab, forum itu murni membahas masalah seni dan budaya.

"Ini acara keluarga dalam rangka silaturahmi, kebetulan Pak Anies singgah di Solo. Tidak ada hubungannya dengan Pilpres," kata Yoga.

Yoga menuturkan, perihal pencalonan Anies di Pilpres itu merupakan urusan pribadinya. Dalam forum ini, Anies datang sebagai Pembina KPSBN.

"Pembinanya Pak Anies, penasihat dulu ada almarhum Ki Manteb Soedharsono, ada Ki Anom Suroto, ketuanya saya," ujarnya.

Dalam forum tersebut, para dalang membahas terkait pandemi COVID-19 yang membuat mereka tidak bisa melakukan pentas. Kondisi itu membuat pementasan harus dibuat dengan virtual.

"Recovery setelah pandemi, dalang juga paling belakang, kalau ekonomi belum stabil sapa sing arep nanggap (siapa yang akan mengundang pentas)," pungkasnya.

Bukan Sebar Bansos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Salah satu relawan Anies Baswedan yang membentuk Sekber KIB (Kuning Ijo Bersatu) ialah Go Anies dengan embel-embel kuning. Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan Go Anies bukanlah pengurus Golkar.

"Mereka bukan pengurus Partai Golkar dan tidak merepresentasikan sikap dan kebijakan Partai Golkar," kata Dave saat dikonfirmasi, Rabu (1/2/2023).

Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kosgoro 1957 ini menyebut apa yang dideklarasikan relawan Anies hanyalah mendompleng nama partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). KIB terdiri dari Golkar, PAN dan PPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jelas yang mereka lakukan keluar dari kebijakan PG. Kita bentuk KIB dan itu hanya upaya mencari perhatian dan jelas ini tidak memiliki kekuatan politik atau legitimasi hukum," kata dia.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar ini juga menyebutkan KIB sampai saat ini tetap solid dan komunikasi politik terus terjalin.

"KIB masih solid kok, yang jelas mereka tidak gunakan emblem partai juga. Lagi pula KIB itu kan dipimpin ketum-ketum partai yakni ketum Golkar, PPP dan PAN," ujar Dave.

Sebelumnya, 3 kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Mereka membentuk Sekretariat Bersama (sekber) yang juga disingkat KIB.

"Kami tiga simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat bersama dengan nama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB)," ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Sirajudin mengatakan pembentukan Sekber KIB setelah mereka menggelar sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati Sekber KIB harus dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan.

"Kami bertiga rutin bertemu sehingga lahirlah ide untuk mendirikan yang namanya KIB. Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan," kata dia.


Peluang Anies Baswedan untuk berkompetisi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 kini semakin terbuka. Saat ini sudah ada tiga partai politik (parpol) telah memberikan dukungan.

Anies menuturkan, pada Oktober 2022 lalu, Partai NasDem sudah memberikan dukungannya. Selanjutnya, pada pekan lalu, ada Partai Demokrat yang melakukan hal yang sama.

Sedangkan pada pekan ini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga merapat untuk memberikan dukungannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh PKS. Ini kepercayaan besar," kata Anies saat ditemui awak media di Sukoharjo, Rabu (1/2/2023).

Menurut Anies, dukungan dari PKS ini bukan merupakan hal yang baru. Dia juga pernah mendapat dukungan dari partai tersebut saat mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta, beberapa tahun lalu.

Dia menganggap dukungan dari PKS kali ini merupakan sebuah kelanjutan dari kerja sama politik saat itu.

"Dan kita sudah bekerja bersama, ketika PKS mengusung di DKI Jakarta, sekarang berkelanjutan," ujarnya.

"Ini adalah pesan kepada kita semua, di dalam kita mendorong adanya perbaikan, keadilan sosial, harus dikerjakan bersama-sama," ucap Anies menambahkan.

Dia berharap dengan adanya dukungan ini ketiga partai tersebut bisa semakin solid dan semakin kuat untuk memenangkan Pilpres 2024.

Diberitakan sebelumnya, PKS menyatakan konsistensi menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia menyebut keputusan itu sudah menjadi hasil diskusi internal Majelis Syuro.

"Pertama sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%," kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin (30/1).

Anies: Kami Berencana Hadirkan Keadilan, Jadi Nggak Usah Takut


Relawan Anies Baswedan mendeklarasikan dukungannya dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Kuning, Ijo, Biru yang disingkat KIB. Terkait itu, Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi mengaku tak mengenal relawan-relawan tersebut.

"Nggak kenal, Nggak ada hubungannya dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu) itu," kata Baidowi saat dihubungi, Rabu (1/2/2023).

Meski begitu, Baidowi mengatakan deklarasi sekber tersebut merupakan hal yang wajar. Dia menilai nama KIB yang diambil tidak kreatif sebab menduplikat nama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya orang berkreasi secara politik itu sah-sah saja karena orang berserikat berkumpul boleh-boleh saja," kata dia.

"Yang kedua cuman nggak kreatif saja, ikut-ikutan, karena KIB sudah Koalisi Indonesia Bersatu, ada Golkar, PAN dan PPP, ada orang yang menyerupai warnanya semuanya, duplikasi saja, mencoba menjadi duplikat, itu kan nggak kreatif," sambung Baidowi.

Sebelumnya, Tiga kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Mereka membentuk Sekretariat Bersama (sekber) yang disingkat KIB. Apa maksud KIB tersebut?

"Kami tiga simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat bersama dengan nama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB)," ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Sirajudin mengatakan pembentukan Sekber KIB setelah mereka menggelar sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati Sekber KIB harus dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan.

"Kami bertiga rutin bertemu sehingga lahirlah ide untuk mendirikan yang namanya KIB. Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan," kata dia.

Sirajudin menyebut KIB bentukan relawan pendukung Anies berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski namanya sama, kata dia, namun ada perbedaan dalam semangat yang diemban.

"Nah KIB ini memang kadang-kadang dikenali banyak orang sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi namanya saja yang sama tapi spiritnya berbeda," kata dia.

Simak juga 'Dasco Ngaku Simpan Perjanjian Pilpres Prabowo-Anies yang Diungkap Sandi':

[Gambas:Video 20detik]


Tiga kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 dengan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) bernama Kuning, Ijo, Biru (KIB). Rocky Gerung hingga mantan Pimpinan KPK Saut Situmorang turut mengikuti deklarasi mendukung Anies sebagai capres.

"Jadi pertanyaannya Saut ngapain di sini? Jawabannya ya untuk presiden yang berintegritas lah," ujar Saut saat menjadi narasumber dalam acara yang digelar di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Saut mengaku yakin Anies akan menjadi presiden sejak dirinya masih menjabat di KPK. Anies, katanya, sanggup membawa Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saat ketika saya di KPK, menyimpulkan ini pasti bakal jadi presiden orang ini (Anies Baswedan). Ya saya melihat orang mencari presiden itu orang yang bisa menjawab medan perang Indonesia itu seperti apa. Medan perang kita kan sangat ruwet," ujar Saut.

Sementara, Rocky Gerung meyakini Anies akan menjadi presiden dan berkantor di Istana Merdeka di jalan Medan Merdeka Utara. Dirinya juga percaya terbentuknya Sekber KIB ini sebagai konsolidasi untuk masa depan.

"Negara ini yang hendak kita pastikan, ke depan memang cuma ada Anies yang diusir dari (jalan) Merdeka Selatan dan akan pindah ke (jalan) Merdeka Utara. Jadi saya percaya bahwa pertemuan ini adalah konsolidasi ide, konsolidasi masa depan," ujar Rocky di acara yang sama.

Rocky menyebut Anies cuma butuh 51 persen suara di Pilpres 2024. Dia juga menjelaskan alasan mengapa Anies menurutnya layak dipilih.

"Nggak adil kalau Anies menang 80 persen. Kita cuma butuh 51 persen. Itulah demokrasi. Apakah Anies dipilih karena diperlukan? Tidak. Dia terpilih karena yang sekarang tidak diperlukan," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti dua isu yang bakal dihadapi usai masa Pemilu 2024 mendatang. Salah satunya soal polarisasi, yakni soal kelompok cebong dan kadrun yang dikhawatirkan masih ada di masyarakat.

"Saya agak risau itu sesudah pemilu itu bisa ndak, kita melakukan konsolidasi untuk menghadapi dua hal. Meskipun kita sudah berteriak ramai-ramai pengelompokan cebong kadrun, itu kan banyak di masyarakat," kata Mahfud saat paparan, di Rapim Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

Mahfud mengatakan isu cebong dan kadrun ini membuahi banyak masalah lainnya, seperti separatisme yang dinilai lebih berani dan masalah ideologi transnasional terkait khilafah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anak problemnya misalnya ya separatisme, yang sekarang lebih berani, atau tetap berani paling tidak. Lalu ideologi transnasional, tarolah kalau sekarang ini khilafah," ungkap Mahfud.

Mahfud menilai banyak orang yang menyebut 'khilafah' tanpa mengetahui istilah dan perkembangan ideologi khilafah itu sendiri. Dia lalu bercerita soal seorang jenderal yang mendorong Indonesia menjadi negara khilafah.

"Saat ditanya 'Anda ngerti nggak khilafah?', (dijawab), 'negara yang adil'. Nah sama, Indonesia kalau tujuannya, membangun keadilan. Khilafah kan tujuannya itu, ya Indonesia juga. Ini kan pelaksanaan, bukan sistem bernegaranya, di Pancasila sudah ada itu," papar Mahfud.

