Ucapan capres nomor urut 1 Anies Baswedan soal pendiri Republik Indonesia membangun negara bukan untuk anak hingga kemenakan disentil balik oleh TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ragam komentar jajaran TKN Prabowo-Gibran membalas pernyataan Anies.

Anies berbicara tentang pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri saat menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu, Rabu (6/12). Anies melihat beberapa koleksi bersejarah dari Presiden pertama Indonesia. Anies juga menyempatkan cuci muka di sumur yang terletak di belakang rumah bersejarah tersebut.

"Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual, cendekiawan, yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas," ujar Anies, dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada dan mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya, tapi untuk semua," imbuhnya.

Anies mengajak semua pihak untuk kembali pada cita-cita Indonesia, yakni menghadirkan keadilan untuk seluruh rakyat. "Hari ini ke Bengkulu mampir ke tempat Bung Karno tinggal dari tahun 38 sampai 42. Kita ingin mengingatkan diri kami sendiri dan semuanya. Mari kita kembali pada cita-cita awal para pendiri republik ini. Mereka mendirikan Republik untuk menghadirkan keadilan sosial," kata Anies.

Lebih lanjut Anies juga memiliki komitmen untuk mengembangkan berbagai destinasi bersejarah. Anies akan melakukan perbaikan dan inovasi agar tempat bersejarah lebih menarik untuk dikunjungi.

"Yang kedua, komitmen bahwa kami sudah diamati maka tempat-tempat ini akan dirawat akan dikembangkan dan dibuat menjadi lebih menarik supaya lebih banyak lagi anak-anak muda yang berkesempatan untuk belajar," ucapnya.

Capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menghadiri rakornas TKN di Jakarta. Pasangan nomor urut 2 ini disambut riuh peserta. (A.Prasetia/detikcom)

Balasan TKN terhadap Anies

Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan anak-cucu pendiri bangsa tetap berjuang dalam partai politik (parpol) bukan atas pembagian. Fahri menilai calon pemimpin sebaiknya aktif terlebih dahulu di parpol.

"Kalau dilihat anak-cucu Bung Karno mereka serius mendirikan partai politik dan menjadi pengurus partai politik baru mereka punya mimpi dan rencana untuk memimpin Indonesia tidak dengan manuver di luar jalur partai politik," kata Fahri Hamzah kepada wartawan, Kamis (7/12).

"Jadi tidak bisa dibilang bahwa seolah bukan Solo lah kekuasaan terbagi kepada mereka tanpa perjuangan tapi tetap ada perjuangan bahkan dengan bersusah payah mendirikan partai politik," imbuhnya.

Fahri mengatakan untuk para calon pemimpin sebaiknya aktif di dalam partai politik untuk mendapatkan posisi jabatan. Fahri mencontohkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Maka sebaiknya mereka yang ingin memimpin Indonesia harus aktif dulu di dalam kepengurusan partai dan karir partai politik seperti yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh termasuk keturunan para pendiri bangsa. Seperti Ibu Mega dan Mbak Puan dengan PDIP-nya," ujarnya.

Menurut Fahri, ucapan Anies seolah-olah keturunan pendiri bangsa mendapatkan jabatan karena bagi-bagi kekuasaan. Padahal, menurut Fahri, keturunan pendiri bangsa juga aktif berpartai politik.

"Ini untuk memastikan tidak adanya tuduhan seolah-olah para keturunan pendiri bangsa yang menekuni politik itu seolah-olah hasil bagi-bagi padahal itu adalah mekanisme dan perjuangan yang ditempuh dalam demokrasi kita," imbuh Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 itu.

Sementara itu, Wakil Komandan Golf (Bidang Relawan) TKN Prabowo-Gibran, Roy Maningkas, mempertanyakan pernyataan Anies. Dia berbicara sumbangsih rakyat biasa untuk bangsa.

Simak Video 'Anies: Calon Ibu Butuh Asam Folat dari Tanaman, Bukan di Bengkel':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kalangan pengusaha menilai bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang saat ini berkisar di angka 1,2-7,5% sudah tepat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat kenaikan UMP sudah fair alias adil karena menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah masing-masing.

"Kami merasa itu (kenaikan UMP 2024) sudah fair untuk melihat tergantung daripada kondisi daerah masing-masing. Karena memang ini tidak bisa kita sama ratakan. Pengupahan itu kenaikannya tidak bisa kita sama ratakan untuk seluruh daerah," ucap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri, Shinta Widjaja Kamdani, dalam agenda Media Briefing Rapimnas Kadin 2023 "Pemilu Damai, Ekonomi Tumbuh, Menuju Indonesia Emas 2045" di Swissotel PIK Avenue, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Kamis (7/12/2023).

Shinta kemudian mengatakan, bahwa kenaikan UMP tersebut sudah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 tahun 2023 yang merevisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. PP No 51 dinilai Shinta sudah menjadi acuan yang tepat sebab pemerintah sudah mengatur mengenai formula kenaikan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota dalam regulasi tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam formula itu, Shinta menjelaskan bahwa angka penyesuaian upah pun menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Sejumlah faktor yang terkandung dalam PP 51 juga adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan faktor koefisien yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

"Dan sudah juga didasarkan kepada data yang sesuai dengan BPS (Badan Pusat Statistik) yang punya pusat data yang jelas," bebernya.

Selain itu, perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu mengatakan, bahwa masyarakat terkadang masih mispersepsi terhadap kenaikan UMP. Menurutnya, kenaikan UMP hanya diberikan bagi karyawan yang bekerja di bawah satu tahun. UMP juga berfungsi sebagai safety net atau jaringan pengaman sosial.

Oleh sebab itu, Shinta menilai bahwa perbedaan pendapat mengenai kenaikan UMP 2024 seharusnya tidak berbicara soal berapa angka kenaikan yang ideal saja, melainkan mengenai kejelasan dan kepastian bagi investor untuk menaruh investasi di Indonesia. Kejelasan berinvestasi ini kemudian yang bakal berpengaruh terhadap penciptaan lapangan kerja di Indonesia.

"Dari segi penciptaan lapangan kerja itu kan itu yang paling penting mempunyai kepastian dari segi berusaha. (Jadi) Ini bukan soal berapa mau naiknya, tapi harus ada kejelasan dan kepastian karena ini ada hubungannya dengan orang kalau mau berinvestasi. Kalau mau berusaha, harus ada kepastian ke depannya seperti apa. Apakah kami puas atau tidak dengan formulasi saya rasa itu banyak sekali perdebatan banyak pihak. Tapi pada akhirnya kita harus punya satu kepastian dan kepastiannya itu ada di PP 51," imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan detikcom, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, melihat bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang berkisar di angka 1,2% sampai 7,5% dinilai terlalu sedikit.

Menurutnya, median rata-rata UMP yang berkisar di angka 1,5-2% membuat elemen buruh dan pekerja formal akan sulit menghadapi kenaikan harga bahan pokok alias inflasi yang berkisar di angka 3%.

"Inflasi adalah faktor pengurang kenaikan Upah. Semisal inflasi 3% sementara pertumbuhan ekonomi 5%, alfanya paling tinggi 0,3%, ini berarti rata-rata kenaikan UMP hanya berkisar di angka 1,5% sampai 2%. Ini tidak cukup menambah kesejahteraan buruh," ucapnya dalam podcast Tolak Miskin yang disiarkan Senin (27/11/2023).


Spanduk bertuliskan bertuliskan 'Tolak Cawapres Asam Sulfat' muncul di sejumlah titik di Kota Medan. Spanduk itu tidak terpasang lama karena langsung diturunkan.

Spanduk tersebut terpasang di Jalan Mongonsidi, Medan Polonia. Selain itu, terdapat juga spanduk bertuliskan sama di Jalan Setia Budi arah simpang Pemda, Medan Selayang.

Kemunculan itu spanduk itu pun direspons oleh TKD Prabowo-Gibran Sumut. Berikut ini enam hal yang disampaikan TKD terkait kemunculan spanduk itu seperti dirangkum detikSumut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

6 Hal Tentang Spanduk 'Tolak Cawapres Asam Sulfat'

1. Spanduk 'Tolak Cawapres Asam Sulfat' Masif

Ketua TKD Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Ade Jona Prasetyo, menyebut spanduk itu muncul secara masif. Dia pun menyayangkan hal itu sampai terjadi.

"Dapat kita lihat spanduk provokatif itu tersebar masif banyak di beberapa sudut Kota Medan," ujar Ade Jona.

2. Dinilai Sebagai Aksi Adu Domba

Jona menyebut hal itu sebagai aksi provokatif. Menurut Jona, harusnya semua pihak fokus kepada program serta visi misi calon presiden-wakil presiden.

"Kami menyayangkan tindakan-tindakan provokatif yang dilakukan oleh pihak lain terhadap Prabowo-Gibran," ungkapnya.

Menebar kebencian dan adu domba dinilai tidak layak lagi dijadikan sebagai alat kampanye.

"Harusnya kita fokus saja dengan program serta visi misi calon. Cara-cara menebar kebencian, hoaks serta mengadu domba masyarakat seharusnya tak layak dijadikan sebagai 'alat' kampanye lagi di era ini yang mana masyarakat sekarang sudah makin pintar dalam menanggapi isu-isu politik tentunya," ucapnya.

3. TKD Prabowo-Gibran Sumut Tetap Akan Berkampanye Riang

Ketua Hipmi Sumut itu menyerahkan soal spanduk itu ke Bawaslu. Meski mendapat serangan, mereka akan tetap melakukan kampanye yang riang gembira dan tidak melakukan black campaign.

"Kita meminta dan percaya kepada Bawaslu agar melihat hal ini dengan objektif dan tegas, kita tetap mengkampanyekan Pemilu damai santun riang dan gembira dan tetap diinstruksikan agar tidak melakukan black campaign, fitnah, menjelekkan personal kepada calon presiden lainnya," ujarnya.

Fokus utama saat ini, kata dia, mensosialisasikan Prabowo-Gibran di tengah-tengah masyarakat. Sebab mereka yakin jika masayarakat di Sumut sudah pintar dalam memilih calon.

"Kita tetap fokus bergerak di masyarakat, Pak Prabowo dan Mas Gibran tetap diterima dan dicintai masyarakat khususnya di Sumatera Utara, karena kami tidak pernah diajarkan untuk saling membenci dan saling memfitnah dalam melalukan kampanye, mengedepankan politik santun riang dan gembira kami yakin masyarakat Sumatera Utara sudah pintar dalam memilih capres dan cawapres nya," tutupnya.

4. Spanduk 'Tolak Cawapres Asam Sulfat' Bikin Kampanye Tak Kondusif

Sekretaris TKD Prabowo-Gibran Sumut Irham Buana Nasution menyesalkan adanya spanduk yang dinilai merupakan bagian dari black campaign. Apalagi spanduk tersebut dinilai menyudutkan Gibran.

"Kami tentu dari TKD Sumut sangat menyayangkan dan menyesalkan adanya black campaign yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab seperti ini, munculnya tulisan spanduk yang menyudutkan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden, khususnya Gibran," katanya.

Irham menilai pemasangan spanduk itu dinilai membuat suasana kampanye tidak kondusif. Padahal semua calon sudah berkomitmen untuk kampanye santun.

"Ini menunjukkan bahwa suasana kampanye ini kan mulai dibangun tidak kondusif, padahal kita sudah bersepakat, berkomitmen di depan KPU pusat bahwa ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden bahwa kampanye ini kita lakukan dengan penuh kegembiraan, santun, tanpa menyudutkan, mendeskreditkan salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden," ucapnya.

5. TKD Prabowo-Gibran Akan Lapor ke Bawaslu

Wakil Ketua DPRD Sumut ini menyebutkan jika aksi tidak boleh dibiarkan dan meminta agar Bawaslu untuk menertibkan spanduk itu. Mereka juga meminta agar pihak kepolisian menyelidiki siapa yang memasang spanduk-spanduk itu.

"Kita minta juga pihak kepolisian bisa melakukan investigasi, bisa melakukan penyelidikan agar mengetahui siapa yang berada di belakang pembuatan dan pemasangan spanduk-spanduk itu," sebutnya.

TKD Prabowo-Gibran Sumut sendiri sedang menginvestigasi soal spanduk itu. Pihaknya akan melaporkan soal spanduk itu ke Bawaslu Sumut hari ini.

"Kita sudah minta, tadi saya setelah dapat laporan itu sudah minta Tim Hukum dan Advokasi kita untuk dulu mengadvokasi itu, menginvestigasi itu dan insyaallah hari ini segera kita laporkan ke Bawaslu," ujarnya.

6. TKD Prabowo-Gibran Bantah Copot Spanduk 'Tolak Cawapres Asam Sulfat'

Spanduk di Jalan Monginsidi sendiri sudah dicopot saat ini. Irham mengaku bukan mereka yang mencopot itu.

"Kita tidak tahu (siapa yang copot) bahwa karena itu menjadi bukti sesungguhnya, siapa yang mencabut siapa yang memasang kita juga nggak tahu, yang pasti kita tidak ada melakukan langkah-langkah (pencopotan)," tutupnya.

Momen Bobby ke Kantor DPP PDIP Seusai Nyatakan Dukung Prabowo-Gibran


Suhu politik Indonesia sudah memanas. Menginjak pekan ke-2 kampanye Pilpres 2024, mulai muncul aksi saling serang antar-paslon. Terbaru, sorotan Anies Baswedan terhadap cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

Anies menyampaikan hal itu dalam acara 'Desak Anies' di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (5/12/2023). Awalnya, Anies ditanya apakah akan membuat program makan gratis untuk mengatasi stunting. Lalu, moderator menyinggung soal pernyataan 'bayi dikasih asam sulfat'.

"Menangani stunting itu tidak pada usia sekolah. Menangani stunting itu sebelum ibu hamil. Jadi kesehatan calon ibu itu sudah harus dipikirkan. Dan calon ibu itu membutuhkan itu tadi, satu zat besi, dibutuhkan sekali. Zat besi dapatnya dari mana? Daging, makanan," kata Anies, dalam tayangan 'Desak Anies' di YouTube Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian yang kedua adalah yodium, ketiga asam folat. Asam folat didapatnya dari tanaman, bukan di bengkel," lanjut Anies.

Selain itu, Anies juga menyinggung soal pendiri Republik Indonesia yang tak mementingkan pribadi dan golongan sendiri. Sebelumnya, Anies sempat menyambangi rumah pengasingan Bung Karno di Bengkulu.

"Republik ini didirikan oleh pribadi-pribadi terdidik, para intelektual, cendekiawan, yang pikirannya itu dibentuk bukan hanya oleh bacaan, tapi oleh pengalaman hidup. Mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penahanan, dan mereka memiliki wawasan luas," ujar Anies, dilansir dari detikNews, Kamis (7/12/2023).

"Sementara mereka adalah anak-anak kaum berada dan mereka mendirikan Republik untuk semua, bukan untuk anaknya, bukan untuk kemenakannya, bukan untuk golongannya, tapi untuk semua," imbuhnya.

Pernyataan Anies ini pun langsung ditanggapi oleh TKN Prabowo-Gibran. Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Nusron Wahid menilai pernyataan Anies itu menyindir partai pendukungnya sendiri.

"Anak-kemenakan itu nyindir PKB. Semua calegnya anak dan kemenakan semua. Sama NasDem juga sama," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

Saling sindir juga terjadi antara Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo. Cawapres Nomor urut 02 itu menyebut sarana dan prasarana komputer SMK di Jawa Tengah sudah ketinggalan zaman.

Menanggapi hal itu, Ganjar mengaku senang mendapat kritikan dari Gibran. Bahkan, Ganjar menyebut Gibran sudah siap debat.

"Saya senang karena beliau (Gibran) memberikan catatan. Jadi ini sangat bagus untuk saya, bahwa beliau pun siap debat (capres-cawapres) gitu ya," ucap Ganjar kepada wartawan di Kutai Kartanegara, Rabu (6/12/2023).

Seperti diketahui, sebelumnya mengemuka isu liar yang mengatakan Gibran tak siap menghadapi debat Pilpres 2024 setelah KPU RI berencana membuat format baru debat cawapres didampingi capres.

Aksi saling kritik ini pun tidak berhenti di lingkaran antar-paslon capres-cawapres saja. Pihak-pihak yang merasa tersentil oleh kritik para peserta pemilu 2024 itu pun ikut angkat bicara terkait topik yang tengah disoroti.

Siapa saja yang ikut masuk dalam saling tuding di masa kampanye ini? Saksikan pembahasan lengkapnya di program detik Pagi edisi Jumat (8/12/2023).

Simak lebih dalam situasi terbaru tentang berita terkait, serta berita-berita lain yang tentunya tidak kalah menarik. Nikmati terus menu sarapan informasi khas detik Pagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Tidak hanya menyimak, detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"


Viral video kreator konten TikTok @agosgemoy soal penempelan stiker caleg tanpa izin di kaca jendela rumahnya. Video viral itu berujung somasi yang diterima pemilik akun.

"Untuk para timses-timses caleg, jangan sembarangan nempel-nempel stiker di rumah orang tanpa izin. Iyo lek wonge seneng (iya kalau orangnya suka)," ujarnya dilihat detikJatim, Kamis (7/12/2034).

"Soal pilihan itu di hati. Mbelani stiker aku masio dikeki satus ewu yo nggak gelem, Rek. Rumahku rusak iki. Iki sik bondo tuku bensin gawe ngresiki iki (demi stiker meskipun aku diberi 100 ribu ya nggak mau, Rek. Rumahku rusak ini. Ini masih harus modal beli bensin untuk membersihkan ini)," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pria kreator konten yang juga aktif membuat video-video YouTube yang dikenal dengan nama Agos Gemoy itu menyatakan bahwa apa yang dia sampaikan itu dia harap menjadi pelajaran bagi semua partai dan timses caleg.

"Ini sebagai pelajaran untuk kita semua, pelajaran untuk semua partai, untuk semua tim sukses caleg-caleg itu, kalau mau nempel stiker minimal izin dulu sama orangnya, berkenan apa tidak. Karena apa? Setiap orang punya privasi masing-masing, orang ingin rumahnya bersih, rumahnya rapi, ya walaupun ada 'ck ck ck ck' (sambil menunjukkan kode dengan telunjuk dan jempolnya), ya, setidaknya izin dulu lah. Ini ndak ada 'ck ck ck', ndak izin," ujarnya.

Agus Hariyanto, pemilik akun TikTok @agosgemoy mengakui konten yang viral itu dibuat di rumah orang tuanya di Desa Purwosono, Kecamatan Sumbersuko, Lumajang.

Dia juga mengakui bahwa setelah video itu viral, timses caleg yang stikernya dia kelupas memintanya untuk men-take down video itu. Tapi dia menolaknya hingga dirinya mendapatkan surat somasi dari partai yang menaungi caleg itu.

"Saya awalnya memvideo saat mencopot stiker caleg yang dipasang di rumah dan video tersebut viral. Sehingga saya dihubungi timses untuk men-take down video tersebut dan saya menolak. Namun akhirnya saya mendapatkan surat somasi dari partai," ujar Agus.

Sementara Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPD Partai Nasdem Lumajang, Ridwan menegaskan penempelan stiker caleg itu dilakukan setelah partainya melakukan pendataan calon pemilih.

Menurutnya, orang tua Agus Hariyanto, yakni Seneman sudah menyatakan kesediaannya menjadi calon pemilih partai Nasdem dan bersedia rumahnya dipasang stiker caleg.

"Kami sudah pendataan calon pemilih dan komunikasi sudah kami lakukan dengan orang tua Mas Agus ini, Pak Seneman. Dia sudah bersedia dipasangi stiker caleg partai nasdem," kata Ridwan.

Menurut Ridwan, sebagai bukti kesediaan Seneman, ayah Agus, yang bersangkutan juga sudah menyerahkan fotokopi KTP dan KK kepada petugas partai di bawah.

"Nah di dalam KK Pak Seneman ini tidak ada nama Mas Agus Gemoy. Jadi sebenarnya kami tidak kenal dengan beliau ini. Tapi kami sudah berkomunikasi," ujarnya.

DPD Partai NasDem Kabupaten Lumajang mengaku terpaksa melayangkan somasi kepada Agus Hariyanto karena Agus menolak men-take down video yang telah dibuat.

Menurut Ridwan, video yang diunggah Agus dan viral itu telah merugikan partai Nasdem. Karena dengan video itu Partai NasDem dianggap tidak pamit dan merusak rumah orang dengan memasang stiker caleg.

"Video itu merugikan karena akhirnya Partai NasDem dianggap merusak. Kami juga tidak serta melakukan somasi. Kami sudah komunikasi meminta video itu di-take down namun ditolak oleh yang bersangkutan," kata Ridwan.

Warga di Lumajang Disomasi Partai NasDem Buntut Copot Stiker Caleg


Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melaporkan pimpinan KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dugaan 204 juta data pemilih yang bocor. KAMMI mengaku kecewa akan kinerja KPU, dan menilai ada unsur kelalaian dan kegagalan dalam memitigasi kebocoran data.

"KPU sebagai pengendali server atau sistem jaringan bertanggungjawab penuh memberikan rasa aman bagi para pemilih. Apalagi sudah ada Undang-undang Perlindungan Data Pribadi," kata Bendahara Umum PP KAMMI sekaligus Ketua Satgas Jaga Demokrasi Asnawir Nasution, dalam keterangannya Kamis (7/12/2023).

"Yang di dalamnya berisi segala upaya harus dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi," imbuh Asnawir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu rekannya, Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan PP KAMMI Rizki Agus Saputra, menilai KPU melakukan perbuatan melawan hukum karena data-data yang diduga bocor berisi NIK, nomor Kartu Keluarga, nomor paspor dan identitas diri lainnya.

"KPU telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu Pasal 15 dan 16 mengenai prinsip profesionalitas dan akuntabilitas berdasarkan Peraturan DKPP RI Nomor 2 tahun 2017. Sebagai lembaga negara, KPU seharusnya memiliki mekanisme atau uji coba sebelum tahapan pemilu ini terlaksana," tutur Rizki.

Rizki menyebut pada Pemilu 2019 sudah terjadi kerusakan pada sistem informasi penghitungan suara. Menurut dia harusnya KPU menjadikan hal tersebut bahan evaluasi.

"Rusaknya sistem informasi penghitungan suara (situng) pada Pemilu 2019 bisa menjadi contoh resiko yang akan terjadi jika masalah ini terus dibiarkan, apalagi banyak dokumen penting yang diunggah melalui aplikasi Sipol KPU," pungkas dia.

Simak juga Video 'Komisi I Minta KPU Tanggung Jawab atas Dugaan Kebocoran Data Pemilih Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Kasus aparatur sipil negara (ASN) diduga dipaksa memenangkan keluarga bupati yang maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 marak terjadi di Sulawesi Selatan (Sulsel). Laporan dugaan pelanggaran netralitas tersebut kembali muncul di Kabupaten Toraja Utara (Torut), setelah sebelumnya ditemukan di Pinrang dan Parepare.

Kini giliran istri dan anak Bupati Torut Yohanis Bassang, Agustina Mangande dan Fherino Sakti Bassang yang diadukan atas dugaan memobilisasi ASN. Keduanya dituding mengerahkan kepala sekolah (kepsek) meraup suara masyarakat untuk memenangkan mereka di Pileg.

Sebagai informasi, Agustina maju menjadi caleg DPR RI, sedangkan Fherino bertarung memperebutkan kursi DPRD Sulsel. Keduanya saat ini dalam pengawasan Bawaslu Torut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya kami juga mendapatkan informasi awal mengenai itu, kami sementara mengusut juga," kata Ketua Bawaslu Torut Brikken Linde Bonting kepada detikSulsel, Kamis (7/12/2023).

Brikken belum menjelaskan lebih jauh terkait pemeriksaan dugaan mobilisasi ASN itu. Pihaknya masih fokus mengumpulkan bahan keterangan di lapangan.

"Kita kumpulkan bukti-bukti dulu, nanti setelah kami baru bisa putuskan itu pelanggaran pemilu atau bukan," ungkapnya.

Sementara anggota DPRD Torut Ratte Salurante meminta Bawaslu bergerak cepat mengusut perkara ini. Dia menyoroti Bawaslu yang seharusnya bisa melakukan pencegahan.

"Masa nanti ada laporan baru mau bergerak, Bawaslu itu pengawasan dan mencegah terjadinya pelanggaran," sebut Ratte yang dikonfirmasi terpisah.

Ratte mengaku sudah banyak menerima laporan warga sekaitan mobilisasi kepsek tersebut. Dia sesumbar informasi yang diterimanya akurat.

"(Informasi) ini akurat dan sudah menjadi rahasia umum di Toraja Utara, makanya Bawaslu harus segera turun mengusut, ini sudah dugaan pelanggaran pemilu," tegasnya.

Dari laporan yang diterimanya, Ratte menyebut kepsek diberi target mengumpulkan 200 suara untuk Agustina dan Fherino. Para kepala sekolah itu diming-imingi uang Rp 1 juta jika target terpenuhi.

"Mereka itu ditarget 200 KTP atau suara untuk istri dan anak Bupati di Pileg nanti. Kemudian dijanji juga Rp 1 juta satu orang kalau bisa kumpulkan itu suara," ungkapnya.

Ratte mengaku menyayangkan dugaan pelanggaran Pemilu ini. Pasalnya kepala sekolah tersebut berada dalam posisi dilematis.

"Kasihan mereka karena diberikan beban seperti itu (diduga dipaksa mencari target mencari suara demi istri dan anak bupati Torut yang maju caleg)" ucap legislator Torut Fraksi NasDem ini.

Dia pun mengingatkan ancaman sanksi yang bisa menimpa kepsek. Para kepala sekolah terancam dipecat jika terbukti mengkampanyekan keluarga Bupati Torut di Pileg 2024.

"Di lain sisi mereka dituntut untuk netral, tapi bisa saja jabatan mereka dicopot kalau tidak mau lakukan itu," jelas Ratte.

Sementara detikSulsel telah menghubungi baik Yohanis Bassang, Agustina maupun Fherino untuk meminta tanggapan terkait tudingan itu. Namun ketiganya belum memberikan respons.

Simak dugaan pelanggaran netralitas ASN di Pinrang pada halaman berikutnya.


