Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) blusukan ke Pasar Grogolan, Pekalongan. Prabowo dan Jokowi sama-sama berbaju putih, dan Ganjar memakai batik.

Berdasarkan keterangan yang didapat pada Selasa (29/8/2023), keduanya hadir beriringan sekitar pukul 15.00 WIB. Jokowi dan Prabowo kompak mengenakan kemeja putih.

Momen blusukan ini juga diunggah di akun Instagram Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Dari foto yang diunggah itu terlihat Ganjar memakai kemeja batik yang tampak seperti pola parang rusak serta kopiah hitam. Ada juga istri Ganjar, Siti Atiqoh tampak di sebelah Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadir juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Sigit tampak memegang foto dan mengabadikan momen blusukan Jokowi ke pasar.

"Blusukan bareng ke pasar. Cek harga," tulis Ari Dwipayana memberikan caption di unggahan foto tersebut.

Sebelumnya, Jokowi, Prabowo, dan Ganjar juga menghadiri pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam acara itu, Prabowo dan Ganjar tampak bergandengan.

Momen itu terjadi selepas Presiden Jokowi menyampaikan sambutan dalam acara Muktamar Sufi Internasional yang ditayangkan lewat YouTube World Sufi Assembly, Selasa (29/8). Jokowi awalnya maju ke panggung untuk memukul beduk sebagai tanda peresmian pembukaan acara itu.

Sejumlah pihak mendampingi Jokowi saat pemukulan beduk itu. Mereka adalah Habib Luthfi bin Yahya, Menteri Pertahanan sekaligus ketua panitia acara Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Jokowi kemudian memukul beduk sebagai tanda dimulainya acara Muktamar Sufi Internasional. Pejabat yang mendampingi Jokowi turut bertepuk tangan.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) makan bareng Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Begini suasana akrab di momen makan bareng tersebut.

Dalam foto yang dilihat detikcom di Instagram Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, Selasa (29/8/2023), Jokowi duduk bersebelahan dengan Mensesneg Pratikno. Di depan Jokowi, ada Prabowo dan Ganjar Pranowo yang didampingi istri, Siti Atiqoh.

Foto tersebut diambil Mensesneg Pratikno yang tersenyum lebar. Jokowi juga tersenyum lebar dalam foto tersebut. Prabowo juga terlihat tersenyum, begitu juga Ganjar dan istri yang tersenyum lebar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Busana yang dikenakan Jokowi, Prabowo dan Ganjar masih sama dengan yang mereka kenakan ketika menghadiri acara Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan. Prabowo dan Ganjar juga terlibat momen hangat di dalam acara tersebut.

Makan bareng Jokowi bersama Ganjar hingga Prabowo berlangsung hangat. Sejumlah makanan hidangan tersaji di meja makan seperti durian, kelapa, air jeruk, hingga air mineral.

Momen Gandengan Tangan

Untuk diketahui, sejumlah pihak mendampingi Jokowi saat pemukulan beduk sebagai tanda dimulainya acara Muktamar Sufi, termasuk Prabowo dan Ganjar. Setelahnya, Jokowi menyalami para pejabat tersebut. Prabowo dan Ganjar pun turut bersalaman.

Jokowi selanjutnya berjalan kembali menuju kursi. Pada momen inilah, Prabowo dan Ganjar berjalan menuruni tangga panggung dengan bergandengan.

Keduanya berpegangan tangan sambil tertawa bersama. Pratikno juga ikut tertawa di sebelah Prabowo. Setelahnya, mereka pun kembali ke kursi masing-masing.

Lihat juga Video: Momen Hangat saat Ganjar-Prabowo Bergandengan Tangan di Muktamar Sufi

[Gambas:Video 20detik]


Di menit-menit akhir proses pemilu, LSM Perludem menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini Perludem meminta MK menghapus parliamentary threshold 4 persen.

"Menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sepanjang frasa 'paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional' bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara yang ditetapkan berdasarkan perhitungan rasional matematis dan dilakukan secara terbuka, jujur, dan adil sesuai dengan prinsip sistem pemilu proporsional'," demikian bunyi permohonan Perludem yang dilansir website MK, Selasa (29/8/2023).

Perludem menyatakan di Spanyol terdapat 350 kursi parlemen yang tersebar di 52 daerah pemilihan. Rata-rata besaran daerah pemilihan untuk di Spanyol adalah 6,7% sehingga jika ingin mengetahui peluang partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di daerah pemilihan, dapat menggunakan ambang batas efektif. Setelah dihitung, akan ditemukan angka ambang batas efektifnya adalah 9,7%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Angka ambang batas ini berlaku hanya di tingkat daerah pemilihan, tidak berlaku di tingkat nasional. Jika hal ini diterapkan secara nasional, akan sangat mudah bagi partai politik untuk bisa mendapatkan kursi. Hal ini serupa dengan Irlandia pada Pemilu 2002. Irlandia memiliki 165 kursi dengan rata-rata daerah pemilihan 4. Jika menggunakan rumus ambang batas efektif akan ditemukan angka 15%. Sekali lagi angka ambang batas ini berlaku untuk tingkat daerah pemilihan.

"Ketentuan di dalam Undang-Undang Pemilu menyebutkan bahwa pemilu legislatif di Indonesia dilaksanakan dengan sistem proporsional. Untuk menguji apakah benar sistem pemilu di Indonesia proporsional, caranya adalah dengan menghitung hasil pemilu dengan indeks proporsionalitas yang sudah digunakan dan dijelaskan oleh Pemohon," urainya.

Apakah hasil pemilu benar-benar proporsional, kata Perludem, tentu mesti dibuktikan dengan cara-cara yang rasional pula.

"Pemohon, melalui hasil perhitungan yang sudah dilampirkan di dalam alat bukti permohonan ini, menunjukkan dampak dari pengaturan ambang batas parlemen, telah membuat hasil pemilu menjadi tidak proporsional, dan tentu ini telah melanggar prinsip negara hukum, yang salah satu alat ukurnya, sebuah kerangka hukum yang ada di dalam undang-undang, tidak boleh saling bertentangan satu dengan yang lainnya," pungkas Perludem.


Menjelang kontestasi Pilkada 2024 di Provinsi Jambi lembaga riset sosial politik Public Trust Institute (PUTIN) merilis hasil survei terbaru. Hasilnya, nama Ketua Kelompok DPD di MPR M. Syukur menjadi kandidat paling potensial sebagai calon bupati (cabup) Merangin 2024.

Hasil survei ini dirilis oleh Direktur Eksekutif PUTIN, Pahrudin, Sekjen PUTIN Burlian Senjaya, dan Direktur Riset PUTIN Hatta Abdi Muhammad di Kota Jambi.

Secara simulasi, M. Syukur akan memenangi kontestasi Pilkada Merangin 2024 dengan siapa pun yang akan menjadi lawannya. Dalam simulasi 3 nama, M Syukur unggul dari 2 calon lainnya. M Syukur meraih 50,5%, lalu disusul Nalim (27,3%) dan Khafid Muin (10,5%). Sedangkan dengan simulasi 4 nama, M Syukur tetap menempati posisi teratas dengan 48,7%. Lalu di tempat kedua ada Nalim (27,5%), Khafid Muin (9,3%) dan Muzakir (4,7%).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data survei ini juga menunjukkan M. Syukur berpeluang besar (48,50%) kembali terpilih sebagai anggota DPD RI Dapil Jambi pada Pemilu 2024. Sedangkan nama-nama calon anggota DPD RI lainnya paling tinggi memperoleh 9,30 persen.

"Data ini menunjukkan M. Syukur merupakan kandidat terkuat yang akan menjadi Bupati Merangin pada perhelatan Pilkada Serentak 2024 yang akan datang," kata Pahrudin dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

Sebagai informasi, survei PUTIN dilakukan pada periode 7-14 Agustus 2023 melalui wawancara tatap muka terhadap 600 responden terpilih di seluruh wilayah Kabupaten Merangin. Survei ini memiliki margin of error 4 persen dan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Adapun penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara soal videonya yang mengajak masyarakat pilih bakal capres PDIP Ganjar Pranowo hilang dari media sosial PDIP. Gibran mengaku tak tahu-menahu soal videonya yang hilang itu.

Dilansir detikJateng, Selasa (29/8/2023) di akun TikTok PDIP sudah tidak ada video mengajak masyarakat untuk memilih PDIP dan Ganjar Pranowo. Video itu sebelumnya diupload PDIP pada Senin (21/8/2023).

Hal serupa juga terjadi pada video Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mengajak memilih Ganjar. Video ini juga sudah tidak ada di media sosial PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merespons hilangnya video tersebut, Gibran mengaku tidak tahu-menahu. Dia pun tidak tahu kapan video tersebut diunggah.

"Saya nggak tahu kapan upload-nya kapan take down-nya saya nggak tahu ya," kata Gibran di kantor DPRD Solo, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, video tersebut sudah diambil sejak lama oleh partai saat mengikuti sekolah partai. "Ya diambil waktu sekolah partai, saya nggak tahu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, video Gibran Rakabuming Raka mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 204 beredar. Video tersebut diketahui dibagikan langsung oleh akun TikTok PDIP.

Video yang diunggah akun TikTok PDI Perjuangan, Senin (21/8) Gibran mengajak masyarakat datang ke TPS untuk memilih PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Video tersebut berdurasi 16 detik.

"Halo selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari 2024 nanti untuk memilih PDIP dan Pak Ganjar terima kasih," ujar Gibran dalam video itu.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Respons Andika Perkasa Masuk Kandidat Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


PPP tak sepakat dengan pandangan bacapres Anies Baswedan yang menilai kualitas demokrasi di Indonesia memburuk, salah satunya masyarakat kerap menyensor pemerintah dengan sebutan 'Konoha'. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek menilai analogi itu tidak tepat.

"Analoginya ndak tepat, karena faktanya banyak yang bisa melalukan kritik terhadap pemerintah," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (28/8/2023).

Awiek menilai hanya sebagian masyarakat yang menggunakan sebutan 'Konoha' dan 'Wakanda' dalam mengkritik. Dia menekankan kritik tidak dilarang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal sebutan Konoha atau Wakanda itu kan sebagian saja, tidak semuanya. Menyampaikan kritik tidak dilarang asalkan tidak melanggar hukum. Tidak menghina, tidak mengancam," ujarnya.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini mempersilakan semua pihak melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun, sebutnya, penghinaan dan pelecehan dapat melanggar hukum.

"Kalau hanya mengritik boleh-boleh saja. Kalau ada unsur penghinaan, melecehkan, itu ada konsekuensi hukum," kata dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan bicara soal kualitas demokrasi di Indonesia. Anies menyinggung soal rasa takut hingga banyaknya warga menggunakan 'Konoha' hingga 'Wakanda' saat menyampaikan kritik.

Anies kemudian menyinggung fenomena banyak warga menggunakan Konoha atau Wakanda saat menyampaikan kritik. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu masalah.

"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujar Anies dalam pidatonya di Kuliah Kebangsaan di FISIP UI, Depok, Selasa (29/8).

Simak juga Video: Momen Anies Ditagih Janji oleh Mahasiswi soal Pemotongan TKD ASN

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan urgensi konstitusi Indonesia memiliki 'pintu darurat'. Pasalnya, MPR RI memiliki perjalanan yang cukup panjang mulai dari era Proklamasi hingga saat ini.

Bamsoet menjelaskan sejarah panjang lahirnya MPR RI dimulai sejak 12 hari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada 29 Agustus 1945, para pemimpin bangsa Indonesia melaksanakan amanat konstitusi untuk mendirikan sebuah lembaga untuk menjadi pengemban kedaulatan rakyat.

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 menyebutkan bahwa sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika dihitung sejak tahun 1959 hingga kini, yakni ketika telah terbentuk lembaga bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), sudah ada 15 orang putra bangsa yang dipercaya sebagai pimpinan lembaga ini," kata Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (29/8/2023).

"Lebih banyak daripada jumlah putra bangsa yang pernah menjadi Presiden Republik Indonesia, yang kini baru memasuki Presiden RI ke-7. Kelima belas Ketua MPR RI tersebut antara lain, Harmoko (1997-1999), Amien Rais (1999-2004), Hidayat Nur Wahid (2004-2009), Taufiq Kiemas (2009-2013), Sidarto Danusubroto (2013-2014), Zulkifli Hasan (2014-2019) serta kini amanah tersebut diberikan kepada saya (2019-2024) di tengah-tengah kompleksitas persoalan bangsa pasca reformasi yang telah melahirkan UUD 1945 tanpa pintu darurat," sambungnya.

Hal tersebut diungkapkan olehnya disela-sela Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI, di Plaza Gedung Nusantara V MPR RI, Jakarta, hari ini. Turut hadir para pimpinan MPR RI antara lain, Ahmad Basarah, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Arsul Sani. Hadir pula Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI Martin Hutabarat dan Djamal Aziz, Ketua Fraksi Partai Nasdem MPR RI Taufik Basari, serta Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI Ferdiansyah.

Bamsoet menjelaskan pada 29 Agustus 78 tahun silam, berdirilah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dengan 137 anggota yang terdiri dari pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah, termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat itu, KNIP belum melakukan fungsi legislatif. Fungsinya untuk membantu Presiden RI melaksanakan tugas-tugasnya, terutama tugas mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Dari tahun 1945-1949, KNIP dipimpin empat putra terbaik dan melakukan enam kali sidang pleno. KNIP kemudian dibubarkan seiring berubahnya bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS), dari Desember 1949 hingga Agustus 1950. Dalam masa yang hanya beberapa bulan ini, bangsa Indonesia mempunyai lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS) yang terdiri dari 150 anggota dan merupakan wakil seluruh rakyat.

"DPR RIS melakukan kekuasaan legislatif bersama pemerintah dan Senat Republik Indonesia Serikat yang terdiri dari 32 anggota (dua dari masing-masing negara bagian yang saat itu ada). Ini adalah sistem bikameral, tapi tidak ada lembaga gabungan yang serupa dengan MPR hari ini, atau Congress di Amerika Serikat," jelasnya.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, ketika bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan pada tahun 1950, konstitusi yang saat itu berlaku, yakni UUDS 1950 tidak mengatur tentang MPR atau lembaga serupa. Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950 menyebutkan bahwa 'Kedaulatan Republik Indonesia adalah ditangan Rakyat dan dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat'.

Namun, bab V UUDS 1950 mengatur tentang sebuah lembaga bernama 'Konstituante' yang bertugas bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-undang Dasar Sementara. Setelah Pemilu 1955, terbentuklah Konstituante. Tidak ada MPR saat itu. Tapi saat itulah kali pertama Bangsa Indonesia mempunyai lembaga yang merupakan hasil pemilihan umum, yakni DPR dan Konstituante. Mandat yang diemban Konstituante adalah untuk melaksanakan fungsi legislatif yang sangat spesifik, yakni membuat konstitusi yang permanen.

"Konstituante tidak dapat menuntaskan tugasnya untuk menyusun konstitusi. Berbagai sebab politik akhirnya mengundang lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Lewat dekrit ini, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, maka hiduplah kembali MPR, meski saat itu tidak dihasilkan oleh sebuah Pemilu. Namanya pun masih menyandang kata sementara. Setelah Pemilu 1971 kita punya DPR dan MPR sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi yang berlaku," terangnya.

Bamsoet menambahkan sejak tahun 1971, periode demi periode MPR dilahirkan lewat pemilu. Secara kelembagaan bangsa Indonesia telah memiliki lembaga yang patut, sebagaimana diperintahkan konstitusi. Tapi itu bukan berarti lembaga tersebut telah sepenuhnya patut menurut ukuran-ukuran demokrasi modern.

Selama 1971-1999, MPR cenderung menjadi bagian dari kekuasaan yang terpusat di tangan presiden. Setelah Reformasi politik yang ditandai Pemilu 1999, bangsa Indonesia mulai memiliki lembaga perwakilan yang berdaya, dengan MPR sebagai lembaga perwakilan dengan keanggotaan meliputi seluruh Anggota DPR dan seluruh Anggota DPD yang mulai hadir sejak tahun 2004, di tahun yang sama saat kita mulai memilih presiden secara langsung.

"Di masa depan, kita tidak tahu persis angin sejarah akan membawa MPR ke bentuk peran dan kekuasaan seperti apa. Tapi saya berharap, peran MPR di masa depan bisa kian kuat untuk mengawal perjalanan bangsa dan negara ini ke arah yang lebih baik. Salah satunya dengan kembali mengembalikan kewenangan Subjektif Superlatif MPR RI melalui hak-hak mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau Tap MPR RI sebagai pintu darurat manakala terjadi kebuntuan konstitusi dan situasi kedaruratan yang luar biasa yang tidak bisa diatasi dengan tindakan yang biasa serta memberikan kewenangan kembali kepada MPR untuk merumuskan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi tambahan, Tasyakuran Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI turut menghadirkan prosesi pemotongan tumpeng. Potongan pertama diberikan ke Rishad yang merupakan pegawai cleaning service yang telah bekerja selama 19 tahun di MPR RI. Potongan tumpeng kedua diberikan kepada saudari Dea Ananda pegawai SDM Setjen MPR RI yang diterima sebagai PNS pada usia 22 tahun.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno dan Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid angkat bicara soal Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) pimpinan Tommy Adrian Firman yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres pada Pilpres 2024. PPP DIY menegaskan GPK pimpinan Tommy bukan bagian dari struktur partainya.

Saat ditanyai terkait dukungan GPK Pimpinan Tommy ini, Sandiaga menegaskan pentingnya membangun kebersamaan.

"Ini (GPK Pimpinan Tommy dukung Anies) nanti ditangani Pak Yazid karena ada mekanisme organisasi," ujar Sandiaga kepada wartawan seusai acara Konsolidasi di kantor DPW PPP, Kota Jogja, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi di dalam sebuah perjuangan itu kita harus meyakinkan agar kita semua bisa membangun suatu kebersamaan," lanjutnya.

Sementara itu, Yazid mengaku tak tahu-menahu soal acara deklarasi yang diadakan di Museum Wayang Kekayon, Banguntapan, Bantul pada Minggu (13/8) lalu tersebut. Yazid mengatakan jika GPK DIY yang berada di bawah struktur partai PPP yakni yang diketuai oleh Arif Hammad Wibowo atau akrab disapa Bowo.

"Saya nggak tahu, itu Bantul acara apa. Itu kan sepertinya GPK pusat yang di luar sistem kita," ujar Yazid saat ditemui wartawan usai acara.

"Artinya secara struktural yang saya pimpin GPK DIY itu adalah Ketuanya Bowo, yang mengatasnamakan ketua GPK Jogja yang hadir kemarin itu bukan struktural kami," lanjutnya.

Meski begitu, Yazid menyebut adanya klaim dari organisasi maupun perorangan merupakan hal biasa. Namun, pihaknya menegaskan lembaga yang terstruktur dari pusat hingga ke daerah.

"Ya biasa to, dari sejak kemarin kan banyak yang mengaku merasa 'saya partai', tapi 'saya partai' itu kan harus terlembagakan dari pusat provinsi sampai tingkat kabupaten," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) di bawah kepemimpinan Tommy Adrian Firman melakukan deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan untuk menjadi Presiden 2024-2029.

"GPK seluruh Indonesia yang mendukung Pak Anies. Insyaallah ke depan GPK akan terus selalu mendukung Pak Anies untuk presiden 2024-2029," kata Ketua Umum PP GPK Tommy Adrian Firman di Museum Wayang Kekayon, Banguntapan, Bantul, Minggu (13/8).

Sebagai informasi Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) merupakan organisasi sayap PPP, yang saat ini telah mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Tommy menegaskan di bawah kepemimpinannya GPK ini sudah berdiri sendiri.

"Kami GPK sendiri," ujarnya.

Oleh sebab itu Tommy tidak takut mendapat teguran terkait deklarasi dukungan GPK terhadap Anies hari ini. Menurutnya, sejak awal GPK telah memutuskan untuk mendukung Anies maju Pilpres 2024.

Kader PPP Bikin Spanduk Dukung Anies, Ini Kata Sandiaga Uno


Salah satu politikus potensial capres, Anies Baswedan, menyambangi markas Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) untuk mengambil undangan debat adu gagasan yang diadakan BEM UI bulan depan. Tapi markas itu kosong. BEM UI ternyata justru sedang keliling mengirim undangan.

"Pak Anies-nya memang ada agenda di FISIP UI, itu bukan agenda BEM UI. (Kemudian) Pak Anies tiba-tiba ke ruang BEM UI tanpa koordinasi itu," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dengan emoji tertawa saat ditanya detikcom via pesan WA, Selasa (29/8/2023).

Melki menjelaskan, BEM UI telah selesai mengirimkan surat undangan ke Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan yang kebetulan hari ini ke kampus UI. Surat itu dikirim langsung oleh BEM UI ke alamat masing-masing politikus. Acara debat adu gagasan itu sendiri akan digelar pada 14 September 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat undangan secara fisik telah kami berikan hari ini. Kini kami akan menunggu konfirmasi dan kesediaan dari tiap Bacapres untuk hadir dan memaparkan gagasan kebangsaannya di depan mahasiswa UI," kata Melki.

"Kami siap jika diminta bertemu langsung oleh tiap Bacapres untuk menjelaskan konsep acara dan juga tujuan jelas kami," imbuhnya.

BEM UI mengirimkankan undangan ke alamat Prabowo di kawasan Jl Kertanegara, Kebayoran Baru, Jaksel, ke alamat Anies di Sekretariat Perubahan, Jl Brawijaya, Kebayoran Baru juga, dan ke alamat Ganjar Pranowo di rumah aspirasi kawasan Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.

"Jadi ketika Pak Anies datang kita sedang berkeliling untuk menyerahkan undangan secara fisik untuk tidak mengurangi rasa hormat apapun lah," kata Melki.

BEM UI mengirim undangan debat adu gagasan ke pihak Anies, Ganjar, Prabowo. (Dok BEM UI)

BEM UI menjelaskan, kampus memang menjadi tempat menguji dan mengulas gagasan. Nanti, 14 September, BEM UI berharap forum gelarannya jadi ajang meramu masa depan bangsa.

Beberapa saat lalu, Anies yang selesai memberi kuliah umum di FISIP UI kemudian melangkah ke Sekretariat BEM UI. Namun ruangan BEM UI itu kosong.

"Tapi karena sekretariat kosong dan mungkin teman-teman sedang kuliah jadi saya tunggu saja, nanti kalau undangannya sudah siap dan dikirimkan, insyaallah saya hadir (debat)," kata Anies di kampus UI kawasan Depok, Jawa Barat, tadi.

Simak Video 'Anies Tiba-tiba ke Sekre BEM UI, Cari Undangan Debat tapi Markas Kosong':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri Muktamar Sufi Internasional di Sahid Convention Center Pekalongan, Jawa Tengah. Ini adalah kali kedua Ganjar menghadiri acara tersebut.

Diketahui, Muktamar Sufi Internasional dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju dan ulama sufi dunia yang diinisiasi oleh Habib Lutfi bin Yahya, ulama dari Pekalongan Jawa Tengah.

Dalam sambutannya, Ganjar mengaku senang karena Jateng terpilih sebagai tempat pelaksanaan Muktamar Sufi Internasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Syukur alhamdulillah, untuk kedua kalinya Jateng mendapat berkah sebagai tempat terlaksana Muktamar Sufi Internasional. Alhamdulillah saya ikut hadir terus menerus menyaksikan perkembangan yang sangat bagus," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2023).

Ganjar pun mengucapkan selamat datang kepada peserta muktamar yang berasal dari kalangan ulama sufi dari pelbagai negara di dunia. Menurut dia, masyarakat Jateng merasa terhormat karena menjadi saksi perhelatan penting ini.

"Kami mengucapkan selamat datang di Jateng, ahlan wa sahlan, sebuah kehormatan bagi saya dan seluruh keluarga saya di Jateng menjadi saksi kegiatan ini," tambah Ganjar.

Sementara itu, Sekjen PPP Arwani Thomafi mengapresiasi Ganjar hadir dalam Muktamar Sufi Internasional hingga dua kali. Arwani menilai ini sebagai bentuk kecintaan Ganjar terhadap ulama, habaib, dan ulama sufi.

"Hal itu menunjukkan bukti penghormatan dan kecintaan terhadap ulama dan habaib," tutur Arwani.

Dia menuturkan Ganjar memiliki hubungan dekat dengan Habib Lutfi Yahya, sebagai inisiator kegiatan Muktamar Sufi Internasional. Dia menilai rekam jejak Ganjar Pranowo dalam persinggungan dengan ulama dan habaib tampak ditunjukkan selama memimpin Jawa Tengah.

"Betapa Ganjar Pranowo sangat dekat dengan almarhum KH Maimoen Zubair dan ulama-ulama lainnya khususnya di wilayah Jawa Tengah," ujarnya.

Arwani menegaskan sikap Ganjar yang membangun kedekatan dengan para ulama dan habaib menjadi salah satu alasan dukungan PPP terhadap Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Jejak rekam Ganjar Pranowo yang dekat dan takdim dengan ulama dan habaib, menjadi salah satu alasan PPP mendukung penuh Ganjar dalam Pilpres mendatang," tandas Arwani


Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menghadiri Muktamar Sufi Internasional di Pekalongan bersama Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Selepas acara, beredar foto Jokowi makan bareng Prabowo dan Ganjar.

Dalam foto beredar seperti dilihat detikcom, Selasa (29/8/2023), busana yang dikenakan Jokowi saat makan bareng bareng Prabowo, Ganjar serupa dengan yang dikenakannya di acara sufi. Foto tersebut memperlihatkan Jokowi, Prabowo dan Ganjar duduk bareng di meja yang berisikan sejumlah makanan.

Ada durian dan air kelapa yang tersaji di meja Jokowi, Prabowo dan Ganjar. Selain itu, ada juga air mineral hingga air jeruk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam foto lain, ada Mensesneg Pratikno yang menemani Jokowi makan bareng Prabowo dan Ganjar. Selain itu, ada juga istri Ganjar Siti Atiqoh dalam momen tersebut.

Waketum Gerindra Habiburokhman menjelaskan soal foto tersebut. "Pakaian yang sama dengan yang beliau-beliau pakai saat acara Muktamar Sufi," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi.

Habiburokhman menyebut suasana dalam makan bareng tersebut akrab. Jokowi, Prabowo dan Ganjar, kata dia, terlihat amat rileks.

"Iya suasananya terlihat akrab sekali, beliau-beliau terlihat semringah dan sangat-sangat rileks," kata Habiburokhman.

"Baiknya acara seperti ini sering terjadi, insyaallah situasi politik jelang pemilu akan semakin guyub dan rukun," imbuh dia.

Momen Gandengan Tangan

Sejumlah pihak mendampingi Jokowi saat pemukulan beduk sebagai tanda dimulainya acara Muktamar Sufi, termasuk Prabowo dan Ganjar. Setelahnya, Jokowi menyalami para pejabat tersebut. Prabowo dan Ganjar pun turut bersalaman.

Jokowi selanjutnya berjalan kembali menuju kursi. Pada momen inilah, Prabowo dan Ganjar berjalan menuruni tangga panggung dengan bergandengan.

Keduanya berpegangan tangan sambil tertawa bersama. Pratikno juga ikut tertawa di sebelah Prabowo. Setelahnya, mereka pun kembali ke kursi masing-masing.

Lihat juga Video: Luhut Ditunjuk Jokowi Tangani Permasalahan Polusi Udara Jakarta

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai PPP Sandiaga Uno mengaku sudah klik dengan bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo. Namun dia enggan berandai-andai bisa menjadi pendamping Ganjar.

Hal itu diungkapkannya saat ditanya wartawan soal kecocokannya dengan Ganjar. Dia menyebut sudah klik karena memiliki banyak persamaan dengan Ganjar.

"Sangat concern (menggaet pemilih muda) karena 60 persen adalah pemilih pemula, gen z dan milenial," ujar Sandi kepada wartawan seusai acara Konsolidasi di kantor DPW PPP, Kota Jogja, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini yang juga kita kontribusikan (terhadap koalisi), tadi instruksi kepada para bacaleg meraih dukungan tim sukses 60-70 persen dari kalangan anak muda," lanjutnya.

Selanjutnya, Sandi menjelaskan fokusnya di bidang ekonomi dengan gerakan ekonomi hijau, dirasa cocok dengan sosok dan program Ganjar sebagai bacapres.

"Saya fokus bidang ekonomi. Saya melihat bahwa track record Pak Ganjar sangat luar biasa dan jika diberikan perspektif ekonomi hijau yang merupakan besutan dari PPP yang merupakan adaptasi daripada pendekatan ekonomi baru terbarukan," terangnya.

Meski begitu, Sandi mengaku tak ingin berandai-andai terkait kemungkinannya bisa menjadi bacawapres Ganjar. Dia beralasan hal itu menjadi kewenangan para pimpinan partai.

Dia juga meminta agar para calon legislator juga tidak perlu berandai-andai agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.

"Saya menyampaikan kepada caleg jangan berandai-andai, karena kalau mereka berandai-andai nanti mereka tidak fokus kerja kepada pelayanan masyarakat, anggap saja sudah dipilih," ujar Sandi.

"Anggap saya sudah positif optimis dan seandainya itu (terjadi) biar pimpinan partai yang memikirkan, kita fokus kita adalah menjadi kontributor utama dari kemenangan kerja sama politik kita dengan PDI Perjuangan," tutupnya.

Momen Alam Ganjar Diajak Sandiaga Uno Kampanye di Makassar


Video Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengajak memilih bakal capres PDIP Ganjar Pranowo hilang dari media sosial PDIP. Gibran mengaku tak tahu-menahu soal videonya yang hilang itu.

Dari penelusuran detikJateng, di akun TikTok PDIP sudah tidak ada video mengajak masyarakat untuk memilih PDIP dan Ganjar Pranowo. Video yang diupload PDIP pada Senin (21/8) itu sudah tidak ada di akun TikTok PDIP.

Hal serupa juga terjadi pada video Wali Kota Medan Bobby Nasution yang mengajak memilih Ganjar. Video ini juga sudah tidak ada di media sosial PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengenai hilangnya video tersebut, Gibran mengaku tidak tahu-menahu. Dia mengaku tidak tahu mengenai video tersebut kapan diunggah oleh PDIP.

"Saya nggak tahu kapan upload-nya kapan take down-nya saya nggak tahu ya," kata Gibran di kantor DPRD Solo, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya, video tersebut sudah diambil sejak lama oleh partai saat mengikuti sekolah partai. "Ya diambil waktu sekolah partai, saya nggak tahu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Video Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengajak untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 204 beredar. Video tersebut diketahui dibagikan langsung oleh akun TikTok PDIP.

Video yang diunggah akun TikTok PDI Perjuangan, Senin (21/8) Gibran mengajak masyarakat datang ke TPS untuk memilih PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo. Video tersebut berdurasi 16 detik

"Halo selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS di 14 Februari 2024 nanti untuk memilih PDIP dan Pak Ganjar terima kasih," ujar Gibran dalam video itu.

Di sisi lain, video ajakan Gibran dan Bobby ini menuai sorotan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto meyakini hal itu boleh dilakukan.

"Berdasarkan aturan pemilu yang tidak boleh itu adalah pertama kampanye sebelum saatnya yang dilakukan oleh tim kampanye. Kami belum memiliki tim kampanye. Karena tim kampanye nanti pasti didaftarkan di KPU setelah terbentuk pasangan calon presiden dan cawapres," kata Hasto kepada wartawan, dikutip dari detikNews, Selasa (29/8).

Hasto menilai yang dilakukan oleh Gibran dan Bobby merupakan komunikasi politik dengan rakyat. Hal itu, kata dia, adalah tugas partai politik.

"Ini kan belum ada yang ditetapkan oleh KPU, sehingga melakukan komunikasi politik dengan rakyat itu merupakan tugas dari parpol termasuk kepala daerah yang diusung parpol melakukan sosialisasi terhadap calon yang diusung oleh masing-masing partainya agar rakyat tahu ini bagian dari pendidikan politik kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

Gibran Ogah Disebut Jurkam Ganjar: Enggak Ada Undangan


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) bicara kedaulatan pangan yang harus dicapai Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, swasembada dalam bidang pangan harus segera dilakukan.

Awalnya Zulhas mengungkapkan alasan PAN mengusung Erick Thohir sebagai cawapres, yaitu karena memiliki visi yang sama dan bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh PAN, salah satunya di bidang pangan.

"Paling tidak kita kasih contoh, kita kalau memenangkan pilpres, paling kurang lima tahun itu, satu lah kita mesti swasembada. Makan itu harus diurusi, karena pengaruhnya makanan ini kalau impor terus itu, petani rakyat kita banyak menderita. Itu baru 1 (swasembada) dan belum yang lain," ujar Zulhas dalam acara Live Podcast Total Politik, rangkaian HUT Ke-25 PAN, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi 5 tahun dan ini dipimpin langsung, kita jangan cari uang di situ, harus betul-betul, berpihak ke petani tanpa kompromi," tegasnya.

Zulhas lalu mencontohkan India yang mampu mencukupi produk pangan untuk rakyatnya. Bahkan bisa ikut ekspor ke negara lain.

"Saya baru pulang dari India. India tuh luar biasa, 1,4 miliar manusia produk pertaniannya surplus, dia produksi gula 20 juta, produksi padi, lebih. Kita beli gula jutaan ton, beli. (Sementara penduduk India) 1,4 miliar ton nggak impor. Kita tanah luas, buahnya impor 1,4 juta," ujarnya.

Menurut Menteri Perdagangan itu, tidak ada negara maju yang tidak berdaulat dalam bidang pangan. Ia juga menyayangkan produk pangan Indonesia yang masih mengandalkan impor dari negara lain.

"Saya itu di DPR (tahun) 2004, impor buah itu 100 ribu ton, sekarang sejuta lebih. Lama-lama kan repot. Dulu makan gandum 2 juta ton satu tahun, sekarang kan 13 juta ton, tambah tergantung. Orang lain nggak mau kita swasembada, karena kita pasar yang besar, tapi jangan dong, pas susah kaya sekarang orang nggak mau jual, susah dong," ujar Zulhas.

"Kalau pangan berdaulat, 30 juta petani (Indonesia) itu makmur dan itu bisa, kalau Pak Erick wapresnya," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku cocok dengan Zulhas dan PAN karena memiliki satu visi yang sama, salah satunya di bidang pangan. Menurutnya, sangat dibutuhkan komitmen dan intervensi untuk mencapai kedaulatan pangan dan menyejahterakan petani.

"Kalau kita mau berpihak kepada pangan yang sangat dibutuhkan bangsa kita, kita harus punya komitmen dan intervensi, apakah kita mendiamkan petani yang makin miskin, apalagi masa depannya, atau bagaimana?" ujar Erick.

Pada sisi lain, kata Erick, ekonomi Indonesia diprediksi akan semakin naik. Selain itu pertumbuhan middle class di Indonesia juga membuat kebutuhan akan pangan akan semakin meningkat.

"Nah ini kan artinya yang harus disepakati pertumbuhan ekonomi yang kita cita-citakan akan terus bagus di mana menjadi negara nomor 4 atau 5 di dunia, tapi kita menciptakan kesenjangan masih tetap miskin. Itu yang harus dikoreksi," imbuhnya.

"Saya jatuh cinta sama Pak Zul, saya belum ngomong pangan, Pak Zul sudah ngomong," imbuhnya.


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bergandengan di pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah. Waketum Gerindra Habiburokhman mengatakan momen itu menampilkan suasana sejuk jelang Pemilu.

"Keren sekali Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Melihat keakraban Pak Prabowo dan Pak Ganjar di acara tersebut kami jadi optimis bahwa Pemilu 2024 pasti akan berlangsung sejuk," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (29/8/2023).

Menurutnya saat ini publik mengatensi calon pemimpin bangsa ke depan. Jika mereka menampilkan keakraban, maka masyarakat yang menyaksikan juga senang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Publik kita selalu mengacu pada gestur politik elitenya, kalau elitenya kompak, Insyaallah Akar rumput juga rukun dan damai.Sebaliknya kalau komunikasi elitenya kaku, atau bahkan panas, maka akar rumput juga akan bergejolak," tutur Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

Habiburokhman berharap acara lainnya juga bisa membawa kesan positif menjelang pemilu. Habiburokhman mengaku senang dengan suasana hangat dua tokoh bacapres itu.

"Jadi event-event penuh keakraban seperti di Muktamar Sufi ini harus sering dilaksanakan. Agar senantiasa tercipta situasi psikologis yang sejuk," katanya.

Sebelumnya, momen keakraban Prabowo-Ganjar terjadi selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan dalam acara Muktamar Sufi Internasional yang ditayangkan lewat YouTube World Sufi Assembly, Selasa (29/8/2023). Jokowi awalnya maju ke panggung untuk melakukan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan acara itu.

Sejumlah pihak mendampingi Jokowi saat pemukulan beduk itu. Mereka adalah Habib Luthfi bin Yahya, Menteri Pertahanan sekaligus ketua panitia acara Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Jokowi kemudian memukul beduk sebagai tanda dimulainya acara Muktamar Sufi Internasional. Pejabat yang mendampingi Jokowi turut bertepuk tangan.

Jokowi lalu menyalami para pejabat tersebut. Prabowo dan Ganjar pun turut bersalaman.

Jokowi selanjutnya berjalan kembali menuju kursi. Pada momen inilah, Prabowo dan Ganjar berjalan menuruni tangga panggung dengan bergandengan.

Keduanya berpegangan sambil tertawa bersama. Pratikno juga ikut tertawa di sebelah Prabowo. Setelahnya, mereka pun kembali ke kursi masing-masing.

Lihat juga Video: Respons Andika Perkasa Masuk Kandidat Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan Perludem soal keterwakilan perempuan di Pemilu 2024. Namun MA belum melansir amar putusan secara lengkap.

"Kabul keberatan permohonan HUM (Hak Uji Materi)," demikian bunyi amar singkat MA yang dilansir website-nya, Selasa (29/8/2023).

Judicial review itu diajukan oleh Perludem dan diputus oleh ketua majelis Irfan Fachruddin. Adapun anggota majelis Cerah Bangun dan Yodi Martono Wahyunadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggal putus 29 Agustus 2023," ujarnya.

Apa maksud putusan MA?

"Ketentuan Pasal 8 ayat (2) PKPU 10/2023 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata jubir MA Suharto saat dihubungi terpisah.

Sebagaimana diketahui, Perludem menggugat PKPU Nomor 10 Tahun 2023, khususnya Pasal 8 ayat 2 terkait perhitungan pembulatan jumlah keterwakilan perempuan. Perludem menilai PKPU tersebut dianggap mendiskriminasi keterwakilan perempuan di parlemen.

"Koalisi peduli keterwakilan perempuan resmi mengajukan judicial review Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 yang utamanya terkait dengan kekeliruan KPU dalam menyusun norma peraturan KPU. Terkait dengan minimal 30 persen perempuan harus disertakan di setiap daerah pemilihan dari pencalonan anggota legislatif," kata Peneliti Perludem Fadhil Ramadhanil.

Diketahui, PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pasal 8 yang digugat adalah dalam hal penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan. Maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai kurang dari 50, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah. 50 atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas.

Fadhil mengatakan KPU tidak menepati janji untuk merevisi isi PKPU tersebut. Pihaknya pun mengajukan uji materi PKPU tersebut ke MA. Pemohon yang diajukan ke MA tersebut terdiri atas 5 pemohon.

"Karena setelah ditunggu beberapa lama KPU tidak menepati janjinya untuk merevisi peraturan KPU. Maka tidak ada pilihan lain selain mengajukan uji materi terhadap peraturan KPU ke Mahkamah Agung," ujarnya.

Fadhil menuturkan pihaknya memohon kepada MA untuk membatalkan klausul pada PKPU tersebut. Menurutnya, perhitungan KPU keliru dan tidak sesuai UU Pemilu.

"Nah, lebih lengkapnya soal apa yang kami mohonkan tentu saja kita meminta kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan klausul di dalam Peraturan KPU. Yang kemudian membuat minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon partai politik di setiap daerah pemilihan itu dibatalkan karena perhitungan KPU keliru, tidak sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang pemilu," tuturnya.


Sembilan gubernur akan selesai masa jabatannya pada 5 September 2023. Ridwan Kamil hingga Ganjar Pranowo termasuk di dalamnya.

Hal ini merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 152/P sampai dengan 154/P dan 156/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018.

Selanjutnya, nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018, nomor 159/P sampai dengan 162/P Tahun 2018 tanggal 4 September 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2018-2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari keputusan presiden tersebut, ada 9 gubernur yang dilantik 5 tahun lalu tepatnya 5 September 2018.

Dengan masa jabatan gubernur 5 tahun, berarti masa jabatan 9 gubernur tersebut akan habis 5 September 2023.

Berikut daftar lengkap kesembilan gubernur yang akan habis pada 5 September 2023:

1. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

2. Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi

3. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman

4. Gubernur Papua Lukas Enembe.

5. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

6. Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi

7. Gubernur NTT Viktor Laiskodat

8. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

9. Gubernur Bali I Wayan Koster

Lihat juga Video: Respons Andika Perkasa Masuk Kandidat Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara terkait biaya kuliah yang semakin melonjak tinggi. Anies menyoroti komersialisasi di perguruan tinggi.

Hal itu disampaikan Anies ketika menjadi pembicara dalam Kuliah Kebangsaan di Fisip UI, Selasa (29/8/2023). Mulanya, seorang mahasiswa menyatakan kekhawatirannya terkait kepastian karier ditambah dengan biaya kuliah yang terus melonjak.

"Mahasiswa dihadapi ketidakpastian karier. Gagasan Mas Anies terkait karier yang setara, jadi bagaimana pemerataan karier ke depan? Salah satu kajian di FISIP, masalah utama perguruan tinggi komersialisasi, temen-temen rasakan biaya operasional tinggi," tanya mahasiswa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Merespons itu, Anies mengaku sudah menyoroti perihal masalah uang kuliah pada 1997. Anies mengatakan sektor pendidikan jangan dipandang sebagai biaya.

"Komersialisasi perguruan tinggi setuju, saya nulis ini tahun 1997. Industrialisasi perguruan tinggi 1997 sudah masuk, sekarang kita rasakan dampaknya. Perguruan tinggi, pendidikan yang dikeluarkan negara semua jangan dipandang biaya tapi investasi," kata Anies.

Menurutnya, negara tidak perlu ragu mengeluarkan anggaran untuk perguruan tinggi. Hal itu, kata Anies, agar perguruan tinggi dapat menjadi tempat pendidikan hingga pengembangan ilmu.

"Tidak usah ragu keluarkan anggaran cukup agar perguruan tinggi bisa jadi tempat pendidikan, pelatihan, pengembangan ilmu. Negara yang harus hadir," ujarnya.

Anies mengatakan sektor pendidikan jangan dipandang untuk bisnis. Terutama memandang mahasiswa sebagai customer.

"Biaya kuliah yang sekarang tinggi harus diubah murah, terjangkau, oleh seluruh warga Indonesia. UKT. Supaya pengelola ini fokus pada pengembangan ilmu, bukan semata bisnis. Kalau tidak mahasiswa dipandang customer," jelasnya.

"Dimulai dari rektor, dekan, tapi pemerintah pusat dan untuk Indonesia, nilai yang dialokasikan nggak sebanding manfaat yang kita dapat. Kita dulu dapat biaya murah. Bukan siapa-siapa bisa kuliah UI, UGM. Ini harus kita kembalikan. Rekrutmen meritokrasi, biaya justru ditanggung negara sebagai investasi," sambungnya.

Anies mengatakan harus ada perubahan di sektor pendidikan. Dia mendorong adanya perubahan untuk keadilan.

"Perubahan? Apa mau diteruskan komersialisasi ini? Apa nggak mau diubah? Kalau nggak mau diubah, nggak usah ada perubahan. Perubahan justru ingin ubah agar keluarga Indonesia menuhi kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dengan harga terjangkau, setara," tuturnya.

"Perubahan yang kita dorong terkait keadilan. Kebijakan harus aspek keadilan. Kalau ada aspek keadilan, setiap susun kebijakan ada pernyataan, sudahkan kebijakan penuhi aspek keadilan? Maka mindset berubah. Ini yang kita ingin bawa," imbuh Anies.


Lewat putusan terbarunya, Mahkamah Konstitusi (MK) melarang total tempat ibadah menjadi tempat kampanye. Namun, kampanye di lembaga pendidikan tidak ikut dilarang total. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Quomas mengatakan keputusan MK itu sedang dikaji dan akan dibuat aturannya.

"Tentu gini ya, lembaga pendidikan kan itu banyak. Mulai RA, itu TK, Paud sampai ke perguruan tinggi, mana sih yang paling mungkxin dilakukan kampanye di lembaga-lembaga sekolah Kementerian Agama. Itu kan yang paling memungkinkan perguruan tinggi, anak SMA nggak mungkin dong (digelar) kampanye. Paling anak SMA kelas 3 atau kelas 12 yang bisa ikut pemilu gitu kan," kata Yaqut kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa (29/8/2023).

Yaqut menyebut pihaknya segera membuat aturan resmi terkait kampanye di sekolah. Yaqut mengupayakan aturan itu rampung dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sedang minta agar itu segera dikaji dan kita akan buat aturannya. Jadi mana yang boleh dan yang enggaknya kita buat. Rilis Insyaallah minggu depan, kita sudah rilis ini sedang dalam proses pengkajian. Jadi sabar," ungkapnya.

Yaqut mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dirjen Pendidikan Islam terkait aturan kampanye ini. Yaqut menegaskan tidak boleh atribut politik meski kampanye dilakukan di lingkungan pendidikan.

"Yang jelas begini, saya sampaikan kepada Dirjen Pendidikan Islam. Aturan itu dibuat satu hal yang harus dicantumkan tidak boleh ada atribut-atribut tertentu," tuturnya.

"Kalau hanya dialog diskusi, ya bolehlah itu sebagai bagian dari pendidikan politik," imbuh dia.

Sebelumnya, MK mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

Pasal 280 ayat 1 huruf h (sebelum putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

MK mengetok palu putusan. MK hanya melarang secara total kampanye di tempat ibadah namun tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Lewat putusannya, MK menghapus bagian penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Pasal itu sendiri juga direvisi menjadi begini:

Pasal 280 ayat 1 huruf h (setelah putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bersilaturahmi ke Sekretariat BEM UI. Selain silaturahmi, kedatangan Anies juga untuk mengambil undangan debat.

"Hari ini saya baru selesai memberi kuliah umum di FISIP UI, kemudian saya mampir ke Sekretariat BEM UI untuk merespons undangan debat," kata Anies di Sekretariat BEM UI, Depok, Selasa (29/8/2023).

Anies mendatangi Sekretariat BEM UI usai menghadiri Kuliah Kebangsaan di FISIP UI. Anies menjadi pembicara dalam forum tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika tiba di lokasi, Sekretariat BEM UI kosong. Anies menduga anggota BEM UI sedang ada kuliah.

"Saya pikir bisa ketemu teman-teman dan jika undangannya sudah ada, saya bawa langsung saja," ujarnya.

Anies Baswedan sambangi Markas BEM UI (Anggi/detikcom)

Meski begitu, Anies tetap akan menghadiri undangan debat dari BEM UI. Dia mengaku siap untuk melayani tantangan debat tersebut.

"Tapi karena sekretariat kosong dan mungkin teman-teman sedang kuliah jadi saya tunggu saja, nanti kalau undangannya sudah siap dan dikirimkan, insyaallah saya hadir (debat)," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, BEM UI berencana menggelar debat adu gagasan para 'bacapres' itu. Rencananya, acara digelar pada 14 September nanti. Selain BEM UI, BEM FISIP UI juga hendak menggelar acara yang mengundang tokoh-tokoh potensial capres itu. Namun bentuknya bukan debat melainkan kuliah kebangsaan dengan sesi-sesi terpisah per tokoh. Sesi pertama akan digelar pada 29 Agustus, mengundang Anies Baswedan.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto belum menjadi capres. Maka, mereka bisa bebas menghadiri acara di manapun, termasuk debat di kampus memenuhi undangan BEM UI atau BEM apapun.

"Jangankan jadi calon, sebagai bakal calon presiden saja belum," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam keterangan pers tertulisnya kepada wartawan, Kamis (24/8).

"Karena itu Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih bebas silaturrahim, diskusi dan debat dg siapa pun, dan bertempat di mana saja, termasuk di dalam kampus. Aktivitas tersebut tidak masuk kategori pelanggaran pemilu," kata Hasyim.

BEM UI berterima kasih penyelenggara pemilu sudah merespons idenya dengan apresiatif. Namun demikian saat detikcom bertanya apakah BEM UI telah mendapat tanggapan atau izin dari rektorat UI, Ketua BEM UI Melki Sedek Huang tidak menjawab.


Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku sudah mengantongi nama calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dia menyebut nama itu akan dibicarakan dengan Prabowo.

"Belum ada usulan, nanti hari Kamis Pak Prabowo akan datang ke kantor Partai Golkar dan memberikan kuliah di Golkar Institute. Ada kejutan nanti, tunggu besok," katanya di UNS Inn, seperti dilansir detikJateng, Selasa (29/8/2023).

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan sudah ada nama untuk menjadi cawapres dari Prabowo. Namun, dia memastikan usulan nama itu akan dibicarakan lagi dengan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Golkar sudah jelas namanya, nanti akan dibicarakan. (Nama cawapres) Nanti, nanti," ucapnya.

Ditanya mengenai nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, Airlangga menegaskan bahwa partainya telah menyiapkan nama cawapres.

"Kan kita sudah sampaikan (Gibran masuk radar cawapres)," ungkapnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat Video: Airlangga Sebut Koalisi Indonesia Maju Teruskan Program Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) mengundang bacapres PDIP Ganjar Pranowo untuk mengisi Kuliah Kebangsaan. Ganjar dijadwalkan akan mengisi Kuliah Kebangsaan pada 11 September.

"Tadi saya sampaikan, tanggal 11 September Pak Ganjar," kata Dekan FISIP UI Prof. Dr. Semiarto Aji Purwanto di UI, Depok, Selasa (29/8/2023).

Sedangkan, untuk bacapres Gerindra Prabowo Subianto, belum memberikan konfirmasinya. Aji mengatakan Prabowo kemungkinan akan hadir pada akhir September.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo sedang dikonfirmasi, mudah-mudahan di akhir bulan," jelasnya.

Dia mengatakan Kuliah Kebangsaan ini berbeda dengan tantangan debat BEM UI. "Kita tidak sekali lagi kita tidak mendatangkan capres ya kami mengundang tokoh-tokoh bangsa untuk memberikan kuliah kebangsaan kepada mahasiswa," tuturnya.

Diketahui, hari ini Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menghadiri Kuliah Kebangsaan di FISIP UI. Anies menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Anies mengatakan kedatangannya ke acara tersebut bukan untuk berkampanye. Dia mengatakan kampus merupakan tempat diskursus untuk membahas ide dan gagasan Indonesia ke depan.

"Tidak ada ajakan untuk memilih. Tapi ini adalah tempat di mana arah ke depan dibahas, prioritas ke depan dibahas, dan masyarakat ilmu seperti kampus adalah tempat yang tepat untuk melakukan itu," kata Anies.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai PPP Sandiaga Uno menghadiri Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di kantor DPW PPP, Kota Jogja. Sandiaga membagikan tips untuk menggaet pemilih muda, salah satunya dengan eksis di media sosial (medsos).

Acara itu dihadiri Ketua DPW PPP DIY Muhammad Yazid beserta para kader PPP. Sandiaga mulanya menekankan soal gerakan Ekonomi Hijau dan juga mengajak Selasa Bersarung.

"Hari Selasa telah kita deklarasikan, sebuah gerakan nasional yaitu Selasa Bersarung," terang Sandi dalam sambutannya di acara Konsolidasi PPP di kantor DPW PPP, Kota Jogja, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam konsolidasi ini juga Sandi membagikan langkah untuk menggaet pemilih muda. Dia menyebut ada tiga cara yang semuanya berbasis sosial media dan media massa. Salah satunya, meminta kader untuk berani tampil di media.

"Pertama adalah sosial media, fokus pada konten, minimal 1 hari 1 konten. Kedua berita TV, kita harus tiap hari ada di TV, isunya apa aja kita harus bicara, (seperti) pariwisata, PPP di depan. Isunya mengenai politik kita harus bicara," ujar Sandiaga.

"Yang ketiga adalah berita online, kalau ada wartawan harus terbuka semuanya," sambung Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tersebut.

Sandiaga Minta Caleg PPP All Out Menangkan Hati Rakyat


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menilai kualitas demokrasi di Indonesia memburuk hingga muncul sebutan 'Konoha' dan 'Wakanda' dalam mengkritik pemerintah. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menilai selama Anies masih bisa mengkritik keran demokrasi masih terbuka.

"Selagi Mas Anies bisa berteriak seperti itu, berarti keran demokrasi masih terbuka," kata Ace di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Ace lantas heran dengan pandangan Anies yang bilang demokrasi buruk tapi masih bisa berteriak mengkritik pemerintah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya kalau misalnya Mas Anies masih mengkritik Presiden Jokowi, masih bisa untuk meng-counter pernyataannya pemerintah, ya, saya kira berarti demokrasi kita masih terbuka. Jadi saya heran ya kalau masih ada orang yang mengkritik kualitas demokrasi tetapi dia juga masih berteriak-teriak mengkritik pemerintah," kata Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.

Ace lalu membandingkan demokrasi sebelum reformasi dan saat ini. Dia menilai tidak ada lagi kekerasan menunjukkan demokrasi membaik.

"Kecuali kalau setelah itu misalnya pihak yang mengkritik itu diculik atau diapa gitu, ya. Jadi saya kira kualitas demokrasi Indonesia cukup baik kok sekarang," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan bicara soal kualitas demokrasi di Indonesia. Anies menyinggung soal rasa takut hingga banyaknya warga menggunakan 'Konoha' hingga 'Wakanda' saat menyampaikan kritik.

Anies kemudian menyinggung fenomena banyak warga menggunakan Konoha atau Wakanda saat menyampaikan kritik. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu masalah.

"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujar Anies dalam pidatonya di Kuliah Kebangsaan di FISIP UI, Depok, Selasa (29/8).


Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus merespons bakal capres Anies Baswedan yang menyebut masyarakat Indonesia takut mengkritik bangsa sendiri hingga mengumpamakannya dengan 'Konoha'. Lodewijk menyinggung kebebasan demokrasi berkaitan dengan Rocky Gerung yang sempat menghina Presiden Jokowi.

"Ya sebenarnya undang-undang tentang itu sudah ada, kita sudah punya undang- undang tentang ITE sedang diperbaiki, kemudian ada hukum pidana yang sudah sangat lama baru diperbaiki dan kembali lagi sebenarnya ada kebebasan katakan dari warga, masyarakat ya untuk mengajukan pendapatnya," kata Lodewijk di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Lodewijk menyebut publik bisa menyampaikan kritiknya secara bebas. Namun, ada batasan yang membedakan antara ranah kritik dan penghinaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada juga dia boleh mengkritik, kenapa dalam mengkritik itu tidak diatur itu adalah delik aduan. Ya kalau orang mengkritik seseorang, konteks bukan kritik lagi, sudah masuk katakan lah menjelek-jelekkan. Nah itu katakan tidak yang menjadi sasaran yg tidak melaksanakan, kan nggak ada artinya," ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Lodewijk kemudian menyinggung kasus yang dialami oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mendapat sebuah penghinaan. Namun, lanjutnya, pelaku tak langsung ditindak lantaran tidak ada delik aduan dari yang bersangkutan.

"Sama dengan kemarin Pak Jokowi itu, kan beliau tidak melakukan aduan ya dengan Pak Rocky Gerung itu, kan di luar. Aturan kita tidak seperti itu harus presiden yang menyampaikan, nah beliau tidak menyampaikan. Artinya itu delik aduan, jadi sebenarnya bayangin ada seorang pimpinan negara dikatakan seperti itu yang menurut kata kita tidak sopan ya," tutur Lodewijk.

"Nah itu lah demokrasi kebebasan kita seperti itu tapi kan kembali lagi kita punya nilai-nilai ke-timuran. Kita orang Indonesia sebaiknya mbok ya, gitu ya, jangan kebebasan terlalu bebas terus ngomong seenaknya, nggak, kita tidak begitu juga," sambungnya.

Anies sebelumnya mengatakan kualitas demokrasi harus ditingkatkan, ia menilai demokrasi bukan hanya soal Pemilu. Hal ini disampaikan Anies dalam pidato di Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema "Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan".

"Kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan," kata Anies.

"Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi, demokrasi itu bukan hanya ada Pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat," sambungnya.

Menurutnya, demokrasi ialah ketika aspirasi diproses tanpa rasa takut. Dia mengatakan aspirasi itulah yang kemudian menjadi keputusan dan dilaksanakan.

"Di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa rasa takut tanpa tekanan dan kemudian nantinya bisa jadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian," jelasnya.

Anies kemudian menyinggung fenomena banyak warga menggunakan Konoha atau Wakanda saat menyampaikan kritik. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu masalah.

"Nah ini yang sekarang sering kali jadi masalah, karena kita menyaksikan di medsos, banyak sekali yang nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda," ujarnya.

Anies mengatakan hal tersebut menjadi pertanda ada sensor dalam diri warga. Dia juga mencontohkan kritik terhadap polusi udara Jakarta malah menggunakan nama Kota Lahore.

"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujar Anies.

Lihat juga Video: Momen Anies Ditagih Janji oleh Mahasiswi soal Pemotongan TKD ASN

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar urusan politik jelang Pemilu 2024 jangan sampai mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia. Pasalnya, bila ekonomi sampai goyang karena urusan politik, untuk mengembalikan kondisi yang kondusif akan sulit.

Masalahnya adalah posisi ekonomi dunia saat ini sedang sulit. Akan sangat sulit mengembalikan iklim ekonomi bisnis bila jadi kacau karena situasi politik.

"Kita patut bersyukur betul, sehingga saya sampaikan jangan sampai urusan politik 2024 ganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit kadang-kadang kembalikannya sulit. Bisa menyulitkan kita," ungkap Jokowi dalam Rapimnas Relawan JAMAN, yang disiarkan virtual, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maka dari itu, Jokowi meminta agar semua pihak tidak tergesa-gesa. Kalau bisa semua pihak tetap bekerja sesuai kemampuan masing-masing untuk menjaga stabilitas ekonomi.

"Oleh sebab itu saya pesan, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu. Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Saya lihat ini atraksi politik belum selesai, wira wiri sana sini. Saya nggak tahu partai ini ke sana ke sini. Masih ngalor ngidul," kata Jokowi.

"Kita dari jauh amati saja amati dulu, bekerja dulu," tegasnya.


Partai Amanat Nasional (PAN) merayakan hari jadinya yang ke-25 tahun. Puncak acaranya berlangsung selama 2 hari, yakni pada 28-29 Agustus 2023.

Adapun rangkaian acara terdiri dari Bimtek dan PANtura yang menyuguhkan berbagai hiburan. Acara ini merupakan wadah bagi kader untuk melakukan konsolidasi bersama.

Pada Senin malam, acara dimulai pukul 19.00 WIB, dan dibuka langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Selain itu terdapat beberapa tokoh penting dari petinggi partai koalisi seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Panitia HUT PAN ke-25 Zita Anjani mengatakan konsep perayaan ulang tahun PAN kali ini dibuat lebih santai dan seru. Selain Bimtek, ulang tahun PAN dimeriahkan oleh perlombaan permainan rakyat.

"Acara ini akan diikuti oleh anggota legislatif PAN seluruh Indonesia, ketua DPW dan DPD se-Indonesia, hingga para calon legislatif PAN," jelas Zita belum lama ini.

Sebagai informasi, PAN telah menghadirkan Workshop Partai Amanat Nasional yang diikuti oleh lebih dari 3.000 kader. Hari ini akan ada gelaran PANtura yang menyuguhkan beragam kegiatan hiburan dan permainan seru. Penasaran bagaimana keseruannya?

Saksikan kemeriahan HUT ke-25 PAN melalui live streaming di detikcom.

Simak Video 'Eko Patrio Sebut HUT PAN Jadi Ajang Perkuat Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin percaya diri menghadapi Pemilu 2024. Cak Imin menargetkan PKB minimal berada di posisi kedua pada pemilu nanti.

"Insyaallah sekarang ini sudah pada level, Insyaallah kalau pemilu dilaksanakan hari ini, kita sudah pada posisi ketiga, tiga besar di dalam peserta Pemilu 2024," ujar Cak Imin saat membuka Rakornas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jakarta Pusat, dilansir dari detikNews, Senin (28/08/2023).

"Target kita Insyaallah masih ada 4 bulan efektif ke depan. Kita yakin dan optimis, kita akan bertengger minimal juara dua pada pemilu tahun 2024," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk meraih target tersebut, Cak Imin meminta kader-kader PKB merangkul para pemilih muda. Menurutnya, pemilih muda yang memiliki jumlah besar adalah pemilih yang belum menentukan pilihannya.

"Kita harus terus mengejar para pemilih muda, para pemilih swing voters, para pemilih muda adalah jumlah bangsa terbesar, para pemilih swing voters adalah para pemilih yang belum menentukan pilihannya, dan rata-rata mereka memilih berdasarkan informasi yang akurat tentang keberadaan para calon legislatif," tuturnya.

Namun demikian, Cak imin juga meminta kadernya untuk tidak terburu-buru. Ia mengarahkan jajarannya untuk mengevaluasi tentang pilpres lebih dulu.

"Saya minta waktu untuk rakornas kali ini tidak perlu mengevaluasi dulu kinerja persiapan Pilpres 2024, karena dinamikanya masih sangat berkembang," tutur Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI itu juga meminta para kader bersabar terkait pasangan PKB di Pilpres 2024. Sehingga fokus pada PKB terhadap Pileg 2024.

"Jadi yang mau jauh-jauh sudah nggak tahan pengin tahu kita pasangannya siapa ya ditahan dulu, sabar, ojo kesusu, ada waktunya," ucap dia.

Selanjutnya, Cak Imin menyebutkan untuk mengevaluasi cara kerja PKB para kadernya bisa memberikan masukan. Ia juga mengaku siap dievaluasi terkait tahapan Pemilu 2024.

"Rapat koordinasi nasional ini, akan melakukan evaluasi seluruh kinerja dan kerja-kerja persiapan Pemilu 2024. Sebagai ketua umum tentu saya siap untuk dievaluasi bagaimana tahapan demi tahapan yang sahabat-sahabat para ketua DPW saksikan, untuk kemudian mendapatkan masukan memberikan berbagai alternatif cara kerja kita," paparnya.

Cak Imin Jamin Parpol Gandeng PKB Menang

Cak Imin juga memberi jaminan terkait Pilpres 2024 saat membuka Rakornas Pemilu 2023 di DPP PKB. Cak Imin menjamin siapa saja yang berkoalisi dengan PKB akan menjadi pemenang pilpres.

Menurutnya, hal ini dikarenakan PKB merupakan partai yang dibutuhkan oleh semua kekuatan. Sehingga siapapun bersama PKB akan menjadi pemenang Pilpres 2024.

"Insyaallah saya akan menjamin sebagai ketua umum, siapapun yang bersama PKB dia lah pemenang Pilpres tahun 2024," kata Cak Imin.

Diketahui, saat ini PKB berkoalisi dengan Partai Gerindra dengan bakal capresnya Ketua Umum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. Ditambah lagi bergabungnya Partai Golkar dan PAN membuat kekuatan pendukung Prabowo meningkat.

Cak imin menambahkan di Pilpres 2024 partai-partai sudah akan membentuk kolisinya masing-masing. Dengan begitu, nantinya akan ada tiga poros di Pilpres 2024.

"Secara matematis jumlah hitungan koalisi itu sudah habis, karena partai-partai sudah berkumpul di masing-masing pilihan, jadi sudah hampir pasti terjadi tiga poros koalisi," jelas Cak Imin.

Cak Imin mengatakan bahwa menjelang Pilpres 2024 terjadi berbagai dinamika yang cepat. Di antaranya, baik itu dinamika koalisi antarpartai maupun perbincangan capres.

Ia juga menuturkan menjelang Pilpres 2024 terjadi dinamika koalisi antarpartai maupun perbincangan capres. Berbagai dinamika koalisi antar partai menjelang Pilpres 2024 itu disebut cepat.

"Saya hanya menyampaikan bahwa Insyaallah dalam dinamika pilpres itu, PKB dibutuhkan oleh seluruh kekuatan untuk diajak ke mana-mana," papar dia.

Bertemu Habib Rizieq, Cak Imin Bantah Bahas Dukungan


Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menggema di acara Rapimnas Relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Kota Cirebon yang dihadiri Presiden Jokowi. Seperti apa respons Jokowi?

Mengutip detikNews, Selasa (29/8/2023) dilihat di akun YouTube Podcast Jaman, Selasa (29/8), awalnya Jokowi memberikan pesan ke kepada relawan JAMAN untuk tidak tergesa-gesa urusan Pemilu 2024. Dia melihat pergerakan partai-partai pun masih ngalor-ngidul.

"Oleh sebab itu saya pesan, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Aja kesusu, kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri sana-sini saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Jadi masih ngalor-ngidul," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi pun mengajak relawan agar mengamati dinamika politik terlebih dahulu karena format koalisi masih belum jelas. Termasuk, katanya, soal capres dan cawapres pun belum jelas.

"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju ndak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, cawapresnya siapa juga belum jelas," ucapnya.

Usai Jokowi menyampaikan hal itu, relawan meneriakkan nama Gibran. Mendengar teriakan para relawan yang menyebut nama putra sulungnya, Jokowi pun memberikan respons senyuman.

"Gibran," teriak relawan.

"Belum jelas, kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja, sehingga produktif itu udah ke situ aja. Setuju nggak," lanjut Jokowi.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Bacapres Anies Baswedan menilai kualitas demokrasi di Indonesia memburuk, salah satunya masyarakat kerap menyensor pemerintah dengan sebutan 'Konoha'. PDI Perjuangan (PDIP) tak sepakat dengan pandangan Anies.

"Saya tidak setuju," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Said lalu menyinggung sosok Rocky Gerung yang menurutnya vokal mengkritik Presiden Jokowi. Dia menilai Jokowi tak pernah melarangnya untuk mengkritik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kurang apa sih Abang kita Rocky Gerung, tapi Bapak Presiden biasa-biasa aja. Bapak Presiden merasa sedih karena kemudian seakan-akan kehilangan budi pekerti kita, kehilangan sopan santun kita. Sebagai pemimpin, Bapak Presiden menunjukkan keteladanan, itu penting. Apa ada yang dilarang? Tidak ada. Kecuali memang melanggar hukum positif, baru," kata dia.

Said menyinggung Anies kerap menyampaikan kritik di media sosialnya namun tak pernah ada larangan. Dengan begitu, Said tak melihat ada masalah dalam kualitas demokrasi saat ini.

"Toh selama ini demokrasi kita berjalan baik kok, medsos riuh rendah kayak apa kita sekarang ini dan semua di antaranya para capres juga berselancar terus di medsos. Dan Pak Anies teriak-teriak juga di medsos dan tidak dilarang juga. Jadi apa masalahnya," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan bicara soal kualitas demokrasi di Indonesia. Anies menyinggung soal rasa takut hingga banyaknya warga menggunakan 'Konoha' hingga 'Wakanda' saat menyampaikan kritik.

Hal itu disampaikan Anies dalam pidatonya di Kuliah Kebangsaan FISIP UI, dengan tema 'Hendak ke mana Indonesia Kita? Gagasan, Pengalaman dan Rancangan Para Pemimpin Masa Depan' di FISIP UI, Depok, Selasa (29/8/2023).

Anies kemudian menyinggung fenomena banyak warga menggunakan Konoha atau Wakanda saat menyampaikan kritik. Dia menyebut hal itu merupakan salah satu masalah.

"Apa artinya? Ini menunjukkan ada self censorship, bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore dan lalu mengkritik Kota Lahore habis-habisan, kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat," ujar Anies.

Lihat juga Video: Momen Anies Ditagih Janji oleh Mahasiswi soal Pemotongan TKD ASN

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai PPP Sandiaga Uno mengaku sudah klik dengan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Sandiaga Uno bahkan mengaku bisa berkontribusi belasan juta suara untuk Ganjar Pranowo di 2024.

"Sangat klik, sangat klik secara personal tapi ini putusannya pimpinan, secara personal sangat klik dan chemistry kita sudah memiliki, tinggal nanti pertimbangan dari partai politik," kata Sandiaga usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di kantor DPW PPP, Kota Jogja, seperti dilansir detikJogja Selasa (29/8/2023).

Sandiaga memahami bahwa untuk duet sebagai cawapres PDIP di Pilpres 2024, PPP harus memiliki posisi tawar. Dia menyebut bisa memberi total 12-15% suara tambahan untuk PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika kita ingin dipertimbangkan oleh PDIP, kita harus memberikan manfaat, dan kita membawa gagasan ekonomi hijau dan juga manfaat kepada masyarakat. Dan menunjukkan bahwa total sekitar 12-15% dari potensi suara yang kita bisa kontribusikan kepada kesepakatan politik antara PPP dan PDIP itu bisa kita wujudkan," ucapnya.

Tak hanya itu, Sandiaga juga mengungkit terkait perolehan suara di Pilpres 2019 saat berdampingan dengan Prabowo Subianto. Dia menyebut bisa memberikan kontribusi yang sama kepada Ganjar Pranowo.

"2019 alhamdulillah pada karier politik saya yang masih muda waktu itu bisa membawa kontribusi yang signifikan. Nah ini kalau kita konversi kepada PPP, ini PPP bisa mencapai target 11 juta suara dan ini juga bisa memberikan kontribusi kepada kerjasama politik kita dengan PDIP," tuturnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Tonton juga Video: Ganjar Anggap Kampus Perlu Masukkan Kurikulum Pembangunan Berkelanjutan

[Gambas:Video 20detik]


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengkritik keras partai politik yang tetap mengajukan mantan koruptor sebagai calon anggota legislatif 2024-2029. PSI mempertanyakan apakah tidak ada lagi orang baik yang bisa dimajukan sebagai caleg.

Hal ini disampaikan Ketua DPP PSI Ariyo Bimmo menyikapi temuan ICW yang menunjukkan setidaknya terdapat 15 nama mantan narapidana tipikor (napikor) dalam Daftar Calon Sementara (DCS) bakal caleg, baik tingkat DPR RI maupun DPD RI. Bimmo mengatakan hal itu menghina akal sehat rakyat.

"Keterlaluan. Ini menghina akal sehat rakyat pemilih. Rakyat dianggap bodoh. Korupsi itu penghianatan urusan publik, kenapa mantan koruptor diberi kesempatan lagi? Apakah sudah tidak ada orang baik lagi yang bisa jadi pilihan?" ujar Bimmo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bimmo mengatakan tahun lalu PSI pernah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat daftar hitam politikus-politikus yang pernah tersangkut kasus korupsi, dan menampilkannya secara terbuka agar masyarakat tidak memilih partai yang tetap mencalonkannya. Dia meminta KPU terbuka soal caleg mantan koruptor.

"Ketika sudah ada Daftar Calon Sementara (DCS) seperti sekarang, kami minta Komisi Pemilihan Umum terbuka. Tahun 2019 ada 81 mantan napikor yang ikut pemilu legislatif di semua tingkatan. Dugaan saya, 15 orang ini baru temuan awal, baru tingkat DPR dan DPD RI," ujar Bimmo.

PSI memperkirakan jumlah mantan napikor yang ikut pemilu 2024 akan mengalami kenaikan. Dugaan ini tidak terlepas dari fenomena pembebasan koruptor tahun 2022 lalu.

"Kami meminta dengan hormat KPU dan KPK bersinergi memberikan edukasi anti korupsi kepada masyarakat, mengumumkan caleg mantan napikor supaya rakyat tidak memilih calon anggota legislatif yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana korupsi," kata Bimmo.

Bimmo meminta partai politik untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dia lantas memuji partainya yang mengajukan caleg bebas korupsi.

"Untuk parpol-parpol, mari kita mulai dari diri sendiri. Mari berlomba dalam kebaikan. Jangan ajukan calon legislatif yang sudah mengkhianati rakyat. Alhamdulillah, semua caleg PSI bebas napi korupsi," tutupnya.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tingkat konsumsi rumah tangga diperkirakan masih relatif stabil dan kuat sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi tahun depan. Sri Mulyani menyebut, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% merupakan target yang realistis untuk diraih.

Dia mengatakan, tingkat konsumsi ini didukung oleh inflasi yang terkendali, peningkatan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan pensiunan, serta dampak positif dari belanja penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

"Investasi diharapkan akan terus meningkat terkait sektor berbasis hilirisasi baik di bidang mineral maupun produk pertanian," katanya dalam rapat paripurna tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, di DPR Jakarta, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu juga didukung oleh penyelesaian proyek strategis nasional (PSN), termasuk ibu kota negara (IKN). "Penyelesaian program strategis nasional termasuk pembangunan IKN," katanya.

Dengan kondisi tersebut, Sri Mulyani memandang pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% di tahun depan merupakan target yang realistis.

"Berdasarkan hal tersebut pemerintah memandang bahwa asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2 untuk RAPBN 2024 adalah proyeksi yang cukup realistis," katanya.


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan ditagih mahasiswa soal utang janjinya kepada PNS DKI saat pandemi COVID-19 melanda. Apa jawaban Anies?

Momen ini terjadi saat Anies menjadi pembicara dalam Kuliah Kebangsaan di Fisip UI, Selasa (29/8/2023). Mulanya, seorang mahasiswa bertanya terkait kesejahteraan kepada Anies. Mahasiswa itu lantas menyinggung utang janji pinjaman gaji ASN.

"Saya mau bertanya kepada Bapak, mengenai mencapai kesejahteraan tersebut. Apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih? Padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi, mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya?" kata mahasiswa itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menjawab, dia membeberkan terlebih dulu alasan memangkas tunjangan ASN di wilayah Jakarta.

Anies mengatakan saat terjadi pandemi, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus menggeser anggaran untuk membantu penanganan COVID-19. Saat itu, ada dua aspek yang diperhatikan yakni kesehatan dan jaminan sosial.

"Kenapa Jaminan sosial? Karena warga diminta untuk di rumah. Dengan warga diminta di rumah, maka mereka banyak yang tidak punya pendapatan rutin, mereka yang pendapatan harian hilang. Yang pendapatan bulanan mereka masih bisa mengandalkan gaji, pekerjaan yang dipertahankan," kata Anies.

Anies menuturkan normalnya penerima bantuan sosial di Jakarta ada sebanyak 900 ribu keluarga. Sedangkan, kata dia, saat terjadi pandemi, banyak para pedagang yang tidak dapat berjualan sehingga menaikkan angka penerima bantuan sosial menjadi 2,4 juta keluarga.

"Anda bayangkan, ketika bantuan sosial 900 ribu keluarga terima kemudian berubah jadi 2,4 juta, itu artinya 2/3 penduduk Jakarta harus diberi uang oleh pemerintah, harus diberi bantuan, sembako oleh pemerintah," jelasnya.

Karena alasan itulah, Anies kemudian mengumpulkan para ASN di wilayah Jakarta. Dia mengatakan kepada para ASN jika Pemprov DKI memiliki uang sebesar Rp 1,6 triliun.

"Jadi saya sebagai gubernur waktu itu, mengumpulkan ASN dan saya buat rekaman. Saya waktu itu berbicara ke ASN, sekarang ini ada uang nilainya Rp 1,6 T, mau dipakai 60 ribu ASN atau dipakai untuk hidupi 2,4 juta warga Jakarta. Itu tunjangan kinerja daerah (TKD) nya," papar Mantan Mendikbud RI itu.

"Saya katakan ke ASN, saya teruskan uang ini kepada Anda, dan diterima oleh 60 ribu ASN, atau Anda hibahkan uang ini kepada warga Jakarta dan beri tahu anak, istri, suami bahwa uang itu diberikan bukan untuk pemerintah, uang itu diberikan kepada tetangga Anda yang hari ini tidak punya pendapatan karena pandemi. Kabari pada mereka. Kabarkan ke mereka ini bansos dari Anda untuk mereka," tambahnya.

Baca di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ada momen menarik saat pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tampak bergandengan.

Momen itu terjadi selepas Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sambutan dalam acara Muktamar Sufi Internasional yang ditayangkan lewat YouTube World Sufi Assembly, Selasa (29/8/2023). Jokowi awalnya maju ke panggung untuk melakukan pemukulan beduk sebagai tanda peresmian pembukaan acara itu.

Sejumlah pihak mendampingi Jokowi saat pemukulan beduk itu. Mereka adalah Habib Luthfi bin Yahya, Menteri Pertahanan sekaligus ketua panitia acara Prabowo Subianto, Mensesneg Pratikno hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi kemudian memukul beduk sebagai tanda dimulainya acara Muktamar Sufi Internasional. Pejabat yang mendampingi Jokowi turut bertepuk tangan.

Jokowi lalu menyalami para pejabat tersebut. Prabowo dan Ganjar pun turut bersalaman.

Prabowo dan Ganjar di Muktamar Sufi (Foto: Screenshot YouTube World Sufi Assembly)

Jokowi selanjutnya berjalan kembali menuju kursi. Pada momen inilah, Prabowo dan Ganjar berjalan menuruni tangga panggung dengan bergandengan.

Keduanya berpegangan sambil tertawa bersama. Pratikno juga ikut tertawa di sebelah Prabowo. Setelahnya, mereka pun kembali ke kursi masing-masing.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai PPP Sandiaga Uno mengaku sudah klik dengan Bakal Calon Presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo. Meski masih menunggu restu, Sandiaga pun mengungkit prestasinya sebagai cawapres di Pilpres 2019 lalu.

"Sangat klik, sangat klik secara personal tapi ini putusannya pimpinan," terang Sandi usai menghadiri Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 di kantor DPW PPP, Kota Jogja, Selasa (29/8/2023).

"Secara personal sangat klik dan chemistry kita sudah memiliki tinggal nanti pertimbangan dari partai politik," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga menyebut untuk duet sebagai cawapres PDIP di Pilpres 2024, PPP harus memiliki posisi tawar. Salah satunya, menurutnya, dengan membuat program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Jika kita ingin dipertimbangkan oleh PDIP, kita harus memberikan manfaat, dan kita membawa gagasan ekonomi hijau dan juga manfaat kepada masyarakat," jelas Sandi.

"Dan menunjukkan bahwa total sekitar 12-15% dari potensi suara yang kita bisa kontribusikan kepada kesepakatan politik antara PPP dan PDIP itu bisa kita wujudkan," tambahnya.

Sandiaga pun mengungkit momen sebagai cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 silam. Sandiaga mengklaim mampu mendulang 11 juta suara di Pilpres. Dia pun optimistis bisa meraih suara itu pada Pilpres 2024 mendatang.

"2019 alhamdulillah pada karier politik saya yang masih muda waktu itu bisa membawa kontribusi yang signifikan. Nah ini kalau kita konversi kepada PPP, ini PPP bisa mencapai target 11 juta suara dan ini juga bisa memberikan kontribusi kepada kerjasama politik kita dengan PDIP," tuturnya.

Momen Alam Ganjar Diajak Sandiaga Uno Kampanye di Makassar


Muncul teriakan nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung cawapres di acara relawan. Bagaimana respons Jokowi?

Teriakan itu muncul di acara Rapimnas Relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Kota Cirebon. Jokowi hadir dan memberikan sambutan dalam cara ini.

Dilihat di akun YouTube Podcast Jaman, Selasa (29/8/2023), Jokowi awalnya memberikan pesan ke kepada relawan JAMAN untuk tidak tergesa-gesa urusan Pemilu 2024. Dia melihat pergerakan partai-partai pun masih ngalor-ngidul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh sebab itu saya pesan, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu, kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri sana-sini saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Jadi masih ngalor-ngidul," kata Jokowi.

Jokowi mengajak relawan untuk mengamati dinamika politik terlebih dahulu karena format koalisi masih belum jelas. Termasuk, katanya, soal capres dan cawapres pun belum jelas.

"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju ndak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, cawapresnya siapa juga belum jelas," ucapnya.

Teriakan Gibran pun muncul usai Jokowi bicara capres dan cawapres yang belum jelas itu. Jokowi pun memberikan respons senyuman saat relawan meneriaki Gibran.

"Gibran," teriak relawan.

"Belum jelas, kok malah dijawab. Jadi kita giat bekerja saja, sehingga produktif itu udah ke situ aja. Setuju enggak," lanjut Jokowi.

Tonton juga Video: Anies Soroti Kualitas Demokrasi RI di Kuliah Kebangsaan UI

[Gambas:Video 20detik]


Pegawai Negeri Sipil atau PNS merupakan orang yang bekerja di lembaga pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, PNS akan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat umum.

Ketika bertugas, PNS akan mendapatkan gaji, tunjangan, hingga jaminan pensiun di hari tua setiap bulannya. Maka dari itu, banyak masyarakat Indonesia yang tertarik untuk menjadi PNS.

Lantas, berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia saat ini? Lalu berapa besaran gaji yang diterima PNS? Simak selengkapnya dalam artikel ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jumlah PNS di Indonesia

Mengutip laman bkn.go.id, jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia per 30 Juni 2022 mencapai 3.992.766 orang. Secara rinci, 963.171 (24%) pegawai PNS berada di instansi pusat, lalu 3.029.595 (76%) sisanya di tempatkan di instansi daerah.

Jika diurutkan sesuai jabatan fungsional, sebanyak 1.295.416 (62%) pegawai PNS berprofesi sebagai guru. Lalu, 399.411 (19%) merupakan tenaga medis, 313.535 (15%) sebagai teknis, dan 74.888 (4%) sisanya merupakan dosen.

Menurut golongannya, hanya sekitar 28.504 (1%) pegawai PNS yang merupakan Golongan I, lalu Golongan II jumlahnya 670.571 jiwa (17%). Sedangkan Golongan III adalah yang paling banyak dengan total 2.381.557 jiwa (59%), diikuti dengan Golongan IV sebanyak 912.134 orang (23%).

Yang menarik, dalam data tersebut menunjukkan bahwa jumlah PNS di Indonesia mengalami penurunan 0,1% dibandingkan data per 31 Desember 2021, yang mana jumlah PNS aktif saat itu mencapai 3.995.634 jiwa.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah PNS di 2022 merupakan yang paling rendah dalam 10 tahun terakhir (2013-2022). Sementara itu, jumlah PNS aktif yang paling banyak ada di tahun 2015, dengan total mencapai 4.593.604 orang.

Berikut data pertumbuhan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia dalam 10 tahun terakhir.

2013: 4.362.805 jiwa

2014: 4.455.303 jiwa

2015: 4.593.604 jiwa

2016: 4.374.341 jiwa

2017: 4.289.396 jiwa

2018: 4.185.503 jiwa

2019: 4.189.121 jiwa

2020: 4.168.118 jiwa

2021: 3.995.634 jiwa

2022: 3.992.766 jiwa

Gaji PNS di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, gaji PNS dibagi berdasarkan IV golongan.

Secara rinci, gaji tersebut dibedakan lagi menjadi 4-5 golongan, seperti Golongan Ia samapi Id. Lalu, ada juga perbedaan penghasilan berdasarkan Masa Kerja Golongan (MKG).

Berikut rincian gaji Pegawai Negeri Sipil di Indonesia per 2023:

1. Gaji PNS Golongan Ia hingga Id

Ia: Rp 1.560.800 (masa kerja 0 tahun) - Rp 2.335.800 (masa kerja 26 tahun)

Ib: Rp 1.704.500 (masa kerja 3 tahun) - Rp 2.472.900 (masa kerja 27 tahun)

Ic: Rp 1.776.600 (masa kerja 3 tahun) - Rp 2.577.500 (masa kerja 27 tahun)

Id: Rp 1.851.800 (masa kerja 3 tahun) - Rp 2.686.500 (masa kerja 27 tahun)

2. Gaji PNS Golongan IIa hingga IId

IIa: Rp 2.022.200 (masa kerja 0 tahun) - Rp 3.373.600 (masa kerja 33 tahun)

IIb: Rp 2.208.400 (masa kerja 3 tahun) - Rp 3.516.300 (masa kerja 33 tahun)

IIc: Rp 2.301.800 (masa kerja 3 tahun) - Rp 3.665.000 (masa kerja 33 tahun)

IId: Rp 2.399.200 (masa kerja 3 tahun) - Rp 3.820.000 (masa kerja 33 tahun)

4. Gaji PNS Golongan IIIa hingga IIId

IIIa: Rp 2.579.400 (masa kerja 0 tahun) - Rp 4.236.400 (masa kerja 32 tahun)

IIIb: Rp 2.688.500 (masa kerja 0 tahun) - Rp 4.415.600 (masa kerja 32 tahun)

IIIc: Rp 2.802.300 (masa kerja 0 tahun) - Rp 4.602.400 (masa kerja 32 tahun)

IIId: Rp 2.920.800 (masa kerja 0 tahun) - Rp 4.797.000 (masa kerja 32 tahun)

5. Gaji PNS Golongan IVa hingga IVe

IVa: Rp 3.044.300 (masa kerja 0 tahun) - Rp 5.000.000 (masa kerja 32 tahun)

IVb: Rp 3.173.100 (masa kerja 0 tahun) - Rp 5.211.500 (masa kerja 32 tahun)

IVc: Rp 3.307.300 (masa kerja 0 tahun) - Rp 5.431.900 (masa kerja 32 tahun)

IVd: Rp 3.447.200 (masa kerja 0 tahun) - Rp 5.661.700 (masa kerja 32 tahun)

IVe: Rp 3.593.100 (masa kerja 0 tahun) - Rp 5.901.200 (masa kerja 32 tahun)

Sebagai catatan, rincian gaji di atas bisa saja mengalami perubahan. Sebab, baru-baru ini pemerintah memutuskan menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 8%. Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato RUU RAPBN 2024 beserta Nota Keuangan pada 16 Agustus 2023 lalu.

Tunjangan PNS di Indonesia

Selain mendapatkan gaji pokok, PNS juga akan menerima tunjangan setiap bulannya. Berikut enam jenis tunjangan PNS di luar gaji pokok.

1. Tunjangan Suami/Istri

PNS yang sudah beristri atau bersuami berhak mendapatkan tunjangan sebesar 10% dari gaji pokok. Apabila suami dan istri sama-sama bekerja sebagai PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satunya yang bergaji pokok lebih besar.

2. Tunjangan Anak

PNS juga mendapat tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok. Tunjangan ini berlaku untuk 3 orang anak, termasuk 1 anak angkat. Oh ya, tunjangan anak diberikan sampai usia 21 tahun dengan syarat belum menikah dan tidak memiliki penghasilan sendiri.

3. Tunjangan Jabatan

PNS yang menempati posisi tertentu dalam jabatan struktural akan mendapatkan tunjangan jabatan. Berikut rinciannya:

Eselon IA: Rp 5.500.000.

Eselon IB: Rp 4.375.000.

Eselon IIA: Rp 3.250.000.

Eselon IIB: Rp 2.025.000.

Eselon IIIA: Rp 1.260.000.

Eselon IIIB: Rp 980.000.

Eselon IVA: Rp 540.000.

Eselon IVB: Rp 490.000.

4. Tunjangan Kinerja

PNS juga mendapatkan tunjangan kinerja (tukin) yang disesuaikan dengan kelas jabatan maupun instansi tempat bekerja. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2015.

Dalam peraturan itu, tukin tertinggi diberikan sebesar Rp 117.375.000 untuk pejabat struktural Eselon I dengan peringkat jabatan 27. Sedangkan tunjangan kinerja terendah ditetapkan sebesar Rp 5.361.800 untuk jabatan PNS sebagai pelaksana atau peringkat jabatan 4.

5. Tunjangan Makan

Seluruh PNS juga mendapatkan tunjangan makan per hari dengan jumlah yang berbeda-beda. Simak rinciannya di bawah ini:

PNS golongan I dan II: Rp 35.000 per hari.

PNS golongan III: Rp 37.000 per hari.

PNS Golongan IV: Rp 41.000 per hari.

6. Tunjangan Umum

Tunjangan PNS yang terakhir adalah tunjangan umum, yang mana dibedakan lagi berdasarkan masing-masing golongan. Berikut rinciannya:

PNS Golongan IV: Rp 190.000.

PNS Golongan III: Rp 185.000.

PNS Golongan II: Rp 180.000.

PNS Golongan I: Rp 175.000.

Nah, itu dia pembahasan mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil di Indonesia serta besaran gaji dan tunjangan yang didapat. Semoga artikel ini dapat membantumu yang ingin melamar sebagai PNS.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pesan kepada relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) terkait Pemilu 2024. Dia meminta relawan tidak terburu-buru mengambil sikap.

Awalnya, Jokowi mewanti-wanti agar urusan Pemilu 2024 tidak mengganggu stabilitas ekonomi. Sebab, menurutnya, dunia saat ini tengah dalam keadaan sulit.

"Sehingga saya selalu menyampaikan jangan sampai urusan politik di 2024 itu mengganggu stabilitas ekonomi kita. Karena kalau terganggu dalam posisi dunia sulit itu kadang-kadang mengembalikannya akan sangat sulit, kadang-kadang. Bisa saja betul-betul sulit, tapi kadang-kadang bisa menyulitkan kita," kata Jokowi seperti yang ditayangkan di akun YouTube Podcast Jaman, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk itu, Jokowi berpesan kepada relawan JAMAN untuk tidak tergesa-gesa urusan Pemilu 2024. Dia melihat pergerakan partai-partai pun masih ngalor-ngidul.

"Oleh sebab itu saya pesan, urusan 2024 tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu, kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai, wira-wiri sana-sini saya melihat masih. Saya nggak tahu partai ini ke sana partai ini ke sini, partai ini ke sana, partai ini ke sini. Jadi masih ngalor-ngidul," ucapnya.

Jokowi mengajak relawan untuk mengamati terlebih dahulu karena format koalisi masih belum jelas. Termasuk katanya soal capres dan cawapres pun belum jelas.

"Jadi kita dari jauh mengamati saja mengamati dulu setuju ndak? Karena kelihatannya partai masih mencari format koalisi, partai masih mencari format koalisi. Calonnya juga masih belum jelas, cawapresnya siapa juga belum jelas," ucapnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Kota Cirebon, Jawa Barat. Jokowi mengatakan relawan JAMAN tidak banyak kelihatan namun kehadirannya bermakna.

"Sejak awal saya tahu Jaman itu beda, selalu beda. Jaman tidak banyak kelihatan di media tapi kehadirannya justru sangat bermakna," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan akun YouTube Poscast Jaman, Selasa (29/8/2023).

Jokowi mengatakan relawan JAMAN juga tidak banyak berteori tapi langsung bekerja di lapangan. Dia menyebut anggota JAMAN juga tidak necis namun terus bergerak ke bawah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"JAMAN juga saya lihat tidak suka berwacana, tapi langsung kerja di lapangan. Jaman juga saya lihat tidak suka berteori, tapi langsung berkontribusi. Yang lain Biasanya banyak di media-media, tapi ya hanya di media," ujarnya.

"Dan yang saya tahu anggotanya, pasukannya nggak necis-necis. Karena memang pekerja, pekerja lapangan dan itu yang saya suka. Terus bergerak di bawah, membantu petani membantu peternak, membantu nelayan, bergerak terus dengan semangat membantu rakyat untuk kemandirian kita semuanya," lanjut Jokowi.

Jokowi lantas berterima kasih kepada relawan JAMAN ini. "Untuk itu saya ingin menyampaikan terima kasih karena telah mendampingi masyarakat mencari solusi, mendukung program-program pemerintah, terutama di bidang pangan energi dan maritim," ucapnya.

Lihat juga Video 'OSO Usai Bertemu PDIP: Relawan Itu Ternyata Beda dengan Isu-isu':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) relawan Jaringan Kemandirian Nasional (JAMAN) di Grage Hotel, Kota Cirebon. Dalam pidatonya, Jokowi menyebut JAMAN adalah relawan yang banyak menampilkan aksi kerja nyata.

"Sejak awal saya tahu JAMAN itu beda. Selalu beda. JAMAN tidak banyak kelihatan di media, tapi kehadirannya justru sangat bermakna," kata Jokowi di Cirebon, Selasa (29/8/2023).

Selain itu, Jokowi juga memuji jika relawannya yang tergabung dalam Jaringan Kemandirian Nasional atau JAMAN adalah orang-orang banyak berkontribusi terhadap kepentingan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"JAMAN juga yang saya lihat tidak suka berwacana, tapi langsung kerja di lapangan. JAMAN juga tidak suka berteori tapi langsung berkontribusi," ucap Jokowi.

"Dan yang saya tahu, JAMAN itu anggotanya itu nggak necis-necis. Karena memang para pekerja di lapangan," imbuh Jokowi disambut riuh tepuk tangan para relawan yang hadir.

Atas dasar itu, Jokowi pun menyampaikan terima kasihnya kepada pada relawan JAMAN yang telah banyak membantu masyarakat, khususnya dari sisi perekonomian.

"Mereka bergerak terus di bawah, membantu nelayan, membantu petani, membantu peternak. Mereka bergerak terus dengan semangat membantu rakyat demi kemandirian kita semua. Kita ingin menyampaikan terimakasih karena telah mendampingi masyarakat," kata Jokowi.

Pesan Jokowi untuk Relawan Jelang Pilpres 2024

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga sempat memberi arahan kepada para relawan JAMAN dalam rangka menghadapi Pilpres di 2024. Jokowi meminta agar para relawan tidak tergesa-gesa dalam memberikan dukungan terhadap sosok-sosok yang akan maju sebagai Capres-Cawapres di 2024 nanti.

"Saya pesan untuk urusan 2024, tidak usah tergesa-gesa. Ojo kesusu," kata Jokowi di hadapan para relawan JAMAN yang hadir dalam acara Rapimnas, Selasa (29/8/2023).

Menurut Jokowi, koalisi partai politik saat ini masih berpotensi dapat berubah. Untuk itu, ia meminta kepada relawan JAMAN tidak terburu-buru dalam menentukan dukungan terhadap sosok yang akan maju dalam Pilpres 2024.

"Kita kerja dulu saja untuk ekonomi negara kita. Karena saya melihat atraksi politiknya belum selesai. Jadi kita dari jauh mengamati saja," ucap Jokowi.

"Karena kelihatannya partai (politik) masih mencari format koalisi. Kita mengamati dulu saja, setuju tidak?," kata Jokowi.

"Setuju!," jawab relawan JAMAN menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Jokowi.


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengutip kisah Nabi Muhammad SAW yang akan memotong tangan anaknya sendiri bila mencuri. Hal itu disampaikan dalam sidang gugatan usia capres-cawapres yang diajukan oleh PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

Awalnya, pihak terkait, yaitu warga Jatim yang diwakili pengacaranya, Sunandiantoro, meminta MK menjaga marwah MK dengan menolak gugatan pemohon. Setelah Sunandiantoro selesai membacakan keterangannya, Anwar Usman menyampaikan tanggapannya.

"Terima kasih buat Pak Sunandiantoro yang telah mengingatkan saya secara khusus sebagai Ketua MK. Begini, saya disumpah untuk duduk di sini, demi Allah," kata Anwar Usman yang disiarkan channel YouTube MK, Selasa (29/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anwar Usman menyatakan memahami pesan yang disampaikan Sunandiantoro sebagai tanggapan dari sebagian masyarakat atas kasus itu.

"Saya berkali-kali mengatakan, bagaimana Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan, bila anaknya mencuri, akan dipotong sendiri tangannya oleh Nabi. Ya begitu, ya, terima kasih," kata Anwar Usman.

Anwar Usman juga menegaskan putusan MK bukanlah otoritasnya. Sebab, putusan MK adalah putusan yang diketok oleh sembilan hakim MK.

"Kami bersembilan punya suara yang sama. Putusan MK bukan putusan Ketua MK. Ini juga untuk pemahaman, untuk siapa pun yang mempunyai pendapat seperti Sunandiantoro," ujar Anwar Usman tegas.

Sebagaimana diketahui, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 diajukan oleh PSI yang meminta usia capres/cawapres minimal 35 tahun. Digabung juga sidang 51/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Garuda yang meminta usia capres/cawapres 40 tahun atau pernah menjabat di bidang pemerintahan. Adapun perkara 55/PUU-XXI/2023 juga digabung yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah. Mereka meminta agar capres/cawaprers minimal 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Sunan menyatakan, jika batas usia minimal diatur, batas usia maksimal harusnya juga diatur. Sebab, batas atas usia capres/cawapres juga agar mendapatkan presiden/wapres yang sehat secara jasmani dan rohani.

"Kita berharap agar kita bersama-sama menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dengan tidak melampaui kewenangan yang diamanatkan, baik oleh UUD maupun UU yang mengatur tentang MK," pungkas Sunan.

Lihat juga Video 'Sederet Masalah di PP Piutang Negara yang Disorot Eks Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]