Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan pengundian nomor urut pasangan bakal capres dan cawapres besok. Capres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto berharap mendapatkan nomor urut berapa?

Prabowo mengatakan ia berharap mendapatkan nomor urut yang baik saja. Dirinya juga tidak menargetkan mendapatkan nomor urut paslon 1,2, atau 3.

"Yang baik aja," ujar Prabowo di CSIS, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023). Prabowo ditanya wartawan soal nomor urut berapa yang ia inginkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun pengundian nomor urut capres-cawapres digelar 14 November 2023, besok. KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres-cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Jumat (10/11).

Selain itu, kata Idham, KPU akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI.

"KPU akan melakukan live streaming proses pengundian nomor urut bacapres tersebut," tutupnya.

Lihat juga Video: Kata KPU soal Indikasi Kecurangan Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menargetkan menang Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Seiring dengan tren elektabilitas Prabowo-Gibran yang terus merangkak naik di sejumlah survei, TKN meyakini target menang 1 putaran itu bisa tercapai.

"Semoga pemilu cukup selesai di Februari 2024 dengan jujur dan adil. Supaya kita bisa fokus membangun Indonesia maju untuk kita bersama," jelas Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Grace Natalie saat silaturahmi Koalisi Indonesia Maju Jatim di DoubleTree Hotel, Jalan Tunjungan, Surabaya, Senin (13/11/2023).

Grace menyatakan, elektabilitas Prabowo-Gibran menurut sejumlah lembaga survei sudah di angka 40 persen lebih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut sejumlah lembaga survei kan sudah ada di atas 40 persen atau mendekati (50 persen). Dan trennya kan naik ya, karena kita mantan lembaga survei juga, yang dibaca itu kan tren ya. Artinya, ada kesempatan kalau tren itu bisa dijaga, ini (pilpres) bisa satu putaran," jelasnya.

Grace menyebut keyakinannya Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran didasari oleh ilmu, dalam hal ini adalah angka-angka dari lembaga survei.

"Ini saintifik ya, bukan dengan sesuai tuduhan pemilu yang di-legitimate dan sebagainya," jelasnya.

Grace berharap agar Pilpres 2024 bisa selesai di bulan Februari agar pembangunan ekonomi di Indonesia bisa berlanjut.

"Target ya, kalau mau satu putaran kan DCT 50 persen plus 1, karena kalau satu putaran itu artinya kita punya banyak waktu. Hemat biaya karena kalau nggak, ekonomi mandeg, karena sepanjang tahun 2024 pemilu saja," beber Grace.

"Februari pemilu pilpres, pemilukada Oktober-November, itu ekonomi nggak gerak, wait and see semua. Jadi kalau bisa satu putaran lah, biar kita fokus membangun maju," ucapnya.

Grace juga menyinggung saat ini publik tidak suka disuguhi politik dengan narasi negatif hingga fitnah.

"Backfire (menjadi bumerang), ternyata berdasarkan survei, bukan saya yang ngomong ya. Ternyata justru yang mengambil keuntungan adalah atau suaranya malah lari yang membuang isu, yang melempar isu malah suaranya tergerus sendiri. Artinya, publik sudah bisa membaca bahwa artinya ini kontestasi dan publik nggak suka dengan cara-cara orang yang membuat fitnah, narasi-narasi negatif yang tanpa ada buktinya," bebernya.

'Karena semua kan tidak bisa menunjukkan buktinya? Hanya melempar isu," tambahnya.

Grace ditanya siapa sosok atau pihak yang sering melempar isu negatif dan fitnah, ia menjawab demikian. "Dilihat saja suara yang turun siapa," tandasnya.

TKN Sebut Hanya Panelis yang Berhak Kritisi Gagasan Paslon di Debat Pilpres


Calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto menghadiri acara diskusi terkait strategi politik luar negeri di CSIS. Dalam diskusi itu, Prabowo menegaskan bila dirinya menjadi presiden, ingin berhubungan baik dengan negara tetangga.

"Kita ingin melaksanakan politik tetangga baik, good neighbor policy, kita ingin menjadi tetangga baik bagi seluruh tetangga-tetangga di kawasan kita," ujar Prabowo di CSIS, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Prabowo juga memaparkan bahwa Indonesia sejak dahulu menganut prinsip non-blok. Pada prinsipnya, kata dia, Indonesia tidak akan bergabung dengan pakta militer atau blok politik global manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Arah politik luar negeri kita secara sejarah secara tradisi bahwa kita memilih selalu untuk non blok, kita tidak mau ikut pakta-pakta militer siapapun, manapun, kita tidak mau ikut blok-blok geopolitik manapun. Prinsipnya kita adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak," sebutnya.

Prabowo mengatakan, membutuhkan suasana yang damai bersama dengan negara tetangga untuk pertumbuhan ekonomi. Prioritas utama, kata Prabowo, adalah kegiatan ekonomi.

"Kita butuh suasana yang damai, kita butuh suasana yang saling menguntungkan, kita butuh ekonomi kita baik," katanya.

"Prioritas utama kita adalah ekonomi, lapangan kerja untuk rakyat kita, menghilangkan kemiskinan, itu fokus daripada pemerintah yang insyaallah akan saya pimpin bersama Gibran dam tim kita semua Koalisi Indonesia Maju," ucapnya.

Simak Video: 444 Polisi Diterjunkan untuk Kawal 3 Paslon Peserta Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam, Mahfud Md, menekankan netralitas pemilu 2024. Mahfud, yang baru saja ditetapkan sebagai cawapres 2024, meminta semua unsur mengikuti sikap tegas Presiden Jokowi terkait netralitas.

Mahfud awalnya berharap pelaksanaan pilpres dan pileg harus harus berlangsung jujur, adil, damai dan bermartabat. Mahfud lantas membeberkan dirinya yang mendapat laporan dugaan kecurangan pemilu.

"Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu, tentu saudara-saudara juga membaca dan mendengar dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu," kata Mahfud dalam keterangan persnya melalui video yang diterima detikcom, Senin (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan dugaan kecurangan itu bisa saja terjadi baik dilakukan oleh aparat ataupun warga biasa. Dia lantas membeberkan laporan yang diterimanya itu.

"Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi. Tapi bisa juga hanya manipulasi informasi, bila itu sungguh-sungguh terjadi mungkin saja itu dilakukan oleh aparat tapi mungkin juga dilakukan oleh warga sipil biasa. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu, sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat," ujarnya.

"Alat peraga sosialisasi capres cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP, ada juga laporan, sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu, yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi. Kejadian itu semua dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara, dan mungkin juga di daerah lain yang belum sempat kita baca," lanjut Mahfud.

Mahfud mengingatkan semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan kejujuran. Tidak ada tekanan-tekanan ke kelompok tertentu.

"Kita berharap pemilu ini menghasilkan pemimpin atau wakil rakyat yang baik dan berkah bagi Indonesia, sesuatu yang diperoleh secara tidak baik, tak akan memberi berkah dan kebaikan, jadi pemilu ini harus berjalan baik, bermartabat, dan berkeadaban," ucapnya.

Mahfud lantas menekankan netralitas kepada aparat keamanan baik TNI-Polri, hingga aparatur sipil birokrasi. Dia meminta semua pihak menjalankan netralitas dengan sungguh-sungguh.

"Harap diingat netralitas aparatur negara khususnya Polri, TNI, dan aparat sipil negara telah diatur dalam undang-undang yaitu UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu," ujarnya.

Lebih lanjut Mahfud juga meminta masyarakat yang bergabung pada tim pasangan calon untuk tertib dan tidak membuat gaduh. Dia lantas mengutip pesan Jokowi terkait netralitas.

"Pada saat yang sama saya juga meminta warga masyarakat yang bergabung dan berafiliasi terhadap kontestan pemilu juga harus tertib dan tidak membuat kegaduhan termasuk memproduksi berita dan informasi hoax," ujarnya.

"Sebagaimana pula Presiden Jokowi juga sudah berulangkali mengatakan sikapnya bahwa pemilu akan berlangsung netral kita ikuti sikap tegas presiden ini sebagai arah kesibukan kita dalam menyongsong dan menyelenggarakan pemilu dengan sebaik-baiknya," lanjut Jokowi.

Simak Video: Kata KPU soal Indikasi Kecurangan Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]


KPU RI resmi menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebegai peserta Pilpres 2024.

Penetapan daftar calon tetap (DCT) capres-cawapres itu dilakukan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023). Pengumuman penetapan itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan dibacakan Komisioner KPU Idham Holik.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik Partai NasDem, PKB, PKS, telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan M Mahfud Md yang diusulkan oleh partai politik PDIP, PPP, Perindo, Hanura, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024," ujar Idham.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024," lanjut Idham.

Selanjutnya, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres. Pengundian dilakukan pada Selasa (14/11), di kantor KPU, Jakarta Pusat, pukul 19.00 WIB.

KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut. KPU juga mengundang para stakeholder terkait lainnya untuk hadir dalam acara pengundian nomor urut.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Jumat (10/11).

Selain itu, kata Idham, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI.

Sah! Anies-Imin, Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Peserta Pilpres 2024


KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md akan berangkat dari Rumah Tim Pemenangan (TPN) Ganjar-Mahfud dan melaksanakan salat magrib bersama.

"Kedua pasangan tersebut yang diusung oleh tim pemenangan nasional akan berangkat dari Cemara 19 menuju ke KPU, yang sebelumnya besok akan didahului dengan salat magrib bersama," kata politikus PDIP Aria Bima di Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

"Selanjutnya Haji Ganjar Pranowo dan Profesor Doktor Haji Mahfud Md akan mengikuti pengundian nomor urut pasangan calon yang akan dilaksanakan hari Selasa, 14 November 2023 bertempat di KPU sekitar pukul 19.00 WIB," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain salat berjamaah, Aria mengatakan pihaknya juga akan menggelar doa bersama bagi yang menganut agama Kristen, Hindu, maupun Buddha.

"Bersama untuk yang teman-teman yang beragama Islam akan ada salat berjamaah kemudian ada doa dari kawan-kawan Kristen dari Hindu dan dari Buddha akan muncul untuk berdoa (di TPN Ganjar-Mahfud)," ujarnya.

Sementara itu, ia mengungkapkan bahwa pada saat menuju KPU, Ganjar-Mahfud tidak akan menggunakan arak-arakan. Pihaknya menyiapkan batin sebagai pertanda titik awal kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Kita lebih pada batin, kita lebih pada menyiapkan keinginan ke depan, supaya pengambilan nomor nanti juga merupakan titik awal bagi kemenangan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud saja," tuturnya.

"Untuk setelahnya kita belum mendengar keinginan atau kawan-kawan relawan kalau tahu ada nanti kita pun akan menganalisa dalam bentuk hal yang lebih santun, meriah, happy, dan pas," pungkasnya

KPU sebelumnya resmi menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup.


Belasan warga Kabupaten Banyumas mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman. Gugatan tersebut diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Penggugat terdiri dari 5 orang advokat, 5 orang mahasiswa Hukum, 2 calon advokat dan 1 penulis. Mereka datang dengan didampingi 18 advokat alumni Unsoed Purwokerto untuk menuntut agar Anwar Usman mundur dari kursi hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

Aan Rohaeni, pengacara sekaligus juru bicara penggugat, mengatakan gugatan tersebut sudah didaftarkan hari Senin (13/11/2023) dengan nomor perkara :756/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasan gugat itu didaftarkan agar marwah Mahkamah Konstitusi tetap tegak. Sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan merdeka dari campur tangan pihak manapun," kata Aan melalui siaran pers yang diterima dari salah satu penggugat, Senin (13/11/2023).

Aan berujar, para penggugat tidak memiliki kepentingan langsung dengan 3 pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Lebih jauh, mereka bukan berasal dari partai politik.

"Para penggugat itu bukan pengurus partai politik manapun. Bukan bagian dari tim sukses ataupun relawan. Sehingga gugatan ini diajukan para penggugat semata demi memperjuangkan tegaknya marwah MK sebagai lembaga peradilan yang mandiri dan merdeka dari campur tangan pihak manapun," terangnya.

Selain itu menurut Aan, Anwar juga diminta agar secara sadar untuk mundur dari hakim konstitusi setelah diputus sanksi berat oleh MKMK.

"Gugatan yang diajukan oleh para penggugat memiliki tujuan tunggal agar Anwar Usman secara ksatria segera mundur dari jabatan sebagai Hakim Konstitusi MK. Semata demi kepentingan bangsa dan negara, serta demi menghindari terjadinya konflik horizontal dan vertikal pasca Pemilu 2024," jelasnya.

Dirinya menilai jika Anwar Usman tidak segera mundur, maka yang akan menjadi korban adalah Mahkamah Konstitusi dan seluruh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia.

"Pilihan Anwar Usman untuk tetap bertahan sebagai Hakim Konstitusi, meskipun non palu, tidak akan pernah bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap kemandirian Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

"Di sisi lain, bertahannya Anwar Usman sebagai Hakim Konstitusi berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara, karena negara menghambur-hamburkan uang untuk membayar hakim yang secara nyata tidak akan pernah bekerja," ungkapnya.

Aan juga menegaskan Anwar Usman digugat atas dasar adanya 2 peristiwa. Di dalamnya memuat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yang dapat dicela oleh masyarakat.

Kemudian perbuatan Anwar Usman yang memilih untuk tetap bertahan menjadi Hakim Konstitusi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela, dan bertentangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

"Padahal terbitnya Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/MKMK/L/11/2023, tanggal 7 November 2023, secara yuridis membuktikan bahwa ANWAR USMAN telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi," ucapnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 24C ayat (5) UUD 1945, (5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

"Artinya sebagai Hakim Konstitusi, yang telah diputus melakukan pelanggaran berat, kedudukan Tergugat sebagai Hakim Konstitusi bukan saja bisa dianggap cacat moral tapi juga sudah cacat secara konstitusional," lanjutnya.

Sehingga berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut. Para penggugat mohon agar Ketua PN Jakarta Pusat dan atau Hakim Pemeriksa Perkara, berkenan menjatuhkan putusan.

"Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Menyatakan Tergugat Anwar Usman telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan tercela. Menyatakan Tergugat, sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi. Dan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, sebesar Rp 1,3 Triliun serta membayar biaya perkara," pungkasnya.

Jokowi yang Enggan Komentari Pencopotan Anwar Usman dari Ketua MK


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal pernyataan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang khawatir ada kecurangan di Pemilu 2024. Muzani menyebut Pemilu 2024 belum dimulai, maka dari itu, tidak relevan mengatakan potensi kecurangan.

"Ya, pemilu belum mulai. Kampanye aja belum dimulai, apalagi Pemilu," kata Muzani usai memberi bekal kepada para caleg Gerindra Jatim di Empire Palace, Surabaya, dilansir detikJatim, Senin (13/11/2023).

Muzani meminta semua pihak menjaga situasi kondusif jelang Pemilu. Ia juga yakin Pemilu 2024 akan berjalan aman, lancar, dan adil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya nggak tahu, tetapi itu Insyaallah pemilu ini bisa berjalan lancar, jurdil (jujur adil)," jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya narasi yang menyudutkan aparat kepolisian yang disebut memasang baliho Prabowo-Gibran. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini menyebut tugas polisi sudah banyak untuk mengurusi negara dan tidak ada kepentingan dalam politik.

"Ya, saya diceritain. (Polisi pasang baliho?) ya nggak lah, polisi tidak sampai ke situ. Polisi kerjanya terlalu banyak, bukan pasang bendera, apalagi baliho. Berat-beratin amat," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Ketua DPD Golkar Jawa Timur (Jatim) M Sarmuji mengapresiasi sikap Gibran Rakabuming Raka yang meminta pendukung serta relawan tidak perlu merespons nyinyiran dari lawan. Menurutnya itu adalah sikap kedewasaan politik Gibran sebagai politikus muda.

"Mas Gibran yang selama ini banyak orang menganggap anak ingusan, anak kecil, belum matang, nyatanya justru memperlihatkan kedewasaannya berpolitik dengan meminta pendukungnya cuek dan senyumin aja jika ada nyinyiran dari lawan," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis, Senin (13/11/2023).

"Mas Gibran saat dihadapkan persoalan besar, benturan-benturan, serangan-serangan, nyinyiran, ternyata Mas Gibran meresponsnya jauh lebih matang dari para penyinyir. Respon Mas Gibran dingin saja, senyumin saja," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Sarmuji kedewasaan berpolitik Gibran tidak terlepas dari pengalamannya dalam memimpin Solo. Dan hal tersebut jelas menjadikannya tepat sebagai calon wakil presiden.

"Itu merupakan kedewasaan berpolitik dari Mas Gibran. Dengan pengalamannya di Solo, bagaimana dia menjadi pemimpin dan how to solve problem, ini menunjukkan bahwa Mas Gibran sangat layak sebagai cawapres Pak Prabowo," ujar Sarmuji.

Untuk mengatasi dan menghadapi situasi menjelang 2024 yang kian memanas, Sarmuji pun berpesan agar seluruh tim pemenangan Prabowo-Gibran, termasuk relawan untuk tetap tenang menyikapinya.

"Capres-cawapres kita saja berkepala dingin, jangan sampai kita panas. Dibikin santai saja, senyumin saja seperti pesan Mas Gibran," tandasnya.


Perdana Menteri (PM) Inggris Rishi Sunak mencopot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Suella Braverman dari jabatannya. Pencopotan ini diumumkan setelah Braverman menuai amarah publik dengan komentar kontroversialnya yang menuduh polisi Inggris lebih mendukung demonstran pro-Palestina.

Seperti dilansir AFP, Senin (13/11/2023), Sunak mendapatkan tekanan besar untuk mencopot Braverman, seorang tokoh sayap kanan yang vokal, dari jabatannya setelah para pengkritik menuduhnya meningkatkan ketegangan selama berminggu-minggu saat aksi pro-Palestina dan aksi tandingannya digelar di Inggris.

Pencopotan Braverman ini diumumkan Sunak pada Senin (13/11) waktu setempat, saat PM Inggris itu merombak anggota kabinetnya menjelang pemilu yang diperkirakan akan digelar tahun depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Belum diketahui secara jelas siapa yang akan menggantikan Braverman sebagai Mendagri Inggris. Jabatan itu dipegang oleh Braverman sejak Sunak menjabat PM Inggris setahun yang lalu.

Setelah pencopotannya diumumkan, Braverman memberikan tanggapan dengan menyatakan dirinya merasa terhormat pernah memegang jabatan tersebut.

"Merupakan hak istimewa terbesar dalam hidup saya untuk menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri," ucapnya. "Saya akan menyampaikan lebih banyak hal pada waktunya nanti," imbuh Braverman, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Braverman memicu kontroversi pekan lalu, seperti dilansir Associated Press, ketika dia melontarkan serangan yang sangat tidak biasa terhadap Kepolisian Inggris. Pada saat itu, Braverman menuduh Kepolisian London mengabaikan pelanggaran hukum yang dilakukan 'gerombolan pro-Palestina'.

Dia juga menggambarkan para demonstran yang menyerukan gencatan senjata di Jalur Gaza sebagai 'demonstran kebencian'.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video: Netanyahu Tak Percaya Korban Tewas di Gaza Melebihi 11 Ribu Orang

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 wajib menyerahkan daftar nama tim sukses secara lengkap. Batas waktu penyerahan tersebut tiga hari sebelum masa kampanye dimulai.

"Karena penetapan paslon baru hari ini, tentu saja setelah hari ini. Nanti akan disampaikan tim pemenangan atau tim kampanye dari masing-masing capres-cawapres," kata Ketua KPU RI Hasyim saat konferensi pers di gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Diketahui, masa kampanye akan dimulai pada 28 November 2023. Maka, kata Hasyim, pasangan calon wajib menyerahkan nama timses paling lambat pada 24 November 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau dimulai kampanye 28 November 2023, maka 3 hari sebelum itu batas maksimal untuk 24 November adalah batas maksimal untuk masing-masing paslon menyerahkan nama tim kampanye dari masing-masing paslon," ucapnya.

"Jadi kalau menurut ketentuan di dalam UU Pemilu dan PKPU, itu maksimal 3 hari sebelum dimulai kampanye," sambung dia.

Diketahui, KPU telah secara resmi menetapkan Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud Md, dan Prabowo-Gibran sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup.


Polri memastikan bersikap netral pada Pemilu 2024. Polri juga menginstruksikan sejumlah larangan ke anggota demi netralitas dalam Pemilu 2024.

"Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta profesionalisme, Polri berkomitmen untuk bersikap netral dan tidak melakukan kegiatan politik praktis dalam tahapan pemilu 2024," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

"Netralitas Polri dalam pemilu 2024 diatur dalam UU no2 tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi 'menyatakan Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam politik praktis'" lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ramadhan juga menyampaikan anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Hal itu mengacu pada ayat 2. Dia juga menjabarkan soal PP nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Polri pasal 5 huruf b dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

"Anggota Polri dilarang melakukan kegiatan politik praktis," paparnya.

Kemudian pada Peraturan Polri nomor 7 tahun 2022 pasal 4 huruf h, dijabarkan setiap pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam berpolitik. Termasuk dalam surat telegram Kapolri Nomor ST246IIIOps tahun 2022 tentang profesionalisme dan netralitas Polri dalam menjaga kehidupan berpolitik.

Untuk tahun ini, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerbikan surat telegram Kapolri nomor ST2407/X/Huk/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang netralitas anggota Polri dalam pemilu 2024. Kemudian lembar kesatuan Nomor 4/Humas/pensat tentang netralitas Polri dalam pemilu 2024. Lalu ada juga lembar penerangan kesatuan Nomor 54/X/Humas/pensat arahan bagi personel Polri jelang pesta demokrasi.

Berikut arahan Polri ke anggota terkait netralitas Polri:

1. Dilarang membantu mendeklarasikan bakal pasangan calon

2. Dilarang menghadiri atau menjadi pembicara atau narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye dan pertemuan partai politik maupun komunitas relawan, kecuali pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas

3. Dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar, foto bakal pasangan calon, baik melalui media massa, media online, media sosial

4. Dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada partai politik maupun pasangan calon

5. Dilarang menjadi pengurus, anggota tim sukses pasangan calon dan juru kampanye

6. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik

7. Dilarang memberikan komentar, penilaian, mendiskusikan pengarahan apapun berkaitan dengan pasangan calon kepada keluarga atau masyarakat

8. Netralitas Polri diimplementasikan dengan tidak memihak dan tidak memberikan dukungan baik materiil maupun imateril kepada salah satu paslon dan parpol

9. Anggota Polri tidak menggunakan hak pilih.

"Mendasari perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan komisi kode etik Polri, sanksi yang diterapkan kepada anggota Polri diberikan sesuai dengan pelanggaran atau tindakan yang dilakukan," kata Ramadhan.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres dan cawapres Pilpres 2024. Rangkaian acara pengundian nomor urut tersebut dimulai dengan menggelar gala dinner atau makan malam bersama.

"Kegiatan pengundian dan penetapan nomor urut pasangan capres-cawapres akan dilaksanakan pada hari Selasa 14 November 2023, rencananya mulai pukul 18.30," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

"Jadi mulai dengan gala dinner, makan malam dengan capres-cawapres, dan pimpinan parpol yang mengusulkan mendaftarkan masing-masing pasangan calon," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim mengatakan nantinya KPU akan memberikan undangan bagi masing-masing pasangan capres-cawapres beserta parpol pengusungnya. Dia menyebut kuota tamu undangan sebanyak 150 orang.

"Nanti kami layani di tribun yang disiapkan di halaman parkir kantor KPU itu masing-masing pimpinan parpol atau tokoh-tokoh yang diusulkan oleh masing-masing pasangan calon, kuotanya adalah untuk masing-masing pasangan calon adalah 150 orang," jelas dia.

Lebih lanjut, kata Hasyim, usai makan malam akan dilakukan rapat pleno terbuka untuk pengundian nomor urut. Kemudian, masing-masing pasangan calon akan diberi waktu 10 menit untuk menyampaikan sambutan.

"Rangkaiannya setelah makan malam dilakukan pleno terbuka pengambilan nomor urut, pengundian nomor urut penetapan nomor urut masing-masing paslon, setelah itu kami berikan kesempatan bagi masing-masing paslon sekitar 10 menit untuk menyampaikan kata sambutan," paparnya.

KPU sebelumnya resmi menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup.


Empat kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi daerah dengan partisipasi Pemilu paling rendah di banding daerah lainnya.

Empat kecamatan itu, yakni Kecamatan Gununghalu, Sindangkerta, Cipongkor, serta Rongga. Empat kecamatan itu termasuk ke dalam daerah pemilihan (Dapil) 5.

Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaeman mengatakan, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya tingkat partisipasi di dapil 5 itu hanya berkisar 70 sampai 72 persen mengacu pada Pemilu 2019.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di daerah selatan itu menang partisipasi masyarakat menggunakan hak suaranya masih rendah, sekitar 70 persenan. Itu jadi pekerjaan rumah buat kita tahun ini," kata Ripqi saat dikonfirmasi, Senin (13/11/2023).

Ia mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di dapil tersebut, yakni kesibukan masyarakat yang berprofesi sebagai petani.

"Mungkin yang jadi kendalanya itu aktivitas masyarakat sebagai petani. Jadi mereka sibuk sejak pagi di ladang, makanya mereka kadang lupa atau memilih tidak menggunakan hak suaranya," ucap Ripqi.

Kondisi berbeda terjadi dengan beberapa kecamatan di wilayah perkotaan Bandung Barat, seperti Kecamatan Ngamprah, Cisarua, Lembang, hingga Kecamatan Padalarang.

"Nah kalau di daerah perkotaan itu cukup tinggi partisipasinya, mencapai 90 persen. Jadi beda lumayan jauh kalau dengan di daerah selatan," kata Ripqi.

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat KBB dalam Pemilu 2019 mencapai 86 persen. Pihaknya menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 bisa lebih tinggi lagi.

"Kita targetkan untuk pemilu tahun 2024 minimal 90 persen, mudah-mudahan bisa lebih dari itu. Makanya kita genjot sosialisasi dari sekarang," kata Ripqi.


Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto memaparkan pandangannya soal sikap politik luar negeri. Menurutnya, Indonesia harus berteman dengan semua negara.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya menggunakan bahasa Inggris dalam acara diskusi Arah dan Strategi Politik Luar Negeri di Gedung CSIS, Jakarta, Senin (13/11/2023). Awalnya Prabowo bahwa Indonesia memiliki hubungan penting dengan semua negara, termasuk negara besar seperti Amerika Serikat, China hingga Rusia.

Prabowo menghormati kekuatan besar tersebut, termasuk hubungan dengan India hingga negara-negara muslim. Prabowo lantas menjelaskan filosofi yang dipegangnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo mengatakan dirinya berprinsip 1.000 teman terlalu sedikit dan 1 musuh terlalu banyak. Prinsip itu juga diterapkan Prabowo dalam urusan politik dalam negerinya.

"Jadi pada dasarnya Indonesia, prinsip saya adalah 1.000 kawan terlalu dikit. Satu musuh terlalu banyak. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Tapi saya yakin," kata dia.

"Bahkan sekarang, ini filosofi saya dalam politik dalam negeri. Seperti yang Anda lihat, saya berteman dengan siapa pun. Jika mereka tidak mau berteman dengan saya, saya tetap ingin berteman dengan mereka," tambahnya.

Prabowo mengatakan Indonesia jangan sampai diarahkan untuk menyatakan dukungannya kepada negara tertentu. Menurutnya, Indoensia harus berteman dengan banyak negara untuk membantu kerjasama.

"Kita berteman dengan siapa saja. Mungkin sebagai teman dengan siapa pun kami bisa lebih banyak kerja sama, saat kita membutuhkan mereka, mereka membantu kita. Mungkin kalau mereka butuh bantuan, kita juga akan memberikan bantuan," ujarnya.


Ketua KPU Hasyim Asy'ari menerangkan soal partai politik peserta Pemilu 2024 yang bisa mengusung paslon capres-cawapres. Dia mengatakan parpol baru belum tentu bisa jadi bagian koalisi pengusung di Pilpres 2024.

"Yang dapat mencalonkan atau mengusulkan pasangan capres-cawapres adalah partai politik peserta pemilu terakhir yaitu Pemilu 2019 yang memenuhi persyaratan pencalonan dan tentu saja menjadi peserta Pemilu 2024," ucapya Hasyim, dalam jumpa pers di KPU, Senin (13/11/2023).

Lalu bagaimana dengan nasib parpol baru? Hasyim mengatakan dalam UU Pemilu belum memungkinkan paprol baru jadi bagian koalisi pengusung capres-cawapres. Dia mengatakan ada konsekuensi terkait desain surat suara Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demikian juga untuk parpol baru sebagai peserta Pemilu 2024, menurut UU Pemilu juga belum memungkinkan menjadi bagian gabungan parpol yang mengusulkan atau mendaftarkan. Di UU Pemilu digunakan istilah itu bakal paslon yang diusulkan atau didaftarkan, kalau parpolnya ada paprol atau gabungan partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan, yang mendaftarkan itu," jelasnya.

"Karena konsekuensinya nanti dalam desain surat suara Pilpres di dalamnya memuat tanda gambar partai politik yang mengusulkan atau mendaftarkan masing-masing calon presiden tersebut," ujar Hasyim.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Idham Holik menyebutkan undang-undang yang dimaksud. Idham menegaskan parpol peserta pemilu 2024 yang belum menjadi peserta di pemilu DPR 2019 tidak bisa menjadi pengusul atau pendaftar bakal capres-cawapres.

"Pasal 226 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017. Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu," ujar Idham.

"Partai politik peserta pemilu serentak 2024 yang belum menjadi peserta pemilu di Pemilu Anggota DPR tahun 2019 lalu, tidak bisa menjadi pengusul atau pendaftar bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden," imbuh dia.

Sebagai informasi, parpol baru yang ikut Pemilu 2024 antara lain PKN, Partai Ummat, Partai Gelora dan Partai Buruh.


Tiga pasangan capres-cawapres 2024 telah secara resmi ditetapkan sebagai daftar calon tetap (DCT) oleh KPU RI. Ketiganya ditetapkan KPU usai rapat di waktu yang sarat dengan simbol.

Penetapan daftar calon tetap (DCT) capres-cawapres itu dilakukan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023). Pengumuman penetapan itu dipimpin langsung Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, dibacakan Komisioner KPU Idham Holik.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik Partai NasDem, PKB, PKS, telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan M Mahfud Md yang diusulkan oleh partai politik PDIP, PPP, Perindo, Hanura, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024," ujar Idham dilansir dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024," lanjut Idham.

Idham selaku Ketua Divisi Teknis KPU RI menyebutkan ada pesan yang simbolis di balik waktu penetapan ketiga pasangan capres-cawapres itu. Ketiga pasangan capres-cawapres itu ditetapkan pada pukul 14.02.23 WIB.

"Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan Pasal 276 Ayat 1 (menetapkan pasangan capres-cawapres,red) pada tanggal 13 November 2023 jam 14.00 WIB lewat 2 menit dan 24 detik," kata Idham.

Dia menjelaskan bahwa 14.02.24 sebagai pesan simbolik menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024. Hari pencoblosan Pilpres 2024 sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.

"Kami memilih waktu jam 14.00 WIB lewat 2 menit dan 24 detik menjadi pesan simbolik, itu adalah hari pemungutan suara nanti. Ya, angka-angkanya," katanya.

Setelah ini, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres. Pengundian dilakukan pada Selasa (14/11) di kantor KPU pukul 19.00 WIB. Ketiga pasangan calon tetap dan parpol pengusung akan diundang dalam pengundian nomor urut itu.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Idham.

Selain itu, kata Idham, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI.

KPU Sebut Keterwakilan Caleg Perempuan Setiap Parpol di Atas 30%


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan (Sulsel) telah menetapkan daftar calon tetap (DCT) caleg DPRD Kabupaten Pangkep pada Pileg 2024 mendatang. Total ada 390 caleg dari 15 partai politik (parpol).

Para caleg tersebut tersebar di 5 daerah pemilihan (dapil). Dapil Pangkep 1 meliputi Kecamatan Pangkajene, Balocci, dan Minasatene. Kemudian Dapil Pangkep 2 meliputi wilayah Kecamatan Bungoro, Labakkang, dan Tondong Tallasa.

Dapil Pangkep 3 mencakup wilayah Marang, Segeri, dan Mandalle. Lalu untuk Dapil Pangkep 4 meliputi Kecamatan Liukang Tangaya dan Liukang Kalmas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara Dapil Pangkep 5 terdiri dari Kecamatan Liukang Tuppabiring dan Liukang Tuppabiring Utara.

Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, berikut ini daftar DCT caleg DPRD Kabupaten Pangkep beserta nomor urut dan dapilnya. Yuk disimak!

1. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PKB

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Muhammad Saleh Muin Sufiani Zulkifli Hasrawati Hs Andi Rezki Magfira Amir, S.Pd. Resnadhy, S.H. Muhammad Syahrir, S.E. Aswar Sukri H. Muhammad Idris Syarifa Yearakhiria Nurarindani Baharuddin

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Muh. Fadhlan Sindangan, S.T. Muh. Qadri Nur, S.E. NurAeni Usman Ir. Mansur Muhammad Fadjrul Shafar Assagaf Erni T Jusman, A.Ak. Muhammad Akram A. Tenri Batari Candrayani Syaifullah Abd Imran, A.Ma

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Muhammad Alvin Ruslan Aksan, S.H. Andi Kemal Baso Cammi Fauziah Farina Asmaul Husnah Andi Rahman AR, S.T. Abd. Rahman H.A. Ashari, S.H.

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Marwah, S.H. Rasmawati Nuraiman Akbar Subandir

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Suriansyah Edy Cinda Nurmaulidiyah Khatima

2. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Gerinda

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

A. Fadhil Pratama M. Mappewali Moh. Sofyan Razak, S.Pi. Hj. Fitriyanti Noer Muhammad Asri Suhan Auliyah Hidayat Andi Resqy AS Hj. Khalijah Nurmiati Harmiati, S.T. H. Muhammad Lutfi Hanafi

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Rijal Jamal Mirdad, S.Kom. Kartini Suddin H. Ahmad Bahtiar, S.P. Firman Nurhasana Abd. Latif Mashuri Ririn Prakarsa, S.H. Hj. Marheni

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

H. Muh. Tauhid Muhammad Arsyad Kunnu Hj. Rina Andriyana Bachtiar Hamdja Coke Nursaidah Muhammad Wahib Muhammad Tahir

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Rahmat Andi Darwing Satriani Ismail

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Ir. H. Amir Amin Sriyana M. S.Sos Khaerul Saleh

3. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PDIP

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Muhammad Rizal Muh. Sultan Akbar A. Asmi Nasaruddin, S.E. Drs. H.M. Kamil Fasih Leony Ulfa Dwiyanti Prayudi Anggriawan Ahmad Lukman Syafei Yasin, S.T

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Syamsuddin Muhammad Achri Arif, S.E Hasriyanti Muh. Fahri, A.Md.Pi. Muhammad Sattar, S.E. Nurlinda Sari Karmila Syam

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Abd. Rasid, S.Pd. Irmawati HM Muhammad Aidil Resmi Angraeni Rudy, S.E. Askar, A.S.T.Pel H. S. Hasan Assagaf, S.Sos.

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Aldi Nur Asmah, S.Kep., Ns., M.Kep. Nasrul

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Ir. H. Abd Rasyid, M.Si. Rapina

4. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Golkar

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Indriani Faturrahman Capt. Zulkarnain Tawakkal, M.Mar. Syamsul Bahri Kustiyani Tri Herwanty Suwandi, S.E. Hasan Side Bahtiar, S.P. Hj. Rahmiyanti Hasan Basri, S.E

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

H. Andi Ilham Zainuddin, S.T. H. Muchtar Sali, S.T. Hj. Rismayani H. Najamuddin Alama. S. Simpuang Ago, S.Sos. Rusmini, S.Pd. Andi Aso, S.E. Sol Ahmad Heriyani Nurbaini, S.E.

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

H. Suhardi Syam, S.Pd. Andi Ayu Masyita, A.Md.Kep. Nurhayati, S.Sos. Yassier Syam Umar, S.Tr.T. Faisal Malik Syaiful

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Budiamin, S.E. Rus Mubarak Zaz, S.T. Nurbaeti, Amd.Keb. Edi Taher

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Kaharuddin, S.Pd. Abd. Rahman K Sahariah, A.Md.Keb.

5. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai NasDem

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

H. Abd. Haris Gani, S.Sos., M.Si. H. Ikbal Frida Seawatie H. Muhammad Ikhsan Baharuddin, S.Psi. Muhammad Idris H. Safaruddin, S.E. Fitriyana, S.M. Muhammad Zaitun, S,Kom. Moh. Hasan H. Hj, Eka Purnawati, S.E. H. Syahruddin F., S.H.

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkaang, Tondong Tallasa)

H. Mantiri Mashud Hadade, S.H. Hj. Idawati Marsuki Hj. Hardianty, S.E. Muh. Resky Darmawansyah Syahruddin HM. S.H. Hj. Sarmila M. Arief, S.Pd. Andi Ahmad Kadir Nur Asni Rumiati Dg. Dingin, S.Pd. Abdul Kadir, S.Sos., M.Si.

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

H. Andi Alwi Kecca H. Pattola Husain Rusni Ruslin, S.Sos. H. A. Panangngareng, S.H. Sulastri Abd. Rahman, S.Sos

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Rahmat Irsanullah Muhammad Saleh Wiwi Herdiana, A.Md. F. Ahmadi, S.Pd., M.Pd.

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Umar, S.H. Mahpud, S.H. Ahli Sahra, S.Pd.I.

6. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Buruh

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Kamaruddin G Rahman Umriah Sumarli Abdul Muis Asmaul husnah, S.Pd.

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Shopyang

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

-

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

-

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

-

7. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Gelora

Dapil Pangkep 1

Haris Abdullah Okti Hidayati Drs. M. Yusuf Hasriyani Mustari Subhan, S.E. Ardiansyah Amri Abu, S.E. Nur Asni Syaripuddin Muh. Said Syarif, S.Ag., M.A.

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Rustan Andi Nurwani Muh. Daqiqil Ied Abd. Rasyid Agus Gunawan Darmawati Heri Khusaeri Syamsuddin Ismi Nurhilal Tamsil Wijaya Ayatullah Khumaeni

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Ahmad Mujahidin Imran Risnawati Muhammad Sophian Riski Ukkas Karmila Sudirman

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Teuku Alwi Bachsyar Murniati

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Saparuddin, S.Si.

8. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PKS

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Amiruddin Ardhi Arsyad Ros Andriani Nur A. M. Alim Perdana Syam, S.H. Kahare Muzakkar Fitriani Irwan Wahid Jumaing Rositawanti Ismail Amil

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Abd. Munir Muh. Ikbal Sitti Sabita Agung Prasetyo Nur Asmi Andi Kurniantara Ir. Askari Abdullah Muh. Akmal Ir. Fadilah

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Suarman Natrsir, S.Pd. Ahmad Armin, S.,Pd. Lisnawati, S.Pd. Muhammad Nasir Sri Kumalasari Hawania Anzar, S.Pd.

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Abu Hair Muliati

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Abdul Karim Mahful Mirnawaty

9. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PKN

-

10. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Hanura

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

-

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

H. Nurdin Mappiara Nur Annisa Subaedah syamsul Alam Abd. Salam Nur Anita, S.Sos. Haeruddin Amal Tsania H. Baharuddin, S.Ag. Irmawati

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Ibrahim H. Syahruddin Makmur Andi Renawati Zulkifli HB., S.E.

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

-

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Erni Damayanti Muhammad Asdar

11. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Garuda

-

12. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PAN

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Abdul Rauf, S.Pd., M.Pd. H.Hasri, A.Md. Andi Fiqha Istiqamah Yusran Sitti Mariany Muhammad Ishak Muhammad Ilyas Caco Mai, S.T.

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Ahmad Ikram H. Amiruddin, S.Sos. Darmayunita Rahman Taufiq, S.Pd. Astriani Ramli Faisal Abdullah

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Abdul Rahman, A.Md.Pi. Muhammad Natsir Surniati Sukmawati Roedy Rustam Abdul Hafid

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Syarifuddin Apt. Nurhayati, S.Farm Rivai, A.Ma

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Muh. Jufri, B.A. Fitriyanti

13. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PBB

-

14. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Demokrat

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

M. Syawal Aidul Fitra Irwan Nursaid Sitti Nurbaya Drs. Muh. Syaifuddin Triska Andika Putra Drs. Nadi, M.Si Sadaruddin HM. Hj. Yenny Apriliany, A.Md.Kep. Rifaldi Rahmat Ramadhan

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

H. Mustari Dg. Mase Muhammad Irzal Andi Hamlawati Sengke Munawwir Anwar, S.Kom Darmah Sultan Elisa Febrianti Harisah Muhammad Irwan Muhammad Lukman

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Sahrul Drs. Abd. Fattah, S.Pd.I., M.Pd. Sarinah Ir. Hasanuddin Subhan Hamka Hadiana Idris Putra Teguh Santoso

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

M. Ramli, A.Md.Kep. Jamaluddin Nirwana Abdullah

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Vilda Yanti Putri Mardiana Abrar

15. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PSI

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Muhammad Nasrul Iskandar, S.T. Hijrah Haerul Harahap Andi Syaiful Andriani Ikbal Buyung Gazali Buraena Sulfi Anggreani

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Erwin Husniarti

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Umrawati

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Rismawati

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Muh. Harij Lukman Yus Amalia

16. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Perindo

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

H, Markarma Budiman, S.H. Rika Febrian H. Dahlan Gohammar, S.Pd. Ince Fahra Maharani As'ary Amiruddin M Karmila

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Oktovianus Muh. Yasin, S.H. Hardiyanti Rahmadani Syahrir, S.I.Kom. Syarifuddin Hj. Kartini Ince Raja Fachri As'ary Ra If Basman Rahman Muliati Rama Brikyanto

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Syuriadi S Hadiman Harmila

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

-

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

-

17. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari PPP

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

H. Muh. Arifin, S.H. Dra. Hj. Murnih Ayatullah Putra Nusantara Nur Rahmat Nur, S.E. Dra. Husna Tera Risaldi Ahmad Faisal Syansinar Nurhaedah Rosmiati Haerul Fitria

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Umar Haya, S.H., M.H. Hj. Yuliani Jumadi Abdullah H. Mustakim Banbang Hariadi Ir. Tuti Elyanti Hamsinar, S.E. Herman AR Andi Mappatoba AP Asdar, A.Ma.Pd.

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Muh. Bustam, S.E. Amiruddin Siame Andi Nur Isra Syam Drs. H. Abd. Latief, M.Ag. Dewi Andriani Jabalnur Assaggaf

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

Hj. Marina, S.E. Reski Perdana, S.H. Bustam, S.E. Aco

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

Amiruddin Irmawati, S.Sos.

24. Daftar Caleg DPRD Pangkep dari Partai Ummat

Dapil Pangkep 1

(Pangkajene, Balocci, Minasatene)

Husain Mustafa, S.Th.I. Hendar Yani Herawati Muhammad Agus Salim, S.Pd. Ayu Amelia

Dapil Pangkep 2

(Bungoro, Labbakkang, Tondong Tallasa)

Syahrul Fitriani, S.E. Irwansya, S.Ag. Tenri Abeng Yuliana

Dapil Pangkep 3

(Marang, Segeri, Mandalle)

Drs. H. Bachtiar Hatamba, M.M.

Dapil Pangkep 4

(Liukang Tangaya, Liukang Kalmas)

-

Dapil Pangkep 5

(Liukang Tuppabiring, Liukang Tuppabiring Utara)

-

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Muzani yang sempat mendampingi Gibran keliling ke Lampung menyebut banyak masyarakat yang sangat mengelu-elukan sosok Gibran.

"Gibran effect luar biasa, Gibran effect luar biasa, dan saya merasakan sendiri," kata Muzani usai memberi bekal kepada para caleg Gerindra Jatim di Empire Palace, Surabaya, Senin (13/11/2023).

Muzani yakin Prabowo-Gibran bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Ia tidak secara spesifik menyebut angka, namun yakin mencapai 50% lebih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara khusus di Jatim, Muzani juga meminta kader Gerindra kerja keras memenangkan Prabowo-Gibran dan terus sosialisasi di masyarakat.

"Kemenangan untuk Jawa Timur kami berharap untuk pilpres satu putaran. Satu putaran 50 persen lebih, mudah-mudahan bisa lebihnya agak banyak," jelasnya.

"Insyaallah kemenangan dicapai di Jatim. Nanti, minggu depan beliau (Gibran) mau ke sini," tandasnya.

Ahmad Muzani: Gerindra Gelar Rakornas Besok, Gibran Tak Diundang


KPU RI menjelaskan pengumuman pasangan capres-cawapres yang menggunakan perolehan kursi dan perolehan suara. Diketahui, paslon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diumumkan dengan perolehan kursi di DPR, sedangkan paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diumumkan dengan perolehan suara nasional.

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan hal itu tergantung dari koalisi partai masing-masing. Jika semua partai di koalisi mempunyai kursi di DPR, maka hitungannya memakai perolehan kursi DPR pemilu sebelumnya.

"Penggunaannya tentu kontekstual sesuai dengan gabungan partai politik. Kalau gabungan parpol menggabungkan diri semua punya kursi di DPR maka menghitungnya adalah perolehan kursi DPR RI," kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika ada partai di koalisi ada yang belum mempunyai kursi di DPR namun mendapatkan suara nasional pada pemilu sebelumnya, maka pendaftaran capres-cawapres dihitung menggunakan perolehan suara nasional.

"Tapi kalau gabungan parpol itu ada yang memperoleh kursi dan ada yang memperoleh suara, yang jelas yang punya kursi pasti punya suara, demikian juga yang punya suara belum tentu punya kursi maka dicari titik temunya yaitu perolehan suara," jelas Hasyim.

Hasyim lantas membeberkan batas minimal pendaftaran capres-cawapres menggunakan perolehan kursi DPR dan perolehan suara nasional.

"Pada dasarnya untuk yang menggunakan perolehan kursi adalah minimal memperoleh 20% kursi DPR RI hasil pemilu terakhir, yaitu 2019. Dalam menggunakan kategori perolehan suara adalah minimal 25% total suara sah pemilu DPR terakhir yaitu pemilu 2019," ujarnya.

Pengumuman Anies, Ganjar dan Prabowo

KPU, dalam pemaparannya, membeberkan rincian pendaftaran ketiga paslon. Hitungan gabungan partai pengusung Anies-Imin menggunakan perolehan kursi DPR RI.

"Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar didaftarkan pada 19 Oktober 2023 pukul 09.36 WIB, diusulkan gabungan parpol, yaitu NasDem, PKB, dan PKS, dengan total kursi 167 kursi DPR RI atau 29,04%," ujar Komisioner KPU Idham Holik.

"Selanjutnya Ganjar Pranowo dan Mahfud Md didaftarkan pada 19 Oktober 2023, pukul 12.20 WIB diusulkan gabungan parpol PDIP, PPP, Perindo, Hanura dengan total suara sah sebanyak 39.276.935 atau 28,06%," lanjut Idham.

"Ketiga Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming didaftarkan pada 25 Oktober 2023 pukul 11.20 WIB, diusulkan gabungan parpol, Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda dengan total suara sah 59.726.503 atau 42,67%," imbuh Idham.

Lihat juga Video: 444 Polisi Diterjunkan untuk Kawal 3 Paslon Peserta Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) yang menggugat perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal Capres dan Cawapres dan Gibran Rakabuming Raka digugat di Pengadilan Negeri Solo. Gugatan tersebut disampaikan secara online.

Dilansir detikJateng, Senin (13/11/2023), Ariyono Lestari merupakan alumnus UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret). Ia merasa hak politiknya terganggu dengan putusan MK perkara nomor 90/PUU-XXI/2023.

Kuasa hukum Ariyono Lestari, Andhika Dian Prasetyo menyebut pihaknya mengatasnamakan sebagai tim GIBERAN (Giliran Berantakan). Almas sebagai tergugat satu, dan Gibran sebagai tergugat dua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pengajuan gugatan Almas, disebut Andhika, mencatut Universitas Negeri Surakarta. Menurutnya itu bukan Unsa, melainkan UNS. Meski dalam surat permohonan dan gugatan sudah direvisi. Namun, Andhika menilai hal itu ada kecacatan hukum.

"Karena dalam uji materiil yang dilakukan Almas, disitu terjadi pengaburan atau pembohongan bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, padahal tidak ada. Yang ada Universitas Surakarta atau yang disingkat UNSA," kata Andhika di PN Solo, Senin (13/11/2023).

Terkait gugatannya kepada Gibran, ia mengatakan putusan MK soal perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 sangat menguntungkannya maju sebagai Cawapres.

"Dengan putusan MK, seperti yang banyak media liput, dan ahli dari politik, dan ahli hukum, sangat diuntungkan dengan putusan itu. Kami minta kepada KPU untuk menunda atau membatalkan pencawapresan dari Mas Gibran," ujarnya.

Tim GIBERAN berkesimpulan para Tergugat selayaknya mengganti tiap warga negara sebesar Rp 1 juta dikalikan seluruh jumlah pemilih tetap Pemilu 2024 yakni sebesar 204.807.222 orang, sehingga totalnya menjadi Rp 204.807.222.000.000

Simak selengkapnya di sini

Simak juga Video: 444 Polisi Diterjunkan untuk Kawal 3 Paslon Peserta Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep menghadiri pertemuan bersama relawan Jokowi di Medan, Sumatera Utara (Sumut). Kaesang meminta relawan untuk memenangkan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Acara itu dilaksanakan pada Senin (13/11/2023) di Hotel Emerald Garden, Medan, Sumut. Awalnya, Kaesang mengucapkan terima kasih kepada seluruh relawan yang telah mengantar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menang kontestasi Pemilu 2014 dan 2019.

"Saya juga mau ucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya karena sudah mengantarkan Pak Presiden untuk memenangi kontes Presiden di 2014 dan 2019," kata Kaesang, Senin (13/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang menyebut pihaknya bertugas memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024 untuk 1 putaran.

"Sekarang kita tugasnya adalah memenagkan Pak Prabowo and Mas Gibran. Tinggal pilih mau menang 2 putaran atau 1 putaran?" tanya Kaesang.

"1 putaran," jawab relawan.

Kaesang juga mengaku yakin Prabowo dan Gibran menang 1 putaran. Dia menyinggung hasil survei Prabowo-Gibran yang selalu meningkat.

"Yakin 1 putaran? Kalau semangat seperti ini yakin kita bisa 1 putaran. Karena data yang kita lihat di survei-survei yang keluar selalu meningkat tiap seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, selalu meningkat," ucapnya.

Kaesang mengatakan semangat relawan membuatnya optimistis Prabowo dan Gibran bisa menang 1 putaran.

"Saya rasa ini adalah tren yang sangat positif untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran supaya bisa menang 1 putaran di Pemilu 2024," kata Kaesang.

"Aamiin," kata relawan serentak.

Mendengar respons relawan mengucapkan 'amin', Kaesang lalu berseloroh. Untuk diketahui, AMIN merupakan singkatan yang dipakai untuk pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Lho ini Pak Prabowo dan Mas Gibran apa AMIN? Makanya mohon doanya, saya tanya Pak Prabowo dan Mas Gibran satu putaran, amin. Harus tanya memastikan doanya, lebih komplet amin ya rabbal alamin," tuturnya.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menghadiri perayaan Diwali (Deepavali). Pada kesempatan ini ia menyampaikan untuk membangun solidaritas antar umat beragama. Ia juga berharap jelang pesta demokrasi, perbedaan tidak menjadi alasan pemecah belah bangsa.

Acara ini diselenggarakan oleh keluarga besar Harjani, pendiri PK Entertainment yang merupakan promotor konser Coldplay dan penyanyi Ed Sheeran di Indonesia. Perayaan Diwali melambangkan kemenangan kebaikan (Dharma) atas keburukan (Adharma), serta melambangkan perayaan serta harapan manusia.

Diketahui, Diwali merupakan acara festival cahaya bagi umat Hindu, dirayakan di seluruh India, dengan menyalakan lampu, lampion, dan kembang api untuk menandai kemenangan cahaya atas kegelapan, kebaikan atas kejahatan, dan kearifan atas kebodohan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perayaan Diwali atau hari kemenangan bagi umat Hindu bisa menjadi momentum untuk mewujudkan harmoni dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, serta membangun solidaritas dan soliditas kebangsaan. Karena setiap perbedaan latar belakang agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu dan bukanlah penghalang bagi kita untuk hidup rukun dalam keharmonisan. Perbedaan juga bukan penghalang untuk hidup saling menghormati, saling membantu, saling tolong menolong, dan membangun solidaritas sosial yang kokoh," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (13/11/2023).

Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri perayaan Diwali (Deepavali) yang diselenggarakan oleh keluarga besar Harjani, di Jakarta, Minggu malam (12/11/23).

Mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan hadirnya perbedaan tidak harus diseragamkan, namun juga tidak harus dihilangkan. Menurutnya, keberagamaan di Indonesia menjadi upaya memperkuat kebersamaan antar saudara saudara sebangsa dan seTanah Air, terutama saat ini sedang memasuki tahun politik.

"Terlebih tidak lama lagi kita akan segera menyambut pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Pada beberapa kali penyelenggaraan Pemilu, hampir selalu menyisakan residu persoalan di tengah tengah masyarakat. Karena itu, diperlukan sikap kedewasaan dan kebijaksanaan dari segenap pemangku kepentingan, untuk tidak memperkeruh kondisi dengan berbagai kegaduhan yang tidak perlu, yang justru merugikan kehidupan rakyat," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini menerangkan, segenap komponen bangsa, termasuk seluruh umat beragama, memiliki tanggung jawab kolektif yang sama, untuk menyukseskan penyelenggaraan pesta demokrasi agar berjalan secara tertib, lancar, jujur, adil, dan berkualitas.

"Umat beragama seyogyanya menjadi mitra strategis pemerintah, dalam menjaga agar aktualisasi kehidupan berpolitik tidak bersinggungan dengan isu-isu sensitif yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan memicu konflik horisontal. Apalagi, menjadikan agama sebagai alat pembenar untuk melakukan berbagai tindakan yang justru mencederai, atau bahkan bertentangan, dengan norma agama itu sendiri," pungkas Bamsoet.

Hadir dalam acara keluarga besar Raam Jethmal Punjabi tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad, Pangdam Jaya Mayjen TNI Mohamad Hasan, Wakapolda Metro Jaya Brigjen. Pol. Suyudi Ario Seto dan lain-lain.


Menko Polhukam RI Mahfud Md mengaku mendapat berbagai laporan dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu. Mahfud ingatkan agar pemilu berjalan jujur dan adil sehingga memberi berkah dan kebaikan.


KPU menjawab indikasi kecurangan Pemilu 2024 yang disebut-sebut mulai mencuat ke publik. KPU menjelaskan bahwa kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh lembaga pengawas dan pengadil lainnya.

"Soal sekiranya ada indikasi pelanggaran, saya kira secara mekanisme dan kelembagaan sudah di atur di UU Pemilu," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Hasyim menjelaskan, dugaan kecurangan dan pelanggaran pemilu akan ditangani oleh Bawaslu dan lembaga pengawas dan pengadil lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Disiapkan lembaga Bawaslu apabila kemudian ada pihak-pihak yang menengarai ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu. Laporannya dan segala macam, mekanismenya diatur dan yang menangani adalah teman-teman di Bawaslu," ujar Hasyim.

Terkait kemungkinan KPU dilaporkan hingga diadukan ke Bawaslu, DKPP, hingga Mahkamah Konstitusi, Hasyim menyebut hal tersebut sebagai dari bagian pekerjaan.

"Jadi sudah menjadi bagian dari risiko pekerjaan KPU kalau kemudian diadukan ke DKPP, kalau dilaporkan ke Bawaslu. Tentu saja sekiranya kalau ada, tentu akan kami pelajari detail-detailnya, dan kami akan menyiapkan jawaban-jawaban, argumentasi, dan mengikuti persidangan yang akan digelar lembaga tersebut," imbuhnya.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengingatkan jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Menurutnya semua pihak punya tanggung jawab mengawal demokrasi. Sebab, kata dia, pemimpin mendatang ditentukan sepenuhnya oleh rakyat.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

"Sebab kedaulatan rakyat haru terus kita junjung tinggi," lanjutnya.

Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.

Simak juga Video: Sah! Anies-Imin, Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Peserta Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Gerindra Ahmad Muzani buka suara soal pernyataan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang khawatir ada kecurangan di Pemilu 2024.

Ahmad Muzani menyebut Pemilu 2024 belum dimulai. Maka dari itu, tidak relevan mengatakan potensi kecurangan, apalagi jika menyudutkan salah satu pihak.

"Ya, pemilu belum mulai. Kampanye aja belum dimulai, apalagi Pemilu," kata Muzani usai memberi bekal kepada para caleg Gerindra Jatim di Empire Palace, Surabaya, Senin (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani meminta semua pihak menjaga situasi tetap kondusif jelang Pemilu. Ia juga yakin Pemilu 2024 akan berjalan aman, lancar, dan adil.

"Jadi saya nggak tahu, tetapi itu Insyaallah pemilu ini bisa berjalan lancar, jurdil (jujur adil)," jelasnya.

Ia juga menyinggung adanya narasi yang menyudutkan aparat kepolisian yang disebut memasang baliho Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran ini menyebut tugas polisi sudah banyak untuk mengurusi negara dan tidak ada kepentingan dalam politik.

"Ya, saya diceritain. (Polisi pasang baliho?) ya nggak lah, polisi tidak sampai ke situ. Polisi kerjanya terlalu banyak, bukan pasang bendera, apalagi baliho. Berat-beratin amat," tegasnya.

Dilansir dari detikNews, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

"Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi," lanjutnya.

Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.

Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak


Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan tiga pasangan capres/cawapres untuk Pemilu 2024. Ketiga pasangan tersebut ialah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Warga Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) diminta agar tidak memicu gesekan dan gangguan selama tahapan Pemilu serentak tahun 2024 hingga setelah pelaksanaan pencoblosan. Polisi tak segan akan menindak tegas perusuh yang coba berulah.

"Tentu masyarakat mesti mendukung pemilu berjalan aman dan damai. Ini kan pesta demokrasi, pestanya rakyat, hindari terjadi konflik dan gesekan," ucap Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Aldi menegaskan bakal menindak tegas dan terukur pihak-pihak yang dianggap bisa memicu terjadinya gangguan keamanan dan kondusifitas selama Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tegaskan, kami tidak segan memberikan tindakan tegas dan terukur pada orang-orang yang menimbulkan keresahan dan gangguan kamtibmas," ujar Aldi.

Sebagai langkah preventif, pihak kepolisian bersama TNI meningkatkan eskalasi patroli malam ke seluruh wilayah Cimahi dan Bandung Barat.

"Kami bersama Kodim 0609 Cimahi meningkatkan intensitas patroli malam mencegah potensi gangguan yang ditimbulkan kelompok tertentu selama tahapan Pemilu," ujar Aldi.

Skema pengamanan yang bakal diterapkan itu sesuai arahan dan petunjuk Polda Jawa Barat. Termasuk dengan apa yang sudah diperagakan pada Sispamkota 2023 beberapa pekan lalu.

"Termasuk untuk personel, sudah dibagi sesuai Surat Perintah. Mereka mulai bekerja pada setiap tahapan. Intinya dua pertiga personel Polres Cimahi kita libatkan untuk pengamanan," ujar Aldi.

Selain itu, pihaknya juga menyiagakan personel tetap dan bergerak untuk mengamankan gudang logistik KPU Kota Cimahi dan KBB mengingat logistik pemilu bersifat vital.

"Gudang logistik dan kantor dipantau bergantian, ada mobil patroli juga. Jadi pengamanan secara bergerak dan ada yang berjaga selama 24 jam," ujar Aldi.

Melihat Toilet 'Sultan' di SPBU Sukabumi


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfus Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pemilu 2024. Usai ditetapkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden itu akan diberi pengamanan khusus.

"KPU juga telah melakukan penandatanganan serah terima satuan tugas pam capres cawapres, baru saja dilakukan, berdasarkan Peraturan Presiden tentang pengamanan dan pengawalan capres cawapres," ujar Komisioner KPU RI Mochammad Affiudin dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Afif menjelaskan Kepolisian akan menyerahkan 444 personel untuk melakukan pengamanan dan pengawalan capres cawapres. Nantinya, kata Afif, masing-masing capres cawapres akan diberi pengawalan khusus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pihak kesatu menyerahkan 444 personel Polri berikut kelengkapan pendukung yang melekat dalam satuan tugas pengamanan dan pengawalan capres cawapres satgas pam capres cawapres pada Pemilu 2024," jelasnya.

Berikut rincian pengamanan dan pengawalan yang akan diterima oleh masing-masing pasangan capres cawapres:

A. Pengamanan capres Anies Baswedan, berjumlah 74 personel, dua tim

B. Pengamanan capres Ganjar Pranowo, berjumlah 74 personel, dua tim

C. Pengamanan capres Prabowo Subianto, berjumlah 74 personel, du tim

D. Pengamanan cawapres Muhaimin Iskandar, berjumlah 74 personel, dua tim

E. Pengamana cawapres Mahfud Md, berjumlah 74 personel, dua tim

F. Pengamanan cawpares Gibran Rakabuming Raka, berjumlah 74 personel, dua tim


Mahfud Md mengusulkan pembuktian terbalik pada kasus korupsi di Indonesia diberlakukan. Ia mengatakan, pembuktian ini mewajibkan Terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atau membuktikan secara negatif (sebaliknya) terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya di Workshop Implementasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) di Indonesia, Jakarta, Senin (13/11/2023). Ia mengatakan di negara tetangga, pembuktian terbalik itu sudah diterapkan di beberapa kasus di negaranya.

"Sekarang untuk kasus-kasus tertentu di Malaysia sudah berlaku," kata kata Mahfud dalam sambutannya, Jakarta, Senin (13/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud juga sempat menyinggung kasus korupsi yang dilakukan oleh Rafael Alun. Rafael melakukan tindakan memperkaya diri sendiri dengan tidak melaporkan hartanya dalam Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Sehingga, menurutnya, pada kasus ini pembuktian terbalik itu dapat diterapkan.

"Tindakan memperkaya diri sendiri secara tidak sah. Nah ini kita sudah punya LHKPN. Tapi kita lihat perangai LHKPN itu, laporan LHKPN itu resmi Rp 14 miliar. Tapi setiap minggu bepergian dengan pesawat jet. Keluar negeri, kemana. Mobilnya banyak kekayaannya nggak dilaporkan. Ada tumpukan uang tunai dan emas-emas seperti yang terjadi pada rafael alun misalnya," ujarnya.

"Oleh sebab itu kita perlu mengusulkan pembuktian terbalik. Pembebannya sudah dilakukan oleh KPK. Sudah bagus. Tetapi setelah prosesnya berjalannya, berkembang lebih dari Rp 100 M itu akan ada lagi nantinya. Itu yang kita lakukan. Tapi kedepan bagus juga untuk melakukan pembuktian terbalik," tambahnya.

Mahfud mengaku sudah lama melakukan studi banding terkait pemberlakuan pembuktian terbalik di Indonesia. Namun katanya, lambat laun Indonesia akan memberlakukan pembuktian terbalik itu.

"Sudah lama melakukan studi banding tentang ini. Gimana sih kalau kita memberlakukan ini di Indonesia. Masih pada takut. Tapi mari kita lakukan pelan-pelan masih kita usahakan yang seperti ini," kata Mahfud.

Lihat juga Video: Perjalanan Kasus Korupsi Johnny Plate hingga Akhirnya Divonis 15 Tahun Bui

[Gambas:Video 20detik]


Pejabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Ayodhia G. L. Kalake resmi melantik Pj Bupati Alor Zeth Sony Libing dan Pj Bupati Sumba Tengah Lery Rupidara, Senin (13/11/2023). Pelantikan kedua pejabat ini untuk periode 2023-2024.

"Saya harap kedua Penjabat Bupati dapat membangun Kabupaten Alor maupun Kabupaten Sumba Tengah, maupun dengan seluruh komponen," ujar Ayodhia dalam sambutannya, Senin (13/11/2023).

Ayodhia juga menitipkan lima program strategis pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti di kabupaten masing-masing. Pertama, Ayodhia meminta agar dapat menjaga situasi kondusif di masing-masing kabupaten menjelang Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia meminta para pejabat harus bersikap netral dalam menjalankan roda pemerintahan. "Saat ini kita telah memasuki masa pemilu, para pejabat harus membangun koordinasi dengan baik semua pihak dalam menghadapi pemilu," ujarnya.

Selain itu, kedua Pj Bupati juga diminta untuk mengambil langkah strategis dalam menjaga inflasi. "Kunjungi pasar tradisional untuk mengawasi harga bahan pokok," kata Ayodhia.

Kedua Pj Bupati juga diminta untuk mengatasi persoalan stunting dan kemiskinan ekstrem yang harus menjadi fokus untuk setahun ke depan. Terakhir, soal koordinasi untuk pembangunan di daerah masing-masing, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat juga harus diutamakan.

Untuk diketahui, Zeth Sony Libing menjabat PJ Bupati Alor selama satu tahun menggantikan Amon Djobo. Sedangkan Lery Rupidara menggantikan Paulus S. K. Limu.

Selain dilakukan pelantikan Pj Bupati, juga melantik Ketua Dekranasda Kabupaten Alor maupun Kabupaten Sumba Tengah.

Pj Ketua Dekranasda Kabupaten Alor akan dipimpin Nyonya Elisa Savitri Libing - Sebayang dan Pj Ketua Dekranasda Sumba Tengah, Nyonya Tabita Iriani Rupidara - Kamban.

Rindik, Alat Musik Tradisional Bambu Bali yang Masih Eksis


KPU resmi menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Ada pesan simbolik di balik waktu penetapan ketiga pasangan capres-cawapres itu.

Penetapan ketiga pasangan capres-cawapres itu dilakukan pada Senin (13/11/2023) saat sidang pleno tertutup di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Ketiga pasangan ditetapkan pada pukul 14.02.23 WIB.

"Selanjutnya KPU pada hari ini sesuai dengan Pasal 276 Ayat 1 pada tanggal 13 November 2023 jam 14.00 WIB lewat 2 menit dan 24 detik," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idham menjelaskan bahwa 14.02.24 sebagai pesan simbolik menjelang hari pencoblosan Pilpres 2024. Hari pencoblosan Pilpres 2024 sudah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024.

"Kami memilih waktu jam 14.00 WIB lewat 2 menit dan 24 detik menjadi pesan simbolik, itu adalah hari pemungutan suara nanti, ya angkat-angkanya," imbuhnya.

KPU secara resmi menetapkan Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud Md, dan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup.

Selanjutnya, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres. Pengundian dilakukan pada Selasa (14/11), di kantor KPU, Jakarta Pusat, pukul 19.00 WIB.

KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut. KPU juga mengundang para stakeholder terkait lainnya untuk hadir dalam acara pengundian nomor urut.

Simak Video: Anies-Cak Imin, Ganjar-Mahfud, Prabowo-Gibran Resmi Jadi Peserta Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Ketiga paslon itu yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dilansir detikNews, penetapan ketiga pasangan calon itu setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup. "Berdasarkan pasal 235 ayat 1 uu no 7 tahun 2017 dan telah dilakukan sidang pleno tertutup, KPU telah menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang diusulkan parpol NasDem, PKB, dan PKB, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan capres dan cawapres 2024. Selanjutnya, untuk pasangan capres cawpares Ganjar Prabowo dan Mahfud Md, diusulkan PDIP, PPP, Perindo, Hanura telah dinyatakan memenuhi syarat paslon capres cawapres untuk pemilu 2024," " ujar Komisioner KPU RI Idham Holik, Senin (13/11/2023).

"Selanjutnya paslon capres cawpares Prabowo Subianto dan Gibran yang diusulkan Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSSI, PBB partai garda RI telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai paslon capres cawapres pemilu 2024," lanjut Idham.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengumuman penetapan itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. Setelah ini KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres.

Rencananya Pengundian dilakukan pada Selasa (14/11), di kantor KPU, Jakarta Pusat, pukul 19.00 WIB. KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut.

KPU juga mengundang para stakeholder terkait lainnya untuk hadir dalam acara pengundian nomor urut.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Idham.

Hari Ini KPU Gelar Penetapan Capres-Cawapres Pemilu 2024


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Penetapan dilakukan setelah KPU menggelar rapat pleno tertutup.

Penetapan daftar calon tetap (DCT) capres-cawapres itu dilakukan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023). Pengumuman penetapan itu dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan dibacakan Komisioner KPU Idham Holik.

"Pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Rasyid Baswedan dan A. Muhaimin Iskandar yang diusulkan oleh partai politik Partai NasDem, PKB, PKS, telah dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024. Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo dan M Mahfud Md yang diusulkan oleh partai politik PDIP, PPP, Perindo, Hanura, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024," ujar Idham.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selanjutnya, untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan oleh partai politik Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB, Partai Garuda, telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk Pemilu Serentak 2024," lanjut Idham.

Selanjutnya, KPU akan melakukan pengundian nomor urut pasangan capres-cawapres. Pengundian dilakukan pada Selasa (14/11), di kantor KPU, Jakarta Pusat, pukul 19.00 WIB.

KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut. KPU juga mengundang para stakeholder terkait lainnya untuk hadir dalam acara pengundian nomor urut.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Jumat (10/11).

Selain itu, kata Idham, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI.


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengajak relawan Joko Widodo (Jokowi) untuk mendukung dan memilih pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Setelah memilih Prabowo-Gibran, Kaesang pun berharap relawan Jokowi itu mencoblos PSI.

"Tapi saya juga minta tolong, kalau udah nyoblos Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya nyoblos PSI. Kita masih butuh dukungan bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini," kata Kaesang dalam acara pembukaan temu relawan Jokowi di Hotel Emerald Garden, Senin, (13/11/2023).

Kaesang berharap PSI bisa meraih parlementary threshold atau ambang batas suara 4 persen. Sehingga PSI bisa lolos ke Senayan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan Kaesang juga bermimpi PSI bisa meraih 12 persen suara di pemilu. "Supaya nanti bisa dapat minimal 4 persen. Lumayan dapat 10. Dapat 12 ya lebih senang lagi," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melakukan pertemuan dengan relawan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Medan. Dalam pertemuan itu, Kaesang meminta relawan ikut memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Sekarang kita tugasnya adalah memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," ungkapnya.

Tak sampai di situ, Kaesang ingin relawan Jokowi memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran. Kaesang mengungkapkan hal itu karena melihat hasil survei pasangan Prabowo-Gibran yang terus meningkat.

"Kalo semangatnya seperti ini saya yakin kita menang satu putaran. Karena data yang kita lihat di survei-survei yang sudah keluar selalu meningkat," jelas Kaesang.

"Jadi saya rasa ini adalah tren yang sangat positif untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran," sambungnya.

Kaesang Segera Tentukan Arah Dukungan Pilpres 2024


Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia menjalin kerja sama di Kantor KY, Jakarta, Rabu (8/11) lalu. Pertemuan ini membahas mengenai Sinergitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam Rangka Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim.

Selain itu, pertemuan ini juga membahas mengenai Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Pada kesempatan tersebut, Ketua KY Amzulian Rifai menekankan komitmen KY mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu dan KPU dalam menjalankan tugas-tugasnya, karena pemilu menjadi kewajiban bersama semua lembaga sesuai perannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Suksesnya pemilu itu menjadi mestinya tanggung jawab semua lembaga, sesuai perannya untuk menyukseskan pemilu di semua tingkatannya," kata Amzulian dalam keterangan tertulis, Senin (13/11/2023).

Menurutnya, kerja sama ini tak hanya penting bagi KPU untuk peningkatan kapasitas, tetapi juga bagi KY dalam memberikan peningkatan kapasitas hakim-hakim.

"Kerja sama KPU termasuk adalah memberikan pendidikan kepada para hakim apalagi kita tahu aturan-aturan pemilu itu terus berkembang sangat dinamis," tuturnya.

Untuk diketahui, penandatanganan nota kesepahaman dalam kerja sama ini dilakukan oleh Amzulian Rifai bersama Ketua KPU Hasyim Asy'ari, serta disaksikan oleh jajaran Setjen KPU dan KY.

Dalam kesempatan yang sama, Hasyim mengucapkan terima kasih kepada KY atas kesempatan kerja sama dengan KPU. Ia menekankan pentingnya kerja sama ini untuk tukar menukar informasi, data, dokumen, serta peningkatan kapasitas hukum bagi penyelenggara pemilu di jajaran KPU.

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama ini, karena dalam konstruksi UU Pemilu KPU selalu menjadi pihak 'ter', tergugat, termohon, teradu. Berhadapan dengan penegakan hukum dan berbagai jenis hakim, hakim Bawaslu, hakim DKPP, hakim PTUN, hakim MA, hakim MK.

"Hari-hari kami ini berhadapan dengan penegakan hukum, hakim-hakim berbagai jenis hakim, pada posisi itulah kepada siapa kami harus menyampaikan, ya kepada KY, itu pun kami harus siapkan alat bukti, kalau tidak, bisa kembali tuduhan palsu, pencemaran nama baik dan seterusnya," ucap Hasyim.

Di akhir, Hasyim berharap apa yang dikerjakan dapat membawa kontribusi bagi perkembangan demokrasi dan hukum di Indonesia.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden untuk Pemilu 2024. penetapan Capres-Cawapres tersebut diumumkan usai KPU melakukan rapat pleno secara tertutup.

Diketahui sudah ada 3 pasang calon yang telah melakukan pendaftaran. Mereka adalah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.


Sebanyak 13 warga Banyumas menggugat Anwar Usman ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sebesar Rp 1,3 triliun. Mereka juga menuntut Anwar Usman untuk mundur dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Dilansir detikNews, 13 warga Banyumas itu yakni Aan Rohaeni, Endang Eko Wati, Darbe Tyas Waskhita, Narsidah, Tri Wulandari, Timotius Eric Haryanto, Aldino Mauldy Pramudya, Afaf Mutia Zahwa, Dyah Safitri, Malvin Al-Rasyid, Siwi Dwi Utami, dan Ambar Wihana. Para penggugat memberikan kuasa kepada Eddy Gurning dkk.

Mereka menuntut Anwar Usman mundur dari MK. Menurut mereka, MK akan jadi korban jika Anwar Usman menolak mundur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika Anwar Usman tidak segera mundur, yang akan menjadi korban adalah Mahkamah Konstitusi dan seluruh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia karena berpotensi menimbulkan 'kerugian' konstitusional, akibat rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi serta tidak ada jaminan hukum bahwa Pemilu Tahun 2024 dapat dilaksanakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia dan Adil," kata salah satu penggugat, Aan Rohaeni dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (13/11/2023).

Mereka juga menyesalkan sikap Anwar Usman yang membela diri dengan menggelar konferensi pers atas pemberhentian dirinya sebagai Ketua MK. Anwar Usman malah menilai dirinya 'terdzalimi'.

Menurut 13 warga Banyumas itu, sikap Anwar Usman yang memilih untuk tetap bertahan menjadi Hakim Konstitusi adalah perbuatan yang tidak patut, tercela dan bertentangan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat.

Atas hal itu, mereka mengajukan gugatan total Rp 1.300.254.474.940. Gugatan sudah didaftarkan ke PN Jakpus siang ini.

"Ganti rugi kerugian materil sebesar Rp 250 juta. Ganti Rugi kerugian immateril seluruhnya berjumlah Rp 1.300.004.474.940," pungkas Aan.

Dicopot dari Ketua MK, Anwar Usman Merasa Jadi Objek Politisasi


Bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka memastikan dirinya dan Prabowo Subianto akan menyiapkan visi dan misi mengenai lingkungan. Dia mengaku telah menyiapkan program untuk isu lingkungan.

"Nanti kami tambahkan (visi dan misi lingkungan). Ada sudah kami siapkan, nanti tenang saja," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (13/11/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku telah menyiapkan program untuk ekonomi dan energi hijau. Program tersebut akan ia pertajam lagi jika waktunya sudah tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Program) Untuk ekonomi hijau, energi hijau dan lain-lain sudah kami siapkan semua. Nanti kami pertajam untuk detail teknisnya," ucapnya.

Program kampanye ini, diakui Gibran, belum dia ungkap saat pemaparan visi dan misi beberapa waktu lalu. Gibran menyebut pihaknya tengah menggodok materi soal program ekonomi hijau ini.

"Tenang saja, kan memang belum saya bocorin satu per satu. (Ada program lingkungan) Ada pasti ada, nanti ya," jelasnya.

Atur Waktu Kampanye

Gibran belum menjawab lugas soal rencana mengambil cuti saat masa kampanye dimulai. Dia mengaku sedang mengatur jadwalnya.

"(Akhir bulan cuti saat kampanye?) Nanti kami atur," terangnya.

Program Dana Abadi Pesantren-KIS Lansia

Gibran membocorkan beberapa program unggulannya jika terpilih yakni dana abadi pesantren berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Ia juga menjanjikan adanya kredit startup milenial, Kartu Indonesia Sehat (KIS) Lansia, dan kartu sehat anak.

"Sekarang sudah ada yang namanya KUR, sudah ada yang namanya kredit Mekaar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultra mikro, nanti akan kami tambahkan lagi kredit startup millenial. Ini untuk bisnis-bisnis para millenial yang berbasis inovasi dan teknologi," beber Gibran di Indonesia Arena GBK, Jakarta, Rabu (25/10).

"Sekarang sudah ada KIS, ada KIP, PKH, nanti saya tambahkan lagi KIS lansia," tambahnya.

Blusukan ke Penjaringan Jakut, Gibran Bagi-bagi Buku dan Susu


Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen, Aceh meminta bantuan polisi untuk menghentikan sementara turnamen atau event yang berpotensi digunakan untuk kampanye Caleg. Permintaan itu disampaikan karena saat ini belum memasuki masa kampanye.

"Permintaan ini merupakan upaya kami di Panwaslih Bireuen untuk mengantisipasi adanya kampanye peserta Pemilu yang dilakukan di luar jadwal, sama halnya seperti penertiban alat peraga kampanye yang sudah kami lakukan beberapa hari yang lalu sehingga kami sangat berharap atensi dari Pak Kapolres Bireuen akan hal ini," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Baihaqi dalam keterangannya, Senin (13/11/2023).

Baihaqi mengatakan, pihaknya juga meminta polisi menertibkan kendaraan yang memasang bahan kampanye Pemilu 2024. Pemasangan itu disebut melanggar aturan karena masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihak Panwaslih juga telah mengumpulkan anggota Paswascam se-kabupaten Bireuen untuk mengedukasi mereka. Mereka dilatih menyelesaikan sengketa yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu.

"Kegiatan yang kita gelar itu untuk berbagi pengetahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa antar peserta Pemilu dengan Panwascam se-Kabupaten Bireuen yang bertujuan untuk pembekalan jika nantinya terjadi sengketa antar peserta di lapangan," ujar Baihaqi.

Ketua Panwaslih Bireuen, Rahmad, mengatakan, pihaknya dan jajaran setiap tingkatan akan siap mengawasi setiap tahapan proses penyelenggaraan Pemilu sehingga dapat terwujud pemilu yang akuntabel. Panwaslih juga akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait.

"Secara prinsip kami akan mendorong pemilu yang akuntabel dan pembekalan kepada Panwascam se-Kabupaten Bireuen untuk memahami tata cara penyelesaian sengketa antar peserta adalah salah satu upaya kami untuk menghadapi dan mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024 sehingga terwujud pemilu yang bertanggungjawab," jelas Rahmad.

"Baru kemarin kita lakukan penertiban APK di seluruh Kabupaten Bireuen dan dalam prosesnya kita dibantu oleh masyarakat dan Pemerintah Bireuen dan turun diback-up oleh jajaran Polri dan TNI di Bireuen, dan ini menjadi indikator bahwa kita Panwaslih Bireuen tidak bisa bekerja secara sendiri-sendiri," ungkap Rahmad.

Kapolres Bireuen AKBP Jatmiko, mengatakan, polisi akan memberikan dukungan dalam proses penyelenggaraan pemilu 2024 dan siap melakukan pengamanan. Pihaknya mengaku akan bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

"Kami dari Polres Bireuen siap memberikan dukungan dan pengamanan dalam penyelenggaraan Pemilu, seperti yang kami lakukan kemarin saat penertiban alat peraga kampanye yang dilakukan oleh Panwaslih Bireuen bersama Satpol PP dan WH Bireuen," ujar Jatmiko.

Pj Gubernur Ungkap Penyebab Warga Aceh Tolak Pengungsi Rohingya


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 65/PUU-XXI/2023 yang membolehkan kampanye politik di fasilitas pemerintahan dan tempat pendidikan terus menyisakan diskursus norma. Persoalan ini tidak hanya berkutat pada pro-kontra substansi-teknis ketika pergulatan kampanye menghinggapi fasilitas tertentu, tetapi juga menyangkut esensi dan konsistensi norma yang dibangun dalam ruang interpretasi hakim.

Diskursus itu mendorong adanya eksaminasi terhadap putusan tersebut. Pada perkara 128/PUU-XXI/2023, sejumlah mahasiswa PTKIN kembali menguji ketentuan bolehnya kampanye politik di fasilitas publik. Terlepas dari itu, memang terdapat sejumlah anotasi yang perlu diuraikan untuk mengkritisi ratio decidendi hakim MK dalam menafsirkan antara norma yang termuat dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu dan ketentuan dalam penjelasan pasal a quo.

Kesalahan Tafsir Original Intent

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertama, adanya kesalahan pembacaan hakim terhadap original intent pasal yang diujikan; antara pelarangan yang termuat dalam batang tubuh norma dengan kebolehan yang termuat di bagian penjelasan norma (putusan a quo sub-bab [2.2]). Dalam konteks ini, hakim mengakui bahwa kehendak pembuat undang-undang jelas menginginkan adanya pelarangan terhadap kampanye di fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hal ini jelas didasarkan pada kebenaran korespondensif terhadap fakta politik yang terjadi belakangan yang memberikan residu aktif mempolarisasi masyarakat, dan hal tersebut masih relevan hingga sekarang.

Padahal, kelonggaran yang dituangkan oleh pembentuk undang-undang di bagian penjelasan pasal a quo --Peserta Pemilu dapat hadir atas dasar undangan pihak terkait dan hadir tanpa atribut kampanye-- merupakan norma tersendiri yang seharusnya diatur dalam bentuk norma tersendiri pula. Sudah jelas pembuat undang-undang dalam hal ini sudah menempatkan peserta Pemilu dalam dua entitas subjek dan dua konteks objek yang berbeda.

Dalam entitas subjek, mereka dilarang dalam kapasitasnya sebagai peserta pemilu, sedangkan mereka diperbolehkan dalam kapasitas personal sebagai tamu undangan. Dalam konteks objek, mereka dilarang hadir dalam rangka melakukan kampanye politik, sedangkan diperbolehkan ketika menghadiri momentum kegiatan atau perayaan di tempat-tempat tersebut, seperti peringatan hari besar keagamaan, undangan tasyakuran, peresmian tempat ibadah, undangan dies natalis, dan reuni sekolah.

Alhasil, dapat dijelaskan antara larangan dalam pasal dan kebolehan dalam penjelasan tidak memiliki irisan norma. Pertentangan norma sebagaimana didalihkan hakim dalam putusannya itu tidak terbukti di sini. Secara substansi, antara pasal dan penjelasan merupakan norma tersendiri yang tidak beririsan dan tidak bertentangan (ancontradictio in terminis). Artinya, kampanye politik di fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan tetap dilarang tanpa syarat/catatan apapun yang dapat membolehkan (termasuk bagian penjelasan).

Di sinilah kesalahan bacaan hakim terhadap original intent norma a quo. Sehingga menggabungkan antara norma dalam pasal dan norma dalam penjelasan (sebagai pengecualian) tidak benar karena kedua norma tersebut berada dalam substansi entitas subjek dan konteks objek yang berbeda.

Tak Ada Kebenaran Koherensif

Kedua, pertimbangan hukum hakim tidak mengandung kebenaran koherensif terhadap sejumlah proposisi yang dibangun oleh hakim sendiri (sub-bab [3.12]). Sedari awal, hakim berkesimpulan bahwa kampanye politik memiliki peran penting untuk mendorong ekosistem politik dalam demokrasi yang baik dengan transformasi informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik (sub-bab [3.11.2]).

Tetapi, dalam proposisi selanjutnya, hakim tampak ragu terhadap pelaksanaan kampanye politik di tempat publik seperti fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan mengingat kepentingan pihak tempat yang harus dipertimbangkan, hak pihak terkait, dan seperangkat nilai masing-masing tempat (sub-bab [3.12]). Hakim akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa kampanye politik yang demikian itu harus dibatasi dalam rangka menjamin dan menjaga hak masing-masing pihak terkait.

Hal yang bisa ditarik dari cara penalaran hakim ini adalah kampanye politik sebagai pendewasaan politik membawa konsekuensi logis yang negatif, dan hal tersebut diakui dapat merusak tatanan nilai dan sejumlah hak masing-masing pihak. Karena dasar itu, kemudian hakim inkonsisten/ambigu dalam menarik suatu konklusi bernalar; antara pelarangan atau pembatasan—meski pada akhirnya Mahkamah memilih pembatasan dengan frasa "...sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye."

Untuk membuktikan ambiguitas ini, dapat dijelaskan dua hal. Pertama, hakim berada dalam posisi pilihan/dituntut memilih; antara kampanye sebagai pendidikan politik dan netralitas nilai keseimbangan sebagai nilai yang harus dijaga. Di sini, hakim tidak dapat mengakomodasi dua proposisi dalam suatu tarikan konklusi dengan menggunakan prinsip pembatasan. Alasannya, antara kampanye politik dan hilangnya nilai netralitas merupakan proposisi hipotetik yang sifatnya bikondisional (kondisi logis yang tidak terbantahkan), jika disimpulkan: kampanye politik mempengaruhi pemilih (tidak netral) sebagai ekspresi berpolitik.

Selanjutnya, untuk mencapai konklusi yang mengharuskan hakim memilih antara dua proposisi di atas, hakim perlu berpijak pada suatu kaidah. Terdapat suatu kaidah ushuliyyah dalam fikih klasik yang memberikan stratifikasi terhadap suatu pengambilan kesimpulan: Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbi Masholih (meninggalkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan). Artinya, menjaga nilai netralitas dan keseimbangan harus didahulukan dari kampanye politik kendati menyangkut ihwal pendidikan politik. Dengan kaidah itu, seharusnya hakim berpegang teguh pada prinsip pelarangan terhadap kampanye politik di dunia pendidikan dan fasilitas pemerintahan.

Tidak Konsisten

Anotasi yang terakhir, hakim tidak secara utuh dan konsisten dalam memberikan pertimbangan terhadap sejumlah perangkat nilai dan asas yang berlaku di masing-masing tempat; fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Hakim dalam putusannya sebatas mempertimbangkan nilai-nilai yang termuat di lingkungan tempat ibadah (sub-bab [3.13]).

Pertimbangan hakim terkait pentingnya penghormatan terhadap sensitivitas nilai di tempat ibadah seharusnya menjadi suatu dasar analogis untuk mempertimbangkan hal serupa di fasilitas pemerintahan dan tempat pendidikan. Bahwa kedua tempat yang disebutkan juga memiliki nilai sensitivitas dalam menjaga netralitas dari kepentingan politik.

Maka, komposisi penegakan terhadap asas netralitas itu sendiri tidak cukup semata dibebankan penegakannya secara internal kepada masing-masing individu, tetapi juga dibarengi dengan keharusan untuk melindungi hal tersebut dari pelbagai hal yang dapat merusak/membatalkan, termasuk kampanye politik. Hal ini jelas akan menimbulkan persoalan hukum baru mengingat nilai dan asas netralitas diatur dalam sejumlah perundang-undangan.

Ketiga anotasi inilah yang menjadi diskursus norma dalam ketentuan mengenai larangan dan kebolehan sekaligus terkait kampanye politik di fasilitas pemerintahan dan tempat pendidikan. Anotasi ini menjadi dasar dari dua hal: menjadi dasar adanya eksaminasi terhadap suatu putusan dan menjadi anotasi yuridis terhadap putusan sebagai yurisprudensi hukum ke depan.

A Fahrur Rozi pengamat politik dan hukum ketatanegaraan


Bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka akan bertolak ke Jakarta untuk menghadiri pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden (wapres) di Pilpres 2024. Gibran mengaku tidak ada persiapan khusus sebelum berangkat ke KPU besok malam.

"Iya besok berangkat ke Jakarta. (Hadiri pengundian nomor urut capres-cawapres) Ya hadir besok malam, nggak ada persiapan apapun," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (13/11/2023).

Dalam pemilihan nomor ini, Gibran mengaku tidak mempunyai nomor favorit atau nomor yang diinginkan. Menurutnya, semua nomor yang akan dia dan Prabowo dapat merupakan nomor yang baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua nomor baik, semua nomor bagus," ungkapnya.

Berapapun angka yang akan diperoleh, Gibran pasti akan mensyukuri nomor tersebut.

"Ya lihat saja besok disyukuri semua nomor," jawabnya.

Gibran Tetap Ngantor Pagi Hari

Gibran pun memastikan meski bertolak ke Jakarta, dia bakal tetap ngantor pada pagi hari.

"(persiapan besok izin) Besok masih ngantor kok. Nggak ada perispana khusus ya, besok masih kerja seperti biasa. Kan malam acaranya," jelas Gibran.

Sedangkan untuk penetapan Capres dan Cawapres yang diumumkan pada hari ini, Gibran akan menyaksikannya melalui siaran televisi.

"(Penetapan KPU) Ditunggu aja, ini kita nanti nonton dari televisi aja ya," jelas dia.

Pengundian Nomor Urut Capres-Cawapres Digelar 14 November

Dilansir dari detikNews, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan melakukan pengundian nomor urut pasangan bakal capres dan cawapres pada 14 November 2023. KPU akan mengundang pasangan calon tetap dan parpol pengusung untuk hadir dalam pengundian nomor urut tersebut.

"Di pengundian nomor urut pasangan calon capres cawapres tidak hanya parpol peserta beserta pasangan calonnya (yang diundang), kami juga mengundang penyelenggara pemilu, Bawaslu, DKPP dan para stakeholder lainnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik kepada wartawan, Jumat (10/11).

Selain itu, kata Idham, KPU akan melakukan pengundian nomor urut secara terbuka. Dia juga menyebut pengundian nomor urut akan disiarkan langsung melalui akun YouTube KPU RI.

"KPU akan melakukan live streaming proses pengundian nomor urut bacapres tersebut," tutupnya.

Gabungan 11 Relawan Dukung Prabowo-Gibran, Siap Kawal Janji Politik