Menko Polhukam Mahfud Md merespons adanya usulan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang belakangan bergulir. Mahfud mengingatkan pemimpin negara bahwa Indonesia sudah berulang kali mengubah konstitusi.

"Jika situasi berubah konsitusi juga memang bisa saja diubah, cuma saya ingin mengingatkan kepada seluruh politisi, pimpinan negara, bahwa kita sudah berkali-kali mengubah konstitusi," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Mahfud mengulas pengubahan konstitusi hingga adanya amandemen di tahun 1999-2002. Ia menyatakan dalam implementasinya, pengubahan konstitusi itu masih ditemukan penyimpangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama kita membuat UUD 1945 yang disahkan 18 Agustus, kemudian membuat konstitusi RIS 1949, yang berlaku di negara Indonesia Serikat tanggal 27 Desember Tahun 1949. Kemudian diamandemen lagi menjadi UUDS 50 pada tanggal 17 Agustus 1950, lalu ada Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959," ucap Mahfud.

"Kembali ke UUD kemudian ada reformasi pada tahun 1999-2002. Itu kita melakukan amandemen berkali-kali tetapi selalu saja dalam implementasinya sering terjadi penyimpangan," sambungnya.

Maka dari itu, Mahfud mengingatkan jika ingin melakukan amandemen diperlukan komitmen untuk menegakkan konstitusi yang berlaku. Jangan sampai, lanjutnya, setelah diamandemenkan justru kembali dikritik oleh masyarakat.

"Sehingga kalaupun mau melakukan amandemen harus didasari bahwa sesudah nanti jadi lalu semua dianggap selesai. Kalau kita tidak punya komitmen menegakkan konstitusi, menjaga ideologi, maka amandemen apapun seperti yang sudah-sudah begitu selesai diamandemen dikritik lagi, selesai diamandemen dikritik lagi," kata Mahfud.

"Tapi, upaya mengubah amandemen itu disahkan oleh konstitusi maupun oleh ilmu pengetahuan karena perkembangan masyarakat," imbuhnya.

Diketahui, MPR RI kembali membahas ihwal kemungkinan untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan para pimpinan MPR menyadari bahwa UUD 1945 harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

"Yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu. Kita sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi, yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu," kata Bamsoet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Lihat juga Video: Bamsoet Ungkap Alasan MPR Tak Amandemen UUD: Takut Dicurigai

[Gambas:Video 20detik]


Momen menarik terjadi saat Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto asyik ngobrol berdua dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Plt Ketum PPP Mardiono.

Momen mereka berdua tengah berbincang pun tersorot kamera dan terlihat di videotron yang ada di Halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023). Cak Imin, Prabowo, dan Mardiono duduk bersebelahan.

Ketiganya juga kompak mengenakan baju adat berwarna hitam. Prabowo dan Cak Imin juga tampak sama-sama memakai kaca mata hitam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo pun tampak berbincang dengan Cak Imin. Raut wajah Prabowo terlihat serius dengan badannya yang agak condong ke Wakil Ketua DPR tersebut. Sementara Cak Imin tampak tersenyum sembari mendengarkan Prabowo yang tengah berbicara.

Di samping Prabowo, ada Mardiono yang juga tampak ikut dalam perbincangan itu. Mardiono juga tampak dengan seksama mendengarkan Prabowo sembari tersenyum.

Ketiganya juga terlihat disorot kamera beberapa saat kemudian. Mardiono yang menyadari kamera tengah menyorotnya langsung mencolek Prabowo. Prabowo lantas tampak melakukan gestur hormat ke kamera. Dia, Mardiono, dan Cak Imin kemudian bersama-sama melambaikan tangan ke kamera.

Sebagai informasi, Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pagi ini digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Upacara ini diwarnai atraksi dari pesawat tempur dan helikopter. Selain itu, ada juga penampilan dari penyanyi-penyanyi Tanah Air.

Simak Video: Pesan Kapolri di HUT ke-78 RI: Kita Tak Sama, Tapi Terus Bergerak Bersama

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin upacara HUT ke-78 RI di Simpang Lima, Semarang. Saat upacara tersebut, dia juga sekaligus berpamitan karena masa jabatannya sebagai gubernur akan segera berakhir.

"Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit, bersama Gus Yasin dan meminta maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Tapi ikhtiar kami, bagaimana memperbaiki layanan agar semakin baik," kata Ganjar dalam amanatnya sebagai pimpinan upacara seperti dilansir detikJateng, Kamis (17/8/2023).

Dia juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat baik petani, nelayan, buruh, TNI, Polri, ASN, hingga pekerja profesional lain yang selama ini telah bersama-sama membangun Jawa Tengah. Ganjar meminta agar semangat dan kerja keras membangun Jawa Tengah tak pernah padam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya dengan Pak Wagub dengan Gus Yasin ada ibu dan istri saya, kita merayakan bersama (HUT ke 78 RI). Kami ingin menyampaikan terima kasih pada banyak hal, partisipasi dari seluruh kelompok masyarakat yang luar biasa selama ini," ucapnya.

Dalam upacara tersebut Ganjar nampak mengenakan pakaian putih dilengkapi dengan blangkon dan kain batik yang merupakan pakaian tradisional Sunda. Kain berwarna kemerahan tersebut juga dikenakan oleh istrinya, Siti Atikoh. Usai mundur dari lapangan upacara, Ganjar lalu bersalaman dengan segenap tamu yang hadir.

"Pendiri bangsa ini mengeluarkan darah, tenaga, pikiran, semuanya lho ya. Jangan bengkerengan (bertengkar), jangan karena situasi yang berbeda dan kemudian kita mencoba membelah-belah diri apalagi dengan isu-isu yang tidak benar," ujarnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat Video: Putri Ariani Sukses Bikin Tamu di Istana Bergoyang dengan Lagu 'Rungkad'

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyinggung soal pesta demokrasi saat memimpin upacara Hari Kemerdekaan RI. Ia berharap Jokowi dapat bersikap netral soal capres dan cawapres.

"Yang menentukan capres dan cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik bukan kewenangan presiden RI, itu dia (Jokowi) katakan kemarin," kata Habib Aboe Bakar Al-Habsy dalam amanatnya pada upacara Hari Kemerdekaan di kantor DPP PKS, Jakarta Selata, Kamis (17/8/2023).

"Sejalan dengan itu, kita berharap presiden RI sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan akan mampu bersikap netral," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Aboe, pihak yang berkuasa tidak boleh menggunakan kekuasaannya secara inkonstitusional. Sebab harus tetap berdasarkan ketentuan undang-undang.

"Tidak boleh ada pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan secara inkonstitusional. Kita mendukung pernyataan Presiden RI dalam pidatonya dalam sidang tahunan MPR RI sidang bersama DPR RI DPD RI pada 16 Agustus 2023 kemarin, yang menegaskan sesuai ketentuan undang-undang," imbuhnya.

Aboe menambahkan, kontestasi politik Pemilu 2024 sampai kini kian memanas. Ia berharap pada pesta demokrasi pemilu serentak dapat berjalan dengan azas luberjudil.

"Tidak lama lagi kita akan memghadapi pesta demokrasi pemilu serentak tahun 2024, intensitas politik kian terasa tinggi," katanya.

"Kita berharap pemilu dapat menghadirkan kontestasi yang sehat jujur adil aman dan damai serta bergembira terasa sebagai pesta demokrasi," pungkasnya.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan pada pidato sidang tahunan MPR RI untuk idealnya MPR kembali menjadi lembaga tertinggi sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut usulan Megawati itu bukan untuk mengubah suatu sistem pemilu.

"Yang dimaksud oleh Pak Bamsoet Ketua MPR adalah Ibu Megawati mengusulkan tentang pentingnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan suatu pola pembangunan semesta dan berencana atau suatu haluan negara ini yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri bukan mengubah suatu sistem pemilu presiden," ujar Hasto kepada wartawan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023.

Mengenai usulan Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti terkait presiden dapat dipilih langsung oleh MPR, Hasto mengatakan hal tersebut harus dilakukan secara cermat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terhadap perubahan sistem politik nasional apalagi menyangkut hal yang sangat fundamental, kedaulatan rakyat harus dilakukan secara cermat dalam suasana hati yang baik dan bening dan terlepas dari vasted off interested. Kalau dari PDIP yang terpenting saat ini adalah bukan merubah sistem Pemilu secara langsung menjadi dipilih oleh MPR tetapi bagaimana pola pembangunan semesta berencana tersebut dapat ditetapkan dan menjadi bagian dari kewenangan MPR," ungkapnya.

Hasto menyampaikan gagasan itu perlu dicermati dan dikaji lebih mendalam. Pihaknya akan intens berkomunikasi dan berdialog dengan Bamsoet.

"Apa yang disampaikan oleh pak Bamsoet ya sebagai gagasan-gagasan ya kita cermati, perlu kajian-kajian yang mendalam. Dan kami ini kan intens berkomunikasi dengan pak Bamsoet sehingga kami akan melakukan dialog-dialog," ujarnya.

Aspirasi melalui pemilu, jelas Hasto, harus dipertimbangkan secara jernih dengan mendengarkan aspirasi rakyat serta kajian akademi.

"Tetapi sebagai sebuah gagasan itu juga merupakan suatu proses barangkali beliau mencermati dampak-dampak dari pemilu secara langsung yang membelah bangsa. Tapi bagi PDIP hal-hal yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat di dalam menyampaikan aspirasinya melalui pemilu harus betul-betul dipertimbangkan secara jernih dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan juga melalui kajian-kajian akademis," jelasnya.

Sebelumnya, Bambang Soesatyo mengungkapkan perubahan konstitusi pada era reformasi telah menata ulang kedudukan, fungsi dan wewenang lembaga-lembaga negara yang sudah ada, sekaligus menciptakan lembaga-lembaga negara yang baru. Penataan ulang itu juga terjadi pada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang semula merupakan lembaga tertinggi negara, berubah kedudukannya menjadi lembaga tinggi negara.

Ia mengatakan sesuai amanat ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar, sebagai representasi dari prinsip daulat rakyat, maka MPR RI seharusnya tetap dapat diatribusikan dengan kewenangan subyektif superlatif dan kewajiban hukum untuk mengambil keputusan atau penetapan yang bersifat pengaturan guna mengatasi dampak dari suatu keadaan kahar fiskal maupun kahar politik yang tidak dapat diantisipasi dan tidak bisa dikendalikan secara wajar. Hal tersebut diungkapkan olehnya saat pidato pengantar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023 di Jakarta, hari ini.

"Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarnoputri saat Hari Jadi ke-58 Lemhannas, 23 Mei 2023 yang lalu. Karena itu, setelah 25 tahun memasuki era Reformasi sejak tahun 1998, kini saatnya kita merenungkan kembali penataan lembaga-lembaga negara," kata Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (16/8/23).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menjelaskan manifestasi dari konsepsi kedaulatan rakyat, salah satunya mewujud pada penyelenggaraan pemilu. Pemerintah telah memutuskan pelaksanaan Pemilu dan Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Semua pihak telah bekerja keras menyiapkannya agar berjalan secara Luber dan Jurdil. Pelaksanaan pemilu lima tahun sekali merupakan perintah langsung Pasal 22E konstitusi.

Sebagaimana diketahui, pemilu terkait dengan masa jabatan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi hingga kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden. Masa jabatan seluruh menteri anggota kabinet, juga mengikuti masa jabatan presiden dan wakil presiden yang telah ditentukan oleh undang-undang dasar hanya selama lima tahun.

"Persoalannya, bagaimana jika menjelang pemilu terjadi sesuatu di luar dugaan, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi. Maka secara hukum, tidak ada presiden dan/atau wakil presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu," jelasnya.

Lihat juga Video: MK Putuskan Pemilu Coblos Caleg, PKS: Ternyata Demokrasi Masih Hidup

[Gambas:Video 20detik]


PSI merasa diabaikan dukungannya terhadap bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Politikus PSI, Faldo Maldini, mempersilahkan Ganjar datang ke kantor PSI untuk berkomunikasi.

"Jadi kalau pak Ganjar mau mengakui keberadaan kita, ya kita tunggu juga datang ke kantor PSI," ujar Faldo kepada detikcom, Kamis (17/8/2023).

Faldo menyebut PSI memperjuangkan pengakuan atas cita-cita dan keyakinan. PSI, terang Faldo, akan berjuang bersama orang-orang yang mengakui keberadaan PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faldo lantas membandingkan antara Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. "Jadi kalau seandainya di hati kita PSI itu masih pak Ganjar, tapi sampai hari ini kita tidak diakui sama koalisinya, tapi ada Pak Prabowo yang datang ke kantor kita, ya bisa jadi di hati kita belum, tapi dia mengakui keberadaan kita," tutur Faldo.

"Lebih baik mana sama orang yang mengakui kita, (tapi) mungkin kita belum cinta-cinta amat, atau jalan sama orang yang kita cinta tapi dia nggak ngakui kita," terangnya.

Prabowo Sambangi Pengurus PSI

Diketahui, Prabowo Subianto sempat menyambangi jajaran PSI di kantor DPP PSI, Jakarta. Banyak hal diperbincangkan, termasuk tanda-tanda dukungan Presiden Jokowi.

Setelah bertemu, Prabowo dan jajaran PSI menjelaskan hasil pertemuan itu. Prabowo mengaku sangat senang setelah bertemu dengan PSI.

"Saya merasa amat senang diundang, saya datang, dan terima kasih dikasih kesempatan," kata Prabowo setelah bertemu pengurus PSI, Rabu (2/8).

"Saya menyampaikan pandangan saya, yang saya lihat banyak kecocokan," ujarnya.

Lihat juga Video: PSI Gelar Kopdarnas Pekan Depan, Bakal Dukung Capres 'Jokowisme'

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan memekikkan merdeka tidak dengan tangan mengepal, melainkan dengan tangan terbuka. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan arti salam dengan tangan mengepal.

Saat ditanyai wartawan terkait salam mengepal tangan PDIP, Hasto mengatakan hal itu mengacu pada arti lima pancasila menjadi satu. Artinya, kekuatan gotong-royong, melawan kapitalisme dan imperialisme.

"Jadi yang diambil kan spirit juangnya dimana tangan mengepal itu lima pancasila menjadi satu. Kekuatan gotong-royong, kita lawan kapitalisme dan imperialisme," ujar Hasto kepada wartawan di Sekolah PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu maknanya dapat disampaikan ke Pak Anies," lanjutnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan memekikkan merdeka tidak dengan tangan mengepal, melainkan dengan tangan terbuka.

"Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan. Salam kebangsaan," ucap Anies ketika mengikuti Peringatan HUT ke-78 RI di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Namun ada yang berbeda dengan pekik merdeka itu. Anies tidak mengepalkan tangan ketika memekikkan merdeka.

"Saya sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal, salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka, itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua saya akan ucapkan kalimat kata merdeka dan kita semua ikuti bersama-sama," kata Anies.

Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikkan merdeka tidak dengan tangan mengepal tapi tangan terbuka.

Lihat juga Video: Momen Anies Tercebur ke Waduk Usai Kalah Lomba Gebuk Bantal

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan harapannya di momen perayaan HUT ke-78 RI. Dia ingin menjelang Pemilu 2024 nanti masyarakat tetap menjaga kondusivitas daerah.

"Di HUT RI Ke-78 ini mudah-mudahan semangat kita tetap terus berkobar, untuk bangsa dan negara kita ini. Namun terpenting mari kita ciptakan situasi kondusivitas agar semua menjelang pesta demokrasi ini berjalan aman lancar dan terutama kondusif," kata Al Haris, Kamis (17/8/2023)

Al Haris juga meminta warganya juga untuk menjauhi fitnah agar di pesta demokrasi nanti kondisi terus aman. "Hindarkan fitnah agar aman dan tenteram bangsa Indonesia ini," ujar dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak hanya itu, orang nomor satu di Jambi tersebut juga menyampaikan rasa bahagia dan bangganya atas upacara 17 Agustus tahun ini lantaran semua berjalan tanpa adanya kendala.

"Alhamdulillah semua berjalan khidmat tadi upacara tadi, dan juga pasukan paskibraka kita tidak ada kesalahan, ini tentunya sangat luar biasa bagi saya," ucap Al Haris

Terakhir, dalam perayaan HUT ini, Al Haris juga berdoa agar bangsa Indonesia selalu utuh, tetap damai dan tenteram.

Sebelumnya, upacara bendera merah putih di HUT ke-78 RI di lapangan Kantor Gubernur Jambi telah dilaksanakan. Upacara ini juga berlangsung khidmat dan berjalan lancar.

Upacara kemerdekaan RI ini juga dihadiri oleh Danrem 042 Gapu, Brigjen TNI Supriyono, Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono serta Forkompinda. Pelaksanaan upacara itu juga dimulai dengan sekitar pukul 07.30 WIB.

Bahkan, pembacaan teks Proklamasi 1945 kembali dilakukan ole Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto serta pengibaran bendera dari pelajar SMA Kota Jambi yang terpilih.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) menggelar upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-78 di halaman Sekretariat DPP PPP, Menteng, Jakarta. Pembina Upacara Sekjen PPP Arwani Thomafi menegaskan momen kemerdekaan ini harus menjadi semangat untuk membangun negeri.

"Hari ini kita mengingat jasa para pahlawan bangsa, termasuk di dalamnya para ulama pejuang yang turut serta memerdekakan Indonesia. Dari itulah momen hari kemerdekaan ini harus jadi penyemangat bagi kita memajukan dan membangun negeri ini," kata Arwani dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2023).

Dalam momen HUT RI, pria yang mengenakan pakaian adat Padang ini mengajak para pengurus maupun kader PPP dan masyarakat umum bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang telah diberikan Allah SWT.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini adalah hari yang akan mengingatkan kita agar mau untuk bersyukur dengan mengisi kemerdekaan dengan menjadi manusia yang bermanfaat memperjuangkan Indonesia yang cemerlang dan lebih maju yang akan dipersembahkan pada anak cucu kita," jelasnya.

Selain itu, Arwani meminta para kader terus menggelontorkan semangat kemenangan pada Pemilu 2024.

"Kemenangan di Pemilu 2024 harus kita raih, sehingga perjuangan para ulama khususnya para pendiri bangsa, para pendiri partai ini bisa kita teruskan. Yakni, mensyiarkan Islam serta memperjuangkan kepentingan umat," tegasnya.

Arwani menambahkan PPP saat ini memiliki nomor urut 17. Menurutnya, hal ini menjadi suatu kesamaan dengan hari kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945.

"Hal ini juga harus dijadikan sebagai optimisme para kader untuk memenangkan PPP di pemilu nanti," tandasnya.

Sebagai informasi, upacara Hari Kemerdekaan ini turut dihadiri oleh Pengurus Harian DPP PPP beserta Sayap Muda PPP: GPK, GMPI, AMK dan WPP. Adapun Pemimpin Upacara dalam kegiatan ini ialah Ketua Bidang Pemuda DPP PPP M. Thobahul Aftoni.


Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta seluruh ASN di instansi Pemprov DKI menjaga integritas dan profesionalisme dengan bersikap netral jelang Pemilu 2024. Heru menyebut Jakarta akan menjadi pusat perhatian sebagai cerminan politik nasional.


Golkar dan PAN bergabung dengan koalisi Partai Gerindra dan PKB untuk mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres). Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menyebut penentuan calon wakil presiden (cawapres) untuk Prabowo akan semakin rumit.

"Rumit dan kusut karena tiga partai kelihatan ngotot mengajukan jagoan masing-masing untuk jadi cawapres Prabowo," kata Adi saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

Menurut Adi, PKB sebagai partai pertama yang berkoalisi dengan Gerindra, memiliki kepentingan untuk menjadikan Ketua Umum mereka, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), sebagai cawapres Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PKB misalnya merasa paling punya golden ticket dan kunci Inggris cawapres hasil kesepakatan politik di Sentul antara Gerindra dan PKB sambil menganggap Golkar dan PAN sebagai tamu dalam koalisi pendukung Prabowo," katanya.

Sementara itu, Golkar dan PAN pun memiliki nama cawapres yang akan diajukan. Mereka dianggap akan mengesampingkan posisi PKB di koalisi.

"Itu artinya, bagi PAN dan Golkar tak ada urusannya dengan PKB soal apapun, termasuk cawapres Prabowo," katanya.

"Pada level ini saja soal cawapres Prabowo sudah beda mazhab antara PKB yang merasa punya previlage cawapres dengan Golkar dan PAN dianggap sebagai new commer dalam koalisi," ucapnya.

Menurut Adi, PAN telah mematok Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Sementara Golkar akan mengusulkan Airlangga Hartarto(AH) yang merupakan ketumnya.

"Cak Imin, Erick, dan AH punya peluang sama. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya tentu rumit bagi Prabowo tentukan cawapres." ucapnya.

Lihat juga Video: Klaim PPP Sebut Relawan Ganjar Naik Usai Golkar-PAN Dukung Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat Benny K Herman menyebut koalisi ramping biasanya mengalahkan koalisi gemuk dalam Pemilu. Partai Golkar mengungkit koalisi yang mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu 2009 atau menuju periode ke-2 menjadi presiden.

"Nggak selalu (yang ramping menang), waktu periode ke-2, Koalisi Pak SBY cukup besar, dan menang mutlak. Jadi semua kembali kepada kinerja koalisi," kata Ketua DPP Golkar, Dave Laksono, saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

Diketahui, SBY berpasangan dengan Boediono menang dalam Pemilu 2009 dengan perolehan suara 60,80%. Saat itu, SBY dan Boediono diusung oleh Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

SBY mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto yang diusung PDIP dan Gerindra, serta M Jusuf Kalla-Wiranto yang diusung oleh Golkar dan Hanura.

Dari data tersebut, Dave menyebut penentu kemenangan bukan banyak tidaknya anggota koalisi. Namun, dilihat dari kerja dan strategi pemenangan.

"Jadi semua kembali kepada kerja dan strategi tim dalam merenggut kemenangan. Jangan hanya dilihat dari jumlah anggota koalisi," katanya.

PD: Biasanya Koalisi Ramping Kalahkan Obesitas

Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) tak khawatir menghadapi koalisi gemuk bahkan koalisi obesitas di Pilpres 2024. Demokrat mengungkit saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menang Pilpres 2004.

"Nggak masalah, nggak khawatir. Biasanya juga...Ya 2004 juga gitu juga," kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Benny meyakini koalisi ramping akan memenangkan Pilpres 2024. Demokrat diketahui bersama Partai NasDem dan PKS mendukung Anies Baswedan.

"Pak SBY 2004 koalisi ramping lawan koalisi gemuk, saya yakin biasanya yang ramping itu selalu mengalahkan yang gemuk. Apalagi kalau obesitas," ujarnya.

Sementara itu, bakal capres Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Sedangkan bakal capres Prabowo Subianto awalnya didukung oleh Partai Gerindra dan PKB. Belakangan, Partai Golkar dan PAN melabuhkan dukungan kepada Prabowo.

Tonton juga Video: Zulhas Bicara Koalisi dan Cawapres Pasca Deklarasi Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan memekikkan merdeka tidak dengan tangan mengepal. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) itu mengajak memekikkan merdeka dengan tangan terbuka.

"Izinkan saya mengajak semua untuk memekikkan salam kemerdekaan. Salam kebangsaan," ucap Anies ketika mengikuti Peringatan HUT ke-78 RI di Waduk Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (17/8/2023).