Mahfud menjelaskan, bentuk pemerintahan tak menentukan pelaksanaannya. Dia memberikan contoh soal negara yang berbasis agama, yakni Saudi Arabia yang disebut juga turut melakukan korupsi secara besar-besaran.

"Terus apakah dengan seperti itu negara harus diganti? Kan sama kan, di masjid itu banyak misalnya ustadz memperkosa muridnya di pesantren, apakah Islamnya dibubarkan? Kan tidak," tuturnya.

"Ini soal orang, ini soal bagaimana kita ngatur ini, sejauh mana kita melakukan hal-hal yang sudah digariskan sebagai kesepakatan kita," sambungnya.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan isu ideologi transnasional ini menimbulkan kekerasan politik hingga mengakibatkan perpecahan ideologi hukum. Untuk itu, Mahfud meminta agar isu ini dapat diredam usai Pemilu 2024.

"Karena masih banyak ini soal ideologi ini tadi dan menimbulkan kekerasan politik dimana-mana, menimbulkan permusuhan, yang dulu tidak sampai mendalam perpecahan ideologi soal hukum soal apa, tapi sekarang sudah masuk seperti itu," kata Mahfud.


Tiga kelompok relawan mendeklarasikan dukungannya untuk Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Mereka membentuk Sekretariat Bersama (sekber) yang disingkat KIB. Apa maksud KIB tersebut?

"Kami tiga simpul relawan Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, Anies Amanat Indonesia di seluruh Indonesia dengan ini menyatakan membentuk Sekretariat bersama dengan nama Kuning, Ijo, Biru (Sekber KIB)," ujar Ketua Umum Kornas Go Anies Sirajuddin Abdul Wahab di Hotel Century Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Sirajudin mengatakan pembentukan Sekber KIB setelah mereka menggelar sebuah pertemuan. Dalam pertemuan itu, mereka menyepakati Sekber KIB harus dibentuk untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami bertiga rutin bertemu sehingga lahirlah ide untuk mendirikan yang namanya KIB. Di saat kita mengangkat isu tentang perubahan," kata dia.

Sirajudin menyebut KIB bentukan relawan pendukung Anies berbeda dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Partai Golkar bersama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Meski namanya sama, kata dia, namun ada perbedaan dalam semangat yang diemban.

"Nah KIB ini memang kadang-kadang dikenali banyak orang sebagai Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi namanya saja yang sama tapi spiritnya berbeda," kata dia.

Dirinya menuturkan Sekber KIB bentukan relawan pendukung Anies ini sebagai gerakan kaum akar rumput. Sedangkan Koalisi Indonesia Bersatu adalah gerakan kaum elit.

"Nah kalau bahasa lucu-lucunya itu, kalau KIB yang satu itu kan kabel, koalisi elit, jadi kalo KIB kita itu kibar, yaitu kuning ijo biru arus rakyat. Itulah yang menjadi semangat kita untuk mengadakan KIB ini," kata dia.

Sirajudin menegaskan, deklarasi Sekber KIB kali ini tidak melibatkan partai politik. Kelompok dukungan ini dibentuk untuk dasar perubahan Indonesia.

"Hari ini disambut Sekretariat Bersama KIB. Kami hadir di sini meskipun kami tidak membawa-bawa partai. Yang pasti Go Anies kita dirikan untuk perubahan Indonesia," kata dia.

Tonton juga Video: Surya Paloh: Apakah Gabung dengan KIB? Ya, Sama-sama Mungkin

[Gambas:Video 20detik]


Denny Indrayana mengungkap bahwa Menko Polhukam Mahfud Md sempat bertanya saat dirinya blak-blakan mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Mahfud, kata Denny, sempat bertanya apakah dirinya tidak terpikir untuk mendukung calon presiden (capres) lain.

Denny mulanya mengklarifikasi mengenai isi pembicaraannya dengan Mahfud. Dia mengungkapkan apa yang disampaikannya kepada Mahfud kala itu bukanlah untuk meminta izin, melainkan untuk menginformasikan dukungannya terhadap Anies.

"Betul, saya sampaikan ke Pak Mahfud bahwa saya dengan seorang akademisi di Jogja bersepakat bahwa Denny Indrayana mendukung Anies. Betul," kata Denny di PTUN Jakarta Rabu (1/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi tidak benar, mohon untuk koreksi, dikatakan saya minta izin. Enggak, saya menyampakan informasi. Saya dengan rekan X bersepakat untuk mendukung Pak Anies," imbuhnya.

Denny mengatakan, saat itu Mahfud mengapresiasi pilihannya. Namun di saat bersamaan Mahfud sempat bertanya apakah dirinya tidak terpikir untuk mendukung capres lain.

"Pak Mahfud bilang bagus. Bagus, silakan kalau Pak Anies didukung biar rakyat ada pilihan. Beliau sih mengatakan apakah teman-teman tidak berfikir capres yang lain. Beliau menyebut preferensinya siapa. Siapa preferensinya Pak Mahfud? Sebaiknya bukan saya yang menyampaikan. Tidak etis," tutur Mahfud.

Denny enggan mengungkap siapa capres lain yang dimaksud Mahfud. Namun, dia mengaku tak mempermasalahkan pilihan Mahfud tersebut.

"Nggak masalah kalau pilihannya sama-sama rasional," kata Denny.

"Yang nggak sehat kalau emosional terus marah-marah. Jadi biasa aja (kalau Mahfud MD punya pilihan capres lain)," imbuhnya.

Alasan Dukung Anies

Denny lantas blak-blakan alasannya mendukung Anies di Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, Anies memenuhi dua kriterianya, yakni taat konstitusi dan punya visi antikorupsi.

"Soal dukungan Anies, ditanya alasannya, saya akan menulis lebih panjang dan lebih longgar. Tapi kali ini saya katakan biasanya pd saat menentukan capres bersandar pada 2 kata kunci. Konstitusi dan korupsi," kata dia.

"Siapapun yang menurut penilaian saya paling taat konstitusi dan paling punya visi antikorupsi. Kita memang punya pandangan dan perbedaan, bebas. Sepanjang kita memilih berdasarkan rekam jejak dengan 2 kata kunci itu," tambah Denny.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyebut calon presiden usungan NasDem, PKS, dan Demokrat, Anies Baswedan, mengunjungi Kota Solo hari ini. Gibran mengatakan Anies punya acara sendiri di Solo.

"Pak Anies mendarat jam 12.00 WIB" kata Gibran Rakabuming seperti dilansir detikJateng, Rabu (1/2/2023).

Gibran tidak menyebut dari mana dia mendapatkan kabar kunjungan Anies di Solo. Dia juga tidak menjawab secara jelas saat ditanya apakah dia sempat berkontak dengan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau hari ini fokus di acara internal, iya (soal kontakan) beliau masih sibuk," ujarnya.

Gibran mengaku tidak ada rencana untuk bertemu dengan Anies Baswedan. Menurutnya, Anies akan langsung kembali ke Jakarta setelah acaranya di Solo selesai.

"Beliau acara tertutup, tapi setahu saya, beliau (Anies) langsung balik Jakarta menggunakan pesawat pribadi, jet pribadi," tuturnya.

Simak berita lengkapnya di sini.

Tonton juga Video: Dasco Ngaku Simpan Perjanjian Pilpres Prabowo-Anies yang Diungkap Sandi

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat akan menyodorkan nama Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng di Madiun.

Dilansir detikJatim, Awalnya Andi ditanya wartawan soal cawapres yang pas untuk Anies. Dengan percaya diri, Andi menyebutkan sosok yang pantas menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 tak lain adalah AHY.

Selain itu, Andi juga ditanya wartawan untuk memilih 2 sosok cawapres yang menurutnya lebih pantas digandeng Anies. Apakah Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat Gubernur Jatim atau AHY sebagai Ketum Demokrat?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ah, kalau tanya sama kader Demokrat tentunya Mas AHY dong," ujar Andi, usai makan pecel bareng Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kota Madiun, Rabu (1/2/2023).

Lebih lanjut, meski sodorkan nama AHY, Andi tetap menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies Baswedan. Ia hanya berharap Anies memilih cawapres yang benar-benar bisa memenangkan Pilpres.

"Kalau cawapresnya kami serahkan kepada Mas Anies sebagai calon presidennya. Tentu saja kami berharap calon presiden yang betul-betul bisa memenangkan pilpres 2024 itu," tambahnya.

Baca selengkapnya di sini:


Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di 2024.Terkait itu, Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim memahami alasan Mahfud tak mendukung Anies.

"Mahfud kan mendukung Denny yang secara terbuka berpihak kepada Anies," kata Hermawi saat dihubungi, Rabu (1/2/2023).

Hermawi mengaku pihaknya sangat memahami jika Mahfud tidak dapat mendukung Anies secara terbuka. Menurutnya, alasan Mahfud tidak mendukung Anies lantaran harus menjaga netralitas pemerintah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita paham kalau Mahfud tidak bisa mendukung Anies secara terbuka karena beliau sebagai pemerintah harus menjaga netralitas aparat dalam penyelenggaraan pemilu," kata dia.

"Emang demikian aja nya, kita berharap agar semua organ pemerintah seperti Mahfud, menjadi netralitas, tidak memihak salah satu kontestasi," imbuh Hermawi.

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud Md menceritakan soal pertemuannya dengan Denny Indrayana beberapa waktu lalu. Denny, kata Mahfud, meminta pendapatnya tentang posisinya yang kini mendukung Anies Baswedan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden di 2024.

"'Pak saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak?' Ya boleh, saya bilang," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023).

"Dia kan junior, dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong (Denny) mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang," imbuh Mahfud yang menyampaikan hal itu dalam posisinya sebagai pemerintah yaitu Menko Polhukam.

Mahfud mengaku pertemuannya dengan Denny Indrayana terjadi sekitar 4 hari lalu. Beragam obrolan disebut Mahfud terjadi antara dirinya dengan Denny.

"Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silakan gitu itu hak politik," ucap Mahfud.

Lihat juga Video: Respons Jokowi Disebut Bertemu Paloh Bahas Deklarasi Anies: Apa Urusannya?

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat siap menyodorkan nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Andi Mallarangeng di Madiun.

Awalnya Andi ditanya wartawan soal cawapres yang pas untuk Anies. Dengan percaya diri, Andi menyebutkan sosok yang pantas menjadi pendamping Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 tak lain adalah AHY.

Selain itu, Andi juga ditanya wartawan untuk memilih 2 sosok cawapres yang menurutnya lebih pantas digandeng Anies. Apakah Khofifah Indar Parawansa yang saat ini menjabat Gubernur Jatim atau AHY sebagai Ketum Demokrat?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ah, kalau tanya sama kader Demokrat tentunya Mas AHY dong," ujar Andi, usai makan pecel bareng Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kota Madiun, Rabu (1/2/2023)

Lebih lanjut, meski sodorkan nama AHY, Andi tetap menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies Baswedan. Ia hanya berharap Anies memilih cawapres yang benar-benar bisa memenangkan Pilpres.

"Kalau cawapresnya kami serahkan kepada Mas Anies sebagai calon presidennya. Tentu saja kami berharap calon presiden yang betul-betul bisa memenangkan pilpres 2024 itu," tambahnya.

Ia pun menyebutkan kriteria cawapres yang seharusnya dipilih oleh Anies Baswedan, sehingga pada saat maju sebagai pasangan capres-cawapres bisa meraih suara terbanyak dan memenangkan Pilpres.

"Kalau mau menang tentu saja harus mengangkat calon (cawapres) yang elektabilitasnya paling tinggi dan bisa mengangkat elektabilitas pasangan tersebut," ujarnya.

AHY Balas Surat Ajakan Jadi Cawapres Anies, Begini Isinya


Ketum NasDem Surya Paloh datang ke Kantor DPP Golkar. Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan tak ada tawaran untuk menduetkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan bakal capres NasDem Anies Baswedan saat Paloh bertamu ke Golkar.

"Ngga ada. Saya tidak bisa katakan peluangnya seperti apa," kata Lodewijk di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat pada Rabu (1/2/2023).

Dia mengatakan Golkar fokus dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Dia tidak menutup kemungkinan adanya manuver parpol lain untuk bergabung KIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang kan kita berbicara tentang KIB. Di KIB kita masih belum berbicara siapa calon Presiden siapa Cawapresnya. Kita masih berbicara di internal ya Pak Airlangga. Tapi namanya politik ya manuver itu ada saja, misal ada yang mendekati PPP, PAN ya itulah proses yang namanya ingin matching," tuturnya.

"Tapi kita Golkar tetap konsisten dengan calon yang diusung, yaitu Airlangga. Sejauh mana PPP atau PAN kan beda. Dia punya kebijakan sendiri terkait dengan itu," pungkasnya

Sebelumnya, Paloh bertemu dengan Airlangga di kantor Golkar. Airlangga kemudian mengungkap tiga poin yang dibahas bersama Paloh. Ketiga poin ini adalah hal yang tidak dirahasiakan.

Airlangga awalnya menyebut banyak hal yang dibicarakan bersama Surya Paloh. Namun tidak semua bisa dipublikasikan ke publik.

Poin pertama, kata Airlangga, Surya Paloh mengajak bersama-sama untuk bersyukur karena bisa menghadapi suasana ketidakpastian karena berbagai persoalan terutama pandemi. Dia bersyukur pemerintahan Jokowi dapat melewati badai itu.

Kedua, Airlangga menekankan Golkar dan NasDem terus mendorong Pemilu dilakukan secara proporsional terbuka atau coblos nama caleg. Ketiga, Airlangga mengungkapkan bahwa kunjungan Surya Paloh ini merupakan kunjungan balasan. Golkar, kata Airlangga, pernah mengunjungi Surya Paloh di Kantor NasDem.

Lihat juga Video: Dasco Ngaku Simpan Perjanjian Pilpres Prabowo-Anies yang Diungkap Sandi

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam, Mahfud Md menilik dua isu yang akan dihadapi pasca Pemilu 2024 nanti, yakni ideologi transnasional dan polarisasi yang mengelompokkan antara cebong dan kadrun. Mahfud menilai isu cebong dan kadrun ini membuahi banyak masalah lain.


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berharap kepastian nama capres dan cawapres dari koalisi partainya bersama Gerindra ditetapkan sebelum Ramadan ini. Ketua Harian Partai Gerindra Dasco mengatakan hal itu harus ada kesepakatan bersama Ketua Umumnya Prabowo Subianto.

"Apa yang disampaikan Cak Imin tentunya harus juga disepakati dengan Pak Prabowo. Jadi kalau Cak Imin berkeinginan seperti itu tentunya kedua belah pihak juga sudah sama-sama paham bahwa dengan kesepakatan yang tertulis itu diputuskan bersama dengan Pak Prabowo," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Dasco meyakini nantinya Cak Imin akan menyampaikan langsung keinginan tersebut kepada Prabowo. Menurutnya, terkait penentuan waktu pengumuman capres-cawapres yang akan diusung merupakan kesepakatan bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu saya pikir kedua belah pihak sama-sama paham, pasti nanti Cak Imin akan juga berbicara atau menyampaikan hal ini kepada Prabowo secara langsung," kata dia.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan limitasi waktu penentuan capres cawapres memang diperlukan. Namun, menurutnya, keputusan capres dan cawapres ada di tangan para Ketua Umum.

"Tentunya memang limitasi waktu harus ada, karena kan juga yang namanya pilpres juga ada limitasi soal pendaftaran persiapan dan lain-lain, sehingga apa yang disampaikan Pak Jazil bukan suatu yang luar biasa tetapi memang harus ada limitasi, karena ya juga tahapan pemilu ada limitasinya," tuturnya.

Sebelumnya, Cak Imin menyebut pihaknya masih berkomunikasi secara produktif dengan Prabowo Subianto terkait capres dan cawapres usungan Koalisi Gerindra dan PKB. Cak Imin berharap kepastian nama capres dan cawapres sudah bisa ditetapkan saat Ramadan tahun ini.

"Bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan sangat efektif berkampanye, sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres, siapa cawapres, para kyai-kyai itu bulan Ramadan. Berharapnya begitu," kata Cak Imin kepada wartawan di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Cak Imin memastikan usulan kyai kepada PKB bukanlah untuk memaksa. Namun, kata dia, itu untuk memberikan masukan agar kampanye bisa dilakukan setidaknya sebelum bulan Ramadhan.

"Kyai-kyai membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi kita supaya start kampanyenya itu, kalau bisa, paling akhir sebelum bulan Ramadan," ucapnya.


Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng buka-bukaan soal kabar terkini Koalisi Perubahan. Andi menegaskan bahwa Koalisi Perubahan tinggal menunggu legalitas saja.

Sesuai dengan instruksi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kata Andi, dukungan Demokrat kepada Anies Baswedan sudah bulat. Demokrat juga akan berkoalisi dengan PKS dan NasDem.

"Jadi sudah jelas pernyataan Ketum AHY bahwa kami mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden dan kami partai demokrat bersama-sama dengan dengan PKS dan Nasdem membentuk koalisi Perubahan. Insyaallah nantinya akan diresmikan secara legalitasnya, ya," kata Andi, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi ditemui wartawan di Depot Nasi Pecel 99 Jalan Cokroaminoto, Kota Madiun. Dia sedang mendampingi Susilo Bambang Yudhono (SBY) Presiden ke-6 RI sekaligus pendiri Partai Demokrat yang baru saja pulang kampung ke Pacitan dan sedang perjalanan ke Gresik untuk menonton pertandingan voli Proliga.

Andi yakin PKS dan NasDem berkomitmen membentuk Koalisi Perubahan. Dia juga optimis Koalisi Perubahan bisa menang di Pilpres 2024.

"Tapi yang jelas bahwa poin perubahan ini Insyaallah politik Indonesia untuk pencapresan 2024, InsyaAllah akan menang," ujar Andi.

Sementara itu, SBY yang disambut oleh kader Partai Demokrat di Kota Madiun usai makan pecel di Depot Pecel 99 Kota Madiun memberikan semangat kepada para kadernya agar tetap semangat. Ia berpesan agar kader terus bersatu agar Indonesia lebih maju.

"Semoga sukses dengan bersatu. Kalau kita bersatu Insyaallah damai. Negara kita Insyaallah makin maju," ujarnya.

Kehadiran rombongan SBY yang didampingi Andi Mallarangeng di Kota Madiun itu disambut Bupati Madiun Ahmad Dawami. Tidak hanya itu, Kapolres Madiun AKBP Anton Prasetyo, Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono, serta Dandim 0803 Madiun dan Danrem 081 Madiun juga turut menyambut SBY.

Sebelumnya, Sekjen Demokrat Teuku Riefky juga mengungkapkan jika Demokrat, PKS, dan NasDem tinggal menunggu waktu untuk menandatangani keputusan bersama. Penandatanganan kesepakatan itu terkait pencalonan Anies Baswedan sebagai capres.

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujarnya Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky beberapa waktu lalu.

