Anies Baswedan dikabarkan telah memilih bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang akan mendampinginya. Hal itu disampaikan oleh Sudirman Said selaku juru bicara Anies.

Dilansir detikNews, sebelumnya desas-desus tentang bacawapres Anies cukup santer bergulir. Terutama saat Partai Demokrat disebut-sebut mendesak agar Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping Anies.

"Saat ini, proses memilah dan memilih sudah selesai," ujar Sudirman Said di Jakarta, Sabtu (10/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sudirman Said menegaskan bahwa dalam proses memilih itu, Anies tidak dipaksa oleh satu pun partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Baik Nasdem, PKS, maupun Demokrat sama-sama mengusulkan nama kepada Anies, tetapi tidak ada paksaan.

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama," lanjutnya.

Partai Nasdem, ungkap dia, mengusulkan beberapa nama. PKS juga mengusulkan beberapa figur dari kader internal maupun non kader. Kemudian Partai Demokrat juga mengusulkan beberapa nama tokoh internal maupun eksternal partai.

Terkait waktu pengumuman, Sudirman Said menegaskan bahwa Anies menunggu hari baik untuk finalisasi dan pengumuman nama bacawapres. Dia pun meminta publik untuk sabar karena, mengutip kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya.

"Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," ujar Sudirman Said.

Sebelumnya, Bendum Partai NasDem Ahmad Syahroni membeberkan bahwa semua partai di KPP pasti ingin kader terbaiknya menjadi bakal cawapres pendamping Anies. Pernyataan tersebut merupakan balasan terhadap Sudirman Said yang membantah tidak adanya paksaan kepada Anies dari Partai Demokrat untuk memilih AHY sebagai pendamping.

"Yang kemarin saya sampaikan semua partai pasti ingin kader terbaiknya jadi pendamping bacapres Anies," kata Syahroni seperti dilansir detikNews, Sabtu (10/6/2023).

Anies: Negara Ini Milik Rakyat, Bukan Satu-Dua Keluarga


Partai Perindo mendukung bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo meski sebelumnya sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Gerindra menghormati keputusan Perindo mendukung Ganjar.

"Itu keputusan Perindo, kami hormati, karena itu adalah keputusan internal partai," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kepada wartawan di GOR Otista, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2023).

Muzani mengatakan pihaknya tidak bisa mencampuri urusan internal Perindo. Menurutnya juga, Perindo baru berkomunikasi dengan Gerindra, belum sampai penandatangan secara resmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami nggak bisa campuri urusan rumah tangga, urusan dalam dari sebuah partai manapun. Kami bebas, mau mengambil keputusan apapun. Kan Perindo baru komunikasi dengan kami, belum pernah ada tandatangan atau segala macam," jelasnya.

Alasan Perindo Dukung Ganjar

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) mengungkapkan alasan tidak memutuskan kerja sama dengan Partai Gerindra. Hary Tanoe menilai PDIP merupakan partai yang paling siap saat ini.

Hal itu diungkapkan Hary Tanoe dalam sambutannya di penandatanganan kerja sama politik antara PDIP dan Partai Perindo, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6). Hary Tanoe awalnya mengungkit dirinya sempat berkunjung ke Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Ya betul, bahwa saya berkunjung ke Pak Prabowo, karena dia sahabat saya, dan bukan hanya Pak Prabowo, tapi juga Pak Airlangga ke Partai Golkar, namanya politik kan harus melakukan penjajakan-penjajakan," ujar Hary Tanoe.

Namun, dia mengatakan dari penjajakan politik itu, Perindo akhirnya memutuskan untuk bekerjasama dengan PDI Perjuangan.

"Pada akhirnya putusan, jatuh pada untuk bermitra, kerja sama politik dengan PDIP. Sebagaimana tadi sudah dilihat, resmi, kami tandatangan kesepakatan kerja sama politik dengan PDIP yang tentunya diwakili oleh juga Bu Mega," ujarnya.

Lihat juga Video: Ganjar Tunggu Hasil Rembukan Megawati-Jokowi untuk Tentukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani berbicara mengenai kriteria calon wakil presiden (Cawapres) yang cocok untuk Prabowo Subianto. Menurutnya, sosok tersebut harus yang memiliki hasrat berbakti pada bangsa dan negara.

"Yang lebih baik kami menganggap orang-orang itu adalah putra-putri terbaik bangsa yang ingin beri bakti permai kepda bangsa. Lebih baik karena itu kami menyambut baik dan gembira siapapun nama itu, dari partai manapun," kata Muzani kepada wartawan di GOR Otista, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2023).

Muzani mengatakan sejumlah nama terus digodok sebagai pendamping Prabowo dalam Pilpres 2024. Namun, dia mengaku tiap nama calon wapres Prabowo itu juga harus dibahas bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan berkonsultasi dan terus siapapun nama itu kepada Ketum Partai PKB Abdul Muhaimin Iskandar," ujarnya.

Cak Imin sendiri menjadi salah satu nama yang digadang-gadang sebagai cawapres dari Prabowo. Menurut Muzani, Cak Imin memiliki 'golden ticket' dalam penentuan sosok cawapres pendamping Prabowo di pemilu mendatang.

"Pak Muhaimin adalah calon yang golden ticket-lah, orang yang megang kunci utama bagi calonnya Pak Prabowo," jelasnya.

Muzani tidak bisa menyebut satu-persatu nama cawapres yang masuk. Dia memastikan nama-nama tersebut merupakan putra-putri terbaik bangsa.

"Cukup banyak putra-putri terbaik bangsa yang ingin beri bakti dan ingin berniat mendampingi Pak Prabowo, dan kami menyambut gembira nama-nama tersebut," tuturnya.

Simak Video: Prabowo Disebut Senyum-senyum Usai Menghadap Jokowi ke Istana

[Gambas:Video 20detik]


Juru bicara bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, mengatakan Anies sudah selesai memilih siapa bakal cawapresnya. Anies, katanya, menunggu hari baik untuk mengumumkannya.

"Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," ujar Sudirman kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).

Dia mengatakan tak ada satu pun pihak yang memaksa Anies dalam penentuan bakal cawapres. Dia mengatakan NasDem, PKS, dan Demokrat sama-sama telah mengusulkan nama kepada Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ada satu pun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai NasDem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun nonkader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal Partai," ucapnya.

Lalu kapan Anies Baswedan akan mengumumkan cawapresnya itu?

"Sabar ya, kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya," ujar Sudirman.

Anies saat ini sudah mendapat dukungan dari NasDem, PKS, dan Demokrat. Koalisi tiga partai ini bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Simak Video: Buka-bukaan NasDem soal Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo mengatakan masih ada pihak yang merongrong nilai Pancasila. Ganjar mengajak semua pihak untuk melawan orang-orang yang mencoba merongrong Pancasila.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam sambutannya saat acara Deklarasi Relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Jakarta, Sabtu (10/6/2023). Ganjar mengatakan ada orang yang ingin merusak nilai Pancasila.

"Tadi disampaikan masih ada orang yang pengen merongrong nilai-nilai Pancasila. Ada, bukan tidak ada," ujar Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar lantas bertanya kepada para relawan, apakah hal tersebut akan didiamkan atau justru dilawan. Para relawan pun serempak menjawab dilawan.

"Kita biarkan atau kita lawan?" katanya.

"Bapak-ibu yang teriak itu, maka bapak-ibu dan kita harus membuktikan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyoroti orang-orang yang berbicara tentang penggunaan black campaign hingga perundungan di Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran yang ada di Indonesia.

"Di medsos itu terjadi dan hampir setiap hari, siapa kemudian yang bertanggung jawab pada dunia ini, di tengah era digital yang berkembang sangat cepat, rata-rata 3 bulan selalu ada informasi baru, teknologi baru, cara baru," ungkap dia.

Selain itu, Ganjar juga mengajak para relawan untuk tidak gaduh perihal suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024. Dia menilai jika hal itu masih terjadi, mimpi besar untuk jadi negara yang lebih baik akan gugur.

"Kalau lah kemudian kita masih direcoki dengan urusan apa agamamu, apa golonganmu, apa sukumu, apa rasmu, maka mimpi besar di atas sana itu akan diaborsi oleh isu ini," tuturnya.


Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, menyatakan siap maju menjadi Depok pertama. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto partainya menerapkan mekanisme kaderisasi bagi siapa pun yang ingin maju menjadi calon kepala daerah.

"Ya bagi PDI Perjuangan (PDIP) siapa pun yang akan menjadi calon kepala daerah, termasuk misalnya Mas Kaesang, dan sebelumnya Mas Gibran. Partai menerapkan mekanisme kaderisasi," ujar Hasto kepada wartawan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Dia menyebut PDIP memiliki sekolah partai yang diawaki para pengajar dari tokoh politik seperti Tri Rismaharini, Pramono Anung dan Azwar Anas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi melalui sekolah partai, Bu Risma menjadi pengajar sekolah partai, Pak Pramono Anung menjadi pengajar sekolah partai, Pak Anas Menteri PAN-RB. Jadi semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," imbuhnya.

Hasto mengatakan partainya saat ini tengah berfokus pada pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jika Kaesang tertarik masuk dunia politik lewat PDIP, ujar Hasto, maka Kaesang akan diikutsertakan di sekolah partai.

"Jadi skala prioritas kita saat ini adalah memenangkan Pileg dan Pilpres, baru bulan November kita berbicara tentang Pilkada. Sekiranya Mas Kaesang tertarik ya akan kita ikutkan dalam suatu proses pendidikan dan kaderisasi untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin," tuturnya.

Kaesang sebelumnya buka suara soal dukungan terhadap dirinya menjadi calon Wali Kota Depok. Kaesang menyatakan siap maju menjadi Depok pertama.

"Saya Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insyaallah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama," kata Kaesang dalam video di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat seperti dilihat detikcom, siang ini.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: Partai Gerindra Sambut Baik Niat Kaesang Maju Walkot Depok

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ratusan relawan Gapura Nusantara mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Acara deklarasi itu dihadiri langsung oleh Ganjar.

Acara digelar di Klub Kelapa Gading Ballroom, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023). Pendiri dan Ketua Dewan Pembina Relawan Gapura Nusantara Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Sondakh mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai capres 2024.

"Hari ini RGN kita deklarasikan sekaligus mendeklarasikan dukungan RGN kepada Ganjar Pranowo. Saya ingin tekankan kepada seluruh pejuang RGN bahwa makna dari deklarasi ini adalah janji dan loyalitas. Kita berjanji dengan sepenuh hati, setia mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024 sampai kita menaikkan bendera victoria di puncak tiang bumi Indonesia," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, Ganjar merupakan sosok yang mampu mempertahankan empat konsensus dasar bernegara. Dia menyebut Ganjar juga dianggap mampu melanjutkan program pembangunan yang sudah dirintis Presiden Joko Widodo.

"Kita tidak mau beli kucing dalam karung. Dari semua kandidat capres yang ada, hanya Ganjar Pranowo yang rekam jejaknya sudah jelas, yakni mampu mempertahankan empat konsensus dasar bernegara. Beliau juga mau dan mampu melanjutkan program pembangunan Pak Jokowi. Jangan sampai ganti presiden lalu pembangunan dimulai dari nol lagi," katanya.

Perwakilan dari para relawan Gapura Nusantara lalu berkumpul di atas panggung. Deklarasi dukungan dipimpin oleh Ketua Umum Relawan Gapura Nusantara Laksamana TNI (Purn) Agus Setiadji dan diikuti para relawan.

"Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami akan memberikan dedikasi sepenuh hati, tulus, sukarela, tanpa pamrih mendukung dan berjuang untuk kemenangan Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden Republik Indonesia ke-8," pekik deklarasi dari Relawan Gapura Nusantara di lokasi.

Ganjar Sebut Jokowi Mentornya

Ganjar Pranowo yang hadir langsung di acara deklarasi Relawan Gapura Nusantara ini juga bicara soal perjalanan karir politiknya. Ganjar mengaku Jokowi sebagai mentornya.

"Saya punya mentor dalam pemerintahan. Namanya Jokowi. Seseorang yang dicap 'plonga-plongo'. Seseorang yang dicap tidak pintar dengan badan yang sangat kurus," ujar Ganjar dalam sambutannya di acara deklarasi relawan Gapura Nusantara.

Ganjar mengatakan Jokowi merupakan sosok mentor baginya. Dia menilai Jokowi sosok yang memiliki keberanian untuk menunjukkan Indonesia berdaulat di bidang politik.

"Bung Karno jatuh didahului peristiwa 65, 66 terjadi pergseran pergantian kekuasaan dengan supersemar, 67 UU penanaman modal asing lahir, 68-69 Freeport berdiri, dan tidak ada satu pun para pemimpin mampu mengambil alih kecuali Jokowi," kata Gubernur Jawa Tengah itu.


Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah pihak Partai NasDem yang menyebut Partai Demokrat memaksakan Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies. NasDem kini menyebut semua partai ingin kadernya menjadi cawapres pendamping Anies.

"Yang kemarin saya sampaikan semua partai pasti ingin kader terbaiknya jadi pendamping bacapres Anies," kata Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).

Sahroni menyebut soal bakal cawapres pendamping Anies hanya diketahui tim yang dekat dengan Anies. NasDem tak masalah dengan pihak yang memberi masukan nama cawapres Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi semua itu yang tahu hanya para beliau-beliau, namanya usaha kan boleh-boleh saja untuk saran dan masukan. Semua tokoh-tokoh bangsa ini layak jadi pemimpin negeri tercinta kita," ujarnya.

Ahmad Sahroni sebelumnya menyebut Partai Demokrat memaksakan AHY menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah pihak NasDem yang menyebut Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Sabtu (10/6).

Anggota Tim 8 itu menegaskan bahwa sejauh ini semua anggota Koalisi Perubahan selalu menggunakan piagam kerja sama sebagai pedoman. Piagam kerja sama tiga partai bertanggal 14 Februari 2023 antara lain menyatakan bahwa Anies Baswedan diberi mandat untuk memilih dan menetapkan cawapres sebagai pendamping dalam Pemilu 2024, proses pemilihan pasangan telah mendekati final.

"Partai-partai sejak awal telah bersepakat memberikan mandat kepada capres pilihannya. Karena itu tidak mungkin ada yang bisa memaksakan harus dengan nama tertentu, atau apriori menolak nama tertentu. Kami syukuri, kesepakatan ini menjadi jalan keluar yang dapat menghindari kebuntuan," ujarnya.

Tekait pandangan beberapa kader partai di internal Koalisi Perubahan yang saling beda pandangan, mantan Menteri ESDM tak mempermasalahkannya. Sudirman Said menilai hal tersebut bagian dari menyampaikan pendapat.

"Bagus dong, demokrasi kan memberi ruang perbedaan pandangan. Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insyaallah setajam apapun perbedaan, semua akan selesai bila pemimpin sudah mengambil keputusan," tegasnya.

Perihal apakah benar Partai Demokrat memaksakan AHY untuk jadi cawapres Anies, Sudirman menegaskan tak ada pihak yang memaksakan kehedak di Koalisi Perubahan.

"Tidak ada satupun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal Partai. Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," sebutnya.

Lihat Video: Buka-bukaan NasDem soal Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut boleh dirinya memilih sendiri bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Ganjar menjelaskan keterlibatan dirinya dalam penentuan cawapres pendamping.

"Ya, kerja sama antara partai-partai yang kita bukakan ruang lebih dahulu. Maka kemudian kerja sama antarpartai sudah selesai, bisa lebih cepat, maka kita akan bicara kandidat cawapres saya yang sudah dipersiapkan," ujar Ganjar di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Kemudian partai-partai pendukung akan berdiskusi, termasuk Megawati dan Presiden Jokowi. Proses terakhir berada di Ganjar Pranowo itu sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kita akan berembuk, tentu saja Ibu sudah menyampaikan, Pak Jokowi kemarin kita ajak bicara, kemudian terakhir nanti saya," ucap Ganjar.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya mengaku bosan ditanya perihal bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Megawati meminta seluruh pihak untuk bersabar menunggu pengumuman bakal cawapres 2024.

"Kok yang ditanya ini-ini aja? Sampai saya sendiri yang ditanya bosan. Nunggu aja dah, kalau situ mau nanya sama saya ya nunggu aja," ujar Megawati usai teken kerja sama politik antara PDIP dan Partai Perindo di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

"Kenapa sih situ mesti nunggu? Ya tadi seperti disampaikan Pak Hary Tanoesoedibjo, kita ini kan, mencapai treshold, artinya, kita bisa mengumumkan, calon presiden dan tentunya dengan cawapres," sambung dia.

Megawati mengatakan sudah banyak mendengar nama-nama usulan untuk cawapres. Namun, dia menyebut dirinya boleh untuk memilih sendiri cawapres pendamping Ganjar.

"Jadi dengan demikian sudah banyak nama yang saya dengar, ada yang disampaikan, tapi kan saya boleh dong milih sendiri, kalau saya milih sendiri lalu ada aturan nggak boleh? Sangat boleh, makanya saya dengarkan dulu," kata dia.

Simak juga Video: Ganjar Tunggu Hasil Rembukan Megawati-Jokowi untuk Tentukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (Bacapres) PDIP Ganjar Pranowo mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan mentornya. Meski pun, Ganjar menyebut Jokowi dicap sebagai sosok yang planga-plongo.

"Saya punya mentor dalam pemerintahan. Namanya Jokowi. Seseorang yang dicap 'plonga-plongo'. Seseorang yang dicap tidak pintar dengan badan yang sangat kurus," ujar Ganjar dalam sambutannya di acara deklarasi relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023).

Ganjar menuturkan sempat bertanya kepada Jokowi foto mana yang menjadi favoritnya. Ganjar menyebut jika foto satgas tersebut justru menjadi favorit Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada saat mau maju Pilgub DKI, beliau punya seragam satgas dengan difoto (pose nganga) dan saya diskusi dengan beliau. 'Pak, dari seluruh foto yang bapak suka ketika kampanye menjadi wali kota baik itu gubernur sampai bapak jadi presiden foto mana yang disuka?' 'Saya paling suka foto saya pake baju satgas itu' katanya," ujarnya.

Dari dialog itu, Ganjar menilai jika Jokowi merupakan sosok yang tidak pantang menyerah meski dihina. Dia mengaku mendapat pelajaran penting dari sikap Jokowi itu.

"Saya rasakan bapak itu, kultur kami sebagai orang Jawa, orang Solo, melihat, silahkan hina saya habis-habisan. Silakan kamu caci-maki saya habis-habisan. Tapi, langkah saya tidak akan pernah berhenti untuk memajukan negeri ini. Itu pesan dari beliau luar biasa," ungkap Ganjar.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan Jokowi merupakan sosok mentor baginya. Dia menilai Jokowi sosok yang memiliki keberanian untuk menunjukkan Indonesia berdaulat di bidang politik.

"Bung Karno jatuh didahului peristiwa 65, 66 terjadi pergseran pergantian kekuasaan dengan supersemar, 67 UU penanaman modal asing lahir, 68-69 Freeport berdiri, dan tidak ada satu pun para pemimpin mampu mengambil alih kecuali Jokowi," kata Gubernur Jawa Tengah itu.

Dari situlah, Ganjar menilai nyali itu bukan intonasi tinggi dan berwajah garang. Menurutnya, yang dilakukan Jokowi merupakan nyali yang sesungguhnya.

"Seseorang yang tidak pernah berteriak, seseorang yang sangat jarang menunjukan wajah kemarahan, jarang sekali, tapi dia memutuskan dengan pikiran yang jernih, dengan muka tersenyum tapi diambil secara keseluruhan," katanya.

"Itulah nyali sesungguhnya, dengan intonasi yang tinggi bukan sama sekali," imbuhnya.

Lihat Video: Ganjar Tunggu Hasil Rembukan Megawati-Jokowi untuk Tentukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Gapura Nusantara (RGN) mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) 2024 dari PDIP, Ganjar Pranowo. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, hingga Papua.

Diketahui deklarasi yang digelar di Grand Ballroom Kelapa Gading Sport Center, Jakarta Utara ini dihadiri 1.200 purnawirawan TNI/Polri, pegiat budaya dan sosial, akademisi, kaum milenial, kaum nasionalis, serta perwakilan sejumlah organ relawan.

Dalam deklarasi tersebut, para relawan menyebut Ganjar mampu mempertahankan empat konsensus dasar bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Ganjar juga dianggap mau dan punya ketegasan dalam melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau yang paling tegas. Visi kita itu kan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan hanya Pak Ganjar yang punya ketegasan untuk melakukan itu," kata Ketua Dewan Pembina RGN Laksamana TNI (Purn) Bernard Kent Sondakh yang juga mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6/2023).

Di sisi lain, Ganjar yang turut hadir dalam deklarasi itu mengaku bangga dan menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ia juga terharu lantaran banyak purnawirawan pejabat tinggi yang peduli terhadap konsensus bernegara.

"Semangatnya tadi luar biasa, bagaimana konsensus berbangsa dan bernegara yang empat itu betul-betul dijaga," kata Ganjar.

Lebih lanjut dia mengajak anak muda untuk meniru semangat tersebut dengan menjaga empat konsensus negara. Dengan begitu diharapkan kedaulatan Indonesia bisa dirasakan hingga generasi-generasi mendatang.

"Sehingga kita generasi muda betul-betul punya fondasi yang sangat kuat bagaimana menjaga bangsa, dan negara, kerukunan, perbedaan yang harus kita hormati agar kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita negara ini," tuturnya.

Di samping itu, Ganjar juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung hilirisasi industri dan pembangunan yang telah dilakukan Jokowi selama dua periode sebagai Presiden. Menurutnya dengan dukungan yang diberikan, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dirasakan masyarakat.

"Soal memanfaatkan infrastruktur yang sudah dimanfaatkan Pak Jokowi, terus bagaimana kita bicara IKN mesti bisa selesai, dan tentu bagaimana ekonomi bisa di-recover dengan baik, di mana ekonomi-ekonomi baru mesti kita tumbuhkan dan kembangkan," imbuh dia.

Sekadar informasi, tokoh-tokoh yang hadir dalam deklarasi itu di antaranya mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setiaji yang juga Ketua Umum RGN, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna, dan mantan Sekretaris Militer Presiden era Megawati Soekarnoputri, Mayor Jenderal TNI (Purn) Tb Hassanudin.

Hadir pula Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa (LKAB) Rudi S Kamri bersama para senior TNI/Polri di antaranya Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan, Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Marsekal Madya TNI (Purn) Dede Rusamsi, Laksamana Madya TNI Purn Mudjito, hingga artis senior Roy Marten.

Lihat juga Video: Ganjar Tunggu Hasil Rembukan Megawati-Jokowi untuk Tentukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut Partai Demokrat (PD) memaksakan Ketum PD Agus Harimurti Yudhyono (AHY) menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah pihak NasDem yang menyebut Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies.

"Sejauh ini suasana dalam rapat-rapat Tim 8 yang merupakan wakil resmi dari partai-partai dan capres, selalu kondusif, saling support, dan saling percaya. Tidak ada suasana memaksakan kehendak, termasuk dalam membicarakan opsi-opsi bakal calon pasangan Pak Anies," kata Sudirman Said dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).

Anggota Tim 8 itu menegaskan bahwa sejauh ini semua anggota Koalisi Perubahan selalu menggunakan piagam kerja sama sebagai pedoman. Piagam kerja sama tiga partai bertanggal 14 Februari 2023 antara lain menyatakan bahwa Anies Baswedan diberi mandat untuk memilih dan menetapkan cawapres sebagai pendamping dalam Pemilu 2024, proses pemilihan pasangan telah mendekati final.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partai-partai sejak awal telah bersepakat memberikan mandat kepada capres pilihannya. Karena itu tidak mungkin ada yang bisa memaksakan harus dengan nama tertentu, atau apriori menolak nama tertentu. Kami syukuri, kesepakatan ini menjadi jalan keluar yang dapat menghindari kebuntuan," ujarnya.

Tekait pandangan beberapa kader partai di internal Koalisi Perubahan yang saling beda pandangan, mantan Menteri ESDM tak mempermasalahkannya. Sudirman Said menilai hal tersebut bagian dari menyampaikan pendapat.

"Bagus dong, demokrasi kan memberi ruang perbedaan pandangan. Ini adalah proses ujian kedewasaan dan kematangan semua pihak. Insyaallah setajam apapun perbedaan, semua akan selesai bila pemimpin sudah mengambil keputusan," tegasnya.

Sudirman juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme semua pihak yang telah membangun dinamika koalisi menjadi semakin kuat. Sudirman menjelaskan diperlukannya dinamika di dalam Koalisi Perubahan.

"Saling mengusulkan, berkontribusi dengan pandangan-pandangan dan alternatif itu sangat baik dalam organisasi. Ibarat membangun rumah, diperlukan keragaman bahan bangunan dan keahlian untuk menjadikan satu rumah. Kalau pandangan dan opsinya monolitik, linier, terpaku satu saja, malah mungkin kita tidak kemana-mana," ucapnya.

Perihal apakah benar Partai Demokrat memaksakan AHY untuk jadi cawapres Anies, Sudirman menegaskan tak ada pihak yang memaksakan kehedak di Koalisi Perubahan.

"Tidak ada satupun pihak yang memaksakan. Semua mendapat kesempatan mengusulkan nama. Partai Nasdem mengusulkan beberapa nama, PKS mengusulkan beberapa figur baik kader maupun non kader. Begitupun Partai Demokrat menyodorkan sejumlah tokoh, baik internal maupun eksternal Partai. Saat ini proses memilah dan memilih sudah selesai. Tinggal tunggu hari baik bagi Pak Anies untuk memutuskan dan mengumumkan," sebutnya.

"Sabar ya, kata Syahrini, semua akan indah pada waktunya," canda Sudirman.

Lihat Video: Buka-bukaan NasDem soal Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden (Capres) PDIP Ganjar Pranowo bercerita momen dirinya diumumkan sebagai bakal capres oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ganjar mengaku gemetar saat mendengar pengumuman itu.

Hal itu diceritakan Ganjar dalam sambutannya di acara deklarasi relawan Gapura Nusantara di Klub Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023). Ganjar mengatakan dirinya merupakan orang biasa.

"Saya, sejak tanggal 21 April sebagai kader PDI Perjuangan diberikan mandat dari Bu Mega, untuk menjadi calon presiden, saya gemetar saat itu. Karena saya persis seperti Bapak Ibu, orang biasa saja," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan dirinya lahir di keluarga pensiunan polisi. Dia mengatakan orang tuanya harus membayar utang dari bulan ke bulan.

"Bapak saya pensiunan polisi yang pada saat itu hidupnya harus membayar utang dari bulan ke bulan. Demikian seterusnya dan gaji kami anak-anaknya harus membayar utang orang tua. Jadi kami tidak hidup dalam kesempatan yang mewah," katanya.

"Tapi spirit patriotisme, spirit perjuangan dan nilai perjuangan yang diberikan dan basik militer pada saat itu betul-betul memang membekas," sambungnya.

Dia juga bercerita momen disuruh nyemir sepatu ayahnya. Menurutnya, jika sepatu tidak mengkilap, maka dirinya akan disuruh berlari sebagai hukuman.

"Sederhana bahkan, hanya sekedar nyemir sepatu, kalau tidak mengkilat kita disuruh lari. Mungkin sekarang anak-anak TNI Polri sudah tidak kenal lagi apa itu berasuh. Yang tua pasti tahu," ujarnya.

Lihat Video: Ganjar Tunggu Hasil Rembukan Megawati-Jokowi untuk Tentukan Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Eks Wamenkumham Denny Indrayana membuat surat terbuka yang menyatakan dirinya sebagai anggota Partai Demokrat. Denny Indrayana juga menyampaikan dirinya mendukung Anies Baswedan menjadi presiden.

"Saya Denny Indrayana, anggota Partai Demokrat, menjadi caleg DPR RI di Dapil II Kalimantan Selatan, dan sekaligus memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia," kata Denny Indrayana dalam suratnya kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).

Denny Indrayana mengungkapkan alasannya lebih memilih Anies Baswedan karena kecocokan dan nasib yang lebih sama. Ketika maju Pilgub Kalsel, Denny mengaku tidak punya partai dan tidak punya dana yang memadai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pilihan saya untuk Anies lebih mudah, karena kami sudah lama saling kenal. Bahkan, sudah sejak mahasiswa saya memanggil Anies, 'Mister President'," ujar Denny.

"Saya tahu pribadi dan gaya kepemimpinan Anies sejak sama-sama di UGM, sejak dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa pada level universitas, dan Ganjar Pranowo menjadi Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Majestic 55, pada level Fakultas Hukum UGM," ucapnya.

Berikut isi lengkap surat terbuka Denny Indrayana:

Surat Terbuka Kepada Rakyat Indonesia

Saya Memilih Jalan Terjal, Saya Demokrat, Saya Anies

Surat ini saya sampaikan kepada seluruh Rakyat Indonesia, agar bisa lebih adil membaca sikap kritis dan perjuangan hukum yang akhir-akhir ini lebih saya tegakkan dan tegaskan. Karena itu, saya meminta kepada rekan media massa, untuk berkenan memuat utuh, keseluruhan penjelasan ini, tanpa dipotong-potong, agar tidak menimbulkan bias pemahaman yang tidak perlu.

Kalau hanya sekedar ingin hidup nyaman dan tenang, saya tidak akan masuk politik yang penuh intrik dan tetap bergelut di dunia akademik, menjadi dosen dan Guru Besar di Fakultas Hukum UGM. Tetapi saya memilih berjuang, bertarung di episentrum kekuasaan, di Istana, menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; lalu Wakil Menteri Hukum dan HAM.

Kalau hanya sekedar ingin hidup tenang dan senang, saya tidak akan maju dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan, berhadapan dengan incumbent, bertemu dengan kesulitan dan kerumitan mengelola parpol dan relawan, menolak tegas praktik politik uang, sambil melawan kekuatan oligarki para mafia batubara yang telah lama bergelimang harta, hidup nyaman.

Kalau hanya sekedar ingin hidup bahagia, semata dengan ukuran kaya harta, saya tidak akan berpolitik yang sering saling sikut-saling usik. Lebih baik, saya tetap menjadi advokat internasional punya izin praktik di Australia selain Indonesia, berkantor di Melbourne, selain Jakarta. Insya allah penghasilan saya selaku profesional international lawyer, jauh lebih memadai ketimbang gaji di DPR. Terutama, karena saya hanya akan menerima gaji saja, tanpa cawe-cawe mencari tambahan sampingan.

Kalau hanya sekedar memikirkan kepentingan diri dan kantor sendiri, saya tidak akan berpolitik praktis. Lebih baik saya menikmati kerja lawyering bolak-balik Jakarta-Melbourne, dan INTEGRITY lebih banyak punya kesempatan mendapatkan klien korporasi, yang kebanyakan tidak mau berhubungan dengan kantor hukum yang bersikap kritis kepada negara (pemerintah). Saat ini sangat sedikit klien yang mau berjuang bersama, 90% perkara kami probono (gratis) membantu buruh dan masyarakat. Namun, kami sangat yakin rezeki ada yang mengatur, tidak akan salah alamat.

Kalau hanya memikirkan keluarga, saya akan memilih tinggal saja sebagai penduduk tetap (permanent residence) di Australia, selain Indonesia, sebagaimana permintaan istri dan anak-anak tercinta. Ibu saya pun sebenarnya berat melepaskan saya kembali ke tengah hiruk-pikuk politik, di tengah status hukum saya yang masih tersangka, sudah lebih 8 tahun disandera.

Bagi keluarga, melepaskan saya berpolitik ke ruang publik, berarti makin sulit bercengkerama bersama, dan makin banyak serangan politik yang tidak jarang membuat luka, karena kami juga manusia biasa. Namun, setelah melalui pemikiran yang panjang, perenungan yang dalam, saya, istri, dan anak-anak berdiskusi beberapa malam, akhirnya mereka memutuskan mengikhlaskan saya, kembali maju berjuang.

Saya sudah 'berpolitik' ketika masuk Istana. Saya sudah berpolitik ketika maju pemilihan gubernur Kalsel. Sekarang hanyalah penegasan lagi sikap politik saya untuk masuk Partai Demokrat. Tidak masuk partai pun, saya sudah lama dicap stempel Demokrat. Sudah lama dianggap, 'Orangnya SBY'.

Banyak partai yang menawarkan saya bergabung. Tiga partai pengusung di Kalsel selain Demokrat adalah Gerindra dan PPP. Ketiga-tiganya menawarkan bergabung, belum lagi partai-partai lainnya. Saya memilih Demokrat, karena sudah lama berjuang bersama.

Kepada Pimpinan Gerindra dan Ketua PPP kala itu, saya katakan, merasa terhormat mendapatkan tawaran, namun kalau akhirnya memutuskan masuk parpol, tidak etis jika saya menerima tawaran partai lain, dan menolak Demokrat. Bagaimanapun Presiden Keenam SBY adalah orang yang lebih banyak berjasa dalam perjalanan karir politik saya.

Demikian pula pilihan pada Anies Baswedan. Kami sudah lama berjuang bersama. Kami sama-sama di Tim 8 bentukan Presiden SBY, melawan kriminalisasi atas pimpinan KPK. Kami sempat berjuang bersama melawan gugatan hukum para oligarki atas pencabutan izin reklamasi di Jakarta dan masalah lahan pembangunan Jakarta International Stadium.

Pilihan saya untuk Anies lebih mudah, karena kami sudah lama saling kenal. Bahkan, sudah sejak mahasiswa saya memanggil Anies, 'Mister President'. Saya tahu pribadi dan gaya kepemimpinan Anies sejak sama-sama di UGM, sejak dia menjadi Ketua Senat Mahasiswa pada level universitas, dan Ganjar Pranowo menjadi Ketua Mahasiswa Pencinta Alam Majestic 55, pada level Fakultas Hukum UGM.

Saya lebih memilih Anies Baswedan karena chemistry dan nasib yang lebih sama. Ketika maju Pilgub Kalsel, saya pun tidak punya partai, tidak punya dana yang memadai. Saya hanya sedikit lebih beruntung, tidak perlu sampai berutang, sebagaimana Anies di Jakarta.

Berbeda dengan perjuangan Ganjar dan Prabowo yang merupakan kader utama sehingga lebih mudah mendapatkan dukungan partai masing-masing, PDI Perjuangan dan Gerindra; perjalanan Anies Baswedan lebih menantang. Dia menunjukkan kapasitas dan integritas lebih, sehingga punya daya tawar politik di hadapan Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS.

Berbeda dengan pendanaan Ganjar dan Prabowo, yang akan berlimpah pendanaan dari banyak konglomerat, Anies Baswedan saya duga, akan berat berjuang untuk mencukupi dana kampanyenya. Problem yang sama saya hadapi ketika maju di Pilgub Kalsel.

Insting politik dan hati nurani saya memilih bersanding dengan orang yang didzalimi untuk berjuang bersama, meskipun surveinya katanya di urutan nomor tiga. Perjuangan ini bukan hanya sekedar soal kalah dan menang, tetapi lebih penting, ini adalah perjuangan menegakkan hukum yang lebih adil dan lebih antikorupsi.

Saat menawarkan jasa hukum ke satu partai politik, ketua umumnya mengatakan, 'Kita akan memakai kantor Mas Denny INTEGRITY, syaratnya hanya satu. Mas Denny tidak boleh mendukung Anies Baswedan sebagai capres'. Ketika saya tanyakan kenapa demikian? 'Karena saya harus memikirkan keselamatan hidup partai saya,' ujarnya. Akhirnya, kerja sama miliaran Rupiah itu pun batal dijalankan.

Jadi, inilah saya, Denny Indrayana. Kembali memilih untuk berjuang. Memilih untuk mendaki jalan terjal menuju puncak kejayaan, ketimbang bersantai berpangku tangan melihat hukum Indonesia dipermainkan, ketimbang diam menonton keadilan diperjualbelikan.

Saya Denny Indrayana, anggota Partai Demokrat, menjadi caleg DPR RI di Dapil II Kalimantan Selatan, dan sekaligus memperjuangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia.

Bismillah, keep on fighting for the better Indonesia!

Melbourne, 10 Juni 2023

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Lihat juga Video: Mahfud Tugas Deny Jaga Anies Maju Pilpres 2024 Agar Tak Tuduh Pemerintah

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengungkapkan bakal ada kejutan sosok bakal cawapres pendamping Anies Baswedan pada akhir Mei lalu. Sudah sepuluh hari berlalu sejak rencana, namun belum ada kejutan siapa cawapres Anies.

Pada 30 Mei lalu, Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan para petinggi partai Koalisi Perubahan bakal menggelar pertemuan membahas bakal cawapres untuk Anies. Dia memprediksi kejutan akan muncul satu atau dua hari setelah tanggal 30 Mei.

"Nanti dalam sehari dua hari ini akan ada kejutan. Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini. Jangan-jangan besok sudah ada kesimpulan," kata Sugeng kepada wartawan di Sekretariat Perubahan, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Kamis (30/5) lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Malam ini, besok malam, antara satu dua hari ini akan ada surprise cawapres," imbuhnya.

Namun, Sugeng enggan mengungkap siapa saja sosok kejutan yang masuk bursa cawapres Anies itu. Dia menjamin nama cawapres Anies benar-benar mengejutkan.

"Belum. Belum ada clue. Makanya itu bagian dari, nanti bukan ada namanya moment of surprise. Ini benar-benar ini, karena apa? Segala sesuatu perlu kecermatan, karena ini sifatnya resiprokal (saling berbalasan)," katanya.

Sudah sepuluh hari berlalu sejak Sugeng bilang bakal ada kejutan nama cawapres Anies, pada Sabtu (10/6/2023), belum ada pengumuman dari Koalisi Perubahan. Sejauh ini, muncul silang pendapat siapa sosok cawapres Anies.

Bursa Cawapres Anies

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kemudian bicara kejutan cawapres Anies yang disebut akan muncul dalam satu atau dua hari sejak 30 Mei. Menurut Mardani kejutan yang disampaikan tak akan jauh dari tiga nama yang tengah beredar di publik, yakni Ahmad Heryawan atau Aher, Khofifah Indar Parawansa, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Tiga orang ini (AHY, Aher, Khofifah) di antara yang paling utama tapi perkembangan satu dua hari ke depan tidak menutup kemungkinan ada nama kejutan. Tetapi, apapun dia patokannya saat ini, satu menambah elektabilitas yang kedua menambah chemistry kerja sebagai dua tunggal," kata Mardani di Hotel Millenium, Jakarta, Selasa (30/5).

Mardani mengatakan 80% cawapres Anies kemungkinan dari tiga tokoh yang sudah disebut. Ia mengatakan pengumuman lebih cepat lebih baik.

"Kemungkinan selalu ada tapi kalau saya bisa menyebutkan 80% tiga orang itu. Insyaallah tapi kan politik itu 20% juga satu lain hal lah," tutur Mardani.

"Sebetulnya Juli juga harapan, tetapi kalau kesepakatan kita bersama, the sooner the better, kenapa? Waktu kampanye kita pendek," ungkapnya.

Anies Sudah Genggam Nama Cawapres

Juru bicara bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, menyebut nama cawapres sudah ada di genggaman Anies. Sudirman menyebut nama cawapres tinggal diumumkan di waktu yang tepat.

"Nah kalau ditanya status saat ini kita sudah selesai, berdinamika, berdiskursus, berwacana, mengenai wapres dan sekarang nama itu sudah dipegang, disimpan Pak Anies dan pada waktunya tentu akan diumumkan," kata Sudirman Said di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (7/6).

Sudirman mengatakan pihaknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Anies untuk menentukan momen pengumuman cawapres. Sudirman mengaku yakin Anies akan mencari momentum hari baik untuk disampaikan kepada publik.

"Tentu kita harus beri kesempatan kepada Pak Anies untuk mencari momentum hari-hari yang baik untuk disampaikan pada publik. Sekarang ini kami tidak lagi bicara cawapres, fokus pada apa nih esensi pemilu. Esensi pemilu bagi Koalisi Perubahan adalah sirkulasi demokrasi, tapi juga bagi kesempatan besar," kata Sudirman.

Simak juga Video: Buka-bukaan NasDem soal Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anggota Tim Reformasi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md, Najwa Shihab, menjawab kritik Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais soal timnya tersebut. Partai Ummat meminta tim tersebut menjawab kritik Amien dengan hasil kerja.

"Tim itu tidak perlu terlalu reaktif merespons pernyataan-pernyataan. Buktikan saja, jadi nggak usah terlalu banyak berbalas pantun, buktikan saja kinerjanya," ucap Waketum Partai Ummat Nazaruddin kepada wartawan, Sabtu (10/6/2023).

Dia mengatakan kritik Amien merupakan bentuk kekhawatiran. Dia menyebut Amien menyampaikan kritik terhadap tim bentukan Mahfud itu karena melihat dinamika politik yang terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang disampaikan Pak Amien itu kan kekhawatiran. Karena itu sifatnya kekhawatiran, maka tugas tim itu menjawab bagaimana kekhawatiran seperti itu tidak perlu terjadi dengan bukti, dengan kinerja," ucapnya.

Sebelumnya, Amien mengkritik Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Mahfud Md. Amien Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh presiden hasil Pemilu 2024.

"Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," ucap Amien seperti dilihat dalam video 'PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!' di kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (2/6).

Mahfud enggan mengomentari kritik Amien tersebut. Dia merasa ucapan Amien itu tak perlu dikomentari oleh dirinya.

Anggota Tim Reformasi Hukum, Najwa Shihab, kemudian maju menjawab kritik Amien Rais itu. Najwa menilai Amien belum membaca detail siapa saja anggota tim reformasi hukum itu.

"Saya yang menjawab Pak Amien kalau Pak Menko tidak mau jawab. Kalau tadi disebut apa istilahnya Pak Amien, untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam Tim Reformasi Hukum ini rasanya Mas Uceng, Bivit, Feri Amsari, kemudian Prof Tuti, Prof Susi, kita tahu orang-orang yang amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara. Jadi rasanya Pak Amien perlu dikirim list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang tergabung," kata Najwa dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Simak Video: Mahfud Ogah Respons Tudingan Amien Rais soal Tim Reformasi Hukum

[Gambas:Video 20detik]


PPP menyambut baik Perindo yang memutuskan untuk bergabung koalisi yang dipimpin PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres 2024. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek berharap dukungan Perindo bisa berpengaruh terhadap kemenangan di 2024.

"Ya kami sampaikan terima kasih atas dukungan dari Partai Perindo terhadap Pak Ganjar, ini akan semakin memperkuat kerja sama politik yang dipimpin PDIP," kata Awiek saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).

Awiek menyebut Perindo merupakan amunisi yang memiliki jaringan kuat. Selain itu, ketumnya Hary Tanoesoedibjo juga konglomerat media. Karena itu lah, dia berharap bergabungnya Perindo bisa membawa koalisi menuju kemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tahu jaringan Perindo itu luar biasa, kita tahu Pak Hary Tanoe itu konglomerat bidang media, setidaknya mampu menyiarkan dan mempublikasikan Pak Ganjar dan calon wakil presidennya yang akan datang. Kita harap opini publik yang disampaikan bisa berpengaruh terhadap kemenangan," ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek juga berharap bergabungnya Perindo bisa melawan hoax yang mungkin akan banyak bersileweran jelang 2024. Dia menyebut hoax itu lah yang akan merusak demokrasi.

"Tentu opini publik yang kita sodorkan opini publik yang berbasis data, berbasis real, akuntabel serta bisa dipertanggungjawabkan, bukan opini publik yang bersifat fitnah atau hoax. Karena demokrasi kita dirusak oleh banyaknya fitnah dan hoax yang disebarkan. Lebih tepatnya Pak Hary Tanoe sebagai Ketum Perindo kan juga miliki kekuatan media, sehingga setidaknya bisa turut membantu mensosialisasikan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Partai Perindo resmi mendukung bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dukungan itu ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik atau memorandum of understanding (MoU) dengan PDIP.

Penandatanganan MoU dilakukan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6). MoU itu diteken langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo.

"Demikian, telah dikukuhkan kerjasama politik PDIP dan Perindo dalam kerangka sistem presidential, maka kerja sama itu akan terus mendorong percepatan sampai akar rumput," ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Hary Tanoesoedibjo menegaskan bahwa kerja sama politik Perindo dengan PDIP untuk memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal tersebut beriringan dengan kerja sama dalam pemenangan caleg.

"Kerja sama politik ini adalah kerja sama dalam kaitannya pilpres. Untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo memenangkan sebagai presiden Republik Indonesia 2024," tegas HT disambut tepuk tangan.

Lihat Video: Istimewanya Solo untuk Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) dari PDIP Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi Relawan Gapura Nusantara. Kehadiran Ganjar disambut oleh lagu 'Njarji Njarbeh'.

Pantauan detikcom di Klub Kelapa Gading Ballroom, Jakarta Utara, Sabtu (10/6/2023), Ganjar tiba sekitar pukul 08.23 WIB. Ganjar tampak didampingi Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah.

Relawan tampak antusias menyambut kedatangan Ganjar. Gubernur Jawa Tengah itu juga disambut dengan sebuah lagu Njarji Njarbeh "Ganjar Siji Ganjar Kabeh".

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka juga tampak berebut ingin berfoto dengan Ganjar. Selain itu, mereka tampak berebut untuk bersalaman dengan Ganjar.

"Ganjar, Mas Ganjar. Pak Ganjar," teriak para relawan.

Ganjar tampak tersenyum mendengar teriakan tersebut. Dia pun tampak menyapa para relawan.

Diketahui, Relawan Gapura Nusantara merupakan gabungan para Purnawirawan Pati TNI/Polri, Akademisi, YouTuber, Artis, Politisi lintas Partai, Srikandi dan Milenial.

Lihat juga Video: Istimewanya Solo untuk Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Partai Keadilan Sejahtera atau PKS merespons panasnya hubungan Partai NasDem dan Demokrat gegara persoalan Cawapres Anies Baswedan. PKS mengajak kedua partai meninggalkan egonya masing-masing.

"Kami mengajak kawan dari Nasdem dan Demokrat untuk sama-sama menanggalkan ego masing-masing. Berikan ruang yang lebih leluasa bagi Capres (Anies Baswedan) untuk menentukan siapa cawapres yang terbaik," kata Juru Bicara PKS M Kholid saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).

Kholid mengingatkan NasDem dan Demokrat sudah sama-sama sepakat urusan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Dia menegaskan otoritas itu ada di tangan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baik PKS, Nasdem maupun Demokrat sudah sama-sama sepakat bahwa urusan cawapres diserahkan kepada Capres Anies Baswedan. Otoritas ada di capres ya," ucapnya.

Dia juga mengingatkan piagam koalisi juga ditandatangani ketum ketiga partai. Kesepahaman bersama, kata dia, sudah tercapai.

"Piagam Koalisi itu ditandatangani oleh Bang Surya Paloh, Pak Akhmad Syaikhu, dan Mas AHY. Artinya sudah ada kesepahaman bersama," ujar dia.

Pernyataan Andi Arief

Untuk diketahui, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief merespons anggapan Waketum Partai NasDem Ahmad Ali yang bilang kalau partainya hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies Baswedan. Andi Arief lantas bertanya balik ke Ahmad Ali.

Melalui akun Twitternya Andi Arief menepis anggapan tersebut. Andi Arief justru bertanya balik ke Ahmad Ali apakah NasDem akan keluar jika Anies akan memilih AHY sebagai cawapres.

"Menurut Mad Ali gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mad Ali jika Anies memilih AHY apakah NasDem akan cabut dari koalisi?" kata Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah, Jumat (9/6).

Sebelumnya, Ahmad Ali merespons pernyataan Andi Arief yang menyebut Demokrat akan memikirkan opsi lain bila hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres. Ali menilai Partai Demokrat mencari opsi lain lantaran tidak mendapat kepastian ketumnya AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan.

"Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari Koalisi Perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar," kata Ali saat dihubungi.

Lihat Video: Buka-bukaan NasDem soal Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]


Tensi politik memanas di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Politikus Partai NasDem Ahmad Ali atau Mad Ali terlibat perdebatan seru dengan politikus Partai Demokrat Andi Arief. Tema yang mereka ributkan adalah soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, bilang Partai Demokrat hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Sang Ketum Demokrat untuk menjadi cawapres Anies. Ini dikemukakan Mad Ali untuk merespons Andi Arief yang sebelumnya memikirkan opsi lain bila hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres.

Ali menilai Partai Demokrat mencari opsi lain lantaran tidak mendapat kepastian ketumnya AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari Koalisi Perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar," kata Ali saat dihubungi, Selasa (23/5) lalu.

Ali mengatakan sejak awal partai di KPP sudah sepakat untuk membentuk kerja sama. Bahkan, berdasarkan piagam perjanjian, setiap partai menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies Baswedan.

"Memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Nah, mandat itulah yang hari ini dan digunakan Anies untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira (cawapres) yang pas," tutur Ali.

Ali mengatakan sejak awal partai di KPP sudah sepakat untuk membentuk kerja sama. Bahkan, berdasarkan piagam perjanjian, setiap partai menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies Baswedan.

"Memberikan mandat kepada Anies untuk memilih cawapresnya. Nah, mandat itulah yang hari ini dan digunakan Anies untuk melakukan seleksi untuk mencari kira-kira (cawapres) yang pas," tutur Ali.

Selanjutnya, Andi Arief bereaksi:

Simak Video: Buka-bukaan NasDem soal Demokrat Paksa AHY Jadi Cawapres Anies

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Perihal Pilwalkot Depok disinggung Ketum PSI Giring Ganesha saat bertemu putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang mengenakan kaus warna hitam bertuliskan PSI. Tawaran bergabung dengan PDIP menyusul dari Puan Maharani.

Pertemuan Giring dan Kaesang diunggah dalam akun media sosial Ketua DPP PSI Sigit Widodo seperti dilihat, Kamis (8/6). Dalam keterangan unggahannya, Sigit memuji setelan Kaesang yang sudah cocok menjadi seorang wali kota.

"Hari ini Ketua Umum PSI, Bro Giring Ganesha, bertemu dengan Mas Kaesang Pangarep. Bajunya Mas Kaesang keren, sudah cocok banget jadi wali kota," tulis Sigit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diwawancara terpisah, Sigit menjelaskan pertemuan itu terjadi saat Giring menjadi bintang tamu di acara Kaesang. Putra Jokowi itu di salah satu foto terlihat memakai kaus bertuliskan PSI.

"Itu Bro Giring datang sebagai bintang tamu Podkaesang depan pintu season 2 di Studio Kyabin di Jakarta Selatan," kata Sigit kepada wartawan.

Ketum PSI Giring Ganesha bertemu dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, dan Erina Gudono. Keduanya disebut turut membahas Pilwalkot Depok dalam kesempatan itu. (Dok. Twitter Sigit Widodo)

Sigit membeberkan wacana Kaesang maju Pilwalkot Depok juga dibahas dalam pertemuan itu. Namun, kata dia, isi pembahasannya belum terlalu serius.

"Soal Pilwalkot Depok sempat dibahas sedikit," kata Sigit.

"Belum ada yang terlalu serius, sih. Suasananya tadi sangat santai dan banyak becandanya," imbuhnya.

Sigit menilai Kaesang pun tertarik untuk maju di Pilwalkot Depok 2024. Dia menduga setelah ini akan ada pertemuan selanjutnya antara PSI dan Kaesang.

"Saya lihat sih Mas Kaesang tertarik, ya. Dan secara obyektif buat PSI, Mas Kaesang dibutuhkan di Depok," kata Sigit.

"Kalau menurut intuisi saya, akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya," lanjut dia.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Puan: Kaesang Mau Masuk PDIP Nggak?

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menanggapi Kaesang Pangarep yang berfoto menggunakan kaus PSI bersama Giring Ganesha. Puan mengaku akan menanyakan kesiapan Kaesang masuk PDIP.

"Nanti saya tanya Mas Kaesang, mau masuk PDIP nggak? Itu dulu," ujar Puan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6). Puan menjawab pertanyaan mengenai respons foto Kaesang bersama Giring.

Puan mengatakan PDIP memiliki aturan jika satu keluarga tidak boleh berbeda partai, diketahui Presiden Jokowi dan Gibran Rakabuming merupakan kader PDIP. Sebab itu, dia menyebut akan menanyakan terlebih dulu kemauan dari Kaesang.

"Kan PDIP boleh satu keluarga asal wilayahnya berbeda-beda. Kecuali kalau caleg atau kepala daerah yang kemudian berbeda partai, itu yang nggak diperbolehkan. Tapi ini kan satu partai dan punya posisi yang berbeda-beda. Nanti saya tanya deh, Mas Kaesang mau nggak masuk PDIP?" kata dia.

Puan kemudian menanggapi PKS yang tidak setuju jika Kaesang maju di Pilkada Depok. Puan menilai itu merupakan hak masing-masing partai.

"Ya nggak apa-apa, kan semua partai punya pilihan dan strateginya masing-masing," tuturnya.

Puan Maharani sebelumnya juga sudah buka suara soal dukungan terhadap Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Depok. Puan menanggapi positif wacana Kaesang berlaga di Depok.

Simak Video: Kaesang Pakai Kaus PSI, Puan: Mau Masuk PDIP Nggak?

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus Senior PDIP Hendrawan Supratikno turut menanggapi panasnya hubungan Partai NasDem dan Partai Demokrat gegara persoalan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan. Hendrawan menyebut yang berambisi belum tentu akan menjadi mitra koalisi sejati.

"Yang punya prestasi, belum tentu punya amunisi. Yang kuat secara teknokratis, mungkin bisa lemah secara ideologis. Yang populer belum tentu egaliter. Yang berambisi belum tentu jadi mitra sejati," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).

Dia lalu mengatakan perbedaan pandangan dalam dunia politik adalah hal yang biasa. Namun menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam politik, perbedaan pandangan itu biasa. Bahkan bisa jadi tontonan menarik dan memantik perhatian publik," kata Hendrawan.

Meski begitu, Hendrawan enggan menanggapi soal sosok seperti apa yang cocok sebagai pendamping Anies. Dia menyebut memang tidak mudah untuk memilih sosok yang memenuhi kriteria ideal.

"Soal cawapres untuk Anies, itu urusan partai-partai penyokongnya. Tidak etis kami ikut campur. Yang kami rasakan, memang tidak mudah memilih sosok yang memenuhi kriteria ideal," ucapnya.

Pernyataan Andi Arief

Untuk diketahui, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief merespons anggapan Waketum Partai NasDem Ahmad Ali yang bilang kalau partainya hanya memaksa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies Baswedan. Andi Arief lantas bertanya balik ke Ahmad Ali.

Melalui akun Twitternya Andi Arief menepis anggapan tersebut. Andi Arief justru bertanya balik ke Ahmad Ali apakah NasDem akan keluar jika Anies akan memilih AHY sebagai cawapres.

"Menurut Mad Ali gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada Mad Ali jika Anies memilih AHY apakah NasDem akan cabut dari koalisi?" kata Andi Arief dalam cuitannya yang diunggah, Jumat (9/6).

Sebelumnya, Ahmad Ali merespons pernyataan Andi Arief yang menyebut Demokrat akan memikirkan opsi lain bila hingga Juni tidak ada kepastian deklarasi capres-cawapres. Ali menilai Partai Demokrat mencari opsi lain lantaran tidak mendapat kepastian ketumnya AHY akan jadi cawapres Anies Baswedan.

"Mau ambil opsi lain? Pasti di pikiran kamu opsi lain itu Demokrat mau menarik diri dari Koalisi Perubahan. Atau mungkin bisa jadi karena ketidakpastian AHY jadi wapres, atau dia ingin mengatakan bahwa kalau Anies tidak dengan AHY, kami akan keluar," kata Ali saat dihubungi.

Lihat Video: Alasan Mahfud Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan

[Gambas:Video 20detik]


Hubungan Partai NasDem dan Partai Demokrat sedang panas setelah Waketum Partai NasDem Ahmad Ali dan Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief berseteru soal sosok Cawapres Anies Baswedan. Kedua partai ini pun dinilai sedang perang terbuka.

Penilaian itu disampaikan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menyebut sedang ada persoalan cukup serius antara NasDem dan Demokrat.

"Saya kira ini adalah perang terbuka antara partai politik di internal kubu Koalisi Perubahan, jadi sehebat apapun sejumlah Elite Demokrat, sejumlah Elite NasDem, mengatakan bahwa poros perubahan itu baik-baik saja, tapi perang terbuka antara Ahmad Ali dan Andi Arief menjadi penegas bahwa koalisi ini sebenarnya sedang ada persoalan yang cukup serius, sedang tidak baik-baik saja," kata Adi saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menyebut panggung depan Koalisi Perubahan memang tampak harmonis. Namun, dia menilai ada gemuruh di panggung belakang koalisi pengusung Anies Baswedan tersebut.

"Panggung depannya terlihat akur dan solid, tapi panggung belakangnya terlihat sangat bergemuruh, ini tentu tidak terlepas dari persoalan cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan," tegasnya.

"Bagi NasDem desakan untuk segara umumkan Cawapres Anies di bulan Juni bukan hanya sebatas pengumuman cawapres, ini tidak lebih dari ingin sekedar memastikan bahwa AHY yang harus diumumkan sebagai wakilnya Anies oleh Partai Demokrat. Itu yang kemudian membuat hubungan antara kedua partai ini menjadi tak mesra," lanjutnya.

Kemudian, Adi menyinggung perseteruan antara Andi Arief dan Ahmad Ali. Keduanya justru mempertontonkan ketidaksolidan Koalisi Perubahan.

"Andi Arief justru menyerang balik 'kalau AHY yang dipilih Anies apakah NasDem akan tetap ada di Koalisi Perubahan, jangan jangan NasDem juga angkat kaki'. Ini kan tudingan-tudingan yang sebenarnya tidak terlampau produktif di Koalisi Perubahan. di tengah harapan publik agar koalisi ini solid sebagai penentang, antara elite justru mempertontonkan ketidaksolidan antara mereka," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Lihat Video: Istimewanya Solo untuk Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengkritik keras Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md. Kritik dari Amien Rais pun dijawab oleh anggota Tim Percepatan Reformasi Hukum, Najwa Shihab.

Sebagaimana diketahui, awalnya kritik Amien Rais ini terkait dengan keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk cawe-cawe atau ikut campur dalam Pilpres 2024. Dia menilai Jokowi bukan lagi cawe-cawe, tapi mengintervensi Pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan Amien Rais dalam kanal YouTube Amien Rais Official yang juga diunggah di akun Instagram Partai Ummat. Amien bicara terkait apa yang disebutnya sebagai manuver berbahaya Jokowi.

"Saya mengikuti dalam beberapa hari terakhir ini manuver berbahaya yang dilakukan oleh Jokowi lewat tangan-tangan kekuasaannya. Manuver yang tanpa ragu-ragu juga tanpa rasa malu," kata Amien seperti dilihat dalam video 'PAK JOKOWI, HENTIKAN MANUVER POLITIK ANDA!' di kanal YouTube Amien Rais Official, Jumat (2/6/2023).

Amien kemudian mengungkit soal putusan Mahkamah Konsituti (MK) yang mengubah masa jabatan Pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dia mengungkit hubungan Ketua MK Anwar Usman dengan Jokowi.

Dia kemudian mengkritik soal Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md. Amien Rais menyebut tim itu bekerja hingga Desember 2023 dan hasil kerjanya akan disodorkan ke pemerintahan yang dibentuk oleh presiden hasil Pemilu 2024.

"Jadi tim percepatan reformasi hukum ini sesungguhnya menghina presiden terpilih nanti karena presiden pilihan rakyat pada 2024 nanti diminta melanjutkan sebuah Indonesia yang menginjak-injak dan mengacak-acak dunia hukum. Jadi dengan kata lain supaya lawless Indonesia, Indonesia tanpa hukum di zaman Jokowi terus dilangsungkan oleh presiden pilihan rakyat nanti," ucapnya.

Lalu bagaimana tanggapan Mahfud? Baca halaman selanjutnya.

Simak Video: Mahfud Ogah Respons Tudingan Amien Rais soal Tim Reformasi Hukum

[Gambas:Video 20detik]


IM57+ Institute yang berisikan eks penyidik KPK mengkritik keras pemerintah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan akan memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK. Mereka menilai hal itu akan digunakan sebagai alat gebuk politik demi kepentingan pemilu 2024.

"IM57+ Institute sama sekali tidak terkejut dengan keputusan tersebut mengingat kami telah memperingatkan sejak jauh-jauh hari bahwa ada konsekuensi yang sangat serius dalam perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK periode saat ini. Hal tersebut karena potensi digunakannya KPK sebagai alat gebuk politik untuk mendukung kepentingan pihak tertentu pada Pemilu 2024. Terlebih adanya potensi konflik kepentingan pada proses tersebut," kata Ketua IM57+ M Praswad Nugraha dalam keterangan yang diterima detikcom, Jumat (9/6/2023).

Praswad menduga akan ada kasus bernuansa politik setelah ini. Hal itu, kata dia, sebagai strategi pemenangan Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, kita akan menjadi saksi apakah setelah ini akan adanya kasus yang bernuansa politis yang merupakan bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Hal tersebut dikarenakan ada kasus-kasus di KPK yang perlu 'pengawalan' dan diatur agar dapat menjerat lawan oposisi Pemilu 2024. Apabila hal tersebut terealisasi maka skenario kedua akan terwujud sehingga potensi konflik kepentingan semakin terbukti," tutur dia.

Praswad menilai perpanjangan masa jabatan Firli Bahuri dkk berpotensi membawa masalah lain. Dia kemudian menyinggung pimpinan KPK saat ini bersinggungan dengan masalah etik.

"Ketiga, apabila terjadi, ini bukan hanya mengkhianati semangat reformasi terkait anti korupsi tetapi juga intervensi terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Terlebih, berkaca pada periode kepemimpinan KPK saat ini, perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hanya akan membawa masalah lain. Mengingat, saat ini Pimpinan KPK cukup sering disasar lewat pelanggaran kode etik dan kinerja Dewas KPK yang banyak dipertanyakan," jelasnya.

"Pada akhirnya anak kandung reformasi yang digunakan untuk membunuh ibu kandungnya sendiri. Karena ketika KPK masuk ke dalam area politik, maka Demokrasi akan berjalan sekedar sandiwara belaka, Indonesia akan jatuh ke dalam jurang Orde Oligarki," imbuhnya.

Lebih lanjut, Praswad meminta tokoh partai politik dan DPR RI mempertimbangkan mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK ini.

"Keempat, untuk itu, perlu dipertimbangkan secara serius dari para tokoh partai politik dan DPR RI untuk menunjukkan komitmen pada demokrasi dengan mengambil langkah yang diperlukan untuk menghentikan kondisi ini," jelasnya.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.


Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan mengapresiasi pernyataan DPP PDIP yang memasukkan nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono dalam bursa bakal calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Namun menurutnya hal ini tidak mengubah sikap Partai Demokrat.

"Kami dari Partai Demokrat tentu menyampaikan terima kasih atas apresiasinya terhadap Ketum Mas AHY. Namun, perlu kami sampaikan bahwa Partai Demokrat tidak pernah membangun komunikasi untuk memasukkan nama Mas AHY ke dalam daftar tersebut," ungkap Syarief dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Ia mengatakan AHY selaku Ketum merupakan salah satu lokomotif perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas AHY adalah salah satu lokomotif perubahan yang diharapkan masyarakat untuk hadir menghadirkan perubahan dan perbaikan, seperti yang pernah dilakukan oleh Presiden SBY," jelas Syarief.

Politisi Senior Partai Demokrat itu juga menyatakan ketokohan Ketum AHY yang sangat matang.

"Munculnya nama Mas AHY di berbagai survei menunjukkan Ketum Mas AHY termasuk dalam tokoh-tokoh bangsa yang memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi pemimpin bangsa. Beliau sangat matang dan konsisten untuk membawa ide perubahan dan perbaikan," ucapnya.

Meski begitu, Syarief menegaskan Partai Demokrat tetap konsisten bersama koalisinya. Ia menegaskan sejak awal pihaknya menjadi partai oposisi yang konstruktif demi kemajuan bangsa dan negara.

"Kami konsisten bersama Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) yang mengusung semangat bersama menghadirkan perubahan dan perbaikan di negeri tercinta ini," tuturnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menyebutkan semangat Partai Demokrat adalah perubahan dan perbaikan. Ia pun balik mempertanyakan ke PDIP dan Ganjar Pranowo.

"Tentu, pertanyaan kami selanjutnya, apakah PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo sudah mulai memikirkan dan mengusung ide perubahan dan perbaikan? Sebab, banyak sekali permasalahan bangsa yang perlu diperbaiki dan dicarikan solusinya," ujarnya.

Lebih lanjut, Syarief Hasan mempertanyakan keseriusan pernyataan tersebut.

"Kami masih ingat, Sekjen DPP PDI Perjuangan pernah menyampaikan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Apakah sikap PDI Perjuangan benar-benar sudah berubah atau ada alasan lain? Pada intinya, kami tegas dan solid bersama dengan Koalisi Perubahan & Perbaikan," tegasnya.


Sandiaga Uno mengaku sedang menjalani penjajakan atau ospek untuk bergabung dengan PPP. Apakah Sandiaga akan menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024?

Diketahui, PPP sudah menyatakan mendukung Ganjar capres 2024. Malam ini Sandiaga datang ke Pondok Pesantren Al-Itqon, Tlogosari Wetan, Pedurungan, Kota Semarang yang diasuh Wakil Ketua Majelis Syariah PPP, KH Haris Sodaqoh. Sandi membahas ekonomi kreatif selaku Menparekraf, juga disebut datang sebagai keluarga besar PPP.

"Ya PPP ini sudah ada kesamaan pemikiran, dan berdasarkan arahan dari pimpinan PPP saya harus melewati beberapa proses 'ospek' gitu ya. Ini termasuk ospek. Yang sudah hampir berakhir. Hahaha, jadi ini sudah menuju lulus ya," kata Sandiaga di lokasi, Jumat (9/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh wartawan, Sandiaga ditanya soal namanya masuk sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar. Namun menurut Sandiaga, hal itu ranah ketua partai.

"Saya sampaikan juga tentunya itu ranahnya ketua partai, tapi tentunya saya akan terus memberikan kontribusi berada di tengah-tengah masyarakat. Karena saya baca-baca apa yang menjadi perjuangan harus dekat dengan masyarakat, menyatu dengan masyarakat dan menghadirkan solusi bagi masyarakat," jelasnya.

Sementara itu Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon sekaligus Wakil Ketua Majelis Syariah PPP, KH Haris Sodaqoh menjawab dengan tegas jika PPP memang berharap Sandiaga bisa menjadi cawapres Ganjar.

"Saya berharap sekali Pak Sandi bisa mendampingi Pak Ganjar, harapan kami Partai Persatuan Pembangunan," tegas Haris di kesempatan yang sama.

"Dengan Pak Sandi cocok sekali, tadi sedikit bisa menggambarkan pribadi Pak Sandi. Ternyata saya juga sempat agak kaget. Religiusnya itu bukan religius yang sembarangan," imbuhnya.

Kata Ganjar soal Permintaan PPP ke Mega Jika Sandiaga Tak Cawapres


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut Partai Demokrat masih keukeuh agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Awalnya Sahroni menjawab soal isu Demokrat terus mendorong deklarasi cawapres segera dilakukan.

"Namanya usaha boleh-boleh aja kan, nggak ada paksaan. Ya namanya normal nanya kapan mau diumumin, wajarlah namanya partai besar juga pengin kader sendiri yang muncul sebagai cawapres Anies," kata Sahroni kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Sahroni lalu mengatakan Demokrat memaksakan AHY agar menjadi cawapres Anies. "Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies," imbuh Sahroni.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal apakah ini menjadi ancaman soliditas internal koalisi, Sahroni memandang wajar setiap partai pasti menginginkan cawapres segera ditentukan. Namun, menurutnya, situasi saat ini masih cenderung dinamis.

"Itukan keinginan partai politik pastikan beda-beda, PKS beda, NasDem beda, Demokrat beda. Semua partai selain Koalisi Perubahan pasti punya keinginan yang sama pengen cepat-cepat diumumin cawapresnya," ujar dia.

"Tapi dengan situasional yang terjadi saat ini sangat dinamis dengan semua calon wakil presiden yang ada di republik ini, semua bagus-bagus kok," sambung dia.

Lebih lanjut Sahroni mengaku tidak tahu-menahu siapa sosok cawapres yang ditunjuk Anies. "Iya itu nggak tahu, yang tahu Anies aja tuh," katanya.

Simak Video 'Sahroni: Demokrat Maksa, Pokoknya agar AHY Mendampingi Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menekankan pihaknya solid di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pernyataan ini menjadi respons atas ajakan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Kami terima kasih ajakan ini, semoga ini merupakan pengakuan atas ketokohan AHY. Namun PD masih komit di KPP sejak awal dengan tema perubahan dan perbaikan," kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan, saat dikonfirmasi pada Jumat (9/6/2023).

Syarief lalu bertanya apakah PDIP mengakui Indonesia butuh perubahan, oleh sebab itu mengajak Demokrat bergabung. Dia juga menyingung pernyataan Hasto sebelumnya yang menyebut tak akan berkoalisi dengan Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan mengajak PD, apakah PDI Perjuangan sudah mengakui bahwa bangsa ini ke depan perlu untuk perubahan dan perbaikan," tutur Syarief.

"Selain itu, Hasto pernah mengatakan PDI Perjuangan tidak akan koalisi dengan PD. Apakah sudah berubah juga? Saat ini kami masih tetap di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP)," imbuh dia.

Sebelumnya, Hasto mengatakan PDIP mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut PDIP mengajak Demokrat bekerja sama dengan kerendahan hati.

"Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerja sama (dengan Demokrat)," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat hari ini.

Hasto mengatakan Ganjar sosok yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga layak didukung. Dia menyebut elektabilitas Ganjar yang terus mengalami kenaikan menjadi buktinya.

"Apalagi Pak Ganjar itu diterima luas. Bayangkan, baru dalam waktu 50 hari setelah diumumkan, langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 7 bulan 9 bulan. Artinya apa yang diputuskan Ibu Mega itu sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan komunikasi politik juga dilakukan dengan parpol lain. Termasuk, Partai Gerindra, PKB dan Golkar.

"Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens, baik dengan Golkar, Gerindra Demokrat dan PKB," ungkap Hasto.

Simak Video 'Sahroni: Demokrat Maksa, Pokoknya agar AHY Mendampingi Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Menparekraf Sandiaga Uno masuk sebagai salah satu kandidat cawapres Ganjar Pranowo. Sandiaga merasa terhormat 'dilirik' partai berlogo banteng itu sebagai salah satu sosok cawapres Ganjar.

"Ya saya merasa terhormat menjadi bagian pertimbangan dari sekian banyak," kata Sandiaga kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Sandiaga mengatakan dirinya fokus menawarkan pemikirannya soal keberlanjutan pembangunan kepada para bakal capres yang kini telah didukung partai-partai. Sandiaga menyoroti pentingnya pemikiran tentang bagaimana pembangunan yang saat ini berjalan terus berlanjut hingga kepemimpinan nasional berganti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun dari pemikiran saya ini apa yang bisa saya kontribusikan ke masing-masing capres. Karena saya ingin kepemimpinan kita ke depan mengarusutamakan ke pemikiran-pemikiran tentang selain ekonomi, tapi juga keberlanjutan, lingkungan, sustainable. Ini luput dari diskursus yang ada dalam beberapa bulan terakhir ini. Hanya membicarakan berkaitan dengan koalisi, bagaimana power sharing," kata Sandiaga.

Mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra ini memandang perlunya menyoroti permasalahan-permasalahan yang dekat dengan rakyat sebagaimana yang dilakukannya. Dia berharap pemikirannya itu bisa diterima Ganjar.

"Tapi kalau kita bicara dengan isu-isu utama yang sangat dekat dengan masyarakat, ini mudah-mudahan menjadi kontribusi kepada pencapresan Mas Ganjar. Pemikiran-pemikiran saya ini bisa diterima. Itu harapan saya ke depan," ujarnya.

PDIP diketahui masih menggodok 10 nama bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo di 2024. Beberapa nama kandidat bacawapres Ganjar Pranowo kini mulai mencuat ke permukaan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan pihaknya telah membentuk tim khusus untuk membahas cawapres Ganjar Pranowo. Tim ini dikomandoi langsung Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Terkait cawapres itu nanti ada tim khusus yang dipimpin langsung oleh Ibu Ketua Umum, di situ ada Mas Prananda, ada Mbak Puan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6).

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyebutkan nama-nama kandidat cawapres untuk Ganjar Pranowo. Sejumlah nama merupakan menteri di kabinet Presiden Jokowi saat ini.

"Waktunya masih cukup panjang. Kalau merujuk pada penjelasan Ibu Megawati di tanggal 30 September itu. Selain 7 nama yang sudah beredar, yang sudah disebut Pak Jokowi pada saat setelah salat Idulfitri ada Pak Mahfud Md, Pak Erick Thohir, Pak Sandiaga Uno, Muhaimin Iskandar, Pak Airlangga, Pak Prabowo tersebut, Ibu Mega mengatakan punya 3 nama yang lain," kata Basarah dalam kesempatan yang sama.

Simak juga Video 'Puan Jaga Dialog dengan Prabowo-Cak Imin-Airlangga Jajaki Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Afriansyah Noor merespons kode Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, soal partai hijau akan kembali dukung Ganjar Pranowo. PBB menilai hijau yang dimaksud kemungkinan bukan untuk partainya.

"Sampai sejauh ini PBB belum ketemu sama Sekjen PDIP lagi. Jadi kemungkinan partai hijau bukan PBB," kata Afriansyah dikonfirmasi, Jumat (9/6/2023).

Afriansyah mengatakan belum ada pembicaraan serius antara petinggi partai di PBB dan PDIP. Sejauh ini, katanya, belum ada rencana pertemuan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, karena belum ada pembicaraan serius di pimpinan PBB dan PDIP tingkat Ketum. Jadi, saya pikir PBB belum ke arah bertemu PDIP. Tapi, semua bisa terjadi jika ada komunikasi yang baik," katanya.

Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan akan ada partai lain yang diharapkan bergabung dengan PDIP. Hasto lantas memberikan kode warna.

"Ya ada (parpol lain mau gabung). Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Selain hijau, Hasto juga menyinggung warna emas terkait parpol yang akan bergabung. Dia berharap segera ada kerja sama politik lagi untuk mendukung Ganjar.

"Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," katanya.

Hasto menuturkan saat ini PDIP terus melakukan komunikasi intens dengan Golkar bahkan PKB. Hasto menyebut telah bekerja sama dengan partai-partai itu di dua periode pemerintahan Jokowi.

"Ya kami intens berdialog dengan Partai Golkar, PKB, bahkan Cak Imin kan juga digadang-gadang sebagai cawapres. Kami intens melakukan komunikasi politik dan dua periode kami juga bekerja sama. Ini yang terus akan kami komunikasikan," ungkap Hasto.

"Jadi komunikasi politik itu penting karena dengan Gerindra kami juga lakukan komunikasi politik," imbuhnya.

Simak Video 'Parpol Lain Segera Merapat, PDIP: Hijau Sudah Ada, Nanti Makin Hijau':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Habib Aboe Bakar mengatakan kandidat calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan tak jauh dari nama yang sudah beredar. PKS menyakini cawpares yang sudah dipegang oleh Anies akan membuat publik terkejut sangat diumumkan.

"Pada waktunya bisa berubah, bisa tidak (soal cawapres). Sampai saat ini, rasanya masih belum (berbeda dari 3 nama). Saya yakin dan percaya begitu mutusin, itu akan surprise sekali," kata Aboe di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/6/2023).

Ketika ditanya apakah surprise itu lantaran cawapres Anies berasal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Aboe tak menepis dan tidak mengiyakan. Namun, ia juga mengatakan kemungkinan itu bisa saja tak terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yah, itu kan bisa-bisa saja, bisa juga tidak (dari pemerintahan Jokowi). Begini ya, dari nama-nama yang ada pasti dari dalam itu utama. Tapi berkembang akan terjadi pada waktu hari akhir, itu saja," ungkap Aboe.

"Itulah yang hari demi hari kita pertemuan, tiap pekan kita bertemu beberapa kali. Nanti begitu hariannya udah cocok dari segala sisi kita evaluasi tepat, di situlah pengumuman," kata dia.

Juru bicara bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan, Sudirman Said, sebelumnya menyebut nama cawapres sudah ada di genggaman Anies. Sudirman menyebut nama cawapres tinggal diumumkan di waktu yang tepat.

"Nah kalau ditanya status saat ini kita sudah selesai, berdinamika, berdiskursus, berwacana, mengenai wapres dan sekarang nama itu sudah dipegang, disimpan Pak Anies dan pada waktunya tentu akan diumumkan," kata Sudirman Said di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (7/6).

Sudirman mengatakan pihaknya memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Anies untuk menentukan momen pengumuman cawapres. Sudirman mengaku yakin Anies akan mencari momentum hari baik untuk disampaikan kepada publik.

"Tentu kita harus beri kesempatan kepada Pak Anies untuk mencari momentum hari-hari yang baik untuk disampaikan pada publik. Sekarang ini kami tidak lagi bicara cawapres, fokus pada apa nih esensi pemilu. Esensi pemilu bagi Koalisi Perubahan adalah sirkulasi demokrasi, tapi juga bagi kesempatan besar," kata Sudirman.

Simak Video 'PDIP Bantah Jegal Anies Nyapres, Ungkit soal Prestasi':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melempar kode 'semakin hijau' terkait parpol yang akan merapat mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Merespons itu, PKB menegaskan masih tetap solid bersama Gerindra mendukung Prabowo Subianto.

"Hal yang wajar komunikasi intens antarpartai dilakukan untuk saling menjajaki meskipun masing-masing sudah memiliki koalisi, PKB selalu terbuka dan tidak pernah menutup segala kemungkinan, sekalipun sejauh ini koalisi PKB dengan Gerindra dalam kondisi solid," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Senada, Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan pihaknya masih berkoalisi dengan Gerindra. Namun dia menyebut PKB menjalin komunikasi politik dengan parpol manapun termasuk PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai sekarang PKB kita masih dengan Gerindra. Itu kalau yang namanya komunikasi politik, siapa pun juga masa kita harus nolak. Kita cair semua, anak bangsa, para aktor-aktor politik ini kan harus ngobrol semuanya," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Cucun mengatakan komunikasi yang terjalin antara ketumnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dengan Hasto cukup cair. Dengan demikian, kata Cucun, komunikasi yang terjadi di antara mereka tak melulu diartikan bergabung koalisi.

"Ya jadi bukan dalam artian sekarang misalkan Mas Hasto sudah bertemu Gus Imin gitu terus tiba-tiba akan semakin hijau, nggak. Kita masih tetap bersama Gerindra," ujarnya.

Cucun melanjutkan, partainya masih terus menunggu keputusan dukungan capres dan cawapres kepada Prabowo dan Cak Imin sebagai duo ketum di poros koalisi yang mereka bentuk. Hal ini, sebutnya, senada dengan apa yang telah disepakati dalam piagam koalisi yang dideklarasikan di Sentul beberapa bulan lalu.

"Jadi tidak ada pilihan lagi bagi PKB sampai detik ini kita nunggu bagaimana perkembangan terakhir Pak Pabowo dengan Pak Muhaimin, pembicaraan beliau berdua itu sesuai dengan amanat daripada dokumen yang kita tandatangani di Sentul," katanya.

Hasto sebelumnya membeberkan akan ada partai lain yang diharapkan bergabung dengan PDIP. Hasto lantas memberikan kode warna.

"Ya ada (parpol lain mau gabung). Kan warna hijau sudah ada, nah nanti akan semakin hijau, itu juga nanti diharapkan bisa bergabung," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Selain hijau, Hasto juga menyinggung warna emas terkait parpol yang akan bergabung. Dia berharap segera ada kerja sama politik lagi untuk mendukung Ganjar.

"Kemudian kita lihat Indonesia emas Pak Jokowi, sehingga warna keemasan itu juga nanti diharapkan bisa bekerja sama," katanya.

Hasto menuturkan saat ini PDIP terus melakukan komunikasi intens dengan Golkar bahkan PKB. Hasto menyebut telah bekerja sama dengan partai-partai itu di dua periode pemerintahan Jokowi.

"Ya kami intens berdialog dengan Partai Golkar, PKB, bahkan Cak Imin kan juga digadang-gadang sebagai cawapres. Kami intens melakukan komunikasi politik dan dua periode kami juga bekerja sama. Ini yang terus akan kami komunikasikan," ungkap Hasto.

"Jadi komunikasi politik itu penting karena dengan Gerindra kami juga lakukan komunikasi politik," imbuhnya.

Simak Video 'Parpol Lain Segera Merapat, PDIP: Hijau Sudah Ada, Nanti Makin Hijau':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat telah menyerahkan keputusan soal bakal calon wakil presiden (bacawapres) ke tangan bakal calon presiden (bacapres) usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Demokrat menuturkan partainya tak hanya mempertimbangkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bacawapres, melainkan juga Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa hingga Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.

"Partai Demokrat tidak akan mundur ke belakang membicarakan nama cawapres, karena proses penentuan cawapres sudah melewati berbagai macam tahapan selama kurang lebih empat bulan sejak piagam koalisi ditandatangani. Adapun terkait pilihan nama cawapres, Partai Demokrat konsisten untuk menyerahkan keputusan itu terhadap capres Anies Baswedan," kata Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief dalam keterangannya, Jumat (9/6/2023).

Andi mengklarifikasi pernyataannya soal Demokrat akan mengevaluasi dukungan ke Anies, apabila bacawapres tak kunjung terlaksana bulan ini. Menurutnya, hal ini didasari atas pertimbangan momentum politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pernyataan saya terkait evaluasi terhadap capres di bulan Juni, didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar capres Anies Baswedan tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024," ujar Andi.

Andi menyebut sah-sah saja parpol mengusung kader utamanya sebagai bakal capres atau cawapres. Namun, lanjutnya, Demokrat memiliki tahapan sendiri dalam dalam menjaring sosok capres atau cawapres yang akan diusung.

"Sesungguhnya, meskipun partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal capres atau cawapres, apalagi memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi di tubuh Partai Demokrat sendiri, proses penjaringan capres atau cawapres juga melalui berbagai macam tahapan," ujar dia.

Kader-kader Demokrat, sebut Andi, mulanya memang menginginkan mengusung AHY sebagai capres. Namun seiring perkembangan, Andi membeberkan sosok bacawapres yang dipertimbangkan Demokrat tidak tunggal.

Simak Video 'PDIP Tawarkan Kerja Sama ke Demokrat, Sebut Elektoral Ganjar Melejit':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan partainya mengajak Partai Demokrat untuk ikut bergabung mendukung bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hasto menyebut PDIP mengajak Demokrat bekerja sama dengan kerendahan hati.

"Jadi ya inilah, kami dengan kerendahan hati menawarkan suatu kerja sama (dengan Demokrat)," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/6/2023).

Hasto mengatakan Ganjar sosok yang dapat diterima secara luas oleh masyarakat, sehingga layak didukung. Dia menyebut elektabilitas Ganjar yang terus mengalami kenaikan menjadi buktinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi Pak Ganjar itu diterima luas. Bayangkan, baru dalam waktu 50 hari setelah diumumkan, langsung elektoralnya melejit dibandingkan yang sudah 7 bulan 9 bulan. Artinya apa yang diputuskan Ibu Mega itu sejiwa dengan kehendak dan harapan rakyat," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengatakan komunikasi politik juga dilakukan dengan parpol lain. Termasuk, Partai Gerindra, PKB dan Golkar.

"Jadi komunikasi dengan partai dilakukan secara intens, baik dengan Golkar, Gerindra Demokrat dan PKB," ungkap Hasto.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani membocorkan nama-nama bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Nama-nama itu di antaranya Mahfud Md hingga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pencawapresan, nama kan banyak ada sepuluh. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno. Kemudian ada Pak AHY ya kan? Pak AHY, Pak, sopo lagi, Mas? Pak Airlangga, ya kan?" kata Puan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6).

Puan mengatakan nama-nama itu termasuk ke peta cawapres Ganjar. Dia berkata nama-nama tersebut memiliki kelebihan masing-masing.

"Nama-nama itu ya termasuk dalam peta yang ada di PDI Perjuangan, kalau boleh saya sebut nama itu dan semuanya tentu punya kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan," ujarnya.

"Kemudian apakah itu bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, sesuai dengan visi-misi, cita-cita, dan lain sebagainya," sambungnya.

Simak Video 'Ganjar-Puan Ungkap Akan Ada Parpol Lain Merapat ke PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Syuro DPP Partai Masyumi, Abdullah Hehamahua, mengatakan partainya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Keputusan dukungan itu sudah ditetapkan satu pekan yang lalu.

"Tuntutan bangsa hari ini adalah korupsi itu sudah luar biasa hampir di setiap eselon. Kemudian kebijakan-kebijakan publik itu melanggar peraturan-peraturan yang ada, pertentangan kontradiksi sehingga amburadul. Penegakan hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas," kata Abdullah Hehamahua kepada wartawan, Jumat (9/6/2023).

Menurutnya presiden ke depan perlu menyelamatkan negara dari jeratan korupsi. Pemimpin ke depan juga mesti menyejahterakan rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga menurut Masyumi kalau kita mau selamatkan negara ini maka presiden yang akan datang komitmen memberantas korupsi kemudian melakukan penegakan hukum yang benar adil, menyejahterakan rakyat," tutur Abdullah.

"Menurut Masyumi orang itu adalah Anies Baswedan, saya tahu bagaimana komitmen dia untuk penegakan korupsi," ungkapnya.

Abdullah mengungkapkan dukungan Partai Masyumi akan dikomunikasikan secara langsung dengan Anies. Pihaknya juga akan mendiskusikan ke 3 partai pendukung Anies.

"Sudah satu pekan yang lalu kita sudah membicarakan (dukungan ke Anies), usul dari daerah, provinsi, kemudian diputuskan mendukung Mas Anies. Terlepas dari Anies dijegal atau tidak, Anies lolos atau tidak dalam proses pencapresan nanti," kata Abdullah.

"Anies sibuk, cari waktu kapan Anies punya waktu untuk kemudian deklarasi secara resmi. Kita juga melakukan pendekatan dengan 3 partai pengusung Anies," pungkasnya.

Simak juga Video 'Tanda Tanya Sosok Cawapres Anies hingga Muncul Usulan Percepat Deklarasi':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat menegaskan telah menyerahkan keputusan soal bacawapres diserahkan ke tangan bacapres usungan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan. Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief mengatakan proses pembicaraan sosok bacawapres Anies sudah melewati banyak tahapan sejak empat bulan lalu.

"Partai Demokrat tidak akan mundur ke belakang membicarakan nama cawapres, karena proses penentuan cawapres sudah melewati berbagai macam tahapan selama kurang lebih empat bulan sejak piagam koalisi ditandatangani. Adapun terkait pilihan nama cawapres, Partai Demokrat konsisten untuk menyerahkan keputusan itu terhadap capres Anies Baswedan," kata Andi dalam keterangan tertulis, Jumat (9/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi mengklarifikasi pernyataannya soal partainya akan evaluasi dukungan ke Anies apabila tak deklarasi cawapres di bulan Juni. Menurutnya, hal ini didasari atas pertimbangan momentum politik.

"Pernyataan saya terkait evaluasi terhadap capres di bulan Juni, didasari oleh kalkulasi dan keinginan yang kuat dari Partai Demokrat agar capres Anies Baswedan tidak kehilangan momentum politik untuk memenangkan Pilpres 2024," ujar Andi.

Andi menyebut sah-sah saja parpol mengusung kader utamanya sebagai bakal capres/cawapres. Namun, lanjutnya, Demokrat memiliki tahapan sendiri dalam dalam menjaring sosok capres atau cawapres yang akan diusung.

"Sesungguhnya, meskipun partai politik memiliki hak dan kewajiban untuk mengusung kader utamanya sebagai bakal capres/cawapres, apalagi memiliki elektabilitas yang tinggi, tetapi di tubuh Partai Demokrat sendiri, proses penjaringan capres/cawapres juga melalui berbagai macam tahapan," ujar dia.

Kader-kader Demokrat, sebut Andi, mulanya memang menginginkan mengusung Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai capres. Namun seiring perkembangannya, Andi membeberkan sosok bacawapres yang dipertimbangkan Demokrat tidak tunggal.

"Nama yang diperhitungkan pun tidak tunggal. Bahkan, pada awalnya kader PD menginginkan AHY sebagai capres. Tetapi, karena Partai Demokrat tidak mungkin mengusung capres sendiri, maka nama Anies Baswedan menguat sebagai hasil kompromi Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS untuk memenuhi PT 20 persen," kata Andi.

"Adapun untuk bakal calon wakil presiden, meskipun nama AHY memiliki elektabilitas yang baik, tetapi nama-nama lain pun diperhitungkan oleh Demokrat. Ketum AHY bahkan memerintahkan saya sebagai Kepala Bappilu untuk memperhitungkan alternatif nama-nama lain tersebut," imbuhnya.

Andi menuturkan partainya telah menyampaikan nama-nama bacawapres yang dipertimbangkan internal kepada Tim Capres atau Tim Delapan. Andi menekankan pihaknya siap dikonfrontir partai mitra koalisi, NasDem dan PKS, bahwa usulan nama bacawapres tak tunggal semata-mata AHY.

"Partai Demokrat sudah memaparkan nama-nama bakal cawapres itu beberapa bulan lalu, di kantor DPP PD kepada Tim Capres, atas permintaan Tim Capres, sebagaimana Tim Capres meminta masukan kepada Partai NasDem dan PKS. Hadir dalam paparan itu: Tim Capres, Sekjen PD, Sekretaris Majelis Tinggi Partai dan Kabappilu," kata Andi.

Di akhir penyampaiannya ini, Andi menegaskan pula Demokrat tak pernah memaksakan agar AHY harus menjadi bacawapres Anies. Andi memastikan partainya memegang kesepakatan sebagaimana poin di dalam piagam koalisi yang telah ditandatangi masing-masing ketum partai di poros koalisi.

"Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY sebagai bacawapres Anies Baswedan. Silakan ditanyakan kepada capres Anies Baswedan, Ketua Umum Partai NasDem dan Ketua Umum PKS. Bahkan, Partai Demokrat setuju untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada capres sesuai dengan Piagam Koalisi," tandasnya.

Simak Video 'Tanda Tanya Sosok Cawapres Anies hingga Muncul Usulan Percepat Deklarasi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu Partai Demokrat (PD) Andi Arief mempersoalkan elektabilitas bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Bagaimana elektabilitas Anies berdasarkan hasil survei terkini?

Andi Arief mempersoalkan elektabilitas Anies Baswedan karena dipicu perdebatan dengan Waketum Partai NasDem Ahmad Ali. Perlu langkah strategis untuk meningkatkan elektabilitas Anies.

"Ketika menandatangani piagam koalisi, itu artinya Partai Demokrat sudah memasukkan bahan sosialisasi Pak Anies untuk semua kader," kata Andi Arief saat dimintai tanggapan, Jumat (9/6/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sosialisasi itu, kata Andi Arief, juga dilakukan di pertemuan-pertemuan Demokrat serta relawan. Andi Arief menyebut tingkat keterkenalan Anies di survei juga cukup tinggi.

"Juga pertemuan-pertemuan besar dan kecil yang nggak terhitung ditambah komunikasi dengan relawan. Kalau dilihat dalam survei, tingkat keterkenalan Pak Anies cukup tinggi," ujar Andi Arief.

Andi Arief kembali mengungkit elektabilitas Anies di survei yang dinilainya menjadi persoalan. Jalan keluar agar elektabilitas Anies menanjak, kata Andi Arief, ialah dengan mendeklarasikan cawapres.

"Persoalannya adalah di elektabilitas. Perlu jalan keluar yang jitu. Hasil studi Demokrat dan melihat survei yang ada ditambah masukan masyarakat, tugas koalisi segera saat ini adalah deklarasi berpasangan," katanya.

Andi Arief yakin NasDem juga memiliki pandangan serupa Demokrat soal elektabilitas Anies. Karenanya, dia menilai Mad Ali agak kenakakan saat menyinggung apakah Demokrat sudah mensosialisasikan Anies atau belum.

"NasDem juga tahu bahwa deklarasi adalah jawabannya. Bahkan sudah dikemukakan oleh tokoh-tokoh Partai NasDem. Saya kira Mad Ali agak kekanak-kanakan merespons ide besar," ujar Andi Arief.

Anies di Hasil Survei

Indikator Politik Indonesia

Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas bakal capres Pemilu 2024. Dalam simulasi tiga nama, elektabilitas Prabowo Subianto mencapai 38%, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei ini digelar pada 26-30 Mei 2023 terhadap 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih.

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode random digit dialing (RDD). RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Responden diberi pertanyaan 'Jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan Ibu/Bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut?'. Hasilnya, Prabowo menempati posisi tertinggi dengan angka 38%.

"Jadi trennya tidak berubah, Mas Anies tren penurunannya belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi tetapi masih kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo," kata peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, (4/6).

Berikut ini elektabilitas simulasi 3 nama capres:

Prabowo Subianto 38%

Ganjar Pranowo 34,2%

Anies Baswedan 18,9%

TT/TJ 8,8%

Litbang Kompas

Litbang Kompas merilis hasil survei pada akhir Mei lalu terkait elektabilitas bakal capres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Seperti dilihat pada Rabu (24/5), survei periodik Litbang Kompas melalui wawancara tatap muka dilakukan pada 29 April-10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei Litbang Kompas menggunakan metode ini yakni 95%. Margin of error +- 2,83% dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Hasilnya:

Prabowo Subianto: 24,5%

Ganjar Pranowo: 22,8%

Anies Baswedan: 13,6%

Sementara nama-nama lain seperti Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Basuki Tjahja Purnama, Tri Rismaharini, Andika Perkasa, Erick Thohir, Puan Maharani, dan Mahmud Md elektabilitasnya di bawah 10%.

Elektabilitas Prabowo meningkat di angka 24,5% dibanding pada Januari 2023 yang hanya di bawah 20%. Sementara elektabilitas Ganjar Pranowo menurun di angka 22,8% menurun dibanding Januari 2023 yang hampir 25%.

Elektabilitas Anies Baswedan terbilang stagnan selama tiga bulan terakhir di angka belasan persen. Elektabilitas Anies di angka 13,6% pada Mei 2023 ini, tak jauh berbeda dengan hasil Januari lalu.

Hasil simulasi 3 capres Litbang Kompas:

1. Ganjar Pranowo: 40%

2. Prabowo Subianto: 36,8%

3. Anies Baswedan: 23,3%

Jika dilihat angka yang diperoleh Ganjar Pranowo mengalami penurunan. Pada Januari 2023 lalu, Ganjar Pranowo mendapat angka 44,2%, turun menjadi 40,0% pada Mei 2023.

Hal berbeda didapatkan Prabowo Subianto, pada simulasi tiga nama capres Mei 2023 ini angka didapat Prabowo mengalami peningkatan. Pada simulasi Mei 2023 ini, Prabowo mendapat 36,8% meningkat dibanding Januari 2023 yang 29,1%.

Penurunan juga didapat oleh Anies Baswedan, pada simulasi tiga capres Mei 2023 ini, Anies memperoleh 23,2%. Angka tersebut menurun dibanding Januari 2023 yang 26,8%.

Simak Video 'PDIP Bantah Jegal Anies Nyapres, Ungkit soal Prestasi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya