Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat (PD), Agust Jovan Latuconsina pertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap upaya membegal partainya yang pernah dilakukan Kepala Staf Presiden (KPS) Moeldoko. Menurut Jovan, jika Jokowi berniat untuk netral maka seharusnya memberikan tindakan tegas kapada Moeldoko. Hal ini menurutnya dapat dilakukan dengan mencopot Moeldoko.

Agust Jovan Latuconsina mengatakan hal tersebut terkait adanya upaya penjegalan untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut Agust Jovan, Moeldoko pernah berniat membegal partainya lewat Kongres Luar Biasa (KLB).

Dilansir dari detikNews, Jovan mengatakan tidak ada tindakan apapun yang diberikan Presiden Jokowi kepada Moeldoko. Padahal menurut Jovan, Moeldoko jelas terlibat dan melakukan upaya pembegalan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Satu fakta yang menurut kami, menurut internal Partai Demokrat ini adalah hal yang sangat jelas terkait KSP Moeldoko, sejak awal kejadian KLB bahkan ada penjelasan dari Sekjen kami, Bahwa Mas AHY pernah dipanggil oleh Pak Jokowi, beliau hadir kemudian diberi penjelasan oleh Pak Jokowi, beliau tidak tahu-menahu tentang kegiatan KSP Moeldoko," kata Jovan, dalam diskusi Adu Perspektif 'Jokowi Cawe-cawe, Pemilu 2024 Makin Ramai', Rabu (31/5/2023).

Jovan mengatakan jika pada saat kegiatan KLB itu Jokowi tidak tau, mereka sangat paham. Namun, pertanyaan terbesar PD, sejak dua tahun mereka menyelesaikan masala KLB ini dan jelas-jelas KSP Moeldoko terlibat sebagai dalang di dalam KLB itu yang sudah 16 kali sidang dimenangkan.

"Tidak ada tindakan apapun terhadap KSP Moeldoko, padahal ini sudah nyata-nyata menyatakan ini upaya pembegalan partai. Memotong hak politik kami sebagai partai politik, sebagai calon yang ikut dalam kontestasi 2024," sambungnya.

Tidak hanya itu, ia menyebut pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) oleh KLB Moeldoko kembali dilakukan saat Demokrat mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan. Hal ini dinilai sebagai bentuk upaya untuk menggagalkan Anies nyapres,

"Kami hadapkan lagi dalam masa sekarang, kami bergabung dalam koalisi perubahan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, saat kami mengumumkan bahwa kami mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, tidak lama Pak Moeldoko ini masuk ke MA," ujar Jovan.

"Pertanyaanya kembali muncul, kenapa ini dibiarkan, kalau memang Pak Jokowi berniat untuk netral, berniat menjaga demokrasi, tunjukkan paling gampang saja, copot Pak Moeldoko itu, beliau orang terdekat presiden ring 1. Tapi kok dibiarkan," katanya.

Hasil Survei Litbang Kompas Ungkap Pemilih Bimbang Meningkat, Ini Kata Anies


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Agust Jovan Latuconsina, berbicara terkait adanya upaya penjegalan untuk maju dalam kontestasi Pemilu 2024. Jovan lantas mengungkit KLB yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Satu fakta yang menurut kami, menurut internal Partai Demokrat ini adalah hal yang sangat jelas terkait KSP Moeldoko, sejak awal kejadian KLB bahkan ada penjelasan dari Sekjen kami, Bahwa Mas AHY pernah dipanggil oleh Pak Jokowi, beliau hadir kemudian diberi penjelasan oleh Pak Jokowi, beliau tidak tahu-menahu tentang kegiatan KSP Moeldoko," kata Jovan, dalam diskusi Adu Perspektif 'Jokowi Cawe-cawe, Pemilu 2024 Makin Ramai', Rabu (31/5/2023).

Jovan mengatakan tidak ada tindakan apapun yang diberikan Presiden Jokowi kepada Moeldoko. Padahal menurut Jovan, Moeldoko jelas terlibat dan melakukan upaya pembegalan partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oke kalau pada saat kegiatan KLB itu beliau tidak tau kami masih paham, pertanyaan terbesar kami, sejak dua tahun kami menyelesaikan masala KLB ini dan jelas-jelas KSP Moeldoko terlibat sebagai dalang di dalam KLB itu yang sudah 16 kali sidang kami menangkan," tuturnya.

"Tidak ada tindakan apapun terhadap KSP Moeldoko, padahal ini sudah nyata-nyata menyatakan ini upaya pembegalan partai. Memotong hak politik kami sebagai partai politik, sebagai calon yang ikut dalam kontestasi 2024," sambungnya.

Tidak hanya itu, ia menyebut pengajuan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) oleh KLB Moeldoko kembali dilakukan saat Demokrat mengumumkan dukungan kepada Anies Baswedan. Hal ini dinilai sebagai bentuk upaya untuk menggagalkan Anies nyapres,

"Kami hadapkan lagi dalam masa sekarang, kami bergabung dalam koalisi perubahan mengusung Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden, saat kami mengumumkan bahwa kami mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, tidak lama Pak Moeldoko ini masuk ke MA," ujar Jovan.

Menurut Jovan, jika Jokowi berniat untuk netral maka seharusnya memberikan tindakan tegas kapada Moeldoko. Hal ini menurutnya dapat dilakukan dengan mencopot Moeldoko.

"Pertanyaanya kembali muncul, kenapa ini dibiarkan, kalau memang Pak Jokowi berniat untuk netral, berniat menjaga demokrasi, tunjukkan paling gampang saja, copot Pak Moeldoko itu, beliau orang terdekat presiden ring 1. Tapi kok dibiarkan," katanya.

Simak juga Video: Jokowi Cawe - Cawe, Pemilu 2024 Makin Rame

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyinggung soal Bacapres yang kerap kali bicara soal perubahan. Juru Bicara (Jubir) Bacapres Anies Baswedan, Surya Tjandra, merespons.

Luhut awalnya bicara program pemerintah yang harus berkelanjutan. Luhut kemudian menyentil soal capres yang selalu bicara perubahan dan mempertanyakan apa yang mau diubah.

Menanggapi hal itu, Surya menyampaikan ada dua hal terkait perubahan versi Anies. Terlebih, jika sosok capres yang dimaksud Luhut adalah Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau yang dimaksud LBP adalah Anies Baswedan, maka perubahan yang ditawarkan Anies cukup banyak, nanti akan dijelaskan satu per satu pada waktunya," kata Surya, kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Surya mengatakan hal pertama yang akan diubah yakni tidak adanya pengambil kebijakan ekonomi yang juga merupakan pengusaha. Hal itu, lanjut Surya, untuk mencegah konflik kepentingan dan blunder kebijakan dan keuangan negara yang merugikan rakyat.

"Kedua, pembagian tugas di pemerintahan termasuk dengan Wakil Presiden akan dilakukan secara kolaboratif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dibangun atas dasar sinergi dan keberlanjutan," ucapnya.

"Jadi tak ada lagi seorang menteri yang seolah mau mengurus semuanya, tak boleh lagi ada 'super-minister' yang merasa mengerti segalanya. Semua bisa punya peran dan bisa berkontribusi, di bawah koordinasi Presiden," tambah Surya.

Surya juga mengatakan keberlanjutan pembangun akan dilakukan oleh Anies. Dia mengungkit saat Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI.

"Yang baik akan diteruskan dan dikembangkan, yang tidak baik akan diperbaiki atau bisa saja dihentikan, sesuai kebutuhan," tutur Surya.

Eks Wakil Menteri ATR/BPNera Jokowi ini juga pesan Anies soal kekuasaan. Dia juga mengatakan dua perubahan versi Anies akan jadi awal yang baik.

"Pak Anies selalu mengingatkan bahwa kekuasaan itu hanya sementara, dan untuk memastikan keadilan bagi rakyat terpenuhi sebaik mungkin. Dua perubahan di atas saya rasa bisa menjadi awalan yang baik," katanya.

Sebelumnya, Luhut menyinggung soal calon presiden yang banyak bicara soal perubahan. Menurutnya, lebih baik kepemimpinan di periode berikutnya jangan banyak melakukan perubahan program dan kebijakan. Cukup melanjutkan dan menyempurnakan program pemerintahan yang ada.

"Tidak ada pencapaian suatu negara itu jadi negara maju hanya satu periode presiden, tapi harus berlanjut. Kalau setiap calon presiden mengatakan 'oh saya melakukan perubahan', memang apa yang mau diubah?" ujar Luhut di Hotel Mulia.

Luhut menjabarkan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju tidak hanya butuh kepemimpinan satu orang sebagai presiden saja. Namun, dalam beberapa periode presiden harus melakukan langkah yang berkesinambungan dengan kepemimpinan sebelumnya.

Simak juga 'Jengkelnya Luhut ke Pengkritik Kendaraan Listrik':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) menguat dalam poros pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024 dalam survei Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI). Kang Emil, sapaan akrabnya, merasa bersyukur dengan survei itu.

"Jadi bahwa surveinya bagus alhamdulillah," kata Emil usai menjadi dosen tamu dalam acara Blue Ocean Strategy Fellowship (BOSF) di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/5/2023).

Kang Emil mengatakan bahwa Pilkada masih lama. Menurutnya, terkait Pilkada baru bisa diputuskan setelah bulan Februari 2024 nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena gini, Pilkada mah masih lama bulan November tahun depan. Kalau dibahas-bahas masih Mei 2023, karena Pilkada itu diputuskan setelah Februari kan koalisi dengan siapa," jelasnya.

Dia mengatakan belum ada pembicaraan internal dengan Golkar terkait apakah dirinya akan maju di Pilkada DKI.

"Nggak ada, semua setelah Februari baru diputuskan," imbuhnya.

Ridwan Kamil Teratas

Sebelumnya, Lembaga Arus Survei Indonesia merilis survei simulasi calon gubenur DKI Jakarta. Hasilnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK menguat dalam poros Pilgub DKI Jakarta untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024.

Namun, kata Direktur Eksekutif ASI Ali Ri'fan, pihaknya mencoba menghilangkan nama Anies Baswedan lantaran keikutsertaan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, dari simulasi 8, 5, hingga, 3 kandidat calon gubernur, suara terbanyak berada di presentase Ridwan Kamil.

"Hari ini kalau kita lihat belahannya, itu masih dua, belahan Anies dan belahan Ahok. Ridwan Kamil itu kalau kita baca irisannya, itu irisannya ke Anies. Karenanya begitu nama Anies dihilangkan, posisi Ridwan Kamil menguat," kata Ali pada paparannya di kawasan Mampang, Jakarta Pusat.

Ali menjelaskan, pada simulasi 8 kandidat gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Ridwan Kamil unggul diikuti oleh Penjabat Gubernur Heru Budi dan Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Simak juga 'Saat Demokrat Jagokan Dede Yusuf di Pilgub Jabar, Bukan Ridwan Kamil':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Rumah Jokowi deklarasikan dukungannya pada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 mendatang. Dalam diskusinya, Ketua Umum Rumah Jokowi Yonathan Yongki juga menyatakan keberatannya jika Ganjar nantinya dipasangkan dengan Menhan Prabowo Subianto di pilres mendatang.

"Kami menyimpulkan pemimpin yang menjamin akan terjadinya pembangunan yang berkelanjutan adalah Ganjar Pranowo. Maka seluruh pendukung perwakilan Jokowi akan mendukung secara penuh untuk mendukung Ganjar Pranowo," kata Yongki pada wartawan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

"Ada beberapa pandangan yang soal pasangannya, cawapresnya Pak Ganjar Pranowo. Kami tidak mengusulkan tapi dengan berat hati kami sedikit keberatan bila Prabowo Subianto jadi cawapresnya Ganjar," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yongki mengatakan, pihaknya keberatan jika Cawapres dari Ganjar Pranowo adalah Prabowo Subianto. Sebab ada beberapa rekam jejak dari Prabowo yang masih tercatat saat peristiwa kerusuhan tahun 1998.

"Ini pendapat ya. Sebagian besar dari relawan Rumah Jokowi di Indonesia ini adalah hampir semuanya adalah bekas aktivis 98. Mereka tahu catatan tentang Prabowo Subianto. Salah satunya kawan kita dari Papua, tadi sudah mengatakan secara langsung tidak setuju apabila Prabowo jadi cawapresnya," ujarnya.

Yongki menuturkan jika nantinya Ganjar Pranowo memilih Prabowo Subianto menjadi cawapresnya, pihaknya akan tetap mendukung Ganjar.

"Kami yang berkumpul di sini basisnya adalah kemandirian dan program. Urusan pencapresan atau cawapres secara langsung itu bukan urusan kami. Ganjar sudah diusung oleh PDIP dan menurut kami kami bisa terima dan mendukung untuk mensukseskannya," imbuhnya.

"Kami tidak mengusulkan karena bukan kami yang mengusulkan. Tapi kami merasa keberatan. Sikap nanti akan kita ambil di rakernas berikutnya. Rapimnas selanjutnya akan direncanakan di kupang, NTT," pungkasnya.

Simak juga 'Survei Fixpoll Capres di Jatim: Ganjar Teratas Dibanding Prabowo dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Menparekraf Sandiaga Uno menyatakan hubungannya dengan bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan tetap baik. Namun, dia mengatakan ada perbedaan visi dan misi yang dia anut saat ini.

"Hubungan kami persahabatannya sangat baik dan tidak ada kerumitan dalam hubungan persahabatan kita," kata Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir detikNews, Rabu (31/5/2023).

Hal itu disampaikan Sandiga menepis pakar politik Universitas Indonesia Dr Aditya Perdana yang memprediksi Sandiaga sulit bergabung ke PKS karena memiliki hubungan rumit dengan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Sandiaga mengakui kini memiliki visi dan misi yang berbeda dengan Anies Baswedan. Dia menyebut gagasannya kini mempercepat pembangunan, bukan perubahan.

"Ini murni urusan kebangsaan dan mengenai visi, kebangsaan, dan pemikiran, gagasan. Gagasan saya adalah mempercepat pembangunan dan bukan perubahan, itu jelas dan saya garis bawahi dan sudah saya sampaikan," ungkap Sandiaga.

"Jadi jika itu diterima dalam bentuk sebuah pemikiran, formulasi, visi dan misi ke depan, menurut saya nggak ada yang rumit. Itu tinggal diputuskan oleh pimpinan partai politik," sambungnya.

Sandiaga menegaskan dia kini mengusung percepatan pembangunan. Percepatan itu, kata Sandiaga, untuk mengejar bonus demografi.

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju," tuturnya.

Sandiaga mengkhawatirkan Indonesia bakal kehilangan waktu untuk bonus demografi jika arah pembangunan diubah lagi.

"Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2045," ungkap Sandiaga.

Diberitakan detikNews sebelumnya, Pakar Politik UI Dr Aditya Perdana memprediksi Sandiaga sulit bergabung ke PKS karena punya hubungan rumit dengan Anies Baswedan. Aditya menyebut semula Sandiaga dekat dengan PKS sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019.

PKS memang menjadi partai pengusung paslon Anies dan Sandiaga. PKS pun mengantar Sandiaga menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Sementara pada Pilpres 2019, Sandiaga menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

"Kalau kedekatan, dengan PKS dekat, di Pilkada DKI punya komunikasi intens, meski Sandi representasi Gerindra (sebelum memutuskan keluar). Kemudian saat Pilpres 2019. Sandi sering bilang, 'Saya punya kedekatan dengan PKS'," kata Aditya kepada wartawan, Selasa (30/5).

Selengkapnya baca halaman berikutnya


Menparekraf Sandiaga Uno menepis Pakar Politik Universitas Indonesia Dr Aditya Perdana yang memprediksi Sandiaga akan sulit bergabung ke PKS karena memiliki hubungan rumit dengan Anies Baswedan. Sandiaga mengatakan hubungan persahabatannya dengan Anies sangat baik.

"Hubungan kami persahabatannya sangat baik dan tidak ada kerumitan dalam hubungan persahabatan kita," kata Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

Meski begitu, Sandiaga mengakui kini punya visi dan gagasan yang berbeda dengan Anies Baswedan. Dia mengatakan gagasannya kini mempercepat pembangunan, bukan perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini murni urusan kebangsaan dan mengenai visi, kebangsaan, dan pemikiran, gagasan. Gagasan saya adalah mempercepat pembangunan dan bukan perubahan, itu jelas dan saya garisbawahi dan sudah saya sampaikan," ungkap Sandiaga

"Jadi jika itu diterima dalam bentuk sebuah pemikiran, formulasi, visi dan misi ke depan, menurut saya nggak ada yang rumit. Itu tinggal diputuskan oleh pimpinan partai politik," sambungnya.

Sandiaga menegaskan yang dirinya usung ialah percepatan pembangunan. Percepatan itu, kata Sandiaga, untuk mengejar bonus demografi.

"Saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung itu adalah percepatan pembangunan, bukan perubahan. Karena kalau kita mengubah arah pembangunan bangsa ini, kita hanya punya waktu 15 tahun untuk bonus demografi kita terkonversi peningkatan capaian pembangunan dan ekonomi untuk mencapai negara maju," tuturnya.

Sandiaga mengkhawatirkan Indonesia kehilangan waktu untuk bonus demografi jika arah pembangunan diubah lagi.

"Kalau kita ubah lagi arah pembangunan kita, kita nanti akan hilang waktu dan bonus demografi ini akan terkikis sehingga tidak ada potensi tidak tercapai target Indonesia maju di tahun 2045," ungkap Sandiaga.

Sebelumnya, Pakar Politik dari Universitas Indonesia Dr Aditya Perdana memprediksi Sandiaga akan sulit bergabung ke PKS karena hubungan rumitnya dengan Anies Baswedan.

Aditya awalnya menyebut Sandiaga dekat dengan PKS sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019. PKS memang menjadi partai pengusung Sandi di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

PKS mengantarkan Sandiaga menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Anies Baswedan. Sementara pada Pilpres 2019, Sandiaga menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

"Kalau kedekatan, dengan PKS dekat, di Pilkada DKI punya komunikasi intens, meski Sandi representasi Gerindra (sebelum memutuskan keluar). Kemudian saat Pilpres 2019. Sandi sering bilang, 'Saya punya kedekatan dengan PKS'," kata Aditya kepada wartawan, Selasa (30/5).

Dia mengatakan Sandiaga tak punya sejarah panjang dengan PPP. Dia mengatakan Sandiaga hanya pernah bercerita soal sosok orang tuanya pernah aktif di PPP.

"Kalau ke PPP beda. Kalau sama PPP aspek orang tua ada di PPP. Kalau sisi kedekatan emosional dan pertarungan elektoral ke PKS," ucapnya.

Namun, dia mengatakan Sandiaga lebih mungkin berlabuh ke PPP. Aditya memprediksi Sandiaga bakal bergabung dengan PPP asal disodorkan menjadi cawapres.

"Di PPP dia mau diarahkan jadi salah satu pimpinan Parpol, asal ada kepastian Cawapres," kata Aditnya.

Dia kemudian bicara soal tipisnya peluang Sandiaga bergabung dengan PKS yang kini sudah mengusung Anies sebagai capres. Dia mengatakan hubungan Sandiaga dan Anies agak rumit sehingga menjadi penghalang Sandiaga ke PKS.

"Anies sama Sandi ada hubungan sejarah yang sisakan pertanyaan, yang soal hutang. Kayak semacam, ada hubungan kompleks. Agak rumit," ucapnya.

"Kompleks, dia menarik tapi ada aspek karakter individu yang jadi penghalang," sambungnya.


Partai Demokrat mengungkapkan isi pembicaraan para petinggi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) di Kepulauan Seribu. Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan salah satu yang dibahas ialah isu penjegalan Anies Baswedan jelang Pilpres 2024.

"Isi pembicaraan di Pulau Kaliage, yaitu adanya indikasi, upaya penguasa akan melakukan segala cara untuk membuat bacapres Anies Rasyid Baswedan tidak berlayar. Dengan cara dan sumberdaya apapun termasuk 'mengganggu' tiga partai politik pendukungnya," kata Riefky kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Riefky menegaskan Demokrat, PKS, dan NasDem tetap solid. Menurutnya, ketiga partai fokus mengkampanyekan agenda-agenda perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Adanya kenyataan dan satu tekad yang solid dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, bahwa untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat yang ingin perubahan, agar kehidupannya lebih sejahtera, lebih aman, lebih memiliki kebebasan dalam berdemokrasi, dan utamanya memiliki keadilan yang sama di mata hukum, maka Koalisi Perubahan ini harus berusaha untuk membuat Anies Rasyid Baswedan berlayar," kata Riefky.

Riefky menjamin langkah-langkah koalisinya dilakukan sesuai dengan konstitusi.

"Tentunya dengan cara-cara yang kami tempuh adalah secara konstitusional, sesuai dengan hukum dan berlandaskan pada ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI," katanya.

Tonton juga Video: Din Syamsuddin Sebut Anies Pilihan yang Tepat Sebagai Bacapres KPP

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) merilis survei simulasi calon gubenur DKI Jakarta. Hasilnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK menguat dalam poros pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta untuk pemilihan kepada daerah (Pilkada) 2024.

Diketahui survei dilaksanakan pada tanggal 11-18 Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Jumlah respondennya terdapat 400 responden dengan margin of error +/- 4.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, kata Ali, pihaknya mencoba menghilangkan nama Anies Baswedan lantaran keikutsertaan Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pada kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Hasilnya, dari simulasi 8, 5, hingga, 3 kandidat calon gubernur, suara terbanyak berada di presentase Ridwan Kamil.

"Hari ini kalau kita lihat belahannya, itu masih dua, belahan Anies dan belahan Ahok. Ridwan Kamil itu kalau kita baca irisannya, itu irisannya ke Anies. Karenanya begitu nama Anies dihilangkan, posisi Ridwan Kamil menguat," kata Ali pada paparannya di kawasan Mampang, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Ali menjelaskan, pada simulasi 8 kandidat gubernur DKI Jakarta, elektabilitas Ridwan Kamil unggul diikuti oleh Penjabat Gubernur Heru Budi dan Wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Berikut rinciannya:

Ridwan Kamil 35,5%

Heru Budi Hartono 16,3%

Gibran Rakabuming Raka 13,5%

Ahmad Sahroni 8,0%

Ahmad Riza Patria 6,5%

Emil Dardak 3,5%

Bima Arya 3,0%

Abdullah Azwar Anas 2,0%

Lalu, pada simulasi 5 kandidat calon gubernur DKI Jakarta, Ali mengatakan Ridwan Kamil kembali unggul dengan perolehan survei 39,3%, masih diikuti oleh Heru Budi dan Gibran Rakabuming Raka.

Berikut rinciannya:

Ridwan Kamil 39,3%

Heru Budi Hartono 17,5%

Gibran Rakabuming Raka 16,0%

Ahmad Riza Patria 8,3%

Bima Arya 4,8%

Sementara itu, pada simulasi 3 kandidat calon gubernur DKI Jakarta, Ali mengatakan Ridwan Kamil masih tetap unggul dengan perolehan survei 43,5%, lalu diikuti oleh Anies Baswedan dan Heru Budi.

Berikut rinciannya:

Ridwan Kamil 43,5%

Anies Baswedan 25,8%

Heru Budi Hartono 22,3%


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku mendapat laporan adanya kekhawatiran publik soal penjegalan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. Ketua DPP PDIP Ericko Sotarduga meminta Anies sampaikan dengan data agar kekhawatiran itu tidak berupa asumsi belaka.


Lembaga survei Fixpoll Research and Strategic Consulting merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, dalam simulasi 4 nama, Prabowo ada di puncak survei.

Survei ini dilakukan pada 9 hingga 16 Mei 2023 di Provinsi Jawa Timur. Metode survei menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Survei melibatkan sebanyak 840 responden dengan margin of error +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan cara wawancara langsung secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada empat nama yang disodorkan Fixpoll ke responden. Pertanyaannya sebagai berikut: Jika Bapak/Ibu/Saudara saat ini datang ke TPS dan berada di dalam bilik suara, dari 4 nama-nama calon presiden di bawah ini mana yang akan dipilih?

"Dari 4 nama ini, Pak Prabowo menempati urutan pertama di Jatim. Pak Ganjar urutan kedua," kata Direktur Eksekutif Fixpoll Muhammad Anas saat merilis hasil survei di Hotel Tamarin, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Prabowo menempati urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 35,8%, sedangkan urutan terbawah diduduki Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan suara 3,0%.

Berikut urutannya (4 nama):

Prabowo Subianto 35,8%

Ganjar Pranowo 30,3%

Anies Baswedan 10,5%

Airlangga Hartarto 3,0%

Survei Cawapres

Fixpoll juga merilis hasil survei elektabilitas cawapres. Nama Mahfud Md muncul di posisi pertama sebagai cawapres yang dinilai cocok baik untuk Prabowo, Ganjar maupun Anies.

Kandidat Cawapres Prabowo Subianto

- Moh Mahfud Md 27,9%

- Abdul Muhaimin Iskandar 17,1%

- Khofifah Indar Parawansa 15,8%

Kandidat Cawapres Ganjar Pranowo

- Moh Mahfud Md 24,7%

- Abdul Muhaimin Iskandar 21,36%

- Khofifah Indar Parawansa 14,6%

Kandidat Cawapres Anies Baswedan

- Moh Mahfud Md 21,1%

- Khofifah Indar Parawansa 16,3%

- Abdul Muhaimin Iskandar 13,7%


Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang dibesut Gerindra dan PKB masih belum mengumumkan pasangan bacapres dan bacawapres yang akan didukung di Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid blak-blakan pihaknya masih menunggu kepastian Golkar bergabung ke porosnya.

"Ini sedang dibahas terus dengan Pak Muhaimin dengan Pak Prabowo ya. Ada dinamika-dinamika yang harus dipertimbangkan. Kalau dari sisi formula jelas Pak Prabowo dengan Gus Muhaimin. Cuma kan dinamika lain harus ditunggu, kemungkinan nantinya ketika memutuskan pasangan capres dan cawapres itu lebih kuat nantinya, yakin untuk menang," kata Jazilul mengawali tanggapannya, Rabu (31/5/2023).

Jazilul mengatakan dinamika politik itu salah satunya terkait upaya mengajak Golkar bergabung di KKIR. Dia menginginkan poros koalisinya bertambah kuat dalam menghadapi pilpres mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satunya itu (menunggu kepastian Golkar), salah satunya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini ingin menambah kekuatan lagi dengan partai partai lain," kata Jazilul.

"Dan juga dinamika-dinamika di koalisi lain yang belum mengumumkan nama (capres-cawapres) juga, itu juga jadi pertimbangan," sambungnya.

Kendati begitu, Jazilul menyebut KKIR sudah dalam tahap finalisasi terkait pembahasan capres dan cawapres yakni Prabowo dan Cak Imin.

"Kami menduga-duga beberapa faktor-faktor yang menyebabkan kenapa kok belum, ya salah satunya dinamika di partai lain untuk menambah kekuatan koalisi itu yang masih cukup waktu untuk membahas dan berpikir terus," katanya.


Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) memaparkan hasil survei tentang evaluasi kinerja dan peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024. Hasilnya, pada peta elektoral Pilkada DKI Jakarta 2024, Anies Baswedan hingga Heru Budi Hartono menjadi top of mind pilihan kandidat gubernur DKI Jakarta.

Diketahui survei dilaksanakan pada tanggal 11-18 Mei 2023 di Provinsi DKI Jakarta. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka.

Metode penarikan sampel Multistage Random Sampling. Jumlah respondennya terdapat 400 responden dengan margin of error +/- 4.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang terlintas dibenak warga DKI Jakarta yang pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua terlintas adalah Heru Budi Hartono, ketiga adalah Ahok top three, disusul Sandi, disusul Ridwan," kata Ali dalam l paparannya di kawasan Mampang, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

"Jadi inilah nama-nama yang terlintas dibenak warga DKI di pertanyaan terbuka ketika ditanya jika pemilihan calon gubernur DKI Jakarta dilakukan saat ini," lanjutnya.

Berdasarkan urutannya, top of mind dalam pertanyaan terbuka ini masih dipimpin Anis Baswedan dengan perolehan suara 11,5 persen. Di posisi kedua, ada nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang memperoleh suara 9,3 persen, diurutan ketiga Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan 7,8 persen.

Berikutnya, ada nama Sandiaga Uno dengan hasil survei 4,0 persen, disusul Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan hasio survei 3,5 persen. Lalu ada Ahmad Sahroni 2,8 persen, Gibran Rakabuming Raka 2,8 persen, Agus Harimurti Yudhono (AHY) 1,5 persen, Menteri BUMN Erick Thohir 1,5 persen, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Berikut rinciannya:

1.Anies Baswedan 11,5%.

2.Heru Budi Hartono 9,3%

3.Ahok 7,8%

4.Sandiaga Uno 4,0%,

5.Ridwan Kamil 3,5%

6.Ahmad Sahroni 2,8%

7.Gibran Rakabuming Raka 2,8%

8.Agus Harimurti Yudhono (AHY) 1,5%

9.Erick Thohir 1,5%

Lebih lanjut, Ali menyampaikan hasil survei masih mungkin berubah terlebih apabila nama-nama populer seperti Anies Baswedan dihilangkan karena yang bersangkutan mengikuti kontestasi pilpres.

Simak juga Video: Survei Fixpoll Capres di Jatim: Ganjar Teratas Dibanding Prabowo dan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Gibran Rakabuming Raka mengomentari soal Jokowi cawe-cawe.

"Tanya Bapak (Jokowi), kok tanya saya," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (31/5/2023).

Ditanya apakah dirinya juga akan ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024, putra sulung Jokowi ini membantah. Dia menegaskan memfasilitasi seluruh tamu yang datang ke Solo tanpa membeda-bedakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak (cawe-cawe). Aku kan ra tau melu-melu (Aku kan nggak pernah ikut-ikut), semua saya fasilitasi, saya temui, semua saya jadikan teman. Semua saya ajak wedangan, semua saya ajak jalan-jalan, semua tamu saya terima. Kurang apa?" ujar Gibran.

Untuk diketahui, pernyataan soal cawe-cawe tersebut disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5). Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi, Senin (29/5) seperti dilansir detikNews.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," imbuhnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video: Anies Singgung Penjegalan, PKB: Khawatir Elektoralnya Nggak Naik?

[Gambas:Video 20detik]


PDI Perjuangan (PDIP) meminta bacapres NasDem, Anies Baswedan, berbicara dengan data soal kekhawatiran penjegalan yang diungkapkannya saat merespons pernyataan 'cawe-cawe' oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP menganggap basis data ini diperlukan agar kekhawatiran itu tak hanya berupa asumsi.

"Saya sudah berulang kali menjelaskan soal cawe-cawe bahwa yang dimaksud cawe-cawe oleh Bapak Presiden Jokowi adalah menjamin proses pemilu ini terjadi secara demokratis, langsung, jujur, umum, bebas, rahasia," kata Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga usai menjadi narasumber di acara rilis survei Fixpoll, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

"Kalau ada hal-hal lain yang mungkin ditanggap oleh siapapun itu boleh-boleh saja, tapi silahkan nanti diberikan datanya, tidak berupa asumsi," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Eriko mengaku pihaknya juga mendapat laporan soal asumsi-asumsi dari pernyataan Jokowi itu dari kalangan pakar. Namun dia menekankan perlu ada sumber data kredibel yang melatarbelakanginya.

"Kami pun kemarin berbicara dengan banyak pengamat yang menyampaikan asumsi-asumsi yang ada. Dasar asumsi ini kan tentu harus ada data, harus ada sumbernya, harus ada juga betul-betul memang yang kredibel, seperti itu. Jadi kalau berdasarkan asumsi ya saya sulit menanggapi, ya monggo-monggo saja. Tapi ada yang dirasa tidak adil, tidak baik, semua ini media, sosial media ini melihat, tidak bisa disembunyikan, itu pasti," kata Eriko.

Dengan demikian, Eriko mendorong pihak yang merasa mendapat perlakuan tidak adil selama perhelatan pemilu ini agar menyampaikan ke instansi yang berkaitan. Dia memastikan kalangan partai politik juga menghendaki pemilu yang terlaksana dengan baik.

"Jadi menurut kami, memberi masukan kepada siapa pun yang merasa tidak diberlakukan adil, ya diberikan data-datanya, disampaikan secara terbuka, disampaikan melalui instansi, institusi yang ada. Jadi tidak berkembang dengan luas," kata Eriko.

"Kami sepakat partai-partai politik ingin melakukan proses demokrasi dengan riang dan gembira, biarlah nanti kita bersaing dengan gagasan, ide. Sekali lagi toh nanti rakyat yang akan memilih. Rakyat yang akan menjadi panglima, yang menentukan siapa calon pemimpin yang akan datang," sambungnya.

Eriko menilai tak ada langkah Jokowi untuk menjegal pihak-pihak tertentu. Dia memaknai cawe-cawe yang disampaikan Jokowi dalam maksud yang positif.

"Lho, kalau dari kami melihat langsung dari Bapak Presiden Jokowi tidak ada penjegalan, itu jelas. Dan dalam kamus Bahasa Indonesia, cawe-cawe itu ikut serta, dan itu melakukan hal yang positif, ada tanggapan yang tidak positif ya monggo saya sampaikan itu, sampaikan dengan data, dengan baik dan benar," ujarnya.

Sebelumnya Anies Baswedan menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut dirinya akan cawe-cawe di Pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Begini respons Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terkait sikap Jokowi tersebut.

"Tanya Bapak (Jokowi), kok tanya saya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (31/5/2023).

Ditanya apakah dirinya juga ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024, putra sulung Jokowi ini membantah. Gibran menegaskan memfasilitasi seluruh tamu yang datang ke Solo tanpa membeda-bedakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak (cawe-cawe). Aku kan ra tau melu-melu (Aku kan nggak pernah ikut-ikut), semua saya fasilitasi, saya temui, semua saya jadikan teman. Semua saya ajak wedangan, semua saya ajak jalan-jalan, semua tamu saya terima. Kurang apa?," ujar Gibran.

Untuk diketahui, pernyataan soal cawe-cawe tersebut disampaikan Jokowi pada pertemuan dengan para pemimpin redaksi sejumlah media di Istana Negara, Senin (29/5). Jokowi juga menegaskan bahwa cawe-cawe yang dimaksud tidak akan melanggar aturan.

"Demi bangsa dan negara saya akan cawe-cawe, tentu saja dalam arti yang positif," ucap Jokowi, Senin (29/5) seperti dilansir detikNews.

"Saya tidak akan melanggar aturan, tidak akan melanggar undang-undang, dan tidak akan mengotori demokrasi," imbuhnya.

Selain itu, Jokowi ingin agar Presiden ke depan mengawal dan melanjutkan kebijakan strategis seperti pembangunan IKN dan hilirisasi. Jokowi juga berharap peserta pemilu berkompetisi dengan fair. Untuk itu Jokowi meminta TNI-Polri dan ASN untuk netral.

Jokowi akan menghormati dan menerima pilihan rakyat. Jokowi juga akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya.

Respons Prabowo soal Putusan MKMK: Jangan Tanya Aku


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku mendapat laporan adanya kekhawatiran publik soal penjegalan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara. PKB heran dengan isu yang diungkapkan Anies.

"Pak Anies khawatir apanya. Khawatir elektoralnya nggak naik atau apa, saya nggak paham itu yang disebut khawatir itu khawatir di mana," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) Jazilul Fawaid usai acara rilis survei di bilangan Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Menurut Jazilul, publik pun akan bereaksi apabila cawe-cawe Jokowi telah melampaui kewenangan. Dia lantas menduga kekhawatiran yang diungkap Anies merupakan bentuk kekhawatirannya soal elektabilitas sebagai bacapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakin kan publik akan menilai semua kalau misalkan langkah cawe-cawenya Pak Jokowi ini melampaui kewenangan, melampaui aturan, publik pasti akan bereaksi, bukan hanya Pak Anies. Kalau sekarang Pak Anies khawatir, mungkin khawatir elektoralnya nggak naik, kan gitu," katanya.

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR ini menilai tak ada langkah dari Jokowi yang membuat parpol-parpol tertentu mendapat perlakuan tidak fair. Dia meyakini Jokowi juga berkomitmen menindak apabila ada lembaga atau institusi negara yang ikut campur melampaui kewenangan di gelaran pemilu.

"Sepanjang ini saya belum melihat dari sisi Pak Jokowi langsung. Tapi kan yang namanya cawe-cawe ini kan yang ditakutkan kalau lembaga-lembaga lain melampaui kewenangannya. Misalkan nanti TNI jadi jurkam, kan nggak boleh, ya itu melampaui. Tapi kalau cawe-cawe untuk keamanan itu tugas polisi, cawe-cawe kedaulatan negeri itu tugas TNI, cawe-cawe di pelayanan itu tugas PNS," kata dia.

"Tapi kan nggak boleh kampanye. Nah kalau kampanye, ya ditindak, karena itu tidak sesuai dengan undang-undang. Laporkan kalau ada itu. Dan itu komitmen Pak Jokowi katanya begitu," imbuh Jazilul.

Anies Ungkap Kekhawatiran Penjegalan

Sebelumnya Anies Baswedan mengaku menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. Ungkapan kekhawatiran itu antara lain penjegalan.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.

Di sisi lain, Anies berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud usai Jokowi bilang akan cawe-cawe. Anies berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan secara netral tanpa ada kecurangan.

"Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik, dan netral," imbuhnya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui banyak baliho atau spanduk bacaleg yang bertebaran di ruas jalan di Kota Solo. Menurutnya penempatan baliho-baliho tersebut menyalahi aturan dan harus ditertibkan.

Hanya saja, Gibran mengaku saat menertibkan baliho-baliho tersebut dirinya malah kena marah.

"Lha yo itu udah ada di mana-mana (baliho caleg) ditertibkan malah aku dinesoni (dimarahi) luwih galak (lebih galak), aneh juga kan," kata Gibran di Balai Kota Solo, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu mengakui ada beberapa banner yang tidak sesuai aturan. Selain dia, Gibran menyebut, para anggota Satpol PP juga takut jika menertibkan baliho yang terpasang.

"Ada beberapa vertikal banner nggak sesuai. Satpol sudah bergerak, tapi agak takut, takut dikit, tapi kita tetap sosialisasi," ungkapnya.

Dirinya selama ini melihat beberapa banner caleg tersebar di jalan-jalan. Gibran menghimbau para para caleg agar tidak seenaknya memasang banner.

"White area nggak ada, kalau ada dilaporkan, paling banyak di jalan, di mana-mana, ada akeh, makanya saya Tertibkan. Kalau saya tertibkan jangan marah, saya hanya menjalankan tugas," jelasnya.

Gibran sendiri tidak pandang bulu untuk menindak baliho para caleg. Termasuk dari PDIP.

"Semua (termasuk PDIP), Saya yakin para caleg udah tahu aturannya. Nanti kita tertibkan jangan seenaknya para caleg nanti ganggu. Kita welcome semua tapi pakai aturan yang berlaku," pungkasnya.


Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari atau Tobas mengungkap isi pertemuan Ketum Partai NasDem Surya Paloh dengan para Ketum Parpol Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Kepulauan Seribu. Tobas menyebut pertemuan itu membahas banyak hal, termasuk soal Cawapres Anies Baswedan.

Tobas termasuk salah satu Elite NasDem yang ikut dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat (26/5) lalu. Dia pun membeberkan isi pertemuan tersebut membahas sejumlah hal.

"Banyak hal yang kita diskusikan ya, termasuk juga kondisi terkini situasi demokrasi di Indonesia, bagaimana kemudian kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul di waktu-waktu terakhir ini. Jadi banyak hal yang (dibahas), termasuk juga ya cawapres dan sebagainya juga bagian dari poin-poin yang mungkin menjadi bahan diskusi pada saat itu," kata Tobas kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tobas mengatakan pertemuan di Pulau Seribu itu ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai NasDem. Selain itu, juga membicarakan langkah koalisi.

"Pertemuan itu lebih kepada pertemuan yang ingin menyampaikan dukungan dan simpati kepada Partai Nasdem sekaligus juga membicarakan langkah-langkah yang akan di lakukan oleh koalisi dan itu pertemuan yang cukup lengkap karena langsung para petinggi utamanya yang bertemu," terang Tobas.

Tobas mengatakan pertemuan itu berlangsung dengan suasana yang penuh kekeluargaan. Hal itu menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan sangat solid.

"Itu cukup menggembirakan, kita bertemu dengan suasana yang sangat akrab dengan semangat kekeluargaan ini untuk menunjukkan bahwa memang koalisi ini masih sangat solid dan kita tentu siap untuk melanjutkan langkah-langkah berikutnya," tutur dia.

"Jadi tidak ada yang berubah terkait dengan koalisi ini dan kita justru semakin solid untuk melangkah ke depan," sambungnya.

Saat ditanyakan terkait pengumuman cawapres kejutan Anies, Tobas enggan merinci. Dia menyebut pihaknya menunggu keputusan Anies.

"Gini, yang yang jelas kita memang sepakat untuk menyerahkan kepada Pak Anies, nanti kita tinggal tunggu ya dari Pak Anies kapan akan menyampaikan, siapa yang akan disebutkan namanya ini kita serahkan kepada Pak Anies karena memang ini adalah penghargaan kita kepada calon presiden yang kita memang usung ya untuk kemudian bisa menentukan calon wakil presidennya dan yang kemudian beliaulah yang nanti akan menyampaikan kepada publik, rencananya seperti itu," kata Tobas.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sempat bertemu dengan petinggi Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Kepulauan Seribu. Petinggi Partai Demokrat dan PKS hadir langsung dalam pertemuan tersebut.

Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni menceritakan soal pertemuan pada Jumat (26/5) lalu. Sahroni memerinci tokoh-tokoh yang hadir dalam pertemuan.

"Iya benar sekali, ada Ketum Demokrat beserta Sekjen dan para kolega di Demokrat, ada PKS, Habib Salim, Presiden dan Sekjen aja, bertiga. Dari NasDem ada Sugeng Suparwoto, Taufik Basari, ada Sekjen NasDem Pak Taslim," kata Sahroni saat dikonfirmasi, Rabu (31/5).

Sahroni menyebut pertemuan itu salah satunya membahas kasus Menkominfo Johnny G Plate. Dia menyebut, dalam kesempatan itu, AHY dan Ahmad Syaikhu juga menyampaikan keprihatinan atas kasus tersebut.

"Itulah kemarin datang mengucapkan prihatin kepada Bang Surya karena terjadi hal kepada Kominfo," kata Sahroni.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini menyebut pertemuan berlangsung sebentar. Dia menyebut ketiganya juga sempat silaturahmi.

"Tidak lama, abis salat Jumat, makan siang, terus kembali ke Jakarta. Pembicaraan lain tidak ada hanya sebatas silaturahmi dengan memberikan support kepada Pak Surya dalam kondisi yang mungkin kita semua prihatin di partai," ujar dia.

Lihat juga Video: Kekhawatiran Anies soal Jokowi Cawe-cawe: Bicara Penjegalan-Kecurangan

[Gambas:Video 20detik]


Perhelatan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 sudah mulai memanas, sejumlah calon presiden (capres) pun telah membuat tim pemenangan atau tim sukses. Seperti Capres 2024 dari PDIP Ganjar Pranowo mulai berbenah tim pemenangan di sejumlah daerah kabupaten/kota.

Gubernur Jawa Tengah dua periode Ganjar Pranowo itu memanggil sejumlah kepala daerah dari partai berlambang moncong putih di Jabar ke Semarang pada Senin (29/5/2023). Dikumpulkannya kepala daerah dari PDIP itu bertujuan untuk membentuk tim pemenangan Ganjar di Jabar.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata ditunjuk Ganjar menjadi ketua koordinator pemenangan Ganjar dari kepala daerah di Jabar pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya saya kemarin Selasa (30/5) dipanggil ke Semarang dengan sejumlah kepala daerah dari PDIP untuk menjadi tim pemenangan Ganjar Pemilu 2024," kata Jeje, Rabu (31/5/2023).

Ia mengatakan silaturahminya dengan sejumlah kepala daerah PDIP Jabar untuk berkoordinasi terkait Pemilu. Namun pihaknya tidak bicara banyak soal isi pembahasan pertemuan.

"Intinya saya dengan rekan-rekan yang hadir berkomitmen untuk mendukung pak Ganjar sebagai Capres Pemilu 2024," ucapnya.

Jeje menilai Ganjar merupakan sosok pemimpin yang sangat dekat dan dicintai rakyat. "Ya betul saya dipercayai menjadi koordinator kepala daerah Jabar untuk tim pemenangan Ganjar di Pilpres 2024," katanya.

Geger Bupati Pangandaran Ngamuk Saat Sidak Tempat Hiburan Malam


Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menyebut kerukunan merupakan kunci membangun Indonesia. Prabowo menganggap bakal calon presiden lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sebagai saudara sendiri.

"Karena itulah saya berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya ciri khas. Demokrasi Indonesia jangan meniru negara lain," kata Prabowo saat menjadi pembicara di MNC Forum LXX (70th) di iNews Tower, Jakarta Pusat, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (31/5/2023).

Prabowo menyebut demokrasi jangan dihiasi dengan caci maki. Prabowo mengajak semua pihak mengedepankan kerukunan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam demokrasi kita jangan caci maki, saling mengejek. Melainkan harus rukun, ke arah persatuan," kata dia.

Prabowo mengimbau agar demokrasi di Indonesia dibangun dengan persaingan yang fokus pada gagasan dan tidak antikritik. Ia memandang, semua pihak harus bersahabat dalam membangun negara.

"Mari kita bersaing yang baik. Dalam hal gagasan dan program. Kita jangan sungkan untuk saling merangkul, saling bersahabat," kata Prabowo.

Foto: Prabowo Subianto. (dok. Tim Media Prabowo Subianto).

Ketua Umum Partai Gerindra ini menyinggung dinamika politik tanah air di mana dia menjadi salah satu capres yang bakal berlaga di Pemilu 2024. Prabowo menyebut kontestan lainnya merupakan saudaranya juga.

"Kalau nanti insyaallah, saya terus capres, ini bukan kampanye ya. Kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies juga, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri," ujar Prabowo yang disambut riuh hadirin.

Kedepankan Persatuan

Prabowo juga menyebut kemajemukan bangsa dapat menjadi rawan jika tidak dikelola dengan baik. Kemajemukan yang sangat besar itu, kata Prabowo, dilihat dari banyaknya suku, agama, ras hingga etnis yang ada di Indonesia.

"Kita adalah negara yang begitu majemuk. Heterogenitas bisa menjadi rawan kalau kita tidak pandai-pandai mengelola," kata Prabowo.

Prabowo menyebut founding fathers Indonesia merupakan sosok yang hebat karena dapat mempersatukan seluruh rakyat yang majemuk tersebut. Menurutnya, hal ini dapat terlihat dari pemilihan Bahasa Indonesia oleh para founding fathers sebagai bahasa kebangsaan. Prabowo menyebut ini merupakan gagasan cemerlang yang mempersatukan.

"Kita bersyukur founding fathers kita begitu hebat. Mereka memilih bahasa kebangsaan bukan dari bahasa mayoritas. Bahkan dari bahasa minoritas," kata Prabowo.

"Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu bersumber dari daerah-daerah di Sumatera yang merupakan minoritas," lanjut dia.

Prabowo mengatakan negara-negara lain masih kesulitan untuk bersatu karena tidak memiliki bahasa kebangsaan. Prabowo mengimbau hal ini harus dijaga oleh para pemimpin.

"Banyak negara lain sulit, banyak negara lain belum punya bahasa kebangsaan. Ini the brilliance of our founding fathers," kata Prabowo.

Lihat juga Video: Survei Populi: Ganjar Dianggap Paling Mampu Lanjutkan Kinerja Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Fixpoll Research and Strategic Consulting merilis hasil survei elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur. Hasilnya, bacapres PDIP Ganjar Pranowo unggul di urutan wahid, disusul bacapres Gerindra Prabowo Subianto dan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan.

Survei ini dilakukan pada 9 hingga 16 Mei 2023 di Provinsi Jawa Timur. Metode survei menggunakan metode penarikan sampel multistage random sampling.

Survei melibatkan sebanyak 840 responden dengan margin of error +/- 3% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei dilakukan dengan cara wawancara langsung secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam survei ini, responden disodorkan pertanyaan 'jika Bapak/Ibu/Saudara saat ini datang ke TPS dan berada di dalam bilik suara, dari 4 nama-nama calon presiden di bawah ini mana yang akan dipilih?'

"Dari 4 nama ini, Pak Prabowo menempati urutan pertama di Jatim. Pak Ganjar urutan kedua," kata Direktur Eksekutif Fixpoll Muhammad Anas saat merilis hasil survei di Hotel Tamarin, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).

Hasil ini menunjukkan ada 4 tokoh yang muncul dengan elektabilitas tertinggi. Prabowo menempati urutan pertama dengan elektabilitas sebesar 35,8%, sedangkan urutan terbawah diduduki Ketum Golkar Airlangga Hartarto dengan suara 3,0%.

Berikut urutannya (4 nama):

Prabowo Subianto 35,8%

Ganjar Pranowo 30,3%

Anies Baswedan 10,5%

Airlangga Hartarto 3,0%

Namun urutan elektabilitas menjadi berubah dalam 3 nama. Ganjar menempati posisi pertama, disusul Prabowo dan Anies.

Ganjar Pranowo 32,1%

Prabowo Subianto 31,7%

Anies Baswedan 11,9%


Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sosok cawapres kejutan Anies Baswedan itu bukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan (Aher). Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Malarangeng mengatakan pihaknya menyerahkan urusan cawapres ke Anies Bawedan.

"Bagi kami sudah jelas. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Mas Anies soal cawapres, sesuai dengan poin-poin kesepakatan yang telah ditandatangani oleh ketiga partai dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP)" kata Andi saat dihubungi, Rabu (31/5/2023).

Andi menyarankan Anies untuk mempertimbangkan calon-calon cawapres yang memenuhi syarat. Namun jika mau menang, kata Andi, ia harus bersanding dengan AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silakan dibanding-bandingkan calon-calon cawapres yang memenuhi syarat. Insyaallah kalau mau menang, ya Anies-AHY," ungkapnya.

Saat ditanyakan terkait surprise cawapres Anies, Andi meminta agar menanyakan perihal itu ke mantan Gubernur DKI Jakarta itu. "Silakan tanya sama Mas Anies," pungkas Andi.

Sebelumnya diberitakan, NasDem mengatakan akan ada kejutan calon wakil presiden pendamping bakal capres Anies Baswedan dalam satu atau dua hari ke depan. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sosok bakal cawapres Anies itu bukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan (Aher).

"Apabila dikatakan mengejutkan maka boleh jadi bakal cawapres bagi Anies Baswedan bukan AHY atau Aher. Karena apabila salah satu dari dua figur itu di pilihan sebagai cawapres Anies tentu bukan hal mengejutkan. Dua nama itu sering disebut sebagai bakal cawapres pendamping Anies," kata Bawono dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (30/5).

Menurut Bawono, akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies adalah tokoh di sekitar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Atau, kata dia, tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

"Memang akan sangat mengejutkan apabila bakal cawapres pendamping Anies Baswedan merupakan figur di sekitar pemerintahan saat ini. Bisa menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau juga figur lain memiliki kedekatan politik dengan Presiden Joko Widodo," katanya.

Bawono menyebut jika cawapres Anies adalah orang di lingkaran Jokowi, maka akan ada dampak terhadap perubahan sikap Jokowi terhadap pencalonan Anies.

"Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari Presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai NasDem," tutur dia.

"Bisa saja diharapkan Partai NasDem Presiden mempertimbangkan untuk tidak terlalu kontra pencalonan Anies bila cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut nanti adalah figur relatif disukai Presiden," lanjutnya.

Dia juga menyinggung soal kecemasan Jokowi jika Anies terpilih jadi presiden tidak akan melanjutkan IKN akan berkurang.

"Dengan demikian kecemasan dari Presiden Joko Widodo apabila Anies kelak menjadi presiden tidak akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dapat berkurang," katanya.

Simak juga Video: Survei Fixpoll Capres di Jatim: Ganjar Teratas Dibanding Prabowo dan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak mengkritik Partai NasDem bermuka dua karena masih berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tapi tetap mendukung bacapres Anies Baswedan. Gilbert menilai NasDem lebih baik keluar dari kabinet.

Gilbert awalnya mengungkit pernyataan mantan elite NasDem Zulfan Lindan yang pernah menyebut Anies Baswedan merupakan antitesa Jokowi. NasDem saat itu justru mengambil sikap tegas terhadap Zulfan Lindan.

"Pada saat Zulfan Lindan mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, NasDem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya NasDem sebagai partai. Pernyataan NasDem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024," kata Gilbert seperti dikutip dari detikNews, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menilai NasDem bersikap aneh pada saat Anies mengkritik pembangunan jalan di era Jokowi hingga salah membaca data Badan Pusat Statistik atau BPS. Pasalnya NasDem tidak menyampaikan apapun.

"Anehnya saat Anies dan timnya mengkritik pemerintahan saat ini soal panjang jalan, padahal datanya salah baca dan tidak minta maaf, NasDem diam saja dan tidak mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan saat ini," jelasnya.

"Sekarang Anies berkata yang berbeda dengan apa yang disampaikan NasDem. Anies melihat soal kesinambungan pembangunan bukan isu dalam Pemilu 2024, sementara NasDem ada dalam kabinet saat ini dan ikut membangun apa yang ada," lanjut dia.

Gilbert lantas menyebut Partai NasDem bermuka dua. Dia menyarankan agar NasDem mulai memilih antara angkat kaki dari kabinet Jokowi atau menegur Anies Baswedan.

"Sikap inkonsisten dan dua muka NasDem ini padahal berada dalam kabinet, sangatlah tidak etis. Sebaiknya NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas. Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintahan saat ini. Anies sendiri bukanlah kader NasDem. Berada di kabinet tetapi sikapnya NasDem terlihat oposisi tidaklah dewasa secara politik, malah memberi contoh yang tidak baik seperti partai lain di era SBY," ujar dia.

Gilbert juga menyinggung pernyataan NasDem yang selalu beralasan hendak mendidik masyarakat agar dewasa berpolitik. Profesor dari UKI ini menuding sikap NasDem sekarang justru sebaliknya.

"Ucapan NasDem yang sering disampaikan hendak mendidik masyarakat agar dewasa, tampak menjadi sekedar kata-kata, bukanlah sikap politik yang ditampilkan secara nyata," kata Gilbert.

"Sikap yang dewasa sepatutnya ditampilkan NasDem, sebagai pemain di lapangan atau sebagai penonton yang beri komentar. Sebagai oposisi juga baik, karena membuat keseimbangan dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan," pungkasnya.

PDIP DKI soal JIS: Memang Perlu Direnov, Kerjanya Tidak Benar


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengaku mendapat laporan adanya kekhawatiran publik soal penjegalan usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. PPP menilai pernyataan Jokowi justru tidak ada hubungannya dengan isu penjegalan.

"Ndak ada hubungannya dengan penjegalan," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Rabu (31/5/2023).

Sebab, menurut Awiek, urusan kepesertaan pemilu merupakan kewenangan dan tupoksi KPU. Menurutnya, KPU dan jajarannya-lah akan menyeleksi kepesertaan pilpres, pileg, dan pilkada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena soal kepesertaan pemilu ditangani oleh KPU. Kalau tidak memenuhi syarat maka KPU tidak akan meloloskan," ujarnya.

Awiek kemudian menyinggung soal polemik parpol yang diperkarakan kepengurusannya di Mahkamah Agung. Dia memandang hal ini juga tak berkaitan dengan Presiden.

"Lalu terkait gugatan hukum kepengurusan parpol itu ranahnya Mahkamah Agung bukan presiden," ujarnya.

Dengan demikian, Awiek menganggap cawe-cawe Jokowi ini dimaknai dalam konteks kepentingan bangsa dan negara. Namun Awiek tak menampik apabila Jokowi bisa melakukan cawe-cawe politik lantaran dia seorang kader parpol yakni dari PDIP.

"Cawe-cawe presiden dimaksudkan untuk menjaga keutuhan bangsa. Kalau pun terlibat politik, Presiden Jokowi itu kader parpol," lanjut dia.

Anies Ungkap Kekhawatiran Penjegalan

Sebelumnya, Anies Baswedan menerima banyak ungkapan kekhawatiran usai Jokowi menyatakan akan cawe-cawe demi bangsa dan negara termasuk soal Pemilu 2024. Ungkapan kekhawatiran itu antara lain penjegalan.

"Jadi merespons pemberitaan yang mengungkapkan bahwa Presiden mengambil sikap untuk akan bersikap tidak netral dan akan cawe-cawe. Semenjak semalam sampai tadi siang kami banyak sekali menerima ungkapan aspirasi dan kekhawatiran," kata Anies di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

Anies menjabarkan sejumlah ungkapan kekhawatiran yang diterima Anies dan Koalisi Perubahan. Antara lain penjegalan hingga potensi tak netralnya Pemilu 2024.

"Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat diperlakukan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakukan tidak fair," ujar Anies.

"Kemudian potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe," imbuhnya.

Di sisi lain, Anies berharap ungkapan kekhawatiran itu tak terwujud usai Jokowi bilang akan cawe-cawe. Anies berharap Pemilu dan Pilpres 2024 berjalan secara netral tanpa ada kecurangan.

"Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja dan dalam kenyataannya pemilu tetap seperti semula, pilpres seperti semula. Setiap partai punya hak yang sama untuk mencalonkan, setiap caleg punya hak yang sama untuk berkampanye dan mendapatkan perlakukan yang sama. Begitu juga setiap capres memiliki hak yang sama, penyelenggara juga melakukan ini dengan fair, dengan baik, dan netral," imbuhnya.

Simak Video: Jawaban-jawaban Jokowi soal Cawe-cawe Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyebut Partai NasDem bermuka dua. Hal ini karena saat ini Nasdem masih ada dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tapi mendukung bacapres Anies Baswedan.

Dilansir detikNews, Rabu (31/5/2023) awalnya Gilbert mengungkit pernyataan mantan elite NasDem Zulfan Lindan yang menyebut Anies Baswedan antitesa Jokowi. Saat itu, NasDem justru mengambil sikap tegas dengan memecat Zulfan Lindan.

"Pada saat Zulfan Lindan mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, NasDem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya NasDem sebagai partai. Pernyataan NasDem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024," kata Gilbert dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Gilbert yang lebih aneh, ketika Anies mengkritik pembangunan jalan di era Jokowi hingga salah membaca data Badan Pusat Statistik atau BPS, NasDem tidak menyampaikan apapun.

"Anehnya saat Anies dan timnya mengkritik pemerintahan saat ini soal panjang jalan, padahal datanya salah baca dan tidak minta maaf, NasDem diam saja dan tidak mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan saat ini," jelasnya.

"Sekarang Anies berkata yang berbeda dengan apa yang disampaikan NasDem. Anies melihat soal kesinambungan pembangunan bukan isu dalam Pemilu 2024, sementara NasDem ada dalam kabinet saat ini dan ikut membangun apa yang ada," lanjut dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyebut Partai NasDem bermuka dua. Dia menyarankan agar NasDem mulai memilih antara angkat kaki dari kabinet Jokowi atau menegur Anies Baswedan bahwa partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih berada di Pemerintahan Jokowi.

"Sikap inkonsisten dan dua muka NasDem ini padahal berada dalam kabinet, sangatlah tidak etis. Sebaiknya NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas. Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintahan saat ini. Anies sendiri bukanlah kader NasDem. Berada di kabinet tetapi sikapnya NasDem terlihat oposisi tidaklah dewasa secara politik, malah memberi contoh yang tidak baik seperti partai lain di era SBY," ujar dia.

Selengkapnya di halaman berikutnya....


Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra dikabarkan menggelar pertemuan tertutup dengan Ketum NasDem Surya Paloh belum lama ini. Pertemuan itu digelar di NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat.

Kabar ini dibenarkan Sekjen PBB Afriansyah Noor. Afriansyah mengatakan pertemuan berlangsung, Selasa (30/5/2023) siang.

"Iya kemarin pertemuannya. Siang. Di NasDem Tower," kata Afriansyah saat dihubungi, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Afriansyah bercerita Yusril sempat memberitahunya soal rencana pertemuan dengan Paloh. Menurut penuturan Yusril, pertemuan itu sekadar silaturahmi.

"Prof cerita sebelum ketemu. Dia bilang, 'Fer, saya mau ketemu Surya Paloh, mau silaturahmi, biasa'. Kan Pak Yusril dan Pak Paloh sudah kenal lama. Jadi beliau cerita tidak urusan politik dan tidak urusan partai. Dia pribadilah, gitu. Jadi hari ini saya belum dapat info apa-apa cuma intinya sebelum beliau ketemu tuh mau silaturahmi aja, soal ke depan, bangsa ini," ujar Afriansyah.

Meski begitu Afriansyah tak menampik ada pembahasan Pemilu 2024 dalam pertemuan itu. "Iya salah satu agendanya mungkin bahas pemilu karena memang bagaimana pun kan Pak Yusril ketua umum partai, Pak Surya Paloh juga. Pastilah itu," ujarnya.

Lebih lanjut Afriansyah menduga pembahasan antara Yusril dengan Surya Paloh tak sampai mengerucut pada arah dukungan capres. Sebab, kata dia, Yusril dan partai telah condong mendukung Menteri Pertahanan sekaligus capres usungan Gerindra, Prabowo Subianto, di Pilpres 2024.

"Kalau capres saya pastikan, mungkin tidak (dibahas). Karena memang Pak Yusril, PBB, tidak mengarah ke Anies," kata Afriansyah.

"Kemungkinan besar kan ke Pak Prabowo, 80 persen sudah ke Pak Prabowo, ya kan. Cuma kan dari dulu Pak Surya Paloh kan dari dulu berkawan dengan Pak Yusril, gitu," lanjutnya.

Simak Video 'NasDem soal Cawapres Anies: 1-2 Hari Ini akan Ada 'Surprise'':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Badiklatda PDIP DKI Gilbert Simanjuntak menyoroti posisi Partai NasDem yang sampai saat ini masih berada dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gilbert menyebut NasDem bermuka dua dengan masih di dalam koalisi tapi tetap mendukung bacapres Anies Baswedan.

Gilbert awalnya mengungkit pernyataan mantan elite NasDem Zulfan Lindan yang menyebut Anies Baswedan antitesa Jokowi. Saat itu, NasDem justru mengambil sikap tegas terhadap Zulfan Lindan.

"Pada saat Zulfan Lindan mengatakan Anies Baswedan sebagai antitesis Jokowi, NasDem mengambil sikap memecat yang bersangkutan walaupun sebagai salah satu deklarator berdirinya NasDem sebagai partai. Pernyataan NasDem adalah tetap mendukung dan mengawal pemerintahan saat ini hingga berakhir di 2024," kata Gilbert dalam keterangan yang diterima wartawan, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gilbert menyebut yang lebih aneh, saat Anies mengkritik pembangunan jalan di era Jokowi hingga salah membaca data Badan Pusat Statistik atau BPS, NasDem tidak menyampaikan apapun.

"Anehnya saat Anies dan timnya mengkritik pemerintahan saat ini soal panjang jalan, padahal datanya salah baca dan tidak minta maaf, NasDem diam saja dan tidak mengeluarkan pernyataan mendukung pemerintahan saat ini," jelasnya.

"Sekarang Anies berkata yang berbeda dengan apa yang disampaikan NasDem. Anies melihat soal kesinambungan pembangunan bukan isu dalam Pemilu 2024, sementara NasDem ada dalam kabinet saat ini dan ikut membangun apa yang ada," lanjut dia.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini pun menyebut Partai NasDem bermuka dua. Dia menyarankan agar NasDem mulai memilih antara angkat kaki dari kabinet Jokowi atau menegur Anies Baswedan bahwa partai yang dipimpin Surya Paloh itu masih berada di Pemerintahan Jokowi.

"Sikap inkonsisten dan dua muka NasDem ini padahal berada dalam kabinet, sangatlah tidak etis. Sebaiknya NasDem menunjukkan sikap politik yang jelas. Lebih baik keluar dari kabinet, atau menegur Anies sebagai bukti masih mendukung/mengawal pemerintahan saat ini. Anies sendiri bukanlah kader NasDem. Berada di kabinet tetapi sikapnya NasDem terlihat oposisi tidaklah dewasa secara politik, malah memberi contoh yang tidak baik seperti partai lain di era SBY," ujar dia.

Lebih jauh, Gilbert juga menyinggung pernyataan NasDem yang selalu beralasan hendak mendidik masyarakat agar dewasa berpolitik. Profesor dari UKI ini menuding sikap NasDem sekarang justru sebaliknya.

"Ucapan NasDem yang sering disampaikan hendak mendidik masyarakat agar dewasa, tampak menjadi sekedar kata-kata, bukanlah sikap politik yang ditampilkan secara nyata. Sikap yang dewasa sepatutnya ditampilkan NasDem, sebagai pemain di lapangan atau sebagai penonton yang beri komentar. Sebagai oposisi juga baik, karena membuat keseimbangan dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan," pungkasnya.

Simak Video 'Jawaban-jawaban Jokowi soal Cawe-cawe Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon Presiden PDIP, Ganjar Pranowo akan melakukan road show di Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah agenda sudah menanti Gubernur Jawa Tengah itu, mulai dari menyapa pendukung, bertemu organisasi masyarakat (Ormas) Islam dan sejumlah tokoh.

Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya, mengatakan Ganjar bakal hadir di Sumut pada tanggal 11 Juni 2023. Ganjar dijadwalkan hanya sehari di Sumut.

"Insyaallah tanggal 11 ini beliau akan hadir (di Sumut)," kata Aswan kepada detikSumut, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meskipun rangkaian kegiatan belum pasti, Ganjar direncanakan akan bertemu dengan sejumlah Ormas Islam dan aktivis mahasiswa. Selain itu, Ganjar juga direncanakan akan bertemu sejumlah tokoh Sumut.

"Rundown-nya belum begitu pasti, tapi rancang-rancangannya sudah kita dapat, pertama dari bandara akan roadshow ke Ormas Islam, bertemu dengan aktivis-aktivis mahasiswa, bertemu dengan tokoh-tokoh Sumatera Utara," ucapnya.

Selain itu nantinya Ganjar akan melakukan konsolidasi dengan tim pendukung di Gedung Serba Guna milik Pemprov Sumut di Jalan Pancing, Deli Serdang. Kegiatan itu merupakan puncak agenda Ganjar di Sumut.

"Lalu kemudian nanti ada acara puncaknya itu pertemuan konsolidasi pendukung Ganjar, baik partai maupun relawan di gedung serba guna (Pemprov Sumut)," ujarnya.

Sejauh ini, kata Aswan, jadwal Ganjar direncanakan hanya satu hari di Sumut. Namun, hal itu dapat berubah tergantung situasi nantinya.

"Sementara jadwalnya cuma satu hari, khusus di Medan dan Deli Serdang aja mungkin, sampai sekarang, tapi situasi ke depannya belum tahu apakah bermalam di sini atau hanya satu hari itu aja," tutupnya.

Kader Geruduk Kantor PDIP Sumut, Tuntut Ketua DPD Klarifikasi Dana Covid-19


Ketua DPP NasDem, Sugeng Suparwoto, mengatakan kejutan terkait bakal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan akan disampaikan dalam waktu satu atau dua hari ke depan. PKS dan Partai Demokrat kompak menyerahkan urusan cawapres ke Anies.

"Mungkin saja sudah jadi satu nama sebagaimana disampaikan Pak Sugeng. Tapi untuk pastinya tunggu saja info dari Pak Anies," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Sohibul Iman sempat membocorkan tiga nama bakal cawapres Anies, yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Meski memberi bocoran, Sohibul mengaku tak tahu kapan Anies akan mengumumkan siapa bakal cawapres pilihannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara waktu, saya tidak tahu kapan. Itu hak prerogatif Pak Anies. Lebih cepat lebih baik," katanya.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, menyebut Demokrat sudah menargetkan pengumuman cawapres harus dilakukan bulan Juni. Meski demikian, dia mengatakan Demokrat menyerahkan kapan hari yang tepat untuk pengumuman cawapres kepada Anies.

"Bisa terjadi (pengumuman besok) bisa tidak. Tergantung Pak Anies kapan umumkan. Sikap partai Demokrat jelas, opsi satu-satunya deklarasi Juni Ini. Kita tunggu saja," kata Andi Arief dihubungi terpisah.

Pengumuman Cawapres Anies

Sugeng sebelumnya mengatakan para petinggi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal menggelar pertemuan membahas bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Dia memprediksi kejutan akan muncul satu atau dua hari ke depan.

"Nanti dalam sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini. Jangan-jangan besok sudah ada kesimpulan," kata Sugeng kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (30/5).

"Malam ini, besok malam, antara satu dua hari ini akan ada surprise cawapres," imbuhnya.

Namun, dia enggan mengungkap siapa saja sosok kejutan yang masuk bursa cawapres Anies itu. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan.

"Belum. Belum ada clue. Makanya itu bagian dari, nanti bukan ada namanya moment of surprise. Ini benar-benar ini, karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, karena ini sifatnya resiprokal (saling berbalasan)," katanya

Simak juga Video 'NasDem soal Cawapres Anies: 1-2 Hari Ini akan Ada 'Surprise'':

[Gambas:Video 20detik]


Mayoritas fraksi partai di DPR RI tegas menolak sistem pemilu proporsional tertutup atau yang dikenal pemilu coblos partai politik (parpol). Hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang konsisten menerima sistem pemilu proporsional tertutup.

Delapan fraksi di DPR RI penolak pemilu coblos partai sempat mengadakan pertemuan usai mencuatnya rumor putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan pernyataan eks Wamenkumham Denny Indrayana.

Sejumlah anggota DPR yang hadir yakni Ketua F-Golkar Kahar Muzakir, Waketum Gerindra Habiburokhman, Waketum PAN Yandri Susanto, Ketua F-NasDem Roberth Rouw, Sekretaris F-PKB Fathan Subchi, Ketua Komisi II F-Golkar Ahmad Doli Kurnia, Ketua F-Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua F-PAN Saleh Daulay, dan Ketua F-PKS Jazuli Juwaini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan mayoritas fraksi di Senayan ini minus dari perwakilan Fraksi PDIP. Tak terlihat perwakilan F-PDIP dalam pertemuan tersebut yang diketahui mendukung pemilu coblos partai.

"Kami di sini ingin menyampaikan kami tetap menuntut bahwasanya sistem pemilu itu sistem terbuka," kata Kahar Muzakir saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Kahar mengatakan tahapan pemilu sudah berjalan, terlebih para partai politik sudah mengirimkan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU. Sistem coblos partai, kata Kahar, juga akan merenggut hak konstitusional para bacaleg untuk dipilih.

"Sistem terbuka itu sudah berlaku sejak lama dan kemudian kalau itu mau dirubah sekarang proses pemilu sudah berjalan. Kita sudah menyampaikan daftar calon sementara (DCS) kepada KPU, setiap partai politik itu calegnya itu dari DPRD kabupaten, kota, provinsi, DPR RI, jumlahnya kurang lebih 20 ribu orang," terang Kahar.

"Jadi kalau ada 15 parpol itu ada 300 ribu orang. Nah mereka ini kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih kalau menggunakan sistem tertutup. Maka kita minta supaya tetap sistemnya terbuka," lanjutnya.

Kahar mengatakan para bacaleg yang merasa dirugikan mungkin saja meminta ganti rugi jika merasa hak konstitusionalnya dirugikan jika sistem coblos gambar partai betul-betul diberlakukan. Kahar mengatakan ratusan ribu orang bisa saja menuntut ganti rugi ke MK karena hal ini.

"Kalau mereka memaksakan mungkin orang-orang itu akan meminta ganti rugi, paling tidak mereka kan mengurus SKCK dan sebagainya. Kepada siapa ganti rugi mereka minta? Bagi yang memutuskan sistem tertutup. Bayangkan kalau 300 ribu orang itu minta ganti rugi dan kalau anu dia datang berbondong-bondong ke MK, agak gawat juga MK ini," kata Kahar.

"Bukan kita minta, kan mereka itu mendaftar ya, daftar itu undang-undang yang berlaku sampai sekarang itu yang terbuka, jadi mereka nggak salah, sampai dengan pendaftaran kemarin, sistem yang berlaku adalah sistem terbuka. Jadi kalau ada yang mencoba merobah sistem itu, orang banyak itu akan protes dan kita nggak suruh, karena mereka kan kehilangan hak konstitusionalnya untuk dipilih, ya kan kalau dengan sistem tertutup dia nggak bisa dipilih, yang bisa dipilih partai politik, itu persoalannya. Ini bukan kita mengada-ada, itu realitas yang ada berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang berlaku saat ini," imbuhnya.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (tengah) bersama perwakilan delapan Fraksi Partai politik DPR RI kembali menegaskan sikap bersama menolak sistem pemilu proporsional tertutup di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (11/1/23). Delapan Fraksi Parpol DPR RI kecuali PDIP, mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Undang-undang Pemilu No 7/2017 Tentang Pemilu dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022. (Agung Pambudhy/detikcom)

Hakim MK Diberi Peringatan

Ketua F-Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengingatkan hakim MK untuk memberikan keputusan yang bijak terkait gugatan sistem Pemilu 2024.

"Saya pikir komitmen kita sama tidak hanya Partai Demokrat seluruh fraksi di parlemen hari ini mengingatkan kepada hakim-hakim MK yang mulia dan terhormat agar mereka dapat memutuskan yang terbaik untuk bangsanya yang bisa mengganti UU per hari ini, seperti yang diamanatkan UU salah satunya ya parlemen dan pemerintah," kata Ibas dalam kesempatan yang sama.

Ibas mengatakan MK tak bisa menciptakan norma baru. Dia mengatakan norma baru terkait sistem pemilu bisa menimbulkan kegaduhan.

"Open legal policy yang juga telah disampaikan oleh kawan-kawan juga merupakan suatu keniscayaan sehingga tidak bisa diciptakan norma baru yang kemudian dapat membuat kegaduhan lanjutan yang juga berimplikasi kepada proses teknis lapangan dan juga teknis persiapan-persiapan pemilu, yang juga bisa dirasakan kesulitan oleh parpol lainnya," tutur Ibas.

"Diskusi ini diskusi sudah hampir 4 bulan dan kami mendorong mengingatkan kepada hakim-hakim MK agar tetap konsekuen dan melihat time frame waktunya agar kita fokus agar bagaimana ke depan bisa menyelenggarakan perhelatan demokrasi yang beretika yang jurdil, transparan," sambungnya.

Dia menilai rumor dari Denny Indrayana tak boleh diabaikan. Menurutnya, rumor itu menjadi pengingat untuk mengawasi proses persidangan di MK.

"Tentu rumor atau diskusi ini jangan dikesampingkan karena kalau tidak kami ingatkan terus menerus testimoni dari Prof Denny itu adalah pengingat supaya kita tidak tertidur di saat kita semua sedang berupaya berkompetisi secara sehat," papar Ibas.

"Kami mendukung sistem proporsional terbuka, kita tidak ingin mendapat calon anggota DPR RI seperti membeli kucing dalam karung, karena saya yakin wajah-wajah di depan kita ini wajah-wajah yang layak untuk dipilih yang juga diperkenalkan kembali perjuangan kita di masa yang akan datang," imbuhnya.

Simak Video 'Riuh Rumor Putusan MK Buat 8 Fraksi Tegaskan Dukung Proporsional Terbuka':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mantan Wamenkumham Denny Indrayana menyebar rumor bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengubah sistem Pemilu dari coblos nama caleg menjadi coblos gambar partai. Denny mengklaim tak ada rahasia negara yang bocor dari ucapannya.

Denny yang kini berprofesi sebagai advokat mengklaim dirinya mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos gambar partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion antara hakim MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan enam berbanding tiga dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengklaim informasi itu bersumber yang sangat dipercayainya. Dia mengatakan sistem coblos gambar partai membuat Pemilu menjadi seperti masa orde baru (Orba).

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Jubir MK Bilang Belum Tahu

Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono mengaku belum tahu soal informasi yang menyebut hasil putusan Pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup. Dia juga mengaku tak tahu soal adanya dissenting opinion seperti yang disampaikan Denny.

"Saya belum tahu. (Soal dissenting opinion) Saya nggak tahu juga," ujar Fajar Laksono saat dihubungi terpisah.

Mahfud Minta Usut Sumber Denny

Menko Polhukam Mahfud Md kemudian angkat bicara terkait klaim Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke coblos gambar partai. Mahfud menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

"Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip detikcom, Minggu (28/5).

Mahfud menilai informasi dari Denny itu bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ucap Mahfud.

Sementara, Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie mengatakan Denny harusnya memahami soal aturan terkait penanganan perkara. Dia menyebut putusan hakim merupakan rahasia sehingga tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan di sidang.

"Seharusnya orang luar tidak membuat konklusi sebelum perkara tuntas disidang. Rumor bukan fakta," kata Jimly kepada wartawan, Senin (29/5/).

"Lagi pula, jika pun benar, Deny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia, maka dia pantas disanksi," sambung Jimly.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menparekraf Sandiaga Uno mengaku belum memutuskan akan bergabung ke partai mana usai meninggalkan Gerindra. Pakar Politik dari Universitas Indonesia Dr Aditya Perdana memprediksi Sandiaga akan sulit bergabung ke PKS karena hubungan rumitnya dengan Anies Baswedan.

Aditya awalnya menyebut Sandiaga dekat dengan PKS sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 hingga Pilpres 2019. PKS memang menjadi partai pengusung Sandi di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.

PKS mengantarkan Sandiaga menjadi Wakil Gubernur DKI mendampingi Anies Baswedan. Sementara pada Pilpres 2019, Sandiaga menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kedekatan, dengan PKS dekat, di Pilkada DKI punya komunikasi intens, meski Sandi representasi Gerindra (sebelum memutuskan keluar). Kemudian saat Pilpres 2019. Sandi sering bilang, 'Saya punya kedekatan dengan PKS'," kata Aditya kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).

Dia mengatakan Sandiaga tak punya sejarah panjang dengan PPP. Dia mengatakan Sandiaga hanya pernah bercerita soal sosok orang tuanya pernah aktif di PPP.

"Kalau ke PPP beda. Kalau sama PPP aspek orang tua ada di PPP. Kalau sisi kedekatan emosional dan pertarungan elektoral ke PKS," ucapnya.

Namun, dia mengatakan Sandiaga lebih mungkin berlabuh ke PPP. Aditya memprediksi Sandiaga bakal bergabung dengan PPP asal disodorkan menjadi cawapres.

"Di PPP dia mau diarahkan jadi salah satu pimpinan Parpol, asal ada kepastian Cawapres," kata Aditnya.

Dia kemudian bicara soal tipisnya peluang Sandiaga bergabung dengan PKS yang kini sudah mengusung Anies sebagai capres. Dia mengatakan hubungan Sandiaga dan Anies agak rumit sehingga menjadi penghalang Sandiaga ke PKS.

"Anies sama Sandi ada hubungan sejarah yang sisakan pertanyaan, yang soal hutang. Kayak semacam, ada hubungan kompleks. Agak rumit," ucapnya.

"Kompleks, dia menarik tapi ada aspek karakter individu yang jadi penghalang," sambungnya.

Sandiaga sebelumnya masih belum memberi kepastian soal kabar bergabung dengan PPP atau PKS. Sandiaga menyebut masih mendengarkan semua masukan dalam menentukan bergabung pada kedua partai tersebut.

"Per hari ini tentunya saya mendengarkan semua masukan dan akan mengambil keputusan dengan fokus kepada bagaimana kita melewati masa-masa yang penuh tantangan 15 tahun ke depan. Karena kesempatan ini hanya sekali, untuk Indonesia jadi negara maju," kata Sandiaga kepada wartawan di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Selasa (30/5/2023).

"Kalau tidak mempercepat pembangunan saya khawatir demografi yang kita miliki ini tidak bisa terkonversi untuk meningkatkan ekonomi dan untuk pendapatan masyarakat, terbukanya lapangan kerja, dan peluang usaha," tuturnya.

Soal sinyal bergabung dengan PKS, Sandiaga mengaku sudah memiliki kedekatan sejak lama dengan PKS. Sandiaga mengatakan nanti akan ada kejelasan lebih lanjut terkait kabar gabung partai politik pilihannya.

"Tentunya pembicaraan akan terus kita lakukan dengan chemistry-nya sudah terbangun sejak lama. Jadi temen-temen mohon sabar aja, nanti akan di update, semuanya penuh keterbukaan," tuturnya.

Terkait PPP, Sandiaga menyebut sudah lebih awal memiliki pembicaraan bersama parpol tersebut. Sandiaga berharap masukan-masukan dari kiai dan ulama, menjadi bekalnya untuk membangun bangsa.

"Iya sama juga dengan PPP, tapi tentunya sama PPP ini bicaranya sudah lebih awal dan kita harapkan masukan-masukan dari para kiai, ulama, menjadi bekal kita sebagai wejangan ke depan membangun bangsa dalam lingkup ukhuwah watoniah kita," tuturnya.

Simak Video 'Kekhawatiran Anies soal Jokowi Cawe-cawe: Bicara Penjegalan-Kecurangan':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menekankan pentingnya keadilan untuk pelayanan masyarakat. Ia ingin keadilan bukan sekadar ucapan, tetapi penerapan di lapangan.

Anies kemudian mencontohkan rasa adil yang dibuatnya selama memimpin DKI Jakarta. Ia menyinggung rasa keadilan itu bisa dibawa ke sektor jalan hingga dinikmati oleh banyak pihak.

"Kalau boleh kami memberikan ilustrasi, karena lima tahun terakhir ini kami bekerja sama di Jakarta (dengan) PKS, kami bekerja bersama membuat perubahan di Jakarta mempraktikkan keadilan di kota ini. Beri tepuk tangan untuk teman-teman PKS di sini," kata Anies dalam acara Bimtek PKS di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (31/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengaku sempat mengumpulkan kepala dinas di DKI untuk bertanya bagaimana keadilan bisa didapat dari sektor yang mereka pegang. Meski membingungkan, tetapi menurutnya cara itu efektif.

"Ketika ditanyai bagaimana jalan itu supaya berkeadilan, itu juga pusing (dinas) maksudnya gimana jalan berkeadilan. Kalau kita ngurusin jalan selama ini Bina Marga ya bikin jalan saja, gimana jalan bisa adil dan itu sesuatu yang nggak dibahas kita ini," tutur Anies.

"Konsep keadilan itu bukan abstrak, tapi harus nyata. Jalan kita, tanpa kita sadari dirancang hanya untuk yang punya roda dan pakai motor. Kalau tidak pakai roda dan tidak pakai motor, tidak ada jalannya, konsekuensinya apa? nggak ada trotoar, tidak ada jalan sepeda," sambungnya.

Ketika rasa keadilan itu diterapkan maka dibuatnya jalur sepeda hingga jalur kendaraan umum bagi pengendara. Hal itu, menurut Anies terwujud di eranya.

"Begitu kita bicara keadilan, langsung jalan jadi lengkap. Yang jalan kaki punya trotoar, yang naik sepeda punya jalurnya, yang naik motor punya jalurnya, dan yang pakai kendaraan umum ada jalurnya. Itulah complete street," ungkapnya.

Hal serupa juga ini tekankan pada bidang pertamanan. Anies menyebut selama kepemimpinannya masyarakat akan menemukan banyak titik taman di Jakarta.

"Taman-taman kita adanya di daerah yang rakyatnya makmur, daerah-daerah yang rakyatnya belum makmur di situ nggak ada tamannya. Bagaimana kita bisa mengatakan kota ini berkeadilan dalam pelayanan taman," jelas Anies.

"Nggak bisa, diubah itu semua. Alhamdulillah sekarang 800 meter dari titik di mana pun kita berada, akan menemukan taman untuk rakyat kebanyakan, di mana pun," imbuhnya.

Simak juga Video 'Anies Harap Suara Kekhawatiran Imbas Jokowi Cawe-cawe Tak Terjadi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengaku menerima ungkapan kekhawatiran usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bakal cawe-cawe demi negara. Anies pun berbicara terkait isu penjegalan hingga kecurangan pada Pemilu 22024. Meski begitu Anies berharap kekhawatiran itu tak benar-benar terjadi.


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara soal esensi adanya pemilu setiap 5 tahun. Ia menyebut persoalan pemimpin ke depan bukan hanya perihal meneruskan atau tidak meneruskan pekerjaan pemerintah sebelumnya.

"Jadi ini bukan soal meneruskan atau tidak meneruskan yang dikerjakan kemarin, ini soal mencapai tujuan bernegara. Tujuan kita mencapai itu," kata Anies dalam acara 'Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia' di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Anies menyinggung pemilu lima tahun dilaksanakan untuk melihat langkah yang telah dilakukan sebelumnya. Ia melihat hal itu sebagai evaluasi supaya keputusan ke depan bisa lebih baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi pertanyaannya bukan mau meneruskan atau tidak diteruskan, persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu, dan itulah pegangan kita, setiap waktu kita berhenti," tutur Anies.

"Jadi ketika lima tahun sekali kita berhenti, ya pada saat itu kita menengok apakah kemarin sudah sama, kalau belum ya dilempangkan," sambungnya.

Ia menyebut akan mengawal proses pemilu setiap 5 tahun ini. Kemenangan nantinya bukan untuk satu pihak tapi untuk kemerdekaan Indonesia.

"Nah, proses lima tahunan ini yang kita kawal, kenapa kita bicara soal kemenangan? kemenangan ini bukan untuk satu pihak, yang sedang kita bicarakan adalah kemenangan untuk kita mempercepat pelunasan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia," sebut dia.

Anies menyinggung seseorang yang sedang bertugas untuk tak perlu khawatir. Ia menilai bahwa setiap orang akan ada masanya.

"Jadi bagi sekarang yang sedang bertugas jangan khawatir, karena memang tugasnya akan selesai dan itu adalah memang proses lima tahunan," tutur Anies.

"Seperti ketua regu, regu akan selesai nanti regu berikutnya ada. Kompasnya dipegang, kekuasaannya ada pada tangan rakyat, bukan pada tangan pemegang kewenangan itu dipegang sama-sama," pungkasnya.


Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons kejutan cawapres Anies Baswedan yang disebut akan muncul dalam satu atau dua hari ke depan. Menurut Mardani kejutan yang disampaikan tak akan jauh dari 3 nama yang tengah beredar di publik, yakni Aher, Khofifah atau AHY.

"Tiga orang ini (AHY, Aher, Khofifah) di antara yang paling utama tapi perkembangan satu dua hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi, apapun dia patokannya saat ini, satu menambah elektabilitas yang kedua menambah chemistry kerja sebagai dua tunggal," kata Mardani di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Mardani mengatakan 80 persen Cawapres Anies kemungkinan dari 3 tokoh yang sudah disebut. Ia mengatakan pengumuman lebih cepat lebih baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemungkinan selalu ada tapi kalau saya bisa menyebutkan 80 persen tiga orang itu. InsyaAllah tapi kan politik itu 20 persen juga satu lain hal lah," tutur Mardani.

"Sebetulnya Juli juga harapan, tetapi kalau kesepakatan kita bersama, the sooner the better, kenapa? Waktu kampanye kita pendek," ungkapnya.

Mardani menyebut koalisi tak ingin bergantung dengan pencalonan tokoh lain. Menurutnya keputusan tersebut sudah tepat.

"Kita tidak boleh bergantung, ini Mas Ganjar calonnya siapa, ini Pak Prabowo siapa? Nggak ada. Kita yakin saja inilah calon terbaik bagi kita. Yang akan diumumkan itu sudah dalam kesepakatan tiga partai," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan para petinggi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal menggelar pertemuan membahas bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Dia memprediksi kejutan akan muncul satu atau dua hari ke depan.

"Nanti dalam sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini. Jangan-jangan besok sudah ada kesimpulan," kata Sugeng kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (30/5/2023).

"Malam ini, besok malam, antara satu dua hari ini akan ada surprise cawapres," imbuhnya.

Namun, dia enggan mengungkap siapa saja sosok kejutan yang masuk bursa cawapres Anies itu. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan.

"Belum. Belum ada clue. Makanya itu bagian dari, nanti bukan ada namanya moment of surprise. Ini benar-benar ini, karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, karena ini sifatnya resiprokal (saling berbalasan)," tuturnya

Simak Video 'PKS Soal Jokowi akan Cawe-cawe: Bahaya Sekali!':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazilu Juwaini mengatakan partainya siap untuk memenangkan bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan untuk pemilu 2024. Jazuli menyampiakan harapannya jika Anies menjadi orang nomor satu di Indonesia.

"Jadi kalau Pak Anies jadi Presiden Republik Indonesia, PKS-nya menang nomor 1, artinya ketua DPR nya dari PKS. Kalau Presidennya Pak Anies, ketua DPR-nya PKS, bisa dipastikan program Pak Anies akan berjalan 100% tidak ada hambatan," kata Jazuli dalam acara 'Bimtek dan Konsolidasi Nasional Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD se-Indonesia', di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Jazuli mengatakan jika Anies menang di kontestasi pemilu mendatang maka pihaknya tak mungkin mengambil kebijakan anti asing. Ia menyebut kini mustahil jika hidup tak berdampingan dengan negara lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Pak Anies menang, PKS menang, tidak mungkin kita ngambil kebijakan anti asing karena mustahil hidup sekarang itu anti dengan asing. Kita akan bekerja sama dengan asing dengan negara manapun kecuali negara yang bertentangan dengan konstitusi," tutur Jazuli.

Ia menyebut kerja sama yang dilakukan dengan negara lain akan mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jazuli tak ingin negara besar seperti Indonesia justru menjadi pembantu negara lain.

"Tapi kerjasama kita itu kerjasama dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, bukan kerjasama yang menempatkan Indonesia negara besar dan negara kaya ini menjadi kacung bagi negara lain," ungkapnya.

Jazuli lantas mengingatkan pihak pendukung Anies tak gentar menghadapi lawan. Ia menyebut pihak yang ingin menyerang pasti akan lelah sendiri jika pertahanan dari partai kuat.

"Jangan pernah gentar dengan ancaman, orang yang takut dengan ancaman itu adalah mental cemen. Kalau jawara itu ada Pak Dimyati di sini rajanya, jawara dia diancam itu tidak pernah bergeming dihajar itu selama bisa ngeles-ngeles saja nggak usah balas. Entar juga capek sendiri mukulin kita, tapi kitanya nggak kena," pungkasnya.


NasDem mengatakan akan ada kejutan calon wakil presiden pendamping bakal capres Anies Baswedan dalam satu atau dua hari ke depan. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menilai sosok bakal cawapres Anies itu bukan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan (Aher).

"Apabila dikatakan mengejutkan maka boleh jadi bakal cawapres bagi Anies Baswedan bukan AHY atau Aher. Karena apabila salah satu dari dua figur itu di pilihan sebagai cawapres Anies tentu bukan hal mengejutkan. Dua nama itu sering disebut sebagai bakal cawapres pendamping Anies," kata Bawono dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (30/5/2023).

Menurut Bawono, akan sangat mengejutkan jika cawapres Anies adalah tokoh di sekitar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Atau, kata dia, tokoh yang memiliki kedekatan dengan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang akan sangat mengejutkan apabila bakal cawapres pendamping Anies Baswedan merupakan figur di sekitar pemerintahan saat ini. Bisa menteri di kabinet Presiden Joko Widodo atau juga figur lain memiliki kedekatan politik dengan Presiden Joko Widodo," katanya.

Bawono menyebut jika cawapres Anies adalah orang di lingkaran Jokowi, maka akan ada dampak terhadap perubahan sikap Jokowi terhadap pencalonan Anies.

"Memberikan posisi cawapres kepada orang di sekitar koalisi pemerintahan saat ini diharapkan bisa berdampak pada perubahan sikap dari Presiden terhadap pencalonan Anies sebagai calon presiden oleh Partai NasDem," tutur dia.

"Bisa saja diharapkan Partai NasDem Presiden mempertimbangkan untuk tidak terlalu kontra pencalonan Anies bila cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut nanti adalah figur relatif disukai Presiden," lanjutnya.

Dia juga menyinggung soal kecemasan Jokowi jika Anies terpilih jadi presiden tidak akan melanjutkan IKN akan berkurang.

"Dengan demikian kecemasan dari Presiden Joko Widodo apabila Anies kelak menjadi presiden tidak akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara akan dapat berkurang," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan para petinggi partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bakal menggelar pertemuan membahas bakal cawapres untuk Anies Baswedan. Dia memprediksi kejutan akan muncul satu atau dua hari ke depan.

"Nanti dalam sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini. Jangan-jangan besok sudah ada kesimpulan," kata Sugeng kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/5).

"Malam ini, besok malam, antara satu dua hari ini akan ada surprise cawapres," imbuhnya.

Namun, dia enggan mengungkap siapa saja sosok kejutan yang masuk bursa cawapres Anies itu. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan.

Simak Video 'NasDem soal Cawapres Anies: 1-2 Hari Ini akan Ada 'Surprise'':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Blak-blakan: Tekan Angka Kemiskinan hingga Stunting di Surabaya Ala Eri Cahyadi

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Lembaga Survei LSI Denny JA merilis elektabilitas capres di lima provinsi di Indonesia. Untuk di Sumatera Utara (Sumut), Ganjar Pranowo meraih elektabilitas terendah dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Ganjar Pranowo merupakan capres yang sudah diusung oleh PDI Perjuangan (PDIP). Wakil Ketua PDIP Sumut, Aswan Jaya mengatakan hasil survei tersebut tidak mengkhawatirkan mereka.

"Enggak begitu mengkhawatirkan kalau melihat itu, itu kita melihat khususnya Sumatera Utara," kata Aswan Jaya kepada detikSumut, Selasa (30/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab menurutnya, hasil survei tersebut masih dipengaruhi Pilpres 2019 silam. Sehingga Prabowo hingga Anies masih populer di Sumut dibandingkan Ganjar yang baru muncul sebagai capres.

"Karena masih ada situasi atau semangat di Pemilu 2019 yang lalu, Prabowo termasuk populer di sini kan, Anies juga sudah lama diusung, sementara Ganjar baru muncul," ucapnya.

Aswan menyebutkan pada Pilpres 2019, hasil survei juga menempatkan Jokowi kalah dibandingkan Prabowo di Sumut. Padahal hasil Pilpres, Jokowi bisa mengungguli Prabowo.

"Jadi biasa aja, tetapi ketika pemilihan 2019 antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga di survei-survei juga kalah Pak Jokowi, tapi faktanya bisa unggul kan Jokowi di Sumatera Utara," ujarnya.

Hasil survei itu juga menurut Aswan disebabkan Ganjar belum pernah berkunjung ke Sumut pasca diusung. Elektabilitas Ganjar diprediksi akan naik setelah datang ke Sumut.

"Kemudian Pak Ganjar kan belum pernah turun ke Sumatera Utara pasca diusung Capres, berbeda dengan setelah turun ke Sumatera Utara, saya yakin elektabilitas Pak Ganjar akan naik," ungkapnya.

Ditambah lagi konsolidasi PDIP saat ini, kata Aswan, masih fokus berbicara Pileg. Sehingga dia yakin elektabilitas Ganjar akan naik nanti bahkan menang di Sumut.

"Apalagi kan konsolidasi partai saat ini masih proses ini ya kalau dari PDIP, masih proses Pileg kan, tapi menurut kami sih udah cukup baik dari dia muncul beberapa bulan terakhir aja udah begitu, pada akhirnya kami yakin Pak Ganjar bisa menang di Sumatera Utara," tutupnya.

Untuk diketahui, Lembaga Survei LSI Denny JA merilis survei elektabilitas Capres di 5 provinsi. Survei tersebut menunjukkan Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi, sedangkan Ganjar Pranowo di 2 provinsi.

"Jadi dari teritori yang ada, dari 5 provinsi terbesar yang kita amati, Prabowo menang di 3 provinsi, Pak Ganjar menang di 2 Provinsi. Pak Prabowo unggul di Jawa Barat, Sumatera Utara, kemudian juga di Provinsi Banten. Kemudian Pak Ganjar unggul di Jawa Timur dan di Jawa Tengah," kata pembicara LSI Denny JA Ardian Sopa dilansir dari detikNews, Selasa (30/5/2023).

Survei ini digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Sample survei diambil dengan metode multi-stage random sampling.

Metode survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Adapun margin of error survei +/- 2,9%.

Hasil Elektabilitas Capres di Sumut versi LSI Denny JA:

Prabowo Subianto 50%

Anies Baswedan 32,6%

Ganjar Pranowo 16,2%

TT/TJ 1,2%

TKN soal PDIP Serang Jokowi: Prabowo-Anies Malah Dapat Untung