Politikus PDI Perjuangan Ansy Lema mengatakan partainya tidak mau terlalu jauh mengomentari keputusan Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi yang mendukung Prabowo Subianto. Dia memastikan PDI Perjuangan tidak gentar menghadapi koalisi Prabowo.

"Kami terus terang tidak terlalu merasa gentar kalau seandainya disampaikan tadi bahwa koalisi Pak Prabowo dan teman-teman Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar yang sudah bersepakat untuk mendukung Pak Prabowo," ujar Ansy Lema dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

"Bagi kami PDI Perjuangan sekali layar terkembang pantang surut langkah ke belakang. Jadi sekali bendera sudah dikibarkan pantang untuk diturunkan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ansy Lema juga menyebut PDI Perjuangan saat ini tetap solid. Terlebih, menurutnya, solid dalam kerja sama dengan partai-partai pendukung Ganjar Pranowo.

"Kalau ditanya apakah PDI Perjuangan solid, kami solid. Baik solid ke dalam maupun solid dalam poros kerja sama Partai Persatuan Pembangunan bersama Partai Perindo dan juga Hanura," tuturnya.

Tidak hanya itu, ia menyebut PDI Perjuangan membuka ruang bagi pihak yang ingin berjalan dan berjuang bersama. Namun, Ansy Lema memastikan PDI Perjuangan siap jika harus berjalan sendiri.

"Jadi bagi PDI Perjuangan, berjalan bersama oke, berjuang bersama oke, tapi kalau PDI Perjuangan harus sendiri sekalipun kami siap. Jadi semua kondisi dan situasi itu kami siap," ujar Ansy Lema.

Terkait merapatnya PAN dan Golkar ke koalisi Prabowo, Ansy Lema mengaku PDI Perjuangan tidak terkejut. Ia mengatakan hal ini lantaran PAN dan Golkar perah bersama mendukung Prabowo di Pemilu 2014.

"Tidak ada yang mengejutkan, saya kira kita ingat betul di periode 2014 kalau tidak salah saat itu Partai Golkar dan PAN itu bersama Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, dan kami setia bersama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi menang," ujarnya.


Pakar komunikasi politik Effendi Gazali memberikan usulan nama untuk koalisi pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Effendi mengusulkan nama 'Kibar' untuk koalisi Gerinda, PKB, PAN dan Gerindra itu.

"Apakah ketika masuk dalam 4 (partai) koalisi ini namanya apa? Bisa ini loh, jangan kirab, kita itu ternyata jalan mundur loh, walaupun maknanya bagus. Kibar bisa," kata Effendi dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Effendi kemudian menjelaskan kepanjangan dari Kibar itu. Apa itu?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Koalisi Bangkit Lanjutkan Karya untuk Amanat Indonesia Raya," tutur Effendi.

"Koalisi Bangkit, bangkit harus ada dong, karena dari awal. Berkarya, tapi kalau takut Berkarya, (jadinya) Lanjutkan Karya untuk Amanat Indonesia Raya," tutur dia.

Lalu bagaimana nama koalisi jika PSI memutuskan untuk bergabung. Begini jawaban Effendi.

"Jadi nggak nih (gabung)?, kalau sudah yakin jadi kita tambahkan," kelakar Effendi.

Politikus PAN Abdul Hakim Bafagih yang hadir dalam acara itu menyambut baik usulan nama Effendi Gazali. Dia menyebut usulan itu bisa disampaikan kepada koalisi.

"Saya sependapat dengan Bung Effendi tadi, asyik itu istilahnya Kibar, siapa tahu nanti bisa kita sampaikan ke para pemangku kepentingan," kata Hakim.

Simak Video 'Budiman Terancam Dipecat Usai Dukung Prabowo, Gerindra Bilang Gini':

[Gambas:Video 20detik]


Sebanyak 18 partai politik di Kota Sukabumi menandatangani deklarasi pemilu damai bertajuk 'wisata politik' di halaman gedung DPRD Kota Sukabumi, Rabu (16/8/2023). Dalam deklarasi tersebut ada empat poin yang disepakati oleh seluruh partai politik dan jajaran Forkopimda.

Secara rinci, poin pertama yaitu akan melaksanakan Pemilu tahun 2024 yang damai dan kondusif untuk mewujudkan demokrasi bermartabat. Kedua akan mematuhi dan mentaati segala bentuk peraturan dan ketentuan yang berlaku sesuai serta menyelesaikan permasalahan pemilu tahun 2024 sesuai koridor hukum yang berlaku.

Poin ketiga menolak upaya-upaya yang menimbulkan perpecahan di masyarakat dan menghindari kegiatan yang bersifat provokatif, menghasut, ujaran kebencian, serta tidak menggunakan isu sara dalam pelaksanaan pemilu 2024. Terakhir, akan menciptakan situasi dan kondisi tetap kondusif di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini merupakan satu kegiatan yang diinisiasi juga oleh KPU RI dengan pihak kepolisian terkait deklarasi damai untuk mengajak kepada semua masyarakat khususnya untuk mensukseskan pemilu yang aman damai dan kondusif," kata Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami kepada awak media.

Lebih lanjut, ia pun mengajak 18 partai politik yang terdaftar sebagai peserta pemilu di Kota Sukabumi untuk menjadikan pemilu yang akan datang sebagai perjalanan wisata politik. Menurutnya, dengan adanya persepsi wisata politik diharapkan dapat merubah situasi politik yang biasanya cenderung panas menjadi hal yang menyenangkan.

"Kita jadikan pemilu ini sebagai wisata politik artinya wisata itu identik dilakukan dengan senang gembira tanpa ada tekanan apapun. Kami mengajak para pemilih datang ke TPS dengan suka cita, dengan riang gembira dalam rangka memberikan hak pilihnya dalam pemilu yang berintegritas dan damai," ujarnya.

Sri mengatakan, tahapan penyelenggaraan Pemilu saat ini akan memasuki tahapan Daftar Calon Sementara. Pihaknya akan melaksanakan rapat Pleno selama tiga hari ke depan sebelum memutuskan DCS yang akan melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

"Tahapan yang sedang kita laksanakan yaitu pencalonan bakal calon legistlatif DPRD Kota Sukabumi sudah sampai kepada DCS. Hari ini kita akan melaksanakan rapat pleno untuk penentuan DCS itu, tanggal 16, 17, 18 Agustus, kemudian tanggal 19 dan 23 akan kita informasikan ke semua media terkait daftar calon sementara ini," ucapnya.

Ditemui di lokasi yang sama, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi turut memberikan tanggapannya terkait langkah yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dengan menyelenggarakan deklarasi pemilu damai.

"Tentunya saya mengapresiasi langkah yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu khususnya KPU kota Sukabumi, yang hari ini menginisiasi kegiatan deklarasi pemilu damai," ucap Fahmi.

Kemudian, Fahmi juga mengajak kepada semua unsur yang terlibat dalam pemilu 2024 untuk menjaga keberlangsungan pemilu yang aman dan damai. "Saya titip pesan kepada seluruh warga masyarakat, mari sama-sama kita jaga keberlangsungan pembangunan ini dengan menghadirkan suasana pemilu yang aman dan damai," ucap dia.

"Karena pembangunan dapat dilaksanakan ketika suasana kondisi dari Kota Sukabumi ini aman. Jadi perbedaan aspirasi, pilihan jangan membuat kita menjadi perseteruan atau bersitegang diantara masyarakat. Anggaplah ini sebagai wisata demokrasi kita jalani dengan riang gembira dan bahagia tanpa ada proses atau menjelekan pihak tertentu," sambungnya.


Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, M Romahurmuziy (Rommy), mengungkap ada 3 pesan yang kerap disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran pemerintah maupun elite politik Tanah Air. Rommy mengungkap Jokowi sering kali berpesan lewat ungkapan 'ojo' atau jangan.

Pertama yakni 'ojo kesusu' atau jangan terburu-buru. Menurut Rommy, pesan 'ojo kesusu' dari Jokowi ini jangan dijadikan suatu momentum itu sebagai penilaian akhir.

"Apa yang sudah beliau sampaikan secara terbuka. Pertama ojo kesusu jangan terburu-buru, jangan menjadikan momentum hari ini sebagai penilaian akhir, jangan-jangan ini baru awal permainan," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua yakni 'ojo kagetan' atau jangan kagetan. Rommy menyebut lewat 'ojo kagetan', Jokowi meminta tidak boleh cepat menilai sikapnya.

"Kedua jangan kagetan 'wah Pak Jokowi begini' jangan. Karena akibat dari kita tidak terburu-buru menilai kan kita jadi nggak kaget, kalau kita sudah langsung menjudge pasti langsung kaget," ucapnya.

Ketiga yaitu 'ojo gumunan' atau jangan mudah heran. "Itulah Pak Jokowi dalam melakukan langkah politiknya selama ini dan membuat beliau hari ini memiliki approvel ranting yang tertinggi dalam sejarah," ujarnya.

Lebih lanjut, Rommy menyinggung ketika Jokowi dihajar oleh elite-elite dengan berbagai isu. Jokowi. kata Rommy, langsung turun menangani permasalahan yang berkembang.

"Karena ketika beliau dihajar sama elite dalam beberapa aspek, beliau langsung merapat ke grassroot. Tapi kalau melakukan sesuatu yang dibenci grassroot ya akhirnya harus dibaik-baikin. Ilmu politik yang cuma begitu aja dan beliau memainkan orkestrasi itu dengan cantik. Jadi memang lihai," imbuhnya.


Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, Romahurmuziy (Rommy), menyebut deklarasi PAN dan Golkar untuk mendukung capres Prabowo Subianto menjadi kejutan besar bagi PPP. Sebab, kata dia, ada jadwal pertemuan Ketum Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) setelah 17 Agustus.

"Hari Minggu kemarin itu kejutan," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Rommy menyebut satu minggu sebelum deklarasi PAN-Golkar mendukung Prabowo, Ketum KIB PAN, Golkar dan PPP ada janjian untuk bertemu. Akan tetapi, kata Rommy, PAN dan Golkar tiba-tiba mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo pada Minggu (13/8) kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena ketika minggu lalu sebenarnya ada janjian ketua-ketua umum KIB untuk ketemu, minggu lalu janjian kita ketemu minggu depan tetapi setelah 17 Agustus, tiba-tiba Minggu pagi kok ada dinamika yang begitu cepat di dalam satu-dua hari terakhir," kata dia.

Rommy menyebut deklarasi itu adalah kejutan basar bagi PPP. Dia menyebut KIB secara resmi belum ada pernyataan bubar.

"Kejutan besar. (Janjian batal) apa lagi yang mau dirunding, kecuali tadi, secara official mengakhiri piagam karena KIB belum bubar secara official, politically saja bubar," tutur dia.

Apakah deklarasi PAN-Golkar ini adalah bagian dari permainan politik Presiden Jokowi? Rommy menyebut yang bisa memberikan jawaban adalah Jokowi.

"Tentu yang bisa menjawab kan Pak Jokowi, kan Pak Jokowi officially sudah menjawab itu urusan partai-partai, itu urusan ketua umum, tapi kan dalam politik itu ada pembicaraan dan kenyataan di belakang panggung. Nah bisa yang bisa tahu di belakang panggung teman-teman medialah yang punya pintu-pintu belakang kan, kalau kami ini kan pintu depan," tutur dia.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nuansa pesta demokrasi serentak tahun 2024 sudah terasa. Tak hanya di dunia nyata, pemilu juga ramai jadi perbincangan di media sosial yang berpotensi timbul informasi bohong atau hoaks.

Menyoroti keramaian itu, Polres Indramayu akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara untuk memitigasi informasi yang beredar di dunia maya (medsos). Termasuk tim khusus yang akan menjalankan cyber patrol.

"Kami sudah bentuk tim cyber patrol dan memang ini dikelola tidak hanya di Polres, melainkan di Polda dan Mabes Polri. Maka nanti ada namanya Satgas Nusantara," kata Kapolres Indramayu AKBP M Fahri Siregar, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fahri menjelaskan Satgas Nusantara itu akan bertugas memitigasi potensi kerawanan pemilu. Terutama dari berita-berita disinformasi dan misinformasi yang memicu keamanan masyarakat.

"Kami juga sudah menyusun tim-timnya, sehingga nanti apabila ada berita-berita yang disinformasi dan misinformasi maka kita bisa mitigasi. Seperti itu," ungkapnya.

Saat deklarasi pemilu damai 2024 di Mapolres Indramayu, Fahri menegaskan bahwa pihaknya bersama KPU Kabupaten Indramayu telah menganalisis dan assessment kerawanan pemilu nanti. Hal itu dilakukan dari berbagai elemen dan indikator. Termasuk mitigasi pelaksanaan pengamanan pemilu.

Deklarasi pemilu damai 2024 di Kabupaten Indramayu Foto: Sudedi Rasmadi/detikJabar

"Kegiatan ini sebagai upaya untuk mengajak peserta pemilu, penyelenggara pemilu termasuk TNI Polri untuk sama-sama mematuhi ketentuan terkait pemilu dan menjaga marwah demokrasi supaya pemilu ini berjalan dengan damai, jujur dan situasi aman dan tertib," ujar Fahri.

Di sisi lain, Bupati Indramayu Nina Agustina menyebutkan bahwa semua wilayah di Kabupaten Indramayu berpotensi menjadi titik kerawanan saat pemilu nanti. Namun, bagi Nina, hal itu bisa dicegah asal masyarakat lebih dewasa menanggapi berbagai informasi. Terutama mengantisipasi kabar bohong.

"Pastinya semuanya (titik rawan pemilu) karena besok itu kan pemilu serentak ya, yang penting masyarakat yuk kita sama-sama dewasa. Dibantu sama para medianya juga yuk bagaimana kita menebar berita yang jangan hoaks," kata Nina.

Deklarasi pemilu damai 2024 di Kabupaten Indramayu ini diikuti oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, unsur partai politik, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat lainnya.

Hoax Pemilu 'Ngegas' di 2023, Menkominfo: Paling Banyak di Facebook


Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, M Romahurmuziy, berbicara kemungkinan bakal capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berpasangan dengan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, di Pilpres 2024. Rommy menilai peluang Prabowo dan Gibran berpasangan sangat kecil.

"Saya tidak boleh mengatakan tidak mungkin, mungkin tapi kecil sekali. Kalau saya mengatakan tidak mungkin itu mendahului Tuhan," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Rommy menilai jika Prabowo dan Gibran berpasangan di Pilpres 2024 sebagai keputusan politik yang absurd. Sebab, kata dia, ayah Gibran yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan orang Jawa tidak akan melakukan sesuatu yang berlebihan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena permisalan itu bagi kami absurd, nggak mungkin. Karena Pak Jokowi itu orang Jawa, orang Jawa itu dalam kosmologi kalau berlebihan itu alam yang akan melawan," ucapnya.

Menurut Rommy, Gibran saat ini tengah melakukan 'dansa politik' guna melancarkan langkahnya di Pilkada 2024. 'Dansa politik' yang dimaksud adalah Gibran sering berinteraksi dengan bakal capres 2024 mulai dari Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto.

"Bagi saya apa yang dilakukan Mas Gibran dengan sering berkomunikasi dengan Pak Prabowo, banyak kegiatan juga dengan Mas Ganjar, itu bagian dari dansa politiknya untuk menuju pilkada November 2024," ujarnya.

Dia menilai Gibran berpeluang untuk maju dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2024. "Tapi yang rasional tentu di Jawa Tengah karena beliau wali kota Solo yang merupakan salah kota di Jateng," imbuhnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menyebutkan salah satu kabupaten yang paling rawan politik uang adalah kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Kabupaten tersebut dinilai paling rawan dari hasil indeks yang mencapai 32,2 persen.

"Untuk kabupaten hanya ada 1 kabupaten yang masuk di data nasional yakni OKU Timur. Jadi dari 17 kabupaten/kota di Sumsel hanya OKU Timur tingkat kerawanan money politik," terang Koordinator Divisi pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Sumsel Massuryati di kantor Bawaslu Sumsel, Rabu (16/8/2023).

Untuk provinsi Sumsel masuk dalam kategori tingkat kerawanan untuk kasus politik uang di Pemilu 2024 mendatang. Untuk 5 provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi pertama Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Utara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau untuk di Sumsel kita tidak termasuk kategori provinsi yang tingkat kerawanannya tinggi. Jadi untuk Sumsel kita kategori rawan sedang, untuk indeksnya Sumsel diangka 5,56 persen," ujar mantan Ketua KPU Ogan Ilir (OI) ini.

Dia mengatakan politik uang bukan hanya di Sumsel tapi di juga di seluruh wilayah Indonesia. Massuryati mengatakan bahawa peserta pemilu atau sebagai peserta dalam hal ini partai politik sudah paham tetapi masih saja melakukan hal-hal yang melanggar ini. Politik uang, sambungnya, sudah dilarang Undang-undang .

"Money politik tidak boleh dan ancaman hukumnya sudah jelas, tapi masih saja money politik tetap dilakukan dan ada juga sekelompok masyarakat memang mengharapkan ada uang kita jalan, tidak ada uang kadang mereka jadi malas ini mindset yang harus diubah oleh Bawaslu," ungkapnya.

Artinya, Bawaslu harus memberi pemahaman kepada seluruh rakyat pemilih, kepada peserta bahwa hal ini jangan dilakukan karena ini jelas akan merusak perjalanan demokrasi negara kita nanti.

Terkait dengan itu, Massuryati mengaku Bawaslu Sumsel akan turun dan memberi sosialisasi kepada masyarakat, jangan mudah diperdaya atau diiming-imingi dengan uang oleh peserta pemilu dengan nilai rupiah yang jauh sangat kecil dibandingkan masa jabatan mereka yang kinerjanya 5 tahun ke depan.

"Kita harus merubah mindset masyarakat bahwa money politik ini sangat berbahaya dalam proses pemilihan Indonesia. Untuk tingkat kerawanan ini Pileg dan Pilpres," katanya.

Gus Miftah Bantah soal Isu Bagi-bagi Uang ke Ponpes untuk Dukung Prabowo


Ketua MPP PPP Romahurmuziy (Rommy) menyinggung soal deklarasi PAN dan Golkar yang mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi capres di 2024. Rommy menyebut deklarasi itu berdampak baik kepada naiknya jumlah volunteer atau relawan untuk mendukung capres PDIP Ganjar Pranowo.

Hal itu disampaikan Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023) malam. Rommy menyebut pihaknya tidak ingin mendalami maksud dari pembentukan koalisi Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar.

"Jadi pendek kata dengan situasi perkembangan terakhir kemarin itu, maka di kita, di tim koalisinya Ganjar yang nantinya siapa calon wakil presiden, itu ya sudah kita nggak usah terlalu men-trace apa kira-kira maksudnya pembentukan koalisi terakhir ini," kata Rommy.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rommy menambahkan pihaknya juga tidak akan meributkan ke mana arahan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai deklarasi PAN dan Golkar itu. Dia mengatakan koalisinya ingin mengalihkan fokusnya ke pemenangan pemilu.

"Atau ke mana arah Pak Jokowi sebenarnya, seperti yang diributkan beberapa pekan belakangan ini 'apakah masih Ganjar atau sudah ke Prabowo, atau berapa persen Ganjar, berapa persen Prabowo', tidak perlu," jelasnya.

PPP diketahui telah menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Rommy menyebut koalisi pendukung Ganjar, tak mempermasalahkan deklarasi itu. Dia kemudian menjelaskan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Karena kita menjadi habis energi untuk itu. Jadi kita harus menguatkan kalau istilah Ibu Mega kemarin ketika terjadi deklarasi itu bagaimana kita berkoalisi dengan rakyat, turun ke akar rumput," kata dia.

Ungkap Relawan Naik

Lebih lanjut, Rommy menyebut relawan meningkat usai deklarasi PAN dan Golkar mendukung Prabowo. Dia menyebut para relawan ingin turun langsung ke lapangan.

"Sekarang ini, gara-gara kejadian kemarin itu, langsung banyak voluntarism, langsung banyak voluntarism, orang yang tadinya biasa-biasa aja, 'dah gue kalau begini caranya gue turun, gue nyumbang'," jelasnya.

Dia menambahkan bahwa deklarasi itu juga berdampak bagus kepada koalisi pendukung Ganjar. Rommy menyebut orang yang tadinya cuek jadi ingin mendukung Ganjar dan turun ke lapangan.

"Sekarang, dalam 2 hari terakhir ini dampaknya menjadi sangat bagus. Orang-orang yang tadinya cuek 'udahlah, udah di-backup, udah dekengan pusat' begitu-begitu, ternyata kemudian 'wah kalau begini caranya kita harus turun bro, kalau begini gue nyumbang deh', akhirnya ternyata bagus," ucap dia.

Simak Video 'Mesranya Prabowo-Cak Imin Tiba Bersamaan di Sidang Tahunan MPR':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, M Romahurmuziy, menyinggung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat sebagai Presiden RI ke-6 ketika menjelang pilpres. Rommy menilai ada kesamaan sikap Jokowi dan SBY.

"Sebenarnya ilmu Pak Jokowi dengan Pak SBY mirip-mirip tahun 2014," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Rommy mengatakan Jokowi dan SBY sama-sama menjaga jarak dengan semua calon presiden. Namun, kata Rommy, ada perbedaan di balik kemiripan sikap Jokowi dan SBY yang sama-sama menjaga jarak dengan kontestan pilpres itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak SBY itu menjaga jarak yang sama dengan semua kontestan, Pak Jokowi juga menjaga jarak yang sama. Bedanya Pak SBY menjaga jarak jauh yang sama, kalau Pak Jokowi menjaga jarak dekat yang sama. Itu lihai," ucap Rommy.

Lebih lanjut, Rommy menyebut bahwa keputusan PPP menjodohkan Sandiaga Uno dengan capres dari PDIP, Ganjar Pranowo, adalah keputusan yang benar.

Terlebih usai deklarasi Partai Golkar dan PAN bergabung dengan PKB untuk mengusung capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Sampai hari ini justru makin menemukan kebenaran dengan deklarasi kemarin. Karena PPP menjadi satu-satunya partai parlemen yang berkoalisi dengan PDIP," kata dia.

"Sehingga menjadi semakin tidak ada alasan untuk tidak menggandeng Sandi. Karena PPP juga menjadi satu-satunya kekuatan Islam dalam koalisi ini," imbuhnya.

Simak Video 'Bicara Nasib RI, Jokowi: Ini Bukan Tentang Siapa yang Jadi Presidennya':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi capres di Museum Naskah Proklamasi. Wakil Ketua Umum Gerindra, Rahayu Saraswati (Saras) merespon secara santai soal aduan tersebut ke Bawaslu.

Saras mengatakan, sebelum deklarasi berlangsung, pihak Prabowo sudah meminta izin kepada pihak museum. Saras mengatakan pihaknya juga telah mendapatkan izin.

"Kalo dari saya ketahui aturannya tak menyalahi dan dapat izin," respon Saras dengan santai kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pihaknya akan melihat dulu soal aturan yang dilanggar tersebut. Jika memang terdapat menyalahi aturan, ia akan taat kepada hukum.

"Saya rasa itu harus dilihat aja aturan mana. Dan saya rasa kita hormati aja proses hukum. Kita taat pada hukum," imbuhnya.

Saras menambahkan, ia tidak ingin ambil pusing soal aduan tersebut. Menurutnya itu merupakan hak setiap orang untuk bersuara.