Calon persiden (Capres) nomor urut 1, Anies Baswedan yakin menang Pilpres pada putaran kedua. Dia mengungkit kemenangannya di putaran kedua Pilgub DKI Jakarta 2017.

Dilansir detikSumbagsel, Anies berkampanye di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam pertemuan diskusi bersama mahasiswa bertajuk Desak Anies, dia mengaku berpengalaman sebagai kontestasi pemilu.

"Karena kita berpengalaman bertarung dua putaran," katanya, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mencontohkan kondisi di Pilgub DKI yang menempatkan elektabilitasnya, bersama Sandiaga Uno, berada di posisi tiga atau terbawah. Saat itu, Anies-Sandi bertarung dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)-Sylviana Murni.

"Selama ini pada Survei Pilpres kami selalu berada di nomor urut 3. Ini juga pernah terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Tapi buktinya, kami menang di putaran kedua. Dan insya Allah kami menang," tegas dia.

Sebelumnya, Anies juga memaparkan sedikit beberapa program kerjanya jika nantinya terpilih sebagai Presiden RI. Salah satunya yang dia bocorkan yakni pemerataan pembangunan transportasi massal yang dimana akan dibangun di Provinsi Lampung.

Simak selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Anies: Calon Ibu Butuh Asam Folat dari Tanaman, Bukan di Bengkel':

[Gambas:Video 20detik]


Muslimat NU Jawa Timur deklarasi mendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Mereka menilai Prabowo-Gibran lah yang fokus mengedepankan kepentingan santri.

"Saya melihat Prabowo pemimpin yang fokus mengabdikan diri hanya kepada kepentingan santri sehingga sangat layak untuk kami para Muslimat NU Jatim menangkan pada Pilpres 2024," kata Koordinator Muslimat NU Jawa Timur Ratna Hidayati Ningsi, dalam keterangannya, Kamis (7/12/2023).

Deklarasi itu disampaikan di Jombang, Jawa Timur. Ratna mengungkapkan komitmen Muslimat NU mendukung penuh Prabowo-Gibran dikarenakan keduanya pemimpin yang sudah teruji dan berprestasi. Menurutnya, baik Prabowo maupun Gibran sudah berkontribusi nyata untuk membantu masyarakat Tanah Air.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia yakin kehadiran Dana Abadi Pesantren akan menjadi program unggulan Prabowo-Gibran ketika menjadi pemimpin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas agar para santri nyaman dalam menempuh pendidikan.

"Tidak perlu kami ragukan lagi bagaimana kepemimpinan Prabowo-Gibran yang sudah sangat teruji kapasitas dan kapabilitas kepemimpinannya untuk mendorong kemajuan Indonesia di masa depan," kata Ratna.

Dia menambahkan Prabowo dan Gibran dikenal memiliki prestasi di bidang masing-masing. Ratna menyinggung Prabowo yang berhasil membangun Politeknik Pertahanan (Poltekhan) dr.Aloysius Benedictus Mboi,M.P.H. yang berada di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa TenggaraTimur (NTT).

"Hal itu sebagai langkah konkret Prabowo dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Tanah Air. Lebih dari itu Prabowo berhasil memperkuat pertahanan dan keamanan Indonesia dengan alutsista canggih," ucapnya.

Lihat juga Video 'Prabowo Bertemu Hendropriyono di Kemhan: Sekali Komandan Tetap Komandan':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi melakukan asistensi dan pengecekan Satkamling di lingkungan RW 03 Jalan Gang Melati RT 14 RW 03 Kelurahan Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi memastikan penerapan Satkamling di wilayah tersebut berjalan aktif.

"Sejauh ini Satkamling di RW 03 Kelurahan Gandaria Utara ini berjalan cukup baik, mereka menerapkan sistem portal yang ditutup setiap pukul 23.00-06.00 WIB," kata Ade Ary.

Pelaksanaan asistensi Satkamling RW 03 Kelurahan Gandaria Utara itu dilaksanakan pada Kamis (7/12/2023). Hadir juga pada kesempatan itu Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Agung Wibowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Ary mengatakan pengecekan Satkamling dilakukan untuk memastikan lingkungan wilayah permukiman masyarakat tertib dan aman. Terutama, menjelang pemilu 2024 ini, Satkamling diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan.

Polres Jaksel meminta masyarakat di Kebayoran Baru meningkatkan kewaspadaan terhadao kriminalitas (dok. istimewa)

"Menjelang pemilu agar bisa bersinergi dalam menjaga lingkungan, sehingga proses tahapan pemilu hingga pemungutan suara bisa berlangsung dengan aman dan tertib," katanya.

Memasuki tahapan kampanye pemilu, Satkamling wilayah Kebayoran Baru juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan siber dan berita hoax.

"Banyak berita-berita hoax yang bertebaran di dunia maya menjelang pemilu ini, sehingga Satkamling diharapkan menjadi filter supaya warga tidak mudah terprovokasi," katanya.

Sementara itu, AKBP Agung Wibowo meminta masyarakat berperan aktif dalam menjaga keamanan di lingkungan masing-masing. Warga diminta mewaspadai kejahatan-kejahatan semisal curanmor hingga tawuran.

"Apabila membutuhkan bantuan polisi silakan hubungi hotline 110," kata Agung.


Cawapres yang juga Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan banyak pekerja migran Indonesia (PMI) berstatus ilegal yang bekerja di perkebunan di Malaysia. Mahfud berjanji akan memperjuangkan hak-hak para pekerja migran tersebut.

Hal itu disampaikan Mahfud saat menghadiri acara salawat dan istighosa kebangsaan di Kuala Lumpur, Kamis (7/11/2023). Mulanya Mahfud mengatakan kedatangannya itu merupakan panggilan sejarah.

"Saya mendapat panggilan sejarah menemui saudara-saudara saya di Malaysia. Malam ini, kita bertemu dalam acara salawat dan istighasah. Shalawat adalah doa kepada nabi, yang diekspresikan oleh Allah," kata Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan WNI yang ada di Malaysia merupakan warga negara yang mempunyai hak menikmati berkat dan rahmat Tuhan serta punya kewajiban terhadap keberlangsungan NKRI. Untuk itu, mereka perlu menggunakan hak suara di Pemilu 2024 untuk menentukan pemimpin nasional, sekaligus memilih wakil rakyat.

"Negara sudah menentukan calon-calon, silakan saudara pilih sendiri. Siapa yang paling tepat memimpin anda dan jadi wakil anda. Gunakan hak ini dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, turut hadir Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Mahfud akan memperjuangkan hak para pekerja migran baik yang legal maupun yang masih dianggap ilegal.

"Kepala BP2MI, Pak Benny sudah bekerja keras. Saya tahu juga, banyak pekerja Malaysia yang ada di perkebunan, yang dianggap ilegal. Itu akan kami perjuangkan agar jadi legal. Sembari di Indonesia tetap dibuka juga lapangan kerja. Ini adalah tugas dan kewajiban negara, siapapun yang memimpin tidak boleh diabaikan," jelasnya.

Mahfud mengajak seluruh warga menyongsong Pemilu dengan bersalawat. Dia berharap Pemilu berjalan dengan damai bermartabat.

"Saya tidak berkampanye untuk siapapun. Mari berdoa dan salawatan agar Tuhan memberi bimbingan hati kita semua, untuk memilih pemimpin yang amanah, yang takut kepada Tuhan. Supaya hadir pemimpin yang sidiq, amanah tabligh, fathonah. Sampai ketemu di TPS 14 Februari 2024," imbuhnya.

Untuk diketahui WNI di Malaysia akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024 pada 11 Ferbruari 2024. Sementara, di Indonesia, pemilu digelar 14 Februari 2024.

Lihat juga Video 'Kemensos Beri Bantuan ke Anak Korban Pekerja Migran di Pulau Nunukan':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, menilai pernyataan capres nomor 1 Anies Baswedan justru menyindir partai pendukungnya sendiri saat berbicara republik bukan hanya untuk anak-kemenakan. Jubir AMIN, Mustofa Nahrawardaya, menganggap respons Nusron berlebihan.

Mustofa mengatakan Anies sedang berbicara dalam konteks makro kenegaraan ala Sukarno di masa lalu. Dia menyebut tak ada sindiran dalam pernyataan Anies.

"Apa yang dikatakan Anies adalah memang fakta. Sukarno tidak mendirikan bangsa ini untuk kepentingan keluarganya. Tidak ada sindir menyindir ah," kata Mustofa kepada wartawan, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mustofa menganggap pihak yang merasa tersindir terlalu sensitif. "Kalaupun ada yang merasa tersindir, ya mungkin itu terlalu sensitif. Tapi wajar saja di tahun politik, pernyataan rival politik kadang disalahpahami sebagai bentuk serangan atau sindiran," ujarnya.

Soal anggapan Nusron arah penyampaian Anies justru untuk menyindir PKB dan NasDem, Mustofa menepis. Dia mengatakan setiap partai memiliki aturannya tersendiri.

"Anies sedang menyampaikan visi besar seputar etika politik kelas wahid dalam demokrasi Tanah Air. Anies tidak sedang membicarakan atau menyindir partai mana pun. Karena aturan internal struktur partai politik, tentu bergantung AD/ART masing-masing partai kan? Mereka punya perangkat aturan sendiri," kata Mustofa.

Mustofa lantas menganggap Nusron berlebihan dalam merespons pernyataan Anies.

"Saya rasa, perasaan Nusron itu berlebihan dan tidak dalam proporsinya," imbuhnya.

Anies sebelumnya berbicara tentang pendiri Republik Indonesia yang merintis bukan untuk anak hingga kemenakan sendiri. Nusron menilai pernyataan Anies itu menyindir partai pendukungnya sendiri.

"Anak-kemenakan itu nyindir PKB. Semua calegnya anak dan kemenakan semua. Sama NasDem juga sama," kata Nusron Wahid kepada wartawan, Kamis (7/12).

Apakah ucapan Anies seperti peribahasa menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri? Nusron tak berbicara banyak.

"Ya tanya dia lah," ujar Nusron.

Simak juga Video 'Timnas AMIN Sebut Gubernur DKJ Ditunjuk Presiden Itu Kemunduran Demokrasi':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengimbau para pejabat negara yang juga merupakan peserta Pemilu 2024 untuk tidak menggunakan fasilitas negara termasuk kantor Kementerian sebagai alat kampanye. Bawaslu meminta para peserta Pemilu untuk mematuhi aturan yang ada.

"Tidak boleh ada penyalahgunaan ya, penyalahgunaan kantor pemerintah untuk sarana politik serta paslon pemilu tertentu, tidak boleh. Ada di undang-undang pemilu," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai menghadiri acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Bagja menuturkan pihaknya sudah melakukan imbauan dan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait larangan kantor Kementerian dijadikan alat kampanye. Selain itu, kata dia, sejumlah fasilitas negara lainnya pun dilarang menjadi tempat kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak boleh (fasilitas negara), jangankan, kalau fasilitas negara kan tergantung fasilitas pemerintah ya, kalau kantor pengadilan boleh nggak, nggak boleh jelas," ujarnya.

"Aula Kecamatan, perdebatannya nanti di situ. Kalau kecamatan di daerah terluar, terpinggir, aula-aula desa, tempat-tempat pertemuan masyarakat boleh apa tidak. Nah itu tergantung dari kondisi setempat yang menilai, teman-teman penyelenggara Pemilu setempat yang ada," sambung dia.

Sementara itu, Bagja mengatakan fasilitas umum pemerintah yang boleh digunakan untuk berkampanye ialah Gelora Bung Karno (GBK). Dia menyebut tak ada larangan berkampanye di GBK.

"Kalau di DKI misalkan fasum pemerintah apa? GBK, itu fasum pemerintah, boleh nggak digunakan? Boleh, tapi kantor fubernur boleh nggak digunakan, tidak boleh, kantor gubernur nggak boleh. Kalau GBK silakan," paparnya.

Bagja pun mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan kajian terkait dugaan adanya kampanye di kantor Kementerian. "Bukan laporan nggak, tapi sudah jadi perhatian kita dan lagi kita kaji," tuturnya.

Simak Video 'Debat Pertama Capres-Cawapres Akan Digelar 12 Desember 2023 di KPU RI':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN Hamdan Zoelva mengatakan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bakal membatalkan RUU DKJ yang mengatur penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden. Hamdan mengatakan AMIN menolak RUU DKJ tersebut.

"Kalau seandainya UU ini lolos dan saatnya presidennya Anies Baswedan terpilih pasti akan dibatalkan," kata Hamdan Zoelva kepada wartawan di Rumah Pemenangan Timnas AMIN, Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12/2023).

Hamdan mengatakan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden merupakan bentuk penurunan demokrasi. Dia menyinggung penurunan demokrasi dari sejumlah tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penurunan luar biasa demokrasi. Memang dalam perkembangan terakhir, terutama dalam beberapa tahun terakhir, sejak reformasi, sejak tahun 1999 kita menganut demokrasi. Itu demokrasi awalnya sangat luar biasa tahun 1999. Kemudian 2004. Kemudian maju ke 2009, 2014. Nah mulai 2019 ya, dan seterusnya, ini demokrasi kita semakin menurun. Dan terakhir UU Daerah Khusus Jakarta tiba-tiba muncul, gubernur dipilih, ditunjuk oleh presiden. Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat bahwa betapa demokrasi sudah mulai diturunkan di Indonesia dan ini tidak boleh terjadi," ujarnya.

Dia mengaku tak tahu pihak di balik pengusulan RUU DKJ tersebut. Dia menduga ada skenario yang disusun di balik usulan penunjukan gubernur dan wakil gubernur oleh presiden.

"Ini kita tidak tahu siapa yang punya skenario di belakangnya. Ini pasti ada skenario. Yang ternyata dari tanggapan fraksi-fraksi parpol beberapa yang terakhir yang juga seharusnya ikut dalam pembahasan RUU yang bersumber dari DPRD, ternyata tidak setuju," ujar Hamdan.

"Berarti ada grand desain, yang mungkin secara tidak disadari oleh sebagian anggota DPR kok tiba-tiba muncul. Ada skenario besar di belakangnya yang berusaha memasukkan ini dan saya kira itu yang harus kita cari bahwa siapa yang punya skenario itu berarti dia berniat mematikan demokrasi di Indonesia," lanjutnya.

Juru Bicara AMIN, Marco Kusumawijaya mengajak setiap pihak mengawasi proses RUU DKJ tersebut. Dia mengimbau warga Jakarta juga menolak RUU tersebut.

"Sekarang bolanya ada di DPR kita awasi DPR kita, kita lawan, yang jelas AMIN pasti menolak jadi kekuatan yang harus kita pilih untuk menolak itu adalah di AMIN. Kalau mengimbau saya mengimbau betul 6 juta suara Jakarta harus menolak ini, anda bayangkan nanti anda nggak punya hak pilih gubernur dan wakil gubernur anda, anda tidak bisa menentukan nasib Jakarta. Itu terutama temen-temen muda ya, masa depan itu ada di suara anda gitu," kata Marco.

Marco mengatakan jika RUU DKJ disahkan maka gubernur harus meminta pertimbangan dari presiden terkait setiap keputusan yang diambil. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk semangat pengendalian.

"Tiba-tiba nanti kalau mau membuat keputusan apa-apa mesti tanya dulu, presidennya ada jauh juga itu di Kalimantan kan, kalau itu jadi ya. Anggaplah itu jadi, harus tanya ke sana gitu, keputusan-keputusan penting. Jadi apa ? kita seketika dapat membaca RUU yang ingin menunjuk gubernur dan wakil gubernur ini sebetulnya semangatnya adalah semangat ingin mengendalikan, bukan semangat ingin mendorong pertumbuhan yang berdasarkan keberagaman yang kita bangga-banggakan," ujarnya.

Dia mengatakan usulan RUU itu bentuk diskriminasi hak pilih. Dia mengaku sakit hati dengan usulan penunjukan gubernur oleh presiden tersebut.

"Saya rasa yang paling menyakitkan hati adalah kita didiskriminasi kan, sebagai orang Jakarta ini bicara. Mengapa provinsi-provinsi lain boleh memilih gubernur dan wakil gubernur kita kok tidak boleh, itu diskriminasi yang nggak ada dasar hukumnya. Saya bukan ahli hukum tapi saya rasa nggak ada dasarnya, kenapa harus didiskriminasi gitu lho," ujarnya.

Rapper, Muhammad Amrullah alias Kojek juga menolak RUU DKJ tersebut. Dia menyebut RUU itu bentuk durhaka untuk sejarah Indonesia.

"Jadi apa yang diharapkan oleh rakyat ada pemimpin yang tidak dipilih oleh rakyat sendiri. Jadi saya sebagai seniman sebagai warga Betawi menolak RUU DKJ ini," kata Kojek.

Kemudian, sejarawan JJ Rizal bercanda menyebut DKJ sebagai daerah khusus kompeni. Dia mengatakan RUU itu menempatkan Jakarta sebagai lahan dagang.

"DKJ itu k-nya bukan khusus tapi kompeni. kenapa saya bilang kompeni? karena seperti Marco jelaskan," kata JJ Rizal

"Jadi, mereka lah yang punya otoritas, para tuan pemodal. Jadi kalau saya lihat RUU ini Jakarta hnya ditempatkan sebagai kota dagang, saya pikir ini menegaskan ideologi VOC. VOC itu nggak pernah bangun kota, VOC itu bangun markas dagang tempat yang nikmat untuk mereka cari duit, itu aja, nggak ada urusan lain, nggak ada urusan kebudayaan. Kebudayaan itu dibentuk oleh kampung dan kampung bukan bagian dari pikiran orang kulit putih," lanjutnya.

Dia mengatakan penunjukan gubernur oleh presiden merupakan kemunduran cita-cita demokrasi. Dia menegaskan dirinya menolak RUU tersebut.

"Jadi, undang-undang ini sekali lagi kemunduran menurut saya. Kemunduran dari cita-cita demokrasi, kota tempat tumbuhnya nasionalisme yang sebagai antitesis dari kolonialisme dan kolonialisme itu sifat antidemokratis ya. Mundur jauh ke masa VOC, yang hanya bikin hari ini Jakarta benar-benar sebagai daerah kompeni Jakarta begitu. Jadi hanya sebagai markas dagang yang mengatur para tuan pemodal di seberang lautan sana," ujarnya.

Simak Video 'PKB Bakal Tolak RUU DKJ Jika Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD PDI Perjuangan Kaltim Safaruddin optimistis untuk kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud di Kalimantan Timur. Dia menargetkan meraup minimal 65 persen suara Bumi Etam itu.

"65 persen, optimis minimal 65 persen," kata Safaruddin di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023).

Safaruddin mengaku percaya diri dengan angka itu bukan tanpa alasan. Dia mengaku pihaknya telah melakukan survei internal mengenai hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berdasarkan hasil survei. Sudah (ada survei internal)," ungkapnya.

Lebih jauh, Anggota Komisi III DPR RI itu mengatakan bahwa Ganjar telah mengakhiri lawatannya di Kalimantan Timur, Kamis (7/12/2023). Selanjutnya, kata dia, Ganjar kembali ke Jakarta lebih dulu sebelum melanjutkan kampanye ke kota lainnya.

"Iya, beliau (Ganjar) balik ke Jakarta," ucapnya.

Sebagai informasi Ganjar Pranowo memulai kampanyenya di Kalimantan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Balikpapan Kalimantan Timur. Kemudian pada Rabu (6/12) menyambangi Kesultanan Kutai Kartanegara dan Ibu Kota Kaltim, Samarinda.

Lawatan Ganjar di Kaltim ditutup dengan berkunjung ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada, Kamis (7/12). Dari situ Ganjar kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan IKN jika terpilih menjadi presiden.

Ganjar diketahui memang memulai kampanyenya dari wilayah timur Indonesia. Seminggu berlalu, dia telah berkampanye di Merauke (Papua), Kupang (Nusa Tenggara Timur) dan Palu (Sulawesi Tengah) dan di Kalimantan Timur.


Mantan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri Halimansyah diangkat jadi Kapolda Kepri menggantikan Irjen Tabana Bangun. Mutasi Kapolda Kepri itu tertuang dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/2750/XII/KEP./2023 tanggal 7 Desember 2023.

"Jadi itu memang benar. STR Itu dikeluarkan pada hari ini Kamis (7/12) dan Kapolda Kepri juga ikut berganti dari Irjen Tabana Bangun ke Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah," kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Zahwani Pandra Arsyad, Kamis (7/12/2023).

Pandra menyebut mutasi dan rotasi yang terjadi itu merupakan bentuk promosi dan penyegaran organisasi di lingkungan Polri. Ia juga menyebut Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah merupakan putra daerah Kepri dan pernah menjabat sebagai Wakapolda Kepri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mutasi dan rotasi ini bentuk penyegaran organisasi di lingkungan Polri termasuk Polda Kepri. Dan beliau (Yan Fitri) merupakan putra daerah Kepri dan dulu pernah menjabat sebagai Wakapolda Kepri," ujarnya.

Pandra menyebut Selain Kapolda Kepri, beberapa pejabat utama di Polda Kepri juga ikut dimutasi. Ia menyebut mutasi Kapolri itu juga sebagai persiapan pengamanan Pemilu 2024.

"Ada beberapa pejabat utama Polda Kepri yang juga ikut dimutasi. Ini sebagai Tour of Duty dan Tour Of Area," ujarnya.

"Intinya mutasi ini juga sebagai persiapan pengamanan pemilu agar pesta demokrasi bisa berjalan damai dan mengantisipasi potensi konflik pada pemilu di daerah," tambahnya.

Berikut daftar nama Pejabat Polda Kepri yang melaksanakan alih tugas jabatan dan mutasi :

1. Kapolda Kepri, Irjen Tabana Bangun diangkat dalam jabatan baru sebagai analisis kebijakan utama bidang STIK Lemdiklat Polri digantikan oleh Brigjen Pol Yan Fitri Halimansyah yang sebelumnya menjabat Karo Sundokinfokum Divkum Polri

2. Karo SDM Polda Kepri, Kombes Deni Setyo Utomo diangkat dalam jabatan baru sebagai Karo SDM Polda Riau digantikan oleh Kombes Irvan Prawira Satyaputra yang sebelumnya menjabat Kabag Yanhak Rowatpers SSDM Polri.

3. Dirresnarkoba Polda Kepri, Kombes Bagus Suropratomo Oktobrianto diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Sumsel digantikan oleh Kombes Dony Alexander yang sebelumnya menjabat Kabag Yanmas Robinopsnal Bareskrim Polri.

4. Dirreskrimsus Polda Kepri, Kombes Nasriadi diangkat dalam jabatan baru sebagai Dirreskrimsus Polda Riau digantikan oleh AKBP Putu Yudha Prawira yang sebelumnya menjabat Wadirreskrimsus Polda Sumsel.

Monyet Liar Ganggu Permukiman Warga Batam, Ada yang Sempat Bawa Pisau


Pakar Digital Forensik Ruby Alamsyah mengatakan tren kebocoran data mengalami peningkatan sejak 2019. Kebocoran data kebanyakan dialami oleh sektor pemerintahan dan swasta.

Hal tersebut dikatakan Ruby dalam diskusi pada acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih yang didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat Ooredo Hutchison, XL Axiata, detikpemilu, Kamis (7/12/2023). Ruby merespons pertanyaan dari moderator yang memintanya memberikan pandangan terkait masalah kebocoran data.

"Jadi kebocoran data atau data leak itu di Indonesia yang kami amati memang sejak 2019 itu meningkat, tiap tahunnya, mostly ada di dua sektor pertama di pemerintah maupun di swasta," kata Ruby.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah akhir-akhir, ataupun tahun-tahun belakangan ini mulai ramai di instansi pemerintah yang kebobolan datanya, ataupun datanya terjual bebas di forum online baik internet maupun di dark web," tambahnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyinggung dugaan kebocoran data KPU. Ada kemungkinan, kata dia, data yang bocor itu adalah milik KPU.

"Ada kemungkinan di situ, tapi tadi ketua Bawaslu menyampaikan juga, yang memiliki data itu banyak pihak juga ada parpol ada pihak-pihak lain juga. Tapi ada juga dari situ. Tapi digunakan pelaku adalah gimiknya dia menggunakan bahwa ini datanya ada dari KPU, dijual, dan jumlahnya mirip dengan jumlah DPT kita," sebutnya.

Namun menurutnya, kebocoran data KPU itu tidak terlalu genting. Hal itu berbeda dengan kebocoran data yang pernah dialami oleh instansi lainnya.

"Karena kalau dibandingkan dengan data kebocoran data kebocoran yang pernah terjadi di Indonesia maupun di luar secara global, lalu yang paling besar menurut kami di instansi pemerintah atau di Indonesia sekaligus itu adalah BPJS kesehatan hampir 279 baris data, para pengguna BPJS dan itu sangat lengkap datanya," ucapnya.

Ruby mengatakan yang harus lebih diantisipasi KPU adalah rekapitulasi data dengan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Hal itu, kata dia, harus diawasi karena akan lebih berdampak kepada hasil Pemilu.

"Kalau si Rekap itu membantu sistem rekapitulasi KPU, perhitungan, hasil perhitungan suara dari berjenjang tadi dimasukkan ke komputer, lalu diupload berjenjang juga sampai dari kota, kabupaten, provinsi sampai ke KPU pusat. Nah itu berjenjang yaitu masuk ke sistem komputer," tuturnya.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melayat Ketua DPP PDIP Hamka Haq di rumah duka. Ganjar menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Hamka Haq.

Berdasarkan keterangan yang diterima detikcom Kamis (7/12/2023), Ganjar datang melayat ke rumah duka seusai tiba di dari kunjungannya ke Ibu Kota Negara (IKN). Ganjar memberikan penghormatan terakhir kepada Hamka Haq.

"Prof Hamka itu dulu tetangga saya saat di Cibubur. Beliau seorang alim, ulama, ilmunya dan wawasannya luas. Saya orang yang beruntung karena sering mendapat banyak nasihat dari beliau," ujar Ganjar dalam keterangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan dirinya sering berkomunikasi dengan Hamka. Bahkan, kata dia, ketika mendapat persoalan, dirinya selalu berkonsultasi kepada Hamka.

"Beliau orang yang sangat baik, kalau ketemu saya, saya selalu ditepuk-tepuk, dipeluk dan didoakan. Beliau selalu bilang, sabar, tabah dan jalan terus. Sebuah doa yang sangat tulus," jelasnya.

Ganjar menuturkan Hamka merupakan sosok yang loyal dan pekerja keras. Dia menyebut kecerdasan dan sifat welas asihnya Hamka menjadi panutan baginya.

"Maka saya tadi pesan pada putra-putri beliau untuk terus menyebarkan ajaran baik Prof Hamka. Beliau orang yang sangat luar biasa. Saya berdoa untuk beliau," tuturnya.

Sebelumnya, kabar duka datang dari keluarga besar PDI Perjuangan (PDIP). Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME DPP PDIP, Hamka Haq, meninggal dunia.

Kabar Hamka Haq meninggal dunia disampaikan Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat di akun media sosialnya. Djarot menyebut Hamka Haq meninggal dunia hari ini, Kamis (7/12/2023) pukul 10.46 WIB.

Djarot mengabarkan Hamka Haq meninggal dunia di RS Siloam, Semanggi, Jakarta . Djarot mengirimkan doa terbaik untuk Hamka Haq.

"Almarhum meninggal dunia di RS. Siloam MRCCC Semanggi pada Hari ini Kamis Tanggal 7 Desember Pukul 10.46 WIB," ujar Djarot.

Lihat juga Video 'Mantan Kepala BNPB Doni Monardo Meninggal Dunia':

[Gambas:Video 20detik]


Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyoroti peristiwa Pemilu 2019. Semuel menyebut Pemilu 2019 menjadi pemilu yang paling tegang.

"Yang paling tegang dalam pekerjaan saya 2019 itu paling tegang. Tegangnya itu karena tadi ada impactnya karena ke fisik," kata Semuel dalam diskusi di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Semuel menuturkan saat itu pengerahan massa juga terjadi melalui ruang digital. Bahkan, kata dia, Kominfo sampai mematikan sebagian saluran internet untuk mencegah perpecahan semakin meluas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi bukan hanya hoax tapi juga ada pengerahan massanya lewat ruang digital tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, 2019 Mei, saya masih ingat kalau teman-teman masih ingat Mei kami dari Kominfo pernah mematikan, Anda susah mengirim gambar dan video, mengirim gambar ke YouTube mengirim gambar ke WA, ke Facebook," ujarnya.

Pada 2019, kata dia, saat itu kondisi sudah sangat kacau, sehingga perlu untuk menstabilkan suasana. Maka, dia mengatakan Kominfo pun memilih tindakan untuk mematikan sebagian saluran internet.

"Ya itu tadi kami kejadiannya di ruang digital dan fisik ini sudah benar-benar chaos, untuk dalam chaos itu kita harus menstabilkan waktu itu, ada pilihan kami kalau kami tutup semua lebih gampang buat saya, tapi kan masyarakat tidak bisa berkomunikasi," paparnya.

Sampai pada akhirnya, kata dia, Kominfo pun berusaha mempelajari impactnya. Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah emosi ketika melihat gambar dan video.

"Kalau gambar itu kan screen, dari satu screen gini bisa menimbulkan emosi, atau video yang di framing, karena memang kota temukan juga video-video yang di framing itu. Jadi seolah-ah ada kejadiannya, ternyata nggak ada itu," ungkap dia.

"Akhirnya kita dapat celahnya, yang kita tutup hanya itu, gambar dan video, itu pun kami analisa nggak boleh lebih dari 3 hari, psikologis ini. Abis itu kita jelaskan kenapa, 3 hari kita buka, itu paling tegang," sambungnya.

Sejak kejadian itu, Semuel mengatakan saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi setiap hari. Bahkan, kata Semuel, dalam satu hari koordinasi dilakukan lebih dari sekali.

"Kalau ingat depan Bawaslu itu bakar-bakaran, tembak-tembakan, orangnya meninggal sudah (nggak kehitung) itu paling tegang, setiap hari kita meeting koordinasi itu sehari lebih dari sekali," tuturnya.


Pengamat Media Sosial Rustika Herlambang mengatakan ada sejumlah isu yang menjadi perbincangan di media sosial terkait Pemilu 2024. Tika menyebut isu terkait gimik dan adu gagasan menjadi isu terbesar yang banyak dibicarakan di media sosial.

"Isu terkait sama gimik dan adu gagasan itu adalah isu terbesar di media sosial dan itu terbanyak adalah di Twitter," kata Tika dalam diskusi di acara#DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Selain itu, kata Tika, isu perubahan format debat capres-cawapres pun menjadi isu yang banyak dibicarakan. Bahkan, dia mengatakan engagementnya lebih besar dari pada dukungan capres-cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan, isu gimik itu dan adu gagasan itu, debat atau nggak debat, perubahan format KPU itu adalah isu yang sangat besar," ujarnya.

"Bahkan engagementnya itu lebih besar daripada dukungan ke capres-cawapres, capres-cawapres kalah sama gimik-gimiknya gitu loh. Itu adalah satu fenomena," sambung dia.

Kemudian, Tika mengatakan ada pula isu pemilih muda yang menjadi perbincangan. Dia menyebut pemilih muda menjadi isu seksi dan kontroversi di media sosial.

"Ketiga adalah pemilih muda. Jadi ternyata isu yang paling seksi di media sosial itu ternyata pemilih muda. Jadi engagementnya adalah sampai mencapai 6.542.568, saking besarnya itu rata-rata ngomongnya di TikTok," paparnya.

Dia menyebut ada pertarungan-pertarungan antara Gen Z dan Milenial di media sosial. Sebab itu, kata dia, isu pemilih muda menjadi isu yang paling seksi dibicarakan.

"Pemilih muda itu seksi, jadi ada kontroversi nih antara 'oh pemilih muda itu senangnya sesuatu yang instan yang gampang, yang viral gitu, miskin ide miskin gagasan'," tambahnya.


Anies Baswedan calon presiden nomor urut 01 berkampanye di Provinsi Lampung. Anies meyakini dirinya bersama Muhaimin Iskandar akan menang dalam dua putaran.

Dalam pertemuan diskusi bersama mahasiswa bertajuk Desak Anies. Dia secara tegas telah berpengalaman sebagai kontestasi pemilu.

"Karena kita berpengalaman bertarung dua putaran," katanya, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Anies mencontohkan kondisinya saat itu selalu berada di bawah pada survei elektabilitas suara. Namun dalam kenyataannya, dia bisa memenangkan Pilgub tersebut.

"Selama ini pada Survei Pilpres kami selalu berada di nomor urut 3. Ini juga pernah terjadi pada Pilgub DKI Jakarta. Tapi buktinya, kami menang di putaran kedua. Dan insya Allah kami menang," tegas dia.

Sebelumnya, Anies juga memaparkan sedikit beberapa program kerjanya jika nantinya terpilih sebagai Presiden RI. Salah satunya yang dia bocorkan yakni pemerataan pembangunan transportasi massal yang dimana akan dibangun di Provinsi Lampung.

Dia berjanji kepada masyarakat Lampung akan membuat transportasi massal kereta double track. Nantinya kereta ini akan beroperasi dengan rute Lampung-Palembang.

Anies Cerita soal Utang di Pilgub DKI: Jika Menang Dianggap Lunas


Pernyataan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming yang salah sebut asam folat menjadi asam sulfat menuai sorotan masyarakat. Tak hanya salah ucap, Gibran juga dinilai sering absen dialog cawapres.

Pakar komunikasi politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Andre Noevi Rahmanto mengatakan, kesalahan pengucapan hingga ketidakhadiran Gibran dalam debat cawapres menyiratkan beberapa kemungkinan.

"Kalau saya lihat, itu ada dua (kemungkinan). Pertama memang dia takut debat, yang kedua memang dia sengaja untuk berstrategi seperti itu, branding," kata Andre kepada detikJateng, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, keputusan Gibran untuk tidak mengikuti debat itu merupakan hal yang wajar, jika menurut Gibran debat adalah kelemahan yang dimilikinya. Branding Gibran sebagai seseorang yang kurang menyukai perdebatan juga bisa menjadi salah satu strategi yang mungkin ia pakai untuk menggaet suara pendukung.

"Kenapa branding seperti itu ya karena ada celah pada sebagian masyarakat atau pemilih yang memang nggak suka debat juga. Jadi sebagian mungkin kan berharap ingin lihat debat semua calon untuk menyampaikan gagasannya, tapi banyak juga dari sekian juta pemilih sekian ratus juta pemilih itu nggak terlalu suka (debat), nah dia mengambil segmen yang itu," terang Andre.

Apabila benar menjadi suatu strategi branding, menurut Andre hal tersebut bisa menjadi persoalan yang bisa digunakan untuk melemahkan pasangan Gibran-Prabowo. Menurutnya, Wali Kota Solo itu harus lebih berhati-hati dan tak hanya menganggap pemilu sebagai ajang untuk mencari kemenangan.

"Karena ini kan calon pemimpin, pemimpin seharusnya memberikan contoh yang baik, mengajarkan kepada semua pemilihnya. Tidak sekadar hanya untuk branding atau untuk mencari kemenangan," ungkapnya.

Di sisi lain, debat cawapres malah seharusnya bisa menjadi ruang bagi Gibran ataupun kedua cawapres lainnya untuk menunjukkan gagasan ataupun aspirasinya kepada para calon pemilih. Lantaran masyarakat nantinya bisa menilai para cawapres melalui debat-debat tersebut.

"Pemimpin kan harus ada persiapan. Salah satunya termasuk persiapan untuk berkomunikasi yang baik. Politik itu memang adu gagasan, adu wacana, jadi nggak bisa dihindari," urainya.

"Kalau kemudian itu dihindari dengan mengatakan yang penting kerja nyata itu kan semacam apologi atau semacam pemakluman," sambung Andre.

Andre pun menyinggung video-video di media sosial yang memperlihatkan kesalahan pengucapan Gibran. Menurutnya, dengan adanya media sosial yang terbuka bagi siapapun, maka salah ucap asam folat menjadi asam sulfat yang dikatakan Gibran itu merupakan kesalahan yang fatal. Lantaran bisa membuat para calon pemilih kehilangan minat untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran.

"Kalau bahasa anak sekarang ilfeel, tadinya mungkin berharap. Kalau dia salah-salah terus jadi ilfeel. Makanya itu, jangan diterusin salah-salah terus," ujarnya.

Menurutnya, ada 3 penentu keberhasilan seorang tokoh publik. Mulai dari memiliki kredibilitas tinggi, bisa menyentuh sisi emosional dan rasional khalayak.

"Kalau dia sering salah, berarti kredibilitasnya turun. Ngomong apa lagi orang nggak percaya, takut, dikira salah lagi," tuturnya.

Kesalahan pengucapan menjadi fatal jika diucapkan seorang pemimpin, yang memiliki pengaruh besar dalam hidup masyarakat. Menurutnya, apa yang ditampilkan para capres dan cawapres saat kampanye ini seharusnya bisa lebih menunjukkan kelayakannya menjadi seorang pemimpin.

"Memang berkompetisi untuk pemilu, tapi apa yang dia tampilkan harusnya lebih dari sekadar cari menang. Dia harus berpikir ke depan jauh untuk masyarakat Indonesia," imbuhnya.

Ia pun menyarankan Gibran untuk bisa lebih mempersiapkan diri dalam menjadi cawapres. Gibran pun dirasa harus memperbaiki strateginya dalam menggaet pendukung.

"Mestinya nggak seperti itu. Kalau dia seperti itu kan orang semakin melihat seolah-olah ini instan semua, dari kemunculan (Gibran menjadi cawapres) sampai sekarang, banyak pengecualian. Kita disuruh maklum terus," tuturnya.

"Ya memang jadi pembicaraan, tapi jadi pembicaraan yang jelek," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Cawapres sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri acara salawat dan istighosa kebangsaan di World Trade Center, Kuala Lumpur. Di sela-sela acara, Mahfud mengajak relawan asal Madura untuk menyanyikan lagu daerah mereka 'Tanduk Majen' yang lebih populer dengan lirik 'Ole Ola'.

Mahfud mulanya mengajak para relawan untuk bersalawat bersama. Setelahnya Mahfud menyampaikan kondisinya sedang kurang sehat.

"Suara saya agak serak karena dua hari ini agak kurang sehat tapi saya mendapat panggilan sejarah untuk menemui saudara-saudara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur hari ini," kata Mahfud, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menyampaikan dirinya datang bersama rombongan dari Jakarta. Dia memperkenalkan satu persatu rombongannya.

"Saya bawa rombongan dari Jakarta, KH Ahmad Muwafiq. Kedua, Bapak Benny Rhamdani kepala BP2MI, Prasetyo Edi Caleg, Ketua DRPD. Pimpinan partai pengusung, jadi Ganjar-Mahfud ini diusung oleh PDIP, Partai Persatuan Prmbangunan (PPP), kemudian partai Perindo dan Partai Hanura. Di sini Pak Benny Sekjen Hanura," ujarnya.

"Saya ingin ucapkan terimakasih ke PBNU Malaysia, kemudian dari TPN bersama saya juga hadir bapak Heru Dewanto, bapak Budi Kuncoro. Ada juga bapak Imam Marsudi dan lain-lain," lanjutnya.

Mahfud kemudian bertanya apakah ada orang Madura dalam acara tersebut. Para relawan asal Madura kemudian merespons dengan teriakan.

"Di sini ada orang Madura nggak? Wih banyak ya," ucap Mahfud.

Dia lantas mengajak seluruh relawan khususnya asal Madura untuk menyanyikan lagu Tanduk Majen. Mahfud lalu bernyanyi diikuti para relawan.

"Yang dari Madura ini kalau saya ajak menyanyi lagu Madura bisa tidak? Betul? Lagu Ole Olang (lirik lagu Tanduk Majen)," imbuhnya.


Acara konser yang digelar oleh Solidarity Bikers Indonesia (SBI) di Tugu Pahlawan Surabaya ternyata dihadiri Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep disorot Bawaslu setempat. Acara tersebut diduga kuat ada potensi pelanggaran pemilu.

"Ada potensi dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pihak peserta pemilu," kata Kordiv penanganan pelanggaran data dan informasi selaku Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar kepada detikJatim, Kamis (7/12/2023).

Agil menambahkan dugaan potensi pelanggaran itu setelah pihaknya menemukan alat peraga kampanye (APK) yang banyak terpasang di sekitar lokasi acara. Tak hanya itu sejumlah calon legislatif (caleg) dari partai terkait juga hadir di lokasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bawaslu menemukan APK berbentuk baliho yang terpasang, bendera peserta pemilu dan terlihat beberapa calon anggota legislatif hadir," jelas Agil.

Dari hasil penelusuran, lanjut Agil, pihaknya juga menemukan pihak penyelenggara atau penanggung jawab acara merupakan anggota partai terkait. Menurutnya, hal itu jelas melanggar. Karena waktu untuk kampanye belum dimulai.

"Pj kegiatan tersebut telah kami telusuri juga merupakan petugas kampanye pemilu. Aturannya sudah jelas. Bahwa saat ini belom waktunya untum kampanye yang berbentuk rapat umum atau kampanye terbuka," terang Agil.

Menurut Agil, sebelum acara digelar pihak partai terkait sudah melakukan pemberitahuan terhadap Bawaslu Surabaya. Dari pemberitahuan itu, pihak partai telah diimbau agar mematuhi aturan yang berlaku.

"Sebelumnya peserta pemilu tersebut menyampaikan pemberitahuan ke kami, dan kami tindak lanjuti untuk imbauan dan penyampaian aturan yang ada.

"Namun ada organisasi yg kemudian membuat kegiatan sejenis untuk keperluan izinnya. Setelah kami telusuri penanggung jawab kegiatan itu merupakan petugas kampanye dari peserta pemilu," imbuhnya.

Sementara itu,Plt Ketua Bawaslu Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan pihaknya akan pihak dan partai terkait dengan penyelenggaraan acara. Pemanggilan tersebut terkait dengan klarifikasi acara yang menghadirkan kaesang dan perizinannya.

"Kami akan memanggil pihak penyelenggara, untuk mendalami kegiatan tersebut adalah kegiatan apa? Kemudian kenapa harus mengundang Kaesang, apakah kegiatan tersebut sudah berizin atau tidak. Kami juga sudah berkomunikasi dengan UPTD pengelola, bahwa sampai sejauh ini tidak ada surat izin. Surat persetujuan izin dari pihak UPTD ke SBI," jelas Novli.

"Kita masih melakukan kajian dan tidak menutup kemungkinan kita akan pemanggilan besok. Kami akan membuat surat pemanggilan," tandas Novli.

Dendang Sayang PSI Menang


Kabaharkam Komisaris Jenderal Fadil Imran menyampaikan pandangannya soal penyebaran informasi menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan jumlah berita hoax sekarang mengalami penurunan.

"Saya diskusi tadi, volume berita-berita hoax sekarang sungguh-sungguh jauh penurunannya," ujar Fadil dalam diskusi di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kota Kasablanka, Kamis (7/12/2023).

Fadil membandingkan dengan Pilkada Gubernur DKI Jakarta 2017, ketika penyebaran hoax begitu masif. Dia menyampaikan saat itu juga marak informasi yang sengaja disebarkan untuk menimbulkan polarisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika saya menjadi Direktur Siber di tahun 2018, yang dimulai dari Pilkada Gubernur DKI, (hoax) luar biasa itu. Yang namanya polarisasi berita yang sengaja disemburkan, khususnya terkait dengan agama dan suku, aseng dan asing itu luar biasa," tuturnya.

Dia mengatakan kini masyarakat Indonesia jauh lebih rasional di ruang digital. Fadil juga mengatakan kepolisian sudah memiliki teknologi canggih untuk mendeteksi hoax.

"Jejak digital sekarang dan kemampuan investigasi yang dimiliki kepolisian the best di Asia Tenggara. Jadi jangan coba-coba memproduksi hoax karena pasti ketahuan," ucapnya.

Lebih lanjut, dia juga berbicara soal banyak pelaporan ke kepolisian menjelang Pemilu 2024. Fadil menyebutkan laporan bersifat fitnah masih bisa dimediasi, sedangkan yang berpotensi memecah belah akan diproses lanjut.

"Kalau ini sifatnya fitnah, itu bisa melalui difasilitasi atau dimediasi. Tapi kalau dia kejahatannya bersifat memecah belah dengan menggunakan identitas sosial, saya kira itu pidana murni, itu tidak bisa kita negosiasi," ujar Fadil.

Fadil juga menyebutkan ada perbedaan antara kebebasan berpendapat dan tindakan pidana.

"Tapi kalau kebebasan menyampaikan pendapat saya kira, kita rasa freedom of speech dan pidana kelihatan, kok," tuturnya.


Kebocoran data yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi perhatian publik, lantaran musibahnya datang jelang Pemilu 2024. Namun uniknya, 204 juta data yang diduga bocor itu dinilai tidak berharga.

Pernyataan itu keluar dari mulut Ruby Alamsyah, Pakar Digital Forensik. Menurutnya, data KPU yang bocor tersebut tidak seksi.

"Kalau menurut kami pribadi, yang sering meriset terkait kebocoran data, kebocoran data KPU tidak terlalu seksi seperti sebelum-sebelumnya. Tidak terlalu berharga lah menurut kami. Apalagi ini cuma data seperti itu aja lah istilahnya," jelas Ruby dalam panel diskusi #DemiIndonesia Cerdas Memilih di The Kasablanka Hall, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal tersebut senada dengan ucapan Menkominfo, Budi Arie Setiadi sebelumnya (30/11). Budi bilang, data yang dibocorkan tidak perlu dihebohkan karena data biasa.

"Sudah, sudah diperiksa. Itu kan cuma data DPT. KPU juga sekarang membantah nggak ada apa-apa. Itu cuma data DPT, data biasa," ujar Budi (30/11).

Nah Ruby bisa mengatakan seperti itu, karena ia mengacu pada kebocoran data yang pernah dialami beberapa instansi besar di Indonesia maupun di luar negeri. Beberapa di antaranya seperti Tokopedia dan Bukalapak.

"Lalu yang paling besar menurut kami di instansi pemerintah atau di Indonesia itu BPS kesehatan hampir 279 juta baris data para pengguna BPJS Kesehatan," ucap Ruby.

Dikatakan tidak berharga, alasannya juga karena data kemarin yang bocor masuk ke dalam Sidalih, salah satu sistem informasi KPU. Artinya ialah sistem yang membantu KPU dan badan Adhoe, dalam mengelola tahapan pemutakhiran data pemilih.

Jadi Ruby menjelaskan bahwa sistem informasi di KPU jumlahnya ada delapan. Nah sistem yang dimaksud ada Sidalih, Sidapil, Silog, Siakba, Sipol, Silon, Sidalam, dan Sirekap.

Untuk data yang kemarin bocor itu Sidalih. "Dari delapan ini yang satu ini lah (Sirekap) yang nantinya menurut saya lebih harus diperhatikan oleh KPU keamanannya. Kalau si dalih dan lainnya itu tidak berdampak langsung kepada sistem pemilu atau pesta demokrasi kita," kata Ruby.

Lanjut, Ruby menjelaskan, meskipun sistem rekapitulasi bukan menjadi acuan, namun jika dibobol maka bisa disalahgunakan oleh para oknum tak bertanggungjawab. Dikatakan kalau para pelaku bisa saja memodifikasinya, sehingga menimbulkan masalah.

"Seharusnya data di rekapitulasi sama dengan manual karena datanya sama. Tetapi kalau berhasil diretas oleh para pelaku itu bisa saja sistem rekapitulasi dibuat sangat jomplang dengan hasil manual. Akhirnya membuat kekacauan dan kegaduhan di masyarakat," pungkasnya

Demi Indonesia 2023 : Keberagaman Menyatukan Bangsa


Beragam peristiwa terjadi di Jawa Barat (Jabar) hari ini. Mulai dari video hoaks erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang bikin geger hingga terungkapnya penyebab kematian pria tanpa busana ditemukan di sungai Cikamiri, Garut.

Berikut rangkuman Jabar hari ini:

Heboh Video Erupsi Gunung Tangkuban Parahu

Media sosial dihebohkan dengan beredarnya video yang menunjukkan erupsi Gunung Tangkuban Parahu, di perbatasan Kabupaten Bandung Barat (KBB) dan Kabupaten Subang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Video yang beredar itu berdurasi 6.30 menit. Terlihat embusan abu vulkanik menjulang tinggi ke udara. Warna hitam pekat, disertai teriakan dari pedagang dan pengunjung yang panik.

Terkait video erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang viral itu, Ketua Pos Pengamatan Gunungapi Tangkuban Parahu, Adzan Anugrah Indiarsyah mengatakan video tersebut merupakan video lama.

"Mengenai isu video yang beredar dan viral kembali, itu kejadian erupsi (Gunung Tangkuban Parahu) tahun 2019 lalu," ujar Adzan kepada detikJabar, Kamis (7/12/2023).

Adzan mengatakan saat ini kondisi Gunung Tangkuban Parahu masih normal. Tak terjadi erupsi seperti yang viral di media sosial.

"Untuk tingkat aktivitas Gunung Tangkuban Parahu, sampai saat ini masih Normal Level I," kata Adzan.

Petugas Lapangan BPBD KBB, Suheri, mengatakan saat ini kondisi di Gunung Tangkuban Parahu juga dalam keadaan normal. Pihaknya langsung mengecek usai menerima informasi tersebut.

"Saat ini kondisi di Gunung Tangkuban Parahu normal dan baik-baik saja. Kami langsung mengecek ke lokasi setelah beredar informasi tersebut bersama BPBD Kabupaten Subang dan Polsek Jalan Cagak," kata Suheri.

Pengunjung dan pedagang tak terpengaruh oleh viralnya video Erupsi Gunung Tangkuban Parahu yang terjadi pada tahun 2019 silam.

"Pengunjung dan pedagang juga tidak terpengaruh, kondisi semuanya aman-aman saja. Mungkin mereka juga paham bagaimana kondisi di atas," kata Suheri.

Kader Posyandu Cianjur Dukung Ganjar

Puluhan kader posyandu di Kabupaten Cianjur melakukan deklarasi dukungan terhadap salah satu Calon Presiden dan Calon Anggota DPR RI. Bawaslu pun turun tangan menelusuri dugaan pelanggaran dalam deklarasi tersebut.

Video deklarasi tersebut tersebar melalui aplikasi WhatsApp. Dalam video berdurasi 34 detik itu, kader posyandu dari Kecamatan Warungkondang menyatakan, kesiapannya mendukung calon presiden Ganjar Pranowo.

Selain itu, mereka juga akan mendukung salah satu calon legislatif DPR RI dari PDIP, yakni Abdul Aziz. Informasi yang dihimpun detikJabar, video itu dibuat saat para kader posyandu Kecamatan Warungkondang melakukan kunjungan wisata ke Bandung, beberapa hari lalu.

"Kami kader posyandu se-Kecamatan Warungkondang siap mendukung Presiden RI bapak Ganjar Pranowo nomor 3. Untuk DPR RI kami mendukung bapak Abdul Aziz nomor 8," ucap para kader posyandu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin Bawaslu Cianjur Yana Sopyan mengatakan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan terkait video dukungan tersebut.

"Kita dalami, apakah ada unsur pelanggarannya. Karena kan mereka kader posyandu," kata dia, Kamis (7/12/2023).

Menurutnya Bawaslu juga masih mendalami apakah ada ASN dalam kelompok kades posyandu tersebut. "Kami sedang kumpulan informasi, terkait lokasi tepatnya dimana, apakah ada ASN atau tidak. Atau siapa penggeraknya dan kegiatannya menggunakan anggaran daerah atau tidak," tuturnya.

Sementara itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur Amad Mutawali mengatakan, dalam video tersebut tidak terdapat ASN dan tidak ada pengarahan.

"Saya baru tahu ada video tersebut. Tapi setelah tadi lihat sekilas videonya dari dinas tidak ada pengarahan, dan tidak ada ASN yang terlibat. Kegiatan kader posyandu itu di luar agenda dinas," kata dia.

Menurut dia, DinasPPKBPPPA KabupatenCianjur memastikan ASN-nya tetap netral dalam pemilu 2024. "Kami pastikan ASN di dinas tetap netral, tidak memihak dan berpihak kepada peserta pemilu,"pungkasnya.


Anggota DPD RI asal Sumatera Utara (Sumut) Dedi Iskandar Batubara meminta masyarakat untuk mengawal proses demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Masyarakat juga diminta untuk menjadi pemilih yang proaktif.

Hal itu disampaikan oleh Dedi karena banyaknya aksi demonstrasi oleh mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia. Mahasiswa dinilai wajar memiliki pemikiran kritis dan menganalisis fenomena di Indonesia.

"Tentu sebagai mahasiswa yang punya pemikiran kritis, wajar jika mereka melihat dan menganalisis hal yang tidak sepantasnya terjadi di negeri yang sudah menjalankan proses demokrasi sejak mulainya era reformasi di tahun 1998 lalu," kata Dedi Iskandar Batubara dalam keteranganya, Kamis (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedi menilai polemik soal mundurnya demokrasi di Indonesia muncul karena beberapa sebab. Namun jangan sampai membuat rakyat menjadi apatis atau tidak percaya dengan proses demokrasi yang sedang berlangsung saat ini, yaitu Pemilu.

"Terutama pada saat pemungutan suara, masyarakat yang punya hak pilih, perlu tetap mengawalnya, hingga apa yang dikhawatirkan tidak terjadi," ucapnya.

Anggota DPD RI Komite III itu menyebutkan jika kontestasi politik juga merupakan bagian dari proses demokrasi. Oleh karena itu, semua masyarakat khususnya mahasiswa tidak terlena hanya sebatas wacana saja, namun perlu langkah yang tegas.

"Kontestasi politik itu juga bagian dari proses demokrasi. Karenanya, seluruh rakyat, khususnya mahasiswa yang akhir-akhir ini menyuarakan penegakan demokrasi dan sebagainya, tidak terlena dalam ruang-ruang mimbar bebas atau diskursus semata. Melainkan perlu langkah tegas," ujarnya.

Dedi yang juga Ketua PW Al-Washliyah Sumut ini menjelaskan langkah nyata dari perjuangan ini adalah meyakinkan masyarakat bahwa proses demokrasi berjalan sebagaimana idealnya. Misalnya, dengan menolak politik uang, agar yang duduk menjadi wakil rakyat benar-benar orang yang mampu, mumpuni dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

"Dari momentum ini sebenarnya, masyarakat bisa mengubah secara massif, pilihan-pilihan politiknya. Dari yang tadinya masih mengedepankan istilah 'wani piro' (berani bayar berapa) untuk suara pemilih, menjadi semacam kontrak politik, dimana jika duduk di legislatif akan bekerja sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat. Dan proaktif mengawal suara agar tidak dicurangi," jelasnya.

Sekretaris PW Al-Washliyah Sumut H Alim Nur Nasution mengimbau kepada seluruh rakyat, di era teknologi informasi sekarang ini, untuk memanfaatkan media sosial dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu 2024. Hal itu guna untuk mencegah kecurangan Pemilu seperti yang dikhawatirkan masyarakat.

"Saya kira hampir semua orang, khususnya anak-anak muda yang punya hak pilih, punya akun media sosial, bahkan sebagai konten kreator. Ayo kita kawal suara, dengan memposting secara real time, hasil Pemilu 2024 di setiap tempat pemungutan suara (TPS). Kalau yang dikhawatirkan masyarakat adalah kecurangan Pemilu, maka jawabannya adalah mengawal suara itu," sebut Alim Nur.

Alim Nur menyebutkan, seharusnya di era teknologi yang memudahkan siapa saja mengunggah data bahkan siaran langsung kondisi terkini. Akan bisa menutup keran bagi siapa yang mencoba curang atau mengotak atik perolehan suara Pemilu.

"Apalagi anak-anak muda dan mahasiswa. Saatnya melek politik. Jika ingin bangsa ini maju demokrasinya, kita harus kawal agar berjalan sesuai harapan, yaitu Pemilu yang jujur dan adil," tutupnya.

Rumah Milik Calon DPD RI di Sulsel Ludes Terbakar


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan perbedaan dalam Pemilu 2024 hanya pada saat pencoblosan. Dia mengajak setelah pemilu usai untuk kembali bersatu sebagai bangsa.

Budi salam sesi diskusi menjadi moderator dalam acara diskusi #DemiIndonesia Cerdas Memilih. Budi mengatakan pemilu juga disepakati sebagai sarana untuk integrasi masyarakat.

"Bahwa pemilu kali ini sesuai kesepakatan partai pada pemilu sarana integrasi bangsa," ujar Budi di Kota Kasablanka, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Budi mengatakan bahwa perbedaan hanya terjadi pada 14 Februari 2024. Setelahnya, seluruh masyarakat Indonesia bersatu sebagai bangsa yang utuh

"Sehingga perbedaannya hanya pada tanggal 14 Februari 2024, selanjutnya kita mempersatukan diri sebagai bangsa Indonesia," tuturnya.

Budi mengatakan telah melihat optimisme dari anak muda untuk menyongsong kemajuan Indonesia di 2045. Dia mengatakan generasi muda yang akan mengawal seluruh Indonesia di 2045.

"Saya melihat wajah-wajah optimis 2045, anak-anak muda, karena kalian nanti kan yang berdiri mengawal seluruh Indonesia pada 2045," ucapnya.

Dia mengatakan semuanya ingin menjaga ruang digital yang lebih bijaksana dan demokratis. Semangatnya, kata dia, adalah negara Indonesia yang negaranya, masyarakatnya dan budayanya demokratis.

"Bahwa kita ingin menjaga ruang digital yang ingin menjadi bijaksana, lebih berkeadilan, lebih berbudaya, dalam konteks dengan cara demokratis dengan masyarakat yang demokratis," sebutnya.

"Kunci masyarakat demokratis adalah partisipasi masyarakat atau partisipasi rakyat. Jadi demokrasi tidak akan mungkin berkualitas tanpa partisipasi, karena itulah selamat menggunakan hak pilih di tanggal 14 Februari 2024," tambah dia.


Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah mengaku ditawari menjadi Menteri Agama (Menag) oleh calon Presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto. Namun, Gus Miftah menolak tawaran tersebut.

"Pas Pak prabowo ke pondok (Ponpes Ora Aji), beliau bilang begini 'seandaianya saya jadi Presiden, Gus, bantu saya di Kementerian Agama bagaimana?," kata Gus Miftah saat acara Menyongsong Hari Ibu yang digelar PW Muslimat NU Jatim di Jatim Expo Surabaya, seperti dilansir detikJatim, Kamis (7/12/2023).

Pimpinan Ponpes Ora Aji ini pun mengaku langsung menjawab tawaran Prabowo tersebut. Gus Miftah mengaku hanya ingin mengaji saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya bilang, nggak lah pak, saya cukup ngaji saja. Yang saya butuhkan tidak jadi menteri agama, tapi bagaimana ketika Pak Prabowo jadi presiden, manfaat untuk umat itu jauh lebih banyak melalui saya," kata Gus Miftah mengulangi ucapannya kepada Prabowo.

Gus Miftah menyatakan dirinya belum berpikir dan belum berkeinginan menjadi Menag jika Prabowo menang Pilpres 2024.

"Jadi kalau menteri agama nggak lah, mending mewarnai menteri agama lah," jawabnya.

Simak Selengkapnya di sini.


Dukungan untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pemilu 2024 terus mengalir. Kali ini, dukungan tersebut datang dari ratusan perwakilan khatib, dai, ustaz dan ustazah se-Jabodetabek yang tergabung dalam Jaringan Khatib Milenial For Ganjar (JKM-4G).

Adapun aksi deklarasi dukungan tersebut dilakukan di Condet Park, Jalan Raya Condet, Kecamatan Kramat jati, Jakarta. Koordinator Wilayah JKM-4G DKI Jakarta, KH Asep Lili Muhtadin mengatakan pihaknya siap mendukung penuh upaya pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

"Langkah ke depannya kami siap memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk memenangkan insyaallah dengan suara 80 persen di DKI Jakarta," ujar Asep dalam keterangan tertulis, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan dukungan tersebut diberikan dengan melihat rekam jejak Ganjar-Mahfud di bidang pemerintahan. Menurut Asep, Ganjar-Mahfud merupakan pasangan yang ideal karena berani dalam menegakkan hukum yang ada.

Keduanya juga dinilai sebagai sosok yang sederhana, merakyat, dan sangat berpengalaman di bidang politik.

"Pak Ganjar dua periode jadi Gubernur, kemudian Pak Mahfud berpengalaman di eksekutif, legislatif, dan yudikatif," ungkap Asep.

Melalui visi-misi menuju Indonesia unggul, pasangan capres-cawapres nomor urut 3 tersebut diyakini mampu melanjutkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Indonesia yang adil dan setara dalam menyongsong Indonesia emas 2045.


Istri calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, sambangi Sekber Pemenangan Ganjar-Mahfud di Colomadu, Karanganyar. Sambil menyapa ratusan sukarelawan pemenangan Ganjar-Mahfud, Atikoh ajak relawan jadi perempuan mandiri.

Wanita lulusan University of Tokyo itu hadir di hadapan ratusan emak-emak se-Solo Raya. Ia mengaku senang bisa menyapa para sukarelawan yang hadir meski acara tersebut terkesan mendadak.

"Acaranya benar-benar dadakan, karena tujuan utama saya kemarin dari Jogja, terus ke Solo karena bisa juga bicara di UNS acara simposium internasional untuk para lulusan Jepang," ungkap Atikoh kepada awak media, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam acara tersebut, ia menyoroti berbagai kasus yang jadi perhatian. Mulai dari kesetaraan gender, permasalahan UMKM, kebudayaan, budi pekerti, hingga stunting.

Dalam konsolidasi bersama relawan yang didominasi emak-emak itu, Atikoh mengajak mereka untuk bisa tetap mandiri dan berjiwa kuat.

"Perempuan itu mandiri, perempuan itu adalah penggerak dari bangsa dan negara, dan perempuan adalah tiang negara. Kalau perempuannya kuat, bangsa Indonesia pasti hebat dan tangguh," bebernya.

"Kalau perempuannya mandiri seperti ini semua insya Allah Indonesia akan semakin tangguh," imbuhnya.

Ia juga menyampaikan, perempuan memiliki human capital, atau modal yang luar biasa dalam berkehidupan bermasyarakat. Menurutnya, kesetaraan gender adalah isu penting, karena perempuan juga memiliki peran yang penting.

"Kita memang dari kecil sudah memiliki peran ganda, bahkan multiple ya kalau sekarang. Sebagai individu, kalau yang sudah berumah tangga berarti suatu chemistry sebagai ibu dan warga masyarakat," tuturnya.

Atikoh juga menyinggung visi misi Ganjar-Mahfud yang dinilai bisa ikut memberdayakan perempuan. Salah satunya pemberdayaan dari segi UMKM.

"Kalau kita mau berpihak kepada UMKM, itu bukan cuma omongan. Tetapi kita menjadikan diri sendiri sebagai agen pemasaran juga. Kita membeli, kita memakai, dan kita mempromosikan," tuturnya.

Ia juga memberikan kiat-kiat bagi para relawan yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Menurutnya, ada 3 tantangan bagi para pelaku UMKM mulai dari modal, pendampingan bagi pelaku yang baru memulai usaha, serta pelaku yang sudah bersiap untuk mengembangkan usahanya.

"Harus dipetakan dulu, sehingga nanti pendekatannya juga tepat," terangnya.

Atikoh juga sempat menyoroti masalah stunting yang jadi polemik bagi masyarakat Indonesia.

"Kalau masalah stunting ini Kita kan harus menekankannya dari sisi pencegahan. Pencegahan dimulai dari seorang ibu. Bukan ketika anak sudah lahir, tapi ketika anak berada di kandungan, gizi ibu juga harus terpenuhi," katanya.

Ia pun menganjurkan agar para perempuan bisa saling bergotong royong untuk menjadi orang tua asuh. Dalam artian setiap ibu hamil dapat mengonsumsi minimal dua telur per harinya.

"Satu hari itu dua telur itu minimal, seperti itu. Yang lain-lain mungkin diberi penambahan asam folat, kemudian kalsium dan sebagainya," terangnya.

Kegiatan yang menjadi ajang kampanye pemenangan Ganjar-Mahfud, itu juga diakui sebagai bentuk dukungan Atikoh bagi suaminya yang akan maju dalam Pemilu 2024.

"Sebagai salah satu tugas istri adalah mensupport dan memberikan penyejukan," ujarnya.

Pada sela-sela acara dialog langsung dengan relawan, salah satu pelaku UMKM yang turut hadir pun sempat memberikan produk roti bolu miliknya kepada istri capres nomor urut 3 itu.

"Ini adalah hasil karya cinta, tentu sangat terima kasih sekali," tuturnya.

Dalam kegiatan konsolidasi tersebut, Atikoh turut mengajak para relawan agar selalu menjadi perempuan yang mandiri.

Kegiatan diakhiri dengan flashmob yang diikuti Atikoh dan ratusan relawan Ganjar-Mahfud. Tampak para relawan berdesakan untuk bisa berfoto bersama Atikoh. Wanita yang tengah berpuasa itu pun tak keberatan untuk berfoto hingga berpelukan dengan para relawan yang hadir.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meminta caleg dan kader meraup suara sebanyak-banyaknya di Banten saat Pemilu. Ia minta perwakilan Demokrat tidak hanya 1 orang di DPR RI untuk 2024 nanti.

"Fokus pada upaya mendapat suara sebanyak-banyaknya, kami punya target pencapaian," kata AHY di Sukamulya, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (7/12/2023).

Pemilihan Banten III di wilayah Tangerang adalah dapil yang kompetitif. Ia meminta caleg di wilayah ini untuk all out melakukan kampanye di tengah waktu yang terbatas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya memotivasi jangan melewatkan masa yang penting dan kritis ini, waktunya (kampanye) pendek soalnya, kalau dulu kita punya masa kampanye 6 bulan sekarang 70 harian saja. Oleh karenanya, pagi, siang, malam, subuh pun kita lakukan untuk menambah suara dan meningkatkan suara kita," paparnya.

Tapi, ia minta penambahan suara bukan hanya untuk Tangerang Raya. Caleg juga harus memperkuat basis suara di daerah lain yaitu Pandeglang, Lebak, Serang hingga ke Cilegon.

Caleg juga diminta untuk memenangkan calon presiden Prabowo Subianto. Jika Prabowo menang, Demokrat menurutnya akan kembali ke pemerintah dan bisa memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Termasuk melanjutkan program pemerintah yang sudah berjalan dengan baik.

"Insya Allah pak Prabowo Terpilih, Demokrat bisa ke pemerintahan nasional. Maka secara paralel perjuangan untuk saling mengisi dan menguatkan antara jajaran eksekutif dan legislatif ini akan terjadi dengan baik," ujarnya.


Pemimpin Redaksi detikcom Alfito Deannova berbicara tentang keresahan masyarakat menghadapi Pemilu 2024. Alfito mengatakan keresahan itu di antaranya kampanye yang singkat hingga kejutan politik.

"Ini sebenarnya keresahan yang muncul di detik juga karena kami melihat kan begini kampanyenya relatif singkat ya dan banyak sekali kejutan-kejutan, bahkan Pak Jokowi dan banyak orang mengamini ini pemilu yang paling banyak dramanya," kata Alfito dalam diskusi di acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Alfito mengatakan ada kekhawatiran pesta demokrasi ini tak dinikmati oleh masyarakat. Melainkan hanya dikuasai sebagian aktor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita jadi khawatir panggung pesta politik ini panggung pesta demokrasi ini hanya dikuasai oleh sebagian aktor saja. Karena Pak KPU-nya, Pak Bawaslu-nya kayaknya ada di belakang terus," ujarnya.

Padahal, menurut dia, Pemilu 2024 ini terbilang cukup menarik. Terlebih apa yang terjadi di Pemilu 2014 dan 2019 tidak terjadi di Pemilu 2024.

"Kalau boleh menggunakan istilah ini 'jurus dewa mabuk' yang ini tadinya gabung ke sini terus jadi ke sono, yang tadinya itu nggak mungkin gabung sama ini, jadi ke sini," ungkapnya.

"Jadi sebenarnya pemetaan kekuatan politik yang mengkhawatirkan munculnya polarisasi itu nggak kejadian," sambung dia.

Meski begitu, Alfito mengingatkan pemilu harus dapat diterima semua pihak. Dia mendorong penyelenggara pemilu untuk lebih maju dan tak ragu dalam bertindak.

"Ini tuh jadi pesta bersama bukan jadi pesta sebagian orang, yang kemudian orangnya nggak menang, yang sebelah sini marah dan kemudian itu jadi permasalahan mereka aja," jelasnya.

Alfito kemudian menyoroti Pemilu 2019. Dia tak ingin peristiwa di Pemilu 2019 yang memakan banyak korban terulang di Pemilu 2024.

"Jangan sampai ya kita amit-amit ya, 2019 itu masih membekas loh. 2019 itu masih membekas, banyak orang yang meninggal dunia dan mungkin sekarang kita nggak kenal namanya siapa," tuturnya.

"Mereka 2019, meninggal, kita nggak tahu orangnya siapa, tinggal di mana, anak itu apa, jangan sampai 2024 kejadian lagi, hanya semata-mata untuk ya ini jangan egois lah elite lah maksud saya," imbuh dia.


Dengan kecanggihan teknologi digital, produksi berita hoax juga semakin mudah diciptakan. Karena itu, kita harus pandai-pandai dalam memilah informasi yang kamu terima dan baca. Jangan sampai kita tertipu muslihat dari berita hoax.

Pengamat media sosial Rustika Herlambang mengatakan sebenarnya ada ciri-ciri hoax dan kebiasaan yang harus kamu ketahui agar terhindar dari berita palsu. Hal ini dijelaskan olehnya di acara '#DemiIndonesia Cerdas Memilih' by detikcom di Hall Kota Kasablanka, Kamis (7/12/2023).

"Pertama, biasanya hoax judulnya provokatif, memang hoax sangat menarik. Oleh karena itu saat ada hoax teman-teman harus lihat siapa yang kirim, apakah dia akun organik? Bot?" ujar Rustika.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengetahui apakah sebuah akun adalah bot, kamu bisa memulai dengan langkah kecil. Klik akun tersebut dan lihat siapa nama dan juga followers yang dia miliki. Dari dua hal ini saja, seharusnya kita sudah bisa mengira-ngira apakah akun itu organik atau bot.

"Kenapa akun diklik ulang? Karena ada orang namanya sama banget dengan capres cawapres dan postingannya seolah-olah mirip, dan ini harus jadi kewaspadaan teman-teman," tuturnya.

Selain itu, jangan ragu untuk mengecek dari mana sumber berita tersebut. Ditambah, biasakan untuk tidak hanya membaca informasi dari satu sisi saja. Informasi tambahan dibutuhkan untuk mencegah polarisasi makin kuat.

"Jadi, kalau kita senang paslon A, cari juga paslon B dan C, maka semua (informasi) akan datang ke tempat kita. Catatan supaya teman-teman berhati-hati, jangan sampai pemilu membuat polarisasi dengan teman semakin keras," tandasnya.

Demi Indonesia 2023 : Keberagaman Menyatukan Bangsa


Satpol PP Surabaya meminta banyak rekomendasi kepada Bawaslu untuk penertiban Alat Peraga Kampanye (APK). Sebab, ada banyak aduan dari warga melalui aplikasi Wargaku terkait estetika kota.

Kepala Satpol PP Surabaya M Fikser mengatakan bika pihaknya telah menerima rekomendasi dari Bawaslu, maka akan langsung ditindaklanjuti. Karena selama masa kampanye, pihaknya harus menaati aturan.

"Saya minta Bawaslu harus rajin-rajin berikan kami rekomendasi, kami tertibkan. Supaya kita bergerak tidak salah," kata Fikser saat dihubungi detikJatim, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fikser menjelaskan cara penindakan APK selama masa kampanye ialah Satpol PP menunggu rekomendasi yang diberikan oleh Bawaslu. Kemudian, pada saat penindakan akan didampingi Panwascam.

Alat peraga kampanye di Surabaya (Foto: Esti Widiyana)

Aturan ini supaya pihak yang ikut dalam kontestasi pileg atau timses dari masing-masing partai politik mengetahui. Satpol PP hanya menerima rekomendasi, lalu ditindaklanjuti dengan pencopotan.

"Kalau bisa diberikan rekomendasi sebanyak-banyaknya dari Bawaslu kepada Satpol PP. Kasih banyak kita pasti kerjakan. Supaya lihatnya, kita bertindak baik karena tata kota, tapi karena pemilu nanti menjadi gaduh, dikira kita tidak memenuhi aturan. Makanya kita memenuhi prosedur dan ditertibkan," jelasnya.

Fikser mengatakan ada ketentuan dari KPU terkait pemasangan APK. Karena juga bersangkutan dengan estetika dalam kota.

"Seharusnya jalan utama protokol itu bebas dari baliho, bendera dan lainnya karena masalah tata kota. Ada ketentuan dari KPU. Makanya kalau kami terima pasti langsung kita kerjakan," ujarnya.

Berdasarkan aplikasi Wargaku, ternyata banyak warga yang mengeluh terkait APK. Tentu saja hal ini berkaitan dengan estetika kota.

"Di aplikasi Wargaku banyak yang menanyakan itu. Kita tidak bisa bertindak kalau tidak ada rekomendasinya. Banyak (aduan), karena estetika kota. Tapi warga mungkin tidak tahu, pada saat pemilu ini menertibkan ada mekanisme. Ada tata cara berbeda sebelum pemilu. Warga tahunya itu ke Satpol PP," pungkasnya.

Video Buruh Lancarkan Tendangan 'Kungfu' ke Satpol PP saat Demo UMK


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) berupa stiker di angkutan umum (angkot) tidak boleh dilakukan. Bagja mengatakan fasilitas umum tidak boleh dijadikan sebagai alat kampanye.

"Tidak boleh (pasang stiker di angkot), fasilitas publik tidak boleh digunakan, misalnya angkot tidak boleh, yang plat kuning tidak boleh untuk dipakai sarana kampanye, plat kuning ya, TransJakarta itu termasuk pelat kuning kan, itu nggak boleh," kata Bagja setelah menghadiri acara #DemiIndonesia Cerdas Memilih di Kasablanka, Jakarta Selatan, Kamis (7/12/2023).

Bagja mengatakan pihaknya telah melakukan imbauan kepada para peserta pemilu agar tidak memasang APK di fasilitas publik. Dia juga menyebutkan telah melakukan tindakan pencopotan stiker di transportasi umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Stiker-stiker yang ditempel di belakang angkot itu sudah mulai dicopoti dari mulai sosialisasi yang dulu, karena di sosialisasi saja tidak boleh, sosialisasi pun tidak boleh melakukan di situ," paparnya.

Sebaiknya, kata Bagja, peserta pemilu menyewa mobil pribadi untuk berkampanye. Hal itu, menurut dia, lebih bisa dilakukan dari pada memasang APK di transportasi umum.

"Karena biarkanlah tempat-tempat sarana transportasi publik itu menjadi sarana bersama, tidak menjadi sarana kepentingan peserta pemilu tertentu," ungkapnya.

"Kalau mau kan teman-teman bisa membuat mobil branding, tinggal sewa, kemudian tempel stiker dan kawan-kawan, itu silakan aja, ada pelat hitam ada pelat putih silakan, mobil-mobil private bukan kemudian mobil-mobil transportasi publik, yang pelat kuning ya," sambungnya.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan pemasangan APK di rumah warga pun dilarang dilakukan. Bagja menyebutkan pemasangan APK di rumah warga dapat dikenakan pidana.

"Pemasangan di rumah warga tidak boleh dipaksa, tidak boleh, yang namananya kampanye itu harus dilakukan sukarela oleh pemilih. Tidak boleh kemudian orang dipaksa memilih. Hati-hati, bisa dikena pidana itu," tuturnya.


Sebanyak 7.500 paket bantuan sosial (bansos) dikirim oleh Bhabinkamtibmas Polres Gresik untuk untuk warga Gresik. Ribuan bansos tersebut diberikan oleh Korbinmas Baharkam Mabes Polri.

Pembagian bansos dibagikan langsung secara simbolis oleh Dir Bintibmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Syarifuddin kepada perwakilan masyarakat di Mapolres Gresik, Kamis (7/12/2023) mulai dari komunitas ojek online, ojek konvensional, dokar dan masyarakat umum menjadi penerima bansos.

"Ada 7.500 paket bantuan yang kami kirim dari Mabes Polri untuk meringankan beban masyarakat," kata Rudy di Mapolres Gresik, Kamis (7/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pembagian bansos tersebut, Rudy memastikan tidak ada maksud lain. Pihaknya hanya ingin mewujudkan kepedulian Polri dengan tujuan meringankan beban masyarakat.

"Selain itu adalah cooling system menjelang Pemilu 2024. Menghilangkan sejenak hiruk pikuk politik, yang penting dapur ngebul. Yang paling penting pemilu 2024 mendatang adem ayem," katanya disambut riuh masyarakat.

"Kami hanya ingin menyapa pelaku ojek dan masyarakat di sini, I love you," sambungnya.

Jenderal polisi bintang satu itu juga mengajak masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dalam gelaran Pemilu 2024.

"Kami harap partisipasi masyarakat. Tolong informasikan Pemilu Damai 2024. Tolong bantu kami untuk menginformasikan hal yang positif. Misal rekan-rekan ojol bisa memberi pesan ke pelanggan 'Pemilu damai ya'," tandasnya.

Hal senada disampaikan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Pihaknya berharap partisipasi masyarakat dalam membangun Pemilu yang aman, damai dan sejuk.

"Kondusifitas itu mahal harganya. Beda pilihan boleh, jangan sampai musuhan," tutupnya.

Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Adhitya Panji Anom menjelaskan ini merupakan operasi nasional cooling system dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman, damai dan sejuk menuju Pemilu 2024.

"Sedikitnya ini bisa meringankan beban masyarakat. Wujud kepedulian Polri untuk mendekatkan diri dengan masyarakat," tutupnya.

Jokowi Resmikan Ekspansi Smelter Freeport: Produksi Naik Jadi 1,3 Juta Ton