Cawapres Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara pengukuhan Profesor Doktor Ma'mun Murod sebagai guru besar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan (Tangsel). Cak Imin sempat bercanda bahwa amin di akhir doa hukumnya sunah, dan yang wajib adalah AMIN (Anies-Cak Imin) menang.

Dalam sambutannya, Cak Imin awalnya mengaku bangga atas pengukuhan Prof Dr Ma'mun Murod sebagai guru besar di UMJ. Dengan canda, Cak Imin bahkan mengaku tak berani karena pidato Ma'mun yang menyinggung politikus.

"Yang jelas, dengan posisi guru besar yang luar biasa ini, telah lahir seseorang yang membanggakan kita semua, khusus membanggakan ibunda dan seluruh keluarga tentunya, kita ikut bangga dan bersyukur. Saya tadi sudah hampir nggak berani menyampaikan ucapan selamat karena isi ceramah pidato pengukuhannya benar-benar menyakitkan," kata Cak Imin di UMJ, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pidato itu pun disambut gelak tawa. Cak Imin menyebut pidato itu menyakitkan bagi politikus. Namun, menurutnya, pidato Ma'mun Murod mengingatkan untuk melaksanakan Pancasila sebaik-baiknya.

"Menyakitkan Pak Arsul, menyakitkan Pak Jazilul, menyakitkan Pak Hasto, menyakitkan Pak Hidayat Nur Wahid, di mana-mana Pancasila ternyata tidak terbukti berpancasila dengan baik," jelasnya.

"Tapi itu semua luar biasa, insyaallah pemikiran Profesor ini benar-benar mengingatkan kita semua dan semoga bangsa kita betul-betul bisa melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya," tambahnya.

Lalu, Cak Imin kemudian membahas soal pengucapan 'amin' dalam islam hukumnya sunah atau tidak wajib. Namun, dengan bercanda, katanya, yang wajib adalah melaksanakan Pancasila dan AMIN menang.

"Saya bersahabat dengan salah satu Ketua IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) di DKI, kemudian namanya Ari, diajak ke sini, acara di sini. Ari bilang, menurut agama, menyampaikan amin di akhir doa itu hukumnya sunah, tidak wajib. Yang wajib adalah melaksanakan Pancasila dan AMIN menang," pungkasnya.

"Mohon maaf, ini hanya sekadar menyegarkan suasana. Sekali lagi, selamat, Profesor, selamat untuk UMJ, selamat untuk keluarga besar Pak Prof Ma'mun Murod. Kita semua ikut bangga dan bersyukur, insyaallah," lanjutnya.

Acara itu juga dihadiri Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Waketum PPP Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Ketum PKN Anas Urbaningrum, Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Lihat juga Video: Singgung Orba, Anies Ingin Warga Tenang Karena Keadilan Bukan Rasa Takut

[Gambas:Video 20detik]


Kondisi Medan Zoo mengenaskan. Fasilitasnya tidak layak, satwa-satwa juga tak terawat.

Berdasarkan pantauan detikSumut pada Senin (6/11/2023) kebun binatang yang dulu merupakan destinasi primadona di Medan itu kini sepi dan ditumbuhi rumput liar. Jalan setapak rusak dan berlumut. Toilet pengunjung juga bau.

Kondisi mengenaskan itu juga tampak dari jumlah satwa yang sudah tidak banyak. Satwa-satwa yang tersisa adalah burung merak, burung kakatua, burung elang, ular, gajah, harimau sumatera, dan harimau benggala.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Melihat kondisi ini, pengunjung Medan Zoo sangat kecewa. Mereka mengeluhkan fasilitas yang buruk dan satwa yang tinggal sedikit.

"Menurut saya ya, Medan Zoo hewannya juga dikit, banyak hewan nggak keurus, kandangnya jorok jadi anak-anak kurang bisa menikmati. Hewan-hewannya kurang banyak, pokoknya kandangnya jorok banget sih, rumput liarnya banyak gitu kan. Fasilitasnya untuk kamar mandi ya terlalu jorok sih menurut saya jadi nggak kepala nengok ke dalam karena udah nggak selera dari depan nengoknya," ujar salah satu pengunjung, Teo Dora.

Kondisi Medan Zoo yang memprihatinkan juga disoroti mantan Wali Kota Medan Rahudman Harahap. Dia menegur Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk memberi perhatian khusus kepada kebun binatang tersebut.

"Secara umum, saya liat kebun binatang kita ini, jujur saya katakan tidak meyakinkan. Karena tidak mungkin dari hasil orang yang masuk kemari itu bisa dibenahi. Tanpa adanya modal, penyertaan modal dari pemerintah daerah," kata Rahudman.

"Coba kita liat, sampai jalan-jalan setapak tidak ada yang beres lagi, sudah rumput dimana-mana, dari mana dananya? Karyawannya dari mana? untuk itu sebagai wali kota 2010-2015, saya mohon kepada pak wali kota, ini untuk menjadi perhatian khusus, karena ini kebanggaan masyarakat Kota Medan," Rahudman menambahkan.

Rahudman yakin Bobby Nasution mengetahui kondisi Medan Zoo saat ini. Dia berharap ada kebijakan yang efektif untuk membenahi kebun binatang kebanggaan orang Medan itu.

"Tolonglah, apakah melalui pihak ketiga investor yang masuk mengenai ini atau dengan kebijakan pemerintah kota. Saya yakin apabila beliau mengetahui ini akan bisa memahami dan akan mengambil langkah-langkah bagaimana pendanaan kebun binatang ke depan yang baik," ujar dia.

Setelah ditelusuri, Medan Zoo memang sedang mencari investor. Salah satu yang digandeng Wali Kota Medan Bobby Nasution adalah Raffi Ahmad. Janji itu diungkapkan pada 17 Mei 2022.

Saat itu, Raffi Ahmad menyebutkan akan berinvestasi dan membuat Medan Zoo menjadi kebun binatang yang lebih besar dan lengkap. Selain itu, dia juga menuturkan akan membuat wahana salju sebelum berakhir tahun 2022.

"Insyaallah yang mau kita lakukan di sini, nanti kita sebelum tahun baru akan membuat satu wahana yang memang beda, jadi bisa kita bisa bilang di Medan akan ada salju," kata Raffi Ahmad di Medan, Selasa (17/5/2022).

Namun, hingga kini janji manis itu tak jua terwujud. Raffi sempat mengatakan, pembangunan ditunda karena sejumlah alasan mulai dari fokus RANS Entertainment yang membangun kebun binatang di Pantai Indah Kapuk (PIK) hingga adanya Pemilu.

Walkot Bobby Disentil Usai Harimau Mati di Medan Zoo


Wali Kota Medan Bobby Nasution membenarkan jika dia diminta untuk memilih PDIP atau mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bobby mengatakan dia diberi waktu 7 hari oleh DPP PDIP untuk mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).

"Saya rasa mungkin kemarin saya diinformasikan pada saat di dalam, di ruangan, waktunya sebenarnya dikasih waktu 7 hari dari DPP dikasih waktu 7 hari pada saya," kata Bobby Nasution dilansir detikSumut, Kamis (9/11/2023).

Bobby terkejut mendengar jika DPC PDIP Medan memberikan waktu 3 hari untuk mengembalikan KTA. Informasi itu akan ditindaklanjuti oleh Bobby.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau memang DPC menyampaikan 3 hari ini saya juga baru tahu, nanti ini akan kita coba tindaklanjuti," ucapnya.

Saat ditanya apakah akan mengembalikan KTA, Bobby tak menjawab lugas. Begitu juga saat ditanya kapan waktu mengembalikan, Bobby hanya menjawab akan melihat situasi.

"Insyaallah. Lihat nanti (kapan akan dikembalikan)," ungkapnya.

Baca selengkapnya di sini.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel) menertibkan alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sementara (APS) atau baliho caleg karena melanggar aturan. Baliho itu sebelumnya tersebar pada sembilan kecamatan.

"Ya kami lakukan penertiban APK dan APS yang dianggap melanggar aturan di 9 Kecamatan di Palopo," ujar Ketua Bawaslu Palopo Khaerana kepada detikSulsel, Kamis (9/11/2023).

Khaerana mengatakan penertiban mulai dilakukan di Kecamatan Wara, Kota Palopo. Penertiban kemudian dilakukan serentak di Kecamatan Wara Timur, Wara Utara, Wara Selatan, Wara Barat, Bara, Sendana, Mungkajang, dan Telluwanua pada Selasa (7/11) .

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tiga hari sebelum penertiban kami telah mengingatkan ke masing-masing parpol untuk menurunkan APK atau APS yang melanggar aturan," ucapnya.

Dia mengatakan penertiban ini sesuai dengan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pasal tersebut mengatur bahwa alat peraga kampanye dilarang dipasang pada tempat umum.

"Jadi yang kami tertibkan itu APK atau APS yang dipasang di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, dan atau perguruan tinggi, fasilitas pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum," jelasnya.

Khaerana juga mengungkapkan bahwa selain penertiban APK dan APS yang di pasang pada tempat yang dilarang, Bawaslu bersama Satpol PP juga menertibkan alat peraga yang terdapat unsur kampanye.

"Kami juga menertibkan APK atau APS yang mengandung unsur kampanye seperti memuat tanda coblos nomor urut, gambar simbol dan memuat ajakan untuk memilih," ungkapnya.

Hingga saat ini, Bawaslu belum bisa merincikan jumlah alat peraga yang berhasil ditertibkan. Kaerana menagatakan Bawaslu bersama Satpol PP Palopo masih sementara melakukan penertiban.

"Saat ini jumlah alat peraga yang ditertibkan belum dihitung, karena masih proses penertiban di kecamatan," jelasnya.

Marak Baliho Caleg di Kudus, Bawaslu: Belum Ada Kewenangan Menindak


Beragam ekspresi ditunjukkan masyarakat dalam menghadapi momentum pemilu. Sebagian ada yang semringah sebab tokoh yang didukungnya menjadi kandidat calon presiden dan wakil presiden. Namun tidak sedikit juga yang kecewa melihat hingar bingar politik elektoral saat ini. Kekecewaan inilah yang kemudian menimbulkan rasa malas untuk ikut pemilu. Melalui tulisan ini akan diuraikan mengapa hak malas untuk ikut pemilu itu eksis di kehidupan politik.

Hak malas ikut pemilu digambarkan secara tidak langsung oleh Paul Lafargue (1883) dalam bukunya berjudul The Right To Be Lazy. Meski secara spesifik buku ini berbicara hak untuk malas bagi kelas pekerja, sebab mereka hanya dieksploitasi oleh kaum borjuis, tetapi dalam buku tersebut Paul Lafargue menggambarkan alasan mengapa hak malas ikut pemilu itu muncul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paul Lafargue menceritakan dramaturgi pemilu dengan istilah electoral farce atau lelucon atau sandiwara pemilu. Diceritakannya bahwa pertunjukan akan dibuka dengan parodi pemilu. Dengan hadirnya para pemilih yang berkepala batu dan bertelinga keledai, para kandidat borjuis yang berpakaian seperti badut akan menarikan tarian kebebasan politik. Mereka mengecat tubuhnya di bagian depan dan belakang dengan program-program pemilu yang mereka janjikan secara muluk.

Lalu, dengan air mata di matanya, mereka bicara tentang penderitaan rakyat. Setelahnya mereka dengan lantang bicara tentang kejayaan dan kemenangan. Kemudian pada akhirnya akan dimulailah drama besar yaitu "pencurian harta negara".

Sebab Musabab Malas Ikut Pemilu

Dramaturgi yang ditampilkan oleh Paul Lafargue seakan menjadi realitas yang benar terjadi di kehidupan politik. Tentu banyak alasan yang melatarbelakangi mengapa rasa malas ikut pemilu muncul. Misalnya, ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa pemilu memang didesain tidak adil atau curang sejak awal. Maka tak heran jika muncul lelucon olok-olok bahwa "di Indonesia hasil pemilu sudah diketahui sebelum pelaksanaan."

Alasan lainnya menganggap bahwa pemilu kerap ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau golongan tertentu semata. Tidak ada kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Bahkan ada yang mengatakan, "Siapapun presiden terpilih nantinya, pemenangnya tetaplah oligarki."

Kemalasan untuk ikut pemilu pun muncul disebabkan berkali-kali pemilu, tapi tidak membawa perubahan dan dampak yang nyata dalam aspek pembangunan nasional. Sebagian masyarakat menilai bahwa pemilu tidak akan mengubah kondisi kehidupannya. Bahkan paradoksnya, justru semakin menariknya pada kesulitan. Sebagai contoh, viral spanduk yang bertuliskan protes warga di suatu desa yang mengancam tidak akan ikut pemilu jika jalan di wilayahnya belum dibangun.

