Sejumlah baliho di Kota Solo dicopot oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu juga menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mencopoti baliho dan spanduk yang melanggar aturan.

Mereka terbagi menjadi lima wilayah, yakni di Kecamatan Banjarsari, Laweyan, Pasar Kliwon, dan Jebres. Anggota Satpol PP dan Bawaslu tingkat kecamatan menyisir lokasi yang terdapat baliho melanggar peraturan.

Sejumlah baliho yang berada di Pasar Kliwon, seperti baliho bergambar kader PDIP, Prabowo Subianto, Kaesang Pangarep, hingga Gibran Rakabuming Raka turut dicopot oleh Satpol PP. Baliho tersebut dipasang pohon-pohon hingga lokasi white area.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Solo, Poppy Kusuma mengatakan, dari data Bawaslu, ada ratusan baliho yang menyalahi aturan. Aturan itu yakni Perwali nomor 2 tahun 2009 maupun PKPU nomor 15 tahun 2023.

"Banyak baliho, dari data kita sendiri sebenarnya ada ratusan ya alat peraga. Ada 70-an personel," kata Poppy, Rabu (22/11/2023).

Lebih lanjut Poppy menjelaskan, baliho yang dicopot tidak pandang bulu. Pihaknya memperlakukan semua partai politik dengan sama.

"Perlakuan kita semua sama, semua partai politik, paslon yang diduga melanggar Perwali No 2 Tahun 2009 dan PKPU akan kita tertibkan," jelasnya.

Ia mengungkapkan, baliho dicopot apabila dipasang di jembatan, tiang listrik, tempat ibadah, tempat pendidikan, fasilitas pemerintahan, dan white area.

"Ada juga dalam bentuk kampanye, ada unsur ajakan di mana citra diri terpenuhi, foto caleg, nomor urut, dan gambar paku. Kayak pilihlah saya, mohon doa restu mohon dukungannya. Tetapi misalnya itu tidak ada tapi itu melanggar Perwali tetap kita tertibkan," bebernya.

Respons Prabowo soal Putusan MKMK: Jangan Tanya Aku


Ketua DPD PDIP Sulawesi Tengah (Sulteng) Muharram Nurdin mengklarifikasi pernyataan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, terkait dugaan intel polisi menyusup di rapat internal PDIP di Kota Palu. Dia membantah isu adanya intel yang ikut Rakerda.

"Pada beberapa hari terakhir ini ada pemberitaan-pemberitaan di media yang perlu mendapat penjelasan. Pertama yang perlu saya klarifikasi adalah soal tanggal 19, bahwa benar PDIP kemarin melakukan rapat kerja daerah di Hotel BW dan kami sudah laporkan Bawaslu dan Polda Sulteng bahwa, bukan lapor tapi pemberitahuan bahwa akan ada kegiatan internal partai," ucap Muharram Nurdin mengawali klarifikasinya dalam konferensi pers di Kantor Bawaslu Sulteng, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya hingga kini tak ada masalah dalam acara internal partai. Dia menuturkan jika ada kecurigaan adanya penyusup di rapat internal PDIP, itu karena kondisi sedang sensitif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu kami tidak, sampai sejauh ini tidak ada problem dan kemudian tadi pagi ada pemberitaan bahwa disusupi, saya sudah jelaskan bahwa sebenarnya kami sudah tidak merasakan itu, tapi kalau misalnya mungkin hal ini menjadi sensitif sekali maka semua orang menjadi kecurigaan menjadi lebih intens begitu," kata Nurdin.

Turut hadir Ketua Bawaslu Sulteng Narsun, dan Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho dalam konferensi pers ini.


Ary Ginanjar menjadi salah satu nama yang diumumkan oleh calon wakil presiden Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai juru bicara Timnas AMIN. Ary Ginanjar buka suara soal namanya disebut menjadi salah satu jubir AMIN (Anies Baswedan-Imin).

Klarifikasi ini disampaikan Ary Ginanjar di akun Instagram resminya seperti dilihat detikcom, Rabu (22/11/2023). Ary Ginanjar menyebut klarifikasi ini ditujukan agar publik dan media mengetahuinya.

Dalam pernyataannya, Ary Ginanjar menegaskan dirinya tidak tahu menahu tentang penyebutan namanya sebagai jubir Timnas AMIN. Ary Ginanjar, pendiri lembaga pembangunan karakter ESQ menegaskan posisinya netral di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini pernyataan lengkap Ary Ginanjar soal Timnas AMIN:

Assalamu'alaikum waramatullahi wa barakatuh.

Beberapa saat lalu publik mendapatkan informasi dari sebuah konferensi pers salah satu tim yang dibacakan oleh calon wakil presiden yang mengumumkan susunan juru bicara disebutkan salah satunya adalah Ary Ginanjar.

Bersama ini kami mengklarifikasi bahwa jika yang dimaksudkan nama itu adalah saya Ary Ginanjar Agustian, saya sampaikan bahwa sampai saat ini saya tidak tahu menahu penyebutan nama saya masuk menjadi jubir timses manapun, tidak pernah ada komunikasi apapun sebelum penyebutan ini dengan kami.

Saya sebagai pendiri dan pimpinan lembaga pembangunan karakter ESQ menegaskan bahwa kami netral dan tidak berpolitik praktis, ESQ bagaikan oksigen yang tidak berwarna selama 23 tahun sejak ESQ berdiri.

Untuk itu kepada masyarakat dan media kami harap agar tidak menyebutkan kembali nama kami lagi.

Demikian klarifikasi ini kami sampaikan agar publik dan media mengetahui.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh

terima kasih

Ary Ginanjar Agustian

View this post on Instagram A post shared by Ary Ginanjar Agustian (@ary.ginanjar)

Lihat juga Video: Anies soal IKN: Kalau Mau Pemerataan, Bukan Bangun Kota di Tengah Hutan

[Gambas:Video 20detik]


Ketua NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel) Rusdi Masse (RMS) resmi ditunjuk sebagai ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Sulsel. Partai koalisi pengusung Anies-Muhaimin akan segera menggelar rapat konsolidasi.

"Iya benar sesuai prediksi kemarin, pak RMS jadi ketua ketua TKD AMIN di Sulsel. Beliau akan memimpin partai koalisi di Sulsel untuk pemenangan AMIN," ujar Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) NasDem Sulsel, Tobo Haeruddin kepada detikSulsel, Rabu (22/11/2023).

Tobo mengungkapkan dalam waktu dekat parpol pengusung Anies-Muhaiman akan menggelar rapat konsolidasi. Rapat tersebut akan merumuskan struktur TKD Anies-Muhaimin di Sulsel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secepatnya rapat konsolidasi, satu dua hari ini kita akan rapat. Kita akan susun struktur kepengurusan karena harus segera disetorkan ke KPU. Biasanya kalau ketua dari NasDem, sekretaris dan bendahara mungkin dari partai lain," ujar Tobo.

Diberitakan sebelumnya, Capres Anies Baswedan mengumumkan susunan Timnas AMIN. Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri masuk dalam jajaran dewan pembina.

"Sebagai sebuah Timnas ada unsur pembinanya, terdiri dari Bapak Surya Paloh, Bapak Habib Salim Segaf Al Jufri," kata Anies dikutip dari detikNews, Selasa (21/11).

Selain itu, ada juga Jan Darmadi, Ahmad Dhakiri dan Nyai Latifah. Anies mengatakan nantinya para pembina ini yang akan menaungi Timnas AMIN.

"Bapak Jan Darmadi, Bapak Ahmad Dhakiri, dan Ibu Nyai Latifah. Ini adalah pembina yang akan menaungi kegiatan kami," kata Anies.

Sebelumnya Anies juga mengumumkan head coach Timnas AMIN yang akan diemban oleh Ahmad Ali. Anies memastikan Ahmad Ali akan didampingi tiga asisten coach yakni, Tamsil Linrung, Ahmad Heryawan atau Aher, dan Jazilul Fawaid.

Anies menyampaikan head coach dan asisten coach ini akan memikirkan strategi pemenangan Timnas AMIN. Dia menyebut mereka akan bekerja di pinggir lapangan.

Susunan Lengkap Timnas Pemenangan Anies-Cak Imin


Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud Md yakin Jenderal Agus Subiyanto yang baru saja dilantik jadi Panglima TNI akan netral di Pemilu 2024. Dia mengaku kenal baik Jenderal Agus.

Mahfud awalnya bicara soal pelantikan Jenderal Agus jadi Panglima TNI. Dia berharap TNI akan semakin baik ke depan.

"Bagus, bagus. Ya mudah-mudahan tambah bagus," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud lantas menjawab soal netralitas TNI. Dia tak khawatir terlebih adanya posko pengaduan. Mahfud berharap posko itu akan berjalan baik.

"Kan sudah dibentuk poskonya ya, posko netralitas TNI. Saya kira percaya itu berjalan," ucapnya.

Mahfud juga yakin Jenderal Agus akan netral. Dia mengaku sudah kenal baik.

"Ya, ya. Saya sudah kenal semuanya," ujarnya.

Jenderal Agus Subiyanto telah resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11) tadi.


Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menegaskan 38 DPW PAN se-Indonesia tegak lurus bersama Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan untuk mendukung dan berjuang memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Hal ini dikatakannya karena beredarnya hoaks mengenai 37 DPW PAN mendukung pasangan Anies-Muhaimin.

"Itu adalah berita tidak benar, hoaks, berita bohong yang sengaja disebar oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyebar penyakit di internal PAN," kata Viva dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11/2023).

Diketahui, sebelumnya beredar di media sosial facebook mengenai video berdurasi sekitar 8 menit dengan tulisan caption 'Tak Takut Dipecat! 37 Ketua DPW Nyatakan Solid Dukung Duet Anies-Cak Imin'. Video tersebut memperlihatkan thumbnail dengan sejumlah orang yang mengenakan atribut PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun kini, video yang berjudul 'Zulhas Panik Total Kader Terbaik Mundur Massal' tersebut sudah dihapus dan tidak bisa diputar.

Karena itu, Viva menyatakan video tersebut adalah hoaks dan menegaskan semua solid dan kompak dukung Gibran sesuai dengan keputusan Rakernas PAN beberapa waktu lalu.

Selain itu, Viva juga mengatakan pihaknya telah siap untuk mengikuti kontestasi politik 2024. Para calon legislatif sudah mulai bergerak dan siap merebut kursi di DPR.

"PAN saat ini telah siap mengikuti pemilu. Struktur partai telah bergerak dan bekerja untuk meraih suara. Para calon legislatif juga sudah sosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Target PAN di pemilu legislatif adalah 65 kursi DPR RI atau 11 persen. PAN yakin dapat meraih target tersebut,"pungkasnya.


Pj Bupati Enrekang Sulawesi Selatan (Sulsel) H Baba telah mengeluarkan surat edaran terkait netralitas ASN saat masa Pemilu 2024. Baba mewanti-wanti ASN untuk tidak terlibat politik praktis.

"Saya sudah buat surat edaran untuk ASN dan aparat desa. Wajib netral, karena biasanya oknum peserta pemilu menyasar ASN dan aparat desa, jangan sampai ada terlibat," kata Baba kepada detikSulsel, Rabu (22/11/2023).

Baba mengatakan menjaga netralitas ASN pada Pemilu 2024 merupakan program prioritas pemerintah pusat. Dia menegaskan ASN mesti netral menyikapi pesta demokrasi ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu program prioritas dari pusat adalah menjaga Pemilu nanti berjalan dengan baik, itu termasuk netralitas ASN, jadi jangan sampai ada terlibat politik praktis," ujarnya.

Dia menambahkan masyarakat Enrekang tidak perlu ragu mengenai netralitas ASN. Baba menegaskan dirinya akan berusaha menjaga netralitas ASN di Enrekang.

"Tidak perlu ragu. Kami akan benar-benar mengawasi ASN agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan," ucapnya.

Terpisah, Kepala Inspektorat Enrekang Asrul Lode mengatakan ASN yang ditemukan berpolitik praktis termasuk dalam pelanggaran berat. Sehingga, dia menyebut melanggar kode etik ASN itu bisa diancama pemecatan.

"Kalau sudah masuk tahapan itu sudah kategori pelanggaran berat, melanggar kode etik. Kalau mungkin Bawaslu ada pidananya ya, kalau kami sanksinya bisa pemecatan," ujarnya.

Asrul pun meminta masyarakat Enrekang berperan aktif melaporkan jika menemukan ASN yang terlibat politik praktis. Hal ini, kata dia, untuk mengamankan jalannya proses demokrasi.