Tak Lagi Dukung Anies, Demokrat Keluar dari Koalisi Perubahan


Ketua Badan Pembina Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku tak sepakat dengan usulan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk menghapus jabatan gubernur. Menurut Herman, posisi gubernur masih dibutuhkan untuk membantu presiden.

"Keberadaan gubernur tentu masih dibutuhkan karena selama ini membantu presiden dalam mengkoordinasikan kabupaten/kota setiap provinsi, baik dalam fungsi pembangunan maupun administratif," kata Herman saat dihubungi, Rabu (1/2/2023).

"Kalau gubernur dihapus siapa yang akan memimpin provinsi? Apakah provinsinya dihapus?" sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herman kemudian menyoroti sistem pemilihan gubernur. Menurutnya, bukan jabatan gubernur yang harus dihapus, melainkan sistem pemilihannya yang dinilai perlu dievaluasi.

"Kalau ini yang dimaksud bagaimana sistem koordinasi secara nasional? Mungkin sistem pemilihan gubernurnya yang perlu dievaluasi, misal apakah masih dengan pemilukada langsung, atau pemilihan oleh DPRD, atau penunjukan oleh presiden, ini bisa didiskusikan," ungkapnya.

Sebelumya, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.


Partai NasDem, Demokrat, dan PKS akhirnya mendapati kata sepakat dalam pencalonan presiden Anies Baswedan. Ketiga partai tersebut sepakat usai tim kecil melakukan pertemuan di kediaman Anies. Salah satu hal yang memperkuat keputusan ini adalah pernyataan terbaru Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang secara resmi mendukung pencalonan capres Anies Baswedan pada Pemilu 2024.

"Itu kita syukuri sebagai suatu progres," ujar Sudirman Said di kediaman Anies Baswedan, Lebak Bulus, Jumat (27/1) lalu.

Seiring dengan adanya dukungan Partai Demokrat serta keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, maka dapat dipastikan Anies Baswedan telah menggenggam tiket capres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%. PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Bapak Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Senin (30/1).

Ketika langkah Anies dan partai pendukung semakin pasti, perjanjian politik Anies-Prabowo di masa lampau soal Pilpres menjadi batu sandungan untuk maju. Meski begitu, Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan perjanjian itu tidak akan memberi pengaruh.

"Itu ndak ada pengaruhnya buat NasDem. Kapan pun itu dibuat tidak memberi pengaruh apa pun bagi NasDem, Kepada NasDem. Anies sudah nyatakan dia maju, dia sudah terima lamaran NasDem. Dan sampai sekarang itu yang jadi pegangan kami," kata Taslim saat dikonfirmasi, Senin (30/1).

Meski begitu, kemapanan dukungan terhadap Anies juga masih menjadi sorotan. Ada yang mengkhawatirkan bahwa sokongan NasDem ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu belum begitu ajeg. Hal ini dikaitkan dengan pertemuan 'diam-diam' Surya Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana, Kamis (26/1) lalu. Selain itu, pertemuan 'dadakan' Ketua Umum NasDem tersebut dengan 'tangan kanan' Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan, di London, Inggris.

"Minimal dari gestur tubuh keduanya (Jokowi-Surya Paloh) bisa disebut sudah 'islah' secara politik. Karena sebelumnya Jokowi terlihat tak mau dipeluk Surya Paloh dan bahkan tak hadir ke ultah NasDem. Itulah orang Jawa, sekalipun ada gemuruh politik sering kali tak ditampakkan di muka umum," demikian analisa Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

Terbaru, Surya Paloh hari ini melakukan manuver dengan bertandang ke markas partai Golkar dan menemui Airlangga Hartarto, Rabu pagi (1/2). Namun, keduanya tidak mengungkapkan secara detail arah pembicaraan, termasuk potensi NasDem berubah haluan.

Jika rencana NasDem dan Demokrat mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024 benar-benar didukung secara formal oleh PKS, artinya koalisi perubahan telah memenuhi syarat dukungan 20 persen presidential threshold. Kini, masyarakat tinggal menunggu deklarasi resminya.

"Kapan dilakukan yang pasti jawabannya tidak akan lama lagi, kita tunggu saja. Setiap hari tim kecil terus komunikasi yang intens," ujar Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, Selasa (31/1).

Adu perspektif malam ini akan mengulas manuver NasDem dan potensi pencapresan Anies dalam diskusi bertajuk 'Sepakat Deklarasi, Anies Siap Tinggal Landas?'. Menghadirkan Effendi Choire (Ketua DPP Partai Nasdem), Kamhar Lakumani (Deputi Bappilu Partai Demokrat), Zulfan Lindan (Politikus Senior) dan Adi Prayitno (Direktur Parameter Politik Indonesia). Saksikan secara langsung Adu Perspektif dari web serta kanal YouTube detikcom pada Rabu, 1 Februari 2023 pukul 20.00 WIB.


Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh, mengungkap alasan mengapa partainya lebih memilih bertemu dengan Partai Golkar dulu dibanding dengan bertemu partai lain. Paloh mengatakan bertemu dengan Golkar adalah sebuah prioritas.

"Baiklah kenapa harus duduk dengan Golkar, ya prioritas bagi NasDem, ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini," ujar Paloh usai bertemu dengan Golkar di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023).

Paloh kemudian mengatakan dia dulu berada di Partai Golkar saat usianya 16 tahun. Karena itu, dia memiliki hubungan dengan Golkar sehingga bertemu Golkar adalah sebuah prioritas baginya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi Golkar sendiri ada 43 tahun baru kemudian ada NasDem, jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman, nggak salah dibilang alumni Golkar, itu memang benar adanya. Jadi prioritas," tegas Paloh.

Kemudian, Paloh mengatakan hubungan NasDem dengan partai lain juga merupakan penjajakan. Diketahui, PKS dan Partai Demokrat (PD) berkoalisi dengan NasDem dan mendukung Anies Baswedan menjadi capres di Pilpres 2024.

"Kenapa nggak yang lain, yang lain kita memang baru mencoba ya, baru mencoba. Apakah perlu mungkin akan bergabung dengan KIB (Koalisi Indonesia Bersatu)? Ya sama-sama mungkin KIB bergabung dengan NasDem kan, jadi probability kemungkinan itu masih terbuka," ucap Paloh.

Simak Video: Surya Paloh Tiba di Kantor Golkar, Disambut Hangat Airlangga

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menutup peluang melakukan reshuffle kabinet. Isu yang santer diperbincangkan yakni nasib menteri-menteri Partai NasDem di kabinet setelah partai besutan Surya Paloh itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Surya Paloh menegaskan reshuffle sepenuhnya kewenangan Jokowi.

"Masalah reshuffle sederhana untuk saya ulangi, sepenuhnya hak prerogatif presiden," kata Surya Paloh usai pertemuan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto di markas Golkar, Rabu (1/2/2023).

Surya Paloh mengungkit dorongan-dorongan reshuffle yang beredar di publik. Menurutnya, hal itu merupakan proses pematangan politik dalam negeri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau ada yang menyatakan reshufflelah, inilah, ya... kita memang harus bisa pahami. Ini proses dalam pematangan dan kematangan berpolitik di negeri ini," kata Paloh.

Paloh menyebut tak akan mempermasalahkan kebijakan Jokowi. "Lain halnya kalau memang ada kebijakan dari beliau, nah itu nggak ada masalah bagi saya. Jadi artinya apapun kebijakan yang terbaik," kata Paloh.

Rabu Pon

Jokowi sudah menjawab soal kabar reshuffle kabinet dilakukan hari ini. Jokowi tidak membantah dan hanya menjawab hari ini adalah Rabu Pon.

"Saya udah sampaikan kan kemarin. Tadi malem sudah saya sampaikan. Yang jelas hari ini Rabu Pon," kata Jokowi di Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).


Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh, mengaku agak berkeringat ketika menjawab pertanyaan mengenai alasan NasDem menemui Partai Golkar dan bukan bertemu dengan PKS dan Partai Demokrat (PD) yang merupakan koalisinya mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Paloh menjelaskan alasan utama NasDem menemui Golkar lebih dulu karena dia memiliki ikatan dengan Golkar.

"Agak keringatan dikit ya ha-ha," kata Surya Paloh ketika menjawab pertanyaan 'kenapa NasDem mengunjungi Golkar dan bukan bukan merayakan bersama dengan koalisi perubahan?' di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023).

Paloh lantas menjelaskan alasan dia mengunjungi Golkar. Alasan utamanya, karena NasDem dan Golkar memiliki hubungan 'romantis'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baiklah kenapa harus duduk dengan Golkar, ya prioritas bagi NasDem, ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya," ujar Paloh.

Oleh karena itu, dia mengatakan bertemu dengan Golkar adalah sebuah prioritas. Diketahui, Paloh merupakan mantan politikus Golkar.

"Jadi Golkar sendiri ada 43 tahun baru kemudian ada NasDem, jadi terlepas apapun juga kekurangan satu sama lain, tapi modal kebersamaan, catatan sejarah, saling pemahaman, nggak salah dibilang alumni Golkar, itu memang benar adanya. Jadi prioritas," tegas Paloh.

Lihat juga Video: Surya Paloh Tiba di Kantor Golkar, Disambut Hangat Airlangga

[Gambas:Video 20detik]


Mahfud Md sempat ditanya oleh Denny Indrayana terkait alasannya tidak mendukung Anies Baswedan. Mahfud menjelaskan posisinya sebagai Menko Polhukam.

Awalnya Mahfud mengaku dimintai izin oleh Denny Indrayana yang menyampaikan akan mendukung Anies Baswedan. Mahfud pun menjawab akan mendukung Denny Indrayana terkait keputusannya itu, Mahfud meminta agar Denny memastikan agar Anies mendapat tiket mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden.