Warga protes, kecewa, dan lelah sebab selama belasan tahun lamanya jalan dibiarkan rusak parah. Bahkan contoh yang lebih ekstrem ditunjukkan oleh gagasan Rocky Gerung yang ingin membentuk liga boikot pemilu sebagai bentuk protes atas aturan presidential threshold 20 persen. Sebab musabab inilah yang kemudian membuat sebagian masyarakat menjadi malas dan enggan untuk ikut pemilu.

Bukan Warga Negara yang Baik?

Kemalasan untuk ikut pemilu, atau dalam bahasa populernya disebut "golongan putih", seringkali mendapatkan label sebagai warga negara yang tidak baik dan bertanggung jawab. Sebab malas untuk ikut pemilu dianggap perilaku warga negara yang bertentangan dengan esensi dan tujuan berdemokrasi.

Dalam kajian kewarganegaraan pun, misalnya Branson (1998) menyebutkan bahwa salah satu ciri warga negara yang baik ialah ikut dalam proses politik seperti pemilu, kampanye, dan pemungutan suara. Bahkan James A. Banks (2008) menempatkan warga negara yang tidak berpartisipasi aktif dalam sistem politik, termasuk pemilu, ke dalam kategori kewarganegaraan yang paling dangkal yakni sebagai legal citizenship semata.

Padahal jika dikritisi, warga negara yang ikut dalam pemilu pun seperti ikut memilih atau memberikan suara, seringkali tidak didasari oleh pemahaman dan kesadaran politik yang mumpuni. Atau hanya sekadar memilih dan ikut meramaikan hingar bingar politik elektoral semata. Bahkan yang lebih parah ada warga negara yang memberikan hak pilihnya karena didorong oleh politik uang guna mencoblos kandidat tertentu.

Oleh karenanya, hak warga negara untuk malas ikut pemilu tidak bisa langsung dikaitkan dengan moral atau baik-buruknya perbuatan tersebut. Perlu dipertimbangkan alasan mengapa orang tersebut menjadi malas ketika dihadapkan dengan pemilu. Misalnya dilihat dari sejarahnya, kelompok "golongan putih" (golput) muncul sekitar 1970-an sebagai bentuk perlawanan terhadap penyelenggaraan pemilu yang tidak demokratis pada era Orde Baru.

Mereka yang melakukan golput pada masa itu merupakan kelompok yang memiliki kesadaran politik yang tinggi dan berpengetahuan yang mumpuni (well-informed). Jika seseorang malas ikut pemilu dikarenakan memang malas saja, apatis, apolitis, tanpa ada pertimbangan apa pun, maka barulah layak orang tersebut dikategorikan sebagaimana disebutkan oleh Berthold Brecht sebagai buta terburuk, yakni buta politik.

Mursyid Setiawan mahasiswa Doktor Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UPI


Partai NasDem menargetkan suara untuk pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) atau AMIN di Jawa Barat, mencapai 60 persen suara. Ketua DPW NasDem Jawa Barat Saan Mustopa menyebut pihaknya akan berupaya memenangkan pasangan AMIN dalam satu putaran Pilpres 2024.

"Kita targetkan untuk mendapatkan untuk masuk putaran kedua. Untuk masuk putaran kedua, kita menargetkan pasangan AMIN di Jawa Barat itu sekitar di angka 55-60 persen. Kita akan berupaya untuk (menang) putaran pertama, setidaknya masuk putaran kedua," kata Saan kepada wartawan di Bogor, Kamis (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, wilayah Kabupaten Bogor memiliki jumlah pemilih terbesar di Jawa Barat. Maka wilayah Kabupaten Bogor menjadi prioritas lumbung suara AMIN di Jawa Barat.

"Karena Bogor ini dengan DPT paling besar ya di Jawa Barat dan kita memprioritaskan Jawa Barat sebagai lumbung suaranya pasangan AMIN, maka Bogor menjadi salah satu daerah prioritas pasangan AMIN," tuturnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu juga menyebut DPW NasDem Jawa Barat akan berupaya memperkuat struktur partai di legislatif, mulai tingkat nasional hingga kabupaten.

"Kita akan menyiapkan semaksimal mungkin dari sisi struktur maupun calon anggota legislatif RI, provinsi maupun kabupaten. Sejauh ini apa yang kita lakukan dari berbagai survei yang kita lakukan baik internal maupun yang lain, trennya sangat positif," ucapnya.

"Jadi kita menargetkan untuk mendapatkan satu RI minimal satu provinsi dan enam untuk kabupaten di Bogor," sambungnya.

Dia ingin agar para kader NasDem bisa memenangkan pertarungan legislatif. Dia yakin NasDem cukup kuat untuk mewujudkan target-target tersebut.

"Iya kan kalau misalnya partai tapi nggak memiliki anggota legislatif kan, partai ya salah satu partai kita eksis, partai kita kuat salah satunya dengan menghadirkan para kadernya di parlemen. Kita minimal target satu, kalau bisa dapat dua alhamdulillah. Kita memang targetkan dua. Kalau provinsi rasanya kalau dua kita bisa yakin," kata Saan.


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar training of trainer lembaga saksi pemilu bagi perwakilan se-Indonesia sebagai bentuk ikhtiar dalam memenangkan Pemilu 2024. Kegiatan bertema 'Saksi Berintegritas, Pemilu Berkualitas, PPP Menang' ini dibuka langsung oleh Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

"Kegiatan ini sudah terjadwal. Dilakukan latihan untuk keterwakilan se-Indonesia dan mendapatkan training dari DPP oleh para narasumber. Kemudian, saksi dibekali dengan pemanfaatan aplikasi digital juga yang sudah disiapkan," ujar Mardiono dalam keterangan tertulis, Kamis (8/11/2023).

Agenda tersebut diselenggarakan di Oasis Amir Hotel, Senen, Jakarta Pusat pada Rabu (8/11). Pada kesempatan itu, Mardiono menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari kesiapan PPP dalam menghadapi pemilu, sebab ia menilai saksi merupakan bagian penting untuk mempertahankan perolehan suara yang didapat di TPS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah ini menjadi bagian dari kesiapan PPP secara nasional. Kami akan mengontrol saksi siap sampai ke tingkat DPC, PAC, ranting agar tiap TPS betul-betul ada yang bertanggung jawab mengawasi hasil suara yang diberikan umat," ucapnya.

Para perwakilan saksi yang akan mengikuti kegiatan selama tiga hari pada 8-10 November 2023 akan mendapatkan beragam materi, seperti kemampuan dasar saksi, demo saksi menggunakan sistem aplikasi digital yang dimiliki PPP, mengamankan suara pasca perhitungan di TPS, dan lainnya.

Di samping itu, Mardiono juga menyerukan tentang dukungannya untuk Palestina dan berdoa bersama-sama untuk masyarakat di Palestina.


Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan (Zulhas) menghadiri pembukaan The Biggest Real Estate Summit 2023. Kehadirannya mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kegiatan yang digelar Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) itu.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta, dan diikuti 930 peserta.

"Sebagaimana arahan Pak Presiden, saya mewakili untuk bisa membuka The Biggest Real Estate Summit 2023," kata Zulhas, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya, Zulhas menekankan pemerintah siap mendukung pemulihan sektor properti di Tanah Air, yakni dengan menciptakan ekosistem yang baik dan kondusif, sehingga pelaku industri bisa maju dan dapat berkontribusi bagi perekonomian RI.

"Kami akan mendukung penuh pemulihan industri properti agar cepat bangkit. Itu tugas pemerintah. Kalau pelaku usaha untung, cuannya banyak, bisa bayar pajak. Pemerintah happy, saudara happy," kata Zulhas.

"Kalau usaha susah, kita semua susah. Negara juga susah. Ada PHK, pajaknya kurang," imbuhnya.

Pria yang juga menjadi Ketua Umum PAN ini menjelaskan Kemendag akan menyempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti. Salah satunya terkait penyelenggaraan sertifikasi bagi broker properti.

"Ini kita sempurnakan agar pelaku industri properti bisa certified, sehingga punya kemampuan yang lebih bagus. Agar juga bidang ini tumbuh, dan dapat menyerap tenaga kerja. Jika industri ini berkembang, maka ekonomi Indonesia makin tumbuh lagi," terangnya.

Dalam penyempurnaan regulasi tersebut, kata Zulhas, pihaknya terbuka terhadap masukan dan saran dari asosiasi.

Sekadar informasi, turut hadir pada The Biggest Real Estate Summit 2023 di antaranya Sekjen Kemendag Suhanto, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim, Ketua Umum AREBI Lukas Bong, Ketua Panitia The Biggest Real Estate Summit 2023 sekaligus Sekjen AREBI Sulihin Widjaja, dan undangan lainnya. Acara tersebut mengupas tentang kondisi industri properti di Tanah Air menjelang kontestasi Pemilu 2024 serta menilik prospeknya di mata dunia

Zulhas Hadirkan Kampanye Riang Gembira


Daftar Isi Penjelasan Kapolres Solo

Ketua DPC PDIP Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy akan menghubungi Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi yang sebelumnya telah mengucap permintaan maaf dan mengklarifikasi soal kedatangan beberapa anggotanya ke Kantor DPC PDIP Solo.

"(Soal Kapolres minta maaf?) Saya akan telepon Pak Kapolres, Pak, nggak ada yang perlu dimaafkan. Saya kepingin Solo ini tetap netral, tidak ada gerakan-gerakan yang seolah-seolah menakut-nakuti atau intimidasi itu aja. Saya mau telepon sendiri," kata Rudy saat dihubungi detikJateng, Kamis (9/11/2023).

Rudy mengatakan dirinya akan menghubungi Kapolresta Solo agar tidak terjadi salah paham soal kedatangan sejumlah anggota polisi di Kantor DPC PDIP, kemarin siang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya biar nggak ada salah paham gitu lho. Ini nanti tak telepon, habis ini saya telepon," ucapnya.

Lebih lanjut, Rudy menegaskan alasan kenapa dia menyebut kedatangan polisi di kantor DPC PDIP Solo yang berada di Brengosan itu tidak wajar. Rudy menjelaskan, kantor DPC PDIP Solo yang masih aktif itu di Pucang Sawit atau di depan rumahnya.

"Bukan tidak berkenan tetapi hal yang tidak wajar kan kantor DPC di Pucang Sawit kok, di sana (Brengosan) masih dalam proses pembangunan kok. Belum di sana (Brengosan), masih proses finishing," jelas Rudy.

Rudy pun meminta kepada kepolisian agar berkomunikasi dahulu dengan pihak DPC PDIP Solo sebelum ke kantor yang berada di Brengosan.

"Lha yo kalau mau ke sana yo silakan lah, (jalin komunikasi dulu) jadi tidak ada kesan itu (intervensi dan intimidasi)," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi menyampaikan permintaan maaf ke Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo terkait sejumlah anggotanya yang mendatangi kantor DPC PDIP Solo. Iwan memastikan kepolisan bersifat netral di Pemilu 2024.

"Kalau secara pribadi beliau (Rudy) tidak berkenan ya saya sebagai Kapolresta saya mohon maaf. Tidak ada maksud apa pun, kami netral," kata Iwan saat dihubungi awak media, Rabu (8/11).

Penjelasan Kapolres Solo

Iwan juga memberikan klarifikasi mengenai beredar foto anggotanya mendatangi Kantor DPC PDIP Solo. Iwan menepis tudingan kedatangan polisi tersebut merupakan bentuk intimidasi.

Iwan mengatakan polisi sudah melakukan operasi Operasi Mantap Brata untuk pelaksanaan Pemilu 2024.

"Salah satu tindakannya adalah melakukan patroli. Jadi keberadaan anggota kami di sana (DPC PDIP Solo) adalah patroli. Dan jika mempertanyakan ada dokumentasi foto, SOP kami setiap penugasan anggota, wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Solo, Kamis (9/11/2023).

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 itu, kata Iwan, juga mengatur kehidupan berpolitik anggota Polri. Dia menegaskan Polri netral, tidak ada dalam ikut kontestasi atau keberpihakan dengan pihak manapun yang berada dalam kontestasi Pemilu 2024.

Sebab, patroli serupa juga dilakukan di kantor partai lainnya, serta di Kantor KPU dan Bawaslu Solo. Mantan Kapolres Sukoharjo itu mempertanyakan jika kegiatan patroli itu disebut sebagai intimidasi.

"Jika beliau yang mengatakan ada intervensi, saat ini saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena kehadiran kami hanya untuk berpatroli, tidak ada kontak antara polisi dengan siapa pun di lokasi tersebut. Kehadiran kami untuk memastikan lokasi tersebut aman," ucapnya.

Kegiatan patroli itu dilakukan pada Rabu (8/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Ada tiga anggota polisi yang berpatroli di Kantor DPC PDIP Solo.

Kegiatan patroli itu kemudian juga dilaporkan seseorang kepada Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Namun, dari pihak PDIP memaknai kedatangan polisi itu dengan tujuan lain.

Dalam kesempatan itu, Iwan menceritakan kronologi dari kegiatan patroli anggotanya di Kantor DPC PDIP Solo.

"Kronologinya sangat sederhana, bahwa anggota melaksanakan patroli. Pada saat patroli di lokasi tersebut, ada orang yang mengambil dokumentasi. Kemudian menyampaikan itu dibumbui dengan narasi yang menurut versi yang bersangkutan adanya ketidaklaziman polisi di sana," terang Iwan.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Artis Raffi Ahmad sempat berjanji membangun Medan Zoo. Namun, janji itu tertunda hingga kondisi kebun binatang ini semakin memprihatinkan.

Rencana Raffi Ahmad membangun Medan Zoo terungkap kala dirinya mengunjungi kebun binatang tersebut pada 17 Mei 2022. Setahun lalu, Raffi bersama RANS Entertainment menampilkan desain Medan Zoo yang akan dibangun.

Kala itu, Raffi Ahmad menyebutkan akan berinvestasi dan membuat Medan Zoo menjadi kebun binatang yang lebih besar dan lengkap. Selain itu, dia juga menuturkan akan membuat wahana salju sebelum berakhir tahun 2022.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah yang mau kita lakukan di sini, nanti kita sebelum tahun baru akan membuat satu wahana yang memang beda, jadi bisa kita bisa bilang di Medan akan ada salju," sebut Raffi Ahmad di Medan, Selasa (17/5/2022).

Namun hingga akhir tahun 2022, janji Raffi Ahmad dan RANS Entertainment tersebut tidak kunjung terwujud. Saat dikonfirmasi, Manajer Medan Zoo Pernius Harefa mengungkapkan jika pihak Raffi Ahmad menunda investasi tersebut.

"Ditunda (Raffi Ahmad berinvestasi) setelah komunikasi dengan Mbak Claudia (perwakilan RANS Entertainment)," kata Manajer Medan Zoo, Pernius Harefa, saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis (22/12/2022).

Walkot Medan Bobby Nasution dan Raffi Ahmad soal investasi di Medan Zoo (Foto: Tangkapan layar detikcom)

Pernius menjelaskan alasan pihak Raffi Ahmad menunda berinvestasi di Medan Zoo karena sedang fokus membangun kebun binatang di Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara.

"Setelah kita tanya (alasannya), mereka fokus membangun kebun binatang di PIK 2 di Jakarta Utara, jadi mereka fokus di sana dulu," jelasnya.

Raffi Ahmad kemudian meminta maaf kepada Bobby dan warga Kota Medan karena tidak menepati janjinya itu. Raffi beralasan jika penundaan tersebut karena ingin membangun Medan Zoo sekaligus.

"Untuk Mas Bobby, maaf banget nih untuk keterlambatan dan seluruh masyarakat Medan karena kita pas bikin itu semuanya bisa langsung bagus," ujar Raffi di Medan, Sabtu (4/3/2023).

Raffi mengakui bahwa saat ini investasi di luar media mengalami penundaan. Raffi mengatakan bahwa penundaan ini lantaran dari pihak investor melihat jadwal yang berdekatan dengan momen pemilu.

"Kita terpending sebentar cuma lagi kita jajaki karena kemarin memang bukan dari pihak Medan-nya. Mas Bobby sudah sangat berkorban banget tapi kemarin ada beberapa investment-investment yang jadi investor kita, yang beberapa memang kayaknya 'kan bentar lagi ada pemilu dan lain-lain tapi Insyaallah di Medan pasti itu menjadi salah satu target kita juga untuk Medan Zoo-nya," ujarnya.

Dua minggu kemudian, Raffi mengunggah video yang menampilkan dirinya dan Bobby Nasution. Dalam video tersebut, selain meminta maaf, dia juga mengaku dimarahi oleh Bobby.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buat warga masyarakat Medan, saya sudah bersama Pak Wali Kota, mohon izin ya Pak Wali saya yang salah ini, jadi untuk masyarakat Medan, memang RANS dan saya-nya yang terlambat, Pak Bobby ini tiap hari nge-push," kata Raffi Ahmad dalam video yang diunggah di Instagramnya yang dilihat detikSumut, Selasa (21/3).

Dia kemudian berjanji akan mengerjakan Medan Zoo setelah lebaran. Raffi saat itu berencana ke Medan bersama keluarganya.

"Tapi Insyaallah habis lebaran, saya datang ke sana sekeluarga, langsung kita kerjakan zoo, park zoo," kata dia.

Lebih lanjut, janji akan bangun Medan Zoo setelah lebaran disampaikan Raffi setelah mengaku dimarahi oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution. Saat itu dia berjanji akan membangun Medan Zoo.

"Pasti kita kerjakan, saya sudah janji cuma mohon maaf nih masyarakat Medan, bukannya apa, aduh saya nya yang salah, ini Pak Bobby Pak Wali Kota sudah marahi saya, sehat terus buat Pak Wali Kota," ucapnya.

Namun, janji tersebut hingga saat ini belum terealisasi meskipun sudah dua lebaran terlewati. Rencana soal Raffi Ahmad akan berinvestasi di Medan Zoo seolah redup dan tak ada kabar.

Wali Kota Medan Bobby kemudian membela Raffi Ahmad yang janjinya tidak kunjung terwujud untuk berinvestasi Medan Zoo. Bobby mengaku sudah pernah bertemu Raffi Ahmad membahas soal kelanjutan investasi itu.

"Kemarin, saya lupa, sebulan yang lalu ya sudah bertemu dengan Mas Raffi. Aa Raffi sudah bahas kemarin soal investornya, pembangunannya bertahap," kata Bobby usai rapat paripurna di DPRD Medan, Senin (24/7/2023).

Saat pertemuan tersebut, Raffi disebut mempertanyakan soal akses jalan menuju Medan Zoo apakah diperbaiki oleh Pemkot Medan. Perbaikan yang dimaksud termasuk pelebaran jalan.

"Kemarin Aa Raffi hanya bertanya satu poin tentang akses menuju ke Medan Zoo apakah jadi dari Pemerintah Kota Medan untuk memperbaiki aksesnya, seperti pelebaran jalan menuju ke Medan Zoo," kata dia.

Bobby mengaku sudah merencanakan perbaikan jalan tersebut tahun ini. Setelah mendengar penjelasan Bobby, Raffi disebut akan melakukan pembangunan Medan Zoo.

"Saya menyampaikan itu tetap kami lakukan, perencanaan sudah di tahun ini, ini mungkin kemarin dipastikan, setelah saya menyampaikan itu, Aa Raffi oke akan dilakukan," ujar dia.

Namun kembali lagi, 2023 sisa 2 bulan dan nasib Medan Zoo masih sama bahkan kian memprihatinkan. Pada hari Senin (6/11/2023) harimau sumatera ditemukan mati di sana.

Reaksi Raffi Ahmad Ditagih Janji oleh Bobby soal Medan Zoo


Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akan mengadakan rapat malam ini. Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan pembahasan rapat terkait tentang program dan tugas-tugas.

Rapat akan digelar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pukul 19.00 WIB nanti. Rapat akan dihadiri oleh Ketua Dewan Pengarah TKN Airlangga Hartarto hingga Ketua Umum TKN Rosan Roeslani.

"Lebih pada struktur yang kita bahas dengan tugas-tugas apa yang mereka harus lakukan setiap anggota dan tentunya kita sedang cerita sedikit tentang program," ujar Lodewijk kepada wartawan di Gedung MPR/DPR, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lodewijk menekankan rapat nanti malam akan membahas terkait struktur kepengurusan. Ketika ditanyai apakah dalam rapat akan ada pembahasan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang belakangan mendukung Prabowo dan Gibran, Lodewijk menepis.

"Nggak, kita hanya membahas tentang struktur, tentang tugas-tugas, tidak membahas Pak Bobby, ya," tegasnya.

"Jadi tidak membahas lain-lain," sambungnya.


Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade mendorong Kementerian BUMN mendata para direksi maupun komisaris yang ikut menjadi timses capres dan cawapres. Andre menyebut direksi maupun komisaris yang terlibat urusan Pilpres 2024 harus dicopot.

"Kita minta Kementerian BUMN bukan hanya mengimbau, tapi mendata dan mengecek siapa saja komisaris dan direksi yang ikut kampanye di pilpres. Direksi dan komisaris itu langsung copot saja. Bukan diminta mundur, tapi langsung copot," ujar Andre kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Andre mengatakan pendataan yang diikuti dengan pencopotan direksi dan komisaris yang terlibat kampanye merupakan pembuktian sikap pemerintah yang netral. Andre menyatakan pencopotan berlaku untuk kampanye seluruh kandidat capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berlaku untuk kampanye kandidat capres manapun. Tanpa terkecuali. Langkah ini membuktikan mengenai netralitas," kata Andre.

Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat ini mencontohkan langkah Arief Rosyid yang mundur dari Komisaris BSI karena bergabung ke TKN Prabowo-Gibran. Untuk diketahui, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Panel Barus, juga mundur dari komisaris salah satu anak usaha Pelindo.

"Apa yang dilakukan oleh Arief Rosyid ini perlu dicontoh. Sehingga tidak ada abuse of power maupun penggunaan akses-akses BUMN dalam kampanye pilpres. Apa yang dilakukan Arief ini merupakan contoh yang baik," ujar Andre.


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, ingin istilah sumber daya manusia (SDM) diganti menjadi 'kualitas manusia'. Menurut Anies, istilah SDM menempatkan manusia sebagai faktor produksi.

"Kalau boleh usul, usul Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan istilah kualitas manusia daripada SDM. Kenapa? Karena, kalau kita menggunakan S, D, dan M, maka kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi, manusia sebagai sumber daya. Sementara kita semua sedunia sudah mulai berpandangan pembangunan kualitas manusia, bukan pembangunan sumber daya manusia. Sehingga konteksnya lebih luas," ujar Anies dalam sambutan Rakernas LDII di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2023).

Kemudian Anies, dengan tampilan presentasinya, menjelaskan terjadi pembangunan manusia yang tidak merata di Indonesia. Indeks pembangunan manusia di Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera, jauh lebih unggul dibandingkan daerah lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Anies, indeks pembangunan manusia (IPM) di Pulau Jawa dan Sumatera pada 2013 adalah 69,83 persen. Sementara, di luar Sumatera, IPM 69,47 persen baru tercapai pada 2022. Sehingga, menurut Anies, ada ketertinggalan sangat jauh.

"Artinya telatnya berapa? Satu dekade. Kalau kita biarkan terus, ini tidak ada keseriusan, maka ketimpangan itu akan menjadi makin luas. Jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia, maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial," kata Anies.

"Ini yang ingin menjadi agenda utama. Kalau ini kita bereskan, insyaallah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia," lanjutnya.

Anies Baswedan menjelaskan soal ketertinggalan indeks pembangunan manusia antara Jawa-Sumatera dan daerah lain. (Kurniawan Fadilah/detikcom)

Anies juga menyampaikan, dalam mengatasi ketimpangan pembangunan manusia, diperlukan tindakan segera. Kemudian dia turut mengapresiasi agenda yang direncanakan oleh LDII dalam Rakernas.

"Kalau berpikir global bertindak lokal, sudah banyak, Pak. Tapi nggak pakai dikerjakan segera. Padahal yang dibutuhkan adalah dikerjakan segera, istilahnya think big, start now, act now, ujungnya di act now," ungkap Anies.

"Nah, dalam konteks itulah, kami melihat apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian di LDII tadi saya sempat mencatat itu luar biasa yang saya sampaikan Pak Kriswanto itu, delapan agenda besar tadi itu saya sampai catat tadi, Pak, jadi mulai kebangsaan, keagamaan, pendidikan, kesehatan, teknologi digital, ekonomi syariah, kemudian kedaulatan pangan, lingkungan hidup, ya kemudian energi baru dan terbarukan. Itu namanya gambaran berpikirnya global bertindaknya lokal dan dikerjakan segera," pungkasnya.

Simak juga Video: Anies: Pilkada DKI NasDem Dukung Pak Basuki dan Saya 'Digebukin' Terus

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Srikandi Demokrat Annisa Pohan Yudhoyono memberikan arahan ke caleg perempuan Partai Demokrat. Annisa Pohan siap menggerakkan akar rumput Partai Demokrat dengan berkeliling bersama Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Annisa Pohan menyampaikan hal ini dalam acara Perempuan Demokrat Menyongsong Peluang Pileg 2024 di bilangan Senayan, Jakarta, Rabu (8/11) pagi. Acara ini diselenggarakan Srikandi Demokrat dan Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI).

"Khusus kepada para caleg perempuan dari Partai Demokrat, saya ingin menyemangati untuk tak lelah menyapa masyarakat dan konstituen kita. Saya percaya, di tangan politisi perempuan, di tangan Srikandi Demokrat yang nanti akan berlipat ganda jumlahnya di parlemen, insyaallah kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan Indonesia ke depan akan semakin maju dan terus terjaga," kata Annisa dalam keterangan resminya, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah, saya selaku Ketum Srikandi Demokrat akan ikut berkeliling dengan Mas Ketum AHY, untuk ikut menggerakkan mesin partai di akar rumput, menyapa rakyat, memenangkan hati, pikiran dan suara rakyat, agar Partai Demokrat menang terhormat di Pemilu 2024," ujar Annisa.

Annisa juga menyampaikan target 84 dapil terisi penuh agar menjadi lecutan semangat perjuangan Demokrat. Annisa Pohan juga mengajak terus memperkuat infrastruktur pemenangan di masing-masing dapil.

"Jika 84 dapil bisa terisi, maka kita bisa mencapai target 14%. Target itu mungkin terkesan ambisius. Tetapi kita harus semangat jadikan hal tersebut sebagai sebuah cita-cita yang akan kita gapai bersama. Untuk itu, mari terus perkuat infrastruktur pemenangan di masing-masing Dapil," kata Annisa.

Annisa Pohan juga mengingatkan para perempuan Demokrat untuk berkomitmen meningkatkan kualitas, kapasitas agar mampu mewarnai arah kebijakan publik. Dia yakin sudah saatnya perempuan punya pilihan politik agar tidak dipimpin oleh pemimpin yang salah.

"Kerap ada pemikiran ikut politik kotor, sudah saatnya perempuan yang baik wajib punya pilihan politik agar tidak dipimpin oleh pemimpin yang salah," ujar Annisa.

Istri AHY itu juga tidak ingin perempuan hanya menjadi penonton di politik. Karenanya, dia mengimbau perempuan caleg Demokrat membekali diri dengan baik untuk mewarnai pemerintahan mendatang.

"Saat kita diberi posisi itu, jangan sampai kita hanya menonton saja. Tapi betul- betul ikut mewarnai proses perumusan kebijakan-kebijakan publik itu. Jadi, it is not only the matter of gender-mainstreaming or women emancipation, but also about capacity and capability. Mari bekali dan persiapkan diri kita, saat tanggung jawab itu datang, kita betul- betul siap untuk menyukseskannya," kata Annisa.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Jokowi menilai hal itu wilayah yudikatif.

"Itu wilayah yudikatif," kata Jokowi usai meninjau SMK 1 Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11/2023).

"Saya tidak ingin komentar banyak sekali lagi karena itu kewenangan di wilayah yudikatif," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar Usman Dicopot dari Ketua MK

MKMK diketahui membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Anwar Usman Merasa Jadi Objek Politisasi

Anwar Usman kemudian merasa jadi objek politisasi usai diberhentikan dari Ketua MK oleh MKMK. Namun, bagi Anwar, pemberhentian tersebut tidak sedikit pun membebaninya.

"Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya," kata Anwar dalam konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Rabu (8/11).

Anwar percaya di balik peristiwa ini akan ada hikmah yang besar. Namun dia akan meluruskan berbagai hal agar masyarakat memahami tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

"Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini insyaallah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan dan khusus bagi MK, nusa, dan bangsa," ucap Anwar.


Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus menanggapi pernyataan bacapres Ganjar Pranowo yang mengusulkan adanya indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) based cabinet sehingga masyarakat dapat menilai para menteri. Lodewijk menyebut saat ini harusnya fokus ke Pilpres.

"Ya, itulah nanti lah, ini kita baru mau cerita Pilpres sudah cerita menteri ya," kata Lodewijk kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Lodewijk menyebut yang perlu dipersiapkan adalah menang terlebih dahulu dalam kontestasi Pemilu. Barulah dari sana berbicara terkait aturan di kementerian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi sudah, kita sekarang Pilpres sudah ada ya, ini kan ceritanya menang dulu, bukan udah cerita menteri dulu," ucapnya.

Lodewijk mengatakan pihaknya dalam posisi menunggu terkait aturan yang berlaku. Ia menyinggung soal sebaiknya memenangkan Pemilu baru berbicara soal Menteri.

"Kok sudah pengin ngurus menteri-menteri, menang aja belum, ya kita tunggu aja lah ya, oke," tutur dia.

KPI Based Cabinet

Ganjar Pranowo mengaku akan menyiapkan KPI based cabinet yang transparan. Nantinya masyarakat dapat menilai menteri kabinetnya. Masyarakat bisa usul agar menteri diganti jika kinerjanya jelek.

"Kayanya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI base cabinet yang transparan, jadi kalau menterinya elek, dibenci rakyate, sing evaluasi rakyate. 'Pak presiden ini diganti mawon'," kata Ganjar, dalam Rakernas LDII, yang disiarkan di YouTube LDII TV, Rabu (8/11).

Ia mengatakan masyarakat dapat menilai menteri yang berkinerja kurang baik, misalnya saat rapat ngantuk. Namun kalau ada menteri yang berkinerja baik, dipuji.

"Kalau ada menteri yang hebat gini pak," kata Ganjar sambil mengangkat jempolnya.

Simak juga Video: Saat Ganjar-Anies Kompak Singgung Kemunduran Demokrasi

[Gambas:Video 20detik]


Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2023 lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya maupun sebelum pandemi COVID-19. Hal ini diduga akan merembet hingga kuartal IV-2023. Melihat situasi tersebut, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mewanti-wanti terjadinya perlambatan ekonomi.

"Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal-III 2023 hanya tumbuh sebesar 4,94% (yoy). Jauh lebih rendah dibandingkan kuartal III-2022 yang mencapai 5,73% (yoy) maupun kinerja sebelum pandemi, yaitu kuartal III-2019 sebesar 5,01% (yoy)," tulis INDEF dalam keterangan resminya, Kamis (9/11/2023).

Menurut Indef, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di angka 4,94% merupakan yang terendah sejak akhir 2021. Menurut mereka, hal ini merupakan alarm perlambatan ekonomi yang tidak boleh diabaikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kinerja ekonomi perlu mendapat perhatian serius seiring momentum dimulainya kontestasi politik Pemilu 2024," tegas Indef.

Para Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden perlu menjawab tantangan ekonomi saat ini dengan menawarkan solusi agenda ekonomi lima tahun mendatang. Ketidakpastian ekonomi pun disinyalir masih akan membayangi kinerja ekonomi kuartal IV-2023 sehingga risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi masih mungkin berlanjut.

Di sisi lain, Indef melihat kehadiran momentum libur panjang Nataru (Natal dan Tahun Baru) dapat menjadi kesempatan adanya peningkatan konsumsi hingga meningkatnya likuiditas yang dapat mengakselerasi kinerja ekonomi. Ditambah lagi dengan mulai meriahnya pesta demokrasi Pemilu serta belanja APBN yang masih perlu terus dipacu.

"Dengan demikian masih terdapat peluang peningkatan belanja untuk masyarakat. Diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2023 sebesar 4,9%," jelas Indef.

Catatan Ekonomi Indef:

1. Ekonomi Terpapar Perlambatan Global

Akibat kenaikan harga beras, minyak bumi, dan emas dalam tiga bulan terakhir, World Economic Forum pada Oktober 2023 memberikan peringatan bahwa inflasi dunia akan meningkat dari 6,8% menjadi 6,9% pada 2023. Bahkan pada Emerging Market and Developing Economies meningkat lebih tinggi dari 8,3% menjadi 8,5%. Kondisi ini mengakibatkan The Fed dan beberapa negara lain juga menaikkan suku bunganya, termasuk BI dari 5,75% menjadi 6% pada 19 Oktober 2023 lalu.

Konsekuensinya di dalam negeri, hal ini melemahkan permintaan kredit hingga di bawah 10%. Kenaikan suku bunga memang dapat meredam fluktuasi pasar keuangan, namun hal ini juga akan berdampak pada terancamnya laju pertumbuhan ekonomi. Dengan situasi ini, maka tampaknya tekanan masih akan berlanjut hingga awal 2024 manakala inflasi global masih tinggi, khususnya di negara mitra dagang utama AS, China, maupun Uni Eropa.

2. Ancaman Krisis Pangan Mengkhawatirkan

Sektor pertanian hanya tumbuh 1,46 % (yoy) atau lebih buruk dibandingkan kuartal II-2023 sebesar 2,02% (yoy) atau jauh lebih rendah dibandingkan kuartal III-2022 sebesar 1,97% (yoy). Merosotnya sektor pertanian diakibatkan oleh fenomena El Nino yang terjadi sejak Juli hingga Oktober 2023 dengan penurunan produksi beras yang diperkirakan 1,5 juta ton.

Ancaman krisis pangan diperburuk dengan lonjakan harga beras medium dari rata-rata Rp 10.000/kg menjadi di atas Rp 13.000/kg. Ketidakmampuan pemerintah menghadirkan harga beras yang stabil masih akan terus berlanjut hingga awal 2024 meskipun impor beras telah dilakukan cukup banyak. Situasi ini dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik mengingat beras adalah kebutuhan semua penduduk di Indonesia, apapun status sosial-ekonominya.

3. Kendornya Kinerja Ekspor

Neraca perdagangan memang mencatatkan surplus 41 bulan, namun sebenarnya kinerja ekspor cenderung turun. Salah satu penyebab utama ekonomi triwulan III-2023 turun adalah melemahnya sumbangan ekspor yang tumbuh -4,26% (yoy).

Beberapa negara mitra dagang utama Indonesia, seperti China dan Korea Selatan mengalami perlambatan ekonomi sehingga diperkirakan impor dari Indonesia semakin berkurang. Situasi ini juga diperburuk oleh melemahnya permintaan beberapa komoditas utama ekspor, seperti minyak sawit, batubara, nikel, gas alam, maupun minyak mentah dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

4. Konsumsi Pemerintah Negatif

Di tengah pemulihan ekonomi, konsumsi pemerintah kuartal III-2023 justru tumbuh negatif -3,76% (yoy), padahal pada kuartal II sempat tumbuh positif. Hal ini menunjukkan belanja pemerintah masih menjadi masalah utama ketimbang penerimaan negara.

Di sisi belanja, pada September 2023, realisasi belanja negara telah mencapai Rp 1.967,93 triliun, atau 64,29% dari pagu yang dianggarkan dalam APBN 2023. Capaian realisasi tersebut didukung oleh realisasi belanja pegawai (70,59 %), belanja barang (65,48 %), serta bantuan sosial (72,87 %). Hanya saja, terjadi penurunan pertumbuhan belanja K/L -0,72% (yoy) dengan realisasi sampai September 66,9%, serta realisasi belanja modal masih rendah, yaitu 60,55%.

Di sisi penerimaan, hingga September 2023 penerimaan negara sebesar Rp 2.035,62 triliun atau 82,65% dari target. Ini menunjukkan surplus anggaran negara bukanlah prestasi yang membanggakan manakala konsumsi pemerintah masih negatif.

Daya beli masyarakat tertekan. Cek halaman berikutnya.


Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, cerita pernah 'digebuki' oleh Partai NasDem yang sekarang mengusungnya di Pilpres 2024. Anies mengatakan 'digebuki' NasDem karena saat Pilgub DKI Jakarta 2017 Nasdem mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.

"Kalau saya ceritakan Partai NasDem yang pertama kali mendukung, menominasikan, saya bukan anggota NasDem. NasDem itu Pilkada DKI mendukungnya Pak Basuki. Dan bertahun-tahun saya digebukin terus sama partai dan televisinya," kata Anies dalam pidatonya dalam acara Rakernas LDII di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2023).

Kemudian Anies menjelaskan setelah melewati pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta, perubahan pun terjadi. NasDem yang dahulu bersama PDIP, Golkar, dan Hanura berada dalam koalisi yang sama mendukung Ahok, kini memutuskan mendukungnya pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun menurutnya, langkah perubahan yang diambil NasDem dalam mendukungnya mendapat banyak tantangan. Dia menyebut tantangan itu salah satunya muncul dari kelompok yang tidak ingin perubahan itu terjadi.

"Dan apa yang terjadi justru mereka melihat apa yang dikerjakan di Jakarta dan mereka memutuskan untuk melakukan perubahan. Dan ketika mereka melakukan perubahan tantangan yang dihadapi jadi besar. Karena ada pemegang status quo yang tidak ingin perubahan, itulah sebabnya muncul tantangan yang amat besar," jelas Anies.

Anies juga mengaku melaksanakan agenda perubahan ini karena amanat yang dititipkan oleh partai-partai yang menginginkan perubahan tergabung dalam koalisi.

"Jadi kami melihat agenda utamanya bukan tentang saya, bukan tentang Gus Imin, bukan. Kenapa? karena kami sendiri dalam situasi kami mendapatkan amanat. Kami tidak mendirikan sebuah partai, kami tidak mengumpulkan dana untuk mengambil kewenangan. Kami mendapatkan panggilan berbagai partai memutuskan kami ingin Indonesia berubah," tutur Anies.


Ketua Badan Pemenangan Pilpres Relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus, mundur dari kursi komisaris salah satu BUMN. Panel Barus melepas posisi komisaris BUMN usai resmi masuk ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

"Saya memutuskan mengundurkan diri dari posisi komisaris BUMN, secara resmi saya telah mengajukan surat pengunduran diri," kata Panel Barus dalam keterangan resminya, Kamis (9/11/2023).

Panel Barus menyebutkan dirinya menjabat komisaris di salah satu anak usaha Pelindo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Panel Barus kini mengisi pos wakil ketua TKN Prabowo-Gibran. Panel menyebut dirinya fokus memenangkan Prabowo-Gibran sehingga mundur dari kursi komisaris BUMN.

"Kami merasa amat bertanggung jawab untuk memenangkan pasangan ini, terlebih proses mencari pelanjut Jokowi 2024 sudah lama kami jalankan, mulai dari musra, konferda dan rakernas," kata Panel Barus.

"Untuk itu seluruh energi akan kami kerahkan untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran satu putaran" ujar Panel Barus.

Lihat juga Video 'Ketua TKN Prabowo-Gibran Hormati Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Anwar Usman dicopot sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan tidak ada yang boleh memaksa Anwar Usman untuk mundur.

"Ndak ada orang boleh memaksa Pak Anwar untuk mundur," kata Mahfud kepada wartawan setelah menghadiri acara wisuda Universitas Pancasila di JCC, Jakarta, Kamis (9/11/2023). Mahfud menjawab pertanyaan apakah Anwar Usman harus mundur setelah dinyatakan melakukan pelanggaran berat oleh MKMK.

Menurutnya, secara hukum, Anwar Usman tidak harus dipaksa mundur setelah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Namun secara moral, menurut Mahfud, itu adalah urusan Anwar Usman mau mundur atau tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Secara hukum dia tidak harus mundur, tapi secara moral dan etik itu urusan dia mau mundur atau tidak. Tidak boleh didorong, dipaksa, atau dilarang oleh orang lain," kata dia.

Mahfud menekankan putusan MKMK terkait pencopotan Anwar Usman dari Ketua MK sudah final. Anwar Usman juga disanksi tak boleh memimpin sidang soal pemilu.

"Itu sudah selesai secara etik yang dibungkus oleh aturan-aturan. Tapi secara moral itu urusan dia berhak untuk mempertahankan diri. Berhak untuk mencari dalil-dalil lain tetapi putusan MKMK sudah selesai sudah final dan gejolak ke depan sudah tinggal berjalan," imbuhnya.

Anwar Usman telah buka suara mengenai ini. Anwar Usman merasa jadi objek politisasi setelah diberhentikan dari Ketua MK oleh MKMK. Namun, bagi Anwar, pemberhentian tersebut tidak sedikit pun membebaninya.

"Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah SWT, Tuhan yang Mahakuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya," kata Anwar dalam konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Rabu (8/11).

Anwar percaya di balik peristiwa ini akan ada hikmah yang besar. Namun dia akan meluruskan berbagai hal agar masyarakat memahami tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

"Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini insyaallah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan dan khusus bagi MK, nusa, dan bangsa," ucap Anwar.

Lihat Video 'Sederet Pembelaan Anwar Usman: Singgung Fitnah Keji-Objek Politisasi':

[Gambas:Video 20detik]


Minggu ini menandai peringatan 100 tahun peristiwa yang disebut-sebut sebagai awal kebangkitan politik Nazi dan Adolf Hitler. Pada tanggal 8 dan 9 November 1923, Hitler dan pendukungnya mencoba merebut kekuasaan di Mnchen, ibu kota Bayern. Meskipun "Kudeta Gedung Bir" itu gagal, tetapi para ahli sejarah menandai peristiwa itu sebagai marka penting yang membentuk sejarah Jerman dan perkembangan politik abad ke-20.

Pada saat itu, Hitler hanyalah salah satu dari beberapa pemimpin ekstremis di Republik Weimar Jerman. Belum ada yang menduga bahwa hanya dalam satu dekade, dia dan partai Nazi yang dipimpinnya akan menguasai Jerman dan menyulut Perang Dunia II yang menghancurkan Eropa.

Pada malam tanggal 8 November, Hitler memimpin sekitar 2.000 pendukungnya ke Brgerbrukeller, sebuah gedung tempat minum bir di pusat Kota Mnchen. Anggota pemerintahan Bayern dan tokoh masyarakat terkemuka lainnya sedang berkumpul di sana untuk memperingati ulang tahun Revolusi 1918, yang mengakhiri kekaisaran Jerman dan melahirkan Republik Weimar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hitler ketika itu berharap dapat menekan para pemimpin di gedung bir agar memenuhi tuntutan mereka. Bayern saat itu memang sedang berselisih dengan pemerintahan nasional di Berlin. Rencana Hitler, jika berhasil merebut Bayern, dia akan menggalang dukungan untuk menjatuhkan pemerintahan di Berlin. "Namun, para konspirator yang awalnya mendukung Hitler ternyata mundur dan tidak ada yang berjalan sesuai rencana," kata Wolfgang Niess, sejarawan dan penulis buku baru tentang peristiwa tersebut, kepada stasiun siaran Jerman DLF.

Saat mereka bergerak melalui pusat kota Mnchen, rombongan Hitler malah dihadang polisi dan pasukan militer Bayern. Sempat terjadi baku tembak yang menyebabkan kematian sedikitnya 14 anggota Nazi dan empat petugas polisi. Tapi upaya kudeta itu gagal, Hitler terluka ringan dan ditangkap beberapa hari kemudian.

Meskipun dijatuhi hukuman lima tahun penjara karena "pengkhianatan tingkat tinggi", Hitler dibebaskan dalam masa percobaan kurang dari setahun setelah upaya kudeta.

Kondisi sempurna untuk perebutan kekuasaan

Hitler memang tidak berhasil pada saat itu, tetapi kegagalan tersebut malah meningkatkan pamornya. Selama masa hukumannya yang singkat di penjara, dia mulai menulis bukunya "Mein Kampf", sebuah otobiografi yang memaparkan visi fasisnya. Buku ini menjadi seruan bagi pendukungnya untuk mengubah taktik, gantinya mencoba merebut kekuasaan secara ilegal mereka mencoba cara yang sah dengan memenangkan pemilu. Pada tahun-tahun setelah upaya kudeta yang gagal, partai Nazi berhasil mengumpulkan makin banyak dukungan di kotak suara.

Upaya perebutan kekuasaan itu terjadi di saat Jerman mengalami ketidakstabilan yang parah. Pemerintahan pusat Weimar lemah. Terjadi bentrokan dengan kekerasan antara sayap kiri dan kanan. Perekonomian ambruk dan terjadi hiperinflasi, pengangguran meluas, terutama di kalangan veteran perang.

Kapitulasi Jerman dalam Perang Dunia I terhadap pasukan Sekutu ketika itu juga menjadi luka yang dalam bagi masyarakat Jerman dan dirasakan sebagai "penghinaan nasional". Apalagi Perjanjian Versailles memaksa Jerman membayar pampasan perang dalam jumlah besar, yang menjerumuskan Jerman ke dalam krisis ekonomi.

Semua perkembangan itu menjadi mesiu bagi kampanye Nazi dan Hitler, yang mengusung tema kebanggaan nasional dan menyalahkan warga Yahudi sebagai penyebab utama kebangkrutan ekonomi domestik.

"Tanpa bantuan dari banyak tokoh monarki, veteran reaksioner, tokoh nasionalis yang berpengaruh, dan terorisme politik, kebangkitan Hitler sampai tahun 1923 tidak akan mungkin terjadi," tulis ahli sejarah Daniel Siemens di harian Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ, ketika mengulas buku baru Wolfgang Niess.

Menarik pelajaran untuk masa kini

Kudeta Mnchen dan narasi yang diusung Nazi kemudian berhasil membawa Hitler ke tampuk kekuasaan Jerman hingga berujung pada pecahnya Perang Dunia II dan kekalahan Jerman. Hitler tinggal sejarah, tetapi ancaman terhadap demokrasi Jerman masih ada hingga saat ini. Partai populis sayap kanan AfD, yang mengangkat isu anti orang asing dan sering menggunakan narasi dari era Nazi, saat ini mendapat dukungan makin besar dari warga, menurut jajak pendapat.

Di Bayern, lebih dari 30% pemilih bulan lalu memilih AfD atau partai ultra kanan lainnya, Freie Whler. Bagi sebagian ahli sejarah dan pengamat politik, perkembangan di Bayern mengingatkan pada masa lalu dan menimbulkan keresahan.

"Jika Anda tahu apa yang menyebabkan kehancuran Jerman 100 tahun lalu, maka Anda harus memperkuat Eropa dan mencegah bencana baru," kata Jutta Hoffritz, jurnalis yang juga menulis tentang upaya kudeta Hitler, kepada DLF. "Itulah mengapa kita sebaiknya melihat lebih cermat lagi ke tahun 1923."

(hp/as)

Lihat juga Video: Jepang Geram, Ukraina Sandingkan Foto Kaisar dengan Hitler dan Mussolini

[Gambas:Video 20detik]


Uni Eropa ingin melarang iklan dan reklame partai politik yang khusus membidik sekelompok pemilih tertentu, atau yang dikenal dengan sebutan Microtargeting.

Metode ini mengumpulkan dan mencuri data pribadi di media sosial dan pernah digunakan oleh bekas Presiden AS, Barack Obama, pada 2008 lalu. Dalam skala besar, strategi penargetan spesifik dimanfaatkan perusahaan Inggris, Cambrdige Analytica, untuk membantu bekas Presiden Donald Trump memenangkan pemilu tahun 2016.

Senin (7/11) kemarin, Dewan dan Parlemen Eropa menyepakati rancangan Undang-undang yang masih harus diputuskan melalui pemungutan suara. Ia mensyaratkan, pengguna harus terlebih dahulu menyetujui pengumpulan data pribadi untuk keperluan iklan politik. Sebaliknya, data-data yang merangkum latar belakang etnis, ideologi politik atau orientasi seksual sama sekali tidak boleh dipindahtangankan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun begitu, Martin Emmer, Guru Besar Komunikasi di Free University Berlin, meyakini legislasi tersebut tidak akan serta merta mengakhiri praktik penargetan spesifik. Menurutnya, instrumen ini terlalu berguna untuk diabaikan oleh partai-partai politik, terutama untuk menjangkau khalayak di media sosial.

Labelisasi iklan politik

Namun Emmer percaya, peraturan tersebut terutama bertujuan untuk mencegah pengaruh tersembunyi - termasuk ketika netizen menerima "pesan yang sudah disesuaikan dengan situasi kehidupan mereka, sehingga seseorang tidak dapat lagi mengenali ideologi partai mana pun di baliknya."

Nantinya, iklan politik harus diberi label secara jelas. Aturan baru ini juga mewajibkan pencantuman informasi tentang siapa yang membiayai iklan tersebut. Selain itu, UE juga merencanakan sebuah arsip iklan politik yang dapat diakses publik.

Dalam legislasinya, UE ingin membatasi pengaruh negara-negara luar dalam pemilihan umum. Tiga bulan sebelum pemilu atau referendum, begitu bunyi naskah rancangan UU, pembiayaan iklan pemilu dari negara ketiga akan dilarang. Aturan baru ini dinilai akan mempersulit aktor asing untuk menyebarkan informasi palsu atau melakukan intervensi dalam proses demokrasi. kata pengamat politik, Sandro Gozi dari Liberal Renew di Parlemen Eropa.

Pembatasan pengaruh asing

Di Jerman, UU tersebut akan berdampak pada pemilih Turki yang acap berkampanye untuk salah satu partai politik. Kampanye media sosial Rusia di negara-negara Eropa juga diharapkan bisa dicegah.

Tapi hal ini diragukan pakar komunikasi Jerman, Emmer. Menurutnya, aktor yang melancarkan "perang informasi" tidak akan bisa dihalangi oleh setumpuk legislasi.

Meski begitu, dia percaya regulasi UE akan memungkinkan kontrol dan pengawasan yang lebih luas oleh negara-negara anggota.

Naskah UU yang sudah disetujui Dewan dan Parlemen Eropa nantinya akan memasuki masa transisi selama 18 bulan, setelah mendapat ratifikasi dari semua negara anggota dan parlemen. Artinya, sebagian besar regulasi terkait larangan iklan politik belum akan berlaku ketika Parlemen Eropa menggelar pemilihan legislatif pada bulan Juni 2024 mendatang.

rzn/hp


Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi, memberikan klarifikasi mengenai beredar foto anggotanya mendatangi Kantor DPC PDIP Solo. Iwan menepis tudingan kedatangan polisi tersebut merupakan bentuk intimidasi.

Iwan mengatakan polisi sudah melakukan operasi Operasi Mantap Brata untuk pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, dia menyebut Polri bertugas menjamin keamanan, ketertiban, pelindung pengayom masyarakat, serta penegakan hukum.

"Salah satu tindakannya adalah melakukan patroli. Jadi keberadaan anggota kami di sana (DPC PDIP Solo) adalah patroli. Dan jika mempertanyakan ada dokumentasi foto, SOP kami setiap penugasan anggota, wajib memberikan laporan atas hasil penugasan yang dilampiri dengan foto," kata Iwan kepada awak media di Mapolresta Solo, Kamis (9/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 itu, kata Iwan, juga mengatur kehidupan berpolitik anggota Polri. Dia menegaskan Polri netral, tidak ada dalam ikut kontestasi atau keberpihakan dengan pihak manapun yang berada dalam kontestasi Pemilu 2024.

Tepis Adanya Intimidasi

Sebab, patroli serupa juga dilakukan di kantor partai lainnya, serta di Kantor KPU dan Bawaslu Solo. Mantan Kapolres Sukoharjo itu mempertanyakan jika kegiatan patroli itu disebut sebagai intimidasi.

"Jika beliau yang mengatakan ada intervensi, saat ini saya tidak memahami intervensi seperti apa. Karena kehadiran kami hanya untuk berpatroli, tidak ada kontak antara polisi dengan siapapun di lokasi tersebut. Kehadiran kami untuk memastikan lokasi tersebut aman," ucapnya.

Kegiatan patroli itu dilakukan pada Rabu (8/11) sekitar pukul 09.00 WIB. Ada tiga anggota polisi yang berpatroli di Kantor DPC PDIP Solo.

Kegiatan patroli itu kemudian juga dilaporkan seseorang kepada Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo. Namun, dari pihak PDIP memaknai kedatangan polisi itu dengan tujuan lain.

Dalam kesempatan itu, Iwan menceritakan kronologi dari kegiatan patroli anggotanya di Kantor DPC PDIP Solo.

"Kronologinya sangat sederhana, bahwa anggota melaksanakan patroli. Pada saat patroli di lokasi tersebut, ada orang yang mengambil dokumentasi. Kemudian menyampaikan itu dibumbui dengan narasi yang menurut versi yang bersangkutan adanya ketidaklaziman polisi di sana," terang Iwan.

Rudy Anggap Kedatangan Polisi Bentuk Intimidasi

Diberitakan sebelumnya, FX Rudi menilai kedatangan polisi di kantor DPC PDIP Solo ada hal yang tidak wajar. Dia menyebut kehadiran polisi itu bisa dinilai masyarakat sebagai bentuk intimidasi supaya orang takut datang ke kantor DPC PDIP Solo.

"Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi supaya orang takut ke DPC, itu kan sudah nggak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya nggak tahu," kata Rudy, Rabu (8/9).

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan berharap pemilihan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pengganti Anwar Usman dapat berjalan baik. Dia menginginkan ke depan, ketua yang baru dapat menjaga marwah MK.

"Mudah-mudahan prosesnya berjalan baik, dengan lancar, dan hasilnya bisa menghadirkan kepemimpinan yang makin bisa menjaga marwah mahkamah salah satu tertinggi di republik ini," kata Anies usai menghadiri Rakernas LDII di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (9/11/2023).

Sebelumnya, Anies sempat memberi tanggapan terkait pemberhentian Anwar Usman sebagai ketua MK. Dia yakin MKMK objektif dalam mengambil keputusan terhadap Anwar Usman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita hormati putusan Majelis Kehormatan dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, transparan, mengandalkan pada data, informasi yang sahih," kata Anies usai mengisi acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11).

Seperti diketahui, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Sekjen MK Heru Setiawan mengatakan pihaknya akan melaksanakan pemilihan ketua MK baru besok (hari ini).

"Sesuai dengan Putusan MKMK, esok hari pukul 09.00 WIB, akan melaksanakan PMK no 6/2023 tentang pemilihan pimpinan MK," kata Heru pada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/11).


Jika Pemilu 2024 yang akan berlangsung tahun depan disematkan sebagai pemilunya para kaum muda, mungkin itu tidak ada salahnya. Ini tidak merujuk ke salah satu pasangan calon yang dianggap mewakili 'kaum muda' secara representasi usia. Bukan. Melainkan suara golongan muda pada Pemilu 2024 kali ini memiliki persentase terbanyak. Dilansir dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kaum muda memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Kelompok muda memiliki lebih dari 55% atau sekitar 114 juta suara dari total suara Pemilu 2024.

Tentu hal ini akan sangat menarik. Mengingat kaum muda dianggap memiliki karakteristik yang unik karena perilakunya memiliki kecenderungan yang lebih terbuka terhadap akses media massa dan media sosial dibandingkan generasi tua. Bahkan tak jarang masa depan bangsa selalu dianggap berada di tangan anak-anak muda, karena anak muda dipercaya memiliki semangat perubahan yang tinggi dan tipis akan kadar polusi kepentingan.

Lumbung suara yang melimpah pada kelompok golongan muda di arena kontestasi politik tertinggi di negeri ini tentu menjadi konsen yang sangat serius. Kesadaran politik menjadi faktor determinan dalam partisipasi anak-anak muda pada pemilu kali ini. Bisa dikatakan, para pemilih muda punya andil besar dalam menentukan siapa presiden yang akan terpilih nantinya. Maka, cara kaum muda memilih pemimpin di hajatan politik tahun depan haruslah dibangun dengan dasar pikiran yang kritis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cara Pandang Kritis

Perbincangan mengenai siapa yang pantas menjadi sosok pemimpin berikutnya adalah topik yang mau tidak mau harus jadi konsen bagi kaum muda. Keputusan dalam menentukan pilihan itu harus didorong dengan cara pandang kritis agar pemimpin yang dipilih dapat sesuai dengan isu-isu yang menjadi perhatian para kaum muda dan yang paling penting adalah pilihannya dapat membawa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik.

Namun, nyatanya tidak semudah itu. Seringkali pilihan-pilihan yang dipilih tidak berdasarkan pemikiran logis dan kritis. Kecenderungan manusia secara umum untuk memilih sesuatu sering didasari oleh intuisi dan insting. Jonathan Haidt, ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengulas persoalan itu dalam bukunya yang berjudul The Righteous Mind. Ia mengatakan bahwa landasan penilaian moral adalah intuisi, bukan pikiran rasional, moral yang lebih didasari pada penilaian estetis ketimbang penalaran berbasis prinsip. Maksudnya, faktor paling besar yang mendasari manusia itu memilih sesuatu karena adanya perasaan suka atau menyenangkan terhadap apa yang dipilih.

Lalu, manusia akan mencari alasan-alasan logis atas pilihannya tersebut. Ini yang dikhawatirkan apabila terjadi pada pemilih muda. Alasan memilih pasangan calon tertentu lebih besar mengikuti intuisi semata. Memilih pasangan calon karena wajahnya yang enak dipandang, gaya bicaranya yang menyejukkan, atau hanya sekadar karena berasal dari kampung halaman yang sama. Sehingga alasan-alasan rasional sering dikesampingkan.

Cara pandang semacam itu tentu sangat berbahaya mengingat suara kaum muda sangat menjanjikan secara kuantitas. Dan, tentu hal ini dapat mencederai marwah anak muda yang kata Bung Karno, bangsa dan negara Indonesia hanya akan maju karena kepedulian para pemudanya.

Jonathan Haidt lebih lanjut mengatakan bahwa sanga sulit memang untuk mengubah pandangan moral seseorang hanya dengan argumentasi logis atau data. Ia harus disentuh dengan intuisi. Dengan kesamaan nilai moral, Haidt mengatakan bahwa seseorang itu akan lebih mudah untuk saling membantu serta lebih mudah mengidentifikasi siapa yang layak untuk dipercaya dan dibantu. Jadi tidak heran, politik identitas menjadi jualan yang masih laris manis hingga hari ini. Karena kepercayaan itu akan lebih mudah diberikan kepada pasangan calon yang dinilai memiliki kesamaan moral yang sama.

Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia memiliki fondasi moral yang berbeda-beda. Sehingga pada akhirnya menjadi tantangan yang berat untuk mengajak para pemilih agar dapat memilih berdasarkan pikiran yang logis serta berbasis data dan fakta. Sebab intuisi dan insting akan lebih kuat mengarah ke sesuatu yang memiliki kesamaan moral yang sama, yakni hal-hal yang paling dekat dan secara personal lebih terasa dengan diri pribadi.

Yang bisa dilakukan sebagai para pemilih, khususnya bagi kaum muda adalah untuk meluaskan batas-batas intuisi tersebut. Jika selama ini alasan memilih pemimpin karena kedekatan faktor pemimpin tersebut sangat terasa secara personal seperti punya kesamaan almamater kampus atau karena berasal dari suku yang sama, maka faktor itu perlu diperluas sehingga alasan memilih bukan karena didasari alasan personal sebagai diri pribadi melainkan sebagai seorang warga negara.

Kesamaan moralnya diperluas menjadi seorang warga negara Indonesia yang memiliki cita-cita yang sama demi kemajuan bangsa. Berat, tapi harus dilakukan, agar terhindar dari sikap-sikap mencari pembenaran bagi pandangan diri dan mematahkan argumen kubu lawan karena tidak mempunyai kesamaan yang sama.

Kesadaran Moral

Kaum muda harus memilih dengan pikiran jernih. Mengikuti intuisi tidak mengapa, bahkan itu adalah kewajaran, tetapi harus dibarengi dengan kesadaran moral yang lebih luas. Agar cara pandangnya bukan hanya untuk diri secara personal, tetapi bagaimana pilihan yang diambil juga berdampak bagi orang lain.

Jika menyenangi pasangan calon karena cara berpenampilannya menarik dan sesuai selera pribadi, maka itu tidak mengapa asal nilai moral yang dibangun jangan hanya sebatas itu. Harus diperluas hingga dampak yang dirasakan terasa oleh semua orang. Maka, ketika secara intuitif telah condong menyukai pasangan calon tertentu, segeralah untuk menelusuri rekam jejak, visi misi, dan program kerja yang dilakukan jika nantinya pemimpin tersebut terpilih.

Kaum muda harus menjadi pemilih yang teliti dan cermat dalam memberikan hak pilihnya kepada kandidat yang bertarung di kontestasi politik. Tunjukkan bahwa kaum muda tidak sekadar memilih hanya karena tren atau ikut-ikutan, tetapi harus menjadi pemilih muda yang rajin menelusuri informasi rekam jejak calon pemimpin yang dipilih, mulai dari latar belakang, pendidikan, keluarga, aktivitas sosial di lingkungannya, karya yang telah dibuat, hingga kontribusi yang telah dilakukan untuk orang banyak. Yakini itu sebagai bagian dari sikap menyenangi pasangan calon yang dipilih.

Dan, yang paling penting adalah tidak menganggap pilihan yang lain buruk atau salah. Justru menjadikannya sebagai sebuah kompetisi sehat dan menyenangkan yang dapat dinikmati setiap orang. Tunjukkan kaum muda adalah pemilih yang cerdas dan bermartabat!

Imaduddin Fadhlurrahman pengurus Perhimpunan Pemilih Indonesia Wilayah Sulteng


Sebanyak 153 calon legislatif (caleg) asal Bali masuk dalam daftar calon tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ratusan caleg tersebut bakal bersaing untuk mengamankan satu dari delapan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan (Dapil) Bali.

Perebutan tiket para caleg asal Bali untuk melenggang ke Senayan itu bakal berlangsung sengit. Musababnya, sederet nama politikus kawakan dari Pulau Dewata akan bersaing ketat pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka berhadapan dengan petahana maupun pendatang baru untuk meraup suara sebanyak-banyaknya. Para caleg itu tak hanya bersaing dengan calon dari partai lain, melainkan juga dengan sesama calon dari internal partai.

Persaingan ketat dalam perebutan kursi DPR Dapil Bali pada Pemilu 2024 diprediksi terjadi di internal PDI Perjuangan (PDIP). Salah satu kader PDIP yang masuk dalam DCT Pemilu 2024 adalah Ketua DPRD Provinsi Bali I Nyoman Adi Wiryatama.

Bupati Tabanan periode 2000-2010 itu akan bersaing dengan kader PDIP Nyoman Parta yang berstatus petahana. Petahana DPR RI lainnya dari PDIP yang juga masuk DCT Pemilu 2024, yakni I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Wayan Kariyasa Adnyana, dan I Wayan Sudirta. Nama-nama tersebut sudah tak asing lagi dalam kancah perpolitikan lokal di Bali.

Dari Partai Golkar, ada nama I Nyoman Sugawa Korry yang juga akan maju memperebutkan kursi DPR RI pada Pemilu 2024. Ia akan bersaing meraih suara dengan sahabatnya sesama kader Golkar, Gde Sumarjaya Linggih. Untuk diketahui, Sumarjaya Linggih berstatus petahana DPR RI.

Selanjutnya, ada juga Gede Pasek Suardika alias GPS yang akan turut meramaikan perebutan kursi anggota DPR RI pada Pemilu 2024. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) itu tak asing lagi dalam kancah politik Tanah Air. Ia pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrat pada 2009-2014. Setelah hengkang dari partai besutan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu, ia bergabung dengan Hanura sebelum akhirnya menakhodai PKN.

Dari Partai Demokrat, ada sosok Putu Supadma Rudana. Ia juga seorang petahana anggota DPR RI periode 2019-2024. Sebelumnya, ia adalah anggota DPR RI Pengganti Antar Waktu sisa masa jabatan 2014-2019 sejak 24 Agustus 2017 menggantikan I Putu Sudiartana.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Polres Metro Tangerang Kota mengaktifkan kembali 7 pos satkamling di wilayah Batuceper, Kota Tangerang. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho turun langsung memastikan 7 poskamling tersebut kembali berfungsi. Rencananya, polisi bakal mengaktifkan total 47 poskamling di sana.

Keamanan dan ketertiban masyarakat harus dijaga, khususnya menjelang kontestasi politik 2024. Zain menuturkan polisi juga akan memastikan situasi lingkungan masyarakat berjalan kondusif. Dari maksimalisasi Bhabinkamtibmas, patroli samapta, hingga unit Reskrim akan berkeliling menyambangi pos-pos satkamling yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polres Metro Tangerang Kota mengaktifkan kembali poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan warga. (dok. istimewa)

"Jadi, nanti ada bhabinkamtibmas, patroli sabhara dan tim opsnal piket Reskrim untuk keliling ke pos-pos satkamling yang ada setiap malamnya. Selain dibekali dengan pengetahuan tentang siskamling, warga juga akan menyimpan nomer telepon polsek maupun anggota agar lebih mudah dalam berkoordinasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Zain berpesan kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan mudah terprovokasi dan menerima berita-berita hoaks atau berita palsu.

Polres Metro Tangerang Kota mengaktifkan kembali poskamling untuk menjaga keamanan lingkungan warga. (dok. istimewa)

"Apalagi menjadi pelaku penyebar berita hoax atau orang yang menjadi penebar ujaran kebencian. Tokoh-tokoh masyarakat dan agama dapat mendinginkan suasana agar tidak memicu terjadinya gangguan kamtibmas," kata dia.

"Keberadaan satkamling ini dapat membantu menyelesaikan setiap permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan dengan mengedepankan kekeluargaan dan kebersamaan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas," imbuhnya.


Politikus PDIP Ronny Talapessy mengapresiasi putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK buntut keputusan batas usai capres-cawapres. Ronny menyinggung soal noktah hitam.

"Saya menghormati dan mengapresiasi keputusan Majelis Kehormatan MK hari ini. Keputusan ini cukup menjawab kegelisahan publik terhadap terganggunya independensi MK serta tercederainya marwah Mahkamah Konstitusi," kata Ronny kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

"Keputusan pemberhentian Prof Anwar Usman sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan adalah keputusan yang cukup adil. Majelis ternyata memang melihat ada pelanggaran berat terhadap kode etik berupa konflik kepentingan yang dilakukan Anwar Usman, yang juga merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman Saudara Gibran Rakabuming Raka," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ronny, kesimpulan MKMK menemukan Anwar Usman selaku hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia capres-cawapres sehingga melanggar prinsip independensi.

"Putusan ini menjadi catatan hitam dalam sejarah Mahkamah Konstitusi sekaligus catatan hitam dalam sejarah kita sebagai sebuah bangsa. Dalam konteks pilpres, bangsa ini juga mencatat bahwa ada kandidat cawapres yang dilahirkan melalui proses-proses yang tidak benar, melanggar etika, tidak menghormati hukum dan mencederai demokrasi," ujar Ronny.

Meskipun Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah final dan mengikat, Ronny menilai publik menyaksikan dan mengetahui dari hasil sidang MKMK bahwa putusan tersebut tidak memiliki legitimasi moral etis.

"Apa yang dilakukan oleh Prof Anwar Usman adalah noktah hitam sejarah hukum dan demokrasi kita yang terpaksa kita wariskan kepada generasi penerus," imbuhnya.

Anwar Usman sebelumnya merasa jadi objek politisasi setelah diberhentikan dari Ketua MK oleh MKMK. Namun, bagi Anwar, pemberhentian tersebut tidak sedikit pun membebaninya.

"Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah SWT, Tuhan Yang Mahakuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya," kata Anwar dalam konferensi pers di kantor MK, Jakarta, Rabu (8/11).

Anwar percaya di balik peristiwa ini akan ada hikmah yang besar. Namun dia akan meluruskan berbagai hal agar masyarakat memahami tentang apa yang sesungguhnya terjadi.

"Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini insyaallah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan dan khusus bagi MK, nusa, dan bangsa," ucap Anwar.

Simak Video 'Sederet Pembelaan Anwar Usman: Singgung Fitnah Keji-Objek Politisasi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan menghadiri Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII di) Ponpes Minnhajurrosyidiin, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Anies pun berbicara soal pentingnya kualitas manusia demi kemajuan negara.

"Saya apresiasi karena fokus pada peningkatan kualitas manusia. Disebutkan diharapkan nanti muncul manusia yang profesional religius menuju Indonesia emas. Dan memang fungsi kemajuan sebuah bangsa itu ada pada kualitas manusianya," kata Anies dalam pidatonya, Kamis (9/11/2023).

Anies menilai kesejahteraan suatu tempat tergantung bagaimana kualitas manusianya. Dia turut mencontohkan ketimpangan kualitas manusia yang ada di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan sebuah tempat itu disebut hidup atau tidak tergantung pada ada kegiatan manusianya atau tidak. Nah makin tinggi kegiatan manusia maka makin tinggi pula kondisi kesejahteraan, kondisi kemakmuran dari sebuah bangsa," papar Anies.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai ada keterlambatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia. Dia menyebut peningkatan kualitas manusia di Pulau Jawa dan Sumatera lebih maju dibanding daerah lainnya.

"Tadi dipaparkan, kita selama satu dekade ini ada keterlambatan dalam peningkatan kualitas SDM kita. Bagaimana di Jawa dan Sumatera itu satu dekade lebih cepat daripada di kawasan yang lain. Kenapa ini kami sampaikan, supaya organisasi-organisasi seperti juga LDII itu ikut di dalam meningkatkan kualitas manusia kita," pungkasnya.

Simak juga Video 'Anies: Pilkada DKI NasDem Dukung Pak Basuki dan Saya 'Digebukin' Terus':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti buka suara perihal pertemuannya dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo di Pangandaran, Jawa Barat. Susi mengatakan dalam pertemuan itu tak ada membahas ajakan terkait Pilpres 2024.

"Dengan Pak Ganjar Pranowo ndak ada tuh obrolan ke sana (ajakan di 2024)," kata Susi kepada wartawan, Kamis (9/11/2023).

Ketika ditanya kecondongan kepada salah satu bakal capres, Susi menyebut semua bakal capres sangat baik. Diketahui, selain dengan Ganjar, Susi pernah bertemu dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua (bacapres) oke," ujarnya.

Ganjar Pranowo diketahui bertemu dengan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Jawa Barat, awal pekan ini. Ganjar mengungkap perihal isi pertemuannya dengan Susi.

Hal itu diungkapkan Ganjar menanggapi pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan Susi akan bergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud. Namun Ganjar mengatakan tak membahas mengenai hal itu.

"Oh tidak (membahas soal TPN), saya dialog biasa saja," kata Ganjar di Cipayung, Jakarta Timur, Rabu (8/11).

Lebih jauh, Ganjar mengaku memiliki kedekatan dengan Susi. Dalam pertemuan tersebut, lanjut Ganjar, mereka hanya berdiskusi tentang masa depan bangsa.

"Karena Bu Susi dengan saya punya kedekatan, kami berteman dengan sangat baik dan kami diskusi bagaimana masa depan bangsa ini, dan beliau punya pemikiran-pemikiran cukup banyak," ucapnya.

Lihat Video 'Momen Hangat Ganjar Bertemu Susi: Disopiri hingga Makan Bareng':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir melarang direksi dan komisaris BUMN terlibat kampanye. Hal itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 mengenai Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam surat itu disebutkan, dalam rangka menghadapi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN diminta untuk memperhatikan beberapa hal.

Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN yang akan menjadi (1) calon anggota DPR, DPRD, atau DPD, (2) calon Presiden dan Wakil Presiden dan/atau (3) calon Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota harus mengundurkan diri dari jabatannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari jabatannya sebagai Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, atau karyawan Grup BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan pengaturan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pada masing-masing perusahaan," bunyi surat yang diterima detikcom, Kamis (9/11/2023).

Kemudian, direksi dan komisaris diminta tidak terlibat dalam kegiatan kampanye.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemillihan Kepala Daerah," bunyi keterangan surat itu lebih lanjut.

Selanjutnya, direksi dan komisaris diminta tidak menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN, untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

"Menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah," lanjutnya.

Selain itu, direksi dan komisaris diminta melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Dalam surat itu juga disebutkan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Lalu, Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitf.

"Direksi BUMN diminta untuk menyosialisasikan dan mengingatkan kembali terkait keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dan larangan penggunaan sumber daya Grup BUMN dalam kegiatan politik praktis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat tersebut.

Lihat juga Video: Tak Ada Erick Thohir-Khofifah di Struktur, Apa Kata TKN Prabowo-Gibran?

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar lima kali debat pasangan capres dan cawapres. Dalam debat tersebut, ada enam segmen dengan total durasi 150 menit.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang dilihat Kamis (9/11/2023), debat dilakukan dengan durasi total 150 menit. Rinciannnya 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk jeda iklan.

Model debat pasangan calon dilakukan dengan format kandidat-moderator. Nantinya, debat pasangan calon dan pendalaman materi akan dipandu oleh moderator.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, KPU saat ini masih memantapkan jadwal dan lokasi debat. Kemudian, untuk tema spesifik debat akan disusun bersama dengan panelis sesuai dengan bidang keahliannya.

"Tema merujuk pada visi nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)," bunyi surat Keputusan KPU.

Berikut enam segmen debat:

Segmen pertama

Pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi dan program kerja.

Segmen kedua

Pendalaman visi, misi, dan program kerja.

Segmen ketiga

Pendalaman visi, misi, dan program kerja oleh moderator.

Segmen keempat

Tanya jawab dan sanggahan

Segmen kelima

Tanya jawab dan sanggahan

Segmen keenam

Penutup

Simak Video 'KPU Sebut Debat Pilpres 2024 Akan Digelar 5 Kali':

[Gambas:Video 20detik]


Anwar Usman dicopot dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi usai dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Bakal capres Ganjar Pranowo dan bakal capres Anies Baswedan merespons putusan tersebut.

Anwar Usman dicopot dari jabatannya usai MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Sederet Pembelaan Anwar Usman: Singgung Fitnah Keji-Objek Politisasi':

[Gambas:Video 20detik]

Baca berita lengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kebijakan hilirisasi menjadi perhatian para bakal calon presiden. Bacapres Anies Baswedan dan Prabowo Subianto pun berjanji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah berjalan.

Diketahui, bakal capres Anies berbicara langkah dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dia menegaskan pentingnya kebijakan hilirisasi dilanjutkan sebagai salah satu langkah pertumbuhan dan pemerataan pembangunan itu.

"Membangun pusat-pusat pertumbuhan perekonomian kota-kota kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar di berbagai wilayah Indonesia," kata Anies di acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia di Menara Mega, Mampang, Jakarta Selatan, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam hitungan kami minimal ada 14 kota yang harus dikerjakan kota menengah menjadi besar dan kota kecil menjadi kota yang besar. Jadi pusat-pusat pertumbuhan khususnya di luar Jawa itu didorong," lanjutnya.

Anies pun menyoroti UMKM yang harus dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasok bisnis dengan korporasi. "Kemudian ada keseriusan pengembangan UMKM menjadi bagian dari mata rantai pasok bisnis korporasi. Jadi itu secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai terjadi," imbuhnya.

Anies menyampaikan kebijakan hilirisasi perlu terus lanjutkan seiring mendorong reindustrialisasi. Dia berharap langkah ini dapat membuka jutaan lapangan pekerjaan hingga 5 tahun ke depan.

"Ketiga, kita harus lanjutkan hilirisasi, sambil dorong reindustrialisasi yang teman-teman ekonom sering ungkap. Hilirisasinya nggak bisa dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta new employment di periode 5 tahun ke depan," ujar Anies.

Janji akan melanjutkan kebijakan hilirisasi juga kerap di sampaikan Prabowo Subianto. Bahkan hilirisasi masuk dalam program yang akan dijalankan jika terpilih sebagai presiden di 2024 bersama cawapres Gibran Rakabuming.

Simak halaman selanjutnya

Halaman 1 2 Selanjutnya


Capres Ganjar Pranowo menyiapkan indikator kinerja utama (key performance indicators/KPI) based cabinet sehingga masyarakat dapat menilai para menteri. PKB menyebut KPI sudah diterapkan di seluruh kementerian.

"Semua kementrian dan lembaga selama ini juga punya KPI-nya, mulai dari RPJPN, RPJMN, hingga renstra dan tupoksi kinerja masing-masing kementrian, jadi yang penting semua ini dijalankan dengan baik dan serius dalam mengukur kinerja dan pemberian sangsi," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Rabu (8/11/2023).

"Jadi mau KPI apalagi?" tambah Daniel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Daniel, yang jadi perbedaan adalah keterlibatan masyarakat dalam menilai kinerja menterinya. Namun, dia mengatakan keputusan akhir ada di tangan presiden selaku pemilik hak prerogatif.

"Selama ini masyarakat juga bersuara dalam menilai seorang menteri, tapi kan pada akhirnya presiden yang putuskan, jadi apa bedanya?" tanya Daniel.

KPI Based Cabinet

Ganjar Pranowo mengaku akan menyiapkan KPI based cabinet yang transparan. Nantinya masyarakat dapat menilai menteri kabinetnya. Masyarakat bisa usul agar menteri diganti jika kinerjanya jelek.

"Kayanya menarik kalau nanti kabinetnya itu yang menilai rakyat. Maka ada KPI base cabinet yang transparan, jadi kalau menterinya elek, dibenci rakyate, sing evaluasi rakyate. 'Pak presiden ini diganti mawon'," kata Ganjar, dalam Rakernas LDII, yang disiarkan di YouTube LDII TV, Rabu (8/11).

Ia mengatakan masyarakat dapat menilai menteri yang berkinerja kurang baik, misalnya saat rapat ngantuk. Namun kalau ada menteri yang berkinerja baik, dipuji.

"Kalau ada menteri yang hebat gini pak," kata Ganjar sambil mengangkat jempolnya.

Simak juga Video 'Ganjar Tegaskan Komitmen Terhadap Kadaulatan Maritim RI':

[Gambas:Video 20detik]


Beredar foto sejumlah aparat kepolisian berhenti di depan kantor DPC PDIP Kota Solo. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo alias FX Rudy menilai kedatangan polisi berseragam tersebut tidak wajar.

Sementara itu, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi menyebut personelnya itu tengah patroli rutin jelang Pemilu 2024. Simak penuturan FX Rudy dan Kapolresta berikut.

FX Rudy Anggap Bentuk Intimidasi

Dari narasi foto yang diterima detikJateng, dituliskan bahwa polisi melakukan penggerudukan di kantor DPC PDIP Solo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak rudy telpunen atau diparani. Beliau mau omong soal itu. kantor DPC Brengosan digruduk polisi," tulis narasi tersebut di pesan WhatsApp, Rabu (8/11/2023).

Saat dimintai konfirmasi, FX Rudy menilai kedatangan aparat kepolisian di kantor DPC PDIP Solo pada Rabu (8/11) siang itu tidak wajar. Apalagi, kata Rudy, kehadiran polisi saat tidak ada acara di kantor tersebut.

"Hal ini menurut saya hal yang tidak wajar karena apa pun yang dilakukan oleh aparatur negara termasuk TNI, Polri, ASN, kalau tidak ada kegiatan mampir di DPC itu kan hal yang nggak wajar. Tadi siang itu," kata Rudy saat ditemui di rumahnya, Pucang Sawit, Rabu (8/11).

Menurutnya, dengan kehadiran aparat kepolisian itu bisa menimbulkan opini di masyarakat bahwa pihak aparatur negara melakukan intervensi dan intimidasi terhadap DPC PDIP Solo.

"Sehingga kalau DPC saja sudah didatangi polisi orang akan menilai ini adalah bentuk intervensi, intimidasi supaya orang takut ke DPC, itu kan sudah nggak benar. Entah itu maunya sendiri atau disuruh saya nggak tahu," bebernya.

Rudy menyebut ini merupakan pertama kalinya polisi berada di depan kantor DPC PDIP Solo. Sebagai informasi, kantor DPC PDIP Solo di Brengosan, Purwosari, Laweyan, ini baru diresmikan pada 16 Oktober lalu.

"Pertama kali no, seandainya patroli ya hanya lewat. Ini berhenti, di foto kan berarti suwe. Dengan adanya masih kosong itu, tidak ada aktivitas terus didatangi, rakyat kan menilai sudah mulai ada intimidasi dan intervensi pada parpol yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum," tegasnya.

Rudy pun meminta agar aparatur negara bertindak netral. "Untuk itu saya sangat mengimbau dan berharap pada aparatur negara TNI, Polri, ASN ya bertindak netral," ucapnya.

Rudy mengaku mengetahui adanya polisi di depan kantor DPC PDIP Solo dari kader. Ia juga telah diberitahu oleh DPP PDIP.

"Wong fotonya sudah beredar di Pusat saya tahunya dari teman-teman Pusat. 'Kenapa PDIP didatangi polisi'. Nek saya memberikan gambaran inilah bentuk intimidasi, dan intervensi pada parpol," ujar Rudy.

"Hal itu dinilai kader partai itu hal yang disayangkan. Karena dari dulu sampai sekarang DPC tidak pernah dilakukan hal seperti itu," lanjutnya.

Penjelasan Polisi

Dihubungi terpisah, Kapolresta Solo Kombes Iwan Saktiadi mengatakan bahwa personelnya itu melakukan patroli rutin jelang Pemilu 2024. Ia menegaskan tidak ada bentuk intimidasi terhadap DPC PDIP Solo.

"Kalau patroli sudah kewajiban. Tidak hanya DPC PDIP, semua kantor kami sambangi tidak hanya kantor PDIP, kantor-kantor KPU, Bawaslu, partai-partai lain juga kami sambangi tidak ada yang berbeda dengan itu," kata Iwan.

Kapolresta Solo Minta Maaf

Iwan pun mengutarakan permohonan maaf kepada Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo bila merasa tidak berkenan dengan patroli tersebut. Ia memastikan bahwa kepolisan netral di Pemilu 2024.

"Kalau secara pribadi Beliau (Rudy) tidak berkenan ya saya sebagai Kapolresta saya mohon maaf. Tidak ada maksud apa pun, kami netral," ujar Iwan.

Menurutnya, tidak ada maksud tertentu dari kedatangan aparat kepolisian itu. Patroli itu menjadi kegiatan kepolisian memonitoring situasi yang menurut pertimbangan kepolisian harus dilakukan.

"Kita memastikan semuanya aman. Ya kalau penilaian beliau pribadi intinya kami menjalankan tugas pokok fungsi kami. Kami tegaskan Polri netral," pungkasnya.

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) tengah mengusut dugaan pelanggaran etik yang dilakukan delapan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ujung Pandang. Mereka diduga menerima uang usai menemui bakal calon legislatif (bacaleg).

Pertemuan 8 adhoc KPU Makassar dengan salah satu bacaleg dilaporkan terjadi di salah satu kafe di Makassar pada Agustus 2023. Perkara ini ditindaklanjuti berdasarkan surat rekomendasi dari Bawaslu Makassar.

"Saya belum baca detailnya (rekomendasi dari Bawaslu), tapi laporan awal ada PPK dan PPS. Kalau tidak salah 8 orang, ya," kata Ketua KPU Makassar Farid Wajdi kepada detikSulsel, Rabu (8/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Farid mengatakan 7 anggota PPS dan 1 PPPK Kecamatan Ujung Pandang akan diperiksa untuk dimintai klarifikasi terlebih dahulu. Dia lantas menyinggung jika perkara ini mirip dengan 8 anggota PPS Kecamatan Tamalate yang dilaporkan usai bertemu bacaleg.

"Saya belum baca detailnya, tetapi gambaran besarnya itu hampir sama dengan Tamalate," tuturnya.

Namun khusus kasus 8 anggota PPS Kecamatan Tamalate itu dipecat usai terbukti melakukan pelanggaran etik. Anggota PPS Tamalate itu terbukti menemui dan menerima uang dari bacaleg.

"Iya, ketemu juga, kemudian ada uang juga sedikit-sedikitlah. Kayak begitu-begitulah," lanjut Farid.

Farid tidak menyebut jadwal pemanggilan terhadap 8 anggota PPS dan PPK Ujung Pandang tersebut. Namun dia menegaskan pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Secepatnya. Suratnya baru kami dapat. Kami sedang konsolidasikan dengan teman-teman SDM, SPIP untuk panggil," tegasnya.

Pihaknya pun belum mau berkomentar terkait ancaman sanksi jika terbukti melakukan pelanggaran. Namun demikian lanjut Farid, KPU harus menjaga netralitas penyelenggaraan pemilu.

"Saya tidak bisa bilang seperti apa (sanksinya). Tetapi kami, kita semua punya kepentingan memastikan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu," imbuh Farid.

Sementara Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah mengatakan tidak menyebut bacaleg yang bertemu dengan 8 anggota PPS dan PPK Ujung Pandang tersebut. Namun saat pertemuan itu, adhoc KPU Makassar tersebut diduga menerima uang.

"Ada dugaan pertemuan bacaleg dengan 1 orang PPK dan yang lainnya PPS. PPK ini yang memanggil PPS rupanya dia bertemu bacaleg begitu. Kalau tidak salah bulan-bulan 8 (Agustus) di salah satu kafe," ungkap Dede yang dikonfirmasi terpisah.

Dede menyebut pertemuan tersebut berlangsung di ruang tertutup di kafe tersebut. Dia menyayangkan delapan anggota PPS dan PPK Ujung Pandang itu tidak bergeming meninggalkan lokasi saat itu.

"Salahnya adalah dia tahu bahwa ini (yang ditemui) bacaleg, tetapi tidak segera pergi, dia tetap lanjutkan pertemuan itu," keluhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bicara terkait pelaksanaan Pemilu 2024 saat memberikan sambutan dalam Rakornas Penyelenggaraan Pemilu di Jakarta pada Rabu (8/11). Jokowi wanti-wanti, jangan ada yang coba untuk mengintervensi Pemilu.