"Kami (ASN) ini kan termasuk penyelenggara yah, jadi harus perhatikan betul ini. Masyarakat silahkan lapor ke Bawaslu atau ke kami kalau menemukan ASN seperti itu, jangan ragu," tandasnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menyoroti narasi dan drama terzalimi yang menurutnya sering dipakai oleh beberapa pihak pada pemilu. Dia menyebut narasi dan drama terzalimi itu tidak bisa lagi menjadi daya tawar pada Pemilu 2024.

"Narasi dan drama terzalimi, sudah tidak bisa lagi dipergunakan sebagai tawaran, karena masyarakat telah belajar banyak dari pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada, sampai ke pemilihan kades maupun RT, ternyata terzolimi itu bagian dari teknik kampanye, di-setting, sehingga tidak bisa lagi dijadikan sebuah rujukan," kata Teddy dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Teddy menyebut drama terzalimi itu semakin tidak berdampak ketika dimainkan oleh pihak yang punya power. Menurutnya, itu kontras dengan realita.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi jika yang memainkan drama terzalimi pihak yang memiliki power, tentu sangat kontras dengan drama yang dimainkan. Tidak masuk akal dan terlalu dipaksakan untuk terlihat terzalimi," ucapnya.

Lebih lanjut, Teddy menyebut narasi dan drama terzalimi itu biasa digunakan oleh pihak yang putus asa. Menurutnya, pihak itu putus asa karena calon yang dimiliki tidak punya nilai yang bisa ditawarkan.

"Strategi kampanye usang terpaksa dipergunakan oleh kelompok yang sudah putus asa, karena memiliki calon yang sama sekali tidak memiliki nilai lebih untuk ditawarkan ke masyarakat," ujar dia.

Simak Video 'Gugatan Batas Capres-Cawapres Partai Garuda Ditolak MK, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, ditanya pendapatnya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyebut pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan tapi justru ketimpangan.

Anies awalnya ditanya oleh salah satu panelis Siti Zuhro yang hadir di lokasi. Dia menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia.

"Ada yang tertinggal berkaitan dengan yang dijelaskan Mas Anies, tentang IKN, karena otonomi daerah itu terkait, kalau otonomi daerah tidak prospektif apakah IKN itu prospektif untuk Indonesia?" tanya Siti Zuhro dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Terkait IKN, Anies menyebut jika tujuannya memeratakan Indonesia, maka yang harus dilakukan yakni membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indoneisa, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

Karena itu, Anies menilai apa yang dilakukan pemerintah dengan membangun IKN justru bermasalah. Dia menilai langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungghnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.


Polres Metro Jakarta Selatan menyebut tindak pidana menjelang pemilu dan tahun baru berpotensi meningkat. Pihak kepolisian pun mengajak warga sama-sama mengantisipasi hal tersebut dengan menghidupkan satkamling.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi dalam rembuk warga dan mengecek pos kamling di wilayah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Turut hadir di lokasi, Kapolsek Pasar Minggu Kompol David Pratama Purba.

"Menghidupkan kembali pam swakarsa lingkungan atau pos kamling untuk mencegah gangguan kamtibmas," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Ary mengajak masyarakat sama-sama mengawasi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dia meminta masyarakat segara melapor jika ada tindak pidana yang terjadi.

"Mengajak warga untuk selalu menjaga keamanan lingkungan dan saling memberikan informasi berkaitan dengan kamtibmas. Mengimbau agar warga masyarakat lebih peduli pada lingkungan agar wilayah bersih dari narkoba," jelasnya.

Polres Jaksel menggencarkan siskamling hingga patroli ke gang mencegah gangguan kamtibmas menjelang pemilu (Foto: dok. istimewa)

Patroli ke Gang-gang

Polsek Pesanggrahan juga melakukan hal serupa. Kapolsek Pesanggrahan Kompol Tedjo Asmoro mengajak masyarakat sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Satkamling sebagai upaya menjelang pemilu agar tercipta aman kondusif. Meningkatkan kehadiran polisi di tengah masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pencegahan gangguan kamtibmas di wilayah Polsek Pesanggrahan Polres metro Jakarta Selatan," kata Tedjo.

Lebih lanjut, Tedjo mengimbau masyarakat sama-sama menjaga situasi kamtibmas terutama menjelang tahun politik meskipun beda perbedaan. Pihak kepolisian, lanjut dia, akan memaksimalkan patroli demi terciptanya lingkungan yang aman.

"Mengimbau masyarakat agar menjelang Pemilu 2024 untuk selalu menjaga kerukunan persatuan dan kesatuan serta gunakan hak pilih masing-masing dengan baik jangan sampai terpecah belah hanya karena beda pilihan," kata dia.

"Patroli juga dilakukan sampai ke dalam pemukiman warga secara door to door sistem seperti yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas maupun patroli samapta. Untuk unit tertutup kegiatan patrolinya bersifat lebih kepada penindakan terhadap para pelaku kejahatan yang dilakukan ke sejumlah lokasi-lokasi rawan," pungkasnya.

Simak juga Video 'Cegah Kerawanan Pemilu 2024, Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi':

[Gambas:Video 20detik]


Warga perumahan Tanah Mas RW 01 menolak alih lahan ruang terbuka hijau (RTH) menjadi bangunan puskesmas. Namun, Pemkot Jaktim tetap akan membangun puskesmas di kawasan perumahan Tanah Mas RW 01, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jaktim.

"Tetap lanjut, saat ini sudah mulai pengeboran tanah, dan itu bukan RTH warga," kata Wali Kota Jaktim M Anwar usai Apel Kesiapsiagaan dan Deklarasi Pemilu Damai di lapangan Kantor Wali Kota Jaktim, dilansir Antara, Rabu (22/11/2023).

Anwar mengatakan lahan RTH itu kerap dialihfungsikan untuk parkir mobil warga. Padahal lahan tersebut merupakan bagian aset dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi itu digunakan parkir mobil selama ini, itu kan aset, nanti saya bermasalah dengan audit BPK. Namanya aset itu ada hitungannya, tidak bisa aset itu digunakan orang lain tidak jelas. Intinya, puskesmas itu dibutuhkan oleh warga di suatu tempat jadi kami harus mengakomodir," katanya.

Dia mengaku tidak ingin pembangunan puskesmas itu mengganggu aktivitas warga sekitar. Oleh karena itu, lanjutnya, pihaknya telah mempersiapkan antisipasi kemacetan bila Puskesmas telah dibangun.

"Kalau masalah kemacetan nanti kami buat satu arah jalurnya dan kedua parkir kita buat mezanin (bertingkat), yang jelas kami perhatikan lingkungan, jangan sampai ada Puskesmas warga sulit atau terganggu aktivitas mereka di sana," ujarnya.

Warga Tolak RTH Jadi Puskesmas

Sebelumnya, warga perumahan Tanah Mas RW 01 Kelurahan Kayu Putih menolak alih fungsi RTH menjadi puskesmas. Mereka menilai alih fungsi RTH akan mengurangi paru-paru kota dan daerah resapan air.

"Sebenarnya warga RW 01 tidak menolak adanya pembangunan Puskesmas, tetapi lahan yang akan dijadikan Puskesmas sudah menjadi zona ruang terbuka hijau sesuai Pergub Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)," kata Ketua RW 01 Kayu Putih Mohamad Imson.

Warga pun kecewa dengan putusan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang hingga saat ini tetap memilih RTH tersebut sebagai lahan untuk dibangunnya Puskesmas Kelurahan Kayu Putih.

Karena itu, dia menyarankan agar Dinkes DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur untuk memilih lahan lain milik PT. Pulo Mas Jaya untuk dibuat Puskesmas karena masih terdapat wilayah milik perusahaan ini selain RTH yang dapat dibangun Puskesmas.

Lihat juga Video 'Rencana Pemkot Kendari Tertibkan 20 Rumah di Kawasan RTH Ditolak Warga':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.


Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberi apresiasi atas proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) menurut PP 51 tahun 2023 yang dilakukan pemerintah provinsi di berbagai wilayah.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani menilai, penetapan kenaikan UMP 2024 dengan mengacu pada PP No. 51/2023 sudah baik. Karena menurutnya, penetapan UMP juga harus melihat kondisi perekonomian terkini.

"Sesuai dengan fungsi strategis upah minimum dalam stabilitas perekonomian nasional, faktor keputusan berinvestasi, reformasi struktural perekonomian jangka panjang dan bentuk peran negara dalam memberi perlindungan kepada pekerja, kami di Apindo menilai bahwa formula perhitungan UMP 2024 dengan mengacu pada PP No. 51/2023 sudah baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Shinta berharap semua pihak menyikapi ini dengan kepala dingin, menghormati ketentuan ini karena salah satu semangat dari PP No. 51/2023 adalah memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan berinvestasi di Indonesia.

"Dunia usaha mengharapkan penentuan upah minimum hendaknya terhindarkan dari politik praktis. Penetapan upah minimum hendaknya semata mata dilandasi pada kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa, sehingga harus dijauhkan dari kepentingan politik sesaat menjelang kontestasi Pemilu 2024. Kami juga berharap penetapan UMP sesuai PP terbaru dapat menggairahkan kembali upaya-upaya penciptaan lapangan kerja," lanjutnya.

Dalam keterangan yang sama, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan sebagai representasi dunia usaha, Apindo juga memiliki beberapa catatan tentang pengupahan, yang menjadi faktor untuk mencapai pertumbuhan perekonomian nasional.

"PP No. 51/2023 mampu mendukung keberlanjutan usaha dengan tetap mempertimbangkan keadilan tenaga kerja. Karena itu, harapannya adalah Pemerintah Daerah menghormati dan mengikuti hasil penetapan UMP 2024 yang didasarkan pada PP No 51/2023," terangnya.

Adapun beberapa catatan penting terkait proses penghitungan dan penetapan PP No. 51/2023, pertama memberikan kewenangan lebih luas bagi Dewan Pengupahan Daerah dalam memberikan masukan pembuatan kebijakan.

Kedua, Dewan Pengupahan pusat dan daerah perlu diperkuat, sesuai peran penting mereka dalam komunikasi, pengawasan dan pembinaan dalam implementasi PP Pengupahan.

Ketiga, penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Penetapan UMP ini sebagai dasar ketentuan setiap daerah untuk mencegah kesenjangan upah minimum antar daerah.

"Untuk kepentingan perekonomian nasional dan daerah, kenaikan upah tidak bisa dipukul rata untuk semua daerah. Hal ini diatur secara tegas dalam PP no. 51/2023 dengan mengacu pada formula baru, yang memperhitungkan inflasi, pertumbuhan ekonom, data BPS, dan kondisi rill tingkat konsumsi maupun pertumbuhan ekonomi di masing-masing daerah," tambah Bob.

Ia menyebut, dalam penentuan indeks tertentu terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PE) yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut, sehingga tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang dikhawatirkan mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Bob menuturkan, kesejahteraan pekerja juga merupakan bagian dari perjuangan Apindo yang diupayakan melalui perluasan bidang usaha, pelatihan, peningkatan produktivitas, sosial dialog, termasuk terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) di perusahaan-perusahaan.

Dialog bipartit antara pekerja dan perusahaan pemberi kerja dan musyawarah untuk mufakat merupakan hal yang selalu didorong oleh Apindo, selain dialog sosial agar PP No. 51/2023 dapat dilaksanakan sebaik mungkin di perusahaan dan produktivitas disertai kenaikan upah merupakan hal yang esensial untuk perekonomian Indonesia.

Simak juga Video: Ini Daftar Kenaikan UMP 2024 di 25 Provinsi

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan TNI sudah memiliki posko pengaduan demi menjaga netralitas prajurit jelang Pemilu 2024. Agus meminta publik untuk lapor ke posko tersebut jika ada oknum TNI yang tidak netral.

"Tentang netralitas TNI dua hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko pengaduan. Apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut," kata Agus kepada wartawan, di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Agus juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk memberikan penyuluhan netralitas TNI. Kepada para prajurit, dia juga berpesan untuk menegur jika pimpinannya melakukan politik praktis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah menginstruksikan pada jajaran di satuan bawah, untuk memberikan penyuluhan tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam UU 34/2004 (tentang TNI) di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian UU 7/2017 tentang pemilu," ucapnya.

"Apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis, akan ada tindakan pidana ataupun teguran pimpinannya. Itu tertuang dalam buku saku yang kita berikan kepada seluruh prajurit sehingga tau apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan," imbuh Agus.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pihaknya bersama lembaga Kapolri dan jajaran untuk terus menggaungkan pemilu damai 2024. Dia berharap pemilu 2024 berjalan lancar.

"Kemudian juga, saya dengan Kapolri, pangdam, kapolda di wilayah sudah mendeklarasikan pemilu damai 2024. Kita gaungkan terus. Deklarasi damai tersebut itu kita melibatkan seluruh elemen masyarakat. Tidak hanya TNI/Polri, KPU, Bawaslu yang ada di wilayah kemudian juga tokoh agama. Tokoh masyarakat, adat, LSM dan semua elemen masyarakat membuat pakta integritas tentang pemilu damai,' ucapnya.

"Kita harapkan pelaksanaan pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam keadaan aman dan damai," lanjut Agus.


Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, turut bicara dalam dialog terbuka Muhammadiyah yang digelar di UMS Surakarta, Jawa Tengah. Cak Imin sempat membahas penyakit gangguan mental yang disebutnya sebagai masalah baru.

"Hari ini masalah pokoknya sangat nyata di depan mata kita, problem baru muncul di tengah masyarakat, hari ini selain penyakit maag, flu, sakit kepala, ada yang namanya gangguan mental merata di seluruh bangsa kita," kata Cak Imin dalam acara dialog terbuka tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMU channel, Rabu (22/11/2023).

Cak Imin menilai persoalan mental health atau gangguan mental ini akibat adanya tekanan ekonomi, sosial, dan budaya. Dia menyebut negara harus hadir untuk menjaga warganya terhindar dari penyakit gangguan mental tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini akibat tekanan ekonomi, suasana sosial, buaya yang terus mengalami perubahan cepat tanpa diantisipasi dengan baik, maka satu-satunya yang bisa mengatasi, selain kemampuan negara untuk menjaga agar warganya betul-betul terhindar dari seluruh masalah-masalah gangguan mental, apa yang disampaikan Mas Anies tadi adalah semua upaya negara di dalam mengatasi tidak munculnya gangguan mental di masyarakat," ucapnya.

Cak Imin pun menyampaikan salah satu solusi yang bisa dilakukan yakni dengan menumbuhkembangkan agama. Menurutnya, agama menjadi salah satu solusi mengatasi masalah gangguan mental.

"Agama harus ditumbuhkembangkan agar seluruh problem gangguan mental yang menjadi penyakit baru bangsa ini bisa diatasi dengan secepat-cepatnya oleh tokoh tokoh agama, pimpinan agama, ulama, kiai dan seluruh gerakan agama di Tanah Air kita, dengan visi itu saya yakin dan optimis insyaallah agama menjadi berperan seara langsung, secara transmorfatif, maupun pembentukan mental, dan karakter bangsa," tuturnya.

Simak juga Video 'Anies Klaim Hanya Visi Misi AMIN yang Dibagi Setiap Sektor-Kawasan':

[Gambas:Video 20detik]


Beredar di publik dokumen dugaan pakta integritas untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang ditandatangani Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban. Kepala BIN Budi Gunawan membantah.

Hal ini sempat ditanyakan ke Budi Gunawan usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023). Budi Gunawan membantah hal itu.

"Enggak ada. Enggak ada. Masa intel ngeluarin gitu," kata Budi Gunawan singkat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Budi Gunawan juga menanggapi pertanyaan kabar dirinya yang akan diganti. Dia tidak mengetahui perihal tersebut.

"Wah enggak tau," ujarnya.

Diketahui sebelumnya, beredar di publik dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pj. Bupati Sorong Yan Piet Moso dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban. Pakta Integritas tersebut berisi lima poin, yang dalam poin keempat tertulis 'Siap mencari dukungan dan memberikan kontribusi suara pada Pilpres 2024, untuk kemenangan salah satu paslon.

TKN Bantah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi soal beredarnya pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Hasto menyinggung pelaku manipulasi akan menuai atas manipulasi yang dilakukan.

"Nah, nanti akan kita lihat karena politik ini kan arus kebenaran, siapa yang melakukan manipulasi akan menuai sesuatu hal yang jauh lebih besar, karena berbagai penggiringan opini itu dilakukan untuk menutupi rekam jejaknya, sehingga nanti akan ada suatu dialektika, yang benar adalah benar," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pacific, Menteng Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

Hasto, yang juga menjabat Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengatakan PDIP tak menggunakan cara pakta integritas untuk memenangkan Ganjar-Mahfud. Dia mengatakan PDIP tak mengenal manipulasi dan drama.

"Kami tidak (menggunakan cara pakta integritas), tadi dari Pak Arsjad juga menegaskan bahwa no black campaign, kita tidak mengenal model-model manipulasi drama, dulu ada Ratna Sarumpaet, dan ini kan muncul suatu drama-drama yang baru. Kami tidak pakar menjadi sutradara, pemain, penulis naskah, semua sekaligus, kami nggak punya pengalaman di situ," ujarnya.

Simak Video 'Ganjar Kerap Kritik Pemerintah, Puan Tegaskan Tak Ada Instruksi dari PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengumumkan Juru Bicara Timnas AMIN. Salah satunya adalah mantan Bupati Bakhtiar Sibarani.

"Sebelum Pak Sudirman Said, saya mau sampaikan nama-nama juru bicara, ini banyak juga, silakan yang kenal nanti wawancara langsung ke para jubir-jubir, sengaja kita perbanyak karena memang selain kebutuhan se-nasional, juga jubir-jubir ini harus terdaftar di KPU, sehingga registered," kata Cak Imin saat mengumumkan Timnas AMIN, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023), dilansir dari detikNews.

Bakhtiar bakal menjadi Jubir Timnas AMIN bersama 88 orang lainnya. Salah satunya yakni Eva Sundari, yang disebut Cak Imin sebagai mantan Kader PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Eva Sundari dulu PDIP, iya NasDem sekarang, dulu PDIP dulu, sekarang NasDem, ini bukan maksud apa-apa hanya pemberitahuan saja, gitu aja kok ribut," ucap Cak Imin disambut tawa jajaran Timnas AMIN.

Kemudian, Cak Imin juga berkelakar terkait Geisz Chalifa. Dia menyebut Geisz Chalifa berambut gondrong.

"Geisz Chalifa terkenal kan, yang gondrong itu," kelakar Cak Imin.

Lalu yang terakhir, Cak Imin juga menyebut nama Tatak Ujiyanti dan Syahganda Nainggolan.

"Ya ada yang sangat terkenal belum disebut Syahganda Nainggolan," imbuhnya.

Profil Singkat Bakhtiar Sibarani

Bakhtiar merupakan Bupati Tapanuli Tengah Periode 2017-2022. Sebelumnya, Bakhtiar merupakan Ketua DPRD Tapteng.

Bakhtiar merupakan politisi NasDem dengan menjabat sebagai Ketua Teritorial Pemenangan Pemilu Sumatera I (Aceh, Sumatera Utara). Sebelumnya, dia menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Tapteng.

Berikut ini daftar lengkap Juru Bicara Timnas AMIN

Juru Bicara :

1. Syamsudin Dayan

2. Pipin Sopian

3. Muhammad Kholid

4. Ahmad Fathul Bari

5. Muhammad Iqbal

6. Ismail Bachtiar

7. Ratih Megasari

8. Okky Asokawati

9. Ary Ginanjar

10. Hussein Abudullah

11. Hanifah Husein

12. Syahganda Nainggolan

13. Said Didu

14. Refly Harun

15. Angga Putra Fidrian

16. Pendeta Sheppard Supit

17. M Khoiron

18. Sulfikar Amir

19. Surya Tjandra

20. Indra Charismadji

21. Ramzi

22. Eva Sundari

23. Julie Laiskodat

24. Dharmadiani

25. Billy Nerotumelina

26. Thaha Al Hamid

27. Sahrin Hamid

28. Ibrahim Prayitno

29. Luluk Nur Hamidah

30. Intan RJ Azizah

31. Usamah Abdul Aziz

32. Hasanudin Ibrahim

33. Nur Iswan

34. Chaerul Umam

35. Nur Suhud

36. Tatak Ujiyati

37. La Ode Basir

38. M Ramli Rahim

39. Amirudin Arrahab

40. Nur Suhud

41. Hasreiza

42. Geisz Chalifa

43. Andi Sinulingga

44. Reynaldi Sarijowan

45. Erbi Setiawan

46. Mustofa Nahrawardaya

47. Tommy Ristanto

48. Maman Imanul Haq

49. Abdul Rochim

50. Anis Byarwati

51. H. Zulkieflimansyah

52. Sukamta Mantamihardja

53. Bestari Barus

54. Bakhtiar Sibarani

55. Nur Khoiron

56. Hendri Satrio

57. Teguh Juwarno

58. Dharma diani

59. Irvan Pulungan

60. Deddy Indrawan

61. Rana Anis B.

62. Aldy Perdana Putra

63. Amanda Putri Amelia

64. Hari Akbar Apriawan

65. Juang Akbar Magenda

66. Gaeandra Kartasasmita

67. Mohammad Abror

68. Riezal Ilham Pratama

69. Eka Agus Supriyadi

70. Dwi Angga Pribadi

71. Rifka Faizah

72. Fatia Nur Masriati

73. Latifina Ali Umar

74. Wulan Sari Mochtar

75. Jontario Zainudin

76. Bella Agusti

77. M. Fachri Muchtar

78. M. Aji Pratama

79. Ais Shafiyah

80. Michael Sinaga

81. Nisfi Mubarokah

82. Rizaldi Rais Handayani

83. Rafif Rizqullah

84. Humaira

85. Sasa Chalim

86. Syafi'i Antoni

87. M. Kemal Khoerul Muhlisin

88. M. Azriel Alghifari

89. Iman Sukri

Mantan Kabasarnas M Syaugi Dipilih Jadi Kapten Timnas AMIN


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengkritik kondisi Indonesia saat ini ketika berbicara dalam dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Anies menyoroti korupsi secara khusus.

Anies mulanya berbicara soal Indonesia yang hari ini menurutnya mengalami kemunduran. Dia menyingung Indonesia mengalami penurunan dari segi demokrasi, kebebasan pers, dan persepsi korupsi.

"Kami merasa perlu untuk kembalikan kegiatan demokrasi kita untuk bisa kembali, Indonesia hari ini mengalami kemunduran, kemunduran dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi. Indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022, indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi turun, karena itu kita akan berencana insyaallah bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan," kata Anies dalam acara tersebut, seperti disiarkan YouTube tvMu Channel. Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies lantas memperlihatkan data turunnya indeks-indeks tersebut. Tampak dalam data yang dipaparkan Anies, indeks demokrasi menurun dari awalnya 7,03 di tahun 2015 turun menjadi 6,71 di tahun 2022, lalu indeks kebebasan pers dari 59,25 di tahun 2015 turun menjadi 54,83 di tahun 2022, kemudian indeks persepsi korupsi dari 36 di tahun 2015 turun menjadi 34 di tahun 2022.

Anies pun bicara secara khusus soal korupsi. Menurutnya korupsi saat ini sudah cukup serius sehingga butuh komitmen untuk memberantasnya dari paling atas.

"Kita menghadapi persoalan korupsi yang cukup serius, karena itu komitmen untuk memberantas korupsi tidak bisa dimulai di tengah, itu harus dimulai dari paling atas," ucapnya.

Dia mengibaratkan pemberantasan korupsi dengan rembesan. Menurutnya, ketegasan akan merembes dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas.

"Karena ketegasan dari atas akan menular terus ke bawah, tidak ada ketegasan yang merembes dari bawah ke atas, ketegasan itu merembesnya dari atas ke bawah, tidak ada yang terbalik, bila di atasnya tegas, ke bawahnya tegas, bila di atasnya kompromi, ke bawahnya akan kompromi. Ini lah prinsip, ini salah satu prinsip yang penting sekali," ujar dia.

Simak Video 'Anies Klaim Hanya Visi Misi AMIN yang Dibagi Setiap Sektor-Kawasan':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah Indonesia menuding Israel melanggar hukum humaniter internasional lantaran menyerang Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza pada Senin (20/11). Selain melontarkan kecaman, apa yang bisa dilakukan Indonesia selanjutnya?

Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan bahwa Indonesia memang tidak dapat melakukan apa-apa di ranah hukum internasional.

"Hukum internasional itu tidak akan efektif karena hukum internasional dijadikan sebagai alat legitimasi saja, membenarkan tindakan salah satu pihak," ujar Hikmahanto kepada BBC News Indonesia, Selasa (21/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang berlaku di masyarakat internasional adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak ada lembaga peradilan yang efektif kalau masih dalam situasi seperti sekarang ini."

