Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal kritik-kritik yang muncul soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Khususnya, kritik calon Presiden Anies Baswedan yang menyebut IKN justru akan menimbulkan ketimpangan baru.

Jokowi membantah kritik IKN menimbulkan ketimpangan baru, justru menurutnya IKN akan menimbulkan pemerataan. Dia menegaskan pemerintah saat ini tidak mau Jawa sentris, namun menerapkan konsep Indonesia sentris. Maksudnya pertumbuhan ekonomi dan kepadatan penduduk harus merata di semua wilayah tidak hanya di Pulau Jawa saja.

Sejauh ini, Jokowi membeberkan 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Jawa. Belum lagi 56% penduduk di Indonesia pun hanya ada di Jawa. Padahal ada 17 ribu pulau lebih di Indonesia, namun populasi dan ekonomi hanya ada di Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Justru kebalikannya, kita itu tidak ingin Jawa sentris. Kita ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi ada di Jawa, 58% dari 17 ribu pulau yang kita miliki, 58% itu ada di pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga pertumbuhan ekonomi, di pulau lain selain Jawa juga harus ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu," papar Jokowi di sela acara gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

"Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17 ribu, yang lainnya mestinya ada pemerataan," lanjutnya.

Jokowi kembali menegaskan IKN akan menimbulkan pemerataan ekonomi sekaligus penduduk. IKN juga dirancang menjadi mesin pembentuk titik-titik pertumbuhan ekonomi baru.

"Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana," tegas Jokowi.

Hanya saja, memang pembangunan IKN tak bisa hanya dilakukan setahun dua tahun saja. Butuh waktu yang cukup lama dan harus berkelanjutan.

"Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari, setahun dua tahun, jangka panjang," beber Jokowi.

Soal pendapat ataupun kritik yang dilontarkan banyak pihak, Jokowi sendiri tak mau mempermasalahkan. Yang jelas, dia mengingatkan IKN sudah diatur dalam Undang-undang, artinya kepastian pembangunan IKN sudah jelas dasar hukumnya.

"Ya itu pendapat kan boleh. Menyampaikan opini silakan, cuma IKN itu kan udah ada UU-nya. Sudah ada UU-nya," pungkas Jokowi.

Sebelumnya, calon presiden Anies Baswedan menyinggung proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur yang dinilainya tidak menghasilkan pemerataan.

Menurutnya pembangunan IKN berpotensi menciptakan ketimpangan di daerah-daerah sekitarnya.

"Yang IKN tadi, ketika tujuan membangun kota baru adalah dengan alasan pemerataan maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa, karena itu akan menghasilkan kota baru yang timpang dengan daerah-daerah di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak," ujar Anies dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah yang disiarkan online, dikutip Sabtu (25/11/2023).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berpendapat jika ingin memeratakan Indonesia maka perlu mengembangkan kota-kota kecil dan menengah, bukan membangun satu kota baru di tengah hutan.

"Kalau mau memeratakan Indonesia maka bangun kota kecil jadi menengah, kota menengah jadi besar, di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun 1 kota di tengah-tengah hutan," sebut Anies.

"Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu nggak nyambung," tambahnya.

Kritik lebih keras disampaikan PKS, salah satu partai pengusung Anies Baswedan. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman blak-blakan ibu kota negara bakal tetap di Jakarta jika PKS menang Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibu kota negara tetap Jakarta," ujar Sohibul dalam paparannya pada Rapimnas Kampanye Nasional 2024, Minggu (26/11/2023) kemarin.

Sohibul mengatakan janji PKS sangat mudah ditafsirkan oleh masyarakat. Dia mengatakan PKS menilai ibu kota tidak perlu pindah ke Nusantara.


Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal orang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba) dalam pidatonya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku enggan memberi tanggapan terkait hal itu.

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," ujar Jokowi di Hutan Kota JIEP kawasan industri Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11/2023).

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

"Benar tidak? merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita....? Ganjar-Mahfud satu putaran..?" imbuh Mega disambut riuh para relawan.

Lihat juga Video: Singgung Orba, Anies Ingin Warga Tenang Karena Keadilan Bukan Rasa Takut

[Gambas:Video 20detik]


Sidang gugatan Rp 204 triliun yang diajukan alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyono Lestari dari tim Giberan (Giliran Berantakan) akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, besok. Alumnus tersebut menggugat Almas Tsaqibbirru RE A dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Ditemui di Balai Kota Solo, Wali Kota Solo yang juga cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah ada yang mengurus untuk persidangan perdana besok.

"Oh sudah ada yang ngurus," kata Gibran ditanya mengenai persiapan sidang perdana gugatan Rp 204 triliun, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hanya saja, saat ditanya siapa yang mengurus sidang tersebut, Gibran enggan menjawab. Dia juga enggan menjawab soal kuasa hukum yang sudah disiapkan.

"Ya ada lah. (Kuasa hukum pribadi atau tidak) Udah ada ya," jawabnya singkat.

Gibran Siap Jalani Sidang Gugatan Rp 204 T

Sebelumnya, Gibran mengaku bakal mengikuti proses hukum yang ada. Dirinya akan menjalani proses hukum tersebut.

"Ya dijalankan aja nggih (ya), kita ikuti saja," kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (16/11).

Ditanya mengenai apakah dirinya akan menggunakan kuasa hukum sendiri atau dari kejaksaan (jaksa pengacara negara), Gibran enggan menjelaskan.

"Nanti saja nggih. Ya intinya dijalankan nggih," pungkasnya.

Sidang Perdana 30 November 2023

Gugatan Rp 204 T kepada Gibran dan Almas diajukan terkait dengan uji materi UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh Almas yang kini telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman Pengadilan Negeri Solo pada Rabu (15/11), saat ini gugatan itu sudah didaftarkan dan mendapat nomor register 283/Pdt.G/2023/PN Skt.

Adapun PN Solo juga sudah menetapkan majelis hakim, panitera, juru sita, serta penjadwalan persidangan. Sidang pertama akan digelar pada 30 November 2023 di ruang Subekti Gedung PN Solo pukul 09.00 WIB hingga selesai.

"Rencana sidang pertama tanggal 30 November 2023. (Agenda) Pemeriksaan identitas formalitas oleh pihak yang hadir dulu," kata Humas PN Solo Bambang Aryanto saat dimintai konfirmasi.

Saksikan juga Live Adu Perspektif, Perang Terbuka di Awal Masa Kampanye


Ulama karismatik asal Banten KH Ahmad Muhtadi Dimyati atau Abuya Muhtadi menyatakan dukungannya kepada pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024. Dukungan tersebut dinyatakan lewat deklarasi bersama Dewan Pusat Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu Banten (M3CB) di Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Selasa (28/11).

Pada deklarasi itu Abuya Muhtadi menuturkan dukungan tersebut merupakan hasil rapat bersama M3CB

"Saya, Abuya Ahmad Dimyati selaku Rais Am Majelis Muzakarah Muhtadi Cidahu memutuskan mendukung pasangan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD pada Pemilu 2024," kata Abuya Dimyati, dikutip Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ulama Banten Abuya Muhtadi Nyatakan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024 Foto: Istimewa

Abuya Muhtadi juga menegaskan keputusan untuk mendukung Ganjar-Mahfud sudah melewati pertimbangan yang matang, dan didahului rapat-rapat yang panjang. Baginya, M3CB memiliki referensi dan indikator tentang capres-cawapres yang layak dan memiliki simpatik.

Maka dari itu, Abuya Muhtadi mengajak semua jajaran M3CB untuk bersama-sama berjuang memenangkan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Saya menginstruksikan seluruh jajaran pengurus M3CB untuk berjuang memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029," tutup Abuya Muhtadi.

Lihat juga Video: Forum Pendiri Demokrat Cabut Dukungan ke Prabowo, Kini Dukung Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]

Mardiono: Mahfud Bagian dari PPP, Bajunya Sudah Hijau


Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri, Irjen Asep Edi Suheri dan timnya bersilaturahmi ke Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam pertemuan, keduanya membahas perihal upaya menjaga kedamaian dan keamanan jelang Pemilu 2024.

Irjen Asep, dalam keterangannya pada Selasa (28/11/2023) malam, menyampaikan Polri meminta dukungan Nasaruddin Umar, yakni dengan mengajak masyarakat tetap mengedepankan persatuan agar Pemilu berjalan damai dan aman.

Menanggapi permintaan tersebut, Nasaruddin Umar menyerukan kepada masyarakat, terutama umat Islam, agar menyikapi momen pesta demokrasi dengan riang gembira. Nasaruddin kemudian juga meminta tiga pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang berkontestasi di 2024 agar bersaing dengan objektif dan positif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita mencari pemimpin yang baik dengan cara-cara yang baik," ucap Nasaruddin Umar.

Nasaruddin menyampaikan harapan agar tak ada isu primordialisme dan rasial, apalagi membawa-bawa politik identitas. Dia pun mendukung upaya-upaya pengamanan Pemilu 2024.

"Saya imbau kepada umat Islam untuk mendoakan mari semoga pemimpin yang yang dipilih mampu menjalankan roda kepemipinan bangsa," pungkasnya.

Sebelumnya, di hari yang sama, Kaops NCS Irjen Asep juga sowan ke Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Gus Yahya menilai upaya Polri melalui Operasi NCS cukup berhasil dalam mendinginkan suasana jelang pemilu 2024.

"Alhamdulilllah baru saja kami menerima kunjungan dari Mabes Polri yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketenangan di tengah masyarakat ini dipimpin oleh Pak Asep. Saya bersyukur sekali sampai saat ini keadaan sangat kondusif di masyarakat. Ini berarti strategi dari aparat termasuk dari Polri dalam memelihara ketentraman cukup berhasil dan harus dilanjutkan karena ini sangat dibutuhkan apalagi pada saat politik sekarang ini," ungkap Gus Yahya.

Tonton juga Video: Hari Pertama Kampanye Malah Heboh Kebocoran Data DPT, Dijual Rp 1,2 M

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bercerita bagaimana Anies Baswedan kerap diragukan orang lain jika mendaftar ke KPU. Cak Imin bahkan menyebut ada beberapa pihak yang taruhan jika Anies benar-benar menjadi calon presiden.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam diskusi 'Cangkrukan Perubahan', Rumah Kemaslahatan Indonesia, Selasa (28/11). Cak Imin mulanya meyakinkan warga bahwa eks Gubernur DKI Jakarta tersebut orang yang baik dan layak.

"Saya bersaksi dan bersumpah, Mas Anies orang baik dan layak. Saya bersaksi dan bersumpah Mas Anies punya gagasan, punya rencana dan siap berkorban," ujar Cak Imin di hadapan warga Darmokali, Surabaya, Jawa Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu nggak main-main makanya saya terpaksa jadi Wapres, soale cita-citane pres (soalnya cita-cita Anies jadi presiden). Ya nggak apa-apa wong nyatane tak lihat Mas Anies memang (Ya tidak apa-apa karena nyatanya saya lihat Anies memang layak)," sambungnya.

Cak Imin mengulas adanya pihak yang sempat bertaruh jika Anies berhasil mendaftar ke KPU. Ia menyebut mereka bahkan rela menjamin dengan mobil Alphard jika Anies gagal maju.

"Proses jalannya jadi gubernur dihambat kayak apa ya jadi. Digoleki (dicari) kesalahan e nggak ketemu. Diganjel-ganjel (dijegal-jegal) onok sing taruhan nik Anies sampek daftar (ada yang taruhan kalau Anies sampai daftar ke KPU), Alphard. Onok sing taruhan nik Anies sampek daftar oleh partai gede-gedean taruhan. Iki pilpres atau judi online?," ucapnya.

Ia menyebut penilaian itu akhirnya terbantah saat Anies dan Cak Imin resmi mendaftar ke KPU pada Kamis (19/10/2023). Ia menyebut berapa besar hambatan itu, akhirnya tetap bisa dilalui oleh Anies Baswedan.

"Karena orang nggak nyangka, dan saya pernah menyaksikan, kita semua pernah menyaksikan, orang baik, orang kuat, orang benar, orang yang bermutu, dihambat kayak apapun akan sampai tujuannya. Justru batu kalau nggak diasah (akan) hilang dan batu yang diasah itu sarat kekilauannya," ujarnya.

Cak Imin juga bercerita salah satu temannya di Singapura yang meyebut akan pulang ke Indonesia jika pasangan AMIN menang Pemilu. Justru, katanya, jika kubu nomor 2 yang menang sosok tersebut akan melupakan Indonesia.

"Saya kemarin ke Singapura ketemu teman saya, nggak pernah mau pulang. 'Anak pinter, pulanglah, kita bangun Indonesia, jangan di sini terus," kaya Cak Imin.

"(Dijawab) 'Wah tergantung saya, kalau yang menang nomor 3 saya nggak akan pulang, kalau yang menang nomor 2 saya melupakan Indonesia, kalau yang menang nomor 1 saya langsung pulang'," sambung Cak Imin menirukan percakapan itu.

Lihat juga Video: Pesan Ibunda Cak Imin soal Peta Jatim, Sebut Nama Khofifah

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah tokoh masuk dalam daftar Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk wilayah Sumatera Utara. Politikus senior PDIP Panda Nababan dan ulama asal Sumut Buya Syech Ali Akbar Marbun masuk dalam daftar dewan penasihat.

Dalam data yang diterima detikSumut, Rabu (29/11/2023), Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting juga berada di dewan penasihat TPD Ganjar-Mahfud. Sementara ketua-ketua partai tingkat Sumut yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud juga masuk dalam daftar dewan pengarah.

Untuk Ketua TPD Sumut diisi politikus PDIP, Paul Baja Siahaan. Dia didampingi Aja Syahri sebagai sekretaris dan Yamitema Tirta Jaya Laoly sebagai bendahara. Untuk diketahui, Yamitema adalah anak dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sejumlah nama politikus dari partai pengusung Ganjar-Mahfud di tingkat Sumut juga mengisi posisi strategis di TPD Sumut. Berikut daftarnya:

Dewan Pengarah TPD Sumut

Drs. Rapidin Simbolon, MM

Drs. H. Jaffarudin Harahap

Ir. Rudi Zulham Hasibuan

El Adrian Shah, SE

Dewan Penasihat TPD Sumut

Panda Nababan

Buya Syech Ali Akbar Marbun

Baskami Ginting

Kol. Tomson Pangaribuan

Albon Sidauruk

Jimmy Silalahi

Sanggam Hutagalung

Edison Siagian, S.H.

Dewan Pakar TPD Sumut

Dr. Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si.

Muhammad Riau SHR, S.H., M.H., C.R.A

Jumongkas Hutagaol

Ir. Mahdiyan Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Ketua TPD Sumut

Paul Baja Siahaan

Wakil Ketua TPD Sumut

Prof. Marihot Manulang

Mayjen. TNI (Purn) Karev Marpaung, S.Sos, M.M.

Ahmadan Harahap

Mangapul Purba

Ramses Simbolon

Dr. Masdar Limbong, M.Pd.

Sekretaris TPD Sumut

Aja Syahri

Wakil Sekretaris TPD Sumut

Dr. Sutarto, M.Si.

Hj. Riri Stepanie Siregar

Donna Yulieta Siagian, S.E., MAP

H. Usman Sitorus S.Ag, M.AP

Mangarimpun Parhusip

Bendahara TPD Sumut

Yamitema Tirta Jaya Laoly

Wakil Bendahara TPD Sumut

Syaiful Amri, SE

Januazir Chuwardi

Johnson Sihaloho SHI

Dr. Meirahta Sitepu, MARS

Paulina Simbolon

William Omar

Singgung Jokowi, Politisi PDIP: Dulu Orang Tak Tahu Si Kurus Ini Siapa


Selesai sudah para capres dan cawapres menjalani kampanye perdananya untuk Pilpres 2024. Tiga paslon berpencar ke seluruh wilayah RI untuk merebut suara rakyat.

Di hari Pertama, capres nomor urut 1 Anies Baswedan kampanye di Jabodetabek. Anies memulai kampanyenya dengan sumngkem ke Ibundanya meminta doa restu.

Anies kemudian mengawali titik kampanye di Tanah Merah, Jakarta Utara, kemudian lanjut ke Bogor. Sementara itu, cawapresnya Muhaimin Iskandra atau Cak Imin, kampanye di Jatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak langsung berkampanye di hari pertama. Prabowo masih menjalankan tugas sebagai Menhan dan Girban fokus bekerja di Solo.

Sementara itu, paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md, mengawali kampanye perdana dari wilayah Timur dan Barat Indonesia. Ganjar kampanye di Merauke dan Mahfud mulai dari Sabang, Aceh. Berikut rangkuman hari pertama kampanye para paslon Pilpres 2024:

Anies Pamit di Tanah Merah

Anies memohon doa sekaligus berpamitan dengan warga Kampung Tanah Merah. Anies menerima sebuah selendang dari seorang ibu dan mendapat sebuah kencleng atau celengan berisikan aspirasi dari warga Kampung Tanah Merah.

"Tempat ini dulu tersingkir, termarjinalkan dan mereka yang hari ini alhamdulillah mulai mendapatkan kesetaraan fasilitas. Jadi saya pamit kepada warga Tanah Merah," kata Anies usai kampanye di Tanah Merah, Selasa (28/11/2023).

"Kemudian tadi mereka menyerahkan sebuah selendang ini mirip yang saya terima di 2016 yang lalu ketika seorang ibu melepas selendangnya yang biasa dipakai untuk menggendong anak sambil memesankan 'Pak ini selendangnya tolong dipakai buat gendong anak di Jakarta'. Sekarang kami terima sebagai pesan untuk menggendong anak di Indonesia," beber Anies.

Anies berharap keadilan di Jakarta bisa dilanjutkan ke tingkat nasional. Itu sebabnya, Anies memulai kampanye dari Tanah Merah.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga sempat menanyakan kepada masyarakat terkait harga bahan pokok maupun lapangan pekerjaan. Dia menjanjikan akan melakukan perubahan dengan kondisi sekarang.

"Apakah kita meneruskan kondisi sekarang atau kita mau melakukan perubahan? Apakah kita mau meneruskan kondisi sekarang atau perubahan," tanya Anies.

Anies juga pun meminta kepada pendukungnya tidak hanya memenangkan capres-cawapres, tapi juga caleg-caleg dari partai pengusung. Dia menekankan pentingnya caleg-caleg partai pengusung dapat terpilih. Dia menyebut keberhasilan ini akan mempermudah langkah dalam pengambilan kebijakan.

Dia mencontohkan dirinya sempat kesulitan melepas kepemilikan saham pabrik bir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dia menyebut keputusan soal saham bir tidak dipegang oleh partai pengusungnya.

"Saya meyakini pengalaman di Jakarta kemarin, ketika kita tidak memegang palu di DPRD, ada agenda-agenda penting yang tidak bisa dilaksanakan, contohnya, DKI Jakarta itu punya saham di pabrik bir. Memang pemerintah perlu punya saham di pabrik bir? Jadi harus diapain? Dijual, dilepas," ujar Anies.

"Tapi, untuk dilepas, harus diproses di DPR. Karena palu tidak berada di partai koalisi, diberhentiin terus. Insyaallah pemilu besok partai-partai pengusung bisa mendapat suara besar sehingga kita juga bisa memenangkan DPR," imbuhnya.

Anies Soroti Susahnya Kredit Rumah

Pada saat kampanye di Bogor, Anies menyampaikan banyak keluarga yang belum memiliki rumah tinggal. Anies menilai masyarakat belum punya rumah lantaran persyaratan yang sulit. Termasuk persyaratan dengan perbankan.

"Jadi banyak sekali di Indonesia hari ini yang ngantri belum punya rumah kepengen punya rumah itu 12,7 juta keluarga. Kalau di Jabodetabek ini jumlahnya 2,9 juta keluarga yang ingin punya rumah tapi tidak bisa dapat KPR," kata Anies dalam pidatonya di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Bogor, Selasa (28/11/2023).

"KPR kita itu menganggap semua orang harus kerja formal. Yang kerjanya independen, yang kerjanya mandiri, enggak bisa dapet KPR, betul tidak? Kalau kerja formal punya kontrak baru gampang dapat KPR. Sampai akhirnya KPR itu singkatan aslinya apa? Kredit Pemilikan Rakyat sekarang jadi Kapan Punya Rumah, betul tidak? Habis susah," ucap Anies.

Anies mengatakan KPR yang diajukan masyarakat sebetulnya menguntungkan bagi bank-bank milik BUMN. Tapi menurutnya, sejauh ini masyarakat masih susah untuk proses kredit rumah.

"Terus kapan punya rumahnya? Ada yang tidak adil di sini. Kalau mau kredit motor mudahnya luar biasa, kalau mau kredit mobil mudahnya luar biasa, sementara kalau mau punya rumah? Sulit. Padahal kalau punya mobil begitu keluar dari showroom harganya turun. Begitu beli motor harganya turun. Tapi kalau punya rumah harganya naik," imbuhnya.

Anies mempertanyakan mengapa orang kecil tidak boleh punya aset. Anies mengatakan harus ada perubahan.

"Kenapa orang kecil tidak boleh punya aset yang harganya naik terus? Kenapa orang kecil dimudahkan untuk punya aset yang harganya turun? Sementara untuk yang harganya naik dikasih kepada yang di atas, kita harus berubah," ucapnya.

Selain itu, Anies berjanji akan membangun transportasi umum yang lebih luas dan terjangkau bagi warga. Dia berjanji akan membangun transportasi umum yang jangkauannya luas dan harganya terjangkau.

"Kita ingin membangun transportasi umum yang lebih luas, lebih terjangkau, sehingga warga kita bisa dengan mudah menjangkau tempat kerja," ujarnya.

Pulang dari Bogor, Anies menggunakan KRL kembali ke Jakarta.

Kampanye Cak Imin di Jatim, simak halaman selanjutnya....

Simak juga Video: KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 4 5 Selanjutnya


Istilah gemoy yang kini lekat dengan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menuai pro dan kontra di kalangan elite partai politik. PKS dan Partai Gelora saling silang argumentasi soal gimik gemoy.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman menyatakan partainya akan mengedepankan politik gagasan. Sohibul menyinggung adanya pihak lain yang mengedepankan gimik politik berupa gemoy.

"PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan apalagi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu sekalian situasi ini tentu tidak boleh kita biarkan maka PKS memelopori adanya politik gagasan ini untuk mengatasi kondisi yang tidak kita harapkan," kata Sohibul ketika berpidato di acara Kick Off Kampanye Nasional PKS, Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Sohibul juga menyinggung persaingan politik saat ini. Dirinya mengatakan bahwa persaingan politik sekarang lebih mengedepankan gimik semata.

"Apalagi hari-hari ini bapak ibu sekalian, saya sangat prihatin, untuk memenangkan demokrasi persaingan demokrasi ini sekarang lebih banyak gimiknya sekarang ada istilah 'gemoy', 'santuy'," ucapnya.

Mantan Presiden PKS ini menyoroti bahwa seolah-olah yang dapat memimpin Indonesia adalah mereka yang gemoy. Sohibul juga menyebut gimik politik itu sesuatu yang tidak sehat.

"Seakan-akan yang bisa memimpin negeri ini adalah mereka yang gemoy, gemoy atau gemoy saya nggak tahu juga itu, Bib apa Bib? Gemoy apa gemoy? Gemoy atau santuy ini tentu sesuatu yang tidak sehat," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. (dok. DPP PKS)

Sohibul mengatakan bahwa ke depannya demokrasi di Indonesia harus memunculkan pemimpin yang punya kapasitas memenangkan persaingan politik. Selain itu, Indonesia harus dipimpin orang yang bisa mengolah pemerintahan.

"Oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian ke depan demokrasi kita harus lebih baik yaitu memunculkan pemimpin yang di satu sisi punya kapasitas memenangkan pertarungan di sisi lain juga kita yakin dia punya kapasitas untuk mengelola pemerintahan," ucapnya.

Gelora Serang Balik PKS

Sekjen Partai Gelora Mahfudz Siddiq membalas pernyataan Sohibul Iman yang bilang istilah gemoy sekadar gimik politik dalam memenangkan Pemilu 2024. Mahfudz menyebut PKS-lah yang justru kerap bergimik politik.

"Saya menduga, PKS ini sepertinya lupa ingatan kalau mengkritik Pak Prabowo. Padahal, di setiap pemilu, PKS-lah yang paling sering main gimik. Gimik-gimik itu dibuat langsung secara resmi oleh PKS sebagai partai," kata Mahfudz Siddiq dalam keterangannya, Selasa (28/11).

Mahfudz mengatakan gimik PKS yang dimaksudnya ialah soal tawaran program SIM seumur hidup dan bebas pajak kendaraan bermotor (STNK) dalam Pemilu 2019. Mahfudz menyebut gimik ini telah menaikkan suara PKS pada Pemilu 2019.

"Mana buktinya, kan nggak ada sampai sekarang. Itu berarti soal SIM seumur hidup itu gimik saja dalam kampanye. Kalau soal gimik, PKS itu ahlinya, bukan Prabowo," katanya.

Saksikan Live DetikPagi:

Simak juga Video: TKN Sebut Citra Prabowo Gemoy Tumbuh Secara Organik

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Informasi viral beredar, threat actor' bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, diantaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPU berkoordinasi dengan BSSN untuk menindaklanjuti informasi itu. KPU mengungkap saat ini proses penelusuran kebocoran tersebut masih dijalankan.

"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, dia menaungi Mabes," kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11) kemarin.

"Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya," tambahnya.

Betty mengaku pihaknya telah mengetahui informasi kebocoran tersebut. Namun, Betty belum dapat memastikan jika data itu bersumber dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau bukan.

"Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri," jelasnya.

Simak Video: Hari Pertama Kampanye Malah Heboh Kebocoran Data DPT, Dijual Rp 1,2 M

[Gambas:Video 20detik]


Nawawi Pomolango mengatakan penangkapan Harun Masiku menjadi prioritas setelah dia ditunjuk sebagai Ketua KPK sementara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand) yakin KPK akan menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat.

Peneliti senior dari Pusako, Feri Amsari, mulanya menyinggung indikasi unsur politik terkait Nawawi menjadi Ketua KPK sementara. Dia menekankan bahwa KPK tidak boleh menjadi kepentingan politik.

"Saya yakin ini merupakan transaksi politik penting yang sedang dimainkan Jokowi untuk mengguncang kubu oposisinya. KPK tidak boleh jadi alat kepentingan politik dalam penegakan hukum," kata Feri kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Feri berharap Nawawi menjauhkan bias politik transaksional dalam menangani perkara hukum. Maka, menurut dia, pemberantasan korupsi bisa dilakukan secara benar.

"Tugas Pak Nawawi menjauhkan bias politik transaksional terkait perkara hukum menjadi fokus menjadi pemberantasan korupsi secara benar," kata dia.

Lebih lanjut, Feri meyakini KPK akan menangkap Harun Masiku. Dia kemudian menyinggung hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya yakin akan terjadi (penangkapan) dilihat ketegangan antara Jokowi dan Megawati, terutama setelah pidato Mega yang sangat keras," tutur dia.

Feri menilai KPK sudah mendapatkan informasi terkait keberadaan Harun Masiku. Feri kemudian menyinggung perkara rumit yang ditangani KPK seperti Nazaruddin yang terjerat kasus suap pembangunan wisma atlet yang ditangkap di Kolombia.

"Sedangkan Nazaruddin yang rumit aja tahu, apalagi HM," jelasnya.

Terlepas dari indikasi unsur politik, Feri menilai Harun Masiku harus segera ditangkap. Sebab, menurut dia, Harun Masiku diduga terlibat dalam korupsi terkait pemilu.

"Saya pikir sebagai sebuah kejahatan korupsi terkait pemilu tentu sudah terang benderang, tinggal ditangkap dan sudah niat dari dulu," pungkasnya.

Sebelumnya, Nawawi mengatakan KPK sudah mengeluarkan surat tugas baru yang dibutuhkan. Nawawi menegaskan pencarian DPO KPK, termasuk Harun Masiku, menjadi prioritas.

"Kami telah mengeluarkan produk-produk surat yang baru yang dibutuhkan oleh deputi penindakan yang baru ini," kata Nawawi di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11).

"Semua perkara-perkara yang berstatus seperti itu menjadi prioritas daripada KPK," lanjut Nawawi.

Lihat juga Video: Perburuan Harun Masiku Jadi Prioritas Ketua KPK Sementara Nawawi

[Gambas:Video 20detik]


Polres Jombang menggelar apel kesiapan pengamanan Operasi Mantap Brata tahapan kampanye Pemilu 2024. Dalam apel tersebut, polisi menyatakan komitmennya yang selalu netral.

Apel kesiapan pengamanan tahapan kampanye Pemilu 2024 digelar di lapangan Mapolres Jombang. Apel kali ini untuk mengecek kesiapan personil dan berbagai sarana pendukung untuk menjaga keamanan selama masa kampanye Pileg maupun Pilpres.

Wakapolres Jombang Kompol Hari Kurniawan memimpin langsung jalannya apel. Ia menyampaikan arahan Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi kepada seluruh personelnya. Salah satunya, polisi wajib meningkatkan sinergitas dengan TNI, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat di Kota Santri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu 2024 merupakan kunci menuju Indonesia Emas. Oleh karena itu, soliditas internal Polri serta sinergitas dengan instansi lain, seperti TNI, KPU, Bawaslu dan insan pers harus tetap terjaga," terangnya, Rabu (29/11/2023).

Pengamanan Pemilu di Kabupaten Jombang, lanjut Hari, dikerjakan sejak tahap pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga penetapan hasil Pemilu. Ia meminta kepada seluruh personel Polres Jombang selalu menjaga netralitas sesuai amanat UU nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.

Menurutnya, netralitas Polri meliputi tidak terlibat kegiatan politik praktis, tidak menunjukkan dukungan kepada pihak tertentu, tidak menggunakan atribut politik, serta tidak menggunakan fasilitas dinas untuk kegiatan kampanye.

"Sesuai dengan arahan dari Pak Kapolres Jombang bahwa seluruh anggota Polres Jombang dan Polsek jajaran untuk netral. Netralitas ini dianggap sebagai langkah kunci untuk menciptakan Pemilu yang aman dan kondusif," tandasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Pernyataan Megawati ini lantas menimbulkan reakasi dari banyak pihak.

Diketahui Megawati sebelumnya menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Benar tidak? Merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita...? Ganjar-Mahfud satu putaran...?" imbuh Mega disambut riuh para relawan.

Pernyataan ini menimbulkan reaksi, berikut beberapa tanggapan dari berbagai pihak.

Cak Imin Ungkit Pembiaran Proses Usai Putusan MK

Calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menilai ungkapkan itu muncul karena ada kerisauan kecurangan jelang Pemilu 2024.

"Ya ini semua kan diawali dari Mahkamah kode etik MK itu, dari situ muaranya. Muara itu yang membuat kemudian orang khawatir terjadi kecurangan, khawatir terjadi Pemilu yang tidak fair, kemudian berbagai warning-warning itu muncul," kata Cak Imin kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Cak Imin menyinggung soal keresahan yang disampaikan masyarakat ke dirinya terkait situasi politik di Indonesia. Menurutnya hal ini tak terlepas dari persepsi pembiaran proses usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan usia capres dan cawapres.

"Tapi keresahan yang disampaikan teman-teman di sini adalah keresahan bahwa ini ada pembiaran proses dari semua yang terjadi, butuh perubahan cara kerja sehingga semua misalnya ditangani dengan sungguh-sungguh. Penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan kesenjangan sosial itu benar-benar tidak dibiarkan," ucap Cak Imin.

Kala ditanyai apakah ia merasakan hal yang sama seperti Megawati. Cak Imin menyebut disadari atau tidak keputusan yang memantik konflik mestinya dapat dihindari.

Simak halaman selanjutnya

Saksikan Live DetikPagi:

Lihat juga Video: Singgung Orba, Anies Ingin Warga Tenang Karena Keadilan Bukan Rasa Takut

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan perkara syarat batas usia minimal capres-cawapres hari ini. Putusan itu akan diadili minus Hakim Konstitusi Anwar Usman.

"Acara pengucapan putusan," tulis laman resmi MK, Rabu (29/11/2023).

Rencananya, putusan perkara nomor 141/PUU-XXI/2023 ini akan dibacakan di gedung MKRI 1 Lantai 2, Jakarta, pada pukul 11.00 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MK juga akan membacakan sejumlah putusan lain pada kesempatan tersebut. Permohonan uji materi terkait syarat usia minimal capres-cawapres itu diajukan oleh Mahasiswa Universitas NU bernama Brahma Aryana.

Brahma ingin Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat usia capres-cawapres yang ketentuannya telah ditambahkan lewat Putusan MK Nomor 90/PU U-XX 11/2023 kembali diubah.

Petitum yang diajukan adalah syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.

Perkara 141 itu sebelumnya sudah disidangkan dua kali. Sidang pertama pada 8 November 2023 dan sidang kedua pada 20 November 2023. Sehari setelahnya, Ketua MK Suhartoyo membawa berkas itu ke RPH untuk diproses oleh 8 hakim MK, minus Anwar Usman. Sebab, Anwar Usman sudah dihukum oleh Majelis Kehormatan MK tidak boleh mengadili perkara yang berpotensi konflik kepentingan.

Diketahui, dalam permohonannya, Brahma kembali menguji lagi konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun MK sudah memberikan makna Pasal 169 huruf q itu menjadi:

Berusia paling rendah berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Brahma mengajukan gugatan ulang dengan harapan yang bisa maju capres/cawapres berusia kurang dari 40 tahun adalah untuk gubernur saja dan tidak termasuk bupati/wali kota.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, putusannya akan berlaku untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," kata Jimly di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11).

Jimly berharap Pemilu 2024 berjalan tertib. Jimly menyebutkan semua anak bangsa berperan untuk menyukseskan pemilu.

"Nah, jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian untuk suksesnya Pemilu. Partai pesertanya sudah jelas, capres-cawapresnya sudah jelas. Yang tidak kita suka tolong jangan dipilih. Jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing," ujar Jimly.

Tonton juga Video: Ganjar Terusik atas Putusan MK, PPP: Semua Akan Kecewa

[Gambas:Video 20detik]


Ibunda cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Hajah Muhassonah Hasbullah, disebut menyinggung nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait peta kekuatan suara di Jatim. PKB menjelaskan soal pesan Ibu Cak Imin yang menyinggung Khofifah itu.

"Bukan takut, itu sekedar 'ngudo roso' mendengar beredarnya info terkait sikap Bu Khofifah yang mengarahkan pilihanya pada pasangan yang tidak memiliki sejarah dalam aktivitas ke-NU-an. Jangan lupakan akar sejarah," kata Waketum PKB, Jazilul Fawaid, kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Jazilul meyakini kelompok perempuan Nahdaltul Ulama atau muslimat NU sudah cerdas dalam menentukan pilihan. Jazilul menyebut mereka akan memilih calon yang selaras dengan perjuangan Islam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya yakin warga muslimat Jawa Timur, khususnya, sudah cerdas untuk memilah dan memilih capres-cawapres yang selaras dengan perjuangan Islam ahlussunnah wal jamaah," tutur dia.

Namun demikian, Jazilul optimis pasangan Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) akan menang di Jatim. Hal itu, menurutnya, karena AMIN memiliki hubungan yang kuat dengan warga NU.

"Kami pun tetap yakin pasangan AMIN akan menang dalam merebut hati warga Jawa Timur. Sebab Pasangan AMIN yang memiliki sejarah dan asosiasi yang kuat dengan warga nahdliyyin," pungkasnya.

Cak Imin sebelumnya mengungkap pesan Ibunda Hajah Muhassonah Hasbullah pada kampanye hari pertamanya jelang Pemilu 2024. Cak Imin menyebut ada kerisauan dari sang ibu yang disampaikan kepadanya.

"Ya ibu saya worry, ngeliat persaingan begitu keras. Ibu saya ngecek ya, beliau masih sangat konsen ya ngecek peta Jawa Timur," kata Cak Imin usai ziarah ke Makam salah satu tokoh pendiri NU yang juga kakek buyutnya, Bishri Syansuri, Denanyar Selatan, Jombang, Jawa Timur, Selasa (28/11).

Cak Imin mengatakan sang ibu menaruh perhatian lebih terhadap peta kekuatan nasional. Cak Imin juga diingatkan soal debat capres dan cawapres yang tidak hanya dilakukan di Jakarta.

Dalam percakapan di dalam Pesantren, Hajah Muhassonah sempat menyinggung sosok Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sang ibu menyampaikan analisanya supaya AMIN bisa mengantisipasi.

"Ya itu analisa beliau, kalau kita Jawa Timur ini kira-kita bagaimana peta perempuan, Khofifah di mana. Salah satu analisa beliau supaya kita antisipasi," tutur Cak Imin.

"Aman, aman. Pokoknya PKB menang, Jawa Timur ya AMIN menang," pungkasnya.

Simak juga Video: Pesan Ibunda Cak Imin soal Peta Jatim, Sebut Nama Khofifah

[Gambas:Video 20detik]


Mobil pikap plat merah di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, terekam kamera kedapatan membawa baliho capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Pemkab Simalungun memastikan mobil plat merah itu bukan miliki mereka.

Berikut ini sederet fakta terkini terkait beredarnya video yang menampilkan mobil plat merah ketika kedapatan membawa baliho Ganjar-Mahfud. Video itu sendiri viral di media sosial.

5 Fakta Mobil Plat Merah di Simalungun Angkut Baliho Ganjar-Mahfud

1. Mobil Pikap Milik BUMDes

Kepala Dinas Kominfo Simalungun, Andri Rahadian, membantah jika mobil plat merah itu merupakan milik Pemkab Simalungun. Setelah ditelusuri mobil itu tercatat milik Badan Usaha Milik Nagori/Desa (BUMNag/BUMDes) Dolok Merangin I.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andri mendapati informasi itu setelah berkoordinasi dengan Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Simalungun.

"Setelah kami tanyakan ke Bidang Aset BPKPD dijawab bahwa Mobil tersebut terdaftar atas nama BUMNAG/BUMDES Dolok Merangin I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar," ujar Andri, Senin (27/11/2023).

Andri mengaku tidak tahu di mana lokasi pasti video tersebut. Hanya saja dia memastikan jika mobil tersebut bukan milik Pemkab Simalungun.

"Mungkin (di Dolok Merangin I), tapi pastinya di mana saya kurang tahu. Hanya terkait plat dinas mobil tersebut sudah dipastikan bukan milik Pemkab Simalungun," tutupnya.

2. Bawaslu Telusuri Pelanggaran Netralitas ASN

Ketua Bawaslu Sumut M Aswin Diapari Lubis sudah mendapati informasi terkait video mobil plat merah di Simalungun yang membawa baliho Ganjar-Mahfud. Pihaknya pun tengah menelusi dugaan pelanggaran netralitas terkait insiden itu.

"Saat ini lagi ditelusuri oleh pihak Bawaslu Simalungun atas peristiwa tersebut," kata M Aswin kepada detikSumut, Selasa (28/11/2023).

Menurut Aswin, peristiwa tersebut sudah jelas melanggar sola netralitas ASN. Pihaknya juga akan mendalami soal unsur pelanggaran Pemilu terkait video itu.

"Karena jelas telah melanggar netralitas ASN. Kalau ada unsur pidana akan ditindaklanjuti sebagai pelanggaran Pemilu," tutupnya.

3. Pejabat Beri Izin Penggunaan Mobil Akan Dipanggil Bawaslu

Aswin menambahkan pejabat yang memberikan izin bakal dipanggil. Pemanggilan tersebut terkait izin penggunaan mobil untuk mengangkut alat peraga kampanye.

"Bila benar maka akan dipanggil pejabat yang memberikan izin atas pemakaian mobil dinas tersebut," ucapnya.

4. Mobil Dipinjam untuk Bawa Bambu

Camat Dolok Batu Nanggar, Supardi, mengatakan peristiwa di dalam video itu terjadi pada Selasa (21/11). Saat itu mobil plat merah itu ketahuan di Desa Serbelawan dan langsung diturunkan seperti video.

"Yang waktu ketahuan itu terus dibongkar spontan di dekat SPBU Serbelawan, Serbelawan dengan Dolok Merangir I itu berdekatan," kata Supardi.

Mobil plat merah itu sendiri diketahui milik Badan Usaha Milik Nagori/Desa (BUMNag/BUMDes) Dolok Merangir I. Berdasarkan pengakuan Pangulu Dolok Merangir I Erwin Hardi Purba, kata Supardi, mobil tersebut dipinjam temannya untuk membawa bambu ke Kecamatan Pematang Bandar.

"Pernyataan Pangulu dipinjam sama temannya ngangkat bambu mau dibawa ke Kecamatan Pematang Bandar, " ucapnya.

5. Kades Bingung Mobil Plat Merah Dipakai Bawa Baliho Ganjar-Mahfud

Pengakuan Pangulu atau kepala desa tersebut, temannya yang meminjam mobil itu bukanlah pengurus partai politik. Pangulu itu disebut bingung setelah mobil plat merah milik desanya viral di media sosial.

"Dia pun bingung juga, kalau tahu dia gitu mana mungkin lah dikasih, kan gitu. Kalau pengakuan Pangulu nggak (yang pinjam bukan pengurus partai)," ujar Supardi.

Pangulu tersebut sudah diberikan peringatan akibat peristiwa itu. Untuk langkah ke depannya, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Nagori (DPMPN) dan Inspektorat.

"Sudah kita kasih peringatan, nanti kita minta petunjuklah dari DPMPN atau dari Inspektorat atau dari apa nanti Kesbangpol, cuma dibilang Kesbang jangan terulang kembali," tutupnya.

Kala Ganjar Saksikan Anak-anak di Sumut Beri Dukungan untuk Palestina


Memasuki hari kedua masa kampanye capres periode 2024-2029, suasana dunia politik terlihat belum begitu ramai di permukaan. Meski, seluruh pasangan sudah mulai bergerak menuju sejumlah penjuru negeri dan lontaran gagasan telah menyublim menjadi tumpukan kertas visi misi.

Seperti diketahui, masa kampanye yang dimulai sejak 28 November 2023 kemarin akan terus berjalan hingga jelang pemilu pada pertengahan Februari 2024 mendatang. Periode ini merupakan masa dimana masing-masing paslon capres dan cawapres akan saling beradu gagasan, visi serta misi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selasa (28/11) lalu, Anies Baswedan memulai kampanye dengan keliling wilayah Ibu Kota. Bersama istrinya, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pertama-tama mengunjungi kampung Tanah Merah di Jakarta Utara. Keduanya yang mengenakan motor berwarna putih, helm putih dan pakaian serba putih itu tiba di lokasi sekitar jam 09.00 WIB, diiringi teriakan yang menyerukan namanya.

Dalam kesempatannya, Anies mengungkapkan bahwa keadilan yang diimpikan oleh warga Tanah Merah membutuhkan kewenangan dari pusat. Oleh sebab itu, ia berjanji akan mencarikan solusi saat dirinya nanti mengemban kewenangan yang lebih tinggi.

"Jadi kami sampaikan bahwa sebagian dari keputusan-keputusan terkait dengan status mereka itu membutuhkan kewenangan pemerintah pusat, kami akan carikan jalan keluar yang adil, kami berpihak pada keadilan sebagaimana kami carikan di Jakarta sehingga mereka tidak akan terbengkalai, jadi solusi itu akan kita jalankan," kata Anies dilansir dari detikNews Selasa (28/11).

Dalam kesempatan berbeda, Anies pun menjanjikan harga transportasi yang terjangkau kepada masyarakat Bogor. Dikutip dari pidatonya di GOR Laga Tangkas, Cibinong, Bogor, Selasa (28/11), ia menjanjikan untuk membangun infrastruktur transportasi yang terjangkau dan memiliki jangkauan luas.

"Salah satu hal yang kita ingin melakukan seperti di Jakarta. Kita ingin membangun transportasi umum yang lebih luas, lebih terjangkau, sehingga warga kita bisa dengan mudah menjangkau tempat kerja," ungkapnya.

Janji membangun infrastruktur transportasi juga diungkapkan oleh capres Ganjar Pranowo. Dalam lawatannya ke Merauke, ia mengatakan bahwa kondisi jalanan yang rusak membuatnya perlu bergerak untuk menuntaskan pembangunannya kelak.

Pemilihan Merauke sebagai titik awal perjalanan kampanyenya juga dilandasi oleh alasan khusus. Ia ingin mengatakan bahwa di masa mendatang pemerataan pembangunan perlu dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD, sang calon wakil yang juga tengah melakukan lawatan kampanye di Sabang.

"Ini adalah komitmen kami untuk memeratakan pembangunan ekonomi. Ini adalah komitmen kami agar tidak ada lagi masyarakat miskin di Indonesia. Ini juga komitmen untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh elemen bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke," kata Mahfud seperti tertulis dalam detkNews, Selasa (28/11/2023).

Berbeda dengan keduanya, pasangan Prabowo-Gibran justru tidak secara langsung menggunakan hari pertama untuk berkampanye di depan masyarakat. Diketahui, keduanya tengah melaksanakan tugas di kantor masing-masing. Meski demikian Tim Kampanye Nasional pasangan tersebut melakukan beberapa aksi diantaranya sosialisasi program makan siang dan minum susu gratis secara serentak serta penyaluran bantuan kepada Palestina sebesar 5 miliar rupiah.

Berbagai update tentang pemilu mulai gaya hingga perkembangan peristiwa politik lain akan diulas tuntas di detik Pagi edisi Rabu, 29 November 2023. Selain itu, hari ini juga akan dibahas beberapa informasi mulai dari efek Gadis Kretek hingga perkembangan Kasus Firli.

Nikmati terus menu sarapan informasi khas detik Pagi secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Detikers juga bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat yang tersedia.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Partai Amanat Nasional (PAN) menilai pemerintah sekarang dilahirkan dari reformasi yang mengoreksi rezim sebelumnya.

"Pemerintahan sekarang dan ke depan adalah pemerintahan yang dilahirkan dari gerakan reformasi yang mengoreksi rezim sebelumnya," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Viva menyebut praktik korupsi hingga nepotisme di rezim masa lalu menjadi sejarah kelam bangsa. Dia menekankan Indonesia tidak boleh kembali ke masa itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sentralisme, otoritarianisme, praktik politik kolusi, korupsi, nepotisme, serta terpasungnya kebebasan hak politik rakyat dari rezim yang lama adalah bagian dari sejarah kelam bangsa. Dan saat ini kita tidak bisa lagi set back, kembali ke belakang," tutur dia.

Lebih lanjut, Viva menyebut demokrasi saat ini sudah berjalan dengan peningkatan yang baik. Sehingga, kata dia, berlebihan dan tidak masuk akan jika pemerintah saat ini otoriter.

"Saat ini pelembagaan demokrasi sudah berjalan secara eskalatif. Cabang-cabang kekuasaan menurut Montesquiae sudah berjalan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya," katanya.

"Jadi, sangat berlebihan dan tidak masuk akal jika pemerintah saat ini berposisi sebagai pemerintahan otoriter dan sentralistik," lanjutnya.

Dia menekankan bahwa mekanisme demokrasi saat itu tidak ada yang tertutup. Begitu juga dengan kebebasan berpendapat.

"Alasannya, semua jalur, prosedur, dan mekanisme demokrasi tidak ada yang tertutup. Semua bebas berpendapat dan berpikir kritis. Tidak ada restriksi atau intimidasi yang dilakukan kekuasaan," tutur dia.

Terlebih, kata Viva, alat kontrol saat ini semakin beragam. Salah satunya, kata dia, adalah media sosial.

"Apalagi dengan keberadaan media sosial yang juga dapat menjadi alat kontrol dan mengawasi kebijakan kekuasaan serta dari keberadaan civil society yang ikut mengontrol negara, maka tidak ada ruang bagi kekuasaan untuk menjadi pemerintahan sentralisme atau otoriter," sebutnya.

Tonton juga Video: Megawati Bicara soal Orde Baru, TKN: Berharap Jokowi Jadi Alat Partai

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melontarkan ucapan menyindir orang yang baru berkuasa, namun sudah mau bertindak seperti zaman Orde Baru (Orba). Ucapan menohok Megawati itu dinilai sebagai petanda buruk.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud, Senin lalu (27/11/2023).

Politikus senior PDI Perjuangan Rachmat Hidayat menyebut pernyataan Megawati itu sebagai petanda buruk bahwa kondisi bangsa sedang tidak baik-baik saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu artinya ada petanda, pertanda buruk kondisi bangsa. Ibu (Megawati) sebetulnya tidak suka mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Saya yang paling tahu," kata Rachmat saat ditemui detikBali di Mataram, Selasa (28/11/2023).

Menurut Rachmat, Presiden ke-5 RI itu melihat kehidupan berbangsa dan bernegara sedang dalam kondisi karut-marut. Terutama terkait hasrat dan ambisi kekuasaan yang telah kelewat batas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Itu alarm untuk semua elemen bangsa, itu artinya sudah lampu merah. Itu kita diberikan aba-aba, warning untuk waspada," ujar pria yang juga anggota DPR RI itu.

"Intinya jangan ada yang main-main. Menyalahgunakan kekuasaan untuk hasrat dan kepentingan pribadi maupun kelompok," imbuhnya.

Rachmat diketahui sangat dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri lantaran menjadi loyalis PDIP sejak era Orde Baru. Megawati pun sering menyebut nama Rachmat secara khusus dalam berbagai agenda internal partai. Bahkan, Megawati menyebut Rachmat bersama dua nama lainnya yakni Komaruddin dan FX Hadi Rudyatmo sebagai pejuang setia PDIP.

Respons Stafsus Presiden

Staf Khusus (Stafsus) Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ari Dwipayana, menanggapi pernyataan Megawati tersebut. Menurut Ari, dalam demokrasi semua pihak berhak mengemukakan pendapat.

"Ya itu negara demokrasi ya. Semua orang bisa berpendapat, membuat penilaian," kata Ari.

Ari enggan menanggapi lebih jauh terkait pernyataan itu. "Saya kira itu cermin negara demokrasi," tegasnya.

Sebelumnya, pernyataan Megawati menjadi sorotan publik lantaran menyindir penguasa yang bertindak seperti zaman Orba. Hal itu diungkapkan Megawati ketika menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Megawati juga menyebut ada pihak yang tidak menghormatinya, meski dirinya merupakan Presiden RI ke-5. Ia lantas menyatakan bahwa PDIP siap bersaing.

"Kadang-kadang ya, kadang-kadang apa ya, saya manusia juga dong. Tetapi ya bayangkan, kok saya tidak seperti dihormati ya. Lho, kenapa? Lho saya jelek-jelek pernah presiden lho, dan masih diakui dengan nama Presiden ke-5 Republik Indonesia lho," kata Megawati di hadapan para relawan Ganjar-Mahfud.

"Saya tentu tidak, apa, nurani saya ya terbuka dong, lho ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing," imbuhnya disambut riuh para relawan.

Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak


Politisi PDI Perjuangan, Sondang Tampubolon merespons pernyataan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait kritik hingga sindiran terhadap penguasa saat ini. Menurut Sondang, kritikan tersebut untuk mengingatkan kepada pemerintah dan juga kepada seluruh perangkat negara untuk tidak menggunakan kekuasaan dengan semena-mena.

"Ibu Mega mau mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara demokrasi. Instrumen negara harus tegak lurus terhadap perundang-undangan bukan untuk menekan-nekan masyarakat," ujar Sondang dalam keterangannya, dikutip Rabu (29/11/2023).

Menurutnya, dalam negara demokrasi, mengkritik atau mengeluarkan pendapat adalah hal biasa karena hak masyarakat untuk berpendapat diatur dalam konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kritik kepada pemerintah adalah hal biasa, sebagai masyarakat Bu Mega berhak mengingatkan kepada pemerintah agar menjalankan kekuasaan dalam rel yang sebenarnya. Dan pemerintah perlu menjadikan kritikan sebagai refleksi juga evaluasi," kata anggota DPR RI Komisi VI tersebut.

Legislator PDIP Dapil Jakarta Timur tersebut menyebut kritikan Megawati harus diresapi sebagai oase kebijaksanaan dari pengapnya peristiwa politik yang terjadi belakangan.

"Kritikan tersebut adalah oase kebijaksanaan demokrasi yang terasa pengap atas peristiwa politik belakangan. Tidak boleh ada satu pun warga negara yang menabrak atau memperalat hukum dan membungkam demokrasi di Indonesia," tegas Sondang.

Selain itu, Sondang mengajak seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan serta seluruh relawan untuk menjadikan seruan Megawati sebagai spirit perjuangan untuk memenangkan Ganjar-Mahfud di 2024.

"Tugas saya sekarang adalah bertemu rakyat untuk memenangkan partai PDI Perjuangan di pemilu legislatif dan Ganjar-Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024. Kita berikhtiar agar menang satu putaran," tutupnya.

Megawati Bicara soal Orde Baru, TKN: Berharap Jokowi Jadi Alat Partai


Indonesia bakal bebas dari impor BBM hal ini menjadi salah satu visi utama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang maju sebagai calon presiden di kontestasi Pemilu 2024. Prabowo berencana untuk mewujudkan swasembada energi di tanah air dalam visi misinya sebagai calon presiden.

Untuk mewujudkan swasembada energi, Prabowo mengatakan pihaknya akan berupaya untuk menggunakan sumber energi hijau di Indonesia. Kalau perlu, 100% energi yang digunakan di Indonesia adalah energi hijau.

"Saudara-saudara program hasil cepat di antaranya kita harus swasembada pangan, air, dan energi. Kita satu-satunya negara di dunia, para pakar datang ke sini, yang nantinya 100% BBM kita dari hijau, biofuel, kelapa sawit, jagung, tebu," kata Prabowo dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah yang disiarkan virtual di YouTube Muhammadiyah Channel, Jumat (24/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan bila program itu terwujud, Indonesia akan menghentikan impor BBM. "Kita tidak akan impor BBM lagi saudara sekalian," tegasnya.

Namun nampaknya, rencana Prabowo Subianto untuk membuat Indonesia bebas dari impor BBM dinilai sangat mustahil bisa terjadi. Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira apa yang disampaikan Prabowo bagaikan mimpi di siang bolong dan tidak realistis. Bahkan, satu periode kepresidenan pun tidak akan bisa untuk melakukan hal tersebut.

Dia menilai ketergantungan impor migas sudah sangat akut. Dia memaparkan dari Januari-Oktober 2023 nilainya sudah mencapai US$ 13,1 miliar, spesifik impor BBM mencapai US$ 4,4 miliar.

"Ini mimpi siang bolong ya dalam satu periode sampai 2029 juga tidak bisa tercapai. Meskipun narasinya seolah bagus, pro lingkungan tapi kurang realistis," sebut Bhima saat dihubungi detikcom, Selasa (28/11/2023).

Dia pun mempertanyakan untuk menggantikan banyaknya BBM yang diimpor dalam waktu cepat harus didapatkan dari mana. Menurutnya produksi biodisel saat ini pun belum masif.

Memang beralih ke energi hijau dapat mengurangi impor BBM, namun Bhima menilai untuk berhenti impor sepenuhnya nampaknya tidak akan bisa dilakukan.

"Mau diganti berapa banyak biodisel untuk gantikan BBM? Supply-nya darimana itu yang jadi pertanyaan utama. Saya harap tim Prabowo-Gibran membuka data skenario tidak impor BBM, sehingga datanya menjadi terang benderang bukan hanya janji kampanye tanpa dasar," sebut Bhima.

Hal serupa diungkapkan juga oleh pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Dia juga menyatakan impor BBM sangat mustahil untuk dihentikan sepenuhnya di Indonesia.

Dia memaparkan saat ini konsumsi BBM dalam satu hari di Indonesia sekitar 160 ribu barel, yang bisa dipenuhi hanya 40 ribu barel saja dari produksi dalam negeri.

"Berdasarkan apa yang ada sekarang apa yang diinginkan pak Prabowo itu agak mustahil gitu ya," sebut Fahmy ketika dihubungi detikcom.

Belum lagi sumur dan kilang yang ada di Indonesia dinilai Fahmi sudah tua renta, semakin hari semakin kurang hasil produksinya. Jadi nampaknya kebergantungan impor BBM makin besar.

"Kalau bangun kilang juga hal yang tidak mudah gitu ya, minyak mentah kita saja makin menurun gitu. Misalnya kilang memadai, minyak mentahnya juga mesti diimpor," sebut Fahmy.

"Maka apa yang disampaikan Prabowo itu hanya lah kebutuhan untuk elektabilitas aja," tegasnya.

Waktu Lama Buat Energi Hijau

Soal rencana mengalihkan penggunaan BBM ke energi hijau, menurut Fahmi butuh waktu lama dan tahapan yang panjang agar bisa menggantikan BBM sepenuhnya. Biodisel saja, sejauh ini pengembangannya menurut Fahmy sangat lambat.

"Maka sekali lagi mustahil siapapun presidennya untuk gantikan energi bersih 100% dalam waktu cepat. Itu butuh 10-15 tahun prosesnya," beber Fahmy.

Fahmy mengatakan Indonesia harus serius untuk beralih dan bermigrasi ke energi hijau. Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh pemerintah baru yang akan menjabat usai Pemilu 2024.

Pertama, Fahmy menegaskan harus ada komitmen yang kuat dari presiden terpilih untuk melakukan migrasi ke energi yang bersih. Komitmen ini harus diiringi dengan ketegasan kebijakan untuk menuju energi bersih.

Kedua, Fahmy mengatakan presiden berikutnya harus merumuskan peta jalan menuju energi bersih. Bukan cuma dokumen di atas kertas, Fahmy meminta peta jalan itu berisi rencana yang rinci untuk beralih ke energi bersih agar bisa diterapkan dengan mudah.

"Kedua perlu dirumuskan roadmap-nya, tahapnya. Misalnya mau bikin gasoline dengan energi hijau apa yang harus dilakukan, sampai berapa lama, perlu kerja sama atau tidak dengan investor. Semua ini dirumuskan serinci mungkin dan harus bisa diterapkan," papar Fahmy.

Kemudian yang terakhir, dalam proses pengalihan energi yang panjang, Fahmy meminta adanya kesinambungan antara presiden di setiap periode. Pasalnya, perpindahan energi bersih bukan proses yang cepat, butuh 10 bahkan belasan tahun untuk mencapainya.

Kembali ke Bhima, dia juga memberikan pesan soal keseimbangan jumlah komoditas yang diperlukan pada pengembangan energi hijau. Pasalnya, untuk membuat biodisel saja sebelumnya sempat menimbulkan gonjang-ganjing pada produksi minyak goreng.

Seperti diketahui, pada 2022 komoditas kelapa sawit sempat menjadi 'rebutan' untuk pemenuhan dua produk. Antara produksi biodisel dan produksi minyak goreng.

"Penggunaan biodisel secara masif sudah menimbulkan petaka pada 2022 lalu di mana perebutan stok CPO antara program biodisel dengan minyak goreng menyebabkan kelangkaan minyak goreng diberbagai daerah," ungkap Bhima.

"Ini harus diatur, jangan cuma nafsu mau kembangkan biofuel tapi konsekuensi ke stok bahan baku minyak goreng nanti dikorbankan. Namanya menambah masalah baru," ungkap Bhima.

Begitu juga dengan rencana produksi besar-besaran etanol yang berasal dari tebu, Bhima mengingatkan jangan sampai hal tersebut menganggu pemenuhan produksi gula.

Visi Energi Lawan Prabowo

Calon Presiden Anies Baswedan dalam dokumen visi-misinya justru menyebutkan impor energi kemungkinan masih akan menjadi opsi pemenuhan energi dalam negeri. Anies akan menata ulang tata kelola importasi energi, terutama impor migas untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat.

Bahkan, dalam dokumen visi misi itu Anies akan terbuka untuk menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi yang murah.

"Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik," tulis visi misi dalam dokumen tim Anies.

Di sisi lain, Anies juga mau menerapkan teknologi terkini untuk memaksimalkan efisiensi eksploitasi migas, termasuk menerapkan Enhanced Oil Recovery di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia yang sudah tua sebagai aksi pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri

Sama seperti Prabowo yang mau memaksimalkan energi hijau, Anies juga punya program Indonesia Menuju EBT melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi.

Sementara itu, kubu Calon Presiden Ganjar Pranowo tidak merinci soal kebijakan impor energi. Hanya saja, untuk urusan pemenuhan kebutuhan energi dalam energi, Ganjar mau pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dimanfaatkan secara maksimal sebagai generator pembaharuan energi yang ramah lingkungan.

Bahkan, dia berkeinginan membuat kemandirian energi dari lingkup pedesaan. Konsep ini mengupayakan desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya,sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.


Partai Demokrat (PD) memahami kekhawatiran Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait pernyataan pihak yang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Demokrat menilai publik bertanya-tanya.

"Kekhawatiran dan kritik yang disampaikan Ibu Megawati sebagai seorang negarawan dan pencinta demokrasi merupakan ekspresi yang bisa dipahami. Tentunya Ibu Megawati memiliki pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang matang atas apa yang disampaikannya," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Kamhar kemudian menyinggung soal kritikan terhadap kekuasaan. Dia lantas mengutip sejarawan dan politisi Inggris John Emerich Edward Dalberg-Acton tentang relasi antara kekuasaan dan korupsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Publik tentunya menaruh harapan besar bahwa kritik yang dipresentasikan sebagai bentuk kritik atas kekuasaan yang berpotensi besar terjebak pada penyakit kekuasaan, sebagaimana disampaikan Lord Acton bahwa 'Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely'. Termasuk karakter kekuasaan yang terus berusaha melanggengkan kekuasaan dengan segala cara dengan menunggangi dan merekayasa demokrasi," kata dia.

Lebih lanjut, Kamhar menyinggung soal kritikan tajam yang baru disampaikan PIDP saat ini. Menurutnya, banyak peristiwa politik yang diduga mencederai demokrasi.

"Namun publik juga menyimpan pertanyaan, kenapa kritik tajam ini baru disampaikan sekarang, padahal banyak sekali peristiwa politik yang mencederai demokrasi dan memiliki relasi yang erat dengan kepentingan pelanggengan kekuasaan dan pengabaian atas aspirasi rakyat, namun tak terdengar kritik dan koreksi atas itu," tutur dia.

Kamhar menambahkan kritikan itu bisa dinilai sebagai tanda hubungan PDIP dengan penguasa ada di titik rendah. Dia juga menyinggung soal kekhawatiran kehilangan akses dan keberlanjutan pada kekuasaan.

"Menjadi wajar jika kemudian ada sebagian publik yang menilai bahwa kritik ini selain sebagai tanda hubungan PDIP selaku partai penguasa dengan penguasa sudah berada pada titik terendah, juga ada kecemasan kehilangan akses dan keberlanjutan pada kekuasaan. Apalagi saat ini telah masuk masa kampanye," ucap Kamhar.

"Terlepas dari polemik perbedaan pandangan di publik tersebut, kami menilai kritik seperti ini tetap relevan dan penting untuk dipresentasikan, agar senantiasa ada wake up call untuk terbentuk dan terjaganya kontrol demokrasi, apalagi di masa kampanye seperti sekarang," pungkasnya.

Selengkapnya pada halaman berikut.

Tonton juga Video: Mega Khawatir Kecurangan Pemilu, Muzani: Tidak Tahu Apa yang Dimaksud

[Gambas:Video 20detik]


TikTok Indonesia menegaskan pihaknya akan memblokir iklan berbau politik di kanalnya. Aplikasi asal China itu juga menegaskan tidak akan menerima tawaran maupun memberi ruang bagi pengguna yang menampilkan iklan politik.

Tiktok menjelaskan langkah ini ditempuh karena iklan politik tidak sesuai dengan tujuan aplikasi tersebut yang berfokus menampilkan konten-konten entertainment.

"Kita tidak membuka peluang bagi iklan politik. Secara advertising lewat agency atau self promote yang sifatnya iklan berbayar tentang politik itu tidak boleh sama sekali," ucap Public Policy & Government Relations, TikTok Indonesia Faris Mufid dalam agenda peluncuran "Pusat Panduan Pemilu 2024 dan kampanye #SalingJaga" di Bunga Rampai Restaurant, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faris menjelaskan, bahwa hal ini berarti TikTok sama sekali tidak mengambil untung dari iklan yang berbau politik. Menurutnya, kebijakan ini ditempuh aplikasi tersebut sejak diluncurkan secara global pada 2016 dan di Indonesia pada 2017. Ia mengatakan saat ini ada dua jenis iklan yang ada di TikTok.

Pertama adalah iklan via tim TikTok yakni sponsored content seperti kemunculan iklan setelah sejumlah video, serta hashtag yang biasa digunakan oleh brand.

Jenis kedua, adalah iklan lewat pembayaran pengguna untuk memperoleh viewers atau audiens alias self promote. Untuk self promote, pengguna melakukan top-up atau mengisi sejumlah uang di TikTok agar bisa mendapat viewers. TikTok pun tidak menerima untung dari partai maupun aktor politik untuk berbagai jenis iklan tersebut

"Jadi iklan politik, baik lewat tim kami maupun self promote itu tidak bisa. Kami tidak memberi ruang. Semisal pun ada yang ketahuan menggunakan self promote semisal lewat artis, tim moderasi kami bisa langsung membaca hal itu dan iklan langsung kena takedown," beber Faris.

Faris kemudian membeberkan, bahwa sejumlah pihak diketahui sempat mencoba menyeludupkan iklan politik lewat metode self promote. Setelah hal tersebut ketahuan, timnya pun langsung men-takedown konten tersebut.

"Dia coba self promote, tapi naiknya cuma sebentar terus kita turunkan. Mereka protes minta uangnya dikembalikan. Kami jelaskan, bahwa ini sudah sesuai terms and conditions yang ada. Soalnya saat hendak self promote kan sudah ada penjelasan tidak bisa iklan politik," ungkapnya.

Faris tidak menjelaskan siapa pihak yang mencoba memaksakan iklan politik tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa konten yang bermuatan politik yang edukatif masih bisa muncul di TikTok.

Tak Beri Ruang Aktor Politik Cari Uang

Selain itu, Faris mengatakan pihaknya tidak mengizinkan partai politik maupun tokoh politik mencari dana kampanye di fitur live TikTok.

"Ada limitasi untuk akun-akun yang masuk dalam kategori pemerintah, partai politik, dan politisi," kata Faris.

Faris mengatakan, bahwa para akun politisi, partai politik, dan pemerintah tersebut diklasifikasi sebagai government, politician, and political party accounts (GPPPA) oleh TikTok. Berbagai akun yang tergolong GPPPA ini secara otomatis tidak akan bisa meminta maupun menerima gift atau hadiah yang biasa diberikan kepada para content creator TikTok yang menggunakan fitur live.

Untuk akun-akun lain yang tidak termasuk dalam kategori GPPPA tapi mencari uang untuk tujuan politik, Tiktok juga akan mendeteksi hal tersebut. Kendati demikian, Faris menjelaskan, konten politik sampai saat ini masih diperbolehkan di TikTok sepanjang tidak melanggar panduan komunitas.

"Yang jelas kami tidak ingin platform kami jadi sarana mengumpulkan donasi politik. Kalau live dengan cara-cara tidak sesuai dengan panduan komunitas akan di-take down. Kalau pemerintah, kandidat politik, calon legislatif, dan lain sebagainya, kita matikan fiturnya (gift)," tegas Faris.

Pada Selasa (28/11) pihaknya meluncurkan "Pusat Panduan Pemilu 2024" karena TikTok ingin menjadi jembatan bagi penggunanya untuk memperoleh berbagai informasi akurat tentang isu Pemilu 2024. Dari sisi bisnis, ia menjelaskan hal ini juga dilakukan untuk menjaga kepercayaan publik dan cara aplikasi tersebut mengambil posisi di tengah tahun politik.

"Ini positioning karena kami bukan political platform. Tapi kami sadar isu politik ada tempat tersendiri di pengguna kami. Pilihan ini kami ambil karena TikTok dari awal berdiri core-nya adalah entertainment," jelasnya.

Sebagai informasi, TikTok menyediakan fitur gift atau hadiah pemberian penonton setia kepada kreator favorit mereka ketika sedang melakukan live streaming. Gift ini dibeli menggunakan koin TikTok. Gift tersebut nantinya bisa dicairkan oleh content creator, sebagai apresiasi penonton kepada si kreator.

Dari pantauan detikcom, Selasa (28/11), harga satu koin Tiktok diberi nilai sekitar Rp 240. Adapun sejumlah Gift yang menjadi incaran para content creator adalah:

1. TikTok Universe (44.999 koin atau Rp 10.799.760)

2. TikTok Star (39.999 koin atau Rp 9.599.760)

3. Paus dan Anjing Laut (34.500 koin atau Rp 8.280.000)

4. Leon dan Singa (34.000 koin atau Rp 8.160.00)

5. Sam Sang Paus (30.000 koin atau Rp 7.200.000)

6. Singa (29.999 koin atau Rp 7.199.760)

7. Naga (26.999 koin atau Rp 6.479.700)

8. Adam's Dream (25.999 koin atau Rp 6.239.760)

9. Phoenix (25.999 koin atau Rp Rp 6.239.760)

10. TikTok Shuttle (20.000 koin atau Rp 4.800.000)


DPD II Golkar Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) keberatan Surianto menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Parepare. Golkar curiga ada dugaan permainan di balik penunjukan Ketua Gerindra Parepare tersebut.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Parepare Fadly Agus Mante mengaku heran dengan keputusan tersebut. Dia menilai Golkar tidak diperhitungkan sebagai partai pemenang Pemilu 2019.

"Artinya kan di Parepare ini Golkar sebagai partai pemenang pemilu tidak mungkin tidak menjadi pertimbangan," kata Fadly kepada detikSulsel, Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadly lantas menuding ada pihak dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Parepare yang bermanuver terkait keputusan itu. Namun dia tidak merinci pihak yang dicurigainya.

"Saya sinyalir ini teman-teman ada yang bermain di lingkaran ini," tambah Fadly.

Dia mengaku pihaknya tidak pernah dilibatkan langsung terkait pengusulan kandidat Ketua TKD Prabowo-Gibran Parepare. Golkar tiba-tiba hanya diundang untuk membahas kelengkapan struktur kepengurusan.

"Kami dapat surat penyempurnaan struktur, makanya kami heran kok tiba-tiba (ada penunjukan Surianto sebagai ketua TKD di Parepare)," sebutnya.

Padahal kata Fadly, pengusulan ketua TKD harus melibatkan semua partai pengusung. Setelah itulah partai yang tergabung dalam koalisi menyepakati kandidat yang ditunjuk memimpin tim pemenangan.

"Semestinya didahului dengan pertemuan partai partai pengusung yang kemudian sepakat menunjuk siapa yang nama-nama akan dimasukkan ke dalam struktur," jelas Fadly.

Fadly meragukan penunjukan Surianto disetujui TKN Prabowo-Gibran. Menurutnya pengusulan kandidat ketua TKD ada mekanisme tersendiri yang dilakukan secara berjenjang di tingkat bawah.

"Pertanyaannya kemudian ini kalau dari TKN, apakah TKN tahu nama-nama partai koalisi di Parepare? Tentu ini kan harus pengusulan dari bawah dan untuk mendapat pengesahan dari TKN," tegasnya.

Golkar Parepare pun bersikap tidak akan menghadiri agenda pertemuan lanjutan TKD Prabowo-Gibran Parepare pada Rabu (29/11). Fadly menuturkan persoalan ini akan dikoordinasikan lebih dulu ke DPD I Golkar Sulsel.

"Kami merasa tidak pernah dilibatkan menyusun struktur kepengurusan. kemungkinan besar seperti itu (tak hadir dalam pertemuan TKD). Kami akan minta petunjuk DPD I Golkar Sulsel dahulu," jelasnya.

Sementara Sekretaris DPC Gerindra Parepare Arief Rahman mengklaim penunjukan Surianto sudah disepakati partai politik (parpol) koalisi. Partai yang dimaksud, yakni Golkar, PAN, Gerindra, Demokrat, PPB, dan Partai Gelora.

"Untuk Parepare sudah mulai disusun (struktur kepengurusan TKD). Tetapi para ketua partai koalisi sudah sepakat Pak Surianto menjadi ketua TKD di Kota Parepare," ungkap Arief Rahman saat dikonfirmasi, Senin (27/11).

Arief berharap struktur kepengurusan TKD Prabowo-Gibran bisa segera rampung untuk dilantik dalam waktu dekat. Parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) kembali mengagendakan pertemuan pada Rabu (29/1) hari ini.

"Kita agendakan ada pertemuan Rabu (29/11) mendatang dengan para partai koalisi di KIM. Kita mau susun secara lengkap dan memperkenalkan TKD setelah itu," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal orang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba) dalam pidatonya. Calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menilai ungkapkan itu muncul karena ada kerisauan kecurangan jelang Pemilu 2024.

"Ya ini semua kan diawali dari Mahkamah kode etik MK itu, dari situ muaranya. Muara itu yang membuat kemudian orang khawatir terjadi kecurangan, khawatir terjadi Pemilu yang tidak fair, kemudian berbagai warning-warning itu muncul," kata Cak Imin kepada wartawan di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (28/11/2023).

Cak Imin menyinggung soal keresahan yang disampaikan masyarakat ke dirinya terkait situasi politik di Indonesia. Menurutnya hal ini tak terlepas dari persepsi pembiaran proses usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan usia capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi keresahan yang disampaikan teman-teman di sini adalah keresahan bahwa ini ada pembiaran proses dari semua yang terjadi, butuh perubahan cara kerja sehingga semua misalnya ditangani dengan sungguh-sungguh. Penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan kesenjangan sosial itu benar-benar tidak dibiarkan," ucap Cak Imin.

Kala ditanyai apakah ia merasakan hal yang sama seperti Megawati. Cak Imin menyebut disadari atau tidak keputusan yang memantik konflik mestinya dapat dihindari.

"Ya, sejak MKMK itu mulai disadari semua pihak. Tapi, so far kalau kita terus suarakan ini insyaAllah akan mengurangi lah, mengurangi tekanan-tekanan itu," sambungnya.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

"Benar tidak? merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita....? Ganjar-Mahfud satu putaran..?" imbuh Mega disambut riuh para relawan.

Lihat Video: Mega Khawatir Kecurangan Pemilu, Muzani: Tidak Tahu Apa yang Dimaksud

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD Hanura Sumatera Barat (Sumbar), Febby Dt Bangso, didapuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud Md wilayah Sumbar. Nama Febby diumumkan bersama nama ketua TPD Provinsi lain.

"Benar saya sendiri ketua TPD Capres Ganjar-Mahfud di Sumbar. Untuk wakil ada lima orang dari unsur partai pengusung sama seorang relawan. Untuk sekretaris TPD dari PDIP," katanya pada detikSumut, Selasa (28/11/2023) malam.

Tujuan terbentuknya TPD wilayah Sumbar, menurut Febby sebagai bentuk persiapan timnya mengantarkan Ganjar-Mahfud sebagai presiden dan wakil presiden 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini Febby bersama tim TPD Sumbar optimis Ganjar-Mahfud memperoleh 30 persen suara pemilih di Sumbar.

"Suara dari Capres-Cawapres nomor tiga kami targetkan memperoleh 30 persen suara. Karena pada Pilpres sekarang tiga pasang yang akan bertarung. Jadi target kami 30 persen suara pemilih dari Sumbar itu untuk Ganjar Pranowo-Mahfud Md," ungkapnya.

Febby menyakini dalam Pilpres mendatang suara Ganjar Pranowo akan naik di Sumbar karena berpasangan dengan Mahfud Md. Ketokohan Mahfud menurutnya akan menarik hati pemilih Sumbar.

"Mungkin masih banyak beranggapan suara Ganjar masih sama dengan suara Jokowi pada pemilu lalu di Sumbar. Namun perlu diingat, sosok Mahfud adalah tokoh yang dicintai di Sumbar. Selain itu, pemilih di Sumbar juga orang berpikiran rasional. Jadi kami sangat yakin suara Capres-Cawapres kami akan tinggi pada hasil pemilu mendatang," jelasnya.

Selain itu, susunan struktur TPD Sumbar menurutnya juga sudah terbentuk. Di dalam itu menurutnya diisi oleh orang-orang berkompeten pada bidangnya. Ke depan kata Febby tim TPD Ganjar-Mahfud Sumbar akan memperkenalkan jajarannya.

"Untuk saat ini kami belum melakukan pengenalan atau deklarasi struktur tim TPD Sumbar. Karena masih ada agenda lain yang perlu dituntaskan. Direncanakan secepatnya pengenalan struktur kami akan dilakukan," tutupnya.

Berikut Susunan TPD Ganjar Pranowo-Mahfud Md Sumbar

•Ketua: Febby Dt Bangso

• Wakil ketua TPD: Hefri Admen Handra

•Wakil ketua: Yudas Sabaggalet

•Wakil ketua: Sawal DT Putiah

•Wakil ketua: Febrizal Ridwal

•Wakil ketua: Adi Surya Purnomo

•Sekretaris TPD: Syamsul Bahri

•Wakil sekretaris TPD: Amora Lubis

•Wakil sekretaris TPD: Adi Susanto

•Wakil sekretaris TPD: Nazar Ikhwan DT Imbang Langik

•Wakil sekretaris TPD: Septrianto

• Bendahara TPD: Rosmalinda

•Wakil bendahara TPD: Syerli Puspita Indah Sari

•Wakil bendahara TPD: Rapat Saleleubaja

•Wakil bendahara TPD: Ermawati Jinis

•Wakil bendahara TPD: Sri Yuliharsini

•Ketua direktorat data dan survey: Yogi Yolanda

•Ketua direktorat data dan narasi politik: Hanafiah

•Ketua direktorat pemetaan simpul dan jejaring: Adrian Nova

•Ketua direktorat narasi konten dan media: Ahmad Zifal

•Ketua direktorat jurkam kompol dan jubir: Hendrizal Tanjung

•Ketua direktorat relawan: Suhaidi Olon

•Ketua direktorat segmen pemilih pengalangan dan keagamaan: Herdiyulis

•Ketua direktorat pembedayaan perempuan dan komunikasi informasi: Yeni S Tanjung

•Ketua direktorat ekonomi kerakyatan dan kreatif: Yevi Susanti

•Ketua direktorat saksi, pengamanan hasil pemilu, hukum dan advokasi: Suma Risman

•Ketua direktorat logistik dan infrastruktur: David Melko BGD Rajo

•Ketua direktorat khusu: Revdi Iwan Syaputra.

Viral Kesabaran Guru SLB di Medan


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait kebocoran data pemilih. KPU mengungkap saat ini sedang proses penelusuran kebocoran tersebut.

"Sekarang lagi kita minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, dia menaungi Mabes," kata Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

"Sudah kita koordinasikan, lagi di-crosscheck dulu ya," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Betty mengaku pihaknya telah mengetahui informasi kebocoran tersebut. Namun, Betty belum dapat memastikan jika data itu bersumber dari gudang data lembaga penyelenggara Pemilu atau bukan.

"Dicek dulu, seperti apa datanya, bagaimana bentuknya lagi dicek. Lagi ditelusuri," jelasnya.

Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang. Diantaranya, meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.

Simak juga Video: Mega Khawatir Kecurangan Pemilu, Muzani: Tidak Tahu Apa yang Dimaksud

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkapkan jika surat suara Pilpres 2024 untuk luar negeri telah terpenuhi 100%. Saat ini, KPU tengah dalam proses pelipatan dan sortir.

"Surat suara pemilu di luar negeri, surat suara pemilu presiden sudah dipenuhi 100%, sekarang sedang proses pelipatan, sortir. Mulai 6 Desember sampai 23 Desember akan dikirimkan secara bertahap," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

"Demikian juga surat suara Pemilu DPR RI yang mewakili dapil Jakarta II juga sudah 100% dicetak dan prosesnya sama dengan Pilpres, sedang dalam proses sortir, lipat, dan packing untuk disiapkan pemberangkatan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat suara itu, kata Hasyim, akan dikirim ke 16 wilayah di Afrika, 11 wilayah di Amerika Latin, 9 wilayah di Amerika dan 29 wilayah di Eropa.

"29 PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) yang nanti rencana mulai dikirim bertahap menggunakan kantong diplomatik mulai 6-23 Desember," jelasnya.

Sementara itu, Hasyim mengatakan persiapan kantong diplomatik untuk keperluan pemungutan suara Pemilu 2024 di luar negeri telah terpenuhi 48,6%. Hasyim menyebut kantong diplomatik itu menjadi prioritas dalam pengiriman logistik tahap pertama ke luar negeri.

"Kantong diplomatik ini kantong yang biasanya digunakan distribusi keperluan-keperluan negara yang urusannya lintas negara, ini sudah terpenuhi 48,6%, sehingga menjadi prioritas untuk pengiriman-pengiriman tahap pertama," ungkapnya.

Lebih lanjut, Hasyim meyakini jika logistik Pemilu di luar negeri dapat terpenuhi dalam proses pengirimannya di Desember akhir. Maka, dengan begitu, dia mengatakan awal Januari logistik Pemilu luar negeri sudah dapat tiba di tempat-tempat pemungutan suara.

"Targetnya awal Januari sudah diterima, maksimal ya oleh teman-teman PPLN karena metode pos harus dilakukan sejak awal," paparnya.

"Sekira-kiranya proses pengiriman surat suara ke pemilih di alamat masing-masing harus sudah dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemungutan suara di luar negeri," imbuh dia.

Lihat juga Video: KPU Telusuri Dugaan Kebocoran Data di Hari Pertama Kampanye

[Gambas:Video 20detik]


Masa kampanye Capres dan Cawapres Pemilu 2024 mulai digelar. Guna mengantisipasi gangguan Kamtibmas dan kelancaran pemilu, Polres Indramayu melaksanakan patroli intensif di seluruh wilayah Indramayu.

Salah satunya di Kawasan Wisata Bojongsari, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu pada Selasa (28/11/2023). Sejumlah petugas tampak melakukan pemeriksaan kepada masyarakat atau kendaraan yang melintas. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi adanya gangguan keamanan. Sekaligus meminimalisir kekhawatiran masyarakat.

Kapolres Idramayu AKBP M Fahri Siregar melalui Kasi Humas Polres Indramayu Ipda Tasim menjelaskan bahwa kegiatan patroli ini merupakan bagian dari strategi pencegahan guna mencegah potensi kerawanan dan gangguan Kamtibmas yang mungkin timbul menjelang, saat, dan setelah pelaksanaan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami berkomitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polres Indramayu, serta mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilu serentak yang akan datang," ujarnya.

Patroli ini melibatkan personel yang tergabung dalam Satgas Preventif Operasi Mantap Brata (OMB) Lodaya 2023-2024, yang secara aktif memantau perkembangan situasi di masyarakat.

Mereka turut melakukan dialog dengan warga setempat guna memahami kebutuhan dan kekhawatiran yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Pemilu.

Selain itu, Tasim juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga Kamtibmas dengan memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila menemui potensi ancaman atau gangguan keamanan.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Sinergi antara kepolisian dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan bersama ini," ujarnya.

Kegiatan patroli Kamtibmas oleh Polres Indramayu ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Sehingga proses demokrasi dalam Pemilu 2024 dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya gangguan keamanan yang merugikan.

"Polres Indramayu terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah preventif guna menciptakan kondisi yang kondusif menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024," jelas Tasim.

Kemenko Polhukam Awasi KKB Jadi Potensi Kerawanan Pemilu di Papua


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan kick off kampanye Pemilu 2024 di Condet, Jakarta Timur (Jaktim). AHY menyebut Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sempat berpesan kepadanya saat hendak ke lokasi.

AHY mengatakan, SBY, sebagai orang tuanya memberi dorongan moril kepada caleg Demokrat. SBY, kata AHY, berharap Demokrat punya peluang lebih baik dari pemilu sebelumnya.

"Iya tadi saya dari Cikeas beliau sebagai orang tua, Pak SBY yang saat ini juga terus memantau sekaligus juga memberikan dorongan moril kepada seluruh caleg Partai Demokrat. Tentunya berharap bahwa kali ini Partai Demokrat juga punya peluang yang lebih baik dari pemilu sebelumnya," kata AHY kepada wartawan di Condet, Jakarta Timur (Jaktim), Selasa (28/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu harus disertai dengan kerja keras yang luar biasa. Sebab, kata AHY, pemilu sangat kompetitif. Namun dirinya percaya Demokrat punya hak dan semangat bisa menduduki kursi-kursi di parlemen nanti.

"Dan itu harus disertai dengan kerja keras yang luar biasa juga karena kita tau setiap pemilu itu sangat kompetitif. Partai-partai lain, caleg-caleg lain juga terus berusaha tapi Demokrat juga insyaallah punya hak dan punya semangat untuk bisa menduduki kursi-kursi di parlemen nanti," jelasnya.

SBY menginginkan Demokrat bekerja total dengan cara yang benar, baik, dan beretika. Termasuk menjaga pemilu berjalan dengan damai dan demokratis.

"Beliau hanya menginginkan kita bekerja total all out yang baik dengan cara-cara yang baik, beretika, termasuk menjaga agar pemilu ini berjalan dengan damai dengan demokratis. Kita berharap ini bukan hanya menjadi ajang 5 tahunan tetapi juga menjadi ajang pemilu berkualitas," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan kick off kampanye Pemilu 2024 di Condet, Jakarta Timur (Jaktim). Dalam kampanye itu, AHY menyambangi rumah caleg anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1 nomor urut 1, Adi Kurnia Setiadi.

Dalam sambutannya, AHY mengenalkan dan meminta rakyat memilih Adi di kontestasi sebagai anggota DPR RI DKI 1 nomor urut 1 dapil DKI Jakarta 1. AHY mengaku mengenal Adi sebagai seseorang yang ingin berkontribusi untuk masyarakat.

"Bang Adi Kurnia ini saya kenal sebagai seorang yang ingin terus berkontribusi untuk masyarakat. Kalau selama ini berjuang untuk warga di tingkat DPRD Jakarta Timur. Sekarang kali ini Bang Adi Kurnia ingin berjuang lebih luas lagi sebagai Anggota DPR RI, DKI 1 nomor urut berapa bu? satu," kata AHY di Condet, Jaktim, Selasa (28/11).

"Jadi mudah-mudahan perjuangan beliau ini juga diberikan kesuksesan, kemenangan supaya kumpul-kumpul begini bisa tiap malam sampai kapanpun nanti, barokah untuk semuanya. Tadi beliau menyampaikan perjuangannya mengapa ia berpolitik karena untuk ibadah. Kita doakan orang yang punya niat baik untuk ibadah, kita doakan dan kita dukung semoga bang Adi Kurnia Setiadi benar-benar bisa terpilih menjadi anggota DPR RI, bisa duduk di Senayan," tambahnya.

Lihat juga Video: Prabowo: Saya Optimis Mas AHY Akan Tampil Sebagai Pemimpin yang Hebat

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar forum group discussion (FGD) untuk mematangkan mekanisme debat capres-cawapres. FGD itu rencananya digelar besok, di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat.

"Rencananya, kami besok, Rabu 29 November 2024 mengundang rapat sejumlah pihak," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Hasyim menjelaskan pihak yang akan diundang besok ialah pihak-pihak yang dirasa KPU mengerti dan paham terkait mekanisme debat capres-cawapres. Mereka diantaranya, kalangan akademisi, pemerintah, jurnalis, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini ada dua hal yang dibahas, di dalam UU Pemilu sudah ditentukan topik-topik besar yang dijadikan bahan untuk kampanye metode debat, yang detailnya akan dibahas (besok). Lalu kedua, metode debatnya seperti apa dan durasinya yang tepat seperti apa, nanti rencananya (FGD) akan digelar pagi hari," ungkapnya.

KPU, kata Hasyim, juga akan mengundang tim pasangan calon untuk menyampaikan hasil pembahasan dari FGD. Penyampaian itu, Hasyim mengatakan akan dilakukan sore harinya.

"Untuk menyampaikan perkembangan diskusi pagi hari soal topik dan metode, kita sampaikan ke tim paslon dan kita ambil kesepakatan-kesepakatan tentang rincian atau detail dari topik yang dijadikan bahan debat demikian juga metodenya," jelas Hasyim.

"Sehingga saat ketika nanti menyusun rangkaian pertanyaan, atau merumuskan problematika yang dijadikan bahan untuk debat terkonfirmasi dengan baik," imbuh dia.


Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga mengalami kebocoran lagi. Sebanyak, 204 juta data pemilihan tetap (DPT) KPU dibobol dan dijual oleh peretas.

Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga pernah mengklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU. Kini, berdasarkan laporan dari lembaga riset CISSReC, akun anonim bernama Jimbo mengaku telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

Berdasarkan penelusuran lembaga riset CISSReC, akun anonim Jimbo tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, dimana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik di mana jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari dengan 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," tutur Chairman CISSReC Pratama Persadha kepada detikINET, Selasa (28/11/2023) malam.

Lebih lanjut kata Pratama, di dalam data yang didapatkan oleh Jimbo tersebut, memiliki beberapa data pribadi yang cukup penting seperti NIK, Nomor KK, nomor KTP atau nomor paspor untuk pemilih yang berada di luar negeri, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, RT, RW, kodefikasi kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta kodefikasi TPS.

Dugaan data 204 juta DPT KPU bocor dan dijual peretas di darkweb. Foto: Dok. CISSRec

"Tim CISSReC juga sudah mencoba melakukan verifikasi data sample yang diberikan secara random melalui website cekdpt, dan data yang dikeluarkan oleh website cekdpt sama dengan data sample yang dibagikan oleh peretas Jimbo, termasuk nomor TPS dimana pemilih terdaftar. Jimbo menawarkan data yang berhasil dia dapatkan seharga USS 74.000 atau hampir setara Rp 1,2 miliar," ungkapnya.

Lebih lanjut, kata Pratama, ada tangkapan layar lainnya yang dibagikan oleh Jimbo, nampak sebuah halaman website KPU yang kemungkinan berasal dari halaman dashboard pengguna, dimana dengan adanya tangkapan layar tersebut, maka kemungkinan besar Jimbo berhasil mendapatkan akses login dengan dengan role Admin KPU dari domain sidalih.kpu.go.id menggunakan metode phising, social engineering atau melalui malware.

Hal itu sama halnya dengan memiliki akses dari salah satu pengguna tersebut, Jimbo mengunduh data pemilih serta beberapa data lainnya. CISSREC juga sebelumnya sudah memberikan alert kepada Ketua KPU tentang kerentanan di sistem KPU pada tanggal 7 Juni 2023.

"Jika peretas Jimbo benar-benar berhasil mendapatkan kredensial dengan role Admin, hal ini tentu saja bisa sangat berbahaya pada pesta demokrasi pemilu yang akan segera dilangsungkan karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi bahkan bisa menimbulkan kericuhan pada skala nasional," kata Pratama.

Untuk memastikan titik serangan yang dimanfaatkan oleh peretas untuk mendapatkan data pemilih yang diklaim berasal dari website KPU tersebut masih perlu dilakukan audit serta forensik dari sistem keamanan serta server KPU, dan sampai saat ini belum ada tanggapan resmi dari KPU terkait bocornya data pemilih di forum breachforums tersebut.

"Sambil melakukan investigasi, ada baiknya tim IT KPU melakukan perubahan username dan password dari seluruh akun yang memiliki akses ke sistem KPU tersebut, sehingga bisa mencegah user yang semula berhasil didapatkan oleh peretas supaya tidak dapat dipergunakan kembali," pungkasnya.

Sementara itu dikutip dari CNN Indonesia, terkait dugaan peretasan tersebut, pihak KPU akan menelusurinya. Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya tengah melakukan penelusuran bersama kepolisian dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kami masih on proses melakukan penelusuran dengan mabes cyber bareskrim dan BSSN(Badan Siber dan Sandi Negara)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com lewat pesan teks, Selasa (28/11).

KPU Telusuri Dugaan Kebocoran Data di Hari Pertama Kampanye


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan kick off kampanye Pemilu 2024 di Condet, Jakarta Timur (Jaktim). AHY sempat bernyanyi 'Cendol Dawet' bersama emak-emak.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (28/11/2023), pukul 19.20 WIB AHY hadir langsung dikerumuni warga. Tampak AHY menyalami warga satu per satu.

Usai sambutan, AHY sempat bernyanyi lagu 'Cendol Dawet' yang penyanyi aslinya Didi Kempot dengan judul 'Pamer Bojo' bersama emak-emak. Tampak mayoritas emak-emak di lokasi sangat mengagumi AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai bernyanyi bersama, AHY pun meninggalkan lokasi. Tampak warga berkerumun ke AHY untuk berswafoto.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaksanakan kick off kampanye Pemilu 2024 di Condet, Jakarta Timur (Jaktim). Dalam kampanye itu, AHY menyambangi rumah caleg anggota DPR RI dapil DKI Jakarta 1 nomor urut 1, Adi Kurnia Setiadi.

Dalam sambutannya, AHY mengenalkan dan meminta rakyat memilih Adi di kontestasi sebagai anggota DPR RI DKI 1 nomor urut 1 dapil DKI Jakarta 1. AHY mengaku mengenal Adi sebagai seseorang yang ingin berkontribusi untuk masyarakat.

"Bang Adi Kurnia ini saya kenal sebagai seorang yang ingin terus berkontribusi untuk masyarakat. Kalau selama ini berjuang untuk warga di tingkat DPRD Jakarta Timur. Sekarang kali ini Bang Adi Kurnia ingin berjuang lebih luas lagi sebagai Anggota DPR RI, DKI 1 nomor urut berapa bu? satu," kata AHY di Condet, Jaktim, Selasa (28/11).

"Jadi mudah-mudahan perjuangan beliau ini juga diberikan kesuksesan, kemenangan supaya kumpul-kumpul begini bisa tiap malam sampai kapanpun nanti, barokah untuk semuanya. Tadi beliau menyampaikan perjuangannya mengapa ia berpolitik karena untuk ibadah. Kita doakan orang yang punya niat baik untuk ibadah, kita doakan dan kita dukung semoga bang Adi Kurnia Setiadi benar-benar bisa terpilih menjadi anggota DPR RI, bisa duduk di Senayan," tambahnya.


Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dilaksanakan dengan rentang waktu 75 hari. Yakni, dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Klungkung memelototi potensi politik uang yang bisa menyertai hajatan lima tahunan ini.

Memastikan kinerja bisa lebih maksimal, Bawaslu Klungkung secara khusus menggelar persiapan pengawasan di alun-alun Ida Dewa Agung Jambe, Selasa (28/11/2023).

Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Supardika mengatakan kesiapan dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) ditegaskan hingga ke tingkat keluarga mereka. Karena dalam bertugas dari pagi hingga malam, sesuai dengan jadwal kampanye para calon legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten), calon DPD dan kampanye untuk paslon presiden dan wakil presiden di daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengawasan politik uang menjadi pusat perhatian kami di Bawaslu, karena semua ada potensi pelanggarannya termasuk politik uang itu," katanya.

Pengawasan dari tingkat terbawah yakni Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD), akan lebih dimaksimalkan, sehingga semua pelanggaran dalam pemilu bisa antisipasi.

"Sebelumnya kami bersama dengan Pemkab dalam hal ini Satpol PP sudah menurunkan alat peraga sosialisasi (APS) yang bernuansa alat peraga kampanye (APK) yang tidak diturunkan sendiri oleh peserta pemilu, yang melanggar ketentuan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dan Peraturan Daerah tentang pemasangan reklame," jelasnya.

Pada saat kampanye juga sesuai dengan peraturan tersebut yang juga sudah disepakati oleh para peserta Pemilu 2024.

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen