Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan pemilihan gubernur (pilgub) yang jadi bagian dari pemilu serentak ditiadakan lalu jabatan gubernur dihapus. Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, usulan itu bukan urgensi.

Hal itu dikatakan Ganjar usai acara Musrenbang di Gedung Gradhika Bakti Praja hari ini. Saat dimintai pendapatnya soal usul Cak Imin, Ganjar mengatakan lebih penting mengurus pengentasan kemiskinan dan pengangguran lebih dahulu.

"Bagaimana kalau kita mengurus soal kemiskinan, soal pengangguran, itu jauh lebih penting daripada memikirkan hal-hal yang menurut saya tidak ada urgensinya," kata Ganjar saat ditemui detikJateng, Jumat (3/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diberitakan sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar posisi Gubernur dihapus karena menurutnya tidak efektif. Alasannya soal kewenangan yang terbatas hingga anggaran Pilkada yang besar.

"Ya ini harus dikaji karena Pilkada langsung Gubernur, pilkada langsung tidak efektif, kewenangan terbatas, anggarannya untuk Pilkada besar," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023), dikutip dari detiknews.

Cak Imin juga menyebut Pemilihan Gubernur yang berbuntut polemik panjang, salah satunya Pilgub DKI.

"Jadi kemudian berantemnya panjang, Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem. Sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu. Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar Cak Imin.

Guyon Ganjar ke Cak Imin soal Lovebird: Kepalanya Merah, Badannya Hijau


Ketua DPP NasDem Effendy Choirie mengatakan adanya instrumen negara yang mengganggu pencalonan Anies menjadi presiden. Partai Garuda berpendapat tuduhan tersebut tidak masuk akal dan cenderung merupakan bentuk ungkapan frustasi.

"Kembali lagi negara dituduh, bahwa ada instrumen negara yang mengganggu pencapresan Anies. Tuduhan ini jelas disampaikan oleh orang-orang frustrasi karena memang sama sekali tidak ada korelasinya antara tuduhan dengan mekanisme pencapresan," ujar Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2/2023).

Menurutnya, jika Anies sampai sekarang belum diusung secara resmi oleh gabungan partai politik, maka yang semestinya disalahkan adalah partai politik tersebut. Sebab, urusan pencapresan sepenuhnya diatur oleh partai politik dan bukan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa mereka secara bersama-sama tidak segera mendeklarasikan secara resmi untuk mengusung Anies?" ucapnya.

Teddy menyebut tuduhan 'negara mengganggu pencapresan Anies' merupakan serangan yang salah alamat.

"Ini ungkapan frustasi dari internal terkait pencalonan Anies, tapi yang dituduh pemerintah. Karena secara konstitusi jelas bahwa yang punya kewenangan penuh mengusulkan capres adalah partai politik, sehingga tuduhan ini bukan lagi salah alamat, tapi alamat palsu," pungkasnya.

Simak video 'Ungkapan Syukur Anies Didukung Nyapres oleh NasDem-Demokrat-PKS':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan koalisi Gerindra-PKB masih berdiskusi terkait calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Ia menyebut keputusan terkait itu memerlukan waktu.

"PKB belum memutuskan karena memang sampai hari ini PKB belum memutuskan. Keputusan PKB baru Muhaimin Iskandar capres, belum ada keputusan," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Menurut politikus yang disapa Cak Imin ini, usulan dirinya sebagai capres sudah diajukan ke Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Ia menyebut diskusi ini membutuhkan waktu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah (disampaikan ke Gerindra), minta waktu diskusi ini lagi proses diskusi," katanya.

Cak Imin juga mengatakan tenggat waktu yang diminta ulama terkait capres dan cawapres yakni sebelum Ramadan.

"Sebenarnya ulama men-deadline agar Ramadan sudah bisa kampanye. Ada dua keistimewaan Ramadan, doa-doanya manjur. Biasanya starting untuk mencapai tujuan itu memanfaatkan Ramadan untuk mencapai tujuan," tutur Cak Imin.

"Mintanya sebelum Ramadan, yang kedua starting untuk kampanye lebih efektif daripada nanggung kayak sekarang. Sementara sudah pada waktu mepet," ungkapnya.

Simak video 'PKB Sebut Kiai-Ulama Minta Cak Imin Segera Deklarasikan Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum NasDem Surya Paloh mendapat sorotan berbagai pihak. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai pertemuan tersebut tak dapat dilepaskan dari konteks politik yang terjadi belakangan ini.

Burhanuddin juga menyebut ada hubungan spesial antara Surya Paloh dengan Partai Golkar. Bahkan, pertemuan tersebut dinilai berkaitan dengan reshuffle kabinet dalam pemerintahan Jokowi.

"Ada konteks ini yang tidak dapat dilepaskan dalam pertemuan antara Surya Paloh dan Airlangga Hartarto," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Burhanuddin menjelaskan kehadiran Surya Paloh ke Partai Golkar merupakan dalam rangka membangun aliansi, minimal untuk jangka pendek. Menurutnya, Surya Paloh ingin mendapatkan dukungan politik dari Partai Golkar sekaligus menjajaki kemungkinan peta koalisi 2024.

"Namun it's early to tell, terlalu cepat kalau kita ingin membuat peta koalisi 2024 berdasarkan manuver Surya Paloh kali ini. Ini seperti moving target, kalau target itu bergerak dan kita compare dengan peta hari ini, maka kemungkinan itu meleset," ungkapnya.

Burhanuddin menambahkan penjajakan koalisi yang dilakukan Surya Paloh diibaratkan seperti menjumpai sahabat lama. Menurutnya, NasDem tak ingin ditinggal dalam koalisi. Hal ini juga terlihat dari langkah petinggi NasDem lainnya yang datang ke Partai Gerindra, dan bukan ke PDIP.

"Ini soal pilihan di mana penjajakan itu diadakan, menunjukkan bahwa Golkar, Gerindra, atau PDIP, masih ada dalam perencanaan NasDem dalam peta menuju 2024. Tapi untuk konteks PDIP sepertinya NasDem kesulitan karena tidak ada penjajakan sama sekali ke sana. Pilihan tempat itu menunjukkan bahasa politik yang kita tangkap tentang peta politik 2024," papar Burhanuddin.

Mengenai hal ini, Burhanuddin menyatakan jika penjajakan NasDem ke PDIP belum terjadi maka koalisi menuju 2024 antara kedua partai akan sulit untuk terjadi.

"Dalam konteks politik internal dalam koalisi yang memanas, terutama pasca NasDem men-declare Anies Baswedan sebagai capres maka NasDem perlu teman, terutama dalam konteks rivalitas yang diam-diam maupun terang-terangan dalam internal koalisi," papar Burhanuddin.

Ia juga mengatakan Golkar tentunya dilihat sebagai partai yang terbuka dan bersahabat dengan NasDem. Dengan demikian, tak salah jika Surya Paloh bertandang ke Golkar dan bertemu Airlangga yang telah dianggap sebagai adik sekaligus sahabatnya.

Simak juga video 'PDIP Dorong Pemilu Tertutup Lagi, Bantah Bak Beli Kucing dalam Karung':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus karena tak efektif. Dia menyebut anggaran untuk Pemilihan Gubernur atau Pilgub besar, namun kewenangan gubernur malah terbatas.

"Ya ini harus dikaji karena Pilkada langsung Gubernur, pilkada langsung tidak efektif, kewenangan terbatas, anggarannya untuk Pilkada besar," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Cak Imin kemudian menyinggung Pemilihan Gubernur yang menimbulkan polemik jangka panjag. Dia mencontohkan pemilihan gubernur DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kemudian berantemnya panjang, Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem. Sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu. Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar Cak Imin.

Cak Imin mengaku akan mengusulkan penghapusan jabatan gubernur ke Baleg. "Iya DPR (perantara usulannya), kita ngusulin naskah ke Baleg. Segera, segera (diajukan naskahnya)," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut merespons usulan Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus. Jokowi tak mempermasalahkan usulan tersebut. Tapi, menurutnya, semuanya perlu kajian yang mendalam.

"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita, kalau usulan itu, ini negara demokrasi, ya boleh boleh saja, namanya usulan," kata Jokowi di Bali, Kamis (2/2).

"Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh. Dari pusat langsung ke misalnya bupati/wali kota juga terlalu jauh. Span of control-nya yang harus dihitung. Semua harus dihitung," sambungnya.

Lihat juga video 'Cak Imin Sebut Ijtima Ulama Jakarta Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Kubu 'Koalisi Perubahan' belakangan ini bertemu secara maraton untuk mendeklarasikan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Terbaru, Anies bersama politikus NasDem dan PKS mengunjungi markas Demokrat bertemu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk menegaskan pihaknya solid.

Pertemuan itu berlangsung di DPP Demokrat, Jl Proklamasi 41, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023). Pertemuan tersebut dikatakan berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

Dalam pernyataannya, AHY menegaskan tim 'Koalisi Perubahan' dan Anies Baswedan solid. AHY merupakan salah satu sosok yang berpeluang menjadi cawapres Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Anies Baswedan mengucapkan terima kasih kepada AHY selaku tuan rumah pertemuan. Sama seperti AHY, Anies menyebut pihaknya solid. Anies dua kali mengulangi kata solid ini.

Berikut ini pernyataan lengkap AHY dan Anies yang menegaskan pihaknya solid.

AHY

Kami baru saja berdiskusi dan saya sebagai tuan rumah acara pertemuan diskusi sekaligus rapat tim kecil di DPP Partai Demokrat merasa senang menyambung silaturahmi.

Tadi acara berjalan dengan sangat baik cair dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan. Insyaallah ini juga menunjukkan bahwa kami dari 3 parpol, ada Partai NasDem, PKS, dan Demokrat, solid. Dan kami insyaallah akan terus menjalankan berbagai misi bersama untuk menyukseskan bersama dengan Bapak Anies.

Kami juga senang sekali mendapat berbagai cerita, termasuk membangun harapan-harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal mulai dari sekarang sampai nanti Pemilu 2024. Inilah yang bisa saya sampaikan secara singkat.

Anies

Kami sampaikan terima kasih kepada Mas AHY yang pada sore hari ini menerima kami semua. Ini adalah kunjungan tim kecil yang terdiri dari utusan 3 partai yang selama ini memang selalu berdiskusi intensif dan sore hari ini menemui Pak Ketum Partai Demokrat memberikan update-update secara langsung.

Kemudian kita membahas juga berbagai hal. Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai NasDem telah mengutarakan sikap politiknya dan pada 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS juga sudah menyatakan sikap politiknya.

Jadi tim kecil ini bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah untuk ke depan dan sore hari ini kita membahas soal itu dan alhamdulillah makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan.

Jadi pertemuan sore ini kami dituanrumahi Mas AHY, kami sampaikan ini bagian dari perjalanan kita ke depan bahwa makin solid, makin siap untuk langkah-langkah ke depannya.

Simak video 'Ungkapan Syukur Anies Didukung Nyapres oleh NasDem-Demokrat-PKS':

[Gambas:Video 20detik]


Beberapa tahun belakangan ini, terdapat perubahan arah tatanan dunia dengan the rise of China sebagai negara super power yang dapat meyeimbangi bahkan melampaui Amerika Serikat (AS). Di tengah persaingan antar kedua negara yang kian panas, dunia baru-baru ini dikejutkan dengan bocornya memo internal Angkatan Udara AS tentang kemungkinan perang Amerika dengan China.

Memo tersebut berasal dari Jenderal Angkatan Udara AS Mike Minihan. Isi dari memo dinas tersebut adalah permintaan Minihan agar bawahannya menyiapkan 'segala sesuatunya' untuk berperang dengan China pada tahun 2025 mendatang.

Jelang Momentum 2024 di Dunia

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Minihan, momentum yang tepat dalam dua tahun mendatang adalah Pemilu AS di 2024 dan Pemilu Taiwan di 2024. Pesta demokrasi ini adalah kesempatan bagi Beijing untuk menemukan celah untuk mengambil alih Taiwan. Bukan tidak mungkin momentum ini kemudian menimbulkan gesekan yang dapat membuat China dan AS berhadap-hadapan.

Sebelumnya, Jenderal Phil Davidson yang merupakan mantan panglima Indo-Pacific Command telah mengatakan di depan kongres AS kemungkinan China menyerang Taiwan habis-habisan pada 2027 mendatang, dua tahun lebih lambat dari apa yang tertulis di memo Minihan.

Menurut pejabat pertahanan AS, pandangan dari Minihan bukan merupakan suatu sudut yang datang dari pemerintah, melainkan militer dan merupakan tugasnya untuk menyiapkan perang. Kedekatan AS dan Taiwan pun terus bikin gerah China. Tak heran bahwa merebut Taiwan dengan paksa adalah tujuan utama modernisasi militer China, dengan Tentara Pembebasan Rakyat telah meningkatkan unjuk kekuatan dalam beberapa bulan terakhir.

Posisi Strategis Indonesia

Pernyataan realis dari pimpinan perang Amerika merupakan pengingat bagi para elit di Indonesia saat ini dan pekerjaan rumah yang besar bagi pemimpin republik ini ke depannya. Jika dilihat dari posisi geografis, Indonesia sendiri amat strategis. Hal ini dikarenakan China bergantung dengan alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) untuk memasok kebutuhan energi terutama minyak.

Pemimpin di Indonesia harus dapat mengambil langkah cepat dan tepat dalam momentum ini agar tetap bisa mempertahankan sikap nonblok. Letak geografis Indonesia juga dilintasi Angkatan Laut AS yang saat ini ada di Timur Tengah untuk bergerak ke arah Laut Natuna Utara. Kegiatan militer AS yang membutuhkan akses ke Australia membutuhkan izin melintas ke wilayah laut dan udara Indonesia.

Hitung-hitungan langkah politik luar negeri Indonesia dalam hal ini sangat penting Jika Indonesia berikan izin bagi pasukan AS untuk melintas, Indonesia akan dianggap berpihak pada AS. Sebaliknya, jika Indonesia tidak berikan izin bagi pasukan AS melintas, Indonesia akan dianggap berpihak pada China. Posisi ini akan menjadi tekanan bagi pemerintah nantinya.

Pertimbangan sikap yang harus di ambil Indonesia adalah tetap berpegang teguh kepada politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Pemimpin Indonesia setelah Presiden Joko Widodo harus dapat untuk mengambil langkah strategis yang cepat dan tepat dalam momentum ini. Di tengah kondisi ini, Indonesia membutuhkan figur yang memiliki pengaruh di dunia dan wawasan lingkungan strategis dan pertahanan yang mumpuni agar negara ini tidak tersandung keputusan yang tidak tepat.

Terkait hubungan bilateral dengan China, Indonesia perlu terus mendorong kerja sama ekonomi yang menguntungkan.. Sejatinya sejak 2013 Presiden China Xi Jinping telah berkomitmen untuk terbuka dan bekerjasama dengan negara-negara di Asia melalui kebijakan one belt one road (OBOR). Di sisi lain, pemimpin Indonesia juga harus dapat memanfaatkan momentum untuk melakukan diplomasi dengan AS dengan mendorong penguatan kerja sama ekonomi IndoPasifik.

Pemilu 2024 di Indonesia

Dengan strategisnya Indonesia dalam hal ini, para pengamat militer dan intelijen dunia saat ini menanti dan memperhatikan arah kebijakan politik luar negeri beberapa politikus Indonesia yang digadang sebagai calon presiden, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Sebab, apabila presiden Indonesia nantinya tak memiliki modal dalam politik luar negeri atau kurang jeli memandang apa yang terjadi di dunia, Indonesia bisa terseret dalam konflik dan masa depan Indonesia bisa hancur begitu saja.

Presiden Indonesia setelah Jokowi dibebani jalan panjang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di politik dunia, bukan hanya di dalam negeri karena apapun yang terjadi di dunia berimbas juga ke dalam negeri. Hal ini perlu menjadi narasi yang dieksplorasi jelang 2024 nanti oleh para calon presiden dan calon pemilih mereka.

Sellita Pengajar pada Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Jayabaya.


Tahapan memilih dan menjodohkan pasangan capres-cawapres untuk Pemilu 2024 di The Matchmaker diperpanjang. Kamu masih bisa menyalurkan aspirasimu sebelum tahapan berikutnya dimulai.

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini bisa detikers temukan di sub kanal detikPemilu, yang khusus didedikasikan untuk artikel-artikel terkait pemilu.

The Matchmaker mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nama-nama tokoh yang ada di polling The Matchmaker disaring dari hasil berbagai survei lembaga ternama di Indonesia, di antaranya adalah Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika, Litbang Kompas, dan sejumlah survei lainnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

The Matchmaker dimulai pada 1 Desember 2022. Pada 1 Desember 2022-2 Februari 2023, sudah ada 5.406 detikers yang berpartisipasi memilih capres dan cawapres favorit.

Siapa saja capres dan cawapres serta pasangan favorit detikers hingga saat ini di The Matchmaker? Ini hasilnya.

Berikut top 5 pasangan capres-cawapres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-2 Februari 2023:

1. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 1.442

2. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 818

3. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 405

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 322

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 248

Berikut top 5 capres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-2 Februari 2023:

1. Ganjar Pranowo: 2.438

2. Prabowo Subianto: 1.478

3. Anies Baswedan: 853

4. Ridwan Kamil: 312

5. Erick Thohir: 87

Berikut top 5 cawapres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-2 Februari 2023:

1. Erick Thohir: 2.334

2. Ridwan Kamil: 782

3. Ganjar Pranowo: 551

4. Agus Harimurti Yudhoyono: 272

5. Andika Perkasa: 234

Infografis The Matchmaker 1 Desember 2022-2 Februari 2023 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

The Matchmaker saat ini masih dibuka. Jadi, detikers yang belum ikutan, ayo segera pilih dan jodohkan capres-cawapres pilihanmu untuk Pilpres 2024.

Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik "Ikuti Polling" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Anda layak maju di Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika bakal calon pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Edit Jawaban" jika ingin mengganti pilihan.

Simak juga video 'Jokowi Ogah Dikaitkan dengan Pilpres, Gerindra Singgung Endorse Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Muncul usulan gubernur dihapus dari Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin karena fungsi jabatan tersebut dinilai tak efektif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru bertanya balik, apakah tanpa jabatan gubernur akan efisien.

Cak Imin mengusulkan dua tahapan mengyakut jabatan gubernur dihapus. Pertama ditiadakan pemilihan gubernur atau pilgub, lalu tahapan kedua ditiadakan institusi gubernur.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sama-sama menjajal menembak di Jakabaring Shooting Range, Palembang. (Andhika Prasetia/detikcom)

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.

Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli. "Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan," jelasnya.

Perlu Kajian Mendalam

Presiden Jokowi ikut menanggapi usulan Cak Imin agar jabatan gubernur dihapus. Jokowi tak mempermasalahkan usulan tersebut. Tapi, menurutnya, semuanya perlu kajian yang mendalam.

"Semua memerlukan kajian yang mendalam. Jangan kita... kalau usulan itu, ini negara demokrasi, ya boleh boleh saja, namanya usulan," kata Jokowi di Bali, Kamis (2/2).

Jokowi mengatakan usulan tersebut perlu dikaji dan dikalkulasi. Kajian itu mengenai apakah penghapusan gubernur itu membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih efektif atau justru rentang kontrol di daerah menjadi lebih jauh.

"Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi apakah bisa menjadi lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh. Dari pusat langsung ke misalnya bupati/wali kota juga terlalu jauh. Span of control-nya yang harus dihitung. Semua harus dihitung," papar dia.

Simak video 'Jokowi Sebut Usul Jabatan Gubernur Dihapus Perlu Kajian, Ini Kata PKB':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dipimpin Ahmad Syaikhu akan menyambangi Kantor DPP Partai NasDem di Menteng, Jakarta Pusat, hari ini. Rencananya mereka akan disambut langsung oleh Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

"Rencana jam 14.30 WIB akan diterima Pak Surya Paloh di NasDem Tower," kata Juru Bicara PKS Pipin Sopian saat dikonfirmasi, Jumat (3/2/2023).

Pipin menyebut ada beberapa elite PKS yang bakal hadir, yakni Wakil ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen Habib Aboe Bakar, hingga Ketua DPP Almuzzamil Yusuf.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"InsyaAllah dari Pimpinan PKS akan Hadir Wakil Ketua Majelis Syuro Mohamad Sohibul Iman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen Habib Aboe Bakar, Ketua DPP Almuzzammil Yusuf," tutur Pipin.

Pertemuan itu disebut Juru Bicara PKS Mabruri sebagai bentuk silahturahmi. Kedatangan petinggi PKS direncanakan usai salat Jumat.

"Habis Jumatan, mau pelukan saja sih (pertemuan mereka)," kata Mabruri.

Sebelumya, bakal calon presiden 'Koalisi Perubahan', Anies Baswedan, bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dan elite 'Koalisi Perubahan' di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.

"Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai NasDem telah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian pada tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS sudah mengutarakan sikap politiknya," kata Anies di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Bicara di samping AHY, Anies mengatakan tim kecil 'Koalisi Perubahan' semakin giat membahas langkah menuju Pilpres 2024. Anies mengatakan koalisi pendukungnya makin solid usai dukung diumumkan.

"Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah ke depan. Jadi kita sore ini membahas soal itu. Dan alhamdullillah, makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan," ujarnya.

Simak video 'Ucap Syukur Anies Didukung Nyapres Oleh NasDem-Demokrat-PKS':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai Partai NasDem ingin berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, tetapi tak mau Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ahmad Heryawan (Aher) sebagai cawapres. PKS merespons bahwa ketiga partai sudah move on.

"Ketiga partai, PKS, NasDem dan Demokrat sudah move on, one step ahead. Ketiga partai sudah memiliki kesepahaman agar bacawapres nanti akan dipilih oleh bacapres dengan mempertimbangkan masukan dan pertimbangan partai koalisi," kata Juru Bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).

Kholid menjelaskan sosok cawapres yang diinginkan oleh PKS untuk mendampingi Anies Baswedan. Menurutnya, PKS akan mendukung sosok yang mendongkrak kemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagi PKS sudah sangat jelas, siapa pun yang dipilih, asal sosok tersebut mampu mendongkrak kemenangan, akan kami dukung," tutur dia.

Koalisi Perubahan, kata Kholid, saat ini terus bergerak maju. Ketiga partai, tambahnya, mengedepankan rasa saling percaya dan menghormati.

"Jadi, kami Koalisi Perubahan ini mau bergerak solid dan maju. Kami mengedepankan mutual trust and respect," ujarnya.

Lalu kapan Koalisi Perubahan akan mengumumkan bakal cawapres pendamping Anies. Kholid menyebut hal itu tergantung Anies Baswedan.

"Tergantung Bacapres. Saya kira yang penting saat ini adalah kami fokus menuntaskan proses internal masing-masing. Seperti PKS ingin fokus lebih dulu menuju deklarasi resmi organsiasional kepartaian," jelasnya.

Simak video 'Ungkapan Syukur Anies Didukung Nyapres oleh NasDem-Demokrat-PKS':

[Gambas:Video 20detik]

Simak analisis Direktur PPI pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Demokrat dan Partai NasDem berbeda pendapat soal figur usungan mereka, Anies Baswedan. Demokrat menilai Anies tetap antitesis yang ada saat ini sedangkan NasDem percaya Anies gabungan figur Presiden Jokowi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Persoalan antitesis ini kembali mencuat usai diungkit oleh Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Dia berkeyakinan Anies merupakan antitesis dengan yang berkuasa saat ini.

"Kami percaya figur Mas Anies, kenapa kemudian Demokrat mengerucut mendukung ke Anies? Karena memandang beliau adalah figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan atau antitesis dari yang ada saat ini tentunya," kata Kamhar dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kamhar menyebut figur Anies sebagai pemimpin perubahan terlihat dari rekam jejaknya saat memimpin DKI Jakarta. Selain itu, Kamhar menilai Anies mempunyai semangat yang sama dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kenapa? Kami percaya bahwa pilihan-pilihan cara yang demokratis berdasarkan rekam jejak beliau memimpin DKI dan sebagianya itu menunjukkan kualitas kepemimpinan Mas Anies, untuk kemudian Partai Demokrat sampai pada titik bahwa ini representasi, ini pemimpin perubahan, sama dengan Mas Ketum kami, Mas AHY yang kami pandang linear dengan Mas Anies sebagai pemimpin perubahan," ucapnya.

Kamhar menjelaskan Demokrat melihat penting bagi Anies Baswedan menjadi antitesis pemerintah lantaran banyaknya kebijakan yang harus dikoreksi. Termasuk, kata dia, soal pemerintah menjadi alat pukul bagi lawan politik.

"Karena ada banyak yang harus ditinjau ulang dan dikoreksi, termasuk, kami lebih melihat kepada kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh menjadi alat pukul bagi lawan politik," jelasnya.

Simak video 'Ungkapan Syukur Anies Didukung Nyapres oleh NasDem-Demokrat-PKS':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya Anies dinilai gabungan Jokowi dan SBY di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai NasDem Ahmad Ali tak sepakat dengan Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, yang menyebut Anies Baswedan antitesis pemerintah saat ini. Ali mengatakan Anies penggabungan karakter Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi).

"Ya kalau itukan pandangan dia, tidak bisa disamakan dengan pandangan NasDem. Ya kami melihat Anies ini dia berhati-hati seperti SBY dan dia tanggap, gesit, cepat soal keputusan seperti Jokowi. Jadi penggabungan dua figur yang menurut saya ada pada Anies," tutur Ali kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).

Meski demikian Ali menegaskan keputusan NasDem mencapreskan Anies lantaran memiliki rekam jejak yang baik saat kepemimpinan di DKI Jakarta. Hal itu yang dijadikan dasar pertimbangan utama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kan ini tanggapan dari objektifitas dari kami ya, tapi salah satu yang menjadi faktor dari NasDem itu tentang track record dari Anies ketika dia memimpin Jakarta. Menjadi salah satu pertimbangan utama ya," tutur Ali.

"Ada banyak hal yang menjadi PR di Jakarta yang kemudian diselesaikan walaupun masihlah tidak sempurna. Secara emosional, Anies ini pemimpin yang sudah sangat matang. Dia lama memimpin Jakarta, dia begitu banyak menerima hinaan, fitnah, buli tapi kemudian tidak menjawab itu dengan emosional, tapi menjawab dengan kerja-kerja nyata," sambungnya.

Waketum NasDem Ahmad Ali Foto: Xenos Zulyunico

Ali pun menyampaikan bahwa tak elok membandingkan suatu kepemimpinan. Ia menilai setiap masa kepemimpinan, pasti memiliki baik dan buruknya.

"Jadi setiap pemimpin itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, tidak bagus kemudian setiap berganti pemimpin kemudian menghina pemimpin sebelumnya, atau kemudian menjatuhkan pemimpin yang sebelumnya," terang Ali.

Simak soal antitesis di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'SMRC Prediksi Ganjar dan Anies Bersaing Ketat hingga Putaran Kedua':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum NasDem Surya Paloh dan jajarannya melakukan pertemuan politik ke Ketum Partai Golkar Airlangga Hartanto. Ketua DPP NasDem Willy Aditya mengatakan Paloh sempat menemui Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelum pertemuan itu.

"Sebelumnya, (Paloh) ketemu Mas AHY makan siang. Mas AHY update segala macam," ujar Willy kepada wartawan di Kantor DPP Demokrat, Kamis (2/2/2023).

Willy lalu menyebut kedua partai yakni NasDem dan Golkar melihat ada pihak yang disebut ingin membuat demokrasi mundur ke 'abad kegelapan'. Pertemuan itu disebut menegaskan komitmen kedua partai terhadap sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana dua partai ini sudah melihat ada pihak yang berkepentingan menjadikan demokrasi setback kembali ke abad kegelapan. Itu konspiratif dan tidak sesuai dengan kehendak zaman," jelas Willy.

"Ya proporsional terbuka itu komitmen kita. Pak Surya datang dan kemudian langsung membangun komunikasi segala macam yang lucu-lucu dan aneh-aneh," imbuhnya.

Sebelumnya, elite-elite NasDem yang dipimpin Surya Paloh bertandang ke DPP Golkar, Rabu (1/2/2023). Surya Paloh melakukan pertemuan politiknya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Surya Paloh menjawab pertanyaan mengenai alasan NasDem menemui Partai Golkar dan bukan bertemu dengan PKS dan Demokrat yang merupakan koalisinya mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Paloh menjelaskan alasan utama NasDem menemui Golkar lebih dulu karena dia memiliki ikatan dengan Golkar.

Simak Video 'AHY soal Pertemuan dengan Anies: NasDem, PKS, Demokrat Solid':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres NasDem, Anies Baswedan dan tim kecil 'Koalisi Perubahan' berkumpul di markas Partai Demokrat. Usai pertemuan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan NasDem, PKS dan Demokrat solid hingga Pemilu 2024.


Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menyebut pertemuan tim kecil 'Koalisi Perubahan' bersama Anies Baswedan di DPP Partai Demokrat untuk menunjukkan kebersamaan. Willy menegaskan isu miring terkait 'Koalisi Perubahan' hanya isapan jempol belaka.

"Ini menunjukkan kebersamaan kami, one for all, all for one, jadi ini sudah biasa kami lakukan, tapi ada yang dibocorin ada yang nggak. Intensitas insyaallah kami akan ada lagi progres yang lebih maju yang akan kami susun, dan ini menunjukkan rasanya apa yang selama ini teman-teman punya gorengan media itu hanya hisapan jempol," kata Willy di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Willy lantas mengungkap pesan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Dia menekankan partainya selalu mengedepankan semangat moralitas politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Surya Paloh berpesan kepada saya, Mas Sugeng, kami di tim kecil sekali layak terkembang surut kami berpantang itu adalah moralitas politik yang selama ini yang kami kedepankan," ujarnya.

Willy lalu mengungkap tujuan silaturahmi Surya Paloh ke partai lain. Dia menyebut hal itu agar tidak adanya kemunduran zaman untuk balik ke sistem pemilu proporsional tertutup.

"Jadi kalau toh ada silaturahmi ke beberapa partai lain, itu adalah langkah agar demokrasi kita tidak setback ke zaman kegelapan di mana ada upaya-upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup. Karena itu lah, Pak Surya terpanggil untuk silaturahmi ke beberapa partai," ucapnya.

Willy mengatakan partai 'Koalisi Perubahan' membuka diri jika ada partai ingin bergabung. "Jadi sekali lagi tim kecil insyaallah tiga partai ini kalau ada partai lain ingin bergabung, kami sangat membuka diri karena apa, karena inilah arus besar gerakan perubahan dan kebaikan," ucapnya.

Simak Video 'Pertemuan Golkar-Nasdem, Pertanda Munculnya Blok-blok Koalisi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengaku mendengar ada instrumen negara coba mengganggu pencapresan Anies Baswedan. Ketua DPP PKB Daniel Johan menganggap pernyataan Gus Choi menjadi tudingan tanpa dasar apabila tidak bisa dibuktikan.

"Masak iya? Itu bisa menjadi tudingan tidak mendasar bila tidak dibuktikan," kata Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).

Daniel Johan menekankan setiap instrumen negara harus bersikap netral. "Saya rasa setiap instrumen negara harus bersikap netral, dan itu harus kita jaga bersama," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota Komisi IV DPR ini lalu menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pencapresan jangan dikaitkan dengan Istana. Menurutnya, hal itu harus dijadikan pegangan agar pemerintah tak diasumsikan berpihak.

"Apalagi presiden sudah menegaskan bahwa jangan bawa-bawa istana untuk urusan pencapresan. Hal ini harus menjadi pegangan agar pemerintah tidak diasumsikan berpihak," kata Daniel Johan.

Sebelumnya, Gus Choi menyebut tantangan mendukung calon presiden NasDem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, begitu besar. Gus Choi mengatakan ada banyak gangguan dari luar yang mencoba mengganggu pencapresan Anies Baswedan.

"Tantangan capreskan Mas Anies itu luar biasa, kalau dari dalam nggak ada, kalau dari luar banyak. Saya tidak tahu kenapa tantangan begitu besar, tentu saja beda ketika dulu NasDem calonkan Jokowi," kata Gus Choi dalam Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (1/2).

Gus Choi menyebut Anies sempat menyampaikan bahwa mendukung dirinya adalah pilihan terjal. Dia mengklaim hal itu terjadi karena Anies memiliki kualitas memimpin negara.

Dia juga menuding ada gangguan dari instrumen-instrumen negara. Dia meminta agar instrumen negara berhenti mengganggu pencapresan Anies.

"Meski demikian kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu-ganggu dikit, tentu akan banyak, hentikanlah. Karena ini juga putra, kita cari putra terbaik bangsa, memimpin negara ini," ujarnya.

Namun, dia tidak mau menyebut siapa pengganggu tersebut. "Saya dengar itu, oknumnya atau lembaganya kita tidak tahu, nggak usah diperdalam lagi, nggak bisa dicontohkan," ujarnya.

Simak juga 'Ketua NasDem: Ada Instrumen Negara Ganggu Anies Nyapres':

[Gambas:Video 20detik]


Petinggi PKS akan bertemu dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh pada Jumat (3/2) besok. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.

"Insyaallah ke depan saya juga besok akan bertemu dengan Bang Surya Paloh," ujar Sohibul kepada wartawan di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/3/2023).

Sohibul membeberkan pertemuan itu akan dilangsungkan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Dia menyebut akan hadir bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya besok tentu saya dengan Presiden Partai (PKS) ya, Pak Syaikhu," ungkap Sohibul.

Sohibul mengatakan pertemuan ini menunjukkan kebersamaan antara ketiga partai, yakni NasDem, Demokrat, dan PKS.

"Jadi ini menunjukkan kebersamaan kita semua yang luar biasa, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bukti buat rekan-rekan sekalian," kata Sohibul.

Bakal calon presiden 'Koalisi Perubahan', Anies Baswedan, sebelumnya bertemu dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dan elite 'Koalisi Perubahan' di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat.

"Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai NasDem telah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian pada tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS sudah mengutarakan sikap politiknya," kata Anies di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2).

Bicara di samping AHY, Anies mengatakan tim kecil 'Koalisi Perubahan' semakin giat membahas langkah menuju Pilpres 2024. Anies mengatakan koalisi pendukungnya makin solid usai dukung diumumkan.

"Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah ke depan. Jadi kita sore ini membahas soal itu. Dan alhamdullillah, makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan," ujarnya.

Simak juga 'NasDem Ungkap Alasan Tak Hadir di Pernyataan Sikap PKS soal Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan bertemu dengan Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhyono (AHY) dan elite 'Koalisi Perubahan' di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Anies mengatakan makin siap untuk melangkah ke depan bersama 'Koalisi Perubahan'.

"Jadi kita bersyukur bahwa pada tanggal 3 Oktober 2022 Partai NasDem telah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian pada tanggal 26 Januari kemarin Partai Demokrat sudah mengutarakan sikap politiknya. Kemudian tanggal 30 PKS sudah mengutarakan sikap politiknya," kata Anies di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Bicara di samping AHY, Anies mengatakan tim kecil 'Koalisi Perubahan' semakin giat membahas langkah menuju Pilpres 2024. Anies mengatakan koalisi pendukungnya makin solid usai dukung diumumkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi tim kecil ini yang bekerja intensif dan terus membahas langkah-langkah ke depan. Jadi kita sore ini membahas soal itu. Dan alhamdulillah, makin solid, makin teknis persiapan untuk perjalanan ke depan," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan apresiasi kepada AHY sebagai tuan rumah pertemuan. Anies mengatakan semakin siap untuk menatap Pilpres 2024.

"Jadi pertemuan sore ini dituanrumahi oleh Mas AHY, kami sampaikan terima kasih, dan ini bagian dari perjalanan kita ke depan. Bahwa makin solid, makin siap untuk langkah-langkah ke depannya," imbuhnya.

Dalam pertemuan itu, tampak hadir di lokasi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky dan Ketua Bappilu Andi Arief. Sementara dari Partai NasDem tampak hadir Ketua DPP Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto.

Sementara itu, dari PKS tampak hadir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Selain itu, hadir pula Sudirman Said berkumpul dengan Anies, AHY, dan elite Koalisi Perubahan. Para tokoh itu berkumpul di salah satu ruangan di DPP Partai Demokrat.


Tim kecil partai 'koalisi perubahan' berkumpul bersama Anies Baswedan di DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan suasana pertemuan tersebut yang cair dan penuh semangat kebersamaan.

"Saya sebagai tuan rumah diskusi tim kecil di DPP ini, saya merasa senang dan bahagia menyambut silaturahim, tadi acara berlangsung baik, cair, dan tentunya penuh dengan semangat kebersamaan," kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

AHY mengatakan pertemuan itu juga sekaligus menunjukkan kalau partainya bersama PKS dan NasDem masih solid dalam upaya menjajaki koalisi. AHY menyebut ketiga partai akan tetap menjalankan misi bersama Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah ini menunjukkan bahwa kami tiga partai politik ada partai NasDem, PKS dan Demokrat solid. Kami insyaallah akan terus menjalankan berbagai misi bersama, tentunya untuk menyukseskan," ucapnya.

AHY menyebut dalam pertemuan itu pihaknya mendengar berbagai cerita dari Anies. AHY menegaskan tiga partai 'koalisi perubahan' akan terus mengawal kebersamaan tersebut hingga pemilu 2024.

"Tentunya bersama Bapak Anies Baswedan kami juga senang sekali mendapatkan berbagai cerita, termasuk kami membangun harapan bersama untuk bisa kita perjuangkan, kita kawal, dari mulai sekarang sampai dengan nanti pemilu 2024," ucapnya.


Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Cholil Nafis tak mempermasalahkan Ijtima Ulama Nusantara yang digelar PKB. Cholil memahami kalau politik praktis selalu bersinggungan dalam kehidupan.

Untuk diketahui, PKB belakangan kerap menyelenggarakan Ijtima Ulama Nusantara. Tercatat kegiatan tersebut pertama kali digelar di Jakarta pada Januari 2023, lalu berlanjut di Nusa Tenggara Barat (NTB), dan hari ini kembali digelar di DKI Jakarta.

"Politik praktis enggak jelek ya. Kan kita enggak bisa menghindari politik, kita menentukan gubernur pakai politik, menentukan presiden pakai politik. Yang tidak boleh adalah menjadikan isu agama untuk memukul agama lain, untuk mukul ras lain," kata Cholil dalam keterangannya, Kamis (2/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menyebut tak ada masalah jika ijtima ulama menelurkan hasil yang dapat digunakan sebagai "spirit bersama-sama membangun bangsa". Dia menilai hal itu mencerminkan sila pertama Pancasila.

"Kalau dipolitisi dalam arti agama sebagai landasan oleh partai politik saya kira baik. Kalau sampai disalahgunakan seperti itu kami juga akan menolak adanya ijtima ulama. Istilah ijtima ulama kan dari MUI pertama kali, istilah itu kemudian dipakai dengan yang lain," ujar Cholil.

Terpisah, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut Ijtima Ulama Jakarta, merupakan lanjutan dari ijtima ulama di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Forum ini, kata Cak Imin, menjadi sarana diskusi dan membicarakan problematika sosial serta agama oleh para ulama.

"Di ujung-ujung bakal dibahas soal Pilgub 2024 dan soal warga Nahdliyin di Jakarta, soal Pilpres, dan sebagainya," ujarnya.

Cak Imin berharap adanya Ijtima Ulama Jakarta ini, dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat meredam konflik hingga ancaman perpecahan menjelang tahun politik.

"Para kiai dan ulama di Jakarta akan bertekad menjadi bagian dari upaya mewujudkan Jakarta yang lebih manusiawi lebih makmur," tuturnya.

Simak Video 'Cak Imin Sebut Ijtima Ulama Jakarta Bakal Bahas Pilgub hingga Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) memprediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk dalam putaran kedua Pilpres 2024. Nama Gubernur Jawa Tengah ini bahkan diprediksi menang dengan elektabilitas 52,4 persen, sedangkan elektabilitas Anies 39,5 persen.

Adapun putaran kedua ini diprediksi jika ada tiga atau empat pasangan capres dan cawapres. Hal ini dijelaskan Pendiri SMRC, Prof Saiful Mujani dalam 'Bedah Politik bersama Saiful Mujani' episode 'Pilpres Putaran Kedua: Ganjar vs Anies?'.

"Pada putaran kedua, Ganjar lebih unggul dari Anies," kata Saiful dalam keterangan tertulis, Kamis (2/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saiful menjelaskan alasan utama Ganjar dan Anies berpotensi besar masuk putaran kedua. Menurutnya, dalam satu setengah tahun terakhir Ganjar konsisten mendapatkan suara teratas, Prabowo cenderung melemah, dan Anies cenderung menguat.

Dari survei Mei 2021 sampai Desember 2022, elektabilitas Prabowo disebut cenderung menurun. Dari 34,1 persen pada survei Mei 2021 menjadi 26,1 persen di Desember 2022.

Sementara Ganjar cenderung naik dari 25,5 persen menjadi 33,7 persen di periode yang sama. Anies juga cenderung naik walaupun tidak sekuat Ganjar, dari 23,5 persen menjadi 28,1 persen.

Dalam survei Desember 2022, lanjut Saiful, Ganjar mendapatkan suara 43,3 persen sementara Anies 40,5 persen. Ada 16,2 persen yang belum menentukan pilihan.

Saiful mengungkapkan angka 16,2 tersebut belum diketahui akan merujuk ke siapa. Sehingga posisi Ganjar dan Anies di data ini seimbang karena selisihnya di bawah margin of error 3,1 persen.

Namun, Saiful mengatakan saat ini pengetahuan masyarakat terhadap Anies jauh lebih besar dibanding terhadap Ganjar. Dengan sosialisasi, menurutnya pengetahuan publik pada kedua nama tersebut akan relatif sama.

"Hasil analisis terhadap data survei SMRC Desember 2022 menunjukkan, jika tingkat kedikenalan Anies dan Ganjar sama, maka hasil elektabilitas keduanya mengalami perubahan, Ganjar naik menjadi 52,4 persen, Anies 39,5 persen," tegas Saiful.

"Jadi, Ganjar sudah dapat 50 persen lebih, menurut prediksi kita pada survei Desember ini," lanjutnya.

Ia menjelaskan maksimal pasangan calon presiden pada Pemilu 2024 hanya 4. Menurutnya, dalam banyak studi dan survei, PDIP akan memiliki 2 nama yang sering disebutkan yakni Puan Maharani dan Ganjar. Namun yang dinilainya paling kompetitif di antara dua nama tersebut adalah Ganjar.

Sementara itu, calon lain adalah Anies yang mewakili Nasdem, PKS, dan Demokrat. Prabowo Subianto mewakili Gerindra dan PKB. Serta Airlangga Hartarto yang merupakan pimpinan partai terbesar di KIB.

"Jika yang maju adalah 4 nama ini, Ganjar mendapatkan dukungan yang paling baik dan memiliki selisih yang signifikan dengan nama-nama lain," tutur Saiful.

Lebih lanjut, Saiful mengatakan data dukungan publik cukup konsisten dalam simulasi tiga calon. Ganjar didukung 33,7 persen,Anies 28,1 persen, danPrabowo 26,1 persen, sementara yang belum menjawab 12,1 persen.

Dalam simulasi ini, tidak ada nama yang mendapatkan dukungan dominan. Bahkan tidak ada yang sampai 40 persen. Padahal untuk menang diperlukan dukungan 50 persen lebih.

Ia menyebut jika akhirnya partai-partai politik mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi pemilih sebagaimana dijaring dalam survei, maka calon presiden kemungkinan adalah Ganjar, Anies, dan Prabowo. Sebab ketiga nama tersebut ialah yang paling kompetitif.

"Dari tiga nama ini, kemungkinan yang masuk ke putaran kedua adalah Ganjar dan Anies," pungkas Saiful.


Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengungkap hasil Ijtima Ulama Nusantara. Dia mengatakan para ulama meminta Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres.

"Itu menunjukkan para-para ulama, para kiai itu tidak sabar untuk segera berjuang untuk mensosialisasikan pasangan yang akan diusung oleh PKB dan Gerindra," kata Hasanuddin ditemui di sela-sela acara Ijtima Ulama PKB Jakarta di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

"Itu permintaan para kiai, para ulama, para habaib kepada Gus Muhaimin agar punya kepastian sampai bulan Maret, kenapa? Karena siap-siap lebih lama itu lebih bagus,"lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan soal keinginan pengumuman capres-cawapres di Maret 2023 ini sudah dikomunikasikan ke Cak Imin dan Prabowo.

"Sudah disampaikan dan nanti kita tunggu saja. Nanti Maret ada apa," ucapnya.

Sebelumnya Prabowo dan Cak Imin diagendakan bertemu empat mata. Pertemuan kedua ketum di poros Koalisi Gerindra dan PKB ini diharapkan ada kesepakatan soal capres dan cawapres 2024.

"Cak Imin dan Pak Bowo memang diagendakan ngobrol empat mata di sela acara peresmian Sekber Gerindra-PKB besok. Kami berharap pertemuan dua pimpinan partai akan memberikan hasil maju terkait kerja sama politik Gerindra-PKB dalam Pemilu 2024," ujar Huda dalam keterangannya, Minggu (22/1).

Huda menuturkan saat ini kedua partai terus menjalani komunikasi intensif terkait kerja sama politik 2024. Menurut dia, sampai saat ini satu-satunya kesepakatan yang belum dicapai yakni penentuan capres-cawapres.

"Saat ini tinggal satu kesepakatan saja yang masih belum dilakukan yakni siapa figur calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung oleh kedua belah pihak dalam Pemilu 2024," katanya.

Huda berharap dalam pembahasan Cak Imin dan Prabowo akan ada kesepakatan soal capres-cawapres yang diusung di Pilpres 2024. Dengan demikian, berbagai langkah pemenangan bisa segera dilakukan.

"Kami berharap secepatnya kedua pimpinan partai menyepakati figur capres dan cawapres Gerindra-PKB sehingga langkah-langkah pemenangan akan secepatnya bisa disusun dan dilaksanakan," katanya.


Bakal calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan tengah berkumpul dengan elite Partai NasDem hingga PKS di DPP Partai Demokrat. Anies Baswedan diterima langsung oleh Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Berdasarkan video yang diterima detikcom, Kamis (2/2/2023) Anies Baswedan tampak diterima oleh AHY lalu berjalan menuju kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat. Anies tampak mengenakan batik.

Tampak hadir di lokasi Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky dan Ketua Bappilu Andi Arief. Sementara dari Partai NasDem tampak hadir Ketua DPP Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, dari PKS tampak hadir Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Belum diketahui apa yang dibicarakan Koalisi Perubahan dan Anies di DPP Partai Demokrat.

Selain itu, hadir pula Sudirman Said berkumpul dengan Anies, AHY, dan elite Koalisi Perubahan. Para tokoh itu berkumpul di salah satu ruangan di DPP Partai Demokrat.

Simak juga Video: Pengamat Nilai Pertemuan Airlangga-Paloh Tak Lepas dari Pencapresan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md bicara soal kemunculan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia mengatakan menyampaikan wacana bukan hal yang melanggar hukum.

"Bahwa kemudian ada pikiran-pikiran lain, saya katakan itu di luar pemerintah dan itu hak. Kita tidak bisa menghalanginya ketika ketua partai politik (parpol), kelompok masyarakat tertentu itu berwacana 'Itu harus diperpanjang'. Itu kan tidak melanggar hukum," ujar Mahfud di Rapim Lemhannas, Jakarta Pusat, Rabu (1/2/2023).

Mahfud tak mempermasalahkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden itu. Menurutnya, aspirasi yang ada di masyarakat bisa diadu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi mau diapakan? Dibiarkan saja, diadu sesama aspirasi masyarakat," ungkapnya.

Namun, Mahfud menegaskan pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), telah menyiapkan teknis pelaksanaan Pemilu 2024. Dia mengatakan Jokowi juga telah dua kali mendiskusikan tanggal yang cocok untuk menggelar Pemilu dalam rapat kabinet.

Mahfud mengatakan pihaknya dan sejumlah lembaga telah mendapat instruksi khusus terkait persiapan Pemilu 2024. Dia menyebut pemerintah telah bersiap untuk pelaksanaan Pemilu.

"Saya, Menko Polhukam bersama Mendagri, bersama Bu Sri Mulyani, dan Kepala BIN diarahkan khusus dalam rapat itu, koordinasikan, siapkan dengan baik, komunikasi dengan parpol jangan sampai kisruh. Bu Sri Mulyani siapkan uangnya yang cukup, jangan boros, dan seterusnya. Nah jadi kalau dari pemerintah itu jelas," papar Mahfud.

"Tapi sampai saat ini kesiapan kita itu kalau secara internal, prosedural, kesiapan kelembagaan, aturan-aturan, tahapan-tahapannya sudah kita siapkan semua. Kita akan Pemilu tahun 2024," sambungnya.


Pertemuan Ketum Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartato memunculkan wacana bergabungnya NasDem ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). PKS melihat berbeda, justru Golkar lebih besar bergabung dengan 'Koalisi Perubahan' pro Anies Baswedan.

"Kalau bicara peluang dan situasi yang berkembang saat ini, peluang Golkar bergabung ke Koalisi Perubahan lebih besar dibandingkan NasDem bergabung ke KIB," kata juru bicara PKS Muhammad Kholid kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).

Kholid menyebut 'Koalisi Perubahan' lebih solid dan kuat untuk saat ini. Hal tersebut mengingat tiga partai di Koalisi Perubahan telah mendeklarasikan Anies Baswedan dengan bakal (capres) 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anies sudah clear diusung oleh 3 partai, Nasdem, PKS dan Demokrat. Jadi secara fondasi, koalisi perubahan lebih maju dan solid," tutur Kholid.

"Koalisi Perubahan sudah jelas bacapresnya Anies Baswedan, posisi ini lah yang menjadi daya tarik partai-partai untuk membuka opsi bergabung dengan Koalisi Perubahan," ungkapnya.

Ia pun menjelaskan jika kunjungan Ketum NasDem Surya Paloh ke DPP Golkar untuk membangun politik yang inklusif. 'Koalisi Perubahan' disebut sudah berjalan dengan tujuan di awal.

"Adapun kunjungan silaturahim politik itu bagus-bagus saja, karena kan kita harus bangun politik inklusif. Koalisi Perubahan Insyaallah on the track. Sedang disiapkan rencana deklarasinya di masing-masing internal partai dan juga dibahas bersama di tim kecil," terang Kholid.

Surya Paloh sebelumnya mengaku agak berkeringat ketika menjawab pertanyaan mengenai alasan NasDem menemui Partai Golkar dan bukan bertemu dengan PKS dan Partai Demokrat yang merupakan koalisinya mendukung Anies Baswedan. Paloh menjelaskan alasan utama NasDem menemui Golkar lebih dulu karena dia memiliki ikatan dengan Golkar.

Tonton juga Video: Apresiasi Pertemuan Airlangga-Paloh, PPP Buka Ruang NasDem Gabung KIB

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kembali membuka Ijtimak Ulama di Jakarta. Dia mengatakan Ijtimak Ulama itu akan memberi rekomendasi arah politik PKB di 2024.

"Kita tunggu. Biasanya juga begitu. Di ujung-ujung bakal dibahas soal Pilgub 2024 dan soal warga Nahdliyin di Jakarta, soal Pilpres dan sebagainya," kata Cak Imin di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2023).

Cak Imin mengatakan Ijtimak Ulama Jakarta merupakan lanjutan dari Ijtimak Ulama di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan. Cak Imin menyebut forum tersebut merupakan sarana diskusi sosial serta agama oleh para ulama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin di NTB, kemudian di Sulsel, ini spontanitas ulama di tingkat nasional dan ini menjadi sarana diskusi dan membicarakan problematika sosial dan agama," ujarnya.

Cak Imin berharap Ijtimak Ulama Jakarta bisa meredam konflik hingga ancaman perpecahan di tahun politik. Dia mengatakan ulama punya peran penting dalam menjaga persatuan.

"Salah satu peran ulama adalah mendamaikan yang berkonflik, menghentikan ancaman perpecahan dan mendorong persatuan. Ini salah satu poin penting kehadiran ulama," pungkasnya.

Menaker sekaligus Ketua DPP PKB Ida Fauziah, Sekretaris Jenderal PKB Hasanudin Wahid, Ketua DPW PKB DKI Hasbiallah Ilya, dan sejumlah pejabat PKB lainnya juga hadir.


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan pemilihan gubernur (pilgub) yang menjadi bagian dari pemilu serentak ditiadakan. Setelah itu, barulah jabatan gubernur dihapus.

"Bertahap. Pilgub dulu (ditiadakan), jangka pendeknya pilgub karena melelahkan. Tiga (tahapan) pilpres, pilgub, pilkada kabupaten/kota. Cukup atas dan bawah, tengah nggak usah. Atas itu pilpres, bawah itu pilbup dan pilwalkot. Ya kalau bisa 2024," kata Cak Imin di sela acara Ijtima Ulama Jakarta di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Dia mengatakan pemilihan gubernur secara langsung tak sebanding dengan praktik-praktik pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat. Menurutnya, yang justru bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak sebanding dengan lelahnya Pilkada secara langsung, baik itu zona kompetisi pilkada langsung maupun praktik-praktik pemerintahan yang tidak bersentuhan langsung dengan rakyat. Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati," tutur dia.

Cak imin berpendapat agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan DPRD. Dia juga mengatakan agar tugas gubernur diserahkan kepada kementerian.

"Karena itu, kalau gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD. Apakah dimulai usulan DPR diserahkan kepada presiden atau dari presiden tiga nama diserahkan kepada DPRD untuk memilih. Terserah, yang penting itu adalah tangan panjang pemerintah pusat," ujarnya.

"Kedua, ke depannya karena fungsinya tidak efektif hanya pengawasan, maka bisa dilakukan oleh kementerian sehingga jabatan gubernur suatu hari mungkin tidak diperlukan," pungkasnya.

Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di kabupaten/kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.


Golkar dan NasDem makin mesra. Peluang kedua partai untuk berkoalisi semakin kuat seiring dengan kode masing-masing ketua umum.

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mengungkap hasil pertemuannya dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Pada pertemuan itu, kata Airlangga, kedua partai membahas potensi untuk berkoalisi.

Ditanya wartawan soal koalisi Golkar-NasDem, Airlangga tak menyebut secara spesifik apakah NasDem bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) atau sebaliknya, Golkar yang bergabung dengan Koalisi Perubahan. Airlangga hanya memastikan bahwa Golkar siap berkoalisi dengan siapa saja. Termasuk mengisyaratkan koalisi dengan NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua akan terbuka (untuk koalisi), Golkar kan inklusif," jelas Airlangga di sela-sela tugasnya meninjau pembangunan proyek Smelter Freeport di Java Integrated and Industrial Port Estate (JIIPE), Gresik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (2/2/2023).

Airlangga melanjutkan, Golkar terbuka dengan NasDem. Terlebih lagi, sosok Ketua Umum NasDem Surya Paloh bukan orang baru. Dia pernah menjadi kader Golkar selama 16 tahun. Hal itu menjadi menjadi bekal positif bagi Golkar dan NasDem untuk membangun koalisi.

"Apalagi (Surya Paloh) alumni Partai Golkar," tambahnya.

Airlangga kemudian ditanya soal kemungkinan Golkar juga mendukung capres NasDem, Anies Baswedan. Menurutnya, tak ada obrolan dengan Surya Paloh yang mengarah ke sosok capres.

"(Wartawan) Salah mengartikan," kata Airlangga lalu tertawa.

Seperti diketahui, Ketua NasDem Surya Paloh menemui Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Golkar, Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Rabu (1/2). Saat itu, Airlangga menyebut pertemuannya dengan Surya Paloh merupakan silaturahmi lanjutan dan pertama kalinya NasDem mengunjungi Golkar usai pandemi COVID-19.

"Tentu terkait dengan posisi Partai Golkar dan NasDem. Kedua kan silahturahmi berlanjut, karena Partai NasDem sebagian besar juga alumni dari Partai Golkar," kata Airlangga.

Sementara Surya Paloh mengungkap alasan mengapa partainya lebih memilih bertemu dengan Partai Golkar dulu dibanding dengan bertemu partai lain. Paloh mengatakan bertemu dengan Golkar adalah sebuah prioritas.

"Baiklah kenapa harus duduk dengan Golkar, ya prioritas bagi NasDem, ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini," ucap Paloh.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi XVI telah selesai digelar di Jogja. Hasilnya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi calon presiden favorit berdasarkan pemilih Musra Jogja.

Berdasarkan keterangan yang diterima Kamis (2/3/2023), Musra XVI diselenggarakan di Sleman City Hall, Kabupaten Sleman, Jogja pada 28 Januari 2023. Acara digelar dengan membuka ruang dialog publik. Total ada 3.557 peserta yang hadir.

Acara ini dibuka oleh dengan sambutan Ketua Panitia Nasional Musra Panel Barus. Ada juga Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi juga memberi sambutan secara virtual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk memantik respons peserta, dialog publik menghadirkan akademisi sektor pariwisata, aktivis Wahyu Indro Widodo, jurnalis warga Aven Januar, serta budayawan Widiasto.

Hasilnya Prabowo Subianto menduduki tingkat teratas atau yang paling banyak dipilih. Prabowo mendapat suara 30,19% dari total responden. Disusul Ganjar Pranowo dengan suara 25,50% dan Airlangga Hartarto 20,16%.

Berikut hasil lengkapnya:

Prabowo Subianto 30,19%

Ganjar Pranowo 25,50%

Airlangga Hartarto 20,16%

Mahfud Md 7,68%

Sri Sultan Hamengkubuwono 5,37%

Moeldoko 4,84%

Anies Baswedan 1,80%

Ridwan Kamil 1,59%

Puan Maharani 1,15%

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 0,34%

Lainnya 1,38%

Total 3.557 peserta

Sementara untuk cawapres, Mahfud Md menempati posisi pertama dengan suara 21,79%. Disusul Moeldoko 21,42% dan Ridwan Kamil 10,12%.

Berikut hasil lengkapnya:

Mahfud Md 21,79%

Moeldoko 21,42%

Ridwan Kamil 10,12%

Arsjad Rasjid 8,66%

Sandiaga Uno 8,60%

Anies Baswedan 7,39%

Erick Thohir 6,47%

Puan Maharani 6,30%

Muhaimin Iskandar 4,95%

Yenny Wahid 2,56%

Lainnya 1,74%

Total 3.557 peserta

Simak juga Video: Perjanjian Prabowo-Anies, Pengamat: Sebagai Tanda Loyalitas

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan penghapusan jabatan gubernur. KPU RI menegaskan Pilgub 2024 tetap akan digelar, lantaran sampai saat ini UU tentang pilkada masih berlaku.

"Dikarenakan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 masih efektif berlaku, jadi pemilihan atau pilkada serentak nasional akan diselenggarakan pada November 2024," kata Komisioner KPU Idham Holik kepada wartawan, Kamis (2/2/2023).

Idham menuturkan sampai saat ini UU tentang pilkada masih menjadi rujukan KPU. Oleh sebab itu, menurutnya usulan untuk menghapus pemilihan gubernur dapat dilakukan jika aturan yang berlaku saat ini mengalami perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"UU tentang pilkada sampai saat ini masih efektif berlaku, dan saat ini dijadikan rujukan hukum dalam merancang perencanaan tahapan pemilihan atau pilkada, termasuk perencanaan anggaran pembiayaan tahapan pemilihan atau pilkada," ujar dia.

Cak Imin sebelumnya mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.


Prabowo Subianto menempati posisi calon presiden (capres) terfavorit dalam Gelaran Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan Joko Widodo (Jokowi) XVI di Jogja. Sedangkan Mahfud Md menjadi cawapres favorit dalam Musra yang baru usai digelar itu.

Ketua Dewan Pengarah Musra Indonesia Andi Gani Nena Wea mengatakan nama Prabowo menggeser Ganjar dalam musyawarah tersebut.

"Prabowo menggeser Ganjar sebagai capres dan Mahfud Md duduki posisi cawapres nomor satu di Musra XVl," kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi menjelaskan, 30,19% peserta Musra memilih Prabowo Subianto sebagai capres. Selanjutnya disusul nama Ganjar Pranowo 25,50%, Airlangga Hartarto 20,16%, Mahfud Md 7,68%, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X 5,37%, Moeldoko 4,84%, Anies Baswedan 1,80%, Ridwan Kamil 1,59%, Puan Maharani 1,15%, Agus Harimurti Yuhdhoyono, dan lainnya 1,38%.

"Untuk cawapres Musra Yogyakarta, Mahfud Md berada di posisi puncak dengan raihan 21,79 persen," imbuh dia.

Setelah Mahfud Md, posisi kedua cawapres pilihan peserta Musra diduduki Moeldoko dengan 21,42%. Selanjutnya, Ridwan Kamil 10,12%, Arsjad Rasjid 8,66%, Sandiaga Uno 8,60%, Anies Baswedan 7,39%, Erick Thohir 6,47%, Puan Maharani 6,30%, Muhaimin Iskandar 4,95%, Yenny Wahid 2,56% dan lainnya 1,74%.

Menurut Andi, Musra berikutnya akan diselenggarakan pada 4 Februari di Semarang dan pada 11 Februari di Medan.

"Karena, bertepatan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Medan acara Hari Pers Nasional di 9 Februari, lalu beliau akan menyempatkan menghadiri Musra di Medan," ucapnya.

Dikatakan Andi, seluruh hasil Musra sejauh ini sudah dilaporkan ke Jokowi. Andi menjelaskan, puncak Musra diperkirakan akan berlangsung di pertengahan Maret di Jakarta.

Saat puncak Musra itu akan diumumkan tiga nama capres-cawapres yang menduduki posisi tertinggi selama berlangsungnya Musra.

"Nama capres-cawapres ini nantinya akan kami laporkan ke Presiden Jokowi. Tiga besar capres sejauh ini, Ganjar, Prabowo, dan Airlangga. Sementara cawapres, Mahfud Md, Sandiaga, Arsjad Rasjid, ada juga Moeldoko," katanya.

Persiapan Prabowo Jelang Debat Pilpres: Olahraga-Minum Jamu


Sekertaris Jenderal (Sekjen) PPP Arwani Thomafi merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang usul jabatan gubernur dihapus. Arwani meminta usulan itu untuk dievaluasi lebih dahulu.

"Dievaluasi dulu, dilihat dulu yang tidak efektif itu jabatan gubernurnya atau orangnya, atau pelaksanaannya dan sebagainya," kata Arwani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Arwani mengatakan perlu ada parameter seorang gubernur dinyatakan tidak efektif. Jadi tidak asal menyimpulkan tidak efektif lalu dibubarkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan lalu setiap seperti seolah-olah tidak efektif lalu dibubarkan, ya kan. Kalau parameternya tidak efektif. Nah, sekarang parameter tidak efektif itu siapa yang harus, standarnya seperti apa," kata dia.

Arwani mempertanyakan ketidakefektifan gubernur yang disampaikan Cak Imin. "Lah kalau nanti muncul banyak yang tidak efektif, apa harus dibubarkan semua? Ya Kan, pertanyaannya itu," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.

Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli. "Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan," jelasnya.


Koalisi PKB dan Partai Gerindra hingga kini belum menemui kesepakatan soal sosok bakal calon presiden (capres) 2024. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan menunggu ilham soal sosok capres 2024 yang akan disepakati bersama Gerindra.

"Nunggu ilham," kata Cak Imin menjawab pertanyaan ada tidak kesepakatan siapa capres bareng Gerindra di sela-sela Pembukaan Ijtima Ulama Jakarta, Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Kamis (2/2/2023).

Hasil Ijtima Ulama PKB pun akan dibawa oleh Cak Imin ke berbagai pihak. Termasuk dibagikan kepada Partai Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita bawa ke mana-mana tergantung isi rekomendasi," ujarnya.

Sementara itu, Cak Imin enggan bicara banyak soal perjanjian pilpres antara Ketum Gerindra Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan.

"Itu urusan internal kedua belah pihak ya kita nggak tahu," imbuhnya.

Cak Imin sempat berharap kepastian nama capres dan cawapres dari koalisi partainya bersama Gerindra ditetapkan sebelum Ramadan tahun ini. Ketua Harian Partai Gerindra Dasco mengatakan hal itu harus ada kesepakatan bersama Ketua Umumnya Prabowo Subianto.

"Apa yang disampaikan Cak Imin tentunya harus juga disepakati dengan Pak Prabowo. Jadi kalau Cak Imin berkeinginan seperti itu tentunya kedua belah pihak juga sudah sama-sama paham bahwa dengan kesepakatan yang tertulis itu diputuskan bersama dengan Pak Prabowo," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).

Dasco meyakini nantinya Cak Imin akan menyampaikan langsung keinginan tersebut kepada Prabowo. Menurutnya, terkait penentuan waktu pengumuman capres-cawapres yang akan diusung merupakan kesepakatan bersama.

"Oleh karena itu saya pikir kedua belah pihak sama-sama paham, pasti nanti Cak Imin akan juga berbicara atau menyampaikan hal ini kepada Prabowo secara langsung," kata dia.


Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat (Sumbar) Andre Rosiade menyemprot prestasi Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring. Sebabnya, Tifatul menyindir perjanjian soal pilpres yang sempat ramai terkait Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Tifantul Sembiring menyindir soal perjanjian pilpres di akun media sosialnya, seperti dilihat pada Kamis (2/2/2023). Tifatul menilai ada pihak yang mengangkat kembali soal perjanjian pilpres.

"Ada yang khawatir gagal maning, ungkit-ungkit perjanjian capres dulu. Sampai kapan? Rupanya beliau nggak sadar sudah khianati umat," tulis Tifatul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andre Rosiade kemudian merespons tweet Tifatul di akun pribadinya. Menurut Andre, Tifatul kerap menyindir Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Tifatul Sembiring @tifsembiring Anda sering menyindir Pak @prabowo," ujarnya.

Andre lantas menyindir balik prestasi Tifatul Sembiring sebagai anggota DPR RI. Sesama anggota DPR, Andre Rosiade menantang Tifatul menyebut prestasi di DPR dan daerah pemilihan.

"Tapi kalo boleh tahu prestasi Anda di @DPR_RI apa ya? Baik di ruang-ruang rapat mau pun di dapil Anda di Sumut? Ayo dong kasih tahu. Jangan hanya pintar bawa-bawa umat & nyindir saja yang kelihatan. Tapi Kinerja nggak jelas," imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno sebelumnya bicara soal perjanjian yang ditekennya bersama Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.

"Saya sih commit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu, commit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

"Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September," ungkapnya.

"Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga dan seingat saya ada materainya," imbuh Sandiaga.

Kendati demikian, Sandiaga enggan mengungkapkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, akan lebih etis jika isi perjanjian tersebut disampaikan oleh orang-orang yang memiliki salinannya.

"Perjanjiannya ditandatangani 3 pihak. saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco," ujar Sandiaga.

Tonton juga Video: Demokrat soal Dukungan ke Anies: Belum Separuh Jalan

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat tak masalah tak ditemui Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh yang malah menemui Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron menganggap langkah itu menjadi otoritas NasDem.

Herman menegaskan ketiga parpol yang saat ini tengah menggodok 'Koalisi Perubahan' semakin solid. Dia memastikan Anies maju di Pilpres 2024, karena sudah menggenggam tiket 20%.

"Saat ini Koalisi Perubahan yakni PD, NasDem, dan PKS makin solid dan memastikan bahwa Mas Anies Baswedan sudah memiliki tiket bakal calon presiden, karena telah mendapatkan dukungan batas minimum presidential threshold 20%," kata Herman kepada wartawan, Kamis (2/2/2024).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herman menilai langkah Paloh berkunjung ke markas Golkar merupakan otoritas dari Partai NasDem. Dia menyinggung Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga kerap bertemu dengan partai-partai lain.

"Terkait dengan kunjungan Partai NasDem kepada partai-partai lain tentu menjadi otoritasnya Partai NasDem, seperti halnya Ketum Demokrat yang juga bertemu dan bersilaturahmi dengan partai-partai lain," ujar dia.

Menurutnya, publik juga memandang baik dari silaturahmi yang dilakukan antarpartai. Herman menekankan partai-partai di 'Koalisi Perubahan' inklusif dan terbuka kepada partai lain.

"Bagi persepsi publik silaturahmi partai-partai juga baik, karena antarpartai dan antarkoalisi terjalin hubungan yang baik dan damai. Koalisi Perubahan juga inklusif, terbuka jika ada partai lain akan bergabung, sehingga komunikasi harus terus dijalin dengan baik," ujar dia.

Sebelumnya, elite-elite NasDem yang dipimpin Surya Paloh bertandang ke DPP Golkar, Rabu (1/2/2023). Surya Paloh melakukan pertemuan politiknya dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem, Anies Baswedan, menelepon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut Anies mengajak ketemuan di Jakarta.

"Tadi pagi udah komunikasi, lewat telepon. Beliau (Anies) udah balik (dari Solo)," kata Gibran dilansir detikJateng, Kamis (2/1/2023).

Untuk diketahui, Anies sempat melakukan kegiatan internal di Solo, Jateng, Rabu (1/1) kemarin. Namun, tak ada agenda bertemu dengan Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditanya mengenai obrolan lainnya, Gibran enggan menjawab. Dia pun merahasiakan obrolan dengan bakal capres yang diusung Partai NasDem, Demokrat dan PKS itu. "(Pamitan) Iya, (obrolan) rahasia," ujarnya.

Gibran mengaku diceritakan soal kegiatan Anies dengan para dalang di Sukoharjo, Jateng. Dalam percakapan via telepon itu, Gibran mengaku diajak bertemu Anies di Jakarta.

"(Bertemu di Solo) Belum, belum. Beliau tadi malah mengajaknya ke Jakarta, ketemu di Jakarta saja ya," kata dia.

Baca selengkapnya di sini.

Tonton juga Video: Pernyataan Gibran Siap Maju Pilgub 2024

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik (PPI) Adi Prayitno menilai Partai NasDem hanya ingin menggandeng Partai Demokrat (PD) dan PKS untuk membangun koalisi di Pilpres 2024. Namun, di sisi lain, NasDem dinilai tak ingin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Ahmad Heryawan (Aher) menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Panggung belakang, Partai Demokrat pasti bertanya, apa alasannya NasDem dan Anies tidak mau sama AHY? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang sampai saat ini belum dijawab," kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif yang diadakan detikcom dan Total Politik, Rabu (1/2/2023).

Menurut Adi, sepatutnya Partai Demokrat tersinggung dengan sikap NasDem selama ini. Sebab, AHY yang menjabat Ketum Partai Demokrat tak dilirik Anies dan NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saya jadi orang Demokrat tersinggung itu dengan elite-elite NasDem. Sudah jelas-jelas ada AHY, tapi masih ngincar dan mencari nama-nama lain untuk menjadi pendampingnya Anies Baswedan," ujarnya.

"Itu sama halnya, NasDem dan Anies itu hanya menginginkan Partai Demokrat, tapi tidak ingin AHY sebagai wakilnya Anies," imbuh Adi.

Kesan NasDem tak ingin AHY dan Aher, menurut Adi, sama rasanya dengan poros Gerindra dan PKB. Gerindra dinilai terkesan hanya mau sama PKB, tapi tidak mau dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

"Kalau saya jadi orang PKS, jelas tersinggung dong, jelas ada Aher," ucap Adi.

"Ini batuan uji coba yang akan membuat apakah iman politik poros-poros yang sudah deklarasi capres akan sampai pada Oktober mendaftarkan kepada KPU," tegasnya.

Sehingga, menurut Adi, Partai Demokrat dan PKS tak perlu berharap besar kepada Partai NasDem, soal posisi cawapres. Sebab partai Surya Paloh itu terkesan mencari sosok lain di luar Demokrat dan PKS.

"Makanya saya selalu ngomong di berbagai kesempatan, Demokrat dan PKS itu, kalau mau jujur, itu di-PHP. Jangan juga terlampau berharap untuk bisa dipilih ya, untuk mendampingi Anies, selama sejumlah elite NasDem setiap hari memunculkan nama-nama lain yang dianggap layak mendampingi Anies Baswedan, wah rumit ini tidak seperti yang dibayangkan," imbuhnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi mengaku mendengar ada instrumen negara coba mengganggu pencapresan Anies Baswedan. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman menilai isu itu tak jelas.

"Jadi jangan melempar isu yang sebetulnya tidak jelas argumentasi ilmiahnya," kata Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

Habiburokhman bertanya-tanya bagaimana instrumen negara mengganggu pencapresan seseorang. Dia juga mengatakan setiap partai punya kedaulatan masing-masing terkait urusan Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini 2023, di zaman reformasi mana bisa orang memaksa partai untuk mencalonkan atau tidak mencalonkan. Tinggal partai-partainya mau nggak benar-benar mencalonkan gitu," kata Habiburokhman.

"Caranya bagaimana? Coba di negara yang demokrasi seperti saat ini. Caranya bagaimana? Saya saja Habiburokhman, misalnya saya Presiden, saya penguasa, caranya bagaimana menghentikan, mencegah partai politik mengajukan calon," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini juga sepakat dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pencapresan jangan dikaitkan dengan Istana. Habiburokhman meminta semua pihak untuk berprasangka baik.

"Jangan prasangka buruk terhadap Presiden bahwa semua diorkestrasi dari istana itu nggak baik juga," kata Habiburokhman.

"Kan ini teman-teman masing-masing punya partai, yang masing-masing punya kedaulatan. Kalau misalnya tidak cocok satu sama lain, ya jangan menyalahkan pihak-pihak lain. Ya dikomunikasikan saja terus," imbuhnya.

Sebelumnya, Gus Choi menyebut tantangan mendukung calon presiden NasDem, Demokrat, dan PKS, Anies Baswedan, begitu besar. Gus Choi mengatakan ada banyak gangguan dari luar yang mencoba mengganggu pencapresan Anies Baswedan.

"Tantangan capreskan Mas Anies itu luar biasa, kalau dari dalam nggak ada, kalau dari luar banyak. Saya tidak tahu kenapa tantangan begitu besar, tentu saja beda ketika dulu NasDem calonkan Jokowi," kata Gus Choi dalam Adu Perspektif seperti disiarkan di YouTube detikcom, Rabu (1/2).

Gus Choi menyebut Anies sempat menyampaikan bahwa mendukung dirinya adalah pilihan terjal. Dia mengklaim hal itu terjadi karena Anies memiliki kualitas memimpin negara.

Dia juga menuding ada gangguan dari instrumen-instrumen negara. Dia meminta agar instrumen negara berhenti mengganggu pencapresan Anies.

"Meski demikian kita berharap kompetisi ke depan kompetisi yang berkualitas. Instrumen-instrumen negara yang mengganggu-ganggu dikit, tentu akan banyak, hentikanlah. Karena ini juga putra, kita cari putra terbaik bangsa, memimpin negara ini," ujarnya.

Namun, dia tidak mau menyebut siapa pengganggu tersebut. "Saya dengar itu, oknumnya atau lembaganya kita tidak tahu, nggak usah diperdalam lagi, nggak bisa dicontohkan," ujarnya.


FPI dan HTI dinilai bisa jadi buah simalakama bagi Anies Baswedan jika terpilih jadi presiden. Hal ini disampaikan oleh politikus Partai NasDem Zulfan Lindan.

"Jadi begini, buat Anies kalau dia jadi presiden, FPI dan HTI ini simalakama," kata Zulfan Lindan dalam diskusi Adu Perspektif detikcom, demikian dilansir detikNews, Rabu (1/2/2023).

Zulfan menjelaskan soal peran FPI dan HTI dalam memenangkan Anies di Pilgub DKI Jakarta 2017. Dia juga menyinggung soal mobilisasi kelompok-kelompok Islam yang berseberangan dengan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pergerakan kelompok-kelompok itu disebut Zulfan berbeda dengan pertai politik.

"Kalau partai-partai kan sembunyi-sembunyi nih, ya kan? Main di TPS-TPS aja, kalau mereka ini jelas. Kemudian dengan ada peristiwa-peristiwa tertentu akhirnya ini dilarang, kan gitu," ucapnya.

Zulfan mengatakan seandainya Anies Baswedan terpilih jadi presiden di 2024, maka kedua organisasi ini akan menuntut untuk direhabilitasi dan dipulihkan namanya. Tak hanya itu, Zulfan menilai dua organisasi ini akan menuntut sebagai imbalan setelah memenangkan Anies Baswedan.

"Kemudian sekarang gini, kalau seandainya Anies jadi presiden, posisi mereka itu misalnya tidak direhabilitasi, ini kan berandai-andai gus ya, kemudian mereka bikin demo besar-besaran, presidennya Anies Baswedan. Bagaimana Anies menghadapi demo yang besar-besaran yang akan bergelombang besar, kemudian bisa jatuhkan dia sebagai presiden karena ketidakpercayaan dari kelompok Islam ini terhadap Anies," jelasnya.

"Gimana sikap Anies sebagai orang yang moderat, intelektual, filosofis, kan gitu. Diharapkan tidak terjadi hal-hal seperti yang terjadi demonstrasi-demonstrasi sebelumnya. Inilah yang saya katakan bagi Anies, FPI dan HTI ini bagi Anies simalakama," lanjutnya.

Zulfan tidak membantah jika secara hukum kedua organisasi ini akan tetap terlarang. Namun demikian, menurutnya kedua organisasi ini nantinya tetap akan menuntut Anies.

"Sementara kata Gus Choi (Ketua DPP NasDem) tadi bahwa ini ada hukum seperti ini, oke, tapi kan namanya orang menuntut hak, menuntut, minta ini supaya dicabut, direhabilitasi semuanya 'kamu kan presiden, kita dukung anda, masa Anda nggak bisa kasih sesuatu kepada saya, demo lah mereka, terus bagaimana? Ini yang saya katakan," tuturnya.


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choiri atau Gus Choi bicara nasib mantan kader FPI dan HTI jika Anies Baswedan menjadi Presiden. Gus Choi mengatakan apa yang dianggap melanggar hukum pada pemerintahan saat ini, tetap akan melanggar hukum pada pemerintahan berikutnya.

"Semua yang baik kita lanjutkan dari pemerintah. Begini, itu semua yang sudah dilakukan, larangan karena melanggar hukum menurut pemerintahan sekarang, melanggar hukum ya tetap melanggar hukum, ya kan? Itu masa kita pulihkan? Melanggar hukum kok, sudah salah, final. Ya kan?" kata Gus Choi dalam Adu Perspektif yang ditayangkan detikcom, Rabu (1/2/2023).

Gus Choi meminta persoalan mantan FPI dan HTI tidak perlu diperdebatkan. Dia menyebut mantan anggota FPI dan HTI tetap boleh hidup sebagai warga negara, tapi organisasi FPI dan HTI tetap dilarang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak usah dipertentangkan di situ, karena sudah melanggar hukum sudah selesai. Tapi mereka sebagai warga negara yang sah mereka tetap boleh hidup, boleh dipilih, memilih, mau dukung Anies mau dukung siapa mereka punya hak untuk itu. Tapi secara institusi, karena sudah terbukti ada fakta fakta hukumnya mereka diputuskan salah, dibubarkan, selesai," ucapnya.

"Artinya NasDem taat hukum, konsisten pada hukum. Loh mereka tetap bebas kan? Sebagai warga negara bebas, mau dirikan partai baru, ormas baru kan boleh, nggak ada yang dilarang. Mantan PKI boleh hidup kok, anak cucu PKI boleh hidup kok," lanjut dia.

Gus Choi juga menjelaskan bagaimana seandainya mantan kader-kader FPI dan HTI ini nantinya menuntut pemulihan dan pengembalian instusi mereka setelah Anies Baswedan terpilih jadi presiden. Dia berpandangan mereka, sebagai orang-orang baik, tidak akan merepotkan Anies Baswedan.

"Saudara-saudara kita di FPI dan HTI, mantan FPI dan mantan HTI, hak-hak pribadi mereka semua terjamin, yang dibubarkan institusinya, karena dipandang dari berbagai segi hukum oleh pemerintahan sekarang dan terbukti di pengadilan, toh mereka bisa bikin ormas yang baru, bahkan partai baru. FPI dengan singkatan yang berbeda juga hidup orangnya juga sama," jelasnya.

"Saya asumsi hak mereka orang-orang baik juga tidak akan repotkan Anies ketika jadi presiden, yang penting substansi mereka sebagai warga negara tetap punya hak hidup yang layak seperti yang lain, dan Anies memang misinya sebagaimana keinginan kita semua adalah keadilan sosial. Mereka juga harus peroleh perlakuan yang adil. Ormasnya apa? Apapun namanya, selama tak bertentangan dengan Pancasila, ini kita kan sudah komit. Lah iya, koridornya apapun ormasnya, partainya, mereka boleh dirikan asalkan tidak bertentangan dengan Pancasila,"imbuhnya.


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai wajah Ketum NasDem Surya Paloh semringah usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa saat lalu di Istana. Adi bicara soal manuver NasDem yang mulai terlihat ngeri-ngeri sedap.

Awalnya Adi bicara soal adanya perkelahian di belakang panggung oleh politisi terkait pencapresan Anies Baswedan. Dia menyebut Demokrat tahu Anies tak bisa maju menjadi capres tanpa dukungan dari partai berlogo mercy itu.

"Demokrat tahu persis Anies ini tak mungkin bisa maju tanpa Partai Demokrat, Anies ini tak ada gunanya elektabiltas sampai langit ke delapan dan ke tujuh kalau kurang Partai Demokrat, ini sebenarnya perkelahian-perkelahian di belakang panggung yang ditutup tutupi oleh para politisi ini. Makanya saya selalu bilang boleh 20%, boleh deklarasi, boleh PKS dan Demokrat sudah sepakat, tapi apa setelah itu?" kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menuturkan manuver NasDem usai bertemu Jokowi ngeri-ngeri sedap. Dia mengatakan wajah Surya Paloh Semringah dan tetap menyatakan diri tetap solid menjadi bagian poros perubahan Jokowi.

"Kalau betul sebelum Ramadan ketiga partai ini deklaratif sama-sama Anies sebagai capres, itu mantap, tinggal iman politiknya bisa sampai Oktober atau tidak. Karena manuver-manuver NasDem belakangan ini ngeri-ngeri sedap, setelah ketemu Jokowi, setelah bertemu Airlangga Hartarto, wajah NasDem begitu semringah tetap menyatakan diri sebagai bagian istiqomah, konsisten yang tetap solid jadi bagian dari poros perubahannya Jokowi," ucapnya.

Adi berpendapat bukan hal tak mungkin NasDem meninggalkan PKS dan Demokrat jika masih jual mahal. Pertemuan Jokowi dan Surya Paloh dinilai menjadi intimidasi politik bagi Demokrat dan PKS hingga akhirnya dengan cepat mendeklarasikan dukungan ke Anies.

"Itu jadi intimidasi politk bagi Demokrat dan PKS kalau tak buru-buru deklarasikan dukungan politik ke Anies Baswedan. Bukan tidak mungkin NasDem akan tinggalkan Demokrat dan PKS kalau mereka masih terus-menerus jual mahal," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membuka peluang partainya bergabung dengan Golkar di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Namun, NasDem dinilai tak bisa berkoalisi dengan Golkar bila tetap mengusung Anies Baswedan sebagai capres.

"Selain soal capres, Golkar dan NasDem bisa mentok di urusan pengkubuan politik. Jika NasDem tetap ngotot usung Anies maju maka bisa dipastikan tak bisa koalisi dengan Golkar yang lengket dengan pemerintah," ujar Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).

Adi mengatakan Golkar dan NasDem merupakan kawan lama. Terutama soal isu resuffle yang terus menghujam NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui pertemuan itu NasDem menegaskan tetap solid dukung Jokowi meski sering diserang soal pencapresan Anies di 2024," tutur Adi.

"NasDem sepertinya curhat alasan usung Anies dan kenapa jadi persoalan besar," lanjutnya.

Adi juga menilai ucapan Paloh yang menegaskan NasDem merupakan bagian dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Pernyataan Paloh itu kemudian dinilainya memunculkan spekulasi liar kalau NasDem tak jadi mengusung Anies.

"Dampaknya, pernyataan loyal NasDem ke Jokowi itu bisa menimbulkan spekulasi liar bahwa NasDem balik badan tak jadi usung Anies maju pilpres. Apalagi sampai saat ini Anies belum jadi kader NasDem," tutupnya.

Sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023). Surya Paloh awalnya menjawab pertanyaan kenapa tidak berkunjung ke partai koalisi yang saat ini tengah dijajaki bersama PKS, dan Partai Demokrat.

"Kenapa nggak yang lain, yang lain kita memang baru mencoba ya, baru mencoba," kata Surya Paloh.

Paloh lantas menjawab kemungkinan gabung ke KIB. Paloh menyebut kemungkinan itu masih terbuka sekaligus juga kemungkinan Golkar bergabung ke NasDem.

"Apakah perlu mungkin akan bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin KIB bergabung dengan NasDem kan, jadi probability kemungkinan itu masih terbuka,"ucapnya.

Paloh juga mengatakan sampai saat ini Nasdem masih bahagia di bawah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Surya Paloh menyampaikan akan mendukung Pemerintahan Jokowi sampai akhir masa jabatan.

"NasDem sampai saat ini adalah masih bahagia dan tidak terlepaskan dari maju mundurnya jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin," kata dia.

Lihat juga video 'Zulfan Lindan: Kalau Anies Presiden-AHY Wapres, Sumatra Disapu Bersih':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengunjungi DPP Golkar dan membuka peluang partainya bergabung ke Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibentuk Golkar, PAN, dan PPP. PKS, yang telah mengumumkan dukungan ke capres NasDem Anies Baswedan, memilih husnuzan atau berprasangka baik.

"Pertama silaturahim baik. Kedua, kita husnuzan. Sangka baik," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (1/2/2023) malam.

Menurut Mardani, membangun bangsa membutuhkan kerja sama banyak pihak. Selebihnya, PKS masih fokus untuk mematangkan Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita fokus mematangkan Koalisi Perubahan. Bab lain sekunder," ujarnya.

Sebelumnya, Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan jajaran di DPP Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Rabu (1/2)

Surya Paloh awalnya menjawab pertanyaan kenapa tidak berkunjung ke partai koalisi yang saat ini tengah dijajaki bersama PKS, dan Partai Demokrat.

"Kenapa nggak yang lain, yang lain kita memang baru mencoba ya, baru mencoba," kata Surya Paloh.

Paloh lantas menjawab kemungkinan NasDem bergabung ke KIB. Paloh menyebut kemungkinan itu masih terbuka sekaligus juga kemungkinan Golkar bergabung ke NasDem.

"Apakah perlu mungkin akan bergabung dengan KIB? Ya sama-sama mungkin KIB bergabung dengan NasDem kan, jadi probability kemungkinan itu masih terbuka,"ucapnya.

Simak video 'Surya Paloh: Apakah Gabung dengan KIB? Ya, Sama-sama Mungkin':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus NasDem Zulfan Lindan menilai pendamping Anies Baswedan seharusnya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menilai PKS sudah untung besar mencalonkan Anies Baswedan sehingga tidak perlu mengajukan cawapres.

Zulfan Lindan awalnya bicara terkait deklarasi Anies Baswedan sebagai capres di 2024 oleh ketiga partai hanya sekedar persoalan yang terlihat di permukaan. Dia menilai persoalan tersembunyi ialah siapa pendamping Anies Baswedan.

"Bahwa apa yang disampaikan soal deklarasi-dekarasi presiden ini hanya manifes, apa yang tampak di permukaan, yang laten ini yang sebenarnya masih tersembunyi itu yang belum selesai," kata Zulfan Lindan dalam diskusi Adu Perspektif detikcom, Rabu (1/2/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulfan menilai jika NasDem berkomitmen berkoalisi dengan Demokrat, maka AHY harusnya menjadi calon wakil presiden. Menurutnya, jangan NasDem tak perlu mencari tokoh di luar partai.

"Makanya kita usulkan kalau mau konsisten komit tadi ya menghargai Partai Demokrat juga diperlukan suaranya, tapi juga jadikan dong AHY sebagai wakil presiden. Jangan pilih-pilih yang lain, yang lain nggak punya partai," ucapnya.

Zulfan lantas bicara terkait PKS yang mungkin tidak setuju dengan itu. Dia menilai PKS sudah diuntungkan dengan mendukung Anies Baswedan.

"Begini juga, PKS itu sudahlah dia pasti untung besar dengan calonkan Anies, nggak perlu lagi dia jadi wapres, karena apa? Lumbungnya Anies dengan lumbung PKS itu sama, 212 itu ya di situ ada Anies," jelasnya.

"Jadi apa? Misalnya acara FPI, Anies hadir, acara apa, Anies hadir, kalau PKS hadir lagi di situ jadi wapres ya jadi sama, tidak menambah suara, karena itu kalau Demokrat akan menambah suara dari Islam moderat, kelompok nasionalis, kelompok non muslim itu akan mendukung. Itu posisi AHY itu penting,"lanjutdia.


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Surya Paloh lebih memilih bertemu Partai Golkar daripada Partai Demokrat dan PKS yang sebelumnya resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Kenapa?

Surya Paloh mengunjungi Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar Jalan Anggrek Nelly Murni, Jakarta Barat, Rabu (1/2/2023). Paloh tiba pukul 11.12 WIB didampingi oleh Sekjen NasDem Johnny Plate hingga Rachmat Gobel.

Surya Paloh pun disambut langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Selain Airlangga, terlihat juga Waketum Golkar Hetifah, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus dan jajaran DPP lainnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surya Paloh Jelaskan Lebih Pilih Bertemu Golkar

Surya Paloh lantas menjelaskan alasannya lebih memilih bertemu Partai Golkar daripada Demokrat dan PKS. Dia mengaku berkeringat menjawab hal tersebut.

"Agak keringatan dikit ya ha-ha," kata Surya Paloh ketika menjawab pertanyaan 'kenapa NasDem mengunjungi Golkar dan bukan bukan merayakan bersama dengan koalisi perubahan?' di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Rabu (1/2).

Paloh lantas menjelaskan alasan dia mengunjungi Golkar. Alasan utamanya, karena NasDem dan Golkar memiliki hubungan 'romantis'.

"Baiklah kenapa harus duduk dengan Golkar, ya prioritas bagi NasDem, ada satu romantisme, ada satu pegangan, sejarah perjalanan kehidupan saya pribadi dalam usia yang saya capai sampai saat ini, jenjang karir politik saya yang saya capai hari ini, saya harus jujur menyatakan kepada saudara semuanya, 16 tahun usia saya sudah berada di barisan Golkar, tambah 43 tahun cukup lama itu, lebih setengah abad rasanya," ujar Paloh.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani menjelaskan alasan partainya mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Kamhar mengatakan Anies Baswedan merupakan figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan serta antitesis pemerintahan yang ada saat ini.

"Kami percaya figur Mas Anies, kenapa kemudian Demokrat mengerucut mendukung ke Anies? Karena memandang beliau adalah figur yang merepresentasikan perubahan dan perbaikan atau antitesis dari yang ada saat ini tentunya," kata Kamhar dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/2/2023).

Kamhar menyebut figur Anies sebagai pemimpin perubahan terlihat dari rekam jejaknya saat memimpin DKI Jakarta. Selain itu, Kamhar menilai Anies mempunyai semangat yang sama dengan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa? Kami percaya bahwa pilihan-pilihan cara yang demokratis berdasarkan rekam jejak beliau memimpin DKI dan sebagianya itu menunjukkan kualitas kepemimpinan Mas Anies, untuk kemudian Partai Demokrat sampai pada titik bahwa ini representasi, ini pemimpin perubahan, sama dengan Mas Ketum kami, Mas AHY yang kami pandang linear dengan Mas Anies sebagai pemimpin perubahan," ucapnya.

Kamhar menjelaskan Demokrat melihat penting bagi Anies Baswedan menjadi antitesis pemerintah lantaran banyaknya kebijakan yang harus dikoreksi. Termasuk, kata dia, soal pemerintah menjadi alat pukul bagi lawan politik.

"Karena ada banyak yang harus ditinjau ulang dan dikoreksi, termasuk, kami lebih melihat kepada kekuasaan dijalankan sebagaimana mestinya, tidak boleh menjadi alat pukul bagi lawan politik," jelasnya.


Politikus NasDem, Zulfan Lindan merasa ragu Anies Baswedan bisa melaju jadi calon presiden (capres). Sebab, menurutnya, ada hal-hal yang belum selesai dan masih diperdebatkan hingga saat ini.

"Saya masih ragu, terus terang saya konsisten mengharapkan Anies itu tetap bisa maju sebagai capres, soal menang soal lain, tetapi saya masih, terus terang saya katakan, Anies ini bisa maju, karena tadi secara manifes memang kita lihat penjelasan Gus Choi, penjelasan elite-elite partai, Demokrat dan lain-lain itu oke. Akan tetapi yang latent ini belum selesai, yang latent function belum selesai, ini masih jadi perdebatan, memang habis berdebat-berdebat kita kelihatan makan bersama di meja, tetapi tadi perdebatan seru barangkali," kata Zulfan dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/2/2023).

Menurut Zulfan, perdebatan itu seru dan tajam. Dalam perdebatan itu disebutnya masing-masing pihak menyampaikan pandangan terkait persoalan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seru itu bukan berkelahi, tapi seru itu perdebatan yang tajam lah, masing-masing sampaikan pikirannya secara kritis terhadap persoalan bangsa dan negara," ujarnya.

Zulfan berharap koalisi tidak hanya bicara siapa capres dan cawapres semata melainkan juga soal persoalan bangsa. Dia menyebut dari sejumlah koalisi yang saat ini sudah terbentuk, belum ada yang fokus membahas visi misi membangun bangsa ke depan.

"Mudah mudahan koalisi ini tidak hanya bicara siapa presiden siapa wakil presidne, gimana kabinetnya, tetapi bicara substansi persoalan bangsa ini. Persoalan bangsa kita dari sudut pandang politik, kepentingan hukum , ekonomi, dan lain lain. Ini yang nggak pernah keluar selama ini. Koalisi ini Prabowo, Gerindra dan PKB nggak keluar juga, koalisi 3 partai ini NasDem Demokrat dan PKS, Golkar dan lain lain belum juga, jadi ini rakyat melihat bicara capres aja ini, mana visi dan misi ke depan," tuturnya.

Zulfan menyampaikan Anies menganggap visi misi bukan hal penting. Zulfan mengatakan menurut Anies yang terpenting adalah rekam jejak.

"Walau Anies bicara visi dan misi ini nggak penting, yang penting rekam jejak, Anies berkata demikian. Lah terus kalau bicara nggak punya visi gimana? Saya tahu maksud dia supaya gampang orang itu menangkap," imbuhnya.