Pemilu 2024 diharapkan menjadi momen kritis dalam histori bangsa ini, yang mana kontinuitas demokrasi kita tergantung pada bagaimana kita mengimplementasikan proses pemilihan ini dengan bermartabat. Pada pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak, kontestan yang akan berlaga meliputi tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden; 18 partai politik di tingkat nasional dan enam partai politik di aras lokal; 668 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah; 9917 calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kini peluit pertandingan antarpeserta Pemilu 2024 pun telah ditiup. Tahapan pemilu memasuki fase krusial, yakni masa kampanye. Sebagaimana sudah dimaklumi bersama, telah ditetapkan bahwasanya tanggal 28 November 2023 merupakan hari perdana dimulainya waktu kampanye untuk para peserta Pemilu 2024. Seperti kita pahami pula bahwa kampanye adalah suatu kanal atau program yang esensial dalam mendukung "pesta" pemilu.

Kampanye merupakan sebuah mekanisme untuk mengintroduksikan diri serta memaparkan sebuah visi dan misi. Kampanye akan dilaksanakan hingga 10 Februari 2024 atau kurang lebih selama 75 hari, terbagi ke dalam dua etape. Pertama, tahapan pelaksanaan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada publik, pemasangan alat peraga kampanye (APK), maupun debat pasangan calon presiden dan wakil presiden serta media sosial, yang dimulai 28 November sampai dengan 10 Februari 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, tahapan pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, serta media daring, yang dimulai 21 Januari 2024 hingga 10 Februari 2024. Selama dalam kurun waktu dua setengah bulan itulah, para peserta pemilu dipersilakan untuk saling beradu visi, misi, beserta program-programnya. Mereka akan berkompetisi mendiseminasikan konsep dalam kerangka merayu para pemilih.

Mereka juga akan menyuguhkan pusparagam gerakan dan manuver untuk mencari atensi para pemilih. Dalam hal ini, substansinya para kontestan pemilu diberi kans guna memanfaatkan ruang serta waktu yang telah ditetapkan untuk mempengaruhi calon pemilih sebelum mereka mencoblos di bilik-bilik suara secara simultan pada 14 Februari tahun depan.

Taat Regulasi

Salah satu kunci dari keberhasilan pemilu sejatinya adalah seberapa berkualitas dilaluinya masa kampanye. Untuk itu, pada momen kampanye ini para peserta pemilu haruslah berkampanye dengan taat regulasi. Patokan-patokan kampanye mestinya dipahami dengan sebaik mungkin oleh saban kontestan. Toh, telah ditandaskan pula hal-ihwal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan tatkala kampanye.

Dari segi materi kampanye, aturannya sudah memberikan garis demarkasi yang asertif bahwasanya inti kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara kita, yakni Pancasila ataupun Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), dan juga terkait dengan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kampanye juga tak diperkenankan melakukan kegiatan yang dapat membahayakan keutuhan NKRI; tidak melakukan penghinaan terhadap seseorang atau hal yang berkaitan dengan Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA), calon, dan/atau peserta pemilu yang lain; tidak mengagitasi dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; tidak mengganggu ketertiban umum; tidak mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain. Selain itu pula, tidak diperbolehkan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu; tidak menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya kepada peserta kampanye.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 28 Tahun 2018 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Perbawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, kampanye juga mesti dilakukan secara sopan (menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada khalayak); tertib dalam artian tidak mengganggu kepentingan umum; mendidik (memberikan informasi yang berfaedah serta mencerdaskan pemilih); bijak juga beradab (tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau pasangan calon lain); lalu tak jua bersifat provokatif.

Rambu-rambu regulasi yang ada tersebut apabila dilanggar pastinya bisa berujung dengan pemberian sanksi, mulai dari yang ringan (berupa peringatan) sampai yang berat, seperti dianulirnya sebagai peserta pemilu hingga sanksi pidana. Atas kausa tersebut, penting kiranya dimengerti bahwasanya dengan memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu regulasi a quo, niscaya para peserta kampanye dapat terhindar dari sanksi yang ada.

Pola Komunikasi

Kegiatan kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu sesungguhnya merupakan proporsi dari apa yang dinamakan pendidikan politik. Maka dari itu sejatinya ikhtiar untuk mengejawantahkan kampanye yang bermartabat di kalangan elite harus pula mendapatkan vibrasinya hingga menyentuh pada tataran level masyarakat kalangan akar rumput.

Pola komunikasi elite politik hendaknya mampu meliterasi semangat juga kesadaran berperilaku harmonis serta rasional di kalangan warga (termasuk lewat media) dan menembus sekat-sekat perbedaan kelompok sosial yang ada. Elite politik di sini mesti terbiasa membangun integritas politik dari dalam diri juga lembaganya sehingga edukasi kampanye kepada publik bisa dimulai dari keteladanan menghargai disparitas, baik itu via ucapan, gestur, dan sikap nyata, aksentuasinya di media sosial, media massa serta media elektronik.

Hentikan politik 'persilatan lidah' yang tak perlu, politik saling menyalahkan, dan bikin gaduh di mana bisa mendegenerasi bibit-bibit kebersatuan maupun kerukunan dalam masyarakat. Pada akhirnya dengan mengamalkan kampanye nan bermartabat sejatinya merupakan bagian integral dari proses demokratis yang sehat. Klimaksnya dari perihal ini semestinya bisa menjadi suatu kontinum yang sangat memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan terinformasi serta notabene menyukseskan kontestasi pemilu sebagai democratic party yang jujur, adil, juga beradab.

Yulianta Saputra, S.H, M.H dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye dan memanen kol bersama kelompok petani holtikultura di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat. Anies menerima keluhan petani terkait kelangkaan pupuk bersubsidi.

"Mereka sampaikan yang paling utama yang kita rasakan di mana-mana, adalah soal kelangkaan pupuk yang dibutuhkan di kawasan ini. Jadi ngobrol dengan para petani dan mereka menyampaikan yang menjadi permasalahan utama, beberapa, satu adalah soal pupuk, kelangkaan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi dan mereka sampaikan bahwa sebaiknya sudah harus ada langkah baru untuk memastikan bahwa terjadi ketersediaan pupuk sesuai dengan kebutuhan yang ada di petani dan kebutuhannya sudah bisa diprediksi sebetulnya karena siklus produksi itu kan dari tahun ke tahun sama dari musim ke musim sama, tinggal supply pupuknya," kata Anies kepada wartawan di Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan para petani juga mengeluhkan terkait pemanfaatan lahan. Dia menyebutkan para petani di Pangalengan ingin bekerja di lahan milik negara yang tak dimanfaatkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lalu hal yang kedua disampaikan juga di sini tentang pemanfaatan lahan, ada lahan lahan milik negara yang mereka ingin bisa gunakan agar mereka bisa berproduksi, dan mereka mengharapkan untuk diberikan kesetaraan kesempatan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di tempat ini yang dalam pantauan mereka lahan itu sering tidak dimanfaatkan dengan optimal, ini persoalan penting menurut kami karena memang pada akhirnya tanah-tanah atau aset negara itu memang perlu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan rakyatnya. Apalagi kalau untuk kegiatan pertanian, kalau untuk pertanian artinya lahan itu menjadi lahan produktif yang bisa meningkatkan pasokan pangan kita," ujarnya.

Keluhan ketiga yang diterima Anies yakni berkaitan dengan kredit. Dia mengatakan para petani mengeluhkan kredit usaha rakyat (KUR) yang tetap mengharuskan adanya agunan.

"Lalu persoalan kredit, kredit ini tadi disampaikan sulitnya untuk mendapatkan kredit walaupun secara peraturan itu KUR tidak memerlukan agunan tapi dalam pelaksanaannya mereka mengeluhkan bahwa KUR itu tetap mengharuskan ada agunan dan ini kerepotan di lapangan. Bahkan mereka mensinyalir ada kebijakan yang meniadakan sektor pertanian di dalam pemberian kredit," ujarnya.

Anies mengatakan produksi pangan di Indonesia masih dalam kondisi baik. Dia mengatakan bakal melakukan reformasi kebijakan tata niaga pangan.

"Jadi kami sampaikan juga kepada mereka prioritas kita adalah reformasi tata niaga pangan, karena produksi pangan kita sesungguhnya baik tetapi tata niaganya harus dikoreksi, supaya petani mendapatkan harga jual yang lebih baik bagi konsumen yang menggunakan hasil-hasil pertanian harganya tidak bisa lebih murah," ujarnya.

Lebih lanjut, Anies mengatakan persoalan pangan akan menjadi prioritas koalisi Anies-Cak Imin atau AMIN. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berjanji membuat perubahan agar para petani memperoleh penghasilan tinggi namun tetap menjual dengan harga terjangkau.

"Jadi itu yang akan kita kerjakan sama-sama itu sebabnya di hari kedua ini kami sengaja datang ke Pangalengan, bertemu dengan para petani, kami ingin menyampaikan pesan bahwa persoalan pangan adalah persoalan prioritas utama kami. Itulah yang kami akan perbaiki sama-sama, itu yang kami akan membuat reform sehingga harapannya nanti petani-petani bisa mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, tapi juga keluarga-keluarga mengkonsumsi dapat harga yang lebih terjangkau. Kemudian ngobrol tadi dapat banyak masukan nanti kita bawa untuk agenda perubahan kita," ujarnya.


Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mendukung langkah Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) untuk menegakkan hukum netralitas ASN jelang Pemilu 2024. Bagi Bahtiar, netralitas ASN merupakan harga mati yang wajib dilaksanakan.

"Netralitas ASN wajib. Harus. Karena itu perintah konstitusi dan silakan aturan hukum ditegakkan," ujar Bahtiar kepada wartawan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (29/11/2023).

Meski begitu, Bahtiar enggan menanggapi lebih lanjut terkait temuan Bawaslu Kota Makassar tentang adanya dugaan oknum ASN Dinas Pendidikan (Disdik) yang ikut di acara jalan santai capres-cawapres di Makassar beberapa waktu lalu. Dia mengaku hal itu di luar dari kewenangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanya Bawaslu saja. Karena bukan wilayah saya itu," sebutnya.

Di sisi lain, Bahtiar pada dasarnya sepakat dengan langkah Bawaslu untuk mengusut dugaan tersebut. Dia menuturkan memang sudah demikian tugas Bawaslu untuk menindak dugaan pelanggaran netralitas ASN jelang Pemilu 2024.

"Saya setuju dengan tugas Bawaslu menegakkan hukum tentang netralitas," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Makassar menemukan ASN Disdik Sulsel dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengikuti jalan sehat yang dihadiri kandidat capres dan cawapres. Pihaknya pun tengah menyelidiki dugaan pelanggaran netralitas terhadap keduanya.

Temuan itu diungkapkan dalam konferensi pers di kantor Bawaslu Makassar pada Selasa (28/11). Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu sejak 25-26 November 2023.

"Ada kami temukan seorang ASN dari dinas pendidikan provinsi. Insyaallah akan kami lakukan penelusuran apakah betul itu ASN atau tidak, yang jelas ada di lokasi kejadian dan memakai atribut Korpri," ujar Ketua Bawaslu Makassar Dede kepada wartawan, Selasa (28/11).

Dede tidak merinci secara detail sosok ASN yang dimaksud, termasuk staf PPS yang diduga melanggar. Dia menambahkan staf PPS juga diduga merupakan tenaga non-ASN Pemkot Makassar atau disebut Laskar Pelangi.

"Ada juga kami temukan staf PPS di salah satu kelurahan hadir. Meskipun statusnya Laskar Pelangi tapi kami menganggap dia adalah staf PPS, dia adalah bagian penyelenggara," tambahnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyatakan tidak mengundang capres dan cawapres mana pun dalam kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat. PA 212 mengatakan kegiatan ini murni untuk memanjatkan doa bagi keselamatan NKRI dan Palestina.

"Kami pastikan tidak mengundang capres-cawapres mana pun. Karena ini acaranya munajat untuk keselamatan umat menjelang Pemilu 2024 dan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina," kata Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11/2023).

Namun pihaknya tidak menolak apabila nantinya ada capres dan cawapres yang akan hadir. Tapi, lanjut Novel Bamukmin, PA 212 tidak akan memberikan panggung kepada capres dan cawapres tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Undangan ini kan umum terbuka, ya kita tidak bisa tolak juga kalau mereka akan hadir, tapi kita tidak bisa kasih sambutan," katanya.

Munajat 212 digelar pada Sabtu (2/12) pada pukul 03.00-09.00 WIB. Kegiatan akan diawali salat tahajud dilanjutkan munajat dan tausiah dari para ulama.

Namun persiapan panggung sudah dimulai sejak Jumat (1/12) pagi. Novel Bamukmin mengklaim Munajat 212 akan dihadiri oleh jutaan orang.

"Insyaallah 3 juta orang (akan hadir)," katanya.

Habib Rizieq Belum Pasti Hadir

Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat, rencananya dihadiri sejumlah tokoh ulama. Persaudaraan Alumni (PA) 212 selaku penyelenggara belum bisa memastikan Habib Rizieq Shihab (HRS) akan hadir dalam kegiatan tersebut.

"Kita tidak tahu apakah Habib Rizieq akan datang atau tidak. Waktu di At-Tin kita upayakan hadir, cuma kan masih pembebasan bersyarat (sehingga) tidak mendapatkan izin dari kejaksaan," kata Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin.

Novel Bamukmin mengatakan pihaknya mengupayakan untuk menghadirkan Habib Rizieq Shihab dalam kegiatan ini. Sore ini pihak pengacara HRS akan berkomunikasi dengan kejaksaan untuk memperoleh izin tersebut.

"Sore ini pengacara komunikasi ke Kejaksaan, nanti lihat perkembangannya," katanya.

Ulama yang akan hadir di antaranya Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), tokoh dari MUI, hingga menantu Habib Rizieq Shihab.

"(Ulama yang akan hadir) ulama-ulama elemen 212, Aa Gym, tokoh-tokoh ulama nasional, termasuk MUI yang kemarin komandan Geranati," katanya.

"(Menantu Habib Rizieq) hadir, beliau kan penyelenggaranya, Ketum FPI hadir, GNKPF Yusuf Martak nggak tahu nih hadir apa tidak, karena beliau kan jadi tim AMIN," katanya.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) telah memberikan izin kegiatan Munajat 212 tersebut. Surat tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

"Izinnya dari DKI, kami prinsip setuju dengan syarat tidak untuk kegiatan politik," ujar Setya, Selasa (28/11).

Simak juga Video: Ijtima Ulama 2023 Bakal Bahas Palestina-Arah Dukungan Capres

[Gambas:Video 20detik]


Mendekati Pemilu, semakin santer terdengar mengenai istilah-istilah dalam Pemilu, salah satunya adalah "dapil". Untuk lebih memahaminya, berikut penjelasan mengenai dapil, meliputi pengertian, tujuan, pembagian wilayah, prinsip, dan pihak yang berwenang.

Mengutip situs KPU, dapil ini berlaku untuk pemilihan anggota legislatif daerah, seperti DPRD kabupaten. Satu dapil biasanya terdiri atas 1 atau lebih wilayah, tergantung jumlah penduduknya.

Dapil ini menjadi hal yang krusial karena nantinya di sinilah para calon anggota legislatif akan kampanye dan mengkontestasikan program-program yang mereka punya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apa Itu Dapil Pemilu?

Pengertian Dapil

Daerah Pemilihan atau Dapil, merupakan kumpulan kecamatan atau gabungan kecamatan yang dibentuk berdasarkan jumlah penduduk, menjadi unit wilayah dalam suatu daerah.

Tujuan Dapil

Dapil dibentuk untuk mengatur alokasi kursi, menjadi dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan menentukan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dapil berperan sebagai sebagai tempat di mana para calon legislatif bersaing dan berkontestasi untuk mendapatkan dukungan suara. Sistem Dapil adalah manifestasi dari representasi politik dan demokrasi perwakilan yang bertujuan agar rakyat dan wakil rakyat yang terpilih tetap dapat menjaga hubungan dan komunikasi kepentingan setelah Pemilu selesai.

Melalui sistem Dapil, konstituen dapat mengetahui siapa yang mewakili suara dan aspirasi mereka, dan kepada siapa mereka dapat menuntut akuntabilitas. Demikian pula, wakil rakyat mengetahui siapa yang mereka wakili dan kepada siapa mereka harus bertanggung jawab atas amanah kekuasaan yang diembannya.

Pembagian Wilayah Dapil

Dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelaskan bahwa penentuan dan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) di berbagai negara dilakukan dengan menggunakan prinsip equal population dengan menetapkan quota population terlebih dahulu.

KPU menerapkan rumus penghitungan dengan Bilangan Pembagi Penduduk (BPPd), di mana jumlah penduduk berkorelasi dengan jumlah kursi yang diperoleh. Dengan kata lain, harga kursi antar Dapil diupayakan setara melalui BPPd, yang menjadi nilai ideal dalam konteks pengelompokan wilayah.

Proses pembagian wilayah ini kemudian menimbulkan "bias harga kursi" di setiap dapil, terutama karena adanya keharusan alokasi kursi maksimal dan minimal.

Prinsip Dapil

Dalam penyusunan dapil, terdapat tujuh prinsip menurut pasal 185 UU No 17 tahun 2017, yaitu:

Kesetaraan nilai suara Ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; Proporsionalitas; Integralitas wilayah Berada dalam satu wilayah yang sama Kohesivitas Kesinambungan

Pihak yang Berwenang

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, KPU memiliki kewenangan untuk merancang dan menetapkan Daerah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Demikian informasi mengenai dapil meliputi pengertian, tujuan, pembagian wilayah, prinsip, dan pihak yang berwenang. Semoga bermanfaat!

Artikel ini ditulis oleh Muthia Alya Rahmawati peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Eks Pengacara Eliezer Berjuang di Dapil Neraka


Pada Pemilu 2024 nanti, rakyat Indonesia akan memilih capres dan cawapres. Selain itu, masyarakat di daerah juga akan memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Lalu, siapa saja nama calon legislatif (caleg) tetap untuk posisi anggota DPRD Provinsi DIY dari Dapil 5 dan 6 Kabupaten Sleman? Berikut ini daftar lengkapnya.

Mengutip PKPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi DPR dan DPRD (Provinsi dan Kabupaten) yang disahkan pada 6 Februari 2023 lalu, Sleman termasuk bagian dari dapil 5 dan 6.

Berikut ini adalah daftar nama caleg DPRD DIY dapil 5 dan 6 Kabupaten Sleman yang bisa dijadikan gambaran bagi warga Sleman untuk menentukan pilihan perwakilannya, dikutip dari laman resmi KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Daftar Nama Caleg DPRD Provinsi DIY Dapil 5

Total jumlah caleg untuk DPRD Provinsi DIY dari Dapil 5 adalah 113. Berikut ini rincian nama sesuai dengan partai pengusung dan nomor urutnya:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Rahayu Widi Nuryani, S.H., M.H. Jumiranto Mohammad Nastain, S.Ag. Resar Arias Putra Sumiyati Muhammad Haidar Hakim, S.H. Dhiki Cahyo Susanto Nur Ginanjar Karim Baby Fachnaz Ummi Jihadil

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Anton Prabu Semendawai, S.H., M.Kn. Freeda Musthikasari, S.E., M.M. Daniel Damaledo, S.E. Subandi Kusuma, S.H., M.H. Rizki Karolina Rehlitna, S.H. Iqbal Gilangahdhan Aryagi Anggoro Suryo Ponco Meralda Amala Istighfarin, S.H., M.Kn. Yudi Sutama, S.I.P., M.Pd.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Hj. Yuni Satia Rahayu, S.S., M.Hum. H. Koeswanto, S.I.P. Yan Kurnia Kustanto, S.E. Gimmy Rusdin S., S.E. H. Jani Sulistiyo, S.T. Ariani Sundari, S.H. Sukabiwata, S.I.P. apt. YB. Arya Primantana, S.Si., M.M. Cintya Amanda Labetta Arie Seno, S.H.

Partai Golongan Karya (Golkar)

Janu Ismadi, S.E. Drs. Raden Wisesa Handaka Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes. Nurcholis Suharman, S.I.P., M.Si. Wahyu Widayati, S.Pd. Suwimbar, S.E. Prawoto Priyo Hartono, S.H. Agung Nugroho, S.H., M.Sc. dr. Anna Monita

Partai NasDem

Hj. Widja Ani Setyawati, S.T., S.Pd. Cornus Dwisaptha H., S.Sos., M.I.P. Santi Mulyani Umi Hidayati, S.E. H. Wisnu Aji Surya Prabowo, S.I.P. Sukamta Rahmah Linaily Fauziyah Amanti Ikhsaningsih Felix Budiantoro

Partai Buruh

Safarianto

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Yusuf Maulana Ayu Endahsari Kustiyo Eko Adi Prasetya

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Sofyan Setyo Darmawan, S.T., M.Eng. Mukhlis Hari Nugroho, S.E. Muzna Nurhayati, S.Pd. Umi Munawiroh, S.Sos. Yan Arief Sukoco, S.T. Syamsul Muarif Husda, S.T. Nurul Hidayati, S.Sos.I. Kholid Mu'affa Didit Saleh Cahyadi

Partai Kebangkitan Nusantara

Sudarsana, S.P.

Partai Garda Republik Indonesia

R. Nugroho

Partai Amanat Nasional (PAN)

Arif Kurniawan, S.Ag., M.H. Meidika Nur Sasmito, M.Sc. Prihatin Sulistiyowati, S.E. Ir. H. Dzit Khaeroni Didik Sugiharto, A.Md. Hj. Fitri Syahri Hidayati, S.Ag. Dafa Barnaditya Malik Ibrahim Ari Suryani Sucianto

Partai Demokrat

Drs. Mujiyono, M.M. Priscilla Henny Destianty Fitria Rahmawati, S.H. Tri Lestari Setyawati Muh. Hasyim, S.H. Miftahul Muhammad Firdaus Diah Permatasari Yoseph Edy Setyoharjo, S.T. Febri Riyanto

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Agung Subroto, S.E. Christina Dini Setyawati, S.H., M.H. Andreas Andi Bayu Hermawan Drs. Iskandar Danik Damayanti Ronny, S.T., M.T. A. Bambang Marsatriantoro Dyah Kartika Santosa Aribowo, S.E.

Partai Perindo

Yovensius Rosarindarta Iskandar Atimurdani, S.T. Lucia Budi Maharsi Sugeng Windarto, S.Sos. Kurniyawan Maria Natali Rachma Sari Kusuma Dewi Nanang Yulianto

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

H. Muhammad Yazid, S.Ag. Hj. Ellya Fuadiyah Moh Noor Thoyib Haryanto Ir. Hj. Lilik Muthiatillah Hamdan Permadhi Suprih Taryono Hj. Irma Yunita, S.H. Teguh Budiwibowo, S.T. Rochmat Amrori

Partai Ummat

Imam Bayu Prasetyo Hj. Kusnasriyati Sri Rahayu, S.S. Dyah Noviati, S.E. Syaifuddin, S.H. drg. Henny Listiani, M.Kes. Nurherawati, S.Psi. Ayu Rasminda Sari, S.E. Siti Yuana Tri Semedi, S.Pd. Maman Rukmayadi Rukmana, S.T.

Daftar Nama Caleg DPRD Provinsi DIY Dapil 6

Untuk caleg DPRD Provinsi DIY dari dapil 6 berjumlah 98 orang. Berikut ini rinciannya, lengkap dengan partai pengusung dan nomor urutnya:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Tri Nugroho, S.E. Anton Sujarwo Siti Muthoharoh, S.Psi. Susi Yuliarti Sri Puji Purwanti Arif Setyawan Sisca Dewi Febrianti Afika Rahman, S.Psi.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

M. Lisman Pujakusuma, S.P. Lekta Manuri, S.T. Retno Sudiyanti Dr. Fidelis I. Diponegoro, S.Si., M.M. Sudaryati Darmo Suwito, A.Md. Keb. Briandana Oktavian, S.E. Rio Allandhika Septi Nuratih

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Dra. Rita Nurmastuti, M.Pd. Haris Sugiharta, S.I.P. Yustina Yuyut Satya Indri Astuti, M.Pd. H. Sutemas Waluyanto, S.Sos. Sukapdi Bernadheta Sri Ambarsari, S.H. Andreas Arseto Indra Laksmana, S.T. Yohanes Berchmans Widi Yuniarto, S.H.

Partai Golongan Karya (Golkar)

Agus Sumaryanto, S.T. Listiana Lestari, S.H. H. Parwoto, M.M. Jaka Irwanta Niluh Kasiani Sandhi Abdullah, S.H. Maulida Zuhairini Hadna, S.H. Ary Pudyanti, S.E.

Partai NasDem

Ir. Widi Sutikno, M.Si. Dr. Sri Handayani, S.Kep., Ns., M.Kes. Herdjito, S.H., M.Hum. Ignatius Ganjar Tri Hantoro Sambudi, S.T., M.T. Nani Iswahyuni R.A. Wina Malinda, S.Pd. Sobri Emiga Sando

Partai Buruh

Dinta Yulian Sukma

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Tomi Purwono Tenty Yuanita Casuyun

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

M. Agus Mas'udi, S.T. Basit Sugiyanto, S.E., M.M. Wahyu Widiati Paryono Ainun Musfiroh Saptarini drh. Waryoto Akhid Nur Setiawan, S.Kep. Nuha Hanifa, S.Pd.

Partai Kebangkitan Nusantara

Rendi Nawang Suryadi Jaatsiyah Aka Windarso

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Herry Kurniawan, S.H. Etty Herawati, S.E. Setyadi Jumiantoro

Partai Garda Republik Indonesia

Abdul Haris Mahmudi

Partai Amanat Nasional

Raden Inoki A. P. Madiyono, S.E., M.E.K. Febrina Nariswari Ridho Bayu Nugroho, S.E. Reni Triwulandari Harjanto Rudi Deni Antoro Ruli Astiwi, S.E.

Partai Demokrat

Rr. Lita Arida Fitriani Yatiman, S.H. Siti Wulandari, A.Md. Lukita Sugiyarta Hasan Ashari Yosepha Dewi Setyaningrum, S.Pd. R.A. Paramita Dewi Kusuma Wardhani

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Ari Hidayat Josefine Maria Niken Arie Damayanti Bayu Kurniawan, S.Sos. Imelda Dahlima Berlin, A.Md. Joko Winarno Lukito Tani Martoyo Butet Juniar Tampubolon Muhammad Saleh

Partai Perindo

Ir. E. Nugroho Sulistyo P. Yeni Haryanti

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

R. Ruhullah Taqi Murwat, S.H.I., M.Hum. Satriya Achmadi Erfi Syachnia FD. Kasihono Muhammad Alan Nazlihaq Salma Alfitra Noorkholidya Siti Rokhani Windarwati, S.H. Choirudin

Partai Ummat

Dra. Marthia Adelheida Ir. H. Noor Sasongko, M.T. Dr. Junaidi, S.Ag., M.Hum., M.Kom. Yan Teguh Waskito Anita Permeisari, S.E. Nanang Tresnadi Suchruliyawati, S.E. Sulton, S.Ag.

Nah, itulah daftar nama caleg DPRD Provinsi DIY dapil 5 dan 6 Kabupaten Sleman. Semoga bermanfaat, Dab!

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Partai Garuda merilis Call Center di WhatsApp 0812-9517-0269 dan email callcenter@partaigaruda.org. Melalui layanan ini, masyarakat bisa melaporkan calon anggota legislatif yang tidak menepati janji kampanye jika terpilih.

"Sering kita mendengar omongan masyarakat bahwa mereka sudah muak melihat caleg. Ketika kampanye, berjanji setinggi langit, ketika sudah terpilih, lupa akan janjinya. Masyarakat hanya bisa sakit hati, marah karena merasa dibohongi, tapi tidak bisa menghukum yang berjanji," kata Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda, Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).

"Hari ini Partai Garuda merilis nomor WhatsApp khusus dan alamat email khusus ke masyarakat, untuk melaporkan caleg terpilih yang tidak menepati janji. Nomer 0812-9517-0269 dan alamat Email callcenter@partaigaruda.org," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teddy menekankan pihaknya memastikan caleg Partai Garuda tidak akan mengumbar janji kosong. Ia mengaku Partai Garuda pun muak melihat caleg yang tidak menepati janji kampanye.

"Kami yakinkan pada masyarakat bahwa caleg Partai Garuda tidak akan mengumbar janji kosong, janji yang tidak bisa ditepati. Kami adalah produk masyarakat yang juga muak melihat caleg yang berjanji tapi tidak ditepati," tuturnya.

Ia mengatakan warga bisa merekam bukti janji kampanye caleg partainya sebagai barang bukti untuk melaporkan jika caleg itu tidak menepati janji.

"Masyarakat rekam sebagai bukti semua janji para caleg Partai Garuda ketika dalam kampanye, baik suara, video, atau dengan membuat perjanjian tertulis, di mana ketika mereka terpilih menjadi anggota Dewan dan tidak melaksanakan janjinya, laporkan ke kami via chat WhatsApp atau email dan lampirkan semua bukti, untuk kami minta pertanggungjawaban. Jika terbukti, kami proses untuk mengganti," jelasnya.

Menurutnya, Partai Garuda akan mengganti caleg yang tidak menepati janji. Untuk itu, ia berharap caleg Partai Garuda tidak ada yang mengumbar janji kosong.

"Tidak ada kerugian bagi Partai Garuda terkait hal ini, karena Partai Garuda hanya mengganti anggota dewan yang terbukti tidak menepati janji kampanye, bukan kehilangan jumlah kursi dewan. Tapi kami yakinkan bahwa, caleg Partai Garuda tidak akan menyampaikan janji kosong, janji yang tak bisa ditepati," pungkasnya.


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar peringatan Hari Korpri (Korps Pegawai Republik Indonesia) ke-52 di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Bupati Bogor Iwan Setiawan mengapresiasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Bogor.

"Terima kasih yang setinggi-tingginya atas kinerja dan dukungan seluruh ASN anggota Korpri dalam menjalankan visi misi kami, atau roda Pemkab. Termasuk pelayanan publik, pelayanan masyarakat, yang termasuk dalam perlima tahun itu visi dan misi ini dapat diwujudkan dengan baik, kami ucapkan terima kasih," kata Iwan dalam sambutannya, Rabu (29/11/2023).

Iwan berpesan agar profesionalisme ASN semakin ditingkatkan. Sebab menurut dia, semakin maju negara, semakin ketat juga sistemnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lihat negara-negara maju, tambah ketat, aturannya tambah ketat. Jadi seluruh ASN hari ini harus mulai mengubah pola kerja dengan menuju Indonesia maju 2045. Jadi mulai dari sekarang, kita juga harus mulai mengubah," ucapnya.

Iwan menyebut bahwa ASN harus adaptasi dengan zaman dalam berbagai bidang. Apabila tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, maka akan bermasalah.

"Kalau ASN tidak menyesuaikan dengan zaman, teknologi, itu akan ketinggalan dan akan bermasalah," ujarnya.

Tak lupa dia mengingatkan bahwa ASN harus netral dalam Pemilu 2024. Dia menegaskan agar ASN tak bermain-main dengan sikap netral karena sudah ada aturan yang mewajibkan netralitas ASN.

"Netral ini jangan juga ada iseng dari para ASN baik telunjuk jari, atau mengarahkan statement di muka umum, atau di internal. Saya pastikan ini akan bocor kalau main-main. Makanya saya berharap ASN Kabupaten Bogor tidak boleh memperlihatkan ke khalayak umum seolah-olah dia ini partisan," tegas dia.

Pada kesempatan itu, Iwan sekaligus berpamitan kepada para ASN. Sebab dalam waktu satu bulan ke depan, masa jabatannya sebagai Bupati Bogor akan berakhir.

"Mungkin di tahun ini saya izin pamit buat seluruh masyarakat, khususnya keluarga besar ASN Kabupaten Bogor. Saya secara pribadi mengucapkan izin pamit dan mengucapkan terima kasih kepada bapak ibu sekalian, dan juga memohon maaf bilamana ada tingkah laku, kata ucap, yang dalam melaksanakan pekerjaan, ada sesuatu yang khilaf, lupa, di luar kendali, kami mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga," jelasnya.


Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyampaikan ada tiga hal yang diharapkan dalam masa kampanye Pemilu 2024. Hal itu diungkapkannya saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (28/11).

Pertama adalah jangan sampai aparat terlibat. Kedua, dana yang sudah diberikan oleh pemerintah harus digunakan dengan baik dan jangan sampai pelaksanaan pemilu kekurangan dana. Lalu yang ketiga, jangan sampai terjadi polarisasi di masyarakat karena pemilu.

"Kita harap demikian agar menghasilkan pemilu yang luber dan jurdil," ungkap Fadel dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota DPD dari Gorontalo ini menyebut saat ini banyak sebaran berita hoaks di media sosial. Ia menilai hal tersebut tidak bisa dihindari karena terlalu bebasnya masyarakat.

"Nah pintar-pintarnya masyarakat menyeleksi sendiri berita yang ada," tambah Fadel.

Sebagai seorang yang akan maju kembali di Pemilu 2024, Fadel mengatakan dirinya akan menggunakan masa kampanye yang ada dengan sebaik-baiknya.

"Saya akan menggunakan masa kampanye ini dengan sebaik-baiknya," tutup Fadel.

Sebagai informasi, mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 merupakan tahapan Pemilu 2024 sebagai masa kampanye. Kampanye selama 75 hari itu meliputi kampanye pemilu Presiden dan Wakil Presiden, kampanye Anggota DPR, DPD, dan DPRD.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, kata dia, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelasnya.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambung dia.

Sementara itu, Hasyim menjelaskan terkait website Sidalih yang sedang dalam maintenance. Hasyim menuturkan website itu dilakukan maintenance sejak pekan lalu, dengan tujuan traffic data lancar.

"Maintenance sudah dilakukan sejak pekan lalu, karena lalu lintas perkembangan input data pindah milih sedang berjalan, supaya traffic data lancar," paparnya.

Berdasarkan informasi yang viral, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.

Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.


Ni Luh Djelantik mengaku tak tahu namanya masuk dalam daftar Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Bali. Sebelumnya, calon anggota DPD RI itu dianggap melanggar aturan KPU karena masuk dalam tim kampanye.

Ni Luh Djelantik menyebut akan mengonfirmasi hal itu kepada Ketua Tim Pemanangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid. Dia mengaku mendengar namanya masuk TPD dari media.

"Mbok justru dikirim sama media. Makanya sekarang mbok akan konfirmasikan kembali ke TPN. Makanya mbok juga nggak ada statement apapun," ujar Djelantik saat dihubungi, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyayangkan pihak TPN tidak ada komunikasi dan konfirmasi sebelumnya terkait namanya dimasukkan dalam TPD Ganjar-Mahfud Bali.

"Kenapa nggak konfirmasi ke Mbok Niluh gitu loh. Biar tidak ada polemik karena kami kan dikenal oleh masyarakat sebagai pembela semua kalangan, pembela semua kepentingan masyarakat," jelasnya.