"Dia (Denny) bilang begini 'Prof saya mohon izin saya mau mendukung Anies boleh nggak Prof'. Saya bilang 'boleh, kenapa minta izin ke saya? Semua hak politik yang Anda miliki ya saya harus beri perlindungan, harus saya jamin Anda boleh mendukung Anies," kata Mahfud kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan saya bilang kepadanya, saya mendorong carikan kepastian bagi Anies untuk mendapat tiket, itu bagus biar demokrasi tumbuh hebat, dan kamu harus menjadi salah satu diantaranya untuk membantu Anies. Saya bilang begitu," lanjutnya.

Meski demikian, Mahfud mengaku tidak mendukung Anies di Pilpres. Mahfud mengatakan dukungan terhadap tokoh tertentu tidak harus sama, selain itu Mahfud juga menjabat sebagai Menko Polhukam.

Cuma saya bilang 'tidak', 'kenapa tidak Prof?' 'Ya kan tidak harus sama dengan kamu, dan saya ini kan Menko Polhukam'. Ya memang kemudian bicara tentang beberapa nama, kita diskusi saja, tidak tegang-tegang juga, bergurau-gurau biasa," katanya.

Mahfud mengaku dia dan Denny Indrayana sering bertemu dan membahas banyak hal sejak lama.

"Denny itu seperti adek saya, waktu mau gubernur, waktu mau kerja di Australia dan sebagainya selalu datang ke ruangan saya konsultasi," ungkapnya.

Lihat juga Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]


Mahfud Md mengungkap cerita KPK pernah mengeluh kepadanya karena selalu dicurigai terkait pemanggilan Anies Baswedan di kasus Formula E. Mahfud mengungkap kata-kata Ketua KPK Firli Bahuri yang mengaku pihaknya seakan-akan dituduh menjegal Anies.

"Ya itu dalam konteks Anies, saya tanya ke KPK, itu KPK kok ribut aja sih soal Anies itu mau dipanggil KPK, benar apa ndak. Saya bilang ke Pak Firli dan Pak Marwata," kata Mahfud, kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

"Lalu dia bilang gini, 'Pak iya ya Pak, gimana sih masyarakat ini kalau kita mau menindak orang berdasar hukum, itu orang ribut seakan-akan mau mempolitisir, termasuk yang kasus Anies ini, ini kan hasil dari BPK. Jadi setiap kami menyebut mau memeriksa. Kok ribut seakan-akan kami mau menjegal gitu'," kata Mahfud menceritakan penjelasan Firli.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepada Mahfud, Firli menjelaskan, penindakan yang dilakukan KPK berdasarkan fakta hukum, adanya tindak pidana atau tidak. Serta tidak ada unsur politis dalam penindakan KPK.

"Padahal bagi KPK itu hukum ya hukum. Kalau yang dilakukan oleh KPK itu menyelidiki terjadinya peristiwa pidana atau tidak, jadi tidak ada politiknya," katanya menjelaskan pernyataan Firli.

Selanjutnya Mahfud berpesan agar penindakan hukum tidak dikaitkan dengan pencapresan seseorang. Sebab menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara adil.

"Nah lalu saya timpali, 'ya begitu dong', saya bilang, 'kalau mau menindak itu jangan dikaitkan dengan politik, apalagi dengan pencapresan seseorang. Bertindak aja kalau menurut hukum harus begitu ya harus begitu, kalau harus ditindak ya harus ditindak gak usah peduli kamu dikritik orang atau ndak, hukum itu harus steril dari kepentingan politik, dari kepentingan pemilu dari kepentingan Pilkada'," kata Mahfud.

"Nah itu yang saya diskusikan dengan KPK. Jadi dia mengeluh karena selalu dicurigai, kalau mau bertindak itu dicurigai ada urusan politik, padahal kan itu temuan BPK," lanjutnya.

Mahfud juga mengungkap KPK pernah melapor akan menangkap seseorang dan menyarankannya agar melaporkan ke Presiden. Mahfud mengatakan saat itu arahan Presiden tetap dilakukan penegakan hukum tetapi berdasarkan HAM.

"Lalu yang KPK minta atau menyarankan saya melapor ke Presiden itu bukan soal nangkep orang, bukan soal menjadikan KPK itu, menjadikan calon presiden atau politisi itu ditangani KPK atau tidak, kalau itu clear, lakukan saja saya bilang nggak usah tanya ke Presiden, karena Presiden pun sama tegakan," kata Mahfud.

"Yang minta saya menyampaikan ke Presiden itu, KPK adalah minta saya menginformasikan ke Presiden bahwa Lukas Enembe itu akan ditangkap, itu terjadi tanggal 5, KPK saya panggil ke kantor saya untuk menyampaikan perkembangannya, lalu 'Pak udah siap nanti Lukas Enembe dalam waktu dekat akan dibawa ke Jakarta'. Lalu dan tetap dengan arahan Presiden penegakan hukum tapi jangan melanggar HAM. Oleh sebab itu dibawa dengan dokter, dibawa ke RS, diberi jaminan berobat dll. Hanya itu yang disampaikan kepada Presiden," ujarnya.

Mahfud menjelaskan hal itu lah yang dibahas dengan Presiden, dia menyebut tidak ada pembahasan soal Capres, penundaan pemilu atau kriminalisasi.

"Hanya itu yang disampaikan kepada Presiden, kalau itu saya bicara dengan Presiden, tapi kalau soal capres, penundaan Pemilu dan sebagainya nggak ada, agar orang di kriminalisasi atau tidak. Itu diskusi saya dengan Denny ketika berbicara," sambungnya.

"Kalau berbicara KPK, KPK itu semua banyak catatan si A itu punya kasus di Bank Banten, si B punya kasus di impor ini, si C punya kasus di proyek ini dan itu banyak tokoh-tokoh politik, nah dan menurut saya itu biasa saja publik sudah tahu, bukan urusan presiden, itu kan sudah muncul di publik, kamu bisa baca di koran tiap hari siapa yang punya kasus di sini, siapa yang punya kasus di situ," ujarnya.

"Yang penting, saya katakan kalau hukum tegakkan hukum, jangan apa dikaitkan dengan ini Capres ini bukan Capres ini disandera dsb dsb. Itu pembicaraan saya dengan KPK yang kemudian saya sampaikan ke Denny," sambungnya.

Tonton juga Video: KPK Bantah Tetapkan Anies Jadi Tersangka Korupsi Formula E

[Gambas:Video 20detik]


Pakar psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Abdul Hakim menilai gandengan tangan Megawati Soekarnoputri ke Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sebagai sinyal agar kader PDIP tak macam-macam. Gibran juga dinilai sebagai kader muda yang menjadi aset di PDIP. Apa respons Gibran?

Gibran menanggapi santai soal sinyal tak macam-macam bagi kader PDIP lainnya. Gibran menyebut hubungannya dengan para kader lainnya baik-baik saja.

"Lho emange enek sing macem-macem? (Memangnya ada yang macam-macam?) Baik-baik semua," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran juga menolak disebut aset dinilai bisa mendongkrak elektabilitas PDIP.

"Aset? Hmm aset. (Mendongkrak partai) nggaklah ya. Cah cilik (anak kecil) ikut ndongkrak yo ora, akeh sing luwih (banyak yang lebih) muda, aku sih biasa wae," ujarnya.

Bagi Gibran, gandengan tangan Megawati bukan berarti simbol dilindungi oleh Ketum PDIP.

"Dilindungi dari apa, emang kader lain ngopo bingung aku," ucap dia.

Sebelumnya, pakar psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Abdul Hakim menilai gandengan tangan antara Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dengan Gibran Rakabuming Raka ingin menyampaikan pesan kepada publik. Selain itu, gandengan Megawati ke Gibran menunjukkan kepada publik bahwa keduanya mempunyai kedekatan.

Dari kedekatan itu, Hakim menyebut gandengan tangan memberikan sinyal kepada kader PDIP untuk tidak macam-macam dengan putra sulung Joko Widodo itu.

"Secara publik itu memberikan, menyampaikan pesan tentang kedekatan Mas Gibran dengan Bu Mega itu yang paling penting dan itu punya efek signifikan. Artinya, secara internal itu memberikan sinyal untuk kader PDIP untuk tidak macem macem dengan Mas Gibran," katanya saat dihubungi wartawan, Selasa (31/1).

Menurut Hakim, hal tersebut dilihat dari munculnya kubu ketika isu capres antara Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dengan Puan Maharani. Namun, untuk kasus Gibran, dua kali digandeng Megawati itu seolah-olah ingin memberikan sinyal pada kadernya bahwa Gibran berada di bawah lindungannya.

"Kita tahu di internal PDIP ada banyak faksi, kemarin ketika kasus Ganjar dan Puan itu mencuat ada kubu a dan kubu b. Tetapi untuk kasus Gibran itu dengan dua kali digandeng Bu Mega, itu seolah-olah Bu Mega ingin memberikan sinyal kepada kadernya bahwa Gibran ada di bawah lindungan Beliau, sehingga tidak boleh diganggu," ucapnya

Curhat Megawati Khawatir Kecurangan Pemilu hingga Rekayasa Hukum


Presiden Joko Widodo (Jokowi) terang-terangan emoh dirinya dikaitkan dengan urusan pencapresan oleh para partai politik (parpol). PKB setuju bahwa urusan pencapresan tidak terkait Istana, melainkan menjadi ranah parpol.

"Setuju. Jangan kaitkan Istana dengan urusan Pilpres, sebab itu urusan partai politik," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

Namun, Jazilul menilai faktanya sulit memisahkan Istana dengan urusan politik seperti pilpres. "Faktanya, Istana dan presiden itu produk politik maka sulit memisahkan Istana dengan urusan politik ataupun pilpres," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lagipula, lanjut Jazilul, tak ada larangan jika Istana terlibat endorsement terhadap sosok capres potensial. Menurutnya, yang dilarang yakni melakukan kampanye menggunakan fasilitas negara.

"Emang masalah jika Istana terlibat endorsment dan kegiatan politik? Tidak ada yang ngelarang," katanya.

"Hemat saya, yang dilarang itu kampanye menggunakan fasilitas negara. Sejauh ini Istana tidak pernah ada kegiatan kampanye dan dukung mendukung pasangan Pilpres," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi menekankan kalau dirinya tak ingin dikaitkan dengan urusan pencapresan partai. Jokowi menegaskan pencapresan saat ini adalah urusan partai gabungan.

Hal itu diungkap Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023). Jokowi awalnya ditanya soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Ada kabar kalau dalam pertemuan itu Jokowi menanyakan alasan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan tanpa berkonsultasi dengannya. Jokowi enggan dikaitkan dengan urusan pencapresan.

"Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres, itu urusan partai, atau gabungan partai apa urusannya presiden," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar urusan pencapresan tak dikaitkan dengan istana. Dia menekankan Istana memiliki banyak pekerjaan.

"Jangan sering dihubungkan dengan istana. dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak," ujarnya.

Simak video 'Said Aqil: Saya Heran Kalau NU Harus Jauh dari PKB':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Istana tidak dikait-kaitkan dengan urusan pencalonan calon presiden (pencapresan) 2024. Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Budi Arie Setiadi, menegaskan Jokowi netral dalam hal pencapresan.

"Pencapresan itu secara konstitusi adalah ranah dan haknya partai politik. Jadi hak setiap parpol untuk mencalonkan siapapun yang layak menurut parpol. Presiden ya harus netral dong. Mosok presiden dukung mendukung calon tertentu. Ya nggak etislah, " ujar Budi Arie Setiadi dalam keterangannya, Rabu (1/2/2023).

Budi Arie menegaskan Jokowi mempunyai jarak yang sama dengan setiap bakal calon presiden. Budi Arie yakin Jokowi mempunyai hubungan yang baik dengan setiap capres yang sudah dideklarasikan maupun masih digadang-gadang akan maju.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul soal pencapresan adalah hak parpol, tapi tetap pilpres adalah hak rakyat berdaulat untuk memutuskan. Sikap dan pernyataan Pak Jokowi harus dimaknai bahwa sebagai Presiden, Pak Jokowi mempersilakan setiap partai mengajukan calon sesuai aspirasi partainya, " ujar Budi.

Wakil Menteri Desa ini meminta urusan pencapresan tidak dikaitkan dengan sikap Jokowi. Jika ada parpol yang membatalkan capresnya, Budi meminta hal itu tidak dikaitkan dengan Jokowi.

"Jadi jika ada parpol yang mau mencalonkan sosok tertentu jangan dikaitkan dengan sikap Presiden. Begitu pula jika ada parpol yang ingin membatalkan atau mengubah calonnya, jangan dikait-kaitkan dengan Presiden, " kata Budi Arie.

Sebelumnya, Jokowi menjawab kabar dirinya menanyakan alasan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan tanpa berkonsultasi denganya dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem itu. Jokowi enggan dikaitkan dengan urusan pencapresan.

"Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres, itu urusan partai, atau gabungan partai apa urusannya presiden," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar urusan pencapresan tak dikaitkan dengan istana. Dia menekankan Istana memiliki banyak pekerjaan.

"Jangan sering dihubungkan dengan istana. dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak," ujarnya.

Lihat juga video 'Jokowi Ogah Dikaitkan dengan Pilpres, Gerindra Singgung Endorse Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sempat dibisiki sesuatu saat mendampingi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di pelantikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Senin (30/1/2023) kemarin. Gibran mengaku sempat dicari oleh Mega sebelum dibisiki sesuatu.

"Aku digoleki (Megawati) meh mbisiki (membisikan) sesuatu, kemarin (pelantikan) dari lantai dua ke bawah numpak (naik) lift, yo wes," katanya di Balai Kota Solo, dilansir detikjateng, Rabu (1/2/2023).

Menurutnya, saat berada di dalam lift dirinya tidak hanya berdua dengan Megawati. Namun ada rombongan lainnya yakni Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yo ora (berdua), ada Bu Ita (Hevearita). Beliau (Megawati) bisiki sesuatu, 'anuanuanu'," ujarnya.

Ditanya isi bisikan yang diberikan Mega kepada dirinya, Gibran enggan menjawab. Disinggung apakah ada pembahasan soal Pilgub, putra sulung Presiden Joko Widodo itu menampik.

"(Bocoran bisikan) mengko wae, dibahas terus. (Pilgub) Pilgub meneh, ojo bahas pilgub ya. (Pilkada solo) Pilpres, ora, ora," ujarnya berkelakar.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga video 'Prabowo Dukung Gibran Maju Pilgub 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya tak ingin dikaitkan dengan pencapresan partai. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco sepakat, sebab pencapresan kurang tepat jika dikaitkan dengan presiden.

"Ya memang sebaiknya pencapresan itu seperti yang Pak Jokowi sampaikan, bahwa itu adalah hak dari pada gabungan partai-partai politik yang memenuhi syarat pencapresan, oleh karena itu untuk mencalonkan itu ya adalah dari gabungan partai-partai yang sudah memenuhi persyaratan," kata Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

"Jadi kalau dikait-kaitkan dengan presiden misalnya, itu kurang tepat," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, menurutnya, hal yang wajar jika bakal calon presiden mengharapkan endorse dari presiden saat ini. Namun, dia mengatakan endorse itu tidak bersifat mengikat.

"Kalau memang ada dari capres-capres mengharapkan endorse dari presiden pada saat ini, itu adalah sah-sah saja. Namun itu kan sifatnya tidak mengikat, lebih daripada sebagai penguat daripada capres yang akan bertarung nanti," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi)menekankan kalau dirinya tak ingin dikaitkan dengan urusan pencapresan partai. Jokowi menegaskan pencapresan saat ini adalah urusan partai gabungan.

Hal itu diungkap Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023). Jokowi awalnya ditanya soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Ada kabar kalau dalam pertemuan itu Jokowi menanyakan alasan Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan tanpa berkonsultasi dengannya. Jokowi enggan dikaitkan dengan urusan pencapresan.

"Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres, itu urusan partai, atau gabungan partai apa urusannya presiden," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar urusan pencapresan tak dikaitkan dengan istana. Dia menekankan Istana memiliki banyak pekerjaan.

"Jangan sering dihubungkan dengan istana. dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak," ujarnya.

Simak juga video 'Gerindra Pertimbangkan Dukung Kaesang Bila Berniat Maju Pilwalkot Solo':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan dirinya tidak mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) di 2024. Hal itu terungkap saat dirinya ngobrol dengan Denny Indrayana.

Mahfud mengaku pertemuan dirinya dengan Denny itu terjadi beberapa hari lalu. Beragam hal diobrolkan dirinya dengan Denny.

"Denny itu adik saya, junior saya, sering ke rumah, sering ke sini juga, yang terakhir itu kira-kira 4 hari yang lalu," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesiapan Pemilu 2024

Mahfud lantas mengungkap beberapa hal yang ditanyakan Denny kepada dirinya. Salah satunya terkait jadi tidaknya Pemilu 2024.

"Perintah Presiden kepada saya itu menyiapkan Pemilu 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat. Kemudian kepada saya, lebih terbatas kepada saya, kepada Mendagri, kepada Bu Sri Mulyani dan Kepala BIN," ucap Mahfud.

"Siapkan Pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024, kenapa? Saya, saya Menko. Kalau Pak Mendagri untuk mengorganisasi politiknya. Bu Sri Mulyani suruh nyediakan uangnya. BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan, saya jamin, Pemilu itu 2024 ya, kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan," imbuh Mahfud.

Tegaskan Tak Dukung Anies

Mahfud lantas mengungkap lagi pertanyaan Denny apakah dirinya boleh mendukung Anies. Mahfud menjawab boleh.

"'Pak saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak?' Ya boleh, saya bilang," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023).

Mahfud lantas mendorong Denny untuk mendukung Anies. Tapi dia menegaskan kalau dirinya tidak mendukung Anies.

"Dia kan junior, dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong (Denny) mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang," imbuh Mahfud.

Mahfud bahkan menyebut dirinya menjamin sepenuhnya. Sebab itu merupakan hak politik setiap orang.

"Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silakan gitu itu hak politik," ucap Mahfud.

Lihat juga video 'Dasco Ngaku Simpan Perjanjian Pilpres Prabowo-Anies yang Diungkap Sandi':

[Gambas:Video 20detik]

Mahfud Md menyebut tidak ada upaya menjegal Anies, simak di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Delapan pengurus NasDem Surabaya mundur berjemaah. Mundurnya mereka terkait dengan kinerja Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong. Robert dianggap tak becus menjalankan roda partai.

Mereka yang mundur adalah Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem Onny S.D, Phlippus, Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Sri Hono Jularko, Wakil Ketua Digital dan Siber Wendik Arifiyanto, Wakil Ketua Bidang UMKM Gatot Indarto.

Kemudian Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Anugrah Ariyadi, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga M Choirul Anwar, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang Gunawan, dan Wakil Ketua Bidang Migran Tatiek Effendi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Onny menjelaskan para pengurus yang mundur itu menilai Robert tidak transparan terkait dana bantuan politik (banpol).

"Ketua tidak transparan terkait dana banpol. Ada 8 pengurus yang mundur, termasuk saya," tegas Onny kepada detikJatim, Selasa (31/1/2023).

Selain Banpol yang tidak jelas penggunaannya, Robert dianggap tak bisa mengatur pengurus di bawahnya. Robert juga tak bisa menunjukkan bukti legalitas pengurus ranting. Hal ini menyebabkan iklim partai tidak sehat dan tidak demokratis.

"Selain itu ketua tidak bisa membentuk pengurus ranting di Surabaya dan tidak bisa dibuktikan secara legalitas. Suasana kantor juga tidak demokratis sesuai semangat partai, termasuk tidak dimanfaatkan sesuai amanah partai. Dan terakhir menggelar rapat tidak sesuai dengan AD/ART dengan melibatkan organisasi sayap yang diketuai istrinya," sambungnya.

Meski mundur dari NasDem, delapan pengurus menegaskan bahwa keputusan mundur itu tak terkait dengan pencapresan Anies Baswedan. Meski mundur dari pengurus, mereka memastikan tetap akan membantu Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Kami semua mendukung Anies, bahkan saya akan membantu Pak Anies untuk menjadi presiden. Masalah kami ialah soal dana banpol yang tidak transparan," lanjut Onny.

Wakil Ketua DPW NasDem Jatim Bidang Media dan Komunikasi Publik Vinsensius Awey menegaskan pihaknya belum berencana mencopot Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong.

"Jadi Ketua DPW NasDem Jatim Bu Sri Sajekti Sudjunadi telah meminta kedua belah pihak untuk menahan diri. Sebaiknya, ego masing-masing kader dikesampingkan dan lebih mengutamakan kepentingan partai," kata Awey.

"Dalam mekanisme NasDem, urusan DPD ada di tangan DPW. Sekalipun DPD berkirim surat ke DPP, namun penyelesaiannya tetap oleh DPW. Masalah di DPD NasDem Surabaya, Kakak Jeanette (sapaan Ketua NasDem Jatim) telah mengajak pengurus DPD untuk bertemu. Intinya, bagaimana dapat berkonsolidasi kembali," lanjutnya.

Awey menyebut NasDem Jatim tidak ingin konflik tersebut berlarut. Apalagi sampai menyebabkan pengurus NasDem keluar dari partai.

Paloh: Kita Tak Bisa Diam, Ada Penguasa Tak Adil Demi Kepentingan Tertentu


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan kalau dirinya tak ingin dikaitkan dengan urusan pencapresan partai. Jokowi menegaskan pencapresan saat ini adalah urusan partai gabungan.

Hal itu diungkap Jokowi usai menghadiri HUT ke-8 PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023). Jokowi awalnya ditanya soal pertemuan dirinya dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Ada kabar kalau dalam pertemuan itu Jokowi menanyakan alasan Surya Paloh mendukung deklarasi Anies Baswedan tanpa berkonsultasi denganya. Jokowi enggan dikaitkan dengan urusan pencapresan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu urusannya partai, urusan koalisi, urusan kandidat capres-cawapres, itu urusan partai, atau gabungan partai apa urusannya presiden," kata Jokowi.

Jokowi meminta agar urusan pencapresan tak dikaitkan dengan istana. Dia menekankan Istana memiliki banyak pekerjaan.

"Jangan sering dihubungkan dengan istana. dikit-dikit dengan istana. Istana pekerjaannya banyak," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Surya Paloh mendadak bertemu dengan Jokowi di Istana Negara pada Kamis (26/1) sore. Partai NasDem pun buka suara terkait pertemuan tersebut.


Anies Baswedan mengucapkan syukur setelah memegang tiket untuk berlaga di Pilpres 2024. Anies mendapatkan tiket sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 setelah ambang batas pencapresan atau presidential threshold 20% terpenuhi.

"Terima kasih atas kepercayaan yang telah diembankan," kata Anies Baswedan di Instagram resminya, Selasa (31/1/2023) dikutip dari detikNews.

Anies mengucapkan terima kasih kepada PKS, NasDem, dan Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya untuk Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesudah pernyataan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 30 Januari 2023 kemarin, deklarasi oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022, dan dukungan Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, maka presidential threshold 20% telah terpenuhi," ujar Anies.

Anies juga mengucapkan janji untuk menjalankan amanah dari ketiga partai tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pengusung. Insya Allah amanah ini kita jalankan sebaik-baiknya, untuk Indonesia," kata Anies.

3 Ketum Parpol Bakal Teken Surat Dukungan Anies Capres

Diberitakan sebelumnya, tiga ketua umum parpol dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS bakal meneken keputusan resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Mereka bakal tergabung dalam koalisi Perubahan.

"Terbentuknya Koalisi Perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya Koalisi Perubahan itu sudah terjawab pada hari ini," kata Sekjen PD Teuku Riefky saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1) dilansir detikNews.

Penandatanganan keputusan ini merupakan bagian resmi dari tiga parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari tiga parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas.

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujarnya Teuku Riefky.

Untuk diketahui, PKS menjadi partai terbaru yang menyatakan secara resmi mendukung Anies. Sebelumnya, Partai NasDem yang pertama, kemudian Demokrat memberikan dukungan.

ANIES Deklarasi Dukung Anies-Cak Imin, Janji Dongkrak Elektabilitas


Ketua Umum yang juga bakal capres Gerindra Prabowo Subianto dinasihati seorang netizen soal ilmu ikhlas. Apa respons Prabowo?

Nasihat kepada Prabowo dilontarkan pemilik akun twitter @K*ng_*jar dan retweet Prabowo, seperti dilihat Jumat (31/1/2023). Dia mengaitkan soal ilmu ikhlas dengan narasi soal orang-orang yang 'mengkhianati'.

"Sampaikan ilmu ikhlasnya pak, bahwa tak perlu mengungkit kalau benar dikhianati apa lagi jualan sambil menyerang menyebut orang² yg dianggap menghianati.

Tak ada kata dikhianati bagi yg ikhlas, maju terus meski kalah ber-kali², kekalahan sejati adalah berhenti untuk ikhlas.

🙂."

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo merespons cuitan tersebut. Menteri Pertahanan RI ini menyambut hangat nasihat tersebut.

"Terima kasih nasihatnya," cuit akun @prabowo.

Respons Prabowo ditanggapi sejumlah pengguna Twitter lainnya. Sebagian besarnya menyambut positif dan mendoakan kemenangan untuk Prabowo di 2024.

"Melihat Pak Prabowo itu melihat gelas bening, saya tidak perlu menduga isinya karena tidak ada kepura2an. Nanti lanjutin pekerjaannya Pak Jokowi ya Pak. Buat lebih baik. Pesan saya kalau jadi Presiden. Pak Basuki HM, jangan diganti😂," kicau @yud***irafind.

Isu Surat Perjanjian Pilpres Prabowo-Anies

Isu soal surat perjanjian pilpres antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno sedang menjadi perhatian. Ketua Harian Gerindra Dasco memastikan perjanjian itu benar adanya.

"Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu nggak ada, misalnya, orang itu mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak ekspos ke publik. Dan itu memang bukan buat konsumsi publik," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

"Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada," imbuh dia.

Dasco enggan mengumbar isi surat tersebut saat ini, karena bukan konsumsi publik. Namun dia memastikan menyimpan surat perjanjian yang ditulis oleh Fadli Zon itu.

"Nanti di kesempatan lain, ya lihat perkembanganlah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli. Barangnya sekarang ada di saya," kata Dasco.

Lihat juga video 'Sandiaga Ungkap Perjanjian Politik Anies-Prabowo soal Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Mardani meminta usulan itu dikaji secara mendalam.

"Pertama jangan sepotong-sepotong, harus kajiannya lengkap tentang otonomi daerah. Saya justru berpendapat otonomi daerahnya dari kabupaten kota ditarik ke provinsi," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/1/2023).

Mardani mengatakan lebih baik otonomi daerah dari kabupaten atau kota ditarik ke provinsi. Hal ini menindaklanjuti kasus di daerah yang rentan terjadinya politik dinasti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi gubernurnya ada, tapi kayak DKI atau Jogja satu provinsi itu 6-8 kabupaten kota karena beberapa kasus otonomi di kabupaten, kota, ada raja kecil yang akhirnya politik dinasti. Akhirnya lambat sekali IPM naik," tutur Mardani.

"Dan size anggarannya kekecilan 3-4 triliun, ada yang 2 triliun, tapi kalau di Gubernur 6-8 (kabupaten atau kota) rata-rata punya 20-30 triliun itu bisa lebih muter. Jadi ini kajiannya jangan separo-separo," imbuhnya.

Ia menyebut ketentuan otonomi daerah harus diulas secara utuh. Mardani mengatakan jika usulan itu direalisasi maka mesti ada revisi Undang-Undang yang prosesnya panjang.

"Makanya kalau lihat kondisi ini akan mengubah UU 10 tahun 2016, kita tidak ada rencana untuk merubahnya," kata dia.

Lihat juga video 'Alasan PKS Tunda Deklarasi Koalisi dengan NasDem-Demokrat':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden Anies Baswedan mengucapkan syukur setelah memegang tiket untuk berlaga di Pilpres 2024. Anies mendapatkan tiket Pilpres 2024 setelah ambang batas pencapresan atau presidential threshold 20% terpenuhi.

"Terima kasih atas kepercayaan yang telah diembankan," kata Anies Baswedan di Instagram resminya, Selasa (31/1/2023).

Anies mengungkit dukungan PKS terhadap pencapresannya semalam. Anies mengucapkan terima kasih kepada PKS, NasDem, dan Demokrat yang menjadi kendaraan politiknya untuk 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sesudah pernyataan dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera pada tanggal 30 Januari 2023 kemarin, deklarasi oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022, dan dukungan Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023, maka presidential threshold 20% telah terpenuhi," ujar Anies.

Anies mengucapkan janji untuk menjalankan amanah dari ketiga partai tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai pengusung. Insya Allah amanah ini kita jalankan sebaik-baiknya, untuk Indonesia," kata Anies.

Penandatanganan keputusan resmi bakal dilakukan ketiga parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari tiga parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas.

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujar Sekjen PD Teuku Riefky saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1).

Simak video 'Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Delapan pengurus NasDem Surabaya mundur dari struktur kepengurusan. Meski mundur, mereka menyatakan tetap mendukung Anies Baswedan sebagai capres 2024.

Dilansir detikJatim, mereka mundur lantaran menyebut dana bantuan politik (banpol) tidak transparan. Mereka menegaskan keputusan mundur itu tak terkait dengan pencapresan Anies Baswedan.

"Kami semua mendukung Anies, bahkan saya akan membantu Pak Anies untuk menjadi presiden. Masalah kami ialah soal dana banpol yang tidak transparan," kata Onny SD Philippus selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem kepada detikJatim, Selasa (31/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Onny mengatakan mereka yang mundur menilai Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong tidak bisa menjalankan mesin partai dengan baik, terlebih menjelang Pemilu 2024. Onny menyebut mundurnya para pengurus karena tanggung jawab moral.

"Mempertahankan tiga kursi di Surabaya itu susah, apalagi menambah dengan kondisi internal partai seperti ini. Sehingga pertanggungjawaban moral kami, kami mundur dari kepengurusan yang dipimpin Robert," jelasnya.

Onny mengatakan, selain dirinya yang mundur, ada pengurus lain yang mundur, yakni Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Sri Hono Jularko, Wakil Ketua Digital dan Siber Wendik Arifiyanto, dan Wakil Ketua Bidang UMKM Gatot Indarto.

Kemudian Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Anugrah Ariyadi, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga M Choirul Anwar, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang Gunawan, serta Wakil Ketua Bidang Migran Tatiek Effendi.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga video 'Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Founder Cyrus Network Hasan Nasbi bersepakat bakal 'saling kasih hadiah' Alphard dengan mantan kader PSI sekaligus mantan staf Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sunny Tanuwidjaja, terkait tiket capres Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hasan tidak yakin Anies akan mendapat tiket, sedangkan Sunny sebaliknya.

"Salaman Alphard juni 2022 dengan ring 1 Mas Anies. Berani dan gentle datang ke kantor buat salaman. Sementara ring 2 sampai ring 10 itu cuma berani ngetwit-twit saja. Kalau buat jajan aja masih datang ke kantor ring 1, nggak usahlah sok-sokan paten nantang-nantang begitu di timeline saya. Hehe," tulis Hasan dalam akun Twitter-nya seperti dilihat, Selasa (31/1/2023).

Terkait cuitannya itu, Hasan enggan disebut sedang pasang taruhan dengan Sunny terkait tiket capres Anies. Dia menekankan keduanya sepakat untuk bakal saling kasih hadiah yakni sebuah mobil Alphard.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya pokoknya bahasanya nggak taruhan, itu saling ngasih hadiah. Kalau saya yang benar, Sunny kasih saya hadiah. Kalau Sunny yang benar, saya kasih dia hadiah," kata Hasan saat dihubungi terpisah.

Hasan mengatakan deal-dealan itu berkaitan analisisnya tempo hari bahwa Anies susah dapat tiket. Analisis itu, kata dia, dapat tantangan dari Sunny yang diembel-embeli hadiah Alphard.

"Jadi kan saya punya analisis bahwa dari segala kemungkinan, susah Anies dapat tiket. Jadi orang nantangin, ini analisisnya bisa apa ini, ininya, Alphard. Cuman ya yang menyanggupi untuk saling kasih hadiah itu Sunny," ujar dia.

Sunny Tanuwidjaja Foto: (Danu Damarjati/detikcom)

Hasan menganggap Anies sampai saat ini masih belum mendapat tiket capres meski tiga partai calon 'Koalisi Perubahan' yakni NasDem, Demokrat, PKS, telah menyatakan dukungannya. Menurut Hasan, Anies dianggap sudah memegang tiket capres apabila koalisi sudah terbentuk dan resmi mengumumkan capres usungan mereka.

"Belum, belum (dapat tiket capres). Yang itu kan nanti kalau sudah ada surat resmi dari partai. Ada partai berkoalisi mengusung ini. Sebetulnya nggak perlu nunggu sampai Oktober. Kalau sudah ada koalisi terbentuk dan mengumumkan calon itu kan sudah bisa dipegang lah. Paling kan nanti bubarnya kalau ada kejadian luar biasa aja kan gitu," kata Hasan.

Yakin Anies Tak Dapat Tiket Capres

Jauh sebelum ini, Hasan lebih dulu menyatakan Anies tak akan mendapat tiket capres 2024. Hasan bahkan berani bertaruh Alphard karena yakin akan prediksinya.

"Begini, saya bilang, kalau (Anies) mau jadi capres berat, dari semua sisi, kalkulasi matematikanya sudah susah. Tapi kalau (Anies) mau jadi cawapres masih terbuka," kata Hasan dalam diskusi yang digelar Total Politik, seperti dilihat pada Kamis (23/6/2022).

"Taruhan boleh, taruhan Alphard juga boleh," imbuhnya.

Lihat juga video 'Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Mahfud Md mengungkap pernyataan Denny Indrayana soal dukungan untuk Anies Baswedan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden di Pemilu 2024. Denny Indrayana, kata Mahfud, bertanya kepadanya boleh atau tidak.

"'Pak saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak?' Ya boleh, saya bilang," ucap Mahfud di kantornya, demikian dilansir detikNews, Selasa (31/1/2023).

"Dia kan junior, dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong (Denny) mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan Mahfud Md dan Denny Indrayana terjadi sekitar 4 hari lalu. Dalam pertemuan itu, Mahfud mengatakan kepada Denny soal hak mencalonkan Anies.

"Saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silakan gitu, itu hak politik," ucap Mahfud.

Dalam kesempatan itu, Mahfud meluruskan tentang obrolannya dengan Denny yang menurutnya disalahtafsirkan di publik. Mahfud menjawab pertanyaan soal pernyataan Denny bahwa koalisi dan capres ditentukan oleh hukum.

"Nah di situlah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam, kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK-lah, Ketua Partai ini, ini kasusnya, saya cerita, Ketua Partai ini, ini kasusnya, ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," ucap Mahfud.

"Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu. KPK, kalau Anda mau menindak Ketua Partai, Menteri atau siapa pun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjeremuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu disebutlah Ketua Partai ini, ini kasusnya, Ketua Partai ini, ini kasusnya," imbuh Mahfud menegaskan.

Penjelasan Mahfud Ralat Pernyataan Soal KPK OTT Tanpa Cukup Bukti


Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad buka suara soal perjanjian terkait pilpres yang diteken Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Sandiaga Uno. Dasco memastikan perjanjian itu benar adanya.

"Jadi sebenarnya gini, bahwa kalau ada orang yang ngomong bahwa perjanjian itu nggak ada, misalnya, orang itu mungkin nggak tahu. Kenapa? Karena selama ini yang namanya perjanjian itu yang bersifat internal itu memang kita tidak ekspos ke publik. Dan itu memang bukan buat konsumsi publik," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1/2023).

"Jadi kalau ditanya apakah ada perjanjian, ada," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati demikian, Dasco enggan menyebutkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, isi perjanjian itu tidak diperuntukkan sebagai konsumsi publik.

"Tetapi isinya apa, ya kita nggak mau buka karena itu bukan konsumsi publik. Jadi kalau yang mau bertanya-tanya, ya, boleh nanti masuk Gerindra dulu tapi," kata Dasco.

Wakil Ketua DPR ini juga enggan menjawab apakah isi perjanjian itu mengikat terhadap Anies. Dia mengatakan sejak dulu isi perjanjian itu memang tidak dikehendaki untuk konsumsi publik.

"Ya kalau saya jawab kan nanti jadi konsumsi publik. Karena kita kalau mau buka itu kan dari dulu, ya memang kita nggak mau buka, kan gitu," katanya.

Lebih lanjut, Dasco membenarkan pernyataan Sandiaga bahwa perjanjian itu ditulis oleh Fadli Zon. Namun kini surat perjanjian itu ada di tangannya.

"Cuma kan sebagai pelaku, salah satu pelaku, Pak Sandi kemudian mengungkapkan bahwa ada. Tapi kan Pak Sandi juga nggak bilang detail isinya kan begitu. Nanti di kesempatan lain, ya lihat perkembanganlah nanti apakah kita kemudian akan cerita sedikit atau bagaimana. Yang pasti itu memang ditulis oleh Pak Fadli. Barangnya sekarang ada di saya," kata Dasco.

Sandiaga Uno sebelumnya bicara soal perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu. Dia juga menyebutkan bahwa perjanjian itu masih berlaku hingga sekarang.

"Saya sih commit (berkomitmen). Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu, commit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas meterai.