PDIP menilai Anies Baswedan semestinya meminta maaf setelah salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) ketika membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Partai Demokrat membela Anies.

"Kutipan data BPS yang disampaikan Mas Anies tak ada yang salah. Data yang tersaji dari BPS seperti itu adanya. Jika kemudian Kementerian PUPR melalui Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian panik dan kebakaran jenggot setelah data itu dipresentasikan ke publik, itu yang justru patut dipertanyakan, mengingat bahwa sejak dulu penyajian data di BPS seperti itu," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

Kamhar menilai data yang disajikan oleh BPS jelas memperlihatkan keberpihakan pemerintah. Melalui data itu, kata dia, terlihat kebijakan era Presiden SBY prorakyat ketimbang era pemerintah saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya prorakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak prorakyat," jelasnya.

Dia juga memandang justru PDIP yang semestinya meminta maaf kepada masyarakat karena mendorong kader yang penuh dengan gimik dalam gelaran pemilu dari tahun ke tahun.

"Justru merekalah yang semestinya minta maaf ke rakyat. Presiden dijadikan petugas partai, bukan petugas rakyat agar menjadi negarawan yang menjadikan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara sebagai yang utama dan diutamakan. Bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu saja," ujarnya.

"Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik. Model pemimpin yang hanya pandai mengumbar janji namun tak cakap dalam menunaikannya. Janji-janji kampanye hanya janji. Pak Jokowi juga model kepemimpinan top-down yang mengabaikan aspirasi dan diskursus di ruang publik seperti pemindahan IKN, UU Ciptaker, dan sebagainya. Termasuk punya andil besar atas terjadinya kemerosotan pada sistem ketatanegaraan kita, kemunduran demokrasi, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke lawan namun tumpul ke kawan," sambungnya.

Sebelumnya, Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyayangkan Anies Baswedan yang dinilai oleh Bina Marga Kementerian PUPR salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gilbert menilai harusnya Anies Baswedan meminta maaf setelah salah baca data.

"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

"Anies sepatutnya minta maaf tentang salah data pembangunan jalan," kata Gilbert.

Gilbert menilai aneh ketika Anies justru menyalahkan media setelah salah membaca data BPS. Dia menyebut Anies harusnya mempertanyakan dan memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikan ke publik.

"Yang terjadi malah menyalahkan media Katadata sebagai sumber informasinya. Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut," jelasnya.

"Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia. Artinya, menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat," lanjutnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menilai Anies sebetulnya tidak patut membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia beralasan, ketika Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies justru mempersempit jalan dengan melebarkan trotoar.

Simak Video: Kata Menteri PUPR soal Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi Vs SBY

[Gambas:Video 20detik]


PPP, yang kini telah mendeklarasikan dukungan capres kepada Ganjar Pranowo, menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) harus berakhir bila capres usungannya tidak sama. PAN menganggap langkah PPP yang mendukung Ganjar belum final lantaran belum mendaftarkan ke KPU.

"Ya kalau masalah KIB itu menurut saya itu wewenang para ketua umum ya yang setahu saya mereka masih menjalin komunikasi sangat intensif. Kemudian sampai sekarang memang PAN dan Golkar belum menentukan capres. PPP memang sudah ke Ganjar walaupun menurut saya sih semuanya masih dinamis. Apakah PPP benar-benar mendukung Ganjar, kan belum tentu juga karena kan belum mendaftarkan ke KPU. Artinya semua kemungkinan itu masih bisa terjadi," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto saat dihubungi, Sabtu (27/5/2023).

Yandri mengakui masih ada potensi ketiga partai di poros KIB akan mengusung capres yang berbeda. Namun, dia tak mempersoalkan dinamika tersebut karena ketiga partai terus menyamakan gagasan hingga saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah nanti PAN, Golkar, PPP mengusungkan sendiri itu juga ada kemungkinan terjadi tapi untuk berbeda capres itu juga sangat terbuka, gitu loh. Pada ujungnya sangat terbuka kalau untuk perbedaan capres dan cawapres yang akan diusung karena memang gagasan awal KIB dibentuk itu untuk mengkomunikasikan dalam bentuk gagasan. Belum pada menentukan siapa capres dan cawapresnya. Bahwa dalam perjalanan saat ini PPP sudah ke Ganjar, walau saya bilang sekali lagi itu belum final juga karena belum didaftarkan ke KPU," ujarnya.

PAN sendiri, lanjut Yandri, cenderung mendukung bacapres Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Namun belakangan muncul opsi duet baru di kalangan internal, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

"PAN memang sekarang posisinya itu kecenderungannya ke Ganjar dan Prabowo. Tapi waktu rapat harian minggu kemarin ada dari kader-kader partai dan ini disambut di daerah, ada paket baru, Airlangga dan Zulkifli Hasan. Ini masih sangat dinamis, belum ada kesimpulan," ujarnya.

Masih soal PPP yang menyebut KIB bisa bubar apabila beda capres usungan, Yandri menghormati tafsir tersebut. Namun dia menekankan komunikasi politik antarpartai mesti terus terjalin apabila nantinya tak lagi berada dalam satu poros.

"Ya itukan tafsir PPP kita hormati. Tapi bagi PAN punya cara dan mekanisme sendiri untuk menentukan siapa capresnya," kata Yandri.

"Ya nanti kalau memang semuanya berbeda ya pasti berakhir dalam hal kontestasi pilpres ya. Bahwa sesama partai politik menjalin kerja sama tetap disambungkan itu juga nggak jadi masalah. Bukan berarti beda capres kemudian komunikasi terputus, itu saya nggak setuju," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, PPP menyebut KIB harus berakhir bila capresnya tidak sama. Dia menyebut sejauh ini KIB masih menjalin komunikasi. Khususnya dengan ketum-ketum partai.

"Kalau capresnya sama ya berarti lanjut koalisinya, tapi kalau ternyata tidak sama ya apa boleh buat harus berakhir dengan baik-baik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (26/5).

"Secara formal belum bubar masih menjalin komunikasi tinggal menentukan apakah capresnya memiliki kesamaan (atau tidak). Kalau capres ya sama-sama pak Ganjar ya koalisinya lanjut," imbuh Awiek.

Simak juga 'Golkar Ingatkan PPP soal Kesepakatan KIB Imbas Dukung Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem Sumut meyakini kasus dugaan korupsi yang melibatkan Johnny G Plate sebagai kader NasDem tidak berpengaruh kepada pemilih mereka. Terutama dukungan kepada calon presiden mereka Anies Baswedan.

"Jadi begini, kalau di struktur partai, kader kita dan relawan, dengan adanya kejadian Pak Johnny Plate, itu tidak punya efek yang signifikan," kata Ketua NasDem Sumut Iskandar dalam keterangannya, Sabtu (27/5/2023).

Para pemilih mereka, sebut Iskandar, menduga peristiwa yang terjadi kepada Johnny G Plate bukan hanya murni peristiwa hukum. Namun ada nuansa politik terutama menjelang Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena mereka tahu dalam peristiwa Pak Johnny Plate itu tidak hanya murni hukum, tapi ada nuansa politis," ucapnya.

Iskandar mengakui jika saat ini muncul framing untuk memperburuk citra NasDem dengan adanya kasus Johnny G Plate ini. Salah satunya soal aliran dana korupsi dari Johnny yang mengalir ke NasDem dan dijadikan dana untuk pemenangan pilpres.

"Kami sebagai pengurus berkewajiban untuk meng-clear-kan persoalan ini. Supaya framing itu terbantahkan," tuturnya.

Salah satu yang NasDem Sumut lakukan untuk itu adalah terus melakukan konsolidasi. Baik ke pengurus dan kader, maupun kepada relawan dari Anies Baswedan.

"Kita melakukan konsolodasi, kita menjelaskan, seperti yang tadi saya sampaikan," jelasnya.

Hasil Survei Litbang Kompas Ungkap Pemilih Bimbang Meningkat, Ini Kata Anies


Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi percaya diri (pede) tingkat kesukaan masyarakat terhadap sosok bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo sangat tinggi di Banten. Ade optimistis Ganjar akan memperoleh suara terbanyak di Banten.

"Yang menggembirakan di Banten, bahwa rakyat Banten tingkat kesukaan kepada Pak Ganjar tinggi luar biasa, melebihi yang lain. Ini menjadikan kita optimis di Banten menang," kata Ade Sumardi di Kantor DPD PDIP Banten, Sabtu (27/5/2023).

Ade menuturkan klaimnya itu bukan berdasarkan persepsi dari internal partai. Namun, pihaknya telah memberi tugas kepada seluruh kader partai untuk berkeliling melakukan wawancara kepada masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu bukan persepsi, kita tugaskan kader partai untuk bertanya kepada sekelilingnya, sehingga mereka menyampaikan kepada kita, inilah yang terjadi di lapangan," kata dia.

Ade mengatakan dalam acara konsolidasi partai, nantinya Ganjar akan menyampaikan pidatonya. Dia menyebut Ganjar merupakan sosok kader terbaik yang diamanatkan menjadi bacapres PDIP.

Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi, kanan. (Anggi Muliawati/detikcom)

"Ini adalah konsolidasi partai di Banten dan Pak Ganjar ke Banten dalam rangka itu, karena beliau merupakan kader terbaik partai yang sudah di beri mandat oleh Ibu Ketua Umum dan sudah diumumkan menjadi capres dari PDIP," ujarnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut kader PDIP Banten memiliki tugas untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Ade mengaku jika Banten siap memenangkan Ganjar di Pilpres 2024.

"Selain itu kader partai tentunya membaur dengan masyarakat sekaligus penyebaran alat peraga dan sebagainya sehingga akan semakin kenal dengan Pak Ganjar," tutur dia.

Simak juga 'Safari Capres ke Ulama Jelang Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Keanggotaan dan Organisasi, Sukur Nababan berbicara pesan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kader PDIP Banten. Sukur menyebut Megawati meminta para kader PDIP di Banten untuk solid dan mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Ya pasti pesan dari ketum, pesan dari DPP partai adalah bahwa seluruh kader partai khususnya yang ada di Banten itu harus kompak, solid untuk mensosialisasikan program-program kepartaian, program dari apa yang disosialisasikan partai dan mensosialisasikan Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung oleh PDIP," kata Sukur di kantor DPD PDIP Banten, Sabtu (27/5/2023).

Sukur mengatakan hasil survei Ganjar di Banten hanya menjadi salah satu alat ukur. Menurutnya, semua kader PDIP tetap memiliki tugas untuk mensosialisasikan Ganjar sebagai capres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi kami survei itu hanya salah satu alat ukur, itu bukan menjadi hal yang sangat mendasar sekali di dalam pengambilan keputusan, tetapi kami jalan dengan apa yang kami yakini, dengan apa organisasi kepartaian," ucapnya.

Dia menilai pertarungan sebenarnya ada pada saat di tempat pemungutan suara (TPS). Sebab itu, dia meminta kader PDIP harus kompak dan solid untuk memenangkan Ganjar.

"Kami sudah sering konsolidasi di Banten agar seluruh organisasi kepartaian kami mulai dari PAC ranting, anak ranting itu harus ada lengkap karena kan pertarungan itu kan di TPS, jadi bukan di survei-survei," ujarnya.

Lebih lanjut, Sukur mengatakan kader PDIP bertanggungjawab untuk mensosialisasikan program partai dan Ganjar sebagai capres ke masyarakat. Dia optimis jika Ganjar dapat menang di Banten.

"Mereka bertanggungjawab mensosialisasikan program-program kepartaian dan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres yang diusung kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, keluarganya, masyarakat yang ada di sekitarnya, agar kita bisa memenangkan itu, khususnya di Banten," imbuhnya.

Simak juga 'PDIP: Gibran Akan Berjuang Menangkan Ganjar dan Pileg Sekaligus':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, bertemu dengan relawan pendukungnya di Jawa Timur. Anies bicara soal Indonesia yang berkeadilan.

Pertemuan itu diunggah Anies di akun Instagramnya, Sabtu (27/5/2023). Acara itu diberi nama 'Anda Bertanya, Anies Menjawab'.

"Syukur Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan seluruh simpul relawan di Jawa Timur, apresiasi dan terima kasih untuk Relawan Kuning Ijo Biru (KIB) yang telah mewujudkan kegiatan ini," ujar Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan dirinya banyak menerima masukan dalam pertemuan itu. Dia juga mengatakan para relawan dan dirinya saling bertukar gagasan untuk kebaikan bangsa.

"Malam itu kami tak hanya menerima masukan dan diskusi, tetapi juga bertukar gagasan dengan relawan yang ikut memikirkan kebaikan bagi bangsa dan negara ke depan," ujarnya.

Anies mengatakan apa yang diperjuangkan para relawan akan diteruskan. Dia berjanji membawa perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan.

"Insya Allah apa yang menjadi perjuangan teman-teman relawan kita akan teruskan bersama, untuk memastikan hadirnya perubahan untuk Indonesia yang berkeadilan," ucapnya.

Simak juga 'Safari Capres ke Ulama Jelang Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid membuat prediksi soal siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh Koalisi Besar. Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut Nusron sedang bermimpi dan mengigau.

"Ini Pak Nusron sudah mimpi tambah mengigau pula. Lebih baik bicara yang realistis saja, menyolidkan KIB," kata Jazilul kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

Nusron sendiri memprediksi capres-cawapres dari Koalisi Besar ialah Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Jazilul pun menegaskan belum ada yang namanya Koalisi Besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Koalisi Besar juga masih wacana belum diwujudkan dalam kerja sama yang resmi. Apalagi ada agenda soal capres-cawapres," katanya.

Dia menegaskan Gerindra dan PKB saat ini masih tergabung di dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Menurutnya, capres dan Cawapres KKIR merupakan urusan masing-masing ketua umum, yakni Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Capres-Cawapres KKIR itu tergantung Pak Prabowo dan Gus Imin, tidak ada nama lainnya," ucapnya.

Sebelumnya, PKB menyebut Nusron Wahid 'mimpi' soal capres dari KKIR dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Nusron kemudian merespons dengan menyebut Waketum PKB Jazilul Fawaid 'tidak enak badan'.

"Kalau Pak Jazil mengatakan saya 'mimpi' bisa jadi Pak Jazil sedang 'tidak enak badan' sehingga ga bisa tidur sehingga tidak bisa melihat fakta bahwa hari ini Pak Airlangga (Ketum Golkar) bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN) di Amerika dan beberapa hari lalu, Pak Airlangga juga bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar (Ketum PKB)," ujar Nusron kepada wartawan, Jumat (26/5).

Nusron menyebut pertemuan antara Airlangga dengan Zulkifli Hasan menandakan bahwa KIB masih eksis. Sementara, pertemuan Airlangga dan Muhaimin Iskandar menandakan proses integrasi dua koalisi, yakni KKIR, dan KIB.

Nusron menjamin KIB tak mengalami kendala apa-apa. Dalam KIB, kata Nusron, semua parpol bicara secara setara.

"Di dalam KIB juga sangat terbuka ruang komunikasi satu sama lain, dan memang sudah terbangun kesadaran bersama utk melakukan proses integrasi dengan kelompok koalisi lain; menjadi koalisi besar. Hanya memang masih terjadi perbedaan pendapat kemana arah koalisi besarnya, ke PDIP atau buat poros alternatif bersama KKIR?" terang Nusron.

"Kalau Presiden dari KKIR maka wapresnya dari KIB. Maka nanti otomatis akan tercipta koalisi baru yang besar; yang beranggotakan minimal 4 partai dalam DPR, bahkan bisa nambah partai lain baik dari partai yang punya kursi di DPR atau non parlemen," sambungnya.

Nusron pun memprediksi koalisi besar akan terbentuk dalam waktu dekat. "Dengan Capresnya Pak Prabowo dan Wapresnya Airlangga Hartarto," imbuhnya.

Simak juga 'JK Sebut Koalisi Besar Sulit Terwujud, Cak Imin: Namanya Juga Usaha':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo akan melakukan kunjungan dan safari politik ke Banten hari ini. Kehadiran Ganjar untuk konsolidasi partai dan bertemu dengan sejumlah tokoh.

"Pertama bahwa ini adalah konsolidasi partai di Banten dan Pak Ganjar ke Banten dalam rangka itu, karena beliau merupakan kader terbaik partai yang sudah diberi mandat oleh Ibu Ketua Umum dan sudah diumumkan menjadi capres dari PDIP," kata Ketua DPD PDIP Banten Ade Sumardi dalam keterangannya, Sabtu (27/5/2023).

Ade menegaskan Ganjar akan menyapa kurang lebih 2.500 kader dan simpatisan partai di kantor DPD PDIP Banten. Konsolidasi akbar itu juga akan dihadiri oleh pengurus DPD dan DPC Banten serta kepala dan wakil kepala daerah dari PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami kader partai di Banten ini membutuhkan pandangan-pandangan dari beliau, sehingga kami menyambut baik kedatangan beliau di Banten dan kami sangat bergembira," ujarnya.

Ade menuturkan kader PDIP Banten memiliki tugas penting untuk mengenalkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Selain itu, dia menyebut internal partai berkewajiban untuk sosialisasi kepada masyarakat.

"Selain itu kader partai tentunya membaur dengan masyarakat sekaligus penyebaran alat peraga dan sebagainya sehingga akan semakin kenal dengan Pak Ganjar," kata dia.

Lebih lanjut, Ganjar juga dijadwalkan bertemu dengan jajaran pengurus DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banten. Ganjar akan menyapa 11 organ relawan pendukung yang bakal dihadiri 2.000 orang.

Selain itu, Ganjar juga akan bertemu dengan kepala desa, jawara, seni budaya dan tokoh lainnya di Gor Stadion Maulana Yusuf, Banten. Kurang lebih 4.000 orang akan berkumpul di acara tersebut.

Kemudian pada Minggu (28/5), Ganjar akan mengawali kegiatan dengan berolahraga bersama masyarakat di Alun-Alun Kota Serang pukul 06.00 WIB. Kurang lebih 5.000 orang akan ikut dalam acara tersebut.

Selanjutnya, pukul 09.30 WIB, Ganjar akan melanjutkan kunjungannya ke Kesultanan Banten di Kompleks Masjid Agung, Banten. Ganjar akan berziarah Qubro di Kesultanan Banten bersama para Kiai dan Santri.

Ganjar juga diagendakan bersilaturahmi ke Abuya Muhtadi di Ponpes Roudotul Ulum, Cidahu, Pandeglang, Banten pukul 13.00 WIB. Setelah itu, Ganjar akan bertemu dengan tokoh dan milenial di Tangerang.

Kurang lebih 5.000 orang akan hadir dalam acara itu. Ganjar akan berdiskusi dengan kelompok milenial, influencer, tiktokers hingga Gen Z.

Simak Video 'Safari Capres ke Ulama Jelang Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menemui ribuan pendukungnya di Kota Semarang. Dalam acara bertajuk 'Ganjar Pranowo Festival' itu, Ganjar menyapa para pendukungnya sambil lari pagi dari Puri Gedeh menuju Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Kota Semarang.

Untuk diketahui, Ganjar Pranowo Festival adalah kegiatan yang diadakan oleh relawan Sahabat Ganjar (SAGA) di PRPP. Pada kegiatan tersebut, Ganjar hadir didampingi istrinya, Siti Atikoh.

Selain lari pagi bersama, Ganjar dan istri juga sempat mengikuti senam dan nyanyi bareng grup band NDX AKA yang membawakan lagu berjudul 'Sayang'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejatinya hari ini saya ingin ikut acara sampai nanti selesai. Tapi ternyata hari ini saya juga harus ke Banten. Maka pagi-pagi kita lari dulu ke sini untuk bisa bertemu kawan-kawan," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2023).

Ganjar menyampaikan agar para pendukungnya dapat mengikuti kontestasi politik 2024 mendatang dengan perasaan senang dan gembira, tanpa harus saling menjatuhkan dengan pihak lain. Menurutnya, persatuan tetap harus dinomorsatukan sehingga ajang lima tahunan dapat terselenggara dengan damai dan tidak memecah belah.

"Maka yang harus kita jaga dalam pesta demokrasi adalah senang, gembira, setuju ya. Karena sudah terbiasa memilih, kita buat gembira pemilunya. Cara buat gembira pemilu, satu mari kita bicara yang baik di media sosial. Jangan suka menghinakan orang, saya titip betul," tuturnya.

Ganjar juga mengapresiasi SAGA yang telah mengikutsertakan puluhan pelaku UMKM dan pengisi acara dari berbagai bidang dalam kegiatan tersebut.

"Kita cerita seperti pameran hari ini. Terima kasih pada Sahabat Ganjar yang telah membuat acara luar biasa. Ada Sahabat Ganjar UMKM, ada sepatu, ada tas, ada lukisan, ada jualan ibu-ibu, ada jersey, ada bakul jamu, ada banyak sekali makanan," katanya.

Ia menuturkan kegiatan positif yang diadakan dalam festival SAGA merupakan contoh mendukung bacapres dan menyambut pemilu dengan gembira. Karenanya, Ganjar mendorong agar pelaku UMKM dan industri kreatif untuk dirangkul dalam setiap kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat, sehingga generasi muda bangsa Indonesia bisa lebih saling support.

"Teman-teman kelompok kreatif, ada yang jualan makanan, souvenir, tapi ada juga yang kreatif. filmmaker, penyanyi, gamers dan sebagainya itu kita dampingi. Kalau kita dampingi maka generasi Indonesia akan hebat," pungkasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyayangkan Anies Baswedan yang dinilai oleh Bina Marga Kementerian PUPR salah menginterpretasikan data Badan Pusat Statistik (BPS) saat membandingkan pembangunan era Presiden Jokowi dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gilbert menilai harusnya Anies Baswedan meminta maaf usai salah baca data.

"Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi, tidak diikuti permintaan maaf Anies mau pun timnya," kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (27/5/2023).

"Anies sepatutnya minta maaf tentang salah data pembangunan jalan," kata Gilbert.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gilbert menilai aneh ketika Anies justru menyalahkan media usai salah membaca data BPS. Dia menyebut Anies harusnya mempertanyakan dan memvalidasi data tersebut sebelum menyampaikan ke publik.

"Yang terjadi malah menyalahkan media Katadata sebagai sumber informasinya. Sepatutnya Anies dan tim menggunakan akal sehat (common sense) soal berita tersebut, karena latar belakang sebagai peneliti yang menggunakan data tentu akan mempertanyakan dulu kesahihan (validitas) data tersebut," jelasnya.

"Seakan Anies dan tim baru ada di negara ini, karena selama era Presiden SBY tidak ada berita soal kemajuan bermakna pembangunan jalan di Indonesia. Artinya menjadi aneh kalau langsung menggunakan data tersebut karena tidak sesuai akal sehat," lanjutnya.

Lebih lanjut, anggota DPRD DKI Jakarta ini juga menilai Anies sebetulnya tidak patut membandingkan pembangunan jalan di era Jokowi dan SBY. Dia beralasan, ketika Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies justru mempersempit jalan dengan melebarkan trotoar.

"Anies sendiri tidak patut menyatakan hal tersebut, karena yang dilakukan di Jakarta adalah mempersempit jalan dengan memperlebar trotoar dan mengambil jalan yang ada untuk jalur sepeda. Sekarang kemacetan makin parah di Jakarta juga ada sumbangan kebijakan ngawur mempersempit jalan ini. Selain itu yang dilakukan Anies di Jakarta adalah mengganti nama jalan, dan membangun tugu bamboo, sepeda dan sepatu," tuturnya.

Profesor dari Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini pun mengaku aneh, Anies Baswedan sampai saat ini tidak pernah meminta maaf usai salah baca data. "Pada saat berkata soal adu gagasan, menjadi aneh kalau melihat data saja ngawur dan tidak minta maaf," imbuhnya.

Simak pernyataan PUPR di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Kata Menteri PUPR soal Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi Vs SBY':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKB menyebut Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid 'mimpi' soal capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Nusron merespons dengan menyebut Waketum PKB Jazilul Fawaid 'tidak enak badan'.

"Kalau Pak Jazil mengatakan saya 'mimpi' bisa jadi Pak Jazil sedang 'tidak enak badan' sehingga ga bisa tidur sehingga tidak bisa melihat fakta bahwa hari ini Pak Airlangga (Ketum Golkar) bertemu dengan Pak Zulkifli Hasan (Ketum PAN) di Amerika dan beberapa hari lalu, Pak Airlangga juga bertemu dengan Pak Muhaimin Iskandar (Ketum PKB)," ujar Nusron kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Nusron menyebut pertemuan antara Airlangga dengan Zulkifli Hasan menandakan bahwa KIB masih eksis, solid, dan progresif. Sementara pertemuan Airlangga dan Muhaimin Iskandar menandakan proses integrasi 2 koalisi, yakni KKIR, dan KIB, menuju koalisi besar menjadi relevan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa ini mau dinafikan sama Pak Jazil? Semoga Pak Jazil segera sehat dan enak badan sehingga menjadi fresh lagi," imbuhnya.

Nusron memastikan KIB tak mengalami kendala apa-apa. Dalam KIB, tutur Nusron, semua parpol bicara secara setara.

"Di dalam KIB juga sangat terbuka ruang komunikasi satu sama lain, dan memang sudah terbangun kesadaran bersama utk melakukan proses integrasi dengan kelompok koalisi lain; menjadi koalisi besar. Hanya memang masih terjadi perbedaan pendapat kemana arah koalisi besarnya, ke PDIP atau buat poros alternatif bersama KKIR?" terang Nusron.

"Golkar mengatah untuk bangun koalisi bersama KKIR. Dengan narasi, kalau Presiden dari KKIR maka wapresnya dari KIB. Maka nanti otomatis akan tercipta koalisi baru yang besar; yang beranggotakan minimal 4 partai dalam DPR, bahkan bisa nambah partai lain baik dari partai yang punya kursi di DPR atau non parlemen," sambungnya.

Nusron memprediksi koalisi besar akan terbentuk dalam waktu dekat. "dengan Capresnya Pak Prabowo dan Wapresnya Airlangga Hartarto," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Nusron Wahid mengungkap skenario koalisi besar yakni capres dari KKIR dan cawapres dari KIB. PKB meresponnya dengan mengungkit KIB sudah bubar.

"Ah mimpi, itu Pak Nusron mimpinya jam berapa? Itu bukan skenario wong KIB sudah bubar apanya yang mau dilebur," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid ketika dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Jazilul mengatakan Nusron tak ada kewenangan untuk mengatur urusan capres dan cawapres. Mengingat, menurutnya, sudah ada kesepakatan di KKIR jika keputusan di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Apalagi ngatur-ngatur capres cawapres, formulanya sudah jelas kok ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.

Simak juga 'Gerindra soal Koalisi Besar: Ada Arah, Kita Harap Jadi Kekuatan Resmi':

[Gambas:Video 20detik]


Wacana duet Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan atau Zulhas untuk berlaga di Pilpres 2024 digarap serius. Ketum Partai Golkar dan Ketum PAN itu sampai membahas duet keduanya di negeri Paman Sam.

Wacana duet Airlangga-Zulhas pertama kali muncul dalam rapat internal di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/5). Rapat yang diwarnai perdebatan itu memunculkan opsi duet Airlangga-Zulhas.

Gayung bersambut, Airlangga dan Zulsan melakukan pertemuan di Amerika Serikat usai gelaran tingkat menteri APEC, Kamis (25/5). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal rencana menjelang Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di tengah perbincangan soal capres-cawapres dan koalisi parpol jelang Pilpres 2024, duet Airlangga-Zulhas memang kerap mencuat. Wacana duet ini pun disambut positif baik oleh Golkar maupun PAN.

"Kami memang sejak lama bersama-sama kuat dan yang paling penting punya tiket," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5).

"Kami sejak awal di KIB (Koalisi Indonesia Bersatu-red). Komunikasi sangat baik dan guyub," sambungnya.

Terkait kemungkinan berpasangan dengan Zulhas pada Pilpres 2024, Airlangga mengaku memiliki hubungan baik dengan Zulhas karena memiliki bidang yang sama di kabinet.

Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan salam komando. (Dok Istimewa).

"Saya dan Pak Zul punya hubungan yang sangat baik. Kami sering komunikasi, bertukar pikiran, mencari solusi terbaik untuk berbagai persoalan bangsa ini. Di kabinet, saat ini kami sama-sama di bidang ekonomi," ujar Menko Perekonomian tersebut.

Sementara itu, Zulhas menyampaikan kecocokannya selama bekerja sama dengan Airlangga. Menurutnya, dirinya memiliki koneksi yang baik dengan Airlangga.

"Hubungan kami berdua sangat panjang dan dekat. Chemistry-nya selalu positif dan saling menguatkan dalam kerja, baik politik maupun pemerintahan," paparnya.

Waketum PAN Yandri Susanto sebelumnya mengatakan duet Airlangga-Zulhas sebagai salah satu opsi yang sedang digodok matang partainya.

"Salah satu yang sedang kami pertimbangkan serius. Kader partai tentu membawa coat-tail effect yang kuat baik untuk Golkar dan PAN," jelasnya.

Sama halnya dengan Yandri, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily pun menyambut baik langkah PAN tersebut. "Terima kasih kepada PAN yang telah memunculkan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dan juga Pak Zulhas sebagai cawapresnya," katanya.

Pakar ilmu politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pun menilai duet Airlangga-Zulhas merupakan pasangan capres-cawapres yang rasional dan menjanjikan.

Simak juga 'Zulhas soal Potensi PAN Gabung KKIR: Dua Minggu Lagi Ada Titik Terang':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kepala Bappilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengungkap skenario koalisi besar terkait pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024, yakni capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun skenario itu ditepis mentah-mentah oleh PKB.

Waketum PKB Jazilul Fawaid menilai Nusron Wahid sedang bermimpi terkait skenario itu. Sebab, paslon di KKIR sudah jadi keputusan antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Saat Nusron Wahid Ungkap Skenario Koalisi Besar

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awalnya Nusron Wahid menanggapi pertemuan Ketum Airlangga Hartato dan Cak Imin pada Rabu (24/5) pagi. Keduanya saling mengunggah momen pertemuan itu di Instagram masing-masing

Nusron melihat pertemuan itu dalam rangka menyamakan koalisi inti antara Golkar dan PKB menuju koalisi besar.

"Pertemuan Pak Airlangga dan Cak Imin masih dalam rangka menyamakan frekuensi dan tindak lanjut koalisi inti antara Golkar dan PKB dalam menuju koalisi besar, yaitu integrasi KKIR dan KIB," kata Nusron saat dihubungi, Jumat (26/5/2923).

Nusron mengatakan komitmen Golkar hingga kini ingin membangun koalisi besar yang menjadi poros alternatif pada Pemilu mendatang. Ia menilai kehadiran poros alternatif dapat mengakhiri polarisasi politik yang terjadi.

"Poros yang mencoba mengakhiri polarisasi politik yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Poros yang akan menyatukan Indonesia lagi dan menciptakan konsolidasi antar komponen bangsa," kata dia.

Nusron lantas menyampaikan skenario capres dan cawapres dari Koalisi Besar. Dia menyebut capres akan berasal dari KKIR, sementara cawapres dari KIB. Dia menilai Airlangga cocok mendampingi Prabowo Subianto.

"Sikap Golkar masih bersikukuh. Karena ini adalah gabungan dua koalisi menjadi bangunan koalisi besar, maka menjadi ideal kalau Presiden dari KKIR dan Wapres dari KIB. Harapan kami, Presiden Prabowo dengan Wapresnya Airlangga Hartarto," tutur Nusron.

"Prabowo dari Gerindra sebagai representasi kekuatan terbesar dari KKIR. Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, representasi terbesar dari KIB. Maka sudah klop dan wajar," sambungnya.

PKB menepis, simak di halaman berikut

Saksikan juga 'Saat Gerindra soal Koalisi Besar: Ada Arah, Kita Harap Jadi Kekuatan Resmi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKB menyebut Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP sudah bubar. PAN menepis hal itu.

"Secara komunikasi politik, KIB masih terus bertemu, meski PPP saat ini sudah mengusung Mas Ganjar Pranowo sebagai capres di pemilu 2024," ujar Waketum PAN Viva Yoga Mauladi kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Menurut VIVA gabungan antara KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) akan berpotensi memenangkan Pilpres 2024. Diketahui, Partai Gerindra dan PKB tergabung dalam KKIR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika KKIR dan KIB minus PPP membangun koalisi besar dalam rangka pilpres, tentu akan menjadi kekuatan besar yang dapat berpotensi memenangi pilpres. Karena menyatukan basis konstituen partai dan mengusung capres yang memiliki eektabilitas tinggi," jelas Viva.

"Jika dua variabel itu disatukan maka secara matematis berpeluang menang Pilpres 2024," tambahnya.

Meski begitu, wacana koalisi besar, jelas Viva, masih sebatas komunikasi antar dua koalisi. Pematangan kondisi yang objektif terus dilakukan.

"Siapa tahu berjodoh, ijab kabul dan menuju ke pelaminan politik," kata Viva.

Lantas bagaimana dengan PPP? Viva memastikan PPP masih dalam bagian KIB. "PPP tetap di KIB. Satu rumah tapi saat ini beda mimpi hehe.. Bisa juga nanti mimpinya sama," tambah Viva.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengungkap skenario koalisi besar yakni capres dari KKIR dan cawapres dari KIB. PKB meresponnya dengan mengungkit KIB sudah bubar.

"Ah mimpi, itu Pak Nusron mimpinya jam berapa? Itu bukan skenario wong KIB sudah bubar apanya yang mau dilebur," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid ketika dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Jazilul mengatakan Nusron tak ada kewenangan untuk mengatur urusan capres dan cawapres. Mengingat, menurutnya, sudah ada kesepakatan di KKIR jika keputusan di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Apalagi ngatur-ngatur capres cawapres, formulanya sudah jelas kok ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.

Simak juga 'Golkar Ingatkan PPP soal Kesepakatan KIB Imbas Dukung Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Wacana duet Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) di Pilpres 2024 mencuat. Seberapa besar peluang wacana duet ini menjadi nyata?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyampaikan analisis mengenai peluang duet Airlangga-Zulhas. Ia membeberkan poin plus dan minusnya wacana duet Airlangga-Zulhas ini.

"Keuntungannya (duet Airlangga-Zulhas) sederhana karena bisa dipastikan suara pileg PAN dan Golkar itu akan naik secara signifikan," ujar Adi kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini pula yang terjadi pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Adi menambahkan partai politik yang berhasil mengusung kader sebagai capres ataupun cawapres cenderung mendapatkan politik elektoral dan mendapatkan cocktail effect.

"Keuntungan politik elektoral yang bisa didapatkan oleh Golkar dan PAN andai bisa mewujudkan duit antara Zulhas dan Airlangga," tambah Adi.

Terlebih gabungan kursi Golkar dan PAN sudah melebih ambang batas 20%. Meski begitu, duet ini juga memiliki sisi kelemahan.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno (Foto: Istimewa)

"Airlangga itu di survei belum muncul secara signifikan apalagi posisinya ditempatkan sebagai capres. Memang di survei tidak muncul secara signifikan. Zulhas begitupun di survei-survei baik survei capres atau cawapres belum menunjukkan angka-angka statistik yang signifikan bahkan cukup rendah," kata Adi.

Khusus Zulhas, jelas Adi, ia tidak pernah diperbincangkan sebagai sosok yang memiliki potensi maju di Pilpres 2024. Apalagi saat rakornas, PAN justru memunculkan nama Ganjar Pranowo sebagai capres dan cawapresnya yakni Erick Thohir.

Lalu kelemahan lainnya yakni Airlangga dan Zulhas, ujar Adi, terkesan kerap menunggu arahan Presiden Jokowi. Arahan-arahan Jokowi dianggap begitu mempengaruhi pengambilan keputusan Airlangga maupun Zulhas.

"Salah satu kelemahan duet ini ya karena selalu terkesan bahwa kedua menunggu arahan dan petunjuk dari presiden sehingga keputusan-keputusan politik strategis yang mau diambil apakah akan maju atau tidak masih sangat tergantung arahan-arahan dari Jokowi padahal kedua ketum ini bisa memutuskan jadi atau tidaknya duet ini di 2024 tapi overall secara analisis cukup bisa duet ini diwujudkan," ucap Adi.

Baik Airlangga dan Zulhas, lanjut Adi, memiliki banyak PR. PR-PR tersebut harus segera dituntaskan bila ingin maju Pilpres 2024.

"PR-nya adalah Airlangga Hartanto harus mampu mengkonversi suara Golkar yang 12% menjadi suaranya Airlangga Hartarto begitupun dengan Zulhas PR-nya adalah mampu dan harus mengkonversi suara PAN yang 6% menjadi suara Zulhas," jelas Adi.

"Satu-satunya cara supaya Airlangga Hartarto dan Zulhas ini bisa menjadi perbincangan publik ya terus menjadi spotlight yang dikaitkan dengan Pilpres 2024," tutur Adi.

Diberitakan sebelumnya, PAN menggelar rapat internal harian yang diwarnai perdebatan soal Pilpres 2024. Dalam rapat internal PAN muncul nama bakal paslon Pilpres 2024 yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulhas.

"Dibahas masalah pilpres. Tadi sangat hangat dan luar biasa perdebatannya. Intinya itu bagaimana PAN menang dalam pilpres nanti di tahun 2024, sehingga hitung-hitungannya harus tepat dan pas," ujar Waketum PAN Yandri Susanto di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).

"Di perdebatan temen-temen tadi di rapat harian memunculkan nama baru atau paket baru. Jadi ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo? Kenapa misalkan dari KIB tidak memunculkan nama sendiri? Yaitu Airlangga-Zulhas," ungkapnya.

Simak juga 'Gerindra Tak Masalah Cak Imin-Airlangga Bertemu Bahas Koalisi Inti':

[Gambas:Video 20detik]


Nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) terancam bubar usai PPP mendeklarasikan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bacapres 2024. PPP menyebut KIB harus berakhir bila capresnya tidak sama.

"Kalau capresnya sama ya berarti lanjut koalisinya, tapi kalau ternyata tidak sama ya apa boleh buat harus berakhir dengan baik-baik," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

Diketahui KIB terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP. Lanjut ke Awiek, ia menyebut sejauh ini KIB masih menjalin komunikasi. Khususnya dengan ketum-ketum partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara formal belum bubar masih menjalin komunikasi tinggal menentukan apakah capresnya memiliki kesamaan (atau tidak). Kalau capres ya sama-sama pak Ganjar ya koalisinya lanjut," terang Awiek.

"Masalahnya kan Golkar masih mencalonkan pak Airlangga (Ketum Golkar), kita hormati gitu. ketika PAN dulu menyebut nama pak Ganjar dalam rakernas, ya kita hormati. Termasuk ketika kita memutuskan pak Ganjar iya juga harus hormati," tambahnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengungkap skenario koalisi besar yakni capres dari KKIR dan cawapres dari KIB. PKB meresponnya dengan mengungkit KIB sudah bubar.

"Ah mimpi, itu Pak Nusron mimpinya jam berapa? Itu bukan skenario wong KIB sudah bubar apanya yang mau dilebur," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid ketika dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Jazilul mengatakan Nusron tak ada kewenangan untuk mengatur urusan capres dan cawapres. Mengingat, menurutnya, sudah ada kesepakatan di KKIR jika keputusan di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Apalagi ngatur-ngatur capres cawapres, formulanya sudah jelas kok ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.

Simak juga 'Golkar Ingatkan PPP soal Kesepakatan KIB Imbas Dukung Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal penambahan masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 memicu polemik. Kritik dan kesedihan mengiringi putusan tersebut.

Sedari awal Juru Bicara MK Fajar Laksono sudah menjelaskan soal berlakunya putusan MK atas gugatan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ini. MK menegaskan putusan ini berlaku mulai dari pimpinan KPK saat ini.

"Sebagaimana diatur dalam UU MK, putusan berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan," ujar Fajar kepada wartawan, Jumat (26/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fajar menjelaskan pertimbangan mengenai keberlakuan Putusan 112/PUU-XX/2022 bagi Pimpinan KPK saat ini, ada dalam Pertimbangan Paragraf [3.17] halaman 117.

Karena itu, Fajar menegaskan putusan MK terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK berlaku mulai era Firli cs saat ini. Dia mengatakan masa jabatan Firli cs diperpanjang hingga 2024.

"Pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan 4 tahun, dan akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang masa jabatannya selama 1 tahun ke depan hingga genap menjadi 5 tahun masa jabatannya sesuai dengan Putusan MK ini," tegasnya.

Kritik atas Putusan MK

Sejumlah tokoh pun mengungkapkan kekecewaannya atas putusan penambahan masa jabatan pimpinan KPK ini. Mereka meluapkan kritik sekaligus rasa sedihnya.

Salah satunya adalah Denny Indrayana. Denny menilai putusan tersebut sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024. "Inilah putusan MK yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Sudah saya sampaikan dalam banyak kesempatan, bahwa saat ini penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk menguatkan strategi pemenangan pemilu, khususnya Pilpres 2024," ujar Denny dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/5/2023).

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM serta pakar hukum tata negara dari UGM ini menyebut terdapat dua norma UU KPK yang diubah melalui putusan tersebut. Denny menuturkan yang pertama terkait syarat minimal menjadi pimpinan KPK, sementara yang kedua yaitu lamanya masa jabatan KPK. Putusan itu diketok MK atas gugatan yang diajukan Pimpinan KPK, Nurul Ghufron.

"Melalui putusan demikian, Nurul Gufron bisa mengikuti lagi seleksi Pimpinan KPK meskipun belum berumur 50 tahun, karena saat ini sudah menjabat sebagai komisioner KPK," ujarnya.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai putusan tersebut mestinya tidak berlaku surut atau tidak langsung berlaku sekarang bagi periode Firli Bahuri dkk.

Ia mengatakan, pada periode Firli Bahuri sebelumnya, dalam surat pengangkatan maupun pada proses panitia seleksi yang diproses oleh DPR dan presiden, tertulis untuk periode masa jabatan empat tahun. Karena itu, menurutnya, masa jabatan lima tahun pimpinan KPK belum berlaku saat ini.

"Dan SK-nya pun empat tahun masa berlakunya. Nggak ada kemudian SK-nya adalah menyesuaikan undang-undang. Kan kalimatnya empat tahun. Itu yang artinya dalam posisi itu adalah berlaku empat tahun yang sekarang. Nah dalam posisi ini lah yang istilahnya tidak berlaku surut itu maka berlaku yang untuk periode ini," ujarnya.

"Asas kedua, dalam konsep apa pun istilahnya untuk pengajuan pengajuan ini kan diajukan oleh Pak Ghufron, nah dalam tata etika hukum bahwa ini bukan berlaku untuk kepentingan dirinya kalau dia mengajukan itu, untuk periode yang akan datang kalau dia terpilih dan tidak terpilih. Itu pemahaman etik begitu," katanya.

Bagaimana suara dari para mantan pegawai KPK? Baca halaman selanjutnya.


Survei terbaru menunjukkan adanya perubahan arah dukungan pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilu 2019 kepada sosok Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Pengamat politik sekaligus Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menyebut terdapat dua faktor yang menyebabkan perubahan arah dukungan tersebut.

Pertama, yakni endorsement masif yang dilakukan oleh Jokowi yang mendorong peningkatan dukungan kepada Prabowo dalam survei yang dilakukan Litbang Kompas tersebut.

"Pertama, endorse Jokowi yang masif dan kemudian dibaca oleh para pendukung Jokowi," jelas Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya yaitu kepercayaan pemilih Jokowi kepada Prabowo. Arif kemudian menganalisis bagaimana Prabowo dinilai oleh para pendukung Jokowi sebagai sosok yang mampu melanjutkan program kerja pemerintah.

"Kedua, pendukung Jokowi percaya bahwa Prabowo akan melanjutkan program kerja pemerintah saat ini," jelasnya.

Sebagai informasi, hasil survei Litbang Kompas periode Mei 2023 mencatatkan perubahan arah dukungan pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 kepada Prabowo. Survei itu mengungkapkan adanya kenaikan dukungan pemilih Jokowi kepada Prabowo, dari yang semula berada pada angka 21% di periode Januari 2023 menjadi 26,2%.

Sementara dukungan mereka pada Gubernur Jateng Ganjar justru menurun, dari 61% menjadi 56,3%.

"Aliran suara dari pemilih Jokowi yang makin besar kepada Prabowo dapat menjadi ancaman cukup serius bagi posisi Ganjar pada hari-hari mendatang," demikian dikutip dari survei Litbang Kompas.

Sejalan dengan hal tersebut, Litbang Kompas juga merilis hasil elektabilitas Prabowo yang kokoh di urutan pertama dengan 24,5%. Sementara, Ganjar serta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di posisi kedua dan ketiga, dengan masing-masing perolehan elektabilitas berada pada angka 22,8% dan 13,6%.

Simak juga 'Basuki Hadimuljono, Loyalis Jokowi yang Dinilai Layak Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Sandiaga Salahudin Uno memberi sinyal akan segera bergabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam waktu dekat. PPP Jatim telah menyiapkan karpet hijau untuk Sandiaga.

Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori meminta Sandiaga tidak ragu-ragu untuk bergabung dengan partainya.

"Masyarakat sekarang tidak tertarik dengan keragu-raguan, kami butuh kepastian. Dalam dunia politik sebuah pilihan pasti ada risiko dan harus siap dalam sebuah keputusan. Justru kalau ragu-ragu malah masyarakat memperlakukan ragu-ragu juga," kata Mujahid di Kantor DPW PPP Jatim, Jumat (26/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mujahid menyatakan, PPP siap mengawal jika Sandiaga ingin maju sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo.

"Kalau memang mau masuk ke PPP, kami siapkan dan beliau kalau ingin jadi cawapres dan cocok. Kami siap mengawalnya," tegasnya.

Tak hanya itu, keputusan bergabung seutuhnya hak Sandiaga. Namun, partai politik juga perlu kepastian karena tidak banyak waktu menuju tahapan-tahapan Pemilu 2024.

"Kami kembalikan ke Sandiaga, kalau mau jadi cawapres pasti PPP akan upayakan, asal berbaju PPP. Siapapun orangnya nanti. mau itu Sandiaga atau orang lain, PPP ingin wakilnya Ganjar dari kader internal kami," jelasnya.

"Kalau Sandiaga ingin jadi cawapres, ya harus segera menentukan sikap agar PPP all out. Rapimnas PPP di samping memilih Ganjar capres, kami upayakan cawapres berbaju PPP," sambungnya.

Meski begitu, Mujahid menyatakan PPP sudah biasa saja menunggu bergabungnya Sandiaga. Sebab, desas-desus Sandiaga bergabung dengan PPP memang berembus sejak lama, namun sampai saat ini belum terealisasi.

"Sampai sekarang ya PPP masih biasa-biasa saja, mau Sandiaga masuk, segera masuk atau tidak, terserah Sandiaga. PPP sebagai partai politik memiliki lobi-lobi dengan partai koalisi dan tentunya PPP ingin jadi partai yang mempunyai calon yang diperhitungkan," katanya.

"Selentingan Sandiaga ini sudah sering katanya mau masuk, tapi kok nggak masuk-masuk. Katanya mau segera masuk dulu karena belum keluar dari Gerindra. Sekarang sudah keluar dari Gerindra tapi masih belum. Tapi memang komunikasi masih intens dengan Sandiaga," tambahnya.

Ia memastikan, karpet hijau masih tersedia jika Sandiaga bergabung dengan PPP. "Karpet hijau kami masih siap buat Sandiaga, bahkan buat figur lain yang ingin gabung," tandasnya.

Respons Sandiaga Uno Soal Kenaikan Kasus Covid-19 Jelang Libur Nataru


Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi akan menanggalkan jabatannya pada September 2023 mendatang. Dimintai komentar terkait hal itu, Arinal enggan berkomentar, ia malah melempar senyum.

Hal itu dikatakan Gubernur Arinal ditemui usai menghadiri kegiatan Pelantikan Pengurus Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi Lampung di Hotel Swissbell, Jumat (26/5/2023).

"No comment, saya tidak mau berkomentar karena itu sudah menjadi kebijakan pusat," kata dia kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disinggung soal pembangunan yang menjadi misi dalam pemerintahannya. Dia menyatakan pembangunan akan terus dijalankan.

"Banyak, ke dinas-dinas aja yang sudah saya arahkan tadi malam," ujarnya sambil tersenyum lagi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian mengatakan masa jabatan 17 gubernur berakhir pada September 2023 mendatang.

"September ada 17 Gubernur nanti (masa jabatan abis). Rekan-rekan eselon I ini paling berminat, yang minat daftar," kata Tito di Rakor Pengelolaan Perbatasan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Ancol, Jakarta Utara, dilansir detikNews, Kamis (25/5/2023).

Tito memastikan Kemendagri bakal menunjuk sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pemilu 2024 mendatang.

Tito juga mempersilakan para pejabat eselon I yang berminat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk mendaftarkan diri.

Berikut daftar 17 gubernur yang masa jabatannya berakhir September mendatang.

1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

2. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi

3. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

4. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

5. Gubernur Riau Syamsuar

6. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru

7. Gubernur Lampung Arinal Junaidi

8. Gubernur Bali I Wayan Koster

9. Gubernur NTB Zulkieflimansyah

10. Gubernur NTT Viktor Laiskodat

11. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor

12. Gubernur Maluku Murad Ismail

13. Gubernur Papua Lukas Enembe.

14. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

15. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman

16. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi

17. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Pakar Gestur soal Jokowi Sindir Jalan Rusak di Lampung Mulus-Enak


Relawan Projo mengungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak setuju soal wacana duet putranya Gibran Rakabuming Raka dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Gibran sepakat dengan penolakan sang ayah tersebut.

"Bagus, bagus, setuju, wis ngono wae," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Jumat (26/5/2023).

Meski setuju, Gibran mengaku tidak tahu mengenai penolakan dari Jokowi itu. Apalagi, kata dia, tidak mengetahui pertemuan antara Jokowi dengan relawan Projo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aku tidak mengerti masalah itu (pertemuan). Penolakan nggak tahu, saya juga nggak tahu pertemuan itu. Saya fokus di Solo akeh kegiatan-kegiatan, banyak PR di Solo," ungkapnya.

Gibran menegaskan tak pernah berkomunikasi maupun meminta arahan dari Jokowi soal karier politiknya. Dia mengaku masih santai dengan karier politiknya saat ini.

"Nggak ada (arahan dari Jokowi), santai. Nggak ada pembicaraan ke situ, saya sih santai," bebernya.

Baca selengkapnya di sini.


Kepala Bapilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid mengungkap skenario koalisi besar yakni capres dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan cawapres dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PKB menepis hal itu dan mengungkit KIB sudah bubar.

"Ah mimpi, itu Pak Nusron mimpinya jam berapa? Itu bukan skenario wong KIB sudah bubar apanya yang mau dilebur," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid ketika dihubungi, Jumat (26/5/2023).

Jazilul mengatakan Nusron tak ada kewenangan untuk mengatur urusan capres dan cawapres. Mengingat, menurutnya, sudah ada kesepakatan di KKIR jika keputusan di tangan Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi ngatur-ngatur capres cawapres, formulanya sudah jelas kok ada di tangan Pak Prabowo dan Gus Muhaimin," ungkap Wakil Ketua MPR RI ini.

Jazilul menilai dialog pertemuan PKB dan Golkar untuk menyusun skenario kemenangan. Kedua partai membahas terkait inti koalisi, bukan memasangkan capres dan cawapres.

"Dialog PKB dan Golkar itu membuat inti koalisi, menyusun skenario kemenangan, jika nantinya resmi bergabung," sambungnya.

Sebelumnya, Nusron Wahid menanggapi pertemuan Ketum Airlangga Hartato dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu. Nusron melihat pertemuan itu dalam rangka menyamakan koalisi inti antara Golkar dan PKB menuju koalisi besar.

"Pertemuan Pak Airlangga dan Cak Imin masih dalam rangka menyamakan frekuensi dan tindak lanjut koalisi inti antara Golkar dan PKB dalam menuju koalisi besar, yaitu integrasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," kata Nusron.

Nusron mengatakan komitmen Golkar hingga kini ingin membangun koalisi besar yang menjadi poros alternatif pada Pemilu mendatang. Ia menilai kehadiran poros alternatif dapat mengakhiri polarisasi politik yang terjadi.

"Poros yang mencoba mengakhiri polarisasi politik yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Poros yang akan menyatukan Indonesia lagi dan menciptakan konsolidasi antar komponen bangsa," kata dia.

Nusron lantas menyampaikan skenario capres dan cawapres dari Koalisi Besar. Dia menyebut capres akan berasal dari KKIR, sementara cawapres dari KIB. Dia menilai Airlangga cocok mendampingi Prabowo Subianto.

"Sikap Golkar masih bersikukuh. Karena ini adalah gabungan dua koalisi menjadi bangunan koalisi besar, maka menjadi ideal kalau Presiden dari KKIR dan Wapres dari KIB. Harapan kami, Presiden Prabowo dengan Wapresnya Airlangga Hartarto," tutur Nusron.

"Prabowo dari Gerindra sebagai representasi kekuatan terbesar dari KKIR. Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, representasi terbesar dari KIB. Maka sudah klop dan wajar," sambungnya.

Simak juga Video 'Nusron Wahid Bakal Maju Pilgub DKI 2024 Jalur Independen':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani bakal mengunjungi Solo pada Sabtu dan Minggu ini. Selama di Solo, Puan akan didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam menghadiri sejumlah agenda.

Dilansir detikJateng, Gibran mengatakan Ketua DPR RI itu akan mendarat Bandara Adi Soemarmo besok sore. Ia bersama bupati dari kabupaten sekitar Solo Raya akan menjemputnya.

"Setahu saya yang mengikuti bupati Solo Raya. Saya jemput ikut rangkaian acara. Ya mendampingilah pasti," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (26/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepala daerah Solo Raya yang jemput nanti dari PDIP," lanjutnya.

Gibran mengatakan setelah tiba, Puan diagendakan menghadiri acara di daerah Keprabon.

"Besok mendarat jam 4, wedangan di Keprabon. Bahas apa, nggak tahu ya besok saja. Pertemuan besok, besok aja ya," ungkapnya.

"Setahu saya yang mengikuti bupati Solo Raya. Nanti acara santai ke Wedangan, Harjo Bestik, Mall Pakuwon hari Sabtunya," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Kepala Bappilu Presiden Partai Golkar Nusron Wahid menanggapi pertemuan Ketum Airlangga Hartato dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) beberapa waktu lalu. Nusron melihat pertemuan itu dalam rangka menyamakan koalisi inti antara Golkar dan PKB menuju koalisi besar.

"Pertemuan Pak Airlangga dan Cak Imin masih dalam rangka menyamakan frekuensi dan tindak lanjut koalisi inti antara Golkar dan PKB dalam menuju koalisi besar, yaitu integrasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB)," kata Nusron saat dihubungi, Jumat (26/5/2923).

Nusron mengatakan komitmen Golkar hingga kini ingin membangun koalisi besar yang menjadi poros alternatif pada Pemilu mendatang. Ia menilai kehadiran poros alternatif dapat mengakhiri polarisasi politik yang terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Poros yang mencoba mengakhiri polarisasi politik yang terjadi selama 10 tahun terakhir. Poros yang akan menyatukan Indonesia lagi dan menciptakan konsolidasi antar komponen bangsa," kata dia.

Nusron lantas menyampaikan skenario capres dan cawapres dari Koalisi Besar. Dia menyebut capres akan berasal dari KKIR, sementara cawapres dari KIB. Dia menilai Airlangga cocok mendampingi Prabowo Subianto.

"Sikap Golkar masih bersikukuh. Karena ini adalah gabungan dua koalisi menjadi bangunan koalisi besar, maka menjadi ideal kalau Presiden dari KKIR dan Wapres dari KIB. Harapan kami, Presiden Prabowo dengan Wapresnya Airlangga Hartarto," tutur Nusron.

"Prabowo dari Gerindra sebagai representasi kekuatan terbesar dari KKIR. Airlangga Hartarto, Ketum Golkar, representasi terbesar dari KIB. Maka sudah klop dan wajar," sambungnya.

Airlangga Hartarto sebelumnya bertemu dengan Cak Imin, Rabu (24/5) pagi. Keduanya saling mengunggah momen pertemuan itu di Instagram masing-masing.

Airlangga menyebut pertemuan yang berlangsung kemarin merupakan agenda lanjutan membahas koalisi inti.

"Tadi pagi, silaturahmi lanjutan membahas Koalisi Inti bersama Ketua Umum PKB Gus Muhaimin Iskandar @cakiminow," tulis Airlangga.

Airlangga mengungkap harapan Golkar dan PKB akan membawa berkah bagi Indonesia. "Jaket kuning Golkar dan jaket hijau PKB insyaallah membawa Indonesia semakin cerah, sumringah dan berkah, amiin YRA," ujarnya.

Sementara Cak Imin dalam keterangannya menuliskan kalau dirinya diberi penghormatan jaket kuning oleh Airlangga. Dia akan memberikan timbal balik dengan hal yang sama nanti.

"Silaturahmi dengan Ketum Golkar @airlanggahartarto_official diberi penghormatan jaket kuning Golkar, nanti saya akan ganti dengan jaket hijau PKB," ujarnya.

Simak juga Video 'Nusron Wahid Bakal Maju Pilgub DKI 2024 Jalur Independen':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan melakukan pertemuan di Amerika Serikat usai pertemuan tingkat menteri APEC, Kamis (25/5). Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas soal rencana menjelang Pilpres 2024.

Di tengah perbincangan soal capres-cawapres dan koalisi parpol jelang Pilpres 2024, duet Airlangga-Zulhas memang kerap mencuat dan disebut sebagai pasangan kuda hitam. Wacana duet ini pun disambut positif baik oleh Golkar maupun PAN.

"Kami memang sejak lama bersama-sama kuat dan yang paling penting punya tiket," kata Airlangga dalam keterangan tertulis, Jumat (26/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sejak awal di KIB [Koalisi Indonesia Bersatu-red]. Komunikasi sangat baik dan guyub," sambungnya.

Terkait kemungkinan berpasangan dengan Zulhas pada Pilpres 2024, Airlangga mengaku memiliki hubungan baik dengan Zulhas karena memiliki bidang yang sama di kabinet.

"Saya dan Pak Zul punya hubungan yang sangat baik. Kami sering komunikasi, bertukar pikiran, mencari solusi terbaik untuk berbagai persoalan bangsa ini. Di kabinet, saat ini kami sama-sama di bidang ekonomi," ujar Menko Perekonomian tersebut.

Sementara itu, Zulhas menyampaikan kecocokannya selama bekerja sama dengan Airlangga. Menurutnya, dirinya memiliki koneksi yang baik dengan Airlangga.

"Hubungan kami berdua sangat panjang dan dekat. Chemistry-nya selalu positif dan saling menguatkan dalam kerja, baik politik maupun pemerintahan," paparnya.

Sebelumnya, Waketum PAN Yandri Susanto mengatakan duet Airlangga-Zulhas sebagai salah satu opsi yang sedang digodok matang partainya.

"Salah satu yang sedang kami pertimbangkan serius. Kader partai tentu membawa coat-tail effect yang kuat baik untuk Golkar dan PAN," jelasnya.

Sama halnya dengan Yandri, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily pun menyambut baik langkah PAN tersebut. "Terima kasih kepada PAN yang telah memunculkan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dan juga Pak Zulhas sebagai cawapresnya," katanya.

Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno pun menilai duet Airlangga-Zulhas merupakan pasangan capres-cawapres yang rasional dan menjanjikan.

"Airlangga-Zulhas merupakan pasangan yang sangat realistis dan sudah menggenapi ambang batas presiden 20 persen. Dua partai pengusung Golkar dan PAN dijamin mendapatkan coattail effect di pileg. Terlepas besar kecil coattail effect-nya seperti apa," ungkap Adi.

Sementara itu, dari sisi kinerja, Rektor Paramadina Prof. Didik J Rahbini menjelaskan duet Airlangga-Zulhas dianggap klop dan saling melengkapi.

"Keduanya telah menunjukkan kerja yang baik di bidang ekonomi dalam pemerintahan," ucapnya.

"Tantangan pemerintahan ke depan adalah persoalan ekonomi," pungkasnya.

Sebagai informasi, KIB merupakan koalisi parpol yang paling awal terbentuk, bahkan disebut telah di-backup dan mendapatkan restu Presiden Jokowi. Koalisi ini juga sudah mengantongi tiket mengajukan pasangan capres-cawapres pada Pemilu 2024.

Meski sempat digoyang isu keretakan karena PPP mendukung Ganjar Pranowo, namun KIB mengaku tetap solid. Terlebih Golkar-PAN sudah memenuhi ambang batas presiden.


Muncul isu Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka akan disandingkan dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Relawan Pro Jokowi (Projo) mengungkap respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal isu tersebut.

Dikutip dari detikNews, Ketum Projo Budi Arie Setiadi mengungkap bahwa Jokowi mengimbau agar usulan itu tak dilakukan. Pernyataan Jokowi itu disebutnya saat menjawab pertanyaannya soal isu Prabowo-Gibran.

"Ya Pak Jokowi saya tanya, Pak Prabowo sama Gibran gimana? 'Janganlah, Gibran baru dua tahun, umurnya nggak cukup'," kata Budi Arie kepada wartawan di DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi juga mengungkap alasan Jokowi menolak usulan itu. Jokowi, kata Budi, merasa Gibran belum cukup umur karena baru dua tahun jadi Wali Kota.

"Pak Jokowi bicara sama saya ini ada wacana Pak Prabowo-Gibran. Terus Jokowi bilang Mas Gibran baru 2 tahun jadi Wali Kota," tutur Budi.

Isu liar Gibran disandingkan dengan Prabowo itu sempat berkembang di media sosial. Gibran memberikan respons saat menanggapi cuitan salah satu netizen yang menyebut bahwa peta politik akan berubah jika Prabowo dan Gerindra mampu meyakinkan Gibran untuk menjadi cawapres.

Menurut cuitan itu, akan ada mutasi suara dari Ganjar ke Prabowo. Ganjar disebut sebut bisa kehilangan suara karena beralih ke Prabowo.

"Peta politik akan berubah jika @prabowo/@Gerindra berhasil meyakinkan @gibran_tweet untuk jd cawapres nya Prabowo, akan banyak mutasi suara dari @ganjarpranowo/@PDI_Perjuangan ke kubu Prabowo,siap2 @PDI_Perjuangan @ganjarpranowo kehilangan suara bahkan kehilangan untuk menang," tulis netizen tersebut, seperti dilihat detikcom, Minggu (30/4).

Gibran lantas mengomentari cuitan tersebut. Dia mengunggah sebuah meme bergambar kartun Patrick dengan tulisan 'Kok Bisa Bang'.

Banyak netizen yang kemudian berkomentar di unggahan Gibran tersebut. Ada yang mendukung duet Prabowo dengan Gibran namun ada juga yang tidak setuju.

Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo


Menggelar rapat internal hampir menjelang tengah malam, Partai Amanat Nasional (PAN) memunculkan duet Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan (Zulhas) untuk berlaga di Pilpres. Kepastian wacana duet baru ini dinantikan usai PPP melabuhkan dukungan kepada Ganjar Pranowo.

PAN menggelar rapat internal harian yang diwarnai perdebatan soal Pilpres 2024. Dalam rapat internal PAN muncul nama bakal paslon Pilpres 2024 yaitu Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulhas.

"Dibahas masalah pilpres. Tadi sangat hangat dan luar biasa perdebatannya. Intinya itu bagaimana PAN menang dalam pilpres nanti di tahun 2024, sehingga hitung-hitungannya harus tepat dan pas," ujar Waketum PAN Yandri Susanto di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri menjelaskan perdebatan dalam pertemuan itu memunculkan paket baru yaitu Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan. Nama itu keluar selain nama Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

"Di perdebatan temen-temen tadi di rapat harian memunculkan nama baru atau paket baru. Jadi ada Anies, ada Ganjar, ada Prabowo? Kenapa misalkan dari KIB tidak memunculkan nama sendiri? Yaitu Airlangga-Zulhas," ungkapnya.

Yandri mengatakan banyak yang hadir dalam rapat tersebut. Para peserta rapat pun setuju bila Zulhas yang diusung sebagai cawapres.

"Jadi juga banyak peserta rapat tadi, bahkan kalau yang diusulkan itu ketum, semua setuju tadi, pak ketum itu diusung jadi cawapres," tuturnya.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas Golkar, PAN, PPP pernah menggelar acara 'Pemantapan Visi dan Misi KIB'. Acara digelar bersamaan dengan acara HUT ke-58 Golkar. (Grandyos Zafna/detikcom)

Golkar Sambut Baik

Nama Airlangga Hartarto muncul sebagai opsi sosok bacapres yang akan didukung PAN di Pilpres 2024 disambut Golkar. Partai berlambang beringin itu tak mempersoalkan komposisi pasangan.

"Terima kasih kepada PAN yang telah memunculkan nama Pak Airlangga Hartarto sebagai capres dan juga Pak Zulhas sebagai cawapresnya," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Kamis (25/5).

Ace mengatakan langkah PAN yang mempertimbangkan mendukung Airlangga sebagai capres sesuai dengan sikap Golkar. Menurutnya, hal ini menandakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibesut Golkar, PAN, dan PPP masih solid sampai saat ini.

"Penyebutan nama Pak Airlangga sebagai capres tentu sejalan dengan keputusan Partai Golkar. Hal ini menunjukkan bahwa KIB yang sekarang antara Partai Golkar dan PAN masih solid," katanya.

Simak juga Video 'Gerindra Tak Masalah Cak Imin-Airlangga Bertemu Bahas Koalisi Inti':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Bappilu PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul meyakini PPP telah meninggalkan Partai Golkar dan PAN di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sebab PPP telah mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.

Dilansir dari detikNews, Bambang Pacul mengungkap bahwa PPP telah melakukan kerja sama politik dengan PDIP untuk Pilpres 2024 mendatang. Dalam kerjasama tersebut, PPP mengincar posisi cawapres.

"Kerja sama politik kan sudah dideklarasikan pada saat di lantai 5 (kantor DPP PDIP) ya toh. Sudah terjadi kerja sama. Nah bentuk kerja samanya tentu dirumusin bahwa PPP punya keinginan cawapres kan juga pasti disampaikan, kan diskusi," kata Bambang Pacul kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pacaul juga mengungkap hasil pertemuan antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Plt Ketum PPP Mardiono. Bahkan kedua partai akan segera membahas strategi pemenangan capres dan cawapres.

"Kemudian setelah itu gimana cara kerjanya kan juga disampaikan oleh Rommy (Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy) waktu itu. Untuk pemenangan capres-cawapres itu kan nanti kepada Mbak Puan diskusinya kan gitu kan. Bukan Mas Pacul," ujar Pacul.

"Aku tidak tidak mendampingi Mbak Puan secara terus menerus. Tapi telepon-teleponan, WA-WA-an udah biasalah, kan sudah kerja sama. Tapi konteksnya dalam kerja sama itu," imbuhnya.

Pacul pun menegaskan bahwa PPP sudah keluar dari KIB. Sebab kerja sama antara PDIP dan PPP telah sampai pada pembicaraan soal konfigurasi cawapres dari Ganjar Pranowo.

"Ya sudah pasti karena kan PPP udah ke PDIP. Sudah pasti meninggalkan KIB. Kan pasti udah rembukan dia," katanya.

"Kalau kerja samanya dalam bentuk capres dan cawapres udah pasti meninggalkan kan gitu loh," lanjutnya.

PDIP Targetkan Ganjar Raup 60 Persen Suara di Jabar Pada Pilpres 2024


Nama Menparekraf Sandiaga Uno masuk radar cawapres yang bakal mendampingi bakal capres PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga menyambut baik atas adanya peluang tersebut.

"Tentu harus kita sambut dengan penuh kebersamaan, memperkuat persatuan dan jika ada peluang untuk membangun bangsa dalam bingkai percepatan pembangunan ini tentunya sangat kita mendapatkan suatu kehormatan," kata Sandiaga kepada wartawan di Acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Sandiaga mengatakan bahwa keputusan pencalonan tersebut merupakan hak para partai politik. Dia mengaku siap untuk segala keputusan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya sangat mengerti bahwa keputusan pencalonan itu adalah hak dari pimpinan partai politik. Kita mempertimbangkan, tentunya, kita harus menyiapkan diri, termasuk juga mendengarkan masukan para ulama, para kyai itu yang saya pedomani," ucapnya.

Sandiaga Masuk Radar Bakal Cawapres Ganjar

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bakal cawapres Ganjar akan menjadi kejutan. Puan pun merespons kemungkinan beberapa nama yang ditanyakan wartawan yaitu Sandiaga Uno, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar hingga Menko Polhukam Mahfud Md.

"Iya (Sandiaga Uno dan Nasaruddin Umar) masuk semua dalam radar PDI Perjuangan. (Sandiaga Uno) Oke, (Pak Mahfud?) Bisa saja," tutur Puan.

"Masih banyak calon bacawapres lain yang sedang dipertimbangkan tapi PDI Perjuangan masih terbuka untuk melihat-lihat dulu kira-kira siapa yang pas untuk pendamping capres," katanya.

Puan menyampaikan tak menutup kemungkinan ada nama-nama bacawapres lain yang berpotensi. Dia minta untuk bersabar.

"Nanti sabar (kapan diumumkan). Belum tahu masih 10 nama saja, masih lebih banyak orang yang berpotensi," kata Puan.


Sandiaga Uno belakangan ini mengaku memiliki hubungan baik dengan PKS. Lalu, apa respons Sandiaga ketika ditanya soal duet dengan Anies Baswedan di Pilpres 2024?

Diketahui, PKS telah resmi mendukung Anies sebagai capres. Sandiaga berbicara soal konsep kerja sama dalam membangun pembangunan, yang katanya harus memiliki landasan utama untuk ke depannya.

"Jadi konsep bekerja sama itu harus dilandasi beberapa pemikiran-pemikiran. Saya ada dalam pemikiran arah kebijakan pembangunan yang sekarang ini layak diteruskan dan dipercepat. Ini yang harus jadi landasan utama," kata Sandiaga saat ditanya soal duet dengan Anies, di Acara Halal Bihalal PWNU DKI Jakarta, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ada beberapa koreksi yang harus dilakukan, akan tetapi bukan berarti arah pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi 8 tahun lebih ini atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya harus diubah," tambahnya.

Sandiaga menyebut duet untuk maju di Pilpres tentunya harus disertai konsep yang selaras. Dia mengaku siap untuk berduet dengan Anies jika memiliki konsep yang selaras.

"Ini yang harus kita sepakati dulu. Karena kita bicara mengenai 13-15 tahun periode jendela peluang yang sangat sempit. Jadi kita betul-betul harus memperjuangkan ini dalam konsep kebersamaan," katanya.

Kalau Anies mau melanjutkan program pemerintahan Jokowi, apa sikap Sandiaga?

"Nanti kita lanjutkan," imbuhnya.

Sebelumnya, Sandiaga Salahuddin Uno memberi sinyal akan bergabung dengan PPP dalam waktu dekat setelah bertemu Plt Ketua PPP Mardiono. Meski demikian, Sandiaga mengaku memiliki hubungan baik dengan PKS.

"Kita sangat memiliki sejarah untuk berjuang bersama PKS dan sama PKS ini hubungannya, chemistry-nya sudah terbangun lama," kata Sandiaga usai berziarah di Makam Sunan Ampel Surabaya, Kamis (25/5), dilansir detikJatim.

Sandiaga menyatakan dirinya sering hadir di acara PKS akhir-akhir ini. Ia mengaku mendapat banyak masukan dari para petinggi PKS. "Saya mendapat masukan dari petinggi PKS tentang harapan-harapan dari perbaikan yang teman-teman di PKS ingin hadirkan untuk perjuangan ke depan," jelasnya.


Hoax video dinarasikan 'Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mendukung Anies Baswedan Capres 2024' telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Terkini, laporan tersebut tengah diusut oleh Polda Metro Jaya.

Penyebaran hoax video 'Panglima TNI dukung Anies' ini awalnya diunggah di YouTube channel 'Menara Istana'. Pihak TNI telah memastikan bahwa video tersebut hoax.

"Berita viral yang dimuat MI (Menara Istana) berdurasi delapan menit dan dua detik dengan judul 'di pimpin langsung panglima yudo Margono !! ribuan TNI resmi deklarasikan Anies presiden 2024' adalah HOAX," tulis Pusat Penerangan (Puspen) TNI melalui akun Instagram-nya, Rabu (17/5).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"TNI menyatakan dengan pasti bahwa video tersebut adalah tidak benar atau HOAX," lanjutnya.

Video Hoax Dilaporkan ke Polisi

Laporan itu dilayangkan oleh Advokat Merdeka Pembela Rakyat (Ampera), Senin (22/5). Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor LP/B/2802/V/2023/SPKT Polda Metro Jaya.

Adapun nama kanal pengunggah video yang dimaksud adalah 'Menara Istana'. Kuasa hukum pelapor, Mualimin, mengatakan laporan dibuat karena pengunggah menyebarkan video hoax.

"Melaporkan akun YouTube namanya Menara Istana, yang kontennya itu adalah menyebarkan berita bohong," kata Mualimin di Polda Metro Jaya, Senin (22/5).

Mualimin menjelaskan dalam video itu TNI dan Panglima TNI dinarasikan seolah-olah memimpin pasukan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden jelas bohong. Sebab, lanjut dia, TNI dituntut harus netral terkait Pemilu. Terlebih, TNI pun sudah memberikan klarifikasi dan bantahan terkait hal tersebut. Dia menilai video yang tersebar pun dapat memicu keonaran.

"Oleh karenanya, ketika berita hoax semacam ini menyebar di masyarakat, yang kami takutkan hanya menciptakan keonaran," ujarnya.

Mualimin menyebut pelaporan juga dibuat karena TNI tak mempunyai wewenang untuk menindak sendiri. Sebab, dari klarifikasi, pelaku bukan merupakan prajurit TNI, melainkan masyarakat sipil. Dengan demikian, pengusutan perkara pun menjadi tugas pihak kepolisian.

"Jadi jangan dibalik. Jangan sampai TNI mencari sendiri pelakunya lalu nanti setelah ditindak baru diserahkan ke kepolisian. Beberapa kasus yang sudah kan kita sedikit mencemaskan kondisi pelaku ketika misalnya ada tindakan di luar batas," imbuhnya.

Polisi Mulai Usut

Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut. Saat ini Polda Metro Jaya tengah mengusut pelaporan tersebut.

Secara laporan kita sudah terima. Tentu proses awal pra-pelaporan ada konsultasi atau kajian. Setelah kita kaji, kita terima laporannya, kita juga akan telaah lebih dalam lagi untuk melakukan proses penyelidikan. Tahap saat ini masih dalam tahap penyelidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (25/5).

Trunoyudo mengatakan kasus tersebut ditangani langsung oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum. Trunoyudo menambahkan pihaknya juga akan berkoordinasi dengan jajaran TNI dalam mengusut perkara yang ada.

"Tentunya dalam proses pengambilan keterangan verbal dan lain-lain, tentu akan dilakukan upaya ini secara maksimal oleh penyidik," jelasnya.

Baca di halaman selanjutnya: penjelasan pihak TNI....

Simak juga 'Ganjar Wanti-wanti ke Relawan: Tidak Sebarkan Hoax dan Membully!':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di sela-sela Opening Ceremony Pekan Paralympic Pelajar Daerah (Peparpeda) Jawa Tengah tahun 2023. Setelah pertemuan, Ganjar mengaku dapat dukungan relawan Gibran.

Pertemuan itu berlangsung di Kusuma Sahid Prince Hotel pada Selasa (23/5). Ganjar menyebut pertemuan diisi dengan makan bersama.

"Makan baik-baik," ujar Ganjar dilansir detikJateng, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar juga menyebut pertemuan itu diisi pembahasan terkait relawan. "Oh ya ada," jawabnya.

Hasil pertemuan itu kata Ganjar, relawan Gibran mendukung dirinya. "Mendukung saya," kata Ganjar.

Sebelumnya, makan malam bersama Ganjar, Gibran juga sempat makan malam bersama Prabowo Subianto di Solo, beberapa hari lalu. Dalam kunjungannya ke Solo waktu itu, Prabowo mendapat dukungan relawan Gibran dan Jokowi se-Jateng dan Jatim.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Gerindra Jateng Ingin Koalisi Dengan PDIP, Asal Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Mendagri Tito Karnavian mengatakan masa jabatan 17 gubernur mulai berakhir pada September 2023 mendatang. Gubernur mana saja itu?

"September ada 17 Gubernur nanti (masa jabatan abis). Rekan-rekan eselon I ini paling berminat, yang minat daftar," kata Tito di Rakor Pengelolaan Perbatasan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (25/5/2023).

Belasan gubernur yang masa jabatannya habis antara lain Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK), dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mulai dari Sumatera Utara, Riau, Sumsel, Lampung, kemudian Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Kaltim. Kemudian, Gubernur Maluku, Gubernur Papua itu juga, semuanya 17," ujarnya.

Selain itu, sejumlah jabatan Wali Kota hingga Bupati bakal berakhir pada September mendatang. Tito memastikan Kemendagri bakal menunjuk sejumlah penjabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi posisi yang kosong hingga Pemilu 2024 mendatang.

Tito juga mempersilahkan para pejabat eselon I yang berminat mengisi kekosongan jabatan kepala daerah untuk mendaftarkan diri.

"Ini banyak sekali, totalnya 170 bulan September ini. Eselon II yang berminat jadi bupati walkot (bisa) daftar. Nanti baru dites," ujarnya.

Berikut ini daftar 17 gubernur yang masa jabatannya berakhir mulai September mendatang.

1. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

2. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi

3. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

4. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

5. Gubernur Riau Syamsuar

6. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru

7. Gubernur Lampung Arinal Junaidi

8. Gubernur Bali I Wayan Koster

9. Gubernur NTB Zulkieflimansyah

10. Gubernur NTT Viktor Laiskodat

11. Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor

12. Gubernur Maluku Murad Ismail

13. Gubernur Papua Lukas Enembe.

14. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

15. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman

16. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi

17. Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Sebagian judul dan isi berita diupdate pada 26 Mei 2023 setelah mendapat penjelasan lebih lanjut dari pihak Kemendagri

Simak juga 'Saat Mendagri Ungkap Tingkah Kepala Daerah Nakal: Korupsi-Lupa Janji':

[Gambas:Video 20detik]


Elite Partai Gerindra Jawa Tengah diminta untuk tidak tenggelam dalam euforia menanggapi hasil survei yang mengunggulkan Prabowo Subianto. Sebab, kemenangan tersebut baru dalam survei.

Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Abdul Wachid menyebut survei Litbang Kompas yang menyebut Prabowo Subianto memiliki elektabilitas lebih tinggi dibanding Ganjar Pranowo itu memang sebuah tren yang positif.

Meski demikian dia mengingatkan bahwa kemenangan hanya bisa ditentukan seusai pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami yang jelas sebagai struktural partai, tren survei bagus belum sebuah kemenangan. Kemenangan nanti setelah pemilu," kata Wachid saat ditemui usai menghadiri pembukaan deklarasi Sedulur Prabowo di Hotel Grasia, Kamis (25/5/2023).

Dia berharap para elite dan pengurus partai tidak hanyut dalam kegembiraan dalam menyikapi survei itu. Sebaliknya, mereka justru harus tetap kerja keras turun ke masyarakat.

"Kami berharap struktural partai tidak terbawa euforia ini. Kami berharap struktural partai, para caleg turun ke masyarakat, ke bawah. Dengar aspirasi masyarakat," katanya.

Selama ini, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan pihak lain, termasuk dengan para relawan Gibran. Seperti diketahui, Prabowo sempat bertemu dengan relawan Gibran di Solo dan mendapat dukungan dari mereka.

"Bahkan kami kemarin ketemu timnya Gibran setelah acara pelepasan haji. Kan kemarin pelepasan haji di Solo. Kami diminta tidur di Solo, pagi harinya ketemu dengan timnya Gibran," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Dilansir dari detikNews, hasil survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai sosok calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo juga unggul dalam simulasi head to head dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo maupun Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Litbang Kompas melakukan survei tersebut sejak Januari 2022 hingga Mei 2023. Berdasarkan hasil survei sebanyak 62% masyarakat menginginkan Prabowo menjadi presiden ketimbang Anies yang hanya mendapat 38% suara.

Prabowo juga menang saat melawan Ganjar dengan dukungan masyarakat sebanyak 51,1% dibandingkan Ganjar 48,9% suara.

Sekjen Gerindra Ungkap Adanya Komunikasi dengan Gibran Seusai Putusan MK


Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno bicara nasib Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno di Kabinet Indonesia Maju usai memutuskan pamit sebagai kader Partai Gerindra. Apakah bakal ada reshuffle menteri?

Hal itu disampaikannya Pratikno usai menyambangi kantor PBNU Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023). Pratikno soal Sandiaga kan bukan lagi kader Partai Gerindra apakah ada potensi di-reshuffle.

"Kan buktinya nggak ada (reshuffle) nih," kata Pratikno.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pratikno kemudian ditanya kembali tentang posisi Sandiaga di kabinet meski tidak lagi di Gerindra. Pratikno juga tak bisa memastikan kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melakukan reshuffle menterinya.

"(Posisi Sandiaga) di kabinet atau tidak itu kan nunggu, buktinya di kabinet menteri pariwisata kok beliau. Nanti kalau sudah pelantikan kita undanglah," ucapnya.

Pada kesempatan itu, Pratikno juga menjawab pertanyaan soal sosok pengganti Menkominfo Johnny G Plate. Namun, Pratikno menyatakan Presiden Jokowi belum memutuskan sosok Menkiminfo definitif.

"Sekarang Plt Pak Menko (Menko Polhukam Mahfud Md). (Calon pengganti Menkominfo) belum, belum, belum," pungkasnya.

Sandiaga Uno sebelumnya menitipkan surat untuk Ketum Gerindra Prabowo Subianto setelah resmi pamit dari Gerindra. Apa isi surat tersebut?

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan isi surat itu. Ternyata dalam surat itu disampaikan jika Sandiaga mengundurkan diri dari Gerindra dan akan berpindah partai.

"Isi surat intinya keluar dan pindah partai, loncat dari Gerindra, pindah yang lain," kata Muzani di kediamannya, Karawaci, Tangerang, Senin (24/4).

Muzani mengatakan dirinya sempat bertemu dengan Sandiaga di rumah Prabowo. Pertemuan berlangsung sehari sebelum pengumuman Sandiaga hengkang dari Gerindra.

"Saya ketemu Sandi di rumah Pak Prabowo Sabtu siang (22/03) di Kertanegara 4. Di kediaman Pak Prabowo. Kemudian kami ber-Lebaran, Sandi Lebaran dengan Pak Prabowo, kami Lebaran dengan Pak Sandi," ucapnya.

Simak juga 'Sandiaga Uno Pamer OK OCE Masih Jadi Buah Bibir di Masyarakat':

[Gambas:Video 20detik]


PPP telah mendeklarasikan dukungan kepada bakal capres PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo. PDIP menganggap PPP telah meninggalkan Partai Golkar dan PAN sebagai mitra di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Kerja sama politik kan sudah dideklarasikan pada saat di lantai 5 (kantor DPP PDIP) ya toh. Sudah terjadi kerja sama. Nah bentuk kerja samanya tentu dirumusin bahwa PPP punya keinginan cawapres kan juga pasti disampaikan, kan diskusi," kata Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Pacul mengatakan setelah Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Plt Ketum PPP Mardiono bertemu beberapa waktu lalu, kedua partai akan membahas strategi pemenangan capres dan cawapres. Hal ini menjadi urusan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang ditunjuk memenangkan Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian setelah itu gimana cara kerjanya kan juga disampaikan oleh Rommy (Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy) waktu itu. Untuk pemenangan capres-cawapres itu kan nanti kepada Mbak Puan diskusinya kan gitu kan. Bukan Mas Pacul," ujar Pacul.

"Aku tidak tidak mendampingi Mbak Puan secara terus menerus. Tapi telepon-teleponan, WA-WA-an udah biasalah, kan sudah kerja sama. Tapi konteksnya dalam kerja sama itu," imbuhnya.

Seiring kerja sama ini, Pacul menganggap PPP telah meninggalkan Partai Golkar dan PAN sebagai mitra koalisinya. Sebab, kata dia, PDIP dan PPP telah sampai pada pembicaraan soal konfigurasi cawapres dari Ganjar Pranowo.

"Ya sudah pasti karena kan PPP udah ke PDIP. Sudah pasti meninggalkan KIB. Kan pasti udah rembukan dia," katanya.

"Kalau kerja samanya dalam bentuk capres dan cawapres udah pasti meninggalkan kan gitu loh," lanjutnya.


Direktur Political and Public Poicy Studies (P3S) Jerry Massie menilai dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada salah satu calon presiden masih menunggu sikap Partai Golkar. Menurutnya Jokowi baru akan menentukan dukungan jika dukungan Golkar sudah mengerucut salah satu bakal capres 2024.

Jerry memprediksi saat ini Presiden Jokowi belum memastikan pilihan dukungan ke salah satu bakal calon presiden.

"Kalau Golkar dukung Prabowo, maka 99 persen Jokowi gabung koalisi Gerindra, Golkar, dan PKB. Itu kuncinya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jerry menduga saat ini Jokowi tengah melakukan manuver politik melalui sang putra, Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, Jokowi juga bermanuver melalui barisan relawannya. Manuver ini disebut menjadi ajang untuk memastikan ke mana arah dukungan Jokowi pada capres di Pemilu 2024.

Jerry mengatakan manuver tersebut sudah terlihat dari dukungan relawan yang diberikan kepada bakal capres Prabowo Subianto di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Bahkan, kala itu Prabowo juga didampingi Gibran, yang membuat Gibran harus dipanggil DPP PDIP untuk diminta klarifikasi.

Menurut Doktor komunikasi politik lulusan American Global University ini akan berisiko bagi PDIP jika akhirnya Jokowi memutuskan mendukung Prabowo Subianto.

"Akan berdampak buruk bagi PDIP tentunya jika relawan Jokowi berbalik haluan mendukung Prabowo," tegas Jerry.

Selain berisiko terhadap PDIP, lanjut dia, manuver ini juga bisa berisiko terhadap Gibran. Hal ini mengingat adanya kemungkinan dukungan terhadap Prabowo membuat Gibran didepak dari partai berlambang banteng moncong putih.

Kendati demikian, menurut Jerry risiko ini tak akan bermasalah untuk Gibran. Sebab karier politik Gibran masih panjang, baik jika tetap di PDIP maupun pindah ke partai lain.

"Saya kira Gibran tetap akan disanksi PDIP akibat ikut dukung Prabowo. Tapi Gibran bisa saja berlabuh ke Gerindra, atau dia menyeberang ke Golkar," tegas Jerry.


Perbandingan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jadi polemik. Hal itu terjadi setelah bakal calon presiden Anies Baswedan membandingkan data pembangunan jalan yang dilakukan kedua pemimpin negara tersebut.

Kini, Kementerian Keuangan ikut buka suara soal polemik yang terjadi. Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengungkapkan membandingkan panjang jalan hasil pembangunan antar pemimpin antar periode adalah hal yang kurang tepat. Menurutnya pembangunan jalan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, kontinuitas menjadi hal utama dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Tentu setiap pemimpin ingin berlomba-lomba membangun infrastruktur. Bukan untuk kalah menang, tapi demi melayani rakyat, peningkatan investasi, penurunan biaya logistik, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan semua warga negara," ungkap Yustinus Prastowo dalam utas yang dibuat di Twitter pribadinya @prastow, dikutip Kamis (25/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yustinus pun mulai membeberkan data, hal yang pertama dia ungkapkan adalah adanya tren peningkatan anggaran infrastruktur. Pada periode 2019-2023, atau tepatnya selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, pemerintah melalui APBN telah mengeluarkan rata-rata Rp 374,2 triliun per tahunnya untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur.

Rinciannya, di tahun 2019 anggaran infrastruktur disiapkan sekitar Rp 394,1 triliun, 2020 senilai Rp 307,3 triliun, 2021 senilai Rp 403,3 triliun, 2022 senilai Rp 374,4 triliun, dan di 2023 ini diperkirakan sekitar Rp 391,7 triliun.

Khusus pada 2022, realisasi anggaran infrastruktur mencapai Rp374,7 triliun melalui belanja non kementerian/lembaga (K/L) (Rp97,4 triliun), pembiayaan anggaran (Rp81,9 triliun), dan belanja K/L (Rp189,3 triliun).

Beberapa outputnya yaitu pembangunan bendungan 34 unit, pembangunan jaringan irigasi 936,6 kilometer (km), dan pembangunan jalan 540,25 km.

Kontinuitas Pembangunan Jalan

Beranjak dari data-data tersebut, Yustinus kemudian bicara soal pembangunan jalan yang berkelanjutan dari tiap-tiap periode kepemimpinan presiden. Menurutnya, pembangunan jalan dimulai dari pembukaan lahan atau land clearing, penyiapan badan jalan, pembangunan pondasi jalan dan pengaspalan. Tahap-tahap tersebut tentu memakan waktu yang tidak sedikit sehingga sangat mungkin menjadi tongkat estafet pembangunan jalan antar periode.

Ketika jalan sudah jadi pun, menurutnya belum tentu langsung tercatat pada Kementerian PUPR sebagai jalan nasional. Penetapan ruas jalan menjadi jalan nasional mengacu pada kriteria teknis Permen PUPR Nomor 03 Tahun 2012.

Yustinus menyoroti polemik yang diungkap oleh Anies Baswedan, hal itu adalah perbandingan penambahan panjang jalan nasional dari data BPS. Dia mengungkapkan penambahan data jalan yang dibandingkan Anies itu didasarkan pada status jalan yang perubahannya disebabkan pada 3 hal yaitu peningkatan status jalan (upgrade), penurunan status jalan (downgrade), dan pembangunan jalan baru.

"Dengan kata lain, Perubahan Panjang Nasional tidak sama dengan Pembangunan Jalan Baru. Ada faktor perubahan status jalan yang harus diperhitungkan. Ini sejalan dengan keterangan Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR kemarin," papar Yustinus.

Yustinus memaparkan pembangunan jalan baru, baik jalan yang fungsional, teraspal, dan terkoneksi yang tercatat pada Kementerian PUPR pada periode 2015-2022 tercatat 1.153 km. Angka 1.153 km tentu tidak dapat dipisahkan dari 64 km jalan baru yang tuntas pada periode sebelumnya atau tepatnya tahun 2004-2014.

Yang artinya, ada sekitar 1.217 km jalan yang terbangun sejak zaman SBY hingga Jokowi. Dia juga menyebutkan dari total 1.217 km tersebut tidak dapat dipisahkan juga dari 9.191 km jalan nasional yang telah dibangun selama 2010-2022.

"Sekali lagi ini adalah tentang kontinuitas. Terima kasih Pak Jokowi, Pak SBY, Bu Mega, dan para presiden sebelumnya," ungkap Yustinus.

Simak Video: Kata Menteri PUPR soal Anies Bandingkan Pembangunan Jalan Jokowi Vs SBY

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan pihaknya bakal menggelar Konferensi Daerah (Konferda) di seluruh provinsi Indonesia dengan membawa 10 nama capres-cawapres hasil Musyawarah Rakyat (Musra). Budi pun menjelaskan alasan nama Anies Baswedan tak muncul di antara 10 nama capres-cawapres.

"Oh, ada (nama Anies), tapi di peringkat 6, 7. Di beberapa provinsi ada, bukan nggak ada. Kan sudah kita laporin setiap minggu. Ada yang keempat juga, kelima juga, tapi ketika direkap, semuanya nggak masuk 3 besar (capres)" kata Budi Arie kepada wartawan di DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

Budi pun mengungkap ada nama-nama lain yang kerap masuk bursa capres-cawapres, namun tak masuk ke dalam nama 3 besar capres dan 4 besar cawapres hasil Musra. Beberapa nama itu ialah Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Erick ada, Khofifah, Ridwan Kamil, ada semua nama. Yang enggak ada nama Panel Barus aja," tutur Budi, sembari bercanda menyebut nama rekannya di Projo, Panel Barus.

"Nama lokal muncul, Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Sumbar PKS, ada waktu Musra di Sumbar, AHY ada, Mbak Puan ada, sebutin aja, ada semua. Kita ini tidak pernah mencoret nama orang," lanjut dia.

Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan pihaknya bakal melakukan simulasi duet sederet nama capres-cawapres melalui Konferensi Daerah (Konferda) di berbagai provinsi Indonesia. Konferda ini merupakan tindak lanjut dari hasil Musra yang digelar Minggu (14/5) yang lalu.

"Kami telah konsultasi dengan Presiden Jokowi sebelum melakukan konsolidasi organisasi untuk menentukan arah pilihan politik Projo," kata Budi dalam konferensi pers di DPP Projo, Kamis (25/5/2023).

Kemudian, Sekjen Projo Handoko mengatakan nama capres-cawapres yang disimulasikan merupakan nama-nama yang dihimpun berdasarkan hasil Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar di 29 provinsi dan 1 wilayah luar negeri pada Agustus 2022-Mei 2023. Dia menyebut nama yang disimulasikan itu akan dimintakan pendapatnya saat Konferda.

"Menindaklanjuti hasil Musra itulah, kami akan menggelar langkah-langkah konsolidasi organisasi, bagaimana memantapkan diri Projo seluruh Indonesia," tutur Handoko.

"Ada 10 simulasi yang kita tawarkan dan kita bahas. Dan itu semuanya berasal dari hasil Musra. Jadi yang namanya tidak ada di hasil Musra, nggak mungkin kita bicarakan dalam simulasi-simulasi yang akan kita bicarakan dari provinsi ke provinsi. Nanti kami tim DPP akan bergerak langsung ke seluruh Indonesia," lanjutnya.

Ada 5 nama yang akan disimulasikan, yakni Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah sekaligus capres usungan PDIP Ganjar Pranowo, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Menko Polhukam Mahfud Md. Nama Prabowo dan Ganjar masing-masing muncul 4 kali.

Berikut daftar 10 simulasi capres-cawapres versi Projo:

Prabowo Subianto-Ganjar Pranowo

Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto

Ganjar Pranowo-Prabowo Subianto

Ganjar Pranowo-Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto-Sandiaga Uno

Airlangga Hartarto-Mahfud Md

Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno

Prabowo Subianto-Mahfud Md

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Lihat juga Video: Jadi Kandidat Cawapres di Musra Relawan Projo, Sandiaga: Itu Suara Rakyat

[Gambas:Video 20detik]


Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024 membubarkan diri usai PDIP mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024. JokPro membubarkan diri hari ini.

"Dengan melihat perkembangan politik dalam beberapa waktu terakhir, khususnya pencalonan Bapak H Ganjar Pranowo sebagai calon presiden oleh PDIP, maka kami menganggap perjuangan ide atau gagasan Presiden 3 Periode pada 2024 ini peluangnya sangat kecil. Kami menilai bahwa amandemen UUD RI 1945 di 2024 harus mendapatkan dukungan politik dari PDIP, dengan pencalonan Bapak H Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PDIP maka dukungan terhadap amandemen UUD RI 1945 tidak lagi dimungkinkan," ujar Sekjen JokPro Timothy Ivan Triyono kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Timothy mengatakan atas pertimbangan tersebut, maka JokPro dibubarkan hari ini. Dia pun berterima kasih kepada seluruh pengurus JokPro 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah mempertimbangkan hal-hal di atas, maka dengan berat hati, kami memutuskan, menyatakan komunitas Jokpro 2024 dibubarkan beserta segala akibatnya," katanya.

"Meskipun dengan berat hati membubarkan komunitas Jokpro 2024, kami akan tetap berikhtiar dan berusaha memberikan kontribusi pemikiran yang positif; konstruktif; serta berdampak bagi bangsa dan negara. Kami akan tetap menjadi bagian dari kegiatan demokrasi di Indonesia dan akan terus mencari ide/gagasan untuk mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia, serta melakukan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan pembangunan Indonesia," imbuhnya.

Diketahui, komunitas JokPro 2024 adalah komunitas yang didirikan pada 19 Juni 2021. Tujuan komunitas itu berdiri yakni memperjuangkan Presiden 3 Periode agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat maju lagi sebagai calon presiden di 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Lihat juga Video: Momen Makan Malam Gibran dan Ganjar Pranowo di Solo

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi menepis anggapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bermain dua kaki terkait Pilpres 2024. Budi mengatakan Jokowi justru punya seribu kaki.

"Pak Jokowi bukan dua kaki, kaki seribu. Banyak (kakinya), kan untuk rakyat. Orang dia (Jokowi) sudah bilang, 'saya mau bisikin, nanti jutaan rakyat saya bisikin satu-satu'," kata Budi kepada wartawan di DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis (25/5/2023).

"Masa dua (kakinya), kakinya banyak, seribu. Karena untuk rakyat," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPP PDIP Said Abdullah sebelumnya yakin jika Jokowi masih bersama dengan PDIP terkait Pilpres 2024. Said menuturkan Jokowi tidak mungkin bermain dua kaki.

Hal itu diungkapkan Said saat menjawab pertanyaan terkait Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang dipanggil DPP PDIP usai menemani Ketum Gerindra Prabowo Subianto menemui relawan, serta Kaesang Pangarep yang memakai baju bergambar Prabowo.

"Saya orang yang hakulyakin, bahwa Presiden itu tidak pernah memainkan dua kaki. Percayalah betapa mahal harganya bagi seorang Jokowi, terlepas beliau Presiden, hadir saat deklarasi keputusan Ibu Mega mencapreskan Ganjar, itu kan luar biasa," ujar Said di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

"Tiba-tiba muncul bahwa Bapak Presiden akan main dua kaki, saya tidak pernah punya kepercayaan, tidak punya keyakinan saya. Hakulyakin Bapak Jokowi akan tetep bersama kami," sambungnya.

Sementara itu, Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan partai pendukung Anies Baswedan berada di kelompok yang ingin perubahan berbeda dengan pendukung pemerintah. Benny kemudian menyinggung Presiden Jokowi yang berdiri di dua kaki.

"Jadi selalu saya bilang ini yang terjadi adalah pertarungan antara kelompok pendukung perubahan dengan kelompok pendukung status quo, ya kan? Perubahan itu direpresentasi oleh 3 partai ini; PKS, Demokrat dan NasDem, tokohnya Anies," kata Benny di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/5).

"Jadi 3 partai ini memandangkan perubahan tokohnya Anies, programnya juga pasti ada nanti agenda-agendanya. Sedangkan kubu sebelah itu kan kubu pro status quo, Pak Jokowi kan main dua kaki, kaki sini, kaki sini, ya kan," sambungnya.