Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa kader PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, perwakilan partai koalisi, TPD Ganjar-Mahfud Jatim, dan relawan di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (22/11/2023) malam.

Di hadapan relawan dan para kader partai koalisi, Ganjar menegaskan bahwa PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura solid mendukungnya.

"Alhamdulillah partai-partai semuanya, Bu Mega (Megawati) ya, dari PPP, dari Hanura, dari Perindo semua sudah bersepakat," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar berterima kasih dirinya dijodohkan dengan Mahfud Md yang disebutnya sosok berintegritas dan memiliki kompetensi yang baik.

"Saya berterima kasih, karena saya dijodohkan dengan Pak Mahfud. Orang yang punya integritas bagus, yang kemudian semuanya bisa melaksanakan insyaallah juga dengan baik," jelasnya.

Mantan Gubernur Jateng ini meminta semua kader dan relawan menjaga kekompakan. Ia meminta semua kader dan relawan turun ke masyarakat.

"Sekali lagi jaga kekompakan, jaga kekuatan, waktu kita pendek. Tidak ada lagi banyak diskusi. Tugas kita adalah jalan, ketuk rumah tetangga, dan tentu salamnya adalah (Ganjar sambil mengacungkan tiga jari)," tandasnya.

Ganjar Mulai Kampanye di Papua, Mahfud di Aceh


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa kader PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, perwakilan partai koalisi, TPD Ganjar-Mahfud Jatim, dan relawan di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (22/11/2023) malam.

Ganjar berpesan agar semua pendukungnya bisa menjaga situasi tetap damai dan kondusif. Ia mengingatkan agar pendukungnya tidak melukai hati orang.

"Maka dalam situasi seperti ini, tolong selalu gunakan kalimat yang baik. Jangan mencederai dan menyakiti hati orang. Dan kita lurus-lurus saja," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menyatakan TPN Ganjar-Mahfud saat ini tengah bekerja keras untuk membuat program sosialisasi ke masyarakat. Nantinya ia ingin TPD Ganjar-Mahfud Jatim bisa meneruskan hingga ke level terbawah.

"Apa yang ada, TPN sudah bekerja, TPD juga sudah bekerja, maka nanti TPN dan TPD akan berkomunikasi intens. Program-program yang disampaikan, sampaikan ke masyarakat dengan baik. Nanti kita buatkan yang kecil-kecil, yang teknis-teknis, dan teman-teman menyampaikan dengan gamblang," jelasnya.

Ganjar menyebut ada cara agar Jawa Timur tetap menjadi basis suara Ganjar-Mahfud dan mengantarkan kemenangan di Pilpres 2024.

"Ada cara di mana kita melakukan strategi. Jagalah Jawa Timur, jagalah rumah kita sendiri, jagalah suara kita sendiri. Kalau itu sudah pasti aman, baru datanglah keluar, mulai mendekati yang di luar, mulai menarik mereka ke dalam," tandasnya.

Turut hadir perwakilan partai koalisi dari PPP, Hanura, dan Perindo Jatim. Selain itu turut hadir perwakilan dari TPD Ganjar-Mahfud Jatim.

Ganjar Mulai Kampanye di Papua, Mahfud di Aceh


Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menghadiri acara Diskusi & Diseminasi Mahasiswa Mendebat Capres-Cawapres di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023) petang.

Anies mengaku senang berdialog dengan para mahasiswa. Dengan dialog, Anies menyebut akan saling mencerahkan satu sama lain.

"Sekarang kita meneruskan tradisi dialog itu. Bagi kami berdialog adalah bangku mencerdaskan saling mencerahkan," kata Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menegaskan AMIN tidak akan menghindari dialog dengan mahasiswa, termasuk dengan masyarakat umum secara luas.

"Karena itu kami tidak menghindari dialog selama masa kampanye ini. Kami terus menerus, siapa saja yuk kita datengin, yuk kita diskusikan," tambahnya.

Sementara Cawapres Cak Imin menyebut spirit para mahasiswa sangat luar biasa. Ia mengapresiasi para mahasiswa yang melek politik dan kebangsaan.

"Tentu agendanya sama, spiritnya sama, tujuannya sama. Tentu kita ketemu ini supaya semua yang sama itu produktif dalam barisan. Apa itu barisan? Ya itu nanti kita uji pemilu 2024," tandasnya.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Direktur Eksekutif Lembaga Survei Politika Research and Consulting (PRC) Rio Prayogo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kuat pengaruhnya dibandingkan PDIP dalam Pilpres 2024. Dia menyinggung hasil sejumlah lembaga survei.

"Harus diakui lah Jokowi itu lebih kuat dalam peta pertarungan hari ini," kata Rio dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023).

Rio mengatakan kekuatan Jokowi itu bisa dilihat dari hasil lembaga survei yang menunjukkan capres yang mendapat endorse dari Jokowi mendapatkan elektabilitas tinggi. Hal itu berbanding terbalik dengan perolehan suara Ganjar Pranowo yang didukung PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Buktinya apa? Ganjar turun kemudian Prabowo naik. Insentif dari mana? Ya dari pemilih Jokowi. Artinya kan Jokowi lebih kuat dari PDIP dalam konteks hari ini," katanya.

Rio turut menyinggung soal elektabilitas dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Dalam sejumlah survei, Prabowo mendapatkan elektabilitas tertinggi.

Menurut Rio, data lembaga survei memperlihatkan dukungan terhadap Prabowo itu berasal dari limpahan pendukung Jokowi. Dia mengatakan data itu menunjukkan Jokowi memiliki peran kuat dalam Pilpres 2024.

"Pembuktiannya apa? Ya sederhana data survei Prabowo mendapat insentif elektoral dari pemilih Jokowi,"pungkas Rio.


Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mendapatkan kado istimewa dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kado itu yakni tanda anggota kehormatan Muhammadiyah.

Cak Imin buka suara soal penghargaan dari Muhammadiyah tersebut. Ia bersyukur mendapat tanda anggota kehormatan Muhammadiyah.

"Bersyukur. Kita harus saling belajar. Semua antar organisasi Islam saling mengisi saling men-support, saya bersyukur," kata Cak Imin di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditanya apakah AMIN berharap agar Muhammadiyah mendukung di Pilpres 2024? Ketum PKB mengamini.

"Ya semoga, semoga, semoga (Muhammadiyah mendukung AMIN)," tambahnya.

Sebelumnya Cak Imin mendapatkan tanda anggota kehormatan Muhammadiyah. Penghargaan itu ia dapatkan usai menghadiri acara Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium UMS Solo, bersama Anies Baswedan.

Penyerahan kado spesial itu langsung diberikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir usai acara kepada Anies dan Cak Imin.

"Suvenirnya tanda anggota kehormatan Muhammadiyah buat Mas Anies dan Cak Imin, sebagai bentuk dari kepercayaan kami," kata Haedar saat menyerahkan piagam tersebut di Edutorium UMS, Rabu (22/11/2023).

Piagam itu diberikan kepada Anies. Setelah berfoto bersama, Haedar kemudian memberikan piagam serupa kepada Cak Imin. Kado tersebut sangat spesial bagi Cak Imin, karena dia berasal dari Nahdlatul Ulama (NU).

Modulator dalam acara itu, Abdul Mu'ti mengatakan, meski Cak Imin dari NU, namun tidak apa-apa memperoleh penghargaan itu.

"Selanjutnya adalah untuk Cak Imin. Walaupun jelas dari NU tapi boleh mendapatkan penghargaan dari Muhammadiyah, khususnya anggota kehormatan Muhammadiyah," kata Mu'ti.

Anies-Cak Imin Bersyukur Sudah Bisa Santai Jelang Daftar Pilpres


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyapa kader PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur dan relawan di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (22/11/2023) malam.

Ganjar dalam sambutannya berpesan agar para kader terus menjaga Jawa Timur. Sebab, Jawa Timur adalah kunci kemenangan.

"Jawa Timur salah satu kunci kemenangan Ganjar nasional. Terima kasih kader PDIP, Perindo, Hanura, PPP dan tentunya relawan," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ganjar, Jawa Timur sangat penting. Sebab, akhir-akhir ini semua paslon sangat sering turun ke Bumi Majapahit.

"Kenapa ini semua jadi penting? Karena semua suka datang ke Jawa Timur," tambahnya.

Ganjar menyebut ada cara agar Jawa Timur tetap menjadi basis suara Ganjar-Mahfud dan mengantarkan kemenangan di Pilpres 2024.

"Ada cara di mana kita melakukan strategi. Jagalah Jawa Timur, jagalah rumah kita sendiri, jagalah suara kita sendiri. Kalau itu sudah pasti aman, baru datanglah keluar, mulai mendekati yang di luar, mulai menarik mereka ke dalam," tandasnya.

Turut hadir perwakilan partai koalisi dari PPP, Hanura, dan Perindo Jatim. Selain itu turut hadir perwakilan dari TPD Ganjar-Mahfud Jatim.

Ganjar Mulai Kampanye di Papua, Mahfud di Aceh


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud bakal melaporkan acara Desa Bersatu di GBK pada Minggu (19/11) ke Bawaslu. Laporan dilakukan karena diduga adanya deklarasi salah satu capres-cawapres. Ganjar Pranowo membenarkan soal laporan itu.

"Iya, biar nanti dikerjakan TPN," kata Ganjar di Gedung ACC Unair C, Rabu (22/11/2023).

Menurut Ganjar, saat ini TPN tengah mengumpulkan bukti-bukti yang ada. Setelah terkumpul bukti tersebut akan diserahkan ke Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka yang mengumpulkan data," ujar Ganjar.

Ganjar berharap penyelenggaraan Pilpres 2024 bisa berjalan jujur dan adil serta netral. "Mudah-mudahan semuanya bisa jurdil," tandas Ganjar.

Sebelumnya, Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy mengatakan acara yang digelar di Indonesia Arena, GBK bukan silaturahmi, melainkan kampanye. Bahkan terdapat deklarasi.

"Karena kita lihat di dalam apa namanya beberapa foto yang kami dapatkan, ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya," kata Ronny.

Menurut Ronny, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar undang-undang Pemilu. Karena itu, kata dia Bawaslu tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.

"Ada dua aturan yang menegaskan netralitas yakni Undang-undang ASN dan Undang-undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," jelasnya.

"Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu," lanjutnya.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung telah menyisir sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang melanggar sebelum tahapan kampanye. Hasilnya sebanyak 11 ribu spanduk, baliho peserta pemilu diamankan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana mengatakan spanduk dan baliho yang diamankan tersebut berisikan adanya ajakan untuk memilih salah satu calon atau partai tertentu. Padahal masa kampanye baru dimulai pada 28 November 2023 mendatang.

"Kita kan baru mulai menginventarisir alat peraga kampanye, itu ada 11 ribu, itu baliho-baliho yang ada unsur ajakan, kalau sosialisasi itu gak apa-apa, selama tidak mengganggu ketertiban umum seperti di pasang di pohon," ujar Kahpiana, selepas kegiatan Apel Siaga Pengawasan Kampanye, di Dome Balerame, Soreang, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kahpiana mengaku sering melakukan imbauan kepada Satpol PP untuk melakukan pencopotan terhadap adanya spanduk atau baliho yang berisi ajakan hingga tertera nomor urutnya. Makanya saat ini dirinya dan Satpol PP telah melakukan penertiban.

"Misalnya yang ada tanda coblos itu yang kita bereskan total ada 11 ribu yang ada ajakan, akumulatif ya ada ajakan, citra diri, dan visi misi. Itu kita rekomendasikan sedikit-sedikit, dan ada yang sudah ditertibkan," katanya.

Pihaknya tidak bisa menjelaskan secara rinci APK tersebut berasal dari partai mana. Kata dia, sanksi yang diberikan pun baru sebatas penertiban.

"Itu gak bisa kita kasih tahu, partai apa dan berapa jumlahnya. APK nya ditertibkan saja, kalau di luar zonasi nanti kita geserkan ke zonasi itu, jadi hanya ditertibkan, karena itu sifatnya administratif," jelasnya.

Dia menambahkan terdapat beberapa zonasi atau tempat yang tidak diperbolehkan dipasang APK. Diantaranya sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan fasilitas pemerintahan.

"Iya itu harus clear dari atribut APK, tapi ada putusan MK yang memperbolehkan. Semisal tempat pemerintah itu pun harus seizin yang bertanggungjawab terhadap tempat itu, dan itu dilakukan Sabtu-Minggu, berharap pemerintah kalau mau memperbolehkan, adil dong semua partai politik harapannya kita itu," bebernya.


Peneliti SMRC Saidiman Ahmad yakin Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menjadi 'anak durhaka' bagi PDIP. Dia mengatakan Jokowi masih punya kepentingan terhadap PDIP.

"Jokowi juga masih punya kepentingan dengan itu. Kalau iya benar-benar mengambil jarak dari PDIP sebenarnya di publik juga ada sentimen negatif juga dengan itu. Seolah-olah pemimpin yang tidak pandai membalas budi," kata Saidiman dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023).

Saidiman mengatakan Jokowi akan melakukan kalkulasi matang jika benar-benar ingin meninggalkan PDIP. Dia menyinggung indikasi partai baru Jokowi akan memberikan dukungan saat Jokowi telah selesai menjabat sebagai presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi di sana ada kepentingan Jokowi dan jangan lupa siapa yang bisa menjamin kalau betul-betul Jokowi merapat ke Prabowo Subianto, rumah baru ini akan benar-benar memperlakukan Jokowi sebagaimana mereka memperlakukan sekarang ketika Pak Jokowi sudah tidak ada dalam kekuasaan," katanya.

Menurut Saidiman, Jokowi akan berhitung mengenai citranya di publik ketika harus meninggalkan PDIP. Dia mengatakan Jokowi pasti menghindari citra 'anak durhaka'.

"Jadi dia punya kepentingan menjaga image di publik agar dia tidak jatuh sebagai katakanlah sebagai 'anak durhaka' dalam politik meninggalkan rumah politiknya ketika dia sudah ada di puncak, ketika dia sudah tidak membutuhkan," katanya.

Dia menyinggung soal efek elektabilitas ke putra Jokowi yang juga cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka jika Jokowi benar meninggalkan PDIP. Dia mengatakan akan ada sentimen negatif jika hal itu terjadi dan berpotensi menurunkan suara Gibran.

"Kalau itu dilakukan secara eksplisit itu bisa menjatuhkan wibawa Pak Jokowi sebagai seorang figur dan mungkin juga berpengaruh pada elektabilitas Gibran sebagai anaknya dengan posisi Pak Jokowi seperti itu," ucap Saidiman.


Bupati Majalengka Karna Sobahi mengultimatum para aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga sikap jelang Pemilu 2024. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 094 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS), terdapat sanksi bagi ASN yang melanggar netralitas.

Dengan demikian, sanksi bakal membayangi mereka jika melanggar ultimatum tersebut. "Sanksinya ada sanksi ringan, sedang hingga berat," kata Karna, Rabu (22/11/2023).

Selain itu, Karna berujar, ASN dituntut menjaga kondusifitas dalam Pemilu dan Pilkada 2024. Oleh karena itu, ASN diminta berikrar dan menandatangani pakta integritas untuk menjaga netralitasnya dalam pelaksanaan pesta demokrasi nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui penandatanganan pakta integritas dan pembacaan ikrar ini, ASN dituntut untuk menjaga netralitasnya dan menghindari konflik kepentingan guna menjaga martabat dan etika seorang abdi negara demi menciptakan situasi yang kondusif selama Pemilu berlangsung," ujar Karna.

Netralitas ASN tidak hanya dipantau di dunia nyata. ASN juga diminta bijak dalam bermain media sosial. Disampaikan Karna, ASN di Majalengka diimbau tidak memberikan reaksi apapun untuk konten berbau politik, apalagi melempar isu yang bisa membuat masyarakat gaduh.

"Lebih bagus lagi saya mah titip untuk tidak membuat hal-hal yang bisa mengadu domba, tapi berikanlah penyuluhan kepada rakyat itu sebaik mungkin, dorong masyarakat untuk hadir di TPS-TPS sehingga angka partisipasi di Majalengka meningkat dan tinggi," jelas dia.

Semua larangan itu diingatkan, kata Karna, karena ASN bukan abdi golongan ataupun Parpol. Oleh karena itu, ia meminta ASN tidak memihak kepada calon manapun untuk Pileg dan Pilpres.

"ASN harus berbuat netral. Karena ASN adalah abdi negara dan abdi masyarakat bukan abdi golongan apalagi abdi partai," pesan Karna.

Sementara itu, kegiatan ikrar dan tanda tangan pakta integritas netralitas ASN ini dimotori oleh Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Majalengka .

Kepala BKPSDM Majalengka Irfan Nur Alam menyampaikan penandatanganan pakta Integritas dan pembacaan ikrar netralitas ASN ini merupakan suatu langkah tegas untuk menekankan pentingnya netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu.

Netralitas ASN merupakan pilar krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik, terutama selama proses pelaksanaan pemilu.

"Untuk penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah netralitas. Setiap ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun," ujar Irfan.

Dampak Positif Program Quick Response Majalengka Raharja


Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, menilai capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sedang dalam posisi terjepit saat ini. Hal itu merujuk pada merosotnya perolehan survei Ganjar usai bersikap kritis ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau di survei kita pemilih yang puas terhadap Jokowi itu di survei sebelumnya masih besar di Pak Ganjar, sekarang ada penurunan," kata Ikrama dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023).

"Walaupun memang angka migrasi belum pada titik mentok masih ada juga ceruknya di Pak Ganjar sebenarnya orang yang puas kepada Pak Jokowi masih banyak juga," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan Ganjar dan Mahfud harus berupaya berada di tengah. Dia menyebut Ganjar juga tak boleh membuang ceruk suara dari pendukung Jokowi.

"Posisi yang diperlukan oleh Ganjar-Mahfud adalah menarik ke tengah sekaligus tidak membuang ceruk yang dari kanan. Itu agak sulit memang dilematis, terjepit di antara suasana nuansa sedangkan hilal sudah mulai naik beberapa derajat di atas ufuk," katanya.

Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, juga menilai sikap kritis PDIP dan Ganjar ke Jokowi tidak tepat. Apalagi, katanya, survei menunjukkan kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi.

"Dalam posisi sekarang memang terjepit. Tapi sebenarnya cukup beralasan wajah PDIP dan Ganjar sekarang agak berubah menjadi lebih kritis. Sebenarnya kalau kita lihat kalkulasi politiknya mungkin sekarang terlihat kurang memungkinkan karena begitu populernya Pak Jokowi approval rating 75-80%. Dalam posisi itu berseberangan dengan pemerintah menjadi sangat tidak populer," katanya.

Namun, Saidiman menilai masih ada celah yang bisa dimaksimalkan kubu Ganjar-Mahfud. Celah itu berkaitan dengan isu politik dinasti.

Saidiman mengatakan dalam survei SMRC terbaru masih banyak publik yang belum mengetahui persoalan isu politik dinasti. Dia mengatakan hanya 38% publik yang menilai politik dinasti berbahaya bagi demokrasi.

"Kalau pengetahuan publik bertambah, ini bisa berbahaya buat calon yang dianggap publik didukung Pak Jokowi karena sentimen negatifnya bisa ke Pak Jokowi. Jadi apa yang dilakukan oleh PDIP dan Ganjar punya alasan, di tengah kesulitan itu dia harus keluar dari persoalan. Salah satu yang dia bisa keluar adalah ketika sentimen negatif itu diketahui publik,"tuturSaidiman.

Simak Video 'TPN soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun: Angka Internal Berbeda':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar mengumpulkan 1.117 kadernya yang akan menjadi calon kepala daerah. Dalam pertemuan itu, Ridwan Kamil dan istrinya Atalia Praratya hadir dan digadang-gadang akan maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, MQ Iswara mengatakan, Ridwan Kamil akan kembali ditugaskan untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar.

Selain Ridwan Kamil, Golkar sedang mempertimbangkan nama Atalia Praratya dan Edwin Sanjaya (Ketua DPD Golkar Kota Bandung) untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Bandung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gubernur, bupati atau wali kota, wakil bupati atau wakil wali kota juga diserahkan surat tugas dari DPP Golkar. Untuk Gubernur Jabar masuk satu nama Ridwan Kamil," kata Iswara, Rabu (22/11/2023).

Dia juga menjelaskan, untuk Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung, Partai Golkar menugaskan juga dua nama, yaitu Wakil Bupati Bandung saat ini Syahrul Gunawan dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Sugianto.

Begitupun Pemilihan Bupati (Pilbup) Sumedang, Partai Golkar juga menugaskan dua nama yaitu, Wakil Bupati Sumedang periode 2018-2023 Erwan Setiawan dan Ketua Wantim Golkar Sumedang Taufik Gunawansah.

Iswara yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar ini menyebut, seluruh kabupaten/kota diberikan tugas untuk maju di Pilkada serentak. Menurutnya ada 44 nama calon kepala daerah yang akan maju dari partai berlambang pohon beringin ini.

"Semua kabupaten atau kota kita beri tugas, semua bakal calon kepala daerah bupati wali kota kita berikan surat dari DPP Partai Golkar, ada yang dua orang, ada yang sampe empat orang," jelasnya.

Iswara menegaskan, nama-nama yang maju di Pilkada serentak itu akan lebih dulu diberi tugas untuk membantu memenangkan Golkar di Pemilihan Pileg dan Pilpres. Mereka juga sudah bisa bergerak untuk mensosialisasikan diri sebagai bakal calon kepala daerah.

"Sudah diperbolehkan itu juga, para calon sudah boleh mensosialisasikan bahwa mereka calon bupati wali kota dan selain itu membantu kemenangan Pileg, Pilpres, dan membantu konsolidasi Partai Golkar di wilayah masing-masing jadi itu tugasnya," tutup Iswara.


Ahmad Ridwan Dalimunthe meminta namanya dikeluarkan dari timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN. Ridwan Dalimunthe menegaskan posisinya netral di Pemilu mendatang.

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan buka suara terkait permintaan Ridwan. Anies mengaku akan mengatur susunan timnas AMIN terkait adanya tokoh yang keluar masuk.

"Ya nanti kita atur lah, gampang," kata Anies usai menghadiri acara Diskusi & Diseminasi Mahasiswa Mendebat Capres-Cawapres di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023) petang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilansir dari detiknews, Ahmad Ridwan Dalimunthe meminta namanya dikeluarkan dari timses Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN. Ridwan Dalimunthe menegaskan posisinya netral di Pemilu mendatang.

Alasan saat ini dirinya masih menjadi bagian dari grup media besar yang mengharuskan medianya bersikap netral dalam kontestasi pemilu, baik pileg maupun pilpres.

"Saya merasa terhormat dan mengucapkan terima kasih atas pencantuman nama saya. Namun karena saya dalam posisi yang harus netral dalam kontestasi Pemilu 2024, saya menyatakan tidak bersedia," katanya di Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Dalam kesempatan itu Ridwan juga meminta agar namanya dikeluarkan dari daftar Dewan Pakar di Timnas AMIN. Untuk diketahui, dewan pakar ini dipimpin eks ketua MK Hamdan Zoelva.

Lebih lanjut, Ridwan menyatakan dirinya dan grup media tempatnya bernaung akan terus mendukung pemilu yang bersih, jujur, aman, dan damai.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Kapten Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) M Syaugi Alaydrus mengaku telah memetakan daerah yang menjadi lumbung suara pasangan Anies-Cak Imin pada Pilpres 2024. Sejumlah daerah masuk target bidikan AMIN.

"Jadi kita sudah petakan daerah mana saja yang merupakan lumbung AMIN. Dari situ kita maksimalkan partisipasi pemilih 70-80, kita tingkatkan itu dengan gerakan rakyat tadi supaya orang berpartisipasi untuk memilih," ujar Syaugi di Sekretariat Koalisi Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

Syaugi menuturkan, daerah lumbung pendukung Anies-Cak Imin yang bakal disasar yakni DKI Jakarta hingga Sulawesi. Syaugi menuturkan, dukungan terhadap AMIN ditargetkan hingga ke pelosok daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lumbungnya secara jelas DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jatim, Sumatera, sebagian Kalimantan, dan seluruh Sulawesi itu kira-kira lumbung Anies. Bukan berarti tempat lain kita tidak perhatikan, tetapi tetap diperhatikan," ungkapnya.

Lebih jauh, mantan Kabasarnas itu mengatakan pihaknya bakal menambah daya gedor suara untuk pasangan Anies-Cak Imin. Salah satunya dengan melakukan pendalaman suara di wilayah baru yakni Jawa Tengah.

Sebagaimana diketahui, provinsi itu selama ini dikenal sebagai 'kandang banteng' alias dominannya massa pendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di provinsi itu.

"Jateng kan kita tahu selama ini, tapi kita akan berusaha semaksimal mungkin," jelas Syaugi.

Syaugi menuturkan optimis dapat meraup suara di Jawa Tengah. Dia mengungkit soal perolehan suara yang berhasil didapat Partai Kebangkita Bangsa (PKB) di provinsi itu.

"Kita manfaatkan PKB di situ. Kalau enggak salah menang kedua," kata Syaugi.

"Jadi kita akan berusaha akan masuk ke pelosok Jateng mudah-mudahan bisa meningkatkan suara AMIN," imbuhnya.

Simak juga 'Anies Klaim Hanya Visi Misi AMIN yang Dibagi Setiap Sektor-Kawasan':

[Gambas:Video 20detik]


Kabar dugaan pungutan liar (pungli) ASN di Boyolali, Jawa Tengah, yang dinarasikan untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md viral di media sosial. Disebutkan dugaan pungli itu sudah diadukan ke KPK.

Dalam salah satu unggahan di media sosial yang viral, Rabu (22/11/2023), tampak dokumen yang menyebutkan bahwa hal itu sudah diterima Direktorat Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK pada 20 November 2023. Tampak pula cap basah berwarna biru bertuliskan 'Diterima di KPK 20 Nov 2023'.

Perihal itu Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menjawab singkat. "Nanti kami cek dulu," ucap Ali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain viral soal itu, beredar pula di media sosial rekaman video yang dinarasikan sebuah pertemuan Paguyuban ASN. Pertemuan itu disebutkan telah dibubarkan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali, Wiwis Trisiwi Handayani, saat dimintai konfirmasi mengatakan terkait viral video tersebut bukan wewenangnya. Pihaknya menyerahkan ke Bawaslu untuk menindaklanjuti hal tersebur jika ada laporan.

"Itu bukan ranahnya kita. Kalau ada laporan teruskan saja ke pihak dalam hal ini mungkin Bawaslu. Seperti itu. Jadi kan ada tata caranya untuk penanganan itu," kata Wiwis ditemui usai Rapat Koordinasi Forkopimda Kabupaten Boyolali dalam rangka kesiapan Pemilihan Umum 2024, menyambut Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Pendopo Ageng Pemkab Boyolali, dikutip dari Detikjateng Rabu (22/11).

Ditanya terkait narasi di media sosial paguyuban ASN di tingkat desa-desa yang dibubarkan, Wiwis mengemukakan, hal itu juga bukan dalam koridor pemerintah. Karena tidak pernah ada perintah dari Pemkab Boyolali dalam hal pembentukan paguyuban atau forum komunikasi ASN.

"Itu sebenarnya tidak ada dalam koridor pemerintah kita juga. Pak Bupati juga tidak pernah mendawuhke (memerintahkan) apa untuk menindaklanjuti. Nggak ada (perintah membentuk Paguyuban ASN). Itu kan masing-masing dari mereka, dia memiliki kreativitas. Nggak ada instruksi (membikin dan membubarkan). Pak Bupati nggak ada instruksi itu," tegasnya.

PDIP Jateng Mendalami

Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, mengatakan pihaknya sudah bergerak mendalami munculnya video perempuan berseragam ASN Pemkab Boyolali yang mengaku mendapat arahan memenangkan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Namun, hingga kini belum diketahui kebenaran video itu.

Ia menyebutkan 'serangan udara' lewat media sosial makin sulit dibedakan antara fakta atau hoaks. Selama itu belum jelas maka pihaknya belum bisa memberikan keterangan secara resmi.

"Serangan udara melalui TikTok, melalui video, melalui apapun sosmed. Pertanyaan pertama itu didesain atau fakta. Kita masih tanda tanya, kan? Kemarin ada salaman dengan ibu aja ada yang mendesain, betul? Artinya faktanya tidak begitu. Jadi ini desain atau fakta? Kalau fakta saya tanggapi. Kalau desain untuk mempersepsikan, di-framing ini itu, entar dulu deh," kata Pacul di Panti Marhaen, Semarang, dikutip detikJateng, Minggu (19/11).

"Sosmed itu sekarang susah sekali untuk dideteksi bener tidaknya. Nanti kalau sudah benar fakta, baru tanggapi. Kalau bukan fakta, ditanggapi secara resmi berarti saya terjebak di dalam urusan belum pasti," imbuhnya.

Pacul juga menegaskan sudah melakukan investigasi dan bertanya ke kader di Boyolali. Menurutnya jika video itu merupakan serangan terhadap PDIP, hal itu karena suara PDIP di Boyolali sangat kuat.

"Oh iya dong (investigasi). Kan sudah datang ke sana, saya tanya, mas itu siapa? Kita tanya, kui sopo pakai baju ASN, ono departemene, 'tak takoni g enek sing ngaku ik mas' (Saya tanya tidak ada yang mengaku itu mas), 'wajahe ra ketok mas, dadi bener ora, ora ngerti mas' (Wajahnya tidak kelihatan jadi itu bener atau tidak, tidak tahu mas). Lha koe nglakoni ngono ra? 'Ora mas' (Lha kamu melakukan itu tidak? Tidak mas) katanya. Berarti ini dobol-dobolan (bohong-bohongan),"ungkap Pacul.

Simak juga 'Wapres Minta TNI-Polri Jaga Netralitas Saat Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Peneliti LSI Denny JA, Ikrama Masloman, mengatakan orang-orang yang puas terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai beralih dari mendukung capres Ganjar Pranowo ke capres Prabowo Subianto. Dia mengatakan peralihan itu terjadi setidaknya di tiga ceruk.

"Walaupun kita kalau mau lihat Pak Ganjar itu kan tertinggi di survei kita kan Januari. Setelah itu ada penurunan dengan banyak sekali sentimen orang terkait otoritas beliau tentang isu petugas partai kemudian piala dunia, agak turun," kata Ikrama dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (22/11/2023).

Ikrama menjelaskan tiga ceruk migrasi pendukung Jokowi yang semula mendukung Ganjar kini menjadi pendukung Prabowo. Ceruk pertama itu berkaitan dengan perolehan suara di Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ceruk pemilih orang yang puas terhadap Jokowi itu kemudian mulai teralihkan dari Pak Ganjar ke Pak Prabowo, khususnya di 3 ceruk. Pertama Jawa Tengah, terkoreksi," katanya.

Ceruk kedua terkait dengan pemilih milenial. LSI Denny JA menilai pilihan Prabowo dalam menjadikan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres berdampak pada perolehan suara milenial.

"Kemudian tentu milenial karena kalau kita pakai definisi umur yang satu-satunya ceruk milenial ya Mas Gibran sehingga dari ceruk itu ada korelasi," katanya.

Ceruk terakhir berkaitan dengan serangan dari kubu Ganjar-Mahfud dan PDIP kepada Jokowi. Sentimen itu justru membuat pendukung Jokowi yang mendukung Ganjar beralih ke Prabowo.

"Jadi memang migrasi ini banyak dan mempercepat proses migrasi ini ya termasuk bantuan PDIP dan Ganjar-Mahfud. Dengan tentu mulai membandingkan mulai men-downdgrade dengan aneka, termasuk dengan isu-isu yang belakangan publik banyak ketahui isu dinasti,"pungkasI krama.

Simak juga 'TPN soal Elektabilitas Ganjar-Mahfud Turun: Angka Internal Berbeda':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi acara Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka Minggu (19/11). Anies menyebut pemerintah harus berkomitmen soal netralitas.

"Ya, itu ujian bagi pemerintah yang memiliki komitmen tentang netralitas," kata Anies di acara Diskusi & Diseminasi Mahasiswa Mendebat Capres-Cawapres di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023).

Anies lalu menyebut jika ada pelanggaran netralitas dibiarkan, maka akan menjadi penyimpangan berulang dan lebih meluas lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketika ada penyimpangan dan dibiarkan, maka itu menjadi sebuah preseden yang buruk," ujarnya.

"Kalau ada pelanggaran atas netralitas dibiarkan maka akan makin meluas," imbuhnya.

Sebaliknya, jika pelanggaran netralitas ditindak maka akan terjaga. Untuk itu, Anies menyebut pemerintah saat ini tengah mendapat ujian terkait netralitasnya.

"Tapi bila ada tindakan, bila ada pendisiplinan maka netralitas itu terjaga, jadi ini adalah ujian untuk pemerintah," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

Anies Tak Masalah Gibran Hadiri Acara Desa Bersatu


Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, kembali ditunjuk Partai Golkar untuk maju pada kontestasi Pilkada Kepri 2024. Ansar mengaku saat menerima penugasan itu, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberikan dua tugas kepadanya.

"Kita kemarin diberikan surat penugasan untuk bekerja lebih keras bersama-sama di tahun politik," kata Ansar saat kunjungan ke Batam, Rabu (22/11/2023).

Dua poin penugasan itu, menurut dia, menjadi salah satu indikator penilaian DPP Partai Golkar kepada setiap nama. Kemudian dia merinci dua tugas yang diberikan oleh Airlangga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama kita diberikan tugas memenangkan Golkar di pemilu legislatif 2024 di Kepri. Kedua memenangkan capres Prabowo-Gibran di pilpres," ujarnya.

Ansar menyebut tugas penting yang diberikan itu cukup positif bagi kemenangan Golkar di daerah terutama di Kepri. Ia juga menyebut tugas tersebut juga jadi semangat tersendiri bakal calon kepala daerah yang diusung membuktikan diri.

"Ini (tugas) untuk indikator para bakal calon kepala daerah, saya kira ini terobosan yang bagus yang dilakukan oleh Golkar untuk memberikan semangat kepada calon kepala daerah," ujarnya

Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah menunjuk sejumlah nama sebagai calon kepala daerah di provinsi Kepulauan Riau. Nama yang diusung maju Pilkada Kepri nanti ada nama ketua DPD Golkar Kepri Akhmad Ma'ruf hingga Gubernur Kepri Ansar Ahmad.

Penunjukan kader Golkar Kepri untuk bertarung di Pilkada Kepri itu diketahui dari surat DPP Partai Golkar bernomor: Sund- 308 /GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri rembuk pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bersama kader dan pengurus Gerindra di Yogyakarta. Muzani menekankan kepada para kader Gerindra untuk memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

"Siapa tim sukses Prabowo? Tim sukses Prabowo adalah saudara-saudara semua, kader-kader Partai Gerindra. Mulut Prabowo, mata Prabowo, telinga Prabowo adalah kita semua. Perpanjangan tangan Prabowo adalah kita semua kader Gerindra. Karena itu saudara-saudara skalian tidak usah berkecil hati. Pokoknya Prabowo presiden. Bagi kami, Prabowo harus menang di Yogyakarta, Gerindra harus menang di Yogyakarta, Prabowo-Gibran harus menang satu putaran," kata Muzani dalam keterangan kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Muzani menilai Prabowo sebagai pemimpin yang matang di antara kandidat capres lainnya. Dia meyakini Indonesia akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya mengusulkan partai ini berdiri kepada Pak Prabowo supaya beliau jadi presiden. Kenapa saya mengusulkan beliau jadi presiden? Karena dari awal kami meyakini Indonesia akan lebih baik kalau beliau jadi presiden," kata Muzani.

Muzani juga bicara soal komitmen Prabowo terkait kelangkaan pupuk subsidi. Dia mengatakan, saat ini pupuk subsidi menjadi persoalan serius bagi para petani dan itu akan berimplikasi pada ketersediaan pangan nasional.

"Saya sudah keliling ke Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Semua mengeluh soal pupuk subsidi yang langka. Pupuk subsidi menjadi problem serius bagi petani kita. Misalnya ancaman kekurangan pangan. Ditambah banyak sawah yang dikonversi jadi rumah, pabrik, dan lain-lain. Kalaupun ada pupuk subsidi, itupun harganya mahal," kata Muzani.

"Akibatnya kemudian banyak petani menanam padi tidak dipupuki dengan maksimal maka hasilnya rata-rata yang harusya 5 ton per hektare, hanya bisa panen 2 sampai 3 ton per hektare. Akibatnya stok pangan nasional menurun. Akibatnya cadangan pangan nasional kita harus impor dari luar negeri. Ini yang kemudian Pak Prabowo ingin perbaiki. Pak Prabowo ingin petani kita sejahtera dan cadangan pangan nasional kita terpenuhi dengan baik," jelas Wakil Ketua MPR itu.

Selain itu persoalan stunting juga menjadi masalah serius yang menjadi prioritas Prabowo. Muzani mengatakan Prabowo-Gibran mengedepankan program pemberian makan siang dan susu gratis kepada murid-murid di sekolah dan pesantren.

"Persoalan stunting ini menjadi masalah serius di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat IQ-nya cukup rendah di Asia Tenggara. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia rata-rata IQ orang Indonesia masih di bawah mereka. Itu yang menyebabkan prestasi belajar anak-anak kita masih rendah akibat dari kekurangan gizi," jelas Muzani.

Lebih lanjut, Muzani meminta tiap kader dan pengurus Gerindra di Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi secara masif terhadap program Prabowo-Gibran. Dia mengatakan Yogyakarta juga menjadi penentu kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Jadi ini adalah rantai kemiskinan yang oleh Pak Prabowo kalau beliau ditakdirkan jadi presiden akan dituntaskan. Segeralah saudara sampaikan ke masyarakat, ke desa-desa, ke dapil-dapil tentang program unggulan Prabowo-Gibran ini. Inilah pembeda Prabowo kalau jadi presiden dengan calon presiden lainnya,"tutup Muzani.


Partai Gerindra meyakini Polri netral di Pemilu 2024. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Gerindra Andy Rahmad Wijaya mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menginstruksikan Polri menjaga netralitas.

"Saya sih meyakini bagaimanapun juga Polri sebagai aparat ya untuk mengamankan Pemilu di 2024 besok dan instruksi dari Pak Presiden kan jelas, ya meskipun ada rumor ya di sana-sini tapi saya yakin Polri masih tetap di koridornya lah. Jadi nggak mungkin ada gegabah untuk terbawa dukungan sana-sini," kata Andy kepada wartawan, Rabu (22/11/2023).

Andy juga menyoroti usul pembentukan Panitia Kerja (Panja) pengawasan netralitas Polri di Komisi III DPR. Dia mempertanyakan urgensi pembentukan panja tersebut lantaran fungsi pengawasan tetap dapat dilakukan oleh para anggota Dewan di Komisi Hukum DPR tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya urgensi Panjanya tuh sejauh apa? Kan gitu. Jadi gini, Panja itu kan dibentuk, bagian dari komisi. Beda dengan Pansus (panitia khusus) yang lebih besar setingkat Alat Kelengkapan Dewan (AKD) seperti komisi, jadi dia punya pimpinan. Kalau Panja, ini kan dia bagian dari Komisi III DPR, ngapain," kata Andy.

Menurutnya, Komisi III DPR dapat tetap melakukan pengawasan dengan memanggil Kapolri atau pejabat Polri dalam menyikapi isu-isu tertentu.

"Kecuali Panjanya ini Panja anggaran, misalnya. Tapi kalau Panjanya arahnya ke pengawasan, sebenarnya fungsi pengawasan itu udah melekat di masing-masing Anggota Komisi III DPR dan Komisi III DPR pun agenda pengawasan ada toh, misalkan mau panggil Kapolri kapan aja bisa," ujarnya.


Ketua TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid, merespons capres nomor urut 1, Anies Baswedan, yang mengkritik langkah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan tujuan pemerataan yang menurutnya justru menimbulkan ketimpangan yang baru. Arsjad menilai IKN merupakan simbol jika pembangunan Indonesia harus bersifat Indonesiasentris, bukan javasentris.

"Kalau kita bicara IKN, IKN itu simbol ya, simbol dari mana bahwa posisi ibu kota negara itu dikatakan itu merupakan simbolik bahwa pembangunan Indonesia itu tidak boleh lagi javasentirs tetapi indonesiasentris, itu simbolis," kata Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Menurutnya, IKN tidak mungkin dapat membawa perubahan ekonomi secara menyeluruh. Namun, dia mengatakan IKN ialah simbol masa depan Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak mungkin, hanya IKN saja akan membawa seluruh ekonomi Indonesia. IKN itu simboliknya dan IKN itu menggambarkan masa depan Indonesia pada tahun 2045 nanti yang dibangun dari sekarang," paparnya.

"Sedangkan apa yang dilakukan adalah lebih dari simbol, bagimana memastikan pembangunan pemerataan yang harus dilakukan, itulah fokus kita," sambung dia.

Dia pun menuturkan jika fokus Ganjar-Mahfud ialah terhadap perkembangan ekonomi dan kepastian hukum. Sebab, kata dia, dua hal itu sangat sesuai dan bersentuhan dengan masyarakat.

"Di sisi ini, kemakmuran dan keadilan hanya bisa terjadi bilamana ada kepastian hukum, yang kita inginkan adalah pengembangan ekonomi ke depan yang lebih besar, yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Anies Kritik IKN

Diberitakan sebelumnya, Anies ditanya pendapatnya soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta. Salah satu panelis Siti Zuhro menanyakan apakah IKN prospektif untuk Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," kata Anies dalam acara tersebut, seperti dikutip dari YouTube tvMu Channel, Rabu (22/11).

"Karena membangun 1 kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya.


KPU Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal merekrut anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilu 2024. Jumlah KPPS yang dibutuhkan sebanyak 28.028 orang yang akan bertugas di 4.004 TPS di Makassar.

"Jumlahnya setiap TPS 7 KPPS, jumlah TPS 4.004 jadi yang akan diterima sebanyak 28.028 orang," ujar Anggota KPU Kota Makassar Edang Sari, Rabu (22/11/2023).

Endang mengungkapkan honor anggota KPPS pada Pemilu 2024 diprediksi mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019. Honor anggota KPPS yang sebelumnya Rp 500 ribu pada Pemilu 2019 akan meningkat menjadi Rp 1,1 juta pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketua KPPS Rp 1,2 juta dan anggota KPPS 1,1 juta. Naik signifikan dibanding Pemilu 2019," jelasnya.

Sementara untuk jadwal perekrutannya akan dilakukan pada Desember. Kendati demikian pihaknya masih menunggu keputusan saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam waktu dekat.

"Desember. Belum (jadwal), kami masih menunggu Rakornas terkait hal ini. Setelah rakor saya jelaskan lebih detail," jelas Endang.

Untuk persyaratannya, lanjut Endang, masih sama seperti Pemilu 2019, namun ada penambahan soal batas usia maksimal 55 tahun. Pendaftaran akan dilakukan di tiap kantor lurah atau sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS).

"Hampir sama kecuali kali ini ada batasan umur maksimal 55 tahun. Iya (umur dibatasi) sebagai mitigasi risiko dengan belajar pada pelaksanaan pemilu sebelumnya (banyak KPPS meninggal) hal tersebut tidak lagi terulang. Pendaftaran di kantor lurah sekretariat PPS," ujar Endang.

Berikut Persyaratan Anggota KPPS di Pemilu 2024:

Warga Negara Indonesia (WNI) Berusia paling rendah 17 tahun Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat jujur dan adil. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Berdomisili dalam wilayah kerja KPPS Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh keputusan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Persyaratan usia untuk KPPS diutamakan tidak melebihi 55 tahun terhitung pada hari pemungutan suara dalam pemilu atau pemilihan.

KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024


Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan tingkat pelanggaran etik penyelenggara pemilu di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) tergolong kecil. DKPP berharap agar predikat ini dijaga hingga selesai pelaksanaan Pemilu 2024.

"Alhamdulillah wilayah Sulawesi masih sedikit. Mari kita jaga agar tidak terjadi pelanggaran pemilu," ungkap Ketua DKPP Heddy Lugito saat Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) IV Penyelenggara Pemilu di Hotel Claro, Makassar, Rabu (22/11/2023).

Heddy dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa dari 292 aduan yang diterima, 146 sudah dilimpahkan ke persidangan yang melibatkan pengadu dari masyarakat, partai politik, dan penyelenggara pemilu. DKPP merinci aduan tersebut termasuk yang dilayangkan ke KPU dan Bawaslu di tingkat nasional dan regional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam kesempatan ini saya berterima kasih khususnya di jajaran Sulawesi Selatan, karena sejauh ini tingkat pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tergolong paling kecil," jelasnya.

Heddy mengungkapkan pelanggaran etik penyelenggara pemilu terbesar terjadi di Papua. Kemudian disusul Sumatera Utara dan Aceh.

"Jika kita berkaca pada jumlah pelanggaran pemilu di daerah, yang terbesar masih diduduki oleh saudara-saudara kita yang berada di wilayah Papua. Papua itu saya bilang Papua induk sampai Papua Barat. Kemudian disusul Sumatera Utara, kemudian disusul Aceh," jelasnya.

Heddy mengungkapkan bahwa Rakorwil ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Tujuannya adalah menyamakan langkah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan dan Kode Etik Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Lebih lanjut, Heddy menyoroti pentingnya menyatukan cara pandang penyelenggara Pemilu dalam menafsirkan perundang-undangan tentang kepemiluan. Melalui Rakorwil IV, diharapkan penyelenggara Pemilu menjaga integritas tinggi dan memastikan ketertiban selama tahapan Pemilu berlangsung.

Sementara itu, Sekretaris DKPP David Yama menambahkan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan anggota KPU dan Bawaslu dari 12 provinsi di wilayah IV. Termasuk anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD).

"Para peserta berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo. Kemudian Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya," kata David Yama.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Jenderal Agus Subiyanto resmi dilantik menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin langsung pelantikan tersebut.

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, pukul 08.30 WIB, Rabu (22/11/2024). Pelantikan Panglima TNI ini diawali pembacaan keputusan presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI.

Setelah itu, Jokowi menyematkan tanda pangkat dan penyerahan tongkat Komando Panglima TNI kepada Jenderal Agus Subianto. Jokowi kemudian memimpin pembacaan sumpah jabatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," demikian petikan sumpah yang dibacakan Jenderal Agus Subiyanto.

Berikut ini 3 janji Jenderal Agus Subiyanto setelah resmi jadi Panglima TNI:

1. Bebaskan Pilot Susi Air dengan Operasi Teritorial

Jenderal Agus akan melakukan diplomasi dengan dalam misi pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens. Diplomasi ini akan melibatkan forkopimda.

Untuk diketahui, Philip sudah hampir 10 bulan disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua Pegunungan. Pihaknya akan mengedepankan operasi teritorial.

"Kita akan melibatkan forkopimda di sana untuk komunikasi, berkomunikasi, itu saja. Makanya ke depan kita kedepankan operasi teritorial," kata Agus kepada wartawan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Agus berharap langkahnya itu dapat membuahkan hasil. Dia berkomitmen untuk terus melakukan upaya pembebasan.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, Arsjad Rasjid, merespons terkait elektabilitas Ganjar-Mahfud yang menurun diduga karena penilaian Ganjar terhadap penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Arsjad mengatakan jika hasil survei tersebut berbeda dengan survei internal TPN.

"Angka-angka di survei itu dengan angka di internal kita sebenarnya agak berbeda," ujar Arsjad di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

Meski begitu, kata Arsjad, hasil survei itu akan menjadi rujukan bagi TPN untuk bekerja lebih keras lagi. Dia pun mengatakan akan menyiapkan berbagai strategi untuk kemenangan Ganjar-Mahfud.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi tadi kita tetap saja bagus buat kita merujuk pada yang sudah ada aja, tapi walaupun secara internal kami melihatnya berbeda. Tapi dari situ, itulah bagian dari pada yang mana kami akan gunakan jadi strategi kami," katanya.

"Jadi nggak apa-apa, kalau bicara malahan yang worst scenario itu yang terbaik yang harus kita lakukan. Jadi itu yang kita siapkan untuk strategi kita untuk kemenangan kita, walaupun sebetulnya dalam angka-angka yang ada secara internal kami itu berbeda," sambung dia.

Arsjad menilai apa yang diutarakan Ganjar merupakan suara-suara rakyat yang perlu disuarakan. Dia mengatakan fokus Ganjar-Mahfud ialah mengenai ekonomi dan kepastian hukum.

"Itu yang menjadi dua topik utama dari kami, yang dimana itulah kekuatan dari Mas Ganjar dan Prof Mahfud dan itulah kegelisahan dan yang kami rasa itu yang diinginkan oleh rakyat," tuturnya.

LSI Denny JA: Blunder Ganjar

LSI Denny JA sebelumnya membandingkan elektabilitas ketiga pasangan calon capres-cawapres sejak 3 bulan terakhir. LSI Denny JA menganalisis secara khusus elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun sejak 3 bulan terakhir.

Pembicara LSI Denny JA Adjie Al Faraby menganalisis lebih lanjut terkait elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyebut salah satu alasan yang membuat elektabilitas Ganjar-Mahfud turun yakni serangan ke Jokowi.

"Blunder kubu Ganjar atau PDIP, Jokowi semakin diserang justru pendukung Jokowi semakin banyak pergi dari pasangan Ganjar-Mahfud. Ketika kita coba buat breakdown dari simulasi 3 paslon, lalu kita coba buat simulasi breakdown pemilih puas dan kurang puas, pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar-Mahfud justru mengalami penurunan," kata Adjie saat memaparkan survei, Senin (20/11).

Adjie mengatakan serangan kubu Ganjar Pranowo kepada Jokowi justru menyebabkan 7,5% pendukung Jokowi meninggalkan Ganjar. Dia menyebut pendukung Jokowi justru berbalik badan dari Ganjar ketika diserang.

"Di Oktober waktu itu di angka 39,4%, di November 2023 turun di angka 31,9%. Jadi ada blunder yang dilakukan kubu Ganjar, karena semakin menyerang Jokowi, ternyata justru dukunganya di pemilih yang puas terhadap Jokowi justru mengalami penurunan. Ada penurunan 7,5% pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi lari dari pemilih Ganjar," ucapnya.


Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memimpin rapat konsolidasi PDIP Bali di Denpasar. Rapat tersebut digelar secara tertutup.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan beberapa hasil rapat konsolidasi tersebut. Ia mengatakan untuk menguatkan kembali solidaritas kader-kader PDIP Bali setelah baliho Ganjar-Mahfud dicopot, beberapa waktu lalu.

"Muncul optimisme tinggi ketika berbagai ketidakadilan terjadi, baliho Ganjar-Mahfud yang diturunkan muncul gerakan solidaritas dari PDIP yang menyatu dengan rakyat," kata Hasto seusai rapat konsolidasi, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sehingga, kata Hasto, kunci utama target kemenangan Ganjar-Mahfud adalah lebih besar perolehan suara Jokowi pada Pilpres 2019.

"Target ini telah disampaikan kepada Megawati yang menunjukkan bahwa optimisme seluruh kader partai yang menyatu dengan rakyat untuk memenangkan Ganjar-Mahfud," jelasnya.

Dalam rapat konsolidasi tersebut, hadir seluruh kader PDIP Bali mulai dari tingkat ranting sampai cabang. Tujuan lainnya, juga untuk meningkatkan kekompakan dan semangat juang.

Sebab, menurut Hasto, militansi kader PDIP di Bali sangat tinggi. Sehingga konsolidasi ini dilakukan untuk memastikan kemenangan yang semakin besar untuk Ganjar-Mahfud.

"Dukungan terhadap Pak Ganjar dan Mahfud Md sebagai pemimpin yang sangat lengkap memiliki komitmen bagi daya unggul Indonesia antikorupsi, benar-benar dipahami oleh masyarakat Bali," rincinya.

Ditanya soal kenapa para elite politik sering datang ke Bali, Hasto mengatakan bahwa Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki rekam jejak PDIP yang sangat kuat, mulai dari Bung Karno hingga Megawati.

Kekuatan dari Bali juga dinilai sebagai kekuatan yang ikhlas. Ia mencontohkan Yenny Wahid yang mendukung Ganjar-Mahfud karena dukungan secara ikhlas.

"Pasangan Ganjar-Mahfud ini adalah pasangan ikhlas, tanpa manipulasi hukum, tanpa intimidasi, tanpa menciptakan kontroversi, bahkan ijazahnya jelas," tandas Hasto.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi mewanti-wanti masyarakat untuk tetap menjaga kerukunan terutama menjelang Pemilu. Dia menyebut perbedaan pilihan tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ade Ary saat melakukan asistensi Satkamling di wilayah Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Turut hadir di lokasi, Kapolsek Tebet Kompol Jamalinus L P Nababan dan petugas dari tiga pilar.

"Menjelang Pemilu serentak tahun 2024 saya harapkan tidak terjadi keributan antarwarga masyarakat di RW 10, mengenai perbedaan pilihan Capres, berbeda pilihan itu hal yang biasa. Mari kita eratkan tali persaudaraan kita menjelang Pemilu jangan sampai ada oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momentum pemilu tahun 2024 untuk hal yang negatif," kata Ade Ary dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Ary juga meminta warga untuk mempertahankan Poskamling di RW 10 Kelurahan Manggarai. Akpol 98 itu mengajak para pemuda untuk menjaga kampungnya sendiri.

"Untuk Siskamlingnya tolong dipertahankan dan juga perintah bapak Kapolda Metro Jaya untuk yang sudah ada Siskamling ditingkatkan dan kalau bisa ajak pemuda agar lebih banyak yang bisa menjaga kampung sendiri," katanya.

Ade Ary meminta masyarakat untuk memanfaatkan betul-betul poskamling untuk memantau keamanan lingkungan. Jika ada pelaku kejahatan, lanjut dia, jangan main hakim sendiri tapi serahkan kepada pihak kepolisian.

"Jika ada terduga pelaku kejahatan yang dicurigai silakan tegur dan tangkap, setelah itu tolong diamankan di pos atau kantor sekretariat jangan sampai main hakim sendiri lalu bisa menelpon nomor 110 gratis atau hubungi anggota Polsek Tebet lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Kapolsek Tebet Kompol Jamalinus L P Nababan menyebut kawasan Manggarai sendiri menjadi kawasan yang rawan aksi kejahatan. Dia meminta masyarakat proaktif lapor polisi jika ditemukan tindak pidana. Dia juga meminta para orang tua untuk memantau kegiatan anak mereka agar tidak terlibat aksi kejahatan termasuk tawuran.

"Terkait keamanan di Manggarai fenomena curanmor, jika pelaku menggunakan senpi atau senjata air gun para masyarakat dan keamanan harus lebih waspada dan kalo bisa langsung menghubungi nomor telepon 110 gratis, nomor telepon anggota Polsek Tebet yang warga kenal atau di video kan saja lebih baik lagi memasang CCTV itu bisa menjadi bahan penyidikan untuk pihak kepolisian," kata Nababan.


Paslon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menghadiri acara Diskusi & Diseminasi Mahasiswa Mendebat Capres-Cawapres di DBL Arena Surabaya, Rabu (22/11/2023) petang.

Anies Baswedan menyebut mahasiswa merupakan pemilik masa depan. Ada dua peran penting yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa.

"Mahasiswa adalah pemilik masa depan. Mereka adalah anak-anak muda dan karena kemudaannya mereka punya dua peran. Pertama peran kekinian. Mereka ikut dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan, terlibat memikirkan, terlibat untuk turun tangan dan mereka terlibat untuk menyampaikan gagasan. Itu peran kekinian dari mahasiswa," kata Anies usai diskusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peran mahasiswa yang kedua, lanjut Anies, mahasiswa adalah calon pemimpin di masa depan.

"Yang kedua, peran masa depan. Karena kemudaannya maka merekalah yang nanti akan ikut mengurus bangsa ini, republik ini. Jadi kami betul-betul bangga, kami salut mahasiswa-mahasiswa yang datang kali ini. Mereka memilih hadir, mereka memilih peduli, mereka memilih untuk mengungkapkan apa yang menjadi gagasan," jelasnya.

"Dan ketika kita lihat tadi pikirannya bervariasi. Gagasannya bermacam-macam dan mereka ungkapkan secara lugas, secara tegas, jelas, dan ini menggambarkan kita mempunyai stok masa depan yang mumpuni," tambahnya.

Dengan kritisnya mahasiswa, Anies optimis Indonesia akan memiliki banyak stok pemimpin di masa depan.

"Kita nggak pernah pesimis lihat Indonesia masa depan, di ruangan ini kami menyaksikan pemimpin-pemimpin masa depan yang stoknya luar biasa banyak," ungkapnya.

"Jadi saya bangga, saya salut dan kenapa kami memilih datang? Karena dulunya kami aktivis mahasiswa, kami dulunya terlibat dalam dialog-dialog, dan kami dulu bagian dari mengungkapkan artikulasi itu," tandas Anies.

Cak Imin: Anies Itu Liberal, Bukan Radikal


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung langkah Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melalui visi TNI yakni 'Prima' (Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif) dalam menjaga netralitas TNI menghadapi Pemilu 2024.

Diketahui, netralitas TNI merupakan buah dari reformasi yang harus senantiasa dijaga dengan baik. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UU No.34/2004 tentang TNI dan UU No.7/2017 tentang Pemilu.

Bamsoet menekankan kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan ujian terdekat yang harus dihadapi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hal tersebut dikatakan Bamsoet usai menghadiri Sertijab Panglima TNI, di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui track record, integritas, dan kapabilitas selama mengemban amanah sebelumnya, saya yakin dibawah kepemimpinan Jenderal Agus Subiyanto, TNI bisa tetap berperan aktif menjaga kondusivitas bangsa, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Ia juga menjelaskan TNI harus mampu meningkatkan kemampuan dan profesionalisme para prajurit sekaligus meningkatkan pemenuhan Alutsista dalam menangkal dan menindak berbagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Terlebih saat ini, jelas Bamsoet, TNI sedang memasuki tahap ketiga (2020-2024) penyelesaian Minimum Essential Force (MEF). Hingga tahun ini, MEF yang tercapai baru sekitar 60% dan pada tahun 2024, jumlah kekuatan Alutsista MEF masing-masing matra TNI ditargetkan harus sudah bisa terpenuhi.

"Antara lain, Matra Darat dengan 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur dan 224 pesawat terbang. Marta Laut dengan 182 unit KRI, 8 kapal selam, 100 pesawat udara dan 978 kendaraan tempur marinir. Sedangkan Matra Udara dengan 344 pesawat tempur, 32 radar, 72 peluru kendali, dan 64 penangkis serangan udara," jelasnya.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini pun menerangkan pemenuhan alutsista tersebut tidak lepas dari doktrin/peribahasa latin yakni 'si vis pacem, para bellum' yang berarti 'jika menginginkan damai, bersiaplah perang.'

Menurut Bamsoet, peribahasa tersebut bukan bermaksud menganjurkan perang sebagai sebuah keharusan, melainkan memperingatkan setiap negara untuk memajukan industri pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan, sehingga bisa menjamin perdamaian.

Karena itu, dalam memenuhi kebutuhan Alutsista tersebut, TNI bersama Kementerian Pertahanan harus tetap mengedepankan produksi dalam negeri.

"Selain meningkatkan Alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit juga tidak boleh dilupakan. Mengingat merekalah yang senantiasa berada di garda terdepan dalam menghadapi musuh untuk menjaga pertahanan kedaulatan bangsa dan negara," terangnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan selain menghadapi situasi dunia yang saat ini masih diliputi ketegangan akibat Perang Rusia-Ukraina maupun potensi di Laut China Selatan, TNI juga harus siap menghadapi ancaman keamanan non tradisional, seperti terorisme, perubahan iklim, dan perang siber yang telah menjadi fokus utama dalam dinamika geopolitik.

"Di dalam negeri, saat ini kita juga masih dihadapkan pada persoalan resistensi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Penyelesaian persoalan KKB harus dilakukan secara komprehensif, selain melalui tindakan tegas dan terukur aparat keamanan TNI dan POLRI, juga dengan mengedepankan pendekatan kebudayaan dan kesejahteraan," ungkapnya.

"Tidak kalah pentingnya, harus diambil tindakan tegas terhadap penyelewengan dana otonomi khusus yang tidak tepat sasaran dan merugikan kepentingan rakyat Papua," sambungnya.

Turut hadir dalam Sertijab Panglima TNI ini antara lain Wakil Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Try Sutrisno, Wakil Ketua DPR RI Letjen TNI Lodewijk Freidrich Paulus, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI Nono Sampono, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ATR/BPN Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Ketua KPK RI Komjen Pol Firli Bahuri, dan Wamenhan RI Letjen TNI Herindra.


Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri melakukan penangkapan terhadap empat orang tersangka teroris. Penangkapan dilakukan di wilayah Dumai dan Rokan Hulu, Riau.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan keempat tersangka teroris itu berinisial MK, MI, D, dan M. Mereka diringkus pada Selasa (21/11).

"Tersangka MK dan MI tergabung dalam kelompok RQ Jabal Noer sejak tahun 2014 dan merupakan anggota kelompok RP dimana bulan September 2022 akan melakukan amaliyah di Polres Dumai," kata Ramadhan dalam keterangan tertulis, Rabu, (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ramadhan menuturkan keduannya juga merupakan buron dalam kasus perencanaan aksi teror di Polres Dumai. Namun, Ramadhan tidak membeberkan detail perihal sosok RQ Jabal Noer dan RP.

Kemudian, tersangka D merupakan simpatisan kelompok teror Anshor Daulah (AD). Dia ikut dalam perencanaan penyerangan Polres Dumai bersama MI dan MK.

Sementara, tersangka M, kata Ramadhan, diduga menyebarkan propaganda untuk mengacaukan Pemilu 2024. Lebih lagi, dia juga berencana untuk melaksanakan aksi teror saat Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang.

Namun, Ramadhan belum menjelaskan lebih jauh, dari kelompok teror mana M berasal.

"Tersangka M melakukan propaganda di media sosial untuk membuat chaos Pemilu 2024 dan bersama saudara S untuk membuat rencana amaliyah Natal dan Tahun Baru," imbuh Ramadhan.


Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Soetrisno Bachir, resmi bergabung dalam jajaran anggoya Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN). Co Kapten Timnas AMIN Sudirman Said angkat bicara.

Sudirman Said menuturkan, bergabungnya Ketua Dewan Kehormatan DPP PAN itu telah melalui komunikasi pribadi dengan calon presiden no urut 1 Anies Baswedan.

"Iya (komunikasi pribadi dengan Anies)," ujar Sudirman di Sekretariat Koalisi Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Wakil Menteri ESDM itu mengaku tak mengetahui detail bagaiamana komunikasi dengan PAN. Pasalnya, kata dia, PAN berada di luar Koalisi Perubahan.

"Kita nggak tahu. Karena Pak Soetrisno kita undang atau dimohon sebagai tokoh Muhammadiyah," ucap Sudirman.

Lebih jauh, Sudirman menuturkan bahwa pihaknya tak akan ikut campur urusan partai politik lain. Terlebih, partai koalisi lain.

"Ya kan masing-masing punya kedaulatan. Seluruh keterlibatan itu kecuali dari partai itu keterlibatan person person, pribadi," tuturnya.

Di sisi lain, Kapten Timnas AMIN, M Syaugi Alaydrus memastikan merapatnya Soetrisno Bachir di tim yang dipimpinnya adalah sukarela tanpa paksaan.

"Kita nggak narik-narik, dari hati ini siapa yang mau mendukung Pak Anies. Selalu membuka lebar-lebar siapa yang mau bergabung dengan pasangan AMIN kita wellcome," imbuhnya.

Adapun nama Soetrisno resmi diumumkan masuk dalam Timnas AMIN pada Selasa (21/11) kemarin. Soetrisno tercatat masuk sebagai wakil ketua dewan penasihat di tim tersebut.

"Lalu kita juga ada dewan penasihat, dewan penasihat ini orang-orang yang didengar pendapat nasihatnya, mereka adalah tokoh-tokoh di masyarakat," ucap Anies, Selasa (21/11/2023).

"Pimpinan akan dipimpin oleh senior usianya 80-an lebih bapak kiai Syukron Ma'mun, beliau paling senior di antara semua," sambungnya.

Selain itu, ada pula pimpinan Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno masuk menjadi dewan penasihat. Kemudian, ada mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutiyoso, Soetrisno Bachir dan Hidayat Nur Wahid.


Ketua KPU Sumatera Selatan (Sumsel) Andika Pranata Jaya mengatakan bahwa cadangan surat suara untuk pemilihan umum (Pemlu) 2024 hanya dua persen. Saat ini, sedang proses pencetakan surat suara untuk DPD RI.

"Masih persiapan pencetakan untuk surat suara calon DPD RI, kemudian nanti menyusul DPRD Sumsel, DPR RI dan Capres-Cawapres," ujarnya, Rabu (22/11).

Andika pun berharap, proses pencetakan bisa tepat waktu dan dengan jumlah yang mencukupi. Terkait jumlah surat suara, kata dia, akan mengikuti jumlah pemilih di Sumsel yang tercatat 6.326.348 per 27 Juni lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Plus 2 persen cadangan surat suara dari jumlah pemilih atau sekira 126 ribuan. Mekanisme cadangan surat suara akan mengikuti jumlah pemilih di TPS. Misal di TPS maksimalkan 300 pemilih, artinya jika cadangan 2 persen, maka ada 6 cadangan surat suara," jelasnya.

Bukan hanya itu, Andika mengaku bahwa KPU Sumsel juga akan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 secara damai dan tenang.

"Kita menargetkan 85 persen pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu nanti. Target angka itu naik dari pemilu-pemilu sebelumnya," ungkapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni mengungkapkan, Pemilu 2024 di Sumsel ditargetkan menjadi percontohan bagi daerah lain di Indonesia.

Sejak dirinya ditugaskan menjadi Pj, salah satu tugasnya adalah menyukseskan pesta demokrasi di Sumsel selain Karhutla, inflasi, kemiskinan ekstrem dan stunting.

"Salah satunya dalam mengoordinir 17 kabupaten/kota di Sumsel menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pilkada Serentak 2024. Targetnya waktu itu 9 November harus sudah ditandatangani dan kami komitmen. Alhamdulillah kita provinsi pertama (menandatangani NPHD). Saya setuju Sumsel bisa menjadi percontohan," katanya.

Selain itu, Fatoni juga memastikan Pemprov siap mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada oleh KPU Sumsel. Fatoni juga meminta KPU ikut mengantisipasi kerawanan jelang Pemilu dan Pilkada.

"Nama baik Sumsel harus dijaga sehingga Sumsel menjadi provinsi terbaik, termasuk dalam penyelenggaraan Pemilu 2024," ungkapnya.

Anies Bicara soal Pose di Desain Surat Suara Pilpres 2024


Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md dijadwalkan berkunjung ke Sulawesi Selatan (Sulsel) akhir pekan ini. Ganjar-Mahfud akan melantik Tim Pemenangan Daerah (TPD) Sulsel hingga mengikuti jalan sehat.

Ganjar-Mahfud akan melantik pengurus TPD Sulsel dan Tim Pemenangan Kabupaten/Kota (TPK) di Center Point of Indonesia (CPI), Makassar pada Sabtu (25/11). Selanjutnya pada Minggu (26/11), Ganjar-Mahfud Md akan ikut jalan sehat bersama relawan milenial Genzi Sulsel di area car free day Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

"Kegiatan Pak Ganjar-Mahfud di Sulsel, jadi beliau direncanakan hadir tanggal 25 dan 26 November. Ini masih to be confirm semuanya, jadi tidak ada yang pasti 100 persen," ujar Ketua TPD Ganjar-Mahfud Md dr Udin Saputra Malik saat konferensi pers di Sekretariat TPD Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada acara jalan sehat dengan milenial itu juga akan digelar aksi solidaritas untuk Palestina. Selain dua agenda tersebut, lanjut Udin, Ganjar-Mahfud Md juga dijadwalkan memberi arahan kepada seluruh caleg parpol koalisi.

"Agenda kegiatan di Kota Makassar itu pertama pelantikan TPD dan TPK se Sulsel. Kemudian ada ketemu dengan seluruh bacaleg seluruh parpol koalisi, kemudian ada gerak jalan sehat perjuangan yang juga kita bermitra dengan anak-anak muda Genzi," ujar Udin.

Menantu Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto itu menambahkan agenda Ganjar-Mahfud selanjutnya yakni berkunjung ke Toraja dan Luwu. Keduanya terlebih dahulu akan ke Toraja sebelum kembali ke Makassar dan ke Luwu usai jalan sehat.

"Giat di Toraja, kuliah umum dan silaturahmi Sinode, lalu di Luwu nanti Pak Ganjar akan diterima di singgasana tertinggi di kedatuan Luwu," jelasnya.

Sekretaris TPD Ganjar-Mahfud Sulsel Fadli Ananda menambahkan milenial yang jumlahnya signifikan pada Pemilu 2024 menjadi salah satu sasaran untuk didekati. Makanya struktur TPD Ganjar-Mahfud Sulsel mayoritas diisi kalangan milenial.

"Alasan milenial karena sat-set, sat-set, milenial kecintaan emak emak. Jadi baik Milenial maupun emak-emak semua kita sasar tentunya. Semua segmentasi pemilih kita sasar. Kalau kita liat visi misi pak Ganjar tentu pendidikan, di luar itu bidang pekerjaan," katanya.

Fadli membeberkan jalan sehat ini ditargetkan diikuti 120 ribu peserta. Adapun sejumlah sponsor yang menyiapkan hadiah berasal dari pendukung Ganjar-Mahfud Md dari lokal Sulsel dan nasional.

"Target kalau kapasitas CFD ini, berdasarkan informasi dengan jarak ideal dengan kegiatan tidak berkerumun. Kapasitasnya ini 120 ribu orang. Hadiahnya kita banyak dapat sponsor baik lokal maupun nasional," jelasnya.

TPN Ganjar-Mahfud Nilai Aparat Penegak Hukum Masih On The Track di Pemilu


Mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) Hendropriyono, memprediksi pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran akan menang dalam Pilpres 2024. Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan hal tersebut menjadi cambuk untuk koalisi Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

Mardiono awalnya mengatakan rapat TPN Ganjar-Mahfud hari ini ialah mematangkan strategi menjelang kampanye Pemilu 2024. Dalam rapat tersebut juga menampung aspirasi-aspirasi terkait isu yang tengah berkembang.

"Tentu juga kita menyerap tentang aspirasi publik, juga isu-isu yang berkembang di tengah-tengah publik kita, termasuk di dalamnya adalah bagaimana ada kritik-kritik dari tokoh-tokoh kita," ujar Mardiono di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mardiono menjelaskan pernyataan Hendropriyono terkait Prabowo-Gibran akan menang dalam Pilpres 2024 menjadi cambuk bagi TPN Ganjar-Mahfud. Dia pun mengatakan TPN Ganjar-Mahfud akan semakin bekerja keras untuk memastikan kemenangan pasangan calon nomor urut 3 itu.

"Bagaimana tokoh kita Pak Hendropriyono menyampaikan kalau Pemilu dilaksanakan hari ini, hari kemarin pada saat beliau melakukan statement itu, maka Pak Prabowo dan Gibran yang akan menang," ungkap dia.

"Ini adalah cambuk bagi kami semua, tadi termasuk kita bahas agar kita bekerja lebih giat lagi untuk membangun kepastian dalam untuk meraih pemenangan," sambungnya.

Mardiono pun menuturkan nantinya para caleg dari masing-masing parpol yang tergabung dalam koalisi Ganjar-Mahfud akan ditugaskan untuk mensoasialisasikan Ganjar-Mahfud. Dia juga meyakini koalisi Ganjar-Mahfud ialah koalisi paling solid.

"Jadi masing-masing parpol akan kita berikan tugas, penugasan ini tidak terpisahkan bagian yang menjadi tim inti pemenangan disamping juga tim-tim relawan. Karena apa? Karena kita tau bhwa para calon-calon saat ini sudah kita bekerja ditengah-tengah yaitu untuk meraih simpati masyarakat dalam mencapai pada pemenangan masing-masing caleg-caleg itu," tuturnya.

Sebelumnya, Hendropriyono memprediksi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar menang Pilpres 2024. Seperti apa analisisnya?

"Kalau menurut perkiraan intelijen ini hari dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan Prabowo-Gibran akan menang," kata Hendropriyono kepada wartawan, Senin (20/11).

Hal tersebut disampaikan Hendropriyono dari kacamata sebagai seorang guru besar intelijen, bukan hanya dari data survei yang berbeda dari setiap rilis lembaga survei.

"Bukan dari survei ilmiah pada umumnya tapi dari pengamatan saya. Intelijen biasa melihat di lapangan selain dari analisa ilmiah," ungkap Hendropriyono yang merupakan Guru Besar bidang Intelijen di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) ini.


Dosen Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra mengimbau semua pihak untuk tidak cepat-cepat reaktif soal hukum. Ia mendorong semua pihak yang bertarung di Pemilihan Presiden (Pilpres ) 2024 mengadu gagasan dengan cara-cara menarik.

Pernyataan ini ia sampaikan menanggapi isu pelaporan yang dilayangkan kepada Tim Kampanye pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke Bawaslu atas tuduhan melibatkan anak dalam iklan susu.Diketahui, iklan tersebut 100% berbentuk animasi, bukan manusia asli.

"Namanya dinamika dalam pilpres enggak usah baper-baperan, itu kan hasil kreatif, saya enggak ada keberpihakan baik nomor 1, 2, atau 3, semuanya netral. Menurut saya, animasi seperti itu sah-sah saja lah, kan masing-masing punya kreativitas. Politik kita harus dewasa, demokrasi juga perlu dibangun untuk tumbuh," sebut Azmi dalam keterangan tertulis, Rabu (22/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga menilai tidak ada yang salah dari iklan tersebut secara ketentuan yang berlaku. Azmi bahkan tidak melihat adanya upaya tim Prabowo-Gibran mengeksploitasi anak untuk kepentingan politik.

"Kecuali gara-gara itu orang jadi kisruh, orang jadi ricuh, jadi ada perpecahan di mana-mana, tapi ini kan masih dalam dialektika yang tumbuh, jadi positif lah, monggo," katanya.

Azmi yang juga Sekretaris Jenderal Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) berpendapat setiap pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 memiliki ciri khas masing-masing. Misalnya, pasangan nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan yel-yelnya yang menarik.

"Dan kebetulan nomor 2 punya kekhasan, Pak Prabowo juga dengan kekhasannya yang lucu mungkin menarik, jadi enggak ada masalahnya, enggak ada akibatnya sesuatu yang kita lihat gara-gara itu. Iya kalau orang dalam wacana ide, dalam perkembangan masyarakat, dalam diskusi sah-sah saja," lanjutnya.

Azmi berharap seluruh tim pemenangan peserta Pilpres 2024 tidak berpolitik dengan perasaan. Dia kembali mengajak elite partai politik (parpol) untuk berpolitik dengan sejuk dan gembira.

"Ini kan tentang kemasan tadi bagaimana seorang calon presiden mengemasnya dengan menarik dan enak. Kebetulan orang sekarang lagi lebih ke animasi, pasangan 1 bisa buat, pasangan 2 bisa buat, pasangan 3 bisa dibuat, jadi jangan apa-apa dibawa ke ranah hukuman. Artinya, kita harus menghargai tumbuhnya demokrasi dengan kreatifitas, serius tetap serius tapi jangan terlalu baper," imbuh Azmi.

Sebelumnya, sekelompok masyarakat melaporkan tim kampanye Prabowo-Gibran ke Bawaslu. Tim kampanye Prabowo-Gibran dituduh melanggar ketentuan kampanye karena memasang iklan susu anak dalam bentuk animasi. Meski tidak ada ajakan memilih dalam iklan tersebut, kelompok masyarakat itu menilai ada gambar yang mirip dengan Prabowo sebagai salah satu Capres pada Pilpres 2024.


Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Agus Nugroho buka suara soal kecurigaan Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, terkait dugaan intel polisi menyusup di rapat internal PDIP di Kota Palu. Agus memastikan tidak ada intel yang ikut dalam acara tersebut.

"Tadi sudah diklarifikasi oleh Ketua DPD PDIP Sulteng tidak benar pemberitaan itu (terkait dugaan ada intel polisi yang ikut acara internal PDIP)," ujar Agus usai konferensi pers di Kantor Bawaslu Sulteng, Rabu (22/11/2023).

Agus menegaskan bahwa Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu kata dia, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menyampaikan satu hal saja bahwa Polri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Polri bersikap netral dalam kehidupan politik, dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis," jelasnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan Polri hanya berfokus pada sisi keamanan pesta demokrasi agar Pemilu 2024 dapat berjalan damai dan sejuk. Agus mengaku telah menyampaikan itu di berbagai forum.

"Polri berfokus pada keamanan agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman, damai dan sejuk," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Sulteng Muharram Nurdin mengaku saat itu dirinya tidak mengikuti rapat internal tersebut karena mendampingi Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di kegiatan lain. Kendati begitu, dia menerima informasi dari stafnya bahwa tidak ada pihak luar selain pengurus yang hadir dalam rapat internal PDIP di Palu.

"Laporan dari staf saya bahwa tidak ada pihak lain yang mengikuti rapat internal, semua yang hadir dikenal oleh sesama pengurus," ujar Muharram.

Ia menambahkan selama ini DPD PDIP Sulteng dalam kegiatannya merasa sangat terbantu oleh kepolisian. Muharram pun berharap kedepan dalam kegiatan politik bisa ditingkatkan komunikasi yang baik antara partai politik dengan Polda Sulteng agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Intel Polisi Diduga Susupi Rapat Internal PDIP

Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, mengaku menerima laporan soal Kantor PDIP di Palu didatangi polisi saat acara internal partai sedang berlangsung. Laporan itu diterimanya dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Tadi mendapatkan berita bahwa saudara Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP, yang minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahan ya, di DPC PDIP Palu. Nah ketika dia melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh 8 orang polisi. Itu acara internal PDIP," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta dikutip dari detikNews, Selasa (21/11).

Dia juga menyebut mendapatkan informasi soal adanya anggota intelijen kepolisian dalam rapat internal partai. Todung Mulya Lubis menegaskan hal tersebut tak bisa dibiarkan.

"Mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar. Tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor DPD PDIP di sana, dan konon katanya ada intel yang duduk di sana di dalam rapat PDIP di Palu," sebut Todung.


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi skor 5 untuk penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan apa yang disampaikan Ganjar bukan kritik.

"Penegakan hukum itu tidak kritik, tapi sebagaimana rekan-rekan media tahu bahwa penegakan hukum itu dibutuhkan ya dalam rangka untuk berbangsa dan bernegara," kata Mardiono di High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2023).

"Kan tidak mungkin persoalan perekonomian akan menjadi baik kalau penegakan hukumnya tidak dijalankan dengan baik," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan Ganjar hanya mengangkat isu yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dia mengatakan Ganjar ingin menjawab persoalan penegakan hukum yang terjadi saat ini.

"Persoalan pembicaraan yang disampaikan oleh Pak Ganjar, persoalan penegakan hukum ini bukan kritik, tapi ini adalah menjawab apa yang sedang dibutuhkan oleh rakyat kita, termasuk isu-isu rakyat kita mengemuka, bagaimana soal penegakan hukum sebagai seorang capres cawapres tentu harus menjawab," ujarnya.

"Jadi sekali lagi saya tekankan persoalan apa yang disampaikan Capres Ganjar itu bukanlah kritik, tapi adalah mengangkat sebuah isu nasional kita yang memang masih memiliki kebutuhan bagaimana untuk memperbaiki tentang pendekatan hukum," sambungnya.

Mardiono meyakini Ganjar memiliki perhitungan sendiri sebelum memberikan penilaiannya. Sebab, kata dia, Ganjar adalah seorang politisi dan birokrat top.

"Kemudian soal persentase itu, ya kalau Pak Ganjar memiliki perhitungan itu ya Pak Ganjar ini seorang politisi, beliau juga seorang top birokrat, beliau juga seorang akademisi karena apa, karena beliau juga seorang aktivis di Universitas Gajah Mada. Terlengkapilah semua, sehingga kita bisa membaca semua apa sih yang terjadi ditengah-tengah publik," tuturnya.

Sebelumnya, Ganjar memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Jokowi. Pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11).

Saat itu, salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar soal penegakan hukum di Indonesia.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

"Turun," ucap Ganjar.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kelompok masyarakat menamakan diri Radar Demokrasi Indonesia melaporkan TKN Prabowo-Gibran ke Bawaslu berkaitan dengan iklan kampanye yang melibatkan anak di bawah umur. TKN Prabowo-Gibran memastikan iklan itu tidak melibatkan anak-anak.

"Saya melaporkan ada tindakan ataupun ada pelanggaran pemilu terhadap salah satu tim kampanye paslon," kata pihak Radar Demokrasi Indonesia, Steve Josh Tarore, dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Dia mengatakan sudah mendapatkan bukti salah satu stasiun TV yang menampilkan kampanye melibatkan anak di bawah umur. Dia juga mengaku telah menyertakan rekaman video iklan sebagai barang bukti dalam laporannya ke Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain diduga melibatkan anak-anak dalam video kampanye, tim kampanye capres-cawapres tersebut juga diduga melanggar waktu kampanye. Meski tidak ada ajakan memilih yang eksplisit, cuplikan video itu disebut Steve sudah memuat gambar dan foto dari salah satu capres peserta Pilpres 2024.

"Menunjukkan gambar, foto, salah satu paslon itu. Itu jelas-jelas sudah melanggar, padahal kan tahapan kampanye itu tanggal 28 dan itu sudah melanggar," tuturnya.

Respons TKN Prabowo-Gibran

Sementara itu, Komandan Tim Komunikasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, buka suara soal pelaporan ke Bawaslu tersebut. Dia memastikan tidak ada anak-anak yang dilibatkan dalam video itu.

"Tidak ada anak-anak yang dilibatkan dalam pembuatan video iklan tersebut. Ini murni kreasi Artificial Intelligence atau AI Dari teks menjadi gambar yang di-generate melalui AI," ujar dia secara terpisah.

Budisatrio menyebut pihaknya sangat berpegang teguh kepada aturan perundang-undang yang berlaku. Salah satunya adalah UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

"Dalam pasal 1 poin 1 dijelaskan, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam iklan tersebut tidak ada anak-anak dalam artian fisik dan identitas. Tidak ada aktor anak-anak," jelas Budisatrio.

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini juga menjelaskan pihak TKN taat dalam melaksanakan melaksanakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur tidak diperbolehkannya anak di bawah umur untuk mengikuti kegiatan kampanye ataupun aktivitas politik.

"Yang digenerate oleh AI adalah masa depan. Suatu masa dimana anak-anak bisa makan, minum susu gratis, di mana gizi tercukupi. Tidak ada anak-anak yang ikut kegiatan kampanye maupun aktivitas kampanye." jelasnya.

Namun Budisatrio juga memahami jika ada pihak yang belum mengerti tentang kemajuan teknologi hari ini. Dia juga menyerahkan hal tersebut kepada proses sistem peradilan Pemilu yang berlaku.

"Tim kreatif maupun produksi iklan kami didominasi anak muda tanah air yang sangat terkini dalam mengikuti perkembangan teknologi. teknologi yang digunakan mampu menciptakan animasi dan terlihat realistis. Sehingga ada yang salah paham, kami bisa memahami," paparnya.

"Jika ada teman-teman yang berkeberatan tentunya dipersilahkan untuk melapor kepada yang berwenang, misalnya ke Bawaslu. Tapi kami berharap kampanye kita jangan diarahkan lagi ke pola pikir masa lalu. Masa depan ada disini, dan menuju 2024 itu dibawah oleh Tim Kampanye Prabowo-Gibran. Kami bangga menjadi Paslon pertama yang menggunakan full 100% teknologi ini untuk iklan tv kami. Sebuah terobosan!," lanjutnya.


DPP Partai Golkar mengeluarkan surat tugas untuk tiga kader agar maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024. Dari tiga orang tersebut, ada nama Wali Kota Mataram yang juga Ketua Partai Golkar NTB Mohan Roliskana.

Mohan memang belakangan digadang-gadang untuk maju di Pilgub NTB 2024. Mohan dinilai sangat potensial untuk naik kelas menuju kursi NTB I.

Dalam usulan atau surat tugas yang diterbitkan DPP Golkar tersebut, Mohan berada pada posisi usulan pertama. Surat tersebut ditandatangani Wakil Ketua DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Sekretaris Loedwijk F.P.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar yang diterima detikBali dari DPP Golkar, selain nama Mohan, ada dua nama lain yakni Bupati Bima Indah Damayanti Putri dan eks Bupati Lombok Tengah Suhaili.

Mohan Roliskana membenarkan adanya penunjukan yang dikeluarkan DPP Partai Golkar tersebut. Menurutnya, nama-nama yang diusulkan tersebut diminta untuk melakukan kerja-kerja politik, sosialisasi ke akar rumput.

"DPP memberikan surat tugas yang diberikan kepada kader-kader, pengurus, maupun tokoh dari Partai Golkar untuk mulai bekerja menaikkan elaktabilitas masing-masing," kata Mohan pada Rabu (22/11/2023).

Nantinya, setelah figur yang direkomendasikan DPP bekerja, DPP Golkar bakal melakukan serangkaian analisa, termasuk salah satunya menggunakan survei. Setelah nama tersebut digodok, DPP Golkar kemudian akan menentukan satu nama yang akan diusung untuk maju di Pilgub NTB 2024.

"Selebihnya, nanti di ujungnya akan ada surat rekomendasi dari DPP di mana rekomendasi tersebut akan diberikan berdasarkan mekanisme partai yang berjalan. Seperti dari survei untuk melihat popularitas dan elektabilitas dari masing-masing calon," jelasnya.

"Prosesnya surat tugas, yang dapat surat tugas melakukan kerja-kerja politik untuk menentukan siapa yang akan dapat rekomendasi untuk menggunakan Golkar sebagai kendaraan politik," sambung Mohan.

Partai Golkar memang dinilai representatif untuk mengajukan kadernya maju di Pilgub NTB 2024. Pasalnya, Partai Golkar merupakan partai pemenang pemilu di NTB. Di DPRD NTB, Golkar berhasil menempatkan kadernya duduk di posisi ketua DPRD dengan torehan 10 kursi.

"Sebagai partai pemenang di NTB kami memiliki harapan yang sama dengan partai lain untuk bisa mengusung lader sendiri di pilgub," jelas Mohan.

Bentrokan di Mataram: 9 Orang Diamankan, Polisi Usut Dugaan Provokator


Capres Anies Baswedan membantah klaim komunikasi dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto sebelumnya mengklaim telah berkomunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin Iskandar atau AMIN soal tekanan kekuasaan.

"Nggak ada hal yang kita komunikasikan (Dengan Hasto)," kata Anies kepada wartawan di Gedung ACC Unair, Rabu (22/11/2023) seperti dilansir detikJatim.

Anies menyebut, dalam kompetisi politik ini, dia ingin kerukunan bisa terjalin. Terlebih, katanya, antarpaslon. "Kita jalan, saling menghormati, saling menghargai," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Hasto menyebut ada indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Oleh karena itu, PDIP membangun komunikasi dengan pasangan Anies-Cak Imin terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Baca di sini.


Partai Golkar memberikan surat tugas kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara (Cagub Sumut) di Pilgub Sumut 2024. Bobby pun merespons surat tersebut.

"Pertama terima kasih, kemarin kita dapat info diundang ke Jakarta untuk menerima surat tugas sebagai calon gubernur dan calon wali kota di 2024," kata Bobby Nasution di Medan, dilansir detikSumut, Rabu (22/11/2023).

Namun demikian, Bobby mengaku tidak bisa mengambil surat tugas tersebut secara langsung. Sebab, kata dia, ada pekerjaan di Kota Medan yang tidak bisa ditinggal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga kemarin menyampaikan belum bisa hadir karena ada tugas yang di Medan, ada paripurna dan tugas-tugas sebagai wali kota yang belum bisa saya tinggalkan. Jadi pada saat menerima surat itu bukan saya pribadi, ada tim yang ngambil di sana, saya ucapkan terima kasih tentunya kepada Partai Golkar," ucapnya.

Saat ditanya soal surat tugas tersebut, Bobby mengaku belum memikirkan jauh soal itu. Bobby masih ingin fokus dengan jabatan Wali Kota Medan yang diembannya sampai 2024.

"Kan masih lama keknya ya, saya pokoknya ngerjain tugas saya dulu, saya ditugaskan oleh masyarakat diberi tugas oleh masyarakat Kota Medan sebagai Wali Kota Medan sampai 2024, masih ada pekerjaan-pekerjaan di Kota Medan yang belum selesai, jadi saya selesaikan dulu," tutupnya.

Simak berita lengkapnya di sini.


Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md kembali menggelar rapat mingguan di Gedung High End, Jakarta Pusat, Rabu (22/11). Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiyono mengatakan rapat kali ini membahas strategi pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.


Anies Baswedan menilai bergabungnya para mantan pimpinan KPK akan membawa perubahan.

Mantan pimpinan KPK tersebut yakni Abraham Samad mantan Ketua KPK Periode 2011-2015 dan Bambang Widjojanto mantan Wakil Ketua KPK periode 2011-2015.

Lalu Thony Saut Situmorang wakil ketua KPK periode 2015-2018. Anies menyebut sosok-sosok mantan pimpinan KPK tersebut selama ini telah menjadi perubahan di berbagai sektor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Justru anggota yang menjadi anggota timnas adalah pribadi-pribadi yang selama ini sudah bekerja untuk perubahan di berbagai sektor. Kemudian berkumpul dengan aspirasi yang sama," kata Anies kepada wartawan di Gedung ACC Unair, Rabu (22/11/2023).

Menurut Anies, orang-orang yang berkumpul dengan timnas merupakan orang-orang yang menginginkan perubahan.

"Jadi yang berkumpul adalah orang-orang yang ingin perubahan. Untuk Indonesia lebih adil dan lebih makmur," tandas Anies.

Anies Nilai Pencegahan Stunting Tidak Pada Usia Sekolah, Tapi...


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendapatkan penghargaan Best Data and AI Governance (DG Awards) sektor Legislatif. Penghargaan ini diberikan Asosiasi Big Data dan Artificial Intelligence (ABDI) untuk kontribusi Bamsoet dalam memajukan dunia Big Data dan Artificial Intelligence (AI) di Tanah Air.

"Program 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan MPR RI dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan, juga bermanfaat untuk menjaga algoritma media sosial agar tak menyebabkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

"Pesatnya digitalisasi yang membuat masifnya interaksi manusia di ruang digital, juga harus dibarengi dengan peningkatan keadaban dan literasi digital. Terlebih menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, ruang digital jangan sampai tercemar oleh polusi politisasi SARA maupun berbagai tindakan black campaign yang dapat memecah belah bangsa," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan ini, Bamsoet turut mengapresiasi peluncuran buku 'Revolution in Data Science, AI and Cybersecurity in Connected World. That Impacting Geo Politics, Social, Economy & Trade' yang digagas oleh ABDI. Ia mengaku menjadi salah satu kontributor yang menuangkan pemikiran dalam buku tersebut bersama dengan 45 penulis lain dari mancanegara.

Bamsoet menilai saat ini dunia sudah semakin bergerak ke arah digitalisasi. Menurutnya, interaksi manusia, perputaran ekonomi, hingga dunia pendidikan akan lebih banyak berada di ruang digital, seperti media sosial hingga metaverse.

Sebagai gambaran, lembaga akuntan publik dan lembaga riset bisnis Price Waterhouse Cooper (PwC) melaporkan potensi ekonomi dari dunia metaverse pada 2019 mencapai US$ 46,4 miliar. Jumlahnya berpotensi meningkat menjadi US$ 476,4 miliar pada 2025 dan meningkat lagi menjadi US$ 1,5 triliun pada 2030.

"Di Indonesia, tahun lalu, Google Temasek, Bain and Company mencatat pertumbuhan ekonomi digital kita mencapai 22 persen dengan nilai ekonomi sebesar US$ 77 miliar, menyumbang 40 persen dari total transaksi digital ASEAN. Proyeksi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dinilai sangat menjanjikan. Pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai US$ 130 miliar," terangnya.

Lebih lanjut, Bamsoet mengatakan Indonesia patut bersyukur perlindungan data pribadi telah dijamin dengan lahirnya UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Ia menyebut UU ini tidak hanya melindungi kedaulatan data pribadi masyarakat dan konsumen, tetapi juga melindungi dari pencurian data pribadi oleh peretas.

Selain itu, ada pula Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi masyarakat dalam bertransaksi elektronik dan mendapatkan informasi.

Ia menegaskan perlindungan data menjadi isu penting di tengah lompatan kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi. Pandemi COVID-19 telah mendorong percepatan digitalisasi dan migrasi sektor bisnis dan aktivitas sosial masyarakat, menuju era cyberspace (dunia maya), dan metaverse (realitas virtual).

"Di satu sisi, teknologi memiliki sisi manfaat, khususnya saat ini dalam konteks percepatan pemulihan ekonomi, baik di Indonesia maupun ASEAN. Namun di sisi lain, teknologi juga menghadirkan sisi mudharat dan sisi gelap yang harus diantisipasi oleh negara-negara ASEAN, seperti munculnya para pembobolan data (Data Breach)," pungkasnya.

Acara penghargaan ini turut dihadiri Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo, Wakil Kepala BSSN Komjen Pol Putu Jayan Danu Putra, Deputi Lemhannas Prof Reni, Rektor Universitas Pertahanan Letjen TNI Jonni Mahroza, Deputi IV Menko Perekonomian Rudy Salahuddin, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Prof Dr Muh Aris Marfai.