Menurutnya, Indonesia dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mau tak mau harus ikut "bertempur" di hukum rimba internasional dengan menggandeng negara kuat lainnya.

Hal itu dilakukan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, bersama para menlu negara-negara anggota OKI yang berkunjung ke beberapa negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Pada Selasa (21/11), Retno berada di London, Inggris. Rencananya Retno akan bertemu dengan Menlu Inggris, David Cameron, pada Rabu (22/11). Di hari yang sama, dia akan bertolak ke Prancis untuk bertemu Presiden Emmanuel Macron.

Sebelumnya, Retno bersama para menlu OKI telah berjumpa dengan Menlu Rusia, Sergei Lavrov.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Retno, para menlu OKI menyampaikan kutukan apa yang dilakukan Israel terhadap Gaza

"Saya dalam pertemuan menyampaikan bahwa alasan Israel mengenai apa yang dilakukan saat ini sebagai self defence, sangat tidak dapat diterima. Pertama karena alasan tersebut tidak dapat dipakai oleh penjajah seperti Israel. Yang kedua, alasan self defence tidak dapat dijadikan licence to kill civilians, tidak dapat dijadikan alasan untuk membunuh masyarakat sipil dan menyerang fasilitas publik," papar Retno dalam keterangan pers pada Selasa (21/11).

Retno mengatakan bahwa Rusia menyambut baik kunjungan para menlu OKI. Kemudian, tambahnya, Rusia juga sepakat dengan butir-butir yang ada di dalam resolusi KTT OKI Liga Arab.

Getty ImagesRSI merupakan salah satu fasilitas sipil yang menjadi sasaran militer Israel.

Apakah langkah diplomasi ini realistis dan efektif dilakukan?

Pertanyaan ini mengemuka setelah Rumah Sakit Indonesia (RSI) di Gaza diserang pasukan Israel pada Senin (20/11).

Bagaimana kondisi terkini RSI?

ReutersIndonesia menuding Israel melanggar hukum humaniter internasional lantaran menyerang Rumah Sakit Indonesia di Jalur Gaza.

Organisasi pengelola RSI, MER-C, menyatakan bahwa situasi di sekitar fasilitas kesehatan tersebut kian mencekam.

"Kondisi sekarang makin suram, makin berbahaya," ujar Ketua Presidium MER-C, Sarbini Abdul Murad, kepada BBC News Indonesia.

"Kami belum dapat update yang terkini, tapi informasi-informasi yang kami terima, Israel sudah mengepung rumah sakit. Tank-tank berkeliaran. Sniper di sekeliling RSI."

Sarbini mengatakan bahwa komunikasi memang sangat sulit karena semua lini terputus. MER-C pun masih hilang kontak dengan tiga staf warga negara Indonesia yang memilih untuk tetap mengabdi di RS setelah perang berkecamuk.

Di sela-sela kunjungannya ke Inggris, Menlu Retno Marsudi juga mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menghubungi tiga relawan WNI tersebut.

"Saya terus melakukan kontak dengan Gaza, khususnya mencoba melakukan kontak dengan RS Indonesia. Sampai saat ini kontak langsung dengan tiga WNI yang bekerja sebagai relawan RS Indonesia di Gaza masih belum dapat dilakukan," ujar Retno dalam keterangan pers di Inggris, pada Selasa (21/11).

Baca juga:

MER-C sebenarnya selalu membuka opsi untuk evakuasi, tapi situasi di lapangan tidak mudah. Sarbini pun hanya dapat berharap kesepakatan gencatan senjata segera tercapai.

Di tengah kegentingan ini, Sarbini menganggap upaya diplomasi pemerintah Indonesia sebenarnya sudah maksimal, tapi memang tak cukup untuk menekan Israel.

"Kita tidak bisa memaksa pemerintah bertindak lebih dari itu karena kuncinya di Amerika. Yang lain tidak dianggap, termasuk Uni Eropa, tidak terlalu digubris oleh Israel," ucapnya.

Sarbini juga terus memantau upaya diplomasi Indonesia yang membawa bendera OKI untuk bertemu dengan pejabat China dan Rusia pada pekan ini.

Ia memandang safari diplomasi ini dilakukan demi memuluskan upaya agar Dewan Keamanan PBB dapat meloloskan resolusi untuk gencatan senjata di Gaza.

Dalam mekanisme DK PBB, hanya anggota tetap yang memiliki hak untuk memveto atau menolak satu resolusi. Anggota tetap itu terdiri dari lima negara, yaitu China, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris.

Menurut Sarbini, China dan Rusia selama ini memang sudah satu suara untuk mendukung Palestina, sehingga diplomasi Jokowi tak terlalu membawa perubahan.

Ia mengatakan titik beratnya tetap di tangan AS yang terus memveto jika muncul seruan gencatan senjata melalui mekanisme resolusi di Dewan Keamanan PBB.

Sarbini berharap setidaknya AS bisa melunakkan sikapnya dengan abstain ketika pemungutan suara terkait resolusi gencatan senjata di DK PBB.

"Satu-satunya cara cuma gencatan senjata. Tanpa itu, nonsense," katanya.

Ketika melontarkan kecaman terhadap Israel, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menegaskan bahwa negara-negara yang menjalin hubungan erat dengan Israel harus bergerak.

"Semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, harus menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya," ucap Retno.

Apa yang harus dilakukan Indonesia setelah menuding Israel melanggar hukum internasional?

Senada dengan Retno dan Sarbini, sejumlah pengamat juga menganggap Indonesia harus dapat mendesak negara-negara besar untuk menekan Israel. Hal itu tidak bisa dengan upaya sendiri.

Kala menyampaikan pernyataannya, Retno memang menyebutkan bahwa Israel melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional.

Namun, para pengamat menganggap mustahil jika Indonesia ingin menekan Israel dengan pendekatan hukum.

Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Indonesia sebenarnya bisa saja jika ingin menyeret Israel ke pengadilan internasional.

Namun, untuk mengajukan perkara ke pengadilan, Indonesia harus mengantongi bukti valid. Sementara itu, sangat sulit untuk menghimpun bukti di tengah perang yang masih membara.

Selain itu, Hikmahanto juga menganggap tatanan hukum internasional sebenarnya tidak efektif karena dibentuk oleh pihak yang menang di masa perang dunia.

Ia menganggap segala produk hukum internasional pun dibuat sedemikian rupa untuk mengakomodir kepentingan pihak tertentu.

"Hukum internasional itu tidak akan efektif karena hukum internasional dijadikan sebagai alat legitimasi saja, membenarkan tindakan salah satu pihak," katanya.

"Yang berlaku di masyarakat internasional adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang menang. Tidak ada lembaga peradilan yang efektif kalau masih dalam situasi seperti sekarang ini."

Baca juga:

Hikmahanto menilai jika Indonesia dan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) ingin mempertahankan perjuangan Palestina, mereka harus ikut bertarung dalam 'hukum rimba'.

Ia pun melihat diplomasi Indonesia sebagai perwakilan negara OKI ke China dan Rusia pada pekan ini dapat dijadikan ajang untuk menunjukkan taring di tengah 'hukum rimba' internasional itu.

"Yang penting bagaimana kita bermain mata dengan kekuatan yang sama kuatnya dengan Amerika. Kita berharap, misalnya Rusia dan China membuat coalition of the willing [koalisi militer Pasukan Multinasional] seperti Amerika Serikat di Irak dulu," ujar Hikmahanto.

"Bukan tidak mungkin Rusia dan China membuat coalition of the willing untuk menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh Israel. Kalau melalui mekanisme PBB, sia-sia."

Senada dengan Hikmahanto, pengamat hukum internasional dari Universitas Padjadjaran, Atip Latipulhayat, juga menganggap koalisi militer multinasional bisa menjadi opsi untuk menekan Israel.

"OKI juga bisa mengirimkan pasukan. Namun persoalannya, kalau itu dilakukan, berarti legitimasi bagi Israel untuk menjadikan itu sebagai zona perang," kata Atip kepada BBC News Indonesia.

Ia lantas mengatakan bahwa jika ingin melakukan intervensi dengan pengiriman pasukan ke medan perang, lebih baik melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Indonesia bisa menyerukan pengiriman pasukan perdamaian PBB untuk mengeluarkan Israel dari Gaza. Intinya, perang harus berhenti" ujarnya.

"Hanya saja, Amerika pasti tidak setuju."

Upaya sanksi ekonomi kolektif lebih efektif?

Atip menganggap tekanan dari diplomasi politik memang akan sulit meruntuhkan keangkuhan Israel dan AS. Menurutnya, harus ada aksi kolektif yang menyentuh ranah ekonomi.

"Menurut saya, kalau mau, seperti yang dilakukan Raja Faisal. Harus ada boikot minyak. Dulu cukup efektif tahun 70-an, sempat diembargo itu minyak ke Amerika, sempat berhenti industrinya," tutur Atip.

Meski demikian, sangat sulit pula menyatukan suara satu blok besar dengan kepentingan masing-masing negara yang tak bisa dipungkiri.

Tak lama setelah rapat darurat OKI dua pekan lalu saja, Iran menyerukan embargo minyak ke Israel, tapi Arab Saudi dan sejumlah negara lainnya menolak.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Parahyangan, Kishino Bawono, menganggap langkah awal OKI harus dimulai dengan menyatukan suara.

"Menyatukan suara OKI terlebih dulu. Bisa enggak? Kalau enggak bisa, ya sudah, sama saja seperti kemarin-kemarin," katanya.

Butuh bantuan dari rakyat Israel?

Di tengah kebuntuan ini, para pengamat menganggap tekanan paling ampuh sebenarnya harus datang dari dalam negeri Israel dan AS sendiri.

Ketika rakyat di kedua negara itu sudah bersuara, tentu pemerintah akan lebih terdesak demi menjaga kestabilan dan kepentingan politik penguasa.

Merujuk pada sejumlah jajak pendapat, popularitas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sendiri saat ini mulai merosot setelah sempat meroket di awal perseteruan dengan Hamas.

"Dalam situasi seperti ini, kita ini negara-negara mayoritas Islam, jangan memusuhi orang-orang Israel. Yang kita musuhi itu sebenarnya pemerintah Israel.

"Kita butuh bantuan juga dari rakyat Israel untuk mengubah kepemimpinan di Israel," kata Hikmahanto.

Sementara itu, di AS juga mulai muncul gelombang protes warga yang mendesak agar pemerintahan Presiden Joe Biden menekan Israel untuk menghentikan serangan di Gaza.

Hikmahanto menganggap suara rakyat akan sangat berpengaruh dalam penentuan kebijakan pemerintah, apalagi AS bakal menggelar pemilu tahun depan. Para pejabat tentu berlomba meraup suara warga.

"Nanti Biden akan melihat surveinya seperti apa. Kalau banyak yang menghendaki untuk menghentikan serangan, ya dia akan menghentikan," kata Hikmahanto.

Simak Video 'Israel Setuju Gencatan Senjata dengan Hamas Selama 4 Hari!':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) menanggapi pernyataan Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, soal dugaan adanya anggota intelijen kepolisian yang menyusup di rapat internal PDIP Palu. Polda Sulteng dengan tegas membantah dugaan tersebut.

"Kaitannya dengan ada intel yang susupi itu, kami jawab tidak ada," tegas Kabid Humas Polda Sulteng Kombes Djoko Wienartono kepada detikcom, Rabu (22/11/2023).

Dia menuturkan siang ini Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho juga rencananya akan menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi tersebut. Djoko menambahkan konferensi pers rencananya juga akan melibatkan pihak Bawaslu dan DPD PDIP Sulteng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lebih lengkapnya menunggu klarifikasi dari Pak Kapolda, pihak Bawaslu dan Pak Muharram Nurdin (Ketua DPD PDIP Sulteng)," ujar Djoko.

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, mengaku menerima laporan soal Kantor PDIP di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) didatangi polisi saat acara internal partai berlangsung. Laporan itu diterimanya dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Tadi mendapatkan berita bahwa saudara Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP, yang minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahan ya, di DPC PDIP Palu. Nah ketika dia melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh 8 orang polisi. Itu acara internal PDIP," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta, Selasa (21/11) malam.

Dia juga menyebut mendapatkan informasi soal adanya anggota intelijen kepolisian dalam rapat internal partai. Todung Mulya Lubis menegaskan hal tersebut tak bisa dibiarkan.

"Mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar. Tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor DPD PDIP di sana, dan konon katanya ada intel yang duduk di sana di dalam rapat PDIP di Palu," sebut Todung.

"Menurut saya hal-hal semacam ini mungkin tak banyak diberitakan, tapi dirasakan oleh banyak pihak. Ini tidak bisa dibiarkan karena sudah ada cerita-cerita yang lain, laporan atau berita yang lain tentang pelanggaran netralitas," jelasnya.

Simak juga Video 'Ganjar Kerap Kritik Pemerintah, Puan Tegaskan Tak Ada Instruksi dari PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menekankan netralitas kepada Jenderal Agus Subiyanto yang baru saja dilantik menjadi Panglima TNI. Wiranto menyebut netralitas selalu dituntut bagi TNI.

"Ya netralitas aja, selalu itu. Jelang pemilu selalu netralitas dituntut bagi anggota TNI," kata Wiranto kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Rabu (22/11/2023).

Wiranto mengatakan membangun netralitas sangat mudah dilakukan. Sebab, katanya, TNI memiliki disiplin yang kuat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu sangat mudah kok untuk membangun netralitas. Karena apa? Disiplin TNI sangat kuat, sehingga perintah atasan selalu diikuti oleh bawahnya," ujarnya.

Meski begitu, Wiranto tidak memungkiri ada saja oknum. Menurutnya, oknum ada di tiap instansi.

"Ya oknum di mana-mana ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Wiranto menilai Jenderal Agus memiliki pengalaman yang mumpuni sebagai Panglima TNI. Dia yakin Jenderal Agus mampu menghadapi tantangan kini dan masa depan.

"Saya kira secara pengalaman jabatan mumpuni ya. Kalau dihadapkan dengan tantangan masa kini dan ke depan nanti, saya kira sudah cukup punya pengalaman dan pemahaman dan punya konsep-konsep yang saya kira akan ada kesinambungan dengan panglima yang lalu," ujarnya.

Wiranto mengatakan tidak ada yang sulit di TNI karena semua hal sudah terprogramkan. Dia menyebut di TNI ada yang namanya kesinambungan pemimpin sehingga akan menjadi solid.

"Di TNI itu enggak sulit loh ya, karena semua konsep sudah terprogramkan dengan baik dan selalu ada kesinambungan. Kan beda dengan pemerintahan sipil ya, lewat pemilihan. Ini kan ndak, ini kan penunjukan. Dengan demikian, maka saya kira akan tetap solid," ujarnya.

Jenderal Agus Subiyanto telah resmi dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11) tadi.

Lihat Video 'Momen Jenderal Agus Subiyanto Dilantik Jadi Panglima TNI':

[Gambas:Video 20detik]


Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pekan depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi peserta Pemilu 2024 untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang dilihat, Rabu (22/11/2023), jenis pemasangan APK di antaranya papan reklame elektronik (videotron) dan baliho. Pemasangan APK itu difasilitasi untuk pasangan capres-cawapres dan parpol peserta Pemilu 2024.

KPU akan memfasilitasi pemasangan APK pada baliho dan papan reklame elektronik (videotron) masing-masing dua buah, meliputi pasangan capres-cawapres dan parpol peserta pemilu. Penyerahan materi dan desain APK dilakukan pada 13-23 November 2023. Berikut ini bunyinya:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

A. Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempat Umum

1. Jenis, Jumlah, Lokasi, dan Spesifikasi APK

a. KPU memfasilitasi pemasangan APK dengan jenis dan spesifikasi APK yang terdiri atas:

1) papan reklame elektronik (videotron); dan

2) baliho.

Desain dan materi yang difasilitasi KPU untuk jenis APK papan videotron diberikan oleh peserta pemilu. Desain dan materi APK untuk peserta pemilu pada jenis APK baliho difasilitasi oleh KPU.

Selanjutnya, desain dan materi pemasangan APK harus meliputi nama, nomor urut, visi misi, foto pasangan calon/foto pengurus parpol, foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan/parpol peserta Pemilu, dan lambang parpol. Pemasangan APK di papan reklame elektronik (videotron) dan baliho dilaksanakan paling lama dua bulan.

"Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau petugas Kampanye Pemilu atau Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat pusat menyampaikan 1 (satu) versi desain dan materi APK papan reklame elektronik (videotron) yang difasilitasi oleh KPU paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu," bunyi Keputusan KPU.

Sebagaimana diketahui, kampanye akan dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan dilaksanakan selama 75 hari.

Lihat juga Video 'Herannya Komisi II DPR Kala Perwakilan KPU Absen Rapat soal Putusan MA':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa. Acara itu digelar di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Solo.

Kehadiran Anies dan Cak Imin (AMIN) disambut langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Ada puluhan ribu orang yang hadir dan memenuhi Edutorium UMS.

Dari pantauan detikJateng, Anies dan Cak Imin tiba sekira pukul 09.00 WIB. Kedatangan mereka langsung disambut masyarakat yang sudah menunggu di Edutorium UMS. Anies-Cak Imin sempat menyapa masyarakat dan melakukan foto bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anies-Cak Imin dalam acara tersebut.

"Undangan kita sebenarnya terbatas, tapi kok yang hadir melebihi yang semestinya," kata Haedar, Rabu (22/11/2023).

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) hadir di acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS, Solo, Rabu (22/11/2023). Foto: Agil Trisetiawan Putra/detikJateng

Dalam acara itu, AMIN akan berdialog yang dipandu lima tim panelis dari Muhammadiyah. Lima tim panelis adalah KH. Saad Ibrahim untuk bidang agama, Prof. Sofyan Anif untuk bidang pendidikan, Prof. Dr. Siti Zuhro untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, Prof. Zuli Qadir untuk bidang kesejahteraan sosial, dan Prof. Dr. Aidul Fitri bidang hukum dan demokrasi.

"Semua Capres dan Cawapres lewat Muhammadiyah kita ajak untuk diskusi secara serius persoalan bangsa dan Indonesia ke depan. Agar mereka betul-betul, fondasinya kokoh, jiwa kenegarawanannya teruji. Dan saya yakin dialog memberi ruang bagi kita tidak asal memilih tanpa kesadaran literasi politik yang cerdas," ujar Haedar.

Selain mengundang AMIN, Muhammadiyah juga akan menggelar dialog publik dengan paslon lain. Haedar menuturkan, besok akan mengundang paslon nomor urut 3 di kampus UMS Jakarta dan pada tanggal 24 November mengundang Paslon nomor urut 2 di kampus UMS Surabaya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan menjatuhkan hukuman masing-masing 4 tahun penjara terhadap mantan ketua Bawaslu Karo Eva Juliani Br Pandia dan bendahara Bawaslu Karo Dian Ika Yoes Refida. Atas putusan tersebut, jaksa tidak sepakat dan mengajukan banding.

"Iya, terhadap 2 perkara tersebut, kami JPU (mengajukan) banding," kata jaksa Andrew Damara Bais kepada detikSumut, (22/11/2023).

Damara menyebutkan pengajuan banding dilakukan dua pekan sebelumnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"10 November (pengajuan banding)," terangnya.

Untuk diketahui, mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Karo, Eva Juliani Br Pandia, dijatuhi vonis penjara selama 4 tahun. Vonis ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang menuntut dengan pidana penjara 7,5 tahun

"Dua menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata ketua majelis hakim Immanuel di Ruang Kartika PN Medan, Senin, (6/10/2023).

Hakim juga menjatuhi denda terhadap sebesar Rp 100 juta. Apabila denda itu tak dibayar akan diganti dengan pidana selama 3 bulan.

Sementara mantan bendahara Bawaslu Karo, Dian Ika Yoes Refida, dijatuhi vonis selama 4 tahun penjara. Dirinya diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi dana hibah pilkada Bupati Karo tahun 2019 sebesar Rp 1,6 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun," kata ketua majelis hakim Immanuel, Senin, (6/10).

Selain hukuman penjara, Dian dijatuhi pidana denda sebesar Rp 100 juta dengan subsider 3 bulan penjara. Kemudian hakim memutuskan untuk membebankan biaya pengganti sebesar Rp 217 juta.

Apabila uang pengganti tak dibayar maka jaksa akan menyita harta benda terdakwa. Jika harta benda masih belum cukup menalangi kerugian negara maka diganti pidana penjara selama 1,5 tahun.

Putusan ini diketahui lebih rendah dari tuntutan. Jaksa menuntut Dian dengan penjara selama 5,5 tahun.

Wardani Ibrahim Kurir Sabu 43 Kg Asal Aceh Dihukum Mati


Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero bersama Kabag Ren Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Supriyadi menyambangi Pos Satkamling RW 06 Kelurahan Tegal Parang. Dalam kesempatan itu keduanya menyerap masukan dari warga untuk meningkatkan keamanan lingkungan.

Kompol David dan Kompol Supriyadi menyambangi Pos Satkamling RW 06 Kelurahan Tegal Parang pada Selasa (21/11/2023) siang. Turut mendampingi Kanit Binmas, Bhabinkamtibmas dan Babinsa Tegal Parang. Dalam kegiatan ini hadir Ketua RW 06 Kelurahan Tegal Parang, LMK, FKPM, para ketua RT di RW 06, dan anggota pengamanan lingkungan.

"Maksud dan tujuan kehadiran jajaran Polres dan Polsek dalam rangka melakukan pengecekan dan keaktifan Satkamling, juga sebagai wadah untuk mendapatkan saran dan masukan dari warga terkait keamanan lingkungan di RW 06 Kel. Tegal Parang," kata Kompol Supriyadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polsek Mampang Prapatan sambangi Pos Satkamling RW 06 Kelurahan Tegal Parang Foto: dok. istimewa

Dalam kesempatan itu, Kompol Supriyadi juga memberi imbauan terkait pemilu damai 2024. Dia berharap seluruh warga ikut mengawal seluruh tahapan pemilu sehingga berjalan aman, lancar dan damai.

LMK RW 06 Kelurahan Tegal Parang dalam sambutannya menyampaikan bahwa situasi keamanan di lingkungan RW 06 kondusif. Pada malam hari terdapat tiga orang tenaga pengamanan yang diberikan insentif oleh warga untuk melakukan penjagaan dan patroli dari jam 22.30 WIB hingga 05.00 WIB.

Polsek Mampang Prapatan sambangi Pos Satkamling RW 06 Kelurahan Tegal Parang Foto: dok. istimewa

Kendaraan milik warga RW 06 diberi stiker khusus untuk memudahkan identifikasi. Selain itu, juga sudah dilakukan portalisasi untuk mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan RW 06.

Kapolsek Mampang Kompol David Kanitero menyampaikan terima kasih atas penjelasan LMK RW 06 Kelurahan Tegal Parang. Dia mengapresiasi dan menyampaikan sejumlah saran agar kamtibmas di lingkungan terselenggara dengan baik.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas pelaksanaan tugas dari tenaga pengamanan, agar diperkuat lagi dengan keberadaan perangkat RW, RT, LMK, FKDM dan warga dalam melaksanakan Satkamling sehingga membuat tenaga pengamanan ini lebih bersemangat dalam menjaga lingkungannya sehingga tercipta wilayah yang lebih aman," ujar Kompol David.

"Apabila ada kejadian menonjol jangan segan-segan untuk menghubungi 110 sebagai emergency call yang tidak dipungut biaya," sambungnya.


Presiden Red Gank Kompol Sulkarnain mendapat promosi jabatan dari Kapolda Sulsel Irjen Setya Boedi Moempoeni Harso. Kompol Sulkarnain yang sebelumnya menjabat Kapolsek Mamajang, Kota Makassar diangkat menjadi Wakapolres Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Rotasi jajaran Polda Sulsel ini tetuang dalam Surat Telegram Kapolda Sulsel bernomor STR/669/XI/KEP./2023 tertanggal 20 November 2023 yang ditandatangani Karo SDM Polda Sulsel, Kombes Denny Y Putro. Sulkarnain akan bertugas di Polres Enrekang mulai pekan depan.

"Semua berjalan lancar. Mulai minggu depan sudah bertugas di Enrekang. Rotasi itu kan hal yang normal dalam organisasi, rotasi adalah sebuah sistem dalam kepolisian. Hal yang normal," ujar Sulkarnain kepada detikSulsel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sul Dg Kulle saapan akrab Sulkarnain mengaku akan tetap menjadi Presiden Red Gank meski berpindah tugas. Dia memastikan tetap akan mengawal kelompok suporter PSM.

"Tetap, tidak ada ji yang berubah. Sul tetap ji seperti biasa menjalankan tugas dan profesi sebagai kepolisian. Tetap menjadi presiden seperti yang diamanahkan dari suporter. Tidak ada yang berubah hanya beda tempat aja," jelasnya.

Sul mengaku mendapat tantangan baru dengan bertugas di Enrekang. Apalagi dalam waktu dekat akan digelar Pemilu 2024.

"Yang pasti kita dihadapkan pada kondisi Pemilu. Dengan wilayah Enrekang yang cukup luas, itu menjadi sebuah tanggungjawab dan tantangan tersendiri. Beda dengan kota yang landai, kalau daerah kan ada gunung, lembah, jadi suka tidak suka punya tantangan tersendiri," katanya.

Diketahui, jabatan yang ditinggalkan Sul akan diisi oleh mantan Komandan Kompi (Danki) 2 Batalyon B Pelopor Sumut AKP Ghafur Hidayat. Sementara Sul menggantikan Kompol Sudarman yang dimutasi sebagai Kasubbaganev Bagibinopsnal Ditbinmas Polda Sulsel.

Polisi Ringkus 2 Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Makassar


Menko Polhukam sekaligus cawapres nomor urut 3, Mahfud Md buka suara soal heboh dirinya foto berpose 3 jari dengan pilot pesawat Garuda. Apa kata Mahfud?

Cawapres pendamping Ganjar Pranowo ini hanya menjawab singkat. Dia mengatakan hal itu sudah dijawab oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

"Sudah dijawab oleh Pak Erick," kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Mahfud mengunggah foto tersebut di akun Instagram miliknya pada Jumat (17/11/2023) lalu. Dilihat detikcom, pilot dan kopilot dalam postingan tersebut berseragam putih dan dasi hitam ada di barisan depan, sedangkan Mahfud yang mengenakan baju batik coklat berada di belakang mereka.

Menteri BUMN Erick Thohir merespons foto tersebut. Erick mengatakan tak ada kewajiban pegawai BUMN netral, lantaran bukan merupakan ASN.

"Kalau BUMN kan bukan ASN, itu aja. Kategorinya kan musti ada, kalau kementerian BUMN, nah itu ada catatan," kata Erick Thohir di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Namun Erick mengatakan, kritikan buntut pose 3 jari tersebut akan menjadi evaluasi. Erick mengatakan dirinya juga sudah melakukan bersih-bersih di BUMN buntut kasus yang ada.

Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu

Kelompok yang menamakan diri Aliansi Pengawas Pemilu (Awaslu) melaporkan cawapres pasangan calon nomor urut 3, Mahfud Md, ke Bawaslu RI. Mahfud dilaporkan karena dianggap telah mencuri start kampanye Pemilu 2024 yang seharusnya baru dimulai pada 28 November nanti.

"Kami menduga Mahfud Md telah mencuri start kampanye karena dia mengajak 2 pilot Garuda berpose menggunakan jari 3 berdiri yang itu adalah menurut kami adalah bagian dari citra diri yang dia nomor urut cawapres 03," kata Ketua Awaslu, Muhammad Mu'alimin, di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Mu'alimin merasa tidak terima dengan foto Mahfud Md bersama pilot dan kopilot Garuda Indonesia yang menunjukkan pose nomor urut. Baginya, apa yang dilakukan oleh Mahfud Md adalah bagian dari kampanye.

"Aduan kami hari ini tentu tidak terima ya karena ini belum waktunya kampanye, kenapa ada calon wakil presiden menurut kami kampanye. Padahal ini bagian dari sosialisasi partai politik," jelasnya.

Simak juga Video 'Mahfud Izin Cuti ke Jokowi Seminggu Sekali saat Musim Kampanye':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres nomor urut 1, Anies Baswedan, bersama cawapresnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Dalam kesempatan itu, Anies sempat bicara terkait perubahan.

Anies awalnya bicara soal Pembukaan UUD 1945. Dia menegaskan Pembukaan UUD 1945 itu menggambarkan republik Indonesia berdiri bukan hanya untuk mengusir kolonialisme.

"Mengapa republik ini didirikan? Karena kolonialisme bertentangan dengan prinsip keadilan, jadi republik ini didirikan pada ujungnya untuk sebuah tujuan yaitu kalimat terakhir dalam Pembukaan UUD 1945, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu kalimat penutup di dalam pembukaan, dan itu intisari mengapa kita merdeka, bukan sekadar menggulung kolonialisme tapi menggelar keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Anies saat memaparkan visi dan misinya di acara diskusi tersebut, seperti disiarkan YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies lalu bicara terkait visi dan misinya yakni perubahan. Dia menegaskan bahwa apa yang diusung olehnya dan Cak Imin bukan sekadar perubahan.

"Ikhtiar kita untuk melakukan perubahan bukan sekadar mengubah, tapi kami ingin Indonesia yang lebih adil, Indonesia ynag lebih setara, Indonesia yang memberikan kesempatan yang setara bagi semua. Prinsip keadilan adalah prinsip utama yang kami hendak bawa. Ini yang nanti akan diterjemhkan dalam berbagai kebijakan," ucap Anies.

Kemudian, Anies membahas terkait alasannya menuju pada prinsip keadilan. Dia menyinggung Indonesia dimulai menjadi sebuah bangsa sejak tahun 1928.

"Mengapa kita menuju ke sana? Izinkan saya tengok sedikit perjalanan bangsa kita, bila kita tengok perjalanan bangsa ini itu dimulai dengan kita menyepakati menjadi satu bangsa, tahun 1928 berbagai suku budaya menyepakati kami menjadi bangsa Indonesia, dan kesepakatan bangsa Indonesia itu disepakati dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia," ujar dia.

"Kalau kita nggak sepakati bahasa persatuan, mungkin di kampus kampus Muhammadiyah, itu kalau kuliah mahasiswanya dari mana-mana mungkin harus belajar bahasa, karena bahasa Indonesia belum jadi bahasa persatuan," lanjutnya.

Simak juga Video 'Anies Tak Masalah Gibran Hadiri Acara Desa Bersatu':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengatakan partainya akan mengusung petahana Al Haris dalam Pilgub Jambi 2024. Al Haris disebut gubernur kebanggaan PAN.

"Pak Al Haris ini adalah Gubernur (Jambi) kebanggaan PAN. Salah satu yang kita (DPP PAN) banggakan adalah Gubernur Jambi. Maka Pak Al Haris, kita usung kembali untuk Gubernur Jambi 2024," kata Yandri saat penyerahan SK Ketua DPD PAN Kota Jambi, Rabu (22/11/2023).

Yandri menyebut DPW PAN Jambi juga harus fokus pada upaya pemenangan Prabowo-Gibran. Di sisi lain, PAN juga memiliki target besar dalam mengembangkan sayap dan jadi pemenang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di Pemilu 2024 nanti, PAN harus memenangkan para caleg baik di DPR RI, provinsi, kabupaten dan kota. PAN juga akan mengusung eks Wakil Wali Kota Jambi, Maulana di Pilwako 2024, sedangkan di Pilgub Jambi nantinya akan diusung kembali petahana Al Haris.

"Di Pilkada 2024 mendatang juga mesti jadi pemenang pula. PAN ini adalah pemenang Pilkada di Jambi, jadi kita harus pertama menangkan juga Pilwako dan Pilgub Jambi," ujar Yandri.

Dia menekankan bahwa semua kader PAN harus satu suara. Jangan ada yang mencoba berbeda suara dan tak loyal perintah pusat.

"Kita akan usung Pak Maulana sebagai Cawako Jambi di Pilwalkot nanti, lalu bapak Al Haris lagi di Pilgub. Ini yang baru kita sampaikan yang lainnya akan berlanjut nanti," beber dia.

Yandri berharap semua kader PAN di Jambi terus bersemangat dalam memenangkan Pilpres, Pileg dan Pilkada. Dia ingin tidak ada kader yang mencoba membelot.

"Jadi saya sampaikan, Jambi ini partainya amanat nasional, jadi kita nanti di Pilkada 2024 mendatang juga harus menang di Pilwako, Pilbup dan terutama Pilgub," ucapnya.

Cerita Yandri PAN soal Megawati Perintahkan Ganjar Pakai Baju Merah


Pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau KedaiKOPI Hendri Satrio (Hensat) membatah namanya masuk dalam daftar juru bicara (jubir) Tim Pemenangan Nasional Anies-Cak Imin. Hensat menyebut nama 'Hendri Satrio' yang menjadi jubir Timnas AMIN itu adalah orang lain.

"Bukan, itu bukan saya, sebab saya belum dihubungi lagi tentang pencantuman nama saya, mungkin itu Hendri Satrio yang lain," kata Hensat dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Akademisi Universitas Paramadina ini mengatakan bahwa kejelasan pembicaraan di awal itu sangat penting dalam pencantuman nama seseorang dalam tim sukses paslon pada Pilpres 2024. Sebab, menurutnya, perbincangannya bukan sekadar tujuan tapi juga strategi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Wajib hukumnya mengkonfirmasi lagi sebelum mengumumkan. Tapi ya, itu tadi mungkin itu Hendri Satrio yang lain, bukan Hensat," tegasnya.

Hensat menambahkan bahwa dirinya lebih memilih mengawal Indonesia saja. "Kan sudah saya katakan sebelumnya, saya mengawal Indonesia saja, bahkan dalam pidato politik 16 November lalu saya juga menggaris bawahi hal itu," jelas Hensat.

Namun, Hendri Satrio mengancungi jempol atas terbentuknya Tim AMIN yang baru. "Hebat itu, kuat, banyak nama besar di dalamnya, semoga lancar dan sukses," tutup Hensat.

Cak Imin sebelumnya mengumumkan jubir Timnas AMIN. Dia menyampaikan secara khusus beberapa nama seperti Eva Sundari, Tatak Ujiyanti, Geisz Chalifah, hingga Syahganda Nainggolan.

"Sebelum Pak Sudirman Said, saya mau sampaikan nama-nama juru bicara, ini banyak juga, silakan yang kenal nanti wawancara langsung ke para jubir-jubir, sengaja kita perbanyak karena memang selain kebutuhan se-nasional, juga jubir-jubir ini harus terdaftar di KPU, sehingga registered," kata Cak Imin saat mengumumkan Timnas AMIN, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).

Berikut ini daftar lengkap juru bicara Timnas AMIN:

1. Syamsudin Dayan

2. Pipin Sopian

3. Muhammad Kholid

4. Ahmad Fathul Bari

5. Muhammad Iqbal

6. Ismail Bachtiar

7. Ratih Megasari

8. Okky Asokawati

9. Ary Ginanjar

10. Hussein Abudullah

11. Hanifah Husein

12. Syahganda Nainggolan

13. Said Didu

14. Refly Harun

15. Angga Putra Fidrian

16. Pendeta Sheppard Supit

17. M Khoiron

18. Sulfikar Amir

19. Surya Tjandra

20. Indra Charismadji

21. Ramzi

22. Eva Sundari

23. Julie Laiskodat

24. Dharmadiani

25. Billy Nerotumelina

26. Thaha Al Hamid

27. Sahrin Hamid

28. Ibrahim Prayitno

29. Luluk Nur Hamidah

30. Intan RJ Azizah

31. Usamah Abdul Aziz

32. Hasanudin Ibrahim

33. Nur Iswan

34. Chaerul Umam

35. Nur Suhud

36. Tatak Ujiyati

37. La Ode Basir

38. M Ramli Rahim

39. Amirudin Arrahab

40. Nur Suhud

41. Hasreiza

42. Geisz Chalifa

43. Andi Sinulingga

44. Reynaldi Sarijowan

45. Erbi Setiawan

46. Mustofa Nahrawardaya

47. Tommy Ristanto

48. Maman Imanul Haq

49. Abdul Rochim

50. Anis Byarwati

51. H. Zulkieflimansyah

52. Sukamta Mantamihardja

53. Bestari Barus

54. Bakhtiar Sibarani

55. Nur Khoiron

56. Hendri Satrio

57. Teguh Juwarno

58. Dharma diani

59. Irvan Pulungan

60. Deddy Indrawan

61. Rana Anis B.

62. Aldy Perdana Putra

63. Amanda Putri Amelia

64. Hari Akbar Apriawan

65. Juang Akbar Magenda

66. Gaeandra Kartasasmita

67. Mohammad Abror

68. Riezal Ilham Pratama

69. Eka Agus Supriyadi

70. Dwi Angga Pribadi

71. Rifka Faizah

72. Fatia Nur Masriati

73. Latifina Ali Umar

74. Wulan Sari Mochtar

75. Jontario Zainudin

76. Bella Agusti

77. M. Fachri Muchtar

78. M. Aji Pratama

79. Ais Shafiyah

80. Michael Sinaga

81. Nisfi Mubarokah

82. Rizaldi Rais Handayani

83. Rafif Rizqullah

84. Humaira

85. Sasa Chalim

86. Syafi'i Antoni

87. M. Kemal Khoerul Muhlisin

88. M. Azriel Alghifari

89. Iman Sukri

Lihat juga Video 'Sudah Terima 13 Pakta Integritas Ijtima Ulama, Anies: Kami Sedang Review':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Operasi Nusantara Cooling System (Ops NCS) Polri bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Azhar di Rumbai, Pekanbaru, Riau. Kedatangan tim yang dipimpin Wakabareskrim Polri selaku Kaops NCS Polri 2023-2024, Irjen Asep Edi Suheri, untuk menemui Ustaz Abdul Somad (UAS).

UAS menyambut hangat rombongan Irjen Asep. Silaturahmi ini berlangsung hangat dan penuh keakraban. Usai pertemuan, UAS menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 terlaksana dengan aman.

"Saya beserta KH Hanafi (Pimpinan Ponpes) beserta Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat dan pengurus baru saja menerima Wakabareskrim Irjen Asep beserta rombongan dalam rangka Operasi Nusantara Cooling System," kata Ustaz Abdul Somad, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan Pilpres 2024 akan berlangsung pada 14 Februari mendatang. Dia berharap pesta demokrasi bisa dilewati dengan tenang dan gembira.

"Bagaimana pesta demokrasi 2024 yang tidak lama lagi 14 Februari, Insyaallah berjalan dengan aman, tenang dan dengan bahagia karena itulah pesta demokrasi, proses ini kita lalui," ucap UAS.

UAS kemudian mengingatkan kepada masyarakat bahwa pemilu merupakan agenda politik rutin di negara demokrasi. Untuk itu UAS mengimbau masyarakat menyikapinya dengan 'tidak kagetan'.

"Jangan menjadi masyarakat yang kagetan. Ini adalah proses yang biasa sejak Indonesia merdeka tahun 1945," tutur UAS.

UAS lantas mengapresiasi kunjungan Irjen Asep beserta rombongan ini. Sejalan dengan itu, UAS mendoakan tim NCS agar lancar dalam melaksanakan operasinya.

Selain itu UAS juga mendoakan Irjen Asep dan seluruh anggota Polri diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan dengan kunjungan ke simpul-simpul tokoh masyarakat ini pemilu berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan sehat walafiat," tutur UAS.

Simak juga Video 'Cegah Kerawanan Pemilu 2024, Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024. Kubu AMIN menepis adanya komunikasi dengan kubu paslon nomor urut tiga.

Hasto awalnya menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md bukan sekadar dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto menyinggung intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto kemudian mengaku komunikasi dengan kubu AMIN dan menyepakati soal adanya indikasi penggunaan instrumen kekuasaan. Hasto menyebut komunikasi yang dibangun dengan kubu AMIN karena sama-sama merasakan hal yang sama.

"Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata

Hasto kemudian mencontohkan tekanan yang muncul terhadap dirinya, kader PDIP Adian Napitupulu, hingga Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya. Dia mengatakan tekanan itu tak akan melonggarkan semangat juang Ganjar-Mahfud.

"Jadi berbagai signal-signal itu sudah ada, tetapi bagi kami ketika politik itu digerakkan pada keyakinan untuk masa depan bangsa dan negara, dan berakar kuat pada sejarah bagaimana kekuasaan itu untuk rakyat, bagaimana reformasi itu memang untuk menggelorakan semangat antikolusi, nepotisme, dan korupsi. Ya ini menumbuhkan jati diri yang makin Kokoh. Sehingga tekanan-tekanan tidak akan melonggarkan suatu semangat juang, apalagi dengan spirit dari Mas Guntur Soekarnoputra dan kemudian kami bergerak," ujarnya.

Hasto prihatin terhadap tekanan dari luar negeri yang menyebutkan kemunduran demokrasi Indonesia. Menurutnya, politik jujur dan adil tak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi.

"Kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat dari luar negeri karena Indonesia yang sebelumnya dipuji dengan track record demokrasi yang baik, tapi kemudian mundur ke belakang. Bahkan terjadi the darkness of Indonesian democracy. Ini yang kami sangat prihatin," kata Hasto.

"Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya, tekanan tidak terjadi dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat. Dan gerakan rakyat ini dengan memasang baliho di rumah-rumah, tempat ini silakan dipasang baliho Pak Ganjar-Prof Mahfud. Ini menunjukkan esensi bagaikan apa yang disampaikan Pak Ganjar, air kebenaran, air politik jurdil ini tidak bisa dibendung dengan berbagai intimidasi," ujarnya.

Anies Bantah soal Komunikasi dengan Hasto

Anies Baswedan mengaku belum ada komunikasi. Anies mengatakan tekanan yang dialami pihaknya tidak sebanding dengan tekanan masyarakat.

"Kalau saya nggak ada ya (komunikasi)," kata Anies di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Anies mengungkit tekanan ekonomi hingga sulitnya lapangan pekerjaan saat ini. Anies mengaku siap berjuang melawan tekanan yang ada menjelang Pilpres 2024.

"Jadi seberat-beratnya tekanan, tekanan rakyat yang lebih besar dan kita berada di sini memperjuangkan itu semua agar menjadi ringan bagi rakyat. Supaya rakyat yang merasakan tekanan hidup yang sulit, lapangan pekerjaan yang sulit jadi terbebaskan," jelasnya.

"Dan bila harus berjuang harus mendapat tekanan ya kita hadapi, karena tekanan yang kita alami jauh lebih kecil, tidak ada apa-apanya dengan beban hidup yang dirasakan oleh rakyat. Dan mengapa kita sekarang untuk memilih untuk gerakan perubahan, karena kita ingin rakyat yang merasakan tekanan yang begitu besar selama ini terbebaskan dari tekanan itu. Karena itulah kita memilih perubahan. Jadi konsekuensi dari itu adalah berbagai macam tantangan hadapi saja itu bagian dari perjuangan," jelasnya.

Cak Imin Juga Bantah Hasto

Cak Imin turut membantah adanya komunikasi dengan kubuh Ganjar-Mahfud seperti yang disampaikan Hasto PDIP. Namun, Cak Imin tak menampik adanya tekanan menjelang Pilpres terhadap kubunya.

"Belum ada komunikasi, belum," kata Cak Imin di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Cak Imin menyinggung terkait larangan Anies Baswedan menjadi pembicara di UGM. Cak Imin tak menjawab gamblang saat ditanya apakah akan ada komunikasi lanjutan bersama kubu PDIP terkait tekanan yang ada. Namun dia mengatakan silaturahmi tak boleh terputus.

"Ya (tekanan) Mas Anies di UGM kemarin nggak bisa ceramah," ujarnya.

"Ya pokoknya sebagai sesama jangan memutus silaturahmi kepada semua kandidat jangan memutus silaturahmi, jangan memutus tali persahabatan," jelasnya.

Lihat juga Video 'Anies-Imin Bantah Jalin Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Kekuasaan':

[Gambas:Video 20detik]

Penegasan NasDem Tak Ada Komunikasi dengan Kubu Ganjar, simak halaman berikutnya...


Jenderal Agus Subiyanto resmi dilantik jadi Panglima TNI. Jenderal Agus menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun.

Pantauan detikcom, Rabu (22/11/2024), pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 08.30 WIB. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung pelantikan tersebut.

Pelantikan Jenderal Agus Subiyanto diawali pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Setelah itu, Jokowi menyematkan tanda pangkat dan penyerahan tongkat Komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," demikian petikan sumpah yang dibacakan Jenderal Agus Subiyanto.

Hadir dalam pelantikan ini di antaranya Menhan Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menko Polhukam Mahfud Md, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Hadir juga Kepala BIN Budi Gunawan, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI sebelumnya Laksamana Yudo Margono, dan Ketua Wantimpres Wiranto.

Terlihat juga Ketua DPR RI Puan Maharani serta Wakil Ketua DPR Dasco serta Rachmat Gobel. Hadir pula Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo, dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

Diketahui, Jenderal Agus Subiyanto belum lama dilantik menjadi KSAD, yakni pada 25 Oktober 2023. Selang sebulan, Jenderal Agus Subiyanto kemudian terpilih menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2024.

Jenderal Agus Subiyanto telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR pada Senin, 13 November 2023. Pengesahan pun dilakukan oleh DPR RI pada rapat paripurna, Selasa (21/11/2023).

Simak Video 'Jurus Jenderal Agus Subiyanto Jaga Netralitas TNI di Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan skor 5 terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku heran kenapa penilaian itu baru diberikan.

"Kok baru sekarang menilainya, karena sebenarnya kan sudah jauh-jauh hari cukup banyak masyarakat yang sering mengingatkan agar hukum tidak tebang pilih, mengingatkan agar siapa pun pemerintahan yang ada penting untuk selalu menempatkan penegakan hukum yang adil dan profesional terus terjaga," kata Daniel kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Daniel menyebut kondisi penegakan hukum itu bisa dilihat dari puncaknya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat minimal usia capres cawapres. Menurutnya masyarakat sudah kehilangan kepercayaan kepada penegakan hukum

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan keputusan MK ini memang menjadi titik balik yang tajam bagi masyarakat dalam menilai penegakan hukum saat ini, karena masyarakat dipertontonkan sebuah proses hukum yang dirasakan tidak adil dan profesional, masyarakat menjadi ragu dan hilang kepercayaan kepada proses penegakan hukum," katanya.

Lebih lanjut, Daniel menyebut bahwa tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan tersebut. Dia berjanji bahwa Anies-Cak Imin akan memulihkan kepercayaan itu.

"Jadi tantangannya semakin berat untuk memulihkannya, dan AMIN berkomitmen untuk memulihkan dengan sebaiknya," katanya.

Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).

Saat itu, salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali. Ganjar ditanya pendapatnya soal penyebab penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," sambungnya.

Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.

Simak Video 'Puan Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali buka suara terkait status Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution di PDIP. Namun, Puan kali ini meminta agar status keduanya tidak lagi dipersoalkan.

Yang paling lawas, nasib keanggotaan Gibran dan Bobby di PDIP disebut telah tutup buku. DPC PDIP Kota Medan bahkan telah menerbitkan surat yang menyebut Bobby tidak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDIP.

Namun, PDIP Sumut menyebut surat itu bukan pemecatan terhadap Bobby melainkan rekomendasi untuk DPP PDIP. Sebab menurutnya pemecatan merupakan ranah DPP PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau pemecatan itu dari DPP Partai. Nah, DPP Partai setahu saya belum mengeluarkan keputusan itu walaupun sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya, Selasa (14/11).

"Keputusannya dikembalikan ke DPP. DPC saran saja, pemberitahuan saja. Di surat DPC itu kan tidak ada juga surat pemecatan dari DPP yang dijadikan dasar surat," sebutnya.

Tak hanya itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyebut status keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di partai sudah tutup buku. Dia tidak menjelaskan lebih jauh apa maksudnya.

"Itu sudah semua tutup buku yang penting pemenangan Pak Ganjar, Prof Mahfud dengan penuh keyakinan," kata Hasto di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (15/11).

Simak Video 'PDIP Sebut Gibran dan Bobby Sudah Tutup Buku':

[Gambas:Video 20detik]

Simak pernyataan Puan di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Jenderal Agus Subiyanto akan dilantik hari ini oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI di Istana Negara. Jenderal Agus mengucapkan sejumlah janji saat menjabat Panglima TNI nanti.

Salah satunya soal netralitas di Pemilu 2024 hingga soal rencana pembentukan pasukan drone. Belum ada genap satu bulan Jenderal Agus menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurrachman.

Berikut janji-janji Jenderal Agus Subiyanto saat menjabat Panglima TNI:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Bentuk Pasukan Drone

Jenderal Agus Subiyanto mengusung visi TNI Prima (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif) dalam kepemimpinannya nanti sebagai Panglima TNI. Dalam aspek profesional, Agus berencana membentuk pasukan drone.

"Kalau untuk misalnya saya tadi untuk profesional itu, saya akan membentuk pasukan drone saya, drone-nya itu dari PT LEN bisa. Pokoknya kita Inhan yang ada nanti, kita tadi itu TOT, TOK, transfer of technology, transfer of knowledge," kata Agus dalam wawancara khusus dengan detikcom di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

Agus, yang kini sudah disetujui Komisi I DPR sebagai Panglima TNI, mengatakan pemanfaatan teknologi mutakhir harus terus dilakukan di internal TNI. Evaluasi pun bakal dilakukan jika memang ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

"Jadi kita harus seperti itu, kalau nggak, ya nggak maju, kita harus paksakan seperti itu. Kalau ada kekurangan ya kita evaluasi, misalnya drone-nya seperti apa nih, apakah drone setingkat kompi itu beda, berarti kompi bergerak, peleton bergerak drone-nya itu hanya untuk meninjau aja misalnya, kompi itu bergerak, peleton," ujar Agus.

Agus menceritakan pengalamannya saat operasi di Timor Timur. Saat itu, kata Agus, TNI masih menggunakan informasi untuk melacak keberadaan musuh.

"Kalau sekarang tidak seperti itu, sekarang perangnya sudah pakai drone," ujar Agus.

"Ada perubahan-perubahan menggunakan tadi alutsista yang modern, kita sudah mulai ke situ. Nanti akan mula kita organisasikan, akan lihat di kompi drone seperti apa, di batalion seperti apa, di brigade seperti apa, spec tech drone-nya itu," sambung Agus.

2. Netralitas TNI

Jenderal Agus Subiyanto menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Agus, yang kini telah disetujui Komisi I DPR menjadi Panglima TNI itu, mengatakan ada Sapta Marga TNI yang menjadi pedoman setiap prajurit dalam melaksanakan tugas.

"Ya biar aja sih kan penilaian dari masyarakat kan boleh-boleh saja. Tetapi kan saya profesional aja. Karena kita kan ada sumpah prajurit, sapta marga kita ke situ aja. Masalah netralitas juga kan sudah ada UU nya, masyarakat sudah cerdas kok sekarang memilih siapa," kata Agus dalam wawancara khusus detikcom di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Kamis (16/11).

Sumpah Prajurit dan Sapta Marga merupakan pedoman dan kode etik yang harus ditaati oleh setiap prajurit TNI. Sapta Marga terdiri dari tujuh prinsip yang terdiri dari kesetiaan terhadap NKRI yang bersendikan Pancasila hingga senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara.

Kembali ke pernyataan Agus. Agus mengatakan dirinya dengan Kapolri bersama para kepala staf angkatan akan terus mengajak masyarakat untuk menjaga Pemilu berjalan aman dan lancar. TNI dan Polri terus bersama-sama masyarakat menggaungkan deklarasi Pemilu damai.

"Saya dengan Kapolri, para kepala staf angkatan, pangdam, kapolda, muter untuk deklarasi damai Pemilu 2024. Itu yang harus kita gaungkan di masyarakat, sementara elite politik di sini ribut, kita gaungkan di bawah di masyarakat di masyarakat kita gaungkan deklarasi damai, jadi semuanya damai, damai, damai," ujar Agus.

Simak Video 'Jenderal Agus Subiyanto Janji Akan Buat TNI yang Profesional':

[Gambas:Video 20detik]

Baca janji Jenderal Agus Subiyanto lainnya di halaman selanjutnya..


Ustaz Abu Bakar Ba'asyir (ABB) mendatangi Balai Kota Solo. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah itu menyampaikan surat berisi nasihat kepada capres-cawapres 2024.

Dilansir detikJateng, Rabu (22/11/2023), Ustaz ABB tiba di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023) pagi. Ia tampak mengenakan gamis putih dan berjalan dengan tongkat menuju kantor bagian umum untuk menyerahkan surat nasihatnya.

"Saya mengantar surat Tadzkiroh, jadi kewajiban Allah, Allah mewajibkan umat Islam yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara gitu. Jadi itu kewajiban, kewajiban saya dalam agama saya mesti menyampaikan nasihat-nasihat nanti dari tiga cawapres siapa yang jadi Presiden itu supaya mengamalkan nasihat-nasihat ini," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepada wartawan, Ustaz ABB menyampaikan isi nasihat yang ia titipkan kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang juga cawapres 2024 itu.

Nasihat tersebut berisi tindakan yang semestinya dilakukan seorang presiden sebagai pemimpin negara. Sebagai orang Islam, kata Ustaz ABB, presiden wajib mengatur negara dengan hukum Islam.

"Orang Islam itu wajib mengatur negara ini dengan hukum Islam, dengan hukum Allah. Supaya selamat begitu, baik secara langsung atau secara sedikit demi sedikit," ujarnya.

Ia mengingatkan, menerapkan hukum Islam sudah menjadi kewajiban presiden yang beragama Islam. Ia juga berpesan agar tidak memperhatikan penentangan dari non muslim.

"Jadi presiden yang beragama Islam itu mempunyai kewajiban itu (menerapkan hukum Islam) itu yang kita ingatkan. Memang banyak penentangan dari non muslim tapi itu tidak usah diperhatikan memang itu sudah sunatullah."

"Jadi kewajiban seorang presiden orang beragama Islam wajib mengatur negaranya dengan hukum Islam, hukum Allah itu, karena itulah yang bisa menyelamatkan nanti," imbuhnya.

Surat nasihat Ustaz ABB yang dititipkan kepada Gibran akan dikirim kepada masing-masing capres. Ia sengaja menitipkan karena kesulitan untuk menemui ketiga capres.

Simak selengkapnya di sini.

Abu Bakar Ba'asyir Sambangi Kantor Gibran, Bawa Surat Berisi Nasihat


Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengusung eks wakil wali kota Jambi Periode 2018-2023 yakni Maulana sebagai calon wali kota Jambi di Pilwako 2024 mendatang. Peresmian itu disampaikan saat pemberian Surat Keputusan (SK) Ketua DPD PAN Kota Jambi oleh Wakil Ketua DPP PAN Yandri Susanto.

"Bapak Maulana ini resmi kita usung jadi calon wali Kota Jambi di Pilwako Jambi 2024 nanti," kata Yandri Susanto di Jambi, Selasa (21/11/2023).

Susanto menyebutkan bahwa nama Maulana diusung di Pilwako 2024 mendatang lantaran track record-nya yang dinilai bagus. Apalagi sebagai eks wakil wali kota Jambi, Maulana dinilai paham betul bagaimana menjadikan Kota Jambi lebih baik menuju Kota Bahagia 2024 nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi Pak Maulana tidak usah ragu lagi, jangan khawatir, malam ini PAN resmi mengusungnya," ujar Yandri.

Sebagai Wakil Ketua DPP PAN, Yandri menegaskan tidak ada yang membelot dalam hal ini. Dia menekankan setiap kader PAN wajib mendukung Maulana di Pilwako 2024 mendatang.

"Jadi jangan ada yang coba-coba membelot, baik dari kader PAN di Kota Jambi wajib mendukung dan memenangkan Bapak Maulana di Pilwako menjadi Wali Kota Jambi 2024 nanti," sebut Yandri yang kemudian di sambut tepuk tangan oleh para pendukung Maulana saat itu.

Pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Jambi 2024 mendatang saat ini memang masih sangat jauh. Meski begitu, nama-nama yang maju di Pilwako itu juga telah bermunculan meski belum ada partai yang resmi mendeklarasikannya.

Saat ini, PAN sebagai partai pemenang di Pilgub Jambi 2020 lalu resmi mengusung kadernya maju di Pilwako meski belum ada partai yang mengumumkan calon lainnya.

Maulana diusung PAN setelah dia mundur dari kader NasDem Jambi. Dia di PAN Kota Jambi ditunjuk sebagai Ketua DPD PAN Kota Jambi sebagai bentuk mesin baru bagi PAN nantinya di pemilu 2024 mendatang baik Pileg dan Pilpres nanti.

Saat ini, Maulana yang dinilai mempunyai massa kuat di Kota Jambi itu juga masuk dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Polda Jambi Geledah Kantor PTPN VI Usut Dugaan Korupsi Mark Up PT Maji


Universitas Gadjah Mada (UGM) meminta panitia kuliah umum yang batal dihadiri Anies Baswedan di MM FEB memberi klarifikasi. Selain itu, pihak UGM juga menegaskan tidak pernah melarang Anies untuk mengisi acara di kampus.

Melalui rilis yang diterima detikJogja pada Selasa (21/11/2023), Sekretaris kampus Andi Sandi mengatakan mereka tidak pernah melarang calon presiden (capres) nomor satu tersebut untuk datang dan mengisi acara Indonesian Future Stadium Generale di Magister Manajemen, Jumat (17/11). Sebaliknya, Sandi menilai panitia melakukan kesalahan.

Sehingga, seolah-olah ada diskusi WhatsApp (WA) yang memperlihatkan larangan dari Rektorat UGM mengenai kehadiran Anies dalam kuliah umum itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah kami telusuri, panitia tanpa entah apa tujuannya memberi nama Rektorat pada profil WA staf Magister Manajemen yang meminjamkan tempat acara Studium Generale," terang Sandi, Selasa (21/11).

UGM Minta Panitia Klarifikasi

Karena itu, dengan mencuatnya peristiwa ini terutama di media sosial, Andi meminta supaya panitia kuliah umum memberikan klarifikasi. "Ini sebagai proses belajar. Apalagi salah satu panitia penyelenggaranya yaitu M Khalid juga alumnus UGM," tegasnya.

Selain itu, Andi menerangkan pihaknya mempertemukan pengelola gedung MM UGM dengan Polda DIY. Ditegaskannya bahwa pihak Polda DIY juga tidak pernah mengeluarkan statement larangan Anies untuk datang ke UGM.

Dia menjelaskan, kuliah umum tersebut bukan acara resmi UGM, melainkan hanya meminjam tempat saja. Dia sekali lagi menegaskan 'Kampus Biru' sama sekali tidak melarang Anies Baswedan untuk datang, apalagi menjadi pembicara di kegiatan ilmiah.

"Anies kan juga keluarga UGM dan acara tetap berjalan lancar kemarin," katanya.

Sandi mengatakan UGM memiliki SOP terkait kedatangan capres/cawapres ke UGM menjelang Pemilu 2024. Jika konteksnya kampanye, mereka harus diundang oleh UGM dengan peserta mahasiswa UGM, serta dilarang memobilisasi massa dan membawa alat peraga kampanye.

Kapolda DIY Angkat Bicara

Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan yang diwawancarai secara terpisah mengatakan tidak ada permintaan izin ke Polda terkait penyelenggaraan acara itu, baik dari panitia maupun dari tim Anies.

"Monggo tanya rektorat, kita pun nanya, jadi begini. Kegiatan di kampus itu tidak pernah, itu semuanya otoritas kampus. Memberi tahu kita juga tidak," jelas Suwondo kepada wartawan usai acara Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Bangsal Kepatihan, Selasa (21/11/2023).

Suwondo menuturkan, jika memang ada pemberitahuan, pihaknya pasti bakal hadir memastikan keamanan acara. Terlebih jika memang mengundang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Suwondo mengaku jajarannya justru mengetahui acara tersebut melalui unggahan di media sosial.

"Dari saya jawab tidak ada (personel yang melarang), kalau misalnya bilang ada saya proses, karena sudah cek tidak ada semuanya. Mereka tahu cerita Pak Anies itu dari medsos itu, gitu Pak Anies mau datang," ungkapnya.

Setelah mengetahui informasi mengenai acara tersebut, menurut Suwondo, jajarannya hadir ke lokasi acara untuk memastikan kehadiran Anies. Ia menegaskan tidak ada intervensi apapun dengan kehadiran aparat kepolisian ke lokasi acara.

"Artinya sebelum berita yang keluar satu jam setelahnya tidak jadi datang kita cek akhirnya. Makanya kita minta berbicara, rektorat berbicara apa penyebabnya. Supaya berjalan dengan baik semuanya," tegasnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan batal menjadi pembicara dalam kuliah umum yang diselenggarakan Bersama Indonesia di MM FEB UGM, Jumat (17/11). Penyelenggara mengklaim ada pihak yang mengatasnamakan rektorat yang tidak memberi izin Anies Baswedan menjadi pembicara.

"Tentu saja melewati pengelola tadi ya, pesannya itu pengelola menyampaikan dari rektorat tidak mengizinkan kalau ada kehadiran beliau. Jadi mengatasnamakan rektorat," kata koordinator acara, Muhammad Khalid kepada wartawan, Jumat (17/11).

Anies soal Batal Isi Kuliah Umum di UGM: Seharusnya Kampus Netral