Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan pemerintah tidak pernah minta maaf kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Mahfud menegaskan yang dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya adalah menyesal adanya pelanggaran HAM yang dilakukan PKI, dan bukan permintaan maaf.

"Sekarang kalau saya di daerah, Pak, kenapa PKI dimaafkan? Ndak ada, kenapa presiden minta maaf ke PKI? Ndak ada, itu hoax," tegas Mahfud dalam Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023).

Mahfud mengatakan Presiden Jokowi tidak pernah menyampaikan permohonan maaf. Sebab, keputusan Komnas HAM menyatakan peristiwa pelanggaran HAM PKI itu terjadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden tidak pernah meminta maaf kepada PKI, yang dinyatakan oleh presiden itu, presiden mengakui telah terjadi pelanggaran HAM berat dalam 13 kasus itu, tertulis 14, karena Wasior dan Wamena semula jadi satu sekarang dipisah, presiden menyesal telah terjadi itu, kenapa? Loh kan tidak bisa nolak presiden, itu sudah keputusan Komnas HAM, bahwa itu terjadi dan kita semua melihat itu semua terjadi," katanya.

"Saya aja jauh dari tahun 65 tahu terjadi, itu terjadi. Presiden mengakui dan menyesalkan bahwa itu terjadi, tidak minta maaf," lanjut Mahfud.

Menurut Mahfud, setiap dia kunjungan ke beberapa daerah selalu ditanya perihal permintaan maaf ini. Mahfud sekali lagi menegaskan kabar Jokowi minta maaf ke PKI itu tidak benar.

"Sekarang ini kalau saya ke daerah ada orang berbisik kenapa pemerintah minta maaf ke PKI kan harusnya PKI minta maaf ke kita, di mana Anda baca? Di media, di medsos, ndak ada, pidato presiden itu terekam jelas ketika menyatakan itu bisa dibuka di YouTube, menyesal itu terjadi, tapi tidak ada permintaan maaf, memang ada yang beri konsep minta maaf, ndak, saya bilang, ndak ada minta maaf, tidak ada permintaan maaf, dan tidak ada politik hukum baru terhadap PKI ini," tegas Mahfud.

Terkait hal ini, Presiden Jokowi pernah menegaskan dia tidak ada niatan untuk meminta maaf kepada PKI. Ia mempersilakan hal tersebut ditanyakan langsung kepada penyebar kabar burung itu.

"Sampai saat ini tidak ada pemikiran untuk meminta maaf. Jadi kalau mau tanya, tanya ke yang nyebar-nyebarin. Jangan tanya ke saya," kata Jokowi setelah memimpin Upacara Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya, Jakarta Timur, Kamis (1/10).

Lihat juga Video: Hari Kesaktian Pancasila dari G30S PKI

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan seperti yang dilakukan Denny Indrayana soal kabar MK akan memutus sistem pemilu coblos partai. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid meminta isu ini tidak digeser ke kebocoran rahasia.

"Kan banyak yang mengomentari. Pak Mahfud juga banyak ngobrol dengan Denny Indrayana. Beliau mampir ke Australia ketemu Denny, Pak Denny ke sini juga mampir ke Pak Mahfud. Kira-kira yang mereka bicarakan ada enggak ya yang masuk kategori rahasia negara atau tidak. Tapi menurut saya sih ini bagian dari masalah publik yang harus disampaikan kepada publik," ujar Hidayat kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

"Menurut saya jangan sampai isunya bergeser jadi kebocoran atau tidak kebocoran, karena permasalahan terkait mengkritisi sikap MK itu sudah terjadi, saya sudah berkali-kali mengkritisi ini," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hidayat, permasalahan utama bukanlah soal kebocoran putusan, namun terkait putusan MK nantinya. Hidayat mengatakan harusnya MK menjadi garda pelaksana konstitusi.

"Jadi, jangan isunya diubah jadi kebocoran akan tetapi tetap fokus ke MK yang diingatkan agar betul-betul jadi garda pelaksana konstitusi. Jangan diubah jadi seolah-olah ada permasalahan kebocoran atau tidak. Permasalah terkait putusan MK harus dikoreksi diingatkan dan dikritisi. Kalaupun tidak bocor, kemudian putusannya seperti yang tadi bocor, kan tetap bermasalah. Jadi permasalahannya jangan jadi kebocoran informasi," ungkap Hidayat.

Hidayat berharap agar informasi putusan MK itu tidaklah benar. Jika MK betul memutuskan mengembalikan pemilu ke sistem coblos partai, Hidayat menilai MK tidak konsisten dengan keputusannya sendiri.

"Tahun 2008, MK sudah memutuskan keputusan yang mengarahkan sistem pemilu yang tadinya tertutup menjadi terbuka dan itu yang dilaksanakan dalam pemilu 2009, 2014, dan 2019. Pertanyaannya, kalau MK kemudian mengubah menjadi dari terbuka menjadi tertutup, bagaimana MK menyikapi tentang sifat daripada keputusan MK yang UU Pasal 24c ayat 1 disebutkan keputusan MK sifatnya final dan mengikat, kalau sekarang akan diubah apa alasan konstitusionalnya apakah sistem terbuka melanggar konstitusi, pasal berapa yang dilanggar? Nggak ada," imbuhnya.

Hidayat mempertanyakan dasar hukumnya jika MK benar akan memutuskan sistem pemilu kembali ke proporsional tertutup. Menurut Hidayat, sistem proporsional terbuka justru lebih sesuai dengan konstitusi.

"Justru sistem terbuka lebih dekat dengan konstitusi ketimbang tertutup. Buktinya? Pasal 22e ayat 2 disebutkan pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD, presiden, dan wapres. Memilih anggota, tidak ada kata-kata memilih partai politik gak ada itu," tutur Hidayat.

Mahfud Minta Polisi Selidiki

Mahfud Md sebelumnya menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

"Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip detikcom, Minggu (28/5).

Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ucap Mahfud.

Simak juga Video: PDIP Singgung Rahasia Negara Bisa Bocor soal Pemilu Coblos Partai

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md meminta internal Mahkamah Konstitusi mengusut soal adanya dugaan kebocoran rahasia terkait putusan sistem Pemilu tertutup. Mahfud mengatakan putusan MK tidak boleh dibocorkan jika belum dibacakan.


Ketua DPP PDIP Puan Maharani tiba di kantor DPP PPP. Puan menyusul kedatangan rombongan PDIP yang sudah tiba terlebih dulu.

Pantauan detikcom di DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023), Puan tiba sekitar pukul 13.52 WIB. Puan disambut oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah, Waketum PPP Amir Uskara dan Ketua DPP PPP Achmad Baidowi.

Tiba di pintu masuk, Puan juga disambut oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Sekjen PPP Arwani Thomafi. Mereka kemudian memasuki ruangan pertemuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, rombongan PDIP lain sudah tiba terlebih dulu sekitar pukul 12.45 WIB. Pertemuan pun berlangsung tertutup.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek sebelumnya mengatakan hari ini rombongan DPP PDIP akan menyambangi kantornya di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk tindaklanjut kerja sama antara PDIP dan PPP dalam pemenangan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

"Senin, 29 Mei pukul 12.30 WIB rencananya rombongan DPP PDIP yang dipimpin Sekjen Hasto Kristianto akan mendatangi DPP PPP untuk membicarakan tindak lanjut kerja sama politik kedua partai dalam Pemilu 2024," kata Awiek kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Awiek menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga akan menghadiri pertemuan itu. Adapun pembahasan kedua partai terkait konsolidasi dan kerangka tim pemenangan Ganjar.

"Mbak Puan hadir, salah satu yang akan dibahas terkait kerangka tim pemenangan Ganjar dan juga skema konsolidasi ke bawah. Termasuk juga koordinasi dan konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo yang sudah terbentuk," kata dia.

Simak Video: Pengurus PDIP Kunjungi Kantor PPP Bahas Pencapresan Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menanggapi permintaan Menko Polhukam, Mahfud Md untuk menyelidiki pernyataan Denny Indrayana yang menyatakan Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup.


Waketum Partai Demokrat Benny K Harman heran dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang meminta Polri mengusut sumber yang memberi informasi kepada mantan Wamenkumham Denny Indrayana soal klaim Pemilu 2024 akan diputuskan proporsional tertutup oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Benny menyebut Mahfud harusnya berterima kasih kepada Denny Indrayana.

Pernyataan itu disampaikan Benny lewat akun Twitter resminya @BennyHarmanID. Dia mempertanyakan kenapa Mahfud justru menginstruksikan polisi mengusut Denny Indrayana.

"Pak Mahfud ini benar-benar sudah menjadi corong rezim otoriter. Mestinya harus berterima kasih kepada Pak Denny, bukan malah menginstruksikan Polri untuk kriminalisasi yang bersangkutan. Quo vadis Pak Mahfud, quo vadis domine?" kata Benny K Harman dalam cuitannya seperti dikutip detikcom, Senin (29/5/2023). Cuitan Benny sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"MK harus diawasi dan diperingatkan. Denny telah melakukan hal ini agar MK tidak membuat putusan yang sesat dan menyesatkan jalannya demokrasi kita. Terima kasih Bung Denny atas keberaniannya menjadi jubira, juru bicara rakyat. Prof Mahfud mau peralat polisi untuk kriminalisasi Denny? Mari kita semua berdoa agar pak polisi kuat dan berani menolak menjadi alat kekuasaan yang sewenang-wenang," lanjut Benny.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini juga membahas soal kekuasaan kehakiman. Dia menyebut lembaga Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak lagi independen di negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter.

"Apa kaabar kekuasaan kehakiman? Di negara dengan sistem pemerintahan otoriter, badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman seperti MA dan MK tidak lagi independen. Mereka disandera sedemikian rupa agar mau bekerja untuk melayani kepentingan rezim," kata Benny.

"Di zaman Orla, di zaman Orba juga, para hakim dan hakim agung pada MA bekerja untuk mensukseskan revolusi dalam rangka demokrasi terpimpin. Putusan hakim sekadar jadi rubber stamp kebijakan penguasa. Para hakim hidup dalam ketakutan. Tak kuasa melawan. Keadilan untuk rakyat menjadi barang mewah! Bagaimana zaman now?" lanjut dia.

Mahfud Minta Sumber Denny Indrayana Diusut

Sebelumnya, Mahfud Md angkat bicara terkait klaim Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mahfud menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

"Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip detikcom, Minggu (28/5).

Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ucap Mahfud.