"Kalau ada yang melaporkan itu hak mereka. Dan kita tak mungkin pakai itu tanpa dari pengelola museum," pungkasnya.

Simak Video 'Ini Alasan Prabowo Pilih Museum Proklamasi Jadi Tempat Deklarasi':

[Gambas:Video 20detik]


Empat sayap partai koalisi Prabowo berkumpul membahas pasukan pendukung Prabowo sebagai calon presiden (Capres). Keempatnya yakin, pasukannya tidak perlu Buzzer bayaran lagi.

Adapun kelompok itu adalah Barisan Muda (BM) PAN, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Gerindra, Garda Bangsa PKB, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI).

Ketua Barisan Muda (BM) PAN, Sigit Purnomo (Pasha Ungu) menyebut, PAN memiliki lebih dari 50 ribu pengurus aktif diseluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ia yakin dapat memperkuat barisan pendukung Prabowo untuk menang pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perlu kami sampaikan bahwa BM PAN sendiri punya lebih dari 50.000 pengurus aktif yang tersebar dari seluruh Indonesia, baik dari jajaran pengurus provinsi, kabupaten maupun kota," kata Pasha Ungu kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

"Ini yang sangat bisa kita katakan mesin yang siap pakai, siap gerak untuk memperkuat barisan perjuangan bapak Prabowo di lini-lini barisan rakyat. Ini penting sekali," sambungnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Jerry Sambuaga juga menyebutkan jumlah pasukannya untuk mendukung Prabowo. Jerry memberi gambaran jumlah pasukannya yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Kalo AMPI itu dari 38 provinsi kita itung aja kalau 1 provinsi mungkin sekitar 10 ribu dikali 38 sudah 38 ribu provinsi. Belum kabupaten kota sampe 550 an di kabupaten kota contoh hanya 5 ribu dikali 500 plus belum bapak ibu anak keluarga jadi klo kita itung secara kasat mata AMPI itu bisa lebih 5-6 juta bisa jadi 10 juta. Itu angka real," kata Jerry.

Tak mau kalah, Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (Tidar), Rahayu Saraswati (Saras) juga menyebut angka pasukannya mendukung Prabowo. Ia mengatakan bahwa pasukannya sebanyak 200 ribu.

"Tadi disampaikan ratusan ribu, kita bangga nih karena tadi menyebutkan saya juga menyebutkan saya juga 200 ribu jadi ini nyata," imbuhnya.

Saras menambahkan dengan jumlah pasukan dari tiap sayap partai koalisi tersebut dirasa cukup menangkan Prabowo pada Pilpres 2024. Menurutnya, tak perlu lagi buzzer bayaran untuk menyebarluaskan informasi.

"Saya yakin kita punya pasukan masing-masing, ini justru menunjukkan kita nggak perlu buzzer bayaran kita punya pasukan yang malah real anak muda organik real yang peduli dengan masa depan bangsa ini dan negara ini akan dibawa ke mana dan kita semua yakin dengan kepemimpinan yang akan membawa Indonesia siap untuk Indonesia emas," pungkasnya.

Simak Video 'Relawan Prabowo-Erick Thohir Sepakat Dukung Prabowo Capres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PPP, M Romahurmuziy, mengungkap ciri khas permainan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Rommy, ciri khas permainan politik Jokowi ada tiga. Apa saja?

Rommy menyebut semua langkah politik Jokowi sebetulnya tidak sering disampaikan oleh orang lain. Sebab, kata dia, itu terkait ciri khas permainan politik Jokowi yang pertama yakni Jokowi sebagai sutradara, penulis skenario dan sekaligus aktor.

"Beliau itu sutradara, penulis skenario, sekaligus aktor. Jadi tingkat deviasainya itu.. ini ciri pertama. Jadi deviasinya itu rendah sekali, gimana coba kalau kita sutradara, penulis, skenario sekaligus kita yang memainkan, itu kan nggak ada salahnya dalam memerankan," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kadang merangkap kameramen juga, coba misalnya ketika kita melihat foto yang dipublikasi setelah panen raya di Kebumen beberapa bulan lalu. Itu acaranya menteri pertanian, tapi menteri pertaniannya nggak ada satu frame pun yang diajarkan ke seluruh media, bagaimana ceritanya itu?" tambah Rommy.

Ciri khas lainnya yakni Rommy menganalogikannya sebagai lampu sen dalam sebuah kendaraan. Menurutnya, Jokowi sering kali menyalakan lampu sen kanan tapi berbelok ke kiri, begitupun sebaliknya.

"Beliau itu sering kali sen kanan belok kiri, atau sen kiri belok kanan. Ini menurut saya artinya kalau kita membaca langkah politik beliau itu tidak boleh langkah demi langkah, tapi harus fragmen yang utuh karena cerita itu belum berakhir," ucapnya.

Dia mencontohkan ketika salah satu pilkada, semua partai nasional ketua umumnya berkumpul untuk mendukung calon tertentu. Tapi pada akhirnya ternyata ada perubahan yang tidak semua diberi tahu.

"Sein yang diberikan kepada kita belok kanan tapi kok belok kiri, misalnya. Tapi itulah keunikan Pak Jokowi dan kepiawaian, kalau orang bilang lihai," ujarnya.

Ciri terakhir yakni Jokowi selalu bermain di pinggir jurang. Jadi, kata Rommy, pihak-pihak yang salah mengikuti langkah Jokowi atau tidak hati-hati, berpotensi terjerembab ke jurang.

"Ciri ketiga beliau itu bermain selalu di pinggir jurang, jadi melangkah itu di pojok pojok. Kalau orang salah ngikutin, kita yang kecebur," imbuhnya.

Simak juga 'Rommy ke 'Sarung Ganjar': Pilih Pemimpin yang Tak Ada Rekam Jejak Tercela':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy) mengatakan Joko Widodo (Jokowi) dipanggil 'lurah' karena menjabat presiden RI. Dia mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapatkan panggilan yang sama.

"Kalau Pak Jokowi sebenarnya bukan disebut lurah karena Jokowinya, tetapi karena Presiden. Karena zaman Pak SBY dulu pun sudah dipanggil lurah," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Rommy tak tahu pasti asal mula panggilan 'lurah' yang disematkan kepada presiden. Namun, kata dia, lurah itu memang mengacu pada presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak tahu asalnya dari mana tetapi orang-orang dekat itu selalu menyebutnya 'perintah lurah nih', gitu. Itulah berlanjut. (Mengacu) ke presiden," tutur dia.

"Iya dari zaman Pak SBY, seingat saya waktu itu sudah biasa," imbuhnya.

Rommy menyebut panggilan lurah untuk presiden itu sudah biasa di kalangan elite partai. Namun, dia mengaku belum tahu asal-usul presiden RI sejak SBY mendapat panggilan 'lurah'.

"Di kalangan kita-kita, arti itu saya udah sekjen juga pada waktu Pak SBY, itu sudah manggilnya Pak Lurah, biasa itu," tutur dia.

"Itu sudah menurutkan kebiasaan elite-elite sebelumnya, ya kita panggil lurah aja," imbuhnya.

'Arahan Lurah' Ramai di Medsos

Lebih lanjut, Rommy kemudian mengomentari Presiden Jokowi yang menyinggung panggilan Pak Lurah dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. Rommy menyebut narasi 'arahan Pak Lurah' ramai muncul di media sosial sejak hari Minggu hingga Rabu ini.

"Ya karena berarti di media sosial, dulu belum ada big data kan. Jadi nggak bisa menangkap, hari ini big data ketika menangkap semua menyebut ini 'arahan lurah, arahan lurah', jadi muncullah itu jadi komentar," jelasnya.

"Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi itu menunjukkan beliau memiliki kesadaran berbasis big data, bahwa memang big data menyebutkan kata lurah ini dalam sejak hari Minggu sampai hari ini itu gencar sekali," lanjutnya.

Selengkapnya pada halaman berikut.

Simak Video 'Kala Jokowi Sempat Bertanya-tanya Siapa Itu 'Pak Lurah'':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Momen menarik terjadi saat Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, usai sidang tahunan MPR/DPR/DPD 2023. Prabowo terlihat sempat berlutut dan mencium tangan Sinta Nuriyah Wahid.

Untuk diketahui, Sinta Nuriyah Wahid memang hadir di sidang tahunan MPR/DPR/DPD 2023. Sinta Nuriyah hadir didampingi putrinya, Yenny Wahid.

Sinta Nuriyah Wahid dan Yenny Wahid pun sempat mengikuti prosesi sidang tahunan MPR/DPR/DPD di gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Mereka juga mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah mengikuti pidao kenegaraan Jokowi, Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid pun meninggalkan gedung DPR. Keduanya ternyata diantar oleh Prabowo Subianto hingga ke lokasi penjemputan mobil pada pukul 11.55 WIB.

Baca momen Prabowo cium tangan Sinta Nuriyah Wahid di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendapat alokasi anggaran Rp 114,8 triliun untuk 2024. Alokasi untuk instansi ini menjadi yang ketiga terbesar di bawah Kementerian Pertanahan dan Kementerian PUPR.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengatakan, dana alokasi yang diterimanya untuk tahun mendatang akan dipergunakan untuk berbagai program prioritas, termasuk di antaranya untuk rangkaian gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

"Terkait dengan anggaran yang turun di Polri untuk 2024 tentunya secara umum sudah disampaikan Pak Menko dan Bu Menkeu antara lain tugas Polri mengawal seluruh kebijakan pemerintah agar bisa berjalan maksimal," kata Listyo dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan juga kami harus mengawal kalender-kalender kegiatan kamtibmas selama tahun 2024 di mana selama 1 tahun penuh nanti akan ada kegiatan rangkain Pemilu, tahapan Pemilihan Presiden maupun Pilkada," tambahnya.

Selain pesta Pemilu di tahun depan, pihaknya juga bertugas mengawal dan mengamankan sejumlah gelaran internasional, hingga kegiatan-kegiatan di wilayah Indonesia Timur.

Lebih lanjut ia menjelaskan, secara umum anggaran Polri akan dialirkan 49% untuk belanja pegawai. Selanjutnya, 28% akan dipergunakan untuk operasional, dan 22,8% sisanya untuk belanja modal.

Untuk menjamin keamanan, kualitas layanan publik, hingga profesionalisme SDM Polri, Listyo mengatakan pihaknya memiliki 6 sasaran prioritas. Salah satu yang paling utama ialah untuk digitalisasi.

"Kemudian kegiatan-kegiatan yang terkait meningkatkan profesionalisme dan SDM polri, dan termasuk pemenuhan sarpras dalam almatsus Pilpres, Pemilu dan juga program-program digitalisasi dan tentunya upaya kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian," pungkasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan 2023 di DPR. Salah satu yang menyita perhatian saat Jokowi mengungkit adanya tren 'arahan Pak Lurah' di kalangan politikus.

Dalam pidato kenegaraannya itu Jokowi menegaskan posisinya jelang kontestasi pemilu tahun depan. Dia mengatakan urusan penentuan calon presiden menjadi wewenang partai politik dan koalisi partai politik, bukan presiden.

Di awal pidatonya Jokowi menyinggung kondisi tahun politik saat ini. Dia lalu mengungkap adanya tren soal 'Pak Lurah' yang kerap didengarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Tak Ikut Campur Urusan Capres-Cawapres

Jokowi juga berbicara tentang lurah ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres pada 2024.

"Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam konsolidasi yang digelar PDIP Jawa Tengah (Jateng) di Semarang, Selasa (15/8) malam. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyebut Gibran justru bertemu dirinya kemarin malam.

"Ora ngerti aku, nggak tahu saya, saya kan konsolidasi sendiri sama Mas Wali malahan (kemarin)," kata FX Rudy kepada wartawan ditemui di kediamannya, Rabu (16/8/2023).

Rudy menyebut pertemuannya dengan Gibran dalam rangka rapat tiga pilar. Rapat itu membahas instruksi partai dan strategi pemenangan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Wali ke sini (kediaman), kemarin bahas rapat tiga pilar dan menyampaikan beberapa instruksi dari partai dan untuk strategi Pemilu 2024," ujarnya.

Sebagai informasi, DPD PDIP Jawa Tengah tahun lalu tidak mengundang Ganjar Pranowo saat konsolidasi partai yang dihadiri Puan Maharani. Selasa (15/8) malam, giliran Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam konsolidasi bersama kepala daerah kader PDIP yang digelar di Hotel Padma Semarang itu.

"Saya nggak tahu itu yang diundang siapa, nek diundang struktur partai rapat tiga pilar mesti saya diundang, karena (kemarin) saya nggak diundang dan nggak tahu bunyinya undangan apa saya nggak tahu," jelas Rudy.

Menurutnya, saat Ganjar tidak diundang, dirinya mengetahui alasannya. Pasalnya, saat konsolidasi tersebut dirinya turut diundang.

"Kalau ndek mben (dulu saat Ganjar tidak diundang) saya dapat undangan, dadi aku ngerti (jadi aku tahu alasannya), gitu lho. Kalau saya nggak dapat undangan, nggak tahu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara PDIP di Semarang.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Mochamad Iriawan (Iwan Bule), menghadiri acara deklarasi relawan Prabowo Subianto capres 2024 di Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, dia mengutarakan alasan bergabung dengan Gerindra.

"Kenapa Iwan Bule masuk ke partai yang ketuanya Prabowo Subianto? Karena dia itu orang yang paling ikhlas se-Indonesia. Saya kenal beliau mulai jadi Komandan Kopassus, tapi interaksinya tidak sering. Beliau sekarang selalu mendengungkan persatuan, jangan berbuat negatif, itu aja beliau," kata Iwan di hadapan relawan di Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/7/2023).

Iwan Bule juga bercerita saat momen dirinya berbincang-bincang dengan Prabowo. Mereka membahas terkait apabila Prabowo menjadi presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Suatu saat dia bilang hidup saya mungkin tidak terlalu lama Pak Iwan, saya sudah 72, kalau jadi presiden 73, 5 tahun sudah 78. Saya bilang jangan sekali Pak, dua kali karena Indonesia butuh bapak," ucapnya.

Minta Relawan Counter Serangan Siber

Kepada relawan generasi milenial, Iwan Bule meminta agar bergerak. Sebab, pihak 'lawan' Prabowo sudah mulai patroli siber.

"Teman-teman khususnya milenial, gen Z, sekarang saya sudah dapat bocoran jadi mereka lawan kita sudah turun patroli siber. Dia lihat film Pak Prabowo, kemudian dia potong edit-edit, berapa video sudah keluar," jelasnya.

Iwan memberi contoh sejumlah kasus serangan lawan untuk Prabowo. Mulai dari masalah tidur saat rapat, hingga banting map. Iwan Bule menepis narasi Prabowo tidur saat rapat dengan Presiden Jokowi.

"Kemudian map dibanting, nggak dibanting, orang disorong begini. Terakhir berkuasa, saya ingin berkuasa. Bukan, kalau saya berkuasa akan melakukan ini ini," sambung dia.

Simak Video 'PKB Yakin Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo Meski Golkar-PAN Merapat':

[Gambas:Video 20detik]


Gerakan Milenial Indonesia (GMI), basis relawan Prabowo Subianto dan Indonesia Moeda, relawan Erick Thohir, menggelar pertemuan sore ini. Dalam pertemuan itu mereka turut berdiskusi soal calon pemimpin Indonesia di tahun 2024 mendatang.

"Agendanya ini, kan besok kan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-78, kita sama-sama duduk berdiskusi dengan teman-teman relawan Milenial Indonesia yang sejak 2019 eksis untuk berdiskusi menyamakan visi misi untuk calon pemimpin di 2024 ke depannya," ujar Sekretaris Nasional Indonesia Moeda Dedy Ansary kepada wartawan di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Ansary menyatakan pihaknya mendukung Erick Thohir menjadi pendamping bacapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurutnya, Erick Thohir merupakan sosok yang tepat dan memiliki prestasi nyata.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Indonesia Moeda sudah pasti mendorong Erick Thohir (menjadi pendamping Prabowo). Sudah pasti, dan garis tangan seperti apa yang lalu Pak Erick Thohir di salah satu media bahwa beliau nggak terlalu terburu-buru," ungkapnya.

"Garis tangan sudah ditentukan sama yang maha kuasa, tapi melihat prestasi dan lain-lain pak Erick Thohir itu udah nggak bisa diragukan lagi, bahkan hasil survei pun membuktikan itu," lanjutnya.

Koordinator Nasional Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Sasha Tutuko (kiri) dan Sekretaris Nasional Indonesia Moeda Dedy Ansary (kanan) (Rumondang N/detikcom)

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional Gerakan Milenial Indonesia (GMI) Sasha Tutuko mengatakan pihalnya aktif menjalin komunikasi dengan para relawan, terlebih kepada para relawan milenial.

"Kita bersepakat bahwa yuk kita sama-sama, mudah-mudahan di 2024 ini kita bisa satu kapal yang sama, sama-sama kita melanjutkan kinerja Pak Joko Widodo," ucapnya.

Namun, terkait cawapres yang bakal mendapingi Prabowo, Sasha menuturkan pihaknya menyerahkan keputusa itu sepenuhnya kepada Prabowo. Menurutnya, siapapun yang dipilih Prabowo merupakan pilihan yang tepat.

"Kalau kita dari GMI sendiri bersepakat bahwa dengan siapapun yang Pak Prabowo pilih wapresnya, baik dengan Pak Erick maupun tidak, saya yakin bahwa ini sudah keputusan yang tepat untuk memajukan Indonesia, melanjutkan kinerja Pak Jokowi," tuturnya.

"Kalau kita harapkan kan memang, dengan siapapun itu, memang anak-anak muda setidaknya lapangan pekerjaan dengan anak-anak muda ini lebih kuat, lebih besar lagi," imbuhnya.

Terlebih, lanjut Sasha, kini koalisi pendukung Prabowo pada Pilpres 2024 pun telah bertambah. Sehingga, menurutnya keputusan soal cawapres telah didiskusikan dengan para ketua umum partai pengusung Prabowo.

"Apalagi kemarin sudah ada koalisi baru, koalisi besar. Saya yakin bahwa keputusan ini kedepannya, dengan wapres siapapun nanti itu sudah menjadi keputusan yang sangat matang," pungkasnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebutkan food estate yang tidak dikerjakan dengan baik sebagai bentuk kejahatan lingkungan. Gerindra membantah dan memberikan penjelasan terkait hal itu.

Hasto menyampaikan pernyataan tersebut di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK. Hasto mendorong PPATK membuka data tersebut.

Hasto kemudian memberikan catatan terhadap program food estate. Hasto lantas menilai program tersebut seolah-olah disalahgunakan karena hutan-hutan banyak ditebang habis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PDIP ini mempunyai program Merawat Pratiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Bantahan Gerindra

Juru bicara Pemenangan Pemilu Gerindra Budi Djiwandono menjelaskan, food estate merupakan program untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dia menilai program itu merupakan hal yang strategis yang seharusnya dijalankan bersama-sama dengan dukungan semua pihak.

"Pertama program food state ini adalah solusi untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, ya program strategis nasional yang memang sudah dijalankan dan patut kita bersama-sama dukung ke depan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan kita ke depan, mengingat situasi dunia geopolitik ekonomi internasional yang serba tidak menentu ya. Kita lihat gimana gejolak ini sangat mempengaruhi produktivitas lahan-lahan pertanian dalam negeri," kata Budi ketika diwawancarai di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).

"Kita perlu inisiatif-inisiatif, gagasan untuk mewujudkan tantangan. Salah satu solusinya adalah food estate atau lumbung pangan," lanjut Budi.

Budi menegaskan anggapan food estate termasuk kejahatan lingkungan tidaklah benar. Dia menilai lahan-lahan yang digunakan dalam food estate sudah mendapat izin serta kajian dari KLHK.

"Tentang anggapan bahwa ini adalah kejahatan lingkungan saya kira itu tidak benar. Karena lahan-lahan yang telah disiapkan untuk mewujudkan food estate ini adalah lahan yang memang sudah ada kajiannya diberikan oleh Kementerian LHK, ya dalam hal yang Kalimantan Tengah, ini adalah izin namanya KHKP, Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan. Memang izin pertama dan kalau itu sudah keluar dari KLHK itu sudah ada kajian teknisnya," ujar Budi.

Budi lalu menjawab anggapan food estate memicu kerusakan lingkungan. Dia menilai ribuan hektare di Kalimantan Tengah yang habis merupakan hutan produksi yang terbengkalai.

"Dan untuk menjawab mungkin ada pihak-pihak yang menuduh bahwa ini terjadi kerusakan lingkungan yang luar biasa, lahan yang disiapkan di Kalimantan Tengah kurang lebih 6.000 sekian hektare itu dulunya adalah hutan produksi, HPH, yang sudah lama tidak beraktivitas terbengkalai," ucapnya.

Budi menegaskan program food estate diimplementasikan untuk mewujudkan lumbung pangan. Dia menyebut perlu perawatan untuk menghidupkan kembali lahan tersebut.

"Oleh sebab itu, oleh gagasan Pak Prabowo untuk mewujudkan sebuah lumbung pangan untuk cadangan strategis, dalam hal ini komoditas singkong yang sangat penting untuk ada lahan yang disiapkan dan yang telah diberikan ini memang setelah proses evaluasi ada topsoil yang memang butuh treatment ya, karena lahan yang ditemukan itu karena lahan ini adalah bekas hutan produksi yang sudah terbengkalai ini banyak kita lihat soilnya sudah kebanyakan pasir," ucapnya.

"Jadi memang perlu treatment khusus ya dalam tanda kutip mungkin untuk mengubah mungkin lahan yang tidak produktif selama ini, menjadi lahan produktif dengan komoditas yang disiapkan, yaitu singkong. Kenapa singkong, karena singkong ini selain bisa menjadi sumber pangan tapi juga bisa menjadi sumber energi kira-kira begitu," lanjut Budi.

Simak juga 'Kala Gerindra Sebut Ada Menteri Ogah Buka Izin Lahan Buat Food Estate Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres 2024 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan belum menentukan cawapres pendampingnya. PKS mengaku bahagia juga jika cawapres Anies dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU).

"Koalisi Pak Anies ini sudah sepakat bertiga, antara NasDem, Demokrat, PKS, menyerahkan kepada Anies," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Aboe Bakar mengatakan partainya tak masalah jika cawapres Anies dari NU. Namun, keputusan bisa berubah-ubah mendekat masa pendaftaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi kalau dapat NU, dari siapapun, kita bahagia sekarang. Nggak ada masalah. Nanti pada waktu titik tertentu sebelum mendaftar akan kejadian itu lah waktu paling menentukan siapa yang akan terjadi ketika saat keputusan," ujarnya.

"Tapi saat ini, menurut saya, enjoy-enjoy aja. Tekan menekan dalam arti suatu situasi politik untuk mendapatkan 'Oh saya bisa mendaftar' itu biasa," sambung Aboe.

Perihal dinamika politik, Aboe Bakar mencontohkan Golkar dan PAN yang melabuhkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Dinamika seperti itu yang menurut Aboe akan terus terjadi.

"Anda bayangkan, situasi sekarang bisa berubah kok. Anda terbayang nggak sih Golkar dan PAN langsung datang ke Prabowo, terus Muhaimin, terus bagaimana Erick Thohir, bagaimana yang lain. Bumbu-bumbu ini akan indah pada ujungnya," imbuhnya.

Simak juga 'Waspada! Pertanian Jadi Sektor Paling Terdampak Perubahan Iklim':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres NasDem Anies Baswedan sampai saat ini belum menentukan cawapres untuk Pemilu 2024. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menyebut koalisi pendukung Anies Baswedan yang paling independen tentukan cawapres.

"Koalisi Perubahan menghindari kawin paksa dalam menentukan capres dan cawapres yang akan diusung pada Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, sangat independen menentukan siapa yang akan mendampinginya sebagai cawapres," kata Syahrial dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Dia menyebut penentuan cawapres di Koalisi Perubahan melalui tahapan proses komunikasi dan diskusi yang cukup panjang. Sehingga, kata dia, kokoh dan memiliki kebersamaan yang kuat dan sesuai kesepakatan piagam koalisi, penentuan cawapres diserahkan kepada Anies selaku calon presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak mungkin terjadi kawin paksa, karena Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS kedudukannya setara di dalam koalisi. Penetapan cawapres dibahas dan dibuat kriterianya oleh capres yang dapat dijelaskan secara rasional pada koalisi. Tanpa tekanan, saling jegal, apalagi ancaman yang berujung saling jegal dan sandera sesama mitra koalisi," ucapnya.

Lebih lanjut, Syahrial juga menyebut tidak ada tokoh yang dominan di dalam Koalisi Perubahan. Karena itu lah, dia menyebut penentuan cawapres di koalisi Anies akan berjalan dengan independen.

"Artinya, tidak ada tokoh sentral yang dominan dan memiliki kedudukan paling powerful. Seolah menjadi manusia setengah dewa yang bisa mengintervensi proses yang sudah berjalan di koalisi. Yang mampu memengaruhi, mengutak-atik, dan mengendalikan koalisi melalui instrumen kekuasaan," ujar dia.

Simak juga 'Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


PKS mengaku senang jika putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, maju Pilkada Depok. Bagi PKS, Depok menjadi wilayah yang menantang.

"Buat kami justru senang kalau Kaesang tampil di Depok. Buat kami ini, Depok menjadi ujian buat partai-partai lain. Bukan kami sombong, bukan kami menantang," kata Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023),

"Tapi kalau ada calon sebagai demokrasi, kami PKS terbuka welcome, karpet merah buat siapa saja yang mau masuk," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Aboe Bakar, siapa yang mau bangun di suatu wilayah itu sudah baik. PKS tak ambil pusing Kaesang maju atau tidak di Depok.

"Sekarang quatrick misalkan, kita mau ningkat lagi, kita lihat ada yang mau maju, bagus. Terus nggak jadi, kita lihat pasti akan ada yang muncul lagi," ujarnya.

Aboe Bakar mengatakan PKS tak ada beban soal Pilkada Depok. Oleh sebab itu, PKS tak khawatir Kaesang maju di Depok.

"Kita nggak khawatir Kaesang maju, atau apalagi mundur. Kita nggak ada beban apa-apa," imbuhnya.

Kaesang sebelumnya mengungkap alasan memilih maju di pemilihan Wali Kota Depok dibanding Kota Solo pada Pilkada 2024. Kaesang berkelakar bila maju Pilwakot Solo, dirinya sudah otomatis menang.

"Karena mau gimana pun harusnya maju di kota sendiri kan Solo. Cuma buat saya, ah Solo udah pasti menang saya," kata Kaesang seperti dilihat di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat, Sabtu (17/6).

Kaesang mengaku sudah mendapat restu dari keluarga perihal niatnya maju di Pilwalkot Depok. Dia menyebut keluarga mendukung apapun yang dilakukan selama itu kebaikan.

"Mau gimana pun keluarga mendukung apapun yang kita lakuin selama itu baik," ujarnya.

Kendati demikian, kata Kaesang, hanya sang kakak Gibran Rakabuming Raka yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo yang tidak setuju dirinya maju di Pilwalkot Solo. Kaesang berkelakar kakaknya tidak setuju karena menganggap dirinya ancaman berat.

"Nggak (Gibran tidak setuju), karena dia tau aku jadi ancaman berat buat dia," kata Kaesang.

Simak juga 'Ingin Perubahan, Sejumlah Warga Dukung Kaesang Maju Pilwalkot Depok':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Probo (Pro Prabowo) 08 mendeklarasikan dukungannya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi capres pada pemilu 2024. Probo 08 sendiri terdiri dari generasi milenial dan generasi Z.

'Kami menyadari generasi milenial dan gen Z, memiliki peranan besar dalam menentukan pemerintahan berikutnya melalui pemilihan umum 2024," kata Ketua Umum Probo 08, Mohammad Iqbal Aristya, dalam sambutannya di Bogor, Rabu (16/8/2023).

Dia lalu mengutip sejumlah hasil survei yang mengatakan bahwa generasi milenial dan Z memiliki partisipasi yang tinggi dalam berpolitik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut hasil survei, tim riset litbang kompas, tingginya antusias milenial dan generasi Z untuk mengikuti pemilu 2024. Sebanyak 86,7 persen menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pemilu," sebutnya.

"Dimana jika dikutip dari lembaga survei CSIS, pada Agustus 2022 lalu bahwa komposisi suara gen Z dan minelinal mendekati angka 60 persen lebih, mungkin tadi ada update 61 persen," sambungnya.

Iqbal mengatakan relawan Probo 08 sudah ada di 27 provinsi. Dia berharap agar nantinya bisa berkembang hingga ke seluruh provinsi di Indonesia.

"Di sini, generasi milenial dan gen Z pada pemilu 2024 akan mewarnai ruang demokrasi politik yang lebih produktif. Oleh karena itu kami Probo 08 hadir dan tancapkan semangat itu dari Kabupaten Bogor sebagai penyangga ibu kota, sekaligus wilayah rumah Bapak Prabowo Subianto," ujarnya.

Dia berharap 70 persen generasi milenial bisa memilih Prabowo pada pemilu 2024 nanti. Dia siap berjuang untuk memenangkan Prabowo.

"Kita berharap 70 persen dari generasi milenial pilih Pak Prabowo. Kami mengajak seluruh teman-teman generasi Z maupun milenial untuk bersama-sama memilih Pak Prabowo, untuk memastikan kehidupan yang lebih baik lagi ke depan," pungkasnya.

Simak Video 'Relawan Prabowo-Erick Thohir Sepakat Dukung Prabowo Capres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diundang dalam pertemuan PDIP Jateng bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu', kemarin malam. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut acara itu untuk para calon legislatif (caleg).

"Bukan Mas Gibran nggak diundang. Itu acara untuk para calon legislatif, para kepala daerah saya pikir tidak ada kok. Bahwa yang tua-tua iya, para calon legislatif ada Pak Mardianto juga tua, umur 70 tahun," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023) seperti dilansir detikNews.

Said menegaskan hubungan antara Gibran dengan PDIP tidak ada masalah. Dia meminta Gibran tak diusik agar tenang memimpin Solo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh enggak, jauh-jauh (dari masalah), wis-wis (sudah-sudah), percaya. Wong Mas Gibran ketika pelatihan jurkam di internal luar biasa kok penampilannya, masa sampai di luar mau diusik-usik lagi Mas Gibran, kan kasian Mas Gibran juga, dia kan perlu tenang juga jadi wali kota," kata Said.

Said mengatakan salah alamat bila Gibran diundang dalam acara pemenangan caleg itu. Namun, Said meminta maaf kepada Gibran atas nama partai.

"Itu sama sekali, minta maaf dengan segala hormat kepada Mas Gibran, itu memang acara kumpul semua caleg dapil provinsi Jawa Tengah, dari dapil 1 sampai 10 kalau nggak salah," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara PDIP di Semarang.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani tak masalah dengan keputusan Golkar bergabung mendukung Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju capres 2024. Puan mengibaratkan dukungan Golkar itu seperti pasangan yang masih menuju pelaminan.

Puan mulanya mengatakan partainya dan Golkar sebetulnya memiliki niat dan tujuan yang sama.

"Saya kira PDIP dan Golkar saya rasa punya niat yang sama, tujuan yang sama, cita-cita yang sama," kata Puan usai menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan mengatakan saat ini partai-partai belum ada yang dapat mendaftarkan capres usungannya ke KPU RI ibarat pasangan yang belum bisa menikah. Begitu pula dengan Golkar yang mendukung Prabowo, Puan mengibaratkan Golkar masih baru menuju pelaminan.

"Namun kalau kemudian tidak bisa bersatu seperti misalnya, dua orang perlu untuk naik ke pelaminan. Tapi untuk saat ini sepertinya belum bisa untuk naik ke pelaminan. Walaupun di Golkar pun sudah bersama apak Prabowo, tapi kan itu kan baru menuju pelaminan," ujarnya.

Puan memastikan partainya memiliki kecocokan dengan Golkar. PDIP, kata dia, masih membuka pintu apabila Golkar hendak bergabung mendukung bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

"PDI Perjuangan sih cocok. Jadi kalau memang ada faktor yang nggak bikin cocok, perlu tanyakan ke ketum Pak Airlangga. Yang pasti kami masih membuka pintu, kami tidak akan menutup pintu. Karena kami masih membuka ruang untuk berbicara, berdiskusi, namun iya karena sudah tidak cocok. Auto bubar, namun pintu dr PDIP masih tetap terbuka," kata dia.

Golkar dan PAN Resmi Dukung Prabowo Subianto

Golkar dan PAN resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai capres 2024. Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh kedua partai itu secara serentak di hadapan Prabowo dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pembentuk KKIR.

Momen deklarasi ini dilakukan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8). Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas secara langsung membacakan deklarasi dukungan itu.

"Memberikan dukungannya kepada Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia 2024-2029," kata Airlangga dalam sambutannya.

Setelah Airlangga, Zulhas pun turut membacakan deklarasi dukungan itu.

"Memutuskan memberikan dukungan calon presiden periode 2024-2029 kepada Letnan Jenderal Prabowo Subianto," kata Zulhas membacakan pernyataan dukungannya.


Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pihaknya tidak pernah menangkap kepala desa (kades). Sebab, menurut Alex, hal itu tidak ada dasar hukum bagi KPK menangkap kepala desa.

"Tapi saya pastikan Bapak Ibu sekalian, KPK itu tidak pernah ya menangkap kepala desa atau lurah, saya pastikan itu, karena apa? UU KPK nggak memungkinkan," kata Alex dalam acara Peningkatan Kapasitas kepada Kepala Desa/Lurah Berprestasi Pemenang Lomba Desa/Kelurahan tahun 2023 di Gedung Juang lantai 3, Gedung KPK Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

Alex mengatakan KPK akan melakukan penindakan jika dana korupsi kepala desa melebihi Rp 1 miliar. Menurutnya, hal itu tidak mungkin terjadi lantaran dana desa juga sebesar Rp 1 miliar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi bukan tidak ada, sifatnya UU KPK itu memang membatasi kewenangan. Kalau perkara yang ditangani KPK itu hanya kalau menyangkut penyelenggara negara, aparat penegak hukum dan kerugiannya di atas Rp 1 miliar. Kalau bapak ibu di desa itu sekarang ada dana desa itu rata-rata berapa itu, Rp 1 miliar ya. Nah itu kalau misalnya itu dikorupsi semua, ya mungkin baru KPK akan turun. Tapi kan nggak mungkin, diberikan Rp 1 miliar diambil semua," ujarnya.

Alex mengatakan salah satu penyebab para pejabat melakukan korupsi adalah untuk mengembalikan modal saat kampanye. Berdasarkan survei yang dilakukan KPK bersama Kemendagri, menurut Alex, setiap calon yang ingin maju sebagai bupati atau wali kota harus menyiapkan anggaran Rp 20-30 miliar.

"Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, persoalan korupsi secara umum tadi saya sampaikan, ini selalu diawali dari hasil pemetaan kami di KPK, kenapa banyak pejabat, penyelenggara negara ya termasuk mungkin juga kepala desa kemudian melakukan tindak pidana korupsi ternyata salah satunya apa? Karena biayanya, untuk menjadi pejabat itu mahal. Untuk menjadi anggota DPRD itu mahal, menjadi bupati, wali kota mahal, gubernur mahal, saya nggak tahu kalau untuk jadi presiden berapa," kata Alex.

"Paling tidak dari survei Kemendagri ya, itu bersama-sama KPK, saya sampaikan untuk jadi bupati atau wali kota, itu calon itu harus mengandarkan dana sekitar Rp 20-30 miliar, itu belum tentu menang loh, belum tentu menang. Kalau menang harus dilipatgandakan, karena apa? Dari survei kami di KPK, semakin besar anggaran yang dialokasikan itu kemungkinan menang itu semakin tinggi. Karena apa? Masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian, itu cenderung memilih calon yang memberikan lebih gede dibanding yang lain," lanjutnya.

Dia mengatakan KPK mengusung tagline 'Hajar Serangan Fajar' untuk Pemilu 2024. Alex mengatakan KPK mendeteksi adanya fenomena 'bagi-bagi rejeki' jelang pemilu.

"Hajar serangan fajar karena kami mendeteksi Bapak Ibu sekalian, bahwa menjelang pencoblosan itu ya itu tadi, ada yang bagi-bagi rejeki, apalah istilahnya di situ, itu yang ditunggu masyarakat. Artinya apa bapak ibu sekalian? Kalau dari satu sisi aja demokrasi kita seperti itu, biayanya sangat mahal karena masyarakat juga menuntut dari calon itu untuk memberikan sesuatu, saya membayangkan apa jadinya ketika para calon anggota DPRD, calon kepala daerah ketika mereka kemudian terpilih dan mulai berhitung, kemarin saya keluar duit berapa, dibagi 60 bulan bapak ibu sekalian, karena 5 tahun menjabat," tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Saat Pengamat Kritik Perpanjangan Jabatan Kades: Rakyat Butuh Pupuk Murah':

[Gambas:Video 20detik]


Langkah politik Ridwan Kamil masih menjadi tanda tanya jelang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat selesai pada 5 September 2023 mendatang. Namun nama Ridwan Kamil selalu dikait-kaitkan dengan dinamika politik saat ini.

Selain diisukan kembali maju untuk periode kedua di Jawa Barat, Ridwan Kamil juga santer dikabarkan bakal maju di Pilgub DKI Jakarta. Terakhir, nama Ridwan Kamil juga banyak disebut sebagai bakal calon presiden.

Di tengah tiga pilihan tersebut, Ridwan Kamil mengaku saat ini pilihan yang paling rasional adalah menjadi Gubernur Jabar untuk periode kedua. Dia menyebut akan fokus dengan pilihan tersebut untuk saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari pilihan itu yang paling rasional Gubernur Jabar jilid dua, itu yang paling ada di depan mata, maka saya fokus ke situ. Cuma tadi jangan kaget kalau keur (lagi) berskenario kitu takdirna mengkol kitu (takdirnya belok)," kata Ridwan Kamil, Rabu (16/8/2023).

Dia kemudian menyebut jika isu maju Pilgub DKI Jakarta berhembus setelah namanya muncul di urutan teratas dalam beberapa hasil survei. Padahal, pria yang akrab disapa Kang Emil ini tidak pernah berkegiatan di Ibu Kota.

"Kenapa DKI muncul dalam wacana, saya juga kaget, survei di DKI juga bagus. Padahal kan gak ada baliho saya di Sudirman-Tamrin, mimilueun (ikut-ikutan) salam-salaman di car free day, eweuh (gak ada)," ungkapnya.

Sedangkan untuk kontestasi nasional, Kang Emil menyebut dirinya adalah sosok penganten yang hanya siap jika dipinang. Sementara yang menentukan siapa yang maju dan tidak, adalah partai politik.

"Kalau ke nasional itu betul-betul penganten kaya saya tidak dalam posisi menentukan. Jadi takdir itu tidak ditentukan si penganten. Nasional mah betul-betul takdir penganten si keluarga di atas ya (yang menentukan)," ujarnya.

"Lagi senang-senang ke sini kan, tiba-tiba mengkol koalisina kaditu (belok koalisinya ke situ). Tapi jangan kaget, janur kuning belum melengkung," imbuhnya.

Politik Akhir Waktu

Lebih lanjut, Kang Emil menyatakan jika arah politik untuk Pilpres maupun Pilkada 2024 mendatang belum bisa ditentukan saat ini. Sebab menurutnya ada politik akhir waktu yang bisa menentukan segala kemungkinan terjadi.

"Jadi jangan menilai politik 2024 dengan perhitungan minggu ini, pegang omongan saya. Ini bisa jadi politik akhir waktu," tegasnya.

Dia pun mencontohkan ketika Ma'ruf Amin yang dipinang untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2019, terjadi di menit-menit akhir jelang penutupan pendaftaran ke KPU.

"Memang Ma'ruf Amin, Pa Kiai gak ada kan di survei, gak ada pasang baliho. Tapi oleh sebuah hitungan politik akhir terjadilah si takdir itu (jadi wapres)," ungkapnya.

Karena itu, saat ini Kang Emil menegaskan akan fokus dengan apa yang ada di depan matanya, yakni Pilgub Jabar. Meski segalanya kemungkinan bisa saja terjadi hingga batas akhir pendaftaran baik pada Pilpres Februari 2024 dan Pilkada November 2024.

"Jadi saya memastikan yang ada di depan mata saya jaga, tapi itu diniati dan nanti dilihat karena ada hal yang di luar kendali. Makanya lihat saya gak banyak komen, diam itu sikap, diam itu bagian dari politik. Saya gak banyak omong," tutup Kang Emil.


Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut sebagai salah satu calon wakil presiden (cawapres) pilihan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Merespons hal itu, Erick menyatakan bakal meminta restu ke 'orang tua'.

"Loh, kan saya sudah bilang waktu itu. Kalau kita jauh cinta sama seseorang kan musti izin orang tua nggak? Iya," kata Erick kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023), dikutip dari detikNews.

"Ya kan koalisi, kan kalau orang tua kan ada bapak atau ibu. Koalisi juga kan ada beberapa partai," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir detikNews, 'orang tua' yang dimaksud Erick Thohir ialah pimpinan partai politik yang ada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Seperti diketahui, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan PAN, sudah menjalin kerja sama politik lewat KKIR.

Meski demikian, Erick mengaku tak mau berandai-andai soal dorongan menjadi cawapres.

"Nanti gini aja, kalau koalisinya terbentuk nanti masing-masing mengajukan nama nanti kita lihat gitu yah, mekanismenya itu ada. Kalau kita 'oh saya, saya' tahunya nggak diusulkan ha-ha-ha," ujar Erick.

"Apalagi kayak tadi broken heart, kalau sudah naksir tahunya ditolak sama orang tua," sambungnya.

Sebelumnya, Waketum PAN Yandri meyakini Prabowo bakal memilih Erick Thohir menjadi cawapres. Menurutnya, Erick merupakan tokoh terbaik.

"PAN meyakinkan Erick Thohir terbaik itu bagus. Nah, nanti pasti Golkar kan Pak Airlangga ya, kita hormati. Cak Imin juga ngotot ya bagus. Semuanya bagus, kalau malah lemes-lemes semua kan malah bahaya buat koalisi," ujar Yandri.

"Itu hakulyakin insyaallah Pak Erick Thohir yang diambil," kata dia.

Gerindra Ungkap PAN Berharap Erick Thohir Jadi Cawapres Prabowo


Di sejumlah titik di Kota Denpasar, Bali, bertebaran baliho Partai Gerindra di Bali yang memajang foto Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Pesan yang dimuat dalam baliho tersebut seolah-olah Jokowi mendukung Prabowo di ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Salah satu baliho tersebut ada di persimpangan Jalan Akasia dan Jalan Katrangan, Denpasar Timur. Warna putih mendominasi baliho dengan aksen bendera merah putih di atasnya. Yang cukup mencolok adalah tulisan "2024 jatahnya Pak Prabowo," - Ir. H. Joko Widodo.

Sekjen DPD Gerindra Bali I Kadek Budi Prasetya mengatakan adanya gambar Jokowi tersebut bukan hal yang perlu dipermasalahkan. Menurutnya, sah-sah saja ada gambar Prabowo dan Jokowi sebagai menteri pertahanan dan presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sah-sah saja. Pak Prabowo itu kan Menhannya pak Jokowi. Pak Prabowo perpanjangan tangan Pak Jokowi," kata Budi dihubungi detikBali, Rabu (16/8/2023).

Tak hanya sebagai pejabat negara. Budi menganggap, foto Prabowo dan Jokowi bersalaman di baliho tersebut memang menggambarkan dukungan Jokowi kepada Prabowo untuk maju sebagai presiden pada 2024.

Politikus Gerindra Bali yang akrab disapa Rambo itu memastikan bahwa Jokowi pernah menyatakan dukungannya kepada Prabowo di depan publik. Karenanya, sosok Prabowo dan Jokowi dalam satu baliho, sudah menggambarkan kekompakan itu.

"Dalam pidatonya Pak Jokowi kan pernah bilang, sekarang gilirannya Pak Prabowo. Artinya, demi kebaikan bangsa, kami sama-sama berjuang," kata Rambo.

Senada, Ketua DPC Gerindra Denpasar Ida Bagus Yoga Adi Putra menjelaskan ada alasan foto Prabowo dan Jokowi dalam satu baliho Gerindra itu. Yang pertama, adalah penggambaran tentang persatuan.

Menurutnya, hal itu terinspirasi dari fakta bahwa ada perbedaan pandangan politik yang cukup signifikan di Bali. Sehingga, dengan ada Jokowi dan Prabowo dalam satu baliho, bertujuan mempersatukan semua yang berbeda untuk kemajuan bangsa.

"Makanya, kenapa Prabowo dan Jokowi, di satu sisi memang (menggambarkan) persatuan. Walaupun kita berbeda (pilihan dan pandangan politik) tapi bersama," kata Yoga.

Kemudian, sosok dua pejabat negara dalam satu baliho itu juga menggambarkan tentang harapan Prabowo dan Gerindra dapat melanjutkan kepemimpinan dan program pemerintah yang belum selesai dikerjakan di era Jokowi.

Yoga mengakui bahwa Gerindra memang berharap ada dukungan dari Jokowi untuk Prabowo memimpin Indonesia. Menurutnya, Jokowi berharap ada pemimpin yang kuat, melanjutkan keberlangsungan Indonesia.

"Pertama, beliau (Jokowi) seorang negarawan sejati. Beliau memungkinkan estafet kepemimpinan yang kuat," katanya.

Karenanya, dia memandang wajar jika banyak yang mendukung Prabowo maju pada Pemilu 2024 yang bahkan datang dari para pendukung Jokowi saat Pemilu 2014 dan 2019. Yoga mencontohkan beberapa relawan yang dahulu mendukung Jokowi, kini juga menyuarakan dukungan kepada Prabowo.

"Misalnya, Projo dan relawan-relawan Jokowi, hampir semuanya mendukung pak Prabowo. Tapi, saya tidak tahu pasti dan kalau melihat para pendukung Jokowi sekarang ke Pak Prabowo, ya pertanda (dukungan kubu Jokowi kepada Prabowo)," tuturnya.

Respons Prabowo saat Jokowi Singgung Fotonya Mejeng di Baliho Capres


PAN mendukung gagasan Jokowinomics yang digaungkan Bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Waketum PAN Yandri Susanto menilai program itu sejalan dan melanjutkan kebijakan Presiden Jokowi.

"Jokowinomics itu yang diilhami Pak Prabowo itu bagaimana Pak Jokowi ini kan berhasil membangun landasan ekonomi yang kuat. Misal masalah tol, pelabuhan pusat, pusat pertumbuhan ekonomi baru, hilirisasi, kemudian membangkitkan UMKM itu menjadi landasan kuat Prabowo," kata Yandri kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Yandri menyebut Jokowinomics sama dengan Prabowonomics. Dia memastikan apa yang sudah dilakukan Jokowi akan dilanjutkan oleh Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya Jokowinomics ya Prabowonomics, maka dari itu komitmen Pak Prabowo untuk mengatakan berkelanjutan itu ya dimulai dengan Pak Prabowo melanjutkan gagasan ekonomi yang dibuat Pak Jokowi," ujarnya.

"Harus dilanjutkan, yang baik wajib dilanjutkan yang mungkin belum sempurna ya disempurnakan," lanjut Yandri.

Sebelumnya, Prabowo Subianto menggaungkan Jokowinomics. Prabowo mengatakan Jokowinomics merupakan aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Prabowo, dalam acara seminar ekonomi yang diselenggarakan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8).

Prabowo menerangkan prinsip ekonomi Pancasila yakni kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip bangsa Indonesia. Menurutnya, ekonomi harus bisa mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Prabowo mengatakan program konkret dari ekonomi Pancasila yang dijalankan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa.

Prabowo mengatakan program-program tersebut untuk membantu masyarakat lemah.

Maka dari itu, Prabowo akan melanjutkan program yang dicanangkan Jokowi. Prabowo juga mengatakan berlandaskan Jokowinomics akan mencapai Indonesia Emas 2045.

Simak juga 'Zulhas Ungkap Alasan PAN Mantap Dukung Prabowo di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan perubahan konstitusi pada era reformasi telah menata ulang kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada, sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru. Penataan ulang itu juga terjadi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang semula merupakan lembaga tertinggi negara, berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara.

Ia mengatakan sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR RI seharusnya tetap dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Jakarta, hari ini.

"Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas, 23 Mei 2023 yang lalu. Karena itu, setelah 25 tahun memasuki era Reformasi sejak tahun 1998, kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (16/8/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan manifestasi dari konsepsi kedaulatan rakyat, salah satunya mewujud pada penyelenggaraan pemilu. Pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya agar berjalan secara Luber dan Jurdil. Pelaksanaan pemilu lima tahun sekali merupakan perintah langsung Pasal 22E konstitusi.

Sebagaimana diketahui, pemilu terkait dengan masa jabatan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden. Masa jabatan seluruh menteri anggota kabinet, juga mengikuti masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah ditentukan oleh undang-undang dasar hanya selama lima tahun.

"Persoalannya, bagaimana jika menjelang pemilu terjadi sesuatu di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi. Maka secara hukum, tidak ada presiden dan/atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu," jelasnya.

Bamsoet menerangkan, dalam keadaan tersebut timbul pertanyaan, siapa yang memiliki kewajiban hukum untuk mengatasi keadaan-keadaan bahaya tersebut? Lembaga manakah yang berwenang menunda pelaksanaan Pemilu? Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika Pemilu tertunda, sedangkan masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota-anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?

"Berbagai masalah di atas belum ada jalan keluar konstitusional-nya setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita sebagai warga bangsa. Di masa sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945, MPR RI masih dapat menetapkan berbagai ketetapan yang bersifat pengaturan, untuk melengkapi kevakuman pengaturan di dalam konstitusi. Apakah setelah perubahan keempat.undang-undang dasar MPR RI masih memiliki kewenangan untuk melahirkan ketetapan-ketetapan yang bersifat pengaturan?" terang Bamsoet.

Bamsoet menekankan pentingnya mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI seperti halnya presiden yang memiliki kewenangan PERPPU manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa. TAP MPR RI merupakan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan kahar fiskal dalam skala besar.

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," tutup Bamsoet.

Sebagai informasi tambahan, Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 turut dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Wapres RI Ma'ruf Amin, Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti, istri presiden keempat almarhum Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, Wakil Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPD RI, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, ketua umum partai politik yang mewakili keterwakilan di DPR RI, duta besar negara sahabat, raja-raja nusantara, dan ketua ormas keagamaan serta perwakilan teladan dari seluruh nusantara.

Simak juga 'Saat Bamsoet Sebut Kekayaan Alam RI Tidak Berdaya di Tengah Situasi Global':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menyatakan kesiapannya untuk 'lari maraton' meneruskan pekerjaan besar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menuju perwujudan Indonesia Emas 2045.

Hal tersebut diungkapkan Ganjar merespons pernyataan Jokowi yang berbicara soal pentingnya konsistensi pemimpin. Jokowi menyampaikan itu saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8).

"Maraton kita," kata Ganjar usai menyaksikan pidato kenegaraan Jokowi di Gedung DPRD Jateng, Kota Semarang, Jateng, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar juga setuju dengan pesan yang diberikan Jokowi soal budi pekerti. Ganjar mewanti-wanti agar polusi budaya tidak terjadi.

"Jangan sampai menjadi polusi budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Kasar, tidak hormat, karena ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia wabilkhusus posisi Indonesia terhadap dunia," kata Ganjar.

Sebelumnya, pada pidato kenegaraan dalam rangka HUT RI ke-78, Jokowi menegaskan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Sebab itu penting bagi pemimpin negara melanjutkan kerja besar yang sudah dimulai saat ini.

"Apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?," katanya.

Menurut Jokowi, saat ini dibutuhkan nafas kepemimpinan yang panjang untuk 'lari marathon'. Bukan sekadar 'jalan-jalan sore' atau 'lari sprint'.

"Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas," pungkasnya.

Simak Video 'Jokowi Ingin Hilirisasi Terus Dilanjutkan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Yenny Wahid saat mengantarkan istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Wahid, ke mobil usai Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI. Prabowo mengaku ingin bertemu lagi dengan Yenny.

"Mau ketemu lagi," kata Prabowo kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Prabowo menjawab pertanyaan terkait isi pembicaraannya dengan Yenny.

Saat ditanyakan kapan pertemuan itu bakal dilakukan, Prabowo mengatakan hal itu tengah dibahas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sedang dibicarakan," sambung dia.

Momen Prabowo mengantar Sinta Nuriyah Wahid sampai ke mobil terjadi setelah acara Sidang Tahunan MPR RI usai. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga sempat mencium tangan Sinta Nuriyah Wahid.

Pantauan detikcom di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, sekitar pukul 11.55 WIB, Rabu (16/8/2023), Prabowo, yang mengenakan setelan jas berwarna hitam, terlihat mengantar Sinta Nuriyah Wahid sampai ke mobilnya. Ia menunggu saat Sinta naik ke mobilnya.

Terlihat pula Prabowo dan Yenny berdiskusi ringan. Ia memperhatikan ibunda Yenny itu menaiki mobil dengan aman, lalu Prabowo juga sempat mencium tangan Sinta Nuriyah Wahid sebelum meninggalkan kompleks parlemen.

Simak Video 'Prabowo Berlutut dan Cium Tangan Istri Gus Dur Usai Sidang Tahunan MPR':

[Gambas:Video 20detik]


Accurate Survey Research (ASR) membeberkan temuan big data Jayabaya Engine-X terhadap partai politik di Jawa Timur. Hasilnya, Gerindra menjadi partai dengan popularitas tertinggi di Jatim.

"Gerindra menjadi partai dengan popularitas tertinggi di Jawa Timur dan mendapat perbincangan tertinggi di sosial media," ujar CEO ASR Gumilar Satriawan dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Popularitas di Gerindra 18,1%, kemudian disusul PDIP 17,8%, PKB 8,6%, Demokrat 8,4%, NasDem 7,5%, Golkar 7,4%, PAN 6,8%, PPP 5,4%, PKS 5,1%, Perindo 3,8%, PSI 3,7%, PBB 1,4%, Partai Buruh 1,3%, Partai Gelora 1,2%, Partai Ummat 1,0%, PKN 0,9%, Hanura 0,9%, Partai Garuda 0,8%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari hasil grab big data terlihat Gerindra memimpin popularitas di Jatim. Namun, hasil perolehan tersebut tentu akan bisa berubah seiring dengan perkembangan di lapangan. Bigdata Engine-X akan terus merekam jejak digital setiap subjek pada event engine yang sedang berjalan," jelasnya.

Gumilar yang juga Peneliti dan Praktisi Bigdata Jayabaya Engine-X menyebut, faktor coattail effect dari bacapres Prabowo Subianto membuat Gerindra menjadi partai dengan popularitas tertinggi.

"Selain itu, gerakan masif dari para kader Gerindra di lapangan juga berpengaruh," jelasnya.

Popularitas partai politik di Jatim versi big data Jayabaya Engine-X. Foto: Dok. Istimewa

"Faktor pimpinan DPD Gerindra Jatim di bawah kepemimpinan Anwar Sadad sangat berpengaruh bagi naiknya popularitas dan elektabilitas Gerindra di Jatim. Kader Gerindra Jatim sangat aktif tampil di media," lanjutnya.

Diketahui, Event Big Data Jayabaya Engine Monitoring partai politik dengan sub lokasi Jawa Timur ini dilakukan periode 1 Januari 2023 sampai 16 Agustus 2023.

Big Data Jayabaya mengambil variabel perbincangan, posting data sebanyak 13.788 netizen dan user sebanyak 10.179 berdasarkan wilayah di Jatim. Sumber data berasal dari X (twitter), Facebook, Instagram, YouTube dan online news di wilayah Jawa Timur.

Survei Poltracking: PDIP Teratas, 8 Partai Diprediksi Lolos ke DPR


Bacapres PDIP Ganjar Pranowo merespons soal polusi budaya yang sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan di gedung DPR/MPR. Ganjar menyebut pesan Jokowi sangat klir bahwa jangan sampai kasar dan tidak hormat kepada siapapun.

"Pesannya (Presiden) saya kira sangat klir. Yang pertama jangan sampai terjadi polusi budaya yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang jadi nilai-nilai kita, kasar, tidak hormat. Karena ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia wabil khusus (khususnya) posisi Indonesia terhadap dunia," kata Ganjar di gedung DPRD Jateng, Semarang, dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Ganjar juga merespons itu berkaitan dengan bonus demografi di Indonesia yang harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada bonus demografi yang mesti kita ambil keuntungannya dan kita musti progresif untuk itu. Saya kira apa yang disampaikan Presiden klir betul," ujarnya.

Terkait isu Pemilu 2024, Ganjar juga menyebut setuju dengan Jokowi di mana masyarakat tetap harus menjaga persatuan dan meredam gejolak yang berpotensi memecah.

"Di daerah mestinya tinggal mendukung saja apa yang ada sekaligus di tahun politik itu yuk kita redam agar kemudian tidak terjadi situasi yang membikin sensi banyak orang," kata Ganjar.

Baca berita lengkapnya di sini.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal dirinya disebut 'Pak Lurah' terkait isu adanya arahan capres dan cawapres. Ketua DPP PKB Daniel Johan cerita pertama dengar Jokowi dipanggil 'Pak Lurah' empat tahun lalu.

"Kalau saya dengar dari 3-4 tahun lalu kan. Kan cuma mungkin jadi intensif di tahun politik. Maka menjadi kuat," kata Daniel Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Padahal itu hal yang biasa aja," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daniel Johan juga menilai pidato Jokowi soal disebut tolol hingga Firaun sebagai curahan hati (curhat). Hal tersebut menurut Daniel langsung dibantah Jokowi saat berpidato.

"Ya itu curhatannya Pak Presiden ya bahwa itu hanya prasangka. Bahwa itu tidak benar, Pak Jokowi sempat tidak paham. Tapi akhirnya paham, tapi itu disanggah," imbuhnya.

Jokowi sebelumnya membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.

Simak Video: Bambang Pacul Benarkan Jokowi Dipanggil 'Lurah' di Kalangan Politisi

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Demokrat Benny K Harman menyoroti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR hari ini. Benny menilai pernyataan Jokowi soal presiden tidak mengurusi urusan calon presiden dan calon wakil presiden bertolak belakang dengan realitas.

"Ya menurut saya memang itu kontradiktif ya, karena bagi daerah-daerah yang pasang baliho begitu kan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar ya kan. Yang kedua juga dia juga mengumpulkan relawannya dan menegaskan mendukung capres tertentu kan jadi apa itu pernyataan yang inkonsisten menurut saya," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Benny menyebut pihaknya berharap jika di momen Sidang Tahunan ini Jokowi bisa mengklarifikasi soal cawe-cawe terhadap calon presiden. Namun, dia menilai hal itu tidak dijelaskan oleh Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya harapan kami tadi Presiden Jokowi memberikan klarifikasi yang lebih jelas mengenai dugaan cawe-cawe beliau di dalam pencapresan. Susah dibantah bahwa Pak Jokowi memang ikut cawe-cawe, ikut mendikte pimpinan parpol agar mendukung capres dan cawapres yang di-endorse-nya," tutur Benny.

"Itu yang susah, itu kenyataan dan kita, saya, kami, tadi berharap Pak Jokowi memberikan klarifikasi soal itu ternyata tidak," sambungnya.

Menurut Benny, pernyataan Jokowi yang disebut 'Pak Lurah' lantaran diduga mengurusi urusan parpol tidak sesuai dengan sikap yang ditunjukkan. Dia menilai pidato Jokowi soal 'Pak Lurah' hanya sebatas lip service.

"Menurut saya itu hanya lip service saja karena bertolak belakang dengan realitas toh. Publik itu melihat apa yang dilakukan bukan hanya apa yang dikatakan. Akan lebih bagus kalau apa yang dikatakan juga itu yang dilakukan. Nah, yang terjadi adalah lain yang dilakukan, lain yang dikatakan," tutur Benny.

Jokowi soal Disebut Pak Lurah

Jokowi sebelumnya membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya, 'belum ada arahan Pak Lurah'," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud 'Pak Lurah' itu. Jokowi akhirnya tahu 'Pak Lurah' adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mempermasalahkan fotonya terpampang dengan calon presiden (capres) di baliho. Lalu bagaimana respons Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto?

"Tadi kan apa komentar beliau (Pak Jokowi) yang terakhir?" kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Nggak apa-apa kan? Boleh-boleh saja," sambung Bacapres dari Partai Gerindra itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, baliho dengan gambar Prabowo saat bersama Jokowi memang sempat bermunculan di sejumlah wilayah di Jawa Tengah seperti Solo, Brebes, Pati hingga Klaten. Baliho bergambar Prabowo bareng Jokowi juga muncul di sejumlah titik di DKI Jakarta.

Jokowi Tak Masalah

Jokowi sebelumnya menyinggung foto dirinya yang terpasang di mana-mana bersama capres tertentu. Menurut Jokowi, hal ini sudah menjadi nasib presiden jika namanya ikut diseret untuk menentukan capres dan cawapres.

"Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," kata Jokowi dalam pidatonya saat acara sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, Rabu (16/8).

Setiap berkunjung ke suatu provinsi, dia selalu menemukan fotonya terpampang dengan capres bahkan hingga ke tikungan desa. Meski demikian, Jokowi tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan di desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya nggak papa. boleh boleh saja," imbuhnya.


Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Effendi Simbolon buka suara soal disebut digantikan Ferdinand Hutahaean maju caleg di Pemilu 2024. Effendi mengaku memang tak maju caleg lagi di pemilu nanti.

"Nggak. Insyaallah nggak. Haha," kata Effendi usai menghadiri Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Ya kan biar yang lain dululah," tambah Effendi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditanya soal pernyataan Ferdinand Hutahaean yang mengaku maju caleg karena menggantikan dirinya, Effendi hanya tersenyum. Dia enggan berkomentar banyak.

"Nggak tahu," ucapnya.

Dia mengatakan tak maju caleg tak ada kaitannya dengan Ferdinand Hutahaean.

"Oh, nggak, haha," kata Effendi.

PDIP pun telah angkat bicara soal Effendi digantikan Ferdinand. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto hal itu tidak terkait dengan pernyataan Effendi yang dinilai mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Nggak, nggak. Partai kami kan sudah memiliki ukuran, kalau memang ada hukuman tidak ada yang sifatnya block gitu, nggak ada. Semua orang punya jasa kepada partai ini," kata Utut kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (4/8).

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan proses pencalegan di KPU masih bersifat tahapan dan belum final.

"Kan kita masih diberi kesempatan oleh KPU untuk memperbaiki daftar calon sementara. Perbaikannya itu mulai dari Minggu tanggal 6 (Agustus) sampai 11, nanti diverifikasi ulang tanggal 13 sampai 29. Jadi ini masih tahapan. Kalau saya sendiri, ya, siapa-siapa yang nyaleg juga nggak hafal dan nggak tahu," kata Utut.

"Kalau Bang Effendi itu senior kita. Kalau Bang Effendi berbicara di marga Simbolon di Aryaduta 7 Juli itu pendapat pribadi beliau, bukan pendapat sebagai mewakili partai," lanjutnya.

Saksikan juga Blak-blakan: Zulhas Bicara Koalisi hingga Cawapres Pascadeklarasi Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


DPP PDIP melakukan konsolidasi kader kepala daerah bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' pada Selasa (15/8) malam. Namun dalam acara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tak diundang.


Ketua Barisan Muda (BM) PAN, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu, berharap Ketum Gerindra Prabowo Subianto menemui empat organisasi sayap partai koalisi. Pasha kemudian menyinggung peribahasa tak kenal maka tak sayang.

Hal itu disampaikan Pasha dalam pertemuan organisasi sayap partai koalisi pendukung Prabowo, yakni Barisan Muda PAN, Tunas Indonesia Raya (Tidar) Gerindra, Garda Bangsa PKB, dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI). Dia berharap segera ada pertemuan dengan Prabowo.

"Saya tadi mengusulkan kepada Bu Saras (Rahayu Saraswati), sayap Partai Tidar, otonom Gerindra itu, untuk segera melakukan pertemuan dengan bapak calon presiden. Tak kenal maka tak sayang, kami tidak ingin ada perpecahan di tubuh sayap partai di tingkat bawah, maka perlu sekali kami secara langsung mendengar apa yang menjadi arahan petunjuk teknis, dari bapak calon presiden kita yang kita banggakan," kata Pasha kepada wartawan di Jakarta Selatan, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pertemuan dengan Prabowo tersebut penting. Sebab, kata dia, keempat organisasi kepemudaan partai itu belum pernah berdiskusi dengan Prabowo.

"Kita tahu Pak Prabowo dekat dengan anak muda. Kita tahu Pak Prabowo banyak sekali memberikan perhatian kegiatan-kegiatan kepemudaan, baik itu dunia jurnalisme, baik itu dunia kreatif, film, musik industri, kita paham itu. Tetapi kita butuh, kita sebut apa ya, hal yang lebih directly Pak Prabowo kepada anak-anak muda khususnya teman-teman di koalisi," imbuhnya.

Pasha menambahkan, PAN sudah menunjukkan loyalitasnya dengan mendukung Prabowo berturut-turut dalam dua pemilu sebelumnya. Ia berharap bertambahnya pasukan Prabowo dalam bentuk koalisi dapat memenangkan Prabowo sebagai presiden pada 2024.

"PAN sudah membuktikan, kami loyal dengan Pak Prabowo. Di dua tahun atau di dua pemilu sebelumnya. Nah, hari ini PAN kembali membuktikan, di pemilu ketiga di era Pak Prabowo maju sebagai presiden. Kami pun tetap ada di barisan yang sama," ujarnya.

"Mudah-mudahan dengan pergerakan ini dengan solidnya sayap partai, saya kira ini akan terus menguatkan perjuangan-perjuangan Pak Prabowo yang akan datang," pungkasnya.


Menteri BUMN Erick Thohir menyebut bakal meminta restu kepada 'orang tua' bila didukung menjadi cawapres Ketum Gerindra Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Siapa 'orang tua' yang dimaksud Erick?

"Loh, kan saya sudah bilang waktu itu. Kalau kita jauh cinta sama seseorang, kan mesti izin orang tua nggak? Iya," kata Erick kepada wartawan di kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Ya kan koalisi, kan kalau orang tua kan ada bapak atau ibu. Koalisi juga kan ada beberapa partai," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

'Orang tua' yang dimaksud Erick ialah pimpinan partai politik yang ada dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Diketahui, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan PAN sudah menjalin kerja sama politik lewat KKIR.

Namun Erick mengaku tak ingin berandai-andai soal dorongan cawapres itu.

"Nanti gini aja, kalau koalisinya terbentuk, nanti masing-masing mengajukan nama, nanti kita lihat gitu ya. Mekanismenya itu ada. Kalau kita 'oh saya, saya' tahunya nggak diusulkan, ha-ha-ha...," ungkap Erick.

"Apalagi kayak tadi broken heart, kalau sudah naksir, tahunya ditolak sama orang tua," sambung dia.

Waketum PAN Yandri sebelumnya meyakini Prabowo akan memilih Erick Thohir menjadi calon wakil presiden. Ia mengatakan Erick merupakan tokoh terbaik.

"PAN meyakinkan Erick Thohir terbaik itu, bagus. Nah, nanti pasti Golkar kan Pak Airlangga ya, kita hormati. Cak Imin juga ngotot ya bagus. Semuanya bagus, kalau malah lemes-lemes semua, kan malah bahaya buat koalisi," ujar Yandri.

"Itu hakulyakin, insyaallah Pak Erick Thohir yang diambil," pungkasnya.


Waketum PAN Yandri Susanto mengungkap adanya pertemuan partai pengusung bakal calon presiden (Bacapres) Prabowo Subianto semalam. Pertemuan itu membahas visi misi Prabowo soal ekonomi.

"Iya ada, soal bagaimana Pak Prabowo membangun ekonomi ke depan melanjutkan gagasan-gagasan besar dari Pak Jokowi," kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Yandri menyebut pertemuan itu membahas visi misi Prabowo soal ekonomi. Dia enggan menyebut pihak yang hadir dalam pertemuan itu, hanya saja menurutnya pertemuan itu dihadiri elite partai level ketua umum (ketum) parpol hingga sekretaris jenderal (sekjen).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga tak menyebut lokasi pertemuan para elite partai pro Prabowo semalam.

"Tadi malam hanya pertemuan tentang visi misi Pak Prabowo tentang ekonomi," ujarnya.

"Pertemuan level ketum dan para sekjen," lanjut Yandri.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan partai koalisi pengusung Prabowo belum membahas perihal cawapres. Namun dia mengungkap dalam waktu dekat akan ada pertemuan partai koalisi untuk membahas proposal masing-masing.

"Semenjak pasca tanggal 13 Agustus belum," ujarnya.

"Kita dalam waktu dekat akan duduk bersama-sama dengan Pak Prabowo dengan koalisi partai lain untuk mendengarkan proposal dari masing-masing partai politik, PAN akan mengajukan satu nama saja, Erick Thohir," lanjut Yandri.

Seperti diketahui, Ketum Gerindra Prabowo Subianto resmi menambah kekuatan dukungan dari dua partai pro-pemerintahan di Pilpres 2024. Adalah Golkar dan PAN yang baru mendeklarasikan dukungannya terhadap Prabowo.

Dengan begitu, Prabowo didukung oleh lima partai maju bertarung di Pilpres 2024. Yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB dan PAN sebagai partai pengusung, sementara PBB sebagai partai pendukung.