Koalisi tiga peserta pemilihan presiden (pilpres), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, saling klaim memenangkan Pilpres 2024. Malahan kubu Prabowo-Gibran lebih ekstrem lagi mengklaim akan menang mutlak dalam satu putaran dengan resonansi yang sangat tinggi.

Koalisi Anies-Muhaimin mengklaim juga memenangkan pilpres dengan sampai dua putaran pilpres tersebut. Lain halnya Ganjar-Mahfud MD kadang-kadang mengeluarkan pernyataan memenangkan pilpres dalam satu putaran dan mengklaim juga yang penting menang dalam pilpres tersebut.

Persaingan saat ini dengan saling klaim memenangkan Pilpres 2024 tersebut dengan menggunakan data hasil survei dari lembaga survei yang berafiliasi dengan koalisi peserta pilpres tersebut. Dan, saling klaim memenangkan pilpres tersebut dengan menggunakan hasil survei dari lembaga survei dengan menggunakan berbagai saluran media secara masif.

Untuk mengetahui posisi keunggulan elektibilitas ketiga peserta pilpres tersebut, maka harus menganalisis lebih dalam perilaku lembaga survei terhadap peserta pilpres itu sehingga dapat mengetahui peluang (probability) memenangkan Pilpres 2024 bagi setiap peserta pilpres.

Lembaga Survei

Fenomena keberadaan lembaga survei di Indonesia harus diakui bekerja sama atau bermitra dengan partai dan peserta pilpres atau calon presiden/wakil presiden terkait pembiayaan survei, posisi lembaga survei sebagai konsultan politik, dan lembaga survei juga menjadi tim pemenangan peserta pilpres tersebut. Dalam kasus di Indonesia, jarang lembaga survei mengumumkan pendanaan surveinya ke publik. Padahal sumber dana pembiayaan survei itu sangat penting diumunkan sebagai syarat utama lembaga survei itu disebut independen atau mandiri.

Sangat dimungkinkan kerja sama antara lembaga survei dengan peserta pilpres tersebut untuk memperbaiki elektibilitas peserta pilpres dan memperkuat posisi peserta pilpres dalam kontestasi pilpres. Sekaligus, hasil survei lembaga survei tersebut untuk menggiring pemilih supaya mengarahkan pilihan mereka kepada peserta pilpres yang menjadi mitra lembaga survei tersebut.

Untuk menguatkan adanya kerja sama antara peserta pilpres dengan lembaga survei itu, pemilik dan pengelola Voxpol Center Reseach and Counsulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan bahwa umumnya lembaga survei dibiayai oleh peserta pilpres atau partai dalam membiayai pendanan survei elektibilitas peserta pilpres atau partai tersebut.

Wajar saja pengadaan pendanaan survei elektibilitas itu diberikan kepada lembaga survei tersebut karena biaya mengadakan survei biayanya sangat besar apalagi pembuatan survei tersebut secara berkala, misalnya setiap bulan, seperti saat pilpres sekarang ini.

Di antara banyak hasil survei elektibilitas peserta pilpres dari lembaga survei yang perlu dikritisi secara mendalam hasil survei Populi Center. Hasil survei Populi yang rilis Kamis (9/11) mengunggulkan mutlak Prabowo-Gibran 43,1% --berbanding Ganjar-Mahfud 23% dan Anies-Muhaimin 22,3%. Selisih elektibilitas Prabowo-Gibran terhadap Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin sebesar 20%. Selisih elektibilitas sangat lebar sekali ini yang dihasilkan oleh survei Populi merupakan salah satu hasil survei elektibilitas peserta Pilpres 2024 yang tertinggi.

Survei Indikator Politik Indonesia yang rilis Minggu (12/11) mengunggulkan juga Prabowo-Gibran yang sangat tinggi, yakni 39,7% --berbanding Ganjar-Mahfud 30% dan Anies-Muhaimin 24,4%. Selisih elektibilitas antara Prabowo-Gibran terhadap Ganjar-Mahfud hampir 10% dan terhadap Anies-Muhaimin selisihnya 15,3%.

Kedua hasil survei lembaga survei, Populi dan Indikator, ini sangat berbeda dengan hasil survei dari kebanyakan lembaga survei. Malahan hasil survei Indikator yang berhadapan langsung atau head to head antara Prabowo-Gibran dengan Ganjar-Mahfud sangat lebar sekali (17%). Antara Prabowo-Gibran dengan Anies-Muhaimin tentu lebih lebar lagi (di atas 17%).

Sangat tingginya keunggulan mutlak elektiibilitas Prabowo-Gibran pada kedua hasil survei lembaga survei ini sangat dimungkinkan akurasi pengelolaan data dari hulu sampai hilir survei elektibilitas ketiga perserta pilpres ada yang tidak akurat. Pasalnya, hasil survei elektibilitas lembaga survei Indo Barometer tidak setinggi dari survei dari Populi dan Indikator. Padahal, pemilik dan pengelola lembaga survei Indo Barometer, M. Qodari, bagian tim pemenangan dari Prabowo-Gibran.

Seperti diketahui, Qodari merupakan orang yang pertama melemparkan isu perpanjangan masa Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Hasil survei elektibilitas dari Indo Barometer yang dirilis Sabtu (11/11), Prabowo-Gibran 34,2%, Ganjar-Mahfud MD 26,2%, dan Anies-Muhaimin 18,3%.

Pengurus Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepsi) dan dosen Universitas Indonesia, Prof. Dr. Handi Muluk, mengatakan bahwa ada tiga ciri hasil survei yang tidak kredibel atau yang abal-abal. Pertama, metodelogi pengelolaan data survei dari hulu sampai ke hilir tidak akurat. Kedua, pengelola lembaga survei tidak mempunyai kapasitas keilmuwan atau akademik. Ketiga, hasil survei yang dihasilkan berbeda jauh dengan hasil survei dari kebanyakan lembaga survei.

Dengan melihat poin ketiga ciri-ciri hasil survei yang tidak kredibel, hasil survei yang sangat berbeda jauh dengan hasil survei dari kebanyakan lembaga survei, maka hasil survei yang diberikan lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Gibran yang telak sekali diduga kuat tidak menggambarkan realitas persepsi pilihan masyarakat terhadap peserta pilpres. Khususnya klaim pihak koalisi Prabowo-Gibran, seperti Andre Rosiade, Habiburokhman, Grace Natalie, dan juga Gibran yang mengklaim bahwa koalisi mereka akan memenangkan satu putaran tidak memiliki dasar yang kuat.

Dasar kuat yang mengatakan bahwa Pilpres 2024 berlangsung dua putaran dan persaingan masih ketat dalam kontestasi Pilpres 2024 ini ditunjukkan banyak juga hasil survei dari lembaga survei yang mengunggulkan Ganjar-Mahfud. Hasil survei Charta Politika Indonesia yang dirilis Rabu (8/11/2023) menghasilkan keunggulan bagi Ganjar-Mahfud 36,9% --berbanding Prabowo-Gibran 35,3% dan Anies-Muhaimin 24,3%.

Hasil survei lembaga survei Alvara Strategi Indonesia yang dirilis Selasa (24/10) mengunggulkan Ganjar-Mahfud 36,5% --berbanding Prabowo-Gibran 30,1% dan Anies-Muhaimin 19,4%. Begitu juga lembaga survei dunia asal Prancis, Ipsos Public Affair, menggunggulkan Ganjar-Mahfud 31,98% --beda tipis dengan Prabowo-Gibran 31,37 dan Anies-Muhaimin 28,91%. Dan, head to head Ganjar-Mahfud 48% lebih unggul terhadap Prabowo-Gibran 41,67%.

Tetapi, Anies-Muhaimin mengadakan perlawanan juga; survei lembaga Ippos yang dari Prancis itu, yang sudah dibeberkan di atas, persaingan tiga pasangan peserta Pilpres 2024 berlangsung ketat. Begitu lembaga survei dari Australia, Utting Research, memberikan elektibilitas yang hampir sama di antara tiga peserta pilpres. Hasil survei Utting Research memberikan Anies-Muhaimin 27%, Ganjar-Mahfud MD 34%, dan Prabowo-Gibran 33%.

Cermati Lebih Dalam

Kalau diamati lebih jauh dari hasil lembaga survei yang memenangkan peserta pilpres, khususnya Prabowo-Gibran, ada yang perlu kita cermati lebih dalam. Hasil survei Indikator Politik yang temuannya menjelaskan bahwa keputusan MK terkait usia capres/cawapres yang menimbulkan masalah dalam konstitusi kita itu tidak mempengaruhi penurunan elektibilitas Prabowo-Gibran malahan pasca keputusan MK tersebut mengalami kenaikan akibat dampak limpahan dari efek Gibran/Jokowi bergabung dengan Prabowo.

Maka, hasil survei Indikator menemukan adanya peningkatan tajam elektibilitas Prabowo-Gibran terhadap Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimi pasca keputusan MK tersebut. Jika dilihat alur data hasil survei Indikator itu maka terjadi anomali aliran data survei tersebut.

Sedangkan Charta Politika menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan MK yang menimbulkan pelemahan konstitusi kita maka akan menurunkan elektibilitas dari Prabowo-Gibran tetapi di sisi lain meningkatkan elektibilitas Ganjar-Mahfud MD dan meningkatkan juga elektibilitas Anies-Muhaimin.

Hasil survei Charta Politika yang mengatakan ada dampak buruk kasus keputusan MK terhadap penurunan elektibilitas Prabowo-Gibran terkonfirmasi juga hasil survei dari lembaga survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang mana dirilis Jumat (17/11) meningkatkan elektibilitas Ganjar-Mahfud 38,75%, Prabowo-Gibran 34,25%, dan Anies-Muhaimin 24%. Sedangkan hasil survei LPI juga head to head Ganjar-Mahfud 47,75% unggul terhadap Prabowo-Gibran 41,5%.

Dengan memakai rasionalitas atau common sense atau akal sehat dalam membaca data survei dan melihat situasi penolakan masyarakat yang masif terhadap keputusan MK yang memberikan Gibran "karpet merah" menjadi cawapres dan efek Jokowi yang sudah memudar akibat intervensi keputusan MK terkait usia capres/wapres dan juga Jokowi meninggalkan PDIP dan relawan yang tegak lurus dulu kepada Jokowi, menurut saya, hasil temuan Charta Politika terkait elektibilitas peserta pilpres lebih mendekati realitas persepsi masyarakat terhadap peserta Pilpres 2024.

Dengan analisis data survei yang tersedia di atas, maka peluang atau probability Anies-Muhaimin untuk memenangkanPpilpres 2024 adalah sebesar 0,27 atau 27%. Sedangkan peluang untuk memenangkan Ganjar-Mahfud adalah 0,365 atau 36,5%, dan peluang Prabowo-Gibran 0,365 atau 36,5% pada putaran pertama.

Dipastikan pilpres berlangsung sampai dua putaran. Klaim orang-orang partai dan pendukungnya mengatakan peluang satu putaran pilpres adalah mustahil. Klaim satu putaran pilpres itu dengan menggunakan hasil-hasil lembaga survei hanya untuk "mendikte" lawan-lawan koalisi pesaingnya saja.

Jadi masih terjadi persaingan ketat antara Prabowo-Gibran terhadap Ganjar-Mahfud. Peluang Anies-Muhaimin masih ada; jika ada gelombang besar-besaran penolakan masyarakat terhadap keputusan MK, maka Anies-Muhaimin menerima limpahan suara yang banyak dari Prabowo-Gibran karena Anies itu antitesis dari Jokowi. Jadi peluang Anies-Muhaimin memenangkan kontestasi Pilpres 2024 masih ada kendati di bawah peluang dua pasangan pilpres lainnya.

Sedangkan penentu pemenangan Pilpres 2024 sangat ditentukan oleh lama atau tidaknya isu keputusan MK bergulir di masyarakat dan "sikap" atau karakter peserta pilpres dalam menghadapi kontestasi pilpres serta program-program yang ditawarkan peserta Pilpres 2024 dalam masa kampanye nanti.

Sabaruddin Siagian dosen pengajar mata kuliah Metode Penelitian di Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI), Jakarta


Istri calon Presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti, menyambangi Pondok Pesantren Gelar di Cianjur, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Atikoh menyempatkan diri berziarah ke makam para pendiri ponpes.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (4/12/2023), Siti Atikoh memakai gamis hitam beserta kerudung hijau tiba sejak pukul 10.00 WIB. Ia didampingi oleh Ketua DPP PDIP Perjuangan, Wiryanti Sukamdani.

Kehadiran rombongan Atikoh disambut oleh perwakilan pondok pesantren. Ia tampak menyalami satu per satu perwakilan ponpes dan sejumlah jajaran perwakilan partai yakni Anggota DPR RI Fraksi PDIP Diah Pitaloka, Ketua DPC PDIP Kabupaten Cianjur Susilawati, serta jajaran pengurus partai lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia kemudian diantar untuk berkunjung dan sowan ke kediaman perwakilan Pondok Pesantren Peuteuycondong Gelar. Atikoh pun diminta menandatangi sebuah buku.

Setelah itu, Atikoh dan rombongan diantar para pengasuh pondok untuk berziarah ke makam pendiri Ponpes Gelar, almarhum KH Zen Abdusomad (Mama Gelar) dan Hj Hindun Fathimah (Umi Gelar). Atikoh melantunkan doa beserta salawat di hadapan makam para pendiri ponpes.

Atikoh tampak khusyuk memanjatkan doa dan sholawat. Sekira kurang lebih 10 menit memanjatkan doa, Atikoh dan rombongan pun meninggalkan makam Mama Gelar dan Umi Gelar.

Atikoh melanjutkan kegiatan dengan hadir di acara silaturahmi bersama ibu-ibu dan perempuan di halaman aula Pondok Pesantren Gelar. Kegiatan itu dihadiri ratusan oleh ratusan ibu-ibu dan perempuan majelis taklim sekitar ponpes. Saat menuju aula pertemuan, sejumlah anak-anak berseragam sekolah menyerbu Atikoh untuk bersalaman.

"Ibu, salim, Bu," ucap anak-anak itu

Atikoh pun langsung menjulurkan tangannya kepada anak-anak yang begitu antusias menyambutnya. Dia pun melemparkan senyuman

"Semoga menjadi anak sholehah ya, pinter-pinter semuanya," ujar Atikoh kepada anak-anak tersebut.

Dalam sambutannya, Atikoh merasa terhormat diterima baik oleh kasepuhan Pondok Pesantren Gelar Cianjur. Dia meyakini para santri didikan Ponpes Gelar dapat menjadi tokoh yang memperjuangkan agama.

"Ini merupakan salah satu pesantren tertua di Cianjur. Alhamdulillah sekali bisa menginjakkan kaki di pesantren yang sudah pasti banyak sekali mendidik para santri santrinya untuk menjadi generasi muda, untuk menjadi tokoh tokoh memperjuangkan agama kita," kata Atikoh dalam sambutannya.

Atikoh menjelaskan tujuannya datang ke ponpes kali ini untuk bersilaturahmi di hadapan ibu-ibu. Atikoh kemudian berbicara mengenai peran ibu-ibu yang mampu menuntaskan berbagai permasalahan apabila bersatu.

"Tujuan saya ke sini pertama tentu silaturahmi, ingin mengenal bapak dan ibu semua. Ingin semakin mengakrabkan persahabatan kita persaudaraan kita. Kedua kita saling ingatkan. Karena kalau udah bicara the power of emak-emak gitu ya, kalau emak-emak sudah bergerak, Indonesia itu akan teratasi semua permasalahannya. betul enggak," ujarnya.


Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pelaksanaan debat pasangan calon (paslon) dalam Pilpres 2024 mengikuti aturan yang ada. Pernyataan Puan itu dinilai sebagai sebuah peringatan, khususnya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Pernyataan Puan disampaikan menanggapi keputusan KPU yang akan menghilangkan debat khusus calon wakil presiden (cawapres), sehingga nantinya calon presiden (capres) dan cawapres selalu bersama dalam setiap sesi debat. Berbeda halnya dengan pilpres sebelumnya, di mana biasanya debat khusus cawapres dibuat terpisah.

"Apa yang disampaikan Puan Maharani untuk memberi 'warning' kepada semua pihak sudah pada tempatnya. Mengingat ia merupakan pimpinan lembaga legislatif," ujar Pakar Komunikasi Politik Ari Junaedi dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, debat pasangan calon (paslon) dilaksanakan sebanyak lima kali oleh KPU dan disiarkan di media elektronik melalui lembaga penyiaran publik.

Adapun materi debat paslon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu, Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyatakan debat paslon dalam Pilpres diatur sebanyak lima kali. Namun, ada aturan lebih spesifik, di mana debat capres dilakukan tiga kali dan debat khusus cawapres dilakukan dua kali.

Meski demikian, KPU memutuskan selama lima kali debat paslon di Pilpres 2024, capres dan cawapres sama-sama naik panggung. Perbedaannya hanya terdapat pada proporsi bicara masing-masing capres dan cawapres, tergantung agenda debat hari itu, yakni debat capres atau debat cawapres.

Atas keputusan tersebut, Ari menjelaskan terkait permintaan Puan agar semua pihak mengikuti aturan yang telah disepakati. Menurutnya, aturan yang dimaksud adalah peraturan mengenai penyelenggaraan pilpres yang telah disepakati antara pemerintah dan KPU bersama DPR.

"Ingat Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum adalah produk legislasi hasil pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR yang merupakan wakil rakyat," tuturnya.

"Puan Maharani sebagai Ketua DPR memang sudah sewajarnya mengawal keputusan yang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR karena sesuai konstitusi. Salah satu tugas DPR adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Negara," imbuhnya.

Selanjutnya, Ari mengatakan tugas DPR mengawal kebijakan pemerintah harus mendapat porsi perhatian lebih, sebab DPR adalah perpanjangan tangan rakyat.

"Artinya 'warning' yang disampaikan Puan Maharani terkait isu debat cawapres mewakili aspirasi rakyat yang harus didengarkan KPU dan pemerintah," tegasnya.

"Pemerintah tidak boleh melenceng ke luar jalur dan KPU tidak boleh seenaknya sendiri mengubah-ubah aturan. KPU bisa offside jika tidak mendapat pengawalan," tambahnya.

Selain itu, Ari menilai penghapusan debat cawapres untuk Pilpres 2024 merupakan keputusan sepihak KPU.

"Rencana menghapus debat Cawapres harus menjadi keputusan kolegial antara KPU, DPR, dan kesepakatan bersama semua capres-cawapres dan timses pasangan calon," katanya.

Ari menyebut penghilangan sesi debat cawapres yang pada Pilpres sebelumnya diselenggarakan merupakan suatu anomali. Ia pun mengingatkan agar KPU tidak berpihak pada kepentingan tertentu.

"KPU tidak boleh menjadi alat penguasa untuk melindungi cawapres yang dinilai publik lemah dalam berdebat. Publik butuh pembuktian terlebih dahulu sebelum memilih cawapres di Pilpres 2024 nanti," ungkapnya.

"Jika KPU tetap ngotot menghilangkan debat cawapres, berarti KPU bertanggung jawab terhadap anjloknya demokrasi di republik ini," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal perubahan format debat pasangan calon pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Kebun Raya Indrokilo, Boyolali, Jawa Tengah pada Minggu (3/12). Ia mengingatkan semua pihak untuk mengikuti aturan sesuai yang telah disepakati.

"Kita ikuti saja aturan yang sudah disepakati. Itu saja yang dilakukan," katanya.

Lebih lanjut, Puan mengatakan akan mencermati dulu aturan yang dibuat KPU. Ia juga akan melakukan pemetaan terkait aturan KPU yang berbeda dari pilpres-pilpres sebelumnya.

"Menurut kami, debat ini penting bagi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Puan mengimbau tiga tim paslon untuk berdiskusi mengenai aturan debat capres-cawapres. Ia mengatakan hal tersebut diperlukan agar ada kesamaan pandangan.

"Kita akan kembali mengatur aturannya memang lima kali debat capres. Apakah ini kemudian hanya capres saja atau cawapres juga. Tiga pasang calon harus berembuk untuk menyamakan persepsi agar ke depannya lebih baik bagaimana," paparnya.

"Kemudian, kita juga akan melihat visi misi capres dan cawapres yang ada," pungkasnya.


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyoroti permasalahan di kalangan anak muda terkait sulitnya mendapat lapangan pekerjaan. Cak Imin menyebut jika pihaknya memimpin Indonesia, maka anak muda yang memiliki kemampuan dan tekad akan diberi modal usaha Rp 10 juta.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam diskusi di Universitas Negeri Padang (UNP), Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Cak Imin menyampaikan tiga pokok yang menjadi fokus pihaknya.

"Ada 3 agenda pokok yang pertama, hari ini kita masih memiliki masalah lulusan S1 banyak problem soal tidak memiliki masa depan pekerjaan, sulitnya nyari pekerjaan. Tugas kita secepat mungkin menyiapkan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya untuk kaum muda yang memiliki potensi dan kekuataan," kata Cak Imin dalam sambutannya, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengajak anak muda menjadi seorang pengusaha di samping tujuan seperti berkarier di perusahaan. Menurutnya, hal tersebut harus disiapkan oleh pemerintah.

"Kita punya waktu 7 tahun, di mana nanti 2030 kita sudah habis masa tumbuhnya kaum muda. Sehingga saya mengajak selain mencari pekerjaan dan berkarier di dalam dunia kerja, maka yang memiliki potensi menjadi entrepreneur harus disiapkan," tutur Cak Imin.

"Kita sudah punya kesadaran, bonus demokrasi entrepreneurship dan sebagainya tapi kita belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh yang menjadi agenda nasional kita. Salah satunya apa? Memberi kesempatan, berkembang dengan kapasitas kemampuan skill untuk menjadi entrepreneur," sambungnya.

Ia mengatakan akan membuka akses permodalan bagi anak muda yang terbukti kemampuannya. Cak Imin menjanjikan permodalan usaha senilai Rp 10 juta bagi anak muda, tanpa agunan dan tanpa bunga.

"Yang kedua, membuka luas yang disebut akses permodalan. Insyaallah kalau AMIN menang kita akan buka seluasnya akses permodalan. Minimal, bisnis dengan modal Rp 10 juta ke bawah kaum muda dengan kemampuan yang memadai, akan diberikan modal Rp10 juta tanpa agunan dan tanpa bunga sesuai dengan kapasitas manajemennya yang mereka siapkan," ucapnya.

Fokus ketiga adalah menyiapkan pasar yang akan memproduksi hasil anak bangsa. Ia menekankan soal mekanisme terbaik terkait mekanismenya.

"Tugas pemerintah dan negara hadir untuk membangun sistem dari sebuah proses, tugas petani berproduksi, petani tidak boleh lagi stres mikir memasarkan apalagi korban dengan proses pemasaran para tengkulak, itu," ujar Cak Imin.


Calon presiden nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan mendapat keluhan harga bahan pokok yang mahal ketika blusukan di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat. Anies lantas berjanji akan menurunkan harga bahan pokok dalam 100 hari pertama jika dirinya terpilih jadi presiden.

"Pagi ini saya mampir ke Pasar Baru Karawang, kami berdialog sekaligus membeli beberapa kebutuhan pokok di Pasar Baru Karawang, dan kami menemukan keluhan yang sama disampaikan di banyak tempat," kata Anies, usai blusukan ke Pasar Baru Karawang, dilansir detikJabar, Senin (4/12/2023).

Keluhan tersebut, kata Anies, adalah terkait mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, mulai dari harga besar, bawang, cabai. Keluhan itu bukan hanya diceritakan para pembeli, melainkan juga pada pedagang di Pasar Baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menemukan keluhan, yaitu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok khususnya pangan harga beras yang mahal, kemudian cabai merah keriting, cabai rawit, bawang, semua menceritakan tingginya harga-harga kebutuhan tersebut," kata dia.

Tingginya harga kebutuhan pokok itu, menurut Anies, merupakan salah satu pekerjaan prioritas yang harus segera diselesaikan. "Jadi harga-harga kebutuhan pokok inilah yang harus diselesaikan sesegera mungkin," imbuhnya.

Ia berjanji akan membuat harga-harga kebutuhan pokok stabil, dalam 100 hari pertama ia bekerja jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Inilah yang menjadi prioritas kami, jadi dalam 100 hari pertama kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja memotong mata rantai dan tata niaga, yang merugikan bagi petani, dan pembeli ibu-ibu rumah tangga, dan ini prioritas utama kita," ucap Anies.

Baca selengkapnya di sini


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Asshiddiqiyah 2 di Tangerang, Banten. Gibran bertemu dengan pimpinan ponpes tersebut.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (4/12/2023), Gibran tiba di Ponpes Asshiddiqiyah 2, Tangerang, Banten sekitar pukul 10.50 WIB. Gibran langsung bertemu dengan pimpinan Ponpes Asshiddiqiyah 2, KH Muhammad Ulil Abshor Al-Hafiz.

Gibran tampak berbincang dengan KH Muhammad Ulil Abshor. Kemudian, mereka makan siang bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran lalu menemui santri Ponpes Asshiddiqiyah 2 usai makan siang. Kedatangan Gibran disambut selawatan dan tabuhan rebana para santri.

Gibran juga membagikan susu dan buku tulis untuk para santri. Mereka saling berebut agar mendapatkan susu dan buku tulis dari Gibran.

Seperti diketahui, Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan ke daerah Poris Gaga, Tangerang, Banten sebelum mengunjungi Ponpes Asshiddiqiyah 2. Gibran ditemani istrinya Selvi Ananda dan mantan wali kota Tangerang Airin Rachmi Diany.

Gibran dan Selvi Ananda membagikan buku tulis dan susu ke anak-anak. Selvi mengatakan pembagian susu itu dilakukan untuk mencegah stunting.

"Ini nanti dibagikan susu, yang boleh minum di atas 2 tahun. Jangan lupa anak-anak dibawa ke posyandu ya, Bu, kita nggak pengin anak-anak kurang gizi, stunting," kata Selvi Ananda kepada warga di Poris Gaga.

Selvi juga berharap ibu-ibu di Poris Gaga dalam keadaan sehat. Dia mengatakan kesehatan anak-anak merupakan penunjang terwujudnya Indonesia emas di 2045.

"Semoga ibu-ibu di Poris Gaga juga sehat ya, Bu. Kita ingin anak-anak sehat semua menuju Indonesia emas 2045 ya, Bu," ujarnya.

Sementara itu, Gibran meminta anak-anak yang belum mendapat susu untuk mendekat. Dia meminta warga tak berebut karena pembagian susu akan dilakukan kembali nanti sore.

Warga Kelurahan Poris Gaga sangat antusias menerima kunjungan Gibran dan Selvi. Warga berharap pendidikan di Indonesia semakin maju lagi dan penggunaan BPJS lebih mudah.

"Semoga lebih maju, semoga lebih tanggung jawab, mudah-mudahan digampangkan kalau pakai BPJS, semoga di dunia pendidikan lebih maju," kata salah satu warga.


Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X buka suara atas komentar politisi PSI Ade Armando tentang politik dinasti di DIY. Sultan menyebut komentar boleh-boleh saja, namun dia menyinggung soal UU Keistimewaan Yogyakarta.

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," kata Sultan dikutip dari detikJogja, Senin (4/12/2023).

Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang dimaksud Sultan tertuang dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sultan menjelaskan, DIY hanya melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut. Mengenai anggapan politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan mengatakan biar masyarakat yang menilai.

"Ya melaksanakan itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaannya itu," kata Sultan.

Baca di sini.

Saksikan juga detik Pagi: Dukung Seni Kreatif Anak Muda, Astra Gandeng RAN dan Yessiow

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menjawab soal pemindahan ibu kota dengan meminta para duta besar ditanya apakah punya rencana memindahkan kantornya atau tidak. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut pernyataan Anies agak blunder.

"Ya mosok keputusan strategis nasional, pemindahan ibu kota tergantung pada para dubes negara-negara sahabat he-he. Penyampaian Mas Capres Anies dalam hal ini saya rasa agak blunder," kata Meutya saat dihubungi, Senin (4/12/2023).

Untuk diketahui, pernyataan Anies disampaikan dalam acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2023 (CIFP 2023) yang juga dihadiri para dubes negara sahabat. Anies saat itu menjawab pertanyaan Mantan Wamenlu RI dan Founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal soal keterlibatan pihak asing di pembangunan IKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meutya mengatakan para dubes pastinya akan menghormati keputusan Pemerintah Indonesia terkait pemindahan ibu kota. Dia juga beberapa kali menerima audiensi dengan para dubes yang hasilnya, kata Meutya, para dubes itu akan mendukung keputusan Indonesia.

"Saya yakin para dubes tentu akan menghormati, sejauh ini penyampaian yang kami terima sebagai Ketua Komisi I dalam menerima audiensi para dubes, mereka menghormati dan mendukung keputusan Indonesia karena itu law binding kan sudah ada UU-nya. Secara customary law atau hukum kebiasaan yang berlaku secara global memang kantor kedutaan harus berada di ibu kota negara," ucapnya.

Meutya pun menyampaikan kantor para dubes akan diatur secara teknis. Dia memastikan Pemerintah Indonesia pasti menyiapkan wilayah secara khusus untuk para dubes.

"Nanti itu perpindahan kantor perwakilan negara asing lebih ke teknis, bisa saja dari kita pihak Indonesia juga menyediakan wilayah embassy compound, misalnya, atau alokasi wilayah untuk kantor perwakilan negara sahabat, ini juga lazim dilakukan semisal yang dilakukan Arab Saudi," ujar dia.

Pernyataan Anies

Anies Baswedan kembali ditanya tanggapannya tentang keberlanjutan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menjawab pertanyaan itu, Anies justru mengungkit para dubes negara-negara sahabat.

"Mungkin tanya sama para Dubes (Duta Besar) juga di sini. Ada rencana pindahin kantor embassy-nya atau nggak ya?," ujar Anies, disambut gelak tawa para hadirin.

Lebih lanjut, ia pun menceritakan pengalamannya bertemu dengan seorang wanita paruh baya dua tahun lalu. Pada kala itu, wanita tersebut melontarkan pertanyaan yang sama dengan Dino. Anies pun mengembalikan pertanyaan tersebut kepada sang wanita, yaitu bagaimana tanggapannya tentang IKN.

"Pak kalau saya, di rumah saya ini anak-anak saya masih perlu uang untuk sekolah, masih harus membiayai kredit motor, masih harus biayai kebutuhan rumah tangga, keuangan saya terbatas, masa saya ambil kredit untuk ambil rumah baru? Saya masih harus menyelesaikan kebutuhan rumah tangga saya. Dalam situasi begitu, masa saya malah bikin rumah baru?" ujar Anies, menyampaikan jawaban sang wanita kepadanya.

"Itu pernyataan beliau. Simpel sekali, tapi itu sama seperti pertanyaan barusan. Dalam situasi kita masih harus menyelesaikan PR-PR urgent, nampaknya itu yang harus diselesaikan," imbuhnya.

Simak Video 'Anies Lebih Pilih Bangun Faskes-Transportasi: IKN Hanya Dirasakan Aparat':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di Palu, Sulawesi Tengah. Ganjar mengaku Palu hingga Donggala merupakan daerah yang memiliki tempat di hatinya.

"Buat saya pribadi, Bapak Ibu, Sulteng lebih khusus Palu, Sigi, Donggala itu sudah di hati," kata Ganjar dalam sambutannya di acara pertemuan TPD, Caleg, dan Massa Partai dan Relawan di SRITI Convention Hall, Palu, Sulteng, Senin (4/12/2023).

Ganjar menyebut gempa bumi dan tsunami di Palu 2018 memberikan memori yang mendalam untuknya. Saat itu, kata dia, semua bersatu untuk membantu para korban bencana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa? Karena memori yang disampaikan dalam video pendek tadi sungguh itu mengetuk hati kita semua, bahwa saat bencana terjadi, kita bicara sesama anak bangsa, apa suku, di mana tempatmu, apa agamamu, apa partaimu apa golonganmu," ujarnya.

Ganjar mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya. Namun, sayangnya, kata dia, Indonesia juga rawan dengan bencana.

"Indonesia ini daerah yang punya potensi besar bencana di mana-mana. Tapi pada saat yang sama, Allah Tuhan kasih, rezeki buat bumi pertiwi sebuah daerah yang indah, dengan kesuburan yang tinggi, dan potensi yang sangat besar sekali," paparnya.

"Inilah yang penting secara politik untuk bisa kita konsolidasikan, kita olah, kita kelola, untuk sebesar-besarnya kemakmuran bangsa. Itu yang paling penting," sambungnya.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kemudian mengajak para relawan dan kader-kader untuk berdoa bersama untuk para korban yang terdampak bencana letusan merapi di Sumbar.

"Ada saudara kita yang hari ini juga tertimpa bencana di Sumbar, letusan Gunung Marapi. Mari kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita di sana, dan akan makin banyak orang menolong seperti kita sedang susah," tuturnya.


Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi heran dengan serangan-serangan terhadap cawapres nomor urut 3 Gibran Rakabuming Raka. Teddy menyebut jika memang Gibran dianggap tidak selevel dengan kandidat lain, seharusnya tidak ada kepanikan.

"Kalau Gibran dibilang anak ingusan, dianggap tidak level jika dibandingkan dengan kandidat lain, dianggap kurang pengalaman dan kehadirannya dianggap melemahkan Prabowo, seharusnya kalian senang, karena Prabowo bisa kalah dalam pilpres ini," kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/12/2023).

Teddy menyinggung adanya anggapan soal Gibran bisa melemahkan Prabowo. Jika Gibran memang dianggap demikian, Teddy menyebut semestinya kubu Prabowo-Gibran lah yang panik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan adanya Gibran yang kalian anggap sebagai orang yang bisa melemahkan Prabowo, seharusnya kubu Prabowo-Gibran yang panik dan kelabakan, sibuk memoles bagaimana caranya agar supaya elektabilitas Prabowo tidak merosot dengan kehadiran Gibran," ujarnya.

Teddy menyayangkan jika kubu lain yang justru kelabakan dengan sibuk menyerang Gibran. Teddy menyebut hal itu dilakukan secara masif oleh kubu lain.

"Sayangnya yang kelabakan, panik dan sibuk itu malah pihak lain. Sibuk menyerang Gibran, sibuk menyerang keluarga Gibran bahkan ada yang sibuk membuat fitnah. Itu dilakukan secara masif dan berjamaah tanpa henti. Berlomba-lomba siapa yang paling banyak menyerang," ujarnya.

"Pertanyaannya, Gibran ini sebenarnya melemahkan Prabowo atau melemahkan kalian sih?" lanjut Teddy.


Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menanggapi polemik yang tengah ramai soal bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan dan uang tunai. Hal ini menjadi persoalan karena terjadi menjelang pemilu serta diputuskan oleh pemerintah untuk menambahkan besaran alokasi dan tempo pelaksanaanya.

Said menyatakan ia berkewajiban untuk ikut menjernihkan kebijakan dalam kerangka maksud dan tujuan APBN. Mengingat kebijakan ini diperlukan untuk menopang kebutuhan hidup rakyat.

"Tidak semua kebutuhan pangan bisa kita penuhi sendiri, sebagiannya kita beli dari negara lain melalui impor. Risikonya, harga dan stok pangan nasional sangat dipengaruhi banyak hal, harga di luar negeri, biaya transportasi, stoknya, dan kurs," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara di dalam negeri, pada kuartal II dan II 2023 menghadapi el nino, yakni musim kering yang panjang dan mengakibatkan banyak sawah gagal panen. Efek impor pangan dengan harga tinggi, khususnya beras yang naik di pasar internasional sejak Juli 2023 dan bencana el nino berdampak pada kenaikan inflasi pada makanan.

Kemudian, inflasi makanan sejak Agustus-November 2023 mengalami tren peningkatan dari 2,8 persen menanjak menjadi 4,9 persen. Posisi itu membuat inflasi makanan jauh lebih tinggi dari inflasi tahunan pada November 2023 sebesar 2,86 persen.

Adapun per Oktober 2023 kenaikan harga beras mencapai 19 persen (yoy). Padahal lebih dari 70 persen pengeluaran rumah tangga miskin untuk kebutuhan makanan, di mana sekitar 20 persen diantaranya untuk belanja beras, sehingga setiap kenaikan harga makanan, terutama beras akan berdampak pada daya beli rumah tangga miskin.

Untuk itu, Said menyampaikan bila pemerintah melalui APBN 2023 menggulirkan beberapa program untuk meringankan beban rakyat miskin. Adapun enam program bantuan sosial (bansos) baru yang digulirkan oleh pemerintah, dua di antaranya terkait dengan makanan dan uang tunai, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) el nino, dan tambahan bantuan beras, sedangkan empat lainnya terkait insentif pada sektor perumahan dan UMKM.

"Kita patut apresiasi kebijakan ini sebagai strategi untuk memberikan perlindungan kepada rumah tangga miskin dari volatilitas harga makanan, khususnya beras," ucapnya.

Pemberian bantuan uang tunai juga akan menambah daya tahan rumah tangga miskin agar tidak semakin melorot. Said pun mengingatkan untuk harus berhati-hati terhadap kebijakan program bansos beras dan BLT dalam beragam bentuknya.

Selain itu, Bank Dunia pada tahun 2018 menurunkan laporan terhadap pelaksanaan program bansos di Indonesia. Laporan itu menunjukkan efektivitas program bansos untuk menekan kemiskinan dan ketimpangan belum optimal.

Efektivitas program bansos tidak optimal berpangkal pada pelaksanaan teknis kebijakannya. Khusus untuk bansos beras, Bank Dunia memberi perhatian sebagai bansos yang paling tidak tepat sasaran.

Reformasi Kebijakan

"Ada dua hal yang penting perlu dijelaskan oleh pemerintah dalam konteks mengembangkan program bansos menjelang pemilu 2024. Pertama terkait aspek politik, kedua aspek operasional," tegasnya.

Ia menjelaskan setiap produk kebijakan publik tentu saja bagian dari political interest. Penting bagi pemerintah untuk menjelaskan kepada rakyat bahwa political interest pengembangan bansos untuk menjawab persoalan ancaman krisis pangan, meningkatnya kerentanan rumah tangga miskin, serta menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target APBN 2023.

Untuk meyakinkan publik dan menopang penjelasan dari aspek political interest tersebut, Said menilai pemerintah perlu menjabarkan tata kelola operasional program bansos secara governance.

Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada pemerintah menempuh beberapa hal terkait, antara lain:

Pemerintah perlu terus menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial. Penyempurnaan DTKS hingga ke level desa dan kelurahan harus melibatkan partisipasi luas masyarakat. Sesegera mungkin menyelesaikan sinkronisasi DTKS dengan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), sehingga kesatuan data itu menjadi penyempurnaan DTKS. DTKS menjadi acuan keseluruhan dari seluruh program bansos, berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing masing program.

Menyederhanakan proses bisnis dalam setiap program penyaluran bansos dengan bertumpu pada cashless, digitalize, dan open data sebagai cara untuk mengurangi interaksi antar pihak, menjaga akuntabilitas, dan partisipasi publik. Khusus untuk bantuan beras yang dimobilisasi oleh Bulog sampai ke desa perlu pengawasan banyak pihak.

Memastikan pengemasan program bansos beras hanya ada gambar foto lambang negara atau gambar lainnya yang tidak terasosiasi dengan tafsir politik karena pelaksanaannya menjelang pemilu 2024, sehingga pemerintah makin menunjukkan aspek teknokrasinya, bahwa program ini semata-mata ditujukan untuk rakyat miskin menghadapi kenaikan harga kebutuhan pangan.

Bekerja sama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM untuk melihat pola transaksi usaha, sehingga pemerintah memiliki big data tentang UMKM penerima KUR atas kecenderungan usahanya. Hal penting lainnya memastikan kelompok rumah tangga miskin ekstrem bisa naik kelas dan usaha produktif agar hidup mereka tidak terus menerus bergantung pada bantuan bansos pemerintah.

Penerima BLT el nino adalah para penerima manfaat atas program PKH, pemerintah harus bisa mengatur agar BLT el nino skema penyalurannya hanya bisa digunakan untuk pembelian bahan makanan nonberas, sehingga pencairannya untuk menopang kebutuhan makanan nonberas, agar tidak tumpang tindih dengan penyaluran PKH 'reguler' dan bansos beras.


Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Rasyid Baswedan berkampanye di Karawang, ia blusukan mulai turun ke Pasar Baru Karawang, napak tilas ke rumah singgah Soekarno-Hatta di Rengasdengklok, hingga melakukan agenda pengajian di salah satu pesantren.

Di Pasar Baru Karawang, Anies menuturkan, ia melakukan agenda dialog dengan para pedagang, terkait dengan harga-harga kebutuhan pokok, yang kini harganya kian melonjak tinggi.

"Pagi ini saya mampir ke Pasar Baru Karawang, kami berdialog sekaligus membeli beberapa kebutuhan pokok di Pasar Baru Karawang, dan kami menemukan keluhan yang sama disampaikan di banyak tempat," kata Anies, usai blusukan ke Pasar Baru Karawang, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Keluhan tersebut, kata Anies, adalah terkait mahalnya harga-harga kebutuhan pokok, mulai dari harga besar, bawang, cabai. Keluhan itu bukan hanya diceritakan para pembeli, melainkan juga pada pedagang di Pasar Baru.

"Kami menemukan keluhan yaitu mahalnya harga-harga kebutuhan pokok khususnya pangan harga beras yang mahal, kemudian cabai merah keriting, cabai rawit, bawang, semua menceritakan tingginya harga-harga kebutuhan tersebut," kata dia.

Tingginya harga kebutuhan pokok itu, menurut Anies, merupakan salah satu pekerjaan prioritas yang harus segera diselesaikan, "Jadi harga-harga kebutuhan pokok inilah yang harus diselelsaikan sesegera mungkin," imbuhnya.

Ia berjanji akan membuat harga-harga kebutuhan pokok stabil, dalam 100 hari pertama ia bekerja jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.

"Inilah yang menjadi prioritas kami, jadi dalam 100 hari pertama kita akan menyiapkan tim untuk langsung bekerja memotong mata rantai dan tata niaga, yang merugikan bagi petani, dan pembeli ibu-ibu rumah tangga, dan ini prioritas utama kita," ucap Anies.

Anies juga mengungkap beberapa fakta lain terkait keluhan pedagang lain seperti pedagang pakaian, terkait turunnya omzet penjualan meski berdagang di tingkat grosir, karena efek perkembangan teknologi penjualan online.

"Tadi kami juga berdialog dengan para pedagang khususnya pedagang pakaian yang mengeluhkan turunnya omzet yang luar biasa, padahal mereka berdagang di tingkat grosir yang tidak banyak kaitan dengan efek yang biasa dipercakapkan hari ini (penjualan online). Tapi mereka merasa ada kebijakan-kebijakan, yang membuat omzet perdagangan mereka mengalami penurunan yang luar biasa," paparnya.

Oleh sebab itu, Anies berencana, akan melakukan sejumlah gebrakan dalam rangka menyejahterakan petani, menurunkan harga kebutuhan pokok, serta menggeliatkan ekonomi kerakyatan di pasar-pasar tradisional.

"Jadi prioritas kami adalah mengembalikan kebijakan ekonomi yang menurunkan harga kebutuhan pokok, yang kedua memudahkan baku produksi para petani dan kesejahteraan mereka terjamin, yang ketiga kebijakan terkait dengan barang-barang kebutuhan keseharian yang harganya tinggi tapi omsetnya rendah, dan perekonomian bisa terjaga," pungkasnya.


Ketua Umum Majelis Mudzakaroh Muhtadi Cidahu Banten, Kiai Baden Hasan, mengatakan Abuya Muhtadi sebagai sebagai ulama di Banten mendukung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Pilpres 2024. Kedatangan ke kantor pemenangan Ganjar-Mahfud tadi malam dan kesediaan menjadi penasihat pemenangan, menurutnya, merupakan penegasan posisi Abuya Muhtadi.

Baden mengatakan kesediaan Abuya menjadi penasihat TPN Ganjar-Mahfud membantah soal dukungan ke pasangan Prabowo-Gibran. Ini terkait video yang beredar yang menyatakan masyarakat agar mendukung Gibran.

"Kaitan dengan video yang beredar atas isu dukungan Abuya terhadap Gibran, itu sebenarnya sudah terbantahkan dengan Abuya semalam di TPN Ganjar-Mahfud bahkan beliau sudah menjadi bagian atau dijadikan dewan penasihat TPN Ganjar-Mahfud," kata Kiai Baden di Serang, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan, video Abuya soal Gibran itu dipotong konteksnya. Narasi pada video itu, katanya, terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.

"Kaitan dengan video tersebut memang banyak yang dipotong, secara singkatnya video tersebut silakan ditelaah narasinya, kalau kita dengar narasinya, Abuya itu hanya tidak ingin ada kegaduhan menjelang pemilu ini, jadi tujuannya seperti itu," paparnya.

"Abuya artinya mendukung atau mengimbau kepada seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres sesuai dengan keputusan MK, karena keputusan MK itu sudah final," kata Baden.

Abuya, kata dia, mengimbau agar putusan Gibran menjadi cawapres jangan dibikin gaduh.

"Jadi biarkan kalau memang sudah diputuskan jadi cawapres biarkan berkompetisi di dalam pilpres ini jangan dibikin gaduh, adapun dukungan Abuya dan M3CB konsisten terhadap Ganjar-Mahfud dan sudah disampaikan oleh Abuya melalui video semalam wawancara dengan Mbak Yenny Wahid dan wartawan di TPN," ujar Baden.

Simak juga Video 'Raja-Raja di Timor Tegaskan Dukung Ganjar dan Mahfud di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara soal komentar politikus PSI Ade Armando tentang politik dinasti di DIY. Berikut pernyataan lengkap Sultan.

Dilansir detikNews, Minggu (3/12), Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut dia, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Menanggapi komentar Ade yang disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61, Sultan pun menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang juga menjadi dasar lahirnya Undang-Undang Keistimewaan DIY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sultan pun menyebut Pasal 18B. Pasal dalam UUD 1945 yang dimaksud Sultan yaitu Pasal 18B ayat 1 BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

Pernyataan lengkap Sultan Menanggapi Ade Armando

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh, boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (pasal) 18B kalau nggak keleru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY."

"Sehingga bunyi Undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Paku Alam, ya melaksanakan itu saja ya kan."

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja. Bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu."

"Kalimat dinasti atau nggak di situ (Undang-Undang) juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan Undang-Undang yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja Undang-Undang Dasar."

Pernyataan Lengkap Sultan HB X Bantah Sekjen PSI Minta Maaf


Komentar politikus PSI Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di DIY menuai tanggapan. Teranyar, Ketua PSI DIY Kamaruddin memastikan komentar Ade itu tak mewakili PSI.

Kamar, sapaanya, menegaskan jika PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY yang memiliki aturan hukum yang istimewa seperti UU Keistimewaan. Menurutnya, komentar Ade tersebut ditulisnya atas nama pribadi, bukan mewakili PSI.

"Ade Armando menyampaikannya melalui media sosial pribadi ya. Jadi memang bukan dalam ranah PSI," terang Kamar melalui keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meskipun Ade Armando sebagai caleg PSI, namun tidak masuk dalam kepengurusan organisasi parpol. Hari ini yang bersangkutan juga sudah meminta maaf kepada kita semua, warga di Yogyakarta," imbuhnya.

Dikutip dari detikNews, Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade menyebut aksi BEM UI dan BEM UGM ironi karena menurutnya praktik politik dinasti justru ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Jogja berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12).

Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Jogja.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja," jelas Ade.

"Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," lanjutnya.

Gaduh Ade Armando: Sebut DIY Politik Dinasti Berujung Permintaan Maaf


Politisi PSI Ade Armando menyampaikan permohonan maaf berkaitan dengan pernyataannya terkait dinasi politik sebenarnya ada di Yogyakarta saat mengkritik aksi para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan BEM Universitas Gajar Mada (UGM). Dia meminta maaf jika video tersebut menimbulkan kegaduhan.

Permintaan maaf ini disampaikan Ade Armando lewat video yang diunggah di akun X-nya, @adearmando61, Senin (4/12/203). Dia menyampaikan permohonan maaf karena merasa video yang dibuatnya menimbulkan kegaduhan dan menyinggung banyak pihak di Yogyakarta.

"Saya ingin ajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta," kata Ade Armando yang sudah mengizinkan video untuk dikutip.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Armando mengaku mendengar kabar bahwa akan ada aksi tangkap Ade Armando serta kabar DPW PSI Yogyakarta akan digeruduk masa. Dia pun menegaskan apa yang disampaikannya merupakan sikap politik pribadinya.

"Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta, saya harus clear-kan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut adalah pandangan saya, sikap politik saya, ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik, maupun policy dari DPP PSI, dan DPW PSI Yogyakarta," jelasnya.

"Itu sepenuhnya pandangan saya, tapi karena itu mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan," sambungnya.

Lebih lanjut, saat dihubungi, Ade Armando pun menyayangkan rencana penggerudukan kantor DPW PSI tersebut. Dia mengungkap bahwa semua yang ada di video itu merupakan opini pribadinya.

"Saya menyayangkan kenapa ada rencana aksi geruduk kantor PSI di Yogya. Isi video yang diributkan itu sepenuhnya opini saya, sama sekali tidak mewakili PSI," imbuhnya.

Pernyataan Ade Armando

Sebelumnya, Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12).

Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.

Simak juga Video 'Ade Armando Nilai Gaya Ofensif PDIP ke Jokowi Sama Saja Bunuh Diri':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan ke daerah Poris Gaga, Tangerang, Banten. Gibran ditemani istrinya Selvi Ananda dan mantan wali kota Tangerang Airin Rachmi Diany.

Gibran dan Selvi Ananda membagikan buku tulis dan susu ke anak-anak. Selvi mengatakan pembagian susu itu dilakukan untuk mencegah stunting.

"Ini nanti dibagikan susu, yang boleh minum di atas 2 tahun. Jangan lupa anak-anak dibawa ke posyandu ya, Bu, kita nggak pengin anak-anak kurang gizi, stunting," kata Selvi Ananda kepada warga di Poris Gaga, Tangerang, Banten, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selvi juga berharap ibu-ibu di Poris Gaga dalam keadaan sehat. Dia mengatakan kesehatan anak-anak merupakan penunjang terwujudnya Indonesia emas di 2045.

"Semoga ibu-ibu di Poris Gaga juga sehat ya, Bu. Kita ingin anak-anak sehat semua menuju Indonesia emas 2045 ya, Bu," ujarnya.

Sementara itu, Gibran meminta anak-anak yang belum mendapat susu untuk mendekat. Dia meminta warga tak berebut karena pembagian susu akan dilakukan kembali nanti sore.

"Ini saya titip susu untuk anak-anak sama buku tulis, nanti sore ada pembagian lagi tapi sama panitia ya ibu-ibu, nanti ada lagi khusus buat ibu-ibu," kata Gibran.

"Anak-anak yang belum dapat sini mendekat lagi," lanjutnya.

Warga Kelurahan Poris Gaga sangat antusias menerima kunjungan Gibran dan Selvi. Warga berharap pendidikan di Indonesia semakin maju lagi dan penggunaan BPJS lebih mudah.

"Semoga lebih maju, semoga lebih tanggung jawab, mudah-mudahan digampangkan kalau pakai BPJS, semoga di dunia pendidikan lebih maju," kata salah satu warga.


Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengklaim kursi Menteri Pertahanan (Menhan) yang kini diduduki Prabowo Subianto semula merupakan jatah untuknya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut posisi menteri adalah hak prerogatif Presiden.

"Kementerian, menteri itu hak prerogatif presiden," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023). Jokowi menjawab pertanyaan wartawan apakah betul kursi Menhan semula untuk Cak Imin.

Jokowi memastikan tidak ada jatah terkait posisi menteri. Jokowi kemudian tertawa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada jatah-jatah seperti itu ya, nggak ada," kata Jokowi sambil tertawa.

Klaim Cak Imin

Soal klaim jatah Menhan ini awalnya disampaikan Cak Imin dalam acara Indonesia Millenial & Gen Z Summit di Senayan Park, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/11) lalu. Pernyataan itu disampaikan Cak Imin merespons Waketum PAN Yandri Susanto yang mempertanyakan sikap Cak Imin menggaungkan narasi perubahan padahal masih berada di pemerintahan Jokowi.

Cak Imin lantas menyinggung PAN sempat menjadi partai di luar pemerintahan Jokowi. Bahkan, pada gelaran Pilpres dua kali berturut-turut mendukung Prabowo Subianto.

"Yandri ini adalah PAN, bilang saya nggak konsisten karena koalisi Jokowi tapi idenya perubahan. PAN ini dua kali pemilu dukung Prabowo. 2014 dukung Prabowo, 2019 dukung Prabowo, saya 2014 dukung Jokowi, 2019 dukung Jokowi," kata Cak Imin, dikutip dalam acara Indonesia Millenial and Gen-Z Summit 2023, Minggu (26/11).

Berbeda dengan PAN, PKB justru sejak Pilpres 2014 dan 2019 konsisten mendukung Presiden Jokowi. Ketum PKB itu lantas menyinggung PAN yang akhirnya mendapat jatah satu kursi menteri usai bergabung sebagai partai pro pemerintah.

"Ya saya ini sebetulnya pengawal Jokowi dari awal. Tiba-tiba dia masuk koalisi Jokowi, dapat menteri satu, lumayanlah, nggak ada ujan enggak ada angin," ujarnya.

Saat itulah Cak Imin mengaku bahwa posisi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju sebenarnya ditawarkan kepadanya. Namun, posisi tersebut akhirnya diisi oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto setelah partainya memutuskan menjadi bagian pro-pemerintah.

"Saya hanya ingin sampaikan, termasuk Pak Prabowo, tiba-tiba jadi menteri, aslinya Menhan itu saya sebetulnya janjinya begitu," ucapnya.

"Jadi tiba-tiba Pak Prabowo masuk, jadi koalisi ini adalah koalisi yang tidak bisa disebut dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, koalisi ini adalah koalisi yang kembang-berkembang, flexible, sangat cair," sambungnya.

Simak juga Video 'Prabowo Serahkan 8 Helikopter Angkut Berat H225M ke TNI AU':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berjanji memperbanyak pabrik gula. Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menekan impor gula.

"Yang sedang menjadi masalah dan selalu terulang-ulang menjadi masalah adalah kenaikan harga-harga kebutuhan pokok salah satunya gula, beras kemudian juga cabai yang senantiasa fluktuatif dan sekarang yang kedua ada masalah daya beli masyarakat yang menurun," kata Cak Imin di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Senin (4/12/2023).

Cak Imin mengatakan dirinya dan capres Anies Baswedan akan membuat desain pangan nasional tiap triwulan. Dia mengatakan hal itu perlu dilakukan untuk menjaga stok pangan dan mengatur harga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah dua problem ini akan kita atasi dengan dua hal yang pertama kita harus punya stok pangan yang memadai dengan cara apa? Pemerintah harus punya desain pangan nasional triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat, harus sudah didesain dengan baik sehingga tidak ada kelangkaan sehingga produksi juga terus terjaga dan daya beli masyarakat bisa terjangkau," ujarnya.

Cak Imin kemudian berjanji akan memperbanyak pabrik gula. Dia mengatakan pabrik gula perlu ditambah agar Indonesia tidak ketergantungan impor gula.

"Kita harus memperbanyak pabrik gula baru yang skala mikro maupun yang gede. Nah, itu memang tidak ada pilihan daripada ketergantungan impor dan harga yang mahal distribusinya menjadi rumit ya kita lebih baik produksi," ujarnya.


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, melakukan blusukan ke daerah Tangerang, Banten. Gibran mengunjungi permukiman warga di Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (4/12/2023), Gibran Rakabuming Raka tiba di Kelurahan Poris, Tangerang, Banten sekitar pukul 09.32 WIB. Dia mengenakan kemeja berwarna biru bertulisan 'gemoy'.

Di kemeja itu juga terdapat gambar Gibran serta capres Prabowo Subianto yang dihasilkan dari olah digital artificial intelligence (AI). Pada bagian lain, terlihat tulisan TKN Fanta Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran membagikan buku tulis ke anak-anak. Dia juga membagikan susu.

Gibran ditemani istrinya, Selvi Ananda (Mulia B/detikcom)

"Yang belum dapat mana?" kata Gibran di lokasi.

Gibran ditemani istrinya, Selvi Ananda. Kedatangan Gibran disambut hangat oleh warga setempat.

Warga juga berebut mengabadikan momen kedatangan Gibran dengan ponselnya. Mereka juga saling berebut agar bisa berfoto dengan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.


Kabupaten Karawang kini punya bupati baru, sepeninggal Cellica Nurrachadiana yang resmi mundur usai memutuskan nyaleg DPR RI Dapil Jabar VII.

Aep Syaepuloh Wakil Bupati yang sempat jadi pelaksana tugas (Plt) kurang lebih selama satu bulan, kini ditetapkan sebagai Bupati Karawang definitif, dan telah dilantik pagi ini, Senin (4/12/2023) oleh Pj Gubernur Jawa Barat di Gedung Sate, Bandung, melanjutkan masa periode 2021-2024.

Usai dilantik, Aep menyampaikan rasa syukurnya karena menjadi Bupati Karawang definitif selama kurang lebih satu tahun, ia menyebut banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah tentu ini amanah, saya melanjutkan masa periode bersama Teh Cellica kurang lebih satu tahun kedepan. Setelah definitif tentu lebih kuat secara regulasi karena kami masih punya PR terkait program pembangunan di Karawang," ujar Aep saat dihubungi detikJabar usai pelantikan.

Sejumlah pekerjaan utama yang masih tersisa, kata Aep, yakni adalah peningkatan ekonomi melalui UMKM, penurunan stunting, penyelesaian pembangunan di sisa tahun anggaran 2023, serta pengisian jabatan yang kosong, hingga menjalankan pekerjaan sesuai dengan visi-misi mereka saat maju di Pilkada 2021 lalu.

"Insyaallah di sisa periode ini akan kita maksimalkan sebaik mungkin, saya insyaallah akan menuntaskan pekerjaan kita. Arahan dari Pak Pj Gubernur juga akan segera kita tindaklanjuti," imbuhnya.

Diketahui, Aep Syaepuloh dilantik dan diambil sumpahnya bersama dengan dua kabupaten/kota lain, yakni Penjabat Walikota Banjar dan Penjabat Bupati Kuningan.

Aep sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas atau Plt Bupati Karawang mulai 4 November, mengisi kekosongan jabatan Bupati menggantikan Cellica Nurrachadiana yang mengundurkan diri pada 3 November 2023 lalu.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan, agar Bupati Karawang, Pj Wali Kota Banjar dan Pj Bupati Kuningan bisa menjalankan tugas dengan baik, serta memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, dan amanah dalam memimpin.

"Untuk Bupati, Pj Walikota, maupun Pj Bupati yang telah dilantik, saya harap bisa menjaga netralitas ASN dalam Pemilu 2024, serta menjaga stabilitas dan keamanan Pemilu 2024," ujar Bey, dalam pernyataan yang diterima detikJabar.

Ia juga berpesan agar para pemimpin daerah yang telah dilantik sering turun ke lapangan, apa lagi saat ini Jawa Barat sudah memasuki musim penghujan dan cuaca ekstrem di beberapa daerah.

Untuk itu, kata Bey, para kepala daerah yang telah dilantik perlu melakukan sejumlah langkah antisipasi cepat dalam menangani bencana, dan meminta masyarakat untuk waspada.

"Harus sering terjun langsung ke lapangan. Temui masyarakat. Beri arahan dan sampaikan kewaspadaan namun tetap tenang. Karena ada beberapa daerah di Jawa Barat yang memang rentan bencana alam seperti longsor, banjir, dan peristiwa lain," pungkasnya.


Istri calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh memulai safari politik dengan berkeliling wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah hingga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam kampanye perdananya, Siti akan mengunjungi pondok pesantren hingga bertemu para pelaku UMKM.

Keberangkatan Siti Atikoh dilepas langsung oleh Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, bersama Sekretaris TPN Hasto Kristiyanto. Rombongan Atikoh berangkat dari Gedung High End, Kebon Sirih, Jakarta.

Safari politik Atikoh dimulai Senin, 4 Desember 2023 hingga Kamis, 7 Desember 2023 mendatang. Ia didampingi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Wiryanti Sukamdani, saat safari politik berkeliling ke Jawa Barat, DIY dan Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelum melepas kegiatan, Ketua TPN Arsjad menyampaikan bahwa kegiatan safari politik Siti Atikoh merupakan salah satu program dari TPN. Arsjad menyebut, Siti Atikoh ingin mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Di mana, inti kegiatan safari politik ini nantinya akan menjadi masukan pada Ganjar Pranowo.

"Bu Siti Atikoh bagian dari keluarga Mas Ganjar yang ingin juga mendengar dari rakyat. Supaya nanti aspirasi masukan dari rakyat itu bisa masuk langsung ke Mas Ganjar," kata Arsjad, Senin (4/12/2023)

Arsjad menambahkan, bahwa saat ini telah memasuki masa kampanye Pilpres 2024. Baik Ganjar-Mahfud, tim pemenangan, hingga relawan akan turun mendengarkan aspirasi rakyat.

Selain merasakan hidup bersama rakyat, gerak bersama seluruh unsur pemenangan, Ganjar-Mahfud juga akan menyebarkan gagasan dan program yang akan dikerjakan oleh pasangan nomor urut 3 ini.

"Saat ini kita sudah mulai kampanye, Mas Ganjar makanya sudah berjalan sekarang, Pak Mahfud juga, Bu Atikoh juga, kemarin sudah minta Mas Alam Ganjar juga bertemu generasi muda untuk menggali bagaimana masukan-masukannya, dan juga Bu Yenny, Mas Sandi dan semua juga," ujarnya.

"Karena ini waktu memang sempit tapi kami ingin rakyat Indonesia mengenal lebih dalam Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, dan juga informasi mengenai gagasan-gagasan dan juga program dari Mas Ganjar dan Prof. Mahfud, bahwa yang penting disini bukan untuk Mas Ganjar tapi untuk rakyat Indonesia," sambung dia.

Arsjad pun meminta restu dan doa dari masyarakat Indonesia agar kegiatan safari politik Siti Atiqoh bertemu dan menyerap aspirasi masyarakat berjalan dengan lancar dan baik.

"Di sinilah bagian dari program TPN yang dimana Bu Siti Atiqoh akan mulai jalan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Insyaallah mohon doanya, mohon support dukungannnya. Mohon restu sekali lagi, Bu Atiqoh memulai safari poltiiknya," jelas Arsjad.

Sementara Siti Atikoh menyampaikan safari politik yang dijalaninya bukan sekadar silaturahmi dan tinggal bersama rakyat. Namun sekalian juga untuk menggali potensi wilayah setempat, misalnya potensi desa wisata hingga hasil kuliner setempat.

"Kalau untuk ke Jawa Barat ini ada beberapa titik yang pertama Cianjur, nanti kita mau sowan ya ke pesantren. Kemudian juga bertemu dengan UMKM, dan kita juga akan melihat sekaligus menggali potensi yang ada di sana seperti mungkin desa wisatanya, kulinernya," kata Atikoh.

Atikoh mengatakan dirinya juga akan banyak mendengar dan menyerap aspirasi masyarakat yang ditemui secara langsung di tempat-tempat umum seperti pasar.

Atikoh lantas menjelaskan mengapa memilih Jabar sebagai titik awal untuk melakukan safari. Menurutnya, Jabar dipilih karena letak geografisnya dekat dengan DKI Jakarta.

"Karena lokasinya kan aksesibilitasnya paling dekat dari Jakarta, jadi memulainya dari Jawa Barat, baru Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ya karena paling deket aja dulu," tuturnya.

Sebagai informasi, pada hari pertama safari politik ini, Siti Atikoh akan mengunjungi Pondok Pesantren Gelar Peuteuycondong, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Acara selanjutnya, menggelar pertemuan dengan Calon Anggota Legislatif (Caleg) di Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur.

Menjelang siang hari, Siti Atikoh bergeser ke Bandung untuk menggelar pertemuan dengan Pelaku UMKM dan Komunitas Perempuan KBB di Gedung BHS CImareme Cimareme, Ngamprah, Bandung Barat.

Kemudian, acara hari ini ditutup dengan silaturahmi akbar Atikoh Ganjar Bersama Majelis Taklim Se-Kabupaten Sumedang di Islamic Center Sumedang, Kotakulon, Kecamatan Sumedang.


Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono, sempat absen pemeriksaan terkait pernyataannya yang menyebut polisi tak netral dalam Pemilu 2024. Aiman dijadwalkan untuk diperiksa besok pagi.

"Sebagai tindak lanjutnya, maka tim penyelidik kembali telah melayangkan surat undangan klarifikasi terhadap Aiman Witjaksono untuk dilakukan klarifikasi yang diagendakan dilakukan pada hari Selasa, 5 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," kata Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (4/12/2023).

Sedianya, Aiman diperiksa terkait kasus tersebut pada Jumat (1/12) lalu. Namun, Aiman absen dengan alasan tim hukum masih melengkapi administrasi surat kuasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Safri mengatakan surat undangan klasifikasi besok sudah dikirimkan dan diterima di rumah Aiman Witjaksono pada Jumat (1/12) pada pukul 17.45 WIB. Penyidik Polda Metro Jaya akan mengklarifikasi langsung tudingan Aiman terkait polisi tak netral yang berujung pada pelaporan.

"Intinya tim penyelidik di tahap penyelidikan ini telah memberikan kesempatan terhadap yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasinya di hadapan tim penyelidik," ujarnya.

Hingga kini total 26 saksi sudah diperiksa terkait 6 laporan yang ada. Selain itu, ada total 10 orang saksi ahli yang sudah diperiksa juga, mulai dari saksi ahli hukum pidana, saksi ITE hingga Dewan Pers.

"Adapun total jumlah para saksi yang sudah dilakukan klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya adalah sebanyak 26 orang, yang terdiri dari saksi pelapor, dan saksi-saksi lainnya," imbuhnya

6 Laporan di Polda Metro Jaya

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, ada total enam aliansi masyarakat yang melaporkan Jubir TPN Aiman Witjaksono di Polda Metro Jaya terkait pernyataannya yang menuding polisi tak netral.

Keenamnya melaporkan Aiman Witjaksono terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Beberapa laporan tersebut antara lain laporan dari Front Pemuda Jaga Pemilu teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia dengan nomor LP/B/6819/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Jaringan Aktifis Muda Indonesia dengan nomor LP/B/6820/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Ada juga laporan dari Aliansi Gerakan Pengawal Demokrasi dengan nomor LP/B/6821/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, laporan Mahasiswa Jakarta dengan nomor LP/B/6822/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA, dan laporan dari Garda Pemilu Damai dengan nomor LP/B/6823/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Simak klarifikasi Aiman di halaman selanjutnya.


Pj Wali Kota Palembang Ratu Dewa mendorong pemantau pemilu berperan aktif dalam tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) di Palembang. Mereka diminta membantu Bawaslu jalannya tahapan Pemilu 2024.

"Pemantau pemilu yang sudah kita resmikan beberapa hari lalu, harus lebih aktif dalam membantu Bawaslu untuk memantau jalannya tahapan pemilu 2024, dan juga di lapangan antara pemantau pemilu dengan Bawaslu harus ada batasan yang jelas," katanya, Senin (4/12/2023).

Ratu Dewa menyebut pemantau pemilu ini menjadi salah satu unsur yang bisa melaporkan jika ada pelanggaran pemilu, selain masyarakat yang memiliki hak pilihnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemantau pemilu juga bisa melaporkan pelanggaran pemilu. Mereka juga harus terus berkoordinasi dengan Forkopimda setempat," katanya.

Dia berharap Pemilu 2024 bisa berjalan dengan lancar dan aman dengan sinergi dari seluruh pihak diyakini membuat Pemilu 2024 di Palembang sukses dan zero konflik.

"Saya mengharapkan semua pihak dapat bersinergi dengan baik untuk menciptakan pemilu yang berjalan lancar dan aman serta zero konflik di Palembang," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan meminta kepada pemantau pemilu agar terus meningkatkan kemampuan diri atas perannya sebagai pengawasan pemilu.

"Kita harus terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita sebagai pengawas pemilu, masih ada waktu beberapa bulan lagi menuju pemungutan suara pemilu serentak 2024, persiapan yang matang sangatlah penting dilakukan," katanya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambangi Pasar Raya Padang di Sumatera Barat hari ini untuk meninjau harga kebutuhan pokok. Ia mengatakan kenaikan harga menjelang akhir tahun tak bisa dianggap biasa.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin menindaklanjuti pernyataan Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabumimg Raka. Dalam blusukan ke Pasar Rawasari, Jakarta Pusat kemarin, Gibran sempat mengatakan pada akhir tahun harga bahan pokok selalu mengalami kenaikan.

"Harga naik itu bukan biasa. Harga naik itu harus diantisipasi, sebetulnya sangat mungkin dan bisa dilakukan asal proses produksi bisa distribusi, proses penjagaan harga oleh negara, oleh pemerintah dilakukan," kata Cak Imin di Pasar Raya Padang, Senin (4/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan mesti ada pengawasan terkait kebutuhan bahan pangan. Ia mengingatkan jangan sampai ada penundaan terkait logistik dan penyaluran barang.

"Bukan hanya pengawasan. Di-supply and demand. Jadi produksi yang paling pokok dijaga, sekaligus distribusi ini jangan sampai terhambat oleh logistik, oleh transportasi," katanya.

Ia mendapat aspirasi dari pedagang di Pasar Raya Padang jika ada indikasi daya beli masyarakat yang menurun. Ia mengatakan hal ini lantaran kondisi ekonomi di RI sedang tak baik-baik saja.

"Ya, karena harga naik, daya beli turun. Di sisi lain pendapatan masyarakat umum menurun karena ekonomi tidak baik-baik saja," ucapnya.

Adapun Gibran kemarin (3/12) saat berada di Pasar Rawasari, Jakarta Pusat, mengatakan kenaikan harga bahan pokok memang kerap terjadi saat penghujung tahun. Dia meminta masyarakat untuk turut serta berbelanja di pasar tradisional untuk membantu perekonomian para pedagang.

"Tapi yang jelas, karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional, kita ramein dan tadi kita lihat ini sudah jam 10.00 WIB tapi antusias warga luar biasa sekali," ujarnya.

Gibran kemudian ditanya oleh emak-emak soal cara menstabilkan harga bahan pokok. Wali Kota Solo itu mengatakan harga bahan pokok jelang tahun baru memang cenderung naik. Dia berharap turun lagi di awal tahun.

"Akhir tahun kan emang harganya lagi naik semua ini, mudah-mudahan awal tahun sudah stabil ya, ini dari sisi konsumen ini," ucapnya.

Saat blusukan ke pasar, Gibran dan Selvi tak lupa membagikan susu kepada masyarakat yang juga menjadi program mereka. Masyarakat sekitar pun antusias mengantre dan meminta susu.


Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana merespons komentar politisi PSI Ade Armando yang menyebut praktek politik dinasti yang sesungguhnya ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Komentar itu disampaikan Ade untuk mengkritik BEM UI dan UGM yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.

Huda Tri Yudiana mengatakan sebagai warga DIY dia turut tersinggung dengan komentar Ade Armando. Menurutnya, Ade harus belajar kembali mengenai peran besar DIY dalam terbentuknya Republik Indonesia.

"Saya sebagai rakyat Yogyakarta tersinggung jika Pak Ade Armando berstatement kurang pantas seperti itu. Saya minta Pak Ade Armando minta maaf dan belajar ulang tentang demokrasi dan sejarah NKRI," kata Huda melalui keterangan tertulis, Minggu (3/12/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengatakan Yogyakarta politik dinasti adalah kebodohan dan kedangkalan pemahaman yang memalukan. Anak-anak SD saja tahu bagaimana sejarah peran Yogyakarta terhadap NKRI," imbuh Huda.

Huda mengatakan, kepemimpinan Sri Sultan Hamengku Buwono dan KGPAA Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY telah melalui proses panjang hingga disahkan menjadi Undang-Undang Keistimewaan.

"Kepemimpinan Ngarsa Dalem (Sri Sultan HB) dan Paduka Pakualam (KGPAA Paku Alam) adalah kehendak masyarakat DIY yang disahkan menjadi Undang-Undang," jelasnya.

Huda menambahkan, Ade Armando mesti lebih cermat berkomentar sebagai politisi. Menurutnya, komentar politisi menunjukkan sikap politiknya.

"Jika memang demikian sebagai sikap politik ya silakan masyarakat menilai, tetapi saya tetap menilai statement itu tidak pantas dan menunjukkan kebodohan," pungkas Huda.

Ade Armando Kritik BEM UI-UGM soal Politik Dinasti

Dilansir detikNews, Minggu (3/12), politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti.

Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut dia, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023), dikutip dari detikNews.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," imbuh Ade.

Kemudian, Ade Armando menyinggung nama calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo. Menurutnya, Ganjar berperan menjadikan politik dinasti di Yogyakarta lewat undang-undang ketika masih menjabat sebagai anggota DPR RI.

"Ini ditetapkan melalui Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta yang dilahirkan pada 2012, dan salah satu anggota DPR yang berperan besar dalam kelahiran undang-undang itu adalah Wakil Ketua Panitia Kerja di DPR yang bernama Ganjar Pranowo," tegasnya.

"Pertanyaannya, kenapa mahasiswa diam saja menyaksikan politik dinasti yang jelas-jelas bertentangan dengan konstitusi ini? Apakah mereka takut? Atau memang nggak paham apa arti politik dinasti? Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat Indonesia akan selamat," lanjut dia.

Penjelasan Ade Armando Usai Dikritik

Ade Armando lantas menjelaskan lebih lanjut pernyataannya lewat video dalam cuitannya tersebut. Dia menegaskan kritiknya itu ditujukan kepada mahasiswa.

"Kritik saya itu ditujukan pada anak-anak BEM yang sok bicara politik dinasti, tapi nggak paham apa sesungguhnya politik dinasti," ucapnya.

Ade Armando tidak mempersoalkan banyak pihak yang mengkritiknya. Dia justru kembali menegaskan bahwa Yogyakarta lah yang menerapkan dinasti politik sesungguhnya.

"Ya Jogja menjadi daerah istimewa karena ada UU-nya. Sultan jadi gubernur karena ada UU-nya. Tapi itulah dinasti politik sesungguhnya. Jadi kalau BEM BEM itu memang anti politik dinasti, ya mereka harus berani bicara politik dinasti DIY," tegas dia.

Gaduh Ade Armando: Sebut DIY Politik Dinasti Berujung Permintaan Maaf


Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X angkat bicara terkait komentar politisi PSI Ade Armando tentang politik dinasti di DIY. Sultan mengatakan, soal DIY telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Komentar boleh, komentar kok nggak boleh. Boleh saja. Hanya pendapat saya, konstitusi peralihan itu kan ada (Pasal) 18 b kalau nggak keliru ya, yang menyangkut masalah pengertian Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi UU Keistimewaan itu juga mengamanatkan Gubernur Sultan dan Wakil Gubernur Pakualam," kata Sultan saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (4/12/2023).

Pasal 18B ayat 1 UUD 1945 yang dimaksud Sultan tertuang dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi 'Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sultan menjelaskan, DIY hanya melaksanakan amanat dari Undang-Undang tersebut. Mengenai anggapan politik dinasti yang disebut Ade Armando, Sultan mengatakan biar masyarakat yang menilai.

"Ya melaksanakan itu saja ya kan, dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DIY itu daerah istimewa, diakui keistimewaanya dari asal-usulnya dan menghargai sejarah itu. Itu aja, bunyi UU Keistimewaannya itu," terang Sultan.

Menurut Sultan, dalam UUD 1945 maupun Undang-Undang Keistimewaan yang mengatur pemerintahan di DIY juga tidak tertera kalimat dinasti.

"Kalimat dinasti atau nggak di situ juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan UU yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja UUD," pungkasnya.

Ade Armando Kritik BEM UI-UGM soal Politik Dinasti

Dilansir detikNews, Minggu (3/12), politisi PSI Ade Armando menyampaikan kritik kepada para mahasiswa, khususnya BEM Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gajah Mada (UGM), yang menggelar aksi protes terkait politik dinasti. Ade Armando menyebut BEM UI dan BEM UGM ironi lantaran, menurut Ade Armando, Daerah Istimewa Yogyakarta lah yang sebetulnya mempraktikkan politik dinasti.

Hal itu disampaikan Ade Armando lewat akun X-nya, @adearmando61. Dia mulanya menyoroti aksi BEM UI dan BEM UGM yang sempat digelar di Yogyakarta berkaitan dengan politik dinasti.

"Terus terang saya meragukan keseriusan para mahasiswa memperjuangkan demokrasi, misalnya saja saya baca bahwa ada gerakan aliansi mahasiswa di Jogja melawan politik dinasti, di video pendeknya tampil Ketua BEM UI dan Ketua BEM UGM, mereka gunakan baju kaos bertuliskan republik rasa kerajaan," kata Ade Armando seperti dilihat detikcom dalam akun X-nya, Minggu (3/12/2023).

Ade Armando menilai yang dilakukan BEM UI dan BEM UGM ironi. Dia beralasan yang jelas-jelas menunjukkan politik dinasti justru wilayah tempat mereka menggelar aksi yakni Yogyakarta.

"Ini ironi sekali karena mereka justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti, dan mereka diam saja. Anak-anak BEM ini harus tahu dong kalau mau melawan politik dinasti, ya politik dinasti sesungguhnya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, gubernurnya tidak dipilih melalui pemilu, gubernurnya adalah Sultan Hamengku Buwono ke-X yang menjadi gubernur karena garis keturunan," jelasnya.

Simak juga Video 'Ade Armando Nilai Gaya Ofensif PDIP ke Jokowi Sama Saja Bunuh Diri':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan istrinya, Siti Atikoh Supriyanti, bicara terkait komitmen untuk kesetaraan penyandang disabilitas. Keduanya kompak berpesan 'no one left behind' dalam pembangunan Indonesia.

Pesan Ganjar dan Siti Atikoh disampaikan bertepatan saat Hari Disabilitas Internasional pada Minggu (3/12/2023). Ganjar menemui para disabilitas Lombok di Graha Futsal, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), sedangkan Siti Atikoh berdiskusi dengan penyandang disabilitas di Jakarta Timur.

Ganjar Ingin Infrastruktur Ramah Disabilitas

Ganjar berkomitmen mendorong penyediaan inklusivitas infrastruktur, seperti perkantoran dan ruang publik yang ramah bagi disabilitas. Ganjar mengaku ingin adanya kesetaraan bagi kaum disabilitas dalam segala aspek.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi ada yang menyampaikan 'Di sini udah pakai kursi roda, Pak, tapi saya sulit untuk naik tangga, Bapak tolong berikan akses'. 'Pak saya tunanetra, tolong Pak saya berikan jalan ada tandanya dan kami tau'," kata Ganjar dalam keterangannya.

Maka, Ganjar pun berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang ramah bagi disabilitas. Salah satu upayanya, kata dia, melibatkan partisipasi masyarakat disabilitas dalam pembangunan infrastruktur akses publik.

Ganjar kemudian menceritakan pengalamannnya saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Saat itu, Ganjar mengatakan dirinya menekankan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan kaum disabilitas saat membangun infrastruktur.

"Saya sedikit punya pengalaman pada saat jadi gubernur waktu itu kelompok disabilitas adalah salah satu kelompok yang selalu kita ajak dalam musyawarah perencanaan pembangunan sampai di samping kelompok perempuan dan anak, inilah cara membuat setara semuanya dan tidak ada yang ditinggalkan, no one left behind," paparnya.

Kemudian, dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan ratusan kursi roda kepada penyandang disabilitas. Hal itu sebagai bentuk dukungan darinya.

Siti Atikoh Kaget Gaji Penyandang Disabilitas di Bawah UMR

Siti Atikoh berbicara terkait masalah pekerjaan bagi penyandang disabilitas di acara hari disabilitas internasional, Jakarta Timur. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama dalam segala aspek, tak terkecuali penyandang disabilitas.

"Salah satu yang memang poin kita yang harus kita perjuangkan bersama-sama adalah kesetaraan, bahwa Indonesia itu harus inklusif, mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan, pekerjaan, dan berkegiatan ekonomi," kata Atikoh dalam diskusi bersama penyandang disabilitas, Jakarta Timur, Minggu (3/11).

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyentil soal loyalitas kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ganjar lantas memberikan contoh dua kader PDIP yang sangat setia.

Dua orang yang dimaksud Ganjar adalah anggota DPR yang juga Ketua DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) Rachmat Hidayat dan Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy). Ganjar menyebut keduanya sebagai barang antik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Di sini ada Pak Rachmat. Sudah berapa periode di legislatif? Delapan? Beliau ini masuk kategori barang antiknya Ibu (Megawati)," kata Ganjar saat memberikan orasi politik di hadapan kader partai koalisi dan relawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (3/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada satu lagi orangnya di Solo (FX Rudy)," sambungnya.

Tak Ada yang 'Berani' dengan Rachmat dan Rudy

Rachmat memang dikenal sangat dekat dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran menjadi loyalis PDIP sejak era Orde Baru. Megawati pun sering menyebut nama Rachmat secara khusus dalam berbagai agenda internal partai. Bahkan, Megawati menyebut Rachmat dan FX Rudy sebagai pejuang setia PDIP.

Rachmat dan FX Rudy, kata Ganjar, adalah orang yang setia berjuang sejak PDIP belum menjadi partai besar seperti saat ini. Ia berkelakar tidak ada yang berani memarahi kedua kader PDIP itu.

"Di PDIP tokoh yang sejak awal berjuang sejak zaman pahit, digebukin, gelombangnya kuat dan sampai menang, adalah beliau ini. Salah satu yang tidak berani dimarahi kader lain adalah ini," imbuh Ganjar.

Wakil Rakyat Tak Boleh Baper

Pada kesempatan itu, Ganjar juga mengingatkan para calon legislatif (caleg) yang akan bertarung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 untuk mempersiapkan diri. Menurutnya, seorang legislator atau wakil rakyat tidak boleh terbawa perasaan alias baper jika dikritik rakyat.

"Karena tuan kita adalah rakyat. Kalau dikritik jangan baperan, kalau rakyat marah itu tandanya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Kalau kemudian istilah saya paling berat, diinjak pun harus ikhlas. Artinya merekalah yang harus kita perjuangkan lebih dulu ketimbang kita," imbuh Ganjar.

Ganjar menuturkan politik selalu memiliki sisi gelap dan terang. Menurutnya, seorang politikus tidak dapat melihat gemerlapnya saja, tetapi juga memerhatikan gelapnya kekuasaan.

"Gemerlap akan menggoda. Tapi, gelap itulah yang membutuhkan keikhlasan," tutur Ganjar.

Minta Kader Turun Langsung

Dalam orasi politiknya, Ganjar juga memberi arahan agar seluruh kader partai koalisi dan relawan turun langsung ke masyarakat. Ia meminta para caleg dan relawan untuk segera melakukan pemetaan politik menjelang Pemilu 2024.

"Meyakinkan orang penting, membuatkan situasi politik adem penting. Selesai dari sini, turun edukasi masyarakat, dengarkan mereka," imbuh Ganjar.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud TGB Zainul Majdi, perwakilan partai koalisi pendukung Ganjar-Mahfud, dan ratusan caleg dan relawan di NTB. Hadir pula para raja Nusantara dari NTB.

Sementara itu, TGB Zainul Majdi mengingatkan para kader partai koalisi bahwa sudah tidak ada lagi waktu untuk berleha-leha. Ia meminta para relawan untuk bergerak memenangkan Ganjar-Mahfud.

"Selesai dari acara ini, kembali ke desa, kembali ke kampung, ke dusun. Sampaikan ke keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita. Bahwa ini (Ganjar-Mahfud) yang terbaik untuk Indonesia," kata TGB.

Ganjar Sambangi Kediaman Boediono, Bahas Apa?


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, melakukan blusukan di Jakarta akhir pekan kemarin. Sejumlah lokasi di pusat Jakarta disambangi Gibran.

Dirangkum detikcom, Senin (4/12/2023), Gibran memulai aktivitasnya di Jakarta dengan berolahraga di car free day (CFD) pada Minggu (3/12) pagi. Gibran membagikan susu untuk warga. Gibran mulanya berjalan kaki dari kawasan Sarinah hingga Bundaran HI. Gibran tampak didampingi istrinya Selvi Ananda.

Sesampainya di Bundaran HI Gibran terlihat membagikan susu kepada anak kecil hingga masyarakat lainnya yang tengah berolahraga. Warga pun antusias menerima susu dari putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Satu per satu warga mengantre untuk mendapatkan susu tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terima kasih banyak Mas Gibran susunya," kata warga setelah mendapatkan susu dari Gibran.

Dalam kegiatan, Gibran juga terlihat menyapa beberapa warga yang tengah berolahraga. Gibran melihat komunitas parkur, pertunjukan live music, hingga mendatangi dan berbincang dengan beberapa pedagang.

Tampak hadir mendampingi Gibran sejumlah politikus seperti Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio, politikus PAN Sigit Purnomo Syamsuddin atau Pasha Ungu, Zita Anjani, Uya Kuya, serta Waketum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Bantah Sedang Lakukan Kampanye

Kawasan CFD diketahui telah disepakati untuk bebas dari kampanye politik. Gibran menegaskan kegiatan pada Minggu (3/12) kemarin bukanlah kampanye.

"Kan tanpa alat peraga kampanye, ini kosong dan kita kan nggak melakukan pengajakan untuk pencoblosan atau apa kan nggak," kata Gibran di Bundaran HI, Minggu (3/12).

Gibran mengatakan alasan dirinya juga membagikan susu di CFD. Dia menyebut bagi-bagi susu juga menjadi bagian dari programnya.

"Ya kita pilih lokasi yang paling dekat saja dan paling banyak massanya. Ya itu kami salah satu dari program kami kan ada program makan siang dan susu gratis," imbuhnya.

Blusukan ke Pasar Rawasari

Gibran lalu melanjutkan blusukannya ke Pasar Rawasari, Jakarta Pusat. Di lokasi itu Gibran dihampiri seorang ibu-ibu bernama Sonya (50) yang mengaku sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2 periode.

Mulanya Gibran mendatangi satu per satu kios pedagang yang ada di sana. Tiba-tiba, Sonya datang menghampiri Gibran dan bertanya terkait program kerjanya.

"Saya perlu tahu dulu programnya untuk mendukung Mas Gibran. Saya pendukung Pak Jokowi dua periode," kata Sonya bertanya kepada Gibran.

Gibran pun menjawab pertanyaan Sonya dengan membeberkan sejumlah program kerja dan visi misi dirinya bersama pasangannya, Prabowo Subianto. Mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk lansia hingga kredit mudah untuk generasi milenial.

"KIS Lansia, dana abadi pesantren, untuk ibu anak ada kartu anak sehat, makan anak gratis di sekolah, terus kredit kaum milenial untuk anak-anak muda kreditnya kita permudah, pesantren. Untuk sementara itu, banyak," jawab Gibran.

Kembali ke Sonya, dia mengatakan harus tahu terlebih dahulu program kerja Gibran meskipun dirinya pro Jokowi dua periode. Sebab, kata Sonya, program kerja paslon akan berdampak pada masyarakat nantinya.

"Saya masih melihat dulu soalnya dia terlalu muda, maaf dia terlalu muda buat saya. Saya minta program dia saya mau tahu visi-misi nya apa untuk masyarakat," kata dia.

"Visi-misi dia harus jelas dulu untuk masyarakat, karena saya harus tahu, masyarakat banyak dan banyak orang-orang sudah, banyak sekali," sambung Sonya.

Cek Harga Bahan Pokok

Gibran blusukan didampingi istrinya Selvi Ananda. Gibran dan Selvi membeli beberapa bahan pokok mulai dari sayuran hingga cabai.

"Tadi kita cek beberapa harga ya terutama cabai ya, agak naik. Tadi kita belanja beberapa ini juga buah-buahan sayur, dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol itu cabai ya, cabai agak mahal di Rp 95 ribu mungkin akhir-akhir tahun ya," kata Gibran kepada wartawan di lokasi.

Gibran mengatakan kenaikan harga bahan pokok memang kerap terjadi saat penghujung tahun. Dia meminta masyarakat untuk turut serta berbelanja di pasar tradisional untuk membantu perekonomian para pedagang.

"Tapi yang jelas, karena ini sudah mendekati akhir tahun, kita dorong semua warga untuk belanja di pasar tradisional, kita ramein dan tadi kita lihat ini sudah jam 10.00 WIB tapi antusias warga luar biasa sekali," ujarnya.

Gibran kemudian ditanya oleh emak-emak soal cara menstabilkan harga bahan pokok. Wali Kota Solo itu mengatakan harga bahan pokok jelang tahun memang cenderung naik. Dia berharap turun lagi di awal tahun.

"Akhir tahun kan emang harganya lagi naik semua ini, mudah-mudahan awal tahun sudah stabil ya, ini dari sisi konsumen ini," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Sumut. Kedatangannya di Sumut tersebut disambut ketua TKD AMIN Sumut Edy Rahmayadi.

Sebagai TKD AMIN di Sumut, Anies pun yakin, mantan Gubernur Sumut tersebut bakal mampu memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 tersebut menang di Sumut. Meski pun di Sumut PDIP menang pada pemilu 2019.

"Banyak di sini ada garda-garda penggerak yang luar biasa. Itu Pak Edy yang hadir di sini Pak Edy akan menjadi motor penggerak yang luar biasa," kata Anies Baswedan di Medan, Minggu (3/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain sosok Edy, Anies juga yakin pada Ketua Bappilu NasDem Prananda Surya Paloh. Anak dari Ketum NasDem Surya Paloh tersebut dinilai dapat membantu memenangkan AMIN di Sumut.

Dengan bantuan partai pengusung dan relawan, Anies yakin motor pemenangan AMIN di Sumut bakal bekerja maksimal memenangkan pasangan AMIN.

"Yang kedua di sini ada Bang Prananda yang sudah terus menerus berjuang di dapilnya di sini insyaallah jadi penggerak dan pimpinan-pimpinan Partai Nasdem, PKB, PKS dan para relawan semua. Insyaallah ini akan menjadi motor penggerak perubahan Indonesia sendiri di Medan khususnya," ucapnya.

Anies mulai kampanye di Sumut, Minggu (3/12/2023). Anies Baswedan tiba di di Bandara Kualanamu, Deli Serdang, pukul 09.58 WIB.

Di Sumut Anies menghadiri acara Haul Guru ke-21 Saidi Syekh H. Amir Damsar Syarif Alam di Pesantren Naqsyabandiyah Jabal Qubis di Tanjung Morawa, Deli Serdang. Kemudian menyapa masyarakat Sumut di Gor Mini Futsal di Jalan Pancing, menghadiri agenda Desak Anies bersama mahasiswa dan milenial di Pos Bloc Medan serta berdialog dengan masyarakat di salah satu kafe di Medan Tembung. Anies juga langsung kembali ke Jakarta pada Minggu malam.

Anies Sebut Bakal Bawa Program BOTI ke Nasional


Youtuber Fariz Egia Gamal maju sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta. Namun, dia memperkenalkan diri sebagai calon independen.

"Gua ini menganggap diri gue sebagai Caleg Independen," ucap Gamal, di salah satu video 'Jangan Mau Jadi Relawan Politik!!!' yang diunggah di akun YouTube-nya, GAMAL, seperti dilihat detikcom, Jumat (1/12/2023).

Gamal lahir di Bekasi, 31 Desember 1993. Dia mendapat gelar Sarjana dari Universitas Indonesia (UI) tahun 2018, dan Magister di Universitas Prasetya Mulya tahun 2020.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gamal menyebut calon independen bukan berarti caleg tanpa partai. Sesuai dengan sistem Pemilu di Indonesia, dia harus dicalonkan oleh partai politik untuk maju sebagai Caleg.

Dia pun telah memilih partai untuk bertarung di Dapil 7 Jakarta meliputi Setiabudi, Kebayoran Baru, Cilandak, Kebayoran Lama, dan Pesanggrahan.

"Di partai cuma numpang slot doang, nggak lebih. Terima kasih diizinin, nggak bayar. Nggak ada pake baju partai, nggak pernah aktif, tidak mengamalkan ideologi partai," katanya.

"Gua nggak peduli sama partai-partaian, yang Gua peduli sama diri sendiri, pikiran gua sendiri. Ngapain gua mikirin partai? Kalau gue menang, ya partai juga untung dapat suara gua juga. Ya sebatas gitu aja. nggak lebih," katanya.

Emang boleh se-independen itu? Apa nggak takut dimanfaatkan partai? Program apa yang ingin diusung Gamal? Saksikan di detikPagi segmen Waktunya Milih!, Selasa (5/12) pukul 10.00 WIB!


Format debat cawapres yang berbeda di Pemilu 2024 tengah menuai sorotan. Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungkap usulan itu justru berasal dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Isu debat cawapres yang berbeda ini memanas usai capres nomor urut 1, Anies Baswedan, sempat mengaku terkejut dengan keputusan KPU RI yang tidak secara khusus mengadakan debat antarcawapres. Anies mengatakan pembahasan bersama soal format debat belum dibicarakan dengan semua tim pasangan capres-cawapres.

"Maka itu kita terkejut. Belum berbicara bersama tapi sudah ditetapkan. Nah, nanti pada waktunya surat itu juga akan disampaikan (pandangan tim Anies-Cak Imin ke KPU)," ujar Anies kepada wartawan di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta Pusat, Sabtu (2/12/).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menjelaskan, Tim Amin sebelumnya sudah mengirimkan surat ke KPU untuk mengusulkan terkait format debat capres-cawapres. Sebab dari Tim Amin sendiri merasa belum pernah diajak berbicara soal hal tersebut.

"Pengalaman kami dulu, selalu tiga tiga paslon ada utusan yang diajak bicara. Merumuskan bersama-sama," ujarnya.

TKN Ungkap Usulan Format Debat Cawapres Berbeda Berasal dari Timnas AMIN

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H. Wibowo, menyebut beda format debat cawapres belum dibicarakan bersama. Menurut Dradjad, narasi dan persepsi yang berkembang kemudian menjadi liar dengan pihaknya menjadi tertuduh yang mengusulan beda format debat cawapres.

"Seolah-olah hal itu dilakukan untuk memberi keuntungan kepada pak Prabowo, dan lebih khusus lagi kepada Mas Gibran," kata Dradjad dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (3/12).

Dradjad tidak ingin apa yang disebutnya sebagai fitnah terhadap kubu Prabowo-Gibran terus berlarut-larut. Dradjad kemudian membeberkan hasil rapat/diskusi KPU dengan perwakilan ketiga paslon di kantor KPU pada 29 November 2023.

Dradjad menyebut kubu Prabowo-Gibran diwakili delegasi yang terdiri dari 6 orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah. Dradjad memang tidak hadir karena mendapat tugas lain namun dia menyebut pihaknya mempunyai notulen internal.

"Rapat tersebut dibuka oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari, dilanjutkan dengan paparan dari KPU mengenai tanggal, tempat, tema, format acara, desain dan susunan acara debat. Setelah itu perwakilan setiap paslon diberi kesempatan menyampaikan masukan/usulan," kata Dradjad.

Dradjad kemudian menyebutkan usulan kubu Anies-Imin atau AMIN dalam rapat tersebut. Dia membeberkan bunyi pernyataan kubu AMIN yang, katanya, mengusulkan agar capres dan cawapres hadir bersama di setiap sesi debat dengan KPU nantinya menentukan porsi waktu berbicara.

"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan/usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu/porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'. Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," kata Dradjad.

Dradjad menyebut, ketika mendapatkan giliran berbicara, perwakilan Prabowo-Gibran menyampaikan beberapa masukan dan usulan. Pihak Prabowo-Gibran disebutnya hanya bersifat menyetujui usulan perwakilan AMIN.

"Dengan demikian, jelas dan gamblang bahwa Presiden Jokowi sama sekali tidak melakukan intervensi urusan debat kepada KPU. Bahkan saya pribadi meyakini beliau tidak mengetahui tentang adanya usulan tersebut," ujar Dradjad.

"Merujuk notulen internal kami, yang kami pahami adalah bahwa usulan tersebut datangnya justru dari tim Anies-Muhaimin. Karena itu, saya pribadi terkejut membaca bahwa capres Anies Baswedan terkejut. Merujuk notulen internal kami, tim Anies sudah berbicara dan bahkan yang mengusulkannya," katanya.

Simak Video 'Jawaban Tim AMIN Disebut TKN Sebagai Pengusul Perubahan Format Debat':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya