Pernyataan Ketua Komisi III DPR Bambang Wiryanto atau Bambang Pacul yang menyebut keputusan melanjutkan RUU Perampasan Aset menunggu ketua umum partai menjadi polemik. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai partai politik yang dimaksud dalam pernyataan tersebut merupakan perwujudan dari 'wakil rakyat'.

"Saya melihat banyak yang menuding bahkan membuat narasi seolah-olah pernyataan salah satu anggota DPR RI bahwa, keputusan untuk melanjutkan RUU Perampasan aset menunggu arahan Ketua umum adalah salah. Mereka hanya menuding tanpa ilmu, dasarnya hanya ketidaksukaan saja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/4/2023).

Teddy menjelaskan terlepas dari suka tidak suka, UUD 1945 sudah mengatur bahwa peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik. Ia menambahkan anggota DPR wajib menjadi anggota partai politik karena mereka mewakili partai politik, bukan pribadi. Berbeda dengan anggota DPD yang perseorangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Teddy mengatakan setiap keputusan di DPR itu tentu saja merupakan keputusan partai dan bukan keputusan individu. Aturan dalam partai politik pun berbeda-beda, karena menyesuaikan dengan AD/ART masing-masing partai politik. Teddy menyatakan di dalam AD/ART, ketua umum sebagai pengambil keputusan tertinggi partai itu sah-sah saja.

"Itu bukan hal yang salah, karena memang inilah sistem ketatanegaraan kita. Wakil rakyat itu adalah partai politik. Makanya pilih anggota DPR itu harus melihat apa arah partainya juga, kalau arah partainya ke kiri maka pasti semua anggota DPR nya ke kiri, kalau ke kanan, ya semua ke kanan," ucapnya.

Teddy pun menegaskan sikap dan tindak tanduk seseorang yang mengatasnamakan organisasi tentu harus sesuai dengan arah organisasi itu sendiri.

"Penjelasan ini adalah bagian dari kewajiban untuk memberikan pendidikan politik berdasarkan perintah UU Partai Politik," pungkasnya.

Sebagai informasi, Menko Polhukam Mahfud Md sebelumnya meminta kepada Bambang Pacul untuk membantu pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. Menanggapi permintaan tersebut, Bambang Pacul secara blak-blakan mengatakan 'request' Mahfud itu bisa mulus asalkan mendapat restu dari para ketum parpol di parlemen, dan pihaknya akan mengambil sikap sesuai perintah dari masing-masing ketum parpolnya.


Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencium aroma tak sedap atas langkah Kepala KSP Moeldoko dan Jhoni Allen Marbun mengajukan peninjauan kembali (PK) untuk merebut Partai Demokrat. AHY menyebut tujuan Moeldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan.

"Saudara-saudara sekalian, KSP Moeldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat satu hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung Saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakpus, Senin (3/4/2024).

"Forum Commander's Call berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan Saudara Anies Baswedan," ujar AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, AHY mengklaim, juga sejalan dengan upaya menggagalkan Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai NasDem dan PKS.

"Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini," ujar AHY.

AHY juga menilai upaya PK Moeldoko dapat memunculkan intervensi politik di ranah yudikatif. AHY mewanti-wanti upaya PK Moeldoko dan kehidupan berdemokrasi di Tanah Air.

"Apalagi, beberapa praktisi hukum mengatakan, bahwa proses PK bisa menjadi bagian 'ruang gelap' peradilan. Ada celah, untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Moeldoko ini, maka keadilan, hukum dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini; berada dalam keadaan bahaya. Atau 'lampu merah'," imbuhnya.


Mantan Ketua NasDem Sumut, Ali Umri direncanakan akan memakai jaket PKB sore ini. Ali Umri bakal dipakaikan jaket partai yang dipimpin oleh Cak Imin itu di acara PKB Sumut.

Hal itu diketahui dari susunan acara konsolidasi pemenangan Pemilu 2024 dan buka puasa bersama PKB Sumut yang dilihat detikSumut, Senin (3/4/2023). Acara tersebut diketahui akan berlangsung di salah satu hotel di Kota Medan, rangkaian acara akan dimulai pukul 16.00 WIB-23.00 WIB.

Sesi pemakaian jaket ke Ali Umri yang juga mantan Ketua Golkar Sumut itu akan berlangsung pukul 17.00 WIB. Ketua PKB Sumut, Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution akan memakaikan jaket tersebut kepada Ali Umri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin akan memberikan sambutan dan membuka acara tersebut. Di akhir kegiatan, akan ada pembentukan lembaga saksi untuk Pemilu 2024 nanti.

Bendahara PKB Sumut, Zeira Salim Ritonga membenarkan susunan acara tersebut. Dia juga membenarkan Ali Umri akan dipakaikan jaket PKB di acara itu.

"Iya benar (susunan acara itu), rencana begitu (Ali Umri akan dipakaikan jaket PKB)," kata Zeira Salim Ritonga saat dihubungi detikSumut, Senin (3/4/2023).

Sedangkan Ketua NasDem Sumut, Iskandar mengaku belum bisa mengkonfirmasi soal isu kepindahan Ali Umri. Sebab kedua akan ketemu besok.

"Justru saya besok kan ada janji ketemu Bang Umri, setelah ketemu baru saya dapat konfirmasi (betul atau tidak Ali Umri pindah)," sebut Iskandar.

Iskandar mengaku masih baru tiba dari Aceh. Kemudian dia menegaskan akan memberikan informasi soal hasil pertemuan keduanya besok.

"Saya kan ini baru balek dari Aceh, kami udah janjian besok ketemu, setelah nanti ketemu baru nanti bisa saya sampaikan hasil pertemuan itu kan," tutupnya.

Kala Ganjar Saksikan Anak-anak di Sumut Beri Dukungan untuk Palestina


Ketua Dewan Syura Partai Ummat, Amien Rais, menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo nyungsep usai batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Berikut sederet pernyataan Amien Rais terkait hal itu.

Hal ini disampaikan Amien Rais kepada wartawan usai acara Rakernas Partai Ummat Jateng di Hotel INC, Semarang, Minggu (2/4/2023).

1. Amien Rais Bilang Pak Ganjar Tiba-tiba Nyungsep

"Setelah ada pencabutan dari FIFA, Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dicabut, mungkin ada sanksi yang lebih berat, maka tiba-tiba, Pak Ganjar tiba-tiba nyungsep," kata Amies Rais.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

2. Elektabilitas Ganjar Disebut Kena Dampak Luar Biasa

"Kita nggak tahu tiba-tiba elektabilitas Pak Ganjar juga katanya kena dampak luar biasa (dari batalnya Piala Dunia U-20 di Indonesia)," lanjut Amien Rais.

3. Amien Rais Tunggu Manuver Ganjar untuk Dongkrak Elektabilitas

Amien Rais mengaku mengikuti perkembangan elektabilitas Ganjar. Dia menunggu langkah yang akan dilakukan Ganjar untuk mendongkrak elektabilitas dirinya.

"Jadi kehancuran sudah terjadi, nah bagaimana sekarang mengurangi magnitude atau besarnya kehancuran itu secara sistematik kita belum tahu, jadi ini menarik sekali," ujar Amien.

Dalam kesempatan yang sama, Amien Rais mengatakan partainya sudah mantap mendukung Anies Baswedan. Hal itu sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Ummat beberapa waktu lalu.

"Yang jelas kita sudah menetapkan lewat Rakernas, kita itu adalah Anies Baswedan," ucap Amien Rais.

Amien Rais menambahkan, akan lebih baik bila seluruh partai atau koalisi partai melakukan deklarasi calon presiden untuk 2024. Hal itu akan memudahkan masyarakat dalam membedah visi dan kemampuan tokoh tersebut.

Amien Rais: MK Telah Menjadi Mahkamah Khianat!


Tak ada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan lima ketua umum partai politik. Megawati dan Paloh disebut sedang berada di luar negeri.

Pertemuan para elite politik itu terjadi dalam acara Silaturahmi Ramadan bersama Presiden yang digelar PAN di di kawasan Buncit Raya, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Hadir dalam pertemuan itu Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Plt Ketum PPP M Mardiono.

Megawati dan Paloh yang sama-sama saat ini sebagai ketua umum parpol pendukung pemerintah tidak hadir dalam pertemuan itu. Presiden Jokowi mengatakan PDIP dan NasDem sebenarnya telah diundang PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh diundang. Yang mengundang, sekali lagi ya, yang mengundang adalah Ketua PAN Bapak Zulkifli Hasan," kata Jokowi di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).

Di kesempatan yang sama, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut baik Megawati maupun Surya Paloh sedang berada di luar negeri. Hal inilah yang menjadi alasan keduanya absen di acara silaturahmi.

"Memang ini forum ketua umum, Nasdem dan PDIP sedang ke luar negeri. Bu Megawati dan Bang Surya lagi ke luar negeri," tutur Zulhas.

Menteri Perdagangan (Mendag) ini menyebut acara silaturahmi dengan Presiden Jokowi sudah diagendakan sejak lama. Ia terbuka jika akan ada pertemuan lain dengan parpol yang lebih lengkap.

"Iya insyaallah, proses kan masih panjang ya. Jadi ini memang tanggal 2 sudah lama direncanakan," ujarnya.

PDIP Buka Suara

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan tidak ada petinggi PDIP yang hadir di acara silaturahmi yang digelar PAN. Hasto awalnya mengonfirmasi bahwa PDIP memang mendapatkan undangan untuk hadir di acara PAN. Namun, dia menyebut acara tersebut hanya ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga tak bisa diwakilkan.

"Undangan memang disampaikan kepada kami, hanya saja undangan tersebut ditujukan kepada ketua umum partai dan tidak bisa diwakilkan," kata Hasto saat dikonfirmasi, Minggu (2/4).

Hasto mengatakan Megawati memang sudah punya acara yang lebih dulu dijadwalkan. Kemudian, kata dia, karena undangan hanya ditujukan kepada Megawati, maka tidak ada satupun kader yang bisa mewakilkan.

"Karena tidak bisa diwakilkan, maka Ibu Megawati yang kebetulan beliau ada acara yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga tidak bisa hadir," ucapnya.

Tanggapan NasDem di halaman berikutnya

Simak Video: Megawati-Paloh Tak Hadir di Acara Silaturahmi, Zulhas: Lagi ke Luar Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wacana koalisi besar meleburnya poros-poros koalisi yang saat ini telah terbentuk, kembali mencuat di acara PAN. Peluang koalisi besar ini dibuka oleh kalangan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar, PPP, dan PAN dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) besutan Gerindra dan PKB.

Mulanya wacana ini disampaikan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga berbicara soal kemungkinan adanya koalisi yang bergabung dan membentuk koalisi besar bersama NasDem, Demokrat, dan PKS yang baru mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Airlangga membicarakan itu saat menghadiri acara buka puasa bersama (bukber) bareng Koalisi Perubahan. Airlangga menghadiri undangan acara itu di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Sabtu (25/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, kalau koalisi, sama-sama punya koalisi, tentu dengan koalisi yang sama komunikasi menjadi hal yang penting di dalam politik dan keterbukaan komunikasi ini yang kita juga jaga, agar seluruh proses politik itu berjalan dengan baik," katanya kepada wartawan selepas menghadiri bukber.

Dirangkum detikcom, Minggu (2/4/2023), begini sikap parpol-parpol merespons wacana koalisi besar ini.

Golkar: Koalisi Besar Itu Penting

Airlangga Hartarto bicara terkait koalisi besar usai pertemuan Jokowi dengan 5 partai politik pendukung pemerintah. Airlangga menyebut koalisi besar itu penting bagi sistem politik di Indonesia.

"Tadi dalam pertemuan dengan bapak presiden keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada," kata Airlangga di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).

Airlangga mengatakan setidaknya Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang pada 2038. Oleh karena itu, perlunya kebersamaan untuk mewujudkan hal itu melalui koalisi besar.

"Timing-nya maksimal sampai 2038, kalau 10 tahun nggak selesai ini kita berputar-berputar di sini saja. Oleh karena itu, ini bentuk kebersamaan, kebersamaan itu koalisi besar dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama," tutur Menteri Perekonomian RI ini.

Airlangga menyebut seluruh partai pro pemerintah saat ini memiliki ideologi yang sama. Sehingga koalisi ini dapat menjadi gerbong untuk melanjutkan program-program yang ada dengan lebih cepat.

"Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu,gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat," sambungnya.

Airlangga tak bicara banyak terkait wacana penggabungan KIB dan KKIR. Dia menyebut semua hal masih dalam tahap pembicaraan.

"Kita dalam pembicaraan, kalau pertemuan akan selalu ada karena tentunya partai politik, kita cair bertemu dengan ketua umum-ketua umum partai seluruhnya yang ada di pemerintah," ujarnya.

Gerindra Buka Peluang

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkap pembicaraan para pimpinan partai politik dan Presiden Joko Widodo di acara PAN tak jauh dari urusan Pemilu 2024. Prabowo membicarakan KKIR, yang diinisiasinnya bersama PKB, memiliki kesamaan dengan KIB.

"Tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Presiden kan sudah sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya," kata Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).

Prabowo menyebut ada frekuensi yang sama antara partainya, PKB, Golkar, PPP, dan PAN. Prabowo menekankan kelima parpol ini sudah masuk 'tim Jokowi'.

"Ada. Ternyata ada (kesamaan visi dan misi). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan," kata Prabowo.

Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur. Menurutnya yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi ini semakin intens.

"Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu (capres-cawapres)," ujar Prabowo.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan juga Sudut Pandang: Menanti Solusi Krisis Air Untuk Warga Ibu Kota

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketum partai-partai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) membuka wacana koalisi besar. Terwujud atau tidaknya koalisi itu disebut tergantung negosiasi PDIP dan Gerindra.

"Terwujud atau tidaknya koalisi besar partai pemerintah akan ditentukan oleh hasil negosiasi antara PDIP dan Gerindra, khususnya terkait komposisi Capres-Cawapres yang akan diusung," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Minggu (4/2/2023).

Jika sudah ada titik temu, Umam menduga partai lain akan menyusul bergabung. Khususnya PAN dan PPP yang akan ikut dalam koalisi Gerindra-PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika langkah itu berlanjut dan titik temu antara PDIP dan Gerindra bisa terwujud, besar kemungkinan PPP dan PAN akan ikut serta dalam gerbong PDIP & Gerindra," katanya.

Sementara itu, Golkar dan PKB disebut ada kemungkinan tak ikut koalisi besar. Mereka akan membentuk koalisi baru atau bergabung dengan Koalisi Perubahan.

"Namun, hal itu bisa diantisipasi jika ada pihak tertentu yang menggunakan 'instrumen kekuasaan' untuk mendisiplinkan Golkar dan PKB, sehingga bisa dipaksa tunduk pada agenda setting terbentuknya koalisi besar partai pemerintah tersebut, sebagaimana yang dialami Cak Imin atau PKB menjelang Pilpres 2019 lalu," katanya.

Jika antara PDIP dan Gerindra tak mencapai kesepakatan, maka kemungkinan Koalisi Besar pun tak terwujud.

"Jika negosiasi PDIP dan Gerindra deadlock, besar kemungkinan koalisi besar yang sejak awal diharapkan oleh Presiden Jokowi itu tidak akan terwujud," katanya.

Partai-partai pendukung Joko Widodo akan menyebar ke beberapa beberapa koalisi. "Mereka akan menyebar dan terdistribusi secara merata ke masing-masing poros koalisi yang akan memberikan keuntungan terbesar bagi mereka," katanya.

Umam menyebut mungkin saja akan terbentuk koalisi besar tanpa PDIP. Namun, hal itu sulit terbentuk.

"Tentu memungkinkan. Secara elektoral juga sangat memadai. Namun jika itu terjadi, berarti memjadi genderang perang yang ditabuh Jokowi melawan PDIP. Sejauh ini, Jokowi tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan terbuka menghadapi PDIP atau Megawati Soekarnoputri," katanya.

Soal pertemuan Jokowi dengan partai KIB dan KKIR, Umam menyebut itu hanya pertemuan biasa. "Pertemuan tadi hanya pentas panggung. Proses negosiasi tentu di belakang layar," katanya.

Kemudian, soal Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang tak hadiri dalam pertemuan, Umam menduga PDIP tak ingin dicitrakan dikendalikan oleh Jokowi.

"Ketidakhadiran PDIP bisa dimaknai sebagai ketidakmauan partai banteng ini untuk tunduk di bawah bayang-bayang orkestrasi politik yang dimainkan Jokowi," Katanya.

Diketahui, dalam pertemuan di Kantor DPP PAN, di Jakarta Selatan (Jaksel), Minggu (2/4), partai yang hadir adalah PAN, PPP, Golkar, yang tergabung Koalisi Indonesia Besatu (KIB), dan Gerindra, PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Presiden Jokowi menjawab pertanyaan apakah KIB yang diawaki Golkar, PAN dan PPP serta KKIR yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar, di DPP PAN.

Lihat juga Video: Megawati-Paloh Tak Hadir di Acara Silaturahmi, Zulhas: Lagi ke Luar Negeri

[Gambas:Video 20detik]


Kedatangan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di acara silaturahmi ramadan yang digelar di kantor DPP PAN mengundang antusiasme masyarakat sekitar. Masyarakat bahkan berebut selfie dengan Prabowo.

Momen antusias masyarakat bertemu Prabowo itu terekam di salah satu akun media sosial Instagram @tum***. Dalam cuplikan reels akun Instagram tersebut, terlihat Prabowo yang hendak meninggalkan lokasi tampak menoleh ke belakang sambil tersenyum dan melambaikan tangan kepada masyarakat yang berkumpul di luar gedung.

"Pak Prabowo.. Pak.. Pak.. Pak..," panggil para warga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo pun semakin menanggapi respons masyarakat tersebut dengan ramah. Dia melambaikan kedua tangannya seolah membalas suara-suara yang memanggil namanya.

"Baik-baik pak..," ucap teriakan masyarakat.

Pun saat mulai menaiki mobil, masyarakat tak henti-hentinya menyempatkan diri untuk berselfie dengan Prabowo. Prabowo lantas membuka kaca mobilnya itu berpose mengacungkan jempol.

"Izin pak Jenderal.. izin pak.. izin pak..," terdengar ucapan salah satu warga sembari berupaya mengabadikan selfie dan video bersama Prabowo.

"Indonesia terus maju," ucap Prabowo.

"Harus. Siap," jawab salah satu warga.

Prabowo pun mengucapkan terima kasih dan tak lama mobil yang dinaikinya berjalan pelan meninggalkan lokasi. Terdengar ucapan di antara kerumunan masyarakat tersebut yang mengatakan sosok Prabowo adalah Presiden RI masa depan.

"Presiden masa depan nih dia nih," ucap suara tersebut.

Beragam komentar netizen di kolom komentar bermunculan merespon video tersebut. Di antara mereka ada yang mendoakan Prabowo sebagai presiden.

"Rakyat Indonesia percayakan negeri ini kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden RI ke-8 2024-2029. Semoga Allah SWT meridhoi. Amin," tulis akun @irian***********.

"Bismillah melanjutkan pembangunan next Presiden RI bapak Prabowo 2024-2029," ujar @win*******.

Adapun pertemuan silaturahmi ini digelar di Kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Presiden Jokowi hadir dalam acara tersebut. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto hingga Plt Ketum PPP Mardiono. Pertemuan silaturahmi itu digelar tertutup.

Simak Video: Silaturahmi Ketum Parpol, Sinyal Koalisi KIB-KKIR Bersatu?

[Gambas:Video 20detik]


Mencuat wacana 'koalisi besar' meleburnya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi Golkar, PPP, dan PAN dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) besutan Gerindra dan PKB. Waketum NasDem Ahmad Ali menyinggung kemungkinan PDIP yang bakal ditinggal para parpol pemerintahan jika 'koalisi besar' itu terwujud.

"Kalau memang partai-partai ini bergabung, kan berarti PDIP ditinggal," ujar Ali saat dihubungi, Minggu (2/4/2023).

Meski begitu, menurut Ali, PDIP bisa mencalonkan sosok capresnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain. Perlu diketahui, PDIP menjadi satu-satunya partai yang memenuhi presidential threshold (PT).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Walau PDIP kan memang memenuhi syarat untuk maju," imbuh dia.

Usai pertemuan dengan Jokowi, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto membuka kemungkinan 'koalisi besar' terbentuk dengan meleburnya KKIR dan KIB. Dia membicarakan KKIR memiliki kesamaan dengan KIB.

"Tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Presiden kan sudah sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya," kata Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4).

Prabowo menyebut ada frekuensi yang sama antara partainya, PKB, Golkar, PPP, dan PAN. Prabowo menekankan kelima parpol ini sudah masuk 'tim Jokowi'.

"Ada. Ternyata ada (kesamaan visi dan misi). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan," kata Prabowo.

Prabowo lantas membuka kemungkinan dua kolaisi ini untuk melebur. Menurutnya yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi ini semakin intens.

"Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu (capres-cawapres)," ujar Prabowo.

Simak Video 'Respons Jokowi Saat Ditanya Potensi Peleburan KIB-KKIR':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bicara terkait koalisi besar usai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan 5 partai politik pendukung pemerintah. Airlangga menyebut koalisi besar itu penting bagi sistem politik di Indonesia.

"Tadi dalam pertemuan dengan bapak presiden keberlanjutan pembangunan dan juga koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar dan tantangan ke depan juga tantangan yang beragam, baik itu climate change, kemudian juga geopolitik itu juga, kemudian politisasi identitas masih ada," kata Airlangga di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Airlangga mengatakan setidaknnya Indonesia tidak lagi menjadi negara berkembang pada 2038. Oleh karena itu, perlunya kebersamaan untuk mewujudkan hal itu melalui koalisi besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Timingnya maksimal sampai 2038, kalau 10 tahun nggak selesai ini kita berputar-berputar di sini saja. Oleh karena itu, ini bentuk kebersamaan, kebersamaan itu koalisi besar dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama," tutur Menteri Perekonomian RI ini.

Airlangga menyebut seluruh partai pro pemerintah saat ini memiliki ideologi yang sama. Sehingga koalisi ini dapat menjadi gerbong untuk melanjutkan program-program yang ada dengan lebih cepat.

"Dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, Pak Mardiono, Cak Imin itu kan DPR semua dan berada dalam gerbongnya pemerintah. Oleh karena itu,gerbong inilah yang siap untuk melanjutkan program secara lebih cepat," sambungnya.

Airlangga tak bicara banyak terkait wacana penggabungan KIB dan KKIR. Dia menyebut semua hal masih dalam tahap pembicaraan.

"Kita dalam pembicaraan, kalau pertemuan akan selalu ada karena tentunya partai politik, kita cair bertemu dengan ketua umum-ketua umum partai seluruhnya yang ada di pemerintah," ujarnya.

Sebelumya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab pertanyaan apakah Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diawaki Golkar, PAN dan PPP serta KKIR yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.

Hal ini diutarakan Jokowi usai bertemu kelima pimpinan partai dari dua koalisi tersebut dalam acara silaturahmi Ramadan PAN di DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023). Pertemuan itu dihadiri Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Mardiono.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan Video 'Respons Jokowi Saat Ditanya Potensi Peleburan KIB-KKIR':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Dewan Syura Partai Ummat Amien Rais membicarakan dampak batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Amien Rais mengaitkan hal tersebut dengan dampak elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di 2024.

"Setelah ada pencabutan dari FIFA, Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dicabut, mungkin ada sanksi yang lebih berat, maka tiba-tiba, Pak Ganjar tiba-tiba nyungsep. Kita nggak tahu tiba-tiba elektabilitas Pak Ganjar juga katanya kena dampak luar biasa," kata Amies Rais usai acara Rakerwil Partai Ummat Jateng di Hotel INC, Semarang, seperti dilansir detikJateng, Minggu (2/4/2023).

Amien Rais mengikuti perkembangan elektabilitas Ganjar. Dia menunggu langkah yang akan dilakukan Ganjar untuk mendongkrak elektabilitasnya kembali setelah gagalnya Piala Dunia U-20.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kehancuran sudah terjadi, nah bagaimana sekarang mengurangi magnitude atau besarnya kehancuran itu secara sistematik kita belum tahu, jadi ini menarik sekali," ujar Amien.

Dia juga mengatakan partainya sudah mantap mendukung Anies Baswedan. Hal itu sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Ummat beberapa waktu lalu.

"Yang jelas kita sudah menetapkan lewat Rakernas, kita itu adalah Anies Baswedan," ucap Amien Rais.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga 'Postingan Ganjar Tahun 2011 soal PSSI Ramai Lagi di Twitter':

[Gambas:Video 20detik]


Gus Miftah atau Miftah Maulana Habiburrahman turut hadir dalam acara silaturahmi PAN yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Gus Miftah pun sempat berkelakar soal polemik 'amplop kiai' di PPP saat menyampaikan sambutannya di hadapan Jokowi dan para ketua umum partai koalisi pemerintahan.

Dilansir detikNews, Gus Miftah awalnya bercerita saat Ketum Golkar Airlangga Hartato meminta saran kepada dirinya dalam meraih suara.

"Ketum yang hadir hari ini Bapak Airlangga. Setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau (Airlangga) satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, 'Gus, saya harus bagaimana'," kata Gus Miftah di awal sambutannya di Kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Waktu itu saya bilang, 'Pak Airlangga, tolong penampilan medsosnya agak gaul sedikit', saya bilang," lanjut Gus Miftah. Menurut Gus Miftah, Airlangga telah melaksanakan sarannya dengan baik.

Ketika menyapa Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Gus Miftah juga bercerita dirinya tentang pertemuannya dengan Menteri Pertahanan itu pada delapan tahun silam.

"Bapak Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, kalau masih ingat 8 tahun lalu di Keraton Jogja, Bapak ngerangkul saya dan waktu itu jenderal janji, 'Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah'. Alhamdulilllah sampai hari ini belum terlaksana (janji Prabowo)," ungkap Gus Miftah dengan gaya bercanda.

Gus Miftah lalu menyapa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. "Ketum PKB senior saya santri, saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Amin sampai jadi Gus Muhaimin, panglima santri nasional," ucap Gus Miftah.

Setelah Cak Imin, giliran Plt Ketum PPP Mardiono yang disapa Gus Miftah. Saat itulah Gus Miftah berkelakar soal 'amplop kiai' PPP yang sempat menjadi polemik.

"Bapak Mardiono, saya mohon maaf, Pak. Salah satu yang respons soal PPP, amplop ke kiai itu, saya, Pak. Mungkin karena respons saya itulah yang mengantarkan Bapak Mardiono jadi ketum, Pak," kata dia.

Seperti diketahui, polemik 'Amplop Kiai' pernah mencuat usai disampaikan eks Ketum PPP Suharso Monoarfa. Sebelumnya, Suharso menceritakan pengalaman 'amplop' ini bermula ketika dia menjabat Plt Ketum PPP.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Ketua Dewan Syura Partai Ummat, Amien Rais menyebut elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat ini sedang nyungsep. Nyungsepnya elektabilitas Ganjar disebutnya usai Indonesia gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

"Setelah ada pencabutan dari FIFA, Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 dicabut, mungkin ada sanksi yang lebih berat, maka tiba-tiba, Pak Ganjar tiba-tiba nyungsep," ujar Amien Rais usai acara Rakerwil Partai Ummat Jateng di Hotel INC, Semarang, Minggu (2/4/2023).

"Kita nggak tahu tiba-tiba elektabilitas Pak Ganjar juga katanya kena dampak luar biasa," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Amien Rais mengikuti perkembangan info terkait elektabilitas Ganjar. Tak hanya itu, Amien Rais juga menunggu langkah yang akan dilakukan Ganjar untuk mendongkrak elektabilitasnya.

"Jadi kehancuran sudah terjadi, nah bagaimana sekarang mengurangi magnitude atau besarnya kehancuran itu secara sistematik kita belum tahu, jadi ini menarik sekali," ujar Amien.

Dalam kesempatan itu, Amien Rais mengatakan partainya sudah mantap mendukung Anies Baswedan. Hal itu sudah diputuskan dalam Rakernas Partai Ummat beberapa waktu lalu.

Amien Rais menambahkan, akan lebih baik bila seluruh partai atau koalisi partai melakukan deklarasi calon presiden untuk 2024. Hal itu akan memudahkan masyarakat dalam membedah visi dan kemampuan tokoh tersebut.

"Secara rasional, semakin dini rakyat tahu maka semakin bagus karena track record masing-masing bisa dibedah secara lugas, apakah pantas si fulan atau fulana itu jadi capres atau cawapres. Tapi ini justru baru Anies Baswedan yang baru jelas didukung oleh Nasdem, Demokrat, dan PKS," pungkasnya.

Amien Rais: MK Telah Menjadi Mahkamah Khianat!


Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersilaturahmi dengan para purnawirawan perwira tinggi (pati) TNI dan Polri di Cikeas. Dalam kesempatan itu, AHY mengungkapkan dukungan para purnawirawan untuk maju mendampingi Anies Baswedan di 2024.

Momen ini diunggah AHY lewat akun Instagram resminya @agusyudhoyono. Silaturahmi itu sendiri berlangsung pada Sabtu (1/4) kemarin.

"Bangga dan senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa dengan para senior yang tentu masih sangat peduli tentang nasib bangsa ini ke depan," kata AHY dalam narasi unggahannya seperti dilihat detikcom, Minggu (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY pun mengaku dirinya dan Demokrat mendapatkan aspirasi dari para purnawirawan TNI dan Polri tersebut. Salah satunya, kata dia, soal aspirasi pasangan Anies-AHY.

"Alhamdulillah, saya dan kami Partai Demokrat juga mendapatkan aspirasi dari senior-senior ini yang disampaikan oleh Bapak Letjen. TNI Purn. Ediwan Prabowo. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan berbagai persoalan dan tantangan yang saat sedang dihadapi bangsa Indonesia. Selain itu, beliau juga menyampaikan aspirasi bahwa pasangan Anies-AHY adalah representasi dari simbol Perubahan untuk Pemilu 2024 nanti," ucapnya.

AHY pun mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada para purnawirawan yang sudah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam perjuangan bersama menuju 2024. Dia pun mengajak para purnawirawan untuk bertempur bersama pada saatnya nanti.

"Sekali lagi, mohon terima rasa hormat kami, apresiasi kami kepada Bapak-bapak sekalian yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kembali berada di garda terdepan untuk memperjuangkan perubahan dan perbaikan," ujarnya.

Acara silaturahmi itu dihadiri oleh beberapa Purnawirawan TNI/Polri. Mereka yang hadir di antaranya, Mayjen TNI Purn Irwansyah, Mayjen TNI Purn Bambang Hartawan, Laksdya TNI Purn Deddy Muhibah Pribadi, Laksda TNI Purn Sigit Setiyanta, Laksma TNI Purn Ir Fitri Hadi, Laksda TNI Purn M. Atok Urrahman, Laksda TNI Asep Burhanudin, Marsda TNI Purn Nazirsyah, Marsda TNI Purn Iman Sudrajat, Marsda TNI Purn Didi Sumardi H, Marsda TNI Purn M. Barkah, Marsda TNI Purn Suwandi Mihardja, Marsda Tni (Pur) Deri Pemba Syafar, Marsma TNI Purn Eko Rislanto, dan Irjen Pol (P) H Wibowo.

Kata Purnawirawan

Sementara itu, Demokrat menyebut beberapa purnawirawan menyampaikan kegelisahan hati mereka belakangan ini. Mereka yang hadir dalam acara itu mengungkapkan duet Anies-AHY bisa membawa perubahan.

"Kami merasa Indonesia saat ini sedang tidak dalam kondisi yang baik. Kami juga merasa harus ada perubahan, maka untuk melakukan perubahan ini, kami sepakat bahwa sekarang pasangan Anies dan AHY merupakan yang terbaik. Kami ingin maju bersama-sama dengan Anies dan AHY untuk mewujudkan perubahan tersebut," kata Letjen TNI Purn Ediwan.

Sementara itu, Marsdya TNI Purn Muhammad Syaugi Alaydrus menguatkan pernyataan Letjen TNI Purn Ediwan. "Pasangan Anies-AHY adalah kombinasi yang cocok antara sipil dan militer," ujar Syaugi.

Simak juga 'AHY Sebut Koalisi Perubahan Sepakat Cawapres Ditentukan Oleh Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Miftah Maulana Habiburrahman atau dikenal Gus Miftah turut hadir di acara silaturahmi PAN yang dihadiri Presiden Joko Widodo beserta para ketum partai politik koalisi pemerintahan. Dalam sambutannya, Gus Miftah sempat berkelakar soal polemik 'amplop kiai' di PPP.

Gus Miftah awalnya menyapa para ketum parpol yang hadir. Ia bercerita saat Ketum Golkar Airlangga Hartato meminta saran ke dirinya dalam meraup suara.

"Ketum yang hadir hari ini Bapak Airlangga. Setahun yang lalu Bapak Presiden, beliau (Airlangga) satu mobil dengan saya. Beliau minta saran, 'Gus, saya harus bagaimana'. Waktu itu saya bilang, 'Pak Airlangga, tolong penampilan medsosnya agak gaul sedikit', saya bilang," kata Gus Miftah di awal penyampaiannya dalam acara itu di Kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Miftah menyebut usulannya itu dilakukan dengan baik oleh Airlangga. Saat menyapa Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Gus Miftah pun bercerita dirinya delapan tahun silam sempat bertemu dengan Menhan ini.

"Bapak Prabowo Subianto, Ketum Gerindra, kalau masih ingat 8 tahun lalu di Keraton Jogja, Bapak ngerangkul saya dan waktu itu jenderal janji, 'Gus saya akan datang ke pondoknya Gus Miftah'," kata Gus Miftah.

"Alhamdulilllah sampai hari ini belum terlaksana (janji Prabowo). Ketum PKB senior saya santri, saya kenal beliau dari Cak Imin, kemudian Gus Amin sampai jadi Gus Muhaimin, panglima santri nasional," lanjut Gus Miftah menyapa Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Usai itu dia menyapa Plt Ketum PPP Mardiono. Saat itulah Gus Miftah berkelakar soal 'amplop kiai' PPP yang menjadi polemik Suharso Manoarfa.

"Bapak Mardiono, saya mohon maaf, Pak. Salah satu yang respons soal PPP, amplop ke kiai itu, saya, Pak. Mungkin karena respons saya itulah yang mengantarkan Bapak Mardiono jadi ketum, Pak," kata dia.

Untuk diketahui, polemik 'Amplop Kiai' pernah mencuat usai disampaikan eks Ketum PPP Suharso Monoarfa. Suharso menceritakan pengalaman 'amplop' ini bermula ketika dia menjabat Plt Ketum PPP.

"Saya akan mulai dari satu cerita. Ketika saya kemudian menjadi plt ketua umum, saya mesti bertandang pada beberapa kiai besar, pada pondok pesantren besar. Ini demi Allah dan Rasul-Nya terjadi. Saya datang ke kiai itu dengan beberapa kawan lalu saya pergi begitu saja," kata Suharso mengawali ceritanya saat pidato dalam 'Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk PPP' di Gedung ACLC KPK, Jakarta, 15 Agustus 2022 lalu.

Suharso kemudian menanyakan balik maksud 'ninggali' usai bertemu kiai. Dia menduga ada barangnya yang tertinggal di lokasi tersebut. Orang dalam cerita Suharso disebut merespons dengan mengatakan 'Oh nanti aja, Pak'.

"Maka sampailah dalam, setelah keliling itu ketemu, lalu dibilang pada saya, 'Gini Pak Plt, kalau datang ke beliau-beliau itu, mesti ada tanda mata yang ditinggalkan'. Wah saya nggak bawa. Tanda matanya apa? Sarung, peci, Qur'an atau apa? 'Kayak nggak ngerti aja Pak Harso ini'. Gitu. Then I have to provide that one. Everywhere," kata Suharso.

Suharso menyebut fenomena ini masih terjadi. Menurutnya, jika sehabis pertemuan tidak ada amplop, itu terasa hambar. Suharso mengaku tengah membenahi hal ini.

"Dan setiap ketemu, Pak, ndak bisa, Pak, bahkan sampai hari ini. Kalau kami ketemu di sana, itu kalau salamannya itu nggak ada amplopnya, Pak, itu pulangnya itu sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are fixing today," ujar dia.

Simak Video 'Behind The Scene Suksesi Ketua Umum PPP':

[Gambas:Video 20detik]


Menurut Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang diinisiasinya bersama PKB memiliki kesamaan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PPP, dan PAN.

"Tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Presiden kan sudah sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya," kata Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Prabowo mengatakan antara partainya, PKB, Golkar, PPP, dan PAN, memiliki frekuensi yang sama. Bahkan Prabowo menyebut kelima parpol ini sudah masuk 'tim Jokowi'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada. Ternyata ada (kesamaan visi dan misi). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan," kata Prabowo.

Prabowo pun membuka kemungkinan dua koalisi tersebut untuk melebur. "Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu (capres-cawapres)," ujar Prabowo.

Aksi Prabowo Hormat Gerak Jalan Seusai Rapimnas Gerindra


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) cocok bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). PKB sependapat dengan Jokowi tapi penentuan capres dan cawapres tetap di tangan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Iya cocok dong, dan benar apa yang disampaikan pak presiden bahwa keputusan ada di tangan para ketua umum, kita happy dan terbuka bila ada partai atau koalisi lain yang ingin bergabung," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Minggu (2/4/2023).

Meskipun cocok, Daniel Johan mengatakan penentuan capres dan cawapres tetap oleh Prabowo dan Cak Imin. Menurutnya, jika koalisi besar ini terjadi, partai lain tetap boleh memberikan masukan untuk dimusyawarahkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi penentuan capres-cawapres tetap ditentukan oleh Cak Imin dan Pak Prabowo, partai lain tentu boleh memberi masukan dan hal-hal lain bisa dimusyawarahkan bersama, intinya selama untuk kepentingan bangsa dan rakyat kita terbuka," ucapnya.

Lebih lanjut, Daniel Johan menilai penentuan capres dan cawapres jika KIB dan KKIR bergabung tidak akan sulit. Selama, kata dia, penentuan capres dan cawapres mengikuti kesepakatan KKIR.

"Tidak (sulit) selama itu bisa dipahami dan diterima oleh partai lain. Dalam penentuan capres cawapres sudah disepakati yang menentukan ada Cak Imin dan Pak Prabowo," ujar dia.

Selain itu, dia mengatakan PKB tetap akan berada pada posisi mengusung Cak Imin sebagai capres atau cawapres jika koalisi besar itu benar terbentuk. "PKB akan tetap usung Cak Imin," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menjawab pertanyaan apakah KIB yang diawaki Golkar, PAN dan PPP serta KKIR yang dipimpin Partai Gerindra dan PKB cocok jika bersatu. Jokowi menegaskan keputusan akhir ada di tangan ketua umum partai politik.

Hal ini diutarakan Jokowi usai bertemu kelima pimpinan partai dari dua koalisi tersebut dalam acara silaturahmi Ramadan PAN di DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4). Pertemuan itu dihadiri Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Plt Ketum PPP Mardiono.

"Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai," kata Jokowi menjawab pertanyaan kecocokan antara KIB dan KKIR untuk membentuk koalisi besar.

Simak Video 'Respons Jokowi Saat Ditanya Potensi Peleburan KIB-KKIR':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkap pembicaraan para pimpinan partai politik dan Presiden Joko Widodo di acara PAN tak jauh dari urusan Pemilu 2024. Prabowo membicarakan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR), yang diinisiasinnya bersama PKB, memiliki kesamaan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) besutan Golkar, PPP, dan PAN.

"Tadi sebetulnya sudah disampaikan Pak Presiden kan sudah sangat jelas. Kita tadi banyak membahas ke arahnya adalah komitmen kebangsaan dan bagaimana menjamin kelangsungan pembangunan. Jadi itu yang kita bicarakan sebetulnya," kata Prabowo usai pertemuan dengan Jokowi di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Prabowo menyebut ada frekuensi yang sama antara partainya, PKB, Golkar, PPP, dan PAN. Prabowo menekankan kelima parpol ini sudah masuk 'tim Jokowi'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada. Ternyata ada (kesamaan visi dan misi). Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat, pimpinan partai kita sudah masuk, Pak Cak Imin ya, kita sudah masuk timnya Pak Jokowi, sebetulnya sekarang, ya kan," kata Prabowo.

Prabowo lantas membuka kemungkinan dua koalisi ini untuk melebur. Menurutnya yang terpenting jalinan komunikasi di antara kedua koalisi ini semakin intens.

"Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang terpenting komunikasi akan tambah intens. Kita belum bicara soal ke arah itu (capres-cawapres)," ujar Prabowo.

Simak Video 'Respons Jokowi Saat Ditanya Potensi Peleburan KIB-KKIR':

[Gambas:Video 20detik]


Menurut Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menerima kedatangan timnas Israel di Piala Dunia U-20 karena belum tahu soal konstitusi. Berikut 3 pernyataan FX Rudy soal Gibran yang beda sikap dengan PDIP soal Israel.

1. Mas Wali Belum Lahir

FX Rudy menegaskan PDIP tidak menolak Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Mantan Wali Kota Solo itu menyatakan yang ditolak partainya ialah tim nasional Israel. Menurutnya, PDIP memegang teguh konstitusi UUD 1945.

"Mas Wali sendiri belum tahu tentang konstitusi. Belum lahir soale," kata FX Rudy saat ditemui di Girli Corner, Pucang Sawit, Solo, Kamis (30/3/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

2. Tak Berkaitan dengan Tahun Politik

FX Rudy juga mengatakan PDIP tak bisa disalahkan soal penolakan Timnas Israel hingga Piala Dunia U-20 batal di Indonesia. Dia yakin sikap tegas itu tak berdampak ke suara PDIP di Pemilu 2024.

"Tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Nggak ada dampak," kata FX Rudy ditemui di Girli Corner Pucang Sawit, Kamis (30/3/2023) malam.

3. Menolak Israel Sebagai Antisipasi

Rudy pun menyebut PDIP tidak blunder atau melakukan kesalahan. Dia mengklaim PDIP melakukan antisipasi jika ada penolakan terhadap Israel di Tanah Air yang justru akan mengakibatkan chaos.

"Lha sekarang kalau tahun politik terjadi chaos di republik ini, pemilu gagal dan sebagainya lebih besar mana harganya daripada menolak Israel itu yang tidak pernah dipikirkan oleh beliau-beliau itu," terangnya.

"Bukan, nggak ada yang dikatakan blunder ya. PDIP itu selalu melakukan kajian-kajian yang terjelek untuk bangsa dan negara," sambung dia.

Rudy kembali menegaskan pihaknya melakukan langkah antisipatif. Jika terjadi penghadangan justru hal ini yang bakal menghabiskan anggaran lebih besar ketimbang persiapan venue.

"Kalau sampai terjadi penghadangan di bandara, penolakan penolakan terhadap Israel oleh bangsa Indonesia sendiri itu biaya besar tidak impas dengan kehadiran kegiatan Piala Dunia di Indonesia. Belum nanti demo yang di lain tempat jadi sehingga sebelum terjadi diantisipasi dulu, perjuangan tidak ada kata pengorbanan, berjuang mesti harus berkorban," tegasnya.

Respons Gibran atas pernyataan FX Rudy di halaman selanjutnya.


Para Petinggi PDIP tidak tampak hadir di acara silaturahmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para ketum parpol yang digelar di DPP PAN, Jakarta Selatan. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan alasan tidak ada petinggi PDIP yang hadir di acara itu.

Hasto awalnya mengkonfirmasi bahwa PDIP memang mendapatkan undangan untuk hadir di acara PAN. Namun, dia menyebut acara tersebut hanya ditujukan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sehingga tak bisa diwakilkan.

"Undangan memang disampaikan kepada kami, hanya saja undangan tersebut ditujukan kepada ketua umum partai dan tidak bisa diwakilkan," kata Hasto saat dikonfirmasi, Minggu (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto mengatakan Megawati memang sudah punya acara yang lebih dulu dijadwalkan. Kemudian, kata dia, karena undangan hanya ditujukan kepada Megawati, maka tidak ada satupun kader yang bisa mewakilkan.

"Karena tidak bisa diwakilkan, maka Ibu Megawati yang kebetulan beliau ada acara yang sudah dijadwalkan sebelumnya, sehingga tidak bisa hadir," ucapnya.

PDIP Tak Hadir

PAN mengundang Ketum Partai Politik pendukung pemerintah kecuali NasDem di acara silaturahmi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak terlihat hadir di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023), sejumlah petinggi partai politik hadir di lokasi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas terlihat pertama kali, disusul kedatangan Plt Ketum PPP Mardiono sekitar pukul 10.34 WIB.

Tak berselang lama, hadir Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Pada pukul 10.45 WIB giliran Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang tiba di DPP PAN.

Selanjutnya terlihat Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang datang ke acara silahturahmi. Pada pukul 11.16 WIB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir mengikuti rangkaian acara.

Tak lama kemudian, Presiden Jokowi datang dengan pengawalan pada pukul 11.28 WIB. Sejauh ini tak nampak petinggi dari PDIP padahal diketahui mereka menjadi salah satu partai pendukung Jokowi yang diundang dalam agenda ini.

Hal tersebut pun juga disampaikan oleh Waketum PAN Yandri Susanto. Dia mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnputri memang tidak bisa hadir di acara itu.

"6 (parpol), karena Bu Mega ada di Jepang atau lagi di luar negeri nggak tahu. Saya nggak tahu diwakilin apa nggak, tapi ini karena pertemuan setingkat ketum parpol. Diwakili atau nggak saya nggak tahu," ungkap Yandri di DPP PAN.

Simak Video 'Momen Jokowi Tiba di Markas PAN, Silaturahmi Bareng Parpol Pendukung':

[Gambas:Video 20detik]


PAN menggelar pertemuan yang mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta para ketum parpol pendukung pemerintah minus NasDem. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali tak mempersoalkan hal itu.

"Ya biasa-biasa aja. Masak kalau kita tidak diundang kita menangis," kata Ali saat dihubungi, Minggu (2/4/2023).

Ali menganggap acara itu sekadar pertemuan antarkoalisi di kalangan pemerintah, bukan pertemuan koalisi pemerintahan Jokowi. Menurutnya, pertemuan ini tak lain ialah antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk membahas wacana 'koalisi besar'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menganggap bahwa pertemuan ini bukan pertemuan koalisi pemerintah karena NasDem kan koalisi pemerintah. Artinya, paling tidak sampai hari ini NasDem itu menjadi bagian daripada koalisi pemerintah," ujar Ali.

"Kalau kemudian pertemuan hari ini kami tidak diundang ya kami berpikir positif aja, hari ini pertemuan KIB dan KKIR, bisa jadi membentuk 'koalisi besar'," imbuh dia.

Ali menekankan saat ini partainya bersama Demokrat dan PKS telah mendeklarasikan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Menurutnya, KPP dianggap tak memenuhi syarat ke acara itu karena telah memiliki capres yaitu Anies Baswedan.

"Koalisi Perubahan itu telah memiliki calon presiden. Terus koalisi KKIR mendukung Pak Prabowo. Ya artinya ini kan tidak terkecuali Koalisi Perubahan tidak memenuhi syarat, ya bahkan kemudian kita bisa bergabung," ujar dia.

Ali pun tak masalah pihaknya tak diundang apabila benar pertemuan itu membahas 'koalisi besar'. Dia meyakini pembicaraannya tak akan terlepas dari komitmen membangun bangsa lebih baik.

"Ya kan itu memang hak kedaulatan tiap partai politik. Jadi kita menghargai apa yang dialkukan teman-teman PAN, ikhtiar yang dilakukan parpol-parpol, apapun yang mereka bicarakan di sana, menurut saya, itu baik untuk bangsa," katanya.

Ketua DPP NasDem Willy Aditya menilai acara silaturahmi ramadan yang digelar PAN itu untuk menjalin persatuan. Mestinya, menurut dia, tidak memandang bulu.

"Bagi NasDem itu tidak masalah. Sebenarnya silaturahmi itu kan untuk menjalin ukhuwah, persatuan. Jadi ya tidak pandang bulu. Dan memutus silaturahmi itu termasuk dosa yang disegerakan. Ini kan konteksnya Ramadan," katanya.

Willy melanjutkan, hal terpenting yakni bukan NasDem yang memutus tali silaturahmi.

"Yang penting bukan NasDem yang punya nawaitu memutus tali silaturahmi. Karena prinsip kita, negara bangsa ini tidak cukup diselesaikan oleh beberapa kelompok saja. Seluruh komponen dan elemen harus berpartisipasi," katanya.

Selengkapnya simak di halaman berikut.

Saksikan Video 'Momen Jokowi Tiba di Markas PAN, Silaturahmi Bareng Parpol Pendukung':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan ketua umum partai politik pendukungnya bersilaturahmi di Kantor DPP PAN. Mereka melakukan pembahasan secara tertutup usai acara pembukaan.

Pantauan detikcom di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023), Jokowi sempat menyampaikan keterangannya. Acara diawali oleh sambutan dari Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Terlihat di lokasi ketua umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum PAN Zulhas, Ketum Golkar Airlangga Hartato hingga Plt Ketum PPP Mardiono mendampingi Jokowi duduk lesehan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Joko Widodo dan petinggi partai sempat mendengarkan tausiah dari Gus Miftah. Setelahnya, pembawa acara mempersilakan Jokowi dan ketum parpol naik ke lantai 3 untuk berdiskusi.

Diskusi pun digelar secara tertutup sekitar pukul 12.40 WIB.

Sebelumnya, lima partai politik pro Presiden Joko Widodo (Jokowi) diundang silahturahmi di acara PAN hari ini. Jokowi dan pemimpin parpol pendukungnya akan melakukan pembicaraan khusus.

"Yang pasti acara bukan buka bersama, acaranya silaturahmi bersama Pak Presiden dengan Ketum parpol dan keluarga besar PAN. Insyaallah akan dihadiri Pak Jokowi, tentu Ketum PAN Bang Zul, Ketum Gerindra, Ketum PKB, Ketum Golkar, Ketum PPP," ujar Yandri di Kantor DPP PAN.

Yandri mengatakan acara akan diawali dengan sholat Zuhur berjamaah. Setelah itu akan ada sambutan dari Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah.

"Nanti acara akan diawali dengan sholat Zuhur berjamaah, kemudian akan ada kata pengantar dari Bang Zul sebagai tuan rumah, setelah itu ada doa dari Gus Miftah dan ada sambutan Pak Presiden," ujar Yandri.

Ia mengatakan setelah pembukaan para Ketum parpol dan Jokowi akan melakukan pembicaraan. Pembicaraan dilaksanakan di lantai 3 DPP PAN.

"Setelah itu nanti Pak Presiden sama para Ketum parpol akan pindah ruangan di atas. Di lantai 3 akan ada pembicaraan, di situ yang akan diikuti Pak Presiden dengan para Ketum parpol, yang lain nggak ikut, isi pertemuan belum (tahu)," kata dia.

Simak Video 'Momen Jokowi Tiba di Markas PAN, Silaturahmi Bareng Parpol Pendukung':

[Gambas:Video 20detik]


PAN mengundang Ketum Partai Politik pendukung pemerintah kecuali NasDem di acara silaturahmi bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun demikian, petinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tak terlihat hadir di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan.

Pantauan detikcom di Kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023), sejumlah petinggi partai politik hadir di lokasi. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas terlihat pertama kali, disusul kedatangan Plt Ketum PPP Mardiono sekitar pukul 10.34 WIB.

Tak berselang lama, hadir Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Pada pukul 10.45 WIB giliran Sekjen Gerindra Ahmad Muzani yang tiba di DPP PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya terlihat Ketum Gerindra Prabowo Subianto yang datang ke acara silahturahmi. Pada pukul 11.16 WIB, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin juga hadir mengikuti rangkaian acara.

Tak lama kemudian, Presiden Jokowi datang dengan pengawalan pada pukul 11.28 WIB. Sejauh ini tak nampak petinggi dari PDIP padahal diketahui mereka menjadi salah satu partai pendukung Jokowi yang diundang dalam agenda ini.

Hal tersebut pun juga disampaikan oleh Waketum PAN Yandri Susanto. Dia mengatakan Ketum PDIP Megawati Soekarnputri memang tidak bisa hadir di acara itu.

"6 (parpol), karena Bu Mega ada di Jepang atau lagi di luar negeri nggak tahu. Saya nggak tahu diwakilin apa nggak, tapi ini karena pertemuan setingkat ketum parpol. Diwakili atau nggak saya nggak tahu," ungkap Yandri di DPP PAN.

Simak Video 'Momen Jokowi Tiba di Markas PAN, Silaturahmi Bareng Parpol Pendukung':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan momen kala dirinya dimintai pendapat berkaitan dengan koalisi-koalisi partai yang sudah terbentuk sejauh ini. Dia mengungkit bagaimana dirinya dimintai pendapat terkait pembentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Jokowi mulanya berbicara terkait banyak pihak yang datang kepada dirinya hanya untuk meminta restu membangun koalisi. Padahal, Jokowi menyebut restu dan izinnya tidak ada urusannya dengan pembentukan koalisi.

"Kalau datang ke saya dalam membangun koalisi, semuanya sudah disetujui Presiden, urusannya apa? Nggak ada urusannya, bangun koalisi, mencalonkan seseorang," kata Jokowi saat sambutan di acara silaturahmi PAN, di DPP PAN, Jakarta, Minggu (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi menyebut dirinya tetap akan menjawab jika ditanyakan pendapat soal capres hingga koalisi. Dia mengaku selalu menjawab apa adanya jika memang setuju atau tidak setuju.

"Ya kalau saya ditanya saya jawab 'Pak, Bapak setuju nggak Pak Prabowo jadi capresnya?'. Ya kalau ditanya saya jawab, kalau saya setuju saya ngomong setuju, kalau nggak ya nggak, kalau setuju ya setuju, mantap gitu. Jadi nggak, kalau saya ditanya, kalau nggak ditanya ya saya diem-diem aja," ucap dia.

Jokowi lalu membahas terkait pembentukan KIB. Dia menyebut ada pihak yang menganggap bahwa KIB dibentuk olehnya, padahal itu dibentuk oleh para Ketum Parpol yang ada di dalam koalisi tersebut.

"Bentuk koalisi KIB 'wah itu dari Presiden itu', siapa yang dari... itu KIB kan terbentuk karena pertemuannya Pak Airlangga, Pak Zul, sama Pak Mardiono, terbentuk, baru datang ke saya 'Pak mohon restu', kalau saya ditanya gitu 'ya saya restui', sebetulnya hanya gitu-gitu itu, jadi bukan saya anu ya buat KIB gini, nggak pernah," jelasnya.

Hal serupa, kata Jokowi, juga terjadi dengan koalisi Gerindra dan PKB. Dia mengaku dimintai pendapat bagaimana jika Cak Imin bergandengan dengan Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo dan Cak Imin, Gerindra dengan PKB juga sama 'Gimana Pak kalau ini Cak Imin?', 'Pak gimana kalau saya dengan Gerindra?', ya saya 'Baik-baik saja', terus saya menyambungkan ke Pak Prabowo 'Pak Prabowo ini kelihatannya Cak Imin ingin gandengan dengan Bapak', hanya gitu-gitu aja," ujarnya.

"Akhirnya sambung gitu, tapi bukan karena saya. Tapi di luarnya beda lagi, mungkin Pak Prabowo yang sering sampaikan 'Ini sudah direstui oleh Presiden', ya saya sih senang-senang saja," lanjut dia.


Ketum PAN Zulkifli Hasan menyinggung koalisi kebangsaan di acara silaturahmi Ramadan bersama ketua umum partai politik pendukung di Kantor DPP PAN. Dalam sambutannya, pria yang akrab disapa Zulhas itu berbicara komitmen setia mengawal Presiden Jokowi sampai akhir.

Zulkifli awalnya menyambut sejumlah tokoh yang hadir di antaranya Presiden Jokowi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketum Golkar, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketum Gerindra, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, hingga Plt Ketum PPP Mardiono. Zulkifli lalu mengungkit keberhasilan kerja keras Presiden Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi 5,31%, inflasi terkendali, dan surplus perdagangan hampir Rp 900 triliun di situasi ekonomi yang sulit.

"Nah oleh karena itu saudara-saudara, kita Partai Amanat Nasional terus kita kawal setia sampai akhir, komitmen kita kepada Pak Presiden," kata Zulhas di kantor DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkapkan acara silaturahmi tersebut dapat menguatkan komitmen kebangsaan serta dapat menguatkan konsolidasi batin, komitmen kebangsaan, sehingga melahirkan koalisi kebangsaan yang kuat.

"Pak Presiden, Pak Airlangga, Pak Prabowo, Pak Cak Imin, Pak Mardiono, kita sekarang silaturahim di rumah matahari, rumah PAN, di bulan suci Ramadan, kita berharap ada cahaya untuk menguatkan komitmen kebangsaan kita. Untuk melakukan konsolidasi batin, penguatan spiritual di bulan suci Ramadan, tidak hanya sekadar kita seremonial, tapi menguatkan spiritual, mengkonsolidasi batin kita, konsolidasi komitmen kita, komitmen kebangsaan kita untuk mengatasi tantangan, hal-hal mendasar tentu yang belum sempurna di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Zulhas.

"Kalau konsolidasi batin, spiritual, konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat, untuk melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dikerjakan. Dan di sini kan ini pak yang hebat hebat ini kan ada Pak Airlangga yang ngurusin ekonomi, ada Pak Prabowo yang ngurusin Pertahanan macam-macam, Pak Cak Imin dll yang mengerti betul bagaimana meneruskan yang sudah bagus dan memperbaiki yang belum," kata Zulhas.

Zulhas berharap dari pertemuan tersebut dapat memperkuat komitmen ketum-ketum partai tersebut di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Jadi pertemuan kita silaturahim kita di rumah matahari kita harap ada cahaya yang masuk ke hati kita untuk memperkuat komitmen kita di bawah komando Bapak Presiden Pak Jokowi, kira-kira itu intinya. Meneguhkan menguatkan komitmen kebangsaan kita," sambung Zulhas.

Simak Video 'Kala Zulhas Sebut Survei Prabowo Naik Gegara Ikut Panen Raya Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyampaikan terima kasih atas kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara silaturahmi Ramadan bersama partai politik pendukung koalisi pemerintahan. Zulhas menyebut kedatangan Jokowi ke Kantor PAN akan membawa kemenangan untuk partai-partai yang hadir dalam acara ini.

Mulanya, Zulhas menyampaikan ini merupakan kali pertama Jokowi hadir di Kantor PAN. Zulhas mengaku terharu bahagia karena Jokowi menyempatkan hadir dalam acara silaturahmi ini.

"Terima kasih Bapak Presiden atas kehadirannya. Baru pertama kali selama 24 tahun presiden hadir di kantor Partai Amanat Nasional. Saya sungguh terharu saking gembiranya Bapak, sekali lagi terima kasih Bapak," kata Zulhas dalam sambutannya di acara Silaturahmi Ramadan bersama Presiden di Kantor DPP PAN di Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Zulhas lalu mengatakan kehadiran Jokowi ini akan membawa aura kemenangan. Kata Zulhas, aura kemenangan itu bukan hanya bagi PAN tapi juga partai-partai yang hadir dalam acara ini.

"Auranya saudara saudara, kehadiran Bapak Presiden insyaallah akan membawa kemenangan tidak hanya bagi PAN, tapi juga partai-partai yang hadir di sini, insyaallah," kata Zulhas.

Jokowi Hadir

Presiden Joko Widodo menghadiri acara 'Silahturahmi Ramadan' bersama parpol-parpol koalisi pemerintahan di kantor DPP PAN hari ini. Jokowi telah tiba di lokasi.

Pantauan detikcom di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jokowi hadir sekitar pukul 11.28 WIB.

Kedatangan Jokowi disambut dengan selawat oleh tim marawis. Terlihat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyambut kedatangan Presiden Jokowi bersama elite PAN yang lain di dekat gerbang pintu masuk.

Jokowi terlihat mengenakan pakaian berwarna putih dan peci berwarna hitam. Jokowi kemudian menyapa kader PAN yang ada di lokasi.

Sebelumnya juga terlihat hadir Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Simak Video 'Gelar Silaturahmi Ramadan, PAN Tak Undang Parpol Pro Anies?':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo menghadiri acara 'Silahturahmi Ramadan' bersama parpol-parpol koalisi pemerintahan di kantor DPP PAN hari ini. Jokowi telah tiba di lokasi.

Pantauan detikcom di kantor DPP PAN, Jalan Warung Buncit Raya, Pancoran, Jakarta Selatan, Jokowi hadir sekitar pukul 11.28 WIB.

Kedatangan Jokowi disambut dengan selawat oleh tim marawis. Terlihat Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyambut kedatangan Presiden Jokowi bersama elite PAN yang lain di dekat gerbang pintu masuk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi terlihat mengenakan pakaian berwarna putih dan peci berwarna hitam. Jokowi kemudian menyapa kader PAN yang ada di lokasi.

Sebelumnya juga terlihat hadir Plt Ketum PPP Mardiono, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, hingga Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Untuk diketahui, PAN mengundang 5 ketua umum partai politik pro pemerintahan saat ini ke acara silaturahmi Ramadan yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai NasDem yang merupakan pendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024 tidak diundang.

"Selain Presiden Jokowi, turut mengundang para ketua umum partai politik lain, yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP," kata Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas dalam keterangannya.

Zulhas mengatakan, sebagai tuan rumah, PAN merasa terhormat untuk menggelar pertemuan parpol dengan Presiden Jokowi. Selain bertema Ramadan, acara ini merupakan ajang diskusi lintas partai dengan Presiden.

"Sebagai tuan rumah, PAN merasa sangat senang dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Presiden beserta para ketua umum partai politik di pemerintahan untuk menyelenggarakan acara ini," ujar Zulhas.

"Acara ini merupakan ajang yang strategis bagi para pemimpin partai politik untuk saling berdialog, berdiskusi, tukar pemikiran, dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara," sambungnya.

Zulhas mengatakan PAN berkomitmen untuk menjalin kerja sama yang baik dengan banyak pihak. Hal tersebut dilakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia.

"PAN berkomitmen untuk menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh partai politik dan membangun suasana politik yang menyehatkan, menggembirakan, dan menyejukkan. Kami percaya bahwa hanya dengan bekerja sama, kita dapat mempercepat terwujudnya cita-cita kemerdekaan dan mencapai tujuan bersama dalam menciptakan kemajuan bangsa dan negara," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto menjawab alasan NasDem, PKS, dan Demokrat tidak diundang ke acara ini. "Alasannya, alasannya mungkin teman-teman sudah tahu kali ya," kata Yandri ditemui di lokasi acara, DPP PAN, Jl Warung Buncit Raya, Jakarta Selatan.


PAN menggelar acara silaturahmi Ramadan yang menghadirkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta ketum-ketum parpol minus tiga parpol pengusung Anies Baswedan, yakni NasDem, PKS, Demokrat. Apa alasan trio parpol pro Anies tak diundang?

"Acaranya silaturahmi bersama Pak Presiden dengan ketum parpol dan keluarga besar PAN, insyaAllah akan dihadiri Pak Jokowi, tentu Ketum PAN Bang Zul, Ketum Gerindra, Ketum PKB, Ketum Golkar, Ketum PPP," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Yandri Susanto di DPP PAN, Warung Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Yandri menyebut para tokoh yang diundang akan diagendakan melakukan salat Dzuhur berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan khusus para ketum parpol dan Presiden Jokowi di lantai 3 kantor PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Acara akan diawali dengan sholat Dzuhur berjamaah kemudian akan ada kata pengantar dari Bang Zul sebagai tuan rumah. Setelah itu ada doa dari Gus Miftah dan ada sambutan Pak Presiden," ujar Yandri.

"Setelah itu nanti Pak Presiden sama para ketum parpol akan pindah ruangan di atas, di lantai 3, akan ada pembicaraan di situ yang akan diikuti Pak Presiden dengan para ketum parpol, yang lain nggak ikut, isi pertemuan belum (tahu)," lanjut Yandri.

Yandri mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri belum dapat dipastikan hadir. Hal ini lantaran Megawati diketahui sedang berada di luar negeri.

"6 (parpol), karena Bu Mega ada di Jepang atau lagi di luar negeri nggak tahu. Saya nggak tahu diwakilin apa nggak, tapi ini karena pertemuan setingkat ketum parpol, atau diwakili atau ngga saya nggak tahu," ujarnya.

Lebih lanjut, Yandri menyebut trio pro Anies yang menginisiasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tak diundang lantaran tak masuk dalam daftar. Menurut Yandri, yang diundang telah mendapat restu dari presiden.

"Alasannya (PKS, NasDem, Demokrat tak hadir), alasannya mungkin teman-teman sudah tahu kali ya, he-he-he," ungkap Yandri.

"Ya, nggak tahu. pertimbangannya itu kan ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa ketum parpol, tentu atas restu Pak Presiden kan, itu yang diundang," imbuhnya.


Relawan Ganjar Pranowo (GP) Center mendeklarasikan dukungan kepada putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep untuk maju dalam pemilihan wali kota (Pilwalkot) Depok 2024. Dukungan itu dinamakan gerakan 'jempol ceria.'

"Hari ini kami sudah menyatakan diri akan mendukung Mas Kaesang sebagai calon wali kota Depok di 2024 yang akan datang dan kita sudah bersama-sama menamakan gerakan mengkampayekan Mas Kaesang dengan nama 'jempol ceria.' Karena kami percaya melalui gerakan 'jempol ceria' itu, kami bisa memasifkan pendapat keyakinan publik tentang perubahan yang akan terjadi di Kota Depok," kata Ketua Harian DPP GP Center, Thomas Djunianto kepada wartawan di Warkop Merdeka, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Sabtu (1/4/2023).

Thomas mengatakan GP Center sengaja memilih warung kopi (warkop) sebagai tempat deklarasi Kaesang. Dia menyebut GP Center ingin mengenalkan Kaesang kepada masyarakat Depok sebagai calon pemimpin yang inovatif, energic serta kreatif mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasan kita ya bahwa Mas Kaesang ini sosok yang inovatif, energic, kemudian juga menghidupkan kreatif juga sebagai anak muda dan juga sebagai pengusaha. Maka kita merepresentasikan sebuah warkop ya UMKM yang kebetulan saya tahu perkembangannya dari kecil dari beberapa titik poin yang akhirnya bisa melebar menjadi luas, dan itulah yang saya ingin beritahukan kepada masyarakat Depok bahwa gerakan ini mungkin awalnya kecil tapi saya yakin akan menjadi sebuah gerakan yang lebih besar," ucapnya.

Thomas yakin gerakan kampanye Kaesang yang dilakukan GP Center dapat meruntuhkan dominasi PKS yang lama memimpin Kota Depok. Menurutnya, PKS sudah berkuasa di Depok selama 20 tahun.

"Kami menamakan gerakan kami dalam mengkampanyekan Mas Kaesang adalah dengan 'jempol ceria', dengan demikian, dengan gerakan jempol, kami yakin itu akan bisa meruntuhkan dominasi PKS di Kota Depok yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir," ujar Thomas.

"Kami tidak takut juga dengan fakta bahwa mereka sudah berkuasa selama 20 tahun, ke depan kami yakin kami di barisan kami memiliki anak-anak muda, anak-anak millennial, anak-anak gen z yang hanya dengan jempolnya mereka bisa menyebarkan virus perubahan di Kota Depok dengan waktu yang cepat," imbuhnya.

Dia mengatakan pihaknya akan mulai menyebarluaskan deklarasi dukungan GP Center terhadap Kaesang ke media sosial. Hal itu dilakukan agar semakin banyak masyarakat Depok yang mengenal Kaesang.

"Kita akan mulai pastinya dengan menyebarluaskan informasi deklarasi pada hari ini melalui akun-akun medsos yang kita punya, setelah itu kita akan juga mengajak beberapa elemen masyarakat yang mendukung dan sepakat dengan perjuangan GP Center, sehingga gerakan kami pada hari ini akan lebih luas dan akhirnya mencapai kemenangan pada Pilkada 2024 yang akan datang," ucapnya.

Thomas menyebut Kaesang sudah mengetahui deklarasi dukungan yang dilakukan GP Center. Namun menurutnya, Kaesang belum memberikan keputusan akan maju dalam Pilwalkot Depok.

"Jadi dari internal kita, kita sudah mengkomunikasikan hal tersebut ke Mas Gibrannya terlebih dahulu maka setelah Mas Gibran juga mengapresiasi walaupun dengan guyonan dan saya pikir itu memang gayanya Mas Gibran ya. Dan Mas Kaesang saya yakin melihat gerakan ini dan ketika memang gerakan ini dianggap menerima kehadiran Mas Kaesang di Kota Depok, kita akan lebih mengintensifkan komunikasi kita dengan beliau dengan fakta-fakta di lapangan seperti apa yang terjadi, setelah itu kita serahkan ke Mas Kaesang kembali," kata Thomas.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk 5 besar hasil survei calon presiden (capres) berdasarkan Pollmark Research Center. Elektabilitas Cak Imin di Jatim saat ini mencapai 4,8%.

Merespons hasil itu Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menyatakan angka itu masih memungkinkan untuk terus bertambah. Pihaknya terus bekerja keras menggenjot elektabilitas Cak Imin.

"Kita terus bergerak untuk menggenjot elektabilitas Gus Muhaimin agar semakin melejit lagi," kata Fauzan saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (1/4/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fauzan menegaskan kenaikan elektabilitas Cak Imin sebagai bukti bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi, selama ini Cak Imin terus konsisten menyapa masyarakat.

"Saya kira segala sesuatu di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ada sunnatullah. Intinya bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil," ujarnya.

"Gus Muhaimin tidak ada kata lelah turun dan menyapa masyarakat. Jadi wajar kalau beliau memetik hasil dari kerja kerasnya. Hasil kerja keras kita semua, kader PKB, termasuk di Jatim," lanjutnya.

Meski begitu Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim ini menyatakan kenaikan elektabilitas Cak Imin justru harus menjadi cambuk agar kader bekerja lebih keras.

"Tentu hasil ini patut kita syukuri, meskipun jangan sampai berpuas diri. Itu merupakan cambuk bagi kami untuk bekerja lebih keras lagi," tegasnya.

Menurut Fauzan, kader PKB Jatim akan terus menggenjot elektabilitas Gus Muhaimin agar bisa menjadi nomer satu, termasuk di Jatim.

"Kita genjot lagi safari politik. Kita sapa tokoh-tokoh yang belum kita sapa. Jejaring anak muda kita rangkul sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu pelaku UMKM, para tenaga pengajar, semua lapisan terus kita sapa," ujarnya.

"Agar apa? Kalau survei Gus Muhaimin di Jatim nomer 1, saya kira beliau dan PKB akan semakin diperhitungkan," tambahnya.

Legislator asal Dapil Jatim XII (Tuban-Bojonegoro) ini menegaskan PKB memiliki hubungan baik dengan seluruh partai dalam upaya membangun koalisi. Khusus dengan Gerindra, koalisi semakin solid.

"Sejauh ini sangat solid. Komunikasi semakin intensif. Untuk deklarasi kita tunggu saja tanggal mainnya. Itu urusannya DPP masing-masing," tandasnya.

Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo (FX Rudy) turut angkat bicara menyusul Piala Dunia U-20 batal digelar di Indonesia. FX Rudy menyinggung soal kader PDIP menolak Timnas Israel, tentang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang beda sikap dengan PDIP, hingga tak sepakat dengan Presiden Joko Widodo.

Berikut sederet pernyataan FX Rudy.

1. PDIP Tidak Blunder

FX Rudy menilai langkah kader PDIP menolak Timnas Israel berlaga di Piala Dunia U-20 bukan suatu kesalahan atau blunder. Rudy mengatakan sebelum membuat pernyataan PDIP sudah melakukan kajian-kajian terlebih dahulu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bukan, nggak ada yang dikatakan blunder ya. PDIP itu selalu melakukan kajian-kajian yang terjelek untuk bangsa dan negara," kata Rudy ditemui di Girli Corner, Kamis (30/3/2023) malam.

Rudy mengatakan penolakan tersebut karena memikirkan dampak panjangnya. Salah satunya, tidak ingin adanya penolakan-penolakan di fasilitas umum seperti bandara.

"Kalau sampai terjadi pengadangan di bandara, penolakan-penolakan terhadap Israel oleh bangsa Indonesia sendiri, itu biaya besar tidak impas dengan kehadiran kegiatan Piala Dunia di Indonesia. Belum nanti demo yang di lain tempat jadi sehingga sebelum terjadi diantisipasi dulu, perjuangan tidak ada kata pengorbanan, berjuang mesti harus berkorban," ujarnya.

Diketahui, dua kader PDIP yang juga Gubernur Bali I Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kehadiran Timnas Israel pada Piala Dunia U-20. Usai pernyataan tersebut, kedua kepala daerah itu mendapat komentar pedas dari publik.

2. PDIP Biasa Di-Bully

Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 oleh kader PDIP memunculkan komentar pedas dari masyarakat. Komentar pedas itu tidak hanya dilayangkan ke Ganjar Pranowo dan Wayan Koster saja, tapi juga ke PDIP. Komentar pedas itu banyak bertebaran di media sosial.

"Kalau PDIP di-bully dan sebagainya sudah biasa, sudah biasa tetapi kalau sebelum ini kejadian karena PDI Perjuangan itu selalu memegang konstitusi yang dan selalu berpikir dan berbicara untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, makanya sebelum terjadi ini jangan sampai terjadi," kata Rudy.

Rudy menyebut penolakan Timnas Israel merupakan sikap dari kader PDIP. Hal tersebut untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang berada di daerah masing-masing.

"Itu sikap kami sebagai kader partai untuk menjaga ketertiban dan keamanan yang ada di daerah kita masing-masing," ujarnya.

3. Tak Terkait Tahun Politik

Rudy juga menilai tidak ada kaitan antara polemik ini dengan tahun politik.

"Tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Nggak ada dampak. Lha sekarang kalau tahun politik terjadi chaos di republik ini, pemilu gagal dan sebagainya, lebih besar mana harganya daripada menolak Israel, itu yang tidak pernah dipikirkan oleh beliau-beliau itu," cetus Rudy.

4. Sebut Gibran Belum Tahu Konstitusi

FX Rudy menyebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka belum tahu konstitusi, terkait sikap Gibran yang menerima kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20. Rudy beralasan Gibran belum lahir saat konstitusi UUD 1945 itu dirumuskan.

"Mas Wali sendiri belum tahu tentang konstitusi. Belum lahir soale," kata Rudy.

5. Tak Sepakat dengan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta politik dan olahraga tak dicampuradukkan buntut riuh penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 yang kini batal di Indonesia. FX Rudy tak sepakat dan mengatakan statement Jokowi itu salah.

Mantan wakil Jokowi saat masih menjadi Wali Kota Solo itu menyebut politik itu adalah tujuan. FX Rudy mengatakan kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 turut memporak-porandakan Indonesia.

"Pidatonya kan jelas kemarin politik jangan dicampurkan dengan olahraga, salah! Politik itu adalah tujuan, mau ke mana tujuan ini kita, lha juga nggak mau no dengan masuknya Israel justru nanti akan menjadi republik ini menjadi porak-poranda. Ini yang mesti diantisipasi seperti ini," kata Rudy.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Momen Megawati Sapa DPC PDIP Solo, Singgung soal Kesetiaan


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin masuk 5 besar hasil survei calon presiden (capres) berdasarkan Pollmark Research Center. PKB menilai Cak Imin layak diusung menjadi capres merujuk hasil survei tersebut.

"Kemarin Pollmark survei bahwa Cak Imin ada di posisi kelima dari urutan elektabilitas calon presiden, saya sebagai wakil ketua umum pemenangan berpikir ulang bahwa ternyata Pak Muhaimin layak dan memiliki elektoral untuk maju menjadi capres," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2023).

Jazilul mengatakan hasil tersebut akan dibicarakan dengan Gerindra. Dia meyakini Cak Imin layak menjadi capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi nanti biar dibicarakan sama Gerindra sama PKB," ujarnya.

Sebelumnya, Pollmark Research Center mengeluarkan hasil survei calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo teratas dengan 22,8 persen, disusul Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Survei digelar pada 23 Januari hingga 18 Maret 2023 di 78 daerah pemilihan se-Indonesia yang mewakili 562 kursi di DPR RI. Responden yang dilibatkan sebanyak 62.480 atau sebesar 97,8% dari seluruh potensi pemilih di Pemilu 2024. Adapun margin of error survei +/- 0,4%.

"Dengan jumlah responden yang begitu besar maka tingkat margin error data agregat ini kurang lebih hanya 0,4%," kata Direktur Utama Pollmark Indonesia Eep Saepullah Fatah dalam keterangannya, Kamis (30/3).

Berikut ini elektabilitas capres versi Pollmark Research Center:

1. Ganjar Pranowo 22,8%

2. Prabowo Subianto 17,4%

3. Anies Baswedan 13,9%

4. Ridwan Kamil 5,2%

5. Cak Imin 4,8%

6. Sandiaga Uno 2%

7. Puan Maharani 1,7%

8. AHY 1,7%

9. Khofifah Indar Parawansa 1,3%

10. Andika Perkasa 1,%

11. Erick Thohir 1%

12. Ahmad Heriyawan 0,9%

13. Airlangga Hartarto 0,7%

14. Budi Gunawan 0,2%

Lihat juga Video 'PKB Masih Buka Kemungkinan Koalisi dengan PBB di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo menjadi bulan-bulanan warganet buntut batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia (Pildun) U-20. Ganjar dihujat akibat menolak kehadiran Timnas Israel berujung batanlnya Indonesia jadi tuan rumah. Lantas, apakah hal itu berpengaruh pada elektabilitas Ganjar jelang Pemilu 2024?

Direktur Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) Baihaki Sirajt menyatakan selalu ada efek dari sebuah kebijakan yang diambil oleh kepala daerah, dalam hal ini Ganjar yang menyatakan menolak Israel.

"Pasti ada dampaknya, seorang kepala daerah itu magnet yang memiliki dampak cukup besar dan luas. Ketika berbicara sesuatu hal, tentu rakyat akan mengingatnya, baik itu dalam persepsi positif atau negatif," kata Baihaki saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (31/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Baihaki, pengaruh dari sosok Ganjar sangat besar. Sebab, Ganjar adalah sosok yang digadang-gadang dan diharapkan publik menjadi penerus Presiden Joko Widodo.

Namun, selepas penolakan Ganjar terhadap Israel, publik jadi berpikir ulang. Baihaki menilai, posisi Ganjar sebagai figur suksesor Presiden Jokowi kini dipertanyakan. Elektoral Ganjar bisa saja berubah.

"Tentu sedikit banyak pasti ada dampaknya, karena Piala Dunia U-20 ini gembar-gembornya sangat meriah. Kalau ada satu pihak dikucilkan saja atau disalahkan, ya pasti akan ada akibatnya," jelasnya.

"Ada potensi untuk berubah (posisi elektoral Ganjar untuk Pilpres 2024)," tambahnya.

Saat ditanya siapa yang diuntungkan ketika voters Ganjar beralih, Baihaki menyebut yang diuntungkan ialah sosok yang di-endorse Jokowi. Sebab, ceruk suara Ganjar hampir sama dengan Jokowi.

"Ya dilihat saja siapa yang di-endorse Pak Jokowi. Kalau beralih, tentu beralih ke figur yang digadang maju capres hari ini, mungkin ada Mas Anies Baswedan, Pak Prabowo, dan nama lain. Namun secara irisan memang Pak Prabowo lebih diuntungkan," jelasnya.

Meski begitu, Baihaki meyakini elektoral seseorang tidak hanya ditentukan oleh kejadian besar pada hari ini saja. Apalagi Pilpres 2024 masih dalam kurang 10 bulan lebih. Elektoral akan sangat ditentukan oleh langkah dari figur capres yang bersangkutan dan terkait visi-misi membangun Indonesia ke depan.

"Ya hari ini berdampak, tapi ini kan masih panjang ya, kita juga belum tahu siapa calonnya yang nanti akan daftar dan disahkan KPU. Tapi tentu ramai-ramai batal Piala Dunia U-20 ini menjadi rekam jejak yang diingat masyarakat," tandasnya.

Gerindra soal Indonesia Batal Jadi Tuan Rumah Pildun U-20: Menyedihkan


Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka rencana pelantikan Menpora baru pengganti Zainudin Amali yang mengundurkan diri setelah menjadi Wakil Ketua Umum PSSI. Rencananya pelantikan Menpora baru digelar pekan depan, apakah Jokowi hanya akan melantik Menpora baru, ataukah sekaligus jadi momentum kocok ulang menteri seperti isu santer yang beredar?

"Minggu depan," demikian jawaban singkat Jokowi ketika awak media menanyakan kapan waktu pelantikan Menpora baru, di sela-sela kegiatan peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Lido di Bogor, Jumat (31/3/2023).

Rupanya Jokowi memang sudah melakukan finalisasi soal nama Menpora baru tersebut. Presiden sudah menerima beberapa nama calon Menpora baru dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yang jadi pertanyaan berikutnya, ramai juga jadi perbincangan di antara parpol koalisi pendukung Jokowi, ialah apakah momentum pengumuman Menpora baru itu juga bakal jadi pengumuman reshuffle kabinet?

Ketika ditanya soal reshuffle kabinet, Jokowi menjawab dengan kata "Segera". Hal itu disampaikan Jokowi dalam pernyataan pers seperti di akun Youtube Setpres, Rabu (29/3/2024). Kata 'segera' adalah jawaban Jokowi atas pertanyaan soal posisi Menpora kosong dan rencana reshuffle kabinet.

Memang beberapa waktu lalu sejumlah parpol koalisi ramai-ramai mendorong reshuffle kabinet. Terutama setelah riuh internal koalisi Jokowi pasca NasDem mengumumkan Anies Baswedan menjadi capres. Apakah kali ini Jokowi benar-benar akan mengumumkan reshuffle kabinet seperti yang parpol koalisi kehendaki?

Dalam catatan detikcom, Jokowi beberapa kali mengumumkan reshuffle kabinet pada hari Rabu Pon. Hari Rabu Pon pada bulan April tahun 2023 jatuh pada tanggal 12 April. Apakah Rabu pon tersebut bakal jadi hari Jokowi melakukan kocok ulang menteri? Hanya Jokowi yang bisa menjawab.

Simak Video 'Jokowi soal Reshuffle: Segera!':

[Gambas:Video 20detik]


Pollmark Research Center mengeluarkan hasil survei calon presiden (capres) untuk Pemilu 2024. Berdasarkan hasil survei, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di peringkat pertama elektabilitas tinggi dengan 22,8 persen.

Sementara, di posisi kedua ada nama Prabowo Subianto dengan 17,4 persen. Lalu disusul Anies Baswedan dengan 13,9 persen dan Ridwan Kamil dengan 5,2 persen di posisi keempat.

Survei digelar pada 23 Januari hingga 18 Maret 2023 di 78 daerah pemilihan se-Indonesia yang mewakili 562 kursi di DPR RI. Sebanyak 62.480 atau sebesar 97,8% responden dilibatkan dari seluruh potensi pemilih di Pemilu 2024. Adapun margin of error survei +/- 0,4%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan jumlah responden yang begitu besar maka tingkat margin error data agregat ini kurang lebih hanya 0,4%," kata Direktur Utama Pollmark Indonesia Eep Saepullah Fatah dalam keterangannya dilansir dari detikNews, Kamis (30/3/2023).

Berikut ini elektabilitas capres versi Pollmark Research Center:

1. Ganjar Pranowo 22,8%

2. Prabowo Subianto 17,4%

3. Anies Baswedan 13,9%

4. Ridwan Kamil 5,2%

5. Cak Imin 4,8%

6. Sandiaga Uno 2%

7. Puan Maharani 1,7%

8. AHY 1,7%

9. Khofifah Indar Parawansa 1,3%

10. Andika Perkasa 1,%

11. Erick Thohir 1%

12. Ahmad Heriyawan 0,9%

13. Airlangga HArtarto 0,7%

14. Budi Gunawan 0,2%

Eep kemudian menjelaskan temuan tersebut. Dia menyoroti secara khusus elektabilitas Cak Imin yang melesat hingga ke posisi lima.

"Ini menarik karena selama ini di berbagai survei yang lain nama Cak Imin selalu di posisi bawah atau bahkan tidak muncul," ucap dia.

Dia mengatakan, jika dilihat dari wilayah-wilayah kunci di Pulau Jawa, tingkat elektabilitas capres masih didominasi oleh tiga nama pertama. Hanya saja di Jawa Timur nama Cak Imin melesat di tiga besar.

Di basis PKB ini, kata dia, elektabilitas Cak Imin mencapai 11,5%. Hanya tertinggal dari Ganjar Pranowo 24,0% dan Prabowo Subianto 14,2%.

"Sedangkan Anies Baswedan di peringkat keempat dengan elektabilitas 6,5% disusul Khofifah Indar Parawansa 5,8%, Ridwan Kamil 1,9%, AHY 1,8%, Puan Maharani 1,5%, Ahmad Heriyawan 1,3%, Erick Thohir 1,1%. Sedangkan nama lainnya masih di bawah 1%," ujar dia.

Survei Politik: Cerminan Suara Publik atau Manipulasi


Pollmark Research Center mengeluarkan hasil survei calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo teratas dengan 22,8 persen, disusul Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Survei digelar pada 23 Januari hingga 18 Maret 2023 di 78 daerah pemilihan se-Indonesia yang mewakili 562 kursi di DPR RI. Responden yang dilibatkan sebanyak 62.480 atau sebesar 97,8% dari seluruh potensi pemilih di Pemilu 2024. Adapun margin of error survei +/- 0,4%.

"Dengan jumlah responden yang begitu besar maka tingkat margin error data agregat ini kurang lebih hanya 0,4%," kata Direktur Utama Pollmark Indonesia Eep Saepullah Fatah dalam keterangannya, Kamis (30/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini elektabilitas capres versi Pollmark Research Center:

1. Ganjar Pranowo 22,8%

2. Prabowo Subianto 17,4%

3. Anies Baswedan 13,9%

4. Ridwan Kamil 5,2%

5. Cak Imin 4,8%

6. Sandiaga Uno 2%

7. Puan Maharani 1,7%

8. AHY 1,7%

9. Khofifah Indar Parawansa 1,3%

10. Andika Perkasa 1,%

11. Erick Thohir 1%

12. Ahmad Heriyawan 0,9%

13. Airlangga HArtarto 0,7%

14. Budi Gunawan 0,2%

Eep pun lantas menjelaskan temuan tersebut. Dia menyoroti secara khusus elektabilitas Cak Imin yang melesat hingga ke posisi lima.

"Ini menarik karena selama ini di berbagai survei yang lain nama Cak Imin selalu di posisi bawah atau bahkan tidak muncul," ucap dia.

Jika dilihat dari wilayah-wilayah kunci di Pulau Jawa, lanjut Eep, tingkat elektabilitas capres masih dinominasi oleh tiga nama pertama. Hanya saja di Jawa Timur nama Cak Imin melesat di tiga besar.

Dia menjelaskan, di basis PKB ini, elektabilitas Cak Imin mencapai 11,5%. Hanya tertinggal dari Ganjar Pranowo 24,0% dan Prabowo Subianto 14,2%.

"Sedangkan Anies Baswedan di peringkat keempat dengan elektabilitas 6,5% disusul Khofifah Indar Parawansa 5,8%, Ridwan Kamil 1,9%, AHY 1,8%, Puan Maharani 1,5%, Ahmad Heriyawan 1,3%, Erick Thohir 1,1%. Sedangkan nama lainnya masih di bawah 1%," ujar dia.

Simak Video: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Erick Thohir Naik, RK Turun

[Gambas:Video 20detik]


Gerindra mencermati dua survei terbaru soal elektabilitas capres. Jubir Partai Gerindra Andre Rosiade meyakini capresnya, Prabowo Subianto, akan memenangkan Pilpres 2024 setelah melihat survei Indo Barometer dan Indikator Politik Indonesia (IPI).

"Kalau kita melihat survei 3 besar capres sekarang ini kan ada yang stagnan, menanjak dan menurun," kata Andre dalam diskusi Adu Perspektif detikcom x Total Politik, Rabu (29/3/2023).

Andre mengacu pada stagnannya elektabilitas Ganjar, menanjaknya elektabilitas Prabowo dan menurunnya elektabilitas Anies di survei. Dari pengamatannya terhadap hasil-hasil survei terbaru, termasuk simulasi pilpres dua putaran dan head to head tokoh, dia yakin Prabowo akan keluar sebagai pemenang Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sangat yakin Pak Prabowo akan jadi Presiden di 2024," ujar Andre.

Survei Indo Barometer

Dalam survei Indo Barometer, tiga besar capres tidak berubah, Ganjar di urutan pertama, disusul Prabowo lalu Anies Baswedan. Namun di simulasi head to head tokoh, Prabowo menang jika dihadapkan head to head melawan Ganjar.

Berikut hasil simulasi head to head Prabowo vs Ganjar:

Prabowo Subianto 38,5%

Ganjar Pranowo 35,4%

Tidak Akan Memilih 0,8%

Rahasia 3,4%

Belum Memutuskan 14,5%

Tidak Tahu/Tidak Menjawab 7,5%

Survei Indo Barometer dilakukan pada periode 12-24 Februari 2023. Survei digelar di 33 provinsi yang melibatkan 1.230 responden. Survei ini diklaim memiliki tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error kurang lebih 2,9%.

Survei Indikator Politik Indonesia (IPI)

Dalam survei IPI, posisi tiga besar capres juga tidak berubah, namun jarak elektabilitas Prabowo dan Anies lebih ketat. Dalam simulasi head to head, Ganjar unggul tipis dari Prabowo, namun memang masih dalam rentang margin of error.

Berikut hasil simulasi head to head Prabowo vs Ganjar:

Prabowo Subianto 40,9%

Ganjar Pranowo 41,8%

Tidak Tahu/Tidak Jawab 17,3%

Survei dilakukan selama periode 13-18 Maret 2024 menyertakan 800 orang responden. Adapun margin of error +/- 3,5 % pada tingkat kepercayaan 95%. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Responden diwawancarai dengan metode tatap muka.


Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla atau JK disebut mengusulkan tokoh dari Jawa Timur (Jatim) untuk menjadi cawapres Anies Baswedan. Demokrat menyebut bahwa banyak peminat untuk mendampingi Anies di Pilpres 2024.

"Dapat kami pahami, yang hangat dan sekarang terus jadi perhatian publik pascacapres dari koalisi Perubahan ini sudah jelas, berikutnya tentulah siapa sosok cawapresnya. Apalagi koalisi ini sudah lengkap syarat berlayar 20 persen, tentulah banyak peminat di luar sana yang merasa dirinya pantas ingin mengisi posisi ini," kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Rabu (29/3/2023).

Jansen mengatakan bahwa polemik ini seharusnya bisa diselesaikan tim kecil yang telah dibentuk saja. Dia menyebut sosok cawapres Anies nantinya tentu akan disepakati bersama-sama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun ketimbang terus dipolemikkan di publik, biarlah tim kecil yang telah dibentuk bekerjasama dengan Mas Anies yang akan membahas ini. Karena di sini lah sekarang saluran resmi dan tempat untuk membahas Cawapres ini. Kita tunggu saja mereka bekerja, pada waktunya pasti akan keluar nama yang disepakati bersama," katanya.

Soal sosok tokoh dari Jatim, Jansen berbicara bahwa semua tokoh bisa mengisi kekosongan itu asalkan memiliki elektabilitas yang tinggi.

"Apakah dia berasal dari dalam atau luar koalisi, dari Jawa Timur seperti yang banyak dibahas hari-hari ini atau bukan dan lain-lain, intinya dari manapun bisa, sepanjang dia merepresentasikan perubahan itu sendiri. Dan tentu saja dia juga harus punya elektabilitas sebagai Cawapres yang terbukti di survei ya, sehingga dia bisa berkontribusi bagi pemenangan sebagaimana amanat ayat 1 piagam kerjasama koalisi kami. Jadi kita tunggu saja ya," katanya.

NasDem Beberkan JK Usulkan Tokoh Jatim

JK sebelumnya mengaku telah mengusulkan soal nama cawapres kepada Anies Baswedan yang dicapreskan NasDem, Demokrat, dan PKS. NasDem membeberkan JK cenderung mempertimbangkan kriteria tokoh dari Jawa Timur.

"Ya kalau Pak JK itu dia tidak pasti samalah, kan beberapa kali diskusi dengan beliau. Jadi beliau lebih melihat kepada kebutuhan Mas Anies itu apa," kata Waketum NasDem Ahmad Ali mengawali tanggapannya, Senin (27/3).

Ali mengatakan JK mempertimbangkan sosok-sosok bacawapres yang dapat mengisi lumbung suara Anies yang dianggap masih lemah. Dia menyebut wilayah itu, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Nah sekali lagi Pak JK juga pada beberapa kali diskusi beliau kecenderungannya adalah memang memilih wakil yang bisa mengisi kekosongan di wilayah-wilayah di mana Mas Anies itu lemah suaranya," kata Ali.

"Katakanlah, ya, kita tidak bisa tutupi bahwa hari ini Mas Anies itu di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu lemah. Nah maka kalau Mas Anies ingin menang kontestasi ya harus menutupi kelemahannya," sambungnya.

Ali menyebut masukan soal cawapres Anies yang diberikan JK itu masih di tahap kriterianya. Dia mengatakan sosok cawapres yang dipertimbangkan harus tokoh dari Jawa Timur.

"Pak JK itu masukan, apa, pokoknya ya kita dari kriteria. Jadi kriterianya kalau kita sih harus orang yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tokohnya dari Jawa Timur ya kan," kata Ali.

Pasalnya, lanjut Ali, kedua wilayah itu terdapat banyak penduduk. Dia bahkan pesimistis Anies bisa memenangkan Pilpres 2024 apabila lumbung suara di Jawa Timur tetap lemah.

"Ya kan gini. Kalau orang ingin menang kan, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan penduduknya banyak sekali. Kalau kemudian itu tidak menjadi pertimbangan saya pesimis Mas Anies bisa jadi pemenang," kata Ali.

Saat ditanya apakah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk dalam nama yang diusulkan JK, Ali enggan menjawab gamblang. Dia menekankan masukan JK dan partainya kepada Anies sekadar kriterianya.

"Ya sekali lagi kalau kita tidak membicarakan nama. Kita bicara tentang kriterianya. Kalau kita bicara nama nanti subjektif. Nanti partai politik yang merumuskan, Mas Anies yang menentukan," kata dia.

Simak Video 'NasDem Sebut JK Usulkan Beberapa Nama Cawapres Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Johan Budi menyinggung kalau Presiden Jokowi tidak suka dengan menteri yang membuat gaduh saat rapat bersama Menko Polhukam Mahfud Md. Jokowi kata Johan Budi, bahkan pernah me-reshuffle menteri membuat gaduh. Siapa menteri yang pernah di-reshuffle Jokowi usai buat gaduh itu?

Pernyataan Johan Budi ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Ketua Komite Nasional TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md membahas transaksi janggal Rp 349 triliun pada Rabu (29/3/2023).

Sebagaimana diketahui, jalannya rapat memang berjalan cukup panas. Mahfud beberapa kali melontarkan pernyataan agak keras dalam rapat tersebut. Saat itu, Johan Budi mengingatkan Mahfud soal menteri yang dicopot usai berdebat di luar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan catatan detikcom, Jokowi memang pernah mencopot menteri yang gemar membuat gaduh. Hal ini terjadi di kepemimpinan Jokowi di periode pertama 2014-2019.

Tepatnya tahun 2016, Jokowi pernah murka dan memanggil dua menteri yang berseteru secara terbuka di ruang publik, bahkan di media sosial Twitter.

Mereka adalah Rizal Ramli dan Sudirman Said. Saat itu, Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Dia melalui akun Twitternya memposting sebuah meme.

Dalam meme yang diposting tersebut ada gambar wajah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said. Di samping gambar ada kutipan,"Tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela berhentilah membohongi rakyat. Karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu," Sudirman Said.

Rizal Ramli lewat akun Twitternya @RamliRizal, pun mengomentari 'meme' yang dia posting sendiri. "Walah .. Walah .. Kok sibuk analisa kelakuan sendiri.. Lucu deh ..," tulis dia seperti dikutip detikcom, Kamis (3/3/2016).

Secara bersamaan memang di dunia nyata, Rizal Ramli dan Sudirman Said tengah berbeda pendapat soal rencana pengembangan Blok Masela. Kementerian ESDM yang dipimpin Sudirman Said tengah melakukan analisis terkait pengembangan wilayah di Provinsi Maluku terutama Maluku Bagian Selatan, sehingga hasil dari Blok Masela ini dapat membawa kesejahteraan bagi Indonesia terutama di Provinsi Maluku.

Analisis juga terkait besarnya investasi yang dibutuhkan bila Blok Masela di onshore (darat) maupun di offshore (laut). Sudirman meminta semua pihak tidak berpolemik terkait rencana pengembangan Blok Masela sebelum hasil kajian Kementerian ESDM selesai.

Dia memastikan bahwa Presiden akan mengambil keputusan yang memberi manfaat maksimal bagi masyarakat Maluku, Indonesia dan banyak pihak.

"Tidak usah berpolemik. Yang pura-pura berjuang untuk rakyat, yang menipu, yang suka mengklaim paling tahu, yang mau coba mengganti investor Masela berhentilah membohongi rakyat. Karena suatu saat akan terbongkar niat busukmu," kata Sudirman dalam siaran pers Kementerian ESDM, Sabtu, 27 Februari 2016.

Rupanya kutipan Menteri Sudirman ini mengundang komentar Menteri Rizal Ramli di media sosial.

Benarkah kicauan Rizal Ramli ini yang bikin kabinet Jokowi gaduh? Simak di halaman berikut

Saksikan Video 'Momen 'Panas' di Rapat Rp 349 T: Singgung Reshuffle Hingga Makelar Kasus':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya