Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, memastikan program pro-rakyat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dilanjutkan jika suaminya memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Program yang dimaksud mulai dari sembako murah, beasiswa pendidikan, hingga bantuan pesantren.

Hal tersebut disampaikan Atikoh saat menggelar pertemuan bersama jajaran pengurus parpol beserta caleg pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di sebuah restoran di Cianjur, Jawa Barat, Senin (4/12/2023). Atikoh lantas mengajak para caleg meluruskan kesalahpahaman yang terjadi di masyarakat.

"Soal program dan visi misi perlu lebih diedukasi di masyarakat. Banyak isu dan semacam fitnah beredar. Pertama kalau paslon Ganjar-Mahfud jadi, sembako murah ditiadakan. Tidak, Bu," kata Atikoh pada Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atikoh menekankan Ganjar dan Mahfud justru akan memperbaiki program tersebut menjadi lebih baik. Ia mencontohkan program pemberian beasiswa kepada anak yang jumlah akan ditambah serta keberpihakan terhadap pesantren hingga guru ngaji.

"Pasti akan dilanjutkan, justru nanti akan dikembangkan, improve kemudian program-program yang lain seperti beasiswa bagi anak-anak, ini justru akan semakin bertambah, termasuk juga kaitannya untuk keberpihakan kepada pesantren, kepada guru-guru ngaji, kepada guru-guru agama apapun. Karena itu sudah ditetapkan," jelasnya.

"Insyaallah kita bisa mengedukasi masyarakat. Jangan sampai mereka termakan oleh berita-berita kurang pas atau berita menyesatkan," ujar Atikoh.

Atikoh mengajak seluruh elemen partai politik pengusung dan relawan untuk mengonsolidasikan kerja bersama di masa kampanye pemilu 2024. Ia menyerukan agar semua bersatu padu dalam sebuah rampak barisan, mengonsolidasikan kekuatan yang ada dalam menyentuh masyarakat.

"Kita harus gerak cepat dan bekerja cerdas. Sat set kalau pakai istilah yang biasa disebut Pak Ganjar," kata Atikoh.

"Utamanya mari kita bisa mengedukasi di mayarakat jamgan sampai termakan berita kurang pas dan menyesatkan," tambahnya.


Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meresmikan Media Center Indonesia Maju yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat. Bahlil menyebut media center ini untuk meluruskan informasi dan klarifikasi terkait kebijakan pemerintah.

"Media center ini namanya Media Center Indonesia Maju. Ini kita bentuk untuk membina teman-teman wartawan bisa cepat menelaah informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang telah dilakukan atau akan dilakukan yang kaitannya dengan proses pembangunan," ujar Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Media Center, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Selain itu, Bahlil mengatakan di tahun politik ini menurutnya diperlukan percepatan informasi ataupun klarifikasi terhadap isu yang berkaitan dengan pemerintah. Ia menyebut nantinya berbagai kementerian dapat memberikan informasi dan berdialog di dalam media center.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, media center ini kita bangun dalam rangka memberikan wadah kepada teman-teman untuk meng-crosscheck karena inikan sebenarnya banyak di tahun pemilu, pileg, pilpres, kadang-kadang ada berita yang butuh informasi, nah di sini kita bisa berdialog," kata Bahlil.

"Ketiga, karena ini tahun politik, penting rasanya kami dari pemerintah berpandangan untuk dilakukan percepatan memberi informasi ataupun klarifikasi terhadap berbagai masukan, kritikan ataupun plesetan data. Nah agar tak terjadi plesetan data, kami akan memberikan data dan informasi yang sesungguhnya," sambungnya.

Bahlil mencontohkan isu politik IKN yang berkaitan dengan pemerintah. Menurutnya, hal ini jadi salah satu yang perlu diluruskan agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

"Contoh katakanlah teman-teman kaya sekarang ada salah satu tim dari pasangan capres yang bilang bahwa IKN mau dipindahkan, nah itu bisa ditanyain di situ juga. Nanti kita hadirkan Kementerian PU, kita hadirkan Bappenas untuk bisa meluruskan. Kenapa itu penting karena kami berpandangan bahwa sekalipun itu urusan politik, pertumbuhan ekonomi nasional kita harus terjaga. Nah salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga kalau stabilitas bisa kita jaga bersama," kata Bahlil.

Bahlil lantas memastikan media center ini dibuat bukan untuk memfasilitasi capres-cawapres. Bahlil, yang merupakan inisiator berdirinya media center, menegaskan hanya akan membahas masalah dan data pemerintah dalam media center ini.

"Media center ini bukan media center capres-capresan dan ini tidak untuk capres-capres. Tapi ini untuk pelurusan informasi data pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapat informasi yang valid. Ataupun sekarang kan banyak juga diserahkan ke pemerintah, urusan capres tapi diserahkannya ke pemerintah, nah kami harus bisa memberikan klarifikasi. Karena kalau kami tidak beri klarifikasi nanti publik percaya," ujar Bahlil.

Media Center Indonesia Maju diketahui berada di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam peresmian media center, Bahlil didampingi oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, Tsamara Amany, dan Staf Khusus Kementerian Investasi Tina Talisa.

Nama Indonesia Maju disebut dipilih sesuai dengan nama kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Memasuki tahun politik, Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) dr Arif Zainudin siap untuk menerima para caleg yang depresi karena gagal dalam pemilu 2024. Meski begitu, di RSJD tersebut tidak menyediakan kamar khusus untuk para caleg yang depresi.

"Untuk persiapan menghadapi tahun politik ini ya, memang tetap konsolidasi dengan fungsional pelayanan psikolog,perawat, dokter untuk hal-hal yang mungkinkan terjadi," kata Wakil Direktur Pelayanan RSJD Kota Solo, dr Wahyu Nur Ambarwati, kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Dirinya mengatakan, salah satu dampak dari politik yakni kekecewaan karena tidak terpilih dalam pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satunya ya itu tadi dampak dari politik itu ada kekecewaan atau kondisi berkaitan mental health. Bisa rawat jalan atau inap. Untuk rawat jalan kita ada konsultasi telekomunikasi," ungkapnya.

Sekian itu, saat ini juga ada 16 kamar VIP yang bisa digunakan untuk caleg gagal agar merasa privat. Meskipun begitu, Ambar mengatakan bahwa kamar VIP tidak untuk para caleg yang gagal saja.

"Untuk persiapan rawat inap kita ada bangsal baru ,bangsal VIP walaupun mungkin kita nggak memilah untuk tahun Politik, kalau misal itu dampak dari proses ini bisa, tidak kita spesifikasi. Kalau caleg pengen privasi di situ bisa di VIP," ungkapnya.

Ambar menyebut, untuk kamar VIP sendiri ada sekira 16 kamar dengan fasilitas yang lengkap.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan untuk kasus pada pemilu 2019 tidak sampai dari 10 caleg. Dan mereka berasal dari karesidenan Surakarta.

"Untuk pemilu 2019 lalu jumlahnya itu tidak sampai sepuluh, mereka berasal dari daerah Soloraya, itu semua rawat inap 7-15 hari," ungkapnya.

Selain caleg, Ambar mengatakan bahwa yang harus menjalani rawat inap atau rawat jalan bisa keluarga caleg maupun tim sukses.

"Itu nggak harus caleg yang masuk tapi ada juga keluarga dan timsesnya, mereka ikut terdampak juga. Itu ada yang rawat jalan, ada juga yang rawat inap," jelasnya.

Menurutnya, caleg yang dirawat itu karena tidak lolos menjadi anggota legislatif. Namun, karena sudah menjadi pusat perhatian banyak orang dan tidak bisa menerima kegagalan tersebut.

"Tidak hanya yang sudah keluar modal banyak, mungkin juga menanggung malu tidak sesuai dengan harapan. Masuknya itu biasanya setelah pemilu, kalau yang sebelum itu biasanya hanya cemas," jelasnya.

Ia mengatakan, gejala yang dialami bisa bermacam-macam mulai dari yang berat hingga yang ringan.

"Kalau yang berat itu biasanya sudah ada gangguan halusinasi, bicara mulai lantur. Kalau yang ringan dan sedang itu seperti cemas, depresi, jadi tidak semangat hingga tidak punya rasa senang," pungkasnya.

Jokowi: Kita yang di Atas Sudah Ngopi Bareng, Akar Rumput Masih Ramai


Pj Gubernur Bey Machmudin melantik 2 Penjabat (Pj) kepala daerah baru di Jawa Barat. Keduanya ditugaskan untuk memimpin daerah tersebut hingga pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 mendatang.

Dalam keterangannya, dua pejabat yang dilantik Bey yaitu Kepala Kesbangpol Jabar Iip Hidajat yang ditunjuk menjadi Pj Bupati Kuningan dan Kadinsos Ida Wahida Hidayati sebagai Pj Wali Kota Banjar. Sementara, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh dilantik menjadi Bupati Karawang menggantikan Cellica Nurrachadiana.

Setelah melantik dan mengambil sumpah jabatan, Bey Machmudin kemudian menitipkan sejumlah pesan kepada tiga kepala daerah yang telah ditetapkan. Mereka diminta menjalankan amanah dengan penuh integritas, transparan, dan berkelanjutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan," kata Bey di Gedung Sate, Senin (4/12/2023).

Bey juga mengingatkan bahwa Jabar beberapa waktu lalu telah mendeklarasikan Jabar Anteng (Aman, Netral, Tenang) dan Jabar Akur (Aman, Kondusif, Rukun) untuk mewujudkan Pemilu damai. Deklarasi tersebut menurutnya, bukan hanya sekedar seremoni dan harus diterapkan ketiga kepala daerah tersebut.

"Mohon agar deklarasi tersebut tidak hanya seremonial tapi diterapkan dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing. Bapak, Ibu harus dapat menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan lancar serta mampu menjaga netralitas ASN, TNI, Polri," ujar Bey Machmudin.

Selain itu, musim penghujan yang kini telah memasuki hampir seluruh wilayah Jabar harus menjadi perhatian serius kepala daerah. Bey mengatakan, bencana alam hidrologis yaitu banjir dan longsor harus terus diwaspadai.

Untuk itu, kepala daerah diminta rajin turun ke lapangan mengingatkan masyarakat akan potensi bencana alam tersebut dan mengamankan warga yang bermukim di titik rawan bencana.

"Jangan bosan pada musim hujan ini turun ke lapangan karena banyak saudara-saudara kita yang bermukim di wilayah rawan longsor," ujar Bey.

"Kita sebagai penyelenggara pemerintahan harus memberikan respons cepat kepada masyarakat jangan sampai masyarakat mengeluh karena ada masalah di lapangan yang tidak kita selesaikan," pungkasnya.


Politikus PSI Ade Armando mengkritik BEM KM UGM dan BEM UI yang menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap putusan MK mengenai syarat usia minimal menjadi capres-cawapres. Namun Ade Armando juga menyinggung soal politik dinasti di Yogyakarta, kota lokasi BEM KM UGM dan BEM UI menggelar aksi. BEM KM UGM mengkritik balik Ade Armando.

"Perbandingan yang disampaikan oleh Bang Ade tidaklah apple to apple," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM), Gielbran Muhammad Noor, lewat tanggapan tertulis, Senin (4/12/2023).

Ade Armando membandingkan politik dinasti yang dikritik mahasiswa, yakni di level nasional Indonesia yang dinilai dijalankan Presiden Jokowi dan keluarga, dengan politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di DIY, Gubernur dijabat selalu oleh Sultan Yogyakarta (saat ini Sri Sultan HB X). Menurut BEM KM UGM, kedua hal ini tidak bisa diperbandingkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlepas dari pro-kontra terkait UU Keistimewaan, tapi setidaknya UU tersebut disusun dan dibentuk sesuai dengan aturan melalui lembaga legislatif sebagaimana mestinya. Disusun oleh DPR selaku positive legislator. Berbeda kondisinya dengan 'dinasti politik' yang coba dibangun oleh trah-Jokowi akhir-akhir ini," kata Gielbran.

Bila keistimewaan Yogyakarta (dengan model politik tanpa Pemilu Gubernur itu) diatur berdasarkan Undang-Undang yang dibikin melalui mekanisme demokratis, tidak demikian halnya dengan 'dinasti politik' yang sedang dibangun oleh Jokowi. Dinasti politik yang disebut terakhir coba dibangun bukan lewat UU yang dibikin parlemen tapi lewat putusan MK yang belakangan terbukti mengandung pelanggaran etik berat.

"UU Keistimewaan dengan segala pro-kontranya dibuat dengan jalur yang sesuai. Berbeda jauh dari revisi batas usia capres-cawapres yang disahkan dengan jalur pintas dan menerabas," kata Gielbran.

Ketua BEM KM UGM, Gielbran Muhammad Noor (Dok pribadi Gielbran)

Isu ini bermula dari aksi BEM UGM dan BEM UI di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Kota Yogyakarta, Rabu (29/11) sore, sebagaimana diberitakan detikcom. Mereka menggelar 'Mimbar Rakyat' dan menyuarakan matinya demokrasi. Sejurus kemudian, Ade Armando menanggapi aksi BEM UGM dan BEM UI di Yogyakarta. Tempat aksi itu digelar ada di wilayah yang menerapkan politik dinasti.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," tulis Ade Armando di akun X-nya, Minggu (3/12).

Isu ini menyulut perhatian publik. Ade Armando kemudian meminta maaf lewat akun X pada Senin (4/12/2023) hari ini.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.

Simak juga Video; Survei Indikator: Anies Dapat Keuntungan dari Kisruh Politik Dinasti

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Pandeglang mengatakan kepala desa yang mengirim voice note (VN) berisi ancaman menghapus bantuan warga berbeda pilihan caleg pada Pemilu 2024 melanggar aturan. Kades tersebut melakukan pelanggaran terkait netralitas.

"Ada pelanggaran kaitan dengan netralitas kepala desa," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Pandeglang, Didin Tahajudin, kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Didin mengatakan Kepala Desa Karangsari, Kecamatan Angsana, yang diketahui bernama Suhandi melanggar Undang-Undang Desa. Didin mengatakan Bawaslu menyimpulkan adanya pelanggaran setelah melakukan pemeriksaan terhadap Suhandi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Didin, kades itu mengakui bahwa suara dalam VN itu ialah suaranya. Didin mengatakan Kades itu mengaku tidak diintervensi dari pihak lain terkait VN tersebut.

"Teman-teman (Panwas) Angsana sudah melaksanakan pembahasan pleno, kesimpulan yang bersangkutan kepala desa itu melanggar Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, itu melanggar pasal 29," ujarnya.

Didin mengatakan Bawaslu sudah mengirim surat ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Pandeglang. Dia mengatakan sanksi ditentukan oleh DPMPD.

"Kita kewenangan menentukan pelanggaran, adapun sanksi diserahkan ke DPMPD," katanya.

Sebelumnya, VN yang disebut merupakan suara salah satu kepala desa di Pandeglang beredar melalui WhatsApp. VN itu berisi ancaman penghapusan bantuan bagi warga yang berbeda pilihan caleg/

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat. Kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizki sama Iing kami harap catat namanya," kata seorang pria dalam VN tersebut, Senin (20/11).

Suara dalam VN itu meminta agar bantuan terhadap warga yang tidak memilih caleg tersebut dihapus. Suara itu juga meminta agar identitas warga yang mengajak warga lain memilih caleg selain nama yang disebutnya dicatat.

"Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Kami mohon kepada RT/RW harap tegas jangan sampai lolos, jangan sampai ada yang masuk," katanya.

"Yang memasukkan partai menyamakan pusat selain daripada Iing sama Rizki atau Risya, selain dari itu, kami mohon catat namanya, orangnya, untuk warga yah, yang membawa masuk ke desa kita, kami mohon catat namanya. RT/RW harus tegas, saya tunggu informasinya. Sekian," sambung ucapan dalam VN itu.


Capres 2024 nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengatakan Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi besar bencana di mana-mana. Maka, Ganjar mengatakan perlu adanya mitigasi bencana, salah satunya dengan tata ruang.

"Pasti (harus mitigasi), satu, tata ruang, tata ruangnya mesti firm betul," kata Ganjar di Gedung Oasis, Donggala, Sulawesi Tengah, Senin (4/12/2023).

"Sehingga ketika akan dilakukan sebuah pemanfaatan di atasnya. Mesti memperhatikan satu perencanaan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, kata Ganjar, perlu adanya edukasi kepada masyarakat. Menurutnya, dengan edukasi bahaya bencana, masyarakat akan memiliki early warning system.

"Menyiapkan BNPB, BPBD, dan relawan agar mereka bisa mengedukasi dan kalau masyarakat sudah teredukasi, mereka biasanya punya early warning system yang punya karakter lokal. Sehingga kalau terjadi sesuatu, mereka bisa menangani dan menyelamatkan diri sendiri," ungkapnya.

Ganjar mengatakan selain mitigasi bencana alam, juga perlu adanya mitigasi bencana karena ulah manusia. Dia pun berkomitmen akan memperhatikan daerah-daerah rawan bencana.

"Kami punya beberapa contoh-contoh berbasis komunitas yang bisa melakukan itu dan ini menjadi perhatian utama kita. Termasuk memitigasi kerusakan karena ulah manusia, itu yang mesti disiapkan," tuturnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap dugaan mobilisasi ASN Pemkab Pinrang demi memenangkan putri Bupati Irwan Hamid, Andi Azizah Irma sebagai caleg DPRD Sulsel. Dugaan ini ditemukan saat Bawaslu menangani sejumlah kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.

"Saya selaku Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Pinrang dengan tegas mengatakan bahwa mobilisasi ASN di Kabupaten Pinrang potensi terjadi," kata Komisioner Bawaslu Pinrang Ruslan kepada detikSulsel, Senin (4/12/2023).

Ruslan mengaku menegaskan hal ini sejak awal. Dia mengingatkan hal tersebut agar ASN tidak terlibat politik praktis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Silakan dicatat bahwa karena ada putrinya bupati yang masuk, ada keluarganya pejabat yang masuk, mohon maaf saya harus tegas bicara begitu," tuturnya.

Mantan ketua Bawaslu Pinrang ini berharap Bupati Irwan Hamid untuk ikut melakukan pengawasan. Dia berharap kepala daerah tidak memanfaatkan kekuasaannya di masa Pemilu 2024.

"Tega kah kira-kira kita kalau anak kita yang mau menggapai cita-citanya lalu kita tinggal tidur dan diam dan tidak membantu begitu. Oleh karena itu Bawaslu hadir dengan tegas mengawasi itu tidak membeda-bedakan dan tidak pandang bulu," papar Ruslan.

Ruslan menyebut sejauh ini ada 6 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang ditangani Bawaslu Pinrang. Dari 6 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN, hanya satu kasus yang tidak dilanjutkan, sementara sisanya diteruskan ke KASN.

"Kalau saya tidak salah kurang lebih ada 6 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN dan hanya 1 yang mentah (selebihnya diteruskan ke KASN)," jelasnya.

Kadinsos Pinrang M Rusli dan Lurah Lanrisang Firman Sahuddin terancam dikenakan sanksi usai diduga mendukung Andi Azizah Irma. Kasus ini sudah diteruskan ke KASN untuk ditindaklanjuti.

"Kami sudah meneruskan ke KASN (dugaan pelanggaran Pak Kadinsos Pinrang Rusli dan Lurah Lanrisang Firman," ujar Ruslan.

Dia melanjutkan Kadinsos Pinrang diduga memberi dukungan kepada Andi Irma lewat chat WhatApp (WA). Ruslan tidak merinci dukungan yang dimaksud namun pesannya berisi dukungan kepada caleg.

"Kalau Kadis Sosial itu hanya netralitas ASN. Bukan substansi bahwa mendukung siapa tetapi ada muatan (dukungan ke caleg Andi Irma) di WA-nya," tuturnya.

Sementara Lurah Lasinrang Firman diduga melanggar netralitas usai membagikan beras beserta kartu nama dengan foto caleg DPRD Sulsel Andi Azizah Irma. Insiden itupun dilaporkan oleh warga ke Bawaslu Pinrang.

"Pelapor melaporkan adanya aktivitas pembagian beras raskin disertai kartu nama caleg DPRD Sulsel Andi Irma," ucap Ketua Panwascam Lasinrang Masyhun Sinrang, Rabu (29/11).

Bantahan Anak Bupati Pinrang

Sebelumnya, Caleg DPRD Sulsel yang juga anak Bupati Pinrang Irwan Hamid, Andi Azizah Irma membantah memerintahkan lurah membagikan beras dan kartu nama dirinya. Dia berdalih tidak mengetahui hal tersebut.

"Kalau terkait itu (pembagian beras bersama kartu nama) tanya langsung ke Pak Lurah karena saya juga tidak tahu itu. Itu bukan tim dari saya," kata Andi Azizah kepada detikSulsel, Rabu (29/11).

Irma pun meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi langsung ke lurah terkait. Menurutnya pembagian bantuan itu bisa saja disebar orang lain mengatasnamakan dirinya.

"Bisa saja (ada yang mengatasnamakan Andi Irma) mungkin lawan-lawan. Makanya saya diam saja, saya mau bilang apa," tandasnya.

Oknum Kades di Pinrang Keroyok Pria Gegara Susah Ditagih Bayar Utang


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Asshiddiqiyah 2, Tangerang, Banten. Gibran meminta para kiai ikut mengawal program dana abadi pesantren.

Hal itu disampaikan Gibran dalam sesi tanya jawab dengan santri bertajuk 'Gibran Mendengar, Santri Bicara' di Pondok Pesantren (Ponpes) Asshiddiqiyah 2 di Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023). Mulanya, Gibran mengatakan pihaknya telah menyiapkan program lain untuk santri selain program dana abadi pesantren.

"Tadi saya sampaikan masalah dana abadi pesantren. Di luar dana abadi pesantren itu, sebenarnya kami sudah menyiapkan beberapa program ini yang kami khususkan untuk santri. Kita sering bilang penekanan untuk milenial, Gen Z. Nah ini kadang-kadang santri itu dilupakan. Jadi kalau mohon izin Pak Kiai, sekarang ini udah era revolusi industri 5.0, santrinya harus 5.0 juga. Kita pengen santri itu bisa menjawab tantangan zaman," kata Gibran di Ponpes Asshiddiqiyah 2, Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengatakan santri tak boleh hanya pintar mengaji. Menurutnya, para santri harus paham soal perbankan, pertanian, perikanan, teknologi artificial intelligence (AI) hingga pemanfaatan media sosial untuk menghadapi revolusi industri 5.0.

"Kalau santri kan pasti pintar ngaji, tapi kita juga pengen misalnya mengerti perbankan syariah, ngerti ekonomi syariah, ngerti bagaimana caranya dagang dengan menggunakan medsos. Mungkin kalau kajian akbar mungkin ribuan, puluhan ribu, tapi kalau posting bisa puluhan juta," kata Gibran.

"Atau mungkin santri yang ngerti pertanian, perikanan tapi menggunakan AI, mesin learning, atau santri yang punya jiwa entrepreneurship. Jadi kita penekanan di situ. Jadi santri itu bisa menjawab tantangan zaman, bisa memenuhi kebutuhan industri," imbuhnya.

Dia mengatakan revolusi industri 5.0 juga harus dihadapi oleh santri 5.0. Dia pun berpesan agar para kiai di Ponpes Asshiddiqiyah mengawal program dana abadi pesantren yang diperuntukkan untuk santri agar siap menghadapi tantangan zaman.

"Jadi nanti ke depan, ada dana abadi pesantren dan namanya santri 5.0 itu. Jadi tadi sudah saya sampaikan ke Pak Kiai, Pak Kiai ini nanti mohon dikawal betul program dari kami yaitu dana abadi pesantren," ujarnya.

Gibran mengatakan peningkatan pemahaman dan kemampuan para santri merupakan tugasnya. Dia ingin para santri tak hanya pintar dalam ilmu agama melainkan juga di ilmu pengetahuan lainnya.

"Jadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu (santri) lontarkan tadi nanti bisa terjawab. Jadi santri selain pintar ngaji ya harus punya ilmu-ilmu yang lain. Akan menjawab semua keraguan-keraguan dan bagaimana ya mohon maaf, santri itu dipandang sebelah mata. Tapi kita juga harus mengupgrade diri. Itu PR kami," ucapnya.

Lihat juga Video: Gibran Janjikan Program untuk Santri: Dana Abadi Pesantren-Santri 5.0

[Gambas:Video 20detik]


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh bertemu dengan ratusan pelaku UMKM se-Bandung Raya beserta Komunitas Perempuan KBB. Atikoh menilai sektor UMKM di wilayah Bandung Raya sangat potensial.

Pertemuan diadakan di Gedung BHS Cimareme, Bandung Barat Senin (4/12/2023). Tiba di lokasi, Atikoh disambut dengan nyanyian Halo-halo Bandung serta diberikan buket bunga.

Atikoh kemudian mengadakan dialog interaktif bersama para pelaku UMKM. Dalam sambutannya, Atikoh memuji produk-produk UMKM Bandung Raya yang kemasannya menarik serta bernilai jual tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ditunjukkan produk-produk UMKM di Bandung Barat. Menurut saya luar biasa sekali, potensinya tinggi," kata Atikoh.

Atikoh juga menilai kemasan produk makanan yang ada juga udah baik karena memuat informasi gizi serta tanggal kedaluwarsa sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Tak hanya itu, Atikoh juga melihat produk-produk UMKM di Bandung Raya sangat beraneka ragam.

"Pertama dari sisi kemasan, kemasan sangat atraktif dan bernilai jual tinggi. Kemudian konten keterangan disini, ada izin, ada perlindungan terhadap konsumen. Kapan dibuat, kapan kedaluwarsanya. Karena konsumen ingin produknya bernilai nutrisi tinggi. Tidak hanya enak, tapi memiliki nilai nutrisi tinggi," jelasnya.

"Kalau dari informasinya daerah Bandung Barat potensial sekali untuk produk pisang, singkong olahan. Kemudian ada yogurt melon. Ini menunjukkan diversifikasi produk sudah jalan. Itu adalah salah satu modal agar produk-produk kita dikenal masyarakat," sambungnya.

Atikoh menilai UMKM merupakan sektor yang paling bertahan menghadapi berbagai kondisi, mulai dari krisis ekonomi hingga pandemi COVID-19. Karen itu, Atikoh memandang perlu adanya pendampingan pelaku usaha agar sektor UMKM naik kelas.

"Dengan perjalanan usaha saat ini, dengan turun naiknya kondisi ekonomi di Indonesia, baik pada masa krisis 98 maupun pandemi, UMKM adalah sektor ekonomi yang sangat survive, sangat kokoh, sangat kuat terutama yang dikelola ibu-ibu. karena ibu-ibu memiliki nilai jual sangat tinggi," terangnya.

"Kemampuan beradaptasi yang membuat ketika berusaha memiliki kelenturan, fleksibilitas sangat tinggi. Tentu agar UMKM naik kelas perlu adanya pendampingan usaha," lanjutnya.

Atikoh mencontohkan, apabila ada UMKM belum mengantongi izin maka pemerintah bisa masuk melakukan pendampingan. Selain itu, para pelaku UMKM bisa diberikan pelatihan pemasaran digital supaya produk mereka dikenal luas.

"Dari misalnya belum punya izin didampingi untuk dapatkan izin. Ketika produknya sudah bagus, pangsa pasar agar kapasitas produksi semakin meningkat. Bisa diberikan pelatihan pemasaran digital. Bagaimana memasuki pasar online agar bisa menembus daerah manapun," jelasnya.

Di sisi lain, Atikoh menekankan bahwa konsumen saat ini cerdas dan selektif dalam memilih produk. Atikoh mengingatkan kepada para pelaku usaha, khususnya yang menjajakan produk makanan dan minuman, menjauhkan penggunaan zat adiktif.

"Karena zat adiktif yang berbahaya akan membuat konsumen dalam jangka panjang mengalami kerugian. Misal MSG, pewarna bukan makanan. Karena konsumen juga cerdas. Tidak mau mengonsumsi makanan berbahaya bagi kesehatannya," ucapnya

Atikoh lantas mendoakan agar usaha para pelaku UMKM berjalan lancar. Setelah melakukan dialog interaktif, Atikoh turut meninjau stand UMKM yang tersedia. Berbagai produk dijajakan dalam stand tersebut, mulai dari keripik, kopi, yogurt, gula semut hingga kerajinan tangan.


Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid bereaksi terhadap isu yang dinilai menyudutkan pasangan Prabowo-Gibran, sebagai pihak yang menginginkan perubahan format debat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Alhamdulillah, sekarang sudah ketahuan cetho welo welo. Alias sudah terang benderang. Sudah ketahuan pihak mana yang mengusulkan perubahan format debat, dan itu bukan dari Pasangan Prabowo-Gibran," tutur Nusron dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2023).

Menurut Nusron, hal ini semakin menambah bukti banyaknya tuduhan salah alamat yang diarahkan kepada Pasangan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setiap ada usulan yang tidak menyenangkan mereka seolah-olah datang dari kami, padahal dari mereka sendiri. Ini namanya kejahatan dalam cara berpikir. Namun alhamdulillah kebenaran menemukan jalannya. Akhirnya ada pengakuan. Masyarakat bisa menilai sendiri," terangnya.

Lebih lanjut, Nusron menyebutkan pasangan calon nomor urut dua ini siap untuk berdebat dengan format manapun yang ditentukan sesuai aturan. Di samping itu, pasangan ini akan tetap berpegang pada kampanye yang riang serta gembira.

"Secara prinsip, paslon kami siap debat dengan aturan dan ketentuan yang dibuat KPU. Apapun format yang ditentukan, bahkan andai KPU menentukan demi kepentingan diplomasi internasional. Misal debat antara Cak Imin, Mas Gibran, dan Pak Mahfud dengan bahasa Inggris dan tanpa bawa teks-pun, kita siap. Tapi kami tidak mengusulkan itu," urainya.

Sebelumnya, publik sempat dihebohkan dengan perubahan format debat cawapres yang diputuskan KPU tetap didampingi oleh capres masing-masing. Dalam perkembangannya, usulan tersebut ternyata diakui telah diusulkan pertama kali pada FGD tanggal 29 November 2023 oleh Tim Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

"Timnas AMIN menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat, pasangan calon capres-cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun bukan menghilangkan debat cawapres," beber Co-Captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh.

Terkait dengan tudingan penghilangan debat cawapres, Komisi Pemilihan Umum sudah membantah dan menyebut isu tersebut sebagai hal yang tidak benar.


Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi pembicara dalam diskusi gagasan visi dan misi capres dan cawapres di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Dalam diskusi itu, salah satu panelis bertanya ke Cak Imin tentang apakah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) siap menjadi oposisi di pemerintahan jika kalah di Pemilu 2024.

Mulanya, panelis dalam acara diskusi yakni Dr. Charles Simabura menanggapi visi dan misi yang telah disampaikan Cak Imin dalam pemaparan sore ini. Ia lantas bertanya jika pasangan AMIN di Pemilu 2024 tak mendapat hasil yang maksimal, apakah akan menjadi oposisi di pemerintah.

"Kalau seandainya kalah, kalau menang syukur alhamdulillah, kalau seandainya kalah. Mau nggak jadi oposisi yang kritis, konstruktif? Bagi saya kebersamaan gotong royong dalam kekuasaan itu adalah bullshit kenapa? Karena itu adalah upaya untuk menjadi penguasa untuk selamanya," kata Charles dalam sesinya di Universitas Andalas, Kota Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkit bagaimana PKB selama periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi bagian dari pemerintahan. Ia lantas bertanya kembali kepada Cak Imin, apakah siap menjadi oposisi bila kalah.

"PKB kita tahu ya zaman Pak SBY di pemerintahan, zaman Pak Jokowi di pemerintahan. Kalau seandainya kalah siap nggak jadi oposisi?" tanyanya.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menjawab pernyataan itu. Cak Imin mengatakan menjadi oposisi adalah pekerjaan yang mulia lantaran bisa mengawasi jalannya pemerintahan.

"Menyambung soal oposisi, oposisi itu pekerjaan mulia. Oposisi itu orang mulia yang harus ada di republik untuk mengontrol, meluruskan, jalan supaya tidak salah," ungkap Cak Imin.

Ia menegaskan PKB akan siap menjadi oposisi. Cak Imin berkelakar mengaku penasaran menjadi oposisi lantaran selalu bersama dengan pemerintah.

"Jadi, saya tentu saja amat sangat siap menjadi oposisi karena belum pernah merasakan oposisi, ingin tahu rasanya," kata Ketum PKB ini.

"Malah saya akhir-akhir ini gara-gara pindah koalisi dikira oposisi, padahal nggak ada hubungannya. Jadi itulah faktanya yang perlu kita paham kan bahwa pada dasarnya oposisi itu pekerjaan penting," imbuh Cak Imin.


Sejumlah poster caleg terpasang di pohon-pohon di beberapa ruas jalan di Kota Medan. Poster tersebut ada yang diikat pakai kawat ke pohon hingga ada yang dipakukan.

Poster tersebut terdapat di beberapa ruas jalan di Medan. Seperti Jalan AH Nasution, Jalan Karya Jaya, Jalan Karya Wisata, hingga Jalan Jamin Ginting.

Pantauan detikSumut di Jalan Karya Jaya, Senin (4/12/2023), terdapat sejumlah poster caleg dipasang di pohon. Poster tersebut dipasang di pohon dekat simpang Jalan AH Nasution.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada beberapa caleg dari berbagai partai yang memasang posternya di pohon tersebut. Poster itu merupakan milik caleg DPRD Medan hingga DPR RI.

Padahal pohon merupakan salah satu lokasi yang dilarang untuk penempatan alat peraga kampanye. Hal itu tertuang dalam Pasal 70 dan 71 PKPU No 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: a. tempat ibadah; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; d. gedung atau fasilitas milik pemerintah; e. jalan-jalan protokol; f. jalan bebas hambatan; g. sarana dan prasarana publik; dan/atau h. taman dan pepohonan," demikian bunyi Pasal 70 PKPU No 15 Tahun 2023.

Salah satu warga, Dila (23) mengaku poster itu sudah cukup lama di lokasi. Namun dia tidak tahu kapan pastinya.

"Sudah agak lama sih itu, tapi nggak tahu kapan pastinya," kata Dila di lokasi.

Keberadaan poster tersebut dinilai cukup menghilangkan estetika. Namun menurutnya keberadaan alat peraga kampanye saat menjelang Pemilu memang kerap muncul.

"Memang agak nyemakin sih, tapi gitu memang kalau mau Pemilu, banyak di mana-mana," tutupnya.

Viral Kesabaran Guru SLB di Medan


Sejumlah alat peraga kampanye (APK) satu calon anggota legislatif Kabupaten Demak di Jalan Raya Dukuh Mlawung, Desa Karangrejo, Kecamatan Bonang, Demak, diduga dirusak orang. APK tersebut berupa bendera partai dan 8 banner yang tampak sobek satu garis pada bagian tengahnya.

Satu warga, Bisri (52) mengatakan bahwa dirinya menyadari banner tersebut rusak pagi tadi. Ia menduga perusakan tersebut dilakukan pada dini hari.

"(Pengrusakan APK) sekitar tadi malam sekitar pukul 02.00 WIB," kata Bisri di lokasi, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia yang memasang banner tersebut mengatakan bahwa telah memasangnya sejak 3 hari lalu. Lebih lanjut dikatakan, 8 banner rusak sementara 4 bendera partai hilang dicopot.

"Yang rusak 8, yang dua masih utuh. Sama 4 bendera (partai) dicopot," terangnya.

Saat ditanya alasan memasang di pohon, pihaknya mengakui bahwa pemasangan tersebut dilakukan karena tergesa-gesa.

"Iya, ini pemasangannya tergesa-gesa. Tapi saya sudah bilang kalau nanti ada survei saya copot dan pasang di kayu," ujarnya.

Sementara itu, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) Karangrejo, Khoirul Asma mengatakan bahwa telah menerima adanya laporan dugaan pengrusakan APK tersebut. Ia menyebut bahwa belum ada temuan lainnya terkait perusakan APK.

"Benar, kami telah mendapatkan laporan adanya perusakan APK. Untuk selanjutnya kami laporkan ke Pengawas Kecamatan untuk dilakukan penyelidikan. Apakah ini terjadi sengketa atau karena angin," ujar Khoirul di lokasi.

Sejumlah Peraga Kampanye Caleg di Demak Diduga Dirusak-Dicopot Orang


Ketua Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono membantah isu yang menyatakan adanya rencana pengalihan anggaran bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan ke program makan siang dan susu gratis serta gizi untuk ibu hamil. Adapun program itu menjadi bagian kampanye pasangan nomor urut 2 tersebut.

"Saat ini sedang dikembangkan isu seolah-seolah Prabowo (dan) Gibran akan mengalihkan anggaran dari bansos, dana pendidikan, dan dana kesehatan ke Program Makan Siang Gratis. Saya tegaskan, itu tidak benar," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).

Budisatrio menegaskan semua kebijakan pemerintahan sebelumnya yang bermanfaat bagi masyarakat akan dilanjutkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Komitmen Prabowo-Gibran sebagai satu-satunya paslon yang mengusung keberlanjutan pembangunan sangat jelas. Semua kebijakan pemerintah yang sudah ada dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat; seperti KIP, KIS, Bansos, PKH, akan kita lanjutkan. Bahkan ke depannya ditambah lagi dengan Program Makan Siang Gratis," jelasnya.

Budisatrio menyebut sumber anggaran dari program makan siang dan susu gratis berasal dari penambahan anggaran yang dilakukan secara bertahap. Dengan begitu bisa dipastikan semua program bisa berjalan tanpa adanya pengalihan anggaran.

"Jika Pak Prabowo terpilih pada 2024, tidak serta merta akan ada penganggaran yang besar pada tahun 2025. Semua akan dilakukan secara bertahap. Ada skala prioritas. Dalam hitungan kami, target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada 2029. Jadi kita punya waktu untuk menyiapkan anggarannya, baik dari efisiensi, peningkatan penerimaan anggaran, ataupun sumber lainnya. Tapi saya tekankan, tak ada pengalihan dari BPJS, KIP, KIS. Itu tidak benar," tegasnya.

Program Makan Siang dan Susu Gratis serta Gizi untuk Ibu Hamil ini, lanjut Budisatrio, adalah salah satu program andalan dari Prabowo-Gibran yang akan memberikan dampak yang besar kepada masyarakat.

"Program makan siang dan susu gratis ini saja misalnya, kekhawatiran emak-emak tentang konsumsi makan siang yang bergizi anak saat sekolah akan terbantu. Anak-anak juga bisa belajar tenang dengan perut yang kenyang. Perputaran ekonomi rakyat juga langsung meningkat karena rantai pasok program ini berasal dari UMKM-UMKM setempat," terang Budisatrio.

"Sementara gizi untuk ibu hamil dan anak berumur di bawah 1.000 hari akan meringankan beban dan kekhawatiran para Ibu terhadap kecukupan gizi anak yang mereka cintai. Ini baru manfaat langsung, sementara manfaat jangka panjangnya akan lebih banyak lagi," pungkasnya.


Khofifah Indar Parawansa turut hadir dalam acara Konsolidasi Caleg PAN Jawa Timur di Hotel Sheraton Surabaya, Senin (4/12/2023) sore.

Di tengah acara, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan rekomendasi calon gubernur (cagub) Jatim yang diusung PAN di Pilgub Jatim 2024 kepada Khofifah. Usai menerima rekomendasi tersebut, Khofifah mengaku surprise (terkejut) karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

"Ini surprise, tidak ada info sebelumnya bahwa hari ini diserahkan rekomendasi untuk Pilgub Jatim yang akan datang," kata Khofifah usai menerima rekom tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur Jatim ini mengaku hanya mendapat undangan menghadiri konsolidasi Caleg PAN Jatim dari DPW PAN Jatim.

"Saya diundang untuk konsolidasi caleg PAN, jadi saya hadir pada posisi undangan PAN yang sedang melakukan konsolidasi caleg. Gitu ya kawan-kawan. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi bahwa PAN mengawali dukungan untuk Pilgub yang akan datang," ungkapnya.

Khofifah mengapresiasi PAN sebagai partai yang pertama kali memberikan rekomendasi Cagub Jatim kepada dirinya di Pilgub Jatim 2024. Ia siap maju di Pilgub Jatim 2024.

"Tentu saya sampaikan terima kasih, apresiasi bahwa PAN mengawali proses pemberian dukungan untuk saya maju kembali pada Pilgub Jatim 2024. Mohon doa semuanya," tegasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Ketua MPR Bambang Soesatyo melakukan Pelantikan Anggota MPR Pengganti Antar Waktu (PAW) di Gedung MPR. Dalam kegiatan tersebut, Bamsoet sapaan akrabnya mengingatkan sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 adalah masa kampanye dan kepada para elite politik untuk senantiasa bersikap dewasa, santun, dan toleran dalam menghadapi Pemilu 2024.

Ia menambahkan untuk hindari sikap dan perilaku yang dapat merusak demokrasi seperti golput, money politics, politik identitas, ujaran kebencian, dan provokasi.

"Mari kita lakukan kampanye secara damai, sehat, dan beradab, tanpa menjelek-jelekkan atau penyerangan calon lain. Mari kita hormati hak dan pilihan orang lain, tanpa memaksakan pilihan kita. Saya yakin dan percaya, bahwa kita semua memiliki niat dan harapan yang baik untuk bangsa dan negara. Marilah kita bergandengan tangan, Bersatu padu, dan bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita dan aspirasi kita, jaga persatuan dan kesatuan. Apalah arti kemenangan kalau kemudian bangsa ini terpecah belah," kata Bamsoet dalam keterangannya, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan Pemilu 2024 harus dijadikan momentum untuk menunjukkan komitmen terhadap demokrasi. Pemilu 2024 merupakan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kualitas dan integritas sebagai warga negara, dengan menggunakan hak pilih secara bijak, cerdas, dan bertanggung jawab.

"Tentunya tanpa mengesampingkan pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, keamanan, dan perdamaian bangsa dan negara dalam proses demokrasi yang berlangsung agar berjalan dengan baik dan sukses," lanjutnya.

Kemudian, dirinya menerangkan bahwa Pemilu adalah cerminan dari implementasi demokrasi bukan sekadar persoalan 'menang atau kalah', tetapi tentang upaya merawat 'tenun kebangsaan' yang telah dirajut selama 78 tahun sejak Indonesia Merdeka.

Maka dari itu, baik dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, upaya untuk menjalani proses politik yang demokratis, tanpa mengumbar sentimen SARA ataupun menebar pesan-pesan kebencian akan menjadi kunci terjaganya marwah demokrasi.

"Dalam demokrasi, kita mengharapkan partisipasi bukan sebatas mobilisasi. Tetapi bagaimana partisipasi itu terwujud jika publik secara kolektif tidak pernah merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penting pada berbagai level. Politik jangan menjadi semacam proses 'beli putus', di mana setelah pemilu berakhir, berakhir pula hubungan antara konstituen yang memilih dengan wakil rakyat yang dipilih," tutup Bamsoet.


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan 9 fraksi DPR RI memang sudah sepakat untuk menunda membawa Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) ke paripurna. Dasco memastikan kesepakatan itu diambil bukan atas surat dari pemerintah yang masuk ke DPR.

Dasco awalnya menjelaskan terkait progres Revisi UU MK. Dia menyebutkan 9 fraksi DPR RI dan pemerintah memang sudah menyepakati agar Revisi UU MK itu dibawa ke paripurna.

"Jadi kemarin dalam rapat terakhir antara pemerintah dengan DPR yang pertama itu 9 fraksi sudah menyepakati isi dari Pasal 87 (UU MK), saya nggak tahu versi yang mana yang dipegang Pak Mahfud, lalu kemudian dari pemerintah itu ada Kemenkumham yang sudah menyepakati," kata Dasco kepada wartawan di gedung DPR/MPR, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dasco mengatakan pihaknya memang sudah menerima surat yang dikirimkan oleh Menko Polhukam Mahfud Md yang meminta agar Revisi UU MK tak disahkan dulu. Namun dia memastikan DPR sudah lebih dulu menyepakati untuk menunda Revisi UU MK dibawa ke paripurna.

"Lalu kemudian pada hari ini Pak Menko Polhukam mengirimkan surat kepada pimpinan DPR dan walau sudah disepakati antara pihak pemerintah, dalam hal ini Kemenkumham dan 9 fraksi dari DPR, namun atas kesepakatan dari kawan-kawan fraksi, ini bukan karena surat yang dikirim, memang dari kemarin sudah kesepakatan dari fraksi-fraksi untuk menunda sidang paripurna atau diparipurnakannya pengambilan keputusan Revisi UU MK," ucapnya.

Dasco menjelaskan alasan pihaknya menunda membawa Revisi UU MK ke paripurna lantaran menghindari berita-berita yang kurang baik. Dia juga menepis adanya upaya DPR untuk merugikan salah satu pihak lewat Revisi UU MK.

"Penundaan itu karena masih ada pendapat bahwa kawan-kawan fraksi minta supaya ditunda untuk menghindari berita-berita yang kurang baik seperti yang beredar, bahwa kemudian ada maksud untuk kawan-kawan di DPR merugikan salah satu pihak, padahal tidak demikian, untuk kemudian menghindarkan hal seperti itu, maka teman-teman di fraksi ditunda dulu untuk revisi UU MK diparipurnakan," ujar dia.

Lebih lanjut, Ketua Harian Partai Gerindra ini juga menepis bahwa Revisi UU MK dilakukan menjelang Pemilu 2024. Selain itu, dia menyebutkan DPR justru berupaya meredam isu politisasi dari Revisi UU MK tersebut.

"Revisi UU MK ini bukan pada saat saat sekarang ini, jadi kalau ditanya urgensinya ini sudah berproses dari bulan Februari, sehingga kemudian proses-proses ini berjalan sehingga kemarin sudah sampai pada puncaknya persetujuan antara pemerintah dan DPR," jelasnya.

"Ini kawan-kawan juga mempertimbangkan anggapan-anggapan bahwa ini kemudian akan UU ini dipolitisasi dan lain-lain sehingga kemudian salah satu pertimbangannya bahwa teman-teman sepakat untuk menunda Revisi UU MK," lanjut dia.

Dasco pun belum bisa memberi kepastian kapan Revisi UU MK ini akan dibawa ke paripurna. Yang jelas, kata dia, rapat paripurna Selasa (5/12) besok tidak akan memparipurnakan Revisi UU MK.

"Kalau itu nanti sesuai dengan kesepakatan lagi dari teman-teman fraksi sampai dengan kapan, yang pasti tanggal 5 Desember besok tidak ada paripurna revisi UU MK. Kalau menurut ketentuan yang ada itu tinggal diparipurnakan (tidak dibahas lagi)," ujar dia.

Pernyataan Mahfud Md

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap pemerintah yang belum menyetujui terkait revisi UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu alasannya adalah keberatan atas aturan peralihan masa jabatan hakim konstitusi 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun.

"Itu benar kami belum menyetujui dan secara teknis prosedural belum ada keputusan rapat tingkat satu, rapat tingkat satu itu artinya pemerintah sudah menandatangani bersama seluruh fraksi. Nah waktu itu pemerintah belum menandatangani karena kita masih keberatan terhadap aturan peralihan atau masa jabatan hakim MK 10 tahun dan maksimal pensiun 70 tahun," kata Mahfud dalam jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/12).

Mahfud sudah melaporkan permasalahan aturan peralihan mengenai usia hakim konstitusi ini kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mahfud mengatakan pemerintah akan bertahan dengan usulannya tersebut.

"Itu saya sudah melapor ke Presiden, Pak masalah perubahan Undang-Undang MK yang lain-lain sudah selesai, tapi aturan peralihan tentang usia, kami belum clear dan kami akan bertahan agar tidak merugikan hakim yang sudah ada," ujar Mahfud.

Atas pertimbangan itu, Mahfud meminta DPR membahas lagi dengan pemerintah mengenai revisi UU MK. Mahfud juga menyampaikan pemerintah sudah mengirimkan surat agar DPR tidak mengesahkan dulu revisi UU MK tersebut.

"Kita minta sebelum dibawa ke pembahasan tingkat dua itu supaya dibicarakan lagi dengan pemerintah dan saya hari ini sesudah berkoordinasi dengan Menkumham sudah mengirimkan surat ke DPR tadi sudah diantar, sudah diterima ya oleh DPR, kita minta agar itu tidak disahkan di sidang supaya diperhatikan usul pemerintah," kata Mahfud.

Mahfud kembali menegaskan bahwa posisi pemerintah dalam revisi UU MK ini tidak ingin ada pihak yang dirugikan. Mahfud merujuk kepada dalil hukum transisional.

"Sekarang saya sampaikan belum ada keputusan permusyawaratan di tingkat satu sehingga belum bisa, kan kita belum tanda tangan. Saya merasa belum pernah tanda tangan, Pak Yasonna merasa belum tanda tangan jadi saya sampaikan ke DPR," kata Mahfud.

Simak juga Video: Bahlil Pertanyakan soal Orde Baru, Singgung Keputusan MK Tahun 2004

[Gambas:Video 20detik]


Massa yang menggeruduk kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DIY mengancam, mereka bakal menghancurkan partai itu di DIY jika tak segera bersikap soal Ade Armando. Selain itu, mereka meminta polisi untuk menangkap Ade.

Massa yang menamakan diri Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan atau Paman Usman mendatangi kantor DPW itu sekitar pukul 13.30 WIB. Aksi ini imbas pernyataan Ade yang mengkritik adanya politik dinasti di Jogja.

Pantauan detikJogja di lokasi, masih menaiki andong dan turun tepat di depan jalan. Mereka lalu berjalan kaki menuju kantor DPW PSI DIY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Sekber Keistimewaan yang juga inisiator aksi ini, Widihasto berujar, mereka menuntut kepada PSI spaya mengambil langkah polisi kongkret terhadap Ade Armando.

"Tuntutan kami jelas, supaya PSI secara kelembagaan melakukan tindakan yang kongkret atas apa yang dilakukan Kadernya, Ade Armando," jelas Widihasto kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Widihasto menuturkan, dirinya tak bisa menerima klarifikasi Ade Armando yang menyatakan kritikan itu adalah sikap pribadinya. Sebab, Ade merupakan calon legislatif (caleg) sekaligus pengurus DPP. Sehingga partai harus memberi sikap yang jelas.

Karena itu, dirinya meminta polisi untuk menangkap Ade. "Karena Ade Armando terindikasi telah melakukan penyebarluasan kabar bohong, yang itu tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum," terangnya.

Beri Waktu 2 Hari untuk PSI Bersikap

Widihasto menegaskan, pihaknya memberikan waktu PSI selambat-lambatnya dua hari untuk menentukan sikap. Apabila tidak dilakukan maka pihaknya mengancam akan membersihkan alat peraga kampanye (APK) PSI dari DIY.

"Kita kasih waktu sampai hari Rabu, dua hari, untuk PSI melakukan sikap. Kalau tidak ada sikap yang jelas dari PSI kepada Ade Armando kita rakyat Jogja akan bersihkan simbol-simbol PSI di Jogja. Kita akan bersihkan PSI dari Jogja," ungkapnya.

"Kita akan copot baliho-baliho PSI yang bertebaran. Ngapain dia bertengger di situ kalau kadernya menghina rakyat Jogja," imbuh Widihasto.

Apabila dengan ancaman tersebut pihak PSI masih belum menentukan sikap, Widihasto mengatakan pihaknya siap untuk menghancurkan PSI. "Kita akan propaganda hancurkan PSI dari DIY," tutupnya.

Massa aksi di depan kantor DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Muja-muju, Kota Jogja, Senin (4/12/2023). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Ade Armando Kritik BEM UI-UGM soal Politik Dinasti

Dilansir detikNews, Minggu (3/12), politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).

Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.

Ade Armando Minta Maaf

Adapun politikus PSI Ade Armando telah menyampaikan permohonan maaf berkaitan dengan pernyataannya terkait dinasti politik sebenarnya ada di Jogja saat mengkritik aksi para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gajar Mada (UGM). Dia meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan.

Permintaan maaf ini disampaikan Ade Armando lewat video yang diunggah di akun X-nya, @adearmando61, Senin (4/12). Dia menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Jogja.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.

Gaduh Ade Armando: Sebut DIY Politik Dinasti Berujung Permintaan Maaf


Fachrul Razi mengklaim pencopotan dirinya dari jabatan Menteri Agama (Menag) terkait dengan pembubaran FPI. Koordinator Staf Khusus Presiden Jokowi Ari Dwipayana merespons klaim itu.

"Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri, Presiden pasti mempertimbangkan banyak hal, untuk yang terbaik bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara," ujar Ari kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Ari mengatakan pembubaran FPI tertuang dalam surat keputusan bersama (SKB) yang ditandatangani enam menteri dan kepala lembaga di bawah koordinasi Menko Polhukam, di antaranya Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"SKB 6 K/L itu disampaikan pemerintah setelah rapat bersama yang dilakukan di kantor Kemenko Polhukam pada tanggal 30 Desember 2020. Jejak digitalnya bisa dicek lagi," kata Ari.

Ari heran mengapa isu reshuffle Fachrul Razi dan kasus-kasus lain diangkat ke publik jelang Pemilu 2024. Dia mengutip ucapan Jokowi, yakni 'untuk apa diramaikan?'.

"Saya tidak tahu apa yang melatarbelakangi mengapa isu pergantian Bapak Fachrur Razi sebagai Menteri Agama dan isu/kasus yang lain, baru diangkat saat ini, di tengah proses kontestasi politik dalam Pemilu. Dalam istilah Bapak Presiden: untuk apa diramaikan? Dan untuk kepentingan apa itu diramaikan?" ujarnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menag bidang Media dan Komunikasi Publik Wibowo Prasetyo menepis klaim Fachrul Razi. Wibowo menegaskan pembubaran FPI itu tidak ada hubungannya dengan pelantikan Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) sebagai Menag.

"Setahu saya, pesan yang disampaikan Presiden saat melantik Gus Yaqut adalah agar melakukan percepatan reformasi birokrasi serta menguatkan persaudaraan seluruh elemen bangsa," kata Wibowo di Jakarta, dikutip dari laman resmi Kemenag, Senin (4/12).

Seperti diketahui, pemerintah membubarkan FPI pada 30 Desember 2020 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI.

Wibowo menjelaskan, Presiden Joko Widodo melantik Gus Men pada 22 Desember 2020 demi perbaikan tata kelola di Kemenag. Mandat ini merupakan bagian dari agenda reformasi.

"Dilantik sebagai Menteri Agama, Gus Yaqut mendapat mandat untuk melanjutkan agenda reformasi birokrasi guna memperbaiki tata kelola Kementerian Agama," ujarnya.

Simak juga Video: Ijtima Ulama 2023 Bakal Bahas Palestina-Arah Dukungan Capres

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan kunjungan Jokowi ke NTT.

"Oh nggak, Pak Jokowi kan Presiden," kata Ganjar menjawab pertanyaan usai dirinya menghadiri pertemuan TPD, Caleg, dan Massa Partai dan Relawan di SRITI Convention Hall, Palu, Sulteng, dilansir detikNews, Senin (4/12/2023).

Sebagai informasi, Ganjar melakukan kampanye di NTT pada Jumat (1/12). Ganjar berkampanye di sejumlah tempat di NTT, di antaranya Kupang, Ende hingga Rote.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyebut Jokowi merupakan presiden yang bisa berkunjung ke mana pun. Dia tak mempersoalkan jika Jokowi mengunjungi tempat-tempat yang telah didatanginya untuk kampanye.

"Karena Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi bisa ke mana pun untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati ya. Nggak apa-apa," tuturnya.

Jokowi terbang ke NTT melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma. Pantauan detikcom, Senin (4/12), Jokowi tiba di Halim pukul 13.00 WIB. Dia ditemani oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan Menpora Dito Ariotedjo.

Jokowi tak menjelaskan detail kunjungan kerjanya ke NTT. Dia menyebut ada banyak agenda yang bakal dihadirinya di NTT.

"Acaranya banyak," ucap Jokowi di Halim.

Jokowi Bantah 'Buntuti' Kampanye Ganjar: Terencana Jauh-jauh Hari


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) buka suara soal pernyataan Ade Armando yang menyinggung soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). PSI menyebut pernyataan Ade Armando ini atas nama pribadinya, bukan sebagai petugas partai.

"Dia itu membuat pernyataan tersebut bukan atas nama PSI, melainkan atas nama pribadi," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie di Mal Olympic Garden (MOG) Jalan Kawi, Kota Malang, Senin (4/12/2023).

Grace mengatakan, Ketum PSI Kaesang Pengarep telah memberi teguran keras pada Ade Armando. PSI juga tengah membahas sanksi bagi Ade Armando.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih dirapatkan (sanksi), tapi sudah ada teguran keras langsung dari Mas Kaesang," tegas Grace.

Kendati demikian, Grace menyebut, Ade Armando telah menyampaikan video permintaan maaf.

"Jadi nanti, saya rasa Mas Ketum (Kaesang Pangarep) akan membuat pernyataan, akan bicara. Tapi kami sudah update, bahwa Bang Ade Armando sudah membuat video permintaan maaf," bebernya.

"Beliau (Ade Armando) udah minta maaf, kalau pernyataan itu menyinggung berbagai pihak, dia tidak ada bermaksud begitu, itu menanggapi aja, dinamika yang terjadi di masyarakat," sambungnya.

Seperti diketahui, politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut, BEM UI dan BEM UGM ironi. Lantaran, menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).

Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.

Saat ini, Ade Armando telah menyampaikan permohonan maaf berkaitan dengan pernyataannya terkait dinasti politik. Dia meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan.

Permintaan maaf ini disampaikan Ade Armando lewat video yang diunggah di akun X-nya, @adearmando61, Senin (4/12/203). Dia menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando dikutip dari detikcom.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Partai Amanat Nasional (PAN) resmi mengumumkan Khofifah Indar Parawansa sebagai calon gubernur dari PAN pada Pilgub Jatim 2024 mendatang. PAN jadi partai pertama yang mengusung sang petahana.

Hal itu diungkapkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam acara konsolidasi caleg PAN se-Jawa Timur yang digelar di Sheraton Hotel and Tower, Surabaya, Senin (4/12/2023).

"Saya khusus memang hadir di Jawa Timur ini dan acara ini, saya pesan agar Ibu Khofifah hadir. Karena saya ingin mengumumkan calon gubernur (Jawa Timur dari) PAN (pada Pilgub) 2024 mendatang sudah saya bawa rekomendasinya, yaitu Ibu Khofifah," ujar Zulhas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya dalam sambutannya, Zulhas menyinggung bahwa Ia duku memang pernah diamanati oleh almarhum Kyai Hasyim Muzadi untuk mendukung Khofifah.

"Dulu guru kami Kyai Hasyim Muzadi titip, beliau berpesan agar kami mendukung Bu Khofifah. Saya laksanakan amanah itu, amanah guru kami," terang Zulhas

Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan ini juga menegaskan semakin yakin untuk mendukung Khofifah lantaran kinerja Khofifah selama menjadi gubernur. Menurutnya, saat ini Jawa Timur jadi lebih baik dan lebih maju.

"Bu Khofifah berhasil, Jatim semakin baik dan semakin maju," tegasnya

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku awalnya hadir sebagai undangan. Ia pun berterima kasih dan mengapresiasi PAN atas dukungannya.

"Terima kasih dukungan untuk insyaallah maju kembali pada (Pilgub) 2024, mohon doa semuanya. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi," ujar Khofifah.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut juga turut hadir jajaran PAN, caleg PAN se-Jawa Timur, dan perwakilan partai-partai dari koalisi pengusung Prabowo-Gibran


Khofifah Indar Parawansa resmi direkom oleh PAN untuk maju di Pilgub Jatim 2024 sebagai calon gubernur. Secara khusus, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Khofifah merupakan titipan dari almarhum KH Hasyim Muzadi.

"Saya sama Ibu Khofifah ini memang nggak berdaya, karena ini pesanan guru kita almarhum Hasyim Muzadi pada saya, titip betul. Pokoknya Bu Khofifah harus jadi gubernur," ungkap politikus yang akrab disapa Zulhas itu saat acara Konsolidasi Caleg PAN dari Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Senin (4/12/2023).

Zulhas menyebut dia tidak berani menawar titipan Hasyim Muzadi itu. Dia lalu berkelakar, mungkin saja berani menawarkan nama lain jika Hasyim Muzadi masih ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang beliau (Hasyim Muzadi) ini sudah ndak ada. Kalau ada saya berani tawar-tawar. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti Bu Khofifah akan terpilih untuk yang kedua kalinya," tambahnya.

Zulhas mengatakan, dia secara khusus datang ke Surabaya untuk memmberikan rekom kepada Khofifah. Dia yakin Ketum PP Muslimat itu bisa melanjutkan pembangunan Jatim secara apik selama 5 tahun ke depan.

"Saya khusus memang hadir di Jawa Timur ini dan acara ini juga saya pesan agar Bu Khofifah hadir, karena saya ingin mengumumkan calon gubernur (Jawa Timur) PAN 2024 mendatang sudah saya bawa rekomendasinya," tegasnya.

"Sudah saya bawa rekomendasinya yaitu Ibu Khofifah. Saya minta Ibu Khofifah maju ke depan," tambahnya.

Zulhas kemudian memberikan rekomendasi Cagub Jatim dari PAN kepada Khofifah di atas panggung. Zulhas juga membakar semangat kader.

"Ibu Khofifah?," teriak Zulhas yang langsung disambut teriakan sekitar 1.000 caleg PAN di lokasi 'gubernur!".

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengaku ingin santri di pondok pesantren (ponpes) siap menghadapi revolusi industri 5.0. Gibran mengatakan para santri juga harus menjadi santri 5.0.

"Ya kita kan sering bicara masalah Gen-Z, milenilal dan lain-lain tapi kadang-kadang kita melupakan santri. Makanya di awal dulu kita menyampaikan masalah dana abadi pesantren, lalu setelah itu kita ingin menyiapkan santri-santrinya, makanya kalau sudah revolusi industri 5.0 ya santrinya juga harus 5.0," kata Gibran Rakabuming kepada wartawan di Ponpes Asshiddiqiyah 2, Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023).

Gibran ingin para santri paham cara berdakwah melalui media online, punya jiwa entrepreneur hingga paham perbankan. Dia ingin penguatan itu dilakukan di pondok pesantren.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Santri yang ngerti dakwah lewat media online, santri yang ngerti perbankan syariah, santri yang punya jiwa entrepreneurship, itu nanti yang akan kita tekankan," ujarnya.

Dia mengatakan penguatan pemahaman itu juga harus dilakukan untuk siswa di bangku SMK. Dia mengatakan hal itu dilakukan agar para siswa dapat menghadapi tantangan revolusi industri 5.0.

"Dan nanti perlu atensi khusus untuk pondok-pondok, SMK juga kita pengen murid-murid SMK, murid-murid pondok itu nanti bisa menjawab tantangan jaman, bisa memenuhi kebutuhan industri. Jadi jangan sampai ada mismatched antara sekolah dan dunia industri intinya itu," ujarnya.


Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa pemerintah telah merampungkan aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong ditemui di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"UU PDP itu ada satu Peraturan Pemerintah dan ada satu Perpres. Dan secara substansi, artinya drafnya itu sudah selesai," ujar Usman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, kata Usman, tahap berikutnya pemerintah akan membentuk panitia yang terdiri kementerian dan lembaga terkait untuk membahas aturan turunan PDP tersebut.

"Ini istilahnya harmonisasi. Kita sudah mengirim surat ke Kumham untuk membentuk panitia antar kementerian dan lembaga untuk melakukan pembahasan lagi. Kita periksa lagi siapa tau ada masukkan baru untuk PP maupun Perpres," ucapnya.

Ditanya terkait pembentukan lembaga otoritas pelindungan data pribadi, Usman menjawab, bahwa hal tersebut masih dalam pembahasan saat ini.

"Jadi, ada beberapa pilihan. Lembaga ini kan di bawah presiden. Cuma apakah langsung atau melalui Kominfo, itu yang akan dibahas. Kan UU PDP-nya begitu. Lembaga ini dibentuk oleh presiden. Apakah nanti berada di bawah presiden atau berada di bawah presiden melalui Kominfo. Itu bisa seperti itu, ada dua model," jelas Usman.

Diharapkan, aturan turunan UU PDP ini dapat diterbitkan segera awal tahun 2024, sehingga kasus kebocoran data bisa ditangani dengan tegas.

"Kita harapkan seperti itu. Ini kan suasananya juga sedang pemilu, tapi saya kira panitia antar kementerian lembaga kalau sudah terbentuk akan tetap bekerja," pungkas dia.

KPU Telusuri Dugaan Kebocoran Data di Hari Pertama Kampanye


Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberikan rekomendasi Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon gubernur (cagub) Jatim di Pilgub Jatim 2024. Rekomendasi itu diserahkan langsung oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan kepada Khofifah.

"Saya khusus memang hadir di Jawa Timur ini dan acara ini juga saya pesan agar Bu Khofifah hadir, karena saya ingin mengumumkan calon gubernur (Jawa Timur) PAN 2024 mendatang sudah saya bawa rekomendasinya," kata Zulkifli Hasan saat acara konsolidasi dengan Caleg PAN dari Jatim di Hotel Sheraton Surabaya, Senin (4/12/2023).

Politikus yang akrab disapa Zulhas ini yakin Khofifah bisa melanjutkan pembangunan di Jatim 5 tahun ke depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah saya bawa rekomendasinya yaitu Ibu Khofifah. Saya minta Ibu Khofifah maju ke depan," tambahnya.

Zulhas menambahkan, dirinya sulit berpaling dari Khofifah untuk urusan Pilgub Jatim 2024. Ia secara khusus mengutip pesan almarhum KH Hasyim Muzadi.

"Saudara-saudara, saya sama Ibu Khofifah ini memang nggak berdaya, karena ini bu Khofifah pesanan guru kita almarhum Hasyim Muzadi pada saya, titip betul. Pokoknya Bu Khofifah harus jadi gubernur dan itu berkali-kali saudara," jelasnya.

"Sekarang beliau (Hasyim Muzadi) ini sudah ndak ada. Kalau ada saya berani tawar-tawar. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti Bu Khofifah akan terpilih untuk yang kedua kalinya," lanjutnya.

Zulhas kemudian memberikan rekomendasi Cagub Jatim dari PAN kepada Khofifah di atas panggung. Zulhas juga membakar semangat kader.

"Ibu Khofifah?" teriak Zulhas yang langsung disambut sekitar 1.000 caleg PAN di lokasi dengan teriakan 'gubernur".

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menanggapi maraknya kasus perundungan yang terjadi khususnya di ruang lingkup pendidikan. Anies pun berencana membentuk tim pencegahan kekerasan guna mencegah terjadinya kasus perundungan.

"Ponpes (pondok pesantren) kan sekolah juga, sekolah sering ada kejadian. Apa yang dibutuhkan? yang dibutuhkan dibentuk tim pencegahan kekerasan, dengan jelas siapa penanggung jawabnya, siapa anggotanya," kata Anies usai mengunjungi Pondok Pesantren Modern Nurussalam, Karawang, Senin (4/12/2023).

Anies menjelaskan tim pencegahan kekerasan ini bakal terdiri dari guru, orang tua, pakar, dan masyarakat setempat. Informasi tim pencegahan itu perlu dipasang di papan sekolah dengan disertai nomor telepon.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lalu tim ini mengumumkan namanya, nomor teleponnya di sebuah papan yang harus dipasang di semua institusi pendidikan seperti semua sekolah, semua madrasah itu harus ada papannya. Sehingga ketika ada kekerasan, maka korban tau kemana harus lapor, hari ini kalo ada kekerasan mau ke siapa?," terang Anies.

Selain itu, Anies tim tersebut juga harus melakukan penyelesaian atas kasus perundungan yang terjadi. Dia menyebut bisa dilakukan rehabilitasi terhadap pelaku perundungan dan diberi pembinaan.

"Kedua, untuk penanggungjawab, penanggulangannya siapa? kekerasan di sekolah itu cara selesaikannya ekstrem. Satu, diserahkan ke polisi sebagai peristiwa kriminal, dua didamaikan lalu engga ada solusi apa-apa. Nah yang harusnya ada adalah tim pencegahan dan tim ini melakukan rehabilitasi atas peristiwa itu, siapa pelakunya apa masalahnya, pembekalannya apa," ungkap Anies.

"Jadi, satu adalah unit pencegahan dengan orang yang jelas. Bayangkan jika semua sekolah ada papan nama dan nomor telepon orang untuk pengaduan kekerasan, apa yang terjadi, tau ke siapa akan melapor," tambahnya.

Anies lalu menyoroti proses penyelesaian pelaku perundungan yang kerap dikeluarkan dari sekolah. Menurutnya, hal itu bukan lah solusi karena pelaku masih butuh pendidikan dan pendampingan.

"Sekolah jangan mengeluarkan anak, jangan men-DO anak karena dia lalukan pelanggaran, itu anak yang lakukan pelanggaran butuh pendidikan, bukan dihentikan pendidikannya," ujar Anies.

"Kan sekarang main diberhentikan, kalau dia diberhentikan siapa yang mendidik anak ini nanti? Pemerintah mengeluarkan anak dari sekolah karena bermasalah, justru kalau bermasalah dia butuh pendampingan lebih banyak. Ini logika sederhana dalam pendidikan," pungkasnya.


Anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) terdiri dari tujuh orang. Ketujuh anggota KPPS dibagi menjadi satu orang ketua KPPS yang sekaligus merangkap sebagai anggota KPPS dan enam orang anggota KPPS.

Ketujuh anggota KPPS memiliki tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) saat Pemilihan Umum (Pemilu). Berikut penjelasan tugas anggota KPPS 1 sampai 7 dalam Pemilu:

Dikutip dari Panduan KPPS oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut penjelasan tugas anggota KPPS 1-7 dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS saat Pemilu dan Pemilihan:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota KPPS Pertama (Ketua KPPS)

Ketua KPPS bertugas memanggil pemilih berdasarkan nomor urut kedatangan yang telah dituliskan pada Model C6, dan memisahkan Model C6 berdasarkan jenis kelamin. Apabila pemilih yang telah menyerahkan Model C6 namun sampai batas akhir pemungutan suara tidak menggunakan hak pilihnya, maka dianggap tidak hadir.

Ketua KPPS bertugas menandatangani surat suara.

Ketua KPPS bertugas memberikan empat jenis surat suara kepada pemilih.

Ketua KPPS bertugas memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 kali, apabila terdapat surat suara rusak atau salah coblos.

Ketua KPPS bertugas membantu memasukkan surat suara DPD ke dalam alat bantu coblos tunanetra, dan diserahkan kepada pemilih tunanetra untuk menuju bilik suara atau template, untuk menghindari kesalahan dalam memasukkan posisi surat suara ke dalam alat bantu tunanetra.

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga bertugas mengisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS pada Surat Suara.

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga bertugas memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa/kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangan.

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga bertugas mencatat jumlah surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS ke dalam Formulir Model C1.

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga bertugas membuka surat suara satu persatu.

Anggota KPPS Kedua dan Ketiga bertugas membantu Ketua KPPS untuk:

- Menghitung suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon serta suara sah calon anggota DPD.

- Menjumlahkan suara sah yang diperoleh partai politik dengan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan, untuk masing-masing partai politik.

- Menjumlahkan seluruh Suara sah yang diperoleh seluruh partai politik

- Menjumlahkan Suara tidak sah.

- Menjumlahkan Suara sah dan suara tidak sah.

- Menghitung suara sah yang diperoleh masing-masing partai politik dan calon serta suara sah calon anggota DPD. - Menjumlahkan suara sah yang diperoleh partai politik dengan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan, untuk masing-masing partai politik. - Menjumlahkan seluruh Suara sah yang diperoleh seluruh partai politik - Menjumlahkan Suara tidak sah. - Menjumlahkan Suara sah dan suara tidak sah. Anggota KPPS Kedua dan Ketiga bertugas membantu Ketua KPPS untuk:

- Mengisi formulir Model C.

- Mengisi formulir Lampiran Model C1, berdasarkan Model C1 plano.

- Mengisi kolom suara sah partai politik/calon anggota DPD berdasarkan Model C1 plano.

- Mengisi kolom suara tidak sah partai politik/calon anggota DPD berdasarkan Model C1 plano.

- Menjumlahkan jumlah suara sah dan suara tidak sah dan dicocokkan dengan jumlah pada Model C1 plano.

Anggota KPPS Keempat

Anggota KPPS Keempat merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas LINMAS.

Anggota KPPS Keempat bertugas menerima dan memeriksa nama Pemilih.

Anggota KPPS Keempat bersama Anggota KPPS kelima bertugas membantu Ketua KPPS untuk membuka satu persatu seluruh kotak suara, mengeluarkan surat suara dan menyusun/menumpuk secara rapi serta menghitung jumlah surat suara untuk memastikan tidak ada surat suara yang tertukar dalam kotak suara.

Anggota KPPS Keempat bersama Anggota KPPS kelima bertugas mencatat ke dalam Formulir MODEL C1 Plano yang ditempel di papan pengumuman dengan cara tally.

Anggota KPPS Keempat bersama Anggota KPPS kelima bertugas mencatat dalam Formulir MODEL C1 Plano pada kolom jumlah total suara sah partai politik yang merupakan penjumlahan suara sah yang diperoleh partai politik dan suara sah seluruh calon dari partai politik yang bersangkutan.

Anggota KPPS Kelima

Anggota KPPS Kelima bertugas mengarahkan pemilih untuk memasuki bilik suara yang kosong untuk memberikan suara.

Anggota KPPS Kelima bertugas membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.

Anggota KPPS Keenam

Anggota KPPS Keenam bertugas membantu mengarahkan pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai jenis surat suara mulai dari surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Anggota KPPS Keenam bertugas memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukan ke dalam kotak suara.

Anggota KPPS Keenam bertugas mempersilakan pemilih menuju tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh dekat pintu keluar TPS.

Anggota KPPS Keenam bersama Anggota KPPS Ketujuh menyusun dan mengelompokkan:

- Surat suara yang dinyatakan SAH untuk masing-masing partai politik.

- Surat suara yang dinyatakan tidak sah.

Anggota KPPS Ketujuh

Anggota KPPS Ketujuh bertugas mempersilakan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut.

Anggota KPPS Ketujuh bertugas memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih, dan bagi pemilih penyandang disabilitas yang tidak mempunyai kedua belah tangan, penandaan tinta dapat dilakukan pada salah satu jari kakinya

Anggota KPPS Ketujuh bertugas mempersilakan pemilih untuk keluar TPS.

Anggota KPPS Ketujuh merangkap tugas menjaga ketertiban jika di TPS tersebut tidak ada petugas LINMAS.

KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal memimpin Kota Solo. Gibran mengaku harus memberanikan diri untuk melakukan tindakan.

Hal itu disampaikan Gibran dalam acara tanya jawab bertajuk 'Gibran Mendengar, Santri Bicara' di Pondok Pesantren (Ponpes) AsShiddiqiyah 2 di Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023). Mulanya, salah seorang santriwati bertanya ke Gibran terkait cara pemerintah agar santri tak kalah saing dengan siswa di sekolah umum lantaran keterbatasan teknologi dan informasi.

"Istilah demokrasi itu memimpin dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, kita kan sebagai santri kita kan kekurangan, maksudnya terbatas dengan teknologi dan informasi. Terus itu bagaimana caranya pemerintah menangani agar santri-santri itu tidak kalah dengan sekolah-sekolah lain mengenai informasi dan teknologi tersebut," tanya salah seorang santriwati di Ponpes Asshiddiqiyah 2, Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misal kalau di sini kita terbatas akan internet atau main komputer dan segala macam, jadi otomatis kan nanti kalau kita udah lulus dari pesantren kita akan kalah dengan yang lain maksudnya mungkin dari segi teknologi. Itu bagaimana pemerintah caranya pemerintah menanggulangi? Kan pemerintah itu untuk rakyat jadi ada hak kami buat meminta jawaban dari pemerintah," imbuhnya.

Gibran mengatakan pertanyaan itu sering dilontarkan oleh anak SMK. Dia lalu bercerita menemukan SMK dengan kondisi kurang baik saat awal memimpin Kota Solo.

"Pertanyaannya hampir-hampir mirip sih sebenarnya. Ini juga jenis-jenis pertanyaan yang juga sering ditanyakan teman-teman yang ada di SMK ya. Tadi saya bilang masalah mismatch antara sekolah dan dunia industri. Dulu tuh waktu awal-awal saya menjabat di Solo itu kita kunjungan ke beberapa SMK ya," kata Gibran.

Dia mengatakan, urusan SMK sebenarnya merupakan ranah gubernur bukan wali kota. Namun, dia mengaku memberanikan diri.

"Sebenarnya SMK tuh bukan ranahnya wali kota sih tapi ranahnya gubernur. Tapi karena ya keadaannya kurang baik, kami memberanikan diri untuk membuat konsorsium itu isinya perusahaan-perusahaan besar seperti misalnya Astra, Sinar Mas," ujarnya.

Gibran mengatakan kondisi SMK yang ditinjaunya saat itu kurang baik. Dia mengatakan komputer di SMK itu juga masih jadul.

"Itu mereka (konsorsium) kami bentuk untuk mengawal SMK negeri yang sebelumnya mohon maaf komputernya masih jadul, atau alat-alatnya itu masih sangat tidak terupdate. Ini kita update semuanya. Jadi apa yang dipakai di pabrik, apa yang dipakai di industri, itu sama dengan apa yang ada di sekolahnya," ujarnya.

Dia ingin pelajaran di sekolah terpakai di dunia kerja. Gibran ingin kurikulum di sekolah dan pelaku industri dapat saling bekerja sama.

"Jadi kita pengin apa yang dipelajari di sekolah itu nanti terpakai di dunia kerja. Yang kamu maksud itu kan? Jadi kita pengin yang namanya kurikulum itu kerja sama dengan pelaku industri. Kan yang mengerti kebutuhan industri pelaku industri itu sendiri," ujarnya.

Gibran berharap keterbukaan antara pelaku industri dan sekolah dapat terbentuk. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk menyiapkan para siswa di dunia kerja.

"Jadi kita pengin ada keterbukaan antara sekolah dengan dunia industri jadi anak-anak apa yang dipelajari sehari-hari di sekolah itu bener-bener bisa terpakai di dunia kerja. Entah itu komputer, mesin CNC, kemarin kami banyak yang kami perbarui, gurunya juga kami upgrade. Jadi bener-bener ketika sudah lulus itu tidak perlu lagi ikut kursus-kursus lagi atau pelatihan tambahan tapi bener-bener ready siap untuk kerja ditempatkan di dunia-dunia usaha," ujarnya.


Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meminta kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi syarat pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Ani Ruspitawati mengatakan kepesertaan BPJS Kesehatan maupun JKN akan memudahkan setiap anggota KPPS ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh anggota KPPS itu terdaftar menjadi peserta BPJS atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)," kata Ani pada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Apabila dalam melaksanakan tugasnya kemudian terjadi sakit atau butuh layanan rumah sakit, butuh layanan Puskesmas, anggota KPPS itu bisa langsung mengakses layanan kesehatan yang ada. Nanti pembiayaan kesehatannya akan dijamin melalui BPJS," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Ani mengatakan pihaknya juga akan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk calon anggota KPPS Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anggota KPPS Pemilu 2024 di Jakarta dalam kondisi sehat, terutama saat melaksanakan tugas.

"Pada dasarnya sih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memfasilitasi kegiatan medical check up (MCU) itu. Karena memang itu salah satu mekanisme yang cukup penting," tuturnya.

"Misalnya kayak punya riwayat jantung, riwayat hipertensi atau penyakit lainnya. Jadi supaya lebih ada kewaspadaan," sambungnya.

Pihakny juga berkaca pada Pemilu 2019. Maka dari itu, menurutnya perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan pada anggota KPPS.

Ani mengatakan untuk medical check up akan diurus pembiayaannya dari Pemprov DKI. Namun jika ada KPPS yang mengalami sakit dan perlu fasilitas rumah sakit, maka perlu kepesertaan BPJS.

"Kami sampaikan ke KPU bahwa semua anggota KPPS terdaftar sebagai peserta BPJS," katanya.

Meski begitu, Ani mengungkapkan bahwa Dinkes DKI Jakarta memerlukan surat permohonan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menyediakan fasilitas MCU. Nantinya, surat permohonan itu akan didorong untuk dijadikan Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) DKI Jakarta, yang menjadi dasar pelaksanaan MCU oleh Dinas Kesehatan.

"Kami memerlukan surat permintaan untuk melakukan, mengubah dari KPU. Nanti dari surat ini kami akan mendorong menjadi Insekda, sehingga kemudian pembiayaannya bisa kami laksanakan," ujarnya.


Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan sikap capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah jelas. Dia menilai Anies jelas tidak setuju dengan IKN.

"Mas Anies sekarang sudah jelas sikapnya tidak setuju dengan IKN. Tidak melanjutkan IKN maka berarti tidak melaksanakan UU Nomor 3 tahun 2023 tentang IKN," kata Viva Yoga kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Viva menyebut pemindahan ibu kota bukan berarti Jakarta akan menjadi kota mati. Dia mengatakan memindahkan ibu kota justru menyelamatkan Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memindahkan ibu kota negara tidak berarti Jakarta akan menjadi kota mati dan sunyi. Justru hal itu untuk menyelamatkan Jakarta," tutur Viva Yoga.

"Membangun IKN bukan hanya dilihat dari perspektif ekonomi, pemerataan dan keadilan sosial. Banyak spektrum. Dari perspektif konservasi juga penting. Soal air, tanah, dan kesehatan masyarakat Jakarta," sambungnya.

Dia mengatakan kondisi tanah di Jakarta semakin memprihatinkan. Permukaan tanah di Jakarta, katanya, terus menurun.

"Air tanah di satu kilometer persegi terus disedot oleh sebagian besar 15 ribu orang sehingga permukaan tanah di DKI amblas 6-18 Cm persegi per tahun. Ada yang khawatir jika DKI akan diprediksi tenggelam kalau tak ada perubahan radikal. Dampak berikutnya adalah limbah warga DKI 7.500 ton perhari sebesar gunung," kata dia.

Menurutnya IKN bukan memindahkan Jakarta ke kota baru. Dia mengatakan IKN akan memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat ekonomi dan bisnis. Viva merinci beberapa negara di dunia yang berhasil menjalani kebijakan itu.

"Contoh beberapa negara yang telah menjalani kebijakan tersebut di antaranya adalah Australia (Sydney-Canberra), New Zealand (Auckland-Wellington), AS (Washington-New York). Mereka sudah terlebih dahulu membuat kebijakan memisahkan ibu kota pemerintahan dan pusat ekonomi dan bisnis," ujar Viva.

Viva mengatakan IKN dibangun sebagai bentuk pemerataan infrastruktur. Dia berharap program tersebut membuat kemakmuran di Indonesia bisa tercapai.

"Proyek strategis ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah," tutur Viva.

"Semoga saja dengan kebijakan yang sinergis ini dapat mempercepat kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, Anies sudah berulang kali mengkritik pembangunan IKN. Misalnya, saat Anies menghadiri acara di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Bahlil Sentil Anies soal IKN Tak Hasilkan Pemerataan: Menyesatkan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menggelar safari politik di Malang Raya. Salah satunya bertemu komunitas dan influencer di Mal Olympic Garden (MOG) Kota Malang.

Dengan mengenakan topi dan celana pendek, Kaesang hadir menemui komunitas dan influencer di salah satu gerai makan yang berada di lantai tiga MOG. Kehadiran Kaesang didampingi pengurus pusat dan daerah PSI.

Kaesang sempat memberikan kode bahwa dirinya tak memberi keterangan kepada media usai pertemuan dengan komunitas dan influencer. Itu disampaikan Kaesang saat dirinya tampak sibuk melayani swafoto pengunjung mal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan, pertemuan Kaesang dengan komunitas dan influencer merupakan agenda kunjungan ke Malang. Sebelumnya, Kaesang datang ke Ponpes An-Nur 2 di Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang.

"Tadi pagi ke Ponpes An-Nur, kemudian ini (MOG) makan-makan bareng teman-teman influencer. Terus habis ini masih ada diskusi lagi bersama tokoh-tokoh masyarakat lintas agama, terus kita lanjut ke Banyuwangi," ujar Grace menjawab pertanyaan wartawan di MOG Jalan Kawi, Kota Malang, Senin (4/12/2023) siang.

Grace menyampaikan bahwa dalam pertemuan putra bungsu Presiden Joko Widodo dengan para komunitas dan influencer banyak membahas hal-hal ringan.

"Macam-macam (yang dibahas) enggak serius-serius, seru-seruan aja, nggak berat-berat," ungkap Grace.

"Tadi ada yang memang buat kontennya, memang untuk pendidikan politik, banyak juga yang saling bercanda-canda, saling roasting-an. Curhat-curhat tentang privilege anak presiden, gimana followers-nya biar banyak kayak Mas Kaesang, tips-tips bisnis, jadi seru-seruan aja sih," sambungnya.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, ingin agar santri tak hanya memahami ilmu agama. Gibran ingin para santri juga memahami ilmu perbankan hingga programming.

Hal itu disampaikan Gibran saat menjawab kekhawatiran santri terkait persaingan lapangan kerja dalam sesi tanya jawab di Pondok Pesantren (Ponpes) Asshiddiqiyah 2 di Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023). Gibran awalnya ditanya soal peluang pekerjaan seorang santri.

"Bagaimana kita dapat kesempatan di dunia pekerjaan, di mana kadang para santri jurusan ilmu Quran itu bisa apa sih ? bisa dapat pekerjaan apa sih?" tanya salah seorang santriwati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita pengen penguatan-penguatan di pondok ya terutama untuk santri," jawab Gibran.

Gibran berharap para santri tak kalah saing dengan sekolah umum di dunia kerja. Dia mengatakan para santri harus memahami ilmu lain seperti perbankan, politik, programming hingga teknologi Artificial Intelligence (AI).

"Tadi kan saya udah bilang kita pengen ke depan ada santri-santri itu ngerti masalah perbankan syariah, ngerti bagaimana caranya dakwah dengan menggunakan sarana sosial media, ngerti programming, ngerti politik, ngerti cyber security, ngerti ekonomi syariah, ngerti pertanian dengan memanfaatkan teknologi AI," kata Gibran.

Gibran mengatakan penguatan ponpes merupakan PR bersama. Dia ingin sinergi dilakukan dengan semua pihak agar penguatan itu dapat tercapai.

"Sekali lagi ya, ini emang PR sih, PR kita bersama ya. Tapi sekali lagi nanti ke depan harus ada sinergi. Kemarin kami, beberapa kiai sudah mengusulkan pesantren itu naik level," ujarnya.


Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, merasa memiliki modal yang cukup untuk menghadapi debat capres-cawapres 12 Desember mendatang. Dia menjelaskan salah satu modal yang dimilikinya yakni pengalaman sebagai moderator debat capres-cawapres pada Pilpres tahun 2009.

"Nanti kita dengar dari... biasanya timnya ketemu dengan KPU, dengan calon moderator, kemudian mereka membahas garis besar temanya, biasanya ya. Lalu dari situ, saya pernah beberapa kali (ikut proses debat), satu pernah jadi moderator, dua pernah mempersiapkan calon untuk debat, dan ketiga sekarang saya ikut debat. Jadi tuhan takdirkan dapat pengalaman cukup lengkaplah untuk saat ini," ujar Anies saat melakukan kampanye di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/12/2023).

Anies mengaku tetap mempersiapkan diri seperti beristirahat maupun membaca-baca isu. Tapi dia juga mengatakan tidak berpatokan pada isu tertentu saja. Menurutnya, debat bukan sebuah hal yang bisa dihafalkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya tentu harus baca-baca, semuanya harus ada persiapan, harus ada istirahat cukup, olahraga yang baik, cukup istirahat supaya bisa mikir. Makanya kita dengar nanti apa saja tema yang akan dibahas. Karena biasanya refresh aja, refresh data, refresh informasi, kan ini bukan cerdas cermat yang harus dihafalkan, enggak bisa dihafalin," jelas Anies.

"Ini tuh sama seperti konferensi pers, kita datang ngobrol begini enggak tau akan ditanyakan apa, pertanyaannya apa, atau seperti desak Anies kemarin, kita akan muncul pertanyaan apa saja. Jadi tabungannya harus tindakan lama tapi harus refresh lah data-data," pungkasnya.

Seperti diketahui, KPU menetapkan tanggal debat capres-cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) pada Pemilu 2024. Debat akan digelar selama lima kali, dengan rincian dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024.

Berikut rincian tanggal debat capres-cawapres Pilpres 2024.

Selasa, 12 Desember 2023

Jumat, 22 Desember 2023

Minggu, 7 Januari 2024

Minggu, 14 Januari 2024

Minggu, 4 Februari 2024.


BEM UI buka suara setelah aksi protes mereka terhadap politik dinasti direspons politikus PSI Ade Armando yang menyenggol model kepemimpinan Sultan di DIY. Ade Armando akhirnya meminta maaf karena komentarnya disebut membuat gaduh.

"Menurut saya, Bang Ade Armando perlu belajar lagi. Sebagai seorang pakar komunikasi, pernyataannya kemarin jelas tidak menunjukkan kepakarannya. Ia harusnya paham akan konstitusi, hukum, dan demokrasi terlebih dahulu sebelum berbicara," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang lewat keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023), dikutip dari detikNews.

Diketahui, di Provinsi DIY memang tidak ada Pemilu Gubernur. Gubernur DIY dijabat oleh Sri Sultan HB X yang notabene juga raja Kesultanan Yogyakarta. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia pun menghargai keistimewaan DIY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya rasa semua hal di atas sudah menggambarkan mengapa kekhususan yang hari ini Yogya alami berbeda dengan politik dinasti yang kami tentang," ujar Melki.

Politik dinasti yang dikritik BEM UI dkk mengemuka lewat putusan MK soal syarat usia minimal capres-cawapres.

"Proses politik dinasti yang hari ini kita saksikan jelas sangat berbeda dengan yang ada di Yogyakarta. Proses manipulasi hukum di Mahkamah Konstitusi, etika kenegaraan yang tak dihiraukan, dan pembangkangan konstitusi jelas bukan hal yang legal dan direstui hukum," ucap Melki.

Menurut BEM UI, tanggapan Ade Armando terhadap aksi BEM UI dan BEM UGM berpotensi menyulut kemarahan orang-orang. BEM UI pun menyayangkan pernyataan Ade Armando.

"Bahkan, walaupun kami tak selalu sependapat dengannya, kami tetap mengecam kekerasan yang pernah ia alami. Ini adalah karena perjuangan kami yang dilandasi nilai, bukan sentimen politik apa pun," kata Melki.

Isu ini bermula dari aksi BEM UGM dan BEM UI di Monumen Serangan Umum 1 Maret di Kota Jogja, Rabu (29/11) sore. Kala itu para mahasiswa menggelar 'Mimbar Rakyat' dan menyuarakan matinya demokrasi. Ade Armando lalu menanggapi aksi BEM UGM dan BEM UI di Jogja.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," tulis Ade Armando di akun X-nya, Minggu (3/12).

Setelah jadi sorotan, hari ini Ade Armando meminta maaf lewat akun X. "Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip, Senin (4/12).

Warga Jogja Laporkan Ade Armando ke Polda DIY


Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta siap memfasilitasi pemeriksaan kesehatan untuk calon anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan setiap anggota KPPS Pemilu 2024 di Jakarta dalam kondisi sehat, terutama saat melaksanakan tugas.

"Pada dasarnya sih Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa memfasilitasi kegiatan medical check up (MCU) itu. Karena memang itu salah satu mekanisme yang cukup penting," kata Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati, kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2023).

"Misalnya kayak punya riwayat jantung, riwayat hipertensi atau penyakit lainnya. Jadi supaya lebih ada kewaspadaan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Ani menyampaikan, Dinkes DKI Jakarta memerlukan surat permohonan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk menyediakan fasilitas MCU. Nantinya, surat permohonan itu akan didorong untuk dijadikan Instruksi Sekretaris Daerah (Insekda) DKI Jakarta, yang menjadi dasar pelaksanaan MCU oleh Dinas Kesehatan.

"Kami memerlukan surat permintaan untuk melakukan, mengubah dari KPU. Nanti dari surat ini kami akan mendorong menjadi Insekda, sehingga kemudian pembiayaannya bisa kami laksanakan,"ujarnya.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari meminta pemerintah daerah (Pemda) melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para pengawas KPPS di Pemilu 2024 mendatang. Hasyim juga mendorong optimalisasi jaminan sosial di sektor ketenagakerjaan.

Hal itu disampaikan Hasyim dalam diskusi terkait warning dan potensi keberulangan kematian massal petugas KPPS pada Pemilu dan Pilkada serentak 2024 dan evaluasi kinerja serta capaian tim pemenuhan hak konstitusional warga negara TA 2023 di Hotel Novotel Cikini, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Kamis (12/11). Rapat ini juga dihadiri perwakilan dari Bawaslu, Kemenkes dan Komnas HAM.

"Di antaranya meminta kepada pemerintah daerah untuk memberikan pemeriksaan kesehatan supaya teman-teman yang bertugas sudah pasti sehat dan usia maksimal 50 tahun. Dan kemudian ada Instruksi Presiden No 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi jaminan sosial sektor ketenagakerjaan," kata Hasyim di Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2023).

Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan Pemda dan KPU provinsi untuk menganggarkan pengadaan Jamsos tersebut. Menurutnya, hal itu menjadi kewajiban yang harus dimiliki oleh petugas KPPS.