Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI. Penetapan DCS itu melalui keputusan KPU Nomor 1039 Tahun 2023.

Terkait daerah pemilihan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dibagi menjadi dua daerah pemilihan (dapil) untuk DPR RI. Jumlah dapil tersebut masih sama dengan pemilu sebelumnya.

Untuk Sumbar I mencakup 11 daerah mulai dari Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Sawahlunto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar.

Daftar lengkap DCS DPR dapil 1 Sumbar untuk pemilu 2024.

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

1. Rico Alviano

2. Yosrisal

3. Cempaka Tanjung

4. Arie Novri

5. Rizal Maulana

6. Netta Septari

7. Imam Nawawi

8. Wendriandi

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

1. Andre Rosiade

2. Edriana

3. Vasko Ruseimy

4. Suir Syam

5. Armen Syahjohan

6. Defi Susanti

7. Nofi Candra

8. Tedy Arman

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

1. Alex Indra Lukmans

2. Fakhrizal

3. Leli Arni

4. Zahra Mardiah

5. Nurhamin

6. Edi Yosepson

7. Ariani

8. Ashelfine

4. Partai Golongan Karya (Golkar)

1. Darul Siska

2. Zigo Rolanda

3. Evelinda

4. Weno Aulia

5. Febri Hendri Antoni Arief

6. Hirni Sudarti

7. Yuherman

8. Teddy Alfonso

5. Partai NasDem

1. Lisda Hendrajoni

2. Irwan Afriandi

3. Suherman

4. M. Shadiq Pasadigoe

5. Delmeria

6. Fauzi Bahar

7. Nilmaizar

8. Marlis

6. Partai Buruh

1. Doni Alferi

2. Budi Lahmudi

3. Irma Sandra

4. Suhatril

5. Patria Abdi Wahyudi

6. Faujiah

7. Heri Joko Santoso

8. Enur Pratiwi

7. Partai Gelora

1. Benny Jovial

2. Alifi M. Nour

3. Alma Syafnita

4. Anggi Aulia Azis

5. Herlansyah

6. Novy Andris P

7. Irwandi

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

1. Rahmat Saleh

2. Hermanto

3. Harneli

4. Hendri Susanto

5. Muhammad Zuhrizul

6. Sri Handayani

7. Fardi Nizar

8. Ibrahim Irwan Prayitno

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

1. Dedi Rahmanto

2. Nora Fitriawati

3. Chinthia Regina

4. Endra Adiya Purwaka

5. Fetrisia

6. Raymundus Sunjarwanto

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

1. Zulhendri

2. Alvin Joni

3. Desi Susanti

4. Yosninaldi

5. Lilik Supardi

6. Esti Suci Rukmana

7. Marna

8. Widi Rivano

11. Partai Garuda

1. Derry Yuzairi

2. Rijalul Ihsan

3. Sri Rahayu Widyaningsih

4. Iyan Kurniawan

5. Gerardus Rahail

6. Rubby Aprilia Oryza

7. Dani Nulfajri

8. Aisyah Safitri Oktaviani

12. Partai Amanat Nasional (PAN)

1. Andi Tridesliana

2. Asnawi Bahar

3. Banta Tjut Isya

4. Dean Asli Chaidir

5. Athari Ghauthi Ardi

6. Muh. Nadrika

7. Nusirwan

8. Tommy Hidayat

13. Partai Bulan Bintang (PBB)

1. Norman Zainal

2. Jumaidi

3. Nurmaini

4. Nasrul Hamzah

5. Ikhlas Trisfa Putra

6. Tsania Azzahra

7. Zarmardan

14. Partai Demokrat

1. Darizal Basir

2. Imelda Sari

3. Suwirpen Suib

4. Yandri Sudarso

5. Syafrizal Bahar

6. Iva Dewi Permata

7. Ichwan Ruslan

8. Hasanuddin As

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

1. Exto Tentri

2. Muhammad Fadhil Muharrom

3. Wiwi Edkipdrayanti

4. Billy Bismarak

5. Ultari

6. Marlita Hasan

7. Asrul

8. Enjang Sigit Biantoro

16. Partai Perindo

1. Yalvi Alex

2. Edward Nizar

3. Yuli Afrina

4. Riyo Saputra

5. Yujosnil Adam

6. Yeni Santi

7. Roberto Sergio

8. Larasati Desiani Aditari

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

1. Gusmals

2. Denisriyatul

3. Dasrizal

4. Nanda Yura Putra

5. Yuspar

6. Sri Liza Novia

7. Iyo Hadi Sista

8. Erick Hariyona

24. Partai Umat

1. Nukaddis Nasher

2. Irsyadul Fauzi

3. Yunidar

4. Mustaris

5. Yan Paunas

6. Prila Nurul Aini

7. Rasdison

8. Sumarni

Aksi Penganiayaan di Sumbar, Korban Dibanting-Dibuang ke Sungai


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memberi trik ke relawannya bila dituduh intoleran. Anies meminta relawannya tidak memberikan counter atas tuduhan itu.

"Kalau ketemu dengan situasi di mana disebutkan bahwa si A itu intoleran, radikal, bersama kelompok-kelompok yang garis keras, macam-macam. Maka bapak ibu jangan meng-counter, itu pesan saya," kata Anies dalam acara Temu Relawan Anies se-Jateng di Hotel Khas Semarang, dilansir detikJateng, Minggu (20/8/2023).

"Malah dijawab barangkali iya, seakan-akan Bapak Ibu mengonfirmasi tudingan itu. Itu kalau dikonfirmasi oleh relawan kita biasanya yang dikonfirmasi agak kaget, karena biasanya diprotes. Lalu teruskan, bisa ditunjukkan contohnya, begitu diminta ditunjukkan contohnya maka saya jamin mereka akan kelimpungan tidak bisa jawab," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Anies juga meminta relawannya tak menyerang bacapres lain. Menurutnya, menjelekkan kandidat lain berarti tak percaya diri dengan kandidatnya sendiri.

"Kita jangan menjadi penyebab ketegangan, jangan melakukan serangan-serangan yang tidak perlu. Nggak usah pakai serangan lah, kita menjelaskan tentang calon kita saja tidak usah menjelekkan yang lain, nggak usah, tidak perlu," ujar Anies.

"Kalau kita menjelekkan yang lain itu sebetulnya tanda tidak percaya diri kepada yang kita dukung. Jadi kalau ada yang menyerang ini sebenernya njenengan (Anda) tidak percaya diri nih, oleh karena itu caranya menjelekkan yang lain," lanjut Anies.

Anies juga meminta relawannya tidak mengkritik pemerintahan saat ini. Dia meminta relawan fokus menjelaskan tentang calon yang mereka dukung. Anies juga meminta relawannya memisahkan kritik dengan kampanye.

"Saya pesan pada semua, tidak usah menyerang pemerintahan yang sekarang. Itu pesan," ucap Anies.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menantang para bakal calon presiden (capres) untuk datang ke kampusnya. Mahasiswa jaket kuning ingin mendebat para bakal capres. Beranikah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto datang ke UI?

"Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang semua calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian," kata Ketua BEM UI Melki Sedek Huang dalam keterangan tertulis berjudul 'Silakan Datang ke UI Jika Berani!', diterima detikcom pada Senin (21/8/2023).

Tantangan ini diluncurkan BEM UI menyambut putusan MK yang diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h. Konsekuensinya, kampanye di tempat ibadah dilarang total. Namun peserta pemilu tetap dapat hadir di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah asalkan tanpa atribut kampanye dan atas undangan pihak yang bertanggung jawab. Menurut BEM UI, ini harus dimanfaatkan maksimal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebolehan institusi pendidikan untuk mengundang para calon pemimpin harus digunakan untuk menguji substansi dan isi otak tiap calon pemimpin, bukannya jadi ladang cari muka para pimpinan kampus dan ladang main mata kaum intelektual dan politisi saja," kata Melki Sedek Huang.

Dia merasakan kampanye-kampanye politik dan ucapan-ucapan politikus sudah semakin membosankan saja. Anak-anak tidak tertarik dengan lip service, politik identitas, serta pencitraan politik. Anak muda dari kalangan mahasiswa UI ingin adu argumen dengan para bakal capres.

"Kami siap menyampaikan aspirasi kami dan mendebat seluruh argumen kalian jika perlu. Kami tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tak bermutu. Kami butuh pemimpin yang cerdas dan berpihak untuk rakyat banyak," kata Melki.

Putusan MK yang melarang total kampanye di tempat ibadah dan masih membolehkan kampanye dalam tanda kutip-di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintahan adalah Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri.

Lewat putusan itu, MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Lihat juga Video 'Respons Anies soal Putusan MK yang Melarang Kampanye di Tempat Ibadah':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat kembali mendesak Anies Baswedan untuk mendeklarasikan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief menilai deklarasi cawapres ini menjadi taktik untuk menaikkan elektabilitas Anies.

"Saya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," kata Andi dilansir dari detikNews, Senin (21/8/2023).

Andi mencolek NasDem agar mempertimbangkan masukannya soal cawapres Anies. Dia meminta Tim Delapan di kalangan internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan agar melakukan evaluasi terkait ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," katanya.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan hal serupa. Dia mengungkit isi piagam kesepakatan koalisi soal pengumuman capres dan cawapres tidak dilakukan terlalu lama.

"Terkait cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Kriterianya sudah jelas, tak elok jika kemudian terbangun narasi yang terkesan mendikte. Namun kami perlu mengingatkan dalam hal waktu pelaksanaan deklarasi paket komplit, mengingat dalam piagam kerja sama tiga partai poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil Presiden 2024-2029," kata Kamhar dalam keterangan tertulis.

Kamhar menyebut deklarasi koalisi sudah dilakukan sejak lama. Karenanya, dia menilai tak ada kendala yang berarti bagi KPP untuk melakukan deklarasi cawapres.

"Saat ini kami telah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju Pilpres, artinya sudah kelamaan. Lagipula tak ada argumentasi logis secara politik untuk menunda-nunda. Koalisi lain mungkin menunggu putusan MK terkait batas umur minimum cawapres, kita tidak demikian," katanya.

Kamhar memandang koalisi Anies memiliki keistimewaan soal momentum, termasuk dalam mendeklarasikan sosok cawapres. Menurutnya, hal ini belum terlambat untuk dilakukan.

"Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini, adalah waktu. Momentum itu diciptakan atau by design, bukan terberi atau given. Deklarasi paket komplit bisa menjadi momentum politik yang baik bagi Koalisi Perubahan. Masih ada waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. Ini yang mesti dicermati secara seksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kami semua tak ingin itu terjadi," kata Kamhar.


PDI Perjuangan (PDIP) mengultimatum Budiman Sudjatmiko buntut dukungannya ke Prabowo Subianto. Budiman diberi pilihan 'mundur atau dipecat'. Jika memang dipecat PDIP, apakah Budiman akan hijrah ke Gerindra?

Melansir detikNews, PDIP diyakini akan segera memecat Budiman. Budiman dianggap sudah membangkang dan melenceng dari garis partai. Hal ini dikatakan oleh Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.

"Saya yakin bahwa budiman akan dipecat, Budiman ini bagi publik yang melihat dari jauh jelas-jelas membangkang, di tengah PDIP sedang merangkul kekuatan politik tapi Budiman justru beda arah, ya tentu saja PDIP akan mengambil sikap tegas," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi juga melihat peluang besar Budiman hijrah ke Gerindra. Dengan keputusan yang berani deklarasi Prabowo, menurut Adi, Budiman sudah sangat menghitung langkah politik ke depan.

"Kalau Budiman dipecat PDIP sangat mungkin Budiman itu pindah ke Gerindra. Gerindra sudah speak out dan siap menerima Budiman kalau memang sudah dipecat dari partainya, jadi saya kira Budiman sudah menghitung betul langkah politiknya itu, pastinya Budiman mencari tempat baru yang tepat untuk Budiman," ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan akan ada sanksi untuk Budiman usai mendukung Prabowo. Hasto memastikan, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang akan mengumumkan sanksi untuk Budiman.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak menolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," tegas Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8).

Hasto juga menuding kubu pro Prabowo telah membajak Budiman Sudjatmiko. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto.

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjutnya.

Gerindra Siap Tampung Budiman Sudjatmiko

Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bicara soal peluang politikus PDIP Budiman Sudjatmiko gabung ke Partai Gerindra usai relawan Prabowo-Budiman (Prabu) resmi mendukung bakal capres Prabowo Subianto di 2024. Muzani menyebut Partai Gerindra merupakan partai terbuka.

"Partai Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapapun. Yang penting satu, menerima dengan seluruh yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, calon presiden, manifesto perjuangan dan seterusnya," kata Muzani kepada wartawan di DPN Gelora, Jakarta Selatan, Sabtu (19/8).

Muzani menuturkan Budiman adalah sosok aktivis yang menginspirasi. Terlebih, Budiman memiliki integritas yang tinggi.

"Saya baru baca komentar itu, saya lihat, tapi Budiman adalah sosok aktivis yang menurut saya sangat inspiratif, orang yang pernah jadi simbol perlawanan di zaman Orde Baru, sosok anak muda, aktivis yang punya kemampuan dan tingkat integritas yang tinggi sehingga bagi kami itu sosok yang penting untuk berikan inspirasi buat kami semuanya," ungkapnya.

Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo


Tiga mantan Wali Kota Medan akan bersaing menuju Senayan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumut 1. Bahkan ada yang maju dari partai politik yang sama.

Hal itu diketahui dari pengumuman KPU RI tentang daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI untuk Pileg 2024. Surat keputusan KPU Nomor:1039 Tahun 2023 tertanggal 18 Agustus 2023.

"Keputusan KPU Nomor 1039 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPR dalam Pemilihan Umum Tahun 2024," demikian tertulis dalam surat keputusan sebagaimana dikutip detikSumut, Senin (21/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dapil Sumut 1 sendiri mencakup 4 kabupaten/kota, yakni Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Bacaleg dari 18 partai politik akan memperebutkan 10 kursi DPR RI dari dapil Sumut 1.

Ketiga mantan Wali Kota Medan itu adalah Abdillah yang menjabat pada tahun 2000-2008, Rahudman Harahap yang menjabat pada tahun 2010-2013. Terakhir, Akhyar Nasution yang merupakan petahana yang dikalahkan Bobby Nasution di Pilkada 2020.

Akhyar Nasution maju dari Partai Demokrat. Mantan kader PDIP tersebut memperoleh nomor urut 7.

Sedangkan Abdillah dan Rahudman Harahap sama-sama maju dari Partai NasDem. Abdillah mendapat nomor urut 5, sementara Rahudman Harahap mendapat nomor urut 4.

Selain ketiganya, Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan ikut bersaing di dapil Sumut 1 dengan maju dari PKB. Ada juga mantan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi yang maju melalui Partai Perindo.

Dapil Sumut 1 menjadi arena pertarungan bagi bacaleg yang cukup panas, karena terdapat sejumlah nama yang bakal bersaing. Seperti Yasonna Laoly, Sofyan Tan, Ruhut Poltak Sitompul dari PDIP.

Meutya Hafid dari Golkar. Prananda Surya Paloh dari NasDem bersama dengan Mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno. Dari Gerindra ada nama Romo H.R Muhammad Syafii yang merupakan petahana, ada juga Ketua HIPMI Sumut Ade Jona.

Petinggi PDIP Naik Andong ke KPU Daftarkan Caleg 2024


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sempat makan malam ditemani Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat berkegiatan di Semarang, Jawa Tengah. Politikus PAN Bara Hasibuan yang hadir menemani Zulhas mengungkapkan isi obrolan dalam makan malam tersebut.

"Sebagai bagian dari the ASEAN Economic Ministers Meeting di ASEAN, di mana Kementerian Perdagangan adalah hostnya, kami mengundang Gubernur Jawa Tengah karena beliau adalah tuan rumah," kata Bara Hasibuan saat dikonfirmasi, Senin (21/8/2023).

Bara Hasibuan yang menjabat Staf Menteri Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional ini mengapresiasi kesediaan Ganjar hadir bersama Zulhas. Dia menyebut suasana makan malam juga berlangsung akrab.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami hargai sekali kesediaan Pak Ganjar untuk hadir. Menteri Zulkifli Hasan juga menyambut Pak Ganjar dengan sangat hangat. Ini menunjukkan beliau berdua adalah negarawan sejati, bersedia untuk mengesampingkan kepentingan politik untuk kepentingan nasional," kata Bara.

Bara menepis ada pembicaraan politik dalam makan malam Zulhas dengan Ganjar. Untuk diketahui, turut hadir dalam makan malam tersebut yakni Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga hingga Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu.

"Mereka ngobrol santai soal pertemuan AEM itu dan bahas pentingnya ASEAN bagi Indonesia dan Jawa Tengah," kata Bara.

Simak juga Video 'Ganjar-Cak Imin Bertemu, Ini Respons Partai Gerindra':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan berpesan kepada relawannya di Jawa Tengah (Jateng) agar memisahkan antara kritik terhadap pemerintahan dengan kampanye. Hal itu disampaikan Anies dalam acara temu relawan di Semarang.

"Saya pesan pada semua, tidak usah menyerang pemerintahan yang sekarang. Itu pesan," kata Anies dalam acara Temu Relawan Anies se-Jateng di Hotel Khas Semarang, Minggu (20/8/2023).

Anies pun menekankan agar pendukungnya tidak menggabungkan kritikan kepada pemerintahan dengan kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tidak setuju pada pemerintahan sekarang. Kalau mau mengkritik pemerintahan sekarang silakan, tapi jangan sambil mendukung Anies, dipisah. Kalau mau mengkritik, mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja. Jangan digabung," ujar dia.

Menurut Anies, mengkritik pemerintahan sekarang sudah tidak perlu. Sebab, masa pemerintahan saat ini sudah akan berakhir pada 2024 mendatang.

"Ini beda kalau 2019 kemarin, itu harus diputuskan apakah mau dua periode atau satu periode. Karena itulah kemudian bagi mereka yang menginginkan perubahan mengkritik," jelasnya.

"Kalau 2024 gimana? Sudah selesai buat apa dikritik, nggak ada gunanya. Sudah, kita katakan, kami tidak sedang bicara masa lalu, kami sedang berbicara masa depan, kami berbicara Indonesia yang lebih baik," sambung Anies.

Dalam acara yang sama, Anies juga meminta relawannya tak menyerang kandidat bacapres lainnya. Dia meminta para relawan fokus menjelaskan kepada masyarakat tentang calon yang mereka dukung.

"Kita jangan menjadi penyebab ketegangan, jangan melakukan serangan-serangan yang tidak perlu. Nggak usah pakai serangan lah, kita menjelaskan tentang calon kita saja tidak usah menjelekkan yang lain, nggak usah, tidak perlu," pesan Anies.

Menurut Anies, menjelekkan kandidat lain sama artinya tidak percaya diri terhadap kandidatnya sendiri.

"Kalau kita menjelekkan yang lain itu sebetulnya tanda-tidak percaya diri kepada yang kita dukung. Jadi kalau ada yang menyerang ini sebenernya njenengan (Anda) tidak percaya diri nih, oleh karena itu caranya menjelekkan yang lain," kata Anies.

Simak juga Video 'Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Persaingan calon legislatif di daerah pemilihan Riau I dan II akan ketat. Hal ini terlihat dari nama-nama yang telah muncul, ada dari bupati, petahana hingga panyanyi dangdut ibu kota.

Nama-nama caleg ini sudah dirilis di KPU. Lewat laman resmi tersebut publik sudah mulai bisa melihat nama-nama dari caleg yang masuk daftar calon sementara atau (DCS) pada Pileg 2024 mendatang.

Khusus untuk Riau sendiri terbagi menjadi dua daerah pemilihan (dapil), yakni dapil I dan dapil II. Dapil I meliputi Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Meranti, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya untuk dapil II meliputi Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir dan Kuantan Singingi. Untuk nama calon mulai artis Iyeth Bustami, mantan Bupati Rokan Hulu Achmad hingga mantan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman.

Berikut daftar DCS caleg Dapil Riau I dan II yang telah dirilis KPU:

Dapil Riau I

PKB

1. Iyeth Bustami

2. Sugianto

3. Asri Auzar

4. Irwan

5. Taufik Arrakhman

6. Pretty Lestari

7. Hariman Tua Dibata Siregar

Partai Gerindra

1. Muhammad Rahul

2. Husna

3. Salomo

4. Hilal Ahmad

5. Sheila Dirhamna

6. Rati Pitria Ningsi

7. Dimas Prasetya

PDI Perjuangan

1. Dewi Juliani

2. Effendi Sianipar

3. Fajar Lase

4. Syafaruddin Poti

5. Iwandi

6. Dian Wahyuni Esman

7. Mulyono

Partai Golkar

1. Nopa Riansah

2. Arsyadjuliandi Rachman

3. Karmila Sari

4. Maharani

5. Panel Barus

6. Sudirman Almun

7. Ramos Teddy Siantury

Partai Nasdem

1. Rita Zahara

2. Muhammad Aulia

3. Rony Samudra

4. Yatim Maamun

5. Ferianti Azis

6. Sri Deviyani

7. Widi Yolanda

Partai Buruh

1. Yoshi Erlina

2. Yudi Efrizon

3. Shaheen M.M Al Kubaysi

4. Anita

5. Azwan Fauzi

6. Murhayani

7. Irman sujarwadi

Partai Gelora

1. Iskandar

2. Radikal Osama Sirgerar

3. Shofiyab Salsabila

PKS

1. Hendry Munief

2. Chairul Anwar

3. Mira Roza

4. Mawardi M Saleh

5. Markarius Anwar

6. Malaysiana

7. Elidanetti

PKN

1. Fajar Menanti Simanjuntak

2. Robert H Sirait

3. Fatimah Azzahra

4. Syafrial Indra

5. Desy Marlina

6. Marzul Veri

Partai Hanura

1. Hendri Neldi

2. Herlina Harahap

3. Lediyana

4. Lodwijk Satahhi P Hutapea

5. Yeni Risna

6. Dito Kurniawan

Partai Garuda

1. Afdhal Zikri

2. Zellin Latievani

3. Tutik Kriswati

4. Aris Alfajar

5. Aris Baya

6. Neneng Holipah

7. Ranggai Mahesa

PAN

1. Fendri Jaswir

2. Instiawati Ayus

3. Irvan Herman

4. Jon Erizal

5. Novit Fauziah

6. Rahmad Aidul Fitra

7 H.R Faisal

PBB

1. Muhammad Saltut

2. Akhmad Khadafi

3. Megawati

4. Darwis

5 Rotasdi

6. Khairani

7. Syaiful

Partai Demokrat

1. Achmad

2. Sulastri

3. Nasrul Hadi

4. Indri Sulistyowatu

5. Koko Iskandar

6. Antoni Girsang

7. Hasanul Irba'i

PSI

1. Irawan

2. Kevin

3. Mardua Baehaki

4. Aji Muhammad Fauzi

4. Erma Karina Puri

5. Cristia Dinata Kurniawa

6. Nur Wulan

Partai Perindo

1. Sayed Abubakar A Assegaf

2. Kudus Kurniawan

3. Wan Aniska Ariyati

4. M Suhada

5. Siti Suarsih

6 Siti Khodijah

7. Alfredo Saragih

PPP

1. Rusli Effendi

2. Syamsurizal

3. Dinawati

4. Husaimi Hamidi

5. Abdul Ridwan

6. Sri Wahyuni

7. Deni Nofendri

Partai Ummat

1. Diana Tabrani

2. Fauzi Kadir

3. Amril Pili

4. Bismar Rambah

5. Rosilawati

6. Asy'ari

7. Saidina Ali

Dapil Riau II

PKB

1. Abdul Wahid

2. Mafirion

3. Riza Ramlan

4. Aherson

5. Masita

6. Hendri

Partai Gerindra

1. Muhammad Rohid

2. Eddy Tanjung

3. Wita Fitrianti

4. Rajib Priambada

5. Yona Amelia Mustika

6. Husni Tamrin

PDI Perjuangan

1. Kapitra Ampera

2. Ian P Siagian

3. Siti Aisyah

4. Debby D.W Sangari

5. Marsiaman Saragih

6. Fadlan

Partai Golkar

1. Mohammad Idris Laena

2. Triana Krisnandini Tandjung

3 . H.M Harris

4. Yulisman

5. Muhammad Wardan

6. Maria Mandalena BR Silalahi

Partai Nasdem

1. Syifa Azzah Anisa Barin

2. Andina Gustiani

3. Rusdinur

4. Ari Nugroho Arsadianto

5. Rudy Antonius Natalion Sinaga

6. Ais Otiesta

Partai Buruh

1. Suliadi

2. Siti Julaeha

3. Rudi Agus

4. Mohammad Ramdhoni

5. Dita Rahmawati Sukma

6 Sayed Jufri

Partai Gelora

1. Nurdin

2. Lukman Jamaluddin

3. Ratna Wilis

4. Syafira Dodi

PKS

1. Syahrul Aidi

2. Teguh Sahono

3 . Nursanita

4. Mansyur HS

5. Tengku Kespandiar

6. Wiwiek Hartati

PKN

1. Yon Faizal

2. Irwan Rizal

3. Aghinta Pradewi

4. Bosman Riadi

5. Meylina Patricia

6. Octaverius Wiro

Partai Hanura

1. Rifa Of Ganefo

2. Paruhum Vincent

3. Sri Wahyuni

4. Aprizal Dahlan

5. Suganda

6. Seni Marsela

Partai Garuda

1. Ami Joyo

2 . Ayatullah

3. Elis Nur

4. Muhammad Ceh Iqro

5. Misra

6. Cahyani

PAN

1. Dasril Affandi

2. Komperensi

3. Mubammad Tonas

4. Saarah Syahirah

5. Sahidin

6. T Zumizan F Assagaff

PBB

1. Yusri Abrar

2. M Faisal

3. Rita Sahagia

4. Satriawan

5 Helda Yurismi

6. Jussalim

Partai Demokrat

1. M Nasir

2 Tumpal Naibaho

3. Susan Evita

4. Suyitno

5. Nasril

6. Suratiny Sulesdianingrum

PSI

1.Linda Mariaty

2. R. Benhard

3. Sri Mutia

4. Sujatmoko

5. Alis Dinar Sari

6. Djatmiko

Partai Perindo

1. Hasrul

2. Fernanda

3. Irenda

4. Sabrani

5. Pika Silvira

6. Rizkia Insani

PPP

1. Afrizal Hidayat

2. Jon Hendri Hasan

3. Lilik Hidayati

4. Muhammad Anwar

5. Nur Muliasari

6. Abd Razaq

Partai Ummat

1. Nasrun Effendi

2. Rosmawati

3. Muhammad Rakib

4 Nawasir Kadir

5. Wahyu Rahajeng

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan meminta relawannya tidak mendebat bila ada orang yang menuduh mereka sebagai intoleran. Anies pun memberikan trik bagaimana menghadapi orang-orang yang menuduh intoleran.

"Kalau ketemu dengan situasi di mana disebutkan bahwa si A itu intoleran, radikal, bersama kelompok-kelompok yang garis keras, macam-macam. Maka Bapak Ibu jangan meng-counter, itu pesan saya," kata Anies dalam acara Temu Relawan Anies se-Jateng di Hotel Khas Semarang, dilansir detikJateng, Minggu (20/8/2023).

"Malah dijawab barangkali iya, seakan-akan Bapak Ibu mengonfirmasi tudingan itu. Itu kalau dikonfirmasi oleh relawan kita biasanya yang dikonfirmasi agak kaget, karena biasanya diprotes. Lalu teruskan, bisa ditunjukkan contohnya, begitu diminta ditunjukkan contohnya maka saya jamin mereka akan kelimpungan tidak bisa jawab," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Anies juga meminta relawannya tak menyerang bacapres lain. Menurutnya, menjelekkan kandidat lain berarti tak percaya diri dengan kandidatnya sendiri.

"Kita jangan menjadi penyebab ketegangan, jangan melakukan serangan-serangan yang tidak perlu. Nggak usah pakai serangan lah, kita menjelaskan tentang calon kita saja tidak usah menjelekkan yang lain, nggak usah, tidak perlu," ujar Anies.

"Kalau kita menjelekkan yang lain itu sebetulnya tanda tidak percaya diri kepada yang kita dukung. Jadi kalau ada yang menyerang ini sebenernya njenengan (Anda) tidak percaya diri nih, oleh karena itu caranya menjelekkan yang lain," lanjut Anies.

Anies juga meminta relawannya tidak mengkritik pemerintahan saat ini. Dia meminta relawan fokus menjelaskan tentang calon yang mereka dukung. Anies juga meminta relawannya memisahkan kritik dengan kampanye.

"Saya pesan pada semua, tidak usah menyerang pemerintahan yang sekarang. Itu pesan," ucap Anies.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Pro Jokowi (Projo) Sulawesi Tenggara (Sultra) selesai menggelar Konferensi Daerah atau Konferda untuk menentukan sikap di Pilpres 2024. Projo Sultra mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

"Hasil Konferda (Konferensi Daerah) Projo sudah jelas saya sampaikan bahwa Prabowo-Gibran menjadi yang dipilih lebih banyak oleh DPC di 14 kabupaten kota," kata Ketua Projo Sultra Irvan Umar usai deklarasi dukungan di Kendari, Minggu (20/8/2023) malam seperti dilansir detikSulsel.

Irvan mengungkapkan, dari 14 DPC kabupaten/kota, 10 wilayah memilih pasangan Prabowo-Gibran. Sedangkan Prabowo-Cak Imin dipiilih 2 wilayah, lalu Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Gatot Nurmantyo masing-masing 1 wilayah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prabowo-Gibran 10 suara, Prabowo-Cak Imin 2 kabupaten, Anies-Gatot 1 kabupaten dan Ganjar-Mahfud MD 1 kabupaten," kata Irvan.

Irvan pun mengungkapkan berbagai pertimbangan hingga dukungan mereka berlabuh ke Prabowo dan Gibran. Dia menyebut masyarakat menginginkan seorang pemimpin yang tegas dan berani.

"Aspirasi yang mereka tangkap bahwa masyarakat di kabupaten mereka masih menginginkan ada pemimpin yang tegas dan berani karena Prabowo bagian dari militer dan mereka merasa Indonesia harus aman. Jadi capres ini harus dari mantan militer," ujarnya.

Baca di sini.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief kembali meminta bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, segera mendeklarasikan bacawapres untuk didaftarkan ke KPU RI nantinya. Andi menilai deklarasi cawapres ini menjadi taktik untuk menaikkan elektabilitas Anies.

"Saya berharap Anies Baswedan segera mendeklarasikan cawapresnya sebagai taktik menaikkan elektabilitasnya," kata Andi dalam cuitan yang dibagikan kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Andi mencolek NasDem agar mempertimbangkan masukannya soal cawapres Anies. Dia meminta Tim Delapan di kalangan internal KPP agar melakukan evaluasi terkait ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beberapa kawan dari NasDem harap lebih bijak soal ini. Adapun tim 8 segera mengevaluasi capaiannya," katanya.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani mengingatkan hal serupa. Dia mengungkit isi piagam kesepakatan koalisi soal pengumuman capres dan cawapres tidak dilakukan terlalu lama.

"Terkait cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Kriterianya sudah jelas, tak elok jika kemudian terbangun narasi yang terkesan mendikte. Namun kami perlu mengingatkan dalam hal waktu pelaksanaan deklarasi paket komplit, mengingat dalam piagam kerja sama tiga partai poin keempat bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama KPP akan menyelenggarakan deklarasi dan mengumumkan calon presiden dan calon wakil Presiden 2024-2029," kata Kamhar dalam keterangan tertulis.

Foto: Kamhar Lakumani (dok. pribadi).

Kamhar menyebut deklarasi koalisi sudah dilakukan sejak lama. Karenanya, dia menilai tak ada kendala yang berarti bagi KPP untuk melakukan deklarasi cawapres.

"Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju Pilpres, artinya sudah kelamaan. Lagipula tak ada argumentasi logis secara politik untuk menunda-nunda. Koalisi lain mungkin menunggu putusan MK terkait batas umur minimum cawapres, kita tidak demikian," katanya.

Kamhar memandang koalisi Anies memiliki keistimewaan soal momentum, termasuk dalam mendeklarasikan sosok cawapres. Menurutnya, hal ini belum terlambat untuk dilakukan.

"Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini, adalah waktu. Momentum itu diciptakan atau by design, bukan terberi atau given. Deklarasi paket komplit bisa menjadi momentum politik yang baik bagi Koalisi Perubahan. Masih ada waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. Ini yang mesti dicermati secara seksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kita semua tak ingin itu terjadi," kata Kamhar.


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan meminta relawannya tidak mendebat bila ada orang yang menuduh mereka sebagai intoleran. Anies pun memberikan trik bagaimana menghadapi orang-orang yang menuduh intoleran.

"Kalau ketemu dengan situasi di mana disebutkan bahwa si A itu intoleran, radikal, bersama kelompok-kelompok yang garis keras, macam-macam. Maka bapak ibu jangan meng-counter, itu pesan saya," kata Anies dalam acara Temu Relawan Anies se-Jateng di Hotel Khas Semarang, Minggu (20/8/2023).

"Malah dijawab barangkali iya, seakan-akan Bapak Ibu mengonfirmasi tudingan itu. Itu kalau dikonfirmasi oleh relawan kita biasanya yang dikonfirmasi agak kaget, karena biasanya diprotes. Lalu teruskan, bisa ditunjukkan contohnya, begitu diminta ditunjukkan contohnya maka saya jamin mereka akan kelimpungan tidak bisa jawab," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam acara yang sama, Anies juga meminta relawannya tak menyerang bacapres lain. Menurutnya, menjelekkan kandidat lain berarti tak percaya diri dengan kandidatnya sendiri.

"Kita jangan menjadi penyebab ketegangan, jangan melakukan serangan-serangan yang tidak perlu. Nggak usah pakai serangan lah, kita menjelaskan tentang calon kita saja tidak usah menjelekkan yang lain, nggak usah, tidak perlu," ujar Anies.

"Kalau kita menjelekkan yang lain itu sebetulnya tanda tidak percaya diri kepada yang kita dukung. Jadi kalau ada yang menyerang ini sebenernya njenengan (Anda) tidak percaya diri nih, oleh karena itu caranya menjelekkan yang lain," lanjut Anies.

Awalnya, Anies meminta relawannya tidak mengkritik pemerintahan saat ini. Dia meminta relawan fokus menjelaskan tentang calon yang mereka dukung. Anies juga meminta relawannya memisahkan kritik dengan kampanye.

"Saya pesan pada semua, tidak usah menyerang pemerintahan yang sekarang. Itu pesan," ucap Anies.

"Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tidak setuju pada pemerintahan sekarang. Kalau mau mengkritik pemerintahan sekarang silakan, tapi jangan sambil mendukung Anies. Dipisah. Kalau mau mengkritik, mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja. Jangan digabung," lanjutnya.

Menurut Anies, mengkritik pemerintahan sekarang sudah tidak perlu. Sebab, masa pemerintahan saat ini sudah akan berakhir.

"Kenapa tidak perlu mengkritik? Karena juga akan selesai, nggak perlu, wong sudah mau selesai. Ini beda kalau 2019 kemarin, itu harus diputuskan apakah mau dua periode atau satu periode. Karena itulah kemudian bagi mereka yang menginginkan perubahan mengkritik," jelasnya.

"Kalau 2024 gimana? Sudah selesai buat apa dikritik, nggak ada gunanya. Sudah, kita katakan, kami tidak sedang bicara masa lalu, kami sedang berbicara masa depan, kami berbicara Indonesia yang lebih baik," pesan Anies kepada relawan pendukungnya.

Anies: Negara Ini Milik Rakyat, Bukan Satu-Dua Keluarga


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menilai kebijakan pemerintah harus berdasarkan akal sehat dan data. Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan Anies juga semestinya melakukan kritik dengan data.

"Silahkan Pak Anies juga lakukan kritik pakai data dan akal sehat, tidak perlu malu dan ragu ragu. Toh, Publik juga makin cerdas memilah arah kritik dan datangnya darimana saja," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (21/8/2023).

Jazilul menyebut pemerintah yang demokratis tidak anti kritik. Namun ia mengingatkan kritik yang disampaikan kepada publik haruslah berisi fakta dan tidak memelintir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemerintahan yang demokratis tidak anti kritik, namun jangan melintir keadaan seakan tidak gunakan akal sehat dan omong kosong saja," ujar Jazilul.

Ia mengatakan pemerintah selama ini tak anti kritik. Jazilul menyinggung tingkat kepuasan publik ke pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin yang tinggi.

"Itu tandanya tingkat kepuasan pada kinerja pemerintah masih tinggi. Selama ini pemerintah juga tidak pernah anti kritik, teruskan saja yang mau mengonggong. Tentu pakai akal sehat tapi bukan akalnya Pak Anies," sambungnya.

Anies Baswedan diketahui menyebut pemerintah setiap membuat kebijakan harus berdasarkan akal sehat dan data. Anies menuturkan hal itu agar jika dikritik oleh masyarakat, pemerintah mampu untuk menjawabnya.

Hal itu disampaikan Anies dalam acara 'Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan' di kawasan Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (19/8). Mulanya, Anies mengatakan pemerintah harus menjawab kritikan masyarakat.

"Kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab," kata Anies.

"Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya," sambungnya.

Sebab itu, kata Anies, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menggunakan akal sehat. Selain itu, menurutnya, kebijakan juga harus sesuai data dan fakta.

Simak Video 'Reaksi Anies saat Gibran Berseloroh Menunggu Dipinang Jadi Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Gugatan syarat usia capres/cawapres terus bermunculan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bila awalnya PSI meminta syarat capres/cawapres turun menjadi 35 tahun, kini muncul gugatan lain. Yaitu agar usia maksimal capres/cawapres juga diatur yaitu maksimal 70 tahun.

Untuk diketahui, dari 3 capres yang sudah mendeklarasikan diri, memiliki usia yang berbeda-beda. Ganjar lahir pada 28 Oktober 1968 dan kini berusia 54 tahun. Pada 23 Oktober nanti berusia 55 tahun. Sedangkan Anies Baswedan lahir pada 7 Mei 1969 dan kini berusia 54 tahun. Adapun Prabowo Subianto lahir pada 17 Oktober 1951 dan kini berusia 71 tahun. Pada 17 Oktober nanti berusia 72 tahun.

Nah, berdasarkan berkas permohonan di website MK yang dikutip detikcom, Senin (21/8/2023), gugatan terbaru dilayangkan advokat dari Malang, Jawa Timur, Rudy Hartono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyatakan frasa 'usia paling rendah 40 tahun' pada Pasal 169 huruf (q) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) yang artinya harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa 'usia paling tinggi 70 tahun' sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden," demikian bunyi petitum Rudy Hartono.

Menurutnya, pembatasan usia maksimal capres/cawapres memiliki nilai penting dalam penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial sebagaimana amanat UUD 1945. Hal mana keberadaan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan memberi pesan kuat mengenai posisi Presiden sebagai jabatan sentral dalam pengeloalan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dalam platform negara kesatuan.

"Konsekuensi dari kedudukan tersebut, pemerintah pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasaan terhadap pemerintah daerah. Singkatnya, penerapan otonomi daerah di Indonesia tidak lantas menjadikan pemerintah pusat kehilangan kewenangan pengendalian terhadap pemerintah daerah. Karena itu, posisi Presiden yang mampu jasmani dan rohani dalam menjalankan sistem presidensial menjadi keniscayaan mutlak sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi," ujarnya.

Menurut Rudy Hartono, berdasarkan fakta yuridis dan sosiologis inilah yang dapat dijadikan landasan dalam pengaturan batas maksimal usia capres/cawapres dalamperspektif penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial di Indonesia.

"Harus dibaca dalam perspektif pengejewantahan frasa 'mampu jasmani dan rohani' yang dimaksudkan untuk penguatan sistem presidensial dalam desain negara kesatuan," tegasnya.

Rudy Hartono juga membandingkan dengan usia hakim agung/hakim konstitusi yang pensiun di usia 70 tahun.

"Apabila kemudian membandingkan beban kerja Presiden/Wakil Presiden dan hakim agung, maka beban kerja jabatan presiden dalam sistem presidensial di negara kesatuan tentu jauh lebih kompleks dibanding jabatan hakim agung MA maupun jabatan hakim MK," ujar Rudy Hartono.

Pada sisi yang lain, kata Rudy Hartono, pelbagai pengaturan pembatasan masa pensiun hakim agung MA, hakim MK serta PNS dengan jabatan fungsional didasari pada produktivitas kerja pemegang jabatan tersebut.

"Bahwa ketentuan a quo diskriminatif dengan memberikan batas usia minimum dan tidak mengatur batas usia maksimum meskipun karakteristik rekrutmen jabatan presiden dan wakil presiden berbeda dengan jabatan lainnya sebagaimana disebutkan di atas, karena melalui prosedur political elected melalui pemilihan umum (Pemilu), bukan berarti meniadakan prinsip umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, seperti soal kecakapan dalam bertindak (principle of carefulness) yang berkorelasi kuat dengan soal usia produktif pemegang jabatan," tegas Rudy Hartono.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya gugatan usia maksimal diajukan oleh Aliansi 98 Pengacara Pengawal Demokrasi dan HAM. Selain meminta usia capres/cawapres dibatasi maksimal 70 tahun, aliansi ini juga meminta pengaturan syarat capres/cawapres lainnya. Yaitu:

tidak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998.

"Kami meminta dan ingin memastikan negara hadir pada pemilu tahun 2024 untuk secara aktif dan responsif mencegah masuknya calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki rekam jejak pernah melakukan kekerasan dan/atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa serta terlibat atau menjadi bagian orang atau kelompok orang yang melakukan pelanggaran HAM dari peristiwa pelanggaran HAM 1998," kata Ketua Aliandi 98, Halim Javerson Rambe dalam keterangan persnya.

Gugatan itu sdah terdaftar dan masih diproses di kepaniteraan MK.


Nama Annisa Khairunnisa, putri dari Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun Panji Gumilang tidak ada dalam daftar calon sementara (DCS) PKB di Dapil Jabar VIII dalam Pileg 2024 mendatang.

Seperti diketahui, sebelumnya Annisa Khairunnisa mendaftarkan diri sebagai bacaleg di Dapil Jabar VIII untuk daerah pemilihan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Kota Cirebon.

Dalam data KPU RI ada sembilan nama bacaleg yang diusung PKB dan sudah ada di DCS. Sembilan nama tersebut terdiri dari 6 pria dan 3 wanita.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

9 bacaleg PKB Dapil Jabar VIII di antaranya, dr Muhammad Makky Zamzami nomor urut 1, Mohammad Luthfi nomor urut 2, Hj Iemas Masitoh nomor urut 3, H Dedi Wahidi nomor urut 4, Muhammad Solihin nomor urut 5, Vaila Shufah Nindiyati Ningrum nomor urut 6, Wawan Purwadi nomor urut 7, Dewi Ati Tiyani nomor urut 8 dan H Rasta Wiguna nomor urut 9.

Untuk DCS Dapil Jabar VIII sendiri ada 149 orang dari 18 partai yang sudah masuk dalam DCS, mereka akan merbutkan sembilan kursi DPR RI.

Penetapan 149 DCS Dapil Jabar VIII ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1039 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum 2024.

Ada wajah baru dan ada wajah lama maju sebagai bacaleg di Dapil Jabar VIII. Untuk wajah baru ada komedian Nurul Qomar atau karib disapa Abah Qomar maju melalui PAN dengan nomor urut 7.

Selain itu, ada Putra almarhum Bupati Indramayu Irianto Mahfudz Sidik Syariffudin atau Yance yakni Daniel Muttaqien yang diusung Partai Golkar dengan nomor urut 2.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono tidak ada di DCS Dapil Jabar VIII. Pada periode lalu Ono Surono nyaleg di dapil ini. Meski tidak nyaleg ke DPR RI, Ono tetap nyaleg di DPRD Jabar, hal itu merupakan mandat partai dan Ono ikut arahan DPP PDI Perjuangan.

Sedangkan untuk wajah lama yang kembali nyaleg di Dapil Jabar VIII ada nama Hj Netty Prasetiyani. Istri mantan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan ini maju melalui PKS dengan nomor urut 1.

Selain itu, untuk incumbent yang maju kembali di Dapil Jabar VIII yakni Dedi Wahidi dari PKB dengan nomor urut 4, Kardaya Warnima dari Gerindra dengan nomor urut 1, Selly Andriany dari PDI Perjuangan nomor urut 3, Dave Aknarshan dari Golkar nomor urut 1.

Masih dari Partai Golkar ada H Bambang Hermanto dengan nomor urut 5, Satori dari Partai NasDem nomor urut 1 dan Ir Herman Khaerom dari Partai Demokrat dengan nomor urut 1.


Prabowo Subianto menang jauh lawan Anies Baswedan di survei head to head Litbang Kompas. Prabowo 65,2 persen dan Anies 34,8 persen periode Agustus 2023.

Survei dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dilihat Senin (21/8/2023), data survei juga ditampilkan sejak periode Januari, Juni, dan Oktober 2022. Kemudian ditampilkan juga hasil survei Januari, Mei, Agustus 2023. Pada survei Agustus 2023 dijelaskan responden survei Prabowo vs Anies 1.073 responden dengan margin of error 3 persen. Berikut hasil survei Prabowo vs Anies:

Prabowo Vs Anies

Januari 2022

Prabowo: 61,1 persen

Anies: 38,9 persen

Juni 2022

Prabowo: 56,8 persen

Anies: 43,2 persen

Oktober 2022

Prabowo: 52,1 persen

Anies: 47,9 persen

Januari 2023

Prabowo: 57,3 persen

Anies: 42,7 persen

Mei

Prabowo: 62 persen

Anies: 38 persen

Agustus 2023

Prabowo: 65,2 persen

Anies: 34,8 persen

Adapun Litbang Kompang merilis elektabilitas dengan 10 nama capres, 5 nama capres dan 3 nama capres. Hasilnya Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies untuk simulasi 3 nama capres. Berikut hasilnya:

Elektabilitas 3 nama capres:

Ganjar Pranowo: 34,1 persen

Prabowo Subianto: 31,3 persen

Anies Baswedan: 19,2 persen

Elektabilitas 5 nama capres:

Ganjar Pranowo: 31,8 persen

Prabowo Subianto: 27,8 persen

Anies Baswedan: 15,6 persen

Ridwan Kamil: 7,9 persen

Sandiaga Uno: 2,7 persen

Elektabilitas 10 nama capres:

Ganjar Pranowo: 29,6 persen

Prabowo Subianto: 27,1 persen

Anies Baswedan: 15,2 persen

Ridwan Kamil: 6,3 persen

Sandiaga Uno: 2 persen

AHY: 1,8 persen

Erick Thohir: 1,7 persen

Tri Rismaharini: 1,7 persen

Puan Maharani: 1 persen

Airlangga Hartarto: 0,2 persen

Mahfud Md: -

lain-lain: -

Simak juga Video 'Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul dari mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam survei head to head capres Litbang Kompas. Ganjar 60,1 persen dan Anies 39,9 persen periode Agustus 2023.

Survei Litbang Kompas dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Data survei juga ditampilkan sejak periode Januari, Juni, dan Oktober 2022. Kemudian ditampilkan juga hasil survei Januari, Mei, Agustus 2023. Pada survei Agustus 2023 dijelaskan responden survei pada capres Anies vs Ganjar 1.136 dengan margin of error 3 persen. Berikut hasil survei Ganjar Vs Anies:

Anies Vs Ganjar

Januari 2022

Anies: 46,8 persen

Ganjar: 53,2 persen

Juni 2022

Anies: 46,2 persen

Ganjar: 53,8 persen

Oktober 2022

Anies: 47,2 persen

Ganjar: 52,8 persen

Januari 2023

Anies: 39,8 persen

Ganjar: 60,2 persen

Mei 2023

Anies: 40,1 persen

Ganjar: 59,9 persen

Agustus 2023

Anies: 39,9 persen

Ganjar: 60,1 persen

Selain itu Litbang Kompang juga merilis elektabilitas dengan 10 nama capres, 5 nama capres dan 3 nama capres. Hasilnya Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies untuk simulasi 3 nama capres. Berikut hasilnya:

Elektabilitas 3 nama capres:

Ganjar Pranowo: 34,1 persen

Prabowo Subianto: 31,3 persen

Anies Baswedan: 19,2 persen

Simak juga Video 'Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Dua lembaga survei baru saja merilis hasil survei politik, yakni Indikator Politik dan Litbang Kompas. Mencermati survei tentang peta elektoral bakal calon pemilihan Presiden 2024, kami menjadikannya sebagai bahan evaluasi kerja terhadap strategi pemenangan Ganjar Pranowo. Namun, ada poin penting yang harus kita baca dalam survei tersebut, antara lain:

Tercermin dalam survei Indikator Politik, sangat tampak Ganjar Pranowo unggul dalam simulasi 3 nama bacapres teratas. Ganjar Unggul 35,2 persen, Prabowo 33,2 persen, dan Anies 23,9 persen.

Padahal pada Juni 2023, dalam simulasi 3 nama di atas Ganjar Pranowo sedikit tertinggal oleh Prabowo. Keunggulan Ganjar Pranowo juga tampak di survei Litbang Kompas, sebesar 34,1 persen, Prabowo 31,3 persen dan Anies Baswedan 19,2 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Momentum keunggulan Ganjar Pranowo ini akan menjadi elan penting bagi pemenangan Ganjar ke depan. Apalagi, merujuk data Indikator dan Litbang Kompas di atas, ceruk yang belum menentukan pilihan. Ruang itulah yang akan kami usahakan garap ke depan lebih intensif.

Hasil survei Indikator Politik dan Litbang Kompas menunjukkan Ganjar Pranowo unggul di Jawa, Bali, NTT, Kalbar, dan Kaltim, sementara Anies unggul di DKI Jakarta, Aceh, Malut, dan Prabowo unggul di beberapa wilayah di Banten, Sumsel, Sulsel, Kalut, dan Kalsel.

Sebagai bagian dari Tim Pemenangan Ganjar Pranowo, tentu kami akan berusaha merebut hati warga di luar Jawa. Visi pembangunan Ganjar Pranowo juga Indonesiasentris, sebagaimana watak politik PDI Perjuangan.

Tercermin pada Survei Indikator, Ganjar berhasil merebut suara di kalangan milenial dan Gen Z. Pada kelompok umur 21 tahun ke bawah, Ganjar mendapatkan 40,4 persen, Prabowo 33,9 persen, dan Anies 21,9 persen.

Sementara pada kelompok umur 22-25 tahun, Ganjar kembali unggul di posisi 36,9 persen, Prabowo 29,6 persen, dan Anies 26,4 persen.

Kepercayaan di kalangan anak-anak muda ini sangat penting, sebab mereka menjadi populasi terbesar dalam jumlah pemilih pada Pemilu 2024, sekaligus generasi kita di masa mendatang yang akan berkiprah penting pada kelanjutan pembangunan nasional.

Di kalangan warga NU dan Muhammadiyah, terlihat pada survei Indikator, Ganjar Pranowo juga unggul. Ganjar Pranowo dapat dukungan 43,5 persen, Prabowo 31,6 persen, dan Anies 20 persen dari kalangan warga NU.

Sementara di kalangan warga Muhammadiyah, Ganjar di posisi 36,4 persen, Anies 32,3, dan Prabowo 28,5 persen.

Tiada henti, agenda Ganjar Pranowo akan terus meyakinkan untuk merebut hati warga NU, Muhammadiyah, dan berbagai ormas Islam untuk terus bersama-sama merawat Islam di Indonesia yang rahmatan lil alamin. Islam yang menaungi berbagai keyakinan keagamaan untuk hidup rukun dan toleran dalam memajukan Indonesia.

Dalam simulasi pasangan bacapres dan bacawapres, sebagaimana yang diskemakan dalam survei Indikator, Ganjar juga unggul jika dipasangkan dengan sejumlah nama, misalnya Erick Thohir dan Sandiaga Uno.

Kami meyakini, dengan bacawapres yang tepat, akan menambah daya elektoral bagi pemenangan Ganjar Pranowo ke depan.

Itulah sebabnya, Ibu Megawati, Pak Mardiono, Pak Hari Tanoe, dan Pak Oso akan sangat berhati-hati dalam menimbang sosok bacawapres yang akan mendampingi Ganjar Pranowo. Sebab, dua bulan mendatang jelang pendaftaran capres dan cawapres, situasi politik nasional akan semakin dinamis dan memengaruhi peta politik nasional.


Litbang Kompas menggelar survei terkait kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Hasilnya sebanyak 74,3% responden puas dengan kinerja pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Survei ini dilakukan pada 27 Juli-7 Agustus 2023 melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan terhadap 1.364 responden yang dipilih secara acak dengan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Tingkat kepercayaan 95%, margin of error kurang lebih 2,65 persen.

Hasil survei tersebut menunjukkan 74,3% responden puas terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan 25,7% responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi. Tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf pada Agustus ini meningkat dibandingkan survei pada Mei 2023 yakni 70,1% responden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan tingkat ketidakpuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma'ruf pada Agustus 2013 mengalami penurunan. Dari semula pada survei Mei 2023 29,9% kini jadi 25,7%.

"74,3% responden puas," demikian dikutip dari survei Litbang Kompas, Senin (21/8/2023).

Berikut ini sejumlah hasil survei terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di berbagai bidang:

1. Politik dan Keamanan

- 79,3% responden puas

- 20,7% responden tidak puas

2. Penegakan hukum:

- 61,9% responden puas

- 38,1% responden tidak puas

3. Perekonomian:

- 61,5% responden puas

- 38,5% responden tidak puas

4. Kesejahteraan Sosial:

- 76,4% responden puas

- 23,6% responden tidak puas

Sementara itu survei Litbang Kompas mencatat proporsi tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi antara pemilih Jokowi dan bukan pemilih Jokowi-Ma'ruf. Berikut hasilnya:

1. Pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin 83,6% responden

2. Bukan pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin 52,5% responden

Simak Video 'Survei Polstat: 77,4 % Responden Puas atas Kinerja Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Sanksi dari PDIP atas aksi politikus PDIP Budiman Sudjatmiko deklarasi dukung bacapres Prabowo Subianto akan diputuskan hari ini. Kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sudah menyebut dua opsi bagi Budiman, yaitu mengundurkan diri atau menerima sanksi dipecat.

Dilansir detikNews, Hasto awalnya menyebut kubu pro-Prabowo telah membajak kadernya, Budiman Sudjatmiko.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.

Hasto juga menyoroti soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Menurutnya, aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid.

Mengenai nasib Budiman di PDIP, Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai," ujar Hasto.

"Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," imbuhnya.

Di sisi lain, Budiman Sudjatmiko enggan berkomentar banyak mengenai sanksi dari PDIP.

"Saya belum bisa kasih komentar banyak, kecuali saya sudah dipanggil secara resmi," kata Budiman kepada wartawan, Minggu (20/8/2023), dikutip dari detikNews.

Budiman mengatakan, biasanya jika ada pemecatan pasti didahului dengan pemanggilan resmi. Pemecatan juga akan dilakukan setelah melewati beberapa kali surat peringatan.

"Karena biasanya proses pemecatan tersebut didahului pemanggilan resmi pada kader yang akan dipecat setelah melewati beberapa tahap surat peringatan," kata Budiman. Saat ini dia dalam posisi menunggu. "Saya menunggu saja," ucapnya.

Pidato Budiman Sudjatmiko di halaman selanjutnya.


Ada momen menarik saat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) makan malam di Sam Poo Kong, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (20/8). Pasalnya, Zulhas tak sendiri, ia ditemani oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam momen tersebut, Zulhas menggunakan batik berwarna biru dan Ganjar mengenakan batik merah. Zulhas tampak membicarakan mengenai kegiatan ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-55 yang sedang berlangsung di Semarang.

Pada pembukaan Gala Dinner, Zulhas juga menyambut hangat kedatangan Ganjar untuk menikmati makan malam bersama Menteri dan Delegasi ASEAN yang hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selamat Malam Pak Ganjar yang saya hormati, sahabat saya, juga kandidat Presiden Republik Indonesia untuk tahun 2024 mendatang," kata Zulhas untuk Ganjar dalam Gala Dinner AEM ke-55, Minggu (20/8/2023).

Momen Zulhas dan Ganjar Makan Malam Bareng Ganjar di Semarang Foto: Dok. Humas Kemendag

Momen ini juga menunjukkan persahabatan dan kebersamaan Zulhas dengan Ganjar tetap terjalin meskipun adanya perbedaan pandangan dan sikap berpolitik.

"Untuk kepentingan Indonesia di atas segalanya. Kalau udah merah-putih kita satu," sambung Zulhas.

Sementara itu, Ganjar pun mengapresiasi Zulhas yang telah menggelar kegiatan AEM di Semarang. Dia juga mengatakan kekayaan tradisi dan budaya menjadi kunci kerukunan masyarakat Jawa Tengah.

"Pak Menteri Perdagangan mungkin barang kali makin kenal, beliau mau running parlemen dari Semarang," kata Ganjar.

Sebagai informasi, turut hadir dalam makan malam tersebut Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Staf Menteri Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan.

Diketahui, makan malam di Sam Poo Kong merupakan rangkaian kegiatan hari kedua AEM ke-55. Pada kegiatan ini Menteri Ekonomi ASEAN, tamu undangan, dan delegasi diajak menikmati keseruan makan malam dengan nuansa klenteng peninggalan Laksamana Cheng Ho.

Lihat juga Video 'Usai Ngeteh Bareng, Ganjar Beri Cak Imin Lovebird Merah Hijau':

[Gambas:Video 20detik]


Diam-diam Ketua DPR Puan Maharani sempat bertemu tertutup dengan Menko Marves Luhut B Pandjaitan. Apa yang mereka bicarakan?

Momen pertemuan tersebut kemudian diunggah oleh Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu dalam akun Instagram resminya, @puanmaharaniri, seperti dilihat, Minggu (20/8/2023). Puan duduk bersama Luhut dalam sebuah ruangan.

Mereka tampak sedang di tengah-tengah perbincangan. Luhut menunjukkan ekspresi tersenyum lebar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan mengaku senang dapat berbincang dan melihat Luhut tertawa lepas. Namun dia tak membeberkan detail kapan dan di mana pertemuan itu dilakukan.

"Senang bisa lihat Opung @luhut.pandjaitan tersenyum bahagia...," tulis Puan dalam keterangan unggahannya.

Di balik Pertemuan Puan dan Luhut

Puan lantas menceritakan di balik pertemuannya dengan Luhut. Dia mengaku meminta bertemu dengan Luhut untuk berkomunikasi.

Puan menegaskan pihaknya memang selalu membuka komunikasi dengan berbagai pihak. Dia mengaku membuat janji temu dengan Luhut dan langsung diisetujui.

"Saya selalu berkomunikasi dengan banyak pihak. Dengan Pak Luhut contohnya, hari libur saya yang minta ketemu, Pak Luhut langsung oke," kata Puan dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

Simak juga Video 'Luhut soal Golkar Dukung Prabowo: Bagus, Enggak Ada Masalah':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berkelakar dirinya tinggal menunggu penawaran cawapres dari Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Gibran setelah namanya ramai disebut sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Begini respons Anies.

"Usia sudah masuk belum," kata Anies saat ditemui wartawan seusai menghadiri deklarasi relawan Kuning Ijo Biru (KIB) di Lapangan PRPP Semarang, Minggu (20/8/2023).

Anies mengatakan dirinya mematuhi konstitusi. Maka itu dia tidak akan menawarkan posisi cawapres kepada orang yang tidak masuk ketentuan. Sebelumnya, Gibran juga sudah berkali-kali menegaskan dirinya belum cukup umur untuk menjadi calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana mungkin menawarkan pada siapa pun, memikirkan siapa pun, yang tidak memenuhi syarat konstitusi," ujar Anies Baswedan.

Anies menyatakan dirinya hanya ingin mengikuti peraturan. Mengenai kemungkinan perubahan syarat batas usia capres dan cawapres, dia pun memilih menunggu. Seperti diketahui, batas minimal usia capres dan cawapres tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya nanti kita tunggu, kan yang bisa dipertimbangkan adalah yang memenuhi syarat secara konstitusi. Dan konstitusinya mengatakan di atas usia 40," ucap Anies.

Mengenai siapa cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024, Anies mengatakan pihaknya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan ke publik.

"Terkait dengan nama pasangan, pada masa ini kita sedang menunggu timing-nya. Begitu timing-nya tepat, momentumnya tepat, itu akan diumumkan," kata Anies, kemarin.

Saat wartawan menanyakan apakah nama cawapresnya sudah dikantongi, Anies pun menjawabnya dengan guyon. "Memang kantong ini ada?" pungkasnya.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka berkelakar dirinya tinggal menunggu penawaran menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

Hal itu disampaikan Gibran ketika ditanya wartawan soal namanya yang ramai disandingkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Saat itu Gibran menanggapi dengan santai.

"Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapres Pak Anies," seloroh Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (18/8).

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Litbang Kompas kembali merilis hasil survei head to head capres Prabowo Subianto Vs Ganjar Pranowo. Hasilnya Prabowo 52,9 persen dan Ganjar 48,9 persen pada periode Agustus 2023.

Survei dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Dilihat Senin (21/8/2023), responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia.

Adapun tingkat kepercayaannya 95 persen dengan margin of error ± 2,65 persen. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Survei capres ini dilakukan dengan simulasi tiga calon berhadapan. Data survei juga ditampilkan sejak periode Januari, Juni, dan Oktober 2022. Kemudian ditampilkan juga hasil survei Januari, Mei, Agustus 2023. Pada survei Agustus 2023 dijelaskan responden survei Ganjar vs Prabowo 1.152 responden dengan margin of error 3 persen.

Berikut hasil surveinya:

Januari 2022

Ganjar: 47,8 persen

Prabowo: 52,2 persen

Juni 2022

Ganjar: 48,8 persen

Prabowo: 51,2 persen

Oktober 2022

Ganjar: 52,9 persen

Prabowo: 47,1 persen

Januari 2023

Ganjar: 56,7 persen

Prabowo: 43,3 persen

Mei 2023

Ganjar: 48,9 persen

Prabowo: 51,1 persen

Agustus 2023

Ganjar: 47,1 persen

Prabowo: 52,9 persen

Selain itu Litbang Kompang juga merilis elektabilitas dengan 10 nama capres, 5 nama capres dan 3 nama capres. Hasilnya Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies untuk simulasi 3 nama capres. Berikut hasilnya:

Elektabilitas 3 nama capres:

Ganjar Pranowo: 34,1 persen

Prabowo Subianto: 31,3 persen

Anies Baswedan: 19,2 persen

Simak juga Video 'Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara Sandiaga Uno, Denny H. Suryo menyarankan agar PPP mempertimbangkan kerja sama dengan PDIP jika tak dapat kursi cawapres. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan partainya memiliki mekanisme internal soal koalisi.

"PPP memiliki mekanisme internal," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).

Awiek mengatakan apa yang disampaikan jubir Sandiaga itu bukan sikap PPP. Namun, dia menilai wajar jika ada aspirasi yang muncul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan apa yang disampaikan oleh Jubir Pak Sandi itu bukan sikap dari PPP, ya soal kemudian ada aspirasi wajar saja tapi tidak kemudian dalam konteks mengancam," ucapnya.

Awiek pun menegaskan kalau pihaknya terus mengupayakan hasil rapimnas yang mengusulkan Sandiaga jadi cawapres. "Ya kita kan memperjuangkan hasil rapimnas kepada PDIP," ujarnya.

Sebelumnya, pihak Sandiaga Uno meminta PPP untuk terus memperjuangkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu untuk menjadi bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Hal ini menyusul kabar terbaru di mana PDIP mempertimbangkan nama Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Ganjar.

"Tentunya kami terus berikhtiar agar Bang Sandiaga Uno bisa menjadi pasangan Mas Ganjar Pranowo," kata Juru Bicara (Jubir) Sandiaga Uno Bidang Politik, Denny H. Suryo Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/8/2023).

Denny memahami Sandiaga tidak ingin memaksa terkait hal itu. Namun menurutnya, Sandiaga memiliki daya tawar karena elektabilitasnya yang tinggi di bursa cawapres Ganjar.

Denny berharap PPP bisa menaikkan nilai tawar dengan PDIP. Apalagi PPP memiliki keunggulan, mengingat PPP tetap setia dengan PDIP di saat partai-partai koalisi PDIP lainnya yang sejak 2019 bersama, saat ini memutuskan pindah haluan.

"Jadi kami memberikan saran dan masukan kepada PPP agar bisa mempertimbangkan kembali kerja sama politik dengan PDIP di Pilpres 2024 nanti jika Sandiaga Uno tidak dipilih menjadi cawapres," tegasnya.

Simak juga Video 'Klaim PPP Sebut Relawan Ganjar Naik Usai Golkar-PAN Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Aksi Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko deklarasi dukung bacapres Prabowo Subianto berbuntut panjang. Budiman mendapat ultimatum dari PDIP 'mundur atau dipecat' terkait hal itu.

PDIP memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas ke Budiman. Sanksi itu akan diputuskan hari ini.

Untuk diketahui, Budiman dan Prabowo Subianto resmi mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Prabowo dan Budiman menandatangani pembentukan relawan dan saling memakaikan jaket.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penandatanganan deklarasi dilakukan usai Budiman memberikan pidatonya. Dalam pidatonya, dia menyebut dirinya sebagai orang yang berani menempuh risiko.

"Saya biasa mengambil risiko apapun hari ini saya katakan Budiman Sudjatmiko ingin menitipkan kepada Pak Prabowo Subianto jika insyaallah atas kehendak Allah Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi mengembangkan, BUMDes, meningkatkan jaminan sosial. Tolong cerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Budiman di saat deklarasi relawan di Semarang, Jumat (18/8/2023) seperti dilansir detikJateng.

Budiman mengaku terinspirasi oleh Prabowo usai membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan dan ditulis langsung Prabowo. Dia mengaku cinta akan isi pikiran Prabowo.

"Dulu terpaksa kita ada yang berbeda tapi setelah 25 tahun saya terinspirasi setelah saya membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Pak Prabowo dan ditulis oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Diultimatum PDIP

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mulanya menyebut kubu pro-Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.

Hasto memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang, justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid.

Dia mengungkit kejadian di Pemilu 2019 lalu saat kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tindakan itu justru makin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung PDIP semakin besar.

"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.

Soal Budiman, Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan sanksi terhadap Budiman besok.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.

Simak Video 'Jejak Pertemuan Budiman dengan Prabowo Berujung Sanksi 'Mundur atau Dipecat':

[Gambas:Video 20detik]

Budiman buka suara soal ultimatum PDIP, simak di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


PDIP memberikan ultimatum 'mundur atau dipecat' terhadap kadernya Budiman Sudjatmiko usai deklarasi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Keputusan sanksi terhadap Budiman akan diputuskan hari ini.

Hasto awalnya menyebut kubu pro-Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.

Hasto memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang, justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid.

Dia mengungkit kejadian di Pemilu 2019 lalu saat kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tindakan itu justru makin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung PDIP semakin besar.

"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.

Soal Budiman, Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan sanksi terhadap Budiman besok.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.

Budiman Menunggu Keputusan

Budiman Sudjatmiko buka suara soal ultimatum PDIP 'mundur atau dipecat' buntut deklarasi dukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Budiman enggan berkomentar banyak sebab belum ada pemanggilan terhadap dirinya terkait hal itu.

"Saya belum bisa kasih komentar banyak kecuali saya sudah dipanggil secara resmi," kata Budiman kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).

Budiman menilai biasanya jika ada pemecatan pasti didahului dengan pemanggilan resmi. Pemecatan juga akan dilakukan setelah melewati beberapa kali surat peringatan.

"Karena biasanya proses pemecatan tersebut didahului pemanggilan resmi pada kader yang akan dipecat setelah melewati beberapa tahap surat peringatan," ucapnya.

Meski begitu, Budiman mengatakan saat ini dia dalam posisi menunggu. "Saya menunggu saja," ucapnya.

Simak Video 'Jejak Pertemuan Budiman dengan Prabowo Berujung Sanksi 'Mundur atau Dipecat'':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko dapat ultimatum 'mundur atau dipecat' oleh partainya buntut deklarasi mendukung Prabowo Subianto sebagai capres. Jika dipecat oleh PDIP akankah Budiman gabung ke Gerindra?

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno meyakini kalau Budiman akan dipecat oleh PDIP. Sebab, menurutnya, sikap Budiman dinilai sudah membangkang dan tidak ikut arah garis PDIP.

"Saya yakin bahwa budiman akan dipecat, Budiman ini bagi publik yang melihat dari jauh jelas-jelas membangkang, di tengah PDIP sedang merangkul kekuatan politik tapi Budiman justru beda arah, ya tentu saja PDIP akan mengambil sikap tegas," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi juga menilai ada peluang besar Budiman bergabung ke Gerindra. Dengan keputusan yang berani deklarasi Prabowo, menurut Adi, Budiman sudah sangat menghitung langkah politik ke depan.

"Kalau Budiman di pecat PDIP sangat mungkin Budiman itu pindah ke Gerindra. Gerindra sudah speakout dan siap menerima Budiman kalau memang sudah dipecat dari partainya, jadi saya kira Budiman sudah menghitung betul langkah politiknya itu, pastinya Budiman mencari tempat baru yang tepat untuk Budiman," ujarnya.

Aksi politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko yang mendukung bacapres Gerindra Prabowo Subianto berbuntut sanksi tegas dari Dewan Kehormatan PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP PDIP besok.

Hasto lantas menyebut kubu pro-Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Simak Video 'Jejak Pertemuan Budiman dengan Prabowo Berujung Sanksi 'Mundur atau Dipecat'':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK minggu ini: Jejak Rais Amin, Pengibar 'Gagal' Pencetak Bibit Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri hingga wakil menteri kabinet Indonesia Maju mantap maju sebagai calon legislatif Pemilu 2024. Nama-nama seperti Mentan Syahrul Yasin Limpo hingga Menkumham Yasonna Laoly masuk dalam daftar caleg.

Nama-nama menteri yang sudah mendaftar sebagai caleg ini ditampilkan di laman KPU seperti dilihat detikcom, Minggu (20/8/2023). Nama-nama yang tertera ini adalah daftar caleg sementara (DCS) yang dipublikasikan KPU. Pemilih bisa memberikan tanggapan soal tiap caleg.

Siapa saja menteri dan wamen Kabinet Indonesia Maju yang maju sebagai caleg? Berikut ini daftarnya:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menteri

-Menaker Ida Fauziyah, Dapil Jakarta 2 (PKB)

-Menpora Dito Ariotedjo, Dapil Jakarta 1 (Golkar)

-Menkumham Yasonna H Laoly, Dapil Sumut 1 (PDIP)

-Mentan Syahrul Yasin Limpo, Dapil Sulsel 1 (NasDem)

-Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar, Dapil Jatim 8 (PKB)

Foto: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (Istimewa)

Wamen

-Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo, Dapil Jatim 1 (Perindo)

-Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, Jabar 5 (PBB)

-Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, Papua Pegunungan (PDIP)

-Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, Sulawesi Utara (Golkar)

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya

Lihat juga Video 'Jokowi soal Wacana Amandemen UUD 1945: Sebaiknya Setelah Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK minggu ini: Jejak Rais Amin, Pengibar 'Gagal' Pencetak Bibit Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Penetapan pilihan aktivis anti orde baru Budiman Sudjatmiko terhadap Prabowo Subianto menuai reaksi negatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Pasalnya dukungan kader banteng moncong putih itu dideklarasikan terhadap lawan politik partai yang saat ini telah mempersiapkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024.

Lari dari dukungan terhadap Gubernur berambut putih tersebut, Budiman mengaku siap menerima segala bentuk resiko. Termasuk sanksi dari partai yang pernah menempatkannya sebagai legislative.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP PDIP besok, Senin (21/8/2023). Hasto menyebut kubu pro-Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

Hasto memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan Prabowo dan Budiman itu di Provinsi Jawa Tengah. Hasto mengatakan aksi yang dilakukan Budiman dan Prabowo di Semarang, justru akan membuat kader PDIP di Jawa Tengah semakin solid.

Dia mengungkit kejadian di Pemilu 2019 lalu saat kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, tindakan itu justru makin membuat semangat serta militansi kader dan pendukung PDIP semakin besar.

"Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.

Soal Budiman, Hasto memastikan akan memberikan sanksi disiplin tegas. Hasto mengatakan Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun akan mengumumkan sanksi terhadap Budiman besok.

"Nanti, Pak Komarudin akan mengumumkan, yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Partai akan mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan," kata Hasto.

Budiman Siap Disanksi PDIP Usai Dukung Prabowo, tapi Berharap Tak Dipecat. Baca selanjutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

7 Pertimbangan PDIP Pecat Budiman Sudjatmiko


Ketua DPD Golkar Jawa Timur M Sarmuji melepas caleg DPRD kabupaten/kota, DPRD provinsi, dan DPR RI asal Malang Raya. Dalam momen ini, Sarmuji membakar semangat kader Malang Raya. Ia ingin Golkar bisa meraih dua kursi di masing-masing dapil DPRD kabupaten/kota, provinsi, dan DPR RI.

"Target ini cukup realistis. Karena dari sisi kepartaian, konsolidasi di Malang ini cukup bagus, infrastrukturnya lengkap dan sudah dilakukan audit organisasi sampai di pengurus desa semuanya siap untuk berjuang di 2024," kata Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Senin (21/8/2023).

Sarmuji menyebut komposisi caleg Golkar di Malang Raya sangat komplet. Mulai pengusaha, aktivis, hingga selebgram.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari sisi caleg, Insyaallah calegnya bagus-bagus, enerjik, muda, logistik memadai. Dan, infrastruktur yang dibangun di masing-masing caleg perkembangannya bagus. Tinggal yang kita kuatkan yakni diperlukan kesepahaman antar-caleg. Sehingga tidak terjadi kanibalisme," tegasnya.

Dengan langkah-langkah ini, menurut Sarmuji, perolehan kursi Golkar baik di DPRD Jatim maupun DPR RI menjadi dua kursi. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga siap membimbing para caleg untuk mencari suara yang banyak.

"Semua ada tipsnya. Saya akan ajarkan ke caleg-caleg Malang Raya," terangnya.

Dalam acara ini turut hadir Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar yang juga Gubernur Jatim 2009-2019 Soekarwo. Sarmuji yakin kehadiran Pakde Karwo di Golkar bisa membawa partai berlambang Beringin tersebut menduduki 3 besar.

"Apalagi Pakde Karwo ikut bekerja keras berjuang mengangkat Golkar di Jatim bersama dirinya dengan cara ikut berkeliling di berbagai daerah. Saya lebih percaya diri jika di Pemilu 2019 di level menengah, kini dibantu Pakde Karwo bisa menembus top level," terangnya.

Sementara Pakde Karwo siap membantu untuk meningkatkan perolehan suara Golkar di Jawa Timur, baik di tingkat DPR RI, DPRD provinsi maupun kabupaten dan kota.

"Saat berada di dewan Pakar Partai Golkar, saya mendapat perintah dari Pak Agung (Ketua Dewan Pakar Agung Laksono) untuk ikut membantu peningkatan perolehan kursi legislatif. Saya diminta fokus tugas di Jatim untuk membantu Ketua DPD Golkar Jatim dalam upaya melakukan segala upaya yang dibutuhkan dalam usaha ini," tutur Pakde Karwo.

Oleh karena itu, lanjut Pakde Karwo, cara yang dilakukan yakni dengan mengecek di bawah untuk melihat bagian yang harus dibantu di masyarakat, baik melalui informasi maupun langkah-langkah politik di lapangan.

"Kami sejak kemarin terus mengikuti Ketua DPD Golkar Jatim pak Sarmuji untuk mendengar aspirasi dari bawah untuk menentukan langkah-langkah kongkrit," tambahnya.

Pakde Karwo melihat, khususnya di Malang Raya, potensinya luar biasa. Jumlah kursinya cukup besar. Sehingga, diperlukan rekapitulasi agar potensi yang ada tersebut berkembang menjadi lebih baik hingga tingkat provinsi maupun nasional.

Pakde Karwo yang juga mantan Ketua DPD Partai Demokrat Jatim ini membeberkan strategi dan cara agar mendapat suara rakyat Malang Raya. Sebab, semakin banyak suara masyarakat yang didapat, maka perolehan suara Golkar di Jatim makin kiat. Otomatis, perwakilan Partai Golkar di kursi legislatif dari Dapil VI Provinsi dan Dapil V untuk RI peluangnya menjadi lebih besar.

"Datangi mereka (masyarakat) dengan senyuman. Dengarkan apa yang menjadi keinginan mereka, lalu jadikan konsep untuk menyusun bahan kampanye," harapnya.

Masyarakat, lanjut Pakde Karwo, bukanlah orang-orangan yang dipasang di sawah yang biasa digunakan untuk menakut-nakuti burung. Sebaliknya, masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang lebih senang didatangi dan disapa secara langsung. Jangan karena teknologi sudah maju lalu komunikasi hanya mengandalkan handpohone.

"Golkar adalah partai tengah yang sudah terbiasa memperjuangkan suara rakyat. Karena itu, dengarkan suara rakyat secara langsung," papar Pakde Karwo dengan memberi contoh bagaimana seharusnya Caleg berada di tengah-tengah rakyat.

Pakde Karwo kemudian memberikan rumus strategi menghitung dan mendapatkan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Jika polanya diikuti, maka keterwakilan caleg dari Dapil Malang Raya diestimasi bisa lebih besar.

"Kira-kira, ini strateginya. Kalau anda bisa menerapkannya maka peluang jadi wakil legislatif lebih besar. Sekali lagi kunci strategi ini adalah menyapa dan mendatangi masyarakat," pungkas Pakde Karwo.

Berikut nama-nama caleg DPR RI Dapil Vl dari Partai Golkar:

1. Ahmad Fajar RH

2. Ahmad Fauzan

3. Ahmad iriawan Evi Ayunita

4. Evi Ayunita

5. Herson Raharja

6. Nurseto Budi Santoso

7. Sukarwti

8. YANI Wijaya Baihaqi

Berikut nama-nama caleg DPRD Jatim Dapil VI dari Golkar:

1. Zainal Arifin

2. Siadi

3. Sikkya Demitha Ruky

4. Eni Hadiarti

5. Liwan Taris Abdullah

6. Evandi Sakna Tambunan

7. Sariya Ramadhani

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


PDIP bicara pembajakan oleh kubu pengusung Prabowo usai Budiman Sudjatmiko deklarasi dukung Prabowo. PAN menegaskan tidak ada pembajakan yang dilakukan koalisi Prabowo.

"Tidak ada gerakan pembajakan yang dilakukan oleh tim capres Prabowo terhadap siapapun. Tidak ada paksaan, tekanan, maupun intimidasi untuk mendukung kemenangan Pak Prabowo di pilpres 2024," kata Waketum PAN Viva Yoga kepada wartawan, Minggu (20/8/2023).

Viva menilai semua individu atau kelompok masyarakat mendukung Prabowo secara sukarela. Dia menekankan koalisi Prabowo mengedepankan nilai etis dalam kompetisi pilpres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua individu, kelompok masyarakat, atau partai politik yang mendukung Pak Prabowo dilakukan secara sukarela dan ikhlas. Lagi pula tim capres Prabowo dalam melakukan kompetisi pilpres lebih mengedepankan nilai etis, moral, intelektual, menjaga ikatan persahabatan dan kebersamaan. Tidak ada politik memecah belah, devide at impera," ujarnya.

Viva mengatakan pilpres adalah sarana demokrasi rakyat. Dia menyebut pilpres harus dijadikan sebagai kompetisi persahabatan alias tidak ada persaingan hingga menyebabkan pecah belah.

"Pilpres adalah sarana kedaulatan rakyat yang setiap lima tahun sekali akan kita jumpai. Adanya perbedaan sikap dan pilihan politik tidak boleh merusak kohesivitas sosial dan integrasi nasional. Tidak boleh persaingan yang zero zum game. Tapi pilpres hanyalah pertandingan persahabatan saja," ucapnya.

Lebih lanjut, soal PDIP yang akan memberikan sanksi ke Budiman Sudjatmiko, Viva enggan mencampuri. Dia menghormati apapun keputusan internal PDIP tersebut.

"Soal sikap Mas Budiman Sujatmiko yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP untuk mendukung Pak Prabowo, itu menjadi kewenangan dari PDIP untuk mengaturnya sesuai mekanisme organisasi. Kami tidak boleh ikut campur. Kami menghormati sikap partai politik lain," ucapnya.

Aksi politikus PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko yang mendukung bacapres Gerindra Prabowo Subianto berbuntut sanksi tegas dari Dewan Kehormatan PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP PDIP besok.

Hasto lantas menyebut kubu pro-Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Menurutnya, kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024.

"Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide at impera," kata Hasto di sela Rakerda III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan, seperti dalam keterangan tertulis, Minggu (20/8/2023).

"Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun sebelumnya telah mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo, sehingga langkah langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan," lanjut Hasto.

Simak juga Video 'Survei Indikator: Pertama Kalinya PAN Tembus Batas Parlemen Sejak 2020':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK minggu ini: Jejak Rais Amin, Pengibar 'Gagal' Pencetak Bibit Paskibraka

[Gambas:Video 20detik]


Nasib Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) berada di penghujung senjakala atau nyaris tenggelam. Pencetus koalisi itu, Partai Golkar, malah berlabuh dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal capres Pemilu 2024. Begitu juga PAN. Sekjen PAN Eddy Soeparno menuturkan, sejak 2014, partainya sudah dua kali berkoalisi dengan Partai Gerindra.
“Ini sebuah kerja sama yang kami tinggal ulang lagi. Nggak usah mulai dari nol. Kurang lebih begitu kata-katanya (Pak Zulhas) dalam pertemuan itu,” ungkap Eddy saat berbincang dengan reporter
.
Keputusan melabuhkan hati bekerja sama dengan Partai Gerindra dan PKB diakuinya melalui proses yang panjang. Tak hanya saling melakukan kunjungan balasan, ada pertemuan empat mata antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang tidak terpublikasi.
Eddy juga tak menampik bahwa mereka juga sempat mencari peluang di koalisi lainnya, yakni dengan melakukan kunjungan ke DPP PDIP. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sempat bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bersama Ganjar Pranowo di kantor DPP PDI Perjuangan, Jumat (2/6/2023). Sebelum PDI Perjuangan sempat melakukan kunjungan balasan, PAN telah mengumumkan pilihannya.
“Sampai akhirnya kami mengambil keputusan, eh pada saat mau ambil keputusan, kok
 Partai Golkar juga mengambil keputusan, kebetulan keputusannya sama,” ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR RI tersebut.
Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan salah satu faktor bergabungnya PAN bersama Partai Gerindra dan PKB adalah berada di kubu yang sama sebagai partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi.
“Program pembangunan nasional di pemerintahan Presiden Jokowi mesti dilanjutkan. Jangan sampai rezim baru menganulir kebijakan pemerintah sehingga nilai keberlanjutannya terputus,” kata Viva Yoga kepada reporter
.
Selaras, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyatakan gagasan koalisi besar bahkan telah disebutkan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto setahun silam. Koalisi besar, katanya, memang dibentuk dalam rangka menghadapi Pemilu 2024 guna menjaga keberlanjutan pemerintahan Presiden Jokowi.
“Agar capaian-capaian yang telah diperoleh Presiden Jokowi itu untuk ke depannya mendapatkan keberlanjutan kepemimpinannya,” lanjut Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI tersebut.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menyebutkan hal itu juga yang menjadi kesepakatan khusus ketika PAN dan Golkar bergabung bersama Gerindra-PKB.
“Kesepakatan khusus-(nya) adalah bagaimana melanjutkan keberhasilan, prestasi, legasi pemerintahan saat ini di periode yang akan datang,” jelas Habiburokhman.
Sedangkan bagi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, bergabungnya Golkar dan PAN ke KKIR masih cukup dinamis dan tidak bisa dipatok pasti sebelum benar-benar jelas capres dan cawapresnya. Kesepakatan baru pun belum dimusyawarahkan, sehingga sementara waktu mengikuti format yang tengah dijalankan oleh KKIR.
“Ketuk pintu, masuk rumah, nah sekarang ini. Nanti akan berbincang tuh sama tuan rumah,” kata Jazilul.
PAN dan Golkar resmi menandatangani kerja sama politik dengan KKIR di Gedung Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (13/8/2023). Keduanya menegaskan mendukung Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024.
Masing-masing partai memiliki jagoan cawapresnya yang diajukan. PAN mendorong Erick Thohir, sedangkan Golkar mengajukan Airlangga Hartarto untuk mendampingi Prabowo Subianto. Sama seperti sebelumnya, PKB masih terus mendukung Muhaimin Iskandar untuk menjadi cawapres maupun penentu cawapres Prabowo pada Pilpres 2024.
Politikus senior PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menanggapi terbentuknya koalisi besar pendukung Prabowo Subianto malah menjadi pemantik semangat perjuangan para pendukung Ganjar Pranowo. Dia menilai partainya cukup tenang menyikapi koalisi besar tersebut lantaran pengalaman ‘dikeroyok’ partai lawan bukanlah pertama kali ini terjadi.
Di sisi lain, menurut Hendrawan, merapatnya Partai Golkar dan PAN ke KKIR bukanlah hal yang mengejutkan. Kesimpulan tersebut ia peroleh karena masing-masing Partai Golkar dan PAN selalu memberikan tanda-tanda atau
.
“Lalu bisa dipersepsikan
 ini ada satu faktor yang ditunggu oleh kedua partai ini, (yaitu) arahan atau semacam petunjuk,” kata Hendrawan kepada reporter
.
Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tak gentar dan selalu siap tak terkecuali menghadapi koalisi pengusung Prabowo yang cukup gemuk.
“Apakah Koalisi Perubahan gentar? Kemenangan suatu pertandingan sangatlah tidak ditentukan satu faktor. Tapi lebih bagaimana kemudian calon presiden yang dibawa dan diusung itu mampu melahirkan gagasan-gagasan untuk kepentingan rakyat,” ungkap Ahmad Ali.
Selain itu, menurut Ahmad Ali, perkembangan politik hari ini masih sangat dinamis dan belum ada yang pasti sehingga tak benar jika terburu-buru menyimpulkan sesuatu.
“Memang kemudian bagi NasDem akan mengamati betul pergerakan yang terjadi akhir-akhir ini. Ini masih sangat dinamis. Kita belum bisa mengambil kesimpulan siapa akan ke mana, karena ini masih (terus) bergerak,” tandasnya.
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menuturkan bergabungnya PAN dan Partai Golkar mendukung Prabowo tak menjamin kemenangan. Jika melihat Pilpres 2004 maupun 2014, dukungan koalisi gemuk berkorelasi negatif terhadap kemenangan capres-cawapres.
Pada Pemilu 2004, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menang dua putaran meski didukung partai-partai kecil kala itu, yakni Demokrat, PBB, dan PKPI. Begitu pula dengan Jokowi pada Pemilu 2014.
“Pemilu 2014 saat itu Jokowi sebenarnya sangat
, dianggap pendatang baru di pilpres melawan Prabowo, yang 2009 (pernah) maju. Partai pendukungnya (Jokowi) juga lebih sedikit ketimbang pendukung Prabowo Subianto. Tapi yang menang adalah Jokowi,” ujar dosen Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah tersebut.
Selain itu, menurut Adi, mengandalkan banyak partai pengusung untuk meningkatkan peluang kemenangan merupakan logika Orde Baru. Kala itu, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Yang memilih itu hanya anggota Dewan, karena itu kan yang jumlahnya terbatas. Kalau banyak dukungan partai, dia akan memenangi pertarungan politik. Itu kan logika Orde Baru sebenarnya,” terangnya.
Pemilu terkini, yang dipilih langsung oleh rakyat, lebih mengunggulkan persona calon presiden apakah bisa meyakinkan para pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS) dan memilih mereka.
Senada, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Jakarta Ahmad Khoirul Umam memandang banyaknya partai politik tidak menjamin efektivitas mesin politik koalisi bakal solid. Sebab, apabila agenda kepentingan partai pengusungnya tidak terpenuhi, hal itu bisa menyebabkan keputusan politik elite partai dengan mesin partai di akar rumput tidak berjalan secara konsisten.
“Misalnya, jika Ketum PKB Cak Imin tidak dipilih menjadi cawapres dan yang dipilih adalah Erick Thohir, yang notabene diusung oleh PAN, besar kemungkinan PKB akan bekerja setengah hati,” jelas Umam kepada reporter
.
Lebih jauh, apabila PKB ditelikung oleh kawan yang baru saja masuk, ada peluang ‘hijrah koalisi’. Bukan ke Koalisi Perubahan. Sebab, menurut Umam, PKB mungkin tidak siap dengan konsekuensi risiko politiknya.
“Melainkan besar kemungkinan PKB akan bergabung ke PDIP, yang dianggap bisa memberikan perlindungan politik (
) untuk menghadapi serangan dan penggembosan yang sering kali dioperasikan oleh
,” pungkas Umam.
 Ani Mardatila, Ahmad Thovan Sugandi
 Ani Mardatila
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan meminta relawannya tidak mengkritik pemerintah. Anies meminta relawan fokus menjelaskan calon yang mereka dukung.

"Saya pesan pada semua, tidak usah menyerang pemerintahan yang sekarang. Itu pesan," kata Anies dalam acara Temu Relawan Anies se-Jateng di Semarang, dilansir detikJateng, Minggu (20/8/2023).

Anies juga meminta relawan untuk memisahkan kritik dengan kampanye. "Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang tidak setuju pada pemerintahan sekarang. Kalau mau mengkritik pemerintahan sekarang silakan, tapi jangan sambil mendukung Anies. Dipisah. Kalau mau mengkritik, mengkritik saja. Kalau mau kampanye, kita kampanye saja. Jangan digabung," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Anies mengatakan, mengkritik pemerintahan sekarang dirasa tak perlu. Sebab, masa pemerintahan saat ini sudah akan berakhir.

"Kenapa tidak perlu mengkritik? Karena juga akan selesai, nggak perlu, wong sudah mau selesai. Ini beda kalau 2019 kemarin, itu harus diputuskan apakah mau dua periode atau satu periode. Karena itulah kemudian bagi mereka yang menginginkan perubahan mengkritik," jelasnya.

"Kalau 2024 gimana? Sudah selesai buat apa dikritik, nggak ada gunanya. Sudah, kita katakan, kami tidak sedang bicara masa lalu, kami sedang berbicara masa depan, kami berbicara Indonesia yang lebih baik," sambung Anies.

Simak selengkapnya di sini