Ada cerita menarik yang terjadi di Solo pada Jumat (10/3) kemarin. Pasalnya, terjadi 2 keramaian massa di Solo yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nonton voli serta Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan puteranya Gibran Rakabuming Raka menyaksikan konser musik rock Deep Purple.

Cerita tersebut diungkap oleh Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution. Dia membeberkan SBY-AHY tak sengaja bersamaan berselebrasi dengan Jokowi-Gibran di Solo.

"Kota Solo terasa padat dan ramai pada Jumat (10/3/2023) malam. Ada dua kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar masing-masing dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Syahrial dalam keterangannya, Sabtu (11/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jokowi didampingi puteranya yang juga Walikota Solo, Gibran Rakabuming Raka nonton konser musik rock Deep Purple di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Sedangkan SBY didampingi puteranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Wakil Presiden ke-11 RI Boediono menyaksikan pertandingan bola voli Proliga di GOR Sritex," lanjut dia.

Syahrial mengungkap kedua pasangan ayah dan anak tersebut sama-sama berselebrasi di 2 tempat berbeda di Solo. SBY-AHY selebrasi atas kemenangan tim voli Jakarta LaVani Allo Bank sedangkan Jokowi-Gibran selebrasi menyaksikan konser musik rock.

"SBY, AHY, Boediono, supporter dan ribuan masyarakat Solo yang memadati GOR Sritex, melakukan selebrasi setelah LavAni memenangkan pertandingan panjang lima set dan skor akhir 3:2, Jumat (10/3/2023) malam. LavAni memastikan diri menuju final Proliga 2023 yang akan berlangsung pada 19 Maret 2023 di GOR Amongrogo, Yogyakarta," ucapnya.

"Sedangkan Jokowi, Gibran dan sejumlah pejabat nasional serta Jawa Tengah diberitakan juga mengikuti selebrasi di acara konser musik di UMS yang juga dihadiri ribuan penonton," tambah dia.

Syahrial mengatakan SBY selanjutnya masih akan melakukan beberapa kegiatan di kota Solo hingga pertandingan Proliga minggu (12/3) besok. LavAni, kata dia, akan berhadapan dengan STIN BIN dalam pertandingan yang sudah tidak menentukan. Begitu pun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih akan mendampingi SBY menyaksikan laga akhir final four di GOR Sritex, Solo.

"Hari ini, SBY direncanakan menghadiri festival kuliner Solo. Kegiatan yang menyajikan makanan jajanan khas tanah air dari berbagai daerah. Meski Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat diberitakan akan sowan kepada SBY dan AHY, hingga kini belum ada konfirmasi kapan kegiatan tersebut dilakukan," imbuhnya.

Simak juga 'Makin Mesra Prabowo dan Ganjar saat Dampingi Jokowi di Acara Panen Raya':

[Gambas:Video 20detik]


Wacana duet Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak keduanya berfoto saat meninjau panen raya di Kabupaten Kebumen. Partai Gerindra menegaskan hanya mau Prabowo sebagai capres.

Mencuatnya wacana duet ini muncul dari beberapa pakar politik. Salah satunya yang melihat wacana tersebut yakni Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi yang mengatakan momen spesial tersebut bisa memunculkan berbagai kemungkinan, salah satunya memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Tergantung konstelasi di tingkat elite dan konstelasi di tingkat massa keduanya," katanya dalam keterangan, Kamis (9/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian, dia berpendapat Prabowo Subianto lah yang harus mengalah untuk menjadi cawapres. Dia beralasan, dalam beberapa survei, Ganjar berada di puncak atau di atas Prabowo dan Ganjar berpotensi menang di tingkat elektoral.

"Kalau misalnya PDIP, Gerindra plus Pak Jokowi punya perhitungan terutama di tingkat elektoral maka yang punya potensi menang itu Ganjar misalnya karena elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang Pak Prabowo. Maka Pak Prabowo yang harus mengalah sebagai cawapres," tuturnya.

Gerindra Tetap Prabowo Capres

Ketua Harian Partai Gerindra Dasco lantas tidak setuju dengan hal tersebut. Dia menegaskan posisi Prabowo, berdasarkan keputusan partai, ialah sebagai calon presiden 2024.

Dasco menyoroti pandangan yang beredar soal duet Ganjar sebagai capres dan Prabowo cawapres hanya framing belaka. Dasco mengaku banyak mendapat pertanyaan soal duet Ganjar-Prabowo.

"Banyak para pihak menyatakan apakah pasangan ini akan berkoalisi atau menjadi satu dalam Pilpres 2024 nanti? Dan juga banyak pertanyaan mengenai apakah Pak Prabowo bersedia menjadi wakilnya Ganjar? Saya pikir itu adalah framing-framing yang menurut kami dibuat oleh konsultan-konsultan yang ingin memadukan Ganjar dan Pak Prabowo," kata Dasco dalam keterangannya, Jumat (10/3).

Simak pernyataan lengkap Dasco di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Makin Mesra Prabowo dan Ganjar saat Dampingi Jokowi di Acara Panen Raya':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) diyakini Partai Demokrat lebih menjanjikan dibanding duet Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa di Pilpres 2024. Dua partai di Koalisi Perubahan, Partai NasDem dan PKS, mengkritik ke-pede-an Demokrat.

Saling kritik di Koalisi Perubahan dipicu Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pasangan Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat AHY lebih menjanjikan daripada Anies dan Khofifah Indar Parawansa.

"Pilpres kita kan pilpres nasional, bukan pilpres yang basisnya wilayah atau geografi. Jadi bukan pilpres yang dipisah-pisah antara pemilu Jawa Timur dengan pemilu yang ada di seluruh Indonesia, jadi itu kesalahan berpikir," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (9/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi menyinggung sosok Khofifah yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies sebagian cawapres. Ia menilai elektabilitas Khofifah masih di bawah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Khofifah juga potensial, tetapi bahwa berdasarkan survei dia jadi tidak potensial. Lihat survei cawapes atau capresnya kan sangat jauh di bawah AHY. (Survei) yang berpasangan juga, Anies-AHY dan Anies-Khofifah, lebih besar Anies-AHY kira-kira itu data kuantitatifnya," kata Andi.

Selain itu, ia juga menyebut pasangan Anies-AHY lebih menjanjikan dari tokoh lain. Meski demikian, Andi menekankan Anies Baswedan memiliki kewenangan penuh terkait cawapresnya kelak.

"Nah, itulah perlunya dalam simulasi-simulasi kami menunjukkan bahwa Anies-AHY yang cukup menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah. Tapi sekali lagi, ini kan sudah kuasanya Pak Anies, silakan saja. Pak Anies kan sudah mengeluarkan 5 kriteria dan menurut kami kriterianya sangat masuk akal," jelas Andi.

"Jadi tidak ujug-ujug ya, kita lihat nanti dia memilih Pak AHY, Aher, Andika atau milih Khofifah. Kalau saya ditanya sebagai kader Demokrat, saya pasti memilih Pak AHY sebagai wakil," imbuhnya.

Surya Paloh dan AHY memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan. Mereka menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup. (Agung Pambudhy/detikcom)

Subjektif Bagi Surya Paloh

Ketum Partai NasDem Surya Paloh memilih berpikir baik soal Demokrat menganggap duet Anies-AHY menjanjikan dibanding Anies-Khofifah. Paloh menilai anggapan tersebut subjektif.

"Saya bilang ya berpikir baik ya kita tanggapi baik saja. Itu kan subyektivitas, objektivitas yang ada di dalam kawan-kawan," kata Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/3).

"Mungkin barangkali satu orang yang bicara, atau itu merupakan keputusan yang kolektif, kan kita nggak tahu," lanjutnya.

Kritik NasDem

Sementara itu, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik Andi Arief yang menilai AHY lebih menjanjikan untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali mempertanyakan Demokrat yang disebutnya terus memaksakan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan.

"Kalau Andi Arief mengharapkan atau menginginkan Anies dengan AHY berpasangan itu manusiawi, karena dia itu kan dari Partai Demokrat, pertanyaan kita, apakah kemudian kita berkoalisi memajukan Anies ini hanya untuk besarkan Partai Demokrat atau menangkan pertarungan?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (9/3).

Ahmad Ali meminta Demokrat berhenti menjustifikasi bahwa AHY yang paling baik sedangkan tokoh lainnya tidak. Dia berharap ada kebesaran hati dari partai-partai Koalisi Perubahan untuk berbicara lebih dulu terkait sosok siapa yang paling tepat dampingi Anies.

"Kalau kita mau menangkan pertarungan untuk Indonesia maka tentunya harus ada kebesaran hati kita untuk bersama-sama diskusikan ini secara detail, dengan mengesampingkan kepentingan kelompok, ya kan? AHY bagus, tapi kan tidak boleh menjustifikasi bahwa yang lain ini busuk," ucapnya.

Simak Video 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKS dan NasDem mengkritik Partai Demokrat yang percaya diri mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres pendamping Anies. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyebut PD akan terus berusaha untuk mewujudkan AHY menjadi Cawapres.

"PD pastinya akan terus agresif ke NasDem selama AHY tak kunjung dipilih sebagai bakal cawapres Anies. Kalau Andi Arief sudah ke luar kandang, aktif kultwit di Twitter, pasti situasi politik kian rumit, terutama untuk menterjemahkan keinginan Demokrat," kata Adi saat dihubungi, Jumat (10/3/2022).

Diketahui, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pasangan Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat AHY lebih menjanjikan daripada Anies dan Khofifah Indar Parawansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Adi, PD sadar menjadi kunci lolosnya koalisi untuk mengusung calon presiden. Jika PD mundur, maka syarat 20 persen kursi parlemen untuk mengusung capres tak terpenuhi.

"AHY kunci poros perubahan terus lanjut atau bubar. Setidaknya itu yang tersirat dari pernyataan elite PD yang terus ngotot AHY layak mendampingi Anies. Jika PD angkat kaki, poros ini bisa pecah. PD ini paham betul kuncian di poros perubahan," katanya.

"Makanya sampai saat ini PD pasang harga mahal. Beda dengan PKS yang terlihat kebuh tawadu," ucapnya.

Menurut peneliti dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu, memang Koalisi Perubahan, menyebut nama bakal cawapres ada di tangan Anies. Namun, PD dinilai memiliki kekuatan untuk menentukan cawapres.

"Bagi PD itu hanya di atas kertas. Tapi praktisnya Anies tak bisa menentukan cawapres sepenuhnya, tapi jatah Demokrat lah untuk tentukan cawapres," katanya.

"Secara eksplisit, yang dilakukan Demokrat ini jelas pembangkangan atas otoritas Anies dalam menentukan posisi cawapres," ucapnya.

Pernyataan Andi Arief, selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak juga 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Partai politik (parpol) Koalisi Perubahan yang mengusung Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan di Sulawesi Selatan (Sulsel) belum menggelar konsolidasi bersama. Ketiga parpol masih saling lirik pergerakan mengampanyekan Anies.

Sekretaris DPW NasDem Sulsel Syahruddin Alrif mengatakan, baik NasDem, Demokrat, dan PKS hingga saat ini belum berembuk membahas strategi kampanye Anies. Dia menyebut saat ini NasDem masih menunggu petunjuk dewan pengurus pusat (DPP).

"Sisa menunggu petunjuk organisasi di tingkat pusat bagaimana pelaksanaannya. Saat ini masih masing-masing," kata Syahruddin kepada detikSulsel, Jumat (10/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati begitu, Syahruddin mengatakan ketiga parpol sudah mulai bergerak. Strateginya mengampanyekan Anies pun masih dilakukan berdasarkan kekuatan parpol masing-masing.

"Kalau improvisasi, sosialisasi di lapangan semua partai sudah jalankan," sebutnya.

Dia juga menyebut sekretariat bersama (sekber) belum dibahas. Syahruddin mengaku menunggu petunjuk DPP terkait itu.

"Ya itu kita menunggu juklat dari DPP soal itu (sekber). Bagaimana teknisnya, di DPP itu yang kita ikuti," imbuhnya.

Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid juga mengakui belum ada pertemuan untuk membahas secara khusus strategi kampanye Anies di Sulsel. Namun untuk level nasional dia menyebut sudah dilakukan konsolidasi.

"Untuk level nasional sudah ada konsolidasi yang dilakukan. Tetapi memang saya melihat pergerakannya sudah mulai turun ke provinsi. Ada beberapa provinsi yang sudah melaksanakan konsolidasi di level provinsi seperti di Lampung, Aceh," ucap Amri saat dikonfirmasi terpisah.

Meski begitu, Amri mengatakan nantinya ketiga parpol Koalisi Perubahan akan menginisiasi pergerakan kampanye Anies di Indonesia timur. Mereka bakal menggelar deklarasi tingkat provinsi bersama ketiga partai Koalisi Perubahan.

"Nah kita di Indonesia timur insyaallah Sulsel akan menginisiasi gerakan Koalisi Perubahan ini untuk mendeklarasikan di level provinsi dengan tiga partai koalisi," ucapnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Jubir PKS Muhammad Kholid mengklaim bahwa Anies Baswedan tak hanya jago bicara. Akan tetapi menurutnya, bakal capres yang akan diusung PKS itu juga dapat memenuhi janji-janjinya.

Awalnya, Kholid menyebut bahwa Anies adalah pemimpin yang bisa memperkuat persatuan di masyarakatnya. Selain itu, Anies disebut memiliki rekam jejak sebagai pemimpin yang teknokratik.

"Pak Anies ini perpaduan pemimpin yang bisa membangun soliditas di masyarakatnya, di warganya dan dia juga punya rekam jejak apa yang disebut dengan teknokratik leadership. Kepemimpinan teknokratis," ujar Kholid dalam acara diskusi bertajuk 'Mampukah Anies Memimpin Indonesia Pasca Presiden Sebelumnya?' di Gedung Joang '45 Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (10/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kholid menjelaskan, bahwa Anies bukan hanya bisa berkata-kata. Tetapi, Anies juga bisa memenuhi janjinya kala menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Beliau bisa bukan hanya bisa berkata-kata tapi beliau bisa deliver memenuhi janji-janji yang diembankan kepada rakyat di DKI Jakarta," kata dia.

Kholid menyebut hal tersebut sebagai perpaduan yang menarik. Sebab, Anies memiliki keduanya yaitu sebagai pemimpin yang teknokratik sekaligus mahir dalam berkata-kata.

"Ini perpaduan yang unik, biasanya seorang orator, seorang konseptor, seorang intelektual, dia lemah dalam sisi eksekusi. Atau sebaliknya, seorang pemimpin yang administrator, teknokratik, dia enggak bisa berkata-berkata. Dia kurang bisa menginspirasi. Dia tidak bisa menyatukan bangsanya," kata dia.

"Tapi kita saat ini dihadirkan sosok seorang pemimpin yang memiliki keduanya. Seorang inspirator, seorang motivator, dan juga seorang eksekutor yang handal," tambahnya.


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) yang diusung pada Pemilu 2024 mendatang. Deklarasi Akbar itu diagendakan pada April 2023 nanti.

"Deklarasi di Sulsel sendiri yang kita sebut dengan Deklarasi Akbar ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan Pak Anies Baswedan," ujar Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid kepada detikSulsel, Jumat (10/3/2023).

Amri mengatakan saat ini PKS Sulsel masih menyesuaikan agenda Anies Baswedan untuk memastikan kapan Deklarasi Akbar digelar. Dia menyebut deklarasi itu akan digelar awal April nanti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita masih menunggu scheduled beliau. Tapi diperkirakan kemungkinan di awal April Deklarasi Akbar dengan Pak Anies dan sekaligus kita akan launching beberapa relawan," bebernya.

Selain mendeklarasikan Anies, PKS Sulsel juga akan mendeklarasikan sejumlah relawan. Sehingga setelah deklarasi dilakukan seluruh tim sudah bisa bergerak lebih masif.

"(Ada) relawan perubahan, relawan orange manis dari perempuan, dan juga relawan milenials dari PKS. Rencananya kita akan lakukan Deklarasi Akbar ini bersamaan dengan kunjungan Pak Anies," imbuhnya.

Sementara, terkait pergerakan Koalisi Perubahan di Sulsel, Amri mengatakan ketiga partai masih belum punya gerakan bersama. Namun untuk level nasional dia menyebut sudah dilakukan konsolidasi.

"Untuk level nasional sudah ada konsolidasi yang dilakukan. Tetapi memang saya melihat pergerakannya sudah mulai turun ke provinsi. Ada beberapa provinsi yang sudah melaksanakan konsolidasi di level provinsi seperti di Lampung, Aceh," ucapnya.

Lebih lanjut, Amri mengatakan, khusus untuk Indonesia timur, Koalisi Perubahan yang berada di Sulsel akan menginisiasi gerakan. Mereka bakal menggelar deklarasi tingkat provinsi bersama ketiga partai Koalisi Perubahan.

"Nah kita di Indonesia timur insyaallah Sulsel akan menginisiasi gerakan Koalisi Perubahan ini untuk mendeklarasikan di level provinsi dengan tiga partai koalisi," pungkasnya.

Anies Seusai Debat Perdana Pilpres: Seru Diskusinya!


Politikus NasDem Bestari Barus membandingkan gaya bahasa Anies Baswedan dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, Anies lebih baik tata bahasanya dibandingkan Luhut.

Awalnya, Bestari mengungkap Anies pernah memberi pesan langsung kepadanya. Kala itu, kata dia, penggunaan bahasa Anies Baswedan sangat baik.

"Ada satu pesan Pak Anies personal kepada saya. sampaikan, beliau ini bahasanya luar biasa," kata Bestari dalam acara diskusi bertajuk 'Mampukah Anies Memimpin Indonesia Pasca Presiden Sebelumnya?' di Gedung Joang '45 Menteng, Jakarta Pusat (Jakpus), Jumat (10/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karena itu, ia menyebut seorang pemimpin harus mampu menata narasinya untuk membawa kesejukan. Bukan seperti Luhut Binsar Pandjaitan.

"Seorang pemimpin harus mampu menata narasinya yang memang membuat dan membawa kesejukan. Bukan kayak Luhut Binsar Pandjaitan," sebutnya.

Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi Foto: Jubir Menko Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi (Herdi Alif Al Hikam/detikFinance)

Bestari melanjutkan antitesa dari Anies adalah Luhut. Sebab, Anies menggunakan nada bicara yang lembut.

"Kalau ditanya siapa antitesa Anies Baswedan, Luhut Binsar Pandjaitan. Beliau dengan nada yang cukup lembut menyampaikan, sampaikan hal yang perlu dan penting diketahui kepada seluruh simpul-simpul pendukung kita. Garis bawahnya adalah yang perlu diketahui," kata dia.

Respons Pihak Luhut

Menanggapi itu, juru bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, merasa bersyukur. Sebab masih ada yang tidak ingin menjadi presiden seperti Luhut dengan gaya bicara apa adanya.

"Ya harusnya kita bersyukur, alhamdulilah masih ada yang tidak mau jadi presiden seperti Pak Menko Luhut, jadi bicara apa adanya saja," kata Jodi ketika dikonfirmasi terpisah.

"Bahkan jika terkadang harus mengungkapkan fakta yang sulit atau tidak populer," tambahnya.

Lihat juga Video 'Surya Paloh Minta Diingatkan Jika Pemilihan Capres Kurang Pas':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diagendakan menonton langsung tim bola voli Jakarta LavAni Allo Bank yang bertanding di Gor Sritex Arena, Solo. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hendak sungkem dengan SBY.

Rencananya, SBY didampingi oleh putra pertamanya yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mendengar kabar akan kehadiran SBY di Kota Solo, Gibran mengaku ingin bertemu.

"Oh iya jadwal LavAni kapan ya, nanti malam?" kata Gibran dilansir detikJateng, Jumat (10/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku ingin sungkem kepada SBY. Namun, ia masih akan memastikan jadwalnya terlebih dahulu.

"Ya nanti saya harus sungkem, sik-sik (sebentar), di Sritex ya? Nanti harus sungkem tapi lihat sik (dulu) ya, ada Proliga dan Deep Purple," ungkapnya.

Meski begitu, Gibran mengaku belum mengetahui jadwal SBY dan AHY di Kota Solo. "Belum tahu, nanti tak tanya," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) percaya diri menatap pertarungan politik 2024 mendatang. Demokrat Parepare bahkan bertekad menggeser Golkar dari kursi Ketua DPRD Parepare.

"Pemilu 2024 mendatang kami siap bertarung untuk memenangkan Pileg dan Pilwalkot," ujar Ketua DPC Demokrat Parepare terpilih, Rahmat Sjamsu Alam kepada detikSulsel, Jumat (10/3/2023).

Rahmat mengatakan saat ini Demokrat Parepare sedang merampungkan kepengurusan DPC periode 2023-2028. Namun pihaknya tetap jalan untuk mempersiapkan diri pada Pileg dan Pilwalkot.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di Pileg kami bidik 5 kursi agar bisa dapat pimpinan Ketua DPRD," tegasnya.

Dia mengaku optimis bisa meraih tambahan 2 kursi dari sebelumnya hanya 3 kursi. Apalagi dengan adanya penambahan Dapil 4 Kecamatan Bacukiki. Rahmat menyebut banyak kader potnsial Demokrat di dapil itu.

"Partai Demokrat Parepare mengakomodir banyak tokoh di Kecamatan Bacukiki sebagai upaya persiapan memenangkan satu kursi di dapil 4 Kecamatan Bacukiki. Sehingga bisa sampai 5 kursi nantinya," tuturnya.

Sementara untuk Pilwalkot, Wakil Ketua DPRD Parepare ini mengaku juga optimis bertarung. Apalagi Taufan Pawe sudah dua periode menjabat sehingga tak ada lagi petahana yang akan maju bertarung.

"Pilwalkot insyaallah kami siapkan kader maju bertarung," bebernya.

Dia menjelaskan, ada beberapa indikator yang membuat Demokrat optimis bertarung di kontestasi politik 2024. Salah satunya Ketua Umum DPP Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berpotensi berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Kalau AHY digandeng Anies maka target kami tadi itu tentu semakin realistis. Pengaruh politik di tingkat atas tentu merembes ke bawah sebab suara Demokrat bisa terdongkrak," jelasnya.

Komeng Ganti Nama Demi Pileg 2024


Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh menanggapi momen kebersamaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dalam agenda panen raya di Kebumen, Jawa Tengah. Paloh menilai, jika hal itu memang sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap keduanya, maka dia menganggap hal itu bagus-bagus saja.

"Bagus sajalah. Dipromosi oleh presiden. Masa nggak bagus," kata Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

Sementara itu, saat ditanya kemungkinan Jokowi juga akan mempromosikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, Paloh menjawab secara diplomatis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah itu, jangan tanya saya. Tanya saja sama Pak Jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, Jokowi meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3). Ini merupakan agenda pertama kunjungan kerja Jokowi ke Jateng.

Dari foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Jokowi dan Prabowo mengenakan kemeja berwarna putih. Sementara itu, Ganjar memakai seragam dinas cokelat.

Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi tengah memegang ponsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponsel.

Momen Jokowi, Prabowo, dan Ganjar foto bersama penuh suasana keakraban. Mereka terlihat tertawa bersama.

Lihat juga Video 'Sinyal Perjodohan oleh Jokowi Buat Prabowo-Ganjar dalam Debut Kebersamaan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai NasDem Surya Paloh memilih berpikir baik soal Partai Demokrat (PD) menganggap duet Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjanjikan dibanding Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa. Paloh menilai anggapan tersebut subjektif.

"Saya bilang ya berpikir baik ya kita tanggapi baik saja. Itu kan subyektivitas, objektivitas yang ada di dalam kawan-kawan," kata Paloh kepada wartawan di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2023).

"Mungkin barangkali satu orang yang bicara, atau itu merupakan keputusan yang kolektif, kan kita nggak tahu," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief sebelumnya menilai pasangan Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat AHY lebih menjanjikan daripada Anies dan Khofifah Indar Parawansa.

"Pilpres kita kan pilpres nasional, bukan pilpres yang basisnya wilayah atau geografi. Jadi bukan pilpres yang dipisah-pisah antara pemilu Jawa Timur dengan pemilu yang ada di seluruh Indonesia, jadi itu kesalahan berpikir," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (9/3).

Andi menyinggung sosok Khofifah yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies sebagian cawapres. Ia menilai elektabilitas Khofifah masih di bawah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Khofifah juga potensial, tetapi bahwa berdasarkan survei dia jadi tidak potensial. Lihat survei cawapes atau capresnya kan sangat jauh di bawah AHY. (Survei) yang berpasangan juga, Anies-AHY dan Anies-Khofifah, lebih besar Anies-AHY kira-kira itu data kuantitatifnya," kata Andi.

Selain itu, ia juga menyebut pasangan Anies-AHY lebih menjanjikan dari tokoh lain. Meski demikian, Andi menekankan Anies Baswedan memiliki kewenangan penuh terkait cawapresnya kelak.

"Nah, itulah perlunya dalam simulasi-simulasi kami menunjukkan bahwa Anies-AHY yang cukup menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah. Tapi sekali lagi, ini kan sudah kuasanya Pak Anies, silakan saja. Pak Anies kan sudah mengeluarkan 5 kriteria dan menurut kami kriterianya sangat masuk akal," jelas Andi.

"Jadi tidak ujug-ujug ya, kita lihat nanti dia memilih Pak AHY, Aher, Andika atau milih Khofifah. Kalau saya ditanya sebagai kader Demokrat, saya pasti memilih Pak AHY sebagai wakil," imbuhnya.

Simak Video 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem dan PKS melempar kritik atas anggapan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih menjanjikan mendampingi Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Demokrat melemparkan balasan tajam untuk NasDem dan PKS.

"Memangnya siapa yang sudah berpengalaman jadi Wapres (wakil presiden) yang diusulkan untuk dampingi Anies?" kata Deputi Analisa Data dan Informasi DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, saat dikonfirmasi, Jumat (10/3/2023).

Syahrial menyebut AHY memiliki sejumlah rekam jejak dalam memperkuat Partai Demokrat. Ia menyinggung posisi Demokrat saat digoyang beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"AHY setidaknya mampu menjaga harkat dan martabat partai ketika Demokrat hendak dirampas oleh KSP Moeldoko. AHY mampu mengorkestrasi partai berhadap-hadapan dengan Istana. Ujian berat yang sangat tidak diharapkan parpol manapun," kata dia.

Menurut Syahrial pendapat yang dilontarkan Andi Arief soal Anies-AHY lebih menjanjikan mempunyai pertimbangan yang kuat. Seluruh kader Demokrat, kata dia, mengharapkan AHY mendampingi Anies untuk Pemilu 2024.

"Menurut saya, Pak Ahmad Ali cukup memahami diskusi yang diharapkan rakyat. Pandangan yang disampaikan oleh Andi Arief mewakili keinginan kader di seluruh tanah air. Dan seluruh kader Partai Demokrat juga mengikhtiarkan agar Ketum AHY dapat dipilih sebagai bakal cawapres Koalisi Perubahan," tutur Syahrial.

Menurut Syahrial, jika ada tokoh lain yang lebih pantas mendampingi Anies maka bisa ditunjukkan kekuatannya. Ia juga berpandangan sama terkait Koalisi Perubahan bertujuan menang di gelaran Pilpres nanti.

"Sangat logis apabila fokus Koalisi Perubahan tidak hanya berlayar untuk mengajukan capres dan cawapres, melainkan juga memenangkan pertandingan hingga babak akhir. Jika memang ada tokoh lain yang bisa memenangkan pertandingan untuk disandingkan dengan Anies, ayo diuji secara komprehensif," jelasnya.

Syahrial lantas bicara terkait pilihan NasDem untuk mencapreskan Anies. Menurutnya selain ingin memenangkan Pilpres, NasDem juga berharap mendapat hasil baik di Pemilu legislatif.

"Sama halnya ketika Pak Surya Paloh sebagai Ketum Nasdem menjaring harapan kadernya hingga kemudian memutuskan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Tujuannya, selain ingin memenangkan Pilpres kan juga supaya NasDem mendapat kemenangan di legislatif," tutur Syahrial.

"Sebagai langkah politik, sah-sah saja. Jadi, tidak ada juga yang salah jika kader Demokrat memperjuangkan Anies dan AHY berpasangan di Pilpres 2024. Dukungannya sangat kuat dan potensi menangnya tertinggi," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat (PD) percaya diri duet Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjanjikan dibanding duet Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa. Partai NasDem dan PKS mengkritik duet Anies dan AHY untuk Pilpres 2024.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai pasangan Anies Baswedan dan Ketum Partai Demokrat AHY lebih menjanjikