Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut survei LSI Denny JA soal dirinya menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto yang terpopuler dan disukai mungkin salah. Pendiri LSI Denny JA, Denny JA, menilai pernyataan Gibran menunjukkan sosok rendah hati.

"Dua hal merespons Gibran jika ia merasa tak mungkin namanya masuk menjadi cawapres Prabowo dengan popularitas tertinggi. Pertama, itu menunjukkan Gibran memang rendah hati. Ia tak ingin sesumbar, atau bahkan tak menyadari bahwa namanya sudah sangat dikenal dan disukai," kata Denny JA kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Denny menekankan Gibran satu-satunya tokoh mewakili kelompok milenial di bursa cawapres. "Bahkan ia menjadi satu-satunya wakil dari generasi milenial dalam pertarungan cawapres 2024. Di luar Gibran, semua cawapres juga capres dari generasi sebelum milenial," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Denny mengatakan hal ini memperlihatkan Gibran juga tak menyadari 'Jokowi effect'. "Kedua, Gibran tak menyadari bekerjanya Jokowi Effect, Efek Jokowi. Hingga hari ini Jokowi sangat populer. Approval rating Jokowi, yang puas atas kinerja Jokowi hingga 80 persen," ujar dia.

Selaku putra Jokowi, Gibran disebut terasosiasi kuat sekali dengan Jokowi dan terkena efek positifnya.

Dia lalu menyinggung UU Pemilu yang masih digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan usia capres dan cawapres. Apabila gugatan dikabulkan, sebutnya, Gibran tak akan ada halangan untuk maju cawapres.

"Satu satunya halangan Gibran adalah UU yang mengharuskan capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun. Tapi batas usia ini sedang digugat di MK. Jika gugatan dikabulkan, minimal usia 40 tahun diturunkan menjadi 35 tahun, tak lagi ada kendala hukum untuk Gibran menjadi cawapres Prabowo," kata dia.

"Sisanya tinggalah kesepakatan di antara Prabowo dan koalisi partainya untuk mencalonkan Gibran atau tidak," sambungnya.

Denny memastikan hasil surveinya itu akurat. Menurutnya, akurasi lembaga surveinya telah teruji di pilpres sebelumnya.

"Surveinya akurat, dijamin. Karena LSI Denny JA adalah lembaga survei paling senior yang kini ada, dan sudah terbukti akurasinya di berbagai pemilu presiden," kata Denny.

Terpisah, Peneliti LSI Denny JA, Adji Alfarabie, menilai pernyataan Gibran itu justru menunjukkan gaya komunikasinya yang unik.

"Saya pikir itu bagian dari gaya komunikasi politiknya Mas Gibran. Justru dengan komentar seperti itu membuat dia makin populer. Gaya komunikasi Mas Gibran selama ini konsisten, berbeda dan unik, atau bahasa kerennya sekarang selengean," kata Adji kepada wartawan.

Adji menilai gaya komunikasi itu berdampak positif pada elektoralnya. Terutama, kata dia, kepada pemilih milenial.

"Itu menambah kesukaan Mas Gibran di pemilih terutama di pemilih milenial," katanya.

Adhi menilai pernyataan Gibran yang sangsi dengan hasil survei LSI Denny JA menunjukkan kepribadian rendah hati. Menurut dia, Gibran tak ingin ditautkan dengan popularitas ayahnya sebagai Presiden RI.

"Dengan menyatakan bahwa nggak mungkin dia populer atau dipilih, menunjukan bahwa Mas Gibran tetap rendah hati, dan matang dalam berpolitik. Terlihat Mas Gibran nggak mau dikenal publik dalam bayang-bayang bapaknya sebagai presiden," ujarnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Lihat Video: Elektabilitas Prabowo Kerap Unggul, Gerindra Minta Pendukung Tak Geer

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memuji lagu yang baru dirilis Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkolaborasi dengan kelompok musik 3 Pemuda Berbahaya. Gibran tertarik dengan lagu berjudul 'Perubahan dan Perbaikan' itu dan akan pakai untuk backsound di akun medsosnya.

"Saya sedang mengikuti lagu baru Mas AHY, bagus sekali, kece sekali. Saya mau minta izin dijadikan backsound di TikTok dan sosmed kami," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Selasa (15/8/2023).

Putra sulung Presiden Joko Widodo ini lantas menjelaskan alasan dirinya berminat untuk menggunakan lagu itu di akun medsosnya. Menurut Gibran, lagu itu penuh semangat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagus sekali, sangat kece sekali. Ingin dijadikan backsound karena sangat kece dan memberikan semangat lagunya itu," ucapnya.

Disinggung apakah sudah mendengar lagu tersebut secara penuh, Gibran menjawab hanya baru mendengar sebagian.

"Baru dengerin bagian 'siap-siap' aja sih. Bagus, bagus lagunya," ucapnya.

Menurutnya genre musik yang dinyanyikan cocok dengan AHY. Bahkan, kata dia, semua lirik di lagu tersebut bagus.

"Bagus semua (lirik), iya cocok (genre) dengan Mas AHY," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.


Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Ilham Permana mendukung penuh keputusan Partai Golkar untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI di Pemilu 2024. AMPG mendukung Airlangga Hartarto maju sebagai cawapres pendamping Prabowo.

"AMPG tegak lurus mendukung penuh keputusan Partai Golkar untuk mencalonkan Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI. Selain itu kami juga mendukung Bapak Airlangga Hartarto sebagai Calon Wakil Presiden pada Pemilu 2024," kata Ilham Permana dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023).

Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto dengan alasan berjiwa patriot yang lahir dari rahim Golkar. Prabowo Subianto, kata Ilham, merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan pembangunan era Presiden Joko Widodo yang sudah berada di jalur yang benar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ilham menegaskan AMPG mendukung penuh Airlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto karena latar belakang ekonomi.

"Bapak Airlangga Hartarto merupakan sosok yang tepat mendampingi Pak Prabowo Subianto karena kiprahnya tidak diragukan lagi sebagai arsitek perekonomian pemerintahan Presiden Joko Widodo," tegas Ilham Permana.

Ilham juga mengungkit patriotisme dan kekaryaan dalam pembangunan yang dimiliki Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto. Menurutnya, hal itu sesuai paradigma kekaryaan Golkar dan khususnya AMPG sebagai sayap kepemudaan partai.

"Pak Prabowo Subianto adalah tokoh politik berjiwa patriot yang hadir dari rahim Golkar dan Pak Airlangga adalah arsitek perekonomian Indonesia, keduanya memiliki semangat kekaryaan dalam membangun negeri. Maka tidak heran apabila kami mendorong pasangan Prabowo-Airlangga sebagai Capres dan cawapres untuk melanjutkan tongkat estafet pembangunan Indonesia yang selama ini sudah berjalan di arah yang benar di bawah Presiden Jokowi Widodo dengan Pak Airlangga sebagai arsitek perekonomiannya," kata dia.

"Semangat Pak Prabowo yang patriotis dan kekaryaan juga sangat sesuai dengan doktrin kekaryaan Partai Golkar dan khususnya AMPG sebagai sayap kepemudaan," ujar Ilham Permana.

Sebelumnya, Partai Golkar bersama Gerindra, PKB dan PAN mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI. Deklarasi dukungan atas pencapresan Prabowo Subianto berlangsung di Museum Naskah Proklamasi (Munasprok) pada Minggu (13/8).

Lihat Video: Prabowo Didukung Banyak Partai, JK Sebut Tak Ada Jaminan Menang

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menghadiri acara peresmian rumah pemenangan relawan di Menteng, Jakarta Pusat. Prabowo disambut langsung oleh Ketum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer (Noel).

Pantauan detikcom di Jalan Imam Bonjol Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, Prabowo hadir sekitar pukul 16.25 WIB. Tiba di lokasi, Prabowo diteriaki presiden oleh relawan.

Prabowo hadiri peresmian rumah pemenangan relawan di Menteng. (Foto: Dwi Rahmawati/detikcom)

Sebelum Prabowo tiba, sudah terlihat lebih dulu di lokasi Wakil ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mochamad Iriawan (Iwan Bule) dan Hashim Djojohadikusumo, hadir pula politikus yang juga eks kader Golkar Dedi Mulyadi. Mereka menyambut kedatangan Prabowo bersama Noel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo tampak kesulitan berjalan ke area pertemuan. Sebab, mayoritas relawan berebut mendekat ke Prabowo untuk mengabadikan momen.

Relawan yang hadir di lokasi kompak memakai atribut bertuliskan Prabowo. Di antaranya, Prabowo Mania 08, Genastara, Gerakan Prabowo 08, Bintang Garuda dan organ relawan lainnya.

"Presiden, Presiden, Presiden," teriak relawan di lokasi.

Prabowo bersama jajaran partai dan pengurus relawan Prabowo Mania memasuki ruang pertemuan. Pertemuan digelar tertutup.

Sebelumnya, Noel menyebut acara ini akan melibatkan ratusan organ relawan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Deklarasi dan peresmian Rumah Pemenangan 15 Agustus 2023 akan dihadiri Prabowo. Ratusan organ relawan Jokowi akan mendukung capres Prabowo Subianto pada 15 Agustus mendatang," kata Noel dalam keterangannya, Senin (14/8/2023).

Noel menyebut dukungan relawan itu juga akan disampaikan dalam peresmian rumah pemenangan. Adapun rumah pemenangan itu berlokasi di Jalan Imam Bonjol No 25, Menteng, Jakarta Pusat.

"Setelah rapat persiapan peresmian 'kantor pemenangan' Minggu, mengemukakan bahwa sudah ratusan organ relawan Jokowi yang siap memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto," ujar Noel.

"Di samping Prabowo sebagai pemimpin terbaik bangsa saat ini, juga mungkin sudah takdir dan hak sejarahnya Prabowo menjadi Presiden RI di 2024. Maka wajar saja, kalau hari demi-hari dukungan terhadap Prabowo semakin bertambah dan mengalir terus," sambungnya.

Lihat Video: Golkar-PAN Dukung Prabowo, PD: Sudah Diprediksi dan Bukan Kejutan

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar memutuskan mendukung bacapres Partai Gerindra, Prabowo Subianto, di Pilpres 2024 setelah sebelumnya membentuk tim teknis bersama PDI Perjuangan (PDIP). Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan perubahan arah sikap ini didasarkan rapat para pimpinan ketua DPD dan senior-senior partai.

"Ya itulah dinamika politik ya, yang berjalan cepat, tentunya Partai Golkar harus menyesuaikan dengan kondisi yang berjalan begitu cepat dan pada gilirannya ya tentunya setelah kita rapat dengan para pimpinan ketua DPD, ketua DPD provinsi dan juga dengan senior-senior akhirnya seperti itu keputusannya," kata Lodewijk kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Lodewijk pun mengungkit para ketua DPD Golkar tingkat provinsi yang berkumpul di Bali beberapa waktu lalu. Dia menyebut Airlangga juga telah berbicara dengan para dewan pakar partai termasuk Jusuf Kalla terkait sikap dukungan Golkar itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya iya. Kan kita sudah bicarakan terus. Kita sudah kumpul di Bali, kemudian Pak Airlangga juga road show ketemu dengan para ketua dewan dan juga ketemu dengan Pak JK. Ya tentunya ya inilah kesepakatan yang kita ambil," imbuhnya.

Lebih lanjut, Lodewijk menegaskan hal ini bukan didasarkan pada penilaian Airlangga sulit maju capres 2024. Dia hanya menyebut ada realitas politik terkini yang harus dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

"Ya bukan masalah itu ya, bukan masalah Pak Airlangga sulit atau tidaknya menjadi presiden. Tentunya ada realita politik yang harus kita perhitungkan kemarin sampai akhirnya mengambil keputusan seperti itu," katanya.

Diketahui, Airlangga sempat bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu disepakati Golkar membentuk tim teknis untuk menjembatani komunikasi dengan PDIP.

"Tadi disepakati hal yang sifatnya teknis perlu dibangun, dan dari Golkar sudah bangun tim teknis dan juga nanti dari pihak Ibu kami persilakan, kita dipimpin Melchias Marcus Mekeng," ujar Airlangga usai pertemuan di kediamannya, di Jalan Tirtayasa Raya, Jakarta Selatan, Kamis (27/7).

Dalam kesempatan yang sama, Puan mengatakan pihaknya akan membentuk hal serupa. Ia menyebut tak lama lagi akan ada hasil positif di antara kedua partai.

Simak juga Video: Golkar-PAN Dukung Prabowo, PD: Sudah Diprediksi dan Bukan Kejutan

[Gambas:Video 20detik]


Surabaya Research Syndicate (SRS) merilis hasil survei terkait Pilpres 2024. Salah satunya soal kecondongan pemilih Nahdliyin di Jawa Timur dalam memilih capres.