Namun ada yang berbeda dengan pekik merdeka itu. Anies tidak mengepalkan tangan ketika memekikkan merdeka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sampaikan bahwa salam kebangsaan itu tangannya tidak mengepal, salam kebangsaan itu ada dengan tangan terbuka, itulah yang ditunjukkan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, pada tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka dengan tangan terbuka yang mengirimkan pesan kita memberikan salam hangat kepada semua saya akan ucapkan kalimat kata merdeka dan kita semua ikuti bersama-sama," kata Anies.

Warga yang mengikuti acara itu pun mengikuti Anies. Mereka memekikkan merdeka tidak dengan tangan mengepal tapi tangan terbuka.

Anies pun bersyukur warga bersama-sama mengucapkan salam kemerdekaan dengan tangan terbuka. Menurutnya hal itu menunjukkan rasa kebersamaan.

"Alhamdulillah kita bersama-sama lempangkan salam merdeka itu tidak dengan tangan mengepal, tapi dengan tangan terbuka. Sebuah salam yang dengan mudah dijawab dengan rasa kebersamaan," tuturnya.

Tonton juga Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengkritik pernyataan dari Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti yang ingin agar MPR memilih dan melantik Presiden. Menurutnya, pernyataan itu bisa menjauhkan DPD dari rakyat.

"Bicara pilpres tidak langsung hanya akan makin menjauhkan DPD dari respek publik. Alih-alih mendapatkan dukungan, jangan-jangan malah masyarakat bisa makin antipati pada DPD sehingga bisa pula berdampak pada atensi publik terhadap pemilu DPD pada 2024 mendatang," kata Titi saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

Menurut Titi, jika alasan penghapusan pilpres langsung adalah karena lahirkan politik kosmetik mahal, maka alasan itu pun berlaku untuk pileg DPR dan DPD.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal yang sama juga bisa terjadi untuk pemilu legislatif. Konklusi akhirnya bisa fatal, penghapusan hak rakyat untuk memilih langsung para wakilnya secara menyeluruh," katanya.

Titi tak menutup mata masih ada masalah dalam Pilpres seperti polarisasi atau fragmentasi. Masalah itu dianggap bersumer dari partai politik.

"Memang ada sejumlah masalah dalam pilpres misalnya polarisasi atau fragmentasi di tengah pemilih. Tapi hal itu muaranya juga bersumber dari partai politik dan akses pada pencapresan yang dipersempit oleh adanya persyaratan ambang batas pencalonan presiden," ucapya.

Dia pun meminta DPD lebih baik fokus bekerja dibandingmengeluarkan wacana MPR memilih presiden. Sehingga, warga banyak yang peduli dan memilih calon DPD.

"Apalagi menjelang pemilu 2024 banyak tantangan yang dihadapi DPD. Misalnya saja, pada Pemilu 2019 lalu, surat suara DPD adalah yang mencatat surat suara tidak sah (invalid votes) tertinggi, yaitu mencapai 29 juta suara tidak sah yang setara dengan 19% lebih pengguna hak pilih pemilu," katanya.

"Kebanyakan suara tidak sah disebabkan pemilih membiarkan surat suara tidak tercoblos. Hal itu karena pemilih tidak kenal dan tidak merasa ada urgensi memilih calon anggota DPD," ucapnya.

Ketua DPD Usul MPR Pilih Presiden

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti bicara soal proposal kenegaraan, yakni menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Lanyalla mengatakan pemilu justru melahirkan politik kosmetik yang mahal.

Hal ini disampaikan Lanyalla dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara sidang tahunan.

Lanyalla mulanya menyinggung keputusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023, yang salah satunya mengusulkan mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Dia mengajak berbagai pihak menghentikan kontestasi politik yang menurutnya diraih dengan cara liberal.

"Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," kata Lanyalla.

Menurut Lanyalla, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat malah melahirkan politik kosmetik yang mahal. Dia menilai proses pemilihan pemimpin sekadar bermodalkan popularitas.

"Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi," ujarnya.

Lanyalla lalu menyinggung elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) potensial yang menurutnya menggiring publik melalui angka-angka. Dia mengkritik proses pilpres karena rakyat disodorkan realitas politik yang telah didesain.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," katanya.

Lihat juga Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan wacana MPR menjadi lembaga tertinggi dan memilih Presiden. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno mengaku terkejut dengan pernyataan dari Lanyalla itu.

"Ketua DPD menyampaikan pernyataan, yang menurut saya terlalu keras dan agak prematur, bahwa Konstitusi kita sudah meninggalkan Pancasila," kata Hendrawan, saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

"Banyak pihak terkejut dengan pernyataan demikian di forum sidang bersama DPR dan DPD tadi," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan pemilu bisa diubah dan diperbaiki jika dalam pilpres langsung dinilai ada kekurangan hingga biaya politik mahal.

"Terkait penyelenggaraan pemilu, yang disampaikan ada benarnya. Itu yang membuat kami menyampaikan strategi mitigasi dengan mengusulkan sistem proporsional tertutup," ucapnya.

Menurut Hendrawan, demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan kampanye yang mahal. Dia setuju soal perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam gelaran pemilu ke depan.

"Demokrasi kita sekarang memang berbiaya mahal (high-cost democracy). Bahkan ada yang menyebut demokrasi transaksional-kriminal. Ini tantangan kepada kita untuk terus melakukan perbaikan ke depan," katanya.

Ketua DPD Usul MPR Pilih Presiden

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti bicara soal proposal kenegaraan, yakni menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Lanyalla mengatakan pemilu justru melahirkan politik kosmetik yang mahal.

Hal ini disampaikan Lanyalla dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara sidang tahunan.

Lanyalla mulanya menyinggung keputusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023, yang salah satunya mengusulkan mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Dia mengajak berbagai pihak menghentikan kontestasi politik yang menurutnya diraih dengan cara liberal.

"Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," kata Lanyalla.

Menurut Lanyalla, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat malah melahirkan politik kosmetik yang mahal. Dia menilai proses pemilihan pemimpin sekadar bermodalkan popularitas.

"Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi," ujarnya.

Lanyalla lalu menyinggung elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) potensial yang menurutnya menggiring publik melalui angka-angka. Dia mengkritik proses pilpres karena rakyat disodorkan realitas politik yang telah didesain.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," katanya.

Lihat juga Video: Senior PDIP soal Jokowi 'Pak Lurah': Bukan Wilayah Tugasnya

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulawesi Selatan (Sulsel) Yusran Sofyan merespons santai sorotan Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin kepadanya. Yusran menilai tidak ada yang salah darinya saat berkumpul dan mendeklarasikan Ganjar Pranowo bersama eks relawan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu.

"Iya memang saya deklarasi Ganjar, gak papa kan? Kenapa keberatan sama saya? Apanya yang dia keberatan ke saya?" kata Yusran kepada detikSulsel, Rabu (16/8).

Yusran juga mengaku dapat memaklumi tanggapan yang dilontarkan kepadanya. Baginya, Darmawangsyah Muin, disapa Wawan adalah kolega lama dan punya ikatan emosional yang kuat dengan dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita maklumilah suasana kebatinannya. Artinya sebagai teman seperjuangan kemarin, hubungan saya dekat dengan Pak Wawan. Ada romantisme dalam perjuangan dengan Pak Wawan," tuturnya.

Yusran menerangkan dirinya memang diminta untuk memimpin eks relawan Prabowo-Sandi itu untuk memenangkan figur lainnya di Pilpres 2024. Hasil deklarasi tersebut menamakan relawan yang dipimpinnya dengan Pejuang Ganjar Pranowo 2024 (GP24).

"Jadi kemarin teman-teman menginformasikan ke saya yang sama-sama kita berjuang di Pilpres (2019) kemarin, mengundang saya, dan meminta saya untuk memimpin itu relawan Ganjar 2024," kata Yusran.

Ia merasa sangat bangga bisa kembali berjuang dengan rekan dulunya ketika menjagokan Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 lalu. Yusran menuturkan kini ia berjuang untuk memenangkan sosok yang cocok dengan pilihan pribadinya.

"Kemudian menaruh terima kasih kepada teman-teman Ganjar karena mengajak saya untuk berjuang bersama kembali, tapi dengan figur yang berbeda. Yang sesuai dengan penilaian subjektif saya," ujarnya.

Pada pertemuan tersebut, dia mengatakan tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Prabowo. Menurutnya, Prabowo telah memberikan dua hal penting dalam hidupnya.

"Itu begini, kan saya dalam pernyataan (pertemuan) itu, menyampaikan pernyataan ucapan terima kasih kepada Bapak (Prabowo) karena mengajari kita pengorbanan dan keikhlasan," pungkasnya.

Simak Gerindra Kesal karena Kumpulkan Relawan Eks Prabowo-Sandi di halaman selanjutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Prabowo Bertemu Sandiaga, Gerindra Singgung Tak Halangi Jika Gabung PPP


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan foto dirinya bersama capres terpasang di sana-sini. Jokowi tidak mempermasalahkan hal itu.

Hal itu disampaikan presiden Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Dalam pidatonya itu, Presiden Jokowi mulanya mengatakan bahwa saat ini telah memasuki tahun politik.

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya: 'Belum ada arahan Pak Lurah'," kata Jokowi dalam pidatonya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi sempat bertanya-tanya tentang sosok 'Pak Lurah' itu. Dia baru menyadari belakangan bahwa 'Pak Lurah' yang dimaksud adalah dirinya.

"Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah, sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu, yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya," kata Jokowi.

Jokowi lalu menegaskan dirinya bukanlah lurah. Dia mengatakan dirinya Presiden Republik Indonesia.

"Ya saya jawab saja, saya bukan lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia," tegasnya.

Jokowi juga berbicara tentang lurah ternyata kode. Meski begitu, Jokowi menegaskan dirinya bukan ketum parpol dan bukan juga yang menentukan capres-cawapres pada 2024.

"Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin katakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi," kata Jokowi.

Selengkapnya pada halaman berikut, Jokowi menyinggung fotonya bareng capres ada di sana-sini.

Lihat juga Video: Ganjar Siap Maraton Lanjutkan Pekerjaan Presiden Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus PSI Faldo Maldini mengatakan keberlanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut dibahas dalam pertemuan DPP PSI dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Faldo menyebut Prabowo menyampaikan isi gagasannya.

Faldo awalnya berbicara mengenai koalisi mempunyai semangat dan tujuan yang sama. Hal itu disampaikan dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

"Jadi kami kira kalau cita-citanya sama, kita juga udah punya spirit yang sama, ada tawarannya, ya komunikasi nih. Ini partai base modelnya nih. Kalau komunikasi kita punya bahan, bapak punya apa? Ada sesuai yang memang kita bawa barang," kata Faldo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faldo menyebut PSI memiliki semangat Jokowisme. Apa itu Jokowisme versi PSI?

"Sorry nih, kita punya Jokowisme, kita pengen bagaimana pemerintahan dijalankan secara rasional, dan ini harus berlanjut. Kalau Bapak keberlanjutan, gimana keberlanjutan Bapak, nah itu kan kita perlu tanya. Nah ini komunikasi antarpartai," kata Faldo.

Kemudian, Faldo menjelaskan pertemuan PSI dengan Prabowo beberapa waktu yang lalu. Faldo menyebut Prabowo gagasan Prabowo ada isinya.

"Sama Pak Prabowo kemarin nggak silaturahmi doang, kita kita bicara soal itu. Saya pengen begini, begini, itu dibahas. (Jawabannya) menurut kita sih ada isinya juga, at least dia punya bahan," tutur dia.

Dia menyebut Prabowo berbicara mengenai keberlanjutan program Jokowi. Lalu bagaimana dengan bacapres Ganjar Pranowo terkait keberlanjutan?

"Semua berbicara soal keberlanjutan. Nah kita tanya keberlanjutan versi ini gimana. Lah ini kan belum ketemu (dengan Ganjar)," katanya.

Faldo menambahkan bahwa Prabowo mempunyai sikap untuk melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Prabowo juga disebut belajar dari Jokowi.

