Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan hadir langsung di pengadilan New York saat sidang perdana kasus penipuan yang menjerat dirinya dan anak-anaknya digelar. Trump mengecam tuduhan dirinya secara curang menggelembungkan nilai properti dan aset miliknya sebagai tuduhan palsu.

Seperti dilansir Reuters, Senin (2/10/2023), sidang kasus perdata yang menjerat Trump, anak-anaknya dan Trump Organization ini dijadwalkan untuk digelar pertama kalinya pada Senin (2/10) waktu AS. Trump dalam pernyataannya mengumumkan dirinya akan menghadiri langsung persidangan itu.

"Saya akan hadir di pengadilan besok (2/10) pagi untuk memperjuangkan nama dan reputasi saya," tegas Trump dalam pernyataan media sosial Truth Social miliknya pada Minggu (1/10) waktu setempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam postingannya, Trump mengecam Jaksa Agung negara bagian New York Letitia James dan hakim yang menangani kasus tersebut. Dia secara terang-terangan menyebut kasus itu 'tidak adil, tidak terkendali, dan kejam dalam mengejar saya'.

Dalam putusannya pekan lalu, hakim negara bagian New York Arthur Engoron menyatakan Trump dan bisnis keluarganya telah melakukan penipuan dengan menaikkan nilai properti dan aset-aset lainnya untuk memenuhi kebutuhan bisnis mereka.

Trump dan para tergugat lainnya dalam kasus perdata ini berargumen bahwa mereka tidak pernah melakukan penipuan.

"Dia menilai Mar-a-Lago di Palm Beach, Florida, sebesar US$ 18 juta, padahal nilainya mencapai 50-100 kali lipat dari nilai tersebut. Penilaiannya adalah PENIPUAN dalam rangka Intervensi Pemilu, dan lebih buruk lagi," sebut Trump dalam pernyataannya merujuk pada hakim New York dan kasus perdata ini.

"SELURUH KASUS INI PALSU!!! Sampai jumpa di pengadilan -- Senin pagi," imbuh Trump.

Simak juga Video 'Trump Sebut Pilpres AS 2024 Penting: Negara Kita Akan 'Masuk Neraka'':

[Gambas:Video 20detik]

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.


Petinggi PCNU Banyuwangi punya sikap berbeda terkait dengan arah dukungan kepada capres tertentu. Perebadaan itu tampak dalam pernyataan Wakil Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi KH Abdul Ghofar dan Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi KH Ali Makki Zaini.

Sebelumnya, Wakil Rais Syuriyah PCNU Banyuwangi KH Abdul Gofar menyatakan NU Banyuwangi 90% mendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Hal ini dikatakan saat Anies-Cak Imin mengunjungi Ponpes Darussalam Blok Agung, Banyuwangi akhir bulan lalu. Saat itu Cak Imin mengingatkan kepada warga Banyuwangi bahwa PKB adalah partai yang dilahirkan dari tubuh NU.

KH Abdul Gofar lantas merespons pernyataan Cak Imin. Dia menyebut bahwa mayoritas warga NU Banyuwangi akan mendukung AMIN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Banyuwangi NU ya 90% mendukung AMIN," kata KH Abdul Gofar kepada detikJatim, Kamis (28/9).

Namun, pernyataan berbeda disampaikan Ketua Tanfidziyah PCNU Banyuwangi KH Ali Makki Zaini. Gus Makki menegaskan bahwa PCNU Banyuwangi tegak lurus mengikuti arahan PBNU.

"Pengurus NU hierarkinya jelas, kemarin, beberapa hari lalu Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar sudah menyampaikan bahwa agar pengurus bahkan warga, menunggu komando. Jadi bagi PCNU Banyuwangi tidak ada alasan lagi untuk bagaimana-bagaimana dan tegak lurus kepada Rais Aam PBNU," tegas Gus Makki kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Gus Makki menambahkan, sejauh ini tak ada cepres maupun cawapres yang PDKT dengan PCNU Banyuwangi. Capres yang melakukan pendekatan kepada PCNU Banyuwangi justru akan rugi.

"Ndak ada lah PDKT PTDKT, ya ndak mungkin daerah punya sikap itu. Kalau pendekatan ya melalui beliau-beliau yang di PB, kalau di kita ya tegak lurus bagaimana peluitnya Rais Aam kita ngikut. Ya rugi kalau pendekatannya ke kita", terang Gus Makki.

Lantas, apakah PCNU Banyuwangi akan mendukung salah satu paslon di Pilpres 2024? Gus Makki kembali memastikan bahwa pihaknya menunggu komando PBNU.

"Dipastikan nunggu peluit dari PBNU tegak lurus, karena kami yakin keputusannya tidak diambil serampangan, pasti akan diambil setelah serap aspirasi oleh stakeholder yang ada di dalam PB. Saya pastikan keputusan PCNU Banyuwangi tegak lurus terhadap keputusan PBNU," imbuhnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Mobil berpelat F 414 RI yang biasa ditumpangi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyambangi Istana Bogor. SBY dikabarkan bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan di di salah satu pintu masuk Istana Bogor tepatnya di Jalan Juanda (depan Kantor Wali Kota Bogor), pada pukul 16.00 WIB, Senin (2/10/2023), pintu berwarna hitam itu sempat tertutup rapat dan terpasang barier.

Kemudian, sekitar pukul 16.42 WIB, barier oranye itu dibuka sebagian. Para petugas yang sebelumnya berada di dalam sempat keluar dan terlihat berkoordinasi. Tidak berselang lama barier ditutup kembali, petugas pun masuk ke dalam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sekitar pukul 16.52 WIB, terlihat mobil berpelat F 414 RI melewati pintu tersebut. Ada pengawalan satu mobil polisi yang menyalakan sirine.

Tidak lama, dari kejauhan, terpantau ada masuk ke dalam area Istana. Meski demikian, pelat kendaraan tersebut tidak terlihat lagi ketika hendak parkir.

Foto: Mobil F 414 RI milik SBY ke Istana Bogor. (dok. repro).

Untuk diketahui, mobil F 414 RI biasa ditumpangi SBY dalam beberapa kegiatan. Mobil ini juga ditumpangi SBY saat hadir ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (17/9).

Berdasarkan informasi yang diterima, ada pertemuan antara Jokowi dan SBY di Istana Bogor. Pertemuan itu direncanakan pukul 16.00 WIB. detikcom telah menghubungi 3 narasumber yang mengetahui rencana pertemuan tersebut dan membenarkannya.

Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari Partai Demokrat terkait pertemuan SBY dan Jokowi. Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra hanya tersenyum saat ditanya benar tidaknya pertemuan SBY dan Jokowi sore ini.

Lihat juga Video 'Demokrat Dukung Prabowo Capres 2024 hingga SBY Nyanyi 'Kamu Nggak Sendirian'':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui menerima banyak tawaran menjadi calon wakil presiden (cawapres). Meski begitu, Gibran mengaku memilih menunggu keputusan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Tadi yang ditanyakan ke Pak Ketua DPC (FX Rudy) benar (dilirik jadi cawapres), yang namanya tawaran itu banyak, tawaran dari capres yang lain banyak, dari kompetitor banyak," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (2/10/2023)

Gibran enggan berkomentar banyak soal siapa saja yang menawarkannya menjadi cawapres. Dia hanya mengatakan selalu melaporkan perkembangan politik ke partai, termasuk soal wajahnya yang muncul di baliho sebagai cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PBB bukan tawaran itu jangan disalahartikan. Iya saya selalu melaporkan, (baliho) iya saya laporkan juga kalau itu dari relawan," ujarnya.

Gibran menegaskan akan mengikuti keputusan Megawati Soekarnoputri meski banyak yang melirik sebagai cawapres baik untuk Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo.

"Intinya saya ikut keputusan ibu ketua umum ditugaskan apa, ditugaskan di mana saya ikut beliau. Intinya saya kan punya pimpinan ada apapun itu, saya pertemuan dengan siapa, pasti saya laporan hasil pertemuannya apa pasti laporan wong sekarang semua masih cair," tegasnya.

Baca berita selengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Sampai Mana Kemungkinan Gibran jadi Cawapres Prabowo?':

[Gambas:Video 20detik]


Meski sudah resmi menjadi Ketua Umum (Ketum) PSI, Kaesang Pangarep belum juga terlihat memakai atribut partai. Ia membeberkan alasannya.

"Mbaknya kok protes. Teman PSI aja nggak protes," ucap Kaesang ditemui di HUT Paguyuban Sosial Marga Tionghoa (PSMTI), TMII, Senin (2/10/2023). Kaesang menjawab pertanyaan wartawan mengapa dirinya belum juga memakai baju PSI.

Ia mengaku tidak ada alasan khusus mengapa dirinya belum memakai atribut PSI itu. Putra bungsu Presiden Jokowi ini mengaku akan mengenakan baju PSI besok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak. Biasa aja," jelasnya.

"Besok (rencana pakai baju PSI)," imbuhnya.

Kaesang sendiri ditetapkan sebagai Ketum PSI beberapa hari setelah menjadi anggota dan mendapat KTA PSI. Penetapan Kaesang sebagai Ketum PSI saat Kopdarnas PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (25/9/2023).

Berbagai safari politik telah ia lakukan, mulai dari blusukan melihat hasil kerja sang ayah Jokowi, hingga bertemu bacapres Prabowo. Namun, semua itu ia lakukan tanpa mengenakan atribut PSI.

Terpantau Kaesang sendiri lebih memilih memakai baju biru gelap berlogo kartun populer Minion dibanding mengenakan atribut PSI saat safari dirinya melihat Waduk Pluit, Jakarta Utara Rabu (27/9/2023).

Simak juga Video 'Kaesang Ngaku Sudah Atur Rencana Pertemuan dengan Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Sebanyak tujuh kepala desa (kades) di Kabupaten Magelang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024. Untuk itu, mereka mengundurkan diri dari jabatan sebagai kades.

"Itu ada tujuh kepala desa. Sudah kita sampaikan kepada partai sejak awal bahwa mereka harus sudah menyerahkan surat keputusan pemberhentian dari atasan (bupati) maksimal sebelum batas akhir masa pencermatan DCT (daftar calon tetap)," kata Wardoyo, Komisioner KPU Kabupaten Magelang, Divisi Teknis Penyelenggaraan kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Berdasarkan data ketujuh kades yang daftar caleg meliputi Kades Puncungrejo, Muntilan, Mukh Ma'ruf melalui PKB. Kemudian, Kades Sidogede, Grabag, Vibrianto Adhitiawan Candra (PDIP), Kades Danurejo, Mertoyudan, Eko Prasetyo (PDIP), dan Kades Banjarharjo, Salaman, Suprastiyo melalui PPP.

Berikutnya Kades Jambewangi, Pakis, Ariyanto (PDIP), Kades Ambarketawang, Mungkid, Muhammad Anas (PDIP), serta Kades Tampingan, Tegalrejo, Muh Heri Siswanto (PDIP).

"Sejak DCS sudah kita tempelkan, masyarakat untuk memberikan tanggapan termasuk orang-orang yang nyaleg ini siapa informasinya. Karena kami sistem verifikasi silon (aplikasi yang digunakan oleh tiap satu kerja di KPU) input. Ketika dari partai, calon menginput pekerjaannya bukan pekerjaan harus mundur, maka kami pun tidak tahu kalau tidak ada informasi dari publik," ujarnya.

"Misalkan informasi pekerjaan wiraswasta, maka tidak wajib mundur karena wiraswasta (KTP), padahal dia sebagai perangkat desa. Tetapi KTP dia masih wiraswasta, maka dia nginput silonnya wiraswasta. Ketika ada informasi publik bahwa perangkat desa, maka kita baru tahu," kata Wardoyo.

Ditemui terpisah, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Kabupaten Magelang, Djoko Susilo mengatakan, berkaitan dengan pemberhentian atau penerbitan surat keputusan bupati tentang pemberhentian kepala desa yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD sudah terbit.

"Jadi per tanggal 2 Oktober 2023, nanti SK (surat keputusan) kita sampaikan kepada yang bersangkutan melalui camat masing-masing. Iya (tujuh disetujui)," kata Djoko.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baca selengkapnya di halaman berikutnya....


Spanduk bernada protes akan kondisi jalan yang rusak parah dipasang oleh warga Desa Karyamukti, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Dalam spanduk yang dipasang sejak Sabtu (30/9/2023) itu tertulis 'KAMI WARGA DESA KARYAMUKTI TIDAK AKAN MENGIKUTI PEMILU 2024 SEBELUM JALAN KABUPATEN DI WILAYAH DESA KARYAMUKTI KECAMATAN CILILIN DIBANGUN. MOHON PERHATIANNYA PEMDA KBB KAMI SANGAT LELAH'.

Dasep (47), warga setempat mengatakan aksi protes itu dilakukan warga karena sudah jengah terus menerus diiming-imingi janji perbaikan jalan tersebut namun tak kunjung terealisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi di spanduk kami bilang sebelum jalan kabupaten dibangun, maka masyarakat tidak akan mencoblos. Tapi kalau diperbaiki sebelum pemilu ya mungkin akan mencoblos. Kalau enggak, ya golput," ujar Dasep saat ditemui, Senin (2/10/2023).

Dasep mengatakan sebelum memasang spanduk itu, ia dan warga lainnya sudah sering melakukan protes dengan berbagai cara. Mulai dari menanam pohon pisang di tengah jalan hingga berpura-pura memancing di jalan yang berlubang saat digenangi air di musim hujan.

"Jadi memang sudah sering, waktu itu juga kita sempat tanam pohon pisang. Terus warga yang kreatif bikin gambar pembalap motogp jatuh di jalan itu. Jadi memang kondisi jalannya 99 persen sudah rusak," kata Dasep.

Menurut Dasep, ia dan warga lainnya tak ingin tahu siapa yang berwenang memperbaiki jalan tersebut. Sebab buat mereka, yang utama hanya realisasi janji perbaikan jalan.

Warga Melintasi Jalan Karyamukti yang Rusak Parah Foto: Whisnu Pradana/detikJabar

"Ya buktinya sampai sekarang nggak pernah dibangun cuma dijanjikan terus menerus. Masyarakat nggak mau tahu yang membangun siapa yang penting ingin segera diperbaiki. Ini salah satu akses utama, menghubungkan kabupaten (Bandung) dan KBB," ucap Dasep.

Sementara itu Sekretaris Desa Karyamukti, Sutandar mengatakan jika status jalan tersebut merupakan milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pihaknya sudah berulang kali mengajukan perbaikan namun belum terlaksana.

"Ya setiap tahun kita memang mengajukan, tapi buktinya sampai sekarang memang belum terlaksana karena berbagai alasan yang disampaikan Pemda KBB," kata Sutandar.

Ia memaklumi langkah warga yang meluapkan rasa kecewanya dengan berbagai cara, salah satunya menolak memberikan suara alias bakal golput pada Pemilu 2024 mendatang.

"Memang kemarin warga protes dengan mengancam golput saat pemilu, kemudian sempat mau mendemo desa tapi tidak jadi. Waktu 17 Agustusan, mereka membuat miniatur stoom dan buldozer seolah-olah memperbaiki jalan. Jadi memang mereka ini sudah lelah dan bosan dijanjikan terus menerus," ucap Sutandar.

Namun saat ini spanduk itu sudah diturunkan oleh warga sesuai arahan dari pemerintah kecamatan setempat. Mereka dijanjikan aspirasinya akan segera disampaikan ke pemda KBB. Namun jika berdusta, warga berjanji akan menggelar aksi protes lebih besar lagi.

12 Tahun Tak Tersentuh Perbaikan

Sekretaris Desa Karyamukti, Sutandar, mengatakan jalan itu sudah rusak sejak lama. Belasan tahun berlalu, tak ada perhatian dari pemerintah untuk jalan tersebut.

"Jadi kondisi jalan ini memang rusak parah, mungkin sudah 12 tahun. Jadi sejak 2001 itu belum pernah ada perbaikan apa-apa, ya dibiarkan rusak begini saja," kata Sutandar saat ditemui di Kantor Desa Karyamukti, Senin (2/10/2023).

Jalan itu menjadi akses utama warga mengangkut hasil pertanian, seperti cabai, tomat, hingga kopi yang sejak tahun 2020 dicanangkan menjadi produk khas Desa Karyamukti. Namun bahaya mengintai warga kala melintasi jalan yang permukaannya sama sekali tak ada yang rata.

"Jadi ini jalan warga untuk mengangkut hasil pertanian karena kan mayoritas petani. Ada cabai, tomat, itu diangkutnya ke Soreang dan Pasar Caringin. Lewat sini karena mengurangi jarak tempuh, waktu, dan bahan bakar. Kalau ke Cililin kan mutar," ucap Sutandar.

Selama 12 tahun itu juga, warga bergerak secara swadaya memperbaiki jalan meskipun hanya penambalan yang tak terlalu berpengaruh pada kelaikan jalan untuk dilintasi.

"Terakhir itu tahun 2021, warga Desa Karyamukti sama Desa Nangerang itu swadaya memperbaiki jalan. Kalau tidak salah dari Desa Karyamukti itu patungan Rp12 juta, nah dari Desa Nangerang itu Rp13 juta. Tapi nggak lama rusak lagi," tutur Sutandar.

Pihaknya sendiri tak tinggal diam. Sejak 2018 berulangkali pengajuan perbaikan jalan disampaikan ke Pemerintah KBB, namun tak ada satupun pertanda jalan bakal segera diperbaiki.

"Jadi 2018, 2019, sampai 2020 terus kita ajukan. Di 2020 tidak jadi karena alasan anggaran dialihkan untuk penanganan COVID-19. Kita ajukan lagi, terus dapat kabar di pertengahan 2023 mau diperbaiki," ujar Sutandar.

Lagi-lagi, harapan semu semata. Hingga bulan Oktober 2023, tak ada kepastian kapan jalan itu bakal dipulas agar tak membahayakan warga setempat. Sebab tak jarang warga mengalami kecelakaan tunggal karena tak ratanya permukaan jalan.

"Nah kemarin dapat kabar di Mei 2023 mau diperbaiki, tapi sampai Oktober ini tidak ada kabar. Padahal kami sudah memperbaiki drainase sesuai arahan dari Dinas PUTR," kata Sutandar.

Protes Jalan Rusak di Bengkulu Utara, Warga Gelar Lomba Mancing di Jalan


Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis hasil survei terbaru bertajuk Swing Voters, yang turut memotret figur calon wakil presiden (cawapres) yang diharapkan oleh masyarakat. Survei tersebut menunjukkan Ridwan Kamil (RK) kembali menempati posisi teratas.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan hasil tersebut berdasarkan paparan hasil survei yang disiarkan secara daring pada Sabtu, 30 September 2023.

Dia mengakui ada perubahan hasil survei cawapres terkini bila dibandingkan dengan hasil survei terdahulu. Adapun survei dilakukan mulai 25 Agustus hingga 3 September 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebelumnya kami temukan Erick Thohir menempati peringkat pertama, di survei terakhir kami Erick disalip oleh Ridwan Kamil," ungkapnya, dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

IPI mengusung 19 daftar nama yang dinilai pantas menjadi cawapres. Hasilnya, sebanyak 16,6% memilih Ridwan Kamil. Sisanya 13,9% memilih Erick Thohir, kemudian 11,3% memilih Sandiaga Salahuddin Uno.

Merujuk hasil survei tersebut, Ridwan Kamil juga mengungguli Agus Harimurti Yudhoyono, Gibran Rakabuming Raka, Mohammad Mahfud MD, serta Khofifah Indar Parawansa.

Belakangan ini isu dukungan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dalam kancah Pilpres 2024 dianggap memiliki hubungan, sehingga IPI memotret suara masyarakat yang berlatar belakang Ormas Islam.

Diakui oleh Burhanuddin, NU mendominasi suara masyarakat yang merasa berada dalam keluarga besar Ormas Islam di Indonesia. Angkanya mencapai 45,5%.

Hasilnya, sebagian besar di antara mereka mendukung Ridwan Kamil untuk masuk bursa Pilpres 2024. Burhanuddin menegaskan jawaban itu memang bisa jadi tidak sama dengan pandangan elite atau pihak-pihak yang mengklaim menjadi representasi NU.

"Jadi, berbeda dengan klaim elite, pendukung NU yang menjatuhkan pilihan kepada Ridwan Kamil itu cukup besar 18,3 persen," kata dia.

Di bawah pria yang akrab dipanggil RK tersebut, ada nama Erick Thohir dengan raihan hasil survei pada angka 15,6%. Berbeda dengan Erick yang memiliki kaitan dengan NU lantaran sudah menjadi bagian Banser. Burhanuddin menyatakan RK tidak dikenal terafiliasi secara langsung dengan NU.

"Tetapi, banyak pemilih NU yang memilih dia. Setelah kami zoom in, ternyata memang warga NU yang tinggal di Jawa Barat banyak yang memilih Kang Ridwan Kamil," jelasnya.

Lewat survei yang sama, responden Indikator Survei Indonesia menilai RK paling pantas mendampingi Ganjar Pranowo yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden (capres) PDIP.

"Lagi-lagi ini pilihan publik. Karena kita tahu kewenangan menentukan cawapres kan ditangan para ketua umum partai. Jadi, kalau ditanya kepada elite partai mungkin berbeda. Yang diberitakan oleh media itu kan kebanyakan adalah aspirasi elite, nah kita coba nyempil nih ada aspirasi pemilih," terangnya.

Di sisi lain, Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Taufik Damas menyampaikan pihaknya berharap besar cawapres yang dipilih mendampingi para capres nanti adalah perwakilan dari NU.

"Namun demikian, yang penting adalah figur yang memiliki komitmen dan integritas untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada Rakyat Indonesia," jelasnya.

Simak Video 'Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo & Anies Versi Survei Indikator':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pandeglang tengah melakukan proses pencermatan daftar caleg tetap (DCT) dari 24 September sampai 3 Oktober 2023. Dalam proses itu, KPU menemukan ada perubahan dapil dan nomor urut bacaleg DPRD Pandeglang.

"Yang pasti di tahapan pencermatan ini, kita menemukan ada beberapa perubahan nomor urut, kemudian ada beberapa juga dari partai politik peserta pemilu yang pindah dapil," kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Pandeglang, Restu Sugrining umam, Senin (2/10/2023).

Restu belum bisa merinci secara pasti jumlah bacaleg yang melakukan perubahan nomor urut dan perpindahan dapil. Sebab menurutnya, sampai saat ini proses pencermatan masih berlangsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau untuk pergantian dapil karena memang hari ini bukan hari terakhir, hanya beberapa, cuman untuk jumlah belum bisa dipastikan," katanya.

Restu mengatakan dalam proses pencermatan itu, KPU Pandeglang menemukan ada satu orang bacaleg yang mengundurkan diri. Ia mengatakan partai politik peserta pemilu diharuskan mengganti bacaleg yang mengundurkan diri.

"Kemudian ada yang mengundurkan diri, dan kemudian itu sudah dikomunikasikan dengan LO partai politik, disiapkan pergantiannya yang mengundurkan diri," katanya.

Restu melanjutkan bacaleg yang memiliki pekerjaan dilarang untuk menjadi bacaleg disegerakan untuk melampirkan SK pemberhentian dari instansi terkait. Jika dalam tanggal 3 Oktober SK pemberhentian belum keluar, Restu menjelaskan, bacaleg bisa membuat surat pernyataan pribadi yang menerangkan SK pemberhentian dalam proses.

"Kemudian yang secara administrasi seperti kelengkapan SK pemberhentian status pekerjaan yang dilarang, dipastikan itu di tanggal 3 Oktober udah oke," katanya.

"Kemarin juga kita ada surat dinas KPU RI, 1035 terkait SK pemberhentian jika pertanggal 3 Oktober SK pemberhentian belum keluar atau sedang dalam proses, si bacaleg ini bisa melakukan alternatif administrasi dengan membuat pernyataan di atas materai," pungkasnya.

Simak juga Video 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengakui menerima tawaran menjadi calon wakil Presiden (Cawapres).Meski begitu, Gibran mengaku memilih menunggu perintah dari Ketum PDIP Megawati.

"Tadi yang ditanyakan ke Pak Ketua DPC (FX Rudy) benar (dilirik jadi cawapres), yang namanya tawaran itu banyak, tawaran dari capres yang lain banyak, dari kompetitor banyak," katanya di Balai Kota Solo, Senin (2/10/2023)

Ditanya mengenai partai mana saja yang menawari menjadi cawapres selain PBB, Gibran enggan menjawab. Dirinya hanya mengatakan selalu melaporkan ke partai terkait perkembangan politik termasuk banyaknya baliho yang menginginkan dirinya cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PBB bukan tawaran itu jangan disalah artikan. Iya saya selalu melaporkan, (baliho) iya saya laporkan juga kalau itu dari relawan," ujarnya.

Gibran pun mengakui mengikuti perintah dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri meski banyak yang melirik dirinya sebagai cawapres baik untuk Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo.

"Intinya saya ikut keputusan ibu ketua umum ditugaskan apa, ditugaskan di mana saya ikut beliau. intinya saya kan punya pimpinan ada apapun itu, saya pertemuan dengan siapa, pasti saya laporan hasil pertemuannya apa pasti laporan wong sekarang semua masih cair," tegasnya.

Menurutnya, tawaran sebagai cawapres itu disampaikan secara langsung. Hanya saja dia tidak menyebut partai mana yang menawarinya.

Mengenai namanya yang dilirik Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai cawapres Ganjar Pranowo, Gibran juga menunggu perintah dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya ikut perintah Bu Ketua Umum ya tawaran akeh (banyak), yang masuk akeh tapi sekali lagi saya ikut Bu Ketua Umum kalau Bu Ketum belum memberikan perintah saya tidak gerak," ucapnya.

Menurutnya, saat ini belum ada pembicaraan dengan Megawati Soekarnoputri dan belum ada pembicaraan secara pribadi dengan dirinya.

"Ya nanti lak dipanggil aku. Biasanya kita dipanggil kan bisanya lewat Mbak Puan kan biasanya begitu, nggak sempat ketemu, ketemu pas rakernas aja," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan jika Gibran kerap menyampaikan apabila ada usulan-usulan dirinya menjadi cawapres Prabowo. Hasto meminta publik menunggu saja.

"Kita tunggu, tetapi Mas Gibran juga telah sampaikan pada kami dalam berbagai dialog-dialog internal terkait hal tersebut ya," ujar Hasto usai menghadiri Rakernas ke-IV PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (30/9).

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei elektabilitas 3 pasang capres dan cawapres yang masuk bursa Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto unggul dipasangkan dengan cawapres mana pun.

Survei digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error sekitar ±2,9%.

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby memaparkan simulasi 3 pasangan capres dan cawapres. Hasilnya, Prabowo tetap menempati elektabilitas capres tertinggi siapa pun cawapresnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hingga September 2023, Prabowo Subianto masih tetap capres dengan elektabilitas tinggi siapa pun cawapresnya," tulis kesimpulan yang ditampilkan Adjie dalam rilis survei LSI Denny JA, Senin (2/10/2023).

Berikut elektabilitas 3 pasangan capres dan cawapres versi LSI Denny JA:

- Prabowo Subianto-Erick Thohir 39,3%

- Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno 36,9%

- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 13,6%

TT/TJ 10,2%

- Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 38,5%

- Ganjar Pranowo- Sandiaga Uno 35,6%

- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 14,1%

TT/TJ: 11,8%

- Prabowo Subianto-Airlangga Hartarto 38,8%

- Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno 35,1%

- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 13,9%

TT/TJ 12,2%

- Prabowo Subianto-Khofifah Indar Parawansa 38,4%

- Ganjar Pranowo-Sandiaga Uno 35,3%

- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 14%

TT/TJ 12,3%

- Prabowo Subianto-Khofifah Indar Parawansa 38,7%

- Ganjar Pranowo-Mahfud Md 35,8%

- Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 14,4%

TT/TJ 11,1%

Simak Video 'Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo & Anies Versi Survei Indikator':

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah nama muncul sebagai kandidat yang berpeluang mendampingi bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Hal ini mengingat semakin dekatnya masa pendaftaran capres dan cawapres pada Pemilu 2024.

Terkait hal ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas ikut buka suara. Zulhas menyebut cawapres yang diusung oleh PAN yaitu Erick Thohir. Lalu opsi kedua Menko PMK Muhadjir Effendy.

"Bacawapres dari PAN namanya Erick Thohir atau Pak Muhadjir Effendy," ujarnya kepada detikcom, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Zulhas belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait bacawapres usulan PAN tersebut.

Diketahui, belakangan nama Menteri BUMN Erick Thohir kuat menjadi cawapres Prabowo Subianto. Hal ini menyusul hasil survei Indikator yang memperlihatkan elektabilitas Erick Thohir melesat, khususnya di daerah Jawa Timur.

Pada survei tersebut Erick Thohir memiliki popularitas paling tinggi untuk cawapres, dengan 24,7 persen suara.

Sebagai informasi survei digelar selama 14-20 September di Jawa Timur. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia di Jawa Timur yang punya hak pilih dalam pemilihan umur, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.

Simak juga Video 'PAN Jatim Bicara Potensi Khofifah untuk Dongkrak Suara Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Kontestasi politik lima tahunan sudah hampir mencapai tahapan pendaftaran capres-cawapres, namun di antara tiga bakal capres yang ada belum memunculkan kebaruan dan cenderung tidak memperhatikan isu penting bagi anak muda. Terlebih, yang sejauh ini ditampilkan hanya gimik dan citra formalitas belaka. Kondisi tersebut kian diperparah dengan kombinasi kekuatan media dalam menyuntikkan aktivitas politisi untuk memikat fokus publik.

Mengapa harus anak muda yang menjadi target bakal capres? Sederhana. Laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa total jumlah pemilih muda atau gabungan generasi Y dan Z mencapai 113 juta lebih atau sekira 56,45 persen dari total keseluruhan pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Maka, tidaklah menjadi hal yang sia-sia ketika saat ini partai politik (parpol) dan bakal capres mengoptimalkan upayanya untuk merebut perhatian anak muda. Asalkan, pola pendekatan yang dilakukan bukan hanya mengandalkan sekadar viral dan basa-basi saja.

Memang, di satu sisi menurut Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang Sugeng Winarno (2022), aneka gimik politik terkadang diperlukan guna mencairkan. Namun, ia juga menambahkan, untuk urusan menyejahterakan rakyat, tentu tidak bisa hanya dengan permainan gimik belaka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meneruskan Tradisi

Politik hari ini memang tidak ubahnya dengan meneruskan tradisi merebut kekuasaan dengan segala cara. Padahal, pemilu dalam konteks demokrasi tidak hanya sebagai momen penyaluran hak warga negara. Lebih dari itu, pemilu juga berguna sekaligus menjadi sebuah momen evaluasi bagi sistem negara dan pelaksanaan pemerintahan.

Pola perebutan kekuasaan yang ditampilkan kepada publik pun tidak lebih dari praktik mencari dan mengganti koalisi untuk melancarkan strategi. Sehingga, menjadi hal yang wajar jika anak muda jenuh dan bahkan merasa muak dengan politik. Karena dalam arena politik, dengan mata telanjang pun kita dapat dengan mudah melihat praktik curang, perilaku korupsi, tindakan sewenang-wenang para pejabat, dan buruknya penegakan hukum.

Kendati demikian, anak muda masih tetap diimbau atau terkadang dipaksakan untuk berpartisipasi aktif dalam kontestasi pemilu hari ini. Namun, pada saat yang bersamaan, anak muda pun menyadari bahwa hal tersebut hanya untuk menggaet mereka sebagai pemilih saja. Bentuk partisipasi sebesar apapun tidak akan dapat berdampak optimal bagi perubahan bangsa. Jika, tidak adanya political will kuat yang bersumber dari para penguasa dan oligarki.

Sikap distrust inilah yang kemudian melahirkan narasi pesimistis terhadap kemauan anak muda untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu. Tidak jarang, anak muda selalu disematkan dengan sikap yang apatis, cuek, dan cenderung masa bodoh dengan dunia politik. Terlebih, riset yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2022 menunjukkan anak muda yang gemar dalam aktivitas politik menggunakan sosial media untuk menyampaikan pendapatnya hanya 17,7%. Kemudian hanya 6,0% yang menyuarakan secara langsung atau tatap muka.

Sungguhpun jumlah partisipasi politik yang sangat minim, jika dibandingkan dengan partisipasi memilih sebagaimana Riset yang dilakukan Aksara Research and Consulting (Desember 2022) yang menunjukkan sebesar 70,7% anak muda usia akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024 mendatang, hanya 5,1% yang tidak akan menggunakan hak pilihnya, sementara 24,2% masih mengambang. Ketimpangan pun terlihat. Di satu sisi, partisipasi politik anak muda melemah. Namun, pada sisi lain, kemauan untuk berpartisipasi dalam memilih cukup tinggi.

Lebih Responsif

Kondisi politik dan sikap anak muda sebagaimana yang sudah diuraikan di atas menunjukkan wajah demokrasi kita hari ini. Bagaimanapun baiknya sistem demokrasi, namun bila kondisi yang mewakili rakyat, entah itu parpol maupun bakal calon masih belum menunjukkan kemurniannya dalam mewakili kegelisahan masyarakat, dan hanya dengan formalitas menyuarakan perbaikan, demokrasi kita akan tetap berada di zona degradasi.

Mengoptimalkan instrumen teknologi dan platform sosial media dengan menggunakan pola komunikasi yang interaktif dan partisipatif saja tidak cukup untuk mendulang ketertarikan anak muda. Parpol maupun bakal calon harus lebih responsif dalam menjawab kegelisahan masyarakat, khususnya anak muda.

Dalam hal ini, identifikasi segmentasi anak muda yang dikombinasikan dengan buah gagasan dari para parpol maupun bakal calon akan sangat dinanti oleh anak muda. CSIS dalam hasil surveinya (2022) kembali menunjukkan, terdapat tiga isu strategis yang menjadi perhatian utama anak muda, diantaranya isu kesejahteraan masyarakat yang menjadi prioritas utama pada Pemilu 2024. Kemudian, disusul oleh isu keterserapan lapangan kerja dan yang tidak kalah penting yakni isu mengenai pemberantasan korupsi.

Sementara pada isu lainnya, laporan Inisiator Bijak Memilih, Andhyta F Utami menyampaikan bahwa isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan merupakan satu dari lima isu strategis yang menjadi perhatian anak muda. Pentingnya isu krisis iklim dan kerusakan lingkungan ini cukup disayangkan oleh Associate Yayasan Indonesia Cerah Wicaksono Gitawan, sebab sebagian besar parpol, khususnya yang lolos ambang batas Pemilu 2019, belum menempatkan isu perubahan iklim dan transisi energi dalam perangkat partainya.

Deretan isu tersebutlah yang harus dijadikan sebuah komitmen bagi parpol maupun bakal calon untuk menarik perhatian dan simpati anak muda. Dengan memahami secara komprehensif kegelisahan anak muda dan konsisten menebar gagasan kreatif, serta bergerak secara responsif inilah yang perlu diterapkan. Sehingga, pola promosi yang dilakukan, tidak lagi menjadi semu dan menjenuhkan di mata anak muda.

Harus Melibatkan Diri

Kisruh politik yang seringkali terlihat di ruang publik memang menjadi hal yang menjenuhkan bagi anak muda. Namun, menjadi apatis dan apolitis bukanlah sebuah pilihan yang tepat untuk diambil. Karena, mau tidak mau, suka tidak suka, dan disadari atau tidak, hampir setiap lini kehidupan anak muda selalu dipengaruhi oleh keputusan politik. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, dari sebelum hidup dan meninggalkan dunia pun juga ada produk politiknya --contoh dapat kita temukan dalam Undang-Undang Pernikahan dan Undang-Undang Pemakaman.

Maka, agar tidak diperhitungkan secara kuantitas saja, sebagai anak muda tentu harus melibatkan diri terhadap perkembangan politik. Seminimal update mengenai isu politik sudah menjadi hal yang baik. Mungkin terdengar klise, namun dengan memperbanyak bacaan mengenai literasi politik adalah kunci agar kepekaan anak muda terhadap isu politik dan kebijakan publik dapat terus dikawal dan dikritisi secara bersama.

Lagi pula, sudah banyak bertebaran akun-akun non governmental organization di sosial media yang memberikan edukasi politik bagi anak muda. Bahkan, pengemasan dan substansinya pun lebih baik dari parpol. Seperti misalkan akun @narasinewsroom yang konsisten memproduksi konten yang berisi isu penting dengan dilengkapi analisis yang cukup mendalam. Selain itu, akun @sahabaticw juga bisa dijadikan sarana anak muda untuk lebih memahami realitas pemberantasan korupsi di negeri ini. Ada pula, Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) agar anak muda lebih aware terhadap isu-isu lingkungan hidup.

Kemudian, dikarenakan saat ini adalah momentum pemilu dan besarnya potensi suara anak muda yang sudah semakin sering dibahas dalam diskursus politik, maka akun-akun yang khusus memberikan edukasi kepemiluan dapat menjadi konsumsi pilihan anak muda. Ambil contoh, akun KIPP Indonesia, sebuah organisasi pemantau pemilu pertama di Indonesia yang konsisten mempublikasi hasil pemantauan terhadap kondisi demokrasi dan tahapan Pemilu 2024.

Selain itu, akun Perludem juga tidak kalah menarik dalam menyebarkan analisisnya terhadap isu kepemiluan. Ada pula akun yang mengemas isu kepemiluan secara spesifik menyasar kalangan anak muda, yakni akun Bijak Memilih. Dan, masih banyak lagi akun-akun lainnya yang dapat diikuti anak muda agar mendapatkan banyak perkembangan terkait isu yang ingin didalami.

Saat ini, meskipun belum memasuki masa kampanye, kita dapat dengan mudah menemui parpol maupun bakal calon yang menampilkan segala bentuk kegiatan yang menyerupai kampanye. Literasi politik menjadi kunci dalam hal ini. Agar anak muda dapat lebih peka dan sadar dalam menyikapi tahun politik secara aktif. Sehingga, bentuk promosi atau suatu hal yang berpotensi memanipulasi anak muda di tahun politik dapat terhindari. Dan, tentu hal tersebut dapat memunculkan efek domino terhadap perbaikan demokrasi di negeri ini yang kian mengalami regresi.

Brahma Aryana Div. Monitoring Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia


Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis hasil survei head to head bila Pilpres 2024 hanya diikuti dua poros yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Hasilnya, Prabowo mengungguli Ganjar Pranowo.

Survei ini digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error sekitar ±2,9%.

Berikut hasil survei head to head versi LSI Denny JA:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

- Prabowo Subianto 52,3%

- Ganjar Pranowo 44,2%

- Tidak tahu/tidak jawab 3,5%

"Kalau head to head dua nama Prabowo vs Ganjar, kalau akhirnya dua poros yaitu poros Prabowo dan poros Ganjar atau dalam tafsir yang lain bahwa ini terjadi putaran kedua Prabowo dan Ganjar bagaimana elektabilitasnya," kata Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

"Simulasi Prabowo Subianto vs Ganjar Pranowo, Prabowo di angka 52,3% sementara Ganjar di angka 44,2%. Jadi kita lihat selisihnya kurang lebih 8,1%," imbuhnya.

Simulasi 3 Nama

Sementara itu, LSI Denny JA juga memaparkan simulasi 3 nama bacapres teratas. Prabowo unggul di angka 39,8%, Ganjar Pranowo 37,9% sementara Anies Baswedan 14,5%.

"Jawabannya Pak Prabowo masih perkasa di urutan pertama di angka 39,8%, kemudian disusul Pak Ganjar Pranowo capres dari PDIP dengan angka 37,9%, kita lihat ini selisih tipis ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya tapi angka absolut Pak Prabowo masih di atas Pak Ganjar, Pak Anies sendiri di angka di angka 14,5%," kata Adjie.

-Prabowo Subianto 39,8%

-Ganjar Pranowo 37,9%

-Anies Baswedan 14,5%

Tidak tahu/tidak jawab 7,8%

Simak Video 'Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo & Anies Versi Survei Indikator':

[Gambas:Video 20detik]


Video pidato Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang atau OSO soal calon presiden tak pakai istri ramai menjadi perbincangan. Juru bicara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, dan pengurus Gerindra menyikapinya dengan santai.

Dahnil buka suara soal pidato OSO karena dirinya ditandai dalam sebuah video di akun Twitter (kini X). Video yang dikomentari Dahnil memuat momen OSO bersama bacapres Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh Supriyani, tengah berada di atas panggung dalam suatu acara. OSO tampak bertanya kepada peserta yang hadir dalam acara tersebut.

"Siapa yang mau calon presiden yang nggak pakai istri? Mau?" tanya OSO dalam video viral tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam tanggapannya, Dahnil mengatakan Prabowo Subianto yang kini berstatus sebagai bakal capres lebih memilih fokus terhadap kontestasi Pilpres 2024. Dahnil menyebut Prabowo selalu mengedepankan persatuan dan saling menghormati.

"Sehat selalu Pak OSO. Terimakasih atas hinaannya. Pak @prabowo tidak punya waktu untuk menanggapi model kebencian seperti ini, saatnya bersatu dan saling hormat menghormati. Fokus adu gagasan," kata Dahnil dalam cuitan di akun X, dikutip Senin (2/10/2023).

Sementara itu, Wasekjen Gerindra Kawendra Lukistian menilai seharusnya ketum parpol tidak menyenggol status pernikahan seseorang di depan publik. Menurutnya, OSO harusnya mendoakan yang baik terhadap status orang lain.

Foto: Kawendra Lukistian. (dok. istimewa). Foto: Kawendra Lukistian. (dok. istimewa).

"Untuk Bang Oesman Sapta Odang (OSO) yang saya hormati, rasanya kurang elok sebagai Ketua Umum Parpol di acara publik 'nyenggol' status pernikahan seseorang yang menduda bahkan cenderung membully," ujar dia.

"Seharusnya bila memang pernikahan kita baik, syukuri itu dan doakan yang lain agar baik juga," sambungnya.

Kawendra kemudian mengajak untuk lebih mengedepankan adab dalam berdemokrasi. Dia pun lantas mendoakan agar OSO selalu sehat.

"Mari kita tingkatkan kualitas demokrasi kita dengan mengedepankan adab, hindari fitnah, hindari bully membully. Perbedaan itu hanya sementara, persaudaraan sesama anak bangsa selamanya. Sehat-sehat terus ya bang OSO," tuturnya.

detikcom sudah berupaya menghubungi sejumlah pengurus Hanura terkait hal ini namun belum mendapatkan respons.

Simak juga Video 'Gerindra Hormati Keputusan PDIP Tutup Peluang Duet Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy, mengatakan partainya akan menghargai bila ada tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang dipasangkan sebagai bacawapres Ganjar Pranowo. Namun PPP tetap mengusahakan agar Sandiaga Uno menjadi bacawapres Ganjar.

"PPP menghargai upaya memasangkan tokoh-tokoh NU kepada Mas Ganjar sebagai bagian dari ikhtiar pemenangan Pilpres 2024. Namun demikian, sesuai amanat Rapimnas PPP 17-18 Juni 2023, PPP saat ini masih dalam posisi mendorong Sandiaga Uno," ujar Romy dalam keterangannya, Selasa (2/9/2023).

Romy menjelaskan, bahwa Sandi adalah tokoh nasional yang memiliki kemampuan yang dibutuhkan Ganjar. Selain itu, Sandi juga merupakan sosok bacawapres yang pernah mengikuti pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sandiaga juga satu-satunya nama cawapres yang pernah ada di kartu suara, sehingga popularitasnya merata secara nasional dan elektabilitasnya tertinggi sebagai cawapres," kata dia.

"Fan base Sandi yang spesifik di kalangan milenial dan emak-emak, juga menggenapi mas Ganjar yang unggul di kalangan Gen-X dan Baby Boomers," tambahnya.

Untuk itu PPP, PDIP dan anggota kerja sama parpol lainnya mencermati proyeksi jumlah suara yang akan diperoleh dari setiap pemasangan bacawapres. PPP juga kana terus menyerap aspirasi rakyat untuk mengambil keputusan.

"Karenanya PPP bersama PDIP dan anggota kerja sama politik lainnya, terus mencermati secara seksama proyeksi kontribusi suara dari pemasangan-pemasangan tersebut, kabupaten demi kabupaten," ungkapnya.


Ketua DPD Golkar Jawa Timur M Sarmuji membocorkan nama-nama yang berpeluang kuat mendampingi Bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto. Sarmuji menyebut, setidaknya ada empat nama kuat yang digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo.

Dari bocoran tersebut muncul nama putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka hingga Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

"Ada juga nama Pak Airlangga Hartarto yang juga berpeluang. Lalu di antara beberapa nama disebut, ada nama Erick Thohir, hingga Khofifah dan Gibran. Yang jelas di antara beberapa nama itu pasti ada nama Airlangga," kata Sarmuji di Surabaya usai menutup Kursus Politik Anak Muda yang digelar AMPG Golkar Jatim, Selasa (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menyebut, dinamika cawapres Prabowo diperkirakan akan diumumkan pada detik-detik terakhir menjelang pendaftaran capres-cawapres.

"Baik di kubu Prabowo dan Ganjar, semuanya menjawab sabar dulu soal cawapres. Jadi politik itu dinamis, belajar dari periode 2019 lalu saat Pak Jokowi sudah menentukan cawapres dan berpasangan dengan Mahfud Md, saya saksi sejarahnya. Tapi begitu sampai tempat deklarasi, di situ kumpul Pak Jokowi dengan ketum parpol, tenyata belum final," katanya.

"Yang tadi dipasangkan dengan Mahfud Md, saat itu juga berubah menjadi KH Ma'ruf Amin. Ada potensi cawapres berujung pada detik-detik terakhir, jadi tentu saja bocoran jelasnya saya belum punya," lanjutnya.

Sarmuji yakin cawapres Prabowo tidak akan jauh dari 4 nama yang dia sebutkan. Soal waktu, tim koalisi disebutnya pasti sudah mempertimbangkan timing yang pas untuk mengumumkan.

"Kalau hari ini ya ditanya cawapresnya masih namanya sabar dulu, atau pak sabar. Ini saling menunggu mana telur mana ayam antarkoalisi. Insyaallah akan terjawab pada saatnya, dan drama makin menarik," kelakarnya.

Sementara itu, dalam penutupan kursus politik anak muda AMPG Jatim, Sarmuji yang merupakan Ketum KAUJE mengapresiasi keinginan anak muda untuk turut serta aktif di dunia politik.

"Apakah anak muda apatis ke politik? Dan ternyata ketika dicoba kursus politik anak muda di Golkar Jatim, tesis anak muda apatis politik tidak terbukti. Yang daftar sangat banyak, melebihi kuota," kata Sarmuji didampingi Ketua AMPG Jatim Pranaya Yudha.

Sarmuji berharap anak-anak muda bisa aktif mewarnai politik. Terutama sikap kritis dan objektif dari anak-anak muda.

"Kita berharap anak-anak muda tertarik dalam dunia politik untuk mewarnai politik tetap istikamah pada jalurnya. Anak muda itu kritis, objektif. Modal itu perlu agar politik tetap pada koridor seharusnya sebagai kebajikan umum paling tinggi untuk memuliakan masyarakat," tandasnya.

Prabowo Sebut Konflik Papua Rumit Karena Ada Campur Tangan Asing


Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap elektabilitas bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menurun pasca deklarasi Anies-Cak Imin (AMIN). Hasil survei LSI Denny JA menyebut elektabilitas Anies menurun setelah memilih Muhaimin Iskandar sebagai bacawapres.

Survei digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling dan dilengkapi dengan riset kualitatif dengan margin of error sekitar ±2,9%. Survei ini dilakukan dua hari setelah deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN).

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby mengatakan elektabilitas Anies menurun dari angka 19,7% pada Agustus menjadi 14,5% di September. Dia menyebut elektabilitas Anies menurun 5,2% setelah memilih Cak Imin sebagai bacawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anies elektabilitasnya justru turun pascadeklarasi, pascamemilih Cak Imin sebagai cawapres justru elektabilitas Anies menurun, dari Agustus 19,7% turun ke 14,5%, jadi turunnya kurang lebih 5,2% setelah Cak Imin dipilih cawapresnya Anies," kata Adjie dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

"Elektablitas Anies menurun 5,2% setelah pilih Muhaimin sebagai bacawapres," imbuhnya.

Adjie mengatakan hasil riset kualitatif menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan elektabilitas Anies menurun. Pertama, kata Adjie, soal kritik Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pemimpin yang tidak memegang janji. Diketahui pernyataan SBY itu menanggapi kabar duet Anies dan Cak Imin pada saat itu.

"Temuan kita mengonfirmasi bahwa memang terjadi penurunan, penurunan ini setelah kita teliti, setelah kita buat riset kualitatif yang kita kerjakan minimal memang ada 2 hal yang menjadi jawaban mengapa Anies cenderung menurun pasca deklarasi AMIN, pertama, kritik keras SBY soal pemimpin yang tidak memegang janji yang beredar luas," kata Adjie.

Tak hanya itu, LSI Denny JA menyebut elektabilitas Anies menurun karena Cak Imin kalah populer dibanding Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyebut tingkat kesukaan terhadap AHY di angka 68,3% sementara Cak Imin 61,5%.

"Muhaimin kalah populer dan kalah disukai dibandingkan AHY. AHY popularitas di angka 65,9%, Cak Imin hanya di angka 49%. AHY tingkat kesukaan 68,3% Cak Imin yang suka 61,5%," ungkapnya.

Elektabilitas Capres

Diketahui, LSI Denny JA memaparkan simulasi 3 nama bacapres teratas. Prabowo unggul di angka 39,8%, Ganjar Pranowo 37,9% sementara Anies Baswedan 14,5%.

"Jawabannya Pak Prabowo masih perkasa di urutan pertama di angka 39,8%, kemudian disusul Pak Ganjar Pranowo capres dari PDIP dengan angka 37,9%, kita lihat ini selisih tipis ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya tapi angka absolut Pak Prabowo masih di atas Pak Ganjar, Pak Anies sendiri di angka di angka 14,5%," kata Adjie.

-Prabowo Subianto 39,8%

-Ganjar Pranowo 37,9%

-Anies Baswedan 14,5%

Tidak tahu/tidak jawab 7,8%


Menparekraf sekaligus Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP, Sandiaga Uno, mengomentari soal mencuatnya nama Mahfud Md dan Khofifah Indar Parawansa yang digadang-gadang menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun Sandi menegaskan akan tetap all out mendukung Ganjar di Pilpres 2024.


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbicara terkait isu bacawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, mengungkapkan telah ada pertemuan antara Plt Ketua Umum PPP Mardiono dengan Menkopolhukam Mahfud Md.

"Yang saya dengar, nama keduanya (Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud Md) memang beredar setelah keduanya diterima secara terbatas pada kesempatan terpisah oleh Ibu Mega. Bahkan MMD (Mahfud Md) juga sudah bertemu dengan Ketum PPP, Pak Mardiono, beberapa waktu lalu," ujar Romahurmuziy dalam keterangannya, Senin (2/10/2023).

Meski demikian, Rommy menjelaskan pertemuan itu tidak secara khusus membicarakan soal cawapres. Dia menyebut Mahfud dan Khofifah merupakan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang telah lama hidup di dunia politik. PPP juga menghargai jika memang Ganjar akan dipasangkan dengan tokoh NU untuk menghadapi Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun dalam pertemuan-pertemuan tersebut, tidak spesifik membicarakan pencawapresan," tuturnya.

"Sebagai partai yang dilahirkan NU, PPP menghargai upaya memasangkan tokoh2 NU kepada mas Ganjar sebagai bagian dari ikhtiar pemenangan Pilpres 2024," kata Rommy.

Sebelumnya, PPP bicara takdir jika tokoh yang diusulnya sebagai cawapres Sandiaga Uno tidak dipilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Namun, PPP menyampaikan permintaan khusus ke Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Hal itu disampaikan Juru Bicara PPP Usman Tokan dalam keterangannya, Jumat (22/9). Usman mengatakan apabila bukan Sandiaga, PPP berharap figur cawapres tersebut memiliki latar belakang yang beririsan dengan partainya.

"Soal cawapres para ketum akan segera mendiskusikan yang terbaik buat bangsa. Kami berharap Pak Sandi menjadi pilihan Ibu Mega. Namun jika bukan takdirnya maka PPP berharap cawapresnya ada irisannya dengan PPP," kata dia.

Donnie menyinggung PPP memiliki perjalanan politik historis dengan PDIP di pilpres sebelumnya. Dia mendorong Ganjar terus bergerak turun ke bawah sebagai bacapres.

Meski begitu, Usman meminta Plt Ketum PPP Mardiono untuk terus berkomunikasi dengan para ketua umum PDIP, Partai Hanura, dan Perindo. Hal itu guna mengupayakan agar Sandiaga terpilih cawapres Ganjar.

Lihat juga Video 'Sandiaga Akan All Out Menangkan Ganjar: Harus Gaspol!':

[Gambas:Video 20detik]


Hite Badenggan Lumbantoruan, yang menggugat syarat capres/cawapres dari 40 tahun menjadi 25 tahun, mencabut gugatannya. Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Hite tidak boleh lagi mengajukan gugatan di kasus itu.

"Menyatakan permohonan dalam perkara nomor 100/PUU-XXI/2023 ditarik kembali. Menyatakan para pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo," kata Anwar Usman usai membuka sidang sebagaimana disiarkan di channel YouTube MK, Senin (2/10/2023).

Sebagaimana diketahui, Hite mengajukan uji materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 huruf q UU Pemilu menyatakan:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Hite meminta syarat usia itu diturunkan menjadi usia minimal capres/cawapres menjadi 25 tahun.

"Menyatakan bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun'," pinta Hite.

Menurut pemohon, usia 25 tahun sesuai dengan syarat minimal calon kepala daerah. Di antaranya:

Wali Kota Tanjung Balai (Syahrial, 27 Tahun);

Bupati Tuban (Aditya Helindra, 29 Tahun);

Bupati Indragiri Hulu (Rezita Meylani Yopi, 27 Tahun);

Gubernur Lampung (M. Ridho Ficardo, 34 Tahun);

Bupati Trenggalek (Emil Dardak, 32 Tahun);

Wakil Bupati Banjar (Saidi Mansyur, 29 Tahun);

Wakil Bupati Trenggalek (Muchammad Nur Arifin, 25 Tahun);

Bupati Samosir (Vandiko Timotius Gultom, 29 Tahun);

Bupati Pangkajene dan Kepulauan Sulawesi Selatan (Muhammad

Yusran Lalogau, 29 Tahun);

Bupati Ogan Ilir (Panca Wijaya Akbar, 30 Tahun);

Bupati Kediri (Hanindito Himawan Pramana, 29 Tahun);

Wakil Bupati Bintan (Roby Kurniawan, 28 Tahun);

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan (Pilar Saga Ichsan, 30 Tahun);

Bupati Kendal (Dico Mahtado Ganinduto, 31 Tahun);

Bupati Gowa (Adnan Purichta Ichsan, 35 Tahun);

Wali Kota Solo (Gibran Rakabuming, 33 Tahun);

Bupati Purbalingga (Dyah Hayuning Pratiwi, 34 Tahun);

Lihat juga Video 'Elektabilitas Ganjar di Atas Prabowo & Anies Versi Survei Indikator':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersilaturahmi ke kediaman Pengasuh Ponpes Girikusumo, Demak KH. Munif Zuhri. Ia mengaku senang dapat sowan sekaligus meraih dukungan dari kiai tersebut untuk mendampinginya pada Pilpres 2024 mendatang.

Cak Imin mengungkapkan dirinya turut memohon arahan terkait langkah politiknya ke Kiai karismatik yang juga Mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah itu.

"Romo Kiai Munif Zuhri adalah tokoh panutan bagi saya yang selalu memberikan arahan-arahan, wejangan di setiap langkah politik saya," kata Cak Imin dalam keterangan tertulis, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya terus memohon doa dan dukungan beliau untuk Pilpres yang akan datang. Alhamdulillah, beliau insyaallah akan terus mendampingi saya," tukas Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan Kiai Munif sejak dulu terus memberikan inspirasi baginya dan kader PKB, terutama di wilayah Jawa Tengah. Saat ini, Kiai Munif juga menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jawa Tengah.

"Sebagai Ketua Dewan Syuro PKB Jateng, beliau senantiasa memberikan inspirasi untuk seluruh kader baik spiritual maupun rasional," tuturnya.

Sebagai informasi, dalam kunjungan ini ia didampingi Ketua DPW PKB Jateng KH. Yusuf Chudlory, Wabendum DPP PKB Bambang Susanto, serta Anggota DPR RI Fathan Subchi. Rombongan dijamu makan siang dengan sambal terong, pecel terong, dan tempe goreng khas pesantren.

Mereka nampak begitu hangat menikmati jamuan tersebut, sembari sesekali melontarkan guyonan khas Cak Imin. Kiai Munif juga diketahui semringah setiap kali mendengar guyonan Cak Imin.

Usai silaturahmi, Cak Imin bersama Kiai Munif dan seluruh rombongan berziarah ke makam Kasepuhan Girikusumo. Mereka melantunkan tahlil dan doa untuk ayahanda Kiai Munif, KH Muhammad Zuhri, dan seluruh ahli kubur di tempat itu.

Simak Video 'Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan':

[Gambas:Video 20detik]


PKB berencana mendisiplinkan kadernya yang kini menjabat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait pernyataan soal figur capres punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat Pemilu. Yaqut bertanya-tanya soal hal itu.

"Saya salah satu ketua di DPP PKB, nggak tahu apakah sudah direvisi atau belum saya nggak tahu. Tapi soal apakah dipanggil saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang," ujar Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Yaqut bertanya siapa yang akan memanggilnya. Dia mengaku akan patuh kepada Dewan Syuro PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang manggil siapa dulu. (Kalau) Dewan Syuro ya saya taat kepada kiai," kata dia.

Yaqut juga bertanya pengurus mana yang berhak melakukan pendisiplinan atau pemanggilan terhadap dirinya. Dia mengatakan dirinya juga pengurus PKB.

"Pengurus yang mana dulu? Siapa yang berhak? Saya ini salah satu pengurus ini masa saya manggil diri saya sendiri," ujarnya.

Dia mengatakan PKB memiliki aturan. Dia mempertanyakan apa yang salah dari tindakannya.

"Kan ada AD/ART nya di PKB, ada AD/ART nya partai itu ada AD/ART nya, mau nya yang si orang kader itu semua ada aturannya, kesalahannya di mana gitu," papar dia.

"Kalau saya mengajak masyarakat untuk rasional, mengajak rakyat untuk memilih dengan cara cerdas itu dianggap kesalahan ya monggo gitu loh," imbuhnya.

Sebelumnya, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).

Simak juga Video 'Menag Singgung Politisasi Agama di Pilgub DKI, Cak Imin: Omongan Buzzer':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Sandiaga Salahuddin Uno, buka suara andai dirinya tidak terpilih menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Bagaimana sikap Sandiaga?

"Ya kembali, kan, Innamal A'malu Binniyat, jadi semuanya dimulai dari niat, saya berniat bergabung di PPP ini bagamana bisa mendorong ekonomi hijau," ujar Sandi di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Selasa (2/10/2023).

"Saya all out akan mendukung Pak Ganjar ini sudah diputuskan rapimnas 5 dan 6 kegiatan-kegiatan ini terus kita dorong," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandi mengungkap PPP mendorongnya untuk melakukan pengabdian ke masyarakat. Dirinya pun juga menyebut sejumlah tokoh yang ditampilkan sekarang merupakan sosok terbaik bangsa.

"PPP mendorong saya untuk fokos pada pengabdian. Menurut saya siapa pun tokoh-tokoh yang tampil itu putra-putri terbaik bangsa dan ada di kewenangan pimpinan untuk penentuan langkah-langkah ke depan," ungkap dia.

Sandi juga menegaskan dirinya memilih berpolitik bukan untuk mencari jabatan atau kekuasaan. Dirinya mengatakan terjun ke politik untuk melakukan pengabdian.

"Saya dari pertama ke politik bukan untuk mencari jabatan atau kekuasaan. Saya alhamdulillah memberikan banyak karunia di dunia usaha. Saya ada di politik ini karena saya ingin pengabdian dan pengorbanan," kata Menparekraf itu.

Lihat juga Video 'Sandiaga Akan All Out Menangkan Ganjar: Harus Gaspol!':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra berjanji akan memfasilitasi aspirasi para perbekel yang wilayahnya terdampak proyek Tol Gilimanuk-Mengwi. Termasuk mempertemukan para perbekel dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya dan Badan Pelaksana Jalan Tol (BPJT) dari Kementerian PUPR.

"Kami akan menerima para perbekel ini. Saya sudah berunding dengan Kadis PU barangkali kami akan mengundang memberikan penjelasan," ujar Indra di kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (1/10/2023).

Indra menjelaskan pembangunan jalan bebas hambatan tersebut merupakan proyek dari Pemerintah Pusat. "Kami sudah berkomunikasi dan mereka (Kementerian PUPR) siap ke Bali bertemu bersama-sama," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah perbekel di Tabanan meminta kepastian mengenai rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi. Sebab, warga yang lahannya terdampak terus bertanya-tanya terkait pembangunan tol itu. Warga pun serba salah untuk memanfaatkan lahan pertaniannya yang terdampak.

Indra mengapresiasi inisiatif para perbekel dalam menyikapi proyek tersebut dengan cara berunding dan diskusi bersama, bukan melalui demonstrasi. "Itu cara yang sangat baik daripada menggunakan cara yang lain. Apalagi mau pemilu. Mari gunakan cara-cara yang tidak memperkeruh suasana mengganggu ketenteraman dan ketertiban," jelas Indra.

Para perbekel yang desanya terdampak pembangunan Jalan tol Gilimanuk-Mengwi kembali menggelar pertemuan di Kantor Desa Buahan, Kecamatan Tabanan, Bali, Sabtu (30/9/2023). Mereka sepakat untuk beraudiensi dengan Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya guna menanyakan kepastian rencana pembangunan jalan tol itu.

Adapun, audiensi tersebut untuk mencari informasi pasti mengenai kelangsungan proyek pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi. "Sekaligus untuk menjawab keresahan (masyarakat). Itu yang utama," jelas Perbekel Desa Lalanglinggah I Nyoman Arnawa.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pengembang tol tersebut tengah mengalami kesulitan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan Tol Gilimanuk-Mengwi. "Mereka (PT Tol Jagat Kerthi Bali) minta sampai Juli untuk financial close-nya," tuturnya di Denpasar, Minggu (21/6/2023).

Menteri Basuki memastikan pembangunan tol yang diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 24,6 triliun itu akan terus berlanjut. Bahkan, proyek tersebut akan selesai sesuai jadwal pada 2025. "Jadi ini lagi mencari kawan lagi untuk mendapatkan investor," tutur Basuki.

Pria Jaksel Dibekuk di Bali Usai Beli Kartu Kredit Orang Lain Via Dark Web


Menteri Agama atau Menag Yaqut Cholil Qoumas merespons Waketum PKB Jazilul Fawaid yang mengancam mendisiplinkan dirinya usai menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu. Yaqut mengaku tak masalah dengan pendisiplinan tersebut.

"Pak Jazil ini kan politisi yang hebat, terhormat iya kan, punya jasa besar terhadap partai dan mungkin salah satu pendiri partai mungkin saya nggak tahu," kata Yaqut di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Yaqut mengaku dirinya hormat dengan Jazilul. Namun, Yaqut mengatakan dirinya tidak akan mencabut omongannya itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sangat hormat sama beliau, tapi untuk satu hal itu ya untuk apa mencabut omongan saya yang menyarankan kepada publik agar melihat track record calon pemimpin agar jangan hanya terpesona dengan janji-janji, dengan mulut manis mencabut itu saya nggak mau," ungkapnya.

"Publik harus memilih pemimpin dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang rasional bukan hanya tampilan fisik," sambung dia.

Menurutnya, rekam jejak calon pemimpin itu perlu untuk dicek ulang karena menyangkut bangsa. Maka, dia pun tidak mempermasalahkan jika memang akan didisiplinkan PKB.

"Harus dicek track record pemimpin, ini urusan bangsa dan negara, kalau karena itu kemudian saya didisplinkan, ya silakan saya tidak akan cabut itu. Ini untuk bangsa dan negara," tuturnya.

Sebelumnya, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan kadernya, Menag Yaqut Cholil Qoumas. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan langkah itu diambil usai Yaqut menyebut ada figur capres yang punya rekam jejak melakukan politisasi agama saat pemilu.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).

Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Simak Video 'Menag Singgung Politisasi Agama di Pilgub DKI, Cak Imin: Omongan Buzzer':

[Gambas:Video 20detik]


Mengutip temuan penelitian Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT, 2023) yang berjudul Counter Terrorism and Violent Extremism Outlook, salah satu poin penting di dalamnya adalah potensi peningkatan aktivitas ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme yang berhubungan erat dengan momentum penting seperti hari besar keagamaan, respons terhadap jaringan teroris internasional (ISIS), dan yang saat ini membutuhkan perhatian serius yaitu agenda politik nasional pemilihan umum.

Hanya dalam waktu beberapa bulan lagi, tepatnya pada 14 Februari 2024 mendatang, pesta demokrasi akan kembali diadakan di Indonesia. Rakyat akan memilih pemimpin dan wakilnya untuk lima tahun ke depan. Kita berharap pemilu ini akan berjalan dengan kondusif, bebas dari isu-isu seperti money politic, black campaign, politik identitas, hoaks, dan narasi kebencian yang sering digunakan untuk menyerang calon lain, serta potensi propaganda yang dihasilkan oleh kelompok radikal menjelang Pemilu 2024.

Melihat potensi ancaman terorisme yang terjadi pada kontestasi Pemilu 2019, dalam dua tahun menjelang pemilihan Kepala Daerah dan Presiden, telah terjadi sebanyak 30 serangan teroris. Angka ini bisa lebih tinggi lagi apabila Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Mabes Polri tidak berhasil menggagalkan serangan, seperti rencana pemboman KPU pada Mei 2019 oleh kelompok Jama'ah Ansharut Daulah (JAD) di Bekasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ancaman terorisme selama pemilu dapat mencakup serangan bom, serangan bersenjata, atau tindakan sabotase lainnya yang bertujuan menciptakan ketidakstabilan dan ketakutan. Potensi ancaman ini tampak dari penangkapan 16 orang terduga teroris di Sumatera Barat pada Maret lalu oleh Densus 88 Antiteror Mabes Polri.

Bukti yang ditemukan menguatkan bahwa kelompok yang mengidentifikasi dirinya sebagai jaringan NII Sumatera Barat sedang merencanakan penggulingan pemerintahan sebelum Pemilu 2024. Tujuan mereka adalah ketika negara berada dalam situasi kekacauan, maka label fail state akan melekat pada negara kita. Dalam situasi seperti itu, paham radikal bisa dengan mudah disusupkan.

Bukan Kejahatan Biasa

Terorisme bukanlah tindak kejahatan biasa. Dalam Undang-Undang 5/2018, negara kita mendefinisikannya sebagai tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan tujuan menimbulkan teror atau ketakutan secara meluas. Terorisme digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, termasuk tujuan ideologis dan politik seperti memisahkan diri dari negara dengan menggunakan ancaman kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil.

Dalam perspektif Bruce Hoffman seperti yang bisa ditelusuri dalam bukunya Inside Terrorism (2006), terorisme mengancam ideologi negara dan masyarakat global dengan mempromosikan ideologi radikal dalam bentuk sistem politik nasional seperti negara Islam, atau dalam konteks politik internasional berupa kekalifahan.

Selama lima tahun terakhir, ada beberapa kelompok teroris yang aktif di Indonesia, seperti Jama'ah Ansharut Daulah (JAD), Jama'ah Ansharut Khilafah (JAK), Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan Anshor Daulah, semuanya terafiliasi dengan ISIS. Proses rekrutmennya berlangsung pada berbagai saluran termasuk internet, buku, dan juga melalui komunikasi telepon. Kelompok ini juga aktif mempropagandakan fahamnya melalui situs web yang digunakan untuk menyebarkan ajaran radikal, merekrut kader-kader baru, serta memotivasi anggotanya untuk berjihad.

Meminjam pandangan Angel Damayanti (2017), motivasi dan pola aksi terorisme di Indonesia sangat beragam. Dalam mencapai tujuannya, kelompok teroris yang masih aktif di Indonesia berupaya menggoyahkan pemerintahan yang sah dan menggantikan dasar negara Pancasila dengan ideologi lainnya, seperti negara Islam atau kekalifahan Islam. Angel menyebutnya sebagai terorisme berbasis religius.

Kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan data, saat ini Provinsi Jawa Tengah menempati peringkat kedua setelah Jawa Barat sebagai provinsi yang paling rentan terhadap ancaman terorisme, lalu menyusul Provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sulawesi Selatan. Dengan tambahan variabel data penangkapan, maka ada potensi pergeseran ancaman terorisme ke Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, dan Lampung.

From Bullet to Ballot

Temuan BNPT juga menyebutkan bahwa ada kelompok radikal dan jaringan terafiliasi dengan terorisme, termasuk kelompok intoleran, yang mencoba masuk ke dalam partai politik. Mereka telah mengubah strategi untuk terlibat dalam kontestasi politik. Modus baru ini menjadi upaya untuk mencapai tujuan dengan harapan terpilih sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, sehingga propaganda terorisme dapat disebarluaskan dengan lebih mudah melalui arena kekuasaan.

Sebagaimana yang diprediksi oleh David Philips (2009), pergeseran ini disebut sebagai "from bullet to ballot". Kelompok yang mengusung ideologi kekerasan dan terorisme kini menerapkan strategi dengan menggabungkan jihad perang dengan bentuk jihad lainnya termasuk melalui politik. Sebab dengan menguasai dunia politik, kelompok ini dapat menguasai sektor pendidikan dan agama yang akan dimanfaatkan dalam penyebaran doktrin radikal yang mereka anut.

Dalam konteks ini, pemilu sebagai titik sentral dalam proses demokrasi menjadi tempat kelompok ekstremis mengubah strategi dari kekerasan menjadi kontestasi elektoral. Artikel ini bertujuan menambah asupan perspektif yang lebih baik tentang ancaman terorisme yang tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga pada proses politik dan stabilitas negara kita.

Penting bagi pemerintah, terutama pemangku kepentingan di bidang keamanan (Polri) serta penyelenggara dan pengawas pemilu yaitu KPU dan Bawaslu untuk lebih waspada dalam menghadapi gerakan radikal terorisme yang berpotensi muncul menjelang pemilu. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektoral dalam menanggulangi terorisme secara menyeluruh khususnya dalam aspek kontra-radikalisasi, program deradikalisasi, promosi moderasi beragama dan penguatan semangat kebangsaan, sekaligus juga merangkul kalangan muda terutama pemilih milenial yang masih minim pengalaman dalam dunia politik.

Yang dibutuhkan saat ini adalah penyediaan data dan informasi yang akurat tentang isu politik, kandidat dan partai politik agar pemilih dapat membuat pilihan berbasis data dan fakta. Indonesia adalah negara yang muncul atas semangat nasionalisme dan kesepakatan yang dikenal sebagai Darul Mitsaq, dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan yang sudah final.

Melalui Pemilu 2024, demokrasi Indonesia harus semakin matang. Persatuan bangsa adalah hal yang senantiasa kita jaga bersama dalam proses politik. Masyarakat tidak boleh dengan mudah terprovokasi oleh isu yang belum terbukti kebenarannya, karena bekerjanya terorisme sering memanfaatkan perpecahan sosial dan agama untuk menciptakan konflik. Sebagai pemilih yang bijak, maka terlebih dahulu teliti rekam jejak calon yang akan dipilih.

Kita perlu mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh Polda Jateng, yang secara konsisten mengimbau masyarakat untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang terkait dengan kelompok yang terafiliasi dengan jaringan terorisme. Langkah-langkah ini juga sebaiknya disertai dengan edukasi terhadap masyarakat melalui para Bhabinkamtibmas yang bisa menyentuh hingga lapisan tingkat desa maupun RW, maupun melalui saluran media sosial sehingga masyarakat dapat mengenali tanda-tanda kelompok yang terafiliasi dengan jaringan terorisme.

Untuk menjaga agar Indonesia tetap aman, kita juga harus berupaya mencegah penyalahgunaan media sosial agar tidak menjadi tempat yang subur bagi penyebaran narasi intoleran dan ujaran kebencian terutama menjelang Pemilu 2024. Perlu diingat bahwa masa depan bangsa kita selama lima tahun ke depan akan ditentukan oleh proses politik ini. Selamat merayakan demokrasi, mari bersama-sama kita jaga perdamaian dan persatuan bangsa kita.

Daniel Tambunan Program Doktoral Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian


Polri bakal menggelar Operasi khusus bernama Nusantara Cooling System untuk pengamanan Pemilu dan Pilkada 2024. Operasi itu digelar untuk mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks selama masa Pemilu.

Kepala Operasi Nusantara Cooling System Irjen Asep Edi Suheri mengatakan operasi ini kembali diaktifkan sejak 11 September 2023. Hal itu sesuai dengan surat perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada 25 Agustus 2023.

"Operasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik yang terjadi di tengah masyarakat maupun di ruang siber, dengan mengutamakan preemtif dan preventif," ujar Asep Edi kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakabareskrim Polri itu mengatakan dalam pelaksanaannya nanti, operasi ini tidak melakukan tindakan penegakan hukum. Tetapi, mengedepankan upaya dialog dan komunikasi.

"Sehingga dalam operasi ini kami sampaikan bahwa tidak ada melakukan upaya penegakan hukum, jadi preemtif dan preventif," katanya.

Asep mengatakan terdapat 4 satuan tugas (satgas) dan 8 Subsatgas dalam Operasi Nusantara Cooling System. Ke-4 Satgas yang dimaksud yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Humas, dan Satgas Ban Ops.

"Cara bertindak yaitu melakukan deteksi pembinaan masyarakat, patroli dialogis, patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi," jelasnya.

Satgas Preemtif, kata Asep, terdiri dari Subsatgas intelijen dan Subsatgas Binmas. Tugasnya, untuk mendeteksi dini gangguan dan membangun mitra dengan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kemudian, Satgas Preventif terdiri dari Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Dialogis Netizen. Satgas ini bertugas untuk melakukan patroli siber serta melaksanakan dialog kepada intelijen hingga influencer untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

"Satgas Humas yang terdiri dari Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia yang memiliki tugas antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, sosialisasi dan edukasi serta melakukan monitoring media, baik media sosial maupun media mainstream," jelas Asep.

"Satgas Ban Ops yang terdiri dari Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik yang memiliki tugas antara lain melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Nusantara Cooling System," lanjutnya.

Lebih lanjut, mantan Dirtipidsiber Bareskrim Polri itu berharap Operasi Nusantara Cooling System ini bisa mewujudkan pemilu damai.

"Kami mohon dukungan dan mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan terutama hal-hal yang dapat memicu konflik sosial sehingga kita bisa bersama-sama mewujudkan pemilu damai," ucapnya.

Sebagai informasi, Satgas Nusantara Polri sebelumnya sudah pernah dibentuk dalam rangka mengamankan situasi negara saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019. Komjen Gatot Eddy Pramono saat itu yang ditunjuk menjadi Kepala Satgas (Kasatgas) Nusantara Polri.

Lihat juga Video 'Bikin Simulasi Rusuh Pemilu, Kapolda Bali: Kita Antisipasi yang Terburuk':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA merilis survei elektabilitas calon presiden yang masuk bursa Pilpres 2024. Hasilnya, Prabowo Subianto menempati posisi pertama disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei digelar 4-12 September 2023 terhadap 1.200 responden. Survei dilakukan dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner.

Pemilihan sampel dilakukan dengan multistage random sampling. Survei ini juga dilengkapi dengan riset kualitatif. Adapun margin of error sekitar ±2,9%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peneliti LSI Denny JA Adjie Alfaraby memaparkan simulasi 3 nama bacapres teratas. Dia mengatakan Prabowo unggul di angka 39,8%, Ganjar Pranowo 37,9% sementara Anies Baswedan 14,5%.

"Jawabannya Pak Prabowo masih perkasa di urutan pertama di angka 39,8%, kemudian disusul Pak Ganjar Pranowo capres dari PDIP dengan angka 37,9%, kita lihat ini selisih tipis ya, tidak terlalu signifikan perbedaannya tapi angka absolut Pak Prabowo masih di atas Pak Ganjar, Pak Anies sendiri di angka di angka 14,5%," kata Adjie dalam pemaparannya, Senin (2/10/2023).

-Prabowo Subianto 39,8%

-Ganjar Pranowo 37,9%

-Anies Baswedan 14,5%

Tidak tahu/tidak jawab 7,8%

Saksikan Live DetikPagi:

Lihat juga video 'Survei Indikator Simulasi Cawapres di Jatim: Erick 17,2% & Khofifah 15,1%':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Harian Partai Gerindra Dasco mengatakan sampai saat ini cawapres pendamping Prabowo Subianto masih dalam pembahasan. Dasco menyebut cawapres dari Prabowo akan diputuskan oleh para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Cawapres akan kemudian dibicarakan dengan partai koalisi tentunya. Saya sendiri belum tahu sampai mana (pembahasannya)," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2023).

Ketika ditanya soal nama-nama cawapres yang beredar, Dasco mengatakan semua itu akan diputuskan oleh para ketum koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biar itu para ketua umum yang memutuskan," kata dia.

"Saya tidak bisa mengomentar nama-nama cawapres yang beredar saat ini. Biar dari ketua umum koalisi," sambungnya.

Dasco tak membeberkan lebih lanjut kapan deklarasi cawapres Prabowo dilakukan. Sebab, kata dia, sampai saat ini hal tersebut masih dalam pembahasan.

"Saya nggak bisa jawab penentuan cawapres last minute atau kemudian bisa jadi besok atau lusa, karena ini kan fluktuatif dan itu tadi saya sampaikan soal penggodokan cawapres langsung ditangani oleh ketua-ketua umum parpol koalisi," tuturnya.

Simak juga Video 'Gerindra Hormati Keputusan PDIP Tutup Peluang Duet Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Lirik Lagu dan Chord Galang Rambu Anarki oleh Iwan Fals

Galang Rambu Anarki merupakan lagu yang dibawakan oleh penyanyi legend Indonesia, Iwan Fals. Iwan Fals merupakan seorang penyanyi, pencipta lagu, musisi, dan sekaligus seorang kritikus. Galang Rambu Anarki masuk ke dalam album berjudul Opini yang dirilis pada tahun 1982.

Lagu Galang Rambu Anarki merupakan lagu dengan makna mendalam. Lagu ini bercerita mengenai kelahiran anak pertama dari Iwan Fals. Kelahiran anak pertamanya bertepatan dengan kenaikan harga BBM atau Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah. Seperti bapak-bapak pada umumnya, Iwan Fals mengaku sangat antusias dalam menyambut kelahiran putra pertamanya.

Saking antusiasnya, beliau berniat untuk mengabadikan momen persalinan istrinya dengan video atau foto kamera. Namun, hal itu diurungkan lantaran, Iwan Fals merasa tegang saat berada di ruang persalinan. Sayang, putra pertamanya yang bernama Galang ini meninggal dunia saat berusia 15 tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lirik Lagu dan Chord Galang Rambu Anarki oleh Iwan Fals

Intro : A D A

E A

A D A E A

Galang rambu anarki anakku

D A E A

Lahir awal januari menjelang pemilu

A D A E A

Galang rambu anarki dengarlah

D A E A

Terompet tahun baru menyambutmu

[Intro] E A

A D A E A

Galang rambu anarki ingatlah

D A E D

Tangisan pertamamu ditandai bbm

E A

Membumbung tinggi (melambung)

[Chorus]

E

Maafkan kedua orangtuamu

D E A

Kalau tak mampu beli susu

D A

Bbm naik tinggi

E A

Susu tak terbeli

D A

orang pintar tarik subsidi

E A

Mungkin bayi kurang gizi (anak kami)

A D A E A

Galang rambu anarki anakku

A C#m D E

Cepatlah besar matahariku

F#m E D7 E

Menangis yang keras, janganlah ragu

A C#m D E

Tinjulah congkaknya dunia buah hatiku

F#m E A

Doa kami di nadimu

[Interlude] D E F#m E

D A G F#m F E A

G F#m F E A

E A E A

A D A E A

Galang rambu anarki ingatlah

D A E D

Tangisan pertamamu ditandai bbm

E A

Membumbung tinggi (melambung)

[Chorus]

E

Maafkan kedua orangtuamu

D E A

Kalau tak mampu beli susu

D A

Bbm naik tinggi

E A

Susu tak terbeli

D A

orang pintar tarik subsidi

E A

Mungkin bayi kurang gizi (anak kami)

A D A E A

Galang rambu anarki anakku

A C#m D E

Cepatlah besar matahariku

F#m E D7 E

Menangis yang keras, janganlah ragu

A C#m D E

Tinjulah congkaknya dunia buah hatiku

F#m E A

Doa kami di nadimu

[Coda] A D A

E A

Itu tadi lirik lagu dan chord dari Galang Rambu Anarki yang dinyanyikan oleh Iwan Fals. Semoga bermanfaat!

Alasan Hindia Jarang Tulis Lagu Cinta Bernada Puitis


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengapresiasi peresmian Kereta Cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Cak Imin itu menyatakan kereta cepat merupakan transportasi yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat di wilayah Bandung dan sekitarnya.

"Kereta cepat itu segera untuk kita jadikan sarana percepat perjalanan Jakarta ke Bandung, moga-moga bermanfaat dan semoga perjalanan transportasi publik semakin baik," kata Cak Imin saat ditemui di Ponpes Girikusumo, Mranggen, Demak, Senin (2/10/2023).

Meski demikian, Cak Imin mendorong pemerintah untuk membantu meringankan tarif kereta cepat. Dia berharap kementerian terkait bisa mengeluarkan harga yang terjangkau bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu nanti kita bisa berharaplah supaya Kementerian Perhubungan memberi harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat untuk menikmati kereta," tutur Cak Imin.

Cak Imin memberi selamat kepada Presiden Jokowi. Dia juga berharap dapat membuat kereta cepat Jakarta-Surabaya

"Selamat kepada Pak Jokowi atas peresmian kereta cepat supaya nanti kita juga bikin kereta cepat Jakarta Surabaya," imbuh Cak Imin.

Simak Video 'Kereta Cepat Diberi Nama 'Whoosh', Jokowi Jelaskan Maknanya':

[Gambas:Video 20detik]


Nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo sampai saat ini masih belum juga terungkap. Namun, Ketua DPP PDIP Puan Maharani meminta nama-nama yang sudah ada di list PDIP untuk bersiap.

Puan mulanya menyampaikan nama-nama yang ada dalam list PDIP punya kesempatan yang sama. Dia menyebut PDIP masih menggodok siapa yang paling tepat mendampingi Ganjar.

"Kan nama-nama yang kemudian masuk dalam list PDIP mempunyai kesempatan yang sama, tentu saja kami masih menggodok hal tersebut lebih dalam," kata Puan di UTAR, Selangor, Malaysia, Senin (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan menyebut PDIP masih merinci rekam jejak nama-nama yang ada dalam list PDIP. Selain itu, kemistri dengan Ganjar juga jadi pertimbangan.

"Lebih yakin kira-kira yang mana setelah lihat track record dan gimana jika digabungkan dengan Mas Ganjar," ucapnya.

Puan mengungkap masih ada waktu bagi PDIP untuk mendiskusikan itu. Dia kemudian meminta nama-nama yang ada di list PDIP untuk bersiap.

"Waktunya masih 19 Oktober jadi yang ada namanya siap-siap saja, karena punya kesempatan yang sama," ujarnya.

Lihat juga Video 'Gerindra Hormati Keputusan PDIP Tutup Peluang Duet Prabowo-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terlibat ketegangan dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. PKB bahkan akan mendisiplinkan Menag yang juga kadernya. Pembelaan datang dari GP Ansor.

Semua berawal ketika Menag Yaqut Cholil menyampaikan sambutan di acara acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, pada Jumat (29/9/2023) lalu. Acara itu diikuti umat Buddha.

Yaqut mulanya mengingatkan memilih pemimpin negara tidak boleh asal-asalan. Dia mengajak masyarakat memilih pemimpin yang tidak hanya pandai dalam berbicara dan bermulut manis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu bapak ibu sekalian, saya berharap nanti bapak ibu sekalian dalam memilih pemimpin negeri ini untuk 2024-2029 benar-benar dilihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih, jangan asal begitu, harus dilihat dulu track record-nya," jelasnya.

Yaqut mengingatkan agar tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politik. Yaqut lalu mengungkit Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menggunakan agama untuk kepentingan politik.

"Kita masih ingat, kita punya sejarah yang tidak baik atas politik penggunaan agama dalam politik, kita punya sejarah tidak baik beberapa waktu yang lalu ketika pemilihan gubernur DKI Jakarta kemudian dua pilpres terakhir, agama masih terlihat digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan kekuasaan," kata Yaqut.

Rupanya, pernyataan Yaqut agar tidak memilih calon presiden (capres) yang mempunyai rekam jejak politisasi agama menuai reaksi keras PKB.

Bacawapres Koalisi Perubahan sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut pernyataan Yaqut seperti buzzer. Meski demikian, Cak Imin tidak menjelaskan lebih lanjut terkait ucapannya itu.

"Ah itu omongan buzzer, ha-ha-ha," kata Cak Imin di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

Selain itu, sebagai partai yang menaungi Yaqut, PKB menegaskan telah menyiapkan langkah-langkah untuk mendisiplinkan Yaqut. PKB meminta Yaqut menjaga ucapannya.

"Hati-hati menjaga mulutnya. Karena apa, karena ini pejabat publik, dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni, bukan untuk mengeluarkan statement-statement yang nggak perlu. Rakyat itu lebih paham," kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/10).

Jazilul mengatakan PKB telah menyiapkan langkah-langkah mendisiplinkan Yaqut. Dia menilai seharusnya Yaqut tidak mengeluarkan pernyataan yang memunculkan spekulasi publik.

"Kalau posisinya sebagai menteri ya presiden lah yang mengevaluasi. Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisplinan. Jadi dan publik tentu akan memberikan penilaian juga, menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung dan menggiring opini yang nggak perlu. Saya pikir itu," kata dia.

Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung posisi Yaqut sebagai pembantu presiden yang dianggapnya telah mengumbar hoaks. Menurut dia, Yaqut seharusnya bertanggung jawab menjaga kerukunan beragama.

"Apalagi menjadi pembantu presiden. Presiden sudah bolak balik bilang kita jaga persatuan, jangan ada politik pecah belah, jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara, ini hoaks kok mulai dari Menteri Agama yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama. Saya pikir itu tidak pantas. Biarlah publik yang mengevaluasi, kalau tidak presiden yang mengevaluasi," ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan PKB telah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres dan cawapres di Pemilu 2024 nanti. Menurutnya, apabila ada kader yang satu suara dengan pengusungan itu, akan menerima disiplin organisasi.

"Ya kami sudah mendeklarasi pasangan AMIN dan semua pengurus, konstituen, partisipan PKB semua sudah mendukung AMIN. Saya pikir itulah bukti ketaatan kepada organisasi. Yang tidak setuju dengan itu berarti menyimpang dari keputusan organisasi, gampang itu. Dan publik akan tahu siapa kader-kader PKB yang menyimpang dari keputusan organisasi dan pasti akan menerima disiplin organisasi," katanya.

GP Ansor sebut arogan. Baca halaman selanjutnya>>

Simak juga Video: Menag Singgung Politisasi Agama di Pilgub DKI, Cak Imin: Omongan Buzzer

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Demokrasi telah lama dianggap sebagai salah satu sistem pemerintahan yang paling ideal. Dalam teori, demokrasi menawarkan konsep pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat, menghormati hak asasi manusia, dan memungkinkan partisipasi politik yang merata. Namun, di tengah hiruk-pikuk politik dunia saat ini, konsep ini terasa semakin abstrak. Kesenjangan antara idealisme demokrasi dan realitas politik sering tampak sebagai nebula yang sulit untuk diterobos.

Istilah "nebula demokrasi" digunakan di sini untuk menggambarkan kondisi di mana konsep demokrasi yang ideal melayang di antara harapan kita tanpa batasan yang jelas. Ini seperti kabut tipis yang mengelilingi pemahaman kita tentang demokrasi, membuatnya sulit untuk didefinisikan dengan jelas atau diukur secara objektif. Ini bukanlah konsep baru, tetapi dengan meningkatnya ketegangan politik, polarisasi, dan tantangan terhadap nilai-nilai demokrasi di berbagai negara, nebula demokrasi semakin tebal dan sulit untuk dipahami.

Ada beberapa faktor yang membuat kondisi yang demikian terjadi. Salah satu elemen penting dalam nebula demokrasi" saat ini adalah peran media sosial dan informasi. Sementara media sosial awalnya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik dan akses informasi, kenyataannya adalah platform ini telah menjadi alat penyebaran berita palsu, propaganda, dan polarisasi. Masyarakat sering berada dalam filter bubble mereka sendiri, di mana mereka hanya terpapar pada pandangan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Ini menciptakan situasi di mana konflik politik semakin diperparah, dan upaya-upaya untuk mencapai kesepakatan dan konsensus semakin sulit.

Selain itu, pengaruh uang dalam politik membuat kabut tipis dalam demokrasi menjadi semakin tebal. Partai politik dan kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar dapat memanfaatkan kekayaan mereka untuk mempengaruhi hasil pemilihan, mengabaikan kepentingan rakyat, dan menjauhkan diri dari aspek demokrasi yang seharusnya berdasarkan suara mayoritas. Ini menciptakan ketidaksetaraan dalam partisipasi politik dan melemahkan prinsip dasar demokrasi.

Dalam nebula demokrasi saat ini, politik identitas dan polaritas menjadi semakin kuat. Partai politik dan kelompok politik cenderung memanfaatkan isu-isu yang memicu perasaan identitas dan loyalitas, yang pada gilirannya memperdalam jurang antarkelompok masyarakat. Ini mengancam integritas demokrasi karena mengaburkan pemahaman tentang apa yang seharusnya menjadi perdebatan politik yang konstruktif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, dalam beberapa kasus, demokrasi telah digunakan sebagai alat untuk merampas hak-hak individu. Negara-negara otoriter sering menggunakan proses demokratisasi untuk membenarkan tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia, seperti pemilihan palsu, penangkapan sewenang-wenang, atau pembatasan kebebasan berbicara.

Dari uraian di atas, kondisi yang sedemikian kompleks membuat demokrasi saat ini di ambang ketidakjelasan. Ketidakjelasan tersebut dikarenakan terjadi kesenjangan antara idealitas dan realitas. Sehingga, demokrasi sat ini menjadi tidak sehat dan menjadi ladang subur bagi praktik-praktik kotor para pemain politik.

Jalan Keluar

Indonesia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, akan segera menghadapi Pemilu 2024 yang akan menentukan masa depan politiknya. Pemilu adalah momen penting dalam demokrasi di mana rakyat berhak memilih para pemimpin mereka. Namun, dalam konteks era modern yang semakin kompleks dan terhubung erat dengan isu-isu global, Pemilu 2024 juga akan berhadapan dengan tantangan baru. Nebula demokrasi menjadi salah satu tantangan utama yang akan dihadapi --kabut keraguan dan ketidakpastian yang melingkupi pemahaman kita tentang demokrasi.

Meskipun nebula demokrasi" menghadirkan tantangan yang besar, ini juga bisa menjadi panggilan untuk lebih memperkuat demokrasi dan mengembalikan kualitasnya yang seharusnya. Ada beberapa langkah yang bisa diramu dalam mencari jalan keluar dari nebula demokrasi.

Pertama, pendidikan politik yang kuat merupakan fondasi penting bagi demokrasi yang sehat. Masyarakat perlu memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara, dan bagaimana sistem politik mereka bekerja. Ini akan membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap informasi yang mereka terima dan lebih aktif dalam partisipasi politik.

Kedua, pengaruh uang dalam politik harus dikurangi. Reformasi keuangan politik yang ketat dapat membantu mencegah korupsi dan memastikan bahwa suara rakyat tidak bisa dibeli. Ini dapat mencakup batasan sumbangan kampanye, transparansi keuangan partai politik, dan peraturan yang ketat terkait dengan lobi politik.

Ketiga, politik identitas dan polaritas harus diatasi dengan promosi toleransi dan dialog yang konstruktif. Pemimpin politik dan media memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan kolaborasi, daripada konfrontasi.

Keempat, demokrasi harus selalu dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Negara harus berkomitmen untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak individu, bahkan jika itu melibatkan pengorbanan politik.

Panggilan untuk Memperkuat

Meskipun nebula demokrasi dapat membuat kita merasa terjebak dalam ketidakpastian politik dan kebingungan, ini juga dapat menjadi panggilan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi. Demokrasi seharusnya bukan hanya konsep ideal, tetapi juga kenyataan yang mampu memenuhi harapan rakyat. Untuk mencapai itu, perlu ada upaya bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mengaburkan pemahaman kita tentang demokrasi saat ini.

Dengan pendidikan politik yang kuat, reformasi keuangan politik, promosi toleransi, dan perhatian terhadap hak asasi manusia, kita bisa melihat melampaui nebula demokrasi dan membangun demokrasi yang lebih kuat dan inklusif. Yang penting, kita harus mengingat bahwa demokrasi adalah proses yang terus berlanjut, dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah untuk menjaganya agar tetap hidup dan sehat.

Fikram Eka Putra kader HMI Komisariat Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menutup peluang duet Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Ketua Harian Partai Gerindra Dasco menghormati keputusan Megawati.

"Saya pikir apa yang disampaikan dalam Rakernas PDIP adalah keputusan PDIP dalam pencapresan dan itu kita hormati," ujar Dasco di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2023).

Dasco mengatakan jelang pendaftaran capres cawapres, sebaiknya untuk saling mempersiapkan diri. Dia pun menyebut Gerindra ingin berkonsentrasi menyiapkan Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menjelang pendaftaran yang sudah tidak berapa lama lagi. Mari kita berkonsentrasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, demi kelancaran proses Pilpres," jelasnya.

Wakil Ketua DPR RI itu mengaku tidak masalah dengan tertutupnya peluang duet Prabowo-Ganjar. Dasco kembali mengajak Gerindra berkonsentrasi agar menghadirkan Pilpres yang lancar dan aman.

"Saya pikir masing-masing partai kan sudah menetapkan pilihannya, dan saya pikir kita berkonsentrasi dalam kontestasi yang teduh, dan juga berharap semoga Pemilu dapat berjalan baik dengan lancar," jelas dia.

Lebih lanjut, Dasco menuturkan hubungan partainya dengan PDIP tetap dalam kondisi yang baik. Menurutnya, tertutup peluang itu tidak akan mengubah hubungan Partai Gerindra dan PDIP.

"Saya pikir hubungan dengan PDIP tetap baik-baik saja, kita masih satu koalisi pemerintah pada saat ini, kita dengan teman-teman PDIP juga di parlemen juga komunikasinya baik. Jadi nggak ada masalah," tuturnya.

Seperti diketahui, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku bingung saat muncul wacana Prabowo-Ganjar berpasangan dalam Pilpres 2024. Padahal, dirinya sebagai ketum partai tidak mengetahuinya.

"Lho saya sendiri sampai bingung lho. Di media tiba-tiba di bilang begini, 'ya sudah ada persetujuan bahwa nanti Pak Prabowo jadi presidennya, Pak Ganjar jadi wakil presidennya,' aku terus di rumah melongo wae," kata Megawati lokasi Rakernas, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10).

"Iki sing ngomong sopo yo (ini yang ngomong siapa ya), aku yang ketua umumnya malah nggak ngerti, coba," lanjutnya.

Megawati meminta tak usah menghiraukan hal ini. Menurutnya, hal itu hanya utak atik gatuk saja.

Megawati pun mengibaratkan wacana ini seperti perempuan dan lelaki yang dijodohkan. Padahal keduanya sudah memiliki pasangan.

"Kamu mau nggak digitukan? Kalau ada cewek cakep, ada laki ganteng. Tapi nggak sama-sama tune in. Mau digatuk-gatukan? Padahal yang cewek sudah punya pacar, yang laki sudah punya pacar," ujarnya.

Lihat Video: Gerindra Hormati Keputusan PDIP Tutup Peluang Duet Prabowo-Ganjar

[Gambas:Video 20detik]