Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyambut Sandiaga Uno yang rindu dengan kawan-kawan lamanya di PKS. Kini, kesempatan Sandiaga Uno maju dari PKS terbuka lebar.

Sandiaga Uno menyampaikan keriduannya usai menghadiri acara Dialog Interaktif Bersama Pelaku Ekonomi Kreatif di Bojonggede, Bogor, pada Minggu (7/5) kemarin. Dia pun sempat memuji perjuangan teman-temannya di PKS.

"Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak kenal lelah dan rasanya ingin kembali berjuang dengan teman-teman PKS," kata Sandiaga Uno.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKS ini komitmennya terhadap NKRI sangat luar biasa, jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insyaallah dibukakan jalan untuk berjuang bersama-sama," tambahnya.

Namun demikian, Sandiaga menyerahkan keputusan kepada pimpinan partai politik dan gabungan partai politik, seandainya dirinya akan disandingkan dengan Anies Baswedan di 2024. Dia menekankan bukan dirinya lah yang mengambil keputusan.

"Semua keputusan itu ada di tangan Pak KMS (ketua majelis syuro), KMS ini adalah tokoh Salem Segaf Aljufri, yang jadi orangtua kita, itu bukan wewenang saya, jadi itu juga prerogatifnya para pimpinan partai politik dan gabungan partai politik," kata Sandiaga.

"Jadi Itu sekali lagi bukan saya yang menentukan," tambahnya.

Sandiaga Uno Foto (Muhammad Aminudin/detikJatim)

Meski begitu, Sandiaga Uno mengaku tidak ingin terburu-buru memilih tempat berlabuhnya usai mundur dari Partai Gerindra. Ia ingin semua tahapan berjalan secara alami.

"Temen-temen sabar, saya baru saja mundur dari partai Gerindra. Sudah banyak pembicaraan, diskusi, saya tidak ingin tergesa-gesa, tidak ingin buru-buru, ingin semua berjalan secara alami natural," tandasnya.

Simak Video 'Jawaban Santai PKS soal Survei Elektabilitas Anies Stagnan Urutan 3':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya jawaban PKS di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum Partai Gelora, Fahri Hamzah, bicara soal koalisi oposisi tak jelas karena dipimpin oleh partai yang masih ada di dalam kabinet pemerintah. NasDem menegaskan tak pernah membuat koalisi oposisi meski bekerja sama dengan PKS dan Partai Demokrat.

"NasDem tidak pernah declare jadi koalisi oposisi. NasDem hanya mencapreskan Anies Baswedan, yang juga bukan merupakankader partai oposisi manapun kan," kata politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni, Senin (8/5/2023).

Kemudian, kalau akhirnya terbentuk koalisi dengan PKS dan Demokrat, NasDem merasa tak pernah jadi pemimpin koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau pada akhirnya ada partai lain yang ikut mendukung dan jadi koalisi, NasDem juga tidak pernah menganggap kami adalah pemimpin koalisi," katanya.

NasDem merasa heran jika disebut sebagai oposisi Presiden Jokowi. Menurut Sahroni, sampai saat ini NasDem masih berada di pemerintahan Jokowi.

"Kami juga masih heran bila disebut jadi oposisi. Kami kan anggota kabinet yang dipimpin Pak Jokowi sebagai presiden, bukan Pak Jokowi sebagai politisi, atau king maker atau apalah istilahnya," ucapnya.

Sahroni menegaskan bahwa NasDem akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga masa jabatan periode kedua serakhir.

"Jadi secara sistem, NasDem bukan oposisi di kabinet ini. Kami masih mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai 2024," katanya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah bicara terkait kesulitan koalisi oposisi yang dipimpin oleh partai yang masih ada di dalam kabinet pemerintah. Fahri menyebut koalisi itu menjadi tidak jelas.

Hal ini disampaikan Fahri Hamzah lewat akun Twitternya @Fahrihamzah. Dia menyinggung terkait koalisi oposisi yang dipimpin oleh partai yang saat ini berada di lingkaran pemerintah.

"Gagasan alternatif itu jubirnya harus menyatakannya dengan terang benderang. Kesulitan koalisi yang dipimpin partai yang masih dalam kabinet lalu mau jadi oposisi kira-kira itulah. Jadi nggak jelas. Sayang sekali ya. Gimana menurut kisanak?" kata Fahri Hamzah dalam cuitannya seperti dilihat detikcom, Senin (8/5/2023). Fahri Hamzah sudah mengizinkan cuitannya dikutip.

Fahri lalu mengatakan ada anggota kabinet yang saat ini terdiri dari orang-orang yang sudah tidak dianggap. Dia tidak menjelaskan siapa orang di kabinet yang dimaksud.

"Berarti ada anggota kabinet yang terdiri dari golongan orang-orang yang sudah tidak dianggap," ucapnya.

Simak Video 'Jawaban Santai PKS soal Survei Elektabilitas Anies Stagnan Urutan 3':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Kompleks BGK, Minggu (14/5). Para relawan kini tengah menanti perintah Jokowi untuk arah dukungan politik di 2024.

Dirangkum detikcom, Selasa (9/5/2023), Jokowi dipastikan akan menghadiri acara puncak Musra pada akhir pekan nanti. Hal tersebut diungkap oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

"Yang pasti, Pak Jokowi sudah berkomitmen akan hadir pada tanggal 14 Mei 2022, hari Minggu. Pak Jokowi akan hadir," kata Budi Arie dalam konferensi pers di Istora Senayan, Senin (8/5).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Relawan Akan Dengar Perintah Jokowi

Budi mengatakan para relawan akan mendengarkan perintah langsung Jokowi. "Kita tunggu bersama apa yang akan diperintahkan Pak Jokowi kepada kami semua di acara puncak Musra," ucap Budi.

Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus mengatakan pihaknya akan mendengarkan pidato dan arahan Jokowi saat acara puncak Musra. Menurutnya, pidato dan arahan Jokowi merupakan perintah bagi para relawan.

"Pada saat puncak Musra Bapak Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato arahan bagi kami semua relawan, akan mendengarkan pidato dan atahan beliau yang buat kami adalah sebuah perintah," tutur Panel Barus.

Puncak Musra itu akan digelar dengan tema 'Suara Rakyat Penentu Arah 2024'. Nantinya, kata Panel Barus, panitia Musra akan menyerahkan nama-nama capres-cawapres ke Jokowi.

Serahkan Capres-Cawapres Hasil Musra ke Jokowi

Budi Arie sebagai penanggungjawab Musra akan menyerahkan langsung hasil Musra kepada Jokowi. Para relawan, kata Budi, tinggal menunggu arahan Jokowi.

"Jadi tidak ada hasil akhir (nama capres-cawapres) ini dengan nilai sekian. Itu akan kita bungkus dan diserahkan ke Pak Jokowi. Karena nama-nama itu faktual adalah hasil yang berhasil kami potret tapi kami tidak membuat urutan atau peringat. Pak Jokowi yang tahu, yang membaca, nanti kita tunggu Pak Jokowi batuk (arahan)," ujar Budi.

Simak Video 'Adu Argumen Kubu Ganjar Vs Kubu Anies soal Jokowi Jangan Cawe-cawe':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum Partai Demokrat Benny K Harman mewanti-wanti jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak netral, maka seperti mengumandangkan perang. Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut, tak ada yang salah jika Presiden berpihak kepada salah satu calon.

"Memang apa masalahnya jika Presiden Jokowi berpihak ke salah satu paslon?" kata Viva Yoga saat dihubungi, Senin (8/5/2023).

"Kan hal itu dijamin oleh UU selama presiden tidak melakukan abuse of power, atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara dan kekuasaan," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baginya, presiden tak menghalang-halangi partai politik untuk berkoalisi dan memilih capresnya. Diketahui, koalisi dari Demokrat, PKS, dan Nasdem telah memutuskan mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Tetapi kan pak presiden memberikan ruang yang luas dan bebas kepada siapapun untuk maju. Tidak ada larangan dari presiden kepada siapapun untuk berkontestasi," katanya.

Viva Yoga berkelakar bahwa mungkin ada yang khawatir karena mayoritas masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Atau mungkin dugaan saya saja, jangan-jangan karena kepuasan publik yang masih tinggi di atas 70% kepada pemerintahan Presiden Jokowi, lalu ada tim-tim sukses yang khawatir atau deg-degan jantungnya, he he he," katanya.

Menurut Viva Yoga, presiden pun mengembang jabatan politik. Sehingga, mau tak mau akan ikut dalam proses politik.

"Jabatan presiden itu jabatan politik dan jabatan publik. Jika bisa soal politik, atau ikut ke dalam proses politik, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, sebagai keniscayaan atau taken for granted," katanya.

Baginya, apa yang dilakukan oleh Jokowi selama ini dengan partai-partai koalisi tak melanggar etika.

"Di samping itu, dari sisi etika politik, sikap presiden Jokowi juga tidak ada yang dilanggar jika mesti harus berjalan dan berkomunikasi dengan siapa saja," ucapnya.

Simak juga Video 'Nama Relawan Anies Pakai Kata 'Amanat', Berhubungan dengan PAN?':

[Gambas:Video 20detik]

Pernyataan Benny K Harman. Simak di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dua calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama-sama melakukan safari ke Jember, Minggu (7/5). Capres PDI Perjuangan (PDIP) dan NasDem itu diyakini sama-sama mengincar basis suara Nahdliyin di Jember dan kawasan Tapal Kuda secara luas.

Agenda utama Ganjar di Jember adalah konsolidasi dengan relawan pemenangan di GOR PKPSO Kaliwates. Sedangkan tujuan Anies ke Jember untuk menghadiri haul Habib Soleh di Kecamatan Tanggul.

Namun, di luar agenda utama itu, keduanya juga menyempatkan diri untuk sowan ke pondok pesantren (ponpes). Ganjar mengunjungi Ponpes Al Badri di Gumukmas, sementara Anies bertandang ke Ponpes Al Qodiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengamat politik Universitas Jember (Unej), M Iqbal menilai, kunjungan Ganjar dan Anies ke Jember merupakan manuver untuk berebut suara Nahdliyin. Dalam kontestasi politik, NU tidak cukup dipandang dalam kacamata struktural. Namun, juga harus dipertimbangkan dari basis NU kultural.

"Secara kultural, kalangan Nahdliyin ini memiliki adab dan ritual sebagaimana dipraktikkan oleh kiai-kiai NU," ujarnya.

Maka dari itu, jumlah pesantren yang ada di Jember bisa menjadi patokan seberapa besar kekuatan suara Nahdliyin. Sebab, menurut Iqbal, tokoh-tokoh dan kiai-kiai NU memiliki pengaruh sentral dalam menentukan preferensi atau sikap politik di kalangan kaum Nahdliyin.

"Kita baca statistiknya, jumlah pesantren di Jawa Timur itu kurang lebih 4.500-an. Nah, jumlah pesantren di Jember sekitar 611 sampai 700, di Situbondo hampir 200, Bondowoso sekitar 170, di Banyuwangi juga sekitar 170, di Lumajang sekitar 150. Memang belum terpetakan apakah itu pesantren NU atau bukan. Tapi kalau kita jumlah, pesantren NU di Tapal Kuda itu sekitar 30 persen," urai Iqbal.

Jumlah ini, kata Iqbal, bisa diperhitungkan oleh siapapun tokoh politik, baik dalam Pileg maupun Pilpres. Maka tidak heran, banyak capres menjadikan daerah Tapal Kuda, termasuk Jember sebagai salah satu kekuatan episentrum elektoral di Jawa Timur.

"Menurut saya, itulah kenapa kemudian Jember ini sangat diperhitungkan oleh para capres itu. Karena potensi elektoralnya, utamanya dari kalangan Nahdliyin sangat besar," tandasnya.