"Ada-lah, ada isinya, at least ada bahannya, menurut gue. Menurut gue ada barangnya. Menurut saya sih dia punya sikap 'Saya menghormati Jokowi, saya menemani Pak Jokowi, saya belajar dari Pak Jokowi bahwa kita...' dia bicara soal life, pursuit of happiness yang gitu-gitu loh. Bagian yang dipakai di declaration of America," tutur dia.

Selain itu, Faldo juga menyinggung soal Jokowinomics yang disinggung oleh Prabowo. Faldo menyebut semangat Jokowinomics sejalan dengan Jokowisme versi PSI.

"Prabowo bicara soal Jokowinomics, nah kalau bagi kita Jokowisme adalah melanjutkan cara-cara pemerintahan yang rasional, di mana di sana ada 3 pilarnya, pertama soal debirokratisasi, kedua bagaimana penegakan hukum, yang ketiga infrastruktur, dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang bicara juga keberlanjutan," ucap Faldo.

Lihat juga Video: PSI Gelar Kopdarnas Pekan Depan, Bakal Dukung Capres 'Jokowisme'

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD Lanyalla Mahmud Mattalitti menyampaikan wacana MPR dapat kembali memilih dan melantik Presiden. Golkar tak sepakat dengan pernyataan dari Lanyalla tersebut.

"Saya sangat tidak setuju dengan usulan pemilihan Presiden dikembalikan ke MPR," kata Ketua DPP Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

"Pemilihan Presiden langsung oleh rakyat merupakan mandat Reformasi di mana rakyat yang menginginkan untuk memilih langsung presidennya," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, pemilihan presiden (pilpres) secara langsung oleh rakyat merupakan cermin dari kedaulatan rakyat. Dengan sistem itu, lanjutnya, rakyat secara langsung menggunakan hak politiknya.

"Jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR RI, maka dengan sendirinya mengembalikan MPR sebagai tertinggi negara. Ini pasti membutuhkan amendemen UUD 1945. Secara sistem politik, demokrasi kita akan kembali mundur ke belakang," ujarnya.

Ketua DPD Usul MPR Pilih Presiden

Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalitti bicara soal proposal kenegaraan, yakni menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara lagi dan berhak memilih serta melantik presiden. Lanyalla mengatakan pemilu justru melahirkan politik kosmetik yang mahal.

Hal ini disampaikan Lanyalla dalam sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD RI tahun 2023 di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8). Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir dalam acara sidang tahunan.

Lanyalla mulanya menyinggung keputusan Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Juli 2023, yang salah satunya mengusulkan mengembalikan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara. Dia mengajak berbagai pihak menghentikan kontestasi politik yang menurutnya diraih dengan cara liberal.

"Mari kita hentikan kontestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal. Karena telah menjadikan kehidupan bangsa kita kehilangan kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme," kata Lanyalla.

Menurut Lanyalla, pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat malah melahirkan politik kosmetik yang mahal. Dia menilai proses pemilihan pemimpin sekadar bermodalkan popularitas.

"Pemilihan Presiden secara langsung yang kita adopsi begitu saja, telah terbukti melahirkan politik kosmetik yang mahal dan merusak kohesi bangsa. Karena batu uji yang kita jalankan dalam mencari pemimpin nasional adalah popularitas yang bisa difabrikasi," ujarnya.

Lanyalla lalu menyinggung elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) potensial yang menurutnya menggiring publik melalui angka-angka. Dia mengkritik proses pilpres karena rakyat disodorkan realitas politik yang telah didesain.

"Begitu pula dengan elektabilitas yang bisa digiring melalui angka-angka. Lalu disebarluaskan oleh para buzzer di media sosial dengan narasi-narasi saling hujat atau puja-puji buta. Dan pada akhirnya, rakyat pemilih disodori oleh realita yang dibentuk sedemikian rupa," katanya.

Lihat juga Video: Klaim PPP Sebut Relawan Ganjar Naik Usai Golkar-PAN Dukung Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PSI, Faldo Maldini menjawab isu yang mencuat soal Ketum DPP Projo Budi Arie Setiadi bakal jadi Ketum PSI setelah baliho PSI bertuliskan 'PSI itu Projo' bertebaran di Jakarta. Faldo menegaskan PSI merupakan partai yang menghormati relawan. Apa maksudnya?

"Kalau sama Pak Budi Arie, PSI adalah partai yang menghormati relawan," kata Faldo dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Faldo meminta publik bersabar dan tidak menduga-duga. Hingga kini, kata Faldo, Ketum PSI masih dijabat oleh Giring Ganesha.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ketum hari masih Bang Giring, santai aja dulu, tunggu aja dulu," tegasnya.

Seperti diketahui, isu Ketum DPP Projo Budi Arie Setiadi bakal jadi Ketum PSI mencuat usai pertemuan jajaran Projo dengan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie pada Kamis (10/8) di Markas Projo, Jakarta Selatan. Namun tak tampak adanya Ketum PSI Giring Ganesha saat pertemuan.

Dalam pertemuan itu Ketum Projo Budi Arie berharap bisa satu gerbong menuju Pemilu 2024. Belakangan, baliho PSI bergambar Budi Arie dan bertuliskan 'PSI itu Projo' bertebaran di Jakarta.

Respons Budi Arie

Menkominfo RI Budi Arie Setiadi merespons isu dirinya yang digadang-gadang menjadi Ketum PSI menggantikan Giring Ganesha. Budi menegaskan dirinya akan fokus kerja saja sebagai menteri.

"Begini loh saya ini fokus kerja, tugas Pak Presiden sebagai Menkominfo kan nggak ringan, tapi kita fokus kerja. Karena PSI itu kan partai anak muda, progresif, partai yang penuh idealisme, saya kan sudah nggak terlalu muda," kata Budi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Budi menyebut hubungannya dengan PSI dekat lantaran sama-sama mendukung Presiden Joko Widodo. Ia menyebut akan mengalir saja terkait isu itu. Bahkan, lanjutnya, posisi Ketum PSI itu akan dikonsultasikan dahulu ke Presiden Jokowi jika benar adanya.

"Deket ya, pasti kan kita sama-sama mendukung Pak Jokowi," tutur Budi Arie.

"Nggak lah pokoknya kita mengalir saja kan tunggu perintah, saya konsultasi dengan pak. Pak presiden, kan saya anak buahnya Pak Jokowi," lanjut Budi menjawab pertanyaan apakah membantah atau membuka opsi jadi Ketum PSI.

Lihat juga Video: PSI Gelar Kopdarnas Pekan Depan, Bakal Dukung Capres 'Jokowisme'

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PSI, Faldo Maldini, menjelaskan maksud pernyataan Ketum DPP PSI Giring Ganesha yang siap meletakkan dan menyerahkan mandat ketum ke para Dewan Pembina PSI. Apa kata Faldo?

"Jadi memang di PSI mandat tertinggi itu di dewan pembina, di AD-ARTnya sebenarnya. Jadi Bang Giring sedang mau menyerahkan partai kepada Ketua Dewan Pembina, ditunggu aja," kata Faldo dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Faldo mengatakan saat ini para kader PSI tengah berupaya agar partainya bisa menang di pemilu mendatang. Menurut Faldo, sikap Giring itu juga bagian dari upaya agar PSI tetap eksis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami di PSI sedang melakukan upaya apapun agar kami bisa menang. Termasuk Bang Giring pun melakukan upaya apapun agar partai ini masih tetap ada," ucapnya.

"Kita sekarang sedang berupaya betul-betulan agar PSI tetap ada, jadi apapun yang keluar dari PSI adalah soal tentang bagaimana partai ini ada," sambungnya.

Untuk diketahui, Giring menyampaikan pernyataan ini dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (8/8). Giring mengungkit riak-riak politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.

"Berapa hari ini kan banyak terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan. It is OK-lah. Ya menjelang-menjelang pemilulah biasa kayak gini dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh," kata Giring Ganesha dalam video yang juga menampilkan cuplikan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI beberapa waktu lalu.

Giring menceritakan dirinya yang menginjak usia 40 tahun beberapa minggu lalu. Dia mengaku mendapat banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta.

Giring juga mengungkit dirinya yang sudah tua. Karena itu, Giring mengaku siap mengembalikan partai ke tangan pemilik asli, yakni anak muda.

"Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," ujar Giring.

Simak Video: PSI Gelar Kopdarnas Pekan Depan, Bakal Dukung Capres 'Jokowisme'

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kekuasaan tidak ada artinya apabila membuat rakyat terpecah belah. Oleh sebab itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjunjung tinggi perdamaian pada Pemilu 2024.

"Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci dan saling dengki," ucap Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (17/8/2023).

Hal itu ia sampaikan saat membuka Sidang Paripurna Masa Persidangan I DPR Tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Lebih lanjut, Puan menilai fondasi utama untuk membangun negeri adalah persatuan rakyat. Menurutnya, perbedaan pandangan dalam Pemilu merupakan hal yang wajar, namun persatuan menjadi hal utama yang harus dijunjung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding," ungkapnya.

Mantan Menko PMK ini menambahkan, demokrasi dan Pemilu merupakan alat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

"Bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya," ucap Puan.

Puan pun menyampaikan pentingnya demokrasi berjalan secara damai. Ia mengimbau seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia agar mengedepankan Pemilu damai untuk menghindari terjadinya perpecahan.

"DPR RI sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya akan mengawal Pemilu tahun 2024 sehingga dapat berjalan secara demokratis, jujur dan adil," jelasnya.

Dalam sidang ini, Cucu Bung Karno tersebut juga menyampaikan hasil produk legislasi yang telah dilahirkan DPR bersama Pemerintah. Adapun Komisi I DPR sebanyak 6 UU, Komisi II DPR sebanyak 26 UU, Komisi III DPR 6 UU, Komisi V DPR 1 UU, Komisi VI DPR menelurkan 5 UU dan Komisi VII DPR 1 UU. Kemudian, Komisi IX DPR 1 UU, Komisi X DPR 2 UU, Komisi XI DPR 5 UU.

Sementara Badan Legislasi (Baleg) DPR sebanyak 7 UU, Badan Anggaran (Banggar) DPR 1 UU selain Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Panitia Khusus (Pansus) DPR sebanyak 3 UU. Pada masa persidangan ini, DPR bersama pemerintah dan DPD RI akan meneruskan pembahasan 13 RUU yang kini masih berada pada Pembicaraan Tingkat I dan RUU lainnya yang masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2023.

Di samping itu, Puan menyinggung soal keberhasilan Indonesia keluar dari pandemi COVID-19. Ia mengatakan peralihan status dari pandemi ke endemi COVID-19 merupakan hasil dari gotong royong seluruh elemen bangsa.

"Atas capaian ini, marilah kita bersama memberikan apresiasi kepada seluruh komponen bangsa dan anak bangsa, yang telah bergotong royong mengatasi pandemi COVID-19," tuturnya.

"Keberhasilan Indonesia melewati ancaman terburuk pandemi COVID-19 disebut merupakan hasil dari upaya dan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa. Mulai dari presiden dan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan kabupaten, tenaga kesehatan, TNI/Polri, BUMN, swasta, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan seluruh anak bangsa," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam Sidang Paripurna ini, Presiden Joko Widodo menyerahkan Rancangan UU (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.

Tonton juga Video: Puan Ibaratkan Dukungan Golkar ke Prabowo Seperti Pasangan Belum Menikah

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia (RI) di Waduk Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies mengenakan lurik cokelat dan blangkon.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/8/2023), Anies terlihat hadir pukul 07.21 WIB. Usai tiba, Anies bersalaman dengan pengurus RT hingga RW setempat.

Anies tampak mengenakan pakaian lurik Jogja lengkap dengan blangkon. Anies hadir bersama istri, anak dan keluarganya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya warga, pembinanya (upacara) Pak RW," sebut Anies.

Sedangkan upacara mulai tak lama usai Anies tiba. Anies berada di posisi depan barisan upacara bersama dengan warga lainnya.

Dari pantauan, terlihat para pria mengenakan pakaian khas betawi. Sedangkan perempuan mengenakan pakaian kebaya.

Saksikan Live DetikPagi:

Simak Video: Momen Heru Budi Jadi Inspektur Upacara HUT ke-78 RI di Monas

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mempermasalahkan penggunaan foto dirinya bersama dengan calon presiden (capres) tertentu. Ucapan Jokowi dianggap tanda merestui semua capres yang berasal dari koalisi pemerintah.

Peneliti dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyebut Jokowi merestui bakal capres Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

"Statement Jokowi yang menyatakan tidak masalah fotonya dipajang bareng capres di berbagai baliho itu bisa diartikan bahwa presiden merestui semua capres, kecuali capres yang dianggap tidak sesuai dengan narasi keberlanjutan pemerintahan saat ini," kata Umam saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Umam, publik pun sudah mengetahui, dari tiga nama capres yang ada, dua di antaranya berasal dari partai politik (parpol) pendukung Presiden Jokowi.

"Karena secara faktual di lapangan, per hari ini capres yang memperebutkan dukungan basis pemilih loyal Jokowi hanya dua, yakni Ganjar Pranowo yang diusung PDIP-PPP dan Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra, PKB, Golkar dan PAN," katanya.

Selain itu, Umam menyebut Jokowi menyiratkan ketidaksukaan kepada Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mengusung Anies Baswedan. Menurutnya, tanda itu terbaca dari pidato Jokowi yang menyinggung 'jalan tol tak bisa dimakan'.

"Jokowi menunjukkan ketidaksukaannya pada elemen kekuatan yang tidak sependapat dengan paradigma pembangunannya, dengan kalimat satire 'jalan tol tidak bisa dimakan'," katanya.

"Satire ini tampaknya Jokowi tunjukkan pada Koalisi Perubahan di mana capresnya Anies Baswedan pernah berargumen tentang capaian pembangunan jalan tol dalam konteks prioritas pembangunan nasional," imbuhnya.

Jokowi Tak Masalah

Jokowi sebelumnya menyinggung foto dirinya yang terpasang di mana-mana bersama capres tertentu. Menurut Jokowi, hal ini sudah menjadi nasib presiden jika namanya ikut diseret untuk menentukan capres dan cawapres.

"Walaupun saya paham, ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," kata Jokowi dalam pidatonya saat acara sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, Rabu (16/8).

Setiap berkunjung ke suatu provinsi, dia selalu menemukan fotonya terpampang dengan capres bahkan hingga ke tikungan desa. Meski demikian, Jokowi tak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A eh ada, ke Kota B eh ada ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan di desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada sebelahnya bareng capres. Ya saya kira menurut saya nggak papa. boleh boleh saja," imbuhnya.

Simak juga Video: Diungkit Ganjar, Ini Perbandingan Peta Koalisi Pilpres 2014 dan 2024

[Gambas:Video 20detik]


Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mewanti-wanti para ASN di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk bersikap netral di Pemilu 2024. Heru mengatakan hal itu lantaran Jakarta menjadi pusat cerminan dalam politik nasional bagi daerah lain.

"Menjelang pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di tahun 2024, Jakarta akan menjadi pusat perhatian sebagai pencerminan politik nasional," kata Heru dalam sambutannya saat upacara memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-78 RI, di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (17/8/2023).

Heru meminta ASN untuk tetap menjaga profesionalisme mereka. Selain itu, ASN juga harus bersikap netral dan tak berpihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya minta seluruh ASN dapat menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjaga dan bersikap netral," ujarnya.

Heru lantas mengajak masyarakat menjaga kondusifitas menjelang Pemilu 2024. Dia pun mengimbau untuk menghindari tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban.

"Saya mengajak seluruh elemen masyarakat agar menjaga situasi tetap kondusif, menggunakan hak pilih dengan tanggung jawab dan menghindari tindakan provokatif yang dapat mengganggu ketertiban umum," ungkap dia.

Prioritas pembangunan Jakarta di masa depan ialah memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan Indonesia. Dia menuturkan dengan begitu menunjukkan komitmen Jakarta mendukung kemajuan Indonesia.

"Kehadiran Aparatur Sipil Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan penting dalam mewujudkan sukses Jakarta," paparnya.

"Setiap ASN harus memiliki visi yang sejalan dengan pembangunan Jakarta dan bersinergi untuk melahirkan berbagai inovasi dalam mengelola kota serta melayani masyarakat yang lebih baik, meningkatkan kompetensi dan mengikuti perkembangan teknologi informasi harus terus diupayakan," imbuh dia.

Saksikan Live DetikPagi:

Tonton juga Video: Survei SRS: Elektabilitas Prabowo di Jatim 43,7%, Ungguli Ganjar-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Ridwan Kamil dihadapkan beberapa pilihan soal karir politiknya selepas menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Maju untuk periode kedua dan DKI Jakarta jadi dua pilihan yang terus dibahas di dalam diri Ridwan Kamil saat ini.

Seperti diketahui, Ridwan Kamil akan melepas jabatannya sebagai Gubernur pada 5 September 2023 mendatang. Setelah itu, langkah politik politisi Partai Golkar ini masih dinanti.

Meski begitu, Ridwan Kamil menyebut jika secara rasional, menjadi Gubernur Jabar untuk periode kedua adalah pilihan yang paling rasional saat ini. Karena sebab itu, dia menyatakan fokus akan pilihan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari pilihan itu yang paling rasional Gubernur Jabar jilid dua, itu yang paling ada di depan mata, maka saya fokus ke situ. Cuma tadi jangan kaget kalau keur (lagi) berskenario kitu takdirna mengkol kitu (takdirnya belok)," kata pria yang akrab disapa Kang Emil ini, Rabu (16/8/2023).

Sementara terkait DKI Jakarta, Kang Emil mengaku terkejut namanya banyak digembor-gemborkan maju ke Ibu Kota. Apalagi hasil survei Kang Emil juga selalu teratas jika bicara Pilgub DKI.

"Kenapa DKI muncul dalam wacana, saya juga kaget, survei di DKI juga bagus. Padahal kan gak ada baliho saya di Sudirman-Tamrin, mimilueun (ikut-ikutan) salam-salaman di car free day, eweuh (gak ada)," ungkapnya.

Kang Emil menegaskan, arah politik 2024 belum bisa ditentukan dan dilihat saat ini. Sebab kata dia, ada istilah politik akhir waktu yang bisa menentukan segalanya. Karena itulah, berpikir rasional adalah yang yang paling mungkin dilakukan oleh Kang Emil.

"Jadi jangan menilai politik 2024 dengan perhitungan minggu ini, pegang omongan saya. Ini bisa jadi politik akhir waktu," tegasnya.

"Jadi saya memastikan yang ada di depan mata saya jaga, tapi itu diniati dan nanti dilihat karena ada hal yang di luar kendali. Makanya lihat saya gak banyak komen, diam itu sikap, diam itu bagian dari politik. Saya gak banyak omong," tutup Kang Emil.


JAKARTA - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan deklarasi yang PAN dan Golkar lakukan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah melalui proses yang panjang. Zulhas menyebut mereka malah terbuka dengan semua pihak ketika awal-awal berkoalisi.

Zulhas memaparkan, pada awalnya, mereka terbuka untuk mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Malahan, PAN bersama Golkar dan PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada 2022 lalu.

"Panjang (proses deklarasi Prabowo). Jadi kan perjalanan panjang," ujar Zulhas dalam program Blak-blakan detikcom, Kamis (17/8/2023).

Zulhas menjelaskan, dalam kontestasi politik, partai pasti selalu mencari calon yang sejalan dengan mereka. Selain itu, calon yang akan didukung harus dipastikan memiliki peluang kemenangan.

Namun, di tengah perjalanan KIB, PPP memutuskan keluar. PPP menyatakan mereka mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Melihat PPP yang sudah lebih dulu tegas terkait arah dukungan pilpres, PAN menolak terburu-buru.

"Kami masih sabar ketika kami terus lihat perkembangan. nah sekarang kan tinggal Oktober pendaftaran, ini sudah akhir Agustus. Tinggal 1 bulan, September, Oktober 2 bulan," tuturnya.

Kemudian, yang tidak kalah serunya, Zulhas turut berbicara mengenai sosok yang akan mendampingi Prabowo sebagai cawapres.

Zulhas mengakui, mereka mengusulkan sejumlah nama sebagai cawapres Prabowo. Usulan pertama adalah Menteri BUMN Erick Thohir, sementara usulan kedua ialah Menko PMK Muhadjir Effendy.

Menteri Perdagangan ini menegaskan mereka sedang mencari sosok yang terbaik yang bisa menjadi cawapres Prabowo.

Mau tahu cerita selengkapnya? Tonton wawancara lengkapnya di Blak-blakan hari ini, hanya di detikcom.


Gerindra Sulawesi Selatan (Sulsel) geram terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Yusran Sofyan. Dia dinilai tidak beretika lantaran membawa-bawa nama capres Gerindra, Prabowo Subianto dalam deklarasi relawan Ganjar Pranowo.

Yusran menggelar pertemuan dan deklarasi dukungan terhadap Ganjar Pranowo dengan eks relawan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di salah satu warung kopi (warkop) di Jalan Tupai, Kecamatan Mamajang, Makassar, Senin (14/8) lalu. Dalam pertemuan itu terdapat gambar Prabowo dan Sandi kala menjadi pasangan pada Pilpres 2019 lalu.

Sekretaris Gerindra Sulsel Darmawangsyah Muin mengatakan Yusran boleh-boleh saja mendeklarasikan dukungannya pada Pilpres 2024 nanti. Namun dia menegaskan untuk tidak membawa-bawa nama Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau deklarasi ya silakan. Misalnya, contoh, Pak Yusran mau deklarasi Relawan Yusran, relawan Sandiaga Uno. Hanya jangan bawa-bawa capres kami, dong!" kata Wawan, sapaan Darmawangsyah Muin, saat berbincang dengan detikSulsel, Rabu (15/8/2023).

Terkait dukungan politik Yusran, Wawan menilai itu adalah hak personal. Hanya saja, Wawan menyayangkan eks kader Gerindra itu masih membawa-bawa nama Prabowo dalam deklarasi capres lain.

"Saya tidak tanggapi dia secara personal. Tapi saya tanggapi bahwa siapa pun yang mau deklarasi capresnya, itu kita hormati. Ngapain bawa-bawa nama Pak Prabowo," tegasnya.

Wawan pun menyebut relawan yang dikumpulkan oleh Yusran bukan relawan Prabowo Subianto. Dia menegaskan relawan Prabowo sejati akan setia memberikan dukungan selama Prabowo masih menjadi capres.

"Siapa bilang? (mereka eks relawan Prabowo) itu kan timsesnya dia yang dia kumpulkan. Kalau relawannya Pak Prabowo, yang mana (di antara mereka) relawannya? Gak ada tuh. Kalau relawannya Pak Prabowo, berarti masih dukung Pak Prabowo, selama masih maju capres. Yang pindah dukungan itu sebenarnya bukan relawan Pak Prabowo," cetusnya.

Selanjutnya Gerindra Nilai Yusran Pertontonkan Politik Kotor


PSI menawarkan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk bergabung menjadi kader. PSI menyatakan undangan untuk putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu benar-benar serius.

Hal itu disampaikan politikus PSI, Faldo Maldini, dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023). Menurutnya, PSI tak salah jika menawarkan Gibran untuk bergabung.

"(Tawaran bergabung ke Gibran) Serius, serius. Namanya menawarkan. Ya apa salahnya? Kali aja Mas Gibran mikir-mikir 'boleh juga nih undangan'," kata Faldo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faldo menyadari Gibran merupakan kader PDIP. Dia mengatakan tawaran bergabung ke PSI terbuka untuk semua orang.

"Kita menghormati Mas Gibran (kader PDIP), kita mendukung Mas Gibran. Mas Gibran juga sudah menjawab, ya mungkin buat senior-senior, kebetulan di partai kita banyak yang junior, kali-kali aja cocok. Kenapa nggak? Apa salahnya ngajak orang?" ucapnya.

Dia mengatakan PSI dan Gibran punya hubungan erat. Dia tak menampik undangan bergabung ke PSI dilayangkan setelah Gibran tak mendapatkan undangan acara 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu' yang digelar PDIP Jawa Tengah.

"Jadi sebagai teman, ketika ada seorang teman yang tidak diundang, apa salahnya 'Bro, nggak dapat undangan? Ke tempat gua aja, kali aja seru'. Gitu lho," ujarnya.

Selain itu, dia melihat Gibran memiliki kesamaan dengan Jokowi, tokoh yang juga didukung PSI. Dia juga menilai Jokowi dan Gibran juga sayang kepada PSI.

"Soal Jokowisme, (yaitu) sikap, perasaan, pikiran Indonesia ke depan, kami kira (Gibran) nggak jauh. Karena memang Mas Gibran sendiri memang juga adalah, menurut kami, adalah orang yang memang melanjutkan apa yang dikerjakan Pak Jokowi. Bahkan dalam tanda kutip, platformnya seideologis Pak Jokowi. Pak Jokowi juga sayang sama PSI juga," kata dia.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: PSI Gelar Kopdarnas Pekan Depan, Bakal Dukung Capres 'Jokowisme'

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku tak diundang dalam pertemuan PDIP Jateng dengan kepala daerah kader PDIP di Semarang, Selasa malam. Pihak DPD PDIP Jateng menyebut undangan untuk Gibran ketlisut. Ada pakar politik yang menduga itu sebagai teguran halus.

Dirangkum dari liputan tim detikJateng pada Selasa (15/8) hingga Rabu (16/8), berikut sederet faktanya.

1. Konsolidasi Menuju Pemilu

Pertemuan yang digelar PDIP Jateng di Hotel Padma, Kota Semarang pada Selasa (15/8) malam itu bertajuk 'Konsolidasi Pikir Kepala Daerah Kader Partai dalam Menghadapi Situasi Saat Ini dan Menuju Pemilu'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menyebut pertemuan itu tidak membahas soal politik. "Untuk menjaga kondusifitas Jateng. Jadi politik-politik nggak ada, lebih kepada menjaga kondusifitas ya," kata dia saat ditemui seusai acara, Selasa (15/8/2023) malam.

2. Gibran Ngaku Tak Diundang

Saat konsolidasi itu berlangsung di Semarang, Gibran justru menghadiri acara pemilihan Putra Putri Solo di Lokananta Solo, Selasa (15/8) malam. Gibran mengaku tidak tahu ada acara pertemuan PDIP di Semarang.

"Aku malah ora ngerti ono pertemuan (saya justru tidak tahu ada pertemuan). Nggak ada undangan masuk itu," kata Gibran saat ditemui wartawan di Lokananta, Solo, Selasa (15/8) malam.

Gibran mengatakan dirinya pasti hadir jika diundang. "Nggak papa, mungkin yang diundang yang senior-senior, yang ingusan nggak diundang," ucap Gibran.

3. Wawali Solo Diundang ke Semarang

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa turut hadir di acara konsolidasi di Semarang. Menurutnya, undangan untuk acara itu ditujukan berdasarkan by name.

"Iya datang kemarin, undangan langsung by name. Biasanya (ditujukan) ke Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kepala daerah, tapi yang kemarin itu memang undangannya langsung by name. Nggak mendadak, satu minggu sebelumnya," kata Teguh saat ditemui di Kantor DPRD Solo, Rabu (16/8/2023).

Teguh mengaku tidak tahu apakah Gibran tidak menerima undangan. Ia menduga ketidakhadiran Gibran karena menghadiri rapat tiga pilar.

"Kan ada acara, kita bagi ada rapat tiga pilar, eksekutif legislatif partai. Jadi kita berbagi supaya yang DPD dapat, DPC dapat," ujarnya.

Dalam pertemuan di Semarang, Teguh mengaku mendapat banyak arahan untuk menjaga kondusifitas jelang Pemilu 2024.

Undangan buat Gibran Ketlisut, di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya

Keliru Tak Undang Gibran Sampai Bikin Bambang Pacul Minta Maaf


Partai Demokrat (PD) menyebut biasanya koalisi ramping mengalahkan koalisi gemuk bahkan obesitas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menilai logika tersebut terbalik.

"Itu sepertinya logikanya terbalik. Yang kemungkinan menang lebih besar tentu yang lebih lengkap. Walau kadang ada pengecualian, atau kadang-kadang, atau tidak selalu yang lebih lengkap yang menang," ucap Habiburokhman, saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

Diketahui, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto menjadi calon presiden (capres)beranggotakan Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Bergabungnya partai pengusung Prabowo itu disebut dilandasi atas semangat persatuan nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi perlu digarisbawahi, bahwa semangat bergabungnya partai partai pendukung Pak Prabowo adalah semangat persatuan nasional," kata dia.

"Persatuan untuk melanjutkan kemajuan yang sudah ada dan membuat Indonesia lebih maju lagi dan disegani di dunia internasional, karena rakyatnya sejahtera dan merasakan keadilan," ucapnya.

Menurut Habiburokhman, semangat persatuan itu persis seperti semangat menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dia mengatakan usaha memajukan Indonesia harus mengutamakan kepentingan kebangsaan dan meninggalkan ego masing-masing.

"Sosok Pak Prabowo saat ini mungkin dinilai mirip sosok Bung Karno (Sukarno) di zaman pergerakan. Tokoh yang bisa diterima oleh semua kalangan," katanya.

PD: Biasanya Koalisi Ramping Kalahkan Obesitas

Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) tak khawatir menghadapi koalisi gemuk bahkan koalisi obesitas di Pilpres 2024. Demokrat mengungkit saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menang Pilpres 2004.

"Nggak masalah, nggak khawatir. Biasanya juga...Ya 2004 juga gitu juga," kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Benny meyakini koalisi ramping akan memenangkan Pilpres 2024. Demokrat diketahui bersama Partai NasDem dan PKS mendukung Anies Baswedan.

"Pak SBY 2004 koalisi ramping lawan koalisi gemuk, saya yakin biasanya yang ramping itu selalu mengalahkan yang gemuk. Apalagi kalau obesitas," ujarnya.

Sementara itu, bakal capres Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Sedangkan bakal capres Prabowo Subianto awalnya didukung oleh Partai Gerindra dan PKB. Belakangan, Partai Golkar dan PAN melabuhkan dukungan kepada Prabowo.

Lihat juga Video: Diungkit Ganjar, Ini Perbandingan Peta Koalisi Pilpres 2014 dan 2024

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menggaungkan kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) atau disebut Jokowinomics. Lantas bagaimana komentar partai politik lain soal langkah yang diambil Prabowo?

Prabowo awalnya berbicara soal kebijakan menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Pertahanan RI itu menilai Jokowinomics merupakan aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Prabowo, dalam acara seminar ekonomi yang diselenggarakan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo menerangkan prinsip ekonomi Pancasila yakni kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip bangsa Indonesia. Menurutnya, ekonomi harus bisa mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Prabowo mengatakan program konkret dari ekonomi Pancasila yang dijalankan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa. Prabowo mengatakan program-program tersebut untuk membantu masyarakat lemah.

Maka dari itu, Prabowo akan melanjutkan program yang dicanangkan Jokowi. Prabowo juga mengatakan berlandaskan Jokowinomics akan mencapai Indonesia Emas 2045.

"Kartu-kartu yang diterapkan oleh Presiden Jokowi itu jelas aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila dan manfaatnya dirasakan puluhan juta rakyat Indonesia. Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045 caranya adalah menerapkan ekonomi Pancasila, dan kita harus percaya bahwa mazhab kita dan rumus kita adalah ekonomi Pancasila. Dari Jokowinomics yang berdasarkan Pancasila kita akan mencapai Indonesia Emas," kata Prabowo.

Prabowo menjelaskan saat ini telah mendapatkan mandat dari sejumlah parpol untuk untuk melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi. Prabowo telah menyiapkan diri dan tim yang untuk membangun bangsa menuju Indonesia Emas.

PPP: Sudah Duluan Kita

PPP merespons Prabowo Subianto. PPP menyebut partai mereka terlebih dahulu yang bicara Jokowinomics.

"Alhamdulillah kalau semuanya pada akhirnya ya kan bersama Pak Jokowi. Itu kan satu yang dari awal, sudah duluan kita," kata Sekjen PPP Arwani Thomafi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8/2023).

Sekjen PPP Arwani Thomafi Foto: Dwi Rahmawati/detikcom

PPP turut senang jika visi pembangunan Jokowi diteruskan. Namun, PPP bukan pendukung Prabowo di Pilpres 2024 karena mendukung Ganjar Pranowo.

"Kita senang lah kan yang diusung adalah satu visi pembangunan, yang diusung adalah sebuah kebijakan menyejahterakan rakyat. Saya kira untuk itu harus kita bersama," ujarnya.

"Ini bukan soal dukungan terhadap pola yang sebaliknya mendukung terhadap pola kepemimpinan yang tidak kita inginkan bersama," sambungnya.

Apakah ada pertarungan mengambil suara Jokowi dari Ganjar dan Prabowo? Arwani menilai setiap koalisi memilik strategi masing-masing.

"Masing-masing partai, koalisi, itu punya strategi bagaimana mengambil hati rakyat. Bagaimana mengambil simpati masyarakat, itu sah-sah saja. Kalau kami, dari awal, pemilu lalu kan sudah bersama Pak Jokowi," sebut Arwani.

"Kalau soal itu (Jokowinomics) duluan kita," imbuhnya.

Selanjutnya komentar PKB hingga Partai Gelora. Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Tonton juga Video: Respons Prabowo saat Jokowi Singgung Fotonya Mejeng di Baliho Capres

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP, Ansy Lema, merespons terkait PSI yang merasa diabaikan dukungannya terhadap bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Ansy menegaskan bahwa partainya berkomunikasi dan bertemu dengan hampir semua partai.

"PDIP bertemu dengan banyak pihak, hampir semua partai PDIP bertemu. Bisa dilihat bahkan kami bertemu dengan Mas Agus dan sebagainya," kata Ansy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Ansy menyinggung tentang komunikasi PDIP dan partai lain itu ada tahapan dan prosedurnya. Tapi, dia tidak ingin menduga-duga terkait independensi atau menyangkut kedaulatan partai lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tertarik jika ditanyakan bagaimana kesiapan Mas Ganjar dan partai-partai pendukung untuk memenangkan kontestasi. Karena bagi kami mau ikut bersama kami silakan, kalau tidak pun juga tidak apa-apa. Tapi kami inklusif dan mengedepankan spirit kegotongroyongan," ucapnya.

Respons Faldo Maldini PSI

Politikus PSI, Faldo Maldini, merespons Ansy terkait komunikasi PSI dan PDIP soal dukungan terhadap Ganjar. Faldo menyebut PSI ingin komunikasi dua arah yang berjalan dengan baik. Dia mengatakan PSI tidak akan memohon-mohon kepada PDIP.

"Kita kan komunikasi ya, kami kira komunikasi itu kan 2 arah, equal dengan spirite inklusifitas tadi ceritanya. Tapi kita kan sebagai sebuah partai itu berkomunikasi.. Tulang punggung kita tuh lurus dan kita nggak mungkin mohon-mohon dong," ujar Faldo.

"Katanya pengen cita-cita yang sama, tujuannya sama, setara, masa gue mohon-mohon sebagai sebuah partai. Jadi kami kira kalau cita-citanya sama, kita juga udah punya spirit yang sama, ada tawarannya, ya komunikasi nih," tambahnya.

Prabowo Sambangi Pengurus PSI

Diketahui, Prabowo Subianto sempat menyambangi jajaran PSI di kantor DPP PSI, Jakarta. Banyak hal diperbincangkan, termasuk tanda-tanda dukungan Presiden Jokowi.

Setelah bertemu, Prabowo dan jajaran PSI menjelaskan hasil pertemuan itu. Prabowo mengaku sangat senang setelah bertemu dengan PSI.

"Saya merasa amat senang diundang, saya datang, dan terima kasih dikasih kesempatan," kata Prabowo setelah bertemu pengurus PSI, Rabu (2/8).

"Saya menyampaikan pandangan saya, yang saya lihat banyak kecocokan," ujarnya.

Lihat juga Video: Ganjar Siap Maraton Lanjutkan Pekerjaan Presiden Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Blak-blakan: Zulhas Bicara Koalisi hingga Cawapres Pascadeklarasi Prabowo

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus PAN Abdul Hakim Bafagih mengaku ingin Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan partainya. Hakim menyebut dirinya memiliki kesamaan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Kalau ditanya ke saya 'pengen nggak Mas Gibran misal gabung di PAN?' Kalau (ke) saya pribadi pertanyaannya, pengen, sama-sama pencinta anime," kata Hakim dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023) malam.

Hakim menyebut ada beberapa animasi yang dia dan Gibran sama-sama sukai. Salah satunya adalah serial animasi dari Jepang, Demon Slayer.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Gibran juga suka Demon Slayer, saya suka Demon Slayer juga. Mas Gibran One Peace, saya juga cinta One Peace, sama-sama pecinta anime, udah gitu aja jawabannya," tuturnya.

"Kalau ditanyain 'pengen nggak gabung?' ya pengen sama-sama pecinta anime kok," imbuhnya.

Hakim juga membeberkan kesamaan lainnya dirinya dengan Gibran. Dia dan Gibran sama-sama muda.

"Punya banyak kesamaan, sama-sama mudanya juga kok. Sama-sama pecinta anime," kata Hakim.

Tonton juga Video: PKB Yakin Cak Imin Jadi Cawapres Prabowo Meski Golkar-PAN Merapat

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PSI Faldo Maldini menyoroti program Jokowinomics yang dicanangkan bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Faldo menilai Prabowo akan melanjutkan 3 ciri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Prabowo bicara soal Jokowinomics. Bagi kita Jokowisme melanjutkan cara-cara pemerintahan yang rasional," kata Faldo dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Faldo mengatakan Jokowisme adalah melanjutkan cara pemerintahan yang rasional dan didukung PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketiga pilar itu di antaranya merupakan penegakan hukum hingga infrastruktur. Kemudian, ketiga hal ini mencuat dalam pertemuan Prabowo dengan jajaran PSI beberapa waktu lalu.

"Di mana di sana ada 3 pilarnya. Pertama soal debirokratisasi, kedua soal bagaimana penegakan hukum, ketiga infrastruktur," tuturnya.

Faldo mengatakan ketiga cara pemerintahan Jokowi inilah yang akan dilanjutkan oleh Prabowo Subianto.

"Dan itu akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo yang bicara berkelanjutan," kata Faldo.

Diketahui sebelumnya, Prabowo Subianto menggaungkan Jokowinomics. Prabowo mengatakan Jokowinomics merupakan aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila.

"Jokowinomics adalah aplikasi nyata dari ekonomi Pancasila yang bisa kita gunakan untuk mencapai Indonesia Emas 2045," kata Prabowo, dalam acara seminar ekonomi yang diselenggarakan Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (15/8).

Prabowo menerangkan prinsip ekonomi Pancasila yakni kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip bangsa Indonesia. Menurutnya, ekonomi harus bisa mewujudkan persatuan nasional, menjunjung tinggi kemanusiaan, berpihak pada kepentingan nasional, egaliter dan kerakyatan, serta berkeadilan sosial.

Prabowo mengatakan program konkret dari ekonomi Pancasila yang dijalankan Jokowi yakni Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Program Keluarga Harapan, dan BLT Dana Desa.

Prabowo mengatakan program-program tersebut untuk membantu masyarakat lemah.

Maka dari itu, Prabowo akan melanjutkan program yang dicanangkan Jokowi. Prabowo juga mengatakan berlandaskan Jokowinomics akan mencapai Indonesia Emas 2045.


Ketua umum PAN Zulkifli Hasan memaparkan berbagai perkembangan suasana politik di Indonesia yang melatarbelakangi sikap PAN untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi calon presiden.

Namun, yang lebih menarik dari diskusi ini adalah saat pihaknya menjawab bagaimana menentukan calon pendamping Prabowo pada pemilu nanti. Siapa saja nama yang disebut? Bagaimana nasib koalisi empat partai pendukung Prabowo Subianto ini ke depan? Saksikan Blak-blakan selengkapnya.


Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut koalisi ramping biasanya menang melawan koalisi obesitas. PAN menyebut saat ini tak ada koalisi kurus maupun gemuk.

"Bahwa pasangan calon diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi presidential threshold 20% kursi DPR RI. Saat ini yang mengerucut kemungkinan ada tiga pasangan calon," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi, Rabu (16/8/2023).

"Koalisinya sehat-sehat semua. Tidak ada yang gemuk, obesitas, atau yang ramping karena stunting kurang gizi," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, faktor elektabilitas kandidat menjadi faktor utama menentukan keterpilihan. Nilai elektabilitas dikeluarkan oleh beberapa lembaga survei, menjadi pertimbangan tim sukses untuk merumuskan strategi.

"Jadi tidak usah menganalogikan apakah koalisi itu obesitas atau stunting. Lah hasil surveinya bagaimana itu? Percuma juga koalisi ramping tapi konsisten di ranking bawah terus, tidak naik kelas," katanya.

PD: Biasanya Koalisi Ramping Kalahkan Obesitas

Sebelumnya, Partai Demokrat (PD) tak khawatir menghadapi koalisi gemuk bahkan koalisi obesitas di Pilpres 2024. Demokrat mengungkit saat Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menang Pilpres 2004.

"Nggak masalah, nggak khawatir. Biasanya juga...Ya 2004 juga gitu juga," kata Waketum Partai Demokrat Benny K Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Benny meyakini koalisi ramping akan memenangkan Pilpres 2024. Demokrat diketahui bersama Partai NasDem dan PKS mendukung Anies Baswedan.

"Pak SBY 2004 koalisi ramping lawan koalisi gemuk, saya yakin biasanya yang ramping itu selalu mengalahkan yang gemuk. Apalagi kalau obesitas," ujarnya.

Sementara itu, bakal capres Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Sedangkan bakal capres Prabowo Subianto awalnya didukung oleh Partai Gerindra dan PKB. Belakangan, Partai Golkar dan PAN melabuhkan dukungan kepada Prabowo.


Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menemukan banyak partai politik (parpol) yang mencuri start untuk melakukan kampanye lewat lembaga siaran. Karena itu, KPID menggandeng KPU dan Bawaslu untuk melakukan pengawasan jelang Pemilu 2024.

Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet mengatakan, bersama dua lembaga penyelenggara Pemilu itu, KPID membentuk gugus tugas yang bertugas melakukan pengawasan secara masif kepada peserta Pemilu.

"Ini inisiasi KPID untuk bertemu penyelenggara pemilu baik itu KPU maupun Bawaslu terkait permasalahan Pemilu yang ada di lembaga penyiaran, baik TV maupun radio, sekaligus di media sosial," kata Adiyana dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kami diminta Pak Gubernur untuk mengawasi media yang berbasis internet," imbuhnya.

Adiyana menuturkan, KPID Jabar menemukan banyak parpol yang menggunakan lembaga siaran untuk melakukan kampanye meski belum waktunya. Hal itu didapat KPID dari aduan masyarakat.

Padahal dia menegaskan, dalam Undang-undang Penyiaran dan P3SPS Pasal 50 dan 71, lembaga siaran wajib tidak partisan serta menjaga netralitas dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

"Banyak aduan masyarakat yang kemudian masuk ke kami tentang maraknya parpol yang kemudian itu menggunakan lembaga penyiaran untuk melakukan kampanye," ungkapnya.

KPID juga membahas indeks kerawanan pemilu di Jabar. Jabar diketahui menempati urutan ketiga daerah paling rawan se-Indonesia dengan persentase 77,04%. Karena itu, dirinya meminta agar lembaga siaran untuk tidak menambah indeks tersebut dengan tidak mengutamakan kepentingan publik.

"Kalau lembaga penyiaran dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk menggiring kognisi politik masyarakat ini menjadi bahaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Adiyana menyebutkan jika pihaknya juga bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran untuk melakukan penelitian terkait dengan pemanfaatan lembaga siaran dalam pemilu.

Hasilnya 50 persen lembaga penyiaran disponsori peserta pemilu, serta berpihak kepada peserta pemilu,sehingga keberimbangan dan proporsional lembaga siaran sangat tidak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Sehingga dengan temuan-temuan tersebut penting bagi KPID untuk bekerjasama dengan stakeholder terkait seperti KPU dan Bawaslu untuk bersama-sama melakukan pengawasan kepada lembaga siaran dan secepatnya dibentuk gugus tugas

"Sehingga bagi kami KPID Jabar tiga institusi ini harus duduk Bersama untuk berpikir bagaimana apa yang kemudian bisa kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat menjelang pemilu ini," pungkasnya.


Perhelatan Pemilu 2024 memang masih lama digelar. Meski begitu, sejumlah pihak mulai mewanti-wanti agar gelaran pesta demokrasi 5 tahunan itu bisa berlangsung kondusif, damai, dan jangan sampai menimbulkan perpecahan.

Seruan itu salah satunya disampaikan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat KH Juhadi Muhamad. Pria yang akrab disapa Kang Haji ini menginginkan Pemilu 2024 mendatang bisa berlangsung aman meski terjadi beda pilihan.

"Intinya kita bikin Pemilu 2024 nanti sekondusif mungkin, jangan sampai bawa isu SARA yang malah memantik perpecahan. Indonesia ini harus dijaga, jangan sampai terjadi perpecahan hanya gara-gara beda pilihan biar nanti yang kita hasilkan calom pemimpinnya itu yang benar-benar membawa kemahsalahatan," katanya saat berbincang dengan detikJabar, Rabu (16/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengungkap, setiap warga negara harus bisa menerima hasil setelah Pemilu 2024 digelar. Siapapun pemimpin yang akan terpilih nanti di tingkat Pilpres maupun Pilkada serentak, publik harus bisa menghormatinya sebagai bentuk kelegawaan.

"Iya, harus bisa menghormati hasilnya meskipun ada perbedaan pilihan. Yang paling penting, negeri kita aman dan kondusif. Karena perpecahan itu enggak ada manfaatnya," ungkapnya.

PWNU Jabar juga menyoroti potensi munculnya berita-berita bohong atau hoaks saat Pemilu 2024 digelar. KH Juhadi berharap publik harus bisa cermat memilah informasi apapun yang didapatkannya supaya tidak terjerumus nantinya.

"Apalagi untuk generasi milenial, harus bijak menyaring dan memilah informasi apapun. Kalau sekarang kan masih belum bermunculan, dan mudah-mudahan sampai nanti Pemilu tidak ada itu berita hoax yang menyesatkan. Makanya, imbauan PWNU Jawa Barat harus bisa memilah lagi terhadap berita yang diterima," pungkasnya.


Pakar komunikasi politik Effendi Gazali menanggapi koalisi pendukung Prabowo Subianto yang terdiri dari Gerindra, PKB, Golkar dan PAN. Dia mengaitkan dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang mendapatkan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada April lalu soal rencana pembentukan koalisi besar.

Hal itu disampaikan Effendi dalam diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023) malam. Effendi menyampaikan hal itu saat menanggapi pernyataan politikus PAN Abdul Hakim Bafagih.

Hakim awalnya menanggapi kunjungan elite PAN ke Kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat. Setelah itu, PAN juga bertemu dengan elite Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemudian kita sowan, berkunjung bersilaturahmi ke rumahnya seseorang atau mungkin ke rumah partai lain, apa yang disalahkan di situ? Namanya juga forum silaturahmi," kata Hakim.

Hakim tidak tahu pasti apa hasil pertemuan PAN dengan PIDP saat itu. Dia menyebut yang tahu pasti soal pertemuan ada Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia juga menanggapi soal pertemuan PAN dengan Gerindra usai bertemu PDIP itu.

"Kebetulan kalau yang dibawa pulang mungkin hanya Pak Ketum dan Pak Sekjen yang lebih mendalami. Tapi poin yang ingin saya sampaikan, ya namanya silaturahmi, PAN berusaha menyampaikan kepada publik, namanya silaturahmi siapa yang melarang?" katanya.

"Besoknya ada agenda dengan Gerindra, kan jadwal itu sudah disusun. Kita menyampaikan kepada publik bisa cair politik," katanya.

Lalu, apakah setelah adanya deklarasi PAN mendukung Prabowo Subianto situasi politik PAN masih cair? Hakim pun memberikan jawaban.

"Dari saya pribadi meyakini tetap cair, toh tujuannya sama Indonesia lebih baik, Indonesia lebih maju," katanya.

"Insyaallah cair," imbuh Hakim.

Effendi Gazali menanggapi silaturahmi yang dilakukan PAN dengan PDIP dan Gerindra itu. Effendi lantas menyinggung dengan pidato Presiden Jokow dalam sidang tahunan MPR.

"Silaturahmi bisa macam-macam, tapi yang dipidatokan Bapak Presiden tadi soal arahan, 'saya ndak mengarahkan karena saya bukan ketua umum, saya juga bukan ketua koalisi' tadi kan pidatonya gitu. Tapi April 2023 itu Bang Zulkifli Hasan mendapat arahan untuk membentuk koalisi besar, itu arahan ya," kata Effendi.

Effendi menyebut koalisi pendukung Prabowo merupakan koalisi besar. Dia menilai koalisi pendukung Prabowo ini berkaitan dengan arahan Jokowi soal koalisi besar.

"Ini koalisi besar juga kan, jadi maksud saya, tadi kan silaturahim masih cair? cair. Tapi kalau ini ada berkaitan dengan pidato tadi memang arahan untuk membentuk koalisi besar," kata Effendi.

"Jadi komunikasi itu kan siapa mengatakan apa kepada siapa tentang apa, kalau siapa cuma bersilaturahmi dengan siapa kan bisa 'hai', tapi kalau ini arahan untuk membentuk koalisi besar," imbuhnya.

Simak Video 'Jejak Pertemuan Budiman dengan Prabowo Berujung Sanksi 'Mundur atau Dipecat'':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen Partai Berkarya Fauzan Rachmansyah mendukung pernyataan Jokowi dalam sidang tahunan MPR dan DPR. Fauzan menilai pembangunan berkelanjutan merupakan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan maju di masa mendatang.

"Pembangunan berkelanjutan sangat penting demi Indonesia Emas 2045," ujar Fauzan dalam keterangannya, Rabu (16/8/2023).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Fauzan menilai masyarakat harus cerdas, dan bijaksana, dalam memilih pemimpin selanjutnya. Pemimpin selanjutnya menurutnya harus dapat melanjutkan pembangunan demi menggapai cita-cita sebagai bangsa besar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Milih Presiden tidak bisa coba-coba. Jangan sampai kita coba-coba dalam memilih presiden yang akan datang," ujarnya.

Fauzan lantas mengingatkan masyarakat agar teliti dan membaca rekam jejak para calon presiden yang akan bertarung di Pilpres 2024 mendatang.

"Ini bukan nyobain masakan, kalo salah bisa ulang, bahaya sekali. Apalagi situasi dunia sekarang sedang tidak menentu," ucapnya.

"Banyak solusi hukum lain yang out of the box jika ancaman datang dan ini harus disempurnakan dan diperbaiki demi tercapai kesejahteraan untuk rakyat. Salah satunya usulan DPD dan MPR dalam sidang tahunan kali ini merupakan terobosan dan harus dilakukan untuk kepentingan yang lebih besar," tutup Fauzan.


Ketum Gerindra sekaligus bacapres Prabowo Subianto dilaporkan ke Bawaslu buntut deklarasi koalisi Capres Prabowo Subianto di Museum Naskah Proklamasi. Gerindra yakin laporan itu tidak akan ditindak lanjuti.

"Saya yakin Bawaslu tidak bisa menindaklanjuti laporan tersebut," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Habiburokhman menilai laporan itu bersifat prematur. Sebab, Prabowo belum berstatus capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya laporan tersebut menurut kami adalah laporan yang Prematur, karena sampai saat ini Pak Prabowo bukan entitas Capres sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pemilihan umum dan peraturan komisi pemilihan umum," ujarnya.

Habiburokhman mengatakan saat deklarasi pun tidak ada penyampaian visi misi program. Namun hanya gagasan yang sifatnya umum dan normatif.

"Waktu deklarasi itu Juga tidak ada penyampaian visi misi program , yang ada adalah penyampaian gagasan kebangsaan secara umum dan normatif," ujarnya.

Sebelumnya laporan terhadap Prabowo itu dilayangkan oleh Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI). Kuasa Hukum MPMI sekaligus Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing mengatakan pihaknya diminta MPMI untuk mengukuhkan laporan ke Bawaslu. Hal ini mengenai adanya dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik.

"Kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum itu sebetulnya sudah dibuat batasan-batasan bagaimana pembuatan museum dan itu sudah dibuat supaya tidak berkelindan dengan kepentingan parpol dan sudah diatur," ujar Tobing kepada wartawan di Bawaslu RI, Jakpus, Rabu (16/8/2023).

"Jadi makanya kita menyoroti deklarasi yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo kemarin, pencapresan beliau, kita melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Khususnya di pasal 39 ayat 2 poin e itu berbunyi tentang kerja sama sudah jelas bunyinya, bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Tidak merusak koleksi, tidak mengomersialkan koleksi dan tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu. Itu jelas ditulis di bawahnya," lanjutnya.

Laporan ini diketahui diterima Bawaslu dengan nomor laporan 008/LP/PL/RI/00.00/VIII/2023. Beberapa barang bukti diserahkan, salah satunya yaitu video deklarasi capres.


Politikus PSI Faldo Maldini mengungkap alasan partainya menerima kunjungan Ketum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI. Faldo mengungkit soal PSI tidak diakui ketika mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

"Tapi kan kita nggak bisa berdiam diri sebagai sebuah partai, proses politik berjalan. Nah ada komunikasi yang datang, Pak Prabowo pengen silaturahmi ya, apa alasannya kita tidak menerima silaturahmi itu?" kata Faldo dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023) malam.

Faldo menyebut tidak ada salahnya PSI bertemu dengan Prabowo. Terlebih, kata dia, PSI tidak diakui mendukung Ganjar oleh partai pengusungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa tidak (untuk) ketemu Pak Prabowo? Apa salahnya gitu. Karena kan kita tidak di posisi diakui sebagai pendukung Pak Ganjar oleh kaolisinya," tutur dia.

Lebih lanjut, Faldo menyebut hasil rembuk rakyat PSI memang memutuskan untuk mendukung Ganjar. Akan tetapi, kata dia, proses politik saat ini masih terus berjalan.

"Kan kita komunikasi terus jalan, effort tetap jalan, ya kan, komunikasi jalan terus. Jadi posisi PSI hari ini itu hasil rembuk rakyat memang Ganjar, tapi apakah PSI akan mendukung Ganjar either Prabowo, ya belum tahu juga," jelasnya.

Dia mengatakan PSI hanya percaya diri (pede) mendukung Ganjar sebagai bakal capres.

"Karena kita mau dukung Pak Ganjar, Pak Ganjar punya mekanisme sendiri untuk koalisinya toh, dan PSI belum masuk di list itu, gimana kita mau pede-pedean," imbuhnya.

Faldo kemudian menyinggung analogi dukungan kepada Ganjar seperti orang pacaran. Dia menyebut hubungan PSI dengan Ganjar seperti hubungan rahasia alias backstreet.

"Nih kalau analogi teman saya Andy Budiman, pertama pacaran, backstreet nih pacarannya, ada keinginan untuk dekat dengan perempuan, hubungan backstreet ketahuan sama ibunya, sama bapaknya, nanti dulu tahan nih barang, katanya kan," tutur dia.

"Terus tiba-tiba datang yang lebih senior, yang lebih senior yang pengalaman juga datang juga ke cowok ini nih, mudah-mudahan ini nggak dianggap seksis ya, tapi ini analogi aja. Datang ajak ngobrol, ngobrol nih masih nih, ribut ni semua, tapi kan ada pilihan ketiga menjadi jomblo idealis," lanjutnya.

Faldo menambahkan bahwa masih banyak opsi-opsi terkait dukungan PSI untuk capres. Dia menyebut masih ada waktu pula untuk menentukan dukungan itu.

"Jadinya kan ada opsi-opsi yang banyak, apakah jadinya direstui sama sang orangtua, apakah kita pergi ke orang yang berpengalaman atau tidak sama sekali, masih ada waktu, jadi mohon ditunggu," ucap Faldo.

Saksikan juga Blak-blakan: Zulhas Bicara Koalisi hingga Cawapres Pascadeklarasi Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP, Ansy Lema, menegaskan partainya tidak terbawa perasaan (baper) walau pernah diberi 'pantun manis' oleh PAN tetapi akhirnya PAN tidak mendukung bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Ansy menyebut pantun manis tentang 'lumpia' yang dilontarkan Ketum PAN Zulkifli Hasan itu sebatas gimik politik.

"Biasalah itu, kalau hari ini kita bisa mengatakan itu gimik-gimik politik ya. Karena semua sudah terjadi, dan itu biasa saja. PDIP itu juga tidak mau kemudian baperan atau merasa tersanjung karena dikasih pantun dan lain-lain. Ujungnya ini kan keputusan apakah bersama kami atau tidak," kata Ansy dalam acara Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (16/8/2023).

Ansy menegaskan bahwa kader PDIP memiliki komitmen dan semangat yang militan. Sebab, kata dia, para kader PDIP ditempa dengan berbagai macam persoalan perjuangan yang panjang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang pasti begini, tahun boleh berbeda, masa boleh berbeda tapi yang namanya semangat, spirit, komitmen, militansi, kader PDIP itu tetap sama tidak akan berbeda. Karena partai kami ini ditempa oleh berbagai macam persoalan perjuangan cukup panjang. Jadi hal-hal seperti ini bagi kami hal yang biasa," tegasnya.

Dia mencontohkan bahwa saat Orde Baru, PDIP selama 32 tahun direpresi oleh rezim yang berkuasa. Maka, kata dia, kekuatan PDIP saat ini sudah teruji.

"PDIP ini 32 tahun lebih direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru. Jadi kalau sekadar berjalan sendiri kami sudah teruji, kami memiliki militansi. Tapi kami memiliki kerendahan hati untuk membuka diri, berkomunikasi dengan partai-partai lain. Karena kami tahu mengurus negara ini harus bersama-sama dengan spirit gotong royong," imbuhnya.

Seperti diketahui, Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) berpantun dalam pidatonya pada Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu Partai Amanat Nasional (PAN). Pantun tersebut menyinggung dua nama tokoh yang hadir, yakni Ganjar Pranowo dan Erick Thohir.

"Jalan jalan ke Simpang Lima. Jangan lupa membeli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama. Insha Allah Indonesia tambah jaya," ungkap Zulhas di akhir pidatonya, Minggu (26/2).

Acara rakornas yang digelar di Hotel Padma Semarang Jawa Tengah ini resmi dibuka oleh Presiden Jokowi. Acara tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.