Direktur Riset SRS Edwin Abdul menyebut, 41,5% warga NU di Jawa Timur mengaku akan memilih Prabowo pada Pilpres 2024.

"Sementara yang memilih Ganjar hanya 36,5% dan Anies Baswedan 10,8%," jelas Abdul dalam paparannya melalui Zoom, Rabu (15/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebanyak 11,2% pemilih Nahdliyin di Jatim masih belum menentukan pilihannya. Warga NU Jawa Timur condong memilih Prabowo di Pilpres 2024," lanjutnya.

Abdul membeberkan, tren warga NU Jatim yang memilih Prabowo mengalami kenaikan lebih tinggi dibanding Ganjar. Justru tren warga NU yang memilih Anies mengalami penurunan.

"Dibanding survei kami Mei 2023 lalu, tren kenaikan terbanyak ada di Prabowo dari 40,2% menjadi 41,5%. Kemudian Ganjar Pranowo 35,6% jadi 36,5%, dan Anies Baswedan dari 11,1% menjadi 10,8%," jelasnya.

Abdul juga menyebut faktor PKB menjadi variabel penentu keunggulan Prabowo atas Ganjar di Jatim, khususnya di segmen NU. PKB diketahui punya kedekatan dengan warga NU Jatim, meski tidak semua orang NU memilih PKB.

"Dalam dua Pilpres sebelumnya, Prabowo selalu berada di jalan yang berlawanan dengan PKB dan hasilnya Prabowo selalu kalah di Jatim karena kurang mendapatkan dukungan dari kaum Nahdliyin. Setelah Prabowo mengandeng PKB, dukungan warga NU mulai mengalir," tandasnya.

Survei SRS dilakukan pada 2-11 Agustus 2023 di 38 kabupaten/kota Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang.

Metode penarikan sample dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden yang dipilih terdiri 50 persen laki-laki dan 50% perempuan dengan quality control secara random 20%. SRS adalah anggota ASOPI.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Elektabilitas Prabowo Subainto di Jawa Timur (Jatim) sebagai calon presiden (capres) unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ini didasari hasil suvei Surabaya Research Syndicate (SRS) yang merilis elektabilitas nama-nama yang digadang maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024. Survei ini dilakukan untuk pemilih di Jawa Timur.

"Elektabilitas Prabowo tertinggi di Jawa Timur dalam temuan survei kami, SRS. Prabowo unggul atas Ganjar, dan Anies baik dalam top of mind, maupun simulasi tiga nama," kata Direktur Riset SRS, Edwin Abdul saat paparan melalui Zoom, Selasa (15/8/2023).

Dalam survei top of mind SRS, elektabilitas Prabowo di angka 25,8%. Kemudian Ganjar di angka 23,1%. Sedangkan Anies Baswedan di angka 10,2%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nama-nama lain seperti Mahfud MD, Ridwan Kamil, Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono angkanya di bawah 10%, bahkan di bawah 5%," jelas Abdul.

Dalam simulasi 10 nama, lanjut Abdul, elektabilitas Prabowo semakin meningkat yakni 33,8% disusul Ganjar 28,4%, dan Anies Baswedan 11,6%.

Pada simulasi tiga nama, elektabilitas Prabowo di angka 43,7%, disusul Ganjar Pranowo 39,5%, dan Anies Baswedan 12,2%.

"Elektabilitas Prabowo Subianto trennya meningkat meninggalkan Ganjar. Bahkan dalam simulasi head to head melawan Ganjar, Prabowo meraih angka 50,2%, sementara Ganjar 45,6%," jelas Abdul.

Abdul membeberkan faktor utama yang membuat elektabilitas Prabowo semakin dominan atas Ganjar adalah fenomena Jokowi Effect. Berdasarkan hasil survei SRS, 43,6% responden di Jawa Timur meyakini Presiden Jokowi memberikan endorsement kepada Prabowo untuk menjadi Presiden RI 2024-2029.

"Dengan tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi dengan sendirinya berdampak pada tingginya approval rating beliau. Karena publik Jatim meyakini bahwa approval atau endorsement Jokowi lebih mengarah kepada Prabowo, maka tidak heran apabila Menteri Pertahanan RI ini memperoleh bonus elektabilitas yang signifikan," jelasnya.

Abdul juga menyebut faktor PKB menjadi variabel penentu keunggulan Prabowo atas Ganjar di Jatim. PKB diketahui punya kedekatan dengan warga NU Jatim, meski tidak semua orang NU memilih PKB.

"Dalam dua Pilpres sebelumnya, Prabowo selalu berada di jalan yang berlawanan dengan PKB, dan hasilnya Prabowo selalu kalah di Jatim karena kurang mendapatkan dukungan dari kaum Nahdliyin. Setelah Prabowo mengandeng PKB, dukungan warga NU mulai mengalir," tandasnya.

Survei SRS dilakukan pada 2-11 Agustus 2023 di 38 kabupaten/kota Jawa Timur dengan jumlah responden sebanyak 1.000 orang.

Metode penarikan sample dilakukan dengan multistage random sampling dengan margin of error sebesar 3,1% dan tingkat kepercayaan 95%. Responden yang dipilih terdiri 50 persen laki-laki dan 50% perempuan dengan quality control secara random 20%. SRS adalah anggota ASOPI.

Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor


Koalisi masyarakat peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan seluruh Komisioner KPU RI ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Komisioner KPU dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu terkait aturan PKPU yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatif (bacaleg) Pemilu 2024.

"Kami dari masyarakat peduli keterwakilan perempuan hari ini menyampaikan dokumen pengaduan atau laporan kepada DKPP, yang kami adukan ini adalah pimpinan KPU RI ketujuh-nya, Ketua dan 6 anggota lainnya," kata Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay di kantor DKPP, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Hadar menilai KPU telah melanggar kode etik sebagai penyelenggara Pemilu dalam menyusun PKPU Nomor 10 Tahun 2023. Menurutnya, pasal 8 ayat 2 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah bertentangan dengan UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengadukan Ketua dan Anggota KPU karena telah melakukan perbuatan, satu melakukan tindakan melanggar prinsip mandiri dalam menyusun regulasi," jelasnya.

Hadar juga berpandangan jika KPU telah membohongi publik. Hal itu, kata Hadar dibuktikan dengan KPU menggelar konferensi pers akan mengubah aturan keterwakilan perempuan.

"Pada tanggal 10 Mei Pimpinan KPU kita itu melakukan konferensi pers di kantor KPU RI. Pada konferensi pers itu disampaikan bahwa KPU atas masukan dari sejumlah kelompok organisasi masyarakat sipil, termasuk juga kami, itu akan melakukan perubahan dari PKPU nya," ungkap dia.

Namun, kata Hadar, sampai saat ini usai berkonsultasi dengan DPR, KPU seakan diam. Dia menyebut tak ada perubahan apapun yang dilakukan KPU terkait aturan keterwakilan perempuan tersebut.

"Tetapi kemudian sampai hari ini khususnya setelah kami mendengar hasil dari rapat konsultasi di DPR, KPU senyap dan tidak pernah melakukan perubahan dari PKPU tersebut," paparnya.

"Jadi, kami menilai KPU sudah melakukan pembohongan publik, pembohongan kepada kita semua. Mengatakan akan mengubah, tetapi tidak diubah," sambung dia.

Menurut dia, Pasal 8 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 telah merampas hak perempuan dalam ikut serta di Pemilu 2024. Dia mengatakan pembohongan yang dilakukan KPU telah berdampak pada kesempatan perempuan menjadi bacaleg 2024.

Dia pun berharap KPU dapat mengubah aturan sebelum penetapan daftar calon tetap (DCT). Selain itu, dia juga berharap DKPP dapat segera memproses aduan mereka.

"Kami kan tentu berharap ini akan efektif, ada koreksi dari (tahapan) Pemilu yang masih berjalan. Ya, kami ingin berusaha berdampak dengan yang sekarang. Ini tentang pencalonan kan? Pencalonan itu masih berlangsung sampai daftar calon tetap di 3 November," ungkap Hadar.

"Sebelum itu, kami berharap sudah ada koreksi ini. Jadi kalau DKPP ini bekerja paling lama satu bulan, maka akan bagus sekali. Itu harapan kami," imbuhnya.

Sebagai informasi, Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dinilai bisa membuat keterwakilan perempuan di legislatif menjadi kurang dari 30%. Pasal ini mengatur terkait pembulatan desimal ke bawah dalam teknis penghitungan proporsi jumlah keterwakilan perempuan di satu dapil.

"Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, maka apabila dua tempat desimal di belakang koma bernilai: (a) kurang dari 50 (lima puluh), maka hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke bawah; atau (b) 50 (lima puluh) atau lebih, hasil penghitungan dilakukan pembulatan ke atas," bunyi Pasal 8 Ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023.

Akibat dari aturan itu, keterwakilan perempuan akan kurang dari 30% di sejumlah dapil. Semisal, pada dapil yang memberlakukan 7 caleg, 30% dari jumlah tersebut ialah 2,1.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, angka di belakang koma kurang dari 50, maka 2,1 dilakukan pembulatan menjadi 2 orang.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan anggota DPRD DKI Jakarta dari PDI Perjuangan, Yenny Ong. Alhasil, MK melarang tegas menjadikan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye.

Pasal yang digugat Yenny Ong adalah Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang berbunyi:

Pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Atas permohonan itu, MK mengabulkan dengan melarang kampanye di tempat ibadah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Selasa (15/8/2023).

MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Berikut ini pertimbangan MK melarang tegas kampanye di tempat ibadah:

Kampanye memiliki peran penting untuk memajukan kehidupan politik dalam berdemokrasi dengan cara memberikan informasi kepada pemilih, mendorong partisipasi aktif dalam proses pemilu, serta membentuk opini publik terkait dengan berbagai isu politik. Namun, kampanye juga harus dijalankan secara bertanggung jawab agar dapat memastikan proses pemilihan berlangsung secara adil dan transparan.

Terlebih lagi, apabila dikaitkan dalam konteks pemilu sebagai sebuah kontestasi politik maka kampanye (secara pragmatis) bertujuan untuk memenangkan pemilu melalui perolehan suara sebanyak mungkin dari pemilih. Artinya, dengan strategi kampanye yang baik, akan berdampak signifikan pada hasil pemilihan dan mendorong kandidat atau partai politik meraih kemenangan. Namun dalam upaya meraih kemenangan dalam suatu kontestasi, kampanye pun berpotensi menimbulkan efek negatif misalnya, munculnya polarisasi, diskriminasi dan stereotype, hingga kekerasan politik yang berujung pada perpecahan di masyarakat.

Menurut Mahkamah, agar tidak 'terjerumus' ke dalam hal-hal tersebut, penting bagi para kandidat, partai politik, media dan masyarakat menjaga kampanye secara bertanggung jawab dan inklusif dengan menjaga kepentingan bernegara yang jauh lebih luas daripada hanya sekadar memenangkan kontestasi pemilu.

Untuk mengurangi potensi negatif kampanye, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara a contrario, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih. Oleh karenanya, pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat.

Selain itu, dalam perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (equality) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan. Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu.

Dalam perkara a quo, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Menurut Mahkamah, pembatasan kampanye berdasarkan lokasi atau tempatnya adalah didasarkan pada beberapa prinsip penting yang bertujuan untuk menjaga netralitas dan integritas proses pemilu, mencegah gangguan terhadap aktivitas publik pada tempat-tempat tertentu sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan sekaligus menjaga prinsip netralitas serta untuk menghindari penyalahgunaan penggunaan fasilitas publik.

Bagaimanapun, prinsip keseimbangan mengharuskan adanya keseimbangan antara hak-hak dan kepentingan para kandidat atau partai politik yang berkampanye dengan hak-hak dan kepentingan masyarakat umum serta institusi publik. Sedangkan prinsip netralitas mengharuskan agar beberapa tempat publik tetap netral dari anasir politik praktis guna menjaga adanya kenetralan dalam penggunaan sumber daya publik.

Berpijak pada kedua prinsip tersebut, larangan atau pembatasan beberapa tempat publik untuk tidak boleh digunakan sebagai tempat kegiatan kampanye merupakan keniscayaan dalam penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Simak Video 'Kampanye di Tempat Ibadah Dilarang Total oleh MK!':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar dan PAN merapat ke koalisi yang digagas Partai Gerindra dan PKB. Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap arahan Ketum Megawati Soekarnoputri setelah Golkar dan PAN melakukan deklarasi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024.

Hasto mengatakan, saat PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungan ke Prabowo, Megawati tengah berada di Bali. Hasto pun berkomunikasi dengan Megawati saat itu untuk melaporkan kegiatan rekor Muri pada hari itu.

"Jadi dua hari yang lalu, pada saat Bu Mega berada di Bali, saya melaporkan terhadap kegiatan penerimaan Muri atas rekor kesehatan ini. Kebetulan saat itu sedang ada acara deklarasi dari Golkar, PAN, dan PKB, yang membangun kerja sama dengan Gerindra," kata Hasto dalam sambutannya di acara pemberian rekor Muri kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat itu juga, kata Hasto, Megawati bertanya kepada dirinya apakah melihat acara deklarasi dukungan terhadap Prabowo itu. Kemudian Hasto meminta arahan Megawati dalam menyikapi deklarasi tersebut.

"Dijawab Ibu (Megawati) adalah, 'perkuat akar rumput. Turun ke bawah bersama dengan rakyat'. Perkuat akar rumput karena bagi PDIP politik itu bukan hypes politics, the real politics itu berada di grass roots," ujarnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan politikus PDIP Adian Napitupulu dengan memberi pengobatan gratis kepada rakyat adalah the real politics tersebut. Dia mengatakan kegiatan membantu rakyat ini bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan.

"Karena itulah, semoga pemberian rekor Muri dan Leprid memberikan suatu motivasi kepada kita. Kita berjuang bukan untuk mendapatkan penghargaan, tetapi yang terpenting, bahwa peri kehidupan rakyat itu dapat kita tingkatkan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," imbuhnya.

Diketahui, Partai Golkar dan PAN resmi melabuhkan dukungan politiknya ke Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Acara deklarasi dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo digelar di Museum Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (13/8).

Tonton Video: Golkar-PAN Dukung Prabowo, PD: Sudah Diprediksi dan Bukan Kejutan

[Gambas:Video 20detik]


Dakwaan demi dakwaan dijeratkan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Dengan dakwaan terbaru terkait upaya membalikkan hasil pilpres tahun 2020 di negara bagian Georgia, Trump sejauh ini sudah dijerat total 91 dakwaan pidana dalam empat kasus terpisah.

Seperti dilansir CNN, Selasa (15/8/2023), keempat kasus itu terjadi di empat yurisdiksi terpisah di wilayah AS. Rentetan dakwaan terbaru untuk Trump dijeratkan oleh jaksa Distrik Fulton di negara bagian Georgia pada Senin (14/8) waktu setempat.

Ada 13 dakwaan yang dijeratkan terhadap Trump terkait upaya membalikkan hasil pilpres tahun 2020 di negara bagian Georgia. Salah satunya dakwaan persekongkolan atas dugaan upaya secara tidak sah mengubah hasil pemilu di Georgia tahun 2020 lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Trump didakwa bersama 18 orang lainnya, termasuk mantan kepala staf Gedung Putih Mark Meadows dan pengacaranya seperti Rudy Giuliani dan John Eastman, dalam kasus ini.

Dakwaan lain yang dijeratkan terhadap Trump dalam kasus ini juga mencakup beberapa dakwaan tambahan, seperti dugaan memberikan pernyataan palsu dan meminta Ketua DPR Georgia dan Sekretaris negara bagian Georgia untuk melanggar sumpah jabatan mereka pada Desember 2020 dan Januari 2021.

Dakwaan terkait pemilu tahun 2020 di Georgia itu merupakan salah satu dari empat kasus kriminal -- dua kasus federal dan dua kasus negara bagian -- yang sedang dihadapi Trump.

Satu kasus lainnya di New York diajukan oleh seorang jaksa distrik Manhattan, Alvin Bragg, yang menjeratkan 34 dakwaan terkait dugaan skema uang tutup mulut yang dibayarkan kepada seorang bintang porno menjelang pemilu tahun 2016 lalu.

Kasus lainnya berkaitan dengan temuan dokumen rahasia di resort mewah Mar-a-Lago milik Trump di Florida, AS. Jaksa khusus Jack Smith menjeratkan total 40 dakwaan terhadap Trump dalam kasus itu, di mana Trump didakwa secara keliru menangani dokumen-dokumen rahasia pemerintah AS.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.


Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Boyolali, kebingungan. Pasalnya, saat ini terjadi kekosongan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten.

"Lha ini sama saja Panwascam nggak punya bapak. Padahal ini kan krusial, tahapan Pemilu harus tetap diawasi. Tanggal 18 (Agustus) itu kan sudah penetapan daftar calon sementara (caleg), lha le arep ngawasi sopo (yang mau mengawasi siapa)?" kata perwakilan dari Panwascam se-Kabupaten Boyolali, Eko Bambang S, kepada detikJateng Selasa (15/8/2023).

Menurut Eko, masa jabatan Bawaslu kabupaten/kota periode 2018-2023 telah berakhir pada 14 Agustus 2023 kemarin. Namun hingga siang hari ini belum ada pengumuman hasil seleksi lima besar yang lolos menjadi Komisioner Bawaslu kabupaten/kota periode 2023-2028.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengumuman (hasil seleksi yang lolos lima besar) itu seharusnya tanggal 12 (Agustus). Kemudian hari ini dilantik. Tapi pengumuman mundur tanggal 14 (Agustus). Tapi tanggal 14 kemarin juga tidak ada pengumuman dan sampai sekarang belum ada pengumuman," ungkap Eko yang juga Ketua Panwascam Teras, Boyolali ini.

Kekosongan komisioner Bawaslu, lanjut dia, tidak hanya terjadi di Kabupaten Boyolali. Tetapi di seluruh Indonesia.

"Kosong seluruh Indonesia. Bawaslu kabupaten/kota, sekitar 514 kabupaten/kota ini terjadi kekosongan," jelasnya.

Padahal, lanjut dia, saat ini tahapan krusial yakni pengawasan daftar calon legislatif (caleg) sementara. Menurut Eko setiap tahapan Pemilu juga harus diawasi.

"Padahal ini tahapan krusial pengawasan daftar calon sementara Caleg. Kalau tidak diawasi. Kita mau laporan ke siapa kan juga bingung, mengadu kemana juga bingung," imbuh dia.

Memang ada Bawaslu Provinsi yang sudah dilantik. Tapi, menurut dia, Bawaslu Provinsi akan berat mengampu se-Jawa Tengah dengan jumlah 35 kabupaten/kota.

Dengan kekosongan Bawaslu tingkat kabupaten ini, pihaknya khawatir kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu khususnya pengawas pemilu berkurang.

Sementara itu mantan Ketua Bawaslu Boyolali periode 2018-2023, Taryono, mengatakan masa jabatan Komisioner Bawaslu Kabupaten telah habis tanggal 14 Agustus 2023 kemarin. Tanggal 15 Agustus 2023 hari ini mestinya sudah ada pengisian anggota Bawaslu yang baru.

"Sesuai SK, Bawaslu peridoe 2018-2023 itu selesai tertanggal 14 Agustus. Tanggal 14 Agustus kita kan AMJ, akhir masa jabatan. Sehingga tanggal 15 ini sudah ada pengisian. Tapi sampai sekarang siapa yang lolos (sebagai anggota Bawaslu) belum ada pengumuman," kata Taryono, yang juga masuk 10 besar seleksi calon anggota Bawaslu Boyolali periode 2023-2028 ini.

Dijelaskan dia, sesuai jadwal pengumuman lima besar yang lolos sebagai anggota Bawaslu itu tanggal 12 Agustus. Namun diundur tanggal 14 Agustus.

"Tapi sampai sekarang ini ternyata memang belum ada pengumuman. Mungkin saja hari ini nanti baru ada pengumuman. Kemungkinan. Karena kita juga nggak tahu," sambung dia.

Kekosongan Bawaslu Kabupaten ini, dikhawatirkan berdampak dalam pengawasan tahapan Pemilu. Meski ada Bawaslu Provinsi yang bisa mengambil alih pengawasan. Namun, dikhawatirkan tidak akan mampu.

Karena cakupan wilayah provinsi yang luas dan jauh-jauh untuk menjangkau tiap kabupaten/kota. Apalagi di Jateng ada 35 kabupaten/kota. Jika ada pengaduan, lanjutnya, penanganannya tidak bisa cepat.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan beberapa mitranya telah didakwa pada Senin (14/08) malam di negara bagian Georgia, menyusul tindakan penyelidikan panjang atas upaya Trump untuk membatalkan hasil pilpres AS 2020.

Trump dan 18 orang lainnya didakwa melakukan "upaya kriminal untuk ikut campur pemilihan presiden di Georgia," kata Fani Willis, Jaksa Wilayah Fulton County, kepada para wartawan, Senin (14/08) malam.

Tuduhan dalam dakwaan setebal 94 halaman itu muncul "dari konspirasi tindakan kriminal untuk membatalkan hasil pemilu AS 2020 di negara bagian ini," kata Willis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dakwaan dewan juri di Georgia terhadap Trump, merupakan yang keempat pada tahun ini terhadap politisi Partai Republik tersebut. Namun, ini juga menjadi persidangan pertama yang disiarkan di televisi terhadap seorang mantan presiden.

Tuduhan apa saja yang dihadapi Trump?

Trump telah menghadapi tiga dakwaan kriminal lainnya, termasuk satu dakwaan dari Penasihat Khusus AS, Jack Smith, atas tuduhan mencoba untuk membatalkan kekalahannya dari Presiden AS terpilih Joe Biden.

Trump didakwa dengan total 13 dakwaan tindakan kejahatan dalam kasusnya di Georgia, termasuk konspirasi untuk melakukan pemalsuan, menyampaikan pernyataan palsu, dan menyamar sebagai pejabat publik.

Trump juga menghadapi dakwaan kasus pemerasan, yang digunakan dalam sejumlah kasus untuk membongkar kelompok-kelompok kejahatan terorganisir.

Dalam dakwaan tersebut juga disebutkan ada 18 orang lainnya di dalam lingkaran terdekat Trump, termasuk mantan pengacaranya Rudy Giuliani, dan juga mantan kepala staf Gedung Putih, Mark Meadows.

Apa yang terjadi di Georgia?

Kasus ini bermula dari panggilan telepon pada 2 Januari 2021, di mana Trump mendesak pejabat tinggi urusan pemilu di Georgia, Brad Raffensperger, untuk "menemukan" surat suara yang cukup, agar Trump dapat membalikkan kekalahannya yang tipis di negara bagian tersebut. Raffensperger menolak untuk melakukan itu.

Biden mengalahkan Trump di Georgia dengan selisih kurang dari 12.000 suara pada pemilu AS 2020.

Empat hari kemudian, pada 6 Januari 2021, dan dua minggu sebelum Trump melepaskan jabatannya, para pendukung Trump menyerbu Gedung Kongres AS sebagai salah satu upaya untuk mencegah anggota parlemen mengesahkan kemenangan Biden.

Trump merupakan kandidat terdepan dalam perebutan nominasi di Partai Republik untuk pilpres AS 2024 mendatang. Trump cukup lama menolak banyak penyelidikan yang harus dia hadapi selama bertahun-tahun sebagai politisi, dengan berkilah hal itu bermotivasi politik, sebagai serangan terhadap tokoh yang tidak disenangi.

kp/as (AP, AFP, Reuters)


Surabaya Research Syndicate (SRS) juga merilis survei simulasi pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 khusus wilayah Jawa Timur. Ada tiga paslon yang disimulasikan. Siapa saja?

Survei SRS ini dilakukan pada periode 2-11 Agustus 2023 dengan total 1.000 responden. Sampel diambil secara acak sistematis atau multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara via telepon. Margin off error survei ini +/- 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awalnya SRC membeberkan data cawapres pilihan publik di Jawa Timur untuk dipasangkan ke masing-masing capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Erick Thohir berada di urutan teratas cawapres pendamping Prabowo.

Sementara untuk cawapres Ganjar, publik paling banyak memilih Sandiaga Uno. Lalu, bursa cawapres Anies, tertinggi diduduki oleh Agus Harimurti Yudhoyono.

Namun ada juga tokoh-tokoh lain yang muncul untuk mendampingi ketiga cawapres tersebut. Berikut rincian 4 tokoh teratas yang masuk bursa cawapres ketiga tokoh capres tersebut:

Cawapres Prabowo Subianto

Erick Thohir 20,3%

Mahfud Md 14,6%

Gibran Rakabuming 13,2%

Khofifah Indar 10,5%

Cawapres Ganjar Pranowo

Sandiaga Uno 19,2%

Ridwan Kamil 15,4%

Erick Thohir 11,5%

Susi Pudjiastuti 10,8%

Cawapres Anies Baswedan

Agus Harimurti Yudhoyono 18,9%

Ridwan Kamil 15,2%

Sandiaga Uno 14,5%

Mahfud Md 12,8%

Dari hasil data di atas SRC kemudian memasangkan capres dengan tokoh cawapres teratas pilihan masyarakat, sehingga ada 3 paslon. Di antaranya, Prabowo-Erick, Ganjar-Sandiaga, dan Anies-AHY.

Berikut hasil suara ketiga paslon tersebut:

Prabowo-Erick 43,8%

Ganjar-Sandiaga 40,6%

Anies-AHY 12,5%

Tidak pilih 3,1%

Direktur Riset SRS Edwin Abdul menyebut akan ada 2 putaran dalam simulasi ini. Pasangan Anies-AHY tereliminasi di putaran pertama.

"Pasangan Anies-AHY tereliminasi alias gagal masuk putaran kedua karena hanya dipilih oleh 12,5% responden alias menempati posisi juru kunci. Dalam simulasi tiga pasangan ini sebanyak 3,1% responden mengaku belum bisa menentukan pilihan alias undecided," lanjut Edwin.

Simak juga Video: Golkar-PAN Dukung Prabowo, PD: Sudah Diprediksi dan Bukan Kejutan

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) tegas melarang tempat ibadah dijadikan tempat kampanye. Hal itu sesuai yang dimohonkan anggota DPRD DKI Jakarta, Yenny Ong.

Pasal yang digugat Yenny Ong adalah Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu yang berbunyi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Atas permohonan itu, MK mengabulkan dengan melarang kampanye di tempat ibadah.

"Mengabulkan permohonan untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube, Selasa (15/8/2023).

MK menghapus Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Adapun 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu direvisi. MK menyatakan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu diubah menjadi:

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Dalam pertimbangannya, MK menyebut menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih, kondisi masyarakat yang mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu yang berkaitan dengan politik identitas.

"Pembatasan penggunaan tempat ibadah untuk berkampanye tidaklah berarti adanya pemisahan antara agama dengan institusi negara, namun lebih kepada proses pembedaan fungsi antara institusi keagamaan dengan ranah di luar agama dalam masyarakat, terutama untuk masalah yang memiliki politik praktis yang sangat tinggi," ujar Saldi Isra membacakan pertimbangan MK.

Putusan itu diketok dengan suara bulat oleh sembilan hakim MK.


Surabaya Research Syndicate (SRS) merilis survei elektabilitas calon presiden (capres) khusus di wilayah Jawa Timur. Prabowo Subianto menjadi tokoh capres yang paling banyak dipilih, disusul Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei SRS ini dilakukan pada periode 2-11 Agustus 2023 dengan total 1.000 responden. Sampel diambil secara acak sistematis atau multistage random sampling.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara via telepon. Margin off error survei ini +/- 3,1 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bursa capres kini telah mengerucut tiga nama yakni Prabowo, Ganjar, dan Anies. Dari ketiga nama tersebut Prabowo unggul atau paling banyak dipilih oleh masyarakat Jatim yang terlibat dalam survei itu.

"Dominasi Prabowo tetap signifikan ketika SRS membuat simulasi Pilpres hanya diikuti tiga capres saja. Pada saat kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," kata SRC Direktur Riset SRS Edwin Abdul dalam konferensi pers virtual, Selasa (15/8/2023).

Berikut hasil suara ketiga capres tersebut:

Prabowo Subianto 43,7%

Ganjar Pranowo 39,5%

Anies Baswedan 12,2%

Tidak memilih 4,6%

SRC pun membuat simulasi head to head dengan hanya dua capres, yakni Prabowo vs Ganjar. Dari hasil ini Prabowo kembali unggul dan mendapat angka di atas 50,2%, sementara Ganjar 46,5%, tidak memilih 4,2%.

"Dominasi Prabowo Subianto atas Ganjar Pranowo semakin signifikan ketika SRS membuat simulasi Pilpres hanya diikuti dua capres saja atau head to head. Ketika kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, ternyata sebanyak 50,2% responden mengaku memilih Prabowo, kemudian 45,6% menyatakan memilih Ganjar. Kemudian 45,6% menyatakan memilih Ganjar. Sebanyak 4,2% responden menyatakan belum punya pilihan (undecided)," ujar Edwin.

Edwin mengatakan pendukung Anies cenderung migrasi ke Prabowo dan sebagian masih tidak memilih.

"Dalam simulasi head to head ini, pendukung Anies Baswedan di Jawa Timur cenderung bermigrasi ke Prabowo dan sebagian lagi masih undecided," ucapnya.

Elektabilitas Partai Politik di Jawa Timur

Selain itu, SRS juga merilis elektabilitas partai politik di wilayah Jawa Timur. PDIP menduduki posisi teratas disusul PKB dan Gerindra.

Edwin mengatakan secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur akan tetap menjadi battle-ground yang sengit antara PKB dan PDIP. Jika Pemilu dilakukan saat ini sebanyak 21,8% responden mengaku akan memilih PDI Perjuangan dan 18,5% memilih PKB.

Namun demikian Gerindra mengalami peningkatan elektabilitas yang paling signifikan dibandingkan partai-partai lainnya. Jika saat ini dilaksanakan Pemilu, sebanyak 16,7% responden mengaku akan memilih Partai Gerindra.

"Pada Pemilu 2019 Partai Gerindra memperoleh suara baru sekitar 11,2%, sehingga dengan elektabilitas saat ini yang telah mencapai 16,7% partai besutan Prabowo Subianto telah menempatkan dirinya sebagai partai papan atas di Jawa Timur bersama PDI Perjuangan dan PKB. Perkembangan Partai Gerindra juga mulai mengusik dominasi PDI Perjuangan dan PKB," ujar Edwin.

Simak rincian elektabilitas partai politik di Jawa Timur:

PDIP 21,8%

PKB 18,5%

Gerindra 16,7%

Demokrat 7,9%

Golkar 7,4%

NasDem 6,5%

PKS 3,9%

PPP 3,8%

PAN 3,2%

Perindo 31,%

Partai Lainnya 3,1%

Tidak tahu 4,1%

Simak juga Video: Elektabilitas Prabowo Kerap Unggul, Gerindra Minta Pendukung Tak Geer

[Gambas:Video 20detik]


Berembus kabar duet Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk Pilpres 2024. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yakin Yenny Wahid bisa meningkatkan elektabilitas Ganjar.

"Bisa banget (meningkatkan elektabilitas Ganjar), tapi keputusan di Ketua Umum (PDIP) ya, bukan saya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, nama Yenny Wahid bisa menarik massa dari Nahdlatul Ulama (NU) hingga para perempuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya bisa menarik massa dari NU, para perempuan, tokoh perempuan. Iya pasti bisa naik elektabilitas," ujar Gibran.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku berkomunikasi dengan siapa pun yang dikunjungi oleh bacapres dari PDIP, Ganjar Pranowo. Termasuk ke Yenny Wahid, ia juga berkomunikasi dengan putri dari Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

"Saya kan hanya berkomunikasi dengan, siapa pun lah yang dikunjungi Pak Ganjar yang disowani Pak Ganjar, pasti komunikasi. 'Gimana mbak arahannya gimana, arahan dari Pak Ganjar gimana', kalau saya nunggu perintah saja," tuturnya.

Gibran kembali menegaskan bahwa ia selaku kader PDIP, semua keputusan ada di tangan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Ya sekali lagi keputusan di Ketum (Megawati Soekarnoputri). (Komunikasi Ganjar) Nggak berani saya, iya komunikasi sama Mbak Yenny, nggak berani (dengan Ganjar)," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, Minggu (13/8), Ganjar Pranowo bertamu ke kediaman keluarga Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel). Muncul duet Ganjar dengan Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid untuk berlaga di Pilpres 2024.

Usai pertemuan, Ganjar sempat berkelakar dengan Yenny Wahid. Yenny mengatakan pembicaraan soal politik tidak dibahas di depan ibundanya, Sinta Nuriah Wahid.

Dalam kesempatan itu, Yenny Wahid menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ganjar selama kunjungan di Jawa Timur. Ia pun bersedia menemani Ganjar ke makam Gus Dur di Jalan Irian Jaya Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jatim.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Presiden RI ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut tidak hadiri acara sidang tahunan MPR/DPR/DPD besok. SBY berada di Pacitan untuk meresmikan Museum dan Galeri SBY-Ani pada 17 Agustus 2023.

Kabar ini disampaikan Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron. Khaeron mengatakan SBY akan meresmikan museum itu pada 17 Agustus 2023.

"Pak SBY ada di Pacitan karena tanggal 17 Agustus 2023 jam 19.30 WIB akan dilaksanakan peresmian Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan," kata Khaeron kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Senada dengan Khaeron, Staf Pribadi SBY Ossy Darmawan pun menyampaikan hal yang sama. Ossy mengatakan SBY sudah berada di Pacitan sejak 5 Agustus 2023.

"Bapak SBY berhalangan karena telah berada di Pacitan, Jawa Timur sejak tanggal 5 Agustus 2023 untuk acara peresmian Museum dan Galeri SBY-Ani pada tanggal 17 Agustus 2023 malam hari," ucapnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berpidato dalam sidang tahunan ini. Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyalla Mattalitti juga akan menyampaikan pidatonya dalam sidang tahunan tersebut.

Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga disebut akan hadir, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-9 RI Hamzah Haz, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla.

Lihat juga Video: Ini Alasan Prabowo Pilih Museum Proklamasi Jadi Tempat Deklarasi

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku langsung mengirimkan pesan WhatsApp (WA) ke Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid usai ramai kabar Yenny disandingkan menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Ganjar Pranowo. Gibran mengaku bertanya kepada Yenny terkait kabar tersebut.

"Baru aja WA Mbak Yenny terkait itu (jadi bacawapres Ganjar)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (15/8/2023). Gibran menganggukkan kepala saat ditanya apakah pesan WA itu menanyakan soal Yenny jadi bacawapres Ganjar.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu bertanya langsung ke Yenny apakah kabar bacawapres Ganjar itu serius. Hanya saja, Gibran merahasiakan jawaban dari putri Gus Dur itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aku sing takok (tanya) 'beneran nggak Mbak?'. Jawab rahasia, wis pokoknya rahasia," ujarnya.

Gibran mengaku bahwa akhir-akhir ini intens berkomunikasi dengan Yenny Wahid. Gibran merespons positif bila Ganjar bersanding dengan Yenny Wahid.

"Iya intens, baru aja WA. (Mbak Yenny dengan Ganjar) Bagus, bagus. Sosok bagus, bagus, bagus dalam semua hal, tapi kembali lagi keputusan ada di Ketua Umum (PDIP)," pungkasnya.

Dilansir dari detikNews, Ganjar Pranowo bertamu ke kediaman keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (13/8). Muncul wacana duet Ganjar dengan Yenny Wahid untuk berlaga di Pilpres 2024.

Usai pertemuan, Ganjar sempat berkelakar dengan Yenny Wahid. Yenny mengatakan pembicaraan soal politik tidak dibahas di depan ibundanya, Sinta Nuriah Wahid.

Dalam kesempatan itu, Yenny Wahid menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ganjar selama kunjungan di Jawa Timur. Ia pun bersedia menemani Ganjar ke makam Gus Dur di Jalan Irian Jaya Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jatim.

PDIP menilai pertemuan Ganjar dengan Yenny Wahid merupakan pertemuan kultural. Ganjar disebut cukup akrab dengan keluarga Gus Dur.

"Loh, mengenai pertemuan Mas Ganjar dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang didampingi juga oleh Mba Yenny itu kan pertemuan kultural yang memang Mas Ganjar juga akrab dengan keluarga Gus Dur," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah usai menghadiri konferensi pers MPR terkait sidang tahunan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Gibran Ngaku Dekat dengan Semua Bacapres: Paling Dekat Sama Pak Ganjar


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi bakal cawapres terpopuler dan disukai untuk Prabowo Subianto berdasarkan hasil survei LSI Denny JA. Gibran menyebut tak mungkin dirinya menjadi bacawapres terfavorit dan paling disukai seperti hasil survei LSI Denny JA.

"Ya nggak mungkinlah ya, salah mungkin. Salah surveine," kata Gibran ditemui di Balai Kota Solo, Selasa (15/8/2023) seperti dilansir detikJateng.

Menurutnya, tidak ada yang memilih dirinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyarankan survei tersebut dikoreksi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak mungkin, nggak ada yang mau milih saya. (Kenapa?) Saya bukan siapa siapa. Nggak, salah mungkin surveinya, dikoreksi dulu aja," ujarnya.

Menurut Gibran Rakabuming, selama ini dirinya juga belum ngapa-ngapain sehingga tidak memungkinkan namanya berada di urutan paling atas.

"Nggak mungkin, surveine salah, saya juga belum ngapa-ngapain nggak mungkin tinggi," ucapnya.

Gibran Rakabuming juga mengaku tidak pernah memantau hasil-hasil survei yang selama ini keluar. "Nggak (mantau), kalau mantau lebih ke kambing-kambing (nama warung sate kambing di Solo)," kelakar Gibran.

Baca di sini.

Simak juga Video 'Elektabilitas Prabowo Kerap Unggul, Gerindra Minta Pendukung Tak Geer':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho PSI bergambar Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi dengan narasi 'PSI itu Projo' bertebaran di Jakarta. Apa maksud PSI memasang baliho bergambar Menkominfo itu?

"Ya kita berjuang bersama memenangkan Jokowi waktu itu. Dan memang sampai saat ini loyal dan tegak lurus. Bahasanya sama kan PSI dan Projo, tegak lurus ke Pak Jokowi. Jadi kami sedang tunggu tondo-tondo dari Pak Jokowi," ujar Waketum PSI Andy Budiman di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Ketika ditanya apakah baliho tersebut artinya Budi Arie akan menggantikan posisi Giring Ganesha sebagai Ketum PSI, Plt Sekjen PSI Isyana Bagoes Oka menyebut kedua belah pihak saling mendukung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu mesti ditanyain ke Pak Menteri (isu Budi Arie jadi Ketum PSI)," kata Isyana.

"Itu kan tanda PSI juga memberikan selamat ke Ketum Projo. Kita sama-sama mendukung," sambungnya.

Isyana mengatakan baik relawan dan parpol sama-sama memiliki peran penting dalam demokrasi. Isyana menjelaskan jika saat ini PSI mendukung Budi Arie dalam menjalankan tugasnya sebagai Menkominfo.

"Relawan dan parpol sama-sama pentingnya dalam demokrasi. Sama-sama berjuang dan sekarang kita dukung Mas Budi arie melakukan tugasnya. Dan sekarang kan sudah banyak berantas judi-judi online kan diberantas. Jadi kita dukung terus dan bisa membenahi Kominfo ke depannya," jelas dia.

Sebelumnya, Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, diketahui telah melakukan pertemuan dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie. Dalam pertemuan itu dihadiri sejumlah jajaran pengurus DPP PSI dan pengurus DPP Projo di kantor DPP Projo.

Namun dalam pertemuan itu tak tampak adanya Ketum PSI Giring Ganesha. Di sisi lain, Giring sempat mengunggah video terkait PSI akan dikembalikan ke pemiliknya.

Budi meminta pertemuan itu jangan dijadikan spekulasi. Sebab pertemuan tersebut wajar.

"Nggak apa-apa, kok jadi spekulasi. Kita fokus kerja aja. Kita kan fokus kerja sesuai perintah dan arahan Pak Presiden (Jokowi)," kata Budi saat ditemui awak media di Solo Technopark, Jumat (11/8/2023).

Saat disinggung apakah dalam pertemuan itu juga membahas jabatan Ketum PSI, Budi membantah hal itu.

"Nggak, siapa yang bilang? Tanya mereka dong. Itu gosip doang," ujarnya.

Lihat juga Video: Giring Kembali Bicara Sinyal Bakal Lepas Jabatan Ketum PSI

[Gambas:Video 20detik]


Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA baru saja merilis hasil survei nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka terpopuler menjadi bakal calon presiden (bacawapres) pendamping bacapres Prabowo Subianto. Begini respons Gibran soal hasil survei tersebut.

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran menampik hasil survei tersebut. Menurutnya hasil survei tersebut salah.

"Ya nggak mungkinlah ya, salah mungkin. Salah surveine," kata Gibran, Selasa (15/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya tidak ada yang memilih dirinya. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga meminta agar survei tersebut direvisi.

"Nggak mungkin, nggak ada yang mau milih saya. (Kenapa?) Saya bukan siapa siapa. Nggak, salah mungkin surveinya, dikoreksi dulu aja," ujarnya.

Menurutnya, selama ini dirinya juga tidak pernah berbuat apa-apa sehingga tidak memungkinkan namanya berada di urutan paling atas.

"Nggak mungkin, surveine salah, saya juga belum ngapa-ngapain nggak mungkin tinggi," ucapnya.

Ia juga mengaku tidak pernah memantau hasil-hasil survei yang selama ini keluar. "Nggak (mantau), kalau mantau lebih ke kambing-kambing (nama warung sate kambing di Solo)," kelakar Gibran.

Ditanya apakah survei tersebut menjadi pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya, Gibran menampik. Menurutnya, hasil tersebut aneh yang menyebutkan namanya tertinggi dalam bacawapres Prabowo.

"Nggak mungkin tinggi saya nggak pernah ngapa-ngapain nggak pernah kampanye nggak mungkin tinggi. Sangat aneh itu nggak ngapa-ngapain tapi tinggi," pungkasnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo yang paling populer dan disukai versi Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Hasil ini usai LSI Denny JA merilis hasil jajak pendapat mengenai bacawapres untuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Mengutip detikNews, Senin (14/8/2023) ada empat tokoh yang masuk dalam survei ini, salah satunya Gibran.

Survei LSI Denny JA ini bertajuk 'Gibran, Generasi Milenial & Pertarungan Cawapres 2024'. LSI Denny JA menyebut Gibran merupakan satu-satunya wakil dari generasi milenial di daftar cawapres beredar.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

Simak juga Video 'Elektabilitas Prabowo Kerap Unggul, Gerindra Minta Pendukung Tak Geer':

[Gambas:Video 20detik]

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) pekan depan. Dalam Kopdarnas itu, PSI akan membahas terkait evaluasi hasil rembuk rakyat sebelumnya.

"Ya di Kopdarnas sih lebih konsolidasi ya. Jadi semua pengurus akan berkumpul diwakilkan oleh DPW mereka, dan di situlah nanti akan ada kaya mendengarkan rekomendasi dari DPW, apakah melanjutkan rembuk rakyat atau membuat sebuah sistem yang baru atau yang lain," kata Giring di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Giring menuturkan akan ada banyak kejutan di Kopdarnas nanti. Dia menyebut Kopdarnas digelar pada Selasa (22/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minggu depan persis. Makanya ini kita merayakan Jokowisme sekaligus mau bilang bahwa tujuh hari lagi kita ada Kopdarnas," jelasnya.

Sementara, Waketum PSI Andy Budiman mengatakan saat ini PSI masih menunggu tanda-tanda dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait arah dukungan capres. Dia mengatakan PSI enggan untuk terburu-buru menentukan dukungan capres.

"PSI belum mengambil keputusan akan mendukung siapa, kami masih menunggu tondo-tondo dari Pak Jokowi. Tapi yang jelas setiap kandidat yang akan kami dukung adalah orang yang akan melanjutkan Jokowisme," ujarnya.

Lebih lanjut, dia pun mengaku tak terpengaruh dengan adanya deklarasi dukungan PAN dan Golkar terhadap Prabowo Subianto. Sebab, kata dia, kerjasama politik itu memerlukan kecocokan, sehingga tidak perlu buru-buru.

"Koalisi itu kan soal cocok-cocokan, soal chemistry. Kamu juga memilih bergabung berkawan dengan siapa kan itu juga soal chemistry. Jadi sekali lagi, itu adalah keputusan partai dan itu memang harus kita hormati siapapun. Jadi tidak bisa kita menyebut atau menilai sesuatu," ungkap dia.

Menurutnya, menjalin kerja sama harus berdasarkan dari chemistry atau kecocokan. Dia pun menekankan masih akan menunggu tanda dari Jokowi.

"Tapi yang paling jelas kan biasanya orang itu berkumpul, berkelompok itu karena misalnya mereka cocok satu sama lain, ada sikap saling respect saling menghargai, ada kesetaraan kesamaan," ujar Andy.

"Saya nggak tahu dalam soal ini konteksnya apa, tapi yang jelas mungkin mereka (PAN dan Golkar) para pemimpin partai politik yang bergabung itu merasa cocok satu sama lain. Toh di koalisinya Mas Ganjar kan ada PPP, ada Hanura dan Perindo. Itu kan juga ada chemistry juga di sana," imbuhnya.


Menparekraf sekaligus Ketua Bappilu PPP Sandiaga Salahuddin Uno memikirkan bagaimana jika dirinya menjadi wakilnya Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Sandiaga, yang diusung PPP sebagai bacawapres, menyebut tugas sebagai cawapres sangat berat.

"Saya justru memikirkan bagaimana kalau digandeng oleh PDIP untuk menjadi wakil Pak Ganjar, karena tugasnya sangat berat, tugasnya meyakinkan masyarakat bagaimana memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada anak-anak muda," kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulis seperti dikutip, Selasa (15/8/2023).

"Memilih sebuah gagasan yang berpihak kepada harga-harga murah, memilih sebuah gagasan yang mengedepankan persatuan, bukan pernyataan-pernyataan yang saling menjatuhkan. Ini yang menjadi tugas saya," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karena itu, Sandiaga Uno menegaskan tak ingin berspekulasi atas konfigurasi capres dan cawapres yang masih dibicarakan partai-partai pengusung Ganjar. Sebab, kata dia, penetapan capres dan cawapres 2024 bergantung terhadap keputusan para pimpinan partai politik, termasuk keputusan Megawati dan Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono.

"Itu semuanya ada di tangan pimpinan partai politik dan tentunya di kerja sama politik PDIP dan PPP, keputusan calon wakil presiden itu akan ditentukan oleh para pimpinan dari gabungan partai politik," ujar Sandiaga.

Lebih lanjut, Sandiaga menegaskan akan tetap fokus pada isu utama kebangsaan, yakni pemulihan ekonomi, percepatan pembangunan, penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja. Sandiaga berharap program yang ditawarkan ke masyarakat dapat di terima masyarakat dan pemilih PPP.

"Ini harapan saya akan kita emban, karena keputusan dan kekuasaan itu kan adalah wewenang yang Maha Kuasa, jadi saya nggak mau berandai-andai, saya akan fokus kepada hal-hal yang positif saja untuk menarasikan bahwa apa yang kita tawarkan kepada masyarakat bisa mendapatkan tempat di hati mereka dan mereka akan memilih PPP," ungkap Sandiaga Uno.

"Saya konsepnya kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. Itu yang saya junjung," lanjut dia.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Basarah merespons adanya isu jika Sandiaga tak jadi bakal cawapres Ganjar. Basarah mengatakan setiap partai yang bekerja sama pada dasarnya adalah kesukarelaan.

"Monggo, lagi-lagi kan bagi PDI Perjuangan kerja sama politik itu dasarnya harus kesukarelaan. Harus kesukarelaan tidak boleh ada paksaan, apalagi ada ancaman, dan lain sebagainya," kata Basarah menjawab pertanyaan wanti-wanti PPP akan keluar jika Sandiaga tak jadi cawapres,di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Basarah mengatakan jika kerja sama tak didasarkan kesukarelaan maka langkah ke depan akan lebih sulit. Ia mengatakan semua usulan cawapres yang masuk akan dikoordinasikan oleh partai pendukung Ganjar.

"Karena kalau sebuah kerja sama politik itu landasannya bukan kesukarelaan, ya tentu perjalanannya akan semakin sulit," ujar Basarah.

"Tapi sekali lagi, semua cawapres yang muncul di permukaan publik mau Pak Sandiaga Uno, mau Pak Mahfud Md, kemudian sekarang Mbak Puan ada menyebut Mbak Yenny Wahid, ada mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Andika Perkasa, kemudian ada Pak Erick Thohir dan banyak lagi," kata dia.


Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha siap meletakkan dan menyerahkan mandat ketua umum kepada para Dewan Pembina PSI. Giring menjelaskan maksud dari pernyataannya tersebut.

"Jadi gini, saya akan menjalankan tradisi yang sedang ditetapkan oleh PSI, yaitu ketua umum hanya satu periode, iya kan? Itu tradisi yang harus kita jaga terus-menerus," kata Giring di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Giring menuturkan PSI merupakan milik anak muda. Sedangkan dia, menurutnya, sudah bukan anak muda lagi. Karena itu, dia menyebut akan mengembalikan PSI kepada pemiliknya, yang merupakan anak muda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Makanya, maksud saya itu adalah saya sebentar lagi udah selesai, umur saya sudah 40 tahun, udah saatnya mengembalikan ke anak muda, agar anak muda lebih banyak lagi anak-anak muda masuk PSI untuk berjuang bersama PSI karena di sinilah partai di mana kita memberikan peran sebesar-besarnya untuk anak muda," ungkap dia.

Dia mengatakan PSI membuka kesempatan bagi anak muda yang ingin terjun ke politik. Baginya, PSI adalah ruang yang tepat bagi anak muda belajar politik.

"Maksudnya filsafatnya, saya bilang mengembalikan ke anak muda adalah kita memberikan, membuka kesempatan anak-anak muda untuk masuk ke politik, lebih banyak lagi anak muda masuk politik," jelasnya.

"Karena kita tahu bahwa entry barrier-nya anak muda masuk politik adalah, satu mahar, kedua adalah biaya kampanye yang mahal, iya kan? Nah, makanya kita di sini membuka," sambungnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan tetap akan di PSI meski masa jabatannya sebagai ketum berakhir. Dia menekankan tidak akan pindah.

"Masa pindah si bos, iya kan. Saya kan lahir di politik dari rahimnya PSI," tuturnya.

Untuk diketahui, Giring menyampaikan pernyataan ini dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (8/8). Giring mengungkit riak-riak politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.

"Berapa hari ini kan banyak terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan. It is OK-lah. Ya menjelang-menjelang pemilulah biasa kayak gini dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh," kata Giring Ganesha dalam video yang juga menampilkan cuplikan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI beberapa waktu lalu.

Giring menceritakan dirinya yang menginjak usia 40 tahun beberapa minggu lalu. Dia mengaku mendapat banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta.

Giring juga mengungkit dirinya yang sudah tua. Karena itu, Giring mengaku siap mengembalikan partai ke tangan pemilik asli, yakni anak muda.

"Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," ujar Giring.


Ketum Gerindra Prabowo Subianto meraih elektabilitas 38,2% di survei elektabilitas capres versi LSI Denny JA. Gerindra menilai secara perlahan elektabilitas Prabowo kian stabil namun mengingatkan kader tetap membumi.

"Terkait survey LSI Deny JA, kami merasa perlahan tetapi pasti tren elektabilitas Pak Prabowo semakin stabil ada di posisi puncak," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Habiburokhman lantas membeberkan kemungkinan faktor elektabilitas Prabowo yang tinggi. Salah satunya yakni kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pertama tingkat kepuasan terhadap kinerja beliau selaku Menhan yang sangat bagus," ujarnya.

Kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, menurut Habiburokhman, juga menjadi faktor. Setelah itu, Habiburokhman mengungkit keyakinan publik terhadap Prabowo yang akan melanjutkan kebijakan Jokowi.

"Yang kedua adalah tingkat kepuasan terhadap pemerintah Pak Jokowi secara umum yang sangat stabil," ucapnya.

"Yang ketiga, publik sepertinya memahami bahwa Pak Prabowo sangat kompeten untuk melanjutkan semua prestasi, legacy, dan seluruh capaian pemerintahan saat ini," lanjut Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman meminta seluruh kader Gerindra tidak tinggi hati terkait hasil survei itu. Dia meminta kader harus tetap bekerja maksimal melayani masyarakat.

"Pak Prabowo menginstruksikan seluruh kader untuk tidak tinggi hati terkait hasil survei yang bagus, tetapi justru semakin maksimal bekerja di tingkatan bawah melayani dan membantu rakyat," ucapnya.

Sebelumnya, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA merilis hasil survei Pilpres 2024 per Juli 2023. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, Prabowo Subianto mendapat elektabilitas di urutan pertama, diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Pengumpulan data survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 3-15 Juli 2023 dengan melibatkan 1.200 responden yang diwawancarai tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Metodologi sampling yakni multistage random sampling dan dilengkapi riset kualitatif. Survei ini disebut mempunyai margin of error +- 2,9%.

"LSI setiap waktu, setiap bulan, kita melakukan survei nasional dan setiap bulan, bahkan 2-3 kali kita melakukan rilis," kata pembicara LSI Denny JA Ardian Sopa dalam rilis survei secara virtual, Senin (14/8/2023).

LSI Denny JA mensimulasikan perolehan elektabilitas Prabowo (Menteri Pertahanan RI), Ganjar (Gubernur Jawa Tengah), dan Anies (eks gubernur DKI Jakarta) karena ketiga nama ini yang santer akan maju Pilpres 2024. Hasil survei LSI Denny JA periode Juli 2023 menyatakan Prabowo menempati urutan pertama dengan perolehan elektabilitas 38,2%. Ganjar menempati urutan kedua dengan elektabilitas 35,3% dan Anies di posisi ketiga dengan elektabilitas 18,4%.

Prabowo: 38,2%

Ganjar: 35,3%

Anies: 18,4%

Belum menjawab/rahasia/tidak tahu/tidak jawab: 8,1%

Simak juga Video 'Elektabilitas Prabowo Kerap Unggul, Gerindra Minta Pendukung Tak Geer':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Prof Widodo Ekatjahjana meyakini MK akan memutus soal usia capres/cawapres dengan jiwa negarawan. Di mana saat ini ada gugatan agar usia capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun, 21 tahun atau pernah jadi kepala daerah.

"Kami meyakini 9 hakim konstitusi tersebut akan memutus sengketa tersebut dengan jiwa negarawan," kata Widodo kepada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Widodo mengakui materi permohonan judicial review UU Pemilu di atas sangat rentan dengan konflik kepentingan. Namun Widodo yakin MK bisa memutusnya tanpa terpengaruh berbagai gejolak politik di luar MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus menghargai proses di MK, menghormati 9 hakim konstitusi akan memeriksa, mengadili dan memutus dengan pemikiran jauh ke depan. Apapun hasilnya, putusan MK nanti yang terbaik bagi kita semua," ucap Widodo.

Widodo juga meminta masyarakat untuk bersabar terhadap proses sidang yang sedang berjalan di MK.

"MK sudah membuktikan dalam berbagai putusannya, bisa menjaga amanat konstitusi dalam berbagai perkara genting yang penuh muatan politik," pungkas Widodo yang juga Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham itu.

Sebagaimana diketahui, sejumlah gugatan muncul soal usia cawapres. Saat ini proses sidang masih berlangsung di MK. Berikut para penggugatnya:

1. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggugat syarat usi acapres/cawapres agar diturunkan dari 40 tahun menjadi minimal 35 tahun ke Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Warga Cimanggis, Depok, Riko Andi Sinaga, meminta agar syarat cawapres diturunkan menjadi 25 tahun.

3. Warga Sumut, Hite Lumbantoruan, meminta agar syarat cawapres diturunkan menjadi 25 tahun.

4.Wali Kota Bukittingi Erman Safar, meminta syarat cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.

5.Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa meminta syarat cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.

6.Wagub Jatim Emil Dardak meminta syarat cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.

7.Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor meminta syarat cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.

8.Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa meminta syarat cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara.

9.Partai Garuda meminta syarat cawapres berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan

10. Warga Sulut, Melisa Mylitiachristi Tarundung, Melisa meminta usia cawapres diturunkan jadi 25 tahun.

11. Mahasiswa FH UNS, Solo, Arkaan Wahyu meminta syarat cawapres jadi 21 tahun.


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertekad membantu Wayan Koster memenangkan Ganjar Pranowo dengan suara 93 persen dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Bali. Untuk itu, PPP mendorong agar kadernya Sandiaga Salahuddin Uno menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi Ganjar.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Bali Idy Muzayyad mengungkapkan kader PPP di Bali akan memenangkan Ganjar. Ia bahkan menyebut Gubernur Jawa Tengah itu bisa meraih kemenangan telak di Pulau Dewata.

"Bersama PDIP, kami targetkan 93 persen kemenangan Ganjar di Bali. Persis seperti kemenangan Jokowi di Pilpres2019," kata Muzayyad kepada awak media di Denpasar, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berharap Duet Ganjar-Sandi Terealisasi

Muzayyad menyebut partainya tidak hanya berambisi memenangkan Ganjar pada Pilpres2024. Menurutnya, PPP juga mengisyaratkan untuk mendorong Ketua Badan Pemilihan Umum (Bappilu) PPP Sandiaga Uno untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Ganjar.

"Itu merupakan amanat dari Rapimnas. Kami berharap duet ini (Ganjar-Sandi) bisa terealisasi," tandasnya.

PDIP Dikeroyok, PPP Optimistis Ganjar Menang

Sementara itu, Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono optimistis Ganjar Pranowo bisa meraup suara maksimal pada Pilpres 2024. Ia tak ambil pusing dengan keputusan PKB, PAN, dan Golkar yang kini mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) 2024.

Mardiono awalnya menyinggung Joko Widodo (Jokowi) yang hanya didukung oleh tiga partai bisa menang pada Pilpres 2014. Menurutnya, Ganjar juga bisa memenangkan Piplres 2024 karena memiliki karakteristik dan latar belakang yang mirip dengan Jokowi.

"Dikeroyok banyak partai, kami masih memperoleh kemenangan tinggi," kata Mardiono di rumah jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Bali, Senin (14/8/2023).

Pendamping Ganjar Tunggu Partai Koalisi

Disinggung terkait kemungkinan Sandiaga Uno dipasangkan sebagai cawapres pendamping Ganjar, Mardiono menjawab diplomatis. Ia menegaskan penentuan sosok pendamping Ganjar pada Pilpres 2024 bukan hanya keputusan PPP dan PDIP. Melainkan, keputusan bersama partai koalisi lainnya.

Menurut Mardiono, penentuan pendamping Ganjar harus memperhitungkan banyak hal.

"Kami perhitungkan dinamika politik, kemampuan, track record, karakter, semua kami persembahkan untuk rakyat. Jadi, bukan orangnya siapa, tapi kemampuannya ini akan kami persembahkan," tandasnya.

Sebelumnya, Prabowo Subianto mendapat dukungan dari PKB sebagai capres 2024. Setelah PKB, giliran Golkar dan PAN yang menyatakan dukungannya terhadap Prabowo. Acara deklarasi dukungan Golkar dan PAN kepada Prabowo digelar di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (13/8/2023).

Dukungan bagi Prabowo sebagai capres 2024 juga menguat di berbagai daerah, termasuk Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB). DPD Pro Jokowi (Projo) Bali bahkan mengusulkan Ganjar Pranowo sebagai cawapres mendampingi Prabowo sebagai capres.

Sementara itu, Projo NTB mengusung Prabowo dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024.

Ketua Umum relawan Projo Budi Arie Setiadi enggan berkomentar perihal arah dukungan Projo dalam Pilpres2024. Dia ingin fokus pada tugas barunya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

"Sudah pokoknya kami fokus kerja, urusan politik nanti dulu," ujarnya selepas acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Komisi Informasi (KI) di Lombok Raya Hotel,Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (7/8/2023).

Optimisme Koster

Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sesumbar bisa mengamankan 90 persen suara di Bali. Ketua DPD PDIP Bali itu tak mau ambil pusing dengan keputusan PAN, PKB, dan Golkar yang berkoalisi mendeklarasikan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres 2024.

Meski PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres bakal 'dikeroyok' oleh partai pendukung Prabowo, Koster tetap optimistis Ganjar bakal menang telak di Bali. "Yang penting, di Bali, Pak Ganjar harus (dapat suara) di atas 90 persen. Ya, saya optimistis (Ganjar menang)," kata Koster di Lapangan Bajra Sandhi, Denpasar, Minggu (13/8/2023).

Pengamat Politik: Ganjar Sulit 90 Persen di Bali

Pengamat Politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) I Nyoman Subanda menilai target suara 90 persen Ganjar Pranowo di Bali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sulit diwujudkan. Target kemenangan mutlak itu sebelumnya diungkapkan oleh Gubernur Bali Wayan Koster.

Subanda menilai sosok Ganjar masih belum sepopuler Joko Widodo (Jokowi) saat bertarung dalam dua kali Pilpres sebelumnya. Menurutnya, optimisme Koster memenangkan Ganjar dengan target tinggi berdasarkan faktor basis masa PDI Perjuangan yang masih dominan di Bali.

"(Target) 90 persen, tidak gampang ya. Tidak seperti Jokowi," kata Subanda kepada detikBali, Senin (14/8/2023).

"Satu, bahwa massanya masih banyak di Bali. Kedua, pejabat-pejabat lokal di Bali, bupati dan wali kota, masih didominasi oleh PDI Perjuangan. Itulah Pak Koster (Gubernur Bali Wayan Koster) bisa optimis lagi," imbuhnya.

Kader Golkar Bisa All Out

Di sisi lain, Subanda juga menyoroti popularitas Prabowo Subianto yang disebut-sebut sebagai pesaing Ganjar pada Pilpres 2024. Terlebih, Prabowo kini diusung oleh empat partai, yakni Gerindra, PKB, PAN, dan Golkar.

Subanda menilai persaingan Ganjar dan Prabowo akan berlangsung sengit. Terlebih jika calon wakil presiden (bacawapres) yang mendampingi Prabowo berasal dari Partai Golkar.

Bila hal itu terjadi, Subanda melanjutkan, kader Golkar di Bali akan all out memenangkan Prabowo. Sebaliknya, jika bacawapres Prabowo bukan dari Golkar, Subanda memprediksi dukungan terhadap Prabowo tidak akan maksimal.

"Masih akan ada jeda waktu. Apakah nanti hasil (bacawapresnya) diambil dari orang Golkar, sehingga orang Golkar akan all out. Kalau itu adanya (persaingan eksistensi Ganjar dan Prabowo di Bali) akan signifikan," tandasnya.

Ganjar Cerita Saat Kecil Hidup Susah: Jangan Tantang Saya untuk Menderita


Partai Golkar dan PAN telah resmi deklarasi Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024 dan bergabung ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diinisiasi oleh PKB dan Gerindra. Partai pengusung Prabowo menjadi 4 partai, apakah nama koalisi tersebut saat ini?

Untuk diketahui, deklarasi PAN dan Golkar gabung ke KKIR dilakukan pada Minggu (14/8/2023) di Museum Naskah Proklamasi, Jakarta. Keduanya pun telah meneken kerja sama politik yang ditandatangani keempat ketum partai.

Di hari itu, nama poros pendukung Prabowo ini masik KKIR, seperti yang diungkap Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam unggahan akun Instagram resminya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selamat datang dan selamat bergabung bersama KKIR, semoga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya membawa kemajuan bangsa dan negara," kata Cak Imin dalam keterangan unggahannya seperti dilihat, Minggu (13/8/2023).

Senada, Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan sejauh ini belum ada nama poros koalisi baru usai Golkar dan PAN bergabung.

"Belum ada namanya," kata Jazilul kepada wartawan saat dikonfirmasi terpisah.

Golkar Ungkap Poster 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa'

Namun terbaru, muncul poster koalisi keempat partai ini dengan nama 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa'. Poster itu juga dikirimkan oleh Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Warna tulisan tersebut putih, kuning, harapan, dan hijau.

Poster 'Gerakan Kekaryaan Harapan Bangsa' (Foto: Dok. Istimewa)

Di dalam tangkapan layar itu ada gambar Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas.

Dave belum konfirmasi apakah tulisan itu nama resmi koalisi partai pendukung Prabowo. Dave meminta publik menunggu.

"Ya tunggu aja," kata Dave.

Simak Video 'Pengamat soal Deklarasi PAN-Golkar: Prabowo Layak Merasa di Atas Angin':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


PAN tak sepakat dengan PDIP yang menganggap peta kekuatan politik pada Pilpres 2014 dengan 2024 sama. PAN meyakini tiap pilpres memiliki perbedaan, dan hasilnya pun nanti akan berbeda.

"Setiap waktu dan peristiwa politik memiliki sejarah, aktor, dan konfigurasi politik yang berbeda. Politisi sebagai penulis sejarah politik tentu tergantung kepada individu masing-masing," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Senin (14/8/2023).

"Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Lain waktu, lain aktor politiknya, Lain sejarah, lain hasilnya," sambung Viva.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Viva Yoga memilih menunggu sejarah menuliskan ceritanya sendiri. Dia menekankan lagi Pilpres 2014 tak dapat disamakan dengan 2024.

"Nanti biarlah sejarah yang akan membuktikan hasil pilpres 2024. Kalau memakai pendekatan determinisme sejarah, ya pilpres 2014 tidak dapat disamakan dengan pilpres 2024. Insya Allah hasilnya juga akan berbeda," tuturnya.

Menurutnya, belajar dari sejarah kekalahan adalah guru yang baik. Ia memastikan PAN saat ini serius berjuang memenangkan bakal calon presidennya, Prabowo Subianto.

"Yang pasti, belajar dari sejarah kekalahan, itu adalah guru terbaik bagi tercapainya tujuan dan cita-cita. PAN akan serius berjuang sepenuh hati untuk memenangkan Pak Prabowo agar terpilih di pilpres 2024," ucap dia.

Untuk diketahui, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menyamakan peta kekuatan politik di Pilpres 2014 dengan 2024. Dia mengungkit meskipun koalisi PDIP ramping di Pilpres 2014, namun pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang diusungnya yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Wapres Jusuf Kalla mampu menang melawan koalisi besar yang mengusung Prabowo Subianto dan Hatta Radjasa, yang didukung oleh partai penguasa, yakni Partai Demokrat dan koalisinya.

"2014 juga kami ramping, kami menghadapi calon presiden, calon wakil presiden yang didukung oleh presiden yang sedang berkuasa waktu itu. Pak Hatta Rajasa kan besannya Presiden SBY pada waktu itu," kata Ahmad Basarah usai menghadiri konferensi pers terkait sidang tahunan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Basarah mengatakan pada saat itu PDIP dianggap oleh sejumlah pakar politik bukan partai yang besar. Ditambah dukungan ke Jokowi hanya dari NasDem, Hanura dan PKB.

"Kami partai-partai yang dihitung oleh para pengamat politik bukan partai besar pada waktu itu. Hanya dengan NasDem, PKB, dan Hanura," ujar Basarah.

"Sementara Pak Prabowo dan Hatta Rajasa didukung partai-partai besar dan pada waktu itu. Presiden SBY yang sedang berkuasa saat itu, juga partainya mendukung pasangan Prabowo dan Hatta Rajasa pada waktu itu kalau tidak salah," sambungnya.

Menurut Basarah, PDIP sudah biasa mengalami hal serupa. Namun ketika paslonnya menang, lanjut Basarah, partai lainnya akan mendekat untuk bekerja sama.

"Jadi bagi PDIP hal-hal yang biasa yang kita hadapi. Kita biasa bekerja bersama-sama, tapi kita juga biasa bekerja dengan teman yang tidak terlalu banyak. Toh, akhirnya ketika kita menang pada waktu itu, akhirnya teman-teman itu juga datang kepada kami untuk bekerja sama di pemerintahan," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Pengamat soal Deklarasi PAN-Golkar: Prabowo Layak Merasa di Atas Angin':

[Gambas:Video 20detik]


Minggu 13 Agustus 2023, Ganjar Pranowo bertamu ke kediaman keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan (Jaksel). Muncul duet Ganjar dengan Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid untuk berlaga di Pilpres 2024.

Usai pertemuan, Ganjar sempat berkelakar dengan Yenny Wahid. Yenny mengatakan pembicaraan soal politik tidak dibahas di depan ibundanya, Sinta Nuriah Wahid.

"Hanya nyambung silaturahmi, bicara soal hal-hal kekeluargaan isu lebih banyak soal kemasyarakatan dengan ibu juga. Kalo soal politik itu nanti, bukan di depan ibu, kalau depan ibu ya politik kebangsaan. Kalau politik praktis nanti saja akan mojok sendiri ada saatnya," kata Yenny di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (13/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yenny mengaku belum membahas soal bergabung dengan Ganjar. Dia menyampaikan masih melihat situasi politik saat ini.

"Nanti dilihat kesibukan kami masing-masing, Mas Ganjar juga keliling terus. Saya juga melihat dinamika politik yang sekarang sedang terjadi sampai menjelang pendaftaran nanti. Kita tentu masih melihat itu semua," ujarnya.

Di lokasi yang sama, Ganjar ditanya soal ada tidaknya ajakan untuk Yenny. Ganjar kemudian berkelakar.

"Iya tak ajak (Yenny)," kata Ganjar saat ditanya.

"Mau nggak mbak tak ajak?," tanya Ganjar ke Yenny.

"Hah? Diajak lari? Ha-ha-ha ngajak lari ya, saya memang lagi dalam program diet," jawab Yenny.

"Diet ya, dan lari kan jatahnya, Pak Jokowi kan musti kuat lari," sahut Ganjar.

"Iya," jawab Yenny.

Ganjar Pranowo mengunjungi kediaman keluarga Gus Dur di Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8). (dok. Sahabat Ganjar)

Yenny Siap Dampingi Ganjar Ziarah

Yenny Wahid menyatakan kesiapannya untuk mendampingi Ganjar selama kunjungan di Jawa Timur. Ia pun bersedia menemani Ganjar ke makam Gus Dur di Jalan Irian Jaya Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jatim.

"Saya siap mas, Mas Ganjar kan nanti mau ke makam Gus Dur juga, saya dampingi pastinya. Nanti jalan-jalan ke Jawa Timur saya temenin lah Mas Ganjar," kata Yenny dalam keterangan tertulis.

Hal itu disampaikannya saat Ganjar menyambangi kediaman keluarga Gus Dur di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (13/8) malam.

Sementara itu, Ganjar mengatakan pernah berziarah ke makam Gus Dur pada April 2022. Namun, saat itu ia datang sendiri tanpa didampingi Yenny.

Ganjar pun berencana mengajak Yenny berziarah bersama setelah purnatugas sebagai Gubernur Jawa Tengah pada 5 September mendatang.

"Dulu saya ke sana tidak dampingi soalnya. Besok ke sana lagi lah, tunggu pensiun dulu. Kalau kemarin kan sebelum pensiun, kalau ini setelah pensiun tak ajak Mbak Yenny," ucap Ganjar.

Pertemuan Kultural

PDIP menilai pertemuan Ganjar dengan Yenny Wahid merupakan pertemuan kultural. Ganjar disebut cukup akrab dengan keluarga Gus Dur.

"Loh, mengenai pertemuan Mas Ganjar dengan Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang didampingi juga oleh Mba Yenny itu kan pertemuan kultural yang memang Mas Ganjar juga akrab dengan keluarga Gus Dur," kata Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah usai menghadiri konferensi pers MPR terkait sidang tahunan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Basarah menyebut Ganjar mengagumi sosok Gus Dur. Basarah menyebut pertemuan itu sebagai peristiwa kultural.

"Mas Ganjar juga adalah tokoh yang mengagumi Gus Dur dan pemikiran-pemikirannya, dan dijadikan referensi dalam agenda-agenda kenegaraan. Saya kira itu peristiwa kultural yang sangat mungkin terjadi antara dua tokoh nasionalis-religius," ujar Basarah.

"Seperti Mas Ganjar Pranowo dengan tokoh penting di kalangan NU seperti Ibu Hj. Sinta Nuriyah Wahid, Abdurahman Wahid dan Yenny Wahid," sambungnya.

Lihat Video 'Ganjar Ungkap Kedekatan dengan Yenny Wahid dan Keluarga Gus Dur':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri menegaskan segala upaya dikerahkan untuk membebaskan pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata (KKB). Aparat TNI dan Polri serta warga dilibatkan agar pilot asal Selandia Baru itu dilepaskan dalam kondisi selamat.

Pilot Susi Air sudah enam bulan dalam penyanderaan KKB pimpinan Egianus Kogoya. Philips diculik usai pesawat yang dipilotinya dibakar KKB di Lapangan Terbang Paro, Nduga, Papua Pegunungan pada 7 Februari 2023.

"Mudah-mudahan dalam keadaan sehat kembali kepada keluarga dan kami yang ada," harap Mathius kepada wartawan di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mathius menuturkan aparat penegak hukum saling berbagi peran dalam menyelamatkan Philip. Namun dia menegaskan upaya pembebasan pilot Susi Air masih mengutamakan negosiasi.

Aparat TNI dan Polri bertugas mengawal proses negosiasi. Sementara Satgas Damai Cartenz siaga melakukan langkah penegakan hukum jika diperlukan.

"Saya, bapak Pangdam tugas kami kan melakukan negosiasi. Tugas dalam penegakan hukum nanti dimainkan peran oleh Satgas Damai Cartenz," paparnya.

Mathius mengatakan upaya negosiasi diinisiasi langsung oleh pemerintah daerah setempat. Pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Nduga turut melibatkan warga.

"Itu ada pemerintah provinsi, ada Pemerintah Kabupaten Nduga maupun semua keluarga besar yang ada orang Nduga dan keluarga dekat dengan mereka," sebut Mathius.

Warga yang dilibatkan dari unsur tokoh masyarakat hingga tokoh agama dan tokoh perempuan. Keluarga besar Egianus Kogoya juga diminta membantu proses negosiasi.

"Kami sudah berkomunikasi untuk bagaimana mereka bisa membantu kami untuk bagaimana menegosiasikan supaya semua apa yang diharapkan keluarga pilot mau pun kami unsur pemerintah itu bisa pilot diserahkan secara baik," jelasnya.

Mathius berharap dengan dibebaskannya pilot Susi Air, situasi di wilayah Papua semakin kondusif. Masyarakat di Kabupaten Nduga diharapkan bisa beraktivitas normal.

"Mudah-mudahan ke depan juga dengan dikembalikan itu (pilot) nanti Papua makin normal, Nduga makin normal," tuturnya.

Pasalnya pemerintah dan masyarakat akan diperhadapkan dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pelaksanaan pesta demokrasi harus dipastikan berjalan aman.

"Kita berharap bisa tumbuh aktivitas pemerintahan di Nduga. Masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk agenda-agenda nasional lainnya yaitu yang sudah dekat yaitu nanti Pemilu," terang Mathius.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Poltikus Golkar sekaligus Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan buka suara soal partainya mendukung Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Luhut mengaku tidak masalah dengan keputusan Partai Golkar.

"Saya kira kalau Golkar sudah menentukan sikap saya kira bagus, nggak ada masalah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023) melansir detikNews.

Luhut menyebut dirinya sudah mendengar langsung kabar itu dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang bertemu dengannya dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini. Luhut mewanti-wanti Golkar untuk tidak mencari-cari lagi mitra yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi saya diberitahu sama Pak Airlangga, saya kira keputusan Golkar untuk bergabung dengan koalisi Gerindra ya sudah ada keputusan. Jadi jangan dibuat, apalagi masih shopping around," ujarnya.

Luhut pun tidak mempermasalahkan jika nanti Golkar tak bisa mencalonkan kadernya sebagai capres atau cawapres. Luhut meminta Golkar kini untuk fokus di Pileg 2024.

"Jadi ini sudah jelas bahwa Golkar tidak bisa mencalonkan presiden atau wapres, nggak papa. Ya sekarang bicara konsentrasi di bicara di legislatif. Itu saja," tutur Luhut.

"Itu benar-benar mendorong apa namanya, kekompakan di Golkar, supaya mendapatkan jumlah kursi di Golkar itu yang 85 bisa dipertahankan atau lebih sampai berapa," imbuh dia.

Selanjutnya, Luhut juga meminta kader Golkar untuk solid menghadapi Pemilu 2024. Menurut Luhut, perbedaan dalam partai adalah hal yang wajar, akan tetapi hal itu tidak boleh menimbulkan perpecahan.

"Harus solid bahwa ada perbedaan itu biasa. Saya sudah bilang ke Pak Airlangga, saya bilang beda beda sudah, sekarang guyub lagi nggak boleh terus terus berantem yang rugi kita semua," pungkas dia.

Prabowo Jenguk Luhut di Singapura: Alhamdulillah Sudah Pulih, Saya Gembira


Dewan Perwakilan Rakyat masih menunggu Presiden Joko Widodo menyetorkan nama calon pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Diharapkan, Surat Keputusan Presiden terkait nama suksesor Yudo terbit lebih cepat sebelum jadwal normatif pelantikan Panglima TNI pada 1 Desember mendatang. Sesuai tanggal lahirnya, Yudo bakal memasuki masa purna tugas pada 26 November 2023.
“Mau tidak mau, suka tidak suka sebelum 1 Desember karena Pak Yudo itu sudah akan pensiun, harus ada pergantian,” tutur Anggota Komisi I DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mayor Jenderal (Purnawirawan) TNI TB Hasanuddin kepada reporter
 saat dihubungi via telepon pekan lalu.
Hasanuddin menilai, Jokowi perlu lebih cepat mempertimbangkan sosok suksesor Yudo. Sebab, waktu normatif pelantikan Panglima TNI berbarengan dengan jadwal kampanye Pemilu 2024 yang bakal dimulai sejak 28 November 2023—13 Februari 2024. Belum lagi, waktu pelantikan 1 Desember juga terbilang cukup mepet dengan jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Di samping itu, Hasanuddin menuturkan, Presiden juga perlu mempertimbangkan masa pensiun Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman. Dia bakal purna tugas pada pada 19 November 2023. Jokowi perlu mempertimbangkan juga siapa suksesor Dudung yang juga kelak berpotensi ditunjuk sebagai Panglima TNI.
Sebab, kata Hasanuddin, jika merujuk kepada pakem lawas pergantian Panglima maka sekarang adalah jatah angkatan darat. Biasanya, jatah Panglima TNI selalu mengikuti pola: darat, laut, darat, udara, darat, dan berulang lagi begitu. Sementara sekarang, Yudo Margono berasal dari matra laut.
“Sehingga untuk menyiapkan jabatan Panglima TNI harus ada keputusan khusus dari Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang hak prerogatif,” jelas Hasanuddin. “Apalagi posisi KSAD dan Panglima TNI ini sangat strategis karena saat ini akan menghadapi pemilu dan pilpres.”
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas juga menyampaikan pandangan serupa. Menurut Anton, Jokowi perlu mempertimbangkan percepatan waktu pelantikan Panglima TNI baru. Idealnya, pelantikan Panglima TNI dilakukan sebulan sebelum memasuki masa kampanye pada November 2023. Ini perlu dipertimbangkan Jokowi agar Panglima TNI yang baru bisa mempersiapkan para anggotanya untuk membantu kepolisian dalam mengamankan Pemilu 2024.
“Kasih ruang bagi Panglima TNI yang baru untuk melakukan konsolidasi internal untuk menghadapi Pemilu,” jelas Anton saat dihubungi reporter
melalui sambungan telepon WhatsApp pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Selain itu, sambung Anton, Jokowi juga perlu mempertimbangkan percepatan penggantian KSAD. Tujuannya, untuk memberi ruang bagi angkatan darat kembali memimpin TNI. Sebab, jika berbicara kelaziman dalam proses penunjukkan Panglima TNI maka tahun ini adalah giliran angkatan darat. Sedangkan, Dudung Abdurachman yang saat ini memimpin angkatan darat sudah akan pensiun pada November 2023.
Dengan waktu pensiun yang berdekatan dengan Yudo, peluang Dudung menjadi Panglima TNI sangat kecil. Oleh karena itu, jika Jokowi ingin kembali menunjuk pati angkatan darat sebagai Panglima maka proses pergantian KSAD juga perlu dipercepat. Skenario ini penting dipertimbangkan Jokowi agar roda regenerasi perwira tinggi TNI berjalan lancar. Sebab, kata Anton, selama ini pola bergiliran antara tiga matra menjabat Panglima TNI memang dilakukan untuk tujuan itu.
“Darat itu selalu menyela laut dan udara. Mulai kacau itu di era Jokowi ketika dari (Kepala Staf Presiden) Moeldoko ditunjuk (Panglima TNI Purnawirawan) Gatot Nurmantyo,” terang dosen hubungan internasional dari Universitas Paramadina ini.
Apabila, sambung Anton, Jokowi kembali kepada pakem pergantian Panglima TNI seperti biasanya maka hanya akan ada tiga nama yang berpeluang menjadi suksesor Yudo. Pertama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letnan Jenderal TNI Suharyanto. Kemudian, Wakil KSAD Letjen Agus Subiyanto. Terakhir, Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letjen Maruli Simanjuntak.
Anton mengatakan, peluang ketiganya menjadi Panglima TNI terbuka lebar lantaran punya kedekatan khusus dengan Jokowi. Ketiga nama itu, kata Anton, pernah bekerja dengan Jokowi, baik saat Jokowi menjadi Presiden maupun ketika menjabat Wali Kota Surakarta. Agus Subiyanto misalnya, pernah menjabat Komandan Kodim 0735/Surakarta saat Jokowi masih menjadi Wali Kota Surakarta. Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Grup A Pasukan Pengamanan Presiden pada 2020-2021.
Sedangkan Suharyanto, pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden pada periode 2019-2020. Pun demikian dengan Maruli Simanjuntak yang pernah juga bekerja dekat dengan Jokowi sebagai Wakil Komandan Paspampres pada 2017-2018 dan Komandan Paspampres pada 2018-2020. Maruli juga merupakan menantu dari Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, jika mengingat Panglima TNI baru bakal memimpin TNI pada musim pemilu, penunjukkan satu dari tiga nama di atas juga relatif aman. Setidaknya, kata Anton, proses Pemilu tahun depan tidak akan tersela oleh sirkulasi pucuk pimpinan TNI yang boleh jadi bakal cukup menyita waktu DPR RI dan pemerintah.
“Karena bisa jadi kan sangat dinamis situasi politik nasionalnya,” terang Anton.
Dari ketiga nama itu, Anton melanjutkan, Suharyanto menjadi nama yang paling berpeluang menjabat posisi TNI-1. Sebab, Suharyanto merupakan pati paling senior di antara 2 nama lainnya. Suharyanto merupakan lulusan Akademi Militer angkatan 1989. Sedangkan, Agus Subiyanto lulusan Akmil angkatan 1991 dan Maruli angkatan 1992.
Hanya, kata Anton, skenario untuk Suharyanto menjabat Panglima TNI tidaklah mudah. Presiden perlu terlebih dahulu menunjuk Suharyanto sebagai KSAD untuk kemudian diangkat lagi menjadi Panglima TNI. Posisi KSAD hanya menjadi batu loncatan untuk memenuhi syarat menjadi Panglima TNI.
“Karena prasyarat menjadi kandidat Panglima TNI berdasarkan Undang-Undang TNI adalah kepala staf yang sedang menjabat atau pernah menjabat,” terang Anton.
Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almasyhari juga menyampaikan pandangan senada. Menurutnya, jika Jokowi mengikuti pakem lama pergantian Panglima TNI maka tiga orang itulah yang paling berpeluang menjadi suksesor Yudo Margono. Meski demikian, kata Abdul, pakem itu tidak mesti menjadi patokan Presiden dalam menunjuk Panglima TNI. Sebab, UU TNI hanya mensyaratkan bahwa Panglima TNI harus ditunjuk secara bergantian dari tiga kepala staf.
Dengan kata lain, Abdul mengatakan, peluang untuk matra lain menjadi suksesor Yudo Margono juga masih terbuka. Presiden bisa saja memilih Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo atau Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali. Hanya saja, kata Abdul, peluang keduanya untuk menjadi Panglima TNI terbilang lebih kecil dibandingkan para jenderal angkatan darat.
“Cuma rasanya kalo dari laut ke laut sih nggak,” tutur Abdul Kharis saat berbincang dengan reporter
 pekan lalu.
Artinya, menurut Abdul, peluang Muhammad Ali menjadi Panglima TNI sangat kecil. Peluang yang lebih besar justru ada untuk Fadjar Prasetyo. Akan tetapi, penunjukkan KSAU sebagai pengganti Yudo cukup berisiko mengingat Fadjar bakal pensiun pada 9 April 2024. Masa pensiun Fadjar ini bertepatan dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Kalau di tengah-tengah Pemilu itu yang istilahnya kasihan itu ya panglimanya. Kalau baru pergantian dalam posisi sibuk sekali, saya kira jugs bukan waktu yang tepat,” ujar Abdul.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa saat ini Presiden Jokowi masih belum memutuskan siapa nama pengganti Panglima TNI Laksamana Yudo. Jokowi, kata Ali, tengah mempertimbangkan segala kemungkinan terkait sejumlah kriteria maupun situasi yang harus dihadapi panglima baru nantinya, termasuk soal politik nasional yang bakal memasuki masa pemilu.
“Bisa karena pertimbangan Pemilu, Pak Presiden merasa tidak perlu diganti. Bisa saja itu atau bisa diperpanjang, Namanya juga hak prerogatif presiden kan,” pungkas Ali saat dihubungi reporter
 pekan lalu.
 Fajar Yusuf Rasdianto, Ani Mardatila
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Waketum PAN Yandri Susanto meyebut bakal calon presiden (bacapres) Gerindra, Prabowo Subianto memiliki banyak pilihan cawapres. Partainya yakin Prabowo akan memilih tokoh usulannya yakni Menteri BUM Erick Thohir.

Yandri mulanya menyebut soal cawapres Prabowo yang belum didiskusikan secara langsung. Namun, Yandri melihat pengusungan cawapres dari masing-masing partai pendukung adalah hal yang lumrah.

"Ya proposal PKB mengusulkan Cak Imin itu sangat wajar. Sama dengan PAN mengusulkan Erick Thohir dan normal itu. Malah yang nggak normal kalau seluruh parpol tidak mengusulkan nama," kata Yandri kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri menyebut Prabowo saat ini memiliki banyak pilihan terkait cawapres. Ia tak mempermasalahkan sejumlah partai yang mengusung kader terbaiknya untuk mendampingi Prabowo.

"Saya kira sekarang posisinya mengajukan kader-kader terbaik atau orang-orang yang dianggap tepat itu sudah sangat bagus dan itu membuat Pak Prabowo banyak pilihan, dan bisa menentukan yang tadi memilih yang terbaik dari yang baik-baik," ucap Yandri.

Meski demikian, Yandri yakin pada akhirnya Menhan RI itu akan memilih Erick Thohir menjadi wakil presiden. Ia mengatakan Erick merupakan tokoh terbaik.

"PAN meyakinkan Erick Thohir terbaik itu bagus. Nah, nanti pasti Golkar kan Pak Airlangga ya, kita hormati. Cak Imin juga ngotot ya bagus. Semuanya bagus, kalau malah lemes-lemes semua kan malah bahaya buat koalisi," ujar Yandri.

"Itu hakulyakin Insyaallah Pak Erick Thohir yang diambil," pungkasnya.