Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menanggapi secara berbeda sorotan Bawaslu terkait deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). PKS menganggap itu memang tugas Bawaslu mengawasi proses Pemilu.

"Nggak apa-apa. Tugas bawaslu memang mengawasi proses pelaksanaan tahapan pemilu. Kalau kajiannya tentang deklarasi KPP sudah selesai silakan disampaikan ke publik," kata juru bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

Mabruri menyebut PKS juga santai dengan fakta bahwa Bawaslu hanya menyoroti Koalisi Pro Anies. Dia berkelakar Bawaslu mungkin sedang sibuk mengawasi yang lain ketika koalisi lainnya melakukan deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Santai saja. Mungkin waktu deklarasi koalisi lain, Bawaslu nya lagi mengawasi yang lain," ucapnya.

Selain itu, dia juga meminta agar semua pihak husnuzhon dengan Bawaslu. Terlebih, kata dia, saat ini sedang bulan Ramadan.

"Ramadan harus banyak husnuzhon, biar banyak pahala," ujar dia.

NasDem Tuding Bawaslu Diskriminatif

Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.

"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).

NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.

"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.

Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.

"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.

Simak juga Video 'Presiden PKS Bicara Peluang Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


PPP mengkritik balik NasDem dan Demokrat yang gusar dengan Bawaslu lantaran menyoroti deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai harusnya KPP tidak usah dekalrasi kalau tidak mau disorot.

"Ya kalau nggak mau disoroti ya jangan melakukan deklarasi-deklarasi capres-cawapres, apa lagi menggunakan tempat-tempat yang dilarang," kata Awiek saat dihubungi, Minggu (26/3/2023).

Awiek menilai Bawaslu masih bekerja sesuai tupoksinya dengan menyoroti koalisi Pro Anies. Dia meyakini Bawaslu juga tidak sembarangan mengklaim adanya dugaan pelanggaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya kira Bawaslu masih profesional, masih sesuai dengan tupoksinya. Kami lihat ya tentu Bawaslu tidak sembarang, Bawaslu masih melihat fakta dan kenyataan di lapangan siapa yang menggunakan tempat ibadah untuk berpolitik, siapa yang mendeklarasikan dan seterusnya," ucapnya.

Awiek pun menyebut Bawaslu tidak akan menyorot jika partai tidak melanggar atau melakukan apapun. Dia juga mengungkit PPP pernah melakukan acara tapi dilakukan secara tertutup.

"Kalau partai nggak ngapa-ngapain ya Bawaslu juga nggak ngapa-ngapain, misalkan kayak PPP kemarin resepsi perayaan harlah secara tertutup, masak mau disemprit? kan nggak. Yang peting nggak melanggar tempat-tempat yang mengarah ke kampanye, karena kampanye kan masih dilarang, kami masih percaya bahwa Bawaslu punya integritas karena mereka orang-orang pilihan," ujar Awiek.

Pernyataan NasDem

Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.

"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3).

NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.

"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.

Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.

"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.

Simak Video 'Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebut ada kemungkinan mengawinkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2024. Sebelumnya, pasangan tersebut juga telah memenangkan Pilgub DKI.

Hal itu diungkap Syaikhu, usai acara buka bersama dengan petani milenial di Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) Wira Tani, Desa Tegalsawah, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, pada Minggu (26/3/2023).

"Hari ini semua mengenal beliau (Sandiaga) sebagai Menteri, nama Sandiaga Uno juga selalu masuk dalam survei yah," kata Syaikhu saat diwawancara awak media usai shalat tarawih berjmaah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai Presiden PKS, ia juga menilai nama Sandiaga Uno selalu leading (teratas) digadang-gadang sebagai Wakil Presiden (Wapres).

"Memang saya tahun 2021 itu di Makassar sudah disampaikan bahwa pak Sandiaga itu, berpeluang besar sebagai pimpinan nasional," kata dia.

Ia juga mengungkap bahwa PKS, NasDem, dan Demokrat sudah sepakat mengajukan nama dan akan mengusung Anies Baswedan, namun posisi Wapres sendiri belum mencapai kesepakatan.

"Iya kita, PKS, NasDem, dan Demokrat sudah memumculkan nama untuk presidennya yaitu Pak Anies Baswedan, yang belum sampai pada kesepakatan adalah siapa nanti yang akan mendampingi sebagai wapres itu, karena sudah kita serahkan langsung kepada calon presidennya," paparnya.

Disinggung soal rencana duet maut Anies-Sandi di Pilpres 2024 mendatang, seperti di Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu, Syaikhu juga mengamini bahwa, kemungkinan itu bisa saja terjadi.

"Melihat konstelasi sekarang ini, artinya memang masih banyak kemungkinan-kemungkinan, beliau (Sandiaga Uno) yang akan mendampingi capres," imbuhnya.

Sandi Punya Kedekatan Khusus dengan PKS

Sementara itu, Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, dirinya punya riwayat kedekatan khusus dengan PKS.

"Mudah-mudahan ini bertambah asyik, apalagi saya juga alumni Asyik preuner. Pernah ikut membina Asyik preuner, UMKM di bawah pak Ahmad Syaikhu. Silaturahmi inilah semoga kita mendapatkan rahmat di bulan suci Ramadan," ucap Sandi.

Sandi menegaskan bahwa, kedatangannya ke Karawang hanya sebagai undangan, ada pun tanggapan soal isu cawapres bagi dirinya, dianggapnya sebagai doa yang berkah.

"Yang ini kan doa, tadi pak Syaikhu, ibu Bupati juga didoakan, ya tentunya di bulan suci Ramadan ini kita berharap mendapatkan keberkahan dan rido. Ini juga saat yang tepat untuk kita bersilaturahim," pungkasnya.


Baru-baru ini mencuat wacana terbentuknya koalisi besar menjelang Pilpres 2024 mendatang. Wacana koalisi besar ini muncul dari kalangan koalisi pemerintahan.

Hal ini mulanya disampaikan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga berbicara soal kemungkinan adanya koalisi yang bergabung dan membentuk koalisi besar bersama NasDem, Demokrat, dan PKS yang baru mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Airlangga membicarakan itu saat menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) bareng NasDem, Demokrat, dan PKS. Airlangga menghadiri undangan acara itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, kalau koalisi, sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," katanya kepada wartawan selepas menghadiri bukber.

Seperti diketahui, Golkar saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Sedangkan NasDem merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang baru saja menandatangani piagam deklarasi kerjasama bersama PKS dan Demokrat.

Ditanya terkait kemungkinan adanya koalisi yang bergabung dan membentuk koalisi besar, Airlangga tak secara jelas menjawab. Dia hanya menuturkan bahwa koalisi besar biasanya menguntungkan Indonesia.

"Koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia, jadi kita tunggu tanggal mainnya," imbuhnya.

Gerindra Buka Peluang

Gerindra merespons wacana koalisi besar yang dibicarakan Airlangga. Ketua Harian Gerindra Dasco mengatakan wacana terbentuknya koalisi besar ini bukan hal yang mustahil.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga juga bukan hal yang mustahil. Ada dinamika politik yang terus berkembang," kata Dasco mengawali tanggapannya, Minggu (26/3/2023).

Dasco mengatakan timeline pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU masih lama. Dengan demikian, menurutnya, peluang itu bisa saja betul-betul terjadi.

"Sementara pilpres atau pendaftaran masih agak lama, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi," kata Wakil Ketua DPR ini.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis survei dinamika elektoral capres dan cawapres pilihan publik dalam dua survei nasional (surnas) terakhir. Dalam survei tersebut, Partai Gerindra mengalami peningkatan yang tajam dari survei sebelumnya.

Survei dilakukan selama periode 13-18 Maret 2024 menyertakan 800 orang responden. Adapun margin of error +/- 3,5 % pada tingkat kepercayaan 95%.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden diwawancarai dengan metode tatap muka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini elektabilitas per hari ini PDIP agak sedikit turun, Gerindra meningkat tajam dari 11 ke 14 persen mungkin karena (elektabilitas) Pak Prabowo yang meningkat ya, jadi membawa efek," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara virtual, Minggu (26/3/2023).

Ia mengatakan tren ke Partai Golkar cenderung turun sedangkan Demokrat stagnan. Berdasarkan hasil survei, Partai NasDem telah mendapatkan insentif positif dari pendeklarasian Anies Baswedan sebagai capres.

"Golkar sedikit turun, Demokrat cenderung stabil. Yang menarik trennya, NasDem mengalami peningkatan yang sangat tajam. Kita bisa simpulkan, kalau kita lihat data sebelum-sebelum pemilu 2019 atau 2014, elektabilitas NasDem 6,4% itu tertinggi dalam sejarah persiapan NasDem jelang pemilu," tutur Burhanuddin.

"Kita bisa sedikit mengambil kesimpulan NasDem sudah mendapatkan insentif positif atas deklarasi Anies sebagai capres. Tapi, Anies sendiri belum mendapat momentum pasca deklarasi, sempat mendapat momentum di November 2022 tapi trennya melemah," sambungnya.

Berdasarkan tren partai yang disajikan sejak Februari 2020 sampai Maret 2023, PDIP terlihat menurun di beberapa bulan terakhir. Tercatat, pada Februari 2023 trennya mencapai 25,9% sedangkan Maret senilai 23,5%.

Sementara Partai Gerindra mengalami tren positif dari 11,8% di Februari 2023, menjadi 14% di Maret 2023.

"PDIP turun, Golkar turun, Gerindra naik," ucapnya.

Berikut pilihan partai versi Indikator Politik Indonesia per Maret 2023:

1. PDIP 23,5%

2. Gerindra 14%

3. Golkar 9,6%

4. Demokrat 9,1%

5. PKB 8,2%

6. NasDem 6,4%

7. PKS 5,8%

8. Perindo 2,4%

9. PPP 2,3%

10. PAN 2,1%

11. PSI 0,6%

12. Hanura 0,4%

13. Ummat 0,3%

14. Gelora 0,2%

15. PBB 0,2%

16. Partai Buruh 0,2%

Simak juga Video: Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo menempati posisi teratas sosok calon presiden (capres) pilihan masyarakat dalam hasil survei terbaru oleh Indikator Politik Indonesia. Dalam survei tersebut, elektabilitas Ganjar mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Dalam rilis hasil survei secara daring bertajuk 'Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik dalam Dua Surnas Terbaru', Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dalam simulasi tiga nama yang mereka tanyakan kepada responden, Ganjar berada di posisi teratas.

"Ganjar Pranowo mendapatkan suara 36,8 persen, lalu disusul Prabowo Subianto dengan 27,0 persen, dan Anies Baswedan 26,8 persen," jelas Burhanuddin dikutip dalam keterangan tertulis, Minggu (26/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam simulasi itu, ada 9,4 persen responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab apabila disodorkan ketiga nama itu.

Adapun Ganjar Pranowo yang kini masih menjadi Gubernur Jawa Tengah itu juga unggul dalam simulasi lain yang dilakukan Indikator Politik Indonesia.

Survei Indikator Politik Indonesia ini dilakukan dua periode. Pertama, dilakukan pada 9-16 Februari 2023 dengan 1.220 responden. Kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12-18 Maret, menempatkan 800 responden.

Responden dipilih menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia.

Responden diwawancarai dengan metode tatap muka dengan margin of error kurang lebih sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak juga Video: Panda Nababan Sebut Duet Ganjar-Prabowo Tak Masuk Akal Sehat

[Gambas:Video 20detik]


detikcom memiliki program The Matchmaker untuk menampung aspirasi publik soal siapa figur-figur yang cocok berpasangan di Pilpres 2024. Dimulai sejak akhir tahun lalu, The Matchmaker kini sudah memasuki tahap kedua.

Pemimpin redaksi (Pemred) detikcom, Alfito Deannova Ginting, mengatakan The Matchmaker diinisiasi untuk memberikan ruang kepada pembaca detikcom menyampaikan aspirasi soal siapa calon pemimpinnya di 2024 nanti. Metodologinya dibuat agar tiap pembaca hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih.

"Metodologinya, semata-mata membuka ruang kepada pembaca untuk bisa berpartisipasi. Batasannya 1 orang, hanya punya kesempatan untuk memilih satu pilihan saja, karena kita batasi. Jadi nggak bisa satu orang berkali-kali melakukan pilihan dengan sistem yang kita buat," tutur Alfito secara virtual saat pemaparan hasil survei Indikator Politik Indonesia, Minggu (26/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun pembaca detikcom yang memberikan suara harus memiliki akun MPC dengan mendaftarkan sejumlah data diri, salah satunya nomor KTP.

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Dalam The Matchmaker tahap 1, pembaca menjodohkan capres dan cawapres dari nama yang disajikan redaksi berdasarkan hasil berbagai survei. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, pembaca bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Dalam The Matchmaker Tahap 1, total ada 5.504 votes yang diberikan dalam periode 1 Desember 2022- 9 Februari 2023.

"Ini 5000 orang lebih (votes masuk), pilihan pertama mereka Ganjar-Erick, kedua Prabowo-Erick dan ketiga baru Prabowo-Ganjar. Ini sekali lagi belum ada situasi game changer yang namanya endorsement Presiden Joko Widodo," kata Alfito.

Pemred detikcom Beberkan Hasil Sementara The Matchmaker Capres-cawapres Foto: Youtube Indikator Politik indonesia

Berikut hasil The Matchmaker tahap 1:

1. Ganjar Pranowo-Erick Thohir: 1.459 votes

2. Prabowo-Erick: 819 votes

3. Prabowo-Ganjar: 409 votes

4. Ganjar-Ridwan: 337 votes

5. Anies-AHY: 253 votes

Tahap kedua, pembaca memilih pasangan capres dan cawapres dari top 5 hasil The Matchmaker tahap 1. Pembaca juga bisa menulis nama pasangan yang diinginkan jika tidak ada dalam daftar.

The Matchmaker tahap 2 saat ini masih berlangsung. Sebanyak 7.131 votes diberikan pada periode 20 Februari- 20 Maret 2023. Berdasarkan hasil sementara The Matchmaker tahap 2, Prabowo-Ganjar saat ini unggul.

Berikut hasil sementara The Matchmaker 20 Februari-20 Maret 2023:

1. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 2.955 votes

2. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 2.426 votes

3. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 1.163 votes

4. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 318 votes

5. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 70 votes

"Sementara tahap kedua 20 Februari-20 Maret adalah Prabowo Ganjar, ini menarik, karena Ganjar ditempatkan sebagai wapres, pilihannya lebih banyak. Belum ada yang memilih Ganjar dan Prabowo gitu," tutur Alfito.

Pemred detikcom Beberkan Hasil Sementara The Matchmaker Capres-cawapres Foto: Youtube Indikator Politik indonesia

Terkait cawapres, Alfito melihat belum ada nama yang secara khusus disebut oleh Presiden Jokowi dalam konteks endorsement. Namun, selama ini Presiden Jokowi beberapa kali memberikan peran lebih kepada Erick Thohir dalam berbagai event besar.

"Kalau kita lihat, peran dan posisi Erick Thohir sangat diuntungkan. Artinya, Pak Jokowi secara praktis memberikan gestur, dukungan yang kuat terhadap Erick Thohir. Hampir semua peristiwa besar, tidak hanya melibatkan bangsa dan negara, tapi urusan personalnya dia seperti pernikahan Kaesang dan sebagainya, itu keterlibatan Erick sangat mengemuka," papar Alfito.

"Ditambah lagi Erick Thohir memegang posisi sebagai Ketua PSSI, sebuah milestones untuk sepakbola Indonesia di mana this is now or never," sambungnya

Tonton juga Video: Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis survei dinamika elektoral capres dan cawapres pilihan publik dalam dua survei nasional (surnas) terkahir. Dalam temuannya, IPI menunjukkan elektabilitas Menhan Prabowo Subianto meningkat efek kode endorsement dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Survei ini digelar selama periode Februari dan Maret 2023. Adapun selama Februari melibatkan 1.200 responden dengan margin of error +/- 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Sementara di bulan Maret melibatkan 800 orang responden dengan margin of error +/- 3,5 % pada tingkat kepercayaan 95%.

IPI mengklaim penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden diwawancarai dengan metode tatap muka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif IPI Burhanuddin Muhtadi memaparkan cukup jarang terlihat pola elektabilitas capres yang menurun kemudian tiba-tiba meningkat.

"Terus terang kita agak jarang mendapatkan pola elektabilitas yang menurun, tiba-tiba meningkat. Inikan elektabilitas Pak Prabowo setahun terakhir, cenderung turun kemudian tiba-tiba meningkat dalam beberapa bulan terakhir," kata Burhanuddin secara virtual, Minggu (26/3/2023).

Kecenderungan elektabilitas Prabowo tahun 2022-2023. (dok Indikator)

Burhanuddin menyoroti menyebut Jokowi sudah menyampaikan dukungannya ke Prabowo sejak November tahun lalu. Bahkan hal itu disampaikan secara terang-terangan.

"Jadi kita coba cek, ada tidak efek Jokowi. Yang sebelah kiri adalah gambaran Jokowi endorsement kepada Prabowo. Pak Jokowi kan semenjak bulan November berkali-kali mengatakan kode bahkan kodenya terlalu terang benderang menyebut 2024 jatahnya Pak Prabowo, nenteng Pak Prabowo ke sana ke mari," tutur Burhanuddin.

Intensi memilih Prabowo dan efek endorsement Jokowi berdasarkan hasil temuan Indikator Politik Terbaru. (dok Indikator)

Sementara, Burhanuddin menilai kode endorsement Jokowi terhadap Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak disampaikan secara eksplisit. Menurutnya beberapa bulan belakangan isyarat dukungan Jokowi lebih tampak jelas ke Prabowo.

"Kemudian kalau untuk Ganjar ada kodenya tapi biasanya pakai bahasa yang high profile, high context, misal rambut putih. Beberapa bulan belakangan saya kira lebih banyak ke Prabowo," kata dia.

Ia menyebut pemilih Jokowi di 2019 yang akan memilih Prabowo cenderung akan habis apabila tanpa endorsement. Namun, paparnya, hal ini berbeda saat Jokowi memberikan dukungan ke Prabowo.

"Kalau tidak ada endorsement Pak Jokowi, pemilih Pak Jokowi yang memilih Pak Prabowo tinggal menunggu waktu untuk habis. Ini trennya," tutur Burhanuddin.

"Kemudian ada endorsement Jokowi mengalami kenaikan. Nah kalau kita bandingkan dengan tren yang belum ada endorsement, dengan ada endorsement, itu kenaikannya kurang lebih 2 persen," sambungnya.

Berdasarkan data temuannya itu, Burhanuddin menyimpulkan tren menunjukkan dukungan terhadap Prabowo terlihat terus meningkat. Dukungan kepada Ganjar stagnan, sedangkan Anies terlihat menurun.

"Prabowo dukungannya cenderung meningkat, Ganjar relatif stagnan dan Anies terlihat ada pola penurunan, hingga simulasi head to head dua calon," kata Burhanuddin.

Berikut urutan elektabilitas capres 3 nama teratas berdasarkan hal survei IPI terbaru:

1. Ganjar Pranowo 36,8%

2. Prabowo Subianto 27%

3. Anies Baswedan 26,8 %

Simak juga Video: Survei LSP: 97% Warga Kenal Prabowo, Anies-Ganjar di Angka 89%

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat, NasDem, dan PKS resmi berkoalisi untuk mengusung Anies Baswedan jadi Capres 2024 dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Demokrat pun kini mulai mengajak partai-partai lainnya untuk bergabung koalisi tersebut.

"Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) yang mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal capres 2024-2029 menjadi koalisi pertama yang memenuhi persyaratan threshold untuk dapat mengusung pasangan capres dan cawapres. Diinisiasi Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PKS, KPP segera memasuki tahapan berikut yaitu menyiapkan strategi pemenangan termasuk deklarasi capres dan cawapres," kata Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).

"Meski belum dapat ucapan selamat atau apresiasi dari partai politik sahabat, KPP tetap membuka ruang hadirnya parpol lain di parlemen untuk ikut bergabung," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syahrial menyampaikan bahwa partai lainnya yang mau bergabung tetap akan diajak musyawarah untuk memilih calon pemimpin. Menurutnya, lahirnya pemimpin merupakan kehendak rakyat, bukan kekuasaan.

"Koalisi Perubahan memberi pelajaran politik kepada rakyat bahwa lahirnya calon pemimpin mendatang bisa dilakukan lewat jalan musyawarah. Lahirnya seorang pemimpin atas kehendak rakyat. Bukan kehendak kekuasaan atau karena mau menang-menangan saja," ucapnya.

Karena itu lah, Syahrial memastikan Koalisi Anies Baswedan masih membuka diri sepenuhnya kepada partai-partai lain yang masih belum menentukan arah. Dia menegaskan koalisi ini dibentuk atas kesadaran pentingnya Indonesia kembali ke cita-cita para bapak pendiri bangsa.

"Meski masih cukup waktu proses menuju penetapan capres dan cawapres, KPP tentu tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk yang masih bingung menentukan arah. Kembali merapikan dan memperbaiki shaf bersama-sama dengan rakyat. Serta mulai menyadari pentingnya negeri ini kembali ke cita-cita founding fathers, menuju masyarakat yang adil dan makmur," ujarnya.

Lebih jauh, Syahrial juga membahas terkait dirinya yang pernah terlibat langsung ketika paslon SBY-JK memenangkan Pilpres di 2004. Dia mengatakan kala itu, begitu besarnya tekanan kekuasaan dan ada koalisi besar untuk menghadang, tetapi tetap tidak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin perubahan.

"Suasana ketika itu sangat terasa walaupun sekarang dalam wujud berbeda. Jika gerakan perubahan 2004 dinamai Koalisi Kebangsaan Vs Koalisi Kerakyatan, menurut saya suasana Pilpres 2024 yang akan dihadapi adalah Koalisi Oligarki Vs Koalisi Kerakyatan. Dan Demokrat punya pengalaman memenangkan pertarungan ini. Termasuk PKS yang ikut bergabung di putaran kedua. Ketika itu, Partai Nasdem belum ada," tutur dia.

Lihat juga Video: Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara PPP Usman M Tokan merespons NasDem yang mendorong koalisi lain untuk umumkan capres dan cawapres untuk Pilpres 2024. Tokan menilai NasDem gusar karena cawapres Anies Baswedan belum ditentukan hingga sekarang.

"Pernyataan Ketua NasDem menurut kami hanya karena ada kegusaran KPP (Koalisi Perubahan untuk Persatuan) dalam menetapkan Cawapres yang akan mendampingi Pak Anies," kata Tokan kepada wartawan, Minggu (26/3/2023).

Tokan menyebut partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memiliki pengalaman mumpuni untuk menentukan calon di Pilpres mendatang. Menurutnya tak perlu terburu-buru untuk mendeklarasikan pasangan, lantaran masih banyak waktu untuk pembahasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pernyataan itu tidak perlu disikapi berlebihan karena KIB adalah koalisi yang partainya kaya akan pengalaman dalam menggodok capres dan cawapresnya, kita masih punya cukup waktu untuk menetapkan siapa capres dan cawapres dari KIB," ujar Tokan.

"Kami bisa memastikan InsyaAllah capres dan cawapres yang akan diusung KIB adalah tokoh mumpuni yang lahir atas kehendak Allah dan dikehendaki rakyat Indonesia untuk memimpin negeri ini 5 tahun mendatang untuk membangun negeri berkelanjutan," sambungnya.

Menurut Tokan anggota di KIB masih menggodok nama calon potensial untuk Pemilu 2024. Ia tak ingin tokoh KIB nanti hanya memenangkan Pilpres, tapi tak membawa dampak bagi masyarakat.

"Mari kita sama-sama tunggu tanggal mainnya, jangan gunakan peribahasa siapa cepat dia dapat tapi sebaliknya, biar lambat asal selamat," kata dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, meminta agar koalisi partai politik lain segera mengumumkan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung pada Pemilu 2024. Dia menyebut hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui kapasitas tokoh yang akan maju.

"Silakan yang sudah memenuhi presidential threshold segera mengumumkan calon presiden dan wakil presiden supaya apa, supaya masyarakat juga menjadi tahu siapanya," ujar Sugeng kepada wartawan di Nasdem Tower, Sabtu (25/3).

"Supaya masyarakat juga menjadi tahu siapanya, supaya masyarakat men-excercise presiden, dan calon wakil presiden itu apa sih, siapa coba. Kelebihan, kekurangannya di mana" lanjutnya.

Sugeng lantas mencontohkan terkait langkah yang diambil oleh koalisi pendukung Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurutnya, masyarakat telah mengetahui etos kerja Anies.

"Itu adalah sebuah proses yang baik, saya kira masyarakat sejak awal sudah tahu siapa calon presidennya, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, baik yang terstruktur maupun yang sifatnya spontanitas, itu menggugah betul," jelasnya.

Simak Video: Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria

[Gambas:Video 20detik]


NasDem mendorong partai koalisi lain segera mengumumkan capres dan cawapres yang maju di Pemilu 2024. PAN pun meminta NasDem tidak mengurusi urusan koalisi parpol lain.

"Ada bagusnya kita pikirkan 'rumah' kita masing-masing, karena masing-masing rumah pasti ada berbagai pertimbangan untuk mengumumkan kapan capres yang tepat termasuk soal momentum," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PAN Fikri Yasin kepada wartawan, Minggu (26/3/2023).

Fikri meminta NasDem tak mendorong koalisi lain untuk segera mengumumkan capres dan cawapresnya. Menurutnya tiga partai di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni PAN, PPP, dan Golkar, masih menggodok pembicaraan itu di internal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka kalau mereka sudah siap, ya silakan umumkan, tapi jangan dorong-dorong koalisi lain untuk cepat-cepat umumkan calon. Karena kita sampai saat ini terus menggodok segala kemungkinan pencalonan capres sampai tingkat kemenangan, bukan hanya sekedar mengumumkan calon," ujar Fikri.

"Setiap pekan ada (pertemuan KIB), tapi tidak diumumkan ke media," sambungnya.

Lihat juga Video: Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum Golkar Airlangga Hartarto berbicara soal kemungkinan adanya koalisi yang bergabung dan membentuk koalisi besar bersama NasDem, Demokrat, dan PKS yang baru mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Gerindra mengatakan wacana terbentuknya koalisi besar ini bukan hal yang mustahil.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Airlangga juga bukan hal yang mustahil. Ada dinamika politik yang terus berkembang," kata Ketua Harian Gerindra Dasco mengawali tanggapannya, Minggu (26/3/2023).

Dasco mengatakan timeline pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) ke KPU masih lama. Dengan demikian, menurutnya, peluang itu bisa saja betul-betul terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara pilpres atau pendaftaran masih agak lama, sehingga segala kemungkinan bisa terjadi," kata Wakil Ketua DPR ini.

Namun Dasco menekankan saat ini Gerindra telah meneken perjanjian koalisi bersama PKB. Dasco menegaskan segala langkah politik Gerindra diserahkan pada keputusan yang diambil Ketum Prabowo Subianto dan mitranya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Namun perlu dicatat bahwa Pak Prabowo dan Pak Muhaimin sudah melakukan kontrak politik Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Di mana segala sesuatunya harus dibicarakan dan diputuskan bersama antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin," kata Dasco.

Dasco menuturkan keputusan yang diambil Prabowo dan Cak Imin bisa saja mengarah pada pembentukan koalisi besar seperti yang dibicarakan Airlangga. Dia menekankan keputusan dua ketum itu menjadi faktor dominan terkait langkah Gerindra dan PKB ke depan.

"Nah oleh karena itu, apapun itu bentuknya, tentunya keputusan dari dua orang ini saling mengikat dan keputusan bersama ini juga yang bisa mengarah ke politik yang dinamis seperti penggabungan koalisi besar," ujar dia.

"Jadi memang segala kemungkinan ada, tetapi kalau di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini keputusan dua orang ini yang paling dominan," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Simak juga Video: Golkar Akan Bertemu Partai di Luar KIB Pekan Depan: Ada Partai Islamnya

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua umum (ketum) parpol misterius di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) disebut mengisyaratkan ingin menjadi cawapres Anies Baswedan. Dua parpol anggota KKP, PKS dan Partai Demokrat bereaksi berbeda menanggapi isu tersebut.

Seperti diketahui, Nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih banyak beredar di publik. PKS, salah satu parpol koalisi, mengungkapkan bahkan ada ketum parpol yang ingin bergabung ke porosnya tetapi mengisyaratkan jadi cawapres Anies.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mulanya mengatakan ada sejumlah nama cawapres potensial yang dijaring koalisinya. Menurutnya, dari PKS, NasDem, dan Demokrat memiliki nama usulan cawapres masing-masing.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," kata Sohibul usai pengumuman deklarasi piagam KPP di Sekretariat Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).

PKS Sebut Ketum Parpol Parlemen Mau Gabung Koalisi dan Jadi Cawapres Anies

Sohibul pun membeberkan ada ketum parpol yang ingin jadi cawapres Anies. Dia membocorkan parpol itu merupakan parpol parlemen.

Sohibul Iman Foto: dok. DPP PKS

"Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres. Ketum parpol di luar kita. Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres, kan ada juga," kata Sohibul.

"Iya dong, yang berkomunikasi parpol-parpol parlemen," imbuhnya.

Namun Sohibul enggan menyebutkan ketum parpol mana yang dimaksud. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya menekankan urusan penentuan cawapres tetap memprioritaskan pertimbangan yang berkembang di internal koalisi.

"Nggak. Tebak-tebak aja," katanya.

"Tentu kan kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal udah ada nih bertiga. Ya tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan ya tentu apa yang berkembang dari tim tiga ini," lanjutnya.

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sosok Minggu ini: A.R. Tanjung Si Pelukis Poster Film 'Panas'

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Demokrat (PD) heran dengan Bawaslu yang mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Sebab, menurut Demokrat, Bawaslu kerap menyoroti pendukung Anies dan diam saja dengan pihak tertentu.

"Apa lagi ini ya? Pelanggaran apa yang mau dikaji Bawaslu? Mohon maaf untuk mengatakan, lama-lama kami lihat dari sudut pandang kami partai-partai yang mengusung bacapres Anies Baswedan, semakin tidak tepat dan tidak adil saja pernyataan-pernyataan Bawaslu akhir-akhir ini," Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Sabtu (25/3/2023).

"Seakan-akan kita saja yang terus disorot Bawaslu dengan berbagai pernyataannya. Ada menteri masih menjabat, Gubernur aktif keliling kemana-mana, presiden ngendorse calon tertentu dan lain-lain, Bawaslu kami lihat anteng-diam aja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia bebas," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengusung dan mengusulkan capres, kata Jansen, merupakan hak partai politik dan gabungannya. Hal itu menurutnya diatur di Pasal 5 ayat (4) UUD 1945. "Tidak ada badan atau lembaga lain yang diberi Hak oleh konstitusi boleh melakukan itu. Ini murni Hak mutlak partai politik," ujarnya.

Piagam deklarasi Koalisi Perubahan, menurut Jansen, dalam konteks dan dalam rangka rencana penggunaan hak yang diatur konstitusi, agar mencukupi syarat 20% sebagaimana diatur UU. Sebab jika mengusung sendiri-sendiri tidak cukup.

"Terus apa yang salah dengan itu? Apa yang dilanggar? Masa buat piagam kerjasama akan mengusung calon presiden tertentu dan mengumumkannya ke publik jadi pelanggaran? Kalau untuk partai yang kurang dari 20 persen ya memang harus kerja sama dengan yang lain, dan sesuai bunyi kontitusi mereka disebut gabungan atau koalisi," ucap Jansen.

Seiring berjalannya waktu, Jansen melihat Bawaslu justru yang bisa melanggar karena pernyataan yang potensi polemik. Karena keluarnya pernyataan 'kami akan mengkaji pelanggarannya', menurut Jansen tidak tepat.

"Karena apa yang kami lakukan ini dijamin konstitusi. Untuk itu kami meminta agar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengawasi juga setiap pernyataan Bawaslu dalam hal ini. Karena ini kan ruang publik, dilihat dan dibaca semua orang. Agar ke depan lebih hati-hati dan tidak sembarangan buat pernyataan," imbuhnya.

Partai NasDem, PKS, dan Demokrat sebelumnya resmi mendeklarasikan koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Bawaslu RI akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu.

Tonton juga Video: NasDem Ajak Partai yang Penuhi Presidential Threshold Umumkan Capres

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan berbuntut panjang. Pengawas proses pemilihan, Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran dari deklarasi partai koalisi pro Anies.

Tiga partai politik peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Anies Baswedan sebagai capres 2024, Jumat (24/3). Tiga partai itu yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terdapat enam poin dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir Syaikhu tanggal 22 Maret.

6 poin piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan:

1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya

4. Memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan

5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil

6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Koalisi Perubahan sepakati piagam koalisi. (20Detik)

Di sisi lain, Bawaslu akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu. Pelanggaran yang dikaji ada perihal administratif.

"Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," kata anggota Bawaslu Totok Hariyono di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Totok mengatakan Bawaslu perlu melakukan kajian lebih dulu untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam suatu kegiatan. Setelah itu, barulah Bawaslu dapat memutuskannya.

"Karena Bawaslu ada kajian awal sebelum kami memutuskan, apa itu melakukan pelanggaran administrasi atau tidak," tuturnya.

Saksikan juga Sosok Minggu ini: A.R. Tanjung Si Pelukis Poster Film Panas

[Gambas:Video 20detik]

Simak Video: Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto, meminta agar koalisi partai politik lain segera mengumumkan nama calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang bakal diusung pada Pemilu 2024. Dia menyebut hal itu bertujuan agar masyarakat mengetahui kapasitas tokoh yang akan maju.

"Silakan yang sudah memenuhi presidential threshold segera mengumumkan calon presiden dan wakil presiden supaya apa, supaya masyarakat juga menjadi tahu siapanya," ujar Sugeng kepada wartawan di Nasdem Towes, Sabtu (25/3/2023.

"Supaya masyarakat juga menjadi tahu siapanya, supaya masyarakat men-excercise presiden, dan calon wakil presiden itu apa sih, siapa coba. Kelebihan, kekurangannya di mana" lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sugeng lantas mencontohkan terkait langkah yang diambil oleh koalisi pendukung Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurutnya, masyarakat telah mengetahui etos kerja Anies.

"Itu adalah sebuah proses yang baik, saya kira masyarakat sejak awal sudah tahu siapa calon presidennya, dengan berbagai pertanyaan-pertanyaan, baik yang terstruktur maupun yang sifatnya spontanitas, itu menggugah betul," jelasnya.

Ditanya mengenai safari politik Anies ke berbagai daerah, Sugeng mengklaim Anies mendapat antusias yang baik dari masyarakat.

"Kalau misalnya Pak Anies dengan kami Partai Nasdem dan partai koalisi lain, mengantar Pak Anies berkomunikasi bersilaturahmi di daerah-daerah, dinamikanya tinggi kok," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Sugeng juga mebeberkan terkait target penentuan calon wakil presiden cawapres yang bakal mendampingi Anies Baswedan. Sugeng menyebutkan tim kecil KPP menargetkan cawapres sudah ditentukan pertengahan tahun 2023.

"Dipastikan kurang lebih satu bulan atau paling lambat satu bulan sebelum pendaftaran," ucapnya.

"Artinya bisa lebih cepat, bahkan ada sebuah rank-rankan (perhitungan) bulan Juli tampaknya sudah (ada cawapres)," Imbuhnya.

Seperti diketahui pendaftaran capres dan cawapres sendiri dijadwalkan akan dilakukan pada bulan Oktober mendatang.

Lihat Video: Airlangga soal Kemungkinan Koalisi Besar: Tunggu Tanggal Mainnya

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengingatkan semua pihak agar tak main-main dengan jadwal pemilihan umum (pemilu). Mahfud menyebut ada potensi munculnya kekacauan (chaos) jika pemilu tak terlaksana sesuai jadwal atau ditunda.

"Makanya tadi saya sampaikan jangan main-main dengan jadwal pemilu. Jangan main main. Itu mengundang chaos. Kalau saudara ingin memaksakan pemilu itu ditunda," kata Mahfud Md dalam pidatonya di acara tadarus kebangsaan LPOI di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Mahfud mengatakan ada yang menyebut jabatan presiden sementara dapat diisi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Menteri Pertahanan (Menhan) jika presiden baru belum terpilih. Mahfud menyebut hal itu tak bisa terjadi lantaran masa jabatan Mendagri, Menlu dan Menhan akan berakhir bersama presiden yang mengangkatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada yang bilang, pak itu kan bisa kalau presiden habis masa jabatannya, kan ada triumvirat, yakni Mendagri, Menlu dan Menhan yang jadi presiden bersama sampai presiden baru terpilih. Nggak bisa. Itu Mendagri, Menlu, Menhan itu habis masa jabatannya bersama presiden yang mengangkat," ujarnya.

Kemudian, Mahfud mengatakan menjaga agar Pemilu tetap dilaksanakan di 2024 mendatang merupakan tugas bersama.

"Saudara sekalian, salah satu tugas kita dalam masalah kebangsaan oke lah masalah filsafat dasarnya perdalam di sini. Tapi tugas jangka pendek kita adalah menjaga agar Pemilu 2024 berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, putusan penundaan pemilu yang diketuk palu oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dihadang KPU melalui mekanisme banding. Di sisi lain, parlemen bersama pemerintah terus melanjutkan tahapan Pemilu 2024.

KPU resmi mengajukan banding terhadap putusan PN Jakarta Pusat, Jumat (10/3). KPU mendatangi PN Jakarta Pusat dengan membawa memori banding penundaan pemilu.

"Kemudian tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut," kata Kepala Biro Advokasi dan Penyelesaian Sengketa KPU RI Andi Krisna.

Perppu Pemilu Dibawa ke Paripurna

Sepekan berjalan, Komisi II DPR RI sepakat membawa RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu ke paripurna. Sembilan fraksi di DPR menyetujui Perppu Pemilu dalam pembahasan di tingkat komisi.

Rapat digelar di ruang Komisi II DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/3). Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia dan dihadiri langsung Mendagri Tito Karnavian hingga Staf Ahli Bidang Kemenkumham RI, Mien Usihan Ginting.

"Ada satu fraksi sampai sekarang Partai Gerindra belum mendapat mandat untuk menyampaikan pandangan akhir mini fraksinya. Saya minta pendapat Bapak Ibu, karena usul saya dari 9 fraksi yang ada di DPR, 8 mengatakan persetujuannya, apakah bisa kita anggap ini sudah mewakili?" kata Doli kepada anggota Komisi II, Rabu (15/3).

Setelahnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart menyebut Gerindra satu sikap dengan fraksi lain. Hal ini disampaikan setelah Junimart mendapat konfirmasi dari Ketua Harian Gerindra Dasco.

"Pak Dasco baru kasih informasi bahwa Fraksi Gerindra ikut sama-sama dengan yang lain," tutur Junimart.

Ketua Komisi II DPR kemudian mengakhiri kesimpulannya. Sembilan fraksi sepakat jika Perppu ini dibawa ke paripurna. Dari sembilan fraksi yang menyetujui, Demokrat dan PKS setuju dengan catatan.

Demokrat meminta persiapan pemilu di DOB Papua dipastikan hingga soal pelaksanaan masa kampanye. Sementara itu, PKS menyoroti pengajuan Perppu Pemilu yang menurut mereka seharusnya dilakukan pada masa sidang III DPR dan menyinggung keseriusan pemerintah.

"Komisi II sudah mendengarkan masing-masing fraksi dan juga sudah mendengarkan penjelasan oleh Pemerintah. Saya ingin tanyakan apakah terhadap RUU Tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat disetujui menjadi draf final Undang-Undang ini?" ujar Doli yang dijawab setuju oleh anggota Komisi II.

"Kita akan bawa ke tingkat dua, dalam paripurna DPR RI yang akan datang," kata Doli.

Tonton juga Video: Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri undangan buka puasa bersama (Bukber) di NasDem Tower hari ini. Airlangga mengaku merasa seperti bernostalgia saat menghadiri undangan tersebut.

Diketahui acara tersebut hadir pula Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK). Selain itu, Airlangga juga mengaku memiliki kedekatan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

"Tentu banyak hal yang kita bicarakan, tadi juga hadir Pak Yusuf wakil presiden ke-10 dan ke-12 yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan pada waktu itu dewannya adalah Pak Surya Paloh, jadi kita mengingat masa-masa indah dan kita tentu ke depan berharap hubungan Partai Nasdem dan Partai Golkar selalu terjalin," ujar Airlangga selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari pertemuan itu, dia berharap hubungan antar NasDem dan Golkar terus terjalin. Dia menuturkan antar kedua partai itu sudah tidak memiliki sekat

"Ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar dan antara kami tidak merasa ada sekat walaupun partainya sudah berbeda tetapi persahabatan terus berjalan," ucapnya.

Seperti diketahui partai NasDem menggelar buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat hari. Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan sejumlah petinggi partai terlihat hadir pada bukber tersebut.

Adapaun yang hadir antaralain Ketum Partai NasDem Surya Paloh hadir pada bukber ini, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Waketum DPP PPP Rusli Effend, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy.


Anies Baswedan mengakui kedekatannya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak dibuat-dibuat. Anies mengatakan dirinya dan AHY memang sudah memiliki kedekatan sejak dulu.

"Kalau bicara dekat ya memang dari dulu juga dekat. Jadi ya memang begini adanya ya gitu," ujar Anies kepada wartawan selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Terkait nama cawapres, Anies menuturkan tidak terburu-buru menentukan nama untuk menjadi pendampingnya. Dia menyerahkan hal itu kepada tim kecil rencana Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biarkan berproses dulu, sudah ada tim kecil yang akan terus membahas dengan kriteria-kriteria yang ada," ujarnya.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI itu memastikan bahwa cawapres yang akan mendapinginnya akan diumumkan pada waktu yang tepat.

"Insya Allah pada waktunya nanti kita akan dapat dan doakan sudah dan berjalan dengan lancar," ungkap Anies.

Seperti diketahui Anies dan AHY menghadiri acara buka puasa bersama yang diadakam Parta NasDem hari ini. Keduanya tampak duduk bersampingan pada acara tersebut.

Sebelumnya, tiga partai politik pengusung bakal calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan telah menandatangani piagam deklarasi. Nama lengkap koalisi pro Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3/2023).

Dalam jumpa pers itu turut hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP Al Muzamil.

Terdapat enam poin dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir PKS tanggal 22 Maret.

"Telah ditandatanganinya MoU Koalisi Perubahan. Dengan begitu secara formal ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capres 2024," kata Sudirman Said.


Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), mengaku telah mengusulkan soal nama calon wakil presiden kepada Anies Baswedan. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri undangan buka puasa bersama Partai NasDem.

"Ada-lah (nama cawapres diusulkan) pasti, tergantung Pak Anies saja yang mana," ujar JK selepas menghadiri buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Kendati begitu, JK menyebut belum mengetahui siapa tokoh yang akan dipilih Anies untuk menjadi cawapres. Menurutnya, cawapres yang cocok adalah yang paling berpotensi menambah suara untuk kemenangan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cocoknya kalau calon menambah suara dan bekerja sama nanti kalau menang," katanya.

Pada kesempatan itu, JK membantah dirinya mengusulkan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk mendampingi Anies.

"Belum (mengusung nama Khofifah ke Anies)," imbuhnya.

Seperti diketahui, Partai NasDem menggelar buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, hari. Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan sejumlah petinggi partai terlihat hadir pada bukber tersebut.

Adapun yang hadir antara lain Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Waketum DPP PPP Rusli Effendi, dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy.

Simak juga Video: Anies soal Nama Cawapres: Ada Tim Kecil yang Terus Bahas Kriteria

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem menggelar buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan sejumlah petinggi partai terlihat duduk pada meja yang sama.

Pantauan detikcom di NasDem Tower, Sabtu (25/3/2023) Ketum Partai NasDem Surya Paloh hadir pada bukber ini. Selain itu, ada juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ketiga petinggi partai tersebut terlihat duduk pada satu meja yang sama dengan Anies Baswedan. Pada meja tersebut juga ada Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy, Waketum DPP PPP Rusli Effendi, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni, dan Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka terlihat mengenakan baju koko bernuansa putih dan peci. Mereka berbincang dan menyapa satu dengan lainnya.

Momen Anies, Airlangga, hingga AHY duduk semeja di bukber NasDem (Rumondang Naibaho-detikcom)

Tampak Anies duduk bersebelahan dengan AHY. Tak jarang, para petinggi partai itu tertawa saat tengah berbincang.

Acara buka puasa bersama dimulai sejak pukul 17.30 WIB. Saat azan Magrib berkumandang, mereka berbuka puasa dengan hidangan yang telah disediakan.


Partai NasDem menggelar buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan sejumlah petinggi partai terlihat hadir pada bukber ini.

Pantauan detikcom di NasDem Tower, Sabtu (25/3/2023) Ketum Partai NasDem Surya Paloh hadir pada bukber ini. Selain itu ada juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ketiganya duduk pada satu meja bundar bersama Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK), Imam Besar Istiqlal Nasaruddin Umar dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni dan Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka terlihat mengenakan baju kokoh bernuansa putih dan peci. Mereka berbincang dan saling menyapa satu dengan lainnya.

Adapula sejumlah petinggi partai yang hadir antara lain, Waketum DPP PPP Rusli Effend, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy dan lainnya.


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choiri atau Gus Choi mengaku memiliki pertimbangan sendiri soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan dari kalangan NU. Mantan Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj merasa tak masalah jika Anies mencoba mendekati kalangan PBNU.

"Ya boleh-boleh saja, masa nggak boleh, mau dekat siapa dekat siapa?" kata Said Aqil kepada wartawan di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Said Aqil tak banyak komentar terkait isu cawapres Anies Baswedan dari kalangan NU. Menurutnya, tak ada masalah jika Anies dekat dengan tokoh-tokoh di PBNU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu masalah politik saya nggak bisa jawab," ujar Said saat ditanya apakah dirinya setuju cawapres Anies dari kalangan PBNU.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi berbicara soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan ke depannya. Gus Choi menilai semua usulan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik.

"Nggak apa-apa (Demokrat dorong AHY, PKS Aher), semua usulan kan harus ditampung dibicarakan bersama dan ujungnya siapapun harus diterima asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara," kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (12/1) lalu.

Gus Choi menilai saat ini belum ada nama khusus yang pasti bakal mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hanya saja, ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dari kalangan NU.

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Gus Choi menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski demikian, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal NasDem.

"Ini wacana bebas, saya yang berwacana ini. Di dalam NasDem-nya dari nama itu ada juga yang disebut. Cuma saya menambahkan," tutur Gus Choi.

"Kalau dari teknokrat ada Ilham Habibie. Jadi Ilham Habibie itu menarik juga kan, ini anaknya Habibie kan intelektual luar biasa itu, teknokrat kan. Itu menurut saya perlu juga diwacanakan ke publik. Nanti bagaimana respons publik, kan begitu," lanjutnya.

Ia belum mengetahui pembahasan di internal seperti apa. Hanya menurut Gus Choi pengurus menyuguhkan cawapres dari kalangan NU yang belum berpolitik praktis seperti Khofifah, Syaiful Yusuf, Yenny Wahid, hingga Gus Yasin.

"Kalau obrolan-obrolan di pengurus NasDem ya, level-level bawah, level menengah, sampai level atas yah intinya antara lain ya dari lingkungan NU," imbuhnya.

Simak Video 'Parpol Koalisi Anies Resmikan Piagam Dukungan, PKB Ucapkan Selamat':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md kembali menegaskan Pemilu tetap digelar pada 2024. Mahfud mengatakan pelaksanaan pemilu tak bisa diundur lantaran akan melanggar konstitusi.

"Yang ingin saya sampaikan tahun depan itu diadakan Pemilu. Dan saya ingin memastikan untuk kesekian kalinya, pemilu itu jadi. Pemilu itu jadi. Nggak bisa diundur. Karena kalau mundur itu pemilu melanggar konstitusi. Kenapa? Karena kata konstitusi itu berkata pemilu itu 5 tahun. Tidak boleh lewat sehari pun presiden itu menjabat lima tahun tepat. Tidak boleh lewat sehari pun," kata Mahfud Md di Hotel Royal Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/3/2023).

Mahfud mengatakan presiden baru harus dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dia mengatakan jadwal pemilu baru bisa berubah jika konstitusi terkait mewajibkan pemilu diadakan 5 tahun sekali diubah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan presiden dulu dilantik tanggal 20 Oktober, besok 20 Oktober harus ada presiden baru. Lewat dari itu melanggar konstitusi. Apa bisa Pak diubah? Bisa tapi konstitusinya diubah dulu. Mengubah konstutusi itu tidak mudah," ujarnya.

Mahfud mengatakan perubahan konstitusi tak mudah dilakukan karena ada sejumlah ketentuan. Dia menyebut sidang luar biasa MPR terkait masa jabatan presiden tak mungkin terlaksana lantaran 2/3 parpol tak setuju adanya perpanjangan masa jabatan.

"Satu, harus diusulkan oleh sepertiga pasal mana yang mau diubah. Apa alasannya? Bagaimana rumusannya dibentuk dulu badan pekerja. Nanti kalau dapat sepertiga sih gampang. Tetapi, sidangnya harus dihadiri oleh dua per tiga. Oleh anggota MPR. Dua pertiga itu nggak akan tercapai kalau konfigurasi politik seperti sekarang, karena PDIP nolak perpanjangan, Demokrat nolak, NasDem nolak, PKS nolak. Ini sudah hampir separuh. Nggak akan ada sidang MPR," imbuhnya.

Simak Video 'Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah':

[Gambas:Video 20detik]


PKS menyebut ada ketua umum partai politik di luar Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang ingin bergabung namun mensyaratkan diri sebagai calon wakil presiden (Cawapres) dari Anies baswedan. Partai Demokrat tak mengetahui soal kabar tersebut.

"Terkait dengan parpol lain yang mau gabung namun mensyaratkan Ketumnya menjadi Cawapres, kami belum mengetahui," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Sabtu (25/3/2023).

Namun, Kamhar yakin akan ada tambahan anggota KPP. Diketahui, anggota KPP saat ini adalah Partai Demokrat, Partai NasDem, dan PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami yakin akan ada penambahan partai yang akan bergabung sebagaimana disampaikan Mas Anies beberapa waktu yang lalu," katanya.

Mengenai nama Cawapres, KPP menyebut telah memberikan mandat penuh kepada Capres Anies Baswedan untuk menentukan. Keputusan itu telah disepakati oleh seluruh anggota KPP.

"Terkait Cawapres ini KPP telah memberikan mandat penuh kepada Mas Anies untuk memilih dan membentuk pasangan yang mampu memenangkan Pilpres 2024 yang mengacu pada 5 kriteria yang telah ditetapkan," katanya.

"Jadi jelas ada ukuran atau kriteria yang menjadi rujukannya, tak boleh tiba-tiba," ucapnya.

Kamhar pun menyampaikan lima kriteria cawapres yang telah ditentukan. Pertama berkontribusi dalam pemenangan

dengan elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah.

Kemudian, kedua, berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi. Ketiga, berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif.

Keempat, memiliki visi yang sama dengan Calon Presiden. Kelima, berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal.

PKS Sebut Ada Ketum Parpol Ingin Jadi Cawapres

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mulanya mengatakan ada sejumlah nama cawapres potensial yang dijaring koalisinya. Menurutnya, anggota koalisi seperti PKS, NasDem, dan Demokrat memiliki nama usulan cawapres masing-masing.

"Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," kata Sohibul usai pengumuman deklarasi piagam KPP di Sekretariat Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

Sohibul pun membeberkan ada ketum parpol yang ingin jadi cawapres Anies. Dia membocorkan parpol itu merupakan parpol parlemen.

"Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres. Ketum parpol di luar kita. Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres, kan ada juga," kata Sohibul.

"Iya dong, yang berkomunikasi parpol-parpol parlemen," imbuhnya.

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu mengkaji dugaan pelanggaran deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan. Partai NasDem menilai pernyataan Bawaslu tersebut diskriminatif.

"Terlalu diskriminatif," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3/2023).

NasDem membandingkan ketika Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) deklarasi tak ada pernyataan Bawaslu soal mengkaji dugaan pelanggaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika deklarasi KIB, tidak ada pernyataan itu, Gerindra dengan PKB, tidak ada pernyataan itu, ya kan? Ketika ada pengumuman koalisi pendukung Anies ada pernyataan. Itu namanya diskriminatif," ujar Ali.

Oleh sebab itu, NasDem heran dengan sikap Bawaslu. NasDem mempertanyakan aturan apa yang dilanggar oleh Koalisi Perubahan saat deklarasi.

"Kalau mau buat suatu pelanggaran, buat aturannya dulu dilanggar. Bentuk aturan untuk dilanggar, kalau nggak ada aturannya apa yang dilanggar?" imbuhnya.

Partai NasDem, PKS, dan Demokrat resmi sebelumnya mendeklarasikan koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan capres 2024. Bawaslu akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu.

"Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

Totok mengatakan Bawaslu perlu melakukan kajian lebih dulu untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam suatu kegiatan. Setelah itu, barulah Bawaslu dapat memutuskannya.

"Karena Bawaslu ada kajian awal sebelum kami memutuskan, apa itu melakukan pelanggaran administrasi atau tidak," tuturnya.

Simak Video 'Bawaslu Optimistis Pilpres 2024 Tak Ada Politik Identitas Pemecah Belah':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem menggelar buka puasa bersama (bukber) di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Bukber Partai NasDem akan dihadiri petinggi partai hingga bakal calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan.

"Ya biasa (bukber) jajaran partai," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Sabtu (25/3/2023).

Bukber puasa Partai NasDem rencananya digelar di NasDem Tower, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Menteng, Jakpus. Rangkaian acara bukber dijadwalkan dimulai pukul 16.30 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain jajaran petinggi Partai NasDem dan Anies Baswedan, bukber NasDem juga bakal dihadiri Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK.

"Ada (Anies dan JK)" ujar Ali mengkonfirmasi kehadiran Anies dan JK.

Ketum Partai NasDem Surya Paloh juga dijadwalkan akan menghadir bukber Partai NasDem.

"Iya dong (Surya Paloh hadir)" imbuhya.

Simak juga 'Parpol Koalisi Anies Resmikan Piagam Dukungan, PKB Ucapkan Selamat':

[Gambas:Video 20detik]


PKS menyebut ada parpol ingin bergabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) asal jadi calon wakil presiden (Cawapres) dari Anies Baswedan. PKB menyebut partainya tak tertarik jadi cawapres Anies.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid, menyebut bahwa PKB memiliki komitmen dengan Gerindra untuk membentuk koalisi. Sehingga, tak tergoda dengan tawaran koalisi lain.

"PKB sudah mengikat janji dengan Gerindra. Gus Muhaimin (Ketum PKB) dan Pak Prabowo (Ketum Gerindra), yang sebentar lagi, sesuai dengan mandat koalisi, yang akan memutuskan pasangan Capres, dan Cawapres," kata Jazilul, saat dihubungi, Sabtu (25/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKB tetap komitmen, dan tidak tergoda dinamika koalisi 'sebelah,' apalagi seperti yang disampaikan PKS. Tentu, maksudnya bukan PKB," kata Jazilul.

Menurut Jazilul, saat ini Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto sedang merumuskan dan menentukan nama capres-cawapres.

"Sampai saat ini, PKB fokus bekerja sesuai mandat muktamar agar Gus Muhaimin tetap maju menjadi capres, sambil menunggu hasil kesepakatan Gus Muhaimin dengan Prabowo," ucapnya.

PKS Sebut Ada Ketum Parpol Ingin Jadi Cawapres

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mulanya mengatakan ada sejumlah nama cawapres potensial yang dijaring koalisinya. Menurutnya, anggota koalisi seperti PKS, NasDem, dan Demokrat memiliki nama usulan cawapres masing-masing.

"Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," kata Sohibul usai pengumuman deklarasi piagam KPP di Sekretariat Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2).

Sohibul pun membeberkan ada ketum parpol yang ingin jadi cawapres Anies. Dia membocorkan parpol itu merupakan parpol parlemen.

"Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres. Ketum parpol di luar kita. Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres, kan ada juga," kata Sohibul.

"Iya dong, yang berkomunikasi parpol-parpol parlemen," imbuhnya.

Namun Sohibul enggan menyebutkan ketum parpol mana yang dimaksud. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya menekankan urusan penentuan cawapres tetap memprioritaskan pertimbangan yang berkembang di internal koalisi.

"Nggak. Tebak-tebak aja," katanya.

"Tentu kan kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal udah ada nih bertiga. Ya tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan ya tentu apa yang berkembang dari tim tiga ini," lanjutnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Pertemuan itu disebut membahas berbagai macam hal termasuk politik.

Politikus PKB Syaiful Huda menyebut pertemuan itu terjadi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (24/3/2023). Pertemuan itu disebut hanya antara Jokowi dengan Cak Imin.

"Sifatnya mengundang. Jadi saya sebut pertemuan awal Ramadan antara Presiden dengan Gus Muhaimin, tepatnya kemarin sore pukul 15.00 WIB. Setahu saya, cukup lama pertemuannya karena hanya beliau berdua," kata Huda saat dihubungi, Sabtu (25/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Komisi X DPR RI itu, menyebut beragam topik jadi obrolan antara Cak Imin dengan Presiden. Mulai dari soal agama, hingga soal politik.

Syaiful Huda Foto: dok. PSSI Pers

"Tentu banyak menu obrolan mulai Ramadan, mulai soal situasi keagamaan, menjelang Ramadan, soal pesantren, situasi pesantren seperti apa, dan menu penutup urusan politik, pasti," katanya.

"Beliau berdua saling uptade, Jokowi sebagai pimpinan koalisi, dan PKB termasuk bagian dari koalisi pemerintahan, saling update," ujarnya.

Syaiful Huda tak merinci spesifik soal obrolan politik antara Jokowi dengan Cak Imin. Termasuk soal membahas pilpres atau tidak.

"Mungkin hanya nyelip-nyelip yang gitu (pilpres). Kalau politik kan agenda politik bisa makro, agenda politik yang elektoral, pasti begitu," katanya.

Mungkin juga, Gus Muhaimin menyampaikan soal elektabilitas PKB yang naik di beberapa survei.

"Mungkin ketua umum juga sampaikan soal pemberitaan dari berbagai survei, PKB yang naik dari papan menengah ke papan atas, SMRC menempatkan rangking tiga, Indo Barometer juga sama," katanya.

"Dan saat yang sama, elektabilitas PKB relate dengan elektabilitas Ketum Gus Muhaimin yang mandataris muktamar menjadi calon presiden," ucapnya

Simak juga 'PKB Respons soal Koalisi Bubar Jika Ada Duet Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem, PKS, dan Demokrat resmi mendeklarasikan koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di 2024. Bawaslu RI akan mengkaji ada tidaknya pelanggaran terkait kegiatan deklarasi oleh tiga partai itu.

"Kami akan mempelajari itu ya, mengkaji itu apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak," kata Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono di Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Totok mengatakan Bawaslu perlu melakukan kajian lebih dulu untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran dalam suatu kegiatan. Setelah itu, barulah Bawaslu dapat memutuskannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena Bawaslu ada kajian awal sebelum kami memutuskan, apa itu melakukan pelanggaran administrasi atau tidak," tuturnya.

Sebelumnya, tiga partai politik peserta Pemilu 2024 mendeklarasikan dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024. Nama koalisi pro Anies itu ialah Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3).

Terdapat enam poin dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir PKS tanggal 22 Maret.

6 poin piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan:

1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya

4. Memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan

5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil

6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Anies Baswedan, mengatakan politik identitas tak terhindarkan pada saat Pemilu. Merespons ucapan Anies, anggota Bawaslu RI Totok Hariyono mengatakan isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) memang cara paling mudah meraup suara.

"Menggunakan isu SARA itu paling gampang, murah, dan mudah untuk meraup (suara). Karena apa? Melahirkan sentimen kelompok, paling gampang," kata Totok di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3/2023).

Totok menuturkan orang yang menempuh politik identitas, kenegarawanannya diragukan. Dia pun mempersilakan rakyat untuk menilai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau itu dilakukan, kualitas kenegarawanannya juga kita ragukan. Biarkan rakyat yang menilai," ujarnya.

Menurut Totok, identitas merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa ditolak. Dia tetap mengimbau agar tidak menggunakan identitas untuk mencari perbedaan.

"Jadi perbedaan itu diarahkan untuk berbuat kebaikan, bukan untuk mencari perbedaan. Jangan menggunakan hal-hal yang berbau agama untuk memantik perbedaan, karena kita itu ideologi Indonesia itu tinggi. Makanya kita redam," ungkap dia.

Lebih lanjut, Totok mengatakan calon pemimpin yang baik akan dapat memperhitungkan tindakan-tindakan yang dilakukannya. Sehingga, menurut dia, masyarakat dapat menilai tindakan yang dilakukan oleh calon pemimpin mereka.

"Calon negarawan ingat, peserta pemilu calon negarawan mana yang baik mana yang buruk, dia bisa mem-forcast, memperhitungkan, 'Oh kalau saya gunakan ini, nanti akan memancing ya, polarisasi'," terang Totok.

"Itulah kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual dari calon kepala negara. Dan rakyat akan menilai apakah calon pemimpin, calon negarawan ini menggunakan cara-cara yang baik atau tidak," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat akhirnya resmi mendeklarasikan koalisinya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di 2024. Koalisi tersebut kini diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3/2023).

Jumpa pers itu turut dihadiri Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP Al Muzamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alasan Pilih Nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

Tim kecil Koalisi Perubahan menjelaskan alasan menentukan nama poros koalisi pro Anies Baswedan menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Nama itu ternyata buah dari diskusi tim kecil selama ini.

"Ya itu berkembang dari hasil diskusi kita di tim kecil bersama Pak Capres (Anies Baswedan) juga. Ya kalau 'perubahan' ini perubahan untuk apa, ya ini perubahan untuk, ya, persatuan," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3).

Sohibul mengatakan pihaknya berkomitmen pembentukan poros koalisi ini bertujuan membawa perubahan dalam kerangka persatuan. Meski begitu, Sohibul membeberkan sempat ada opsi nama lain dari partainya.

"Jadi karena memang kan sebetulnya ultimate kita supaya bagaimana kita ini berubah kepada yang lebih baik tapi dalam kerangka tetap bersatu," ujarnya.

"Karena ada juga ya masukan, 'Koalisi Perubahan untuk Kesejahteraan'. Ya dari PKS juga, 'Untuk Keadilan'," imbuhnya.

Sementara, lanjut Sohibul, usulan nama lain juga datang dari Demokrat. Menurutnya, Demokrat mengusulkan nama poros itu ditambahkan kata 'damai'.

"Dari Demokrat, 'Koalisi Perubahan' ya kalau nggak salah ada 'damai'-nya. Atau 'lebih baik' kalau nggak salah," kata dia.

Meskipun kini nama resminya menjadi KPP, Sohibul mempersilakan publik tetap menyebutnya dengan Koalisi Perubahan.

"Sehingga juga kita tetap mempersilakan kalau publik mau menggunakan ini namanya 'Koalisi Perubahan' aja, silakan aja. Tapi resminya ada itu (untuk Persatuan)," tutur dia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menandatangani piagam deklarasi mendukung Anies Baswedan sebagai capres. NasDem menyebut Anies masih harus mencari sosok cawapres untuk mendampingi dirinya maju dalam Pemilu 2024.

"Secara hukum itu, Anies sudah memenuhi syarat untuk maju sebagai calon presiden 2024. Namun demikian masih ada satu persyaratan yaitu Anies harus menentukan cawapresnya. Kira-kira kapan itu? Kita menunggu hari baik, bulan baik," kata Waketum NasDem Ahmad Ali saat dihubungi, Jumat (24/3/2023).

Ali menuturkan partainya tidak pernah berbicara terkait siapa sosok cawapres Anies, melainkan kriterianya. Dia menyebut cawapres Anies nantinya harus bisa mendulang suara agar menang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"NasDem tidak pernah bicara siapa nama tapi kita bicara kriteria apa yang dibutuhkan Anies memilih cawapres supaya dia bisa menang kemudian dijelaskan kepada rakyat sehingga rakyat memilih Anies. Jadi cawapres ini adalah harus kemudian orang yang bisa melakukan itu," tuturnya.

Ali menyampaikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan masih membuka ruang terhadap partai lain yang ingin bergabung dengan mereka. Dia mengatakan akan ada parpol yang akan bergabung dengan koalisi tersebut.

"Kemungkinan sangat terbuka. Kemungkinan ada parpol yang akan bergabung. Partai apa ya kalau kita bilang sekarang nggak surprise," ujarnya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan deklarasi cawapres Anies belum dilakukan lantaran menunggu parpol lain bergabung.

"Deklarasi (cawapres) belum dilakukan karena masih menunggu teman-teman bergabung," imbuhnya.

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) terdiri dari Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi terbentuk untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres dengan menandatangani piagam deklarasi. PKS mengatakan dengan ditekennya piagam deklarasi, perjuangan mereka tinggal selangkah lagi.

"Piagam deklarasinya tegas dan jelas. Tinggal selangkah lagi. Kita ingin ada politik nilai dan politik transparan. Piagam kerjasama ini satu fondasi yang kuat bagi politik yang sehat dan berkarakter," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali saat dihubungi, Jumat (25/3/2023).

Mardani menuturkan langkah selanjutnya KPP akan segera mendeklarasikan cawapres pendamping Anies. Namun Mardani tidak menyebut kapan deklarasi itu berlangsung, dia mengatakan momen terbaik tengah dicari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akad sudah. Tinggal walimah. Doakan bisa deklarasi segera. Termasuk dengan paket capres dan cawapresnya. Doakan lagi cari momen baik," lanjutnya.

Sebelumnya, ketiga parpol itu telah menandatangani piagam deklarasi Anies Baswedan sebagai capres. Nama lengkap koalisi pro Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3/2023).

Dalam jumpa pers itu turut hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP Al Muzamil.

Terdapat enam poin dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir PKS tanggal 22 Maret.

"Telah ditandatanganinya MoU Koalisi Perubahan. Dengan begitu secara formal ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capres 2024," kata Sudirman Said.

6 poin piagam Koalisi Perubahan:

1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya

4. Memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan

5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil

6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) pengusung capres Anies Baswedan yang dibentuk NasDem, Demokrat, dan PKS kini memiliki kantor bernama Sekretariat Perubahan. Usut punya usut bangunan kantor itu ternyata milik pengusaha sahabat Anies.

Hal itu dibeberkan oleh perwakilan atau LO Anies di Tim Kecil, Sudirman Said. Sekretariat Perubahan berlokasi di Jalan Brawijaya X Nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sudirman mengatakan bangunan berbentuk rumah ini dulunya milik Jenderal TNI (Purn) Poniman. Poniman merupakan panglima di era Soeharto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini dulu kediamannya Pak Jenderal Poniman. Itu Menhan, Pangab, di zamannya Pak Harto," kata Sudirman Said usai acara pengumuman piagam deklarasi di Sekretariat Perubahan, Jumat (24/3/2023).

Sudirman Said mengatakan Poniman mendiami itu selama sekitar 5 dekade. Setelah Poniman wafat, bangunan rumah itu kemudian dibeli seorang pengusaha.

"Beliau di sini 52 tahun. Kemudian rumah ini, setelah beliaunya wafat, ibunya juga wafat, kemudian dibeli oleh seorang sahabat seorang pengusaha yang kemudian meminjamkan rumah ini," kata dia.

Sudirman mengatakan saat ini si pengusaha meminjamkan bangunan itu kepada pihaknya. Menurutnya, pengusaha ini merupakan sahabat lama Anies.

"Dipinjamkan oleh pemilik baru," kata Sudirman.

"Nggak (terafiliasi dukungan ke Anies). Itu sahabatnya Pak Anies. Sahabat lama," imbuhnya.

Meski telah digunakan untuk pengumuman deklarasi koalisi, Sudirman mengatakan kantor sekretariat itu belum diresmikan. Dia mengatakan peresmiannya akan digelar setelah hari raya Lebaran.

"Diresmikan sih belum karena kan ini masih ditata. Tapi sudah mulai bisa digunakan. Jadi kalau ada pertemuan-pertemuan koalisi di sini, kalau ada event media di sini," ujar Sudirman.

"Ya peresmian nanti cari waktu yang baik. Mungkin habis Lebaran, lebih leluasa," sambungnya.


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) besutan NasDem, Demokrat, dan PKS yang mengusung capres Anies Baswedan kini sudah memenuhi syarat presidential threshold (PT) 20%. LO Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan pihaknya masih tetap mengajak parpol lain bergabung ke poros koalisinya.

"Sejauh ini, Anies adalah merupakan figur pertama yang telah mengantongi syarat pencapresan yaitu 28,3%. Tetapi tetap membuka ruang bagi partai lain untuk bergabung dalam Koalisi Perubahan," kata Sudirman Said dalam konferensi pers pengumuman piagam deklarasi di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Meski sudah mengantongi tiket maju capres, Sudirman menekankan Anies masih berstatus sebagai bakal calon presiden sampai saat ini. Hal ini lantaran Anies baru resmi menjadi capres saat didaftarkan ke KPU pada Oktober 2023 nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Istilah 'bakal calon' penting digarisbawahi karena secara formal baru menjadi calon apabila mendaftar di KPU," katanya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengklaim KPP bukanlah kumpulan partai politik yang eksklusif. Dengan demikian, pihaknya terbuka bagi partai lain yang ingin bergabung.

"Kami sebagai koalisi tentunya saja kami tidak eksklusif pada tiga partai ini tidak eksklusif pada tiga partai ini. Kami membuka kemungkinan bergabungnya partai-partai lain ke dalam koalisi kami," kata Sohibul.

Menurutnya, Anies sendiri juga akan menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain menjelang pemilu. Hal serupa, ujarnya, pun terus digencarkan oleh masing-masing petinggi parpol di internal koalisi.

"Dan itu dilakukan oleh capresnya sendiri, oleh Pak Anies berkomunikasi dengan partai lain dan juga dilakukan oleh kami para pimpinan partai-partai politik yang sudah berkoalisi ini," kata Sohibul.

"Mudah-mudahan dengan cara itu nanti koalisi ini memiliki basis massa yang luas, dan tentu saja menjadi kokoh dan memenangkan Pilpres 2024 yang akan datang," imbuhnya.

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, masih belum menentukan nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampinginya maju di Pilpres 2024. Anies disebut telah meminta tim kecil agar membantunya mengambil keputusan final dalam penentuan cawapres pada 15 Maret 2023 lalu.

"Informasi untuk diketahui bersama bahwa pada Rabu Kliwon 15 Maret 2023, capres Pak Anies telah memutuskan untuk menugaskan tim 8 atau tim kecil," kata LO Anies Baswedan, Sudirman Said, dalam konferensi pers pengumuman piagam deklarasi di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Sudirman Said mengatakan tim ini bakal memfinalkan nama cawapres yang nantinya ditunjuk oleh Anies. "Tim kecil ini untuk membantu beliau dalam memfinalkan pilihan-pilihan dari calon wakil presiden," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan diisi oleh 8 orang anggota yang diwakili masing-masing partai NasDem, PKS dan Partai Demokrat (PD). Berikut daftar anggota Tim Kecil tidak termasuk Anies Baswedan:

1. Sugeng Suparwoto NasDem

2. Willy Aditya NasDem

3. M. Sohibul Iman PKS

4. Al Muzammil Yusuf PKS

5. Teuku Riefky Harsya PD

6. Iftitah Sulaiman PD

7. Dadang Juliantara LO

8. Sudirman Said LO

Dalam kesempatan itu, Sudirman menegaskan NasDem, Demokrat dan PKS telah resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Ketiga partai itu telah meneken piagam koalisi.

"Hari ini milestone baru yaitu telah ditandatangani piagam Koalisi Perubahan," ujar Sudirman Said.

"Dengan piagam itu secara formal tiga partai secara bulat mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden," lanjut dia.

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP masih banyak beredar di publik. PKS, salah satu parpol koalisi, mengungkapkan bahkan ada ketua umum (ketum) parpol yang ingin bergabung ke porosnya tetapi mensyaratkan jadi cawapres Anies.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mulanya mengatakan ada sejumlah nama cawapres potensial yang dijaring koalisinya. Menurutnya, dari PKS, NasDem, dan Demokrat memiliki nama usulan cawapres masing-masing.

"Ya kan sebetulnya nama-namanya sudah beredar. Ya jelas dari PKS ada Kang Aher. Dari Demokrat ada AHY. Dari NasDem ada Bu Khofifah. Bahkan juga sebelumnya ada Pak Andika. Kemudian ada juga Mbak Yenny, itu juga ada muncul," kata Sohibul usai pengumuman deklarasi piagam KPP di Sekretariat Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sohibul pun membeberkan ada ketum parpol yang ingin jadi cawapres Anies. Dia membocorkan parpol itu merupakan parpol parlemen.

"Ya tentu sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat. Yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umumnya ingin menjadi cawapres. Ketum parpol di luar kita. Jadi di luar tiga ini kan ada partai yang juga berkomunikasi. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres, kan ada juga," kata Sohibul.

"Iya dong, yang berkomunikasi parpol-parpol parlemen," imbuhnya.

Namun Sohibul enggan menyebutkan ketum parpol mana yang dimaksud. Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya menekankan urusan penentuan cawapres tetap memprioritaskan pertimbangan yang berkembang di internal koalisi.

"Nggak. Tebak-tebak aja," katanya.

"Tentu kan kita berikan pemahaman bahwa ini koalisi yang awal udah ada nih bertiga. Ya tentu saja yang jadi priority dalam hal pencawapresan ya tentu apa yang berkembang dari tim tiga ini," lanjutnya.

Simak Video 'Koalisi Perubahan Sepakati Piagam Calonkan Anies di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Nama poros koalisi pro Anies Baswedan yang dibesut oleh NasDem, Demokrat, dan PKS kini diperkenalkan menjadi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Tim kecil Koalisi Perubahan menjelaskan alasan di balik pemilihan nama tersebut.

"Ya itu berkembang dari hasil diskusi kita di tim kecil bersama Pak Capres (Anies Baswedan) juga. Ya kalau 'perubahan' ini perubahan untuk apa, ya ini perubahan untuk, ya, persatuan," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (24/3/2023).

Sohibul mengatakan pihaknya berkomitmen pembentukan poros koalisi ini bertujuan membawa perubahan dalam kerangka persatuan. Meski begitu, Sohibul membeberkan sempat ada opsi nama lain dari partainya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi karena memang kan sebetulnya ultimate kita supaya bagaimana kita ini berubah kepada yang lebih baik tapi dalam kerangka tetap bersatu," ujarnya.

"Karena ada juga ya masukan, 'Koalisi Perubahan untuk Kesejahteraan'. Ya dari PKS juga, 'Untuk Keadilan'," imbuhnya.

Sementara, lanjut Sohibul, usulan nama lain juga datang dari Demokrat. Menurutnya, Demokrat mengusulkan nama poros itu ditambahkan kata 'damai'.

"Dari Demokrat, 'Koalisi Perubahan' ya kalau nggak salah ada 'damai'-nya. Atau 'lebih baik' kalau nggak salah," kata dia.

Meskipun kini nama resminya menjadi KPP, Sohibul mempersilakan publik tetap menyebutnya dengan Koalisi Perubahan.

"Sehingga juga kita tetap mempersilakan kalau publik mau menggunakan ini namanya 'Koalisi Perubahan' aja, silakan aja. Tapi resminya ada itu (untuk Persatuan)," tutur dia.

Diketahui, tiga partai politik pengusung bakal capres 2024 Anies Baswedan telah menandatangani piagam deklarasi. Nama lengkap koalisi pro Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3).

Dalam jumpa pers itu turut hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Al Muzammil, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Sudirman Said.


Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS, yang mencapreskan Anies Baswedan telah meneken piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Piagam itu memuat 6 poin kesepakatan. Apa saja?

Dalam jumpa pers yang digelar di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Kamis (24/3/2024), turut hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya, Sugeng Suparwoto, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS Al Muzammil, Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Sudirman Said.

Piagam deklarasi Koalisi Perubahan ini ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir Syaikhu tanggal 22 Maret.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tim kecil Koalisi Perubahan untuk Persatuan. (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

"Telah ditandatanganinya MoU Koalisi Perubahan. Dengan begitu secara formal ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capres 2024," kata Sudirman Said.

Di kesempatan itu, Riefky mengatakan poin pertama memperkenalkan nama resmi koalisi yang disepakati. Riefky menyebut nama poros koalisi ini yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Riefky.

Dalam piagam itu juga memandatkan Anies untuk memilih calon wakil presiden (cawapres) dan berkomunikasi dengan parpol-parpol lain.

6 poin piagam Koalisi Perubahan:

1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya

4. Memberikan keleluasan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan

5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil

6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

6 Poin Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan. (Firda Cynthia Anggrainy Al Djokya/detikcom)

Halaman 1 2 Selanjutnya


Tiga partai politik pengusung bakal calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan telah menandatangani piagam deklarasi. Nama lengkap koalisi pro Anies yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP.

"Yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan," kata Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky saat jumpa pers di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (24/3/2023).

Dalam jumpa pers itu turut hadir Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, serta Ketua DPP Al Muzamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terdapat enam poin dalam piagam deklarasi Koalisi Perubahan yang ditandatangani Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Surya Paloh tanda tangan pada 1 Maret, AHY 2 Maret, terakhir PKS tanggal 22 Maret.

"Telah ditandatanganinya MoU Koalisi Perubahan. Dengan begitu secara formal ketiga partai telah memutuskan secara bulat mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai capres 2024," kata Sudirman Said.

6 poin piagam Koalisi Perubahan:

1. Membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan

2. Mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024-2029

3. Memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya

4. Memberikan keleluasaan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan

5. Membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil

6. Pada waktunya mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

"Itu menjadi enam poin di dalam piagam yang ditandatangani oleh tiga ketua umum partai," imbuh Sekjen PD Teuku Riefky.

Senada, Sohibul Iman menegaskan penandatanganan piagam ini merupakan pelengkap komitmen tiga partai pendukung Anies Baswedan. Mereka bersepakat membentuk KPP.

"Di piagam ini dilengkapi juga komitmen koalisi tiga partai dengan membentuk KPP, Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Saya kira itu yang menjadi hal penting dari penandatanganan piagam koalisi tiga partai ini," kata Sohibul Iman.

Lihat juga Video 'Survei LSP: 97% Warga Kenal Prabowo, Anies-Ganjar di Angka 89%':

[Gambas:Video 20detik]


Tim kecil Koalisi Perubahan yang terdiri dari NasDem, PKS, dan Demokrat akan mengadakan pertemuan sore ini. Pertemuan tersebut akan membahas piagam deklarasi ketiga partai.

"Iya (pertemuan tim kecil), konpers (konferensi pers) sekalian. Terkait piagam," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya saat dikonfirmasi, Jumat (24/3/2023).

Willy menyebut pertemuan itu akan diadakan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Rencananya tim kecil akan bertemu pukul 16.00 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lokasi Sekretariat Perubahan, jam 16.00 WIB," ujar Willy.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim menyebut pertemuan itu akan memperkenalkan piagam deklarasi Koalisi Perubahan. "Memperkenalkan piagam deklarasi karena semua ketua partai sudah teken," ujarnya.

Sebelumnya, Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sudah menandatangani berkas kesepakatan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres) 2024. Ketiga partai Koalisi Perubahan bakal segera deklarasi bersama.

Pada awal Maret, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dahulu menandatangani nota kesepahaman Koalisi Perubahan. Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi masing-masing partai politik pendukung Anies Baswedan.

"Berdasarkan informasi yang telah beredar di publik yang bersumber dari Bang Andi Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai bahwa nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh Mas Ketum AHY dan Ketum NasDem Pak Surya Paloh," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Senin (6/3) lalu.

Sementara itu, PKS saat itu masih menyesuaikan jadwal antara Anies Baswedan dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Nantinya, kata juru bicara PKS Muhammad Kholid yang dihubungi Selasa (7/3), Anies akan membawa dokumen nota kesepahaman itu ke Syaikhu.

Akhirnya, menjelang akhir Maret, PKS melengkapi tiga partai yang meneken kesepakatan Koalisi Perubahan. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu langsung dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu bakda tarawih. Dan tadi malam juga, Presiden Ahmad Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan. Jadi, alhamdulillah 3 partai sudah signed semua," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Sohibul menyebut kedatangan Anies sudah diagendakan sejak deklarasi dukungan PKS pada Februari lalu. Anies dan Ahmad Syaikhu sempat belum bertemu lantaran mempunyai agenda masing-masing yang tak bisa dihindarkan.

Artinya, tiga partai pendukung Anies yakni NasDem, Demokrat, dan PKS sudah lengkap menandatangani kesepahaman berkas Koalisi Perubahan. Namun, hingga kini belum ada nama cawapres pendamping Anies Baswedan, nama cawapres diserahkan kepada Anies.

Simak juga 'Momen AHY Temui Anies di Pendopo: Tukar Pikiran soal Kemajuan Bangsa':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sudah menandatangani berkas kesepakatan Koalisi Perubahan mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Ketiga partai Koalisi Perubahan bakal segera deklarasi bersama.

Pada awal Maret, Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih dahulu menandatangani nota kesepahaman Koalisi Perubahan. Nota kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi masing-masing partai politik pendukung Anies Baswedan.

"Berdasarkan informasi yang telah beredar di publik yang bersumber dari Bang Andi Mallarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai bahwa nota kesepahaman tersebut telah ditandatangani oleh Mas Ketum AHY dan Ketum NasDem Pak Surya Paloh," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, Senin (6/3) lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, PKS saat itu masih menyesuaikan jadwal antara Anies Baswedan dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Nantinya, kata juru bicara PKS Muhammad Kholid yang dihubungi Selasa (7/3), Anies akan membawa dokumen nota kesepahaman itu ke Syaikhu.

Akhirnya, menjelang akhir Maret, PKS melengkapi tiga partai yang meneken kesepakatan Koalisi Perubahan. Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu langsung dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu bakda tarawih. Dan tadi malam juga, Presiden Ahmad Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan. Jadi, alhamdulillah 3 partai sudah signed semua," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dikonfirmasi, Kamis (23/3).

Tim kecil Koalisi Perubahan dan Anies Baswedan. (Silvia Ng/detikcom)

Sohibul menyebut kedatangan Anies sudah diagendakan sejak deklarasi dukungan PKS pada Februari lalu. Anies dan Ahmad Syaikhu sempat belum bertemu lantaran mempunyai agenda masing-masing yang tak bisa dihindarkan.

"Sesuai kesepakatan tim kecil koalisi, dokumen itu harus disirkulirkan oleh Anies ke para pimpinan parpol koalisi. Kebetulan awal Maret itu Anies ada undangan ke Australia, dan sehari sebelum Anies kembali ke Tanah Air Presiden Ahmad Syaikhu harus pergi ke Amerika bersama rombongan Komisi I DPR RI dan rombongan FPKS," kata Sohibul.

Artinya, tiga partai pendukung Anies yakni NasDem, Demokrat, dan PKS sudah lengkap menandatangani kesepahaman berkas Koalisi Perubahan. Namun, hingga kini belum ada nama cawapres pendamping Anies Baswedan, nama cawapres diserahkan kepada Anies.

Halaman 1 2 Selanjutnya