Ganjar dan Anies harus punya modifikasi strategi untuk dapat suara warga Jember. Baca halaman selanjutnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan partai koalisi pemerintah pada Selasa (2/5/2023) di Istana Merdeka. Ini menandaskan ada prahara di antara keduanya. Kekecewaan menyelimuti partai yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 tersebut.
“Ya seperti kata Pak Surya, ya mungkin sekarang dia (Jokowi) tidak membutuhkan NasDem. Tapi, apakah setelah tidak berkuasa, dia tidak membutuhkan NasDem?” ungkap Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada reporter
 pekan lalu.
Selang beberapa hari, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bersua dengan Surya Paloh. Meski Luhut mengklaim sekadar silaturahmi seusai Idul Fitri, obrolan pandangan capres hingga wejangan cawapres nyatanya turut tersemat di dalamnya. Bahkan, menurut Ahmad Ali, temu keduanya juga terkait soal renggangnya hubungan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh.
“Pak Luhut sebagai sahabat, sahabat Pak Jokowi, Pak Surya, ingin mendinginkan suasana itu kan,” ujar Ahmad Ali.
Meski demikian, juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai tidak diundangnya NasDem merupakan satu dari sekian upaya menggoyang partai koalisi pendukung Anies Baswedan.
Upaya lainnya, menurut Herzaky, yang sangat terstruktur dan sistematis tengah dilakukan pula terhadap Partai Demokrat. Diketahui, Moeldoko bersama mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun, terus meluncurkan aksinya dalam mencaplok kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
“PK (peninjauan kembali) Moeldoko ini kan sesuatu kerusakan dalam hukum yang luar biasa. Bagaimana hukum, yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, tapi kemudian malah ditunggangi oleh begal-begal demokrasi untuk merebut partai,” ujar Zaky kepada reporter
 melalui sambungan telepon, Jumat (5/5/2023).
Zaky mengakui persoalan tersebut cukup menguras konsentrasi Partai Demokrat di tengah kesibukan persiapan calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. “Kalau berhasil, selesai Anies Baswedan. Ini kaki-kakinya Mas Anies mau dihancurkan satu per satu,” lanjut Zaky.
Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan ada upaya bujuk rayu berupa ajakan agar partainya berpaling dari Anies Baswedan. Salah satunya melalui kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ke Cikeas untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pekan lalu.
“Tapi kami sama sekali bergeming. Kami istikamah. Partai Demokrat istikamah untuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan bersama Mas Anies Baswedan,” kata Kamhar saat dihubungi reporter
 pekan lalu.
Di sisi lain, PKS bahkan pernah ditawari posisi menteri di pemerintahan Jokowi. Seorang petinggi PKS menyebut Ahmad Syaikhu sempat ditemui orang yang mengaku utusan pemerintah pada Oktober tahun lalu. Utusan ini datang untuk menawarkan dua posisi menteri kepada PKS.
Tawaran posisi menteri kepada PKS ini pun dibenarkan oleh Ketua Departemen Politik DPP PKS Pipin Sopian. Namun Pipin tidak tahu pasti tawaran itu datang untuk kursi menteri apa. Dia juga tidak yakin betul bahwa orang yang datang itu merupakan utusan dari Istana Negara.
“Awalnya kan kami kira ini kabar burung, tapi ternyata
 ada. Tapi kalau itu benar utusannya, ya kami jelaskan bahwa kami menolak,” kata Pipin kepada reporter
.
Juru bicara PKS Muhammad Kholid turut menanggapi isu tawaran posisi menteri tersebut. Jikapun ada, pasti tidak akan diambil oleh PKS.
“Karena keputusan musyawarah Majelis Syuranya, baik bagian ketujuh maupun kedelapan, kami sudah sepakat untuk di luar pemerintahan. Jadi musyawarah Majelis Syura kan keputusan tertinggi, dan itu menjadi acuan kita bahwasanya PKS akan terus berada di luar pemerintah sampai 2024 nanti,” jelas Kholid kepada reporter
 Jumat (5/5/2023).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, upaya-upaya untuk menggoyang Koalisi Perubahan bisa memunculkan beberapa skenario kekalahan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024.
“Skenarionya misalnya nantinya Partai Demokratnya beralih ke Ganjar Pranowo. Demokratnya 'dicopet', 'dicolong' melalui PK Mahkamah Agung, itu kan bisa saja,” tutur Ujang kepada reporter
 pekan lalu.
Jika persoalan PK belum juga menemui titik terang, Ujang memandang, bisa menjadi ancaman bagi Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan.
“Nah, kalau kita bicara konstruksi hukum formil maupun materiil, sesungguhnya ya sudah kita baca bahwa yang menang adalah AHY. Dari upaya di pengadilan tingkat pertama hingga banding dan kasasi, ya bakal menang. Karena memang AHY yang sah, pemilik Demokrat yang sah,” kata Ujang.
Tetapi, dalam konteks politik, bagi Ujang, terdapat kemungkinan Moeldoko dimenangkan dalam peninjauan kembali. Buntutnya jelas, jika Moeldoko menang, AHY tidak akan bisa menandatangani pengusungan dan mendukung Anies pada September 2023 sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dan Koalisi Perubahan bubar. “Kalau Moeldoko dimenangkan, ini yang berbahaya. Bahaya bagi demokrasi, ya,” jelasnya.
 Ani Mardatila, Fajar Yusuf Rasdianto
 Ani Mardatila
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan mendaftarkan nama bakal calon legislatif (Bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 11 Mei 2023. Pendaftaran tersebut dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.

"Pendaftaran seluruh calon anggota legislatif dari kabupaten, kota, dan provinsi dan tingkat pusat akan dilakukan secara serentak pada 11 Mei jam 10.00 tepat seluruh Indonesia akan melakukan pendaftaran," kata Hasto di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto mengatakan PDIP sudah melengkapi semua syarat pendaftaran caleg sehingga proses memasukkan berkas akan cepat. Pendaftaran itu akan terlaksana pukul 10.00 waktu setempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagaimana menjadi ciri dari PDIP, seluruh kelengkapan administratif sudah dilakukan dan seluruh calon anggota legislatif sudah dipersiapkan secara matang," ujarnya.

Namun, Hasto belum bisa membeberkan nama-nama caleg dari PDIP dan hanya mengindikasikan sosok itu berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, budayawan, hingga menteri era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Nantinya, caleg yang diumumkan PDIP punya kewajiban untuk memenangkan capres.

"Siapa yang akan menjadi caleg nantinya juga akan menjadi pilar yang sangat penting di dalam pemenangan Bapak Ganjar Pranowo," tutur Hasto.

"Mengingat seluruh caleg bersama kepala daerah dan capres itu satu kesatuan, sehingga nama-nama siapa saja yang menjadi vote getters, nama-nama yang mewakili akademisi, dari tokoh budayawan, nama menteri dalam kabinet Pak Jokowi yang akan dicalonkan PDIP, pakar yang akan menjadi core penting dalam setiap komisi," pungkasnya.

Simak Video 'PDIP 'Pede' Elektabilitas Ganjar ke Depan Makin Melonjak':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah baliho yang menampilkan wajah dan nama Bacaleg hingga Capres mulai bermunculan di Kota Medan. Padahal saat ini, masih tahap pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pantauan detikSumut, Senin (8/5/2023), beberapa spanduk Bacaleg tersebut terdapat di Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Jamin Ginting. Sedangkan di Jalan HM Yamin terdapat umbul-umbul Capres.

Di Jalan Perintis Kemerdekaan, mejeng baliho yang menampilkan Bacaleg DPRD Sumut. Dari baliho tersebut diketahui Bacaleg itu berasal dari Partai Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bacaleg Partai Demokrat DPRD Sumut (Medan A)," tertulis di dalam baliho.

Sedangkan di Jalan HM Yamin, umbul-umbul yang menampilkan Anies Baswedan sebagai Capres 2024-2029. Di umbul-umbul itu terlihat lambang Partai NasDem.

Sedangkan di Jalan Jamin Ginting, terdapat baliho milik mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution. Dalam baliho tersebut, Akhyar secara eksplisit mengungkapkan bakal maju sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sumut 1 melalui Partai Demokrat.

"Menuju Senayan dari: Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai & Tebing Tinggi," tertulis di baliho tersebut.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Medan, Muh Fadly mengatakan, saat ini belum masuk tahapan kampanye. Sehingga keberadaan baliho sebagai alat peraga kampanye tersebut belum menjadi kewenangan mereka untuk ditetapkan menyalahi aturan atau tidak.

"Kalau melihat dari regulasinya, ini kan belum masuk tahapan kampanye, jadi kewenangan kita belum ada sampai di situ," kata Muh Fadly saat dihubungi detikSumut, Senin (8/5/2023).

Fadly menyebutkan, berdasarkan PKPU, kampanye boleh dilakukan setelah KPU melakukan penetapan calon. Sehingga saat ini seharusnya belum bisa melakukan kampanye.

"Sebenarnya kan belum masuk ke tahapan itu (kampanye), belum bisa, tetapi sebenarnya pun ini kewenangan ada di Pemerintahan Kota," ucapnya.

Hanya saja, Fadly menuturkan eksekusi alat peraga kampanye yang menyalahi aturan merupakan ranah Pemkot Medan atas rekomendasi Bawaslu. Namun karena belum masuk tahapan kampanye, ia mengaku Bawaslu belum bisa memberikan rekomendasi.

"Eksekusi itu kan ada di ranah Pemerintah Kota kalau secara regulasi, kalau di kami hanya merekomendasikan itu menyalahi ketentuan, tapi ini bukan soal menyalahi atau tidak, tapi tahapan kampanye itu belum ada," tutupnya.

KPU Harap Gesekan Pemilu Legislatif Tak Keras: Akan Sulit Cari Kawan


Capres PDIP Ganjar Pranowo dan capres NasDem Anies Baswedan datang ke Jember dalam waktu yang bersamaan. Keduanya juga menyempatkan diri sowan ke kiai yang notabene juga pengasuh pondok pesantren (ponpes). Pengamat menilai, salah satu tujuan Ganjar dan Anies ke Jember adalah untuk memperebutkan suara Nahdliyin.

Menurut pengamat politik Universitas Jember (Unej), M Iqbal, langkah dua capres sowan ke kiai merupakan upaya keduanya mendekatkan diri ke kalangan Nahdliyin. Tujuannya adalah meraih akseptabilitas yang nantinya bisa mengarah ke elektabilitas.

Lalu, ke manakah arah suara Nahdliyin di Jember dalam konstelasi politik selama ini?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Suara Nahdliyin di daerah Tapal Kuda, khususnya di Jember itu dipetakan dari pondok pesantren mana saja yang afiliasi pada partai-partai pengusung calon presiden," kata M. Iqbal kepada detikJatim, Senin (8/5/2023).

Apalagi, kata Iqbal, Nahdatul Ulama (NU) yang notabene wadah organisasi bagi kalangan Nahdliyin di wilayah Jember memiliki dua pengurus cabang. Yakni PCNU Jember dan PCNU Kencong.

Kencong sendiri merupakan sebuah kecamatan. PCNU Kencong berdiri lebih awal daripada PCNU Jember. PCNU Kencong mewadahi 5 kecamatan. Sedangkan PCNU Jember 26 Kecamatan.

"NU Kencong berdiri pada 21 September 1937, jauh lebih awal daripada PCNU Jember. Jadi NU Kencong usianya jauh lebih tua, meski hanya mencakup 5 kecamatan. Yakni Kecamatan Kencong, Gumuk Mas, Puger, Umbulsari, dan Kecamatan Jombang," urai Iqbal.

Baik PCNU Jember mau pun PCNU Kencong, menurut Iqbal sama-sama memiliki sikap independen dan tidak saling mempengaruhi. Jadi, kedua PCNU ini harusnya sama-sama didekati oleh para capres jika ingin memperoleh suara elektoral besar di Jember.

"Di wilayah NU Kencong, ada dua pondok pesantren yang cukup besar. Yakni Ponpes Assuniyah Kencong dan Bustanul Ulum di Desa Mlokorejo, Kecamatan Puger," katanya.

Sedangkan di wilayah NU Jember, sambung Iqbal, terbagi dalam beberapa kelompok yang sangat berpengaruh. Di antaranya Bani Siddiq, lalu Ponpes Alqodiri asuhan KH Muzakki, kemudian Bani Isbat, dan sejumlah tokoh pengurus cabang NU Jember sendiri.

Keluarga Bani Siddiq, menurut Iqbal, memiliki pengaruh di kalangan perkotaan. Hal ini tak lepas dari ketokohan almarhum KH Ahmad Siddiq yang merupakan tokoh nasional yang juga tokoh di PBNU.

"Bahkan wabup saat ini, KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman merupakan keluarga besar Bani Siddiq yang ada di Talangsari, Jember. Juga ketua PPP Jember KH Madini Farouq, masih ada hubungan darah dengan keluarga Talangsari," kata Iqbal.

Pengamat politik Unej, M. Iqbal. Foto: Yakub Mulyono/detikJatim

Di perkotaan juga ada KH Muzakki yang merupakan pengasuh Ponpes Alqodiri. KH Muzakki sendiri selama ini dikenal dekat dengan sejumlah pejabat negara dan petinggi partai di Indonesia.

"Sebut saja Jusuf Kalla, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang kemarin menyempatkan diri berkunjung ke Ponpes Alqodiri," kata Iqbal.

Massa dari KH Muzakki ini, menurut Iqbal, cukup besar. Ribuan orang selalu hadir dalam kegiatan manakib di ponpes tersebut yang rutin digelar sebulan sekali.

"Sebagian besar dari luar kabupaten Jember. Bahkan tidak jarang dari luar negeri juga," tukasnya.

Lalu, lanjut Iqbal, ada kelompok lainnya yakni Bani Isbat. Di mana kelompok ini di Jember memiliki jejaring kuat dengan keturunan Kiai Isbat di Madura dan dikenal dekat dengan Majelis Syuro Muslimin Indonesia.

"Beberapa nama terkenal, ada Kiai Abduh di Kecamatan Tempurejo, lalu ada KH Baidowi Said pengasuh ponpes Bustanul Ulum, lalu ada KH Lutfi Ahmad di Kecamatan Jenggawah yang kita kenal dulu masuk di Partai Amanat Nasional (PAN)," terang Iqbal.

Kemudian di kalangan struktural PCNU Jember sendiri ada sejumlah tokoh yang sangat berpengaruh. Di antaranya Rois Syuriah PCNU Jember KH Muhyidin Abdussomad yang juga pengasuh Ponpes Nuris Jember, lalu pengurus Lembaga Dakwah PBNU Abdullah Syamsul Arifin (Gus Aab) yang juga mantan ketua Tanfidz NU Jember.

"Selain itu, di kalangan NU juga ada KH Muqit di kecamatan Silo yang pernah menjabat sebagai wakil Bupati pada era Bupati Faida," tambah Iqbal.

PCNU Jember, kata Iqbal, cenderung lebih dekat dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PCNU Jember seringkali diajak PKB bermusyawarah dalam mengambil langkah strategis partai.

"Sedangkan PCNU Kencong cenderung lebih dekat dengan Gerindra. Hal ini tak lepas dari pengaruh KH Ahmad Fawait (Gus Fawait) yang sekarang duduk di kursi DPRD Jawa Timur dari Fraksi Gerindra. Perolehan suaranya di Pileg kemarin terbesar se-Jawa Timur, 200 ribu lebih. Jadi bisa dibayangkan seperti apa pengaruhnya. Gus Fawait sendiri tempat tinggalnya di Kecamatan Jombang yang memang masuk wilayah NU Kencong," urai Iqbal.

"Seperti itulah bangunan peta politik kalangan Nahdliyin yang ada di Jember saat ini. Meskipun masih bisa cair, tapi setidaknya di Jember ada dua kekuatan politik besar di kalangan Nahdliyin, yakni Gerindra dan PKB," tukas Iqbal.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar di 30 provinsi telah menetapkan tiga nama bakal calon presiden yang akan diusulkan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat (Musra) Andi Gani Nena Wea mengungkapkan dari tiga nama tersebut, Ganjar keluar sebagai calon dengan raihan suara terbanyak. Sementara, Prabowo dan Airlangga masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga.

"Nama-nama yang masuk tiga besar, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sesuai urutan peringkat pertama Pak Ganjar Pranowo," imbuhnya.

Meski begitu, Andi menerangkan pihaknya akan menyerahkan tiga nama tersebut tanpa pemeringkatan kepada Jokowi pada acara Puncak Musra yang digelar di Istora Senayan tanggal 14 Mei 2023 mendatang.

"Kami serahkan dalam amplop tertutup kepada Pak Jokowi hari Minggu nanti, beliau nanti yang akan memutuskan," katanya.

Andi pun tidak menampik kemungkinan relawan Jokowi memilih capres sesuai hasil Musra. Menurutnya, hasil Musra sudah menggambarkan siapa capres yang menjadi harapan tertinggi relawan.

"Sebagian besar relawan Jokowi sudah memutuskan mendukung Pak Ganjar, meski ada juga yang mendukung Prabowo dan lain-lain. Tapi sebagian besar sudah ke Pak Ganjar," jelasnya.

Terlepas dari itu, Andi menyatakan akan menghormati apapun pilihan Jokowi.

"Pak Jokowi punya pertimbangan politik sendiri, dan relawan setuju menunggu instruksi Pak Jokowi," pungkasnya.

Simak Video: Simulasi Head to Head SMRC: Ganjar Unggul 7,6% dari Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Koordinator Nasional Amanat Indonesia (ANIES) Sahrin Hamid menegaskan relawan 'Amanat Indonesia' (ANIES) tidak memiliki hubungan struktural dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Hal itu ditegaskannya untuk menyikapi Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay yang akan mengevaluasi kader PAN yang ikut dalam relawan ANIES.

"Amanat Indonesia (ANIES) tidak memiliki hubungan struktural dengan PAN," tegas Sahrin dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).

Sahrin membenarkan statement yang dilontarkan oleh Saleh, bahwa ada sebagian pendiri ANIES yang kini bukan pengurus PAN. Tapi, bahwa pendiri Amanat Indonesia adalah juga pendiri dan deklarator PAN, anggota DPR RI dan mantan anggota DPR RI Fraksi PAN tak bisa dipungkiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa beberapa pendiri Amanat Indonesia, sekarang bukanlah pengurus PAN. Itu iya. Tapi bahwa ada yang anggota DPR RI aktif. itu juga iya. Yakni Bapak Alimin Abdullah, anggota aktif DPR RI, yang saat kemarin ikut deklarasi dan juga pengukuhan," imbuh Sahrin.

Lebih lanjut, Sahrin mengungkapkan jika dilihat dari survei-survei yang ada, pemilih partai PAN di atas 60% memilih Anies Baswedan. Hal ini berkaca dari realitas respons basis PAN yang mayoritas aspirasinya adalah Anies Presiden untuk Pemilu 2024 nanti.

Terkait sanksi yang akan diberikan oleh DPP PAN, Sahrin mengatakan PAN memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Sehingga dinamika pendapat dalam menyikapi sesuatu terbuka bagi setiap insan dan kader PAN.

"Entah itu pengurus, kader ataupun simpatisan. Karena PAN itu lahir dari semangat reformasi. Ruh reformasi itu adalah kebebasan berpendapat," ujarnya.

Sebelumnya, dilansir dari CNN Indonesia, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan PAN akan mengevaluasi kader-kadernya yang membentuk organisasi relawan bernama ANIES untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan.

Saleh menegaskan inisiator relawan Amanat Indonesia Sahrin Hamid dan kawan-kawannya sudah bertahun-tahun tak aktif di kepengurusan PAN.

"Iya (akan dievaluasi). Mereka kan sudah lama tidak aktif. Jadi, perlu dievaluasi," kata Saleh.

Saleh mengatakan PAN tak menutup peluang membahas soal sanksi bagi Sahrin Hamid dkk. Nantinya, pembahasan sanksi ini akan dilakukan dalam evaluasi tersebut.

Saleh menjelaskan deklarasi relawan Amanat Indonesia itu tidak diketahui oleh pengurus DPP PAN. Karenanya, kegiatan itu tidak ada sangkut pautnya dengan PAN dan seluruh jaringannya. Ia menegaskan PAN sampai saat ini belum memutuskan secara resmi tokoh yang akan didukung secara capres dalam Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi Ogah Undang NasDem ke Pertemuan, Ini Respons Anies


Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya akan menggelar puncak perayaan Bulan Bung Karno pada 24 Juni mendatang. Hasto mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Ketum Megawati Soekarnoputri akan hadir dalam gelaran itu.

"Kami akan mengadakan puncak peringatan bulan Bung Karno pada tanggal 24 Juni 2023 sehingga hari ini kita melakukan pengecekan di lapangan terkait dengan hal-hal teknis yang harus dipersiapkan mengingat yang akan datang nanti diperkirakan sekitar 100 ribu orang," kata Hasto saat meninjau kesiapan GBK, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto menyebut akan ada penyampaian pidato dari Presiden Joko Widodo, Ketum Megawati Soekarnoputri hingga bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo. Acara ini akan dihadiri mulai dari anak ranting PDI Perjuangan hingga pengurus di tingkat nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain akan disampaikan pidato politik dari ketum PDIP Ibu Megawati, tentu saja dari Presiden Joko Widodo dan juga capres dari PDIP Pak Ganjar Pranowo juga akan hadir di dalam persatuan paduan dengan 3 pilar PDIP dari unsur anak ranting, ranting, PAC, DPC hingga pengurus dari tingkat nasional dan juga satgas partai. Di mana seluruh spirit untuk menjadikan Pancasila sebagai the way of life," ujarnya.

Dalam acara tersebut, PDIP akan menggaungkan pedoman Pancasila dalam bernegara. Pun disampaikan relevansi kepemimpinan Bung Karno untuk pemerintah Indonesia di masa kini.

"Menjadikan Pancasila sebagai the way of life sebagai dasar tujuan bernegara dan kemudian seluruh kontemplasi pemikiran Bung Karno dan relevansinya bagi kepemimpinan Indonesia di dalam percaturan politik global, itu akan ditampilkan dengan seluruh nuansa kebudayaan Nusantara," imbuhnya.

Simak juga Video: Ini Nama Capres-Cawapres yang Bakal Diserahkan ke Jokowi saat Puncak Musra

[Gambas:Video 20detik]


Alumni Universitas Airlangga (Unair) yang tergabung dalam Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) menyatakan dukungan untuk Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden (capres). Ksatria Airlangga ini mengaku serius mendukung Ganjar menjadi penerus Jokowi sebagai presiden.

Ketua JAKA sekaligus alumni Fakultas Ekonomi Unair, Teguh Prihandoko menyerahkan pernyataan sikap dukungan kepada Ganjar secara langsung. Hal ini dilakukannya saat Ganjar mengunjungi rumah kelahiran Bung Karno di kawasan Pandean Gang 4, Peneleh, Kota Surabaya beberapa waktu yang lalu.

Teguh mengungkapkan pihaknya memiliki sejumlah agenda penting untuk memenangkan Ganjar. Menurutnya, penyerahan pernyataan sikap Ksatria Airlangga kepada Ganjar ini tak sekadar deklarasi tanpa dukungan berarti. Namun wujud keseriusan pihaknya dalam mendukung Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat kami menyatakan diri mendukung Pak Jokowi pada 2019 lalu, kami total mendukung. Siang malam kami bekerja dengan tulus. Hal serupa juga akan kami lakukan untuk Mas Ganjar," kata Teguh dalam keterangan tertulis, Senin (8/5/2023).

Ke depannya, ungkap Teguh, Ksatria Airlangga akan melakukan berbagai langkah strategis dan nyata. Salah satunya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan seluruh jaringan alumni di setiap provinsi. Pihaknya juga akan melakukan komunikasi aktif dengan alumni perguruan tinggi lainnya untuk mendukung kemenangan Ganjar. Khususnya mengklarifikasi berita hoaks dan kampanye hitam yang menjerumuskan.

Lebih lanjut, Teguh mengatakan Ksatria Airlangga akan menjalin komunikasi dan koordinasi dengan diaspora alumni Unair yang ada di luar negeri. Menurutnya, diaspora Alumni Unair tak hanya banyak ditemukan di Arab dan Asia. Namun tersebar di Amerika, Eropa, dan Australia.

Ia menyebut jumlah alumni di luar negeri yang jumlahnya sangat banyak ini dengan nyata memberikan dukungan.

"JAKA akan bergerak untuk kemenangan tiga periode, bukan Jokowi tiga periode, tetapi kemenangan Ganjar adalah kemenangan ketiga kali kelompok pro-demokrasi" ungkapnya.

Sebagai informasi, Ksatria Airlangga yang merupakan organisasi yang didirikan, dimotori, dan beranggotakan alumni Unair yang dulu dikenal sebagai relawan militan Jokowi. Ia menilai Ganjar sebagai sosok yang paling pas meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi. Oleh karena itu, pihaknya merasa terpanggil kembali untuk mendukung tokoh yang dianggap mampu dan berkomitmen untuk meneruskan program-program Jokowi.

"Banyak program Pak Jokowi yang harus diteruskan. Di antaranya terkait kemajuan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dan Mas Ganjar kami anggap satu-satunya yang mampu meneruskan cita-cita Pak Jokowi untuk membangun negeri ini," pungkasnya.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapi elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo yang tinggi di beberapa survei. Hasto mengatakan elektabiltas Ganjar meroket usai Ketum Megawati mendeklarasikannya.

"Inilah demokrasi yang dibangun di PDIP, dinamika politik itu terjadi sebelum Ibu Mega mengumumkan, tetapi begitu Ketum PDIP dengan hak konstitusional yang diberikan oleh kongres mengumumkan seluruh tiga pilar partai bergerak," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto menyebut elektabilitas Ganjar meroket setelah dideklarasikan. PDI Perjuangan bersyukur dengan hasil elektabilitas Ganjar dari bakal capres atau bacapres yang lain.

"Sehingga dari survei-survei yang dilakukan, elektoral dari Pak Ganjar ini langsung terjadi, skyrocketing, langsung melonjak tinggi. Dan ini tentu saja disyukuri, artinya yang diputuskan oleh Ibu Mega ini senapas dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bahkan surveinya makin tinggi," ujar Hasto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian Pak Ganjar setiap Sabtu dan Minggu bergerak ke daerah daerah melakukan komunikasi langsung, baik dengan partai pendukung, maupun dengan rakyat," sambungnya.

PDIP optimis nantinya elektabilitas Ganjar akan semakin baik. Ditambah, lanjut dia, dengan dukungan yang diberi PPP dan Hanura ke depannya.

"Ini yang dilakukan sehingga kami meyakini ke depan akan terus terjadi kenaikan. Apalagi tiga pilar partai digabungkan dengan PPP dan Hanura ini terus bergerak dan juga bersama dengan kekuatan relawan," imbuhnya.

Untuk diketahui, lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) kembali melakukan survei terhadap elektabilitas para calon presiden pada Pemilu 2024. Dalam survei itu, dilakukan simulasi head to head antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto.

Direktur Riset SMRC Deni Irvani mengatakan dalam simulasi head to head ini, Prabowo terlihat cenderung unggul atas Ganjar pada Maret sampai April 2023.

Namun memasuki Mei, pascadeklarasi Ganjar oleh PDIP, Ganjar mulai mengimbangi Prabowo. Bahkan, dalam simulasi di antara yang mengenal keduanya, Ganjar telah menyalip Prabowo.

Adapun dalam simulasi tingkat pengenalan sama, Ganjar menang dengan suara 46,6 persen. Sementara Prabowo hanya di angka 38,8 persen, tidak sampai di angka 40 persen.

"Dalam survei terakhir di kelompok pemilih yang tahu keduanya, Ganjar Pranowo mendapat 46,4 persen, kemudian prabowo 38,8, persen, dan ada 14,4 yang tidak tahu," ujar Deni dalam keterangannya dikutip Minggu (7/5/2023).

Menurut Deni, pada simulasi sebelumnya, elektabilitas Ganjar dan Prabowo berdekatan. Namun, pada survei terakhir, Ganjar lumayan unggul dari pesaingnya.

"Di survei terakhir (2-5 Mei 2023), Ganjar unggul atas Prabowo sekitar 7,6 persen," kata dia.

Kemudian, dalam simulasi terhadap pemilih kritis di survei terbaru, Ganjar Pranowo unggul dengan suara 42,2 persen. Lalu Prabowo Subianto dengan dukungan sebesar 41,9 persen.

"Dan masih ada 15,9 persen yang masih belum tahu," imbuh Deni.

Simak Video: Jawaban Santai PKS soal Survei Elektabilitas Anies Stagnan Urutan 3

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merespons hubungan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai NasDem. Menurut Hasto NasDem yang tak diundang ke pertemuan partai pemerintah lantaran sudah berbeda pandangan.

"Kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari Bapak Presiden Jokowi karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan, itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," kata Hasto di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut NasDem telah memiliki koalisi sendiri. Menurutnya politik juga dibangun dari aspek etika yang dimiliki masing-masing partai.

"Ya politik ini kan tidak hanya dibangun atas formalitas kerja sama politik, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek etika, aspek-aspek sinyal-sinyal kepemimpinan, arah-arah kebijakan dari Bapak Presiden," kata Hasto.

"Sehingga hal itulah yang juga harus dibaca, mengapa Bapak Presiden Jokowi di dalam pertemuan tersebut tidak mengundang dari Partai NasDem, tetapi sebagai sosok yang memang mengedepankan dialog Pak Jokowi terbuka," sambungnya.

Simak juga Video: Ini Nama Capres-Cawapres yang Bakal Diserahkan ke Jokowi saat Puncak Musra

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pertemuan Joko Widodo dengan enam orang ketua umum partai politik di Istana disebut-sebut sempat membicarakan dukungan pencapresan Ganjar dan Prabowo. Ada momen Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menegur dua orang ketum lainnya yang diungkap seorang sumber detikX dalam pertemuan tersebut.

Dikutip dari detikX, Senin (8/5/20233), sumber yang mengetahui isi pertemuan itu mengungkap persamuhan berlangsung selama nyaris 3 jam. Megawati disebut mendominasi lebih dari separuh waktu pertemuan yang membahas Indonesia terkini dan pemilu itu.

Sumber detikX juga menyebut Megawati sempat berdebat cukup panjang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Megawati (menegur) waktu Cak Imin (Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar) pamit mau ketemu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)," tutur sumber detikX.

"Termasuk Pak Prabowo juga (ditegur) karena sudah janji mau ketemu Pak SBY tanggal 14 Mei," lanjut dia.

Sementara itu sumber detikX lainnya yang juga mengetahui isi pertemuan itu mengatakan Megawati mempertanyakan rencana Prabowo dan Cak Imin menemui SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Megawati menilai pertemuan dengan AHY dan SBY tidak penting lantaran Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan.

Apalagi, kata sumber ini, Partai Demokrat juga sudah mengukuhkan pilihan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pengukuhan ini dilakukan Partai Demokrat bersama PKS dan Partai NasDem. Partai-partai ini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Namun saat itu, kata sumber ini, Cak Imin dan Prabowo bergeming. Keduanya menyampaikan bahwa pertemuan dengan AHY dan SBY bertujuan untuk merangkul semakin banyak partai bergabung dalam koalisi pemerintahan.

Cak Imin sempat menyampaikan teguran Megawati ini kepada AHY saat keduanya bertemu empat mata di Cikeas, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Mei 2023, malam.

Sementara saat konferensi pers di Cikeas, Rabu malam itu juga, Cak Imin tidak secara terang-terangan menyampaikan isi pertemuan dengan Jokowi di Istana Negara. Namun Cak Imin membenarkan bahwa pertemuan dengan AHY malam itu memang bertujuan merangkul Partai Demokrat bergabung dengan koalisi pemerintahan.

"Ternyata imannya (AHY) masih kuat. Nanti kita tunggu saja, moga-moga sepulang saya dari sini goyah," tutur Cak Imin berkelakar kala itu.

detikX sudah berusaha meminta konfirmasi terkait perdebatan Megawati dengan Cak Imin dan Prabowo kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut Adianto. Namun keduanya belum menjawab pesan singkat maupun telepon detikX.

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku sama sekali tidak mengetahui isi pertemuan enam ketum partai dengan Jokowi tersebut. Dia juga enggan mengomentari teguran Megawati ke Prabowo dan Cak Imin.

"Waduh, kita hindari hal-hal yang sensitif dulu," tulis Hendrawan melalui pesan singkat kepada reporter detikX pada Sabtu, 6 Mei lalu.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo bercerita pertemuan Jokowi dengan enam ketum partai sebetulnya berlangsung santai. Mayoritas pembicaraan terkait dengan permasalahan ekonomi nasional dan tantangan Indonesia ke depan.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya....


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla yang memberi saran agar Presiden tidak terlalu terlihat dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Hasto mengatakan sebenarnya hal tersebut juga dilakukan oleh Presiden di era sebelumnya.

"Ya sebenarnya secara empiris ini juga dilakukan oleh presiden sebelumnya. Kemudian juga oleh Pak JK sekalipun ketika berbicara dan beliau kan juga menjadi Dewan Pengarah di dalam tim kampanye dari Pak Jokowi-K.H Ma'ruf Amin," kata Hasto di GBK, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2023).

Hasto menyebut sah-sah saja JK menyampaikan hal itu lantaran bagian dari berpendapat. Menurutnya Jokowi mengumpulkan para pemimpin partai juga untuk mendengarkan aspirasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi sebagai pihak yang saat itu mendengar secara langsung dari Ibu Megawati Soekarnoputri, terhadap apa yang dibicarakan di Istana Negara, itu sesuatu hal yang betul-betul berkaitan dengan kepentingan bangsa dan negara ke depan," ujar Hasto.

"Dan kemudian mengapa dari Bapak Surya Paloh tidak diundang, sangat jelas penjelasan dari bapak Presiden Jokowi, karena memang dari rekam jejak yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan itu kan juga menunjukkan hal-hal yang sifatnya berbeda," sambungnya.

Pernyataan JK

Jusuf Kalla atau JK sebelumnya mengatakan Presiden seharusnya tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.

Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5) lalu. JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.

"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.

JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.

JK lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.

"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.

Lihat Video: Demokrat Sependapat dengan JK: Jokowi Tidak Netral dan Berpihak

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggelar puncak Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Kompleks BGK, Minggu (14/5). Ketua DPP Projo yang juga penanggungjawab Musra, Budi Arie Setiadi, mengatakan pihaknya akan menyerahkan langsung hasil Musra kepada Presiden Jokowi.

"Jadi tidak ada hasil akhir (nama capres-cawapres) ini dengan nilai sekian. Itu akan kita bungkus dan diserahkan ke Pak Jokowi. Karena nama-nama itu faktual adalah hasil yang berhasil kami potret tapi kami tidak membuat urutan atau peringat. Pak Jokowi yang tahu, yang membaca, nanti kita tunggu Pak Jokowi batuk (arahan)," ujar Budi Arie dalam konferensi pers di Istora Senayan, Senin (8/5/2023).

Budi Arie meyakini Musra menjadi alat laboratorium politik dengan instrumen demokrasi. Sebab, katanya, Musra dapat menjawab pertanyaan seputar kepemimpinan nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kalau nama-nama tadi kan ada di pusaran. Jadi itulah kebanggaan kita, nama-nama yang beredar dan terjaring kok sama betul dengan apa yang terjadi di episentrum politik 2024," tutur Budi.

"Jadi Musra ini sebagai alat dari laboratorium politik sebagai instrumen demokrasi ini ternyata dengan segala kekurangan dan kelebihannya mampu menjawab berbagai pertanyaan tentang kepemimpinan nasional," imbuhnya.

Berikut daftar nama capres dan cawapres hasil Musra yang disebutkan Budi Arie. Nama-nama ini merupakan 3 besar capres-cawapres hasil Musra dan juga ada nama baru yang masuk.

Capres:

Ganjar Pranowo

Prabowo Subianto

Airlangga Hartarto

Cawapres:

Mahfud Md

Moeldoko

Arsjad Rasjid

Sandiaga Uno

Simak Video: Ini Nama Capres-Cawapres yang Bakal Diserahkan ke Jokowi saat Puncak Musra

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survey & Polling Indonesia atau SPIN menggelar survei berkaitan dengan dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para capres. Hasilnya, responden menilai Presiden Jokowi lebih mengendorse capres Prabowo Subianto daripada Ganjar Pranowo.

Survei ini digelar dari 27 April hingga 4 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Survei dilakukan dengan metode wawancara via telepon atau smartphone.

Sampel survei diambil secara acak atau random digit dialing dan simple random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SPIN mulanya bertanya kepada responden terkait soal endorse Jokowi ke capres Prabowo dan Ganjar. Para responden ditanyakan 'apakah Anda tahu atau tidak tahu Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan menunjukkan dukungan politiknya terhadap Ganjar, Prabowo atau calon yang lain?'. Hasilnya mayoritas responden mengetahui.

Berikut ini hasilnya:

Tahu 80,3%

Tidak Tahu 19,7%

"Sebagian besar publik atau masyarakat 80,3% tahu bahwa di dalam berbagai kesempatan bahwa Presiden Jokowi menunjukkan dukungannya terhadap Prabowo maupun Ganjar, hanya 19,7% publik yang nggak tahu, mungkin ini nggak punya TV, mereka tentu saja melihat di televisi, pemberitaan radio, dan media," kata Direktur SPIN Igor Dirgantara saat memaparkan survei, Senin (8/5/2023).

"Kebanyakan di televisi ya, karena televisi bukan barang mewah lagi, jadi mereka misalnya menonton gimana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo atau dengan Pak Ganjar jalan-jalan di sawah, lalu mengatakan '2024 jatah Prabowo' dan segala macem. Jadi intinya publik itu tahu, masyarakat tahu, dan ini belakangan dapat kritik, harusnya Jokowi atau Presiden jangan cawe-cawe terhadap pilpres." lanjut dia.

SPIN lantas meneruskan topik tersebut lebih jauh. Para responden diberikan pertanyaan para responden berkaitan dengan dukungan Jokowi lebih ke arah Prabowo atau Ganjar.

Para responden ditanyakan 'menurut anda, apakah dukungan terhadap Prabowo atau Ganjar yang paling terbuka diberikan oleh Jokowi?'. Ternyata, responden melihat Jokowi lebih mengendorse Prabowo daripada Ganjar.

Berikut ini hasilnya:

Jokowi Endorse Prabowo: 49,8%

Jokowi Endorse Ganjar: 38,9%

TT/TJ: 11,3%

"Jadi siapa yang sebetulnya didukung Jokowi? Menurut persepsi masyarakat, dari responden yang kita pilih secara random itu, sebagian besar publik 49,8% melihat dukungan Jokowi paling terbuka diberikan ke Prabowo, jadi hanya 38,9% yang melihat dukungan Jokowi diberikan kepada Pak Ganjar," tuturnya.

Igor mengaku wajar publik menganggap Jokowi lebih mendukung Prabowo. Dia menyebut dalam beberapa kesempatan, Jokowi secara gamblang mendukung Prabowo menjadi penerusnya.

"Saya bisa maklumi karena di HUT PErindo, misalnya, HUT ke-8, Pak Jokowi katakan dan diulang-ulang terus di pemberitaan TV, radio, atau media massa, bahwa 2024 itu jatahnya Prabowo," jelas dia.

Simak Video: Jawaban Santai PKS soal Survei Elektabilitas Anies Stagnan Urutan 3

[Gambas:Video 20detik]


Partai Gerindra mengungkap sejumlah nama yang berpotensi menjadi calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo Subianto. Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan ada tiga nama ketua umum parpol yang berpotensi sebagai cawapres Prabowo.

"Nama-nama kan udah ada beredar. Ada ya kan kalau ketum ada Cak Imin, kalau gabung partai lain katakan Golkar ada Airlangga, mungkin ada PAN ada Pak Zulhas. Itu kan nama ketum yang memiliki kompetensi rekam jejak luar biasa," kata Riza pada wartawan di acara relawan pasukan 08, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

Selain Itu, Riza juga mengungkapkan, terdapat dua nama lain yang turut masuk ke dalam bursa cawapres dari Prabowo. Beberapa dari nama itu adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Menteri BUMN Erick Thohir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di luar itu kan ada nama-nama lain yang sudah beredar. Katakanlah ada Khofifah, Erick. Ya bijaksana beliau, saya tidak ingin batasi. Siapa saja bisa jadi wapres Prabowo," ujarnya.

Lebih lanjut, Riza menambahkan sosok cawapres dari Prabowo haruslah memiliki kriteria yang diinginkan partai. Riza menjelaskan bahwa sosok itu harus memiliki kepribadian yang jujur dan berkompetensi.

"Yang penting jujur, punya kompetensi, wawasan, berbuat untuk kepentingan rakyat, bangsa untuk kemajuan bangsa negara," pungkasnya.

Simak juga Video: Survei SMRC: Prabowo Cenderung Tarik Pemilih Anies Setahun Terakhir

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survey dan Polling Indonesia atau SPIN menggelar survei elektabilitas calon wakil presiden atau cawapres di Pemilu 2024. Hasilnya, Menteri BUMN Erick Thohir unggul dengan elektabilitas 18,2%, Ketum Demokrat AHY 13,1%, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK 10,3%

Survei ini digelar dari 27 April hingga 4 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Survei dilakukan dengan metode wawancara via telepon atau smartphone.

Sampel survei diambil secara acak atau random digit dialing dan simple random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SPIN memberikan pertanyaan tertutup kepada para responden 'seandainya Pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini, siapakah Calon Wakil Presiden di bawah ini yang akan Anda pilih?'. Nama Erick Thohir memiliki elektabilitas tertinggi, diikuti AHY, dan RK.

Berikut ini elektabilitas cawapres di Pemilu 2024:

Erick Thohir 18,2%

AHY 13,1%

Ridwan Kamil 10,5%

Khofifah Indar Parawansa 10,3%

Ganjar Pranowo 7,6%

Puan Maharani 6,6%

Mahfud Md 4,8%

Anies Baswedan 4,3%

Sandiaga Uno 2,5%

Airlangga 2,3%

Cak Imin 2,3%

Prabowo Subianto 2,1%

Andika Perkasa

Belum Punya Pilihan 1,1%

TT/TJ 14,3%

Direktur SPIN Igor Dirgantara menyoroti secara khusus elektabilitas ketiga kandidat tertinggi. Dia menyebut Erick Thohir dan AHY punya tren menaik, sedangkan Ridwan Kamil merosot.

"Tren Erick menaik dilihat dari survei Februari 2023 lalu, demikian juga AHY. Sementara Ridwan Kamil menunjukkan tren menurun," ujar Igor saat memaparkan surive, Senin (8/5/2023).

Lebih lanjut, dia menyebut Ridwan Kamil kini harus bersaing ketat dengan urutan ke-4 yakni Khofifah Indar Parawansa. Sosok Khofifah disebut-sebut mulai meningkat elektabilitasnya.

"Ridwan Kamil harus bertartung ketat dengan Khofifah yang menguat untuk masuk ke tempat ke tiga. Sementara Ganjar bertarung ketat dengan Puan," ucapnya.

Simak juga Video: Survei SMRC: Prabowo Cenderung Tarik Pemilih Anies Setahun Terakhir

[Gambas:Video 20detik]


Partai Gerindra buka suara soal peluang koalisinya dengan PDI Perjuangan (PDIP). Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Gerindra dan PDIP punya sejarah hubungan yang baik.

"Bagi Gerindra dan PDIP, punya hubungan yang luar biasa. Tidak hanya sebagai partai sama-sama nasionalis kebangsaan, tapi ada sejarah panjang antara Bung Karno dan Pak Sumitro," kata Riza pada wartawan di Acara Deklarasi Pasukan 08 pendukung Prabowo Subianto, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2023).

"Jadi hubungan kedua keluarga ini sudah sangat jauh memiliki history yang baik, hingga hari ini Prabowo terus membangun komunikasi, jalinan silaturahmi dengan Bu Megawati, dan kami pastikan hubungan Partai Gerindra dengan PDIP setiap hari akan semakin baik," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Riza mengatatakan meski nantinya Gerindra dan PDIP akan berkompetisi di pilpres 2024. Pihaknya akan tetap menghormati keputusan masing-masing partai.

"Sekalipun nanti pada akhirnya kita harus berkompetisi karena Partai Gerindra sudah memutuskan Pak Prabowo sebagai capres 2024 dan baru-baru ini PDIP Juga sudah memutuskan bahwa Mas Ganjar jadi capresnya. Mari kita hormati partai masing-masing dan kita berkompetisi secara baik, sehat, damai, dengan adu visi misi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Ketum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri disebut menyetujui wacana koalisi besar selama capresnya dari PDIP. Ketua Harian Gerindra Dasco merespons pernyataan PDIP tersebut.

"Jadi begini, apapun yang disampaikan mengenai koalisi besar tentunya semua harus dibicarakan bersama-sama baru kemudian ini menjadi suatu koalisi besar yang benar-benar menjadi koalisi dari partai partai yang ada," kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/4).

Karena itu, Dasco menyebut pihaknya belum mau membicarakan soal capres dan cawapres. Dasco mengedepankan diskusi soal wacana koalisi besar.

"Karena itu saya tidak mau tanggapi siapa capres dan cawapres, karena itu adalah kewenangan partai partai ini untuk membicarakan pada saat mereka bertemu," ucap dia.

Dasco menegaskan pertemuan 5 ketua umum parpol di markas PAN kemarin merupakan pertemuan awal. Dasco menegaskan masih terlalu dini untuk membicarakan capres dari wacana koalisi besar.

"Kalau kemarin kan itu pertemuan 5 partai baru pertemuan awal, saya pikir masih terlalu dini kita mau bicara soal capres, karena partai partai tentunya juga mempunyai aspirasi masing masing yang harus kita dengarkan," tuturnya.

Simak juga Video: Gerindra Belum Kepikiran Prabowo Jadi Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Dua calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan baru saja melakukan safari politik ke Jember. Keduanya sama-sama menyempatkan diri untuk sowan ke kiai dan pondok pesantren (ponpes). Keduanya dinilai sama-sama mengincar suara Nahdliyin.

Pengamat politik dari Universitas Jember (Unej), M Iqbal menilai, hal ini tak lepas dari upaya dua capres meraih simpati massa dari kalangan Nahdliyin yang notabene merupakan kaum pesantren. Lalu, seberapa besar suara Nahdliyin di Jember yang diperebutkan capres PDIP dan NasDem tersebut?

"Kalau bicara Nahdliyin, tentu kita tidak bisa lepas dari organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama (NU), organisasi massa keagamaan terbesar saat ini. Demikian halnya di Jember, NU merupakakan terbesar," kata Iqbal kepada detikJatim, Senin (8/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pengamat politik Unej M. Iqbal Foto: Yakub Mulyono/detikJatim

"Sebagai sebuah gerakan, ada dua penyebutan di sini, yakni NU struktural dan NU kultural," sambung dosen FISIP Unej itu.

Menurut Iqbal, dalam kontestasi politik, NU tidak cukup dipandang dalam kacamata struktural. Namun, juga harus dipertimbangkan dari basis NU kultural.

"Secara kultural, kalangan Nahdliyin ini memiliki adab dan ritual sebagaimana dipraktikkan oleh kiai-kiai NU," ujarnya.

Maka dari itu, jumlah pesantren yang ada di Jember bisa menjadi patokan seberapa besar kekuatan suara Nahdliyin. Sebab, menurut Iqbal, tokoh-tokoh dan kiai-kiai NU memiliki pengaruh sentral dalam menentukan preferensi atau sikap politik di kalangan kaum Nahdliyin.

"Kita baca statistiknya, jumlah pesantren di Jawa Timur itu kurang lebih 4.500-an. Nah, jumlah pesantren di Jember sekitar 611 sampai 700, di Situbondo hampir 200, Bondowoso sekitar 170, di Banyuwangi juga sekitar 170, di Lumajang sekitar 150. Memang belum terpetakan apakah itu pesantren NU atau bukan. Tapi kalau kita jumlah, pesantren NU di Tapal Kuda itu sekitar 30 persen," urai Iqbal.

Jumlah ini, kata Iqbal, bisa diperhitungkan oleh siapa pun tokoh politik, baik dalam Pileg maupun Pilpres. Maka tidak heran, banyak capres menjadikan daerah Tapal Kuda, termasuk Jember sebagai salah satu kekuatan episentrum elektoral di Jawa Timur.

"Menurut saya, itulah kenapa kemudian Jember ini sangat diperhitungkan oleh para capres itu. Karena potensi elektoralnya, utamanya dari kalangan Nahdliyin sangat besar," tandasnya.

Diketahui, Anies Baswedan berkunjung ke Ponpes Al Qodiri Jember. Sementara itu, Ganjar mengunjungi Ponpes Al Badri di Gumuksari, Kecamatan Kalisat, Jember. Kunjungan ini berlangsung pada Minggu (7/5).

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Lembaga Survey dan Polling Indonesia atau SPIN menggelar survei elektabilitas calon presiden atau capres di Pemilu 2024. Hasilnya, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto memiliki elektabilitas 36,9%, unggul dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (17,2%) dan Anies Baswedan (17%).

Survei ini digelar dari 27 April hingga 4 Mei 2023 dengan melibatkan 1.230 responden. Survei dilakukan dengan metode wawancara via telepon atau smartphone.

Sample survei diambil secara acak atau random digit dialing dan simple random sampling. Adapun margin of eror surve +/- 2,8% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SPIN melakukan simulasi head to head 3 capres yang sampai saat ini sudah pasti maju di Pemilu 2024. Para responden ditanyakan 'seandainya Pemilu serentak dilaksanakan hari ini, siapakah dari tiga calon presiden berikut ini yang akan Anda pilih?'

Berikut ini hasil survei head to head capres 2024:

Prabowo Subianto 36,9%

Ganjar Pranowo 17,2%

Anies Baswedan 17%

TT/TJ 28,9%

Pertanyaan Tertutup

Kemudian, lembaga survei SPIN juga memberikan pertanyaan secara tertutup terkait calon presiden. Sejumlah nama diajukan kepada responden.

Para responden pun diberi pertanyaan 'seandainya Pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini, siapakah calon di bawah ini yang akan anda pilih?'. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto berada paling puncak dengan 33,2 persen, disusul berturut-turut Ganjar Pranowo dengan 17 persen, dan Anies Baswedan 16,6%.

Berikut ini elektabilitas capres 2024:

Prabowo Subianto 33,2%

Ganjar Pranowo 17%

Anies Baswedan 16,6%

Erick Thohir 4,5%

Ridwan Kamil 3,5%

Khofifah Indar Parawansa 3%

AHY 2,6%

Mahfud Md 2%

Puan Maharani 1,8%

Sandiaga Uno 1,4%

Cak Imin 1,4%

Airlangga Hartarto 1,4%

Andika Perkasa 1,2%

TT/TJ 12,5%

Simak Video: Survei SMRC: Prabowo Cenderung Tarik Pemilih Anies Setahun Terakhir

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo yang juga Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, menanggapi adiknya, Kaesang Pangarep, yang mengenakan kaus bergambar Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia menduga Kaesang mengidolakan Prabowo Subianto.

Kaesang terlihat mengenakan kaus bergambar Prabowo dalam video berjudul 'PDP EPS-11- Praz Teguh Bongkar Alasan Bapak Kalah di Padang' yang diunggah dua hari lalu. Gibran pun memberikan tanggapan terkait adiknya yang mengenakan kaus bertuliskan 'Prabowo' tersebut.

"Ya mungkin (mengidolakan), kalau saya mengidolakan Mas Ibas, Kaesang Pak Prabowo, kalau saya idola tetap satu," kata Gibran di Balai Kota Solo seperti dilansir detikJateng, Senin (8/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengungkapkan alasan mengidolakan Ibas bukan karena sama-sama anak Presiden. Ibas, kata dia, merupakan sosok yang mandiri dan lepas dari bayang-bayang sebagai anak Presiden.

"(Kenapa mengidolakan Ibas) beliau saya kira salah satu tokoh yang, nggak ada hubungannya dengan itu (sama anak presiden). Beliau orangnya sangat mandiri sudah lepas dari bayang itu (anak Presiden), beliau sangat-sangat saya kagumi," ujar Gibran.

Ditanya apakah karena sama-sama muda dan terjun ke dunia politik, Gibran mengatakan bahwa Ibas lebih senior dari dirinya.

"(Sama-sama muda) beliau lebih senior, berpengalaman, orangnya lebih tenang. Perlu saya tegaskan idola saya hanya satu," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'PDIP Beberkan Syarat Kalau Kaesang Mau Gabung':

[Gambas:Video 20detik]


PKS tak mempermasalahkan elektabilitas bacapres Anies Baswedan berada di posisi tiga dalam sejumlah hasil survei di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. PKS mengungkit kondisi serupa pernah terjadi di Pilkada DKI 2017.

"Dalam survei kita jangan terlalu bingung ya. Itu biasa, tapi nanti praktek lapangan menggambarkan," ujar Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Aboe kemudian mengungkit hasil survei Anies menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dia berkata meski Anies selalu berada di posisi tiga, tapi berhasil menang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anies ketika di DKI juga nomor 3 terus, tapi pemenang, iya toh? Nah saya rasa survei kita pada punya masing-masing," kata dia.

"Saya yakin PDIP punya survei, NasDem punya survei, Cerindra punya survei, PKS juga punya survei. Ya insyaallah survei meyakinkan PKS itu dan bersama Anies termasuk orang-orang yang moga-moga dapat pilihan yang terbaik," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh juga turut mengomentari elektabilitas capres usungannya, Anies Baswedan, di sejumlah lembaga survei. Dia tak masalah elektabilitas Anies cenderung stagnan di urutan ketiga.

"Nggak apa-apa, upayakan saja supaya nggak jadi urutan keempat," kata Paloh usai menggelar pertemuan tertutup dengan Menko Marves Luhut B Pandjaitan di Wisma Nusantara, Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Paloh menganggap wajar elektabilitas capres terus berubah di berbagai lembaga survei. Pun, kata dia, tak ada yang bisa memastikan nama capres potensial akan terus berada di posisi puncak.

"Ya biasa kan. Artinya sebuah sirkulasi itu akan berjalan dan bergerak terus. Siapa yang memastikan, kemudian, pada waktu 3 atau 4 bulan yang lalu ranking pertama, dia tetap berada pada posisi ranking pertama, toh akhirnya tidak," ujar dia.

Paloh mengatakan elektabilitas Anies pun pernah berada di puncak survei walaupun sekarang menurun. Namun Paloh meyakini elektabilitas Anies bisa kembali terkerek sesuai situasi politik ke depan.

"Anies pernah di posisi itu, Anies pernah di posisi ranking kedua, sekarang Anies ranking ketiga. Itu memungkinkan kesempatan juga Anies berada lagi di posisi atas. Tapi itu semuanya tergantung situasi dan keadaan ke depan," imbuh Paloh.

Simak Video 'PKS Setuju Pernyataan JK Minta Jokowi Tak Cawe-cawe di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Capres PDIP Ganjar Pranowo dan capres NasDem Anies Baswedan mendatangi Kabupaten Jember, Minggu (7/5). Dalam kunjungan itu, keduanya sama-sama mempunyai serangkaian agenda menyapa warga, bertemu tokoh masyarakat, dan sowan ke tokoh agama. Pengamat politik Universitas Jember, Agus Trihartono menilai hal itu wajar dilakukan.

Menurut Agus Tri, Jember merupakan salah satu daerah potensial di Jatim yang bisa jadi lumbung suara para capres. Mayoritas warga Jember merupakan Nahdliyin.

"Suara Jawa Timur itu kan sekitar 16 koma sekian persen dari suara nasional dan itu memang signifikan sekali. Di Jawa Timur sendiri ada (daerah) Tapal Kuda, di mana di dalamnya ada Jember yang juga harus dijaga," jelas Agus Tri kepada detikJatim, Senin (8/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Agus Tri mengingatkan, meski mayoritas warga Jember adalah Nahdliyin, pilihan politik mereka tidak selalu homogen. Sebab, mereka juga merupakan nasionalis.

"Jadi tidak otomatis, misal ada capres dekat dengan tokoh Nahdliyin kemudian suaranya homogen ke dia, nggak juga. Sebab, di Jember ini nasionalis juga. Setidaknya bisa dilihat dari hasil Pilpres dan Pileg sebelumnya," terang Agus.

"Suara dari PKB ada, Nasdem ada, Gerindra ada, dan PDIP juga ada. Artinya, suaranya memang tidak homogen," sambung dosen Hubungan Internasional, FISIP Unej tersebut.

Dia menambahkan, kiai yang ada di Jember juga terpolarisasi afiliasi politiknya. Tidak hanya ke satu partai.

"Ada yang afiliasi ke PPP, kemudian juga ada yang ke PKB. Jadi, tidak ke satu partai juga," ujarnya.

Namun, Agus menggarisbawahi bahwa suara Nahdliyin itu sangat penting. Sehingga, sowan ke tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jember memang harus dilakukan.

Hal ini, kata Agus, bertujuan agar para capres bisa diterima oleh masyarakat. Ketika masyarakat sudah menerima, maka jalan untuk menaikkan tingkat keterpilihan atau elektabilitas akan semakin lapang.

"Jadi memang kalau datang ke Jawa Timur, khususnya ke Jember, ya harus datang ke tokoh masyarakat, utamanya ke ke kiai. Ini bertujuan agar ketokohan sang calon ini semakin kuat," paparnya.

Pengamat politik dan Dosen HI Unej, Agus Trihartono. Foto: Dok. Agustrihartono for detikJatim

Dalam bahasa kekinian, sambung Agus, kiai ini akan menjadi endorsement bagi si calon. Sehingga, penerimaan masyarakat semakin besar dan popularitas sang calon akan meningkat.

"Kalau bahasa sekarang ini akan menjadi endorsement. Atau kiai ini bisa menjadi influencer bagi si calon. Kiai bisa mengenalkan ke masyarakat," ujar pria yang meraih gelar doktor Ilmu Hubungan Internasional dari Graduate School of International Relations (GSIR), Ritsumeikan University, Kyoto, Jepang tersebut.

Agus mengungkapkan, meski penting untuk mendatangi kiai di Jember sebagai sosok endorsement, tapi capres tidak bisa mengabaikan suara pemilih pemula. Menurut Agus, pemilih pemula tidak akan gampang terbawa pilihan kiai maupun tokoh masyarakat.

"Tapi apakah kemudian ini menjadi cara untuk memobilisasi suara, saya rasa enggak juga. Apalagi di kalangan pemilih pemula, di mana mereka sangat independen dalam menentukan pilihan. Didukung teknologi informasi yang ada saat ini, pemilih pemula lebih dipengaruhi perkembangan informasi tentang si calon daripada berkiblat pada tokoh tertentu," urainya.

Terakhir, kata Agus, memang penting bagi capres untuk mendatangi tokoh agama. Namun, capres yang ingin menarik suara di Jember juga harus punya modifikasi strategi. Terutama dalam mengelola media sosial yang banyak dikonsumsi oleh milenial dan Gen-Z yang dalam konteks ini adalah pemilih pemula.

"Kesimpulannya, calon memang harus datang ke tokoh agama jika ingin akseptabilitasnya meningkat. Sebab jika hal ini tidak dilakukan, maka jalan untuk memperoleh elektabilitas akan sulit. Namun seiring perkembangan zaman, kiai atau pesantren bukan menjadi kiblat orang dalam menentukan pilihan. Kalau untuk pemilih lama mungkin iya, tapi tidak bagi pemilih pemula atau kaum milenial. Jadi, calon harus ada modifikasi strategi untuk meraih suara di Jawa Timur, khususnya di Jember," tukas Agus.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengaku ingin kembali berjuang bersama dengan teman-teman lamanya di PKS. Presiden PKS Ahmad Syaikhu membuka peluang menerima kembali Sandiaga Uno.

"Tentu ini sangat mungkin juga saya menerima beliau, dan juga teman-teman di dapil juga menerima kehadiran beliau, yaitu bagian dari salah satu kalau memang ada upaya-upaya lebih lanjut yang perlu didalami, saya kira menjadi yang mungkin-mungkin saja untuk terus kita lakukan," ujar Syaikhu di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Ketika ditanya peluang Sandiaga menjadi cawapres Anies Baswedan, Syaikhu juga membuka peluang tersebut. Dia mengatakan politik sangat dinamis, sehingga ada kemungkinan Sandiaga menjadi cawapres Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sangat terbuka. Itu kalau memang peluang-peluangnya masih besar lah. Artinya, kalau memang nanti Pak Sandi kemudian Pak Anies bisa chemistry, kemudian juga hasil analisis kita di survei juga peluang menang untuk 2024 ya bukan hal yang mustahil, mungkin kita akan usung kembali," ungkapnya.

Meski begitu, dia mengatakan hal itu belum dibahas secara lebih detail di Koalisi Perubahan. Dia mengatakan akan membahas cawapres Anies di koalisi secepatnya.

"Belum dibahas secara detail ya, nanti insyaallah dalam kesempatan ke depan, kami akan bawa pembahasan cawapres itu secara khusus. Mudah-mudahan dalam pekan-pekan ke depanlah insyaallah," kata dia.

Sebelumnya, Sandiaga Uno yang digadang-gadang akan bergabung dengan PPP, kini memuji kawan-kawan lamanya di PKS. Mantan kader Gerindra ini bahkan mengungkap keinginannya untuk kembali berjuang bersama dengan teman-teman lamanya di PKS.

"Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali ya, dan terbukti teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, pejuang yang sangat pantang menyerah, tidak kenal lelah dan rasanya ingin kembali berjuang dengan teman-teman PKS," kata Sandiaga Uno ditemui usai menghadiri Dialog Interaktif Bersama Pelaku Ekonomi Kreatif di Bojonggede, Bogor, Minggu (7/5).

"PKS ini komitmennya terhadap NKRI sangat luar biasa, jadi mudah-mudahan jika kita berdoa, insyaallah dibukakan jalan untuk berjuang bersama-sama," tambahnya.

Sandiaga menyerahkan keputusan kepada pimpinan partai politik dan gabungan partai politik, jika dirinya akan disandingkan dengan Anies Baswedan.

Lihat juga Video 'PKS Bakal Deklarasi Cawapres Pendamping Anies pada Juli Mendatang':

[Gambas:Video 20detik]


PKS mendaftarkan Caleg 2024 ke KPU RI hari ini. Salah satunya yang didaftarkan ialah Ahmad Heryawan alias Aher yang selalu didorong-dorong jadi cawapres Anies Baswedan.

"Aher didaftarkan sebagai caleg di Jabar 2," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Meski didaftarkan sebagai caleg, Syaikhu mengatakan Aher juga masih menjadi salah satu kandidat cawapres yang mendampingi Anies Baswedan. Sebab, dia berkata baik cawapres Anies dan caleg masih dalam proses.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kan nggak ada kaitan, ini cawapres Anies kan tidak mensyaratkan juga harus mundur dari caleg, kan masih belum, ini masih proses. Jadi kita liat aja nanti perkembangan-perkembangan," ujarnya.

Syaikhu mengatakan Aher merupakan salah satu dari 5 kandidat cawapres Anies. Dia mengatakan cawapres yang akan diajukan oleh PKS harus memiliki potensi menang yang besar.

"Iya insyaallah (Aher salah satu dari lima kandidat)," kata dia.

"Kita berbagai patokan bahwa cawapres yang akan kita ajukan itu mempunyai potensi menang yang besar. Kalau itu memang kader sendiri dan potensi menangnya besar kita akan sodorkan ke capres kita," imbuh dia.

NasDem sebelumnya mengatakan ada lima nama yang menjadi bakal calon wakil presiden untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan. Kelima nama itu akan menjalani taaruf alias masa perkenalan dengan Anies.

"Kami sekarang sudah ada yang disampaikan oleh Mas Sugeng kemarin lima nama yang mengerucut itu dalam proses kita akan bangun taaruf dengan capres," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Jaksel, Jumat (5/5/2023).

Dia mengatakan lima bakal cawapres itu disiapkan untuk lima skenario. Willy enggan menyebut nama-nama bakal cawapres itu.

"Jika kondisinya seperti ini yang kompatibel atau yang presisi mendampingi Pak Capres bagaimana. Jika kondisinya, jadi lima nama itu berdasarkan lima skenario," ujarnya.

Dia menyebut lima nama itu muncul dari proses diskusi mendalam. Willy menyatakan cawapres Anies bukan hasil kawin paksa.

"Bukan kawin paksa, kami masih punya waktu bangun chemistry. Ini bukan ada order dipaksakan dijodohin, nggak. Ini datang dengan penuh cinta dan kasih," ujarnya.


Sangat melecehkan kedaulatan partai-partai kalau Deni Indrayana menyebut Presiden Jokowi 'cawe-cawe' urusan pilpres. Setiap partai memiliki kedaulatannya masing masing dalam menentukan siapa calon presiden dan wakil presidennya. Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan memutuskan calon presiden dari PDI Perjuangan melalui jalan laku spiritual, laku batin, kontemplasi mendalam dengan mempertimbangkan segala hal demi masa depan kepemimpinan nasional yang berkesinambungan.

Dengan tegas Ibu Mega keputusannya ditujukkan hanya dan untuk kejayaan Indonesia raya. Demikian pula kelak saat beliau akan memutuskan calon wakil presiden untuk dibicarakan dengan partai partai yang telah mengikat diri kerja sama dengan PDI Perjuangan, timbangan utamanya adalah untuk Indonesia raya.

Demikian pula dengan para ketua umum partai partai, saya yakin beliau semua memiliki sikap mandiri. Bertemu dengan Presiden Jokowi adalah sangatlah pantas, bahkan penting mengingat para ketua umum partai partai tersebut saat ini menopang dan bekerja sama dengan Pemerintahan Presiden Jokowi dan KH Ma'ruf. Kalau kemudian para ketua umum partai tersebut menghendaki tatanan yang saat ini dibangun oleh Presiden Jokowi penting untuk dilanjutkan, dan mendiskusikan hal tersebut dengan Presiden Jokowi salahnya di mana?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukankah Presiden Jokowi juga menghargai sikap politik Pak Surya, Ketua Nasdem yang mencalonkan Anies Baswedan, tidak kalimat Presiden Jokowi melarang langkah politik Nasdem, sebab Presiden Jokowi tahu batasan demokrasi, bahwa hak dan kewenangan partai politik mencalonkan calon presiden dan wakil presidennya masing masing.

Kalau Deni Indrayana panik karena capres atau ketua umum partainya tidak cukup 'laku' elektabilitasnya hendaknya segera koreksi ke dalam, jangan biasakan melempar salah ke orang lain. Kelas profesor tetapi adab politiknya menuduh sana sini sungguh cermin buruk rupa.

MH Said Abdullah, Ketua Banggar DPR


Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meyakini mampu menghadapi lawan dengan kekuatan material besar dalam kontestasi Pemilu 2024.


Bakal capres Anies Baswedan menyebut orang yang khawatir kehilangan kekuasaan maka dia tidak menghargai demokrasi. PAN menyebut pemegang kekuasaan saat ini tidak pernah memiliki rasa khawatir akan kehilangan kekuasaan.

Waketum PAN Viva Yoga awalnya memaparkan bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Konstitusi, tambah Viva, juga mengatur mengenai hal ini.

"Cabang-cabang kekuasaan negara, baik di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga telah diatur di konstitusi dan undang-undang. Makanya PAN meyakini bahwa pemilu adalah jalan penting bagi kehidupan demokrasi di Indonesia," ujar Viva kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viva kemudian menyinggung soal pemilu. Dia menambahkan setiap partai politik akan mencalonkan anggota legislatif maupun eksekutif.

"Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat harus dilaksanakan secara Luber, Jurdil, berkualitas dan berintegritas, aman dan damai. Silakan saja seluruh partai politik atau figur-figur calon pemimpin nasional masuk dalam kontestasi demokrasi di pemilu, baik pemilu legislatif maupun presiden," jelasnya.

Viva menambahkan pemilu adalah bagian dari seleksi rakyat untuk menentukan pilihannya. Sehingga, kata dia, siapapun penguasa harusnya tidak perlu khawatir kehilangan kekuasaannya.

"Sistem pemilu di Indonesia yang menerapkan prinsip one person, one vote, one value (OPOVOV) adalah bagian dari seleksi rakyat untuk menentukan pilihannya," tutur Viva.

"Dengan pemikiran seperti ini maka siapapun tidak ada rasa khawatir untuk kehilangan jabatan. Karena proses seleksi melalui pemilu adalah jalan konstitusional terbaik, adil, dan transparan dalam menetapkan kehendak rakyat untuk memilih wakilnya dan pemimpinnya," tutur dia.

Munurut Viva, penguasa saat ini tidak pernah memiliki rasa khawatir akan kehilangan kekuasaan. Sebab, kata dia, pemilu akan menjadi bagian penting bagi jalannya demokrasi yang sehat.

"Bagi pemegang kekuasaan sekarang itupun tidak pernah ada rasa khawatir akan kehilangan kekuasaan, karena proses seleksi dari rakyat melalui pemilu nanti akan menjadi bagian penting bagi jalan demokrasi yang sehat," tutur dia.

Anies Baswedan sempat menyindir orang yang merasa khawatir kehilangan kekuasaan. Dia mengatakan orang yang seperti itu tak menghargai demokrasi.

"Kalau sekarang itu orang merasa nanti ada khawatir kehilangan kekuasaan, tidak. Kekuasaan tidak pernah hilang, kekuasaan di tangan rakyat. Kalau ada yang merasa kekuasaan di tangan dirinya, maka dia sedang tidak menghargai prinsip-prinsip dasar dalam sebuah demokrasi," kata Anies di Sekretariat KPP, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5).

Anies mengatakan kekuasaan berada di tangan rakyat. Dia mengatakan hal itu menyebabkan pergantian kepemimpinan akan memunculkan perubahan, namun tetap ada keberlanjutan.

"Sudah saya sampaikan sejak awal bahwa ketika menyangkut pada perubahan itu ada unsur change dan continuity tidak mungkin hanya saja continuity saja dan tidak mungkin hanya change saja," ujar Anies.

"Jadi ini tidak sedang berbicara tentang hilangnya kekuasaan, pindahnya kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah pindah, kekuasaan itu adanya di rakyat. Yang berpindah dan berganti itu kewenangan dalam menjalankan kekuasaan," sambung Anies.

Simak juga Video 'AHY Serahkan Anies Tentukan Cawapresnya: Yang Penting Bawa Kemenangan':

[Gambas:Video 20detik]


NasDem menyindir PAN sebagai penumpang gelap di kabinet Presiden Jokowi. Sindiran itu lantas dibalas tegas, PAN menjabarkan kronologi partainya masuk kabinet.

Sindiran itu dipicu dari pernyataan PPP yang meminta NasDem untuk gentleman terkait posisinya kini di kabinet karena sudah beda jalan. PPP lantas mengungkit PAN yang keluar kabinet jelang Pilpres 2019.

"Tinggal (sikap) gentleman dari NasDem, maunya seperti apa?" ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (5/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dulu itu ada sikap gentleman diambil oleh PAN ketika sudah tidak sejalan beda arah di Pemilu 2019, maka PAN waktu itu yang di kabinet dan Menpan RB mengundurkan diri, itu PAN," jelas Awiek.

Sebagai informasi, PAN menjadi salah satu partai yang mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Menteri dari PAN saat itu, Asman Abnur, pun mengundurkan diri.

Kembali Awiek, dia menyebut NasDem perlu bersikap tegas. Menurutnya, Jokowi tak mengundang NasDem di pertemuan para ketum partai koalisi pemerintah karena dinilai sudah beda arah.

"Karena sudah beda arah koalisi, kita akan bicarakan keberlanjutan pembangunan program-program presiden Jokowi, program-program yang dicanangkan oleh presiden untuk bisa berlanjut kalau ternyata nggak bisa berangkat bareng-bareng ya bagaimana kan?" tutur Awiek.

NasDem Ogah Disamakan, Sindir PAN Penumpang Gelap

NasDem enggan disamakan dengan PAN. NasDem bahkan menyebut PAN saat itu adalah penumpang gelap.

"PAN itu kan penumpang gelap dulu, kok NasDem mau dibanding-bandingkan dengan PAN. Dia penumpang gelap. PAN gabung di tengah jalan. Terus kemudian dia seketika bergabung terus dia tidak konsisten. Kebijakan partainya tidak mengawal pemerintahan. Kan komitmen koalisi itu mengawal pemerintahan," kata Waketum NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan, Sabtu (6/5/2023).

Ali mengatakan NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024. Dia juga menyebut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai capres 2024 bukan bagian dari kesepakatan pembentukan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

"Ya ada hal-hal yang harusnya mendukung pemerintah. Nah, Nasdem mendukung Anies memang tidak menjadi bagian dari pada yang disepakati dalam koalisi, karena kita tidak punya kesepakatan bahwa setelah 2024 kita mendukung calon presiden yang sama. Kan nggak kan. Komitmen koalisi itu adalah mendukung kebijakan pemerintahan 2019-2024. Sedangkan PAN saat itu, kan dia bergabung kemudian tidak konsisten dengan sikapnya. Kalau NasDem hari ini, coba tunjukkan pada saya di mana perlakuan NasDem yang tidak mendukung pemerintah," ucapnya.

Ali kemudian menyindir pihak yang mendesak NasDem keluar dari kabinet. Ali menegaskan NasDem berkomitmen mendukung Jokowi hingga akhir periode.

"Kecuali mereka mau nambah kursi ya. Kalau kemudian mereka mendesak-desak keluar dari pemerintahan untuk menambah kursi kabinet ya itu hal berbeda. Persoalan kursi kabinet itu kan persoalan kewenangan presiden," ucapnya.

Simak Video 'Jokowi Ogah Undang NasDem ke Pertemuan, Ini Respons Anies':

[Gambas:Video 20detik]

PAN respons NasDem, simak di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meniru Presiden Megawati Seokarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai sikap politik di akhir masa jabatan. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai JK mendengar kabar yang dilebih-lebihkan mengenai pertemuan Jokowi dan ketum partai politik di Istana Negara.

"Saran yang baik tentu harus didengar. Namun dugaan saya, Pak JK mungkin mendengar kabar yang dilebih-lebihkan," kata Hendrawan kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Hendrawan lantas menyinggung soal isi pertemuan Jokowi dengan 6 parpol koalisi di Istana Negara itu. Menurutnya mayoritas isu yang dibahas adalah perkembangan ekonomi hingga tantangan bangsa ke depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena seperti yang disampaikan beberapa Ketum (parpol), yang disampaikan Pak Jokowi lebih terkait dengan perkembangan dinamika ekonomi global, tantangan bangsa ke depan, dan arti penting keberlanjutan pembangunan untuk memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap)," jelasnya.

Hendrawan kemudian menyinggung tim pengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Menurutnya tim pengusung Anies sedang memainkan drama sebagai korban kekuasaan yang tuna etika.

"Saya melihat tim pengusung Anies sedang memainkan drama sebagai korban kekuasaan yang tuna etika. Istilah populernya 'playing victim'. Calon yang dipojokkan, diperlakukan tidak adil, terjepit. Selain sebagai pertahanan untuk mengantisipasi hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada Anies. Tujuannya menarik simpati dan bela rasa publik," jelasnya.

Lalu bagaimana sikap PDIP mengenai dugaan tim pengusung Anies 'playing victim' ini? "Kami tidak tertarik untuk menari dengan tabuhan yang bernada kemurungan," jelasnya.

Simak pernyataan JK pada halaman berikut.

Saksikan juga Sosok pilihan minggu ini: Maestro Kaligrafi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anies Baswedan berbicara mengenai orang yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak menghargai demokrasi. PPP mengajak calon yang ingin maju pada Pilpres 2024 untuk berbicara konsep daripada melemparkan prasangka.

"Saya punya keyakinan bahwa tidak ada pemimpin atau politisi yang khawatir akan kehilangan kekuasaan. Karena soal kekuasaan itu sudah diatur baik dalam konstitusi maupun perundang-undangan kita masa jabatan atau periodisasinya," kata Waketum PPP Arsul Sani kepada wartawan, Minggu (7/5/2023).

Bagi Arsul, saat ini juga tidak ada pihak yang tidak menghargai demokrasi sejauh ini. Menurutnya, saat munculnya isu penundaan pemilu, kalangan parpol tidak memberikan sambutan terbuka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan konstitusi ini jadi pegangan kuat di kalangan yang ada di pemerintahan. Maka ketika ada isu penundaan Pemilu maka di kalangan parpol ini tidak dapat sambutan terbuka meski kalau Pemilu ditunda ada parpol atau politisi yang diuntungkan. Dengan demikian tidak ada juga yang tidak menghargai demokrasi sejauh ini," tutur dia.

"Jikapun ada artikulasi atau langkah politik yang memberikan preferensi kepada sosok tertentu, maka itu bukan berarti khawatir kehilangan kekuasaan atau tidak menghargai demokrasi," imbuhnya.

Wakil Ketua MPR itu menjelaskan bahwa langkah politik yang dilakukan oleh orang yang sedang memegang kekuasaan tidak bisa langsung ditafsirkan tidak menghargai demokrasi.

"Konsekuensi dari demokrasi yang berbasis hukum atau nomokrasi, maka sepanjang tidak dilarang atau melanggar oleh konstitusi atau undang-undang, langkah politik tertentu yang dilakukan oleh yang sedang memegang kekuasaan tidak bisa ditafsirkan begitu saja sebagai tidak menghargai demokrasi. Bahwa langkah itu berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, maka paling jauh itu hanya bisa dianggap sebagai tidak lazim saja," tutur dia.

Arsul berharap sosok yang akan maju pada Pilpres 2024 agar berbicara konsep dari pada melempar prasangka.

"Saya berharap sosok-sosok yang akan tampil di Pilpres itu lebih baik mulai bicara konsep untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, daripada melempar hal-hal yang sifatnya prasangka," tuturnya.

Simak Video 'AHY Serahkan Anies Tentukan Cawapresnya: Yang Penting Bawa Kemenangan':

[Gambas:Video 20detik]

Simak pernyataan Anies pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pertemuan enam ketua umum partai dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 2 Mei lalu, menjelma pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam persamuhan yang berlangsung nyaris tiga jam itu, Megawati mendominasi lebih dari separuh waktu pertemuan yang membahas Indonesia terkini dan pemilu. Megawati juga disebut sempat berdebat cukup panjang dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Megawati (menegur) waktu Cak Imin pamit mau ketemu SBY (Susilo Bambang Yudhoyono),” tutur sumber
 yang mengetahui isi pertemuan itu. “Termasuk Pak Prabowo juga (ditegur) karena sudah janji mau ketemu Pak SBY tanggal 14 Mei.”
Sumber
 lainnya yang juga mengetahui isi pertemuan itu mengatakan Megawati mempertanyakan rencana Prabowo dan Cak Imin menemui SBY dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bagi Megawati, pertemuan dengan AHY dan SBY tidak penting lantaran Partai Demokrat berada di luar koalisi pemerintahan.
Apalagi, sumber ini melanjutkan, Partai Demokrat juga sudah mengukuhkan pilihan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pengukuhan ini dilakukan Partai Demokrat bersama PKS dan Partai NasDem, yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Namun saat itu, kata sumber ini, Cak Imin dan Prabowo bergeming. Keduanya menyampaikan bahwa pertemuan dengan AHY dan SBY bertujuan untuk merangkul semakin banyak partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Teguran Megawati itu pun sempat disampaikan Cak Imin kepada AHY saat keduanya bertemu empat mata di Cikeas, Jawa Barat, pada Rabu, 3 Mei 2023, malam.
Dalam  konferensi pers yang berlangsung di Cikeas, Rabu malam itu, Cak Imin  tidak secara terang-terangan menyampaikan isi pertemuan dengan Jokowi di  Istana Negara. Namun Cak Imin membenarkan bahwa pertemuan dengan AHY  malam itu memang bertujuan merangkul Partai Demokrat bergabung dengan  koalisi pemerintahan.
“Ternyata imannya (AHY) masih kuat. Nanti kita tunggu saja,
 sepulang saya dari sini goyah,” tutur Cak Imin berkelakar pada Rabu, 3 Mei 2023.
Terkait perdebatan Megawati dengan Cak Imin dan Prabowo itu sudah berupaya
 konfirmasikan  kepada Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDI Perjuangan Bambang  Wuryanto alias Bambang Pacul dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Utut  Adianto. Namun keduanya belum menjawab pesan singkat maupun telepon  kami.
Sementara  itu, politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengaku sama  sekali tidak mengetahui isi pertemuan enam ketum partai dengan Jokowi  tersebut. Dia juga enggan mengomentari teguran Megawati kepada Prabowo  dan Cak Imin.
“Waduh, kita hindari hal-hal yang sensitif dulu,” tulis Hendrawan melalui pesan singkat kepada reporter
 pada Sabtu, 6 Mei lalu.
Ketua  Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo bercerita pertemuan Jokowi dengan enam  ketum partai sebetulnya berlangsung santai. Mayoritas pembicaraan  terkait dengan permasalahan ekonomi nasional dan tantangan Indonesia ke  depan. Namun sesekali, kata Dradjad, beberapa ketum partai menyinggung  soal nama-nama calon presiden maupun calon wakil presiden yang mereka  usung.
Dalam  persamuhan itu, nama Anies Baswedan sama sekali tidak muncul dalam  celetukan para ketum partai. PAN, kata Dradjad waktu itu, mengajukan  nama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir sebagai  cawapres yang bakal mendampingi Ganjar Pranowo. Sedangkan PDI  Perjuangan, Partai Gerindra, PKB, PPP, dan Partai Golkar mengajukan nama  kader masing-masing.
“Gerindra  mengajukan Mas Bowo (Prabowo Subianto), Golkar mengajukan Mas Airlangga  (Airlangga Hartarto), PKB mengajukan Cak Imin, dan Bu Mega mengajukan  kadernya (Ganjar),” tutur Dradjad kepada reporter
. “PPP mengajukan Sandi (Sandiaga Uno) walau belum diumumkan.”
Sumber
 di  kalangan internal partai koalisi pemerintah menyebut, dalam pertemuan  enam ketum partai itu, memang terkait koalisi hanya dibahas sedikit.  Salah satu isi pembahasan soal koalisi adalah terkait bagaimana  partai-partai pendukung pemerintah nantinya melebur ke calon-calon  capres yang sudah diusung dan bakal diusung partai-partai besar, seperti  PDI Perjuangan dan Gerindra. Dalam kata lain, kata sumber ini, opsi  peleburan hanya akan tertuju pada dua nama, yakni Prabowo dan Ganjar.
Perbincangan  terkait opsi peleburan itu—seusai pertemuan—dilanjutkan lima ketum  partai tanpa Megawati. Masing-masing ketum partai saling mendiskusikan  pilihan capres terbaik bagi strategi pemenangan Pilpres 2024.
PAN,  sumber ini bilang, menyatakan sikapnya masih bergantung pada keputusan  Jokowi, apakah akan mendukung Ganjar atau Prabowo. Sedangkan Golkar dan  PKB sudah tegas menyatakan dukungan kepada Prabowo. Lalu PPP resmi bakal  mencalonkan Ganjar bersama PDI Perjuangan.
“Nggak ada yang ke Anies,” kata sumber ini saat berbincang dengan
 pekan lalu.
Ketua  Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy membenarkan, dalam pertemuan itu,  memang sempat beberapa kali disinggung soal keserasian antara nama-nama  capres dan cawapres yang berada di koalisi pendukung pemerintah. Namun  dia tidak bisa memastikan apakah pembicaraan soal capres dan cawapres  ini sempat menyinggung nama Anies atau tidak.
Romy  hanya mengatakan pembahasan mengenai capres dan cawapres pada Pemilu  2024 cuma disinggung sedikit dan tidak menjadi menu utama pertemuan.  Dalam diskusi itu, enam ketum partai dan Jokowi lebih banyak berbicara  tentang prediksi dan tantangan ekonomi bangsa. Karena itu, Jokowi dalam  sesi akhir pertemuan pun menitipkan bangsa ini kepada enam ketum partai  tersebut.
“(Jokowi)  menitipkan jangan sampai salah pilih pemimpin karena kan yang memegang  tiket pencalonan itu adalah para pemimpin partai politik,” tutur Romy  saat dijumpai reporter
 di kediamannya di kawasan Condet, Jakarta Timur, pekan lalu.
Senada  dengan Romy, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan  pertemuan malam itu tidak ada yang secara terang-terangan berbicara soal  koalisi. Para ketum partai, sambung Dasco, lebih banyak berbicara  tentang persamaan visi-misi pembangunan Indonesia ke depan.
Kemudian,  Dasco bilang, diskusi berlanjut ke persoalan ekonomi yang bakal  dihadapi Indonesia. “Jadi secara spesifik itu nggak ada yang kemudian  bicara koalisi untuk pilpres,” tutur Dasco saat dihubungi reporter
 pada Sabtu, 6 Mei lalu.
Demikian  juga dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, yang menyebut  pertemuan enam ketum partai dengan Jokowi malam itu tidak banyak  membahas soal koalisi Pilpres 2024. Pertemuan itu, kata Jazilul, hanya  silaturahmi halalbihalal biasa selepas Lebaran. “Dan tentu, karena musim  pilpres, ada tukar pikiran terkait dengan dinamika perkembangan politik  juga,” kata Jazilul kepada reporter
.
Sementara  itu, Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Nusron Wahid  enggan berkomentar banyak terkait isi pertemuan enam ketum partai dengan  Jokowi. “Tanya ke Pak Airlangga,” kata Nusron saat ditemui di rumah  dinasnya di Kalibata, Jakarta Selatan.
Tim
 telah  berupaya menghubungi Airlangga melalui telepon maupun pesan singkat.  Namun, sampai artikel ini diterbitkan, Airlangga belum menjawab  permintaan wawancara kami.
Jokowi  sejatinya sudah secara samar-samar menunjukkan sikapnya terkait Pilpres  2024. Sikap itu ditunjukkan Jokowi dengan secara sengaja tidak  mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan di  Istana. Padahal NasDem juga bagian dari koalisi pendukung pemerintah.
Jokowi  bilang NasDem memang tidak diundang lantaran sudah memiliki koalisi  sendiri. Sedangkan partai-partai yang diundang tengah melakukan  pendekatan untuk membangun kerja sama politik. Tidak mungkin, tambah  Jokowi, NasDem mendengarkan strategi dari partai-partai ini atau  sebaliknya.
“Bukan  cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok (disebut) cawe-cawe. Diskusi. Saya  tadi sampaikan, saya ini juga pejabat politik,” tutur Jokowi kepada  media pekan lalu.
Surya  Paloh dalam wawancara dengan media pun mengaku dapat memahami sikap  Jokowi ini. Barangkali, kata Paloh, Jokowi memang tengah memposisikan  dirinya sebagai pemimpin atas partai-partai koalisi pendukung  pemerintah.
“Dan  beliau tidak menganggap lagi NasDem ini dalam koalisi pemerintahan  untuk sementara,” tutur Surya Paloh pada Jumat, 5 Mei lalu.
Bagi  Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani, sikap Jokowi ini sudah  secara tegas menunjukkan keberpihakan negara dalam kontestasi politik  2024. Presiden seolah berperan aktif dalam terbentuknya koalisi tertentu  atau dukungan terhadap capres maupun cawapres tertentu. Sikap ini, kata  Kamhar, tidak etis dan telah mencederai demokrasi.
Istana,  sambung Kamhar, seolah telah berubah sebagai posko pembentukan koalisi  dan pemenangan capres tertentu. “Kasak-kusuk Presiden Jokowi pada  pengkondisian pencalonan pasangan tertentu dan upaya menjegal paslon  yang tak dikehendaki, dalam hal ini Mas Anies, menjadi tanda ia tak  memiliki komitmen terhadap demokrasi dan jiwa politik kenegarawanan,”  tegas Kamhar saat berbincang dengan reporter
 pada Jumat, 5 Mei, malam.
Sementara  itu, juru bicara PKS Muhammad Kholid menduga sikap Jokowi yang tidak  mengundang Partai NasDem dalam pertemuan enam ketum partai di Istana  merupakan bagian dari respons deklarasi pencapresan Ganjar oleh PDI  Perjuangan. Deklarasi ini, kata Kholid, telah mendisrupsi partai-partai  koalisi pemerintah yang sempat mewacanakan terbentuknya koalisi besar  antara KIB dan KKIR.
Meski  demikian, Kholid mengatakan, sikap Presiden ini sama sekali tidak  mengganggu fokus dan pergerakan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.  Koalisi Perubahan, kata Kholid, tetap solid meski pertemuan enam partai  dengan Jokowi dikait-kaitkan dengan upaya penjegalan Anies. Bahkan  sekarang Koalisi Perubahan sudah bersiap untuk segera menunjuk cawapres  yang bakal diusung mendampingi Anies.
“Dan kita sudah sepakat untuk menyerahkan (keputusannya) ke Pak Anies,” tutur Kholid kepada reporter
.
 Fajar Yusuf Rasdianto, Ani Mardatila
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, membicarakan kekuatan lawan politiknya yang berpeluang maju capres di Pemilu 2024. Anies memandang akan menghadapi saingan yang tak mudah sehingga terus menyerukan relawannya agar tak gentar.

Bukan sekali ini Anies membicarakan ketatnya kompetisi di Pilpres 2024. Terbaru, Anies menyerukannya dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta.

"Perjuangan ke depan, kita ingin luruskan jalan. Dan meluruskan jalan ini, kita berhadapan dengan sebuah kompetisi. Kompetisi gagasan, kompetisi rencana, rekam jejak," kata Anies dalam pidatonya di acara deklarasi ANIES di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies lalu menyinggung kekuatan lawan besar yang akan dihadapinya dalam kompetisi di 2024. Menurutnya, lawan-lawan besar itu dapat mendominasi kompetisi.

"Dan dalam kompetisi ini kita akan berhadapan dengan lawan yang memiliki sumber daya yang luar biasa besar. Lawan yang memiliki kekuatan yang sangat besar, yang bisa mendominasi," katanya.

Meski demikian, Anies meyakini akan berhasil menghadapi Pemilu 2024. Di tengah para pendukungnya, dia menyerukan tak gentar dengan lawannya yang memiliki ukuran material besar. Anies mengajak pendukungnya agar menunjukkan kekuatan spiritual.

"Tapi kita yakin niat baik, bersama orang baik, tujuan baik, insyaallah Allah bukakan pintu-pintu untuk keberhasilan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki," katanya.

Menurutnya, Pemilu 2024 bukan soal kemenangan di tangan satu pihak, melainkan penentuan nasib bagi bangsa.

"Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita," imbuh dia.

Simak Video 'Survei SMRC: Prabowo Cenderung Tarik Pemilih Anies Setahun Terakhir':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya