David versus Goliath merupakan narasi yang umum digunakan untuk menjelaskan kekuatan kuda hitam yang berhadapan dengan musuh yang superpower. David yang tak dibebani harapan besar dapat bergerak lentur dan cekatan, sementara Goliath adalah raksasa yang kokoh dan besar.

Di dalam pertarungan politik, narasi tersebut sangat sering dipakai untuk meraih simpati publik. Mayoritas orang ingin menjadi "zero to hero", layaknya David yang dipandang sebelah mata. Yang pertama merupakan protagonis, sementara yang kedua adalah antagonisnya.

Setelah Prabowo Subianto dideklarasikan oleh empat partai politik untuk mencalonkan diri pada Pilpres 2024, narasi David vs Goliath kembali dimainkan. Prabowo dengan dukungan empat partainya mendapat label sebagai koalisi raksasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, Ganjar Pranowo baru didukung oleh PDI-Perjuangan dan PPP. Sisanya, pendukung Ganjar adalah partai nonparlemen. Koalisi Ganjar sangat kecil layaknya tubuh David. Memori publik diajak kembali bertamasya ke tahun 2014 ketika Presiden Jokowi maju Pilpres untuk pertama kali.

Apakah situasi Ganjar saat ini mirip dengan apa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo ketika mencalonkan diri pada 2014? Silang pendapat tidak dapat dihindari untuk menjawab pertanyaan ini.

Jika dilihat dengan kasat mata, jumlah partai pendukung Ganjar tampak mirip situasinya dengan apa yang terjadi pada Presiden Jokowi hampir satu dekade yang lalu. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi didukung oleh empat partai parlemen, yakni PDI-Perjuangan, PKB, Nasdem, dan Hanura. Sementara, Prabowo Subianto didukung oleh raksasa-raksasa Senayan, yakni Partai Golkar, PAN, PKS, PPP, dan tentunya Partai Gerindra.

Seperti yang kita ketahui semua, David yang kecil, efektif, dan efisien berhasil keluar sebagai pemenang. Di sisi lain, Goliath terpaksa harus bertekuk lutut, dimana Prabowo yang berpasangan dengan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hattarajasa, harus mengakui kemenangan Presiden Jokowi.

Namun jika dilihat dari sisi yang lain, Ganjar hari ini berbeda dengan Jokowi pada 2014. Ketika itu, Jokowi merupakan anak bawang dari daerah, yang kemudian diusung oleh partai oposisi. Gairah perubahan terasa kuat, sebab kekuasaan Presiden SBY diterpa oleh badai politik kencang.

Kekuatan partai politik yang minim didukung oleh gerakan masyarakat sipil membuat dukungan terhadap Jokowi yang orang biasa tampak beragam. Masyarakat Indonesia dipertontonkan oleh berbagai gerakan relawan, baik yang benar-benar muncul organik, maupun dimobilisasi.

Saat itu, penggunaan media sosial juga merupakan arena bertarung baru. Pendukung Jokowi non-partai betul-betul unggul dalam arena permainan ini. Sementara itu, Prabowo sebagai lawan tanding dianggap sebagai representasi dari elit lama yang konvensional.

PDI-Perjuangan saat itu adalah sebuah kekuatan oposisi yang konsisten. Mereka menjadi kanalisasi dari keresahan publik. Kader-kader PDI-Perjuangan berdialog dengan segala elemen masyarakat sipil untuk mengimbangi kekuatan penguasa.

Akhirnya, keresahan publik tersebut tumpah ruah bersama euforia kemunculan pemimpin yang dianggap bagian dari rakyat. Harus diakui, Jokowi adalah tawaran di waktu yang tepat. Tanpa mengecilkan peran partai politik, kemenangan Jokowi adalah hasil orkestrasi berbagai kekuatan.

PDI-Perjuangan yang dulu mendukung Presiden Jokowi sudah sangat berbeda dengan yang mendukung Gubernur Ganjar hari ini. PDI-Perjuangan hari ini adalah partai pemenang pemilu dua kali beruntun, sementara PDI-Perjuangan yang mendukung Jokowi pada 2014 adalah partai oposisi dua kali beruntun.

Sebuah partai dengan kekuatan terbesar seharusnya sangat menentukan permainan. Namun yang terjadi, koalisi usungan PDI-Perjuangan belum menarik perhatian partai lainnya. Sampai saat ini, Ganjar Pranowo masih didukung oleh 147 kursi di parlemen. Angka tersebut tentu jauh di bawah dukungan terhadap Prabowo Subianto, sekitar 265 kursi.

Bahkan hingga saat ini, jumlah dukungan partai yang sudah mendeklarasikan Anies Baswedan masih lebih besar daripada partai pendukung Ganjar, yakni 163 kursi. Di sini anomalinya, kekuatan penguasa yang menjadi pemilik sah Presiden Jokowi tidak menarik perhatian rekan koalisi sendiri.

Ketimbang membangun narasi-narasi pembenaran seperti David versus Goliath, tim bakal calon Presiden Ganjar perlu mengevaluasi komunikasinya. PDI-Perjuangan perlu mencari cara untuk menggairahkan kekuatan politik yang ada.

Bahkan, PPP yang sudah mendeklarasikan diri mendukung Ganjar pun mulai goyang. Sebagian dari kader PPP ingin pindah koalisi bila Sandiaga Uno tidak dicalonkan sebagai pasangan Ganjar Pranowo.

PDI-Perjuangan tampak berjarak dengan partai-partai lainnya. Komunikator elitenya belum mampu membangun solidaritas dengan kekuatan politik lain. Bukan tidak mungkin, Ganjar akan ditinggal sendirian.

Apalagi, hubungan antara PDI-Perjuangan dan Presiden Jokowi masih panas-dingin. Meski mendukung Ganjar, Presiden Jokowi tetap memberikan asa kepada Prabowo. Tampak hari ini, partai pendukung pemerintah lebih memilih jalannya sendiri, ketimbang kandidat usungan ketua kelas koalisi.

Pilihannya bisa jadi PDI-Perjuangan memperbaiki hubungan dengan berbagai partai politik atau PDI-Perjuangan bisa saja mengambil langkah eksperimental. Langkah eksperimental apa? Menguji keyakinan tentang efek ekor jas dalam sistem multipartai. PDI-Perjuangan mencalonkan Ganjar tanpa partai lainnya.

Mereka bisa memasangkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani, misalnya. Walaupun bakal kalah dalam pertarungan, duet ini dapat jadi strategi memperbesar kekuasaan di parlemen. Jika mengikuti elektabilitas Ganjar yang berada pada angka 35%, PDI-Perjuangan bisa saja menembus angka 30%. Angka tersebut sangat menakutkan bagi siapa pun penguasanya nanti.

Kembali mengacu pada David vs Goliath, pertarungan 2024 lebih tepat dikatakan sebagai Goliath Vs Goliath. Semua kekuatan pendukung sangat berimbang, bahkan Anies yang berada pada urutan ketiga survei pun memiliki pendukung yang cukup meyakinkan.

Semua kandidat bergerak dengan beban dan ekspektasi masing-masing. Maka, Pilpres nanti akan dimenangkan oleh tim kandidat yang paling mampu mengurangi beban pertarungan. Kemenangan bukan milik siapa yang paling banyak benar, tapi akan semakin mendekat pada yang paling sedikit salah.

Arie Putra

Co-founder Total Politik

Host acara Adu Perspektif detikcom X Total Politik

Simak juga Video: Pemprov Jateng Distribusikan 7,1 Juta Liter Air Bersih Hadapi Kekeringan

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalami dan menyapa sejumlah anggota DPR RI setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI Tahun 2023. Anggota DPR Fraksi Gerindra Habiburokhman kaget ketika dia turut disapa Jokowi.

Presiden Jokowi mulanya menyampaikan Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan 2023 yang bertempat di Gedung Kura-kura DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Habiburokhman menceritakan detik-detik dirinya hendak menyalami Jokowi dan disapa kepala negara.

Jokowi, yang sudah bersalaman dengan beberapa anggota DPR, lanjut berjalan ke arah anggota DPR dari Fraksi Gerindra hingga PKS. Jokowi mulanya disalami Waketum Gerindra Sugiono hingga Koordinator Juru Bicara Gerindra Budi Djiwandono. Jokowi terlibat perbincangan dengan Budi Djiwandono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sebelah Budi, berdiri Habiburokhman yang menunggu Jokowi. Habiburokhman kemudian mengungkapkan apa yang disampaikan Jokowi kepada dirinya dan membuat itu kaget.

"Yang saya kaget Pak Jokowi menyapa nama saya, Pak Habib, rupanya beliau mengenali om ganteng dari Jakarta Timur," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi.

Habiburokhman mengaku salah tingkah atau salting setelah namanya disebut Jokowi. Habiburokhman mengaku terbata-bata menjawab salam dari Jokowi.

"Saya sampai terbata-bata, saya bilang, 'ah, siap, siap, siap, Pak," katanya.

"Wajah Pak Jokowi semringah sekali, salaman aja agak lama," katanya.

Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung suasana politik yang sudah hangat-hangat kuku. Jokowi juga menyinggung polusi budaya.

"Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia," ujarnya.

Simak juga Video 'Jokowi Tak Masalah Disebut Tolol, Tapi Sedih Budaya Santun Hilang':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menyampaikan pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR. Dalam pidatonya, Jokowi menyinggung soal tren 'arahan Pak Lurah' hingga sebutan tolol yang dilontarkan kepadanya.

Pidato kenegaraan itu disampaikan di Sidang Tahunan MPR di gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (16/8/2023). Jokowi memulai pidatonya dengan menyinggung ihwal 'Pak Lurah', yang baru diketahuinya sebagai kode yang merujuk pada dirinya.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya: 'Belum ada arahan Pak Lurah'," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk pada dirinya.

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Berikut pidato lengkap Jokowi:

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Selamat pagi,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Bapak, ibu, saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, para hadirin yang saya muliakan.

Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya: "Belum ada arahan Pak Lurah." Saya, saya, saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata Saya.

Ya, saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu, kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai dan sesuai ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah, sekali lagi. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang Presiden untuk dijadikan "paten-patenan" dalam Bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng.

Bahkan, walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada, ke Kabupaten C ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya juga nggak papa, boleh-boleh saja.

Bapak Ibu yang saya muliakan.

Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial.

Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya ndak papa, sebagai pribadi saya menerima saja.

Tapi yang membuat saya, saya sedih. Budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju, menjalankan transformasi bangsa. Menuju Indonesia Maju. Menuju Indonesia Emas 2045.

Ini yang bolak balik saya sampaikan di setiap kesempatan. Bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia Emas 2045, meraih posisi jadi 5 besar kekuatan ekonomi dunia. Kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja. Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan. Tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif, yang memecah belah. Bahkan yang membuat kita melangkah mundur.

Bapak ibu, saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, para hadirin yang saya muliakan.

Bonus demografi akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045. 68% adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita.

Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini, yang dibangun bukan sekedar melalui gimik dan retorika semata. Melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya, dengan harmoni keberagamannya, dengan prinsip demokrasinya mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

Lembaga think tank Australia Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power.

Tapi, kemudian ada yang bilang, memang, memang kenapa dengan international trust yang tinggi? Rakyat kan makannya nasi, international trust enggak bisa dimakan.

Ya, memang ndak bisa. Sama seperti jalan tol ndak bisa dimakan, ya memang. Nah ini, ini contoh menghabiskan energi untuk hal tidak produktif. Tapi ndak papa saya malah senang. Memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton.

Bapak, Ibu yang saya muliakan.

Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi. Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar kita jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu kita akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah mempersiapkan Sumber Daya Manusia Indonesia.

Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, menaikkan Indeks Pembangunan Manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikkan Indeks Pemberdayaan Gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total sebesar, kalau dijumlah dari tahun 2015-2023, sebesar Rp 3.212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya, serta re-skilling dan up-skilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan Program Kartu Pra-Kerja.

Di saat yang sama SDM yang telah kita persiapkan harus mendapat lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita juga harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hilirisasi sebagai window opportunity kita untuk meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

Tapi kaya SDA saja, kaya sumber daya alam saja tidak cukup. Jadi pemilik juga, jadi pemilik saja juga tidak cukup. Karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan.

Saya ingin tegaskan, Indonesia tidak boleh seperti itu. Indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan.

Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang sekarang ini untuk membangun pusat pembibitan, membangun pusat persemaian, untuk menghutankan kembali lahan pasca tambang, pasca penambangan.

Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral. Tapi juga non mineral, seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya. Yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan sehingga manfaatnya terasa langsung bagi rakyat kecil. Upaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang pahit bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga mungkin pahit bagi pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya. Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai gambaran, setelah kita stop ekspor nikel ore di tahun 2020. Investasi hilirisasi nikel tumbuh pesat. Kini telah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komoditas. Dan jika kita konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, kemudian tembaga, kemudian bauksit, kemudian CPO dan rumput laut, dan lain-lainnya. Berdasar hitung-hitungan, perkiraan dalam 10 tahun, pendapatan per kapita kita, dalam 10 tahun mendatang, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 153 juta atau 10.900 USD. Dalam 15 tahun, pendapatan per kapita kita akan capai Rp 217 juta atau 15.800 USD. Dan dalam 22 tahun, pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 331 juta atau 25.000 USD. Sebagai perbandingan, tahun 2022 kemarin, kita berada di angka Rp 71 juta. Artinya, dalam 10 tahun lompatanya bisa dua kali lipat lebih, di mana fondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu, berdasarkan International Institute for Management Development (IMD), daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 menjadi 34. Ini merupakan, kenaikan ini merupakan kenaikan tertinggi di dunia.

Pembangunan dari desa, pembangunan dari pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan. Total mencapai Rp 539 triliun dari tahun 2015-2023.

Konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi, semua itu menjadi modal kita untuk meraih kemajuan. Oleh sebab itu saya berulang kali menyampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.

Ini bukan tentang siapa yang jadi Presidennya. Bukan bukan itu. Bukan itu. Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah Berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang, karena kita tidak sedang jalan-jalan sore. Kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari marathon untuk mencapai Indonesia Emas.

Bapak Ibu yang saya muliakan.

Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan, untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu, bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa. Selain itu seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa.

Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pemimpin adat. Kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan dan awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri, serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini.

Saya juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok haluan negara, serta menguatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan persoalan global.

Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar, dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

DPD sesuai dengan kewenangannya juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan beberapa RUU, dan juga melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita.

Kontribusi BPK juga sangat signifikan dalam mendorong pertanggungjawaban anggaran, serta perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional. Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah..

MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial, terus aktif melakukan advokasi pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim.

Selain itu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas, HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan.

Marilah kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia Maju. Dirgahayu Republik Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Terima kasih

Wassalaamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Om Shanti Shanti Shanti Om NamoBuddhaya

Untuk informasi yang saya pakai ini adalah baju adat dari Tanimbar, Provinsi Maluku.


Advokat asal Pasuruan, Suryono Pane melaporkan Bawaslu RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu secara langsung. Suryono meminta DKPP memberhentikan ketua dan anggota Bawaslu RI.

Diketahui, laporan ini disampaikan ke DKPP pada Selasa (15/8). Ada dugaan Bawaslu RI mencoba menunda, bahkan menggagalkan Pemilu 2024.

"Ada dugaan kuat pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Bawaslu RI untuk menunda bahkan menggagalkan Pemilu 2024. Hal ini dibuktikan dengan Bawaslu RI bolak-balik menunda penetapan komisioner Bawaslu kabupaten dan kota se-Indonesia," kata Suryono Pane kepada detikJatim, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal komisioner yang lama sudah habis tanggal 14 Agustus kemarin, sehingga terjadi kekosongan Bawaslu kabupaten dan kota se-Indonesia," imbuhnya.

Menurut Suryono, karena ada kekosongan komisioner, ada tahapan pemilu berupa penyusunan daftar calon sementara (DCS) caleg lepas dari pengawasan. Padahal, setiap tahapan harus diawasi.

Apabila tidak diawasi, maka hasil Pemilu menjadi tidak sah. Sebab, sesuai ketentuan UU Pemilu, semua tahapan wajib diawasi.

"Dan saat ini masuk masa tahapan krusial penyusunan DCS di KPU kabupaten dan kota. Karena tidak ada pimpinan Bawaslu kabupaten dan kota tentunya tahapan tersebut lepas dari pengawasan Bawaslu. Maka kami meminta DKPP untuk memberhentikan ketua dan anggota Bawaslu RI. Mengurusi internalnya sendiri nggak bisa bagaimana ngurusi Pemilu," tandas Suryono.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang ke acara 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' PDIP Jawa Tengah di Semarang. Sementara, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa mengungkapkan dirinya diundang sejak sepekan yang lalu.

"Undangannya langsung by name, nggak mendadak (undangan) satu minggu sebelumnya," kata Teguh Prakosa di Kantor DPRD, dilansir detikJateng, Rabu (16/8/2023).

Teguh mengaku, biasanya undangan tersebut ditujukan untuk wali kota dan wakil walikota atau kepala daerah. Namun, untuk undangan pertemuan kemarin, ditujukan sesuai nama yang diundang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya datang kemarin, lah kenapa?. Undangan langsung by name, biasanya (ditujukan) ke wali kota dan wakil walikota atau kepala daerah, tapi yang kemarin itu memang undangannya langsung by name," ujarnya.

Teguh mengaku tidak tahu secara pasti apakah Gibran menerima undangan pertemuan tersebut atau tidak. Namun, kata dia, seharusnya setiap kepala daerah menerima undangan tersebut.

Teguh menduga, ketidakhadiran Gibran itu lantaran menghadiri agenda lain yakni rapat tiga pilar.

Baca selengkapnya di sini

Simak Video 'Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tantangan bangsa Indonesia ke depan tidak mudah. Dia menyampaikan perlu keberanian dan kepercayaan untuk mengambil keputusan sulit.

"Tantangan ke depan tidak lah mudah, pilihan ke depan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit. Dan keputusan yang tidak populer," kata Jokowi dalam pidatonya saat acara rapat tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

Menurutnya pemimpin harus memiliki public trust. Dia menyebut kepercayaan menjadi faktor penentu berjalan tidaknya suatu kebijakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk itu menurut saya, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa dieksekusi atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia," ujarnya.

Jokowi menuturkan pemimpin juga harus membutuhkan dukungan dari seluruh komponen bangsa. Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh elemen yang sudah mendukungnya.

"Selain itu. seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada lembaga pimpinan negara, para ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pemimpin adat kepada guru, budayawan tenaga kesehatan, awak media, partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI Polri serta seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini," imbuhnya.


Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti bicara soal proposal kenegaraan, yakni menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Lanyalla mengatakan pemilu justru melahirkan politik kosmetik yang mahal.

Hal ini disampaikan Lanyalla dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2023). Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara sidang tahunan.

Lanyalla mulanya menyinggung keputusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023, yang salah satunya mengusulkan mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Dia mengajak berbagai pihak menghentikan kontestasi politik yang menurutnya diraih dengan cara liberal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," kata Lanyalla.

Menurut Lanyalla, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat malah melahirkan politik kosmetik yang mahal. Dia menilai proses pemilihan pemimpin sekadar bermodalkan popularitas.

"Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi," ujarnya.

Lanyalla lalu menyinggung elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) potensial yang menurutnya menggiring publik melalui angka-angka. Dia mengkritik proses pilpres karena rakyat disodorkan realitas politik yang telah didesain.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," katanya.


Partai Demokrat (PD) tak khawatir menghadapi koalisi gemuk bahkan koalisi obesitas di Pilpres 2024. Demokrat mengungkit saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menang Pilpres 2004.

"Nggak masalah, nggak khawatir. Biasanya juga...Ya 2004 juga gitu juga," kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Benny meyakini koalisi ramping akan memenangkan Pilpres 2024. Demokrat diketahui bersama Partai NasDem dan PKS mendukung Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak SBY 2004 koalisi ramping lawan koalisi gemuk, saya yakin biasanya yang ramping itu selalu mengalahkan yang gemuk. Apalagi kalau obesitas," ujarnya.

Sementara itu, bakal capres Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Sedangkan bakal capres Prabowo Subianto awalnya didukung oleh Partai Gerindra dan PKB. Belakangan, Partai Golkar dan PAN melabuhkan dukungan kepada Prabowo.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bicara soal 'Pak Lurah' di sidang tahunan dan sidang bersama MPR/DPR/DPD RI 2023. Jokowi heran sering disebut 'Pak Lurah' oleh berbagai pihak.

Dilansir detikNews, Jokowi mulanya bicara soal kerap mendengar sebutan 'Pak Lurah' dari berbagai pihak. Dia baru menyadari jika sebutan Pak Lurah yang dimaksud adalah dirinya.

"Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah, sedikit-sedikit kok Pak Lurah, belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi saat pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi pun menegaskan dirinya bukan Lurah. Dia mengatakan dirinya adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegasnya.

Jokowi lalu bicara soal lurah yang ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres di 2024.

"Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya," jelasnya.

Kala Jokowi Sempat Bertanya-tanya Siapa Itu 'Pak Lurah'


DPD RI mendorong MPR kembali sebagai lembaga tertinggi negara. DPD RI membeberkan alasan di balik proposal tersebut.

Hal ini disampaikan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti dalam sidang tahunan yang digelar di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dorongan MPR jadi lembaga tertinggi negara ini merupakan salah satu dari lima proposal kenegaraan dengan naskah akademik penyempurnaan dan penguatan sistem.

"Mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara, sebagai sebuah sistem demokrasi yang berkecukupan. Yang menampung semua elemen bangsa. Yang menjadi penjelmaan rakyat sebagai pemilik dan pelaksana kedaulatan," kata LaNyalla.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Poin lain dalam proposal itu yakni dorongan anggota DPR berasal dari unsur perseorangan atau non-partisan bukan hanya anggota partai politik. Dengan begitu, keputusan terkait proses pembentukan undang-undang bukan hanya diwakilkan oleh anggota partai politik.

"Membuka peluang adanya anggota DPR RI yang berasal dari peserta pemilu unsur perseorangan atau non-partisan. Selain dari anggota partai politik. Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa proses pembentukan Undang-Undang yang dilakukan DPR bersama Presiden, tidak didominasi oleh keterwakilan kelompok partai politik saja. Tetapi juga secara utuh dibahas oleh keterwakilan masyarakat non partai," ujar LaNyalla.

Selain itu, LaNyalla juga mendorong agar utusan daerah diisi melalui mekanisme dari bawah. Bukan ditunjuk oleh presiden.

"Memastikan Utusan Daerah dan Utusan Golongan diisi melalui mekanisme pengisian dari bawah. Bukan penunjukan oleh Presiden seperti yang terjadi pada era Orde Baru," ucapnnya.

Kemudian, poin lain yakni dorongan agar utusan daerah bisa memberikan pendapat terhadap rancangan undang-undang. Sehingga ada keterlibatan utuh dari utusan daerah tersebut.

"Memberikan kewenangan kepada Utusan Daerah dan Utusan Golongan untuk memberikan pendapat terhadap materi Rancangan Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden sebagai bagian dari keterlibatan publik yang utuh," ucapnya.

"Kelima, menempatkan secara tepat, tugas, peran dan fungsi Lembaga Negara yang sudah dibentuk di era Reformasi, sebagai bagian dari kebutuhan sistem dan struktur ketatanegaraan," lanjut LaNyalla.

LaNyalla sudah menyuarakan proposal tersebut sebelum Sidang Tahunan 2023 digelar hari ini. Hal ini disampaikan LaNyalla dalam fokus grup diskusi membedah proposal kenegaraan DPD RI 'Menyempurnakan dan Memperkuat Sistem Bernegara Sesuai Rumusan Pendiri Bangsa' yang digelar di Yogyakarta pada Jumat (11/8).


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung foto dirinya yang terpasang di mana-mana. Dia mengatakan foto itu bukan sendiri melainkan bersama capres.

Mulanya Jokowi mengungkapkan penentuan capres dan cawapres bukan wewenangnya. Dia mengatakan kewenangan tersebut ada di partai politik (parpol) dan koalisi.

"Sesuai ketentuan Undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah parpol dan koalisi parpol. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi," kata Jokowi dalam pidatonya saat acara sidang tahunan MPR, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menyampaikan sudah nasib sebagai presiden jika namanya ikut diseret untuk menentukan capres dan cawapres. Dia kemudian menyinggung foto dirinya yang banyak dipasang di daerah padahal kampanye pemilu belum dimulai.

"Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," ujarnya.

Setiap berkunjung ke suatu provinsi, dia selalu menemukan fotonya terpampang dengan capres bahkan hingga ke tikungan desa.Meski demikian, Jokowi tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan di desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya nggak papa. boleh boleh saja," imbuhnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya bukan ketua umum partai politik. Jokowi mengatakan urusan capres dan cawapres merupakan domain partai politik dan gabungan partai politik.

"Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu partai politik dan koalisi partai politik," kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di kompleks Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).

Jokowi mengatakan urusan politik pencalonan bukan urusan dirinya, meskipun Jokowi menyadari selalu dijadikan tameng oleh sejumlah pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan 'paten-patenan' dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkit tren di kalangan politik sol 'arahan Pak Lurah'. Jokowi baru mengetahui bahwa 'Pak Lurah' itu adalah kode.

"Saya sempat mikir, siapa 'Pak Lurah' ini. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah itu ternyata saya.

Ya saya jawab saja: Saya bukan lurah. Saya Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu, kode," ujar Jokowi.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengungkapkan nama-nama yang masuk dalam daftar bakal calon wakil presiden (bacawapres) untuk Ganjar Pranowo di 2024. Ada nama Menko Polhukam Mahfud Md hingga eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa.

"Gus Muhaimin, Pak Mahfud Md, Erick Thohir, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa, muncul," kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Said menyebut nama Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Gus Imin), Menko Polhukam Mahfud Md, Menteri BUMN Erick Thohir, Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI (Purn) Andika Perkasa akan dipertimbangkan sungguh-sungguh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini berbagai aspirasi yang harus diperhatikan sungguh-sungguh," lanjut dia.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo telah mengungkap kriteria bakal cawapresnya menjelang Pilpres 2024. Ganjar mengatakan sosok cawapresnya mesti satu visi, energik hingga tak memiliki agenda tersendiri.

"Kriteria harus satu nilai, satu visi, tidak boleh ada agenda sendiri sehingga presiden dan cawapres itu satu paket, dwi tunggal. Kalau itu sudah, maka harus punya semangat sama-sama untuk menjalankan perintah konstitusi dan undang-undang," kata Ganjar dalam sambutan secara virtual di Acara IDE Conference, Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).

Ganjar sudah melakukan komunikasi dengan banyak pihak terkait cawapres. Meski demikian, ia mengingatkan cawapres mestilah satu visi menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

"Soal siapa kemudian, ada banyak sekali sekarang dilakukan komunikasi, tapi visi atau nilai itu harus dipunyai bersama. Kalau itu sudah, maka PR bersama melakukan percepatan pembangunan yang ada karena kita akan mengejar waktu 13 tahun ke depan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan," ujar Ganjar.

"Maka kemudian pasangan capres harus punya visi yang sama untuk menuju ke sana. Jika itu tidak, maka yang terjadi adalah tusuk-tusukan dari belakang dan itu tidak bagus untuk Indonesia," sambungnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat bicara soal 'Pak Lurah' di sidang tahunan dan sidang bersama MPR/DPR/DPD RI 2023. Jokowi heran berkali-kali disebut 'Pak Lurah' oleh berbagai pihak.

Jokowi awalnya membahas terkait dirinya kerap mendengar sebutan 'Pak Lurah' dari berbagai pihak. Dia baru menyadari belakangan bahwa 'Pak Lurah' yang dimaksud adalah dirinya.

"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah, sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi saat pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi lalu menegaskan dirinya bukanlah lurah. Dia mengatakan dirinya Presiden Republik Indonesia.

"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegasnya.

Jokowi juga berbicara tentang lurah ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres pada 2024.

"Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya," jelasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pidato di Sidang Tahunan 2023 dengan menyinggung tahun politik. Jokowi mengungkit tren di kalangan politikus soal 'arahan Pak Lurah'.

"Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya jawabannya belum ada arahan Pak Lurah," kata Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2023).

Jokowi mengaku sempat berpikir siapa yang dimaksud Pak Lurah itu. Jokowi akhirnya tahu Pak Lurah adalah kode yang merujuk kepada dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya, saya, saya sempat mikir, siapa itu Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan dirinya bukan lurah. Jokowi menegaskan dia adalah Presiden Republik Indonesia.

"Ya, saya jawab saja. saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode," kata Jokowi.


Partai NasDem merespons kabar deklarasi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan dilakukan 18 Agustus 2023. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) baru akan menggelar rapat di tanggal tersebut.

"Belum lah, ya. Tapi kita akan rapat tanggal 18 (Agustus). Baru rapat," kata Willy saat menghadiri sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Willy mengatakan saat ini ada acara yang dilakukan partai koalisinya di Pacitan. Dia menambahkan setelah agenda di Pacitan itu, koalisinya akan menggelar konsolidasi lebih besar. Namun dia tak memastikan lebih lanjut kapan rapat penting tersebut dijadwalkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena apa, ada acara juga di Pacitan. Mungkin setelah di Pacitan kita akan konsolidasi lebih besar," kata Willy.

"Kita lihat setelah agenda Pacitan akan ada rapat besar gitu," ujarnya.

Lebih lanjut, Willy mengatakan akan ada keputusan penting yang diambil dalam rapat besar itu. "Ada keputusan yang penting," imbuhnya.

SBY dan AHY di Pacitan

Diketahui, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat ini tengah berada di Pacitan, Jawa Timur, untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani. Demokrat merupakan salah satu partai yang masuk dalam koalisi Anies.

"Iya, di Pacitan. Sudah di Pacitan. Karena kan kita untuk mempersiapkan. Beliau kan tuan rumah, mesti mempersiapkan diri untuk menyambut tamu juga," kata Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra kepada wartawan, Rabu (16/8).

Herzaky menyebut SBY mengundang para sahabatnya untuk pembukaan museum itu. Dia mengatakan Wakil Presiden hingga menteri di era pemerintah SBY diundang dalam peresmian museum yang akan digelar 17 Agustus 2023 itu.

"Persiapan pembukaan Museum SBY-Ani di Pacitan (SBY). Sudah sejak seminggu lalu beliau berada di sini karena mempersiapkan di sini, karena kan undangannya juga para sahabat beliau ya, yang mantan Wakil Presiden, mantan Menteri, segala macam," ujarnya.


Partai Golkar memiliki sejumlah opsi nama bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Nama-nama tersebut di antaranya Ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Waketum Ridwan Kamil (RK).

"Kita masih berdiskusi untuk kita mendapatkan posisi cawapres. Ada dua opsi ya, bukan hanya dua opsi ya, kita memiliki sejumlah kader-kader. Selain Pak Airlangga ada juga Pak Ridwan Kamil. Tapi semua itu kembali kepada kesepakatan dengan mitra koalisi, mana yang terbaik untuk kita mencapai hasil yang kita inginkan," kata Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Namun, Dave tak menjabarkan lebih jauh sosok lain selain Airlangga dan Ridwan Kamil. Menurut Dave, dinamika masih dapat terjadi ke depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan (dua opsi nama), ada selain Pak Airlangga ada juga Pak Ridwan Kamil. Kita kan berpegang pada hasil munas. Kalau misalnya nanti pembicaraannya bisa mengarah kepada salah satu, kita lihat perkembangannya, dinamikanya masih berjalan," ujarnya.

"(Nama Ridwan Kamil) Masih terbuka," tambahnya.

Dave mengatakan partainya masih membahas nama bakal cawapres Prabowo sehingga Golkar belum bisa putuskan.

"Pokoknya selain Pak Airlangga, ada beberapa opsi lain lagi, salah satunya Pak RK," imbuhnya.


Sejumlah kepala daerah di wilayah Jawa Tengah dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam. Para kepala daerah itu mendapatkan undangan sesuai nama untuk bisa hadir di acara tersebut.

Dari banyaknya kepala daerah yang hadir, ternyata nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak masuk dalam daftar undangan. Kepada wartawan, Gibran mengatakan pasti akan datang jika dirinya mendapatkan undangan.

"Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau diundang pasti datang," sambung Gibran.

Gibran juga mengaku tidak mengetahui ada acara di Semarang. Bahkan, dia sempat menanyakan perihal kepala daerah yang hadir di acara tersebut.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan)," tuturnya.

Saat wartawan menyebut salah satu yang hadir ialah Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran menjawab, "Itu senior, saya kan anak kecil," kata Gibran.

Gibran pun menilai, jika kepala daerah yang diundang adalah yang sudah senior saja. Sedangkan Gibran menyebut dirinya masih ingusan, sehingga tidak mendapatkan undangan untuk hadir di acara tersebut.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucapnya.

Meski begitu, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menyampaikan tidak apa-apa jika memang tak mendapatkan undangan dalam acara tersebut.

"Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih," ujarnya.

Disinggung wartawan soal dirinya tidak diundang karena belakangan ini ramai diberitakan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto, Gibran mengatakan tidak pernah mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

"Makane ojo (makanya jangan) diisukan. Aku kan ora tau (saya kan tidak pernah) mengajukan diri, aku pengen dadi iki, ora (saya ingin menjadi ini, tidak), aku pasif," jelasnya.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Yusran Sofyan mengumpulkan eks relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 lalu. Gerindra pun geram dan menilai Yusran tidak beretika.

"Kalau mau deklarasi ya silakan. Misalnya, contoh, Pak Yusran mau deklarasi Relawan Yusran, relawan Sandiaga Uno. Hanya jangan bawa-bawa capres kami, dong!" kata Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (15/8/2023).

Dia mengaku menghormati keputusan politik Yusran secara personal. Namun, dia sangat menyayangkan pertemuan itu justru mengikutsertakan simbol Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak tanggapi dia secara personal. Tapi saya tanggapi bahwa siapa pun yang mau deklarasi capresnya, itu kita hormati. Ngapain bawa-bawa nama Pak Prabowo," tegasnya.

Ketua Bappilu PPP Sulsel mengumpulkan eks relawan Prabowo-Sandi di Makassar. Foto: (dok. istimewa)

Wawan, sapaan akrabnya, juga menegaskan bahwa relawan yang dikumpulkan oleh Yusran bukan relawan Prabowo Subianto. Menurutnya, relawan Prabowo sejati tak akan berpindah hati sama sekali selama Prabowo masih menjadi capres Gerindra.

"Siapa bilang? itu kan timsesnya dia yang dia kumpulkan. Kalau relawannya Pak Prabowo, yang mana relawannya? Gak ada tuh. Kalau relawannya Pak Prabowo, berarti masih dukung Pak Prabowo, selama masih maju capres. Yang pindah dukungan itu sebenarnya bukan relawan Pak Prabowo," ujarnya.

Lebih lanjut Wawan menyebut manuver yang dilakukan Yusran ini tidak menunjukkan etika politik yang baik. Baginya, Yusran dan relawan yang dia kumpulkan saat itu mempertontonkan realitas politik yang tidak bersih.

"Itu namanya kurang beretika. Itu politik-politik kotor yang coba dipertontonkan oleh mereka. Sekarang Pilpres mau dukung Ganjar, dukung aja. Gak usah pake namanya Pak Prabowo," imbuhnya.

Di sisi lain, Wawan membenarkan Yusran dulunya bergabung di Gerindra dan mendukung Prabowo sebagai capres di Pilpres sebelumnya. Namun menurutnya, relawan yang dikumpulkan Yusran bukan lagi relawan Prabowo.

"Kemudian kalau dia pindah, itu bukan relawannya Pak Prabowo, itu relawannya Yusran. Harusnya diperjelas, relawan Yusran dukung Ganjar, kan gitu. Titik," pungkasnya.

Diketahui, Yusran mengadakan pertemuan dengan eks relawan Prabowo-Sandi di salah satu warung kopi (warkop) di Jalan Tupai, Kecamatan Mamajang, Makassar, Senin (14/8) lalu.

Pertemuan relawan tersebut mendeklarasikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo dan menamai dirinya sebagai Pejuang Ganjar Pranowo 2024 (GP24). Hanya saja, saat itu terdapat gambar Prabowo dan Sandiaga Uno di sebuah kursi.

Sementara itu, Ketua Bappilu PPP Sulsel Yusran Sofyan belum merespons konfirmasi detikSulsel terkait pertemuan itu dan tanggapan dari Gerindra Sulsel.

IKN Dikritik Anies, Kubu Prabowo Malah Mau Tambah Anggarannya


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku pernah ditawari maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 2017 lalu. Hal tersebut diungkapkan Ridwan Kamil kala menghadiri Jambore Jurnalis Televisi yang digelar IJTI Jawa Barat.

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mulanya ditanya soal komitmennya terhadap Jawa Barat setelah masa kepemimpinan habis pada 5 September 2023 mendatang.

"Skenario manusia tidak selalu sama dengan takdir akhir tuhan. Saya mah sudah di level eta (itu), saya ka dieu (ke sini) Allah takdirkan ka ditu (ke situ)," kata Kang Emil, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kang Emil kemudian mengungkapkan jika dirinya tidak pernah bercita-cita terjun ke politik. Bahkan ketika menjabat sebagai Wali Kota Bandung pada periode 2013-2018, Kang Emil mengatakan hal itu berawal dari rasa kesalnya karena sesuatu hal.

"Saya nggak pernah cita-cita jadi Wali Kota Bandung. Itu cita-cita muncul 2012, setahun sebelum gara-gara keheul (kesel) ngedesain kolong (jembatan) Pasopati teu diwaro (nggak didengar), kitu wungkul (gitu doang)," ujarnya.

"Ya udah saya bilang, saya rebut aja kotanya, eh kudu milu (harus ikut) Pilkada. Belajarlah Ridwan Kamil tentang pilkada. Akhirnya takdirnya menang. Kalau Gubernur, karena perahu sudah berlayar, nunggu Tuhan menakdirkan saya berlabuh ke mana," ujarnya menambahkan.

Kang Emil juga mengaku sempat ditawari menjadi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada 2017 saat masih menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Dia menyebut saat itu semua kebutuhannya untuk maju Pilgub DKI sudah disiapkan.

"Saya cerita, saya digoda loh 2017 untuk jadi cagub Jakarta, dipanggil kang survei bagus, logistik aman, hayu nyagub Jakarta. Wah di hari itu saya ingat, kan jadi Gubernur Jakarta ya dari Wali Kota Bandung. Harus diambil dong harusnya menurut skenario manusia," ungkap Kang Emil.

Namun Kang Emil lantas tak langsung menerima tawaran tersebut. Dia lebih dulu bertanya kepada sang ibu, Hj Tjutju Sukaesih atau biasa disebut Maci. Menurutnya dengan tegas kala itu, Maci melarang dirinya menerima tawaran ke DKI.

"Tapi saya ingat setiap kebutuhan besar saya selalu telpon ibu saya, Maci kumaha ieu (bagaimana ini). Maci dengan tegas, teu menang (nggak boleh), kitu (begitu). Kunaon (kenapa) Maci, survei bagus, logistik aya (ada), pengusung siap," kata Kang Emil menceritakan.

"Iya, tapi kamu akan dicatat sebagai pemimpin yang tidak selesai. Mending mun menang, mun eleh, pulang ke Pasteur teh era (mending kalau menang, kalau kalah, pulang ke Bandung malu), sebagai pemimpin yang kabur dan eleh (kalah)," jelasnya.

Karena itu, setiap keputusan tertentu Kang Emil menegaskan akan selalu meminta nasihat ibunda karena menurutnya nasihat ibu telah memuliakan dirinya. Namun dia menyebut, Maci mendukung penuh kala dirinya maju dalam Pilgub Jabar 2018.

"Tapi Jabar mah kamu kudu (harus), dulur loba (saudara banyak) di Garut, di Tasik di mana mana. Jadi hidup nggak selalu ada kesempatan ambil, ada kesempatan ambil, itu poin. Bereskan aja yang di depan mata," tutup Kang Emil.


Waketum Gerindra Budisatrio Djiwandono merespons pernyataan Sekjen PAN Eddy Soeparno yang menyebut partai politik dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) masih menunggu kriteria pendamping bacapres Gerindra Prabowo Subianto. Budi mengatakan hal itu akan didiskusikan dengan musyawarah mufakat.

"Pada saatnya nanti semua itu akan didiskusikan dengan semangat musyawarah mufakat dan saya rasa pada kesempatannya, kesepakatan akan tercapai," kata Budi kepada wartawan saat ditemui di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Budi menyebut masih ada waktu untuk mendiskusikan pendamping Prabowo. Budi menyakini cawapres pilihan Prabowo adalah putra-putri terbaik bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siapa pun pendamping Pak Prabowo, yakinilah itu adalah pilihan putra-putri terbaik bangsa," tutur Budi.

Budi menegaskan penentuan cawapres Prabowo akan dilakukan bersama-sama.

"Kita diskusi terus, kita musyawarah nanti ada waktunya nanti kita akan sama-sama," imbuhnya.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan partainya tetap mempertimbangkan sosok Menteri BUMN Erick Thohir (ET) menjadi pendamping bacapres 2024 Ganjar Pranowo. PAN selaku partai pendorong Erick diketahui mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Bagi Ibu Ketum, bagi Pak Mardiono, bagi Pak Hary Tanoe, dan bagi Ketum Hanura, persoalannya bukan Erick partai mana, tapi kalau secara kualitatif, dia bagus, kenapa PDI Perjuangan tidak ngambil?" kata Said kepada wartawan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Said meminta tak ada pengkotak-kotakan soal cawapres Ganjar. Dia menyebut semua yang berkualitas akan dipertimbangkan PDIP dan kawan-kawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan dikotak-kotak kita, tetep kita pertimbangkan," sambung dia.

Lebih lanjut, Said mengatakan partainya terus membuka komunikasi dengan partai lainnya. Termasuk, dengan Partai Golkar dan PAN yang sudah mengusung Prabowo di 2024.

"Tetep dong. Komunikasi kami buka, dengan Golkar pun akan tetap berkomunikasi, dengan PAN pun akan berkomunikasi," kata dia.

Sebelumnya, PAN dan Golkar deklarasi mendukung Prabowo sebagai capres 2024. Keduanya juga gabung ke KKIR yang ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik. Adapun deklarasi itu berlangsung di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).


Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berpantun soal capres dan cawapres di sidang tahunan 2023. Bamsoet menyebut capresnya sudah jelas, namun cawapresnya belum jelas hingga kini.

Hal itu disampaikan Bamsoet saat berpidato di sidang tahunan 2023 yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Bamsoet awalnya membahas soal hukum yang wajib dibentuk demi mewujudkan keadilan masyarakat.

"Hukum dibentuk dan dilaksanakan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh warga negara," kata Bamsoet.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet lantas mengatakan seluruh pemimpin partai politik dan tokoh bangsa perlu ikut ambil bagian. Hal itu menurutnya juga sekaligus mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional.

"Karena itu sudah selayaknya seluruh pemimpin partai politik dan juga para pemimpin dan tokoh bangsa untuk ikut mengambil tanggung jawab dalam mempersiapkan keberlanjutan kepemimpinan nasional dengan mendasarkan prinsip negara demokrasi berdasarkan hukum," ujarnya.

"Siapapun yang nantinya terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib kita dukung bersama sama untuk menjalankan visi besar Indonesia maju," lanjut dia.

Bamsoet lantas menyampaikan pantunnya. Dia menyinggung soal capres dan cawapres.

Dari Aceh sampai Papua

Sudah tentu berbeda sukunya

Para capres kita sudah tahu siapa

Meski belum jelas siapa cawapresnya

Di akhir pidatonya, Bamsoet kembali berpantun. Kali ini dia menyinggung soal koalisi dan tiga capres yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies.

Burung merpati berbeda warnanya

Namun yang bertelur tetaplah betina

Pilihan koalisi bolehlah berbeda calonnya

Tapi tujuan kita sama menuju Indonesia jaya

Air mengalir dari daratan

Hilirnya pastilah di lautan

Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anies yang dicalonkan

Pembangunan harus terus dilanjutkan


Bakal capres 2024 sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto belum menentukan bakal cawapresnya. PAN menilai perlu mendengar kriteria cawapres dari Prabowo.

"Sekarang ini kita sudah tahu bahwa PAN mengajukan cawapres, Golkar, PKB juga demikian tapi yang belum kita ketahui adalah kriteria cawapresnya Pak Prabowo seperti apa, sementara Pak Prabowo yang akan bersanding dengan cawapres tersebut untuk lima tahun mendatang. Jadi kita perlu dengarkan juga apa kriteria Pak Prabowo dan ini saya kira pembahasan di tingkat ketua umum parpol," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Eddy menilai waktu penentuan cawapres Prabowo bisa terjadi dalam waktu singkat. Eddy mencontohkan deklarasi PAN dan Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden yang dilakukan dalam waktu singkat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya segala sesuatu bisa tercapai bisa terjadi dalam waktu sangat singkat, kan kita juga tidak pernah mengira bahwa Golkar dan PAN akan merapat dan mendeklarasikan dukungan kepada Pak Prabowo dalam waktu yang begitu singkatkan ternyata terjadi. Jadi saya kira momentum itu nanti akan ada pada saatnya nanti akan diumumkan oleh ketum-ketum parpol semuanya," ujarnya.

Selain itu, Eddy mengungkapkan partainya mendorong Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Sementara PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Golkar mendorong Airlangga Hartarto.

"PAN Pak Erick Thohir kita masih konsisten Pak Erick Thohir, Gus Muhaimin masih oleh PKB dan Pak Airlangga tetap oleh Golkar," imbuhnya.


PDI mengumpulkan sejumlah kepala daerah di Jateng di Hotel Padma, Semarang, kemarin malam. Tetapi, dari sejumlah kepala daerah yang diundang, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak masuk dalam list undangan.

Bahkan putra sulung Presiden Jokowi itu mengaku tidak tahu jika ada acara di Semarang.

"Aku malah ora ngerti ana pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya apakah tidak ada undangan untuk dirinya dari Ketua Umum PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Gibran menegaskan dirinya belum dihubungi

Gibran mengatakan, kemungkinan yang diundang dalam acara tersebut adalah tokoh-tokoh senior saja. Sedangkan, dirinya yang masih baru di PDIP tidak ikut diundang.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucapnya.

Meski begitu, suami Selvi Ananda itu mengaku tidak mempermasalahkannya. Menurutnya, tidak apa-apa jika memang tidak mendapatkan undangan dalam acara tersebut.

"Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih," ujarnya.

Gibran menambahkan, bila mendapatkan undangan terkait pertemuan di Semarang tersebut, dirinya pasti akan hadir.

"Kalau diundang pasti datang," tegasnya.

Saat ditanya apakah akan berkomunikasi dengan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengenai acara di Semarang itu, Gibran kembali menegaskan dirinya tidak tahu soal pertemuan tersebut.

"Saya nggak tahu, semua diundang, yang senior-senior paling. Siapa yang hadir?" kata Gibran.

Saat wartawan menyebut salah satu yang hadir ialah Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran menjawab,

"Itu senior, saya kan anak kecil," kata Gibran.

Disinggung wartawan soal dirinya tidak diundang karena belakangan ini ramai diberitakan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto, Gibran mengatakan tidak pernah mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo di Pemilu 2024.

"Makane aja (makanya jangan) diisukan. Aku kan ora tau (saya kan tidak pernah) mengajukan diri, aku pengen dadi iki, ora (saya ingin menjadi ini, tidak), aku pasif," jelasnya.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan MPR Tahun 2023 hari ini. Dalam sambutannya, Bamsoet sempat membacakan pantun yang menyinggung koalisi jelang Pemilu 2024.

Bamsoet mulanya mengatakan Sidang Tahunan MPR RI menjadi momen silaturahmi antarelemen bangsa. Dia ingin semua pihak mengedepankan semangat gotong royong.

"Momentum ini menjadi wujud dari semangat kita dalam bergotong-royong sekaligus karena silaturahmi bagi seluruh elemen bangsa," kata Bamsoet dalam pidatonya, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet kemudian meminta izin untuk menyampaikan pantun. Berikut pantunnya:

Burung perkutut di atas awan

Terbang tinggi hinggap di pohon beringin

Terima kasih atas kehadiran tuan dan puan

Walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah melalui sidang tahunan MPR ini mari kita jaga persatuan dan kesatuan

Para peserta sidang tahunan MPR pun tertawa saat mendengar pantun itu. Bamsoet kemudian membacakan pantun lainnya. Berikut isinya:

Bunga dedap di atas para

Anak dusun pasang pelita

Sudah 78 tahun Indonesia merdeka

Saatnya kita wujudkan Indonesia jaya berlandaskan Pancasila


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet kembali membicarakan pentingnya pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun, Bamsoet menyarankan pembahasan PPHN dilakukan setelah Pemilu 2024. Apa alasannya?

Hal ini disampaikan Bamsoet di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2023). Bamsoet menyampaikan itu dalam agenda pidato pembuka sidang.

"Kita berterima kasih kepada Pemerintah yang telah bekerja keras mengurangi angka kemiskinan. Upaya ini perlu terus-menerus ditingkatkan dengan memastikan penguasaan negara atas kekayaan alam dan mendorong pembangunan di daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Bamsoet mengawali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bamsoet mengatakan RI membutuhkan roadmap pembangunan jangka panjang atau PPHN. PPHN ini, kata dia, akan menjadi penuntun bagi pemerintahan yang berkelanjutan.

"Karena itu, sudah saatnya kita memikirkan adanya roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, untuk menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan berlabuh. Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang yang holistik, konsisten, berkelanjutan, dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan ke periode pemerintahan berikutnya, antara pusat dan daerah, agar mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," ujar dia.

"Karena itu, kita semua perlu mempertimbangkan pentingnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara," imbuhnya.

Waketum Golkar ini lalu menyarankan pembahasan ini dilakukan setelah Pemilu 2024. Dengan begitu, menurutnya, PPHN yang nantinya dibentuk akan memiliki legitimasi yang kuat.

"Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," kata dia.


Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa turut hadir di acara konsolidasi kepala daerah PDIP Jateng di Semarang tadi malam. Teguh menyebut undangan konsolidasi tidak mendadak dan sudah diberikan sekitar seminggu yang lalu.

Menurutnya, biasanya undangan ditujukan untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solo. Namun, saat pertemuan kemarin, undangan tersebut ditujukan berdasarkan by name.

"Iya datang kemarin, lha kenapa? Undangan langsung by name, biasanya (ditujukan) ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kepala daerah, tapi yang kemarin itu memang undangannya langsung by name. Nggak mendadak satu minggu sebelumnya," kata Teguh saat ditemui di Kantor DPRD Solo, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teguh mengaku tidak tahu secara pasti, apakah Gibran tidak menerima undangan tersebut. Seharusnya, kata dia, Gibran mendapat undangan tersebut.

"Secara persis belum tahu tapi mestinya dapat undangan semua," ucapnya.

Ia menduga ketidakhadiran Gibran itu karena menghadiri agenda lain yakni rapat tiga pilar.

"Kan ada acara, kita bagi ada rapat tiga pilar, eksekutif legislatif partai. Jadi kita berbagi supaya yang DPD dapat DPC dapat," ujarnya.

Dalam pertemuan itu, Mantan Ketua DPRD Kota Solo itu mengaku mendapat arahan dari DPD PDIP Jawa Tengah untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024.

"Banyak (arahan) dalam rangka tahun politik agar menjaga kondusif di wilayah masing-masing. Intinya itu untuk menjaga kondusifitas masing-masing di kabupaten atau kotanya," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah di Jawa Tengah (Jateng) dari PDIP berkumpul di Hotel Padma, Semarang, malam ini. Sementara itu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu ada acara di Semarang.

"Aku malah ora ngerti ana pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Prabowo-Gibran Bakal Nonton Final Pildun U-17 di Solo Akhir Pekan Ini


Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyapa undangan yang hadir di Sidang Tahunan 2023, termasuk para ketua umum partai politik. Saat menyapa Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Bamsoet menyebut Airlangga 'ketum saya'.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pembukaan pidatonya di Sidang Tahunan 2023 yang digelar di Ruang Sidang Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).

Bamsoet menyapa undangan yang hadir mulai dari presiden dan wakil presiden, mantan wakil presiden, kepala lembaga negara, hingga ketua umum partai politik. Saat menyapa Airlangga, Bamsoet menyampaikan sapaan khusus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketum Partai Golkar, ketum saya, Dr. Ir. H. Airlangga Hartarto," ujar Bamsoet.

Selain itu Bamsoet juga menyapa Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt Ketum PPP Mardiono.

Hanya Partai Demokrat yang tidak disebut Bamsoet. Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono tidak hadir dalam sidang karena berada di Pacitan.


Sebanyak 69 bakal calon legislatif Kabupaten Pasuruan dipastikan gagal nyaleg. Mereka tidak melengkapi berkas saat masa pencermatan rancangan daftar calon sementara (DCS).

Pada masa pendaftaran, ada sebanyak 746 bacaleg dari 18 parpol. Namun yang mengirimkan kelengkapan berkas perbaikan hanya 677 bacaleg.

"69 orang bacaleg tidak melengkapi berkas. Kita sudah memberi kesempatan mulai 26 Juli sampai 9 Agustus," kata Komisioner KPU Kabupaten Pasuruan Divisi Teknis dan Pemilihan, Fatimatus Zahro, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penyebab 69 bacaleg tidak melengkapi berkas hingga waktu yang ditetapkan, salah satunya faktor permasalahan internal partai politik, sehingga tidak lagi mengusulkan bacaleg yang sebelumnya mendaftar. Kedua karena bacaleg yang bersangkutan memang mengundurkan diri.

Zahro tidak menjelaskan dari parpol mana ke-68 bacaleg tersebut. "Itu menjadi hak preogratif parpol sendiri. Kami hanya sebagai lembaga penyelenggara pemilu saja," ungkapnya.

Meski ada sekitar 9,2 persen bacaleg yang tidak maju ke tahap selanjutnya, itu tidak menjadi masalah selama kuota minimal bacaleg dan keterwakilan bacaleg perempuan di masing-masing dapil tidak kurang dari batas.

"677 Bacaleg yang berkasnya lengkap akan diverifikasi lagi. Sehingga jumlah daftar calon sementara masih bisa berubah," pungkasnya.

Petinggi PDIP Naik Andong ke KPU Daftarkan Caleg 2024


Baliho Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto terpasang besar di Jalan Sultan Fatah dekat traffic light arah Demak Kota-Semarang. Baliho kedua bakal capres tersebut terpasang berdampingan sama besarnya di area lingkar Demak.

Baliho Prabowo tampak memeluk seorang pria lanjut usia dengan mengenakan baju putih. Baliho tersebut bertulisan 'Prabowo Subianto, Kemakmuran & Keadilan untuk Semua'.

Kemudian baliho Ganjar menunjukkan momen sedang bercanda dengan dua lansia laki-laki dan perempuan mengenakan batik. Baliho tersebut bertulisan 'Tuanku ya Rakyat, Ganjar Pranowo #IndonesiaTangguh'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPC PDIP Demak, Sri Fahrudin Bisri Slamet, saat dimintai konfirmasi mengatakan bahwa pemasangan baliho merupakan instruksi dari pengurus pusat. Slamet menyebut setiap caleg diminta untuk memasang baliho Ganjar.

"Instruksi dari pusat bahwa setiap caleg bisa memasang baliho," kata Slamet saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

Ia mengaku akan ada pemasangan baliho Ganjar lagi. Rencananya pemasangan baliho Ganjar bakal dilakukan di setiap desa di Demak.

"Insyaallah nanti akan ada pemasangan lagi. Mungkin tahap awal per desa satu, sekitar 250-an. Kita juga masih menunggu untuk wakil presidennya, tapi pergerakan itu akan kita mulai pada 16 Agustus 2023 ini," ujarnya.

Baliho Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto mejeng sebelahan di Lingkar Demak. Foto diunggah Rabu (16/8/2023). Foto: Mochamad Saifudin/detikJateng

Terpisah, Sekretaris DPC Gerindra Demak, Mukti Kholil, mengatakan pengurus Gerindra Demak optimistis memenangkan Prabowo sebagai presiden. Meski begitu, dia menyebut pemasangan baliho merupakan inisiatif relawan.

"Seluruh kader makin optimis Pak Prabowo terpilih menjadi presiden RI periode 2024-2029. Sehingga kami makin giat melaksanakan pergerakan penguatan mesin partai dan relawan secara masif," terang Mukti.

"Baliho murni dari relawan sehingga partai tidak bisa mengetahui secara persis," imbuhnya.

Selain di lingkar Demak, baliho Ganjar juga terlihat dipasang di dinding rumah pinggir Jalan Pahlawan arah Kecamatan Bonang-Demak. Baliho tersebut berisi 'Iki Presidenku, Demak 100% Wonge Ganjar. Ganjar Pranowo Calon Presiden RI 2024'.

Ditanya Prabowo soal Pupuk Langka, Ganjar: Beliau Pikniknya Kurang Jauh


Istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sinta Nuriyah dan putrinya Yenny Wahid turut menghadiri sidang tahunan MPR/DPR/DPD 2023. Sinta Nuriyah dan Yenny Wahid tampak duduk dekat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dilihat dari siaran langsung YouTube Parlemen, Rabu (16/8/2023), Yenny Wahid dan Sinta Nuriyah telah berada di ruang sidang paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Yenny Wahid dan Sinta Nuriyah tampak duduk dekat Megawati. Yenny berada di belakang Megawati, sementara Sinta Nuriyah persis bersebelahan dengan Megawati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati juga duduk sejajar dengan Istri Presiden Jokowi Iriana. Kemudian, tampak juga Istri Wapres Ma'ruf Amin Wury Estu Handayani duduk sejajar bersama Megawati.

Sebagai informasi, Sejumlah pejabat juga hadir di sidang tersebut yakni para mantan wakil presiden, Jusuf Kalla, Try Soetrisno, hingga Hamzah Haz. Hadir juga Ketua MK Anwar Usman, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Jaksa Agung ST Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Menteri kabinet juga terlihat hadir di antaranya, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkominfo Budi Arie, Menko Polhukam Mahfud Md, Menkeu Sri Mulyani, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Mendag Zulkifli Hasan.

Simak juga Video 'Ganjar Ungkap Kedekatan dengan Yenny Wahid dan Keluarga Gus Dur':

[Gambas:Video 20detik]


Gibran Rakabuming Raka tak diundang pertemuan konsolidasi PDIP Jateng di Semarang, kemarin malam. Gibran menilai pertemuan itu mengundang para senior sementara yang ingusan, kata Gibran, tak diundang.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran saat berada di acara pemilihan Putra dan Putri Solo (PPS) di Lokananta, Solo, Selasa (15/8/2023) malam.

"Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran menambahkan, bila mendapatkan undangan terkait pertemuan di Semarang tersebut, dirinya pasti akan hadir. "Kalau diundang pasti datang," tegasnya.

Saat ditanya apakah akan berkomunikasi dengan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengenai acara di Semarang itu, Gibran kembali menegaskan dirinya tidak tahu soal pertemuan tersebut.

"Saya nggak tahu, semua diundang, yang senior-senior paling. Siapa yang hadir?" kata Gibran.

Saat wartawan menyebut salah satu yang hadir ialah Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran menjawab, "Itu senior, saya kan anak kecil," kata putra sulung Presiden Jokowi itu.

Disinggung wartawan soal dirinya tidak diundang karena belakangan ini ramai diberitakan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto, Gibran mengatakan tidak pernah mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo di Pemilu 2024.

"Makane ojo (makanya jangan) diisukan. Aku kan ora tau (saya kan tidak pernah) mengajukan diri, aku pengen dadi iki, ora (saya ingin menjadi ini, tidak), aku pasif," jelasnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Bakal capres 2024 sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggaungkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau Jokowinomics. PPP menyebut partai mereka terlebih dahulu yang bicara Jokowinomics.

"Alhamdulillah kalau semuanya pada akhirnya ya kan bersama Pak Jokowi. Itu kan satu yang dari awal, sudah duluan kita," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2023).

PPP turut senang jika visi pembangunan Jokowi diteruskan. Namun, PPP bukan pendukung Prabowo di Pilpres 2024 karena mendukung Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita senang lah kan yang diusung adalah satu visi pembangunan, yang diusung adalah sebuah kebijakan mensejahterakan rakyat. Saya kira untuk itu harus kita bersama," ujarnya.

"Ini bukan soal dukungan terhadap pola yang sebaliknya mendukung terhadap pola kepemimpinan yang tidak kita inginkan bersama," sambungnya.

Apakah ada pertarungan mengambil suara Jokowi dari Ganjar dan Prabowo? Arwani menilai setiap koalisi memilik strategi masing-masing.

"Masing-masing partai, koalisi, itu punya strategi bagaimana mengambil hati rakyat. Bagaimana mengambil simpati masyarakat, itu sah-sah saja. Kalau kami, dari awal, pemilu lalu kan sudah bersama Pak Jokowi," sebut Arwani.

"Kalau soal itu (Jokowinomics) duluan kita," imbuhnya.


NasDem tak masalah empat partai pemilik kursi di DPR kini mengusung Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto maju capres 2024. Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai koalisi besar pengusung capres tak menjadi jaminan dalam memenangi kontestasi Pilpres 2024.

Willy mulanya mengapresiasi koalisi pengusung Prabowo tersebut. Dia lalu mengungkit pemenang pilpres sebelumnya datang dari poros koalisi yang ramping.

"Kita mengapresiasi lah, ya. Toh Pak Jokowi berangkat 2014 dengan koalisi yang minimalis, Pak SBY juga berangkat dengan koalisi yang minimalis," kata Willy di acara sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Baleg DPR ini mengatakan poros koalisi besar pengusung Prabowo akan menjadi catatan khusus bagi koalisinya yang mendukung Anies Baswedan. Namun dia menilai koalisi besar tak selalu menjadi jaminan dapat memenangkan pemilu.

"Tentu itu jadi catatan penting bagi kita bahwasannya koalisi besar itu tidak menjadi jaminan. Kadang-kadang yang obesitas banyak penyakitnya, ha-ha-ha...," imbuh dia.

Diketahui, dua partai di DPR RI, yakni Golkar dan PAN, memutuskan bergabung koalisi mengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bergabungnya Golkar dan PAN diketahui membuat poros koalisi pengusung Prabowo mendapat suara terbesar saat ini.

Sementara, NasDem mengusung Anies Baswedan bersama Demokrat dan PKS.

Simak Video 'Golkar-PAN Dukung Prabowo, PD: Sudah Diprediksi dan Bukan Kejutan':

[Gambas:Video 20detik]


PSI mengomentari soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang tak diundang ke acara 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' PDIP Jawa Tengah di Semarang. PSI menyayangkan kepala daerah yang sedang bersinar seperti Gibran dikucilkan dari PDIP.

"Sayang sekali jika kepala daerah yang punya rekam jejak bagus dan sedang bersinar seperti Mas Gibran dikucilkan dari PDIP," kata KetuaDPPPSI Satia Chandra Wiguna kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Menurut Satia, Gibran merupakan pemimpin muda yang punya visi dan integritas. Dia pun mengajak putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu untuk bergabung ke PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika memang PDIP sudah tidak membutuhkan Gibran, sebaiknya Mas Gibran masuk PSI aja, gabung dengan sesama bocil ingusan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang ke acara 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' PDIP Jawa Tengah di Semarang. Gibran menyebut dirinya tak diundang karena 'anak ingusan'.

"Nggak tahu aku malahan. Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," kata Gibran saat ditemui wartawan di sela menghadiri acara pemilihan putra putri Solo di Lokananta, Solo, dilansir detikJateng, Selasa (15/8/2023) malam.

Gibran mengaku tak masalah jika memang dirinya tak diundang. Namun, jika diundang dia mengaku pasti akan datang.

"Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih (ya)," ujarnya.

"Kalau diundang pasti datang," imbuhnya.

Kata Bambang Pacul

Ketua PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul angkat bicara soal ini. Dia mengatakan Gibran seharusnya diundang.

"Informasinya Gibran tidak diundang? Mestinya diundang. Cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul seusai acara konsolidasi di Hotel Padma, Semarang, dilansir detikJateng, Selasa(15/8)malam.

Simak Video 'PSI Gelar Kopdarnas Pekan Depan, Bakal Dukung Capres 'Jokowisme'':

[Gambas:Video 20detik]


Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Aditya Perdana mengatakan sejumlah pihak berpeluang menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Usai Golkar dan PAN mendeklarasikan dukungan bagi Prabowo, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting ini menilai kedua partai juga memiliki kandidat yang bisa diusulkan sebagai cawapres.

Ia mengatakan Golkar akan menyodorkan kader terbaiknya Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo. Di sisi lain, PAN diprediksi tetap mengusulkan Erick Thohir. Selain dua nama tersebut, masih ada PKB yang mengusung Muhaimin Iskandar.

"Jadi, potensi cawapres di sisi koalisi Prabowo adalah Gus Imin, Airlangga Hartarto, Erick Thohir. Penentuan cawapres dari sejumlah nama itu tentu tidak mudah diputuskan dalam koalisi," kata Aditya dalam keterangan tertulis, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Golkar dan PAN menambah tiga parpol yang sebelumnya telah menyatakan dukungan kepada Prabowo untuk maju di Pilpres 2024. Hingga saat ini, lima partai telah menyatakan dukungan kepada Prabowo, yakni, Gerindra, PKB, PBB, Golkar, dan PAN.

Dari kelima partai tersebut, empat di antaranya merupakan partai yang berhasil masuk dan memiliki kursi di DPR RI. Berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif 2019, dari keempat partai tersebut, Golkar menjadi pemilik kursi terbanyak di DPR RI. Bahkan, jumlah kursi Golkar melebihi partai Gerindra.

Golkar saat ini telah mengantarkan 85 kadernya untuk duduk di kursi Parlemen Senayan. Di urutan kedua, ada Gerindra yang merebut 78 kursi di Pileg 2019. Sementara, PKB dan PAN menyusul setelah Gerindra dengan 58 kursi (PKB) dan 44 kursi (PAN).

Jika empat parpol ini digabung, jumlah total perolehan kursi mereka untuk mengusung Prabowo Subianto, yakni 265 kursi. Adapun jumlah ini setara dengan 46,09 persen jumlah total kursi di DPR RI. Gabungan keempat partai ini tentunya sudah melebihi syarat minimal 20 persen untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Airlangga Hartarto mengungkapkan alasan Golkar mendukung Prabowo lantarani Menteri Pertahanan itu lahir dari rahim partai Golkar.

"Kenapa Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada Pak Prabowo Subianto? tidak lain, tidak bukan karena Bapak Letnan Jenderal Pak Prabowo Subianto lahir dari rahim partai Golkar. Oleh karena itu, beliau mengikuti berbagai kegiatan di partai Golkar dan kekaryaannya tidak diragukan lagi," jelas Airlangga.


Partai Demokrat mengungkapkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres mengintip koalisi tetangga dalam menentukan cawapres. Demokrat menilai belum ada urgensi mengumumkan cawapres Anies dalam waktu dekat.

"Tunggu dulu waktu yang baik. Waktu yang pas waktu yang pas," kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

"Kita musti intip-intip tetangga juga kan. Apa urgensinya cepat cepat. Kita tunggu saja. Pasti akan diumumkan," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Benny menepis kabar Koalisi Perubahan akan mengumumkan cawapres Anies pada 18 Agustus nanti. Koalisi Perubahan menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan.

"Yang penting tidak ada perubahan koalisi, koalisi perubahan 3 partai itu sudah firm 100 persen dukung Anies Baswedan jadi capres," ucap Benny.

"Soal cawapres soal teknis diumumkan dalam waktu yang tepat dan relatif kondusif untuk itu," sambungnya.

Partai Demokrat, kata Benny, optimistis bersama NasDem dan PKS mendukung Anies. Demokrat tak khawatir koalisi lain didukung banyak partai.

"Loh kita koalisinya dengan rakyat toh. Jangan lupa 60 persen penduduk Indonesia menghendaki perubahan," imbuhnya.

Simak Video 'Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang acara konsolidasi kepala daerah kader PDIP se-Jawa Tengah di Semarang. Gibran pun menjawab soal isu dicalonkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024 sebagai penyebab dirinya tak diundang.

Menurutnya, dia selama ini selalu pasif. Gibran mengaku tak pernah mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

"Makane ojo diisukan, aku kan ora tau mengajukan diri, aku pengin dadi iki, ora, aku pasif (makanya jangan diisukan, aku kan nggak pernah mengajukan diri, aku pengin jadi ini, nggak, aku pasif)," jelas Gibran di Lokananta, Solo, Selasa (15/8/2023) malam dikutip dari detikJateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengaku hubungannya dengan PDIP selama ini baik-baik saja, meski tak diundang pertemuan di Semarang.

"Insyaallah baik-baik saja," kata Gibran.

Dia pun menduga tak diundang konsolidasi di Semarang karena masih anak kecil. Dia pun mengaku tak kecewa.

"Saya nggak tahu, semua diundang yang senior-senior paling, siapa yang hadir? (Bupati Klaten) itu senior, saya kan anak kecil," ucapnya.

"(Kecewa) Lha kenapa? Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih," sambung putra sulung Presiden Jokowi ini.

Sebagai informasi, konsolidasi PDIP Jateng itu digelar di Hotel Padma Semarang, Selasa (15/8) malam. Acara konsolidasi itu tampak dihadiri seluruh kepala daerah kader PDIP Jateng kecuali Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Achmad Afzan disebut tidak hadir karena sedang menghadiri acara lain. Sedangkan Ganjar Pranowo disebut sedang berada di Jakarta. Sementara Gibran mengaku tidak tahu ada acara tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengatakan Gibran seharusnya diundang dalam acara di Semarang.

"Informasinya Gibran tidak diundang? Mestinya diundang. Cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul seusai acara.

Bambang Pacul mengatakan pertemuan itu membahas soal konsolidasi masa-masa jelang Pemilu 2024. Dia pun membantah ada topik soal politik.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


PPP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang tempat ibadah dijadikan lokasi kampanye. Menurut PPP, tempat ibadah menjadi lokasi kampanye menurunkan kesakralan tempat ibadah.

"Ya kita hormati putusan MK, karena waktu itu pembentuk UU memang tidak menginginkan tempat ibadah yang menjadi tempat pemujaan yang Maha Kuasa, tempat orang beribadah, baik di segala tempat ibadah, hubungan manusia dengan Tuhannya menjadi ajang tempat politik. Sehingga, menurunkan derajat kesakralan dari tempat ibadah itu," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Putusan MK tersebut menurut PPP harus dipatuhi oleh semua pihak. Sehingga, tak ada lagi alasan apapun untuk berkampanye di tempat ibadah di masa yang akan datang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maka ketika putusan MK melarang total, ya harus diikuti. Meski tidak harus merevisi UU Pemilu, karena itu sifatnya negative legislasi. Jadi langsung membatalkan ketentuan yang memperbolehkan kampanye di tempat ibadah. Kalau ke depan tidak boleh lagi atas nama apapun," ujar Awiek.

Lantas apakah keputusan MK tersebut dapat merugikan PPP yang basis suaranya pemeluk agama Islam? Awiek menyebut partainya tahu diri tak berkampanye di tempat ibadah.

"PPP selama ini ya tidak pernah berkampanye di tempat ibadah. Karena tahu diri," imbuhnya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya tegas melarang tempat ibadah dijadikan tempat kampanye. Hal itu sesuai yang dimohonkan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong.

Pasal yang digugat Yenny Ong adalah Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu yang berbunyi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Atas permohonan itu, MK mengabulkan dengan melarang kampanye di tempat ibadah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Selasa (15/8).

MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.


PDIP Jawa Tengah (Jateng) mengumpulkan seluruh kader kepala daerah di Semarang kemarin malam. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang, sedangkan beberapa penjabat (Pj) kepala daerah yang merupakan ASN Pemprov Jateng justru hadir.

Dikutip dari detikJateng, Rabu (16/8/2023), Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut pertemuan itu tak membahas politik. Namun, hanya membahas masa-masa menjelang Pemilu 2024.

"Praktis waktu tinggal 6 bulan oke, 6 bulan kalau hari-hari politik apa yang terjadi? Ada rumor, ada isu, kemudian ada fitnah bertebaran. Nah ini para kepala daerah ini kita kumpulin," kata Bambang Pacul di Hotel Padma Semarang, Selasa (15/8) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang menyebut konsolidasi PDIP di Semarang itu untuk membahas langkah mitigasi permasalahan masa-masa Pemilu 2024 dan menjaga kondusifitas.

Acara konsolidasi itu tampak dihadiri seluruh kepala daerah kader PDIP Jateng kecuali Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Di sisi lain, beberapa penjabat (pj) kepala daerah yang merupakan ASN Pemprov Jateng tampak hadir dalam acara pertemuan kader PDIP itu.

Penjabat yang terlihat keluar masuk di tempat konsolidasi PDIP Jateng itu ialah Kepala Dinas Kesehatan Jateng yang juga Pj Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar. Sempat terlihat juga Pj Bupati Brebes, Urip Sihabudin, dan Pj Wali Kota Salatiga, Sinoeng Nugroho.

Bambang Pacul tak membantah ada beberapa pj kepala daerah yang merupakan ASN Pemprov Jateng yang hadir di acara konsolidasi tersebut. Dia menyebut acara pertemuan itu tidak membahas soal politik.

"Kepala daerah yang mau kita komunikasi, kita komunikasi, untuk menjaga kondusifitas Jateng. Jadi politik-politik nggak ada, lebih kepada menjaga kondusifitas ya, karena beliau-beliau adalah pemegang jabatan politik nomor satu di wilayah atau nomor dua di wilayah, yang pasti punya pengaruh untuk menjaga situasi yang kondusif," kata Bambang Pacul seusai acara, Selasa (15/8) malam.

Namun, Bambang tidak memerinci siapa saja Pj kepala daerah yang hadir dalam acara tersebut. "Ya siapa saja yang mau hadir," ujarnya.

Gibran Ngaku Tak Diundang

Diketahui, Achmad Afzan tidak hadir karena sedang menghadiri acara lain. Sedangkan Ganjar Pranowo disebut sedang berada di Jakarta. Sementara Gibran mengaku tidak tahu ada acara tersebut.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di sela menghadiri acara pemilihan putra putri Solo di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran.

Merespons hal itu, Bambang Pacul mengatakan Gibran seharusnya diundang dalam acara di Semarang.

"Informasinya Gibran tidak diundang? Mestinya diundang. Cuma aku nggak tahu nih. Nanti aku cek ke Sekretariat," kata Bambang Pacul seusai acara di Hotel Padma, Semarang, Selasa (15/8) malam.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


PDIP Jateng menggelar konsolidasi mengundang para kepala daerah di Hotel Padma, Semarang, kemarin malam. Namun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak diundang, ini tiga pernyataan Gibran terkait hal itu.

Nggak Ada Undangan Masuk

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan saat berada di acara pemilihan Putra dan Putri Solo (PPS) di Lokananta, Solo, Selasa (15/8/2023) malam.

Saat ditanya apakah tidak ada undangan untuk dirinya dari Ketua Umum PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Gibran menegaskan dirinya belum dihubungi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau (Bambang Pacul) belum menghubungi saya. Saya malah nggak tahu ada konsolidasi. Kalau Pak Pacul saya nggak tahu, nunggu arahan saja," ucap Gibran.

Gibran kembali menegaskan bahwa tidak ada undangan yang masuk sejak pagi terkait pertemuan sejumlah kepala daerah kader PDIP Jateng di Semarang malam ini.

"Belum ada, nggak tahu malahan saya," ujar Gibran.

Saya Kan Anak Kecil

"Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran.

"Ya mungkin yang senior-senior yang diundang, nggak papa nggih (ya)," ujarnya.

Gibran menambahkan, bila mendapatkan undangan terkait pertemuan di Semarang tersebut, dirinya pasti akan hadir. "Kalau diundang pasti datang," tegasnya.

Saat ditanya apakah akan berkomunikasi dengan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengenai acara di Semarang itu, Gibran kembali menegaskan dirinya tidak tahu soal pertemuan tersebut.

"Saya nggak tahu, semua diundang, yang senior-senior paling. Siapa yang hadir?" kata Gibran.

Saat wartawan menyebut salah satu yang hadir ialah Bupati Klaten Sri Mulyani, Gibran menjawab, "Itu senior, saya kan anak kecil," kata putra sulung Presiden Jokowi itu.

Makane Aja Diisukan

Disinggung wartawan soal dirinya tidak diundang karena belakangan ini ramai diberitakan sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto, Gibran mengatakan tidak pernah mengajukan diri sebagai pendamping Prabowo di Pemilu 2024.

"Makane aja (makanya jangan) diisukan. Aku kan ora tahu (saya kan tidak pernah) mengajukan diri, aku pengin dadi iki, ora (saya ingin menjadi ini, tidak), aku pasif," jelasnya.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Partai Golkar menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melarang tempat ibadah dijadikan lokasi kampanye sudah tepat. Partai Golkar tak ingin adanya perpecahan karena penggunaan tempat ibadah.

"Saya kira keputusan MK sudah sangat tepat," kata Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Politikus yang akrab disapa Kang Ace ini ingin tempat ibadah digunakan sebagaimana fungsinya. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini menilai tempat ibadah bukan tempat yang pas untuk berkampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tempat ibadah itu merupakan tempat yang seharusnya dipergunakan untuk ibadah, bukan untuk membahas dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya politik praktis atau dipergunakan untuk kampanye," ujarnya.

Kang Ace mencontohkan masjid sebagai tempat ibadah warga muslim. Dia menilai ada potensi perpecahan jika tempat ibadah dipakai tempat berkampanye.

"Misalnya, kalau masjid dipergunakan untuk kampanye, potensi konflik akan sangat tinggi dalam masyarakat. Masjid kan milik semua kelompok muslim untuk beribadah. Kalau dipergunakan kampanye berpotensi menimbulkan perpecahan," imbuhnya.

Mahkamah Konstitusi sebelumnya tegas melarang tempat ibadah dijadikan tempat kampanye. Hal itu sesuai yang dimohonkan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong.

Pasal yang digugat Yenny Ong adalah Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu yang berbunyi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Atas permohonan itu, MK mengabulkan dengan melarang kampanye di tempat ibadah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Selasa (15/8).

MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto versi survei LSI Denny JA, bahkan menjadi yang terpopuler dan paling disukai. Merespons hal itu, Gibran mengaku 'bukan siapa-siapa' sehingga tidak mungkin masuk dalam bursa bacawapres Prabowo.

Adapun survei LSI Denny JA itu dirilis pada Senin (14/8) bertajuk 'Gibran, Generasi Milenial & Pertarungan Cawapres 2024'. LSI Denny JA menyebut Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres beredar.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LSI Denny JA membedah kekuatan Gibran dibanding tiga nama lain yang santer disebut-sebut akan mengisi pos cawapresnya Prabowo Subianto. Tiga nama lain yang dimaksud itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kekuatan Gibran dibandingkan cawapres Prabowo lainnya, ada Pak Erick, kemudian Pak Airlangga, kemudian juga Pak Muhaimin," kata pembicara LSI Denny JA, Ardian Sopa, dalam rilis survei secara virtual, Senin (14/8/2023).

Ada dua faktor dalam perbandingan kekuatan Gibran dan 3 nama lain untuk bursa cawapresnya Prabowo. Faktor tersebut yakni tingkat popularitas dan kesukaan.

"Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum besi dari demokrasi elektoral kita orang tidak mungkin pilih jika dia tidak kenal. Tapi sudah kenal pun tidak menjadi jaminan dia akan dipilih ketika dia tidak disukai. Mereka harus dikenal, disukai, baru pemilih mau memutuskan pilihannya itu sendiri," kata Ardian Sopa.

Dalam hal popularitas, Gibran Rakabuming unggul atas Erick Thohir, Airlangga dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Tingkat popularitas Gibran ada di angka 66,5%.

"Terlihat Gibran Rakabuming Raka, dibandingkan 3 tokoh yang lainnya, ini Gibran di angka 66,5%. Kemudian Erick Thohir di angka 61,8%, kemudian Airlangga Hartarto 52,3% dan Ahmad Muhaimin Iskandar di angka 43,1%," ujar Ardian Sopa.

Hasil serupa didapat Gibran dalam hal kesukaan. Ardian menyebut Gibran merupakan kandidat cawapres Prabowo yang paling disukai.

"Dibandingkan dengan 4 lainnya, Gibran masih yang tertinggi selain pada popularitasnya," ujar dia.

Kesukaan Cawapres

Gibran: 82,6%

Erick Thohir: 77,1%

Muhaimin Iskandar: 62%

Airlangga: 52,5%

Simak Video 'Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil':

[Gambas:Video 20detik]

Respons Gibran simak di halaman berikut

Halaman 1 2 3 Selanjutnya