Dian Dipa Chandra atau yang akrab disapa Candil menjawab pertanyaan soal kemungkinan ia terjun ke dunia politik atau nyaleg. Cukup banyak musisi yang menjadi caleg untuk Pemilu 2024.

Rupanya mantan vokalis Seurieus itu mengaku tak sama sekali minat terjun ke dunia politik.

"Aku nggak (nyaleg) karena aku entertainment," ujar Candil di kawasan Antasari, Jakarta Selatan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukan tanpa alasan, menurut Candil dirinya saat ini hanya ingin bekerja di bidang hiburan Tanah Air saja. Selain itu, Candil tak mengetahui dengan pasti seluk-beluk politik dan isinya.

"Nggak ngerti juga. Jadi saya gini sajalah, nikmatin dari luar saja," sambung Candil.

Meski begitu Candil mengaku tawaran manggung di beberapa tempat untuk kepentingan politik sudah ada. Namun Candil belum menemukan waktu yang cocok dengan tawaran itu.

Candil belum mendapatkan jadwal yang jelas dari pihak penyelenggara acara.

"Sudah ada cuma waktunya belum cocok. Ya kalau tawaran sih banyak lumayan, apalagi mau nyaleg kan ini banyak, dari lawannya juga ada, cuma ya maksudnya belum jelas aja," papar Candil.

Daftar 10 Tur K-Pop dengan Pendapatan Tertinggi 2023


Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming dikabarkan bakal bergabung dengan Partai Golkar. Wali Kota Medan Bobby Nasution pun merespons kabar itu.

Bobby terlihat terkejut mendengar kabar Gibran masuk Golkar. Dia pun mengatakan akan melihat dulu apakah Gibran sudah memiliki baju kuning seperti warna partai berlogo pohon beringin itu.

"Oo gitu? Nanti saya lihat udah ada belum baju kuning Mas Gibran," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kabar Gibran pindah dari PDIP dan bergabung dengan Partai Golkar menjadi pembicaraan hangat. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar Nusron Wahid menyebut jika Gibran mengetahui mana langkah yang terbaik.

Nusron Wahid menegaskan partainya tidak dalam posisi memaksa Gibran untuk bergabung. Anggota Komisi VI DPR RI itu mengatakan keputusan Gibran bergabung dengan Golkar sepenuhnya diserahkan kepada putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut.

"Semua diserahkan sepenuhnya sama Mas Gibran. Saya yakin beliau tahu mana langkah yang terbaik buat bangsa dan negara," kata Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10), dilansir dari detikNews.

Menurutnya, Gibran mampu dan memiliki kehendak penuh untuk memilih langkah terbaik ke depannya. Partai tidak sedang berupaya meminta maupun memaksanya, terlebih saat ini Golkar berfokus pada perjalanan Koalisi Indonesia Maju menuju Pilpres 2024.

Nusron menegaskan yang menjadi fokus utama dan yang terpenting bagi partainya adalah bagaimana bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto dapat memenangi Pilpres 2024.

"Bagi kami, yang penting Pak Prabowo menang dengan cara yang santun dan elegan," tukas Nusron.

Gibran Dapat Doa Ponpes di Bogor Agar Jadi Cawapres Prabowo


Kapolres Malang AKBP Putu Kholis Aryana menekankan pentingnya menjaga netralitas Polri dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu potensi kerawanan yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pengamanan pesta demokrasi tersebut.

Pernyataan ini disampaikan AKBP Putu Kholis Aryana usai memimpin Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di halaman Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen, Selasa (17/10/2023).

Selain menyoroti netralitas ASN, Kapolres Malang juga memfokuskan perhatiannya pada berbagai masalah yang bisa mengganggu proses demokrasi, seperti politik identitas, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan), money politic, dan berita hoaks.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengatasi potensi kerawanan dan gangguan yang mungkin terjadi selama tahapan Pemilu 2024, pihaknya telah membentuk tim yang siap bertindak.

"Beberapa kerawanan yang sudah kami petakan di antaranya seperti money politic, kemudian netralitas ASN, kemudian juga masalah politik identitas dan isu hoaks. Ini menjadi fokus intervensi kami agar hal-hal tersebut tidak berdampak negatif kepada penyelenggaraan pemilu 2024," kata Putu Kholis.

Selain itu, Putu Kholis Aryana juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dan deteksi dini dalam pengamanan Pemilu 2024 untuk menciptakan Kamtibmas, sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar di setiap tahapannya.

Polri bersama dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait, berkomitmen untuk menciptakan kondisi aman dan damai selama Pemilu 2024.

Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Semeru 2023-2024 di halaman Pendopo Kabupaten Malang, Jalan Panji, Kepanjen Foto: Dokumen Polres Malang

"Dari seluruh petugas pengamanan, baik dari Polri, kemudian TNI, dari jajaran Pemerintah Kabupaten yang akan nanti bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu, memastikan seluruh rangkaian Pemilu 2024 ini bisa berjalan aman," tambahnya.

Sementara untuk menjaga keamanan selama Pemilu 2024, Polres Malang akan menurunkan lebih dari 1.200 personel gabungan TNI-Polri untuk mengamankan 7.278 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Selain itu, pihaknya juga telah menyiapkan alternatif bantuan pengamanan dari Polda Jawa Timur, termasuk keterlibatan lebih dari 14.000 petugas Linmas.

Kapolres Malang menyatakan bahwa situasi Kamtibmas menjelang Pemilu 2024 di Kabupaten Malang saat ini relatif masih kondusif.

Anggota kepolisian pun terus mengawal jalannya tahapan Pemilu untuk memastikan keamanan dan ketertiban selama proses demokrasi.

Terakhir, Putu Kholis Aryana juga meminta peran aktif media dalam mengawal seluruh tahapan Pemilu 2024 agar kondisi tetap aman dan kondusif. Ia berharap, media akan menjadi salah satu unsur pendukung utama dalam menjaga situasi agar tetap aman dan damai selama pelaksanaan pemilu.

"Harapannya rekan-rekan media juga menjadi salah satu unsur pendukung utama bisa menjaga situasi tetap aman dan adem," pungkasnya.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Elite PDIP Junimart Girsang yakin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tetap tak bisa maju di pilpres pascaputusan MK. Waketum Gerindra Habiburokhman menekankan putusan MK telah bersifat final.

"Menurut kami ini hal yang sangat mendasar dan seharusnya dipahami oleh kita semua bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu final. Tidak ada ruang lagi untuk diperdebatkan ataupun dipersoalkan," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Habiburokhman menyebutkan landasan hukum atas berlakunya amar putusan itu telah diatur dalam konstitusi dan UU MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Landasan hukumnya jelas yaitu Pasal 24C UUD 1945, dipertegas lagi di Pasal 47 UU Mahkamah Konstitusi, dan kemarin pun dipertegas lagi di halaman 57 putusan MK," kata Habiburokhman.

"Jelas dan terang benderang putusan MK langsung berlaku pada saat diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum," lanjut dia.

Habiburokhman mengungkit putusan MK sebelumnya yang langsung berlaku. "Hal yang sama berlaku pada seluruh putusan MK yang pernah keluar selama ini. Dan setahu saya tidak pernah ada juga orang yang mempersoalkan ya, karena memang sudah seharusnya seperti itu," kata dia.

Habiburokhman berpandangan amat putusan MK sudah jelas. Pun, kata dia, amar putusan itu telah diumumkan ke publik dalam sidang terbuka.

"Saya yakin beliau sebenarnya paham, putusan MK itu dibaca, dipahami, dan dilaksanakan secara keseluruhan teksnya. Yang terpenting adalah konklusi dan amar putusan, itu jelas dan terang tidak bisa ditafsirkan macam-macam lagi," ujarnya.

"Dan putusan tersebut sudah ditandatangani oleh seluruh hakim konstitusi dan sudah pula diumumkan dalam sidang yang terbuka untuk umum," sambungnya.

Diketahui, MK telah mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Elite PDIP Junimart Girsang yakin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tak bisa maju di pilpres pascaputusan MK.

Simak Video 'Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Peluang putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming menjadi cawapres disebut terbuka usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Wali Kota Medan Bobby Nasution menegaskan keputusan jadi tidaknya Gibran maju di Pilpres 2024 tergantung partai politik.

"Saya bukan ketua partai jadi ngapain ini, maksudnya bisa menjadikan capres cawapres itu adalah (wewenang) parpol, ketua parpol ataupun partai koalisi, kalau ditanya peluang Mas Gibran ya pasti tanyakan ke partai politik atau koalisi," kata ipar Gibran tersebut di Medan, Selasa (17/10/2023) seperti dilansir detikSumut.

Namun Bobby mengakui mendukung Gibran jika maju sebagai cawapres agar suasana enak ketika pulang ke Solo. Gibran sendiri dikabarkan menjadi kandidat kuat cawapres Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nggak didukung masa pulang ke Solo berantem, kan nggak enak," ucapnya.

Menantu Jokowi itu menilai putusan MK akan menjadi stimulus anak muda untuk ikut berpolitik. Bobby memprediksi di Pilkada 2024 akan banyak anak muda mencalonkan diri.

"Ya kami yang pasti memandang ya dari sini adalah akan banyak nanti anak-anak muda yang bisa ikut kontestasi kepala daerah, itu dulu, dengan aturan yang sudah diputuskan MK yang bisa kita lihat sendiri, mudah-mudahan di 2024 nanti banyak kontestasi kepala daerah yang bisa dikuti anak muda," ujarnya.

"Karena batu loncatannya, pengalamannya di daerah ini bisa dijadikan pelajaran untuk memimpin bangsa, memimpin di tingkat nasional dan mudah-mudahan kita ambil hikmahnya nanti 2024 akan banyak anak-anak muda yang ikut pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

Baca di sini.


Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka merespons putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan terkait kepala daerah berusia di bawah 40 tahun bisa maju capres dan cawapres. Gibran mengatakan keputusan MK itu bukan hanya menjadi peluang untuk dirinya.

"Yang punya peluang bukan hanya saya. Banyak (kepala daerah) di Jawa Tengah yang di bawah 40 tahun," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, dilansir Antara, Selasa (17/10/2023).

Gibran lantas menyebutkan nama Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana yang merupakan anak Pramono Anung, Wali Kota Bukittinggi Erman Safar, serta Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga adik iparnya sendiri. Kemudian, disinggung mengenai langkah politik selanjutnya, Gibran mengatakan dirinya menunggu pertemuan selanjutnya dengan para pimpinan PDI Perjuangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ditunggu besok, ya, ini bukan masalah pribadi. Kami harus konsultasi dengan banyak orang," ucap dia.

Putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun enggan memberikan tanggapan mengenai adanya pinangan kepada dirinya dari partai politik lain untuk bertarung di Pilpres 2024.

"Nanti, ya," imbuhnya.

Dia juga meminta agar persoalan usia ini jangan hanya difokuskan kepada dirinya. Dia pun lagi-lagi mengaku masih santai dulu dan akan menyelesaikan pekerjaannya di Kota Surakarta.

"Jangan fokus ke saya saja, tadi saya sebutkan bupati, wali kota, banyak banget. Saya santai, masih harus menyelesaikan kerjaan di sini dulu," ujar Gibran.

Putusan MK

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Simak Video 'Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Gerindra Badan Legislasi (Bakeg) DPR RI Heri Gunawan menyebut Gibran Rakabuming Raka semakin berpeluang besar menjadi cawapres usai putusan Mahkamah Konstitusi. Hal itu terkait syarat pendaftaran capres-cawapres yang harus berusia minimal atau 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Meski demikian, menurutnya keputusan final pendamping Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang, masih menunggu rapat koalisi.

Heri yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi II Fraksi Gerindra Dapil IV Sukabumi ini menegaskan KPU perlu segera menyesuaikan PKPU dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menurutnya, dukungan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto telah mempertimbangkan jaminan konstitusi yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU perlu segera mempersiapkan aturan teknis atau PKPU mengenai persyaratan capres atau cawapres agar sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Kami di Komisi II DPR akan mendorong KPU untuk bisa menyelesaikan PKPU sebelum masa pendaftaran capres atau cawapres dimulai," kata Heri saat ditemui di Kota Sukabumi, Selasa (17/10/2023).

"Itu bunyi salah satu keputusan MK. Jadi peluang (Gibran mendampingi Prabowo) masih terbuka. Namun untuk memastikan siapa yang mendampingi Pak Prabowo menunggu keputusan rapat koalisi," sambungnya.

Soal jaminan kuat oleh konstitusi bagi Gibran, menurutnya merujuk pada beberapa pasal dalam Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan prinsip persamaan hak dan partisipasi dalam pemerintahan berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 45 dan pasal 28D ayat 3 UUD 1945.

"Demikian pula, Pasal 43 ayat 1 dan 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menetapkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu, sesuai dengan persamaan hak yang diatur oleh peraturan perundang-undangan," kata dia.

Seperti diketahui, DPC Gerindra di berbagai daerah telah mendeklarasikan dukungan kepada Gibran. Pada hari Senin (16/10), MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas.

MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang dalam Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bila permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.


Polri, TNI, hingga Pemprov Jatim mulai melakukan simulasi pengamanan jelang Pemilu 2024. Rangkaian Sispamkota ini dilakukan di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya.

Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto mengatakan, pihaknya tak hanya melakukan antisipasi pengamanan di lapangan saja. Namun, juga mengawasi black campaign yang biasanya ditemui di media sosial.

"Kami lakukan publikasi dan sosialisasi bahaya hoaks, serta mengingatkan publik, serta patroli siber," kata Toni saat ditemui awak media, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Toni memastikan, pihaknya akan menindak tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran. Mulai dari memberi sanksi pidana, hingga melakukan penurunan unggahan atau takedown.

"Lalu, kita lakukan setiap hari dan bisa kita antisipasi dan takedown untuk pencegahan," ujarnya.

Disinggung soal sejumlah titik kerawanan di Madura, Toni memastikan pihaknya akan berkonsentrasi dan menyesuaikan dengan eskalasi di sana.

"Tentu, dengan titik-titik kerawanan tadi tentu banyak support peralatan. Kami juga melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Tapi, kami harap pelaksanaan bisa berlangsung aman tertib dan damai," tutupnya.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah menyiapkan rangkaian kegiatan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Rangkaian kegiatan itu masih dikaji lantaran adanya keterbatasan waktu.

"Nah itu kita sedang mengusahakan. Karena itu terkait dengan timing, waktunya, apakah itu memungkinkan untuk proses tadi, dari proses saling menjemput itu, atau nanti lebih dipercepat," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

Syaikhu mengatakan rencana awal Cak Imin akan menjemput Anies, kemudian menyambangi kantor partai politik (parpol) pengusung, lalu menuju ke KPU. Mereka harus tiba di KPU pukul 08.00 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Awalnya kita akan saling menjemput, calon wakil presiden ke tempat calon presiden, kemudian ke partai-partai pengusung. Mungkin ini juga ada keterbatasan waktu yang katanya kita sudah didaftarkan jam 8 pagi," ungkapnya.

"Jadi ini kita akan coba fixed lagi kaitan dengan proses pendaftaran capres-cawapres ini," imbuhnya.

Sebelumnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) telah resmi mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Surat pemberitahuan tersebut sudah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sore tadi.

Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan AMIN ke KPU dan sudah diterima. Dalam surat tersebut, pasangan AMIN akan mendaftar ke KPU pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 pada pukul 08.00 WIB.

"Sudah kami masukkan dan sudah diterima KPU," ujar Hermawi, Sabtu (14/10).

Tim Koalisi Perubahan katanya, sudah mengirimkan surat tersebut pada Kamis, 14 Oktober, pada pukul 15.00 WIB. Surat tersebut langsung diterima oleh staf sekretaris jenderal KPU RI.

Sementara, Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid menambahkan bahwa dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, maka proses pendaftaran akan segera diselesaikan. Sehingga pada saat hari pertama pendaftaran dibuka, pasangan AMIN katanya menjadi pasangan capres-cawapres pertama yang mendaftar.

"Insyaallah kami jadi pasangan pertama dan akan tiba sekitar pukul 08.00 pagi," ujar Hasanudin.


Wali Kota Bukittinggi Erman Safar merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu terkait kepala daerah di bawah usia 40 tahun (U-40) bisa maju capres atau cawapres. Erman menilai putusan MK justru angin segar bagi milenial, generasi Z, dan anak muda.

"Kami menyambut baik putusan mahkamah Konsitusi ini. Ini adalah angin segar bagi kaum Millennial, generasi Zet serta anak anak muda pada umumnya," kata Erman Safar dalam keterangannya, Selasa (17/10/2023).

Politisi berusia 37 tahun ini menilai sudah waktunya anak muda tidak jadi objek politik. Dia menyebut ini saatnya anak muda sebagai pelaku politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Anak muda jangan terus menerus hanya menjadi objek dari proses politik tetapi juga harus menjadi subjek dan pelaku proses proses politik," ucapnya.

Lebih lanjut, Politisi Partai Gerindra ini juga bicara terkait diskriminasi regulasi yang memang sudah saatnya diubah. Menurutnya, persamaan di muka hukum memang harusnya mulai diterapkan.

"Regulasi yang menimbulkan diskriminasi memang harus diubah dan harus di evaluasi. Sebagai bangsa yang besar kita yakin bahwa konsep persamaan di muka hukum haruslah diterapkan dengan maksimal. Kami berterima kasih kepada Mahkamah Konstitusi, yang telah membuat putusan yang jelas, lengkap, serta detil dan menunjukkan sikap yang tegas menolak diskriminasi kepada anak bangsa," ujar dia.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Peluang putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming menjadi cawapres terbuka usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Wali Kota Medan Bobby Nasution pun merespons soal Gibran yang digadang-gadang menjadi cawapres.

"Saya bukan ketua partai jadi ngapain ini, maksudnya bisa menjadikan capres cawapres itu adalah (wewenang) parpol, ketua parpol ataupun partai koalisi, kalau ditanya peluang Mas Gibran ya pasti tanyakan ke partai politik atau koalisi," kata ipar Gibran tersebut di Medan, Selasa (17/10/2023).

Namun Bobby mengakui mendukung Gibran jika maju sebagai cawapres. Gibran sendiri dikabarkan menjadi kandidat kuat cawapres Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nggak didukung masa pulang ke Solo berantem, kan nggak enak," ucapnya.

Menantu Jokowi itu menilai putusan MK akan menjadi stimulus anak muda untuk ikut berpolitik. Bobby memprediksi di Pilkada 2024 akan banyak anak muda mencalonkan diri.

"Ya kami yang pasti memandang ya dari sini adalah akan banyak nanti anak-anak muda yang bisa ikut kontestasi kepala daerah, itu dulu, dengan aturan yang sudah diputuskan MK yang bisa kita lihat sendiri, mudah-mudahan di 2024 nanti banyak kontestasi kepala daerah yang bisa dikuti anak muda," ujarnya.

"Karena batu loncatannya, pengalamannya di daerah ini bisa dijadikan pelajaran untuk memimpin bangsa, memimpin di tingkat nasional dan mudah-mudahan kita ambil hikmahnya nanti 2024 akan banyak anak-anak muda yang ikut pemilihan kepala daerah," imbuhnya.

Saat disinggung apakah ada pembicaraan Gibran sebagai cawapres di keluarga, Bobby berseloroh jika sedang menunggu balasan dari pertanyaannya.

"Pembicaraannya terakhir, saya tanya, saya lagi nunggu dibalas," tutupnya.

Sebelumnya, gugatan uji materil UU Nomor 7 Tahun 2017 yang diajukan Almas Tsaqibbirru Re A mahasiswa UNSA soal batas usia capres dan cawapres dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10) dilansir detikNews.


Muncul isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan bergabung Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji menyambut baik Gibran jika hendak bergabung ke partainya.

"Terlepas urusan capres-cawapres, kalau itu benar tentu kita senang, tapi semuanya kan masih dinamis," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Sarmuji menyinggung rencana Gibran akan menemui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto besok. Dia mengaku masih menunggu hasil pertemuan Gibran dengan PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Gibran masih akan bertemu dengan Sekjen PDIP hari Rabu besok. Jadi kita tunggu saja," kata dia.

Sarmuji mengaku senang apabila Gibran betul akan menjadi kader partai berlogo pohon beringin itu. Menurutnya, Gibran merupakan figur pejabat publik yang populer.

"Kalau Mas Gibran gabung dengan Golkar tentu itu berita bagus karena bagaimanapun dia adalah wali kota Solo yang populer. Dapat tambahan kader biasa saja kita senang apalagi dapat tambahan kader seperti Mas Gibran," ujar Sarmuji.


Dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa dan populasi yang besar, Indonesia memiliki potensi ekonomi untuk terus tumbuh dan berkembang. Potensi ini dapat direalisasikan melalui investasi yang signifikan dan berkelanjutan di sektor infrastruktur. Menurut hasil kajian World Bank, infrastruktur berdampak positif secara signifikan terhadap perekonomian, terutama di negara-negara berkembang.

Dengan demikian, menuju pesta demokrasi Pemilihan Presiden 2024, para calon presiden harus memahami pentingnya infrastruktur sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi, serta mulai menyiapkan platform dan program kerja yang jelas dan kongkret di sektor infrastruktur untuk ditawarkan kepada masyarakat calon pemilih. Program pembangunan infrastruktur yang mereka susun harus menjadi bagian integral dari visi besar mereka untuk masa depan Indonesia.

Program pembangunan infrastruktur yang disiapkan oleh para calon presiden seyogianya bukan hanya sekadar janji kampanye yang menarik, tetapi harus dapat menjadi kerangka fondasi yang akan membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (sustainable economic growth).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Infrastruktur Pendukung Konektivitas

Dalam konteks Indonesia yang memiliki ribuan pulau, konektivitas antarpulau adalah kunci untuk memfasilitasi perdagangan, pariwisata, dan investasi. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan, bandara, jaringan rel kereta api, dan jaringan jalan yang efisien tetap perlu menjadi prioritas.

Investasi yang semakin meningkat dalam infrastruktur perkeretaapian dan transportasi umum akan membantu mengatasi kemacetan lalu lintas yang kronis di beberapa kota besar. Dengan transportasi yang lebih efisien, mobilitas masyarakat akan meningkat, biaya logistik akan menurun, dan mendorong pertumbuhan industri dan perdagangan.

Selain itu, infrastruktur telekomunikasi yang andal juga merupakan komponen penting. Meningkatkan akses internet dan meningkatkan konektivitas digital akan membuka pintu bagi inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Ini akan membantu menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam perekonomian digital secara regional maupun global.

Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan

Para calon presiden perlu pula memastikan agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik. Infrastruktur pendidikan dan kesehatan juga merupakan investasi kunci. Pendidikan yang berkualitas menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, sementara layanan kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Dengan memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan dan perawatan kesehatan berkualitas, kita dapat memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Infrastruktur Berkelanjutan

Dalam merencanakan program infrastruktur, para calon presiden harus mengadopsi pendekatan berkelanjutan (sustainability), yang mencakup pertimbangan aspek lingkungan, aspek sosial, dan tata kelola yang baik (Environment, Social, and Governance). Mereka juga harus menyiapkan program kerja yang jelas dan kongkret untuk pembangunan infrastruktur pendukung guna merealisasikan program transisi energi, misalnya pengembangan infrastruktur pendukung energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, angin, dan panas bumi.

Analisis dan mitigasi dampak sosial, serta pemulihan lingkungan setelah selesainya proyek pembangunan infrastruktur juga harus menjadi prioritas, yang menjadi langkah penting dalam menjaga sustainabilitas, keseimbangan ekosistem, dan melindungi sumber daya alam kita, serta memastikan manfaat dan maslahat pembangunan infrastruktur bagi masyarakat.

Dalam setiap inisiatif pembangunan infrastruktur, konsultasi dengan masyarakat dan para pemangku budaya setempat adalah langkah penting untuk memastikan pertimbangan aspek sosial dalam merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur. Hal ini akan membantu mengidentifikasi dan memitigasi potensi dampak proyek terhadap masyarakat, serta mengurangi potensi konflik sosial yang tidak diinginkan.

Model Pembiayaan Kreatif

Tentu saja, pembangunan infrastruktur memerlukan investasi besar dan langkah cerdas agar tidak semata-mata bergantung pada satu sumber saja, yang berpotensi memperberat keuangan negara dan membebani rakyat.

Para calon presiden dan tim pendukungnya perlu mulai memikirkan model-model pembiayaan kreatif seperti Public-Private Partnership (KPBU), Limited Concession Scheme (LCS), serta berbagai skema pendanaan kreatif lainnya, dan hal ini harus menjadi bagian integral dari platform ekonomi mereka. Keterlibatan sektor swasta secara proaktif perlu terus didorong untuk memungkinkan risiko keuangan dapat ditanggung bersama antara sektor publik dan swasta.

Para calon presiden dalam Pemilu 2024 perlu memiliki visi dan platform ekonomi yang kuat serta program pembangunan di sektor infrastruktur yang mendalam, jelas, dan kongkret. Mereka perlu meyakinkan masyarakat pemilih bahwa mereka akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, dan senantiasa mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang baik.

Dengan fondasi infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan, kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas hidup bagi seluruh rakyat Indonesia.

Taufikurrahman President & Chairman Infrastructure.id


Daftar Isi Pernyataan Gibran soal Putusan MK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres membuat nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming, menjadi perbincangan. Ganjar Pranowo angkat bicara soal kans Gibran menjadi pendampingnya sebagai bakal cawapres di Pilpres 2024.

"Politik itu ketika janurnya belum melengkung semua akan bisa terjadi apa-apa," ucap Ganjar, di kediaman budayawan Butet Kartaredjasa, Bantul, demikian dikutip dari detikJogja, pada Selasa (17/10/2023).

Namun, Ganjar menegaskan peluang itu tak hanya mengarah pada Gibran. Apalagi, Ganjar menilai politik di Indonesia sangat dinamis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Soal peluang berpasangan dengan Gibran?) Semua, kalau kamu kan pasti menyebut saya satu nama. Tapi semua pasti punya peluang," tegasnya.

Dalam wawancara sebelumnya, Ganjar sempat menyampaikan sikapnya menghormati apapun putusan dari MK.

"Yang penting semua menghormati putusan, dan kita akan menghormati sikap maupun hak politik siapa pun," kata Ganjar saat ditanya pesan kepada pendukungnya, Senin (16/10).

Pernyataan Gibran soal Putusan MK

Sementara itu, Gibran mengaku tak mengikuti kabarputusan MK. Gibran secara tegas meminta publik tak mengaitkan dengannya.

"Saya nggak tahu putusane (putusannya), wong lagi rampung rapat kok (saya baru selesai rapat kok). (Soal gugatan batas usia cawapres ditolak MK?) Ya nggak papa, putusan MK ya tanya MK ya," jelas Gibran di Balai Kota Solo, Senin (16/10).

"Tidak ada tanggapan, kan saya nggak mengikuti, dari tadi kan (saya) rapat, tahu sendiri. Makanya jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo, habis demo saya samperin nggak tahu demo apa itu lho," lanjut dia.

"Wes klir ya, aja (jangan) bahas MK ya. MK itu putusan di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum. Aku fokus pembangunan, aku nganti ora gagas (saya sampai tidak memikirkan) ditolak atau diterima, aku ora (tidak) ngerti," tegas Gibran.

Gerindra Bicara soal Peluang Gibran Jadi Cawapres Prabowo


Ketua DPP PAN Bima Arya menyebut pihaknya masih mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo Subianto. Bagaimana dengan peluang mengusung Gibran Rakabuming pasca putusan MK?

"Posisi PAN masih seperti itu (mengusung Erick Thohir jadi cawapres), masih tetap Pak Erick," kata Bima Arya ditemui usai pimpin apel pengamanan Pemilu 2024 di Gor Pajajaran, Selasa (17/10/2023).

Bima kemudian merespon peluang Gibran Rakabuming Raka mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurutnya, hal itu akan dibahas pimpinan partai di Koalisi Indinesia Maju (KIM).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bima menyebut, penentuan bakal cawapres pendamping bakal capres Prabowo segera dibahas pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Itu kan tergantung pimpinan-pimpinan partai koalisi (dalam menentukan bakal cawapres). Sekarang pun, setahu saya ketum PAN (Ketum PAN Zulkifli Hasan) masih di luar negeri bersama Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo). Jadi saya belum tahu kapan itu dibicarakan oleh para pimpinan partai, tapi saya kira itu akan dibicarakan di pimpinan partai koalisi," kata Bima.

Diketahui sebelumnya, Uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Enam hakim konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan penggugat. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin membolehkan bangunan yang jadi aset pemerintah digunakan untuk berbagai kegiatan termasuk kegiatan politik. Namun, ada syarat khusus untuk hal tersebut.

Bey mengaku, telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu hingga aparat penegak hukum lainnya terkait inventarisir aset pemerintah yang sering digunakan untuk umum. Menurutnya ada beberapa bangunan yang dibolehkan dipakai namun dengan syarat mendapat izin dari kepolisian.

"Gedung pemerintah kan ada kategori yang berbayar, yang berbayar tentunya kami izinkan tapi menyampaikan perizinan dari kepolisian," kata Bey di Gedung Sate, Selasa (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Inventarisir aset bangunan itu hingga kini masih dilakukan oleh Pemprov Jabar. Namun Bey menyebut, ada dua bangunan yang boleh dipakai untuk segala jenis kegiatan termasuk politik. Dua bangunan itu ialah SOR Arcamanik Kota Bandung dan Gedung Sabilulungan Kabupaten Bandung.

"Iya asal izin seperti Arcamanik itu kan berbayar, ada juga milik pemerintah Kabupaten (Bandung) Sabilulungan. Tapi itu masih dikaji dulu, artinya saya minta konsisten, jadi jangan sekarang boleh, besok nggak boleh," tegasnya.

Lebih lanjut, Bey mengungkapkan, hasil inventarisir bangunan akan diumumkan segera. "Segera, awal minggu depan, masih didata, banyak," pungkasnya.

Untuk diketahui, inventarisir bangunan aset pemerintah itu dilakukan setelah terjadinya insiden Gedung Indonesia Menggugat (GIM) beberapa waktu lalu. Saat itu kegiatan bacapres Anies Baswedan batal digelar setelah izinnya dicabut.

Sementara mengacu pada Peraturan Komisi Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Pasal 71 Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, alat peraga kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum seperti tempat ibadah, rumah sakit, tempat pendidikan hingga gedung milik pemerintah.

Terpisah, Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni meminta Pemprov Jabar untuk segera mengeluarkan daftar bangunan mana saja yang jadi aset pemerintah dan boleh digunakan untuk kegiatan politik. Hal itu, kata Ummi, akan jadi acuan untuk mengatur jadwal kampanye peserta Pemilu.

"Ya jadi kita mendorong kepada Pemda untuk ayo buat tempat-tempat mana nih yang perlu, karena atas dasar tempat itu lah nanti kita kan membuat jadwal dan dimana tempat untuk masa kampanye," singkat Ummi.


TNI-Polri, KPU, DKPP, Bawaslu, hingga partai politik peserta Pemilu 2024 menandatangani deklarasi damai di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Deklarasi dilakukan seusai apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan ikut serta dalam deklarasi tersebut. Adapun penyelenggara pemilu yang hadir adalah Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Sedangkan perwakilan partai politik peserta pemilu yang hadir adalah PKB, NasDem, Partai Buruh, PKS. Ada juga Partai Garuda, PBB, PSI, Partai Umat, Partai Gelora, PAN, PKN dan PPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan terima kasih kepada Jenderal Sigit karena telah menyediakan acara deklarasi. Dia berharap adanya komitmen pemilu damai dapat memajukan demokrasi Indonesia ke depannya.

"Terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memfasilitasi acara deklarasi pemilu damai untuk partai politik peserta pemilu. Maka pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga kedamaian, menjaga stabilitas, dan juga menjaga persaudaraan kita sebagai anak bangsa," ucap Hasyim.

"Menjaga keutuhan negara kita, dan juga tentunya komitmen untuk memajukan demokrasi kita melalui pemilu," sambungnya.

Naskah Deklarasi Damai Tahun 2024

Kami pimpinan partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 berjanji.

1. Mewujudkan Pemilu yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil

2. Melaksanakan kampanye Pemilu yang aman tertib, damai, berintegritas tanpa hoax, politisasi sara dan politik uang

3. Melaksanakan kampanye berdasarkan peraturan Undang-Undang yang berlaku

Jakarta, 17 Oktober 2023


Daniel Noboa (35) memenangkan Pemilu Ekuador dan menjadi presiden termuda dalam sejarah Ekuador. Daniel Noboa dikenal sebagai sosok pengusaha di industri pisang.

Dilansir Reuters, Selasa (17/10/2023) Noboa terpilih menjadi Presiden Ekuador pada pemilu Minggu (16/10/2023) lalu. Dia memenangkan lebih dari 52% suara, mengalahkan penantangnya dari sayap kiri Luisa Gonzalez, yang memperoleh sekitar 48%.

Noboa sendiri dikenal sebagai pengusaha konglomerat di bidang industri pisang. Sejak kecil, Noboa hidup dalam keluarga konglomerat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ayahnya, Alvaro Noboa dikenal sebagai raja pisang Ekuador dan politikus. Alvaro sudah beberapa kali gagal mencalonkan diri sebagai presiden. Maka dari itu, kemenangan putranya ini begitu mengejutkan.

Dari gaya kampanyenya, Daniel Noboa berbeda dengan ayahnya yang populis. Daniel Noboa berjanji menarik investasi asing dan mengembangkan sektor bisnis Ekuador.

"Besok kami mulai bekerja untuk Ekuador yang baru ini, kami mulai bekerja untuk membangun kembali sebuah negara yang sangat terpukul oleh kekerasan, korupsi dan kebencian," kata Noboa kepada para pendukungnya di kota tepi pantai Olon setelah meraih kemenangan.

Sementara itu, dalam pidato kemenangannya, Noboa mengatakan dia akan "memberikan kembali senyuman dan kedamaian bagi negara".

Diketahui, kampanye Pemilu dibayangi oleh tingkat kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang menyebabkan salah satu kandidat, Fernando Villavicencio, dibunuh hanya beberapa hari sebelum putaran pertama pemungutan suara pada bulan Agustus.

Tingkat pembunuhan di Ekuador meningkat empat kali lipat antara tahun 2018 dan 2022. Jajak pendapat menunjukkan bahwa isu keamanan adalah perhatian utama para pemilih menjelang pemilu.

Saat memberikan pidato kemenangannya, Noboa naik ke atas panggung sambil diapit oleh tentara bersenjata. Noboa mengatakan siap bekerja untuk negara.


Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu. Pada pokoknya, mereka yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah atau sedang menjabat kepala daerah bisa menjadi calon presiden (Capres) atau calon wakil residen (Cawapres) di Pilpres 2024.

Politisi asal Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan putusan MK tersebut merupakan angin segar dan 'hadiah' buat anak muda Indonesia.

"Keputusan MK ini tidak hanya untuk Gibran, siapa bilang? Memang kepala daerah yang usia di bawah 40 tahun hanya Gibran? Masih banyak gubernur, wagub, bupati, wabup, dan wali kota yang usia di bawah 40 tahun," ungkap Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada Dico (bupati Kendal dari Golkar), ada Emil Dardak (wagub Jatim dari Demokrat), Bupati Tuban dan lain-lain. Semua mendapatkan kesempatan akibat keputusan MK ini," rincinya.

Nusron menganggap putusan MK ini dapat menjadi inspirasi bagi anak muda di Indonesia yang mempunyai prestasi dan bakat yang bagus, agar masuk ke politik dan menjadi pejabat publik.

"Sebab kalau sudah menjadi pejabat publik seperti gubernur, bupati atau wali kota kalau punya prestasi bagus, bisa dicalonkan menjadi pemimpin nasional. Ini insentif positif bagi generasi muda Indonesia," lanjutnya.

Jika dilihat dari aspek filosofi konstitusional, Nusron mengatakan putusan ini sangat tepat karena pembatasan umur memang mengekang hak anak muda untuk tampil dalam kancah Pilpres sebagai presiden maupun wakil presiden dalam memimpin suatu daerah.

"Jadi ini bukan masalah Gibran atau bukan Gibran. Tapi masalah pemimpin muda juga mempunyai hak konstitusional yang sama dengan pemimpin yang lebih tua. Kalau alasannya masalah kematangan, toh kesempatan ini hanya diberikan kepada kepala daerah yang sudah terbukti, berarti yang bersangkutan sudah mapan," lanjutnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi telah mengabulkan gugatan terhadap Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu. MK memutuskan mengabulkan gugatan syarat pendaftaran capres dan cawapres berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Putusan ini merespons permohonan uji materi Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu terkait kepala daerah di bawah usia 40 tahun (U-40) bisa maju capres atau cawapres. Partai Demokrat menghormati putusan dan independensi MK.

"Kami menghormati putusan MK, kami menghormati independensi MK," kata Kepala Bakomstra Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi, Selasa (17/10/2023).

Herzaky lantas bicara terkait cawapres Prabowo Subianto usai MK mengabulkan gugatan itu. Dia menyebut Demokrat akan mendukung siapapun pendamping Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau terkait cawapres Pak Prabowo, sikap Demokrat jelas, Demokrat dukung Pak Prabowo sebagai capres. Kewenangan menentukan cawapres ada di Pak Prabowo. Kami sudah memberikan pandangan dan masukan," ucapnya.

Dia pun mengungkap pembahasan cawapres Prabowo Subianto semakin intens jelang pendaftaran paslon pada 19 Oktober 2023. Dia menegaskan siapapun cawapres yang nantinya diputuskan, Demokrat akan mendukung penuh.

"Kami akan berjuang total untuk memenangkan Pak Prabowo siapapun cawapresnya. Makin intens dan mendalam. Tentu bukan hanya bahas cawapres. Ketua tim pemenangan. Struktur tim pemenangan. Strategi. Dsb. Sudah sewajarnya hampir tiap hari ada pertemuan para Ketum, kan sudah mendekati tanggal pendaftaran," ujar dia.

"Siapapun nama cawapres yang diputuskan, komitmen Demokrat tetap berjuang total untuk memenangkan Pak Prabowo," lanjutnya.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Polisi, TNI, Satpol PP, hingga pemadam kebakaran memadati Lapangan Kodam V/Brawijaya, Surabaya. Di sana, mereka melakukan Simulasi Pengamanan Kota (Sispamkota) 2023.

Dari pantauan detikJatim, kegiatan yang masuk Operasi Mantap Brata Semeru 2023/2024 dalam rangka pengamanan Pemilu 2024 itu terdiri dari serangkaian simulasi yang telah diskenariokan. Mulai dari menghalau demonstran, menangkap pendemo yang anarkistis, hingga mengamankan capres dan cawapres 2024.

Sebelum kegiatan berlangsung, dilakukan penandatanganan 'Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024' secara simbolis. Mulai dari gubernur Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, hingga perwakilan partai politik se-Jatim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan ini, ada pula sebuah mobil dan rumah replika yang dibakar anarko. Lalu, dipadamkan oleh petugas gabungan.

Selain itu, ada juga proses evakuasi yang melibatkan beberapa helikopter dari TNI AU dan AL. Serta, aksi bela diri dari Polri, TNI, dan petugas gabungan dari Pemprov Jatim.

Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto mengatakan, ada 23.593 personel gabungan jajaran Polda Jatim dilibatkan dalam Sispamkota 2023/2024. Dalam penerapannya nanti, ia memastikan para personel akan ditempatkan di setiap satuan wilayah penugasan mereka.

"Dari tahun lalu, ada 268 (titik kerawanan), sekarang sisa 4 saja dan pemetaan ini akan berlangsung setiap waktu karena eskalasi yang tidak bisa diprediksi," kata Toni kepada awak media saat ditemui di Lapangan Kodam V/Brawijaya, Selasa (17/10/2023).

Meski begitu, ia memastikan intelijen dari kepolisian terus bergerak untuk mencari dan memetakan isu, serta kerawanan yang ada di masyarakat. Begitu juga dengan TNI dan pemerintah daerah.

"Sehingga, kita bisa tahu isu yang kita hadapi," ujarnya.

Ketika disinggung terkait mana saja titik-titik rawan di Jatim, Toni justru menyatakan, tahapan penanganan yang berbeda-beda. Mulai awal kegiatan pemilu sampai pencoblosan maupun pengumuman suara.

"Sampai nanti di puncak tadi, coblos suara dan penghitungan suara. Jadi, tidak bisa kita tentukan (titik kerawanan secara detail)," tuturnya.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Dialog Kebangsaan Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju di Solo. Menko Polhukam Mahfud Md yang dijadwalkan turut hadir ternyata berhalangan.

Dalam dialog kebangsaan itu dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. Gibran tampak tiba di lokasi acara bersama Nana Sudjana.

"Salam hangat untuk semua dan permohonan maaf dari Bapak Menko Polhukam Bapak Profesor Doktor Muhammad Mahfud Md yang sedianya beliau hadir di tengah-tengah kita namun karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan mengharuskan beliau tetap berada di Jakarta maka beliau tidak dapat bersama kita atau berhalangan hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan ini," kata Gaffar dilansir detikJateng, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Mahfud memberikan sambutan melalui video tapping. Ia menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung.

"Saya memohon maaf kepada saudara sekalian karena saya tidak hadir secara fisik hari ini. Berhubung meskipun sudah dijadwalkan lama untuk hadir ke Solo ini tetapi dalam aturan dan protokoler kenegaraan jika ada acara yang lebih penting maka saya harus mengutamakan yang lebih penting," ujarnya.

"Dan ternyata di hari Selasa yang berbahagia ini saya ada acara di Jakarta di mana saya tidak bisa meninggalkan Jakarta untuk pergi ke Solo tetapi saya acara ini akan berjalan dengan baik apalagi narasumbernya semua sangat kompeten," lanjut Mahfud.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Ponpes Ini Cukur Gundul Santrinya Sambut Putusan MK-Dukung Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Sebanyak 12.867 personel gabungan TNI-Polri akan dikerahkan untuk mengamankan Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk Polda Sulawesi Selatan, ini kurang lebih ada 7.000 terlibat. Di Polresta, Polres jajaran ini ada 5.000. Jadi terlibat operasi untuk seluruh Sulawesi Selatan kurang lebih sekitar 12.867 jumlahnya," kata Kapolda Sulsel Irjen Setyo Boedi Moempoeni usai apel Operasi Mantap Brata di Lapangan Karebosi Makassar, Selasa (17/10/2023).

Boedi mengatakan personel tersebut akan dibagi dalam beberapa satuan tugas (Satgas). Para personel disebut sudah mengikuti serangkaian pelatihan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya saat Pemilu 2024 berlangsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini terbagi dalam satgas-satgas, ada satgas preventif, ada satgas represif, ada satgas rentif, kemudian bimas, humas, ini semua sudah tergelar tadi," ujar Boedi.

"Kemudian pelaksanaan dalam menghadapi kegiatan ini sudah laksanakan berulang kali kegiatang gladi, baik di KPU, kemudian kota, kemudian TFG, untuk mempersiapkan masing-masing personel yang mengamankan betul-betul mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya," sambungnya.

Boedi kemudian menyebut semua daerah rawan saat Pemilu berlangsung. Sehingga dia mengaku tetap melakukan upaya antisipasi dengan mengerahkan para personel di 26.357 TPS di Sulsel.

"Rawan, semuanya dianggap rawan. Tidak ada yang tidak rawan, sehingga kita tidak boleh underestimate. Kita tetap mengantisipasi semuanya untuk siap-siapkan kita. Untuk jumlah TPS-nya, seluruhnya itu ada 26.357 TPS di Sulawesi Selatan," paparnya.

Lebih lanjut Irjen Boedi mengatakan Sulsel tidak masuk dalam lima provinsi kategori rawan Pemilu 2024. Kendati begitu, dia menegaskan pihaknya tetap berupaya memetakan potensi-potensi yang bisa saja terjadi saat Pemilu.

"Kita tidak termasuk (lima provinsi rawan). Tapi kita tetap memetakan, mengantisipasi, dengan berbagai macam polisistem untuk menyejukkan suasana, baik itu penanganan masalah, penjagaan masalah, terkait dengan penjagaan kriminal jalanan, kemudian pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk masing-masing bisa membuat sejujurnya suasana," ucapnya.

KSAD Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengamanan Pemilu 2024 di Monas


Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiarto menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan syarat capres-cawapres usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah bisa jadi capres atau cawapres. Ia menyebut putusan MK ibarat jalur prestasi (japres) penerimaan siswa baru.

"Putusan MK ini kan sebetulnya ibarat membuka jalan tol bagi kepala daerah untuk menuju kepemimpinan nasional. Jadi, kepala daerah itu walaupun usianya masih muda dan masa jabatannya belum lama, tapi bisa nyapres atau cawapres, gitu," kata

"Tetapi ibarat PPDB, penerimaan siswa baru, keputusan MK ini kan seperti japres, jalur prestasi, siswa-siswa tertentu kalau punya prestasi tertentu bisa diterima masuk sekolah tertentu," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bima yang kini menjabat Wali Kota Bogor ini kemudian menyinggung ukuran berpengalaman dan berprestasi yang jadi syarat kepala daerah jadi capres atau cawapres.

"Nah ini kan begitu, kepala daerah yang dianggap berpengalaman, dan mungkin dianggap berprestasi bisa nyapres. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengukur pengalaman, bagaimana mengukur prestasi, begitu," kata Bima.

Diketahui sebelumnya, Uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Enam hakim konstitusi mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan penggugat. Mahkamah Konstitusi menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10).

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Anda kembali membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Selasa, 17 Oktober 2023.

Kami telah menghadirkan rangkuman kejadian dunia selama 24 jam terakhir, dengan laporan utama dari Belgia.

Penembakan di Belgia mengganggu pertandingan sepak bola

Pihak berwenang Belgia meningkatkan tingkat kewaspadaan terhadap teror pada level tertinggi, setelah dua warga Swedia ditembak di Brussel.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Laporan media menampilkan video amatir seorang pria membawa senjata besar yang beberapa kali menembak ke arah sebuah stasiun.

Malam itu, lima kilometer dari lokasi kejadian, tim nasional sepak bola Swedia sedang bermain untuk ajang Euro 2024 melawan Belgium di Stadium King baudoin.

Karenanya, pertandingan terpaksa dihentikan ketika mencapai babak 'half-time', 35.000 penonton diminta untuk tetap berada dalam stadium.

Gibran bisa maju jadi cawapres?

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden setelah menerima tujuh gugatan.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di mana batas usia capres dan cawapres minimal berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Keputusan tersebut diambil menanggapi gugatan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta Almas Tsaqibbirru agar usia capres/cawapres menjadi 30 tahun.

Sejumlah pengamat dan pakar hukum mengaitkan sejumlah perubahan ini dilakukan untuk meloloskan rencana pencalonan Gibran Rakabuming Raka, anak pertama presiden Joko Widodo sebagai wakil presiden di Pilpres tahun depan.

Jalur penyeberangan Rafah akan dibuka

Jalur penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza akan dibuka kembali agar warganegara asing bisa meninggalkan kota Palestina.

Keputusan tersebut juga akan membuka akses bagi ratusan ton bantuan untuk Gaza dari beberapa negara yang sudah tertahan berhari-hari di Mesir.

"Rafah akan dibuka kembali. Kami sedang mendiskusikan dengan PBB, Mesir, Israel, dan lainnya, sebuah mekanisme untuk bisa meloloskan bantuan dan memberikannya kepada orang yang membutuhkan," ujar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken.

Anthony tidak memberikan waktu pasti kapan penyeberangan tersebut akan dibuka, sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden dilaporkan akan pergi ke Israel besok.

Jenazah penduduk asli Australia dikembalikan

Tiga jenazah leluhur Aborigin yang dicuri dari pemakaman di Australia pada tahun 1905 akan direpatriasi dari Akademi Sains Austria setelah berabad-abad berada di Wina.

Pemimpin suku Dharawal, Ngiyampaa, dan Wotjobaluk mengadakan upacara di Akademi Sains Austria untuk merayakan hal tersebut.

Duta Australia di Austria Ian Biggs sudah menerima jenazah dari ketiga leluhur yang berasal dari Yuin Nation di New South Wales, dan dua lainnya dari daerah lain di New South Wales dan Australia Selatan.

"Dengan mengambil alih [jenazah] pria Nymagee, kami membantunya untuk pulang dan turut berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan orang Ngiyampaa dan komunitas kami," ujar seorang perempuan dari suku Ngiyampaa Alison Basa.

Jenazah tersebut sedang dalam perjalanan ke Canberra, di mana warga dari suku Dharawal, Ngiyampaa, Wotjobaluk dan Yuin akan membawanya pulang.


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melantik sejumlah purnawirawan TNI-Polri dan ahli menjadi Dewan Pakar. Presiden PKS Ahmad Syaikhu berharap jajaran Dewan Pakar PKS bisa memenangkan pasangan bakal capres-cawapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) pada Pilpres 2024.

"Saya Presiden PKS mengucapkan ahlan wasahlan kepada Dewan Pakar yang baru dilantik. Insyaallah ini akan menambah kenyataan PKS dalam upaya pemenangan Pemilu 2024 yang akan datang," kata Syaikhu di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

"PKS tentu sangat bersyukur dengan hadirnya para Dewan Pakar dan tokoh-tokoh bangsa yang sungguh sangat luar biasa memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing wabil khusus dari kalangan TNI dan Polri," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaikhu mengatakan jajaran Dewan Pakar ini sebagian ada yang mencalonkan sebagai calon anggota legislatif mulai tingkat pusat hingga daerah. Menurutnya, kehadiran Dewan Pakar PKS akan berkontribusi pada penyusunan program strategis sesuai kepakaran masing-masing.

"Mengoptimalkan seluruh sumber daya jaringan dan ketokohan yang bapak-ibu sekalian harus miliki untuk mewujudkan kemenangan pada pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden pada Pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.

Selain itu, Dewan Pakar PKS membantu mensosialisasikan program dan bakal calon presiden-bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Tentu saya sangat bersyukur di dalam upaya kita melakukan sosialisasi calon pemimpin nasional kita capres dan cawapres kita ke berbagai daerah, sambutan-sambutannya sungguh sangat luar biasa," tuturnya.

"Sehingga mudah-mudahan dengan visi yang baru dengan visi yang sama dengan keinginan yang sama untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik," pungkasnya.

Dalam jajaran Dewan Pakar PKS, ada nama mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD yang diperkenalkan. Soenarko merupakan mantan Komandan Jenderal Kopassus (2007-2008).

Adapun 45 Dewan Pakar PKS ini adalah:

Laksamana Madya TNI (Purn) Dr. Ir. Achmad Djamaludin, M.AP

Mayjen TNI (Purn) H. Ridwan

Mayjen TNI (Purn) Soenarko MD

Mayjen TNI (Purn) Chaidir Serunting Sakti, M.Sc

Mayjen TNI (Purn) Prihadi Agus Irianto

Mayjen TNI (Purn) H. Heros Paduppai

Mayjen TNI (Purn) dr. Heru Pranata, M.M

Mayjen TNI (Purn) Wardiono, S.I.P, M.M

Mayjen TNI (Purn) Gadang Pambudi

Laksamana Muda TNI (Purn) Asep Burhanudin

Marsekal Muda TNI (Purn) Irwan Ishak Dunggio, S.Sos

Irjen Pol (Purn) Drs. Sukrawardi Dahlan

Irjen Pol (Purn) Dasrul Lamsudin

Brigjen TNI (Purn) Drs. Mu'tamar, M.Sc

Brigjen TNI (Purn) H. Andi Amrin Arupalaka

Brigjen TNI (Purn) Arif Mulyawan

Brigjen TNI (Purn) Suharjono, S.I.P, M.Si, CFra

Brigjen TNI (Purn) Abdul Kadir Sultan

Brigjen TNI (Purn) Khairully

Brigjen Pol (Purn) Drs. Rusli Hedyaman

Brigjen Pol (Purn) Dr. Drs. Dede Hidayat Jayalaksana, S.H, M.M

Laksamana Pertama TNI (Purn) Yutti S. Halilin, S.H

Laksamana Pertama TNI (Purn) Ir. Fitri Hadi Suhaimi, M.A.P

Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sony Santoso, S.H, M.H

Laksamana Pertama TNI (Purn) Ir. Nur Fahruddin, M.M

Kolonel (Purn) Prio Sadewo, S.H

Kolonel Laut KH (Purn) Anwar Faridi, S.E, M.Sc

Kolonel Laut (Purn) Drs. Darmawi Hamid, M.Han

Kolonel (Purn) Armaya Dachnial

Kolonel (Purn) Sumarto, S.E, M.M

Kolonel (Purn) Dra. Emi Yuswatiningsih

Kombes Pol. (Purn) Sariman M. Djuri

Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom, IPU

Dr. dr. Masrifan Djamil, M.P.H, M.M.R

Dr. Fauzy Masjhur, M.Kes, S.H, M.H, CMC

Hj. Siti Aftamari, S.E, M.Fin, Ak

Dr. Setyo Widodo

Muhammad Ichsan, S.H, M.H

Ir. Bambang Moelyoharto

Ahman Nurdin

H. Ahmad Shahab

Akhmad Nor Faizin

Drs. Hardjadinata, B.Ac, M.M, M.Si

Sajihartana Ak, M.Si

Dr. dr. Sunarto, M.Kes

Lihat juga Video: PKS: Selamat Kaesang, Insya Allah Jadi Inspirasi Anak Muda Masuk Politik

[Gambas:Video 20detik]


Pemprov Sulawesi Selatan (Sulsel) mengimbau ASN untuk menjaga netralitas jelang Pemilu 2024. Pihaknya pun melibatkan aparat kepolisian menelusuri jejak digital pegawai untuk melakukan pengawasan terkait dugaan pelanggaran netralitas.

Hal itu diutarakan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele usai deklarasi pakta integritas ASN di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Senin (16/10). Sukarniaty awalnya menekankan soal larangan ASN memberi like, comment, atau share akun media sosial (medsos) peserta pemilu, termasuk caleg.

"Inikan sudah masuk tahun politik jadi kalau kita pengikut salah satu calon misalnya itu kita dilarang untuk meng-like, komen, dan lain sebagainya," ujar Sukarniaty kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sukarniaty menyadari ada sejumlah ASN yang berteman dengan peserta pemilu. Namun dia menekankan ASN terikat aturan dan penegak hukum akan mengawasi aktivitas mereka.

"Tetapi pasti ada saja teman-teman ASN mengatakan, 'kan saya lama mi berteman', itu kan ada jejak digitalnya. Kita ada kerja sama dengan pihak kepolisian jadi itu bisa dideteksi. Kita tidak usah khawatir tentang itu," ucapnya.

"Misal saya berteman dengan pak Gubernur sebelumnya (Andi Sudirman Sulaiman), cuma begitu kalau ditetapkan menjadi calon, jangan coba-coba men-share, meng-like, berfoto bersama dan lain sebagainya, karena itu melanggar," jelas Sukarniaty.

Sukarniaty pun menyinggung ancaman sanksi pemecatan terhadap ASN yang terbukti melanggar. Dia mencontohkan, Kepala Sekolah (Kepsek) SMAN 6 Makassar La Enre yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas hingga disanksi etik dan dimutasi ke sekolah lain.

"Hukuman terberat itu bisa dipecat, tergantung apa pelanggarannya. Kemarin ada satu kepala sekolah SMA yang sudah kita sidang kode etik. Itu pelanggaran moral, hukumannya masih ringan, karena waktu disidang klarifikasi dengan KASN, Inspektorat, dan pihak terkait lainnya, itu memang masih di taraf pelanggaran ringan," tuturnya.

Dia melanjutkan La Enre saat itu diduga mengakomodir peserta pemilu dengan memasang spanduk berlogo partai politik (parpol). Spanduk itu dipasang saat kegiatan di sekolah.

"Ada spanduk dipasang pada saat kegiatan salah satu caleg yang masuk ke sekolahnya, dengan tujuan untuk memonitoring program-program mungkin janjinya kepada masyarakat termasuk ke sekolah, tapi kesalahannya adalah memasang sapnduk salah satu parpol, kemudian ada foto yang bersangkutan," ucap Sukarniaty.

Dia menekankan aturan ini tidak hanya berlaku untuk ASN semata. Dia juga mengingatkan PPPK termasuk non-ASN menaati aturan selama tahun politik.

"ASN itu terdiri dari PNS, dan P3K. Seharusnya Non ASN juga termasuk karena itu dibiayai negara termasuk di lingkup Pemprov karena dia digaji APBD," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin ahtiar mengingatkan ada patroli siber yang memantau perkara netralitas ASN. Dia mengingatkan pegawainya untuk berhati-hati dalam bertindak.

"Sekarang sudah ada patroli cyber loh. Nasibnya anak-anak ta' tergantung dari jempol. Lebih baik pikirkan masa depan anak-anak ta' dari pada menyulitkan dari hal-hal sederhana," ucap Bahtiar kepada wartawan, Senin (16/10).

Bahtiar menjelaskan deklarasi pakta integritas dan netralitas ASN ini merupakan amanat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 . Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Itu harga mati sebenarnya itu. Itu juga diatur dalam Undang-Undang ASN sendiri, harus netral, meskipun memiliki hak untuk memilih," imbuhnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bogor menggelar apel pasukan pengamanan Pemilu 2024. Ribuan personel diterjunkan mengantisipasi kerawanan dan gangguan kamtibmas.

"Hari ini kita baru saja menyelesaikan apel Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu 2023 sampai 2024 nanti, sampai 20 Oktober 2024. Nah, ini sebagai wujud kita siap mengamankan pesta demokrasi," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Selasa (17/10/2023).

Bismo menyebut 3.000 lebih personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, hingga Linmas diterjunkan untuk pengamanan selama Pemilu 2024. Rangkaian pengamanan mulai dari distribusi logistik, gudang logistik, hingga kemudian PPK dan PPS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wali Kota Bogor Bima Arya menyebutkan wilayah Kota Bogor merupakan tempat tinggal Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga kondisi keamanan Kota Bogor berpengaruh besar bagi DKI Jakarta.

"Karena Bogor jadi domisili Presiden, juga kegiatan VVIP, ada tamu negara, ada pimpinan negara di sini, karena itu menjadi target utama biasanya kalau ada aksi-aksi massa ya. Saya kira itu yang paling utama harus kita antisipasi," kata Bima.

"Yang kedua tentu karena Bogor ini juga kedekatan ya menjadi bagian dari Jakarta megapolitan, maka stabilitas di Kota Bogor juga sangat menentukan stabilitas di Jakarta dan sekitarnya," imbuhnya.

Bima berharap pengalaman kolaborasi saat menghadapi pandemi COVID-19 jadi modal menjaga keamanan selama Pemilu 2024.

"Jadi kita punya pengalaman dalam membangun sistem berkolaborasi, kita rapatkan barisan dan saya optimistis bahwa bersama-sama Forkopimda ini kita bisa mengantisipasi segala bentuk potensi kerawanan kamtibmas," kata Bima.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa). Almas kini angkat bicara setelah MK mengabulkan sebagian permohonannya.

Almas mengungkap alasannya mengajukan gugatan batas usia capres cawapres ke MK. Ia mengaku mengajukan gugatan tersebut karena ingin mengaplikasikan ilmu yang didapat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Unsa.

"Apa pun ini, saya ingin memberikan kontribusilah. Saya sudah kuliah 4 tahun, saya ingin mengaplikasikan ilmu yang saya dapat dalam perkuliahan dan bagaimanapun ini saya membuka atau memberikan alternatif kepada orang-orang yang memiliki potensi tapi masih terhalang batas usia," kata Almas saat dihubungi detikcom, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyambut baik putusan MK yang mengabulkan gugatannya sebagian. Almas menegaskan ingin memberi kontribusi bagi negara.

"Saya ini mengajukan, ingin memberikan sumbangan kepada negara. Ya selama negara ini masih berdiri kan saya ingin memberikan variasilah terhadap politik yang ada, apa pun ini kan hasil diskusi juga. Ya saya juga senang atas dikabulkannya," katanya.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan permohonan sebelumnya, seperti Partai Garuda, berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa) ini. Perbedaannya ada pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini berbeda dengan yang secara tegas dimohonkan dalam petitum permohonan a quo di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'," kata hakim MK.

"Dalam rangka mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, Mahkamah menilai bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun," imbuhnya.

Lihat Video: Respons Anies soal Putusan MK Terkait Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Polri telah menyiapkan pasukan Operasi Mantap Brata jelang pelaksanaan Pemilu 2024. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan pengamanan harus dilaksanakan secara humanis dan profesional.

Hal tersebut disampaikan Sigit dalam apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Pengamanan dalam Pemilu 2024 dilakukan dengan menerapkan buddy system.

Buddy system merupakan sistem pengamanan yang dilakukan minimal dua anggota Polri atau TNI untuk saling melindungi rekan dalam tugas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan buddy system guna menjamin keselamatan personel," ujar Sigit dalam amanatnya.

Dalam operasi ini, Polri juga membentuk pola pengamanan sistem wilayah/zonasi. Polri melakukan pembagian zonasi bagi Brimob Polri dan Dalmas Nusantara.

"Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah/ zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi," katanya.

"Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia," sambungnya.

Untuk diketahui, pengamanan masa pemilu dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan dilakukan selama 222 hari. Operasi ini akan dimulai sejak 19 Oktober 2023.

Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 akan dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024 yang diikuti 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2024. Operasi Mantap Brata sendiri merupakan kegiatan Polri bersama TNI, kementerian/lembaga, hingga mitra kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) agar Pemilu 2024 berjalan lancar dan aman.

Untuk mendukung Operasi Mantap Brata, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 digelar sebagai antisipasi agar masyarakat tidak terhasut berita yang tidak benar terkait pemilu yang dapat mempengaruhi persatuan. Dalam operasi ini, juga disertakan satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi politik uang hingga satgas yang bertugas menjaga stabilitas selama Pemilu 2024 digelar.

"Guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politics serta Satgas Pemilu Damai," jelasnya.

Dia mengatakan koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I) akan didukung Command Center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran sebagai pusat kendali. Pada Command Center ini akan diintegrasi data dan informasi, pengaturan personel pengamanan di pusat hingga daerah.


Mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A mengajukan uji materi UU Pemilu soal capres-cawapres yang kemudian dikabulkan sebagian oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Almas menegaskan tidak ada intervensi.

Tegaskan Tak Ada Intervensi

Almas berstatus mahasiswa Universitas Surakarta (Unsa). Ia mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Almas menegaskan tidak ada intervensi dari pihak lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini niat kami, saya dan rekan-rekan, nggak ada intervensi," kata Almas saat dihubungi detikJateng via telepon, Selasa (17/10/2023).

Ia mengaku tidak begitu mengenal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan hanya menjadi 'pintu' dengan mengajukan gugatan tersebut.

Bersama adiknya, Arkaan Wahyu yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), dia mengajukan judicial review atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke MK. Sebagai warga Solo, Almas berpendapat bahwa Gibran memiliki potensi untuk bisa maju di pilpres.

"Secara pembangunan jelas banyak proyek yang digarap ya, terus mungkin birokrasinya yang sudah menjadi bagus," tutur Almas yang juga merupakan putra Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti-korupsi Indonesia (MAKI).

Ajukan Gugatan ke MK

Sebelumnya, Almas menyatakan dalam gugatannya mengajukan adanya jalan alternatif terutama kepada orang yang pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju sebagai capres/cawapres.

"Menggugat Undang Undang yang syarat batas minimal usia capres/cawapres. Kami memberikan jalan alternatif terutama kepada orang yang pernah berpengalaman atau sedang menjabat sebagai kepala daerah di tingkat gubernur, wail kota, dan bupati," terang Almas.

Mulai berkuliah di Program Studi Ilmu Hukum Unsa tahun 2019, Almas mengaku mengajukan gugatan ketika melaksanakan magang di Kartika Law Firm. Ia bersama rekan-rekan magangnya pun berdiskusi untuk mengajukan gugatan ke MK.

"Kebetulan kuasa hukum saya ini itu kerja di tempat saya magang juga, jadi ya sering diskusi sama teman-teman juga. Kalau nggak salah saya menggugat sejak Agustus, lebih lengkapnya bisa tanya kuasa hukum saya saja," kata Almas.

Mahasiswa Unsa yang hendak diwisuda pada akhir Oktober tersebut mengaku tidak ada langkah selanjutnya yang akan ia dan rekan-rekannya lakukan. Sebagai penggugat, Almas merasa tugasnya sudah selesai dengan dikabulkannya gugatan oleh MK.

"Saya senang atas dikabulkannya gugatan ini. Kan apa pun ini adalah hasil kerja saya dan rekan-rekan juga dalam rangka menguji ilmu yang saya dapat dalam perkuliahan juga," imbuhnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Elite PDIP Junimart Girsang yakin Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tak bisa maju di pilpres pascaputusan MK.

Junimart mulanya menyampaikan putusan MK yang sudah dibacakan tidak lantas langsung berlakuk. Namun, menurut Junimart, harus ditindaklanjuti DPR atau presiden sehingga tidak otomatis berlaku.

"Keputusan MK tidak otomatis bisa diberlakukan karena harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU 12/2011 vide Pasal 10 (1) huruf d dan ayat (2) yang menyebutkan tindak lanjut atas putusan MK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau presiden," kata Junimart kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Junimart menyoroti hanya ada 3 dari 9 hakim MK yang setuju semua kepala daerah dapat mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres, termasuk jabatan wali kota. Dengan demikian, menurutnya, Gibran tidak bisa dicalonkan sebagai capres atau cawapres.

"Pendapat saya lainnya sesuai makna hakiki vote untuk keputusan MK sebagai kajian. 5 hakim konstitusi setuju bahwa seorang gubernur bisa dicalonkan sebagai presiden atau wapres. Hanya 3 hakim setuju bahwa seorang wali kota bisa dicalonkan," kata Junimart.

"Dengan demikian Gibran nggak bisa dicalonkan karena pendapat bahwa seorang wali kota bisa dicalonkan, hanya didukung 3 dari 9 hakim konstitusi," sambungnya.

Junimart mengkritisi putusan MK itu bersifat ultra petita sehingga cacat hukum. Sebab, menurutnya, MK telah menambah muatan hukum yang di luar kewenangannya di dalam putusan itu.

"Justru karena itu ada 3 hal pokok yang krusial patut dikritisi. Pertama, keputusan tersebut ultra petita melebihi apa yang dimohonkan pemohon. Kedua, keputusan MK menambah muatan hukum yang bukan menjadi kewenangan MK. Ketiga, secara vote tentang kepala daerah atau wali kota hanya didukung 3 suara dari 9 hakim MK," katanya.

"Putusan MK ultra petita, cacat hukum karenanya batal demi hukum," lanjut dia.

Lebih lanjut Junimart menyampaikan sampai saat ini DPR masih menjalani masa reses. Dia mengatakan muatan hukum baru mengenai syarat kepala daerah dalam amar putusan MK itu wajib ditindaklanjuti dahulu di DPR atau presiden.

"Saat ini DPR masih masa reses sampai tanggal 30 Oktober 2023. Yang pasti putusan MK ini tidak bisa diberlakukan mengingat UU 12/2011 sebagaimana dipersyaratkan pasal 10 (1) huruf d dan ayat 2," kata Junimart.

"Mengingat UU 12/2011 Pasal 10 ayat 1 huruf d dan ayat 2 disyaratkan tindak lanjut putusan MK dilakukan oleh DPR atau presiden. Artinya ketika menyangkut muatan hukum baru maka wajib masuk ke ranah kerja atau kewenangan DPR dan/atau presiden," tandasnya.

Lihat juga Video: Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres Trending di Twitter/X

[Gambas:Video 20detik]


Politisi Partai Golkar Nusron Wahid menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu terkait kepala daerah di bawah usia 40 tahun bisa maju capres atau cawapres. Nusron mengatakan keputusan MK bukan hanya untuk Gibran Rakabuming Raka, tapi juga angin segar dan hadiah untuk anak muda Indonesia.

"Keputusan MK ini tidak hanya untuk Gibran. siapa bilang? Memang kepala daerah yang usia di bawah 40 tahun hanya Gibran? Masih banyak gubernur, wagub, bupati, wabup, wali kota dan wakil wali kota yang usia di bawah 40 tahun. ada Dico (Bupati Kendal dari Golkar), ada Emil Dardak (Wagub Jatim dari Demokrat), Bupati Tuban dll. Semua mendapatkan kesempatan akibat keputusan MK ini," kata Nusron kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu Presiden Golkar itu menilai putusan MK dapat menjadi inspirasi bagi anak muda Indonesia yang mempunyai prestasi dan bakat yang bagus. Dia menyebut anak muda jadi punya kesempatan untuk masuk ke politik dan menjadi pejabat publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebab kalau sudah menjadi pejabat publik seperti gubernur, bupati atau wali kota, kalau punya prestasi bagus, bisa dicalonkan menjadi pemimpin nasional. Ini insentif positif bagi generasi muda Indonesia," tegasnya.

Kalau ada yang punya anggapan dan tafsir, bahwa keputusan MK hanya untuk memuluskan Gibran, Nusron menilai hal itu sangat tidak beralasan. Sebab, kata dia, dilihat dari aspek filosofi konstitusionalitasnya, putusan itu sudah sangat tepat karena pembatasan umur memang mengekang hak anak muda untuk tampil dalam kancah pilpres sebagai presiden atau wakil presiden.

"Jadi ini bukan masalah Gibran atau bukan Gibran. Tapi masalah pemimpin muda juga mempunyai hak konstitusional yang sama dengan pemimpin yang lebih tua. Kalau alasannya masalah kematangan, toh kesempatan ini hanya diberikan kepada kepala daerah yang sudah terbukti, berarti yang bersangkutan sudah mapan," terang dia.

Putusan MK

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut amar putusan lengkap yang dibacakan:

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Simak Video: Respons Anies soal Putusan MK Terkait Usia Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Dialog Kebangsaan Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju di Solo. Sedianya Menko Polhukam Mahfud Md juga dijadwalkan hadir namun ternyata berhalangan.

Dalam dialog kebangsaan itu dihadiri Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Janedjri M Gaffar, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, dan Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi. Gibran tampak tiba di lokasi acara bersama Nana Sudjana.

"Salam hangat untuk semua dan permohonan maaf dari Bapak Menko Polhukam Bapak Profesor Doktor Muhammad Mahfud Md yang sedianya beliau hadir di tengah-tengah kita namun karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan mengharuskan beliau tetap berada di Jakarta maka beliau tidak dapat bersama kita atau berhalangan hadir dalam kegiatan dialog kebangsaan ini," kata Gaffar dalam sambutan di Hotel Alila, Solo, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gaffar mengatakan Dialog Kebangsaan ini digelar sebagai salah satu upaya untuk menyukseskan Pemilu 2024. Selain itu, diharapkan Pemilu 2024 bisa berjalan lancar.

"Untuk itu Dialog Kebangsaan sebagai dalam mewujudkan Pemilu yang sukses Pemilu yang tidak hanya berjalan dengan lancar dan baik secara teknis prosedural belaka tetapi juga secara substansial yang memberikan jalan terbaik bagi perjalanan bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju," ujarnya.

"Penyelenggaraan Pemilu dihadapkan pada berbagai persoalan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, suku, agama, ras, dan antargolongan yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan bangsa tersebut dengan penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan informasi yang tidak benar penyampaian informasi dan pernyataan Pancasila," pungkasnya.

Sementara itu, Mahfud memberikan sambutan melalui video tapping. Ia menyampaikan permintaan maaf karena tidak bisa hadir secara langsung.

"Saya memohon maaf kepada saudara sekalian karena saya tidak hadir secara fisik hari ini. Berhubung meskipun sudah dijadwalkan lama untuk hadir ke Solo ini tetapi dalam aturan dan protokoler kenegaraan jika ada acara yang lebih penting maka saya harus mengutamakan yang lebih penting," ujarnya.

"Dan ternyata di hari Selasa yang berbahagia ini saya ada acara di Jakarta di mana saya tidak bisa meninggalkan Jakarta untuk pergi ke Solo tetapi saya acara ini akan berjalan dengan baik apalagi narasumbernya semua sangat kompeten," lanjut Mahfud.

Gibran Masih Ngantor di Solo saat Deklarasi Ganjar-Mahfud Md