Niluh juga mengaku belum ada informasi dari pihak TPD Bali. Ia berpendapat surat keputusan tersebut pastinya rekomendasi dari TPN bukan dari TPD. Malah, ia mengira itu berita hoaks. Oleh sebab itu, ia segera konfirmasi ke pihak TPN.

Ia juga menyinggung soal hubungannya dengan ketua TPD Ganjar-Mahfud Md, Wayan Koster. "(Diinformasi TPD) Belum. Kamu kan tahu hubungan Mbok Niluh dengan Ketua Tim Pemenangan Daerah (Koster) seperti apa?," ujarnya.

Sebelumnya, Ni Luh Djelantik diduga melanggar aturan KPU setelah namanya masuk dalam daftar Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Bali. Ni Luh seharusnya tak masuk tim kampanye karena telah menjadi calon anggota DPD RI.

"Ya itu nggak benar (melanggar aturan). Bawaslu (harus menindak). Karena pelanggaran itu kan Bawaslu. Kan sudah ada aturannya yang boleh dan nggak boleh," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat dijumpai di kantornya di Denpasar, Rabu (29/11/2023).

Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.

Lidartawan mengatakan, berdasarkan beleid itu, Ni Luh Djelantik telah melanggar aturan KPU. Namun, persoalan tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk menindak Ni Luh Djelantik.

Saat ditanya tim kampanye capres-cawapres sudah menyetor nama struktur, Lidartawan menyampaikan bahwa seluruh tim kampanye di Bali sudah menyetorkan dan melaporkan kepada KPU dan Bawaslu Bali. Namun dia tak mengetahui ada nama Ni Luh Djelantik di dalam struktur TKD Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali.

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD


Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Solo mengikrarkan netralitas di Pemilu 2024. Ikrar tersebut dibacakan saat upacara hari Korpri di halaman Balai Kota Solo yang juga dihadiri Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Selain Gibran, upacara itu juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) Solo hingga jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bertindak sebagai inspektur upacara yakni Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono.

Ikrar netralitas dibacakan langsung oleh Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Solo Dwi Ariyatno. Salah satu ikrar tersebut yakni tidak mendukung memihak pasangan capres dan cawapres manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para ASN dituntut untuk menjaga dan menegakkan prinsip netralitas pegawai ASN di instansi masing-masing dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik baik sebelum hingga selama proses pelaksanaan Pemilu 2024.

"Menghindari konflik kepentingan tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman kepada Pegawai ASN dan seluruh elemen masyarakat serta tidak memihak kepada pasangan calon tertentu," ucap Dwi, Rabu (29/11/2023).

Selain itu, ASN harus menggunakan media sosial secara bijak dan tidak menyebarluaskan ujaran kebencian serta berita bohong. Serta, menolak politik uang dan segala jenisnya.

"Menolak politik uang dan segala jenis pemberian dalam bentuk apapun. Demikian ikrar ini kami buat dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan rasa tanggung jawab dalam rangka mewujudkan netralitas pegawai ASN yang bermartabat, beretika dan demokratis demi terwujudnya persatuan dan kesatuan NKRI," tegasnya.

Dirinya juga mengingatkan para ASN untuk mematuhi instruksi tersebut. Selain itu, juga turut menggunakan hak pilih tanpa terlibat politik praktis.

"Mematuhi instruksi terkait peringatan dan larangan sebagaimana telah diatur dan disampaikan pada SE sebelumnya tentang Netralitas ASN menghadapi agenda pemilu dan pemilukada 2024. Secara proaktif ikut mensukseskan pelaksanaan pemilu dan pemilukada 2024 dengan menggunakan hak pilih dengan bertanggungjawab dan tanpa terlibat politik praktis," pungkasnya.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Wakil Presiden Ma'ruf Amin mewanti-wanti warga negara Indonesia (WNI) di Sarawak, Malaysia, untuk menyaring setiap informasi yang diterima saat Pemilu 2024. Ma'ruf mengistilahkan banyaknya disinformasi dan hoax yang memecah belah itu sebagai kentut setan.

"Dan dalam Pemilu itu banyak sas sus, sas sus, saya biasanya menyebutnya itu kentut setan, itu ada ceritanya," kata Ma'ruf saat menghadiri dialog kebangsaan di , Malaysia, Rabu (29/11/2023).

Ma'ruf menuturkan ada cerita sewaktu dirinya di pesantren mengenai 'kentut setan'. Alkisah, ada tiga orang santri yang selalu akur dan kompak salat berjemaah. Satu orang menjadi imam dan dua orang menjadi makmum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi setan tidak pernah suka kalau ada orang akur. Karena itu setan cari akal, gimana ini memisahkan 3 orang ini supaya tidak akur lagi," kata Ma'ruf.

"Imam bilang ini makmum saya kentut. Saya tidak mau lagi punya makmum yang kentut. Kata si makmumnya, ini imam ini kentut. Kalau gitu saya tidak mau lagi punya imam kentut, sejak itu terpisah, tidak saling percaya, tidak mau saling makmum dan menjadi imam. Kenapa? Karena sudah curiga, karena salah satu yang salat kentut, padahal yang kentut setan," tutur Ma'ruf.

Dari cerita itu, Ma'ruf mewanti-wanti masyarakat soal potensi ada pihak yang sengaja mengadu domba di Pemilu. Menurut Ma'ruf, setan kentut itu bisa dalam skala kecil maupun skala global.

"Oleh karena itu saya bilang awas hati-hati ada kentut setan, ada isu-isu yang dibuat oleh setan, ada yang sifatnya itu tingkat RT, ada yang tingkat RW, asa juga yang tingkat nasional, ada juga global. Jadi ada kentut setan global," imbuh dia.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan kenaikan gaji PNS sebesar 8% yang akan berlaku mulai tahun depan. Selain kenaikan gaji, PNS juga akan mendapatkan tunjangan tambahan berupa biaya penambah daya tahan tubuh.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2023, PNS akan mendapatkan tambahan penghasilan berupa biaya makanan penambah daya tahan tubuh mulai tahun 2024.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak semua PNS dapat menerima jatah makanan penambah daya tahan tubuh, sehingga hanya PNS di beberapa bidang tertentu saja yang dapat menerima jatah tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut catatan detikcom, Direktur Sistem Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Lisbon Sirait, mengatakan PNS yang akan mendapatkan suplemen penambah daya tahan tubuh adalah PNS yang bekerja dengan risiko menurunnya daya tahan tubuh, seperti PNS di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang bekerja di laboratorium atau divisi IT yang bekerja di depan komputer.

Namun, Kemenkeu tidak mengatur jenis pekerjaan yang akan mendapatkan suplemen penambah daya tahan tubuh, sehingga pembagian suplemen tersebut dikembalikan kepada instansi masing-masing.

Lantas, berapa biaya penambah daya tahan tubuh untuk PNS?

Besaran biaya penambah daya tahan tubuh untuk PNS diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023. Adapun besaran biaya penambah daya tahan tubuh untuk PNS, yaitu:

* Aceh: Rp 19.000

* Sumatera Utara: Rp 19.000

* Riau: Rp 19.000

* Kepulauan Riau: Rp 19.000

* Jambi: Rp 18.000

* Sumatera Barat: Rp 18.000

* Sumatera Selatan: Rp 18.000

* Lampung: Rp 18.000

* Bengkulu: Rp 18.000

* Bangka Belitung: Rp 18.000

* Banten: Rp 19.000

* Jawa Barat: Rp 19.000

* DKI Jakarta: Rp 19.000

* Jawa Tengah: Rp 19.000

* DI Yogyakarta: Rp 19.000

* Jawa Timur: Rp 19.000

* Bali: Rp 19.000

* Nusa Tenggara Barat: Rp 19.000

* Nusa Tenggara Timur: Rp 19.000

* Kalimantan Barat: Rp 19.000

* Kalimantan Tengah: Rp 18.000

* Kalimantan Selatan: Rp 18.000

* Kalimantan Timur: Rp 19.000

* Kalimantan Utara: Rp 19.000

* Sulawesi Utara: Rp 19.000

* Gorontalo: Rp 19.000

* Sulawesi Barat: Rp 18.000

* Sulawesi Selatan: Rp 19.000

* Sulawesi Tengah: Rp 18.000

* Sulawesi Tenggara: Rp 19.000

* Maluku: Rp 20.000

* Maluku Utara: Rp 22.000

* Papua: Rp 25.000

* Papua Barat: Rp 25.000

* Papua Barat Daya: Rp 25.000

* Papua Tengah: Rp 25.000

* Papua Selatan: Rp 25.000

* Papua Pegunungan: Rp 25.000

Tonton juga Video: Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto menyebutkan pemerintah sudah menganggarkan IKN di APBN.

"Pemerintah sudah menganggarkan dalam APBN," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Airlangga tak banyak menanggapi kritik Anies itu. Ia langsung menaiki mobil dan meninggalkan Istana Negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kritik Anies

Sebelumnya, kritik Anies soal IKN disampaikan saat acara dialog terbuka Muhammadiyah di UMS Surakarta, pada Rabu (22/11). Anies ditanyakan oleh para panelis acara tersebut apakah pembangunan IKN prospektif bagi Indonesia.

Anies lantas menjawab bahwa tujuan membangun kota baru tidak akan menghasilkan pemerataan baru. Menurutnya, pembangunan kota baru hanya membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, saya numpang jawab statement itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru, mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya," jawab Anies.

Anies menyebutkan, jika tujuan IKN memeratakan pembangunan Indonesia, yang harus dilakukan ialah membangun kota kecil menjadi menengah dan menengah menjadi besar di Indonesia. Menurutnya, pembangunan IKN juga bermasalah lantaran langkah yang dilakukan pemerintah tidak nyambung dengan tujuannya.

"Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak, kalau mau memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia, bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan," ucapnya.

"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung. Kami melihat di sini problem, karena itu ini harus dikaji secara serius karena tujuan kita Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama, tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan seluruh kota yang ada di seluruh Indonesia," tuturnya

Tanggapan Jokowi

Anies menyebut IKN bakal menimbulkan ketimpangan baru. Menurut Presiden Jokowi, IKN justru tak menimbulkan ketimpangan baru.

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa sehingga kita ingin Indonesia-sentris," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim.

"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," imbuhnya.

Dia menyebutkan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi dan pemerataan penduduk. Namun, menurut Jokowi, hal itu tak bisa dilakukan dalam waktu cepat.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," ujarnya.


Koalisi Mahasiswa Republik Indonesia (KOMRI) menilai Polri akan menjaga netralitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024. KOMRI juga mengajak agar masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan berita bohong atau hoax selama pemilu.

"Kami dari bagian mahasiswa di Indonesia khususnya KOMRI memiliki pandangan tersendiri dalam melihat proses pemilu di Indonesia, salah satunya netralitas Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara," kata Ketua Umum KOMRI, Faruq Muharram, dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Faruq menilai Polri harus bersikap netral dalam mengawal pemilu. Serta, kata dia, menjaga integritas dan transparansi selama pengawalan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Polri seharusnya bersikap netral dalam mengawal pemilihan umum dengan memastikan penegakan hukum, keamanan, dan ketertiban tanpa memihak pada pihak manapun. Mereka harus menjaga integritas, transparansi, serta memberikan perlindungan yang adil kepada semua peserta pemilihan," tutur dia.

"Karna mereka adalah contoh dari masyarakat, cerminan bagaimana profesionalitas penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Jika sekelas Polri saja tidak netral, lantas siapa lagi yang akan dijadikan tolak ukur oleh masyarakat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Faruq menyayangkan pihak yang menyeret isu ketidaknetralan Polri di pemilu. Terlebih, kata dia, membuat narasi negatif di media sosial.

"Tentunya kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak tertentu yg mempunyai kepentingan untuk berusaha menyeret isu ketidaknetralannya. Apalagi sampai membuat narasi-narasi negatif di sosial media yang bisa merusak citra Polri," tutur Faruq.

KOMRI juga mengajak masyarakat agar tidak terpengaruh berita bohong. Dia juga meminta waspada terhadap buzzer di media sosial.

"Kami harap masyarakat tidak terpengaruh oleh berita hoax yang beredar selama ini, apalagi banyak buzzer-buzzer dari kelompok tertentu yang harus diantisipasi," sebut dia.

KOMRI juga meyakini Polri di bahwa kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan menjaga netralitas. Hal itu, menurutnya, tak perlu diragukan.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Polri akan mampu menjaga netralitasnya selama pelaksanaan pemilu 2024. Kita Tidak perlu diragukan lagi," sebut dia.

Menurut Faruq, tugas pengawalan pemilu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan penegak hukum. Dia juga mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan.

"Masyarakat dapat menciptakan pemilu yang damai dengan meningkatkan pemahaman politik, berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, dan menghormati perbedaan pendapat. Diseminasi informasi yang akurat dan objektif, serta partisipasi dalam dialog terbuka, juga busa membantu mencegah konflik di tengah masyarakat," jelasnya.

"Kesadaran akan pentingnya hukum, etika, dan nilai-nilai demokrasi juga mendukung terwujudnya pemilu yang damai. Intinya bagaimana masyarakat bisa terus menjalin kolaborasi dan kerjasama dalam mewujudkan suksesi Pemilu 2024," pungkasnya.


Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menerima kunjungan Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri 2023-2024 Irjen Asep Edi Suheri. Gus Yahya yakin Polri bisa menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban di masa Pemilu 2024.

Gus Yahya menilai hingga saat ini pasukan Bhayangkara itu telah melakukan tugasnya dengan baik. Sebab, jika tidak, menurut dia, berbagi gejolak bakal terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Namun, sampai saat ini, Polri dengan baik menjaga pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai tanpa perpecahan," ujar Gus Yahya setelah menerima kunjungan Kepala Operasi NCS Polri Irjen Asep Edi Suheri di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023) siang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Gus Yahya menegaskan bahwa NU tidak terlibat politik di 2024. Dia juga yakin bahwa Polri juga bisa netral di Pemilu 2024.

"Sebetulnya dalam hal ini sama dengan NU kita NU juga tidak terlibat dalam kompetisi politik. Saya kira Polri juga melakukan yang sama karena kalau Polri ini melakukan tugas tidak semestinya, tidak mungkin lah masyarakat tenang seperti ini. Polri menjalankan apa yang menjadi tanggung jawabnya," lanjutnya

Gus Yahya juga mengapresiasi tugas Polri menjaga ketentraman menjelang pemilu. Menurutnya, strategi kepolisian dalam upaya preemtif berhasil membuat situasi di masyarakat sangat kondusif.

"Sampai saat ini keadaan sangat kondusif di masyarakat. Ini berarti strategi dari aparat termasuk dari Polri dalam memelihara ketentraman cukup berhasil dan harus dilanjutkan karena ini sangat dibutuhkan, apalagi pada saat ini tahun politik," ucapnya.


Capres nomor urut 2 sekaligus Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor pada hari perdana kampanye capres, kemarin. Wakil Komandan Alpha Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Herman Khaeron, mengatakan pertemuan Prabowo dengan Jokowi itu dalam rangka tugas negara dan harus cuti dahulu untuk melakukan kegiatan kampanyenya.

"Pejabat negara itu kalau ikut berkontestasi harus cuti dalam masa jabatannya," kata Herman di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2023).

Herman mengatakan kewajiban itu berlaku pada Prabowo dan cawapres Gibran Rakabuming sebagai Wali Kota Solo. Menurutnya, hal ini berbeda dengan kandidat capres dan cawapres lainnya yang tidak menjabat sebagai pejabat publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karenanya harus diajukan dulu cuti, baik Pak Prabowo maupun Mas Gibran. Mungkin lebih leluasa bagi kandidat lain yang bukan pejabat negara untuk segera melakukan running kampanyenya, tapi Pak Prabowo dan Mas Gibran masih menjalankan tugas-tugas kenegaraannya," ujarnya.

Ketua BPOKK Partai Demokrat ini memastikan pihaknya mematuhi Peraturan KPU (PKPU) dan undang-undang dalam menjalankan kampanye.

"Nanti pada akhirnya untuk melakukan kampanye, kegiatan kampanye, nanti harus masa cuti. Kan kita harus patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu maupun undang-undang," ujar dia.

Diketahui, Prabowo bertemu Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, kemarin. Prabowo meninggalkan Istana seusai rapat internal bersama Jokowi. Rapat internal itu berlangsung sekitar 2,5 jam.

Mobil yang membawa Prabowo keluar dari pintu Istana Bogor di Jalan Juanda pada pukul 17.08 WIB, Selasa (28/11). Mobil tersebut meninggalkan Istana dengan pengawalan.

Prabowo tak memberikan keterangan terkait rapat tersebut. Sebelum Prabowo, sejumlah mobil menteri juga tampak keluar dari area Istana. Jokowi memang diagendakan menggelar beberapa rapat internal di Istana Bogor hari ini.

Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan kegiatan rapat di kabinet berjalan seperti biasa meski saat ini memasuki masa kampanye.

"Proses pemerintahan tetap berjalan, hari ini saja ada rapat internal. Saya kira menteri-menteri menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing seperti biasa," kata Ari.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mematangkan jadwal hingga tema debat capres-cawapres. KPU meminta pasangan capres-cawapres untuk memberikan gagasan yang realistis kepada masyarakat.

"Kami harapkan nanti untuk detail tentang topik perbincangan dalam perdebatan presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden itu kira-kira yang realistis," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya di acara FGD, di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Juga ada jaminan sustainability atau keberlanjutan dan tentu saja kontekstual karena ada situasi geopolitik regional, geopolitik global yang itu akan berpengaruh pada situasi lokal," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim berharap pasangan capres-cawapres dapat memberikan penjelasan terkait program kerja yang akan diselesaikan selama masa pemerintahan 5 tahun. Dia juga meminta agar capres-cawapres ini tidak berbicara hal-hal yang berlebihan.

"Dalam waktu 5 tahun itu, kira-kira yang realistis faktual anggarannya ada itu capres-cawapres ngapain, kadang-kadang kan bicara di depan publik dianggap bicaranya terlalu muluk-muluk, tinggi, tidak realistis karena sekali lagi jangka waktunya hanya 5 tahun," ungkapnya.

Hasyim menjelaskan, jika pengalaman Pemilu sebelumnya yang tidak serentak, mengakibatkan program capres-cawapres terpilih tak dapat langsung berjalan. Hal itu, kata dia, lantaran masih ikut dalam anggaran pemerintahan yang sebelumnya.

"Sehingga yang kami harapkan nanti untuk detail tentang topik perbincangan dalam perdebatan presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden itu kira-kira yang realistis," jelasnya.

"Demikian juga isu-isu kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan seterusnya itu juga supaya mohon maaf ya, sekali lagi para calon itu tidak bicara sembarangan, karena program sudah ada, uangnya juga sudah ditentukan," imbuh dia.

Lihat juga Video: Hari Pertama Kampanye Malah Heboh Kebocoran Data DPT, Dijual Rp 1,2 M

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri konsolidasi kader Gerindra Kota Bogor. Dalam acara tersebut, Muzani sempat bicara terkait serangan-serangan kepada pihaknya karena narasi gemoy terhadap Prabowo Subianto.

Muzani awalnya berbicara tentang kewajiban seluruh kader Gerindra untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Menurutnya, kemenangan Prabowo-Gibran adalah hal utama yang harus dilakukan dalam kerja-kerja politik lainnya.

"Karena iru Gerindra harus mengambil porsi besar untuk kemenangan Prabowo. Itu sebabnya sosialisasi kita, kampanye kita untuk Pak Prabowo-Gibran harus masif. Tidak ada satupun kelurahan yang tidak terjamah oleh Prabowo-Gibran di desa-desa, kampung-kampung, dan di gang-gang perkotaan. Kalau itu dijalankan dengan baik, saya perkirakan tidak sulit untuk Prabowo-Gibran menang satu putaran," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampaikan kepada rakyat tentang program prioritas Pak Prabowo. Pemberian makan siang dan susu gratis adalah cara tepat untuk mempersiapkan generasi yang unggul menuju Indonesia Emas. Dan mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani adalah cara untuk kita memberantas kemiskinan dan kemandirian pangan," sambungnya.

Muzani lantas bicara terkait pihak-pihak yang mencoba memdegradasi istilah gemoy dan santuy yang saat ini melekat pada gaya kampanye pasangan nomor urut 2, Prabowo-Gibran. Dia pun meminta agar koalisinya tenang menghadapi kritikan dan hujatan terkait narasi gemoy tersebut.

"Kesenangan orang-orang terhadap Prabowo Subianto meningkat tajam. Itu meningkat karena suasana para milenial sekarang gandrung terhadap pasangan ini. Kegandrungan itu disebabkan kita melakukan inovasi dan kreasi terhadap kebutuhan jaman hari ini. Maka Pak Prabowo yang posisinya seperti itu dikemas menjadi gemoy. Tapi kreativitas yang menjadi gemes kepada Prabowo akhirnya menimbulkan efek positif di kalangan milenial dan gen Z," jelas Muzani.

"Kita tenang-tenang saja menghadapi kritik, hujatan, hoaks dan fitnah dengan cara itu. Lantas itu dianggap sebagai sebuah cara yang menghilangkan substansi demokrasi dan tidak menawarkan gagasan ide dalam demokrasi. Substansi demokrasi adalah kemampuan kita meyakinkan pemilih agar rakyat tertarik terhadap apa yang mereka harapkan. Gemoy atau gimmick bukan sesuatu yang melanggar prinsip demokrasi karena rakyat pada akhirnya akan menentukan pilihannya di kotak suara," tambah Wakil Ketua MPR itu.

Lebih lanjut, Muzani menganggap pihak-pihak yang menyerang Prabowo-Gibran karena kegandrungan milenial atas gemoy itu disebabkan ketidakmampuan pihak lain untuk mengisi ruang kreativitas dan inovasi dalam berpolitik.

"Jangan serang kami ketika kreativitas dan inovasi yang kita lakukan dengan santuy, dengan gemoy dianggap menghilangkan substansi demokrasi. Ini situasi yang kita hadapi hari ini dan saya berharap semua kader Gerindra tenang-tenang saja, santai-santai saja, senyumin saja," imbuh Muzani.


Isu bocornya 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) bikin heboh awal kampanye Pilpres 2024. Data itu dijual Rp 1,2 miliar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan masa kampanye Pilpres 2024 di wilayah Jawa Barat. Anies mengunjungi petani holtikultura di Pangalengan.

Pantauan detikcom di lokasi, Rabu (29/11/2023), Anies Baswedan mengunjungi petani holtikultura di Pangalengan, Jabar, sekitar pukul 11.15 WIB. Anies mengenakan kemeja berwarna putih dan caping.

Anies tampak memanen kol bersama para petani. Kemudian, Anies duduk bersama warga dan mendengarkan keluhan para petani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah secara simbolis kami bisa memanen," kata salah satu warga.

Anies bertanya ke para petani tentang keluhan dan apa yang diinginkan. Salah satu petani mengeluhkan terkait stok pupuk.

"Kalau bapak apa yang dipengeni?" tanya Anies.

Anies mengunjungi dan mencatat keluhan petani holtikultura di Pangalengan, Rabu (29/11/2023).(Mulia Budi/detikcom)

"Kepengen petani disejahterahkan sama tidak dipersulit untuk pupuknya, yang terutama itu pupuk, menghilang entah ke mana itu," jawab petani.

"Jadi kemarin pupuknya pakai apa?" tanya Anies.

"Yang impor. Tolong nanti kalau Bapak jadi presiden, Insyaallah dilantik Pak. Pupuk jangan dipersulit gitu," jawab petani.

"Dipersulit gimana?" tanya Anies.

Petani tersebut mengaku tidak ada ketersediaan pupuk untuk lahan yang digarapnya. Anies kemudian menanyakan kondisi harga jual di tingkat petani.

"Terus harga jual?" tanya Anies.

"Harga jual nggak tentu, sekarang lagi bagus," jawab petani.

Petani lainnya mengeluhkan soal gaji. Petani itu menginginkan adanya kenaikan gaji.

"Kalau ibu-ibu di sini apa yang diinginkan?" tanya Anies.

"Pengen kehidupannya lebih sejahtera. Pengen naik gaji, penghasilan," jawab petani.

Anies tampak membawa buku catatan. Dia lalu mencatat setiap keluhan para petani tersebut.

"Berapa sekarang penghasilannya?" tanya Anies.

"Rp 25 ribu," jawab petani.

Anies kemudian menanyakan durasi kerja para petani dalam sehari. "Dari jam 7-12," jawab petani.

Tonton juga Video: Anies Sebut IKN Bikin Ketimpangan Baru, Ini Jawaban Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Mahasiswa Republik Indonesia (DPP JAMRI) meyakini Polri netral dalam Pemilu 2024. JAMRI juga yakin Polri akan menjaga independensi dalam mengawal pemilu.

"Saya yakin Polri akan bersikap netral dan profesional dalam mengawal Pemilu 2024. Kami berkeyakinan Polri pasti mampu menjaga independensinya dalam mengawal pemilu," kata Ketua Umum DPP JAMRI, Deki Putra Sudirman, dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Deki pun menyayangkan ada pihak yang menyeret isu ketidaknetralan Polri. Dia berharap masyarakat tak terpengaruh hoax.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat menyayangkan ada pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu berusaha menyeret isu ketidaknetralannya. Kami harap masyarakat tidak terpengaruh oleh hoax yang beredar selama ini," ujar Deki.

Ketua Umum DPP JAMRI, Deki Putra Sudirman. (Foto: dok. Istimewa)

Lebih lanjut, Deki menilai Polri akan netral di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Hal itu, kata dia, tak perlu diragukan lagi. Apalagi Kapolri dalam berbagai kesempatan selalu menekankan bahwa netralitas Polri adalah harga mati.

"Kami yakin di bawah kepemimpinan Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Polri akan mampu menjaga netralitasnya selama pelaksanaan pemilu 2024. Tidak perlu diragukan lagi," jelasnya.


Hoax, ujaran kebencian dan narasi yang merendahkan orang lain menjadi fokus pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam komitmen mengawasi ruang digital di masa kampanye Pemilu 2024. Dalam hal ini, Facebook menjadi platform dengan sebaran hoax mengenai Pemilu terbesar.

Menurut data yang dipaparkan Kominfo dalam konferensi pers mengenai pengawasan ruang digital pada masa kampanye Pemilu 2024 di Gedung Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023) Facebook menjadi platform dengan sebaran hoax mengenai pemilu terbesar yaitu 312 postingan hoax.

Data tersebut merupakan rangkuman statistik sebaran hoax dari 17 Juli sampai 26 November. Dalam hal ini, Kominfo sudah mengajukan seluruh postingan hoax tersebut untuk ditindaklanjuti dengan langkah take down kepada platform terkait. Total ada 274 postingan hoax mengenai pemilu yang sudah di-take down dan 38 lainnya sedang dalam proses.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri Kominfo, Budi Arie Setiadi sebelumnya menjelaskan bahwa sejak Juli hingga November, Kominfo sudah menemukan 96 isu hoax mengenai Pemilu. Khusus pada bulan November, ada 39 isu hoax mengenai pemilu di berbagai platform. "Di November saja ada 39 isu hoax terkait pemilu, artinya lebih dari satu isu setiap hari," ungkap Budi Arie.

Ia juga mengungkap bahwa 96 isu hoax mengenai pemilu di media sosial sudah dilabeli hoax oleh Kominfo. "96 itu sudah kita stempelin hoax, biarin aja masyarakat menilai," tambahnya.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan yang akrab disapa Sammy juga menjelaskan ada beberapa tahapan untuk menindak konten-konten hoax mengenai pemilu. Tahapan tersebut mulai dari pemberian stempel hoax sampai take down.

"Apabila itu terkait hoax dan tidak berpotensi membuat kerusuhan kita stempel hoax, kalau ada potensi kerusuhan, mengadu domba, kita take down," jelas Sammy.

Dalam melakukan tindakan take down, Kominfo bekerja sama dengan platform media sosial terkait. Kominfo juga menegaskan ruang digital merupakan sarana baru untuk masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, namun Kominfo menghimbau agar masyarakat tidak membuat konten hoax.

"Ruang digital ini kan sarana baru, kita juga tetap membiarkan masyarakat untuk bersuara, asal tidak hoax, fitnah, ujaran kebencian," tegas Budi Arie.

Hoax Pemilu 'Ngegas' di 2023, Menkominfo: Paling Banyak di Facebook


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menerima aspirasi dari masyarakat terkait lapangan pekerjaan. Ganjar mengaku ingin mempermudah lapangan pekerjaan di Merauke, Papua Selatan.

Hal itu disampaikan Ganjar saat lari pagi di Jalan Raya Mandala, Merauke, Papua Selatan, Rabu (29/11/2023). Ganjar yang tengah menyantap sarapan usai berlari, bertemu dengan anak muda, Maya dan Enti.

Dalam kesempatan itu, Maya berharap Ganjar dapat memberikan akses lapangan pekerjaan yang luas dan mudah untuk masyarakat, khususnya anak muda. Maya menilai Ganjar ialah sosok yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan harapan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengennya bisa melihat negara ini bisa membangun lowongan-lowongan kerja yang sangat luas, yang bagus. Semoga tahun 2024 bisa menjadi presiden dan bisa membangun negara ini dengan baik," kata Maya kepada Ganjar.

Ganjar pun berkomitmen untuk mempermudah akses lapangan pekerjaan itu. Dia juga ingin membangun SDM yang unggul dan berkualitas di Indonesia.

"Komitmen untuk bisa memberikan akses lapangan pekerjaan bagi semua anak bangsa, termasuk di Merauke, Papua," paparnya.

"Ingin membangun SDM unggul, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur berkualitas di Indonesia," sambung dia.

Ganjar kemudian mengapresiasi toleransi dan ramahnya masyarakat Merauke. Ganjar berharap kerukunan itu dapat dijaga oleh semua pihak.

"Ketemu anak-anak saja saya senang mereka bisa bicara ngobrol, tetapi banyak orang yang merantau di sini, orang asli di sini, semuanya berbaur, kehidupannya baik, wajahnya baik ya. Itu sebuah visual yang menyenangkan buat kita dengan segala keramah tamahannya," tuturnya.


Momen langka memperlihatkan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, mengikuti pemilu lokal untuk pemilihan anggota DPRD provinsi. Disebutkan pemilihan ini berujung pada lebih dari 99 persen partisipasi warga.


Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar Munajat Kubro 212 di Monas, Jakarta Pusat. Acara tersebut digelar pada Sabtu, 2 Desember 2023 dini hari sampai pagi.

"Iya, Sabtu, 2 Desember, acaranya mulai jam 03.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB," ujar Wasekjen PA 212 Habib Novel Bamukmin, saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11/2023).

Acara akan diawali dengan salat tahajud bersama, kemudian munajat dan tausiah-tausiah dari alim ulama. Jemaah dari berbagai daerah akan tiba di Jakarta diperkirakan sejak Jumat, 1 Desember.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi dari Jumat malam dari seluruh Indonesia sudah datang, Lampung sudah siap, ini saya lagi keliling ke Jawa Barat buat ngundang ulama-ulama Majalengka. Biasanya jam 9 malam sudah stand by, ada yang tidur di situ di Monas juga, ada yang ke Istiqlal dulu," jelasnya.

Persiapan sarana prasarana acara Munajat Kubro 212 dilaksanakan sejak Jumat, 1 Desember pagi. Novel Bamukmin mengklaim acara tersebut akan dihadiri jutaan orang.

"Persiapan sudah dari Jumat pagi. Insyaallah 3 juta orang (akan hadir)," katanya.

HRS Belum Dipastikan Hadir

Novel Bamukmin mengatakan acara ini akan dihadiri sejumlah tokoh ulama hingga MUI. Sementara itu, Habib Rizieq Shihab belum dipastikan akan hadir.

"Kita tidak tahu apakah Habib Rizieq akan datang atau tidak. Waktu di At-Tin kita upayakan hadir, cuma kan masih pembebasan bersyarat (sehingga) tidak mendapatkan izin dari kejaksaan. Sore ini pengacara komunikasi ke Kejaksaan, nanti lihat perkembangannya," katanya.

Lebih lanjut, Novel Bamukmin menyatakan pihaknya tidak mengundang pasangan capres dan cawapres mana pun dalam kegiatan ini. Namun pihaknya juga tidak menolak apabila mereka akan hadir.

"Kami pastikan tidak mengundang capres-cawapres mana pun. Undangan ini kan umum terbuka, ya kita tidak bisa tolak juga kalau mereka akan hadir, tapi kita tidak bisa kasih sambutan," katanya.

"Karena ini acaranya munajat untuk keselamatan umat menjelang Pemilu 2024 dan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina," tambahnya.

Sebagai persiapan terakhir, PA 212 akan menggelar rapat dan konferensi pers di Masjid Al Ijtihad, Tebet, Jakarta Selatan, pukul 19.00 WIB nanti.

"Hasilnya apa nanti akan disampaikan dalam konferensi pers, termasuk siapa saja tokoh yang akan hadir dan bagaimana persiapannya," tuturnya.

Kemensetneg Beri Izin

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengeluarkan izin kegiatan Munajat 212 digelar di Monumen Nasional (Monas). Kegiatan itu diketahui akan digelar pada 1-2 Desember.

Surat berkop Kemensetneg itu dikeluarkan per 28 November 2023. Surat tersebut tercatat perihal izin penggunaan kawasan Monumen Nasional. Surat ini ditandatangani Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

Dalam isi surat itu, tertulis kegiatan munajat bertema 'Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina' ini digelar pada Jumat-Sabtu (1-2 Desember 2023) pukul 03.00-09.00 WIB.

Setya Utama membenarkan surat tersebut. Dia mengatakan pada prinsipnya Kemensetneg setuju asalkan tidak untuk kegiatan politik. Dia mengatakan izin kegiatan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta.

"Izinnya dari DKI, kami prinsip setuju dengan syarat tidak untuk kegiatan politik," ujar Setya.

Simak juga Video: Ijtima Ulama 2023 Bakal Bahas Palestina-Arah Dukungan Capres

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas debat capres-cawapres. Metode tanya jawab hingga durasi bicara dibahas dalam diskusi ini.

"Kami membayangkan selama lima kali itu pasangan capres cawapres hadir semua, hanya saja proporsi untuk bicaranya tiga kali untuk debat capres itu kesempatan capres untuk bicara mungkin proporsinya lebih banyak ketimbang cawapres," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

"Untuk debat yang cawapres mungkin proporsi cawpares bicara lebih banyak ketimbang capres," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim mengatakan pihaknya membahas mekanisme pengajuan pertanyaan kepada pasangan calon. Termasuk, kata dia, pihaknya akan mendiskusikan terkait kemungkinan pasangan calon mengajukan pertanyaan lepas atau tidak kepada pasangan lain.

"Apakah kemudian semuanya pertanyaan diajukan oleh moderator atau moderator atau yang itu disusun oleh tim panelis? Kemudian yang kedua apakah dimungkinkan masing-masing pasangan calon mengajukan pertanyaan lepas untuk dijawab oleh calon yang lain?" ujarnya.

Topik debat juga akan dibahas dalam FGD ini. Hasyim mengaku tidak ingin jika debat capres-cawapres dianggap seperti cerdas cermat.

"Karena itu mohon bantuan bapak ibu untuk memberikan masukan kepada kami tentang metode yang pas dan tepat, yang kemudian debatnya sering kali dikritik debatnya kayak cerdas cermat," tuturnya.

Diketahui, FGD dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kemenko Polhukam, perwakilan Kemenko PMK, perwakilan Bappenas, perwakilan pihak kampus, dan NGO.

Simak juga Video: KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil

[Gambas:Video 20detik]


Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus), Ahmad Supardi, mengatakan Polri menunjukkan sikap netral dan bertindak sesuai fungsinya dalam tahapan Pemilu 2024. Ardi, sapaan akrabnya, lalu menyinggung kondisi politik beberapa hari terakhir, di mana isu miring soal netralitas Polri dimunculkan.

"Saya menilai sikap Polri masih netral dan dia masih menjalankan yang sesuai dengan fungsinya, dia mengawal ketiga kandidat. Sementara ini masih netral-lah, cuma nggak tahu, kan politik berubah-ubah," kata Ardi kepada wartawan, Senin (27/11/2023).

Ardi mengatakan sikap Polri di momen pesta demokrasi udah diatur dalam undang-undang. Oleh sebab itu, jika ada yang diduga melanggar, Ardi mempersilakan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki bukti untuk membuat laporan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan peraturan sebenarnya sudah dibuat semuanya. Tinggal bagaimana respons publik hari ini, kalaupun memang ada polisi yang tidak netral, tinggal laporkan saja," ucap Ardi.

Dia berharap Polri tetap menjaga netralitas, dan terlibat dalam kegiatan pemilu sesuai tugasnya saja. Dia berharap polisi tak berpihak pada salah satu capres dan cawapres.

"Tapi saya berharap, Bemnus berharap Polri tetap menjaga netralitas ini, dan menjaga sesuai fungsi dan tugasnya. Artinya tidak memihak kepada salah satu capres," ujar Ardi.

Kendati demikian, imbuh Ardi, jika memang temuan anggota Polri yang melanggar netralitas, maka Bemnus dengan tegas menolak.

"Namun, jika memang ada temuan bahwa Polri tidak netral dan condong kepada salah satu paslon, maka dengan tegas kami akan menolak," pungkas dia.


Menko Polhukam Mahfud Md menghadiri acara seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Tangerang. Cawapres nomor urut 3 itu menyampaikan kehadiran dirinya bukan untuk berkampanye.

Acara seminar digelar di auditorium Universitas Budi Dharma, Tangerang Rabu (29/11/2023). Acara ini juga dihadiri anggota Komisi X DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Rano Karno.

"Saya datang ke sini bersama Staf Khusus, ada Koorspri Polhukam, bukan untuk kampanye pemilu. Nggak usah dikampanye udah tahu lah mau milih siapa. Anda sudah tahu, Rano Karno sudah tahu, saya sudah tahu, udah nggak perlu kampanye" kata Mahfud mengawali sambutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Udah nggak usah kampanye, nanti dipilih aja sendiri," lanjutnya.

Mahfud mengatakan dia akan menyampaikan materi kebangsaan di sana. Dia menyebut materi kebangsaan yang akan disampaikan untuk memperkuat ikatan kebangsaan.

"Saya mau cerita di bidang tugas saya, yaitu kebangsaan, dalam rangka memperkuat ikatan kebangsaan kita," ujarnya.

Tonton juga Video: Forum Pendiri Demokrat Cabut Dukungan ke Prabowo, Kini Dukung Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Ni Luh Djelantik diduga melanggar aturan KPU setelah namanya masuk dalam daftar Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Bali. Ni Luh seharusnya tak masuk tim kampanye karena telah menjadi calon anggota DPD RI.

"Ya itu nggak benar (melanggar aturan). Bawaslu (harus menindak). Karena pelanggaran itu kan Bawaslu. Kan sudah ada aturannya yang boleh dan nggak boleh," kata Ketua KPU Provinsi Bali I Dewa Agung Gede Lidartawan saat dijumpai di kantornya di Denpasar, Rabu (29/11/2023).

Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lidartawan mengatakan, berdasarkan beleid itu, Ni Luh Djelantik telah melanggar aturan KPU. Namun, persoalan tersebut merupakan ranah Bawaslu untuk menindak Ni Luh.

Saat ditanya tim kampanye capres-cawapres sudah menyetor nama struktur, Lidartawan menyampaikan bahwa seluruh tim kampanye di Bali sudah menyetorkan dan melaporkan kepada KPU dan Bawaslu Bali. Namun dia tak mengetahui ada nama Ni Luh Djelantik di dalam struktur TKD Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali.

"Saya nggak tahu, saya nggak ngurus yang itu, yang ngurus Bawaslu. Tanya ke Bawaslu," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna mengatakan pihaknya akan mengecek dokumen yang diterima oleh Bawaslu.

"Coba saya cek dulu di dokumen yang diberikan ke Bawaslu Bali. Pada intinya peserta pemilu tidak boleh menjadi tim pemenangan calon peserta pemilu lain," tulis singkat Agus melalui pesan Whatsapp.

Dalam surat keputusan yang diterima detikBali, terlihat nama Ni Luh Djelantik masuk dalam struktur TPD Ganjar-Mahfud. Surat tersebut tertuang dalam SK TPN Nomor 22A/SK-TPD/XI/2023 tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Pemenangan Daerah Provinsi Bali Pasangan Calon Presiden H. Ganjar Pranowo dan Calon Wakil Presiden Prof. DR. H. M. Mahfud Md pada pemilihan presiden dan wakil presiden 2024.

Pada SK itu, Ni Luh Djelantik terdaftar sebagai anggota Direktorat Narasi dan Konten, Media Sosial, Komunikasi Politik dan Jubir.

Tim detikBali berusaha mengonfirmasi Nu Luh Djelantik soal masalah ini. Panggilan telepon dan pesan yang dikirim kepadanya belum dijawab.

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo bakal mengawasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menggunakan kendaraan dinas untuk kampanye. Sebab, pelanggaran ini termasuk sering ditemukan.

"Pengawasan Kita tentu nanti akan melakukan yang substansi yang sering kita temui misalnya pada saat kampanye ada mobil dinas pelat merah. Itu adalah penyalahgunaan wewenang dari ASN dari jabatan apapun dari kepala daerah sampai yang paling bawah," kata Ketua Bawaslu Solo Budi Wahyono di Balai Kota Solo, Rabu (29/11/2023).

Budi pun menegaskan kepada para ASN di Kota Solo agar tidak menyalahgunakan jabatan untuk politik praktis. Meski begitu, Budi menyebut sampai saat ini belum ditemukan adanya ASN yang menggunakan kendaraan dinas untuk kegiatan kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejauh ini alhamdulilah belum ada mudah-mudahan tidak ada. Kita berharap nanti tidak ada penyalahgunaan wewenang dari fasilitas negara kemudian kegiatan kampanye," terang dia.

"Kalau pengamanan itu melekat misalnya Mas Wali ada pengamanan protokoler Paspampres itu melekat diperbolehkan," lanjut Budi.

Bila ditemukan adanya ASN tak netral, Bawaslu tak segan-segan memberikan rekomendasi sanksi lewat Komisi ASN.

"Nanti sesuai dengan SOP yang kita miliki Bawaslu melakukan kajian, melakukan analisis kemudian merekomendasikan ke Komisi ASN. Nanti KASN yang kemudian merekomendasikan sanksi kepada PPK," tegasnya.

Dia berharap seluruh jajaran ASN di pemerintahan Kota Solo bisa menjunjung netralitas di Pemilu 2024. Mulai dari tingkat paling bawah hingga paling tinggi.

"Kami berharap ASN di Solo mulai dari Pemkot Solo, camat, lurah sampai jajaran yang terbawah menjunjung tinggi netralitas agar kemudian mereka bekerja profesional, tidak ada konflik kepentingan dan pemilu berjalan damai dan berintegritas," pungkasnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Indonesia (DPP IKAMI) mengaku optimisis serta yakin pada profesionalitas Polri dalam mengawal Pemilu 2024. DPP IKAMI yakin Polri sangat menjaga netralitas dan independensi demi terwujudnya pemilu yang damai, jujur, dan adil.

"Saya dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Indonesia (DPP IKAMI), punya optimisme dan yakin bahwa Polri akan bekerja sesuai dengan aturan atau undang-undang yang diamanahkan, dalam mengawal proses demokrasi 2024 secara profesional," kata Ketua Umum DPP IKAMI, Bahrudin, dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).

"Kami yakin dan percaya bahwa Polri akan sangat menjaga marwahnya, independensinya atau bersikap netral dalam mengawal dan mensukseskan pemilu yang damai, jujur, dan adil," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahrudin kemudian menyinggung soal segelintir orang yang memunculkan isu negatif perihal Polri di masa Pemilu 2024. Dia menuturkan IKAMI sangat menyayangkan sikap-sikap sejumlah pihak yang menuding.

"Jika ada isu-isu yang diembuskan oleh segelintir pihak, orang, yang dikhawatirkan oleh pihak atau orang itu, kami selaku IKAMI sangat menyayangkannya. Dan tolong kami minta dihentikan karena mengganggu konsentrasi Polri dalam mempersiapkan diri dan yang sedang menjalankan tugasnya dalam mengawal pemilu," ucap Bahrudin.

Kepada publik, DPP IKAMI pun mengimbau agar tak termakan isu-isu yang tak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta berita bohong alias hoax. DPP IKAMI percaya, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan bertindak dan bersikap sesuai aturan.

"Kami juga berharap publik tidak perlu terpengaruh oleh isu-isu hoax tersebut. Yakin dan percayalah bahwa Polri di bawah Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan profesional dan akan mampu mengkoordinir bawahannya dalam mengawal pemilu secara profesional," tutur Bahrudin.

Terakhir, dia mengajak masyarakat bersama Polri menyukseskan Pemilu 2024. "Jadi mari kita bantu Polri dalam menyukseskan Pemilu 2024, dan IKAMI mengajak publik untuk tidak meragukan tentang netralitas Polri," pungkas Bahrudin.


Hari Ulang Tahun Kepolisian Perairan dan Udara (HUT Polairud) diperingati pada tanggal 1 Desember. Tahun ini adalah HUT ke-73 Polairud.

HUT Polairud berkaitan dengan lahirnya Korps Kepolisian Air dan Udara (Korpolairud) Baharkam Polri pada 1 Desember 1950. Ini serba-serbi HUT ke-73 Polairud Tahun 2023.

Apa itu Polairud?

Dilansir situs resminya, Korpolairud atau Polairud merupakan bagian dari Polri. Korpolairud atau Polairud adalah satuan dalam Polri yang mendukung tugas-tugas kepolisian meliputi wilayah air (sungai/laut) dan udara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setiap tahun, satuan Polairud memperingati hari jadinya pada tanggal 1 Desember. Adapun tema dari HUT ke-73 Polairud adalah 'Polairud Presisi Siap Mengamankan Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju'.

HUT Polairud (Foto: Lamhot Aritonang)

Sejarah HUT Polairud

Polairud lahir berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 4/2/3/um tertanggal 14 Maret 1951. Keputusan tersebut terkait penetapan Kepolisian Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950.

Keputusan ini kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri RI tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak saat itu, Kepolisian Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara.

Usaha pembentukan Polisi Perairan sempat tertunda karena adanya Agresi Militer Belanda II pada akhir tahun 1948. Polisi Perairan dibentuk pada tahun 1950, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949.

Didorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul karena kondisi geografis wilayah Indonesia, dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor: 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956. Maka, resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara.

Kemudian, dengan berpedoman pada sejarah kelahirannya pada 1 Desember 1950, maka diputuskan setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Polairud.

Acara Tabur Bunga dalam Rangka HUT ke-73 Polairud

Dalam rangka HUT ke-73 Polairud, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri menggelar tabur bunga di laut perairan Teluk Jakarta, Selasa (28/11/2023) pagi. Apel pasukan dipimpin oleh Komjen Mohammad Fadil lImran selaku Kabaharkam Polri, sebagai inspektur upacara serta Kombes Dedy Tabrani sebagai komandan upacara.

"Kegiatan tabur bunga ini merupakan wujud penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan yang berjasa dalam menjaga keamanan dan ketertiban NKRI, khususnya Polairud yang memiliki tugas dan tanggung jawab di wilayah perairan dan udara," kata Fadil di Perairan Teluk Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Upacara dimulai dengan penghormatan kepada para pahlawan yang gugur di laut dalam perjuangan. Kemudian dilanjut dengan upacara dan mengheningkan cipta, serta mendoakan arwah para pahlawan.

"Tali asih kepada keluarga anggota Polairud yang gugur dalam menjalankan tugas juga telah dilaksanakan demi menjaga komunikasi dan silaturahmi tidak terputus," tuturnya.


Mahkamah Agung (MA) mengimbau para penggugat pemilu untuk jangan membawa terlalu banyak bukti atau saksi. Sebab, proses pengadilan sengketa pemilu dibatasi waktu.

"Jangan terlalu banyak bukti atau saksi. Ada kecenderungan saksi sebanyak-banyaknya. Pengadilan hanya diberi 21 hari. Bahkan Mahkamah Agung hanya 12 hari," kata Ketua Muda MA bidang Tata Usaha Negara, Yulius.

Hal itu disampaikan dalam Seminar Nasional 'Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Proses Pemilu, Sengketa Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan' yang digelar Universitas Krisnadwipayana (Unkris) yang disiarkan chanel YouTube Unkris, Rabu (29/11/2023). Acara itu dibuka oleh mantan hakim agung Prof Gayus Lumbuun. Ikut memberikan sambutan dalam acara itu Dekan FH Unkris Prof Abdul Latief.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yulius juga membeberkan saat ini MA terkendala jumlah hakim agung yang terbatas dan usia yang tidak muda lagi. Rata-rata hakim agung berusia di atas 60 tahun.

"(Jumlah perkara) Tata Usaha Negara mendekati 9 ribu per tahun, hakim agungnya cuma 6 orang. Paling muda saya, 65 tahun. Sudah aki aki semua," ucap Yulius.

Fakta di atas menjadikan beban pengadilan sangat banyak dalam memutus perkara pemilu.

"Ada pil pahit tahun 2019. Seorang hakim TUN meninggal saat sidang. Mungkin karena terlalu capek karena sidang bisa melampui jam 12 malam," tutur Yulius.

Di sesi yang sama, dosen Fakultas Hukum Unkris, Teguh Satya Bakti menyampaikan MA memiliki kewenangan yang luar biasa dalam sengketa pemilu, selain MK. Bahkan, MA bisa mendiskualifikasi calon.

"MA mempunyai kewenangan yang sangat besar soal sengketa pemilu. Apabila terbukti adminstrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif, MA punya kewenangan untuk mendiskualifikasi, bisa mengeluarkan seseorang calon. Di sengketa pilkada, pengadilan pernah melakuka itu seperti pilkada di Makassar," ucap Teguh.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berbicara soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia menanggapi soal ada ide pihak yang tidak mau pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu.

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP, Jaktim, Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, IKN tak memicu ketimpangan. Ia menginginkan pembangunan tidak Jawa-sentris. "Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa-sentris. Kita ingin Indonesia-sentris. karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga ada titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," lanjutnya.

Menurutnya, IKN membuat pemerataan ekonomi serta pemerataan penduduk. Ia yakin ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," lanjutnya.

Sebelumnya, PKS menggelar Rapimnas kampanye nasional 2024. Dalam acara tersebut, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman mengatakan ibu kota negara tetap Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya, Minggu (26/11).

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun. Dengan kalimat ini, artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta," kata dia.

Dia mengatakan ibu kota tetap di Jakarta merupakan gagasan unggulan dari PKS. Dia mengatakan PKS sejak awal menolak pengesahan RUU IKN menjadi undang-undang.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ucapnya.

Tonton juga Video: PKS Ingin Ibu Kota Tetap Jakarta, Begini Respons Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap masa kampanye Pemilu 2024 berjalan damai. Ia ingin Pemilu dijalani dengan senyuman.

"Kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum," ujar Jokowi saat menjawab pertanyaan tentang imbauan pada masa kampanye Pemilu, di Hutan Kota JIEP kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Ia juga ingin Pemilu dijalani dengan kegembiraan. Ia mempersilahkan para capres untuk saling adu gagasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide," tutur Jokowi.

"Tapi tetap dengan senyum dan gembira," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui saat ini tahapan Pemilu 2024 telah memasuki masa kampanye. Masa kampanye pemilu akan berlangsung 75 hari sejak tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Tonton juga Video: Hari Pertama Kampanye Malah Heboh Kebocoran Data DPT, Dijual Rp 1,2 M

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengusut dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keduanya didapati mengikuti jalan sehat yang dihadiri capres dan cawapres di Makassar.

Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Makassar selama dua hari. Pihaknya memantau aktivitas kunjungan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (25/11) dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Minggu (26/11).

"Di tanggal 25 (November) kami menemukan seorang yang diduga ASN dinas pendidikan, sementara kami melakukan penelusuran. Dan di tanggal 26 ada staf teknis PPS yang juga kami lakukan penelusuran," kata Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah di kantornya, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dede belum merinci identitas ASN dan PPS yang dimaksud. Dia menuturkan ASN yang mengikuti agenda jalan sehat itu datang menggunakan atribut Kopri.

"Insyaallah akan kami lakukan penelusuran, apakah betul itu ASN atau tidak, yang jelas ada di lokasi kejadian dan memakai atribut Korpri," ungkapnya.

Dede melanjutkan untuk staf PPS diduga merupakan tenaga non-ASN Pemkot Makassar atau disebut Laskar Pelangi. Namun statusnya dianggap sebagai penyelenggara pemilu.

"Ada juga kami temukan staf PPS di salah satu kelurahan hadir. Meskipun statusnya Laskar Pelangi tapi kami menganggap dia adalah staf PPS, dia adalah bagian penyelenggara," tambahnya.

Untuk diketahui, kandidat capres dan cawapres secara bergantian datang ke Makassar. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat hadir dalam agenda dalam Jalan Sehat Satu Putaran, Sabtu (25/11).

Sehari setelahnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga datang ke Makassar pada Minggu (26/11). Ganjar datang untuk ikut meramaikan Jalan Sehat Perjuangan yang dihadiri warga.

Dede juga menyoroti keterlibatan anak di bawah umur dalam agenda jalan sehat tersebut. Namun hal ini dianggap tidak masuk dalam temuan yang mengandung unsur pelanggaran karena dilakukan di luar masa kampanye.

"Meskipun itu merupakan jalan santai namun ketika mulai hari ini tanggal 28 (November 2023) sampai 10 Februari (2024) nanti dimana tahapan itu adalah tahapan kampanye, maka satu hal yang kami ingatkan kepada peserta pemilu agar tidak melibatkan anak-anak dalam hal menghadiri kegiatan kampanye," imbuhnya.

Namun dia mengaku salah satu peserta Pileg 2024 nyaris melakukan kampanye saat Capres Ganjar Pranowo berkunjung di Pasar Cidu Makassar, Sabtu (25/11) malam.

"Terkait kampanye di luar jadwal kami tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran. Tetapi, ada kejadian caleg berupaya berorasi tapi langsung diingatkan oleh panitianya sehingga berhenti tuk tidak meneruskan orasinya," beber Dede.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Menakar Kekuatan 3 Paslon di Musim Debat


Capres nomor 2 Prabowo Subianto yang identik dengan istilah gemoy ternyata menuai pro dan kontra di elite partai politik. PKS dan Partai Gelora pun saling silang argumentasi soal gimik gemoy.

Dilansir detikNews, Rabu (29/11/2023), Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyebut partainya akan mengedepankan politik gagasan. Sohibul menyinggung soal pihak lain yang mengedepankan gimik politik soal gemoy.

"PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan apalagi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan maka PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan," kata Sohibul ketika berpidato di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sohibul lalu menyinggung persaingan politik saat ini. Dia pun menyebut persaingan politik saat ini lebih mengedepankan gimik semata.

"Apalagi hari-hari ini bapak ibu sekalian, saya sangat prihatin, untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya sekarang ada istilah 'gemoy', 'santuy'," ucapnya.

Eks Presiden PKS ini menyoroti seolah-olah yang bisa memimpin Indonesia adalah mereka yang gemoy. Dia menyebut gimik politik merupakan sesuatu yang tidak sehat.

"Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy, gemoy atau gemoy saya nggak tahu juga itu, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat," ujarnya.

Dia lalu menyinggung demokrasi Indonesia harus bisa memunculkan pemimpin yang punya kapasitas memenangkan persaingan politik. Selain itu, Indonesia harus dipimpin orang yang bisa mengolah pemerintahan.

"Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian ke depan demokrasi kita harus lebih baik yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan," ucapnya.

Serangan Balik Gelora ke PKS

Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq pun membalas pernyataan Sohibul Iman soal istilah gemoy hanya sekadar gimik politik untuk memenangkan Pemilu 2024. Mahfudz menyebut PKS-lah yang sering bergimik politik.

"Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal, di setiap pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai," kata Mahfudz Siddiq dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Mahfudz lalu memerinci gimik PKS yang dimaksudnya ialah soal tawaran program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019. Mahfudz menyebut gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu 2019.

"Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo," katanya.

Dia lalu mengungkit sikap PKS yang mengusung capres Prabowo Subianto pada Pemilu lalu. Dia menyebut tokoh yang mengerahkan dukungan adalah Sohibul Iman sendiri, yang kala itu menjabat Presiden PKS.

"Jadi kalau PKS sekarang mengkritik Prabowo dibilang tidak punya ide atau gagasan, padahal Pemilu 2014 dan 2019 mengusung calon presiden Prabowo Subianto. Kalau Prabowo tidak punya ide, ngapain didukung dulu sama PKS," kata Mahfudz.

Dia menyebut Prabowo merupakan figur capres yang punya ide dan gagasan untuk ditawarkan ke rakyat. Soal istilah 'gemoy' yang disematkan ke Prabowo, Mahfudz menyebutnya muncul dari netizen bukan dari Prabowo maupun tim kampanyenya.

"Jadi 'gemoy' itu bukan ide Pak Prabowo, juga bukan dari TKN, itu dari netizen. Kalau PKS mau marah, silakan ke netizen. Kalau marah, marah ke netizen, nggak perlu buat gimik-gimik, kita tahu siapa PKS," kata dia.

Respons PKS

PKS pun kembali merespons janji program SIM seumur hidup dan STNK gratis yang diungkit Gelora. Menepis Gelora, PKS mengaku memperjuangkan program yang dijanjikan itu.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan pihaknya maju dengan politik gagasan. Menurut Mardani, program SIM seumur hidup dan STNK gratis memang menjadi gagasan yang ditawarkan PKS kepada rakyat.

"PKS maju dengan politik gagasan. SIM seumur hidup dan STNK gratis itu gagasan PKS," kata Mardani kepada wartawan, Selasa (28/11).

Mardani menyebut partainya telah memperjuangkan dua program itu di legislatif dalam pembahasan Undang-Undang (UU) Jalan Raya. Dia menegaskan gagasan dan gimik berbeda.

"Dan sudah diperjuangkan saat pembahasan UU Jalan Raya. Beda gimik dengan gagasan," ujar Mardani.

Timnas soal Anies Jadi Oposisi atau Gabung Menteri Jika Kalah Pilpres