Partai final sekaligus closing ceremony Piala Dunia U-17 akan digelar di Stadion Manahan Solo, Sabtu (2/12) mendatang. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Solo Rini Kusumandari mengatakan FIFA menginginkan agar acara closing ceremony dilakukan secara sederhana.

"Untuk bocoran (closing ceremony) besok sederhana. Hanya ada awarding atau pemberian piala, dan pesta kembang api. Tidak ada panggung hiburan, karena FIFA minta sederhana untuk penutupannya," kata Rini, saat konferensi pers di Hotel Solia Zigna Solo, Rabu (29/11/2023).

Rini juga belum mendapatkan informasi, apakah akan ada artis yang akan melakukan perform di closing ceremony tersebut. Namun dia menegaskan, saat partai final nanti tidak ada panggung hiburan yang dipasang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara untuk tamu yang hadir, dia mendapatkan informasi jika Presiden FIFA Giovanni Vincenzo Infantino akan hadir. Oleh karena itu, Stadion Manahan tengah dipercantik dengan penambahan tanaman, dan dekorasi.

"Tamu VVIP, kami belum dapat informasi, pasti ada Kementerian terkait, seperti PUPR dan BUMN. Informasi juga akan ada Presiden FIFA. Kalau Presiden Jokowi, kami belum tahu hadir atau tidak, tapi untuk sektor VVIP sudah di-booking untuk para pejabat, baik dalam atau luar negeri," ujarnya.

Dia mengatakan, tidak ada capres maupun cawapres dalam Pemilu 2024 yang diundang dalam acara tersebut. Bilapun ada, mereka datang bukan sebagai kontestan Pilpres 2024.

"Paslon capres nggak ada. Kalau Mas Gibran hadir, karena dia Wali Kota Solo," ucapnya.

Babak final dan closing ceremony akan dihelat di Stadion Manahan Solo pada Sabtu (2/12). Jerman dan Prancis yang berhasil menang di babak semifinal akan merebutkan trofi Piala Dunia U-17.

Heboh Mobil Tanpa Pintu Bagasi Bawa 2 Bayi, Berujung Ditilang Polisi


Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) Hasrullah menilai mahasiswa di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) saat ini tidak lagi kritis seperti dulu. Hasrullah menilai mahasiswa Makassar tumpul di Pemilu 2024 ini.

Hal itu disampaikan Hasrullah saat menjadi narasumber dalam dialog tematik yang digelar Bawaslu Sulsel bertajuk 'Urgensi Keterbukaan Informasi Publik oleh Penyelenggara Pemilu' di Hotel Grand Maleo, Jalan Pelita Raya, Makassar, Rabu (29/11/2023). Hasrullah berharap kampus turut mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024.

"Saya agak kecewa kalau seandainya kampus tidak ikut berbicara, saya ingin menyarankan sahabat saya yang ada di Bawaslu, hanya kampus yang bisa memerankan seperti ini. Tapi apakah mahasiswa kita masih bisa seperti dulu, itu pertanyaan besar buat saya," ujar Hasrullah dalam pemaparannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasrullah menilai mahasiswa Makassar saat ini terkesan apatis terhadap perkembangan Pemilu. Dia menduga hal itu terjadi karena perkembangan teknologi yang tidak terkendali.

"Itu yang saya bilang tadi, kita (dosen) digantikan karena saluran komunikasi digantikan lebih banyak komunikasi di handphone sekarang. Saya selalu bilang T ada dua. T besar adalah Tuhan yang bisa merubah apa yang kita inginkan. Kita disuruh salat, puasa itu Tuhan. Tapi ada T kecil ini handphone (teknologi)," ujarnya.

Hasrullah kemudian menilai mahasiswa berbagai kampus di Makassar saat ini tumpul melihat isu menarik di Pemilu. Bahkan sejumlah dugaan pelanggaran terkesan dibiarkan oleh mahasiswa tanpa bereaksi.

"Mahasiswa Unhas, UIN, UNM tumpul menghadapi ini. Tulis saja tidak apa-apa, kalau dia tersinggung tidak apa-apa. Kenapa tidak seperti dulu lagi? Kalau misalnya ada seperti yang dibilang tadi banyaknya pelanggaran. (Sampai ada) Kendaraan dinas dipakai (untuk politik)," katanya.

Dia menyindir mahasiswa Makassar bak macan yang sedang tertidur. Hasrullah mengaku mahasiswa sekarang tidak kritis lagi seperti mahasiswa zamannya dahulu.

"Coba kasih bangun itu macan (mahasiswa) yang sedang tidur, tanya itu aktivis yang ada ketua BEM-nya, Unhas, ketua BEM-nya UNM, kenapa? Makanya saya cari juga orang-orang kritis yang muncul dari kampus. Itu sudah tidak ada," katanya.

Bahkan, kata dia, saat ini presiden BEM dari kampus-kampus di Makassar tidak lagi dikenal masyarakat. Pasalnya, mereka tidak pernah tampil dalam diskusi-diskusi publik.

"Saya tanya dulu siapa ketua BEM Anda kenal, tidak ada. Kalau dulu kita kenal semua. Sekarang tidak ditahu karena dia tidak bisa jadi narasumber," ucapnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ia mengungkap pesan-pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya terkait Pemilu 2024.

"Ya sama sebetulnya, kayak Presiden juga menekankan tadi yang saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan jauh lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang sangat beliau tekankan," ujar Maruli di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). Ia menjawab pertanyaan wartawan apa saja pesan Jokowi kepadanya saat pelantikan KSAD.

Ia tak mau mengorbankan nama institusi TNI AD yang sudah baik. Ia tak mau nama TNI AD menjadi jelek karena isu tidak netral dalam pemilihan umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pikir juga saya pribadi tidak akan meng-gambling-kan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah panjang bahwa kami di TNI, Angkatan Darat khususnya, tidak netral dalam pemilihan umum," kata Maruli.

Ia berjanji akan ada sanksi tegas bagi prajurit TNI yang tak netral pada Pemilu 2024. Baginya, mudah mengusut netralitas prajurit di era digital.

"Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir angkatan darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," imbuhnya.

Jenderal Maruli Dilantik Jadi KSAD

Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik Letjen Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Letjen Maruli menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang baru saja menjadi Panglima TNI.

Pantauan detikcom di Istana, Rabu (29/11), Letjen Maruli sudah berada di Istana. Terlihat pula Wakil Ketua MPR Syarief Hasan, Menko Polhukam Mahfud Md, Menhan Prabowo Subianto, hingga Luhut Binsar Pandjaitan.

Pelantikan diawali menyanyikan lagu 'Indonesia Raya'. Setelah itu, Maruli diambil sumpah sebagai KSAD, kemudian dilakukan penandatanganan berita acara oleh Maruli.


Isu bernarasi Wakapolri Komjen Agus Andrianto bakal dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) beredar di media sosial. Komjen Agus Andrianto merespons itu.

Komjen Agus ditanya soal itu saat ditemui wartawan di sela acara bakti sosial dan kesehatan dalam rangka Pemilu Damai 2023-2024 di Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia (ISI Jogja), Sewon, Bantul, Rabu (29/11/2023).

"Walah, aduh, saya tidak tahu. Aku tidak tahu," jawab Agus singkat seperti dilansir detikJogja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan juga sudah merespons isu yang beredar bahwa dirinya akan diganti. Budi Gunawan tidak mengetahui hal itu. Budi Gunawan hanya menjawab singkat bahwa dirinya tidak tahu.

"Wah nggak tahu," kata Budi Gunawan saat sempat ditanyakan ke Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI, Rabu (22/11).

Baca selengkapnya di sini

Simak juga 'Wakapolri Minta Warga Laporkan Polisi Tak Netral ke Propam':

[Gambas:Video 20detik]


Puan Maharani bertemu dengan Luhut Binsar Pandjaitan di Singapura. Ketua DPP PDIP itu mengunggah momen pertemuannya dengan Luhut lewat akun Instagramnya @puanmaharaniri.

Dilansir dari detikNews, Puan mengaku senang bisa berbicara dengan Luhut terkait Indonesia menjelang Pemilu 2024. Puan mulanya mendoakan agar Luhut segera kembali sehat.

"Opung, yang penting sehat dulu, ya. 😊," tulis Puan di akun Instagramnya, dikutip detikNews, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan juga mengaku senang bisa bertemu dengan Luhut. Terlebih, kata dia, bisa berdiskusi soal kondisi Indonesia menjelang Pemilu 2024.

"Senang deh bisa ketemu Opung @luhut.pandjaitan yang tetap semangat diskusi soal Indonesia, apalagi jelang Pemilu ini," ucap Puan.

Puan juga menyebut pembicaraan keduanya ngeri-ngeri sedap. Namun dia tak menjelaskan apa yang dimaksud. "Ngeri-ngeri sedap ya, Pung. 😀," imbuhnya.

[Gambas:Instagram]

Artikel ini telah tayang di detikNews. Baca selengkapnya di sini!

Puan Tanggapi Luhut soal Jangan Gampang Judge Ingusan-Pengkhianat


Seorang pria berinisal RH alias Rudi (44) ditemukan meninggal di warung angkringan di Jalan Katalia I, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Rabu (29/11/2023), sekitar pukul 07.00 Wita. Informasi yang diperoleh, Rudi yang berprofesi sebagai sopir angkut logistik Pemilu 2024 itu diduga kelelahan bekerja.

"Diduga karena kelelahan, seorang sopir angkut logistik Pemilu 2024 ditemukan meninggal dunia," kata Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi dalam keterangan resminya, Rabu (29/11/2023).

Sukadi mengatakan atas laporan tersebut polisi dan petugas BPBD Bali langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah Rudi ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah, Denpasar. Di sana, tim dokter memeriksa kondisi jenazah Rudi untuk memastikan penyebab kematiannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ambulans BPBD mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Sukadi.

Budianto, rekan kerja Rudi, adalah saksi mata kejadian tersebut. Mereka awalnya datang ke angkringan untuk beristirahat sambil menikmati segelas teh. Tak lama, Budianto melihat Rudi kejang-kejang dalam posisi tengkurap.

"Karena panik, saksi berusaha membangunkan RH (Rudi). Namun tidak ada respons dari RH sehingga korban langsung mencari bantuan," tutur Sukadi.

Budianto lalu berlari mencari bantuan. Dia meminta bantuan ke Pos Pengamanan Polri, yaitu Satgas Ops Mantap Brata Agung 2024 yang bertugas di PT Temprina Media Grafika.

Lokasi posnya tidak jauh. Hanya berada tepat di seberang angkringan tersebut. "Budianto berlari meninggalkan RH menuju Pos Pengamanan Polri yaitu Satgas Ops Mantap Brata Agung 2024 yang bertugas di PT Temprina Media Grafika," tandas Sukadi.

Kakek 64 Tahun di Denpasar Cabuli Anak Tetangga yang Masih SD


Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md mengakui korupsi di Indonesia merajalela. Mahfud menyinggung penegakan hukum yang jelek dan harus diungkap oleh pemerintah.

Mulanya Mahfud mengatakan bahwa dirinya disentil dan dianggap diam terhadap korupsi yang merajalela. Mahfud menegaskan tidak diam dan sudah bersuara.

"Ada yang bilang begini, sentilan, penegakan hukum dan korupsi di Indonesia merajalela. Lalu ada orang bilang, 'Lho, Menko Polhukamnya Pak Mahfud, kenapa diam saja?' Saudara, justru saya tidak diam, makanya saya ngomong," kata Mahfud saat seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menuturkan banyak yang menutupi kondisi korupsi Indonesia yang merajalela saat ini. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut hanya dirinya yang berani bersuara.

"Coba Saudara cari menteri-menteri sebelumnya, apakah ngomong kayak saya, terus terang bahwa di pemerintahan ini banyak korupsinya? Nggak ada, semuanya ditutup-tutupi. Negara ini baik. Malah yang ngomong ditangkap. Cari Menko Polhukam itu sudah ada 16 orang sejak tahun 1973, apa ada Menko Polhukam yang mengatakan di negara kita ini banyak koruptornya? Tidak ada, saya yang berani ngomong itu," tuturnya.

"Jadi saya bertindak. Lalu saya yang ngomong bahwa ini fenomena di pemerintahan. Dan saya juga yang bertindak," lanjutnya.

Mahfud kemudian memaparkan sejumlah kasus korupsi yang terbongkar setelah dirinya bersuara, mulai kasus ASABRI hingga transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud menyebut sepanjang sejarah tidak pernah ada Menko Polhukam yang menyelesaikan kasus korupsi selain dirinya. "Saudara, coba dicari di catatan, sejarah ketatapemerintahan, apakah ada seorang Menko Polhukam sejak dulu menyelesaikan kasus korupsi, nggak ada," ucapnya.

Mahfud menyampaikan penegakan hukum yang jelek di pemerintahan harus disampaikan oleh pemerintah sendiri. Dia menyebut hal itu tidak bisa disembunyikan.

"Ya karena musim kampanye, itu kan penegakan hukum di Indonesia jelek, lalu orang bilang Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud, berati Pak Mahfud dong yang nggak bisa. Ya ndak begitu saya ngomong, dan saya umumkan bahwa itu terjadi di pemerintahan kita, dan kalau mau membersihkan ini harus dikatakan oleh pemerintah sendiri nggak bisa disembunyikan," imbuhnya.


Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji, Gus Miftah belakangan menggelar tabligh akbar serta konser Indonesia Maju di beberapa daerah. Beberapa daerah yang digelar pengajian tersebut seperti Klaten, Kendal, Bumiayu, Cilacap dan selanjutnya Sragen serta Solo.

Gus Miftah menyebut acara tersebut memang beberapa kali didatangi oleh bacapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka. Gibran tercatat hadir di Klaten dan Kendal. Hanya saja, kata dia, acara tersebut tidak untuk menggalang dukungan untuk Paslon Prabowo-Gibran.

"(Menggalang dukungan?) Yang jelas mengkampanyekan pemilu damai, pesta harus menyenangkan bukan menakutkan," katanya di Balai Kota Solo, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan bahwa acara tersebut merupakan acara dirinya dengan penyanyi Denny Caknan. Gus Miftah menegaskan bahwa tidak ada kaitannya dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meskipun capres-cawapres tersebut mendapat undangan.

"Kalau Mas Prabowo dan Mas Gibran datang itu sebagai tamu undangan. Makanya yang mengurusi anak-anak pondok, nggak ada kaitannya dengan TKN. Saya hadirkan santri saya, Denny Caknan itu bantu nyanyi, saya ngaji," ungkapnya.

"EO nya anak-anak santri, tidak melibatkan siapa-siapa. Bukan acara Gibran, ngrawuhake (mengundang) Mas Gibran kalau ada waktu, ngrawuhake Mas Prabowo kalau ada waktu," lanjutnya.

Meski begitu, Gus Miftah tidak mempermasalahkan bila acara tersebut disangkut pautkan dengan Paslon Prabowo-Gibran.

"Kalau toh orang menganggap itu dukungan saya kepada pasangan nomor dua yang lumrah saja. Sebelum ngaji saya diteriaki kiaine Prabowo, itu kan persepsi masyarakat, boleh-boleh saja," pungkasnya.

Sementara itu, mengenai konser Indonesia Maju pada 1 Desember 2023 di Kabupaten Sragen apakah dihadiri Prabowo Subianto, Gus Miftah mengaku belum mengetahui.

"Kalau itu menyesuaikan jadwal (Prabowo datang), insyaallah Mas Gibran rawuh (hadir)," pungkasnya.

Harga Cabai Naik, Gibran: Mudah-mudahan Awal Tahun Stabil


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membenarkan nama Ni Luh Djelantik masuk dalam daftar struktur Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Bali. Itu sesuai dengan salinan SK TPN Ganjar yang diterima Bawaslu.

"Benar nama (Ni Luh Djelantik) tersebut (ada). Yang diserahkan ke KPU itu, memang sama yang kami terima di Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna saat dikonfirmasi detikBali, Rabu (29/11/2023).

Menurut Agus, Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU Bali untuk menindaklanjuti saran dari dugaan pelanggaran Peraturan KPU (PKPU) itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kami di Bawaslu Bali sudah menyiapkan saran perbaikan kepada KPU agar KPU bisa memperbaiki nama yang bersangkutan tidak masuk dalam tim kampanye Ganjar-Mahfud," jelasnya.

Agus mengungkapkan, daftar struktur TPD Ganjar itu sudah diterima Bawaslu jauh hari sebelum masa kampanye berlangsung. Secara aturan, setiap paslon sudah harus menyerahkan nama-nama tim kampanye paling lama tiga hari sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.

"Penyerahannya itu mungkin selisih beberapa hari, untuk pastinya saya belum cek kapannya itu diserahkan. Karena pada saat penyerahan kami pimpinan Bawaslu lagi keluar daerah untuk mengikuti apel siaga dan Rakornas persiapan kampanye," ungkap mantan ketua KPU Kabupaten Gianyar itu.

Agus menepis kecolongan saat melakukan pengecekan sehingga nama Ni Luh lolos. Menurutnya ini merupakan fungsi pengawasan juga dari masyarakat yang Bawaslu butuhkan. Ia mengaku keterbatasan sumber daya manusia dan padatnya kegiatan membuat pihaknya kurang maksimal.

"Istilahnya meng-cross check terkait hal itu, artinya kita merekap sebenarnya terkait hal itu. Makanya kami di Bawaslu mengharapkan masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan tahapan pemilu ini," ucapnya.

"Bukan kecolongan, artinya kita bersama-sama dalam proses kegiatan ini, bukan kecolongan," imbuh Agus.

Sebelumnya, Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster membantah nama Ni Luh Djelantik masuk dalam struktur anggota TPD Ganjar-Mahfud Md Provinsi Bali. Koster sendiri ditunjuk menjadi Ketua TPD Ganjar-Mahfud di Bali, menurut SK yang berisi nama Ni Luh Djelantik itu.

"Nggak ada nama dia (Ni Luh Djelantik). Itu pasti ada yang nimpa itu. Pasti itu hoaks," ujar Koster yang juga saat dihubungi awak media, Rabu (29/11/2023).

Koster menegaskan dalam surat keputusan dari Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Md itu, anggota Direktorat Narasi dan Konten, Media Sosial, dan Komunikasi Politik dan Jubir hanya empat saja.

Ni Luh juga mengaku tak tahu namanya masuk dalam TPD Ganjar di Bali. Dia akan menghubungi TPN Ganjar untuk memastikan hal itu.

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan meninjau pabrik pengolahan hasil susu menjadi keju di Bandung, Jawa Barat. Anies menyebut pabrik pengolahan susu yang dimiliki oleh koperasi merupakan cara yang paling tepat agar keuntungan dirasakan langsung oleh peternak.

"Jadi hari ini kami meninjau sebuah pabrik pengolahan hasil susu menjadi keju ya di tempat ini, nah ini dimiliki oleh koperasi, koperasi peternak Bandung Selatan. Kami melihat cara ini adalah cara yang harus diberikan. Mengapa dengan cara koperasi? Koperasi ini dimiliki koperasi, koperasi yang dimiliki oleh para peternak sehingga ketika pabrik ini berproduksi meningkat, keuntungannya dirasakan oleh semua peternak yang ada. Pendekatan inilah yang akan kita besarkan," kata Anies Baswedan di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan pihaknya akan mendorong pemerintah membantu koperasi pabrik pengolahan susu. Bantuan itu terdiri atas permodalan agar anggota koperasi memperoleh nilai tambah lebih tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita akan mendorong lebih jauh lagi agar pemerintah membantu koperasi-koperasi dari mulai regulasinya, dari mulai bantuan permodalannya, supaya para anggota koperasi akan mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, bila pabrik seperti ini dimiliki oleh perusahaan, maka yang mendapatkan manfaat terbesar adalah pemilik perusahaan, pemodal. Tapi kalau ini dimiliki koperasi, maka semua peternak merasakan," ujarnya.

Anies juga mendengarkan keluhan para peternak. Mantan Mendikbud ini menerima keluhan terkait kebutuhan bibit sapi dan lahan pakan sapi.

"Lalu tadi mereka menyampaikan aspirasi apa saja yang menjadi kebutuhan mendasar, satu adalah bibit sapi, pemerintah diperlukan untuk membantu agar hasil pembibitan itu dapat dukungan karena secara pembiayaan cukup tinggi. Yang kedua adalah lahan untuk pakannya, jadi kami ingin ke depan makin mendorong koperasi dan apa yang menjadi kebutuhan koperasi pemerintah harus bantu karena nanti hasilnya langsung dirasakan oleh para peternak yang senyatanya menghasilkan susu, susu untuk ke masyarakat," tuturnya.

Anies mengatakan Koperasi Peternakan Bandung Selatan Pangalengan (KPBS) yang dikunjunginya memiliki anggota 4.500 orang. Menurutnya, para peternak tak hanya bisa menikmati hasil susu olahan melainkan keuntungan dari produksi.

"4.500, coba bayangkan 4.500 peternak dalam satu koperasi bila seperti ini kita dorong lebih banyak lagi maka peternak itu bukan hanya menjual hasil susunya, tapi semua kegiatan produksi dari susu itu keuntungannya dirasakan oleh para peternak juga," ujarnya.

Simak juga 'Harapan Anies Mau Lepas Saham Bir Pemprov DKI Jika Kuasai DPRD':

[Gambas:Video 20detik]


Menkominfo Budi Arie Setiadi memberikan penjelasan soal terjadinya dugaan kebocoran 204 juta data pemilih pada Pemilu 2024. Budi menyebut aksi pelaku pencurian data itu bermotif ekonomi.

Hal ini disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023). Agenda rapat itu membahas peran Kemenkominfo dalam melakukan diseminasi informasi dan dukungan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi untuk Pemilu 2024.

Budi mulanya merujuk Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengatur pengelolaan dan perlindungan data menjadi tanggung jawab lembaga terkait.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gini, Pak. Memang kalau menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, sudah jelas lembaganya harus bertanggung jawab," ujarnya.

Budi mendorong pelaku pencurian data diproses secara hukum. Dia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga terkait kasus ini, yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan aparat hukum.

"Nah, pelaku pencurian atau pemanfaatan data secara tidak sah ini ya harus diproses secara hukum. Ini lagi memang aparat hukum dan BSSN, KPU, kami sedang berkoordinasi pelakunya apa, motifnya apa," ujarnya.

Dari hasil koordinasi itu, Budi membeberkan motif pelaku itu diduga ekonomi. Dia menyinggung penjualan data yang mahal harganya.

"Ini motifnya sih ekonomi, dalam pengertian jualan data. Kan data harganya mahal sekarang ya kan," kata Budi.

Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang, yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.


Majelis Syuro DPP Partai Ummat, Amien Rais, mengunjungi kantor pusat Majelis Tafsir Al Qur'an (MTA) di Kota Solo. Dia bertemu dengan pimpinan organisasi itu sekitar 90 menit.

Amien Rais tiba sekira pukul 10.00 WIB, dan bertemu dengan Pimpinan MTA Pusat Nur Kholid Syaifullah.

Kholid mengatakan jika Amien Rais ingin berkenalan dengan pimpinan baru di MTA usai meninggalnya Ahmad Sukina beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejak ustaz Sukina berpulang kepada Allah, beliau belum pernah rawuh (datang) ke sini lagi, karena waktu itu ada COVID-19. Hari ini beliau ada kesempatan, beliau datang ke sini, dan bernostalgia. Dan ingin kenal siapa yang meneruskan kepemimpinan di MTA," kata Kholid kepada awak media, Rabu (29/11/2023).

Dia mengatakan, Amin Rais cukup dekat dengan almarhum Sukina. Dan dulu dia sering berkunjung ke MTA.

"Saat MTA dipimpin ustaz Sukina, hubungannya dengan pak Amin Rais itu baik, dekat, dan berulang kali beliau rawuh ke sini. Dan pernah memberikan tausiah Ahad pagi MTA," ujarnya.

Saat disinggung adakah pembicaraan terkait Pemilu 2024, Kholid menuturkan tidak ada pembicaraan spesifik ke arah sana.

"Tidak ada. Kalau menyinggung detail tidak. Beliau hanya mengingatkan sebentar lagi negeri kita akan pesta demokrasi, beliau mengingatkan harapannya agar memilih sesuai hati nurani masing-masing," ucapnya.

Ketua DPD Partai Ummat Solo Yusuf Suparno menambahkan, selain bernostalgia tentang almarhum Sukina, Amien juga menyinggung terkait Partai Ummat.

"Memperkenalkan partai Ummat sebagai partai baru, dan memperkenalkan pengurusnya yang hadir. Sampai kepada memberikan tausiah berkaitan perjuangan umat islam zaman dulu sampai sekarang, agar umat islam bisa mengembalikan jati diri warga Indonesia berdasarkan UU 1945," pungkas Yusuf.

Amien Rais Desak Jokowi Lebih Konkret Beri Bantuan ke Palestina


Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik menjadi KSAD oleh Presiden Joko Widodo. Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap Maruli bisa menjaga keutuhan saat Pemilu 2024.

"Saya kira, semua ya, KSAD tentu dalam rangka bersama-sama menjaga stabilitas. Keutuhan, jangan sampai Pemilu nanti ada gangguan-gangguan, supaya tugas-tugas keamanan di dalam negeri, fokusnya untuk Pemilu itu bisa terjamin ya," kata Ma'ruf di Kuching, Malaysia, Rabu (29/11/2023).

Ma'ruf juga meminta Maruli menjaga netralitas TNI AD di Pemilu 2024. Dia tidak ingin ada anggapan TNI tidak netral di Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena itu, saya minta sekali lagi, netralitas keamanan ini harus dijaga, saya kira tugasnya itu, jangan sampai di mana-mana dianggap tidak netral sebab itu bisa ganggu situasi," ujar dia.

Seperti diketahui, Maruli sebelumnya menjabat Pangkostrad. Dia mengisi kursi KSAD yang ditinggalkan Jenderal Agus Subiayanto, yang kini menjadi Panglima TNI.


Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) mengikuti kegiatan Festival Media Digital Pemerintah (FMDP) tahun 2023. Acara bertajuk 'Menjawab Tantang Disrupsi Lewat Inovasi dan Kolaborasi' ini digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Diskominfo se-Jawa.

Diketahui, kegiatan yang berlangsung Rabu-Kamis, 29-30 November 2023 di Hotel Tentrem Yogyakarta ini bertujuan meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah. Khususnya dalam mendukung perwujudan transparansi, partisipasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan media digital.

Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Adriyati Iskak mengungkapkan acara ini merupakan rangkaian kegiatan konferensi yang disertai workshop dan mini pameran media digital pemerintah dengan total 11 booth. FMDP 2023 pertama kali digelar setelah pandemi COVID-19.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tujuannya memberikan wawasan kepada bapak dan ibu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi pemerintahan. Kemudian menambah pengalaman dengan dinamika dalam tugas untuk berkomunikasi melakukan pengemasan maupun penyebaran informasi dan komunikasi pemerintah," ujar Yayuk dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, di era disrupsi saat ini, komunikasi merupakan sektor yang paling terkena dampak. Untuk itu, kesempatan mengoptimalkan perilaku dari budaya masyarakat yang berbeda di era disrupsi dapat diambil karena masyarakat lebih mudah mengakses informasi apapun.

"Oleh karena itu kami berharap ini bisa berlangsung secara interaktif sehingga ilmu dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk pengembangan di instansi kita masing-masing," tambahnya.

Sementara itu, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Hasyim Gautama menjelaskan media sosial berperan kuat dalam menunjang dan mendorong kemajuan suatu negara. Ia menilai wajar jika media digital menjadi media yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan publikasi publiknya karena media digital begitu dinamis.

"Diseminasi informasi adalah salah satu strategi kita untuk meraih dukungan publik terhadap program yang kita jalankan. Sehingga bertumbuh kepercayaan dan partisipasi publik dalam jalannya roda pemerintahan," ujar Hasyim.

Ia menambahkan pemerintah bertugas mengedukasi masyarakat agar lebih cermat dan kritis dalam mencari dan mengolah informasim terutama menjelang Pemilu 2024. Ia pun meminta pemerintah semakin siaga menjaga ruang publik agar tetap kondusif.

Dalam kesempatan sama, Sekretaris Jendral KPK RI Cahya H Harefa mengungkapkan KPK akan semakin terbuka dalam pengelolaan komunikasi yang efektif. Ia menuturkan akses informasi merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dari badan publik pada tugas dan strategi pemberantasan korupsi.

Pihaknya menyebutkan tiga pendekatan yang saling berkaitan atau Trisula, yaitu pencegahan, penindakan, dan pendidikan. Sementara strategi pemasaran digital menjadi relevan juga untuk dimanfaatkan seperti media sosial.

"Supaya semakin baik kita berkomunikasi ke publik sebagai pemerintah. Kita juga perlu memperhatikan etika dan pemanfaatan dengan bijak. Itu hal yang sangat penting," kata Cahya.

Ia berharap semua pihak dapat berkolaborasi selaku pengelola informasi untuk menciptakan link yang bersatu padu. Cahya pun berharap seluruh pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Bojonegoro, dapat menjawab tantangan disrupsi dengan kolaborasi dan inovasi serta pemanfaatan media sosial yang optimal.


Artis Agustina Hermanto atau akrab disapa Tina Toon baru saja memperoleh gelar keduanya di bidang hukum. Sempat menempuh S2 Ilmu Hukum lebih dulu, ia kembali memperdalam pendidikan di bidang itu dan menorehkan sarjana baru dengan ikut kuliah online.

Kebahagiaan pun terpancar oleh lulusan Universitas Terbuka tersebut. Tina juga dinobatkan sebagai wisudawan terhormat.

"Aku senang banget hari ini akhirnya lulus setelah berjuang untuk gelar ketiga aku di bidang ilmu hukum," ujar Tina Toon seusai wisuda di Gedung Universitas Terbuka Convention Center, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, kemarin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bangga banget juga hari ini jadi wisudawan terhormat yang diwisuda hari ini," lanjutnya.

Lika-liku tak luput dirasakan pelantun Bolo-Bolo itu. Terlebih, ia terjun langsung sebagai anggota DPRD Jakarta saat masih kuliah S1.

"Pas waktu awal kuliah 2018 baru juga berpolitik praktis terus nyaleg, sambil kampanye, karena bisa manage waktu jadi bisa-bisa saja," ujar Tina Toon.

Kini, Tina mengaku siap kembali ikut ajang pesta rakyat pemilu DPRD periode selanjutnya. Saat wisudanya sendiri, wanita yang punya gelar Sarjana Ilmu Komputer Sistem Informatika itu bahkan sudah harus memulai kampanye agar bisa kembali duduk di bangku DPRD Jakarta.

"Jadi hari ini wisuda dulu, besok mulai kampanye akunya. Intinya aku siap ikut pemilu calon legislatif DPRD 2024-2029," tutur Tina.

"Semoga pemilunya jujur, adil, dan damai. Harapannya bisa terpilih kembali dan melanjutkan kerja-kerja yang belum tuntas," pungkasnya.

Tina Toon Kaget Anak Zaman Sekarang Tahu Lagu 'Bolo Bolo'


Hasil pertemuan antara negara-negara Arab dan Uni Eropa menyepakati perlunya solusi dua negara sebagai jawaban untuk konflik Israel-Palestina. Hal ini disampaikan oleh Kepala Urusan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell pada pertemuan tersebut.

Borrell mengatakan seluruh anggota Uni Eropa menghadiri pertemuan negara-negara Mediterania dan hampir semua peserta di Barcelona, Spanyol pada Senin (27/11/2023) kemarin telah mencapai mufakat terkait pentingnya solusi dua negara sebagai jalan tengah.

Melalui pertemuan tersebut, Borrell juga menyatakan bahwa seharusnya Otoritas Palestina yang menguasai Gaza.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Otoritas Palestina harus menggelar pemilu sesegera mungkin untuk mendapatkan legitimasi lebih lanjut dan meningkatkan fungsinya, sebagai satu-satunya 'solusi terlayak' bagi kepemimpinan masa depan Gaza," kata dia, dilaporkan Reuters, Rabu (29/11/2023).

Borell menambahkan, hal tersebut dapat menjadi solusi layak dan diimplementasikan bila komunitas internasional turut mendukung hak itu.

"Jika tidak, kita akan melihat kekosongan kekuasaan yang akan menjadi lahan subur bagi semua jenis organisasi kekerasan," ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengatakan bahwa fokus utamanya harus melihat Tepi Barat dan Gaza sebagai satu kesatuan jika membicarakan tentang pemerintahan Gaza. Ia juga menyebut, rakyat Palestina-lah yang harus memutuskan siapa pemimpin mereka.

"Solusi dua negara akan memungkinkan berdirinya sebuah negara Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang berdampingan dengan Israel," kata dia.

Di samping itu, konferensi tersebut juga membahas gencatan senjata Israel di Jalur Gaza. Menurut mediator Qatar, gencatan senjata awal selama empat hari yang telah diperpanjang menjadi dua hari tersebut menjadi jeda pertempuran pertama dalam tujuh minggu sejak 7 Oktober 2023.

Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dalam pertemuan itu mengajukan permohonan pada anggota Uni Eropa dan negara-negara Arab untuk benar-benar mengakhiri serangan Israel di Gaza. Bukan hanya gencatan senjata sementara.

"Kita harus menemukan cara untuk menekan pemerintah Israel agar tidak terus membunuh orang-orang yang tidak bersalah--yang membuat kita terus menerus menghitung mayat," ujar Maliki.

Sementara, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan yang turut hadir sebagai perwakilan dari sekelompok menteri dari Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pun menambahkan pesan untuk gencatan senjata segera.

"Kami menyampaikan pesan kami, penting bagi kami untuk segera melakukan gencatan senjata, bahwa kami membangun gencatan senjata yang ada saat ini," katanya.

Sebagai informasi, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara negara-negara Arab dan Uni Eropa tersebut berlangsung dalam pertemuan bertajuk Forum Persatuan Mediterania di Barcelona. Kelompok tersebut beranggotakan 43 negara yang terdiri dari negara-negara Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Israel dilaporkan tidak menghadiri KTT tersebut.

Barat Abaikan Agresi Israel, Erdogan: Karena Korbannya Muslim


Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari meminta pertanggungjawaban KPU atas terjadinya dugaan kebocoran data pemilih. Kharis mengungkit aturan dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang mengatur bahwa lembaga pengelola secara sah harus menjamin keamanan, dalam hal data pemilih ini ialah KPU.

Hal ini disampaikan Kharis dalam rapat kerja bersama Menkominfo Budi Arie di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

"Jadi di Undang-Undang PDP itu amanatnya kita nggak mau tahu itu dicolong oleh siapa, itu bagian berikutnya. Tapi bahwa sampai kecolongan ini harus bertanggung jawab ini, KPU ini. Jadi dalam hal ini yang salah adalah KPU langsung, langsung kita bisa mengatakan yang salah KPU sebagai pengelola data ini, Pemilu ya, kalau mengikuti Undang-Undang PDP," kata Kharis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus PKS ini mengatakan aparat penegak hukum memang perlu menindak pelaku pencurian data ilegal. Namun, dia tetap menekankan lembaga pengelola data harus menjamin keamanan data yang dipegangnya.

"Jadi bahwa kemudian nanti harus cari siapa yang nyolong, itu iya. Tapi bahwa pengelola data bertanggung jawab, menjamin keamanan. Masih ingat kita, karena belum lama ini pembahasannya (UU PDP)," katanya.

Budi Arie sepakat dengan apa yang disampaikan Kharis. Dia menyebut kejadian ini menjadi peringatan bagi KPU untuk meningkatkan keamanan data di lembaganya.

"Betul, tapi dalam forum ini kan kita tidak mau menyalahkan," kata Budi Arie.

"Sehingga kita sama-sama jagalah. Yang pasti pelakunya memang sedang diidentifikasi oleh penegak hukum. Nah ini peringatan juga buat KPU untuk jaga sistemnya lebih baik," lanjut dia.

Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyilidikan dugaan kebocoran data tersebut.


Desain dan surat suara Pilpres 2024 telah dicetak. KPU RI berencana akan mendistribusikan surat suara tersebut secara bertahap ke TPS mulai 6-23 Desember 2023.

Berdasarkan gambar yang diterima, seperti yang dilansir detikcom, Rabu (29/11/2023), total ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Nomor urut 1 pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pasangan Anies-Cak Imin, terlihat mengenakan setelah jas lengkap dengan peci hitam. Sedangkan, Prabowo-Gibran mengenakan kemeja biru. Lalu, Ganjar mengenakan kemeja hitam dan Mahfud kemeja putih dan peci hitam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di bagian atas terdapat lambang KPU RI. Lalu di bawah gambar pasangan calon itu, terdapat partai-partai politik pengusung.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan desain surat suara itu telah disetujui semua pihak. Dia menyebut selanjutnya akan masuk percetakan, penyortiran dan distribusi.

"Sudah disetujui, berikutnya masuk proses di percetakan," ujar Drajat.

KPU sebelumnya mengungkapkan jika surat suara Pilpres 2024 untuk luar negeri telah terpenuhi 100%. Saat ini, KPU tengah dalam proses pelipatan dan sortir.

"Surat suara pemilu di luar negeri, surat suara pemilu presiden sudah dipenuhi 100%, sekarang sedang proses pelipatan, sortir. Mulai 6 Desember sampai 23 Desember akan dikirimkan secara bertahap," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

"Demikian juga surat suara Pemilu DPR RI yang mewakili dapil Jakarta II juga sudah 100% dicetak dan prosesnya sama dengan Pilpres, sedang dalam proses sortir, lipat, dan packing untuk disiapkan pemberangkatan," sambungnya.

Surat suara itu, kata Hasyim, akan dikirim ke 16 wilayah di Afrika, 11 wilayah di Amerika Latin, 9 wilayah di Amerika Serikat dan 29 wilayah di Eropa.

Fokus Kampanye, Cak Imin Cuti dari DPR Mulai Besok


Sejumlah baliho calon anggota legislatif (Caleg) peserta Pemilu 2024 masih terpasang di Jalan AP Pettarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Padahal, Jalan AP Pettarani merupakan salah satu dari 12 titik terlarang di Kota Makassar untuk pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Pantauan detikSulsel di Jalan AP Pettarani Makassar, Rabu (29/11/2023), baliho caleg yang terpasang di antaranya Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Makassar Amirul Yamin. Baliho itu berada tepat di depan kantor Bawaslu Sulsel.

Selanjutnya ada baliho caleg Nasdem Rezli Mulfiati Lutfi yang terpajang sebelum pertigaan Jalan Letjen Hertasning. Masih di Jalan AP Pettarani, juga tampak baliho Caleg DPR RI Ridwan Andi Wittiri terpasang di dekat Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baliho caleg masih terpasang di Jalan AP Pettarani, Makassar. Foto: (Sahrul Alim/detikSulsel)

Sedangkan di ujung Jalan AP Pettarani, tepatnya pertigaan Jalan Sultan Alauddin tampak baliho caleg menumpuk tak beraturan.

Terkait masih banyaknya baliho caleg yang terpasang di area terlarang, Anggota Bawaslu Sulsel Alamsyah mengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan KPU Sulsel, mengingat pemasangan baliho di area terlarang tersebut dilakukan di masa kampanye Pemilu 2024.

"Ini kan sudah masuk tahap kampanye, tentu kita koordinasi dulu dengan KPU karena beberapa titik (pemasangan APK) yang ditentukan oleh KPU sendiri," ujar Alamsyah, Rabu (29/11).

Bawaslu juga masih menunggu laporan masyarakat sebelum melakukan penertiban bersama KPU dan pemerintah daerah. Dia menyatakan baliho itu akan ditertibkan jika sudah dijadikan temuan oleh Bawaslu.

"Tergantung nanti dari laporannya, atau nanti kita koordinasi lagi dengan teman-teman di Bawaslu Kota Makassar, apakah sifatnya temuan dari teman-teman Bawaslu Kota Makassar atau sifatnya laporan dari masyarakat atau peserta pemilu terkait titik yang dilarang itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto melarang pemasangan alat peraga kampanye (APK) pada 12 titik jalan Kota Makassar selama Pemilu 2024. Larangan tersebut tertuang dalam surat penyampaian kepada Ketua KPU Kota Makassar bernomor: 970/2333/Bapenda/XI/2023 tanggal 22 November 2023. Surat tersebut diteken Danny Pomanto pada 22 November 2023.

Nama Jalan yang dilarang untuk pemasangan APK sebagai berikut:

1. Jalan Jenderal Sudirman;

2. Jalan Jenderal Ahmad Yani;

3. Jalan Penghibur;

4. Jalan Haji Bau;

5. Jalan Somba Opu;

6. Jalan Pasar Ikan;

7. Jalan Ujung Pandang;

8. Jalan Balaikota;

9. Jalan Gunung Bawakaraeng;

10. Jalan Dr. Sam Ratulangi;

11. Jalan Urip Sumoharjo dan

12. Jalan Andi PangeranPettarani.

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mendesain dan mencetak surat suara Pilpres 2024. Rencananya, pada 6-23 Desember 2023, surat suara itu akan didistribusikan secara bertahap ke tempat pemungutan suara (TPS).

Berdasarkan gambar yang diterima detikcom, Rabu (29/11/2023), total ada tiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Nomor urut 1 pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, nomor urut 3 pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Pasangan Anies-Cak Imin terlihat mengenakan setelan jas lengkap dengan peci hitam. Sedangkan Prabowo-Gibran mengenakan kemeja biru. Lalu Ganjar mengenakan kemeja hitam dan Mahfud kemeja putih serta peci hitam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di bagian atas terdapat lambang KPU RI. Lalu di bawah gambar pasangan calon itu terdapat partai-partai politik pengusung.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan desain surat suara itu telah disetujui semua pihak. Dia menyebut selanjutnya akan masuk percetakan, penyortiran, dan distribusi.

"Sudah disetujui, berikutnya masuk proses di percetakan," ujar Drajat.

KPU sebelumnya mengungkapkan surat suara Pilpres 2024 untuk luar negeri telah terpenuhi 100 persen. Saat ini, KPU tengah dalam proses pelipatan dan sortir.

"Surat suara pemilu di luar negeri, surat suara pemilu presiden sudah dipenuhi 100 persen. Sekarang sedang proses pelipatan, sortir. Mulai 6 Desember sampai 23 Desember akan dikirimkan secara bertahap," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11).

"Demikian juga surat suara pemilu DPR RI yang mewakili dapil Jakarta II juga sudah 100 persen dicetak dan prosesnya sama dengan pilpres, sedang dalam proses sortir, lipat, dan packing untuk disiapkan pemberangkatan," sambungnya.

Surat suara itu, kata Hasyim, akan dikirim ke 16 wilayah di Afrika, 11 wilayah di Amerika Latin, 9 wilayah di Amerika, dan 29 wilayah di Eropa.


Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengungkapkan fakta mengejutkan. Menurutnya, di masa kampanye Pemilu 2024 ini usaha tekstil para UMKM justru tak kecipratan keuntungan.

Katanya banyak sekali alat peraga partai untuk kampanye dibuat di luar negeri dan diimpor ke Indonesia. Pasalnya, sejauh ini dari laporan para pengusaha kecil menengah di bidang konveksi banyak sekali yang tidak kebagian order bendera maupun kaos partai untuk kampanye.

"Saya cek ke perusahaan konveksi, baju partai kampanye kayaknya juga nggak dibuat di sini. Bisa jadi mungkin (diimpor), saya cek ke produsen yang biasa, 2-3 tahun lalu produksi alat peraga kampanye, seperti bendera, spanduk, kaos, katanya nggak ada yang bikin di dalam negeri," ungkap Teten ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya udah cek tuh di bandung, di sentra-sentra pembuat bendera, kaos, nggak ada pesanan dari semua partai, ada tapi kecil, dari caleg," sebutnya.

Menurutnya memang tak ada aturan yang mewajibkan peserta pemilu menggunakan barang dalam negeri untuk alat peraga kampanye. Maka dari itu, ada potensi alat peraga kampanye diimpor.

"Itu kan memang nggak ada aturan yang melarang harusnya komitmen aja (kampanye gunakan barang dalam negeri)," ujar Teten.

Teten bilang, bisa jadi juga pemesanan alat peraga kampanye dari luar negeri dilakukan karena harganya lebih murah. "Ya mungkin mereka tawarin lebih murah," sebutnya.

Menurutnya memang sebaiknya alat peraga kampanye dibuat dengan memesan dari produsen dalam negeri khususnya sektor UMKM. Hal itu dilakukan agar pesta demokrasi bisa juga dirasakan masyarakat.

"Kalau saya sarankan sebagusnya memang dibikin dalam negeri lah, ini kan pemilu harusnya bagi rakyat kecil, UMKM. Pemilu itu kan justru harusnya berkah, karena banyak pesanan tadi kaos, spanduk, bendera, itu kan menghidupkan ekonomi rakyat," sebut Teten.

Simak juga Video: Ada Isu Data DPT Pemilu 2024 Bocor, TKN: Mari Kita Jangan Saling Curiga

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ikut menanggapi kemungkinan laporan lonjakan kasus gangguan jiwa yang dialami calon legislatif di 2024. Sejauh ini, pemerintah disebutnya baru akan melakukan antisipasi kesiapan fasilitas kesehatan terkait risiko tersebut.

Meski begitu, hal ini dipastikan masih dalam pembahasan.

"Ini baru mau mulai (persiapan). Biasanya kan penyakit jiwa atau mental disorder itu macam-macam," tutur Menkes kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Secara umum, Menkes menjelaskan ada tahapan gangguan jiwa yang dialami seseorang sampai berada di fase berat. Mulanya, bisa berawal dari anxiety atau gangguan kecemasan.

"Anxiety itu kaya sekarang kan tuh mau pemilihan, cemas. Baru setelah itu ada depression disorder, tetapi biasanya itu kan sudah pemilu, sudah tau kalah baru tahu depresi," tuturnya.

Menkes mengaku optimististis proses Pemilu dan Pilkada kali ini berjalan lancar. Sejauh ini, sejumlah caleg menurutnya berada dalam kondisi fisik dan psikis yang baik.

"Calegnya senang-senang saja sih," tandasnya.

Menkes Ungkap 1 dari 10 Orang Indonesia Alami Gangguan Jiwa


Pebalap Team HRC WSBK, Xavi Vierge, merasa kecewa karena Sirkuit Mandalika tak menyelenggarakan balap WSBK (World Superbike) musim 2024. Xavi menjadi salah satu pebalap kelas dunia yang kagum dengan atmosfer balapan motor di Indonesia. Pebalap asal Spanyol itu pun berharap WSBK bisa kembali hadir di Mandalika pada 2025.

"Ya, dulu saya sudah tahu ada rencana membuat sirkuit baru di Lombok. Ketika melihatnya langsung, saya seolah tidak percaya, sirkuit ini sangat bagus. Akhirnya tahun lalu saya bisa mencoba sirkuit ini pertama kali, saya merasa senang datang ke sini dan sangat menikmatinya," kata Xavi saat acara Meet and Greet pebalap HRC (Honda Racing Corporation) yang diselenggarakan Motul di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Xavi Vierge terbilang berjodoh dengan Sirkuit Mandalika. Soalnya dia tampil cukup impresif di sirkuit kebanggaan masyarakat Indonesia yang terletak di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) itu. Pada WSBK Mandalika 2022, Xavi finis keenam di race pertama dan di urutan ketujuh di race kedua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Xavi Vierge Foto: Dok. Honda Racing Corporation

Sementara pada gelaran WSBK Mandalika 2023, performa pebalap jebolan Moto2 itu lebih baik lagi. Di race pertama, Xavi sukses finis di urutan ketujuh, lalu pada race kedua Xavi berhasil naik podium ketiga. Xavi juga mengaku sangat terkesan dengan dukungan masyarakat Indonesia yang menggilai balapan motor.

"Salah satu hal terbaik (saat balapan di Indonesia) tentu saja adalah dukungan dari masyarakat. Meskipun kami dari negara lain, tetapi sebagian besar pendukung yang kami miliki berasal dari sini, dari Indonesia," sambung pebalap yang finis di urutan kesepuluh pada WSBK 2023.

Xavi juga menyinggung Sirkuit Mandalika yang absen menggelar balapan WSBK 2024. Ia berharap Sirkuit Mandalika bisa kembali menggelar balap WSBK secepatnya. "Tentu saja yang terburuk adalah tahun depan kami tidak akan datang (ke Sirkuit Mandalika). Jadi ya, saya sangat sedih untuk itu. Tetapi saya yakin kami bisa segera kembali lagi (ke Sirkuit Mandalika)," tambah pebalap yang ber-partner dengan Iker Lecuona itu.

Penyerahan piala di podium Sirkuit Mandalika untuk tiga rider Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, dan Xavi Vierge, Minggu (5/3/2023). Foto: Penyerahan piala di podium Sirkuit Mandalika untuk tiga rider Alvaro Bautista, Toprak Razgatlioglu, dan Xavi Vierge, Minggu (5/3/2023). (Ahmad Viqi/detikBali)

Diberitakan sebelumnya, Sirkuit Mandalika tidak ada dalam kalender WSBK 2024. Penyebab batalnya WSBK Mandalika 2024 diduga karena besarnya biaya hosting fee yang harus dibayarkan pemerintah ke Dorna Sports.

"Untuk WSBK mungkin berada di angka Rp 100 miliar. Ya sekitar segitu ya. Sehingga pemerintah memutuskan untuk tidak menyelenggarakan, mungkin ya," kata Komandan Lapangan Sirkuit Mandalika sekaligus Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Dispar NTB) Jamaluddin Malady, dikutip dari detikBali.

Besaran nilai hosting fee itu masih jadi kebijakan pemerintah pusat dengan Dorna Sport. Lebih lagi, kata Jamal, pada 2024 Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi. Sehingga, anggaran negara banyak terserap dalam kegiatan Pemilu nanti.

"Karena kita ketahui tahun 2024 yang akan datang itu Februari sudah pelaksanaan pesta demokrasi yaitu pemilihan. Ini mungkin menyebabkan pemerintah pusat dalam hal ini untuk tahun 2024 WSBK dihapus untuk sementara," ungkapnya.

WSBK Bakal Dicoret dari Sirkuit Mandalika Gegara Bikin Rugi


Menko Polhukam Mahfud Md mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang. Mahfud menyebut seminar yang dihadirinya itu bukanlah kampanye.

"Saya melakukan seperti ini kan sejak 5 tahun lalu. Ada pemilu atau tidak ada pemilu secara ideologi kebangsaan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, jadi ada bedanya antara kampanye dengan diseminasi ideologi," kata Mahfud di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Cawapres nomor urut 3 itu menuturkan tak ada satupun hal-hal yang disampaikannya dalam seminar tersebut berbau kampanye. Dia menjelaskan pokok dari seminar kebangsaan tadi yakni menjaga ikatan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada, tadi nggak ada satupun, kamu dengar kampanye? Nggak ada. Yang paling pokok dari kuliah ini, satu, menjaga ikatan kebangsaan, karena sekarang ini rawan orang dipecah-pecah dan penegakan hukum pada para pejabat karena kesetiaan kepada negara itu bisa hilang kalau pejabat-pejabatnya tidak mau menegakkan hukum. Pejabat-pejabatnya korup, kan di berbagai negara gitu pejabatnya korup, rakyatnya tidak taat lagi lalu ngaranya pecah," ucapnya.

Mahfud menyampaikan ada hubungan antara hukum dan kekuasaan. Untuk itu, kata Mahfud, perlu ada penegakan hukum.

"Itu hukum besi, hubungan antara hukum dan kekuasaan. Oleh sebab itu jaga ikatan kebangsaan dan memanfaatkan sumber daya alam yang kaya raya ini agar kita semua bisa maju dan berkecukupan kemudian tegakan hukum dengan baik agar semua berjalan dengan benar," imbuhnya.

Simak Video 'Mahfud Kaget dan Prihatin Dengar Kabar Kebocoran Data Pemilih di KPU':

[Gambas:Video 20detik]


Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 telah dimulai sejak 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Di masa kampanye ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat merilis aturan terkait lokasi pemasangan alat peraga kampanye.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan KPU Jabar Nomor 270 Tahun 2023 tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Provinsi Jawa Barat yang diteken Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni.

Dalam keputusan itu, KPU Jabar telah menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye di 27 kabupaten/kota. KPU juga menentukan titik-titik mana saja yang dibolehkan untuk dipasangi alat peraga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kota Bandung misalnya, KPU menentukan ada 151 titik lokasi pemasangan alat peraga, kemudian di Kabupaten Bandung ada 1.548 titik, Kota Cimahi 27 titik dan Kabupaten Bandung Barat 165 titik.

KPU juga mengatur, alat peraga kampanye dilarang dipasang di sejumlah lokasi mulai dari tempat ibadah, rumah sakit/pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Selain itu, pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta Pemilu harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat.

KPU juga mengingatkan, alat peraga kampanye wajib dibersihkan oleh peserta Pemilu paling lambat satu hari sebelum hari pemungutan suara, yakni pada 14 Februari 2024.


Polisi akan melakukan klarifikasi terhadap Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono atas laporan terhadap dirinya yang menyebut 'polisi tak netral' dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Klarifikasi bakal dilakukan pada Jumat 1 Desember lusa.

Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak membenarkan adanya undangan klarifikasi terhadap Aiman Witjaksono tersebut. Undangan klarifikasi dijadwalkan pada pukul 14.00 WIB di ruang pemeriksaan penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus PMJ, di lantai 5 gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

"Betul, untuk Saudara AW diundang klarifikasi oleh penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Hari Jumat 1 Desember 2023," kata Ade Safri saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Simanjuntak tak merinci apa saja yang akan diklarifikasi dari Aiman. Akan tetapi, materi pokok dalam undangan klarifikasi itu salah satunya soal tuduhan 'polisi tak netral'.

"Seputar dugaan tindak pidana yang terjadi sebagaimana yang dilaporkan oleh 6 pelapor ke SPKT Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu," kata Ade Safri.

Terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo mengatakan undangan klarifikasi terhadap Aiman Witjaksono itu mendasari kepada 6 laporan polisi (LP) ke Polda Metro Jaya pada 13 November. Dalam laporan tersebut, para pelapor melaporkan Aiman atas dugaan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Sejauh ini penyidik Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah meminta klarifikasi terhadap 6 pelapor. Kemudian, polisi juga telah meminta klarifikasi terhadap 10 saksi.

"(Di antaranya) 3 orang saksi yang mengemukakan pendapat di muka umum kepada Polda Metro Jaya yang memberikan dukungan terhadap saudara AW. Juga telah melakukan klarifikasi saksi-saksi lainnya pada peristiwa tersebut," imbuhnya.

Penyidik juga telah meminta klarifikasi terhadap 11 orang ahli, di antaranya ahli sosiologi hukum 2 orang, ahli hukum pidana 2 orang, ahli bahasa 2 orang, ahli ITE 3 orang, ahli hukum tata negara 1 orang, ahli pers 1 orang.

"Saat ini, Polda Metro Jaya telah menjadwalkan permintaan klarifikasi terhadap Saudara AW untuk dimintai klarifikasi pada hari Jumat 1 Desember 2023 di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekira pukul 14.00 WIB," kata Trunoyudo.

Secara terpisah, Aiman juga membenarkan dirinya diundang untuk klarifikasi pada Jumat (1/12). Surat undangan klarifikasi telah diterima Aiman.

"Iya, ada suratnya sudah diserahkan ke saya jam 12 malam. Saya membenarkan pemanggilan terhadap saya dari Polda Metro Jaya untuk klarifikasi, itu disampaikan 28 November tadi malam ke rumah saya," kata Aiman.

Dalam surat yang beredar, proses klarifikasi akan dilakukan di ruangan Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada Jumat (1/12) pukul 14.00 WIB.

Aiman menyerahkan seluruh kepentingan pemeriksaan nanti kepada tim kuasa hukumnya yang diwakili Biro Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud MD.

"Terkait dengan pemanggilan ini saya serahkan sepenuhnya ke biro hukum TPN Ganjar-Mahfud," ujarnya.

6 Laporan di Polda Metro Jaya

Sebelumnya, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, ada total enam aliansi masyarakat yang melaporkan Jubir TPN Aiman Witjaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menuding polisi tak netral.

Keenamnya melaporkan Aiman Witjaksono terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Beberapa laporan tersebut antara lain laporan dari Front Pemuda Jaga Pemilu teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia dengan nomor LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Jaringan Aktifis Muda Indonesia dengan nomor LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ada juga laporan dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi dengan nomor LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Mahasiswa Jakarta dengan nomor LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Garda Pemilu Damai dengan nomor LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Klarifikasi Aiman Soal Tudingan Polisi Tak Netral

Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengklarifikasi terkait pernyataannya yang berujung laporan ke Polda Metro Jaya. Tudingannya yang menyebut polisi tak netral dan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ditujukan bukan kepada institusi melainkan oknum.

"Saya ingin meluruskan saya tidak pernah menyebut institusi Polri tapi oknum. Saya buktikan, pada video yang dijadikan pelaporan saya. Saya yakin betul itu bukan terkait institusi tapi ini terkait dengan oknum-oknum di dalamnya," kata Aiman melalui akun media sosialnya. Aiman sudah mengizinkan detikcom untuk mengutipnya.

Aiman mengatakan, dalam video yang diunggah dan menjadi materi pelaporan, disebutkan masih banyak anggota Polri yang menjaga netralitas pada kontestasi politik 2024.

"Bahkan dalam video tersebut juga saya jelaskan banyak sekali anggota polisi yang masih menjaga nuraninya untuk netralitas. Saya yakin di institusi kepolisian juga banyak sekali yang masih memiliki nurani dan kemudian juga mempertahankan idealismenya mempertahankan netralitasnya," imbuhnya.

Aiman berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pimpinan Polri memiliki semangat untuk menggalakan netralitas Polri dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Demikian juga tentu saya harapkan pimpinan-pimpinan tertinggi termasuk pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan netralitas. Oleh karena hal-hal seperti ini yang disampaikan kepada saya, mudah-mudahan hal yang salah. Jadi kalau masih dilaporkan tentu ini menjadi pertanyaan," pungkasnya.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengunggah momen bertemu dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Puan mengaku senang bisa berbicara dengan Luhut terkait Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Momen pertemuan itu diunggah Puan di akun Instagramnya @puanmaharaniri, seperti dilihat detikcom, Rabu (29/11/2023). Puan mulanya mendoakan agar Luhut segera kembali sehat.

"Opung, yang penting sehat dulu, ya. 😊," tulis Puan di akun Instagramnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan juga mengaku senang bisa bertemu dengan Luhut. Terlebih, kata dia, bisa berdiskusi soal kondisi Indonesia menjelang Pemilu 2024.

"Senang deh bisa ketemu Opung @luhut.pandjaitan yang tetap semangat diskusi soal Indonesia, apalagi jelang Pemilu ini," ucap Puan.

Puan juga menyebut pembicaraan keduanya ngeri-ngeri sedap. Namun dia tak menjelaskan apa yang dimaksud. "Ngeri-ngeri sedap ya, Pung. 😀," imbuhnya.

View this post on Instagram A post shared by Puan Maharani (@puanmaharaniri)


Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bakal jalan terus meskipun mega proyek ibu kota baru itu banyak mendapatkan kritik. Buktinya, saat ini pemerintah sudah menganggarkan biaya pembangunan IKN.

Pernyataan itu diungkap Airlangga untuk menjawab sederet kritik yang dilontarkan pihak calon presiden Anies Baswedan soal IKN.

"Pemerintah sudah menganggarkan (pembangunan IKN) dalam APBN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk tahun ini saja, Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran untuk pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp 29,3 triliun.

Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dari total anggaran Rp 29,3 triliun, penggunaannya dibagi dua. Mulai dari urusan infrastruktur dan non infrastruktur.

"Kalau kita mau pisahkan antara yang untuk infrastruktur dan yang non-infrastruktur itu sekitar Rp 26,3 triliun untuk infrastruktur, dan Rp 3 triliun untuk yang non infrastruktur ini mencakup perencanaan, pemetaan, pengamanan, dan lain sebagainya," ungkap Isa dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (24/11/2023) yang lalu.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilainya tidak menghasilkan pemerataan.

Menurutnya pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa, karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," ujar Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat jika ingin memeratakan Indonesia maka perlu mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.

"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," sebut Anies.

Kritik lebih keras disampaikan PKS, salah satu partai pengusung Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman blak-blakan ibu kota negara bakal tetap di Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya pada Rapimnas Kampanye Nasional 2024, Minggu (26/11/2023) kemarin.

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

Jokowi Buka Suara

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri sudah buka suara soal kritik-kritik yang muncul soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Khususnya, kritik calon Presiden Anies Baswedan.

Jokowi membantah kritik IKN menimbulkan ketimpangan baru, justru menurutnya IKN akan menimbulkan pemerataan. Dia menegaskan pemerintah saat ini tidak mau Jawa sentris, namun menerapkan konsep Indonesia sentris. Maksudnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk harus merata di semua wilayah tidak hanya di Pulau Jawa saja.

Sejauh ini, Jokowi membeberkan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Jawa. Belum lagi 56% penduduk di Indonesia pun hanya ada di Jawa. Padahal ada 17 ribu pulau lebih di Indonesia, namun populasi dan ekonomi hanya ada di Jakarta.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa sentris. Kita ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga harus ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," papar Jokowi di sela acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

"Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," lanjutnya.

Jokowi kembali menegaskan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi sekaligus penduduk. IKN juga dirancang menjadi mesin pembentuk titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana," tegas Jokowi.

Hanya saja, memang pembangunan IKN tak bisa hanya dilakukan setahun dua tahun saja. Butuh waktu yang cukup lama dan harus berkelanjutan.

Simak juga Video: Anies Sebut IKN Bikin Ketimpangan Baru, Ini Jawaban Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto akan cuti sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) saat kegiatan kampanye Pilpres 2024. Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo akan cuti dinas pada 1 dan 4 Desember mendatang.

"Mulai cuti tanggal 1 dan 4 Desember," kata Dahnil kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Dahnil mengatakan cuti yang diajukan Prabowo telah disetujui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah," sebutnya.

Senada, Wakil Komandan Alpha (Bidang Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Herman Khaeron, mengatakan Prabowo akan memulai kampanyenya pada Jumat (1/12). Herman menyebut kampanye dimulai dengan acara doa bersama.

"Ya, insyaallah dan akan dengan doa bersama," kata Herman di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11).

Herman mengatakan Prabowo dan cawapres Gibran Rakabuming mungkin akan rutin bercuti dua hari setiap pekannya untuk melakukan kampanye pilpres.

"Kemungkinan dalam durasi waktu ke depan, mungkin ya, dalam satu minggu cuti dua hari. Mudah-mudahan Pak prabowo dan Mas Gibran bisa tetap menjalankan amanah rakyat, baik Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan maupun Mas Gibran sebagai Wali Kota Solo," kata Herman.

Sebagai informasi, kampanye dimulai pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024. Kampanye akan digelar selama 75 hari.

Kemudian pada 11-13 Februari 2024 masuk masa tenang, sehingga capres dan cawapres tidak boleh lagi berkampanye. Pemungutan suara akan dilakukan 14 Februari 2024.


Beredar isu di media sosial bernarasi Wakapolri Komjen Agus Andrianto bakal dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Wakapolri mengaku tak tahu-menahu.

Isu itu mulanya diunggah akun X @PartaiSocmed yang memposting isu Wakapolri Komjen Agus Andrianto bakal menjadi Kepala BIN pada tanggal 23 November 2023. Berikut postingannya:

"Berikut bocoran info calon pengganti BG yg kami terima:

Wakapolri KJP Agus Adrianto akan menjadi KaBIN sedangkan Irwasum Doffiri naik jadi Wakapolri. Sedangkan info lainnya mengatakan penggantinya profesor dari salah satu pimpinan lembaga tinggi negara," postingan akun X @PartaiSocmed seperti dilihat detikJogja, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait isu tersebut, Komjen Agus mengaku tidak tahu-menahu. Agus hanya menanggapinya dengan singkat.

"Walah, aduh, saya tidak tahu. Aku tidak tahu," jawab Agus singkat saat ditemui wartawan di sela bakti sosial dan kesehatan dalam rangka Pemilu Damai 2023-2024 di Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia (ISI Jogja), Sewon, Bantul, Rabu (29/11).

Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan juga sudah merespons isu yang beredar bahwa dirinya akan diganti. Budi Gunawan tidak mengetahui hal itu.

Hal itu sempat ditanyakan ke Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI, Rabu (22/11). Budi Gunawan hanya menjawab singkat bahwa dirinya tidak tahu.

"Wah nggak tahu," kata Budi Gunawan.

Momen Kapolri Lantik Komjen Agus Andrianto Jadi Wakapolri


Pelaksanaan kampanye Pemilu 2024 telah resmi dimulai pada hari Selasa, 28 November 2023 hingga Sabtu, 10 Februari 2024 sesuai yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kampanye Pemilu menjadi salah satu tahapan penting dalam proses demokrasi di Indonesia.

Selama kurang lebih 75 hari, para calon presiden dan wakil presiden, serta calon-calon legislatif dari berbagai partai politik berupaya meyakinkan masyarakat untuk memilihnya. Kampanye ini dilaksanakan dengan mematuhi sejumlah aturan yang tertulis dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023.

Lantas, apa sebenarnya itu kampanye Pemilu? Apa saja hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang selama masa kampanye berlangsung? Berikut informasinya yang diambil dari peraturan terkait.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa Itu Kampanye Pemilu?

Pengertian Kampanye Pemilu

Dalam PKPU Nomor 15 Tahun 2023, dijelaskan bahwa kampanye Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu atau pihak perwakilan peserta untuk meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi, misi, program, dan citra diri peserta Pemilu.

Kampanye digelar secara serentak untuk semua jenis Pemilu, baik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pelaksanaannya pun harus berlandaskan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Materi dan Metode Kampanye Pemilu

Adapun materi kampanye dapat meliputi beberapa hal sebagai berikut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sopan, memberikan informasi yang bermanfaat, tidak menyerang pribadi atau kelompok tertentu, dan tidak bersifat provokatif.

Visi dan misi peserta Pemilu

Program peserta Pemilu

Citra diri yang mencakup nomor urut dan foto

Penyampaian kampanye Pemilu dapat dilakukan dengan beragam cara, mulai dari pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan cetak atau daring, debat paslon, dan kegiatan lainnya selama tidak melanggar aturan.

Bahan Kampanye Pemilu

Bahan kampanye Pemilu mencakup berbagai media dan materi yang digunakan oleh peserta Pemilu untuk menyampaikan pesan-pesan kampanye kepada pemilih. Beberapa bahan kampanye umumnya berbentuk selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, pakaian, penutup kepala, alat minum atau makan, kalender, kartu nama, pin, hingga alat tulis.

Meski terdapat beragam jenis media yang bisa digunakan, peserta Pemilu harus memperhatikan ukuran dari bahan kampanye sebagai berikut. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap bahan kampanye dilarang bernilai lebih dari Rp 100 ribu jika dikonversikan dalam bentuk uang.

Selebaran paling besar ukuran 8,25 cm x 21 cm

Brosur paling besar ukuran posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm

Pamflet paling besar ukuran 21 cm x 29,7 cm

Poster paling besar ukuran 40 cm x 60 cm

Stiker, paling besar ukuran 10 cm x 5 cm

Tempat-tempat tertentu biasanya dilarang untuk digunakan sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye agar kampanye berlangsung dengan tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa tempat yang umumnya dilarang untuk menempel alat peraga kampanye melibatkan pertimbangan keamanan, estetika, atau keberlanjutan lingkungan.

Adapun tempat yang dimaksud adalah tempat ibadah, fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, gedung pemerintah, jalan protokol, jalur bebas hambatan, serta area publik seperti taman dan pepohonan. Selain itu, aturan tersebut juga berlaku mencakup segala bentuk struktur, seperti halaman, pagar, dan tembok.

Jadwal Kampanye Pemilu

Berikut adalah jadwal kampanye Pemilu lengkap dengan tanggal yang sudah ditetapkan oleh KPU.

28 November 2023-10 Februari 2024

Agenda kampanye meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye kepada publik, serta penyelenggaraan debat antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Agenda kampanye meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye kepada publik, serta penyelenggaraan debat antara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. 21 Januari 2024-10 Februari 2024

Kampanye rapat umum, iklan melalui media massa cetak, elektronik, dan daring

Kampanye rapat umum, iklan melalui media massa cetak, elektronik, dan daring 11 Februari 2024-13 Februari 2024

Masa tenang

Masa tenang 14 Februari 2024

Pelaksanaan Pemilu secara serentak

Pelaksanaan Pemilu secara serentak 2 Juni 2024-22 Juni 2024

Masa kampanye tambahan jika ada putaran kedua pemilihan presiden

Masa kampanye tambahan jika ada putaran kedua pemilihan presiden 23 Juni 2024-25 Juni 2024

Masa tenang kedua

Demikian informasi mengenai serba-serbi kampanye Pemilu 2024, mulai dari pengertian hingga jadwalnya. Semoga membantu, Lur!

Artikel ini ditulis oleh Jihan Nisrina Khairani peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjelaskan memilih program contract farming dibanding food estate saat kampanye di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Anies mengatakan program food estate membuat dana tak diterima rakyat, melainkan ke korporasi.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu. Kami melihat cara seperti itu agar lebih adil karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Kalau kita melakukan foto estate, maka dana kita itu justru diberikan ke tempat yang baru, ke tempat yang dikelola oleh korporasi," kata Anies Baswedan di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan dana itu seharusnya bisa diterima langsung oleh rakyat. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut hal ini menjadi alasan AMIN mendorong program contract farming.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal dana yang sama itu, kalau yang diberikan untuk contract farming, maka yang menerima rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa kita memilih melakukan contract farming supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah bekerja untuk produksi pertanian. Di situ letak perbedaannya, ya," ujarnya.

Selain itu, Anies mengatakan pihaknya akan mengubah kebijakan terkait tata niaga pangan. Dia mengatakan AMIN akan mendorong investasi dilakukan di sektor yang mudah menyerap tenaga kerja.

"Nah, kebijakan-kebijakan itulah yang akan diubah terkait dengan tata niaga pangan, terkait dengan investasi yang di sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja. Investasi kita didorong tinggi tapi di sektor yang tidak menyerap tenaga kerja. Kita mau ubah investasinya didorong di sektor yang menyerap tenaga kerja. Jadi perubahan-perubahan seperti itu karena kalau presiden dan wakil presiden sudah ada periodenya, tapi kebijakannya yang akan diubah," ujarnya.


Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Gus Miftah menemui Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Wali Kota Solo.

Gus Miftah awalnya mengaku kedatangan di Balai Kota Solo usai mengisi pengajian di Kabupaten Boyolali.

"Saya semalam ada kegiatan di Boyolali, jadi salah satu tugas saya itu komunikasi dengan para masyayikh, para kiai termasuk saya punya gerakan kiai kampung, setiap zona saya kumpulkan 1.000 kiai," kata Gus Miftah di Balai Kota Solo, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu Gus Miftah menyampaikan soal pasangan capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang mempunyai perhatian terhadap kiai, terutama kiai kampung.

"Ini jauh sebelum hajatan Pilpres. Kebetulan ini bisa kami komunikasikan dengan Mas Gibran. Salah satu program Mas Prabowo dan Mas Gibran memberikan perhatian pada kiai, termasuk kiai kampung yang selama ini jarang tersentuh," lanjutnya.

Gus Miftah Ajak Gibran Mondok di Ponpes

Lebih lanjut, Gus Miftah mengatakan bahwa pihaknya akan mengajak Gibran menemui para kiai. Salah satunya dengan membuat program sambang pesantren serap aspirasi santri.

"Iya termasuk kita punya program sambang pesantren, serap aspirasi santri. Saya ingin beliau (Gibran) minimal merasakan untuk menyerap aspirasi santri mondok semalam, saya temani mondok di mana," ujarnya.

Dirinya ingin Gibran merasakan kehidupan di pesantren dan bisa menyerap kehendak pesantren di era modern.

"Bagaimana sih pesantren, aspirasi apa yang dikehendaki. Pesantren di era modern seperti apa, itu harus merasakan," ucapnya.

Untuk kapannya, pihaknya masih menyesuaikan jadwal dari Gibran. Untuk lokasi, Gus Miftah menyebut akan menyasar ponpes di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

"Sedang menyesuaikan jadwal. Di Jateng dan Jatim insyaallah, pondok-pondok yang santrinya banyak, ada histori. Ada Somalangu, Kebumen, termasuk pondok paling tua. Sehingga aspirasi pesantren tidak hanya kita dengar tapi betul-betul dari sumbernya," tuturnya.

Disinggung alasan memilih Jawa Tengah dan Jawa Timur, disebutnya karena di wilayah tersebut banyak pondok pesantren.

"Ponpes terbesar ada di Jateng dan Jatim," pungkasnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


PKB menyebut mendapat kabar beredar soal pilihan politik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada Pilpres 2024, yakni bakal mendukung pihak yang disebutnya tak ada ke-NU-an. Menanggapi itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran meminta PKB tak mengkotak-kotakkan NU dan ormas lainnya.

"Kita tidak bolehlah dibuat terkotak-kotak gitu bahwa ini NU, ini Muhammadiyah. Menurut saya, kita berpikir Indonesia, dan saya kira warna-warni di setiap kandidat pasti ada NU-nya, ada Muhammadiyah-nya. Dan ini tidak harus menjadi pemisah," kata Wakil Komandan Alpha (Bidang Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Herman Khaeron, di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2023).

Herman juga meminta PKB berhenti mengkotak-kotakkan organisasi kemasyarakatan. Dia meyakini semua pihak berpikir negeri ini dibangun oleh rasa persatuan dan kesatuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya NU juga. Saya kira negeri ini dibangun oleh rasa persatuan dan kesatuan dan di masing-masing capres-cawapres ada seluruh unsur organisasi masyarakat yang ada. Dalam hati dan pikirannya juga ada sesuai dengan organisasinya," ucap Herman.

Lebih lanjut, Herman juga bicara terkait pilihan politik Khofifah. Dia yakin sampai sekarang Khofifah masih bersama-sama dengan Prabowo-Gibran.

"Ya kita tunggu, karena sampai sejauh ini tentu Bu Khofifah masih bersama-sama kamilah. Karena ada historical-nya. Beliau ketika menjadi gubernur pun didukung oleh Golkar dan Demokrat, sekarang Golkar dan Demokrat ada di Pak Prabowo-Gibran. Jadi kita tunggu saja, sesuatu yang tentu ini menjadi misteri, apakah di mana, mendukung siapa, ya kita tunggu saja," ujar Herman.

Herman kembali menegaskan pihaknya yakin Khofifah akan bergabung mendukung Prabowo pada 2024. "Yang pasti kami sudah berulang kali menyampaikan, insyaallah Bu Khofifah bersama Pak Prabowo-Gibran," imbuh dia.

Diberitakan sebelumnya, ibunda cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Hajah Muhassonah Hasbullah, disebut menyinggung nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait peta kekuatan suara di Jatim. PKB menjelaskan soal pesan Ibu Cak Imin yang menyinggung Khofifah itu.

"Bukan takut, itu sekadar 'ngudo roso' mendengar beredarnya info terkait sikap Bu Khofifah yang mengarahkan pilihannya pada pasangan yang tidak memiliki sejarah dalam aktivitas ke-NU-an. Jangan lupakan akar sejarah," kata Waketum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Selasa (28/11).

Jazilul meyakini kelompok perempuan Nahdlatul Ulama atau Muslimat NU sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Jazilul menyebut mereka akan memilih calon yang selaras dengan perjuangan Islam.

"Saya yakin warga Muslimat Jawa Timur, khususnya, sudah cerdas untuk memilah dan memilih capres-cawapres yang selaras dengan perjuangan Islam ahlussunnah wal jamaah," tutur dia.

Lihat juga Video: Pesan Ibunda Cak Imin soal Peta Jatim, Sebut Nama Khofifah

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menyatakan belum menentukan arah dukungan ke paslon capres-cawapres tertentu. Dia mengaku masih membedah setiap profil paslon yang berkontestasi di Pilpres 2024.

Anas hadir di Blitar dalam acara konsolidasi pemenangan parpol yang dibesutnya. Bertempat di sebuah hotel di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, ratusan simpatisan PKN menyambut Anas dengan antusias.

Diketahui, mantan petinggi Partai Demokrat ini belum menyatakan arah dukungannya kepada salah satu paslon capres-cawapres. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar keputusan PKN untuk mendukung satu di antara tiga paslon capres-cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum, bukan tidak mendukung. Ada beberapa pertimbangan PKN untuk menyatakan dukungan kepada paslon capres-cawapres. Kami sedang ngonceki profil masing-masing paslon di masa kampanye ini," terang Anas kepada detikJatim, Rabu (29/11/2023).

Menurut Anas, PKN ingin menciptakan tradisi baru dalam menentukan arah dukungan. Yakni tidak sekadar melihat sosok atau profil paslon capres-cawapres. Namun, lebih ke visi misi dan melihat secara detail apa akan dikerjakan masing-masing paslon capres-cawapres untuk bangsa Indonesia lima tahun ke depan.

"Nah, sekarang prosesnya seperti itu kan. Jadi sekarang ada kesempatan bagi kader PKN untuk menilai, mengamati dengan detail, baru nanti PKN akan menyandingkan dan membandingkan mana yang paling relevan untuk Indonesia lima tahun yang akan datang," imbuhnya.

Anas menampik penilaian dukungannya belum ditentukan karena belum ada parpol lain yang mendekati PKN. Anas mengeklaim, komunikasi politik terus dilakukan dengan parpol lain, bahkan sejak dulu. Bahkan ajakan untuk bergabung telah diterimanya sejak lama.

"Sudah sejak dulu, karena semua capres-cawapres kan konco-konco kabeh (teman semua). Kalau komunikasi, silaturahmi, ajakan untuk gabung sudah sejak lama. Ya kapan-kapan, tapi kami ingin bangun tradisi baru," jelasnya.

Pertimbangan kedua, lanjut dia, PKN ingin memberikan ruang keleluasaan kepada kepada semua kader dan caleg di dapil masing-masing untuk mengeksplorasi. Kader PKN akan menilai paslon capres-cawapres yang kira-kira bisa bersinergi dengan masing-masing caleg dalam memaksimalkan dukungan pemilih.

"Artinya pada waktu yang tepat, PKN akan memilih, mendukung yang mana," tegasnya.

Ketika ditanya apakah arah dukungan PKN nanti dipertimbangkan dari parameter dukungan parpol lain, di mana Anas dulu bernaung, begini jawaban politikus asli Blitar ini.

"Indonesia dan urusan-urusannya yang penting dan strategis ini Tidak boleh diletakkan di bawah sikap sentimentil," ujar Anas.

Sebagai Ketum Parpol, Anas menilai perlunya pandangan luas, berpikir luas tentang substansi-substansi tanpa tendensi emosi atau sentimentil.

"Itu cara lama yang katrok. Itulah yang ingin kami tinggalkan. Jadi sekarang bukan tidak mendukung, tapi belum mendukung. Mana yang terbagus buat PKN, ya itulah yang akan kami dukung," tukasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


APBN 2024 menjadi rencana anggaran terakhir yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi meminta agar anggaran terakhir di era kepemimpinannya ini bisa dioptimalkan penggunaannya.

Dia meminta agar kementerian dan lembaga segera menuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai. Menurutnya, rencana pembangunan yang tuntas dapat menjadi pondasi yang kuat bagi pemerintahan berikutnya yang akan menjabat setelah Pemilu 2024.

"2024 adalah tahun terakhir pemerintah periode ini, saya pesan anggaran dioptimalkan. Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai yang sudah direncanakan tapi belum dituntaskan untuk perkuat pondasi bagi pemerintah yang akan datang," tegas Jokowi saat acara penyerahan DIPA Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga mengingatkan agar anggaran yang dibelanjakan harus bisa memunculkan manfaat bagi masyarakat. Pasalnya anggaran pemerintah didapatkan dari uang rakyat.

Dia meminta agar orientasi kebijakan adalah untuk memunculkan hasil yang bisa dirasakan masyarakat. Jangan sampai kebijakan dilakukan berorientasi prosedur.

"Dan ingat, setiap rupiah yang dibelanjakan adalah uang rakyat, ini duitnya rakyat, harus fokus pada hasil. Orientasinya hasil, prosedur memang wajib, tapi orientasinya jangan prosedur, fokus ke hasil. Dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat," sebut Jokowi.

Di ujung pengarahannya, Jokowi meminta agar pemilu yang dilakukan tahun 2024 bisa dijaga kesejukannya. Pesta demokrasi menurutnya harus berjalan dengan damai dan berkualitas.

"Terakhir saya ingin agar pemilu serentak tahun depan yang kita lakukan terjaga kesejukannya. Perkuat kesatuan kerukunan sehingga pesta demokrasi bisa berjalan dengan damai dan berkualitas," pungkas Jokowi.


Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan menentukan para pemimpin bangsa untuk periode 2024-2029. Jabatan-jabatan yang dipilih dalam Pemilu ini meliputi Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD (provinsi maupun kabupaten).

Mengutip dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum, infopemilu.kpu.go.id, untuk Daerah Istimewa Yogyakarta telah terdapat 9 nama calon tetap DPD RI. Masa pemilihan anggota DPD RI sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 14-15 Februari 2024. Setelahnya akan dilakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara dan pengucapan sumpah DPR dan DPD pada 1 Oktober 2024.

Nah, penasaran dengan profil calon tetap DPD RI dari provinsi DIY? Yuk, simak informasi lengkapnya berikut ini!

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Profil 9 Calon Tetap DPD DIY pada Pemilu 2024

(Nomor Urut 1) Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M.

Nama calon tetap DPD RI nomor urut 1 dari DIY adalah Ir. Ahmad Syauqi Soeratno, M.M. Ia bertempat tinggal di Kota Jogja, DIY. Pendidikan yang pernah dan sedang ditempuhnya adalah S1 Fakultas Teknologi Pertanian UGM, S2 Strategic HR & Organization UGM, dan S3 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan UGM (on going).

Beberapa jabatan yang pernah diampunya adalah tim ahli penyusunan RUU BUMD DPD RI, tim ahli penyusunan Raperda BUMD Pemerintah DKI Jakarta, dan tenaga ahli Walikota Yogyakarta Bidang Kerjasama, Kelembagaan & Investasi.

(Nomor Urut 2) H. A. Khudhori

Calon berikutnya adalah H.A. Khudori. Dia bertempat tinggal di Kota Jogja, DIY. Pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain MTs Ponpes Attanwir Talun, MAI Ponpes Attanwir Talun, dan S1 Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta.

Jabatan yang pernah diduduki H.A. Khudhori di antaranya adalah guru SMP IT Abubakar Yogyakarta, pengasuh Pesantren Terpadu Abubakar Ashiddiq Yogyakarta, dan Kepala Pusat Pelatihan Bahasa Arab FT UIN Sunan Kalijaga.

(Nomor Urut 3) Ir. Cinde Laras Yulianto

Calon untuk DPD RI dari DIY nomor 3 adalah Ir. Cinde Laras Yulianto. Beliau bertempat tinggal di Kota Jogja, DIY. Pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah SMP Marsudi Luhur, SMA Negeri Tirtonirmolo, dan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER).

Beberapa posisi yang pernah menjadi tanggung jawabnya adalah Anggota DPRD Kota Yogyakarta, Manajer di CV. Setia Kawan Eksportir Produk Industri Kecil, dan Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Jogja.

(Nomor Urut 4) Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Calon selanjutnya adalah Gusti Kanjeng Ratu Hemas atau G.K.R. Hemas. Dia adalah Ratu Jogja sekaligus istri dari Sultan Hamengku Buwono X. G.K.R Hemas tinggal di Kota Jogja, DIY. G.K.R. Hemas pernah menempuh pendidikan di SMU Gajah Mada Jakarta dan Perguruan Tinggi Trisakti Fakultas Filsafat.

Beberapa jabatan yang pernah diemban G.K.R. Hemas di antaranya adalah anggota MPR, anggota DPD DIY, dan anggota DPD RI.

(Nomor Urut 5) Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A.

Calon tetap DPD dari Provinsi DIY selanjutnya adalah Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. Dia tinggal di Kabupaten Bantul, DIY. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah S1 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, S2 di Khartoum International Institute for Arabic Language Sudan, dan S3 di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Beberapa pekerjaan yang pernah diampunya adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, wakil rektor III di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

(Nomor Urut 6) R.A. Yashinta Sekarwangi Mega

R.A. Yashinta Sekarwangi Mega adalah calon tetap DPD RI nomor urut 6. Beliau tinggal di Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

(Nomor Urut 7) Sindu Kurniawan, S.E.

Calon tetap berikutnya untuk DPD RI dari DIY adalah Sindu Kurniawan, S.E. Beliau tinggal di Kabupaten Sleman, DIY.

(Nomor Urut 8) Drs. Trisno Sunardi

Untuk kontestasi tahun ini, Drs. Trisno Sunardi mendapat nomor urut 8. Trisno bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, DIY. Pendidikan yang pernah ditempuhnya antara lain SMP Negeri Pringsewu, SMA Negeri Pringsewu, dan S1 Universitas Proklamasi 45.

Di antara posisi jabatan yang pernah diampunya adalah kepala sub bagian hukum di KPU Kabupaten Sleman, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mlati, dan bagian pemerintahan Pemda Kabupaten Sleman.

(Nomor Urut 9) Dr. H. Tugiman, S.H., M.Si.

Calon tetap terakhir adalah Dr. H. Tugiman, S.H., M.Si. Dia bertempat tinggal di Kota Bandung, Jawa Barat. Riwayat pendidikan yang pernah ditempuhnya adalah S1 Universitas Pasundan, S2 Universitas Pasundan Pascasarjana, dan S3 Universitas Padjadjaran.

Beliau pernah menjabat sebagai guru militer di Rindam III Siliwangi, dosen pascasarjana Universitas Pasundan Bandung, dan Kepala Sub-direktorat Perbatasan dan Kejahatan Lintas Negara Direktorat 83 Badan Intelijen Negara (BIN).

Demikian profil singkat calon tetap DPD RI dari DIY. Semoga bermanfaat, ya, detikers!

KPU Sebut Keterwakilan Caleg Perempuan Setiap Parpol di Atas 30%


Debat capres-cawapres akan dimulai pada Desember 2023. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut debat capres kemungkinan digelar di Jakarta seluruhnya.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada satu (debat) nanti, entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, komisioner KPU RI August Mellaz menuturkan kemungkinan debat akan digelar dua kali pada Desember 2023. Kemudian tiga debat lainnya akan dilakukan pada awal 2024.

"Lagi kita susun (jadwal debat). Yang jelas kita sedang paskan waktu. Nanti lima kali kan debat capres-cawapres itu, kan kita punya alokasi lima. Sampai akhir 2023 itu dua kali, kemudian di awal tahun sampai nanti jelang akhir masa kampanye itu tiga kali," papar Mellaz, Kamis (23/11).

"Jadi nanti diselang-seling tuh, capres-cawapres, capres-cawapres dengan tema yang berbeda-beda," sambung dia.

Lebih lanjut, kata Mellaz, lokasi debat kemungkinan akan digelar di luar Jakarta. Mellaz mengatakan yang pasti lokasi debat akan keliling Indonesia.

"Kami punya rencana nanti satu di Jakarta, yang empat kalau bisa di luar Jakarta, biar diputar mulai dari ujung Indonesia, barat, tengah," tuturnya.


Cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md mengaku kaget dengan adanya dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Mahfud berharap KPU membuat sistem kontrol untuk menghindari kebocoran data.

"Yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU, pertama, KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sumber-sumber terjadinya peretasan," kata Mahfud setelah mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang, Rabu (29/11/2023).

Mahfud meminta kepada seluruh pihak untuk tidak melakukan peretasan data pemilih. Dia juga berharap KPU sebagai penyelenggara pemilu berhati-hati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian kepada warga masyarakat siapa pun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita, penyelenggaraan pemilu dengan baik dengan segala datanya yang tepat itu. Saya harap KPU lebih berhati-hati," ujarnya.

Mahfud belum mengetahui apakah akan ada potensi kecurangan atau tidak dari dugaan kebocoran data itu. Menurutnya, KPU masih punya cukup waktu untuk melakukan perbaikan keamanan data.

"Saya belum sejauh itu, saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu proses-proses berikutnya itu kan data ya. Data mulai dari sekarang dikonsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasinya masih cukup waktu menurut saya dan sesudah itu membuat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang viral, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.

Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari sekitar 200 juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran memastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memilih tidak mengambil cuti kampanye pekan ini. TKN menyebut keduanya akan tetap menjalankan rutinitas sebagai Menteri Pertahanan dan Wali Kota Solo.

"Sama seperti hari pertama kemarin, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak mengambil cuti kampanye sebagai capres dan cawapres. Tetap fokus untuk melayani masyarakat sebagai Menhan dan Wali Kota Solo. Dan pada minggu ini, Pak Prabowo dan Mas Gibran direncanakan akan berkampanye hanya pada akhir pekan, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Nusron menyebut Prabowo-Gibran memutuskan tetap memprioritaskan melayani masyarakat ini. Ke depannya, kata dia, Prabowo-Gibran akan ambil cuti untuk kampanye maksimal dua hari dalam seminggu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seminggu kan ada lima hari kerja, maksimal cuti dua hari saja. Kecuali jika ada acara khusus, misalnya acara KPU dan Bawaslu yang dilakukan di hari kerja, maka hari cuti akan ditambah untuk memenuhi undangan tersebut," ucapnya.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan saat ini ada dua amanah yang sudah melekat pada Prabowo dan Gibran. Sehingga, menurutnya, ada prioritas yang harus diambil.

"Saat ini, ada dua amanah dan tugas yang melekat pada diri Pak Prabowo dan Mas Gibran, yaitu tugas melayani rakyat sebagai Menhan dan wali kota, dan tugas untuk berkampanye sebagai capres dan cawapres. Dan pada prinsipnya, beliau lebih mementingkan tugas melayani rakyat. Dan jangan sampai karena tugas kampanye, tugas pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu." tuturnya.

Kendati Prabowo-Gibran tidak melakukan kegiatan kampanye, Nusron menegaskan mesin tim kampanye TKN Prabowo-Gibran akan terus bekerja.

"Tim Kampanye Nasional dan Tim Kampanye Daerah akan terus bekerja. Saat ini kita berfokus untuk melanjutkan gerakan sosialisasi program makan siang dan susu gratis serta gizi untuk anak dan ibu hamil. Kita memiliki target untuk sampai 200 titik sosialisasi dalam waktu dua minggu ke depan," tutur Nusron.


Muncul dugaan kebocoran data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pemilu 2024. Wakil Komandan Teritorial TKN Prabowo-Gibran, Herman Khaeron meminta segera dibenahi agar pemilu jujur dan adil.


Masa kampanye Pilpres atau Pemilu 2024 telah dimulai. Wakapolri Komjen Agus Andrianto meminta masyarakat yang mengetahui jika ada anggota Polri tidak netral dalam Pemilu untuk segera melaporkannya.

"Ya dilaporkan saja (ke Propam), Pak Kadiv Propam ini kebetulan ada," kata Agus di sela acara bakti sosial dan kesehatan dalam rangka Pemilu Damai 2023-2024 di Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia (ISI) Jogja, Sewon, Bantul, Rabu (29/11/2023).

Ditegaskannya, sudah semestinya anggota Polri bersikap netral saat pemilu. Apalagi, aturan tersebut sudah tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena sesuai ketentuan perundang-undangan polisi netral (dalam pemilu)," ujarnya.

Di sisi lain, Agus menjelaskan, bahwa kedatangannya ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk melaksanakan bakti sosial dan kesehatan berupa pemberian 2.000 paket sembako dan lima paket umrah yang diundi khusus untuk masyarakat yang datang.

"Saya ke Polda DIY dalam rangka untuk melaksanakan arahan Bapak Kapolri untuk mengecek apakah program blueprint presisi beliau dijalankan jajaran atau tidak," ujarnya.

Dari laporan Karo Rena yang mewakili Kapolda DIY kepadanya, Agus menyebut jika kegiatan bakti kesehatan dan sosial sudah banyak yang dilaksanakan di masyarakat termasuk bongkar rumah. Kemudian bantuan sumur dan bantuan operasi katarak.

Namun, semua itu harus bersinergi dengan berbagai pihak terkait. Pasalnya, tidak mungkin Polri bergerak sendiri menyelesaikan semua itu.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tengah menghadapi sejumlah gugatan, termasuk soal pencalonan cawapres nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka. KPU menyebut ada sembilan gugatan.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan total ada sembilan gugatan ke pengadilan negeri. Afif menyebut beberapa perkara masih dalam proses pemeriksaan dan dua perkara lainnya dinyatakan tidak dapat diterima.

"Jadi beberapa perkara terkait pencalonan presiden dan wakil presiden, dalam hal ini pencalonan Saudara Gibran Rakabuming Raka terkait putusan MK waktu itu sudah ada yang disidangkan dan sudah ada gugatan yang dinyatakan tidak diterima," kata Afif kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sembilan gugatan itu diajukan ke PN Jakarta Pusat, PN Surakarta dan PTUN Jakarta. Berikut rinciannya:

1. Perkara Nomor 715, di PN Jakarta Pusat dalam proses pemeriksaan

2. Perkara Nomor 717, di PN Jakarta Pusat dalam proses pemeriksaan

3. Perkara Nomor 722, di PN Jakarta Pusat dalam proses pemeriksaan

4. Perkara Nomor 730, di PN Jakarta Pusat tidak dapat diterima

5. Perkara Nomor 752, di PN Jakarta Pusat dalam proses pemeriksaan

6. Perkara Nomor 283, di PN Surakarta dalam proses pemeriksaan dan segera disidang

7. Perkara Nomor 578, di PTUN Jakarta dalam proses pemeriksaan

8. Perkara Nomor 594, di PTUN Jakarta gugatan tidak diterima

9. Perkara Nomor 601, di PTUN Jakarta dalam proses pemeriksaan

Simak juga Video: Otto Hasibuan Gabung TKN Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]