Simak juga Video: Kapolri Dalami Unsur Pidana Isu Putusan MK dari Cuitan Denny Indrayana

[Gambas:Video 20detik]


Ratusan ulama di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat selesai melakukan diskusi menyambut ajang kontestasi politik 2024 nanti. Pada Forum Ijtima Ulama Indramayu itu menghasilkan sejumlah rekomendasi dari rekomendasi politik pada pemilu hingga persoalan kesejahteraan umat.

Forum Ijtima Ulama itu digelar di Hotel Aston Cirebon pada itu diikuti sekira 700 Ulama Kabupaten Indramayu mengikuti forum tersebut bersama sejumlah kader dari Partai Politik (PKB). Diantaranya Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda, Anggota DPR RI Dedi Wahidi, dan Maman Imanulhaq, Anggota DPRD Jabar Sidkon Djampi dan Yuningsih, Ketua DPC PKB Indramayu Amroni, dan seluruh jajaran FPKB DPRD Indramayu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anggota DPRD Jabar yang juga sekaligus Sekretaris Dewan Syuro DPW PKB Jabar Sidkon Djampi mengucapkan syukur pelaksanaan Ijtima Ulama Indramayu ini berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi.

"Alhamdulillah sampai akhir berjalan lancar, forum mengahsilkan sejumlah rekomendasi terkait Pemilu 2024, yaitu dukungan penuh untuk Gus Muhaimin di Pilpres 2024 mendatang, serta untuk Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda maju di Pilgub Jabar," kata Sidkon kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Rilis yang diterima detikJabar, dari ijtimak ulama Indramayu itu menghasilkan 9 rekomendasi. Salah satunya mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Gus Muhaimin maju sebagi Wapres di Pemilu 2024.

Selain itu, dalam konteks pesta demokrasi, Ulama Indramayu di forum itu juga meminta PKB agar mengusung kader terbaiknya yakni Syaiful Huda untuk maju dalam Pilgub Jabar 2024. Serta meminta PKB untuk mengusung kader sendiri untuk Pilbup 2024.

Sidkon menerangkan bahwa forum tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan keumatan yang harus diprioritaskan agar kesejahteraan rakyat meningkat.

Berikut informasi 9 rekomendasi hasil Ijtima Ulama Indramayu :

1. ljtima Ulama Indramayu ini secara bulat memberi dukungan kepada Ketua Umum PKB, untuk maju sebagai Calon Wakil Presiden RI pada perhelatan Pilpres 2024.

2. ljtima Ulama meminta para ulama Indramayu terutama di jajaran Pengurus PKB untuk terus mengawal dan memberikan sumbangsih pemikiran dalam memastikan kemenangan PKB pada Pemilu 2024.

3. ljima Ulama Indramayu meminta PKB untuk memperkuat program-program kesejahteraan masyarakat kecil seperti memastikan pendistribusian pupuk yang cukup dan tepat sasaran untuk petani, serta penyaluran solar bersubsidi untuk nelayan. Ijtima pun mendorong program keumatan yang berkaitan dengan pesantren, majelis ta'lim, ekonomi keumatan, peningkatkan kesejahteraan guru madrasah, termasuk memperjuangkan kesejahteraan guru ngaji.

4. ljtima Ulama Indramayu mendesak pemerintah agar segera menerapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Pesantren dan aturan turunannya di tingkat daerah yakni peraturan daerah tentang pondok pesantren. Hal itu dilakukan sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pesantren yang memiliki peran penting terhadap pendidikan di Indonesia.

5. Ijtima Ulama Indramayu bersepakat untuk memperkuat peran majelis talim khususnya kalangan ibu-ibu yang memiliki peran sentral pada upaya peningkatan intelektualitas anak.

6. Ijtima Ulama Indramayu mendorong pemenntah serta para pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan program moderasi beragama sebagai upaya pencegahan dan infiltrasi paham-paham ekstrem.

7. Ijtima Ulama Indramayu meminta kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengusung kadernya sendiri yaitu H. Syaiful Huda sebagai Calon Gubernur Jawa Barat pada Pilkada Serentak tahun 2024.

8. Ijtima Ulama Indramayu komitmen untuk bersama memenangkan PKB Indramayu dalam menghadapi Pemilu 2024 mencapai target 12 kursi.

9. ljtima Ulama Indramayu mendorong PKB Harus Mengusung Kadernya sebagai Bupati Indramayu pada Pilkada 2024.

Taman Monju Bandung Jadi Rekomendasi Mengisi Libur Nataru


Jajaran pengurus PDIP mendatangi kantor DPP PPP siang ini. Rombongan dipimpin langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Pantauan detikcom di Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (29/5/2023), Hasto dan rombongan tiba sekitar pukul 12.45 WIB. Selain Hasto, tampak pula Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, Said Abdullah dan Bambang Wuriyanto atau Bambang Pacul.

Hasto dan rombongan disambut langsung oleh Sekjen PPP Arwani Thomafi, Waketum PPP Amir Uskara dan Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi. Mereka tampak bersalaman. Pertemuan itu kemudian berlangsung tertutup.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan hari ini rombongan DPP PDIP akan menyambangi kantornya di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk tindaklanjut kerja sama antara PDIP dan PPP dalam pemenangan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

"Senin, 29 Mei pukul 12.30 WIB rencananya rombongan DPP PDIP yang dipimpin Sekjen Hasto Kristianto akan mendatangi DPP PPP untuk membicarakan tindaklanjut kerja sama politik kedua partai dalam Pemilu 2024," kata Awiek kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Awiek menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga akan menghadiri pertemuan itu. Adapun pembahasan kedua partai terkait konsolidasi dan kerangka tim pemenangan Ganjar.

"Mbak Puan hadir, salah satu yang akan dibahas terkait kerangka tim pemenangan Ganjar dan juga skema konsolidasi ke bawah. Termasuk juga koordinasi dan konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo yang sudah terbentuk," kata dia.


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari merespons pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana yang menyebut jika MK mengabulkan sistem pemilu coblos partai. Hasyim mengatakan sampai saat ini KPU masih menanti putusan MK yang sebenarnya.

"Apakah sudah putus apa belum, KPU pegangannya nanti sudah ada putusan MK dibacakan, karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wallahualam, kita nggak tahu," ujar Hasyim di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

"Tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana saya kira teman-teman media bisa konfirmasi ke pihak yang menyampaikan itu," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Hasyim menuturkan KPU terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi tersebut. Dia menyebut penyebar informasi itu yang dinilai dapat memberikan klarifikasi.

"Saya kira yang tahu yang bersangkutan yang menyatakan itu di publik, sehingga supaya fair, supaya clear, teman-teman bisa menanyakan kepada yang membuat pernyataan itu," tuturnya.

Sebelumnya, Denny mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat Denny?

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Mahfud Pastikan ke MK

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan dirinya sudah bertanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Mahfud mengatakan MK menyatakan putusan belum diketok.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi sudah diputuskan sekian, enam banding tiga, lima banding empat dan sebagainya itu belum ada," ujar Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Lihat juga Video: PDIP Singgung Rahasia Negara Bisa Bocor soal Pemilu Coblos Partai

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara soal rumor putusan MK yang akan mengubah sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Menurut Jimly, sumber rumor tersebut yaitu Denny Indrayana layak dijatuhi sanksi.

"Seharusnya orang luar tidak membuat konklusi sebelum perkara tuntas disidang. Rumor bukan fakta," kata Jimly kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Jimly menyayangkan Denny dalam kapasitasnya sampai bisa menyatakan hal itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lagi pula, jika pun benar, Deny Indrayana sebagai pengacara mesti tahu ini rahasia, maka dia pantas disanksi," tegas Jimly.

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat Denny?

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud Md menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

"Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @mohmahfudmd.

Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ucap Mahfud.

Saksikan juga Sudut Pandang: Menelisik Kisah Klasik ART

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md meminta polisi menyelidiki sumber informasi terkait klaim Denny Indrayana yang menyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji klaim Denny itu.

"Tentunya, kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar dari pemberitaan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan sesuai dengan arahan beliau untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi," kata Jenderal Sigit seusai Rakor Sinergitas Stabilitas Pemilu di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023).

Sigit mengatakan saat ini pihaknya tengah menggelar rapat untuk menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan Polri menanggapi sumber informasi Denny Indrayana tersebut. Sigit menyebut bila ada peristiwa pidana, pihaknya akan mengambil langkah selanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya, kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kita laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas. Tentunya, kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah lebih lanjut," kata Sigit.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga Sudut Pandang: Menelisik Kisah Klasik ART

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy (Rommy) usul cawapres Ganjar Pranowo salah satunya berwajah Islam moderat. Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Rommy itu.

Menurut Said, usulan Rommy persis seperti keinginan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Berbagai pertimbangan itu sudah menjadi pertimbangan juga oleh PDI Perjuangan, bahwa bagi PDIP, Islam moderat, kita semua Islam Indonesia, yang berkepribadian Indonesia itu sudah menjadi pertimbangan bagi Ibu Ketua Umum (Megawati). Sehingga apa yang disampaikan kawan kita, saudara Rommy, persis sama dengan keinginan Ibu Ketum dan DPP PDIP," tutur Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023) dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Said memaparkan beberapa ormas Islam yang dinilai sebagai ahlussunnah wal jama'ah. Menurut Said, PDIP tak hanya membidik ke salah satu ormas seperti NU, melainkan juga dari Muhammadiyah dan lainnya.

"Kalau Islam moderat di kita itu kan ahlussunnah wal jama'ah, ahlu sunnah kita itu pastilah biasanya NU, Muhammadiyah, Al Washliyah itu kan moderat semua. Kita tidak membidik pada satu organisasi," kata Said.

"Sebab kalau kemudian kawan-kawan menggiring saya 'Pak, yang moderat yang NU', lah Muhammadiyah juga moderat, Washliyah juga moderat, Wathaniyah juga moderat, itu kan Islam Islam moderat yang ada, yang sudah berkembang di kita," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut partainya masih membahas sejumlah nama yang akan diusulkan jadi cawapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Rommy mengatakan PPP menyodorkan empat kriteria dalam mempertimbangkan cawapres tersebut, yakni sosok berwajah Islam moderat, punya modal sosial, politik, hingga logistik.

Memiliki wajah Islam moderat menurut Rommy menjadi pertimbangan pokok. Hal itu guna mengawal moderasi beragama di tengah beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia.

Menanti Sosok Cawapres Pendamping Ganjar Pranowo


Mahkamah Konstitusi (MK) buka suara soal pernyataan Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Juru bicara MK, Fajar Laksono, menegaskan klaim Denny itu tidak benar.

"Ya saya akan tanyakan ke hang bersangkutan. Tapi itu tadi, alurnya begitu, penyerahan kesimpulan, baru akan dibahas," kata Fajar pada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2023).

"Nah, bagaimana mungkin bocor atau apa, kalau itu saja belum dibahas. Silakan tanyakan pihak yang bersangkutan," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fajar mengatakan pihaknya akan membahas persoalan tersebut dalam lingkup internal MK. Pihaknya juga belum memastikan akan memanggil Denny Indrayana atau tidak dalam masalah ini, yang jelas, MK masih membahas kasus ini.

"Ya tentu kami sudah membaca, sudah mencermati pertimbangan hari ini. Bukan tidak mungkin akan ditempuh langkah-langkah. Tapi akan dibahas lebih dulu secara internal, kira-kira langkah-langkah apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil 'dicopet', istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Di sisi lain, Fajar Laksono mengaku belum tahu ada informasi yang menyebut hasil putusan Pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup. Pun soal adanya dissenting opinion, Fajar menjawab serupa.

"Saya belum tahu. (Soal dissenting opinion) Saya nggak tahu juga," ujar Fajar saat dihubungi terpisah.

Simak Video 'Denny Indrayana Cerita Mau Dukung Anies Capres ke Mahfud Md':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam RI, Mahfud Md menjawab isu terkait Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan sistem Pemilu 2024 dilakukan secara proporsional tertutup.


Menko Polhukam Mahfud Md berbicara soal penyelamatan pilot Susi Air Captain Philip Mark Mehterrs yang disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Mahfud menegaskan apapun taruhannya tidak boleh melibatkan dunia internasional dalam pembebasan Captain Philip.

Hal itu disampaikan Mahfud Md dalam rapat koordinasi sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024 di Hotel Westin Jakarta, Senin (29/5/2023). Mahfud mengatakan kondisi keamanan di Papua menjadi pembahasan dalam rapat ini terutama soal penyanderaan pilot Susi Air.

"Terkait kondisi keamanan di Papua salah satu hal yang perlu dicatat penting, sekarang ini, sedang terjadi, isunya kasusnya penyanderaan pilot Susi Air, itu ya kita tangani sendiri secara internal. Kita kebijakannya tidak boleh melibatkan negara lain dan ini internal kita dan kita bisa lakukan itu, apapun taruhannya tidak boleh masuk dunia internasional di situ," kata Mahfud Md.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan upaya bantuan atau campur tangan dari dunia internasional harus ditolak. Mahfud menyebut bila hal itu dilakukan akan merembet hingga sampai ke PBB.

"Karena kalau itu diiyakan nanti akan merembet tuh ke PBB ke mana ternyata ada ini ada itu, sehingga kita tolak setiap upaya campur tangan internasional yang disodorkan oleh LSM oleh LSM internasional," kata Mahfud.

Seperti diketahui, Pilot Susi Air Captain Philip masih disandera sejak Februari lalu. Kabar terbaru, beredar video KKB di wilayah Papua mengancam akan menembak Captain Philip, jika tuntutan mereka untuk dimulainya pembicaraan soal kemerdekaan Papua tidak juga dipatuhi. KKB memberi waktu dua bulan agar tuntutan itu dikabulkan.

Philip Mark Mehrtens disandera oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak 7 Februari lalu, sesaat setelah dia mendaratkan pesawatnya di lapangan terbang Paro. Egianus Kogoya dan kelompoknya juga membakar pesawat yang dikemudikan Mehrtens.

Dalam video yang baru saja dirilis, seperti dilansir Reuters, Sabtu (27/5), Mehrtens yang terlihat kurus tampak memegang bendera Bintang Kejora yang dilarang dan dikelilingi oleh para anggota KKB yang menenteng senapan serbu.

Mehrtens terlihat berbicara ke arah kamera, dengan mengatakan para separatis menginginkan negara-negara lainnya, selain Indonesia, untuk terlibat dalam dialog soal kemerdekaan Papua.

"Jika itu tidak terjadi dalam dua bulan, maka mereka mengatakan mereka akan menambak saya," ucap Mehrtens dalam video tersebut.

Laporan Reuters menyebut video itu dibagikan oleh juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Operasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Sebby Sambom, dan telah diverifikasi oleh Deka Anwar, seorang analis pada Institut Analisis Kebijakan Konflik (IPAC).

Menanggapi video itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru menyatakan pihaknya telah mengetahui keberadaan foto dan video yang beredar.

"Kami melakukan semua hal yang kami mampu untuk mengamankan resolusi damai dan pembebasan Tuan Mehrtens dengan aman," tegas juru bicara tersebut dalam pernyataan via email kepada Reuters pada Sabtu (27/5) waktu setempat.

Sementara itu, menurut Reuters, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksda Julius Widjojono menyatakan pada Sabtu (27/5) waktu setempat bahwa TNI akan terus melakukan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi.

Simak Video 'KKB Ancam Tembak Pilot Susi Air Jika Tak Ada Dialog Papua Merdeka':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam RI, Mahfud Md mengatakan Pemilu hampir dipastikan dapat diselenggarakan di tahun 2024. Apa alasan Mahfud mengatakan hampir?


Ketua DPP PDIP Said Abdullah menanggapi pernyataan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy (Rommy), yang mempertimbangkan Cawapres Ganjar Pranowo salah satunya berwajah Islam moderat. Said menyebut kriteria itu juga sejalan dengan keinginan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan pimpinan pengurus partai.

"Berbagai pertimbangan itu sudah menjadi pertimbangan juga oleh PDI Perjuangan, bahwa bagi PDIP, Islam moderat, kita semua Islam Indonesia, yang berkepribadian Indonesia itu sudah menjadi pertimbangan bagi ibu ketua umum (Megawati). Sehingga apa yang disampaikan kawan kita, saudara Rommy, persis sama dengan keinginan ibu ketum dan DPP PDIP," tutur Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Said menjabarkan beberapa organisasi masyarakat yang dinilai sebagai Ahlussunnah wal Jama'ah. Menurut Said, PDIP tak hanya membidik ke salah satu ormas seperti NU, melainkan juga membuka sosok dari organisasi yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau Islam moderat di kita itu kan Ahlussunnah wal Jama'ah, ahlu sunnah kita itu pastilah biasanya NU, Muhammadiyah, Al Washliyah itu kan moderat semua. kita tidak membidik pada satu organisasi," tutur Said.

"Sebab kalau kemudian kawan-kawan menggiring saya 'pak, yang moderat yang NU' lah Muhammadiyah juga moderat, Washliyah juga moderat, Wathaniyah juga moderat, itu kan Islam Islam moderat yang ada, yang sudah berkembang di kita," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy (Rommy) menyebut partainya masih menimang-nimang sejumlah nama untuk diusulkan jadi cawapres Ganjar Pranowo. Rommy mengatakan PPP menyodorkan 4 kriteria dalam mempertimbangkan cawapres tersebut, yakni sosok berwajah Islam moderat serta punya modal sosial, politik, hingga logistik.

"Sampai saat ini, PPP masih menimang-nimang sejumlah nama sebagai bakal cawapres Ganjar Pranowo. Ada beberapa modal, 4 sehat 5 sempurna, yang menjadi pertimbangan PPP mengajukan nama yang nantinya akan dibahas, yaitu, sosok berwajah Islam moderat yang memiliki modal sosial, modal politik, modal elektoral, dan menjadi sempurna jika ada modal logistik," kata Rommy dalam keterangan tertulisnya, Minggu (28/5).

Memiliki wajah Islam moderat menurut Rommy menjadi pertimbangan pokok. Hal itu guna mengawal moderasi beragama di tengah beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia.

"Terlebih, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia selalu menjadi sasaran laboratorium dakwah seluruh aliran Islam yang ada di dunia baik yang berorientasi politik seperti Hizbut Tahrir yang mengusung khilafah atau Ikhwanul Muslimin yang mendominasi politik Timur Tengah, maupun yang semata-mata berorientasi dakwah seperti Jamaah Tabligh, Salafi, Wahabi, Syiah, Ahmadiyah, dll. Moderasi beragama berbasis Ketuhanan Yang Maha Esa adalah kunci agar NKRI tetap rekat sebagai bangsa," ujarnya.

Modal sosial juga menjadi penting dalam pertimbangan cawapres bagi Rommy. Menurutnya sosok cawapres harus bersih dan sudah nyata berpengalaman dalam pemerintahan, bukan seorang yang masih belajar dan mencoba-coba.

"Modal sosial, adalah rekam jejak, pengalaman, dan jaringan. PPP menimang setiap anak bangsa yang jujur dan bersih serta memiliki pengalaman di pemerintahan di tingkatan manapun untuk menjadi cawapres. Presiden dan Wapres akan memimpin 280 juta rakyat Indonesia, sepatutnyalah ia warga negara terpilih yang bersih dan sudah nyata berpengalaman dalam pemerintahan, bukan seorang yang masih belajar dan mencoba-coba. Jaringan baik berupa keormasan atau fan base merupakan faktor strategis yang cepat dapat mengerek elektabilitas manakala ybs saat ini belum terpotret oleh survey opini publik," ucapnya.

Begitu juga dengan modal politik, sosok cawapres yang ideal menurutnya adalah yang diterima oleh seluruh parpol pengusung. Rommy lantas mengungkap parpol pengusung Ganjar nantinya akan terus bertambah, tidak hanya PDIP dan PPP.

"Modal politik, adalah akseptabilitas yang bersangkutan di antara seluruh parpol pengusung, karena UUD 1945 telah memberikan hak konstitusional pengusungan capres-cawapres HANYA kepada parpol. Saat ini pengusung mas Ganjar baru PDIP dan PPP. Insyaallah masih akan bertambah lagi parpol parlemen dan non parlemen yang akan bergabung. Bakal cawapres haruslah pribadi yang bisa diterima seluruh parpol," ucapnya.

Rommy menyebut modal elektoral juga menjadi pertimbangan partainya menentukan cawapres. Elektoral yang dimaksud tidak harus tokoh terus menduduki puncak survei.

"Modal elektoral, menjadi sangat utama di tengah pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat. Tak bisa dipungkiri, rakyat akan sulit memilih sosok yang tak mereka kenal. Karenanya popularitas dan elektabilitas menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh PPP untuk diajukan namanya. Elektabiltas ini tidak harus berarti memuncaki klasemen survey, karena masih ada 8 bulan ke depan untuk mengerek yang bersangkutan sampai Pemilu," ujarnya.


Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku bingung dengan pernyataan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana jika MK mengabulkan sistem pemilu coblos partai. Said mempertanyakan bagaimana hal krusial seperti itu bisa dibocorkan dari seorang pakar hukum.

"Saya nggak tahu ini rahasia negara bisa bocor. Itu kan rahasia negara yang tidak boleh dibocorkan bahkan sekelas Denny yang ahli hukum sekalipun tidak boleh membocorkan ke publik. Ya, saya yang awam bukan ahli hukum kan kebingungan," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Said mengatakan pernyataan Denny juga belum tentu benar adanya, bahkan ia menilai hal itu tak bisa dikonfirmasi. Ia menyebut klaim seperti itu hanya membuat spekulasi dan kegaduhan di publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau yang ahli hukum sudah tahu itu dokumen rahasia negara diumumkan ke publik itu pun benar dan tidaknya kita kan tidak bisa mengonfirmasi balik. Yang kita tahu itu rahasia, dokumen negara lah kok bisa bocor," kata Said.

"Kemudian pertanyaannya oh iya bocor, pertanyaan berikutnya benar atau tidak sehingga hanya menimbulkan kegaduhan dan spekulasi yang tidak pada tempatnya, tidak proporsional lah," sambungnya.

Ia menilai spekulasi semacam itu hanya menghabiskan energi. Ia menyayangkan pernyataan demikian dikeluarkan oleh sosok Denny.

"Menghabiskan energi kita semua, cuma perang urat saraf terus menerus, yang mau didapat publik apa? Publik nggak dapat apa-apa dari semua pernyataan yang seperti itu," ungkap Said.

"Katanya itu kita suruh taat, suruh menunggu, apapun yang diputuskan kita akan ikut. Ya belum diputuskan sudah bikin spekulasi, yang bikin spekulasi pakar hukum, lah kita kebingungan juga eh," kata dia.

PDIP tak ingin berandai-andai dengan hasil keputusan MK nanti. Pihaknya tak mau mendahului proses yang tengah berjalan.

"No comment lah orang belum diputuskan MK kok bagaimana kita mendahului dan menduga-duga itu kerepotan sendiri bagi kita. Karena ketika menduga-duga kemudian muncul sangka berikutnya, itu yang saya sungguh-sungguh ingin menghindari tidak maulah, kita," kata Said.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengungkap informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan pemilu proporsional terbuka. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Mahfud Pastikan ke MK

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan dirinya sudah bertanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Mahfud mengatakan MK menyatakan putusan belum diketok.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi sudah diputuskan sekian, enam banding tiga, lima banding empat dan sebagainya itu belum ada," ujar Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Simak Video 'Denny Indrayana Cerita Mau Dukung Anies Capres ke Mahfud Md':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyambut pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) sampai saat ini belum memutuskan sistem Pemilu 2024. Sahroni mewanti-wanti jika Pemilu 2024 dilakukan secara tertutup atau hanya mencoblos gambar partai maka akan terjadi kemunduran demokrasi.

"Saya harap Pak Mahfud yang sangat senior tentang lembaga hukum mestinya pemilu yang akan datang ini adalah tetap sama seperti sebelumnya, proporsional terbuka. Kalau sampai tertutup maka menjadi kemunduran demokrasi kita," kata Sahroni kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Sahroni menjelaskan pemilu porporsional tertutup merupakan bentuk kemunduran demokrasi lantaran mempengaruhi cara masyarakat melakukan pemilihan umum. Dia menyebut masyarakat jadi tidak bisa memilih secara langsung perwakilannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Demokrasi menjadi mundur kalau diterapkan coblos partai saja, masyarakat tidak memilih secara langsung perwakilan dapilnya, ini menjadi kemunduran berdemokrasi," ujar dia.

Lebih lanjut, Bendum DPP Partai NasDem ini juga meyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan sosok yang selalu berpikiran maju. Dia menyebut Jokowi pasti memperjuangkan demokrasi yang lebih maju ke depannya.

"Negara kita negara maju, berpikiran juga harus terus maju ke depannya. Pak Presiden itu Bapak yang memilki demokrasi berkemajuan yang pasti akan lebih hebat ke depannya," tuturnya.

Kemudian, Sahroni juga mengingatkan Mantan Wamenkumham Denny Indrayana juga harus bisa membuktikan pernyataannya. Dia menyebut Denny Indrayana bisa dijerat hukum jika pernyataannya soal MK putuskan pemilu porporsional tertutup tidak terbukti nantinya.

"Kalau Denny Indrayana memberikan informasi sesat, maka hukum yang berlaku akan menjeratnya, tapi semua itu yang bisa lakukan hanya kepolisian yang tahu apakah Denny salah apa tidak," ujar dia.

Pernyataan Mahfud

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan dirinya sudah bertanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Mahfud mengatakan MK menyatakan putusan belum diketok.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi sudah diputuskan sekian, enam banding tiga, lima banding empat dan sebagainya itu belum ada," ujar Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5).

Mahfud mengatakan teknis sistem terbuka dan tertutup tak jauh berbeda bagi penyelenggara Pemilu. Dia juga mengatakan surat suara belum dicetak oleh KPU.

"Masalah sistem pemilu, apakah akan terbuka atau akan tertutup, mungkin dalam seminggu ke depan MK sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu apakah terbuka atau tertutup," kata dia.

Simak juga Video: PDIP Singgung Rahasia Negara Bisa Bocor soal Pemilu Coblos Partai

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyebut dirinya sering menyapa masyarakat secara langsung dan menyebut tak hanya pencitraan dengan lari pagi berujung selfie yang kemudian diposting di media sosial. Bacapres PDIP Ganjar Pranowo yang dikenal sering mengunggah aktivitas lari pagi di media sosial, merespons pernyataan Anies tersebut.

Dilansir detikNews, pernyataan Anies itu diutarakan di acara relawan bertajuk 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Anies bercerita ketika dirinya mengunjungi daerah pelosok dan mengklaim dirinya datang tanpa ada kamera maupun media.

"Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, lalu masuk ke suatu tempat, masuk ke sebuah warung tahu-tahu yang punya warung ngelihatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Karena kan di pelosok, jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat saya mendengar cerita mereka," kata Anies dalam pidatonya, Minggu (21/5).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan di-posting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto," tambah Anies yang sontak disambut riuh seisi ruangan.

Ganjar pun merespons pernyataan Anies Baswedan itu. Gubernur Jawa Tengah ini mengaku tak merasa tersindir.

"Nggak (tersindir)," kata Ganjar usai berlari di Alun-alun Kota Serang, Banten, Minggu (28/5/2023).

Ganjar lantas menjawab sindiran itu dengan menunjukkan kaus yang dipakainya. Diketahui kaus Ganjar bertuliskan 'Kalau Mau Sehat, Ayo Olahraga.

"Jawabannya di kaus ini, biar semuanya sehat," katanya.

Lebih lanjut, Ganjar merasa antusias berolahraga bersama warga Banten. Dia mengatakan olahraga merupakan investasi untuk tubuh.

"Yang antusias saya, bukan masyarakat. Karena sebenarnya di Serang di Banten kita tadi bangun pagi mulai di hotel, sampai ke sini, lumayan ya. Ternyata masyarakat di Serang Banten semua suka olahraga. Yang penting itu," ungkap dia.

"Jadi kalau mau sehat kita olahraga. Jadi Kita senang karena olahraga sangat memasyarakat, itu investasi loh, investasi kita menjaga badan kita sehat," imbuh Ganjar.

Simak juga Video 'Survei Populi: Ganjar Dianggap Paling Mampu Lanjutkan Kinerja Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemilihan umum (Pemilu) dipastikan akan berlangsung tahun 2024. Mahfud mengatakan Pemilu 2024 akan digelar dalaam waktu 10 bulan ke depan.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden tentang beberapa hal terutama terkait dengan akan dilaksanakannya pemilu tahun 2024 beserta isu-isu lain yang mungkin sensitif untuk mempengaruhi pemilihan umum, hampir dapat dipastikan pemilu akan diselenggarakan tahun 2024, yang itu berarti kira-kira kurang 10 bulan dari sekarang, 10 atau 9 bulan," ujar Mahfud dalam acara Rapat Jaga Stabilitas Politik Pemilu 2024, Jakarta, Senin (29/5/2023).

Mahfud mengatakan hampir 100 persen Pemilu 2024 akan diselenggarakan. Mahfud menjelaskan rencana kerja pemilu 2024 sebenarnya sudah hampir rampung, namun KPU masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa saya katakan hampir 100 persen, artinya itu sebenarnya pemilunya sudah pasti tahun 2024 tetapi masih ada beberapa isu krusial yang kita tunggu, misalnya masalah sistem pemilu, apakah akan terbuka atau tertutup, mungkin dalam seminggu ke depan Mahkamah Konstitusi akan mengeluarkan vonisnya tentang itu, apakah terbuka atau tertutup," ucap Mahfud.

Mahfud menyebut KPU hingga saat ini belum mencetak surat suara karena menunggu putusan MK. Mahfud dalam kesempatan ini juga bicara tentang sistem pemilu, menurutnya, secara teknis proporsional terbuka dan tertutup sama saja.

"Tetapi kalau secara teknis, bagi penyelenggara pemilu, terbuka atau tertutup sama saja, karena kalau terbuka itu ya tinggal tentukan kalau jadi anggota DPR nomor yang paling banyak suaranya, misalnya no urut berapapun kalau paling banyak suaranya itu yang jadi anggota DPR seperti yang sekarang ini berlaku. Kalau sistem tertutup tinggal menentukan no urut, sekarang nomor urut parpol belum daftar juga, misal nomor 1 Pak Mahfud, nomor 2 Pak Yudo Margono, nomor 3 Pak Listyo Sigit, nomor empat dan seterusnya, kalau dapat kursi 2, ya no 1 dan 2, yang jadi, secarta teknis memang mudah karena memang KPU sampai saat ini belum mencetak surat suara," jelas Mahfud.


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan dirinya sudah bertanya ke Mahkamah Konstitusi (MK) soal rumor pencoblosan Pemilu 2024 dilakukan dengan mencoblos gambar partai atau proporsional tertutup. Mahfud mengatakan MK menyatakan putusan belum diketok.

"Sudah beredar isu di luar bahwa sudah ada putusan dan sebagainya, saya tadi memastikan ke MK, apa betul sudah diputuskan? Belum, itu hanya analisis orang luar yang mungkin hanya melihat sikap-sikap para hakim MK lalu dianalisis sendiri, tapi sidangnya sendiri secara tertutup baru dilakukan besok lusa, jadi belum ada keputusan resmi sudah diputuskan sekian, enam banding tiga, lima banding empat dan sebagainya itu belum ada," ujar Mahfud dalam rapat bersama Polri dan TNI di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).

Mahfud mengatakan teknis sistem terbuka dan tertutup tak jauh berbeda bagi penyelenggara Pemilu. Dia juga mengatakan surat suara belum dicetak oleh KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masalah sistem pemilu, apakah akan terbuka atau akan tertutup, mungkin dalam seminggu ke depan MK sudah mengeluarkan vonisnya tentang itu apakah terbuka atau tertutup," kata

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5).

Dari mana informasi itu didapat Denny?

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Di sisi lain, Juru Bicara (Jubir) MK Fajar Laksono mengaku belum tahu ada informasi yang menyebut hasil putusan pemilu 2024 kembali ke proporsional tertutup. Pun soal adanya dissenting opinion, Fajar menjawab serupa.

"Saya belum tahu. (Soal dissenting opinion) Saya nggak tahu juga," ujar Fajar Laksono saat dihubungi terpisah.

Simak Video 'Mahfud soal Sistem Pemilu 2024: Belum Ada Keputusan':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md menggelar rapat koordinasi bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Rapat ini membahas sinergitas pemerintah dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Pantauan detikcom, rapat ini digelar di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023). Mahfud beserta Sigit dan Yudo nampak sudah hadir di lokasi.

Selain Panglima TNI dan Kapolri, acara ini juga diikuti oleh para perwira tinggi kedua lembaga negara tersebut. Rapat koordinasi ini digelar secara terbuka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya acara dilanjutkan pengarahan dari Mahfud Md selaku Menko Polhukam.

Mahfud langsung menjelaskan posisi TNI-Polri pada gelaran Pemilu 2024. Dia menyebut TNI-Polri ditujukkan untuk menerapkan politik hukum.

"Saya ingin mulai, di mana peran posisi TNI dan Polri di dalam keseluruhan masalah yang akan kita hadapi ini? Tentu kita sudah tahu secara konstitusional, tapi mari kita ambil beberapa hal," ucap Mahfud saat bicara dalam rakor.

"Kita punya tujuan negara sebagai landasan dan bingkai kerja kita, bingkai kerja TNI Polri, sehingga di sini dikatakan peran lembaga negara dan institusi-institusi pemerintah, termasuk TNI-Polri harus ditujukkan untuk menerapkan politik hukum. Politik hukum itu bukan politisasi hukum," lanjutnya.


Berbagai isu berkembang terkait dengan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat. Bahkan spekulasi mengenai hasil putusan itu pun mulai dilontarkan beberapa pihak termasuk Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhonoyo dan juga Denny Indrayana.

Mahkamah Agung (MA) pun akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai isu tersebut. Berikut pernyataan MA.

"Berdasarkan Sistem informasi Administrasi Perkara di MA itu tanggal distribusi masih kosong, dan majelisnya masih kosong, alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa ditebak-tebak? Tunggu saja proses bisnis di MA terkait perkara itu," kata juru bicara MA, Suharto, kepada wartawan, Senin (29/5/2023) dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suharto menyampaikan MA akan memproses PK tersebut sesuai aturan di kepaniteraan hingga divonis majelis.

"Nanti setelah distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari dan tanggal persidangan," beber Suharto.

MA memastikan putusan diketok berdasarkan fakta sidang. Dia menekankan vonis bukan berdasarkan opini masyarakat.

"Yang pasti bahwa majelisnya belum ditunjuk dan belum sidang. Majelis memutus berdasarkan berkas perkara yang dibacanya," pungkas Suharto.

Seperti diketahui, Denny Indrayana menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khawatir Partai Demokrat benar-benar akan diambil alih imbas Peninjauan Kembali (PK) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Jika Demokrat dihalangi ikut Pemilu 2024, hal ini jadi kabar buruk.

"Berkaitan dengan PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," kata SBY melalui Twitter-nya, Minggu (28/5).

MA Tolak PK Moeldoko soal Demokrat, AHY-Ibas Merayakannya!


Mahkamah Agung (MA) menanggapi berbagai isu soal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko soal kepengurusan Partai Demokrat. Spekulasi hasil putusan sebelumnya dilontarkan oleh Denny Indrayana dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa kata MA?

"Berdasarkan Sistem informasi Administrasi Perkara di MA itu tanggal distribusi masih kosong, dan majelisnya masih kosong, alias belum ada. Bagaimana mungkin putusannya bisa ditebak-tebak? Tunggu saja proses bisnis di MA terkait perkara itu," kata juru bicara MA, Suharto, kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

MA menyampaikan akan memproses PK tersebut sesuai aturan di kepaniteraan hingga divonis majelis."Nanti setelah distribusi terisi tanggalnya dan ada ditetapkan majelisnya, maka majelis mempelajari berkasnya dan menetapkan hari dan tanggal persidangan," terang Suharto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MA memastikan putusan diketok berdasarkan fakta sidang. Dia menekankan vonis bukan berdasarkan opini masyarakat.

"Yang pasti bahwa majelisnya belum ditunjuk dan belum sidang. Majelis memutus berdasarkan berkas perkara yang dibacanya," pungkas Suharto.

Untuk diketahui, Denny Indrayana menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khawatir Partai Demokrat benar-benar akan diambil alih imbas Peninjauan Kembali (PK) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Jika Demokrat dihalangi ikut Pemilu 2024, hal ini jadi kabar buruk.

"Berkaitan dengan PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," kata SBY melalui Twitter-nya, Minggu (28/5).

Simak Video 'Soal PK Moeldoko, SBY: Serius Demokrat Akan Diambil Alih?':

[Gambas:Video 20detik]


Eksistensi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) kini dipertanyakan sebab PPP sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo dan Golkar yang makin intens dengan PKB. Melihat kondisi ini, Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana berpandangan kalau KIB bisa saja akan bubar.

"Mungkin saja potensi bubar," kata Aditya kepada wartawan, Minggu (28/5/2023) malam.

Namun menurutnya, kondisi perpolitikan saat ini masih dinamis. Bahkan menurutnya, jika KIB tidak bubar, bisa juga memunculkan koalisi yang lebih besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi skenario di antara parpol untuk bergabung menjadi dua, tiga, atau empat paslon masih bisa terjadi karena situasinya masih sangat dinamis hingga saat ini," ujarnya.

"Mungkin saja Golkar akan memisahkan diri dari KIB atau mungkin saja nanti akan terbentuk koalisi yang lebih besar sehingga mereka malah berkumpul kembali. Jadi apapun saat ini masih mungkin terjadi," lanjutnya.

Aditya lantas menyebut kemungkinan 4 poros yang terjadi. Di antaranya PDIP-PPP-Hanura-PSI, Gerindra-PKB-Golkar, PD-Nasdem-PKS, dan Golkar-PAN. Dia menilai pergeseran koalisi masih bisa terjadi karena parpol yang masih berharap endorsemen Jokowi.

"Ya pergeseran-pergeseran di dalam koalisi bisa terjadi karena memang arahnya parpol berharap juga mendapatkan endorsement Jokowi dalam menentukan pilihan berkoalisi," ujarnya.

Aditya menilai saat ini Jokowi terkesan menunjukkan keberpihakan ke sejumlah tokoh. Hal itu bisa saja menunjukkan ke elite politik kalau Jokowi punya posisi untuk menentukan calon yang bisa dipertimbangkan.

"Setelah penetapan capres Ganjar Pranowo oleh PDIP, publik berasumsi bahwa langkah politik Presiden benar2 sejalan dengan apa yang diputuskan oleh partai yang menaunginya yaitu PDIP. Namun, belakangan asumsi ini malah tidak sepenuhnya tepat karena Presiden Jokowi menunjukkan adanya keberpihakan dukungan pilihan politiknya tidak hanya kepada Ganjar, melainkan juga kepada Prabowo ataupun calon wakil presiden potensial lainnya seperti Airlangga Hartarto, Erick Tohir, Sandiaga Uno dll. Artinya, Presiden Jokowi memang sedang menunjukkan kepada elite partai dan juga kepada publik bahwa ia memiliki posisi politik di beberapa calon yang perlu dijadikan pertimbangan untuk dapat dipilih," ujarnya.

Aditya mengatakan dengan Jokowi yang memposisikan diri seperti itu, maka elite partai politik akan berpikir kalau restu Jokowi menjadi pertimbangan penting dalam rancang bangun arah koalisi partai. Hal ini juga ada kaitannya dengan strategi partai dalam kontribusi di pemerintahan berikutnya.

"Adanya harapan efek elektoral dari endorsement presiden yang dapat dimobilisasi. Berbagai data survei menyebutkan ada potensi tersebut, meskipun saya masih meragukan hal tersebut akan sepenuhnya diikuti oleh suara pemilih karena tentu pemilih memperhatikan sosok figur dan partai yang diusung. Sehingga tidak sepenuhnya pemilih akan merespon pilihan Pak Jokowi, apalagi pilihan tersebut tidak tunggal," ujarnya

Simak juga Video 'Golkar-PAN Akan Bertemu, Bahas soal KIB Atau Poros Keempat':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapatkan informasi perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai. Putusan itu disebut Denny diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antar-hakim yang menangani.

Denny yang kini berprofesi sebagai advokat itu juga menggulirkan isu soal perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cuitan Denny itu pun seketika menuai sorotan. Tak terkecuali Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md. Mantan Ketua MK itu menilai informasi dari Denny bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara.

"Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," tulis Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Minggu (28/5/2023).

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," tambah Mahfud.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun menanggapi klaim Denny Indrayana. SBY menyiratkan kekhawatiran akan timbulnya chaos atau kekacauan politik, jika informasi Denny benar-benar menjadi fakta.

"Prof Denny Indrayana adalah mantan Wamenkumham & ahli hukum yang kredibel. Karenanya, saya tergerak berikan tanggapan tentang sistem pemilu yang akan diputus MK & PK Moeldoko di MA yang ramai diisukan Partai Demokrat bakal dikalahkan & diambil alih oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko," imbuh Presiden ke-6 RI itu.

"Apakah ada kegentingan & kedaruratan sehingga sistem pemilu diganti ketika proses pemilu sudah dimulai? Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan 'chaos' politik," beber SBY.

Selain isu perubahan sistem pemilu, Detik Pagi edisi Senin (29/5/2023) juga akan mengulas sejumlah persoalan publik lain, diantaranya mengenai pertanyaan detikers; apakah selingkuhan dapat mempidanakan istri sah jika dipukul?, serta

bahaya polusi udara yang belakangan cukup pekat menyelimuti kota Jakarta.

Dari dunia lifestyle lainnya akan hadir berita keseruan konser Suga BTS, fakta unik Street Food, hingga rekomendasi series yang bisa kamu tonton bersama keluarga saat liburan.

Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, Detik Pagi tayang langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, detikers bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan hari ini rombongan DPP PDIP akan menyambangi kantornya di Jalan Pangeran Diponegoro, Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk tindaklanjut kerja sama antara PDIP dan PPP dalam pemenangan bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

"Senin, 29 Mei pukul 12.30 WIB rencananya rombongan DPP PDIP yang dipimpin Sekjen Hasto Kristianto akan mendatangi DPP PPP untuk membicarakan tindaklanjut kerja sama politik kedua partai dalam Pemilu 2024," kata Awiek kepada wartawan, Senin (29/5/2023).

Awiek menyebut Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga akan menghadiri pertemuan itu. Adapun pembahasan kedua partai terkait konsolidasi dan kerangka tim pemenangan Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mbak Puan hadir, salah satu yang akan dibahas terkait kerangka tim pemenangan Ganjar dan juga skema konsolidasi ke bawah. Termasuk juga koordinasi dan konsolidasi relawan pemenangan Ganjar Pranowo yang sudah terbentuk," kata dia.

Menurut Awiek kerja sama memperkuat basis dukungan untuk masing-masing partai. Kedua partai yang berlatar belakang nasionalis dan Islam ini disebut saling melengkapi.

"Kerja sama ini saling memperkuat basis-basis konstituen kedua parpol yang berasal dari kultur berbeda. PDIP berlatarbelakang nasionalis, sementara PPP Islam. Sehingga bangunan kerjasama Nasionalis-Islam ini saling melengkapi," imbuhnya.

Simak juga Video 'Ditanya soal Partai, Sandiaga: Beberapa Minggu Atau Bulan Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]


Suhu persaingan para bakal calon presiden (bacapres) sudah mulai menghangat. Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan menyindir bacapres PDIP, Ganjar Pranowo soal lari. Ganjar pun membalas sindiran itu dengan kaos saat lari pagi.

Sindiran Anies itu diutarakan di acara relawan bertajuk 'Temu Kebangsaan Relawan Anies Baswedan' di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat. Anies awalnya bercerita ketika dirinya mengunjungi daerah pelosok dengan tujuan mengetahui kondisi masyarakatnya. Dia mengklaim dirinya datang tanpa ada kamera maupun media.

"Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, lalu masuk ke suatu tempat, masuk ke sebuah warung tahu-tahu yang punya warung ngelihatin aja. Ini seperti kenal tapi siapa gitu. Karena kan di pelosok, jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat saya mendengar cerita mereka," kata Anies dalam pidatonya, Minggu (21/5).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan di-posting di pagi hari. Bukan, saya bukan lari-lari untuk posting foto," tambah Anies yang sontak disambut riuh seisi ruangan.

Lihat juga Video 'Beda Jawaban Sandiaga Saat Ditanya Jadi Cawapres Ganjar dan Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Bagaimana tanggapan PDIP sebagai partai pengusung Ganjar? Baca halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno yakin Menparekraf Sandiaga Uno akan bergabung ke PPP usai keluar dari Gerindra. Menurutnya, Sandiaga akan sulit maju Pilpres 2024 jika bergabung ke PKS.

"Kalau melihat kecenderungan saat ini rasa-rasanya memang Sandi itu proporsional kepindahan jauh lebih memungkinkan ke PPP ketimbang ke PKS. pertama sejak awal memang keluarnya Sandi dari Gerindra itu dikaitkan dengan bergabungnya Sandi ke PPP yang dinilai akan memberikan karpet hijau kepada Sandi untuk bisa maju di 2024 minimal sebagai cawapres," kata Adi kepada wartawan, Minggu (28/5/2023) malam.

Adi menilai nama Sandiaga juga santer didorong PPP untuk menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Hal itu menjadi penegas kalau Sandiaga sudah punya jaminan maju Pilpres dari PPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua nama Sandi semakin santer dikaitkan untuk bisa mendampingi Ganjar Pranowo. Ini seakan menjadi penegas ketika PPP bergabung ke PDIP bahwa yang sangat mungkin akan didorong PPP adalah Sandi," ujarnya.

Adi menilai Sandiaga akan sulit maju di Pilpres jika gabung ke PKS. Sebab, akan ada penolakan dari partai di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) jika Sandiaga didorong jadi cawapres Anies Baswedan. Lagipula menurut Adi, Sandiaga yang berada di pemerintahan tidak memiliki kriteria yang dipertimbangkan KPP yakni perubahan.

"Kalau Sandi gabung ke PKS agak sulit posisi Sandi untuk mengincar posisi cawapres Anies, selain ada resistensi dengan Partai Demokrat dan memang Sandi itu lebih mewakili wajah pemerintah saat ini, Sandi juga tidak masuk dalam radar nama capres yang dipertimbangkan NasDem. Melihat argumen ini saya yakin Sandi melabuhkan politiknya ke PPP," ujarnya.

Adi menilai Sandiaga memiliki perhitungan yang matang terkait kepindahan partai itu. Dia menilai Sandiaga sudah yakin akan didorong PPP untuk menjadi cawapres mendampingi Ganjar, sehingga sudah memiliki jaminan untuk maju di Pilpres 2024.

"Sandi itu politisi yang cukup rasional, kalkulasi pasti matang, jadi pilihan meninggalkan Gerindra itu sudah dihitung betul. Kalau keluar Gerindra hanya sebatas keluar, hanya menjadi pemain politik yang bebas tanpa kalkulasi yang matang ya tidak akan dilakukan oleh Sandi. Satu satunya alasan Sandi keluar politik ya ada jaminan bahwa Sandi bisa maju di 2024. Partai itu ya PPP bukan yang lain," ucapnya.

Sandiaga Tentukan Sikap Sebelum Oktober

Manuver politik Sandiaga Uno masih abu-abu setelah keluar dari Partai Gerindra. Sandiaga mengatakan dirinya masih berhati-hati dalam menentukan kendaraan politiknya.

"Saya meyakini bahwa ini harus dipikirkan dengan penuh kehati-hatian. Jadi temen-temen mohon sabar," kata Sandiaga di Bandung, dilansir detikJabar, Sabtu (28/5/2023).

Namun, Sandiaga menyatakan dirinya bakal mengumumkan dirinya bergabung ke partai mana sebelum bulan Oktober. Diketahui, dirinya memiliki sinyal bergabung dengan PPP atau PKS.

"Mudah-mudahan dalam beberapa pekan, bulan ke depan yang pasti sebelum penentuan bulan Oktober ini akan saya sampaikan keputusannya," ujarnya.

Sandiaga juga mengungkapkan jika PPP dan PKS sama-sama membuka peluang bagi dirinya untuk bergabung. Namun dia menyebut jika dirinya lebih intens berkomunikasi dengan PPP.

Simak Video 'Ditanya soal Partai, Sandiaga: Beberapa Minggu Atau Bulan Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara PPP Donnie Tokan mengungkap saat ini Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) memang masih ada. Namun, sudah tidak lagi solid karena PPP sudah berbeda pilihan.

"Kan pandangan kita sampai saat ini KIB masih ada, kalau soal solid udah nggak dibilang solid karena kan PPP sudah ke Ganjar," kata Donnie kepada wartawan, Minggu (28/5/2023) malam.

Donnie mengatakan hasil rapimnas PPP yang mengusung Ganjar itu juga sudah disampaikan ke KIB. Namun, sampai saat ini belum ada respons apapun dari KIB. Dia menilai setiap anggota KIB memang masih menjalankan komunikasi politik masing-masing dengan partai lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lalu PPP menyampaikan hasil rapimnas itu kita udah ke Ganjar nih kalian mau ikut apa engga. Sampai hari ini kita belum mendapat konfirmasi apa-apa juga dari Golkar maupun PAN. Jadi konsep awalnya itu kan bagaimana masing-masing partai melakukan komunikasi politik dengan partai lain, kan dipersilakan saja. Lalu PPP menentukan pilihan ke Ganjar, sekarang KIB tinggal mereka memutuskan bagaimana kan gitu," ujarnya.

"Jadi kalau Golkar bangun komunikasi dengan Gerindra maupun PKB jadi wajar-wajar saja, sepanjang mereka belum mengumumkan kami masih berpikiran ya mana tau mereka gabung dengan PPP. Begitu juga dengan PAN kan dulu pernah menyatakan dukungan ke Ganjar-Erick ya silakan saja," ujarnya.

Donnie berharap kalaupun nanti KIB bubar karena beda pilihan, harus ada kesepakatan dari masing-masing ketum KIB. Dia mengatakan perlunya duduk bersama membahas kelanjutan KIB.

"Kalaupun memang nanti akan bubar karena pilihan yang beda, maka kita ingin juga pisahnya baik-baik, mari kita duduk diskusi," ucapnya.

Simak Video 'Ditanya soal Partai, Sandiaga: Beberapa Minggu Atau Bulan Diumumkan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan meresmikan kantor pusat koordinasi relawan Ganjar Pranowo. Peresmian dijadwalkan awal Juni 2023.

"Insyaallah tanggal 1 Juni, kantor pusat koordinasi relawan akan diresmikan oleh Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati," kata Basarah di Pandeglang, Banten, Minggu (28/5/2023).

Selain Megawati, Ganjar Pranowo, Puan Maharani hingga Prananda Prabowo juga dijadwalkan hadir. Menurut Basarah, saat ini di kantor relawan Ganjar sudah ada 650 organ relawan yang terverifikasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saat ini kami di kantor relawan Mas Ganjar, itu sudah 650 organ relawan yang terverifikasi, itu di luar relawan Pak Jokowi dan Ganjaris," ujar Ketua Tim Koordinasi Relawan Ganjar for President 2024 itu.

Lebih lanjut, Basarah mengatakan meski peserta pilpres adalah parpol, namun kedaulatan ada di tangan rakyat. Sebab itu, dia menyebut bersilaturahmi dengan para tokoh dan masyarakat perlu dilakukan.

"Jadi bertemunya kerja dan energi politik partai dan energi organ relawan, bagi kami, sebagai sesuatu keniscayaan. Meskipun pilpres menurut konstitusi pesertanya adalah parpol, tetapi karena kedaulatan rakyat itu berada di tangan rakyat, maka sinergitas antara kekuatan parpol dan rakyat yang dimanivestasikan lewat organ relawan itu akan bekerja beriringan," ucapnya.

Dia menyebut kerja itu dilaksanakan dengan prinsip kerja saling menghormati. Basarah optimis Ganjar diterima oleh masyarakat Banten.

"Dan alhamdulillah saya melihat pancaran mata dan hati yang terpancar lewat raut muka ketika Mas Ganjar bertemu relawan, PPP, alim ulama, termasuk organ relawan yang sudah masuk dan kami temui di beberapa event, Insyaallah penerimaan masyarakat Banten terhadap Mas Ganjar akan positif pada pilpres yang akan datang," imbuhnya.

Lihat juga Video 'PDIP: Megawati Bukti Jika Ketum Parpol Tak Harus Jadi Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo bercerita pernah disebut hanya pencitraan dan gubernur media sosial (medsos). Ganjar mengaku tak peduli, karena yang terpenting adalah mengurus rakyatnya.

"Saya juga pertama gitu kok dulu, sama tadi pencitraan gitu ya, 'ah Pak Ganjar ini politisi pencitraan' sama kayak tadi ngomong ya, 'itu mah gubernur medsos'," kata Ganjar dalam acara dialog dengan gen z dan kaum milenial di Tangerang, Banten, Minggu (28/5/2023).

"Rasanya gimana? Aku nggak peduli sama kamu, kamu mau ngomong apa aja, nggak aku urus, yang aku urus rakyatku," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar berpesan kepada gen z dan kaum milenial untuk menjadi diri sendiri. Menurutnya, bermain media sosial tidak salah tapi perlu ditambah skill dan pengetahuannya.

"Be your self. Kalau anda menjadi diri sendiri, tampilkan apa adanya, tapi tambahin knowledge-nya, tambahin skill-nya, tambahin kualitas kontennya, pasti ada faktor diferensial, itu akan membedakan," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengatakan tidak masalah untuk memviralkan kasus di media sosial, jika takut melapor. Namun menurut Ganjar, sebaiknya masyarakat dapat menggunakan cara lain.

"Ketika kemarin ada mahasiswa dari Lampung dia datang ke saya, dia cerita, 'Pak Ganjar apa komentarnya kalau kita viral-viralin?' Anak-anak sekarang gitu ya, lapor nggak berani takut ditangkap Satpol PP, akhirnya dia pakai cara viralin," ucap Gubernur Jawa Tengah itu.

"Saya bilang nggak apa-apa. Tapi lebih baik kamu punya cara untuk bisa melapor dengan baik," sambungnya.

Ganjar lantas berkata salah satu cara dapat melapor dengan aman, menggunakan aplikasi LaporGub. Menurutnya, kerahasiaan pelapor akan dijamin aman.

"Kalau kami punya aplikasi namanya LaporGub, kamu bisa laporkan semua di situ. Masing-masing laporan ada id-nya, itu milikmu, kita jamin rahasianya," ujar Ganjar.

Ganjar menuturkan dia memiliki catatan siapa saja pejabat yang tidak merespons laporan itu. Ganjar akan menindak pejabat yang tidak merespons laporan tersebut.

"Kalau kemudian tidak merespons, saya telepon 'bro sudah bosan jadi kepala dinas ya?'. Dua kali (telepon, jika masih tidak ada respons), 'beneran ini? Suratnya keluar besok,'. 'Siap pak' gitu, langsung diberesin," imbuhnya.

Simak juga Video 'Ganjar: Survei Kompas Saya Telanjangi, Ternyata Gen Z Tak Banyak Pilih Saya':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo bercerita terkait dirinya yang pernah di-bully di media sosial. Namun, Ganjar memahami jika saat itu banyak yang tengah melayangkan protes kepadanya.

Hal itu diungkapkan Ganjar dalam acara dialog dengan gen z dan kaum milenial di Tangerang, Banten, Minggu (28/5/2023). Ganjar mengatakan pernah di-bully oleh 352 ribu orang di medsos.

"Di Instagram ku pernah di-bully 352 ribu (orang). Aku baca 3 kali, yang pertama maki-maki, yang kedua nadanya marah, yang ketiga temennya maki-maki dan marah-marah itu. Maka pasti yang lain bunyinya kayak gitu, nggak aku baca," kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan makian tersebut merupakan bentuk protes keras masyarakat kepada dirinya. Menurutnya, itulah pentingnya untuk terbuka terhadap kritikan.

"Tapi semua sudah aku kategorisasi bahwa iya mereka sedang melakukan protes keras. Maka satu, tadi sama kita mesti open kritik ya, kalau dikritik 'oh iya pasti kita ada keliru'," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan terkadang dirinya membalas komentar-komentar bullyan tersebut. Ganjar menyebut memiliki visi untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan medsos dengan bijak.

"Tapi selebihnya saya suka bales, biasanya saya iseng 'baca di DM ku', agar kita punya ruang private untuk menjelaskan. Itu memang pekerjaan capek, tapi saya punya visi mengedukasi publik agar literasi digital dan medsosnya baik," ucap Ganjar.

"Kenapa begitu saya jelasinnya? Tapi dia ngamuk, begitu ngambek ya sudah," sambungnya.

Ganjar menyebut jika sudah diberi penjelasan namun tidak diterima, maka akan dibiarkan. Dia menyebut tidak suka melakukan blokir di media sosial.

"Tapi saya bukan tipe yang suka ngeblok. Jadi aku cuekin aja dan kemudian itu terjadi," ujarnya.

Lebih lanjut, Ganjar mengaku tidak dapat menyelami pikiran gen z dan milenial. Ganjar lantas berpesan meski bermain media sosial, namun jangan lupakan untuk membaca buku.

"Saya itu kadang-kadang tidak mampu menyelami gen z, tapi boleh merasakan karena ada frekuensi yang sama. Saya menyelami nggak ngerti apa yang ada di pikiran gen z itu. Tapi saya bisa merasakan karena aktif di medsos, ternyata sama rasanya, hanya kemudian yang luar biasa dari anak-anak gen z, anak-anak milenial adalah kreatifnya itu," kata dia.

"Kadang nggak masuk di pikiran saya, itu artinya pasti sering membaca. Maka pesan saya kamu boleh main Tiktok boleh main Ig, boleh main medsos, tapi jangan lupa sering membaca, agar literasinya bagus, agar kita lebih hati-hati," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Ganjar Jadi Dewan Kehormatan Paguyuban Seni Budaya Banten':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo bertemu dengan sejumlah tokoh dan komunitas seni di Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, Ganjar mengatakan para seniman perlu mendapat perhatian.

"Para seniman adalah para pejuang kreatif yang harus tetap didukung. Pentingnya memberi perhatian terhadap pengembangan seni budaya termasuk para seniman," ujar Ganjar di GOR Gondrong, Tangerang, Minggu (28/5/2023).

Kemudian, Ganjar mengajak seniman muda untuk berdialog dengan dia, terkait aktivitas seni dan kehidupan mereka sehari-hari. Di tengah dialog itu, Ganjar lantas berkata akan memberikan tiket pertandingan sepak bola.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dimulai dari yang muda dulu, kamu kira-kira kalau dihadiahi, pilih hadiah barang atau uang?" tanya Ganjar.

Anto lantas menjawab "Saya pilih tiket Indonesia vs Argentina," katanya yang disambut riuh dari peserta acara.

"Woah, tiket Indonesia vs Argentina. Di mana ya carinya?" kata Ganjar sambil tertawa.

Meski begitu, Ganjar langsung menyanggupi. "Oke, saya akan sediakan tiket Indonesia lawan Argentina ya," ujar Ganjar.

Anto lantas merasa senang dan langsung menyalami serta mencium tangan Ganjar. Kemudian, Ganjar kembali memanggil pemuka budaya dan agama yang hadir, salah satunya yang berprofesi dosen dan beretnis Tionghoa.

Ganjar bertanya kepada dosen itu terkait lahir, besar, sekaligus keinginan jika wafat akan dikuburkan di mana. Si dosen lantas menjawab dia lahir, hidup, dan ingin dimakamkan di Indonesia.

"Ini contoh. Beliau lahir, hidup, dan ingin dimakamkan di Indonesia, bukan di China. Hal yang sama mungkin anda rasakan juga. Dirasakan yang lain-lain ini juga," ucap Ganjar.

"Maka kalau kita terlalu bicara etnis, agama, ras, maka negara ini bisa pecah. Maka kita ini yang harus menjaga negara," imbuhnya.


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yakin informasi yang didapat Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana kalau MK mengabulkan sistem pemilu coblos partai tidak benar. Zulhas menekankan MK lembaga terdepan penjaga demokrasi bukan malah perusak demokrasi.

"Ada rumor yang menyatakan bahwa MK akan mengabulkan gugatan dan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup. Saya berharap hal itu tidak benar. Sebab saya masih yakin MK adalah garda terdepan penjaga demokrasi di Indonesia. Bukan perusak demokrasi," kata Zulhas dalam cuitannya yang diunggah, Minggu (28/5/2023).

Zulhas mengatakan pemilu proporsional terbuka atau coblos caleg sudah dilakukan sejak pemilu 2009. Semua pihak sudah sepakat terkait hal itu. Meskipun belum sempurna, menurutnya, sistem tersebut sangat baik untuk sistem demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita sudah melaksanakan pemilu memakai sistem proporsional terbuka sejak pemilu 2009, 2014, dan 2019. Penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) sudah terlatih. Rakyat pun sudah terbiasa dengan memilih orang secara langsung, juga di Pilkada maupun Pilkades. Pemantau pemilu, LSM, dan pegiat demokrasi sudah bersepakat bulat bahwa sistem proporsional terbuka adalah sistem terbaik dalam pembangunan demokrasi saat ini," ujarnya.

"Meskipun belum sempurna, perlu perbaikan. Tapi sangat lebih baik dibandingkan dengan sistem pemilu tertutup yang mengebiri suara rakyat, menjadikan pemilu terdistorsi dari prinsip demokrasi konstitusional," lanjutnya.

Menteri Perdagangan ini mengatakan 8 parpol di Senayan sudah bersuara dan meminta agar sistem proporsional terbuka dipertahankan, begitu juga dengan semua pihak. Dia meminta MK mendengar aspirasi tersebut.

"Saat ini 8 partai politik di Senayan sudah bersuara dan menghendaki sistem pemilu 2024 tetap seperti sekarang saja, menggunakan sistem pemilu terbuka. Begitu juga masyarakat dan kekuatan civil society, aspirasinya sama. Maka dari itu MK harus mendengar dan serius untuk mengkaji dengan adil. Dulu MK pernah membatalkan sistem pemilu tertutup terbatas. Diganti dengan sistem pemilu terbuka. Sekarang di luar nalar jika MK menyetujui gugatan kembali ke pemilu tertutup, hanya mencoblos gambar partai," ujarnya.

Zulhas menaruh doa agar putusan MK sesuai dengan harapan banyak orang, demi kepentingan bangsa.

"Semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa memberi penerangan dan petunjuk ke jalan yang benar. Semua untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara," lanjutnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengungkap informasi bahwa MK akan mengabulkan gugatan pemilu proporsional terbuka. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan, komposisi putusan 6 berbanding 3 dissenting," ucap Denny Indrayana kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi. Maka, kita kembali ke sistem pemilu Orba: otoritarian dan koruptif," kata Denny.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo mengimbau para relawan untuk tidak terlalu tegang menghadapi Pemilu 2024. Ganjar mewanti-wanti para relawannya agar bermain media sosial dengan baik.

Awalnya, Ganjar mengatakan setiap ada kontestasi politik selalu ada kemarahan. Dia mengimbau para relawannya untuk tetap tenang, terutama di media sosial.

"Kita gerah, kenapa setiap ada kontestasi selalu ada kegarangan, ngamuk semuanya, ceritanya selalu hitam, black campaign selalu terjadi, yuk kita reduce yuk," kata Ganjar di sela perjalanan menuju kediaman Abuya Ahmad Muhtadi bin Dimyathi Al Bantani di Cidahu, Pandeglang, Banten, Minggu (28/5/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar berpesan kepada para relawannya untuk tidak terbawa perasaan. Dia mewanti-wanti agar relawannya tidak berkata kasar di media sosial.

"Kemarin di Semarang ada kelompok besar Sahabat Ganjar saya sampaikan secara terbuka jangan ngamukan, jangan baperan, pakai diksi-diksi yang baik, dan membalikkan sebuah pertanyaan statement itu tidak terlalu sulit," ujar dia.

Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan jangan takut untuk mengakui kekurangan. Sebab, kata dia, semuanya hanya manusia biasa yang selalu memiliki kekurangan.

"Kasih aja data-datanya dengan baik, dan kalau kita kurang akui saja, ya masih ada PR yang belum selesai. Ini bukan orang-orang yang sempurna, manusia biasa saja selalu ada kekurangan, justru itu yang kemudian akan kita sempurnakan," ucapnya.

"Tapi saya sampaikan betul, coba dengan ikhtiar semuanya kita kurangi hoaks itu, saya yakin dia bisa hilang. Tapi mengcounternya kita bisa lakukan itu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ganjar meyakini jika relawan dan timnya paham bagaimana bersosial media dengan baik. Menurutnya, terkadang di media sosial dan di dunia nyata selalu berbanding terbalik.

"Kawan-kawan di tim, di partai, di relawan mereka paham itu bagaimana mengelola media sosial dengan adab yang baik. Ya biar nggak tegang-teganglah. Kadang-kadang kalau di medsos tegangnya minta ampun, pas ketemu juga realitasnya tidak seperti itu," imbuhnya.


Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana mengklaim mendapatkan bocoran informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengaku heran dengan isu kebocoran putusan MK tersebut.

"Terlepas benar atau tidaknya info tersebut, tapi kok bisa yah keputusan MK belum dibacakan di depan persidangan tapi sudah bocor duluan," kata Cak Imin kepada wartawan, Minggu (28/5/2023).

Cak Imin meminta MK menginvestigasi terkait kebocoran informasi tersebut. Sebab, kata dia, marwah dan integritas MK harus dijaga agar masyarakat tak hilang kepercayaan terhadap MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"MK harus menginvestigasi "kebocoran" ini. Marwah dan integritas MK harus dijaga karena posisi MK krusial dalam menyelesaikan sengketa pilpres. Kalau ada kesan MK bisa diintervensi dan putusannya bocor, nanti rakyat nggak percaya lagi dengan MK. Sengketa pilpres bisa-bisa diselesaikan di jalanan nantinya," ucapnya.

Lebih jauh, Cak Imin bicara terkait materi putusan MK. Menurutnya, apapun putusan MK nanti perlu dihormati sebagai keputusan yang final dan mengikat.

"Yang penting perlu dijaga agar dampak keputusan MK ini tidak menyulitkan KPU sehingga berpotensi menunda jadwal pemilu," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.


Menko Polhukam Mahfud Md angkat bicara terkait klaim Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Mahfud menyebut putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan.

"Terlepas dari apapun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan," kata Mahfud dalam cuitan di akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, seperti dikutip detikcom, Minggu (28/5/2023).

Mahfud menilai informasi dari Denny Indrayana bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Menurutnya, kepolisian harus turun tangan menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah," ucap Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) yang kini berprofesi sebagai advokat, Denny Indrayana, mengklaim mendapatkan informasi mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diklaim Denny diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion di MK.

Dia turut menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Simak Video 'Denny Indrayana Cerita Mau Dukung Anies Capres ke Mahfud Md':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sudut Pandang: Menelisik Kisah Klasik ART

[Gambas:Video 20detik]


Putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming akhir-akhir ini dekat dengan calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo menyebut ada peluang Gibran jadi wakil Prabowo.

"Ya kan wajar, Prabowo menterinya presiden ya kan, dekat sama anak presiden kan wajar," kata Gatot usai jadi pembicara dalam acara Forum Akademis 'Membedah Persoalan Bangsa dan Negara' yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Surabaya, Minggu (28/5/2023).

Gatot menyebut usia Gibran belum sampai 40 tahun. Namun, berkaca pada perubahan jabatan pimpinan KPK yang bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi (MK), Gatot meyakini bisa saja Gibran nanti jadi wakilnya Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau jadi wakil presiden kan harus nunggu keputusan Mahkamah Konstitusi lagi kan karena masih muda belum sampai 40 tahun kan, nanti aturan diubah apa nggak. Jadi kan tergantung kan siapa yang bisa pendekatan," tegasnya.

Gatot mengaku tidak bisa memprediksi nantinya siapa wakil Prabowo Subianto, Anies Baswedan, termasuk juga Ganjar Pranowo.

"Wakilnya tanya ke Pak Prabowo, jangan tanya saya. Tanya ke Prabowo, tanya Pak Anies, tanya Pak Ganjar. Saya bukan dukun," tandasnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khawatir Partai Demokrat benar-benar akan diambil alih imbas Peninjauan Kembali (PK) soal kepengurusan DPP Partai Demokrat yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko. Jika Demokrat dihalangi ikut Pemilu 2024, hal ini jadi kabar buruk.

"Berkaitan dengan PK Moeldoko di MA, tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," kata SBY melalui Twitter-nya, Minggu (28/5/2023).

Menurut SBY, sulit diterima akal sehat bahwa PK Moeldoko akan dikabulkan MA. Namun jika hal ini benar terjadi, info bahwa ada tangan-tangan politik ingin menjegal partainya di Pemilu 2024 juga benar adanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," ujar Presiden ke-6 RI itu.

SBY pun berharap, pemegang kekuasaan, baik di ranah politik maupun hukum, tetap amanah dan menegakkan kebenaran dan keadilan. Menurutnya, Indonesia bukanlah negara yang menganut hukum rimba.

"Sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, saya harap pemegang kekuasaan (politik & hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran & keadilan. Indonesia bukan negara 'predator' (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba - yang kuat menang, yang lemah selalu kalah," kata SBY.

SBY juga berpesan kepada kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air untuk mengikuti perkembangan PK Moeldoko. Dia juga meminta mereka untuk memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Esa.

"Kepada kader Partai Demokrat di seluruh Tanah Air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," papar SBY.

Diberitakan sebelumnya, Denny Indrayana menggulirkan isu terkait perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK hingga terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko terkait sengketa Partai Demokrat. Denny sendiri diketahui sebagai salah satu pendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"KPK dikuasai, pimpinan cenderung bermasalah yang dihadiahi gratifikasi perpanjangan jabatan 1 tahun. PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, atas Partai Demokrat, diduga ditukarguling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil "dicopet", istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal. Masihkah ada harapan? Yang pasti terus ikhtiar berjuang, sambil menanti kemukjizatan," kata Denny.

Simak Video: AHY soal PK Moeldoko: Jika Dimenangkan, Demokrasi Kita Mundur

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sudut Pandang: Menelisik Kisah Klasik ART

[Gambas:Video 20detik]


Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Gatot Nurmantyo angkat bicara soal sosok calon presiden (capres) yang akan didukungnya. Saat ini, baik Gatot maupun KAMI belum memberi dukungan ke salah satu capres.

"KAMI tidak ada sinyal ke mana-mana, karena belum ada proses penentuan," kata Gatot di Surabaya usai jadi pembicara dalam acara Forum Akademis 'Membedah Persoalan Bangsa dan Negara' yang digelar oleh Forum Tanah Air (FTA) di Surabaya, Minggu (28/5).

Gatot menyatakan, KAMI saat ini masih bebas mau ke berbagai arah. Sebab, KAMI lebih fokus menyelamatkan negara dan membela rakyat yang tertindas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KAMI tidak ke mana-mana, jadi KAMI bebas berbicara apa saja. KAMI tidak ikut partai, KAMI fokus menyelamatkan negara ini dan membela rakyat agar tidak tertindas kan. Itu aja yang kami fokuskan," tegasnya.

Gatot mengaku dari tiga figur capres yang ada saat ini, dirinya sudah dihubungi beberapa pihak.

"Kalau mendekati sama, sama aja mendekati. Saya belum mengambil keputusan karena tidak ada keputusan tanpa kepastian," ungkapnya.

Mantan Panglima TNI ini menyatakan sudah mengenal ketiga sosok capres, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto . Namun, dirinya belum memutuskan hari ini dukungan KAMI akan ke mana.

"Ya komunikasi ada semuanya, ada Pak Ganjar, kebetulan saya dari Solo, beliau gubernur saya. Pak Anies sama-sama menteri kan, dan Pak Prabowo TNI sama-sama background-nya kan," jelasnya.

"Intinya KAMI belum mendukung ke sana atau ke sini. KAMI masih bebas berbicara ke mana-mana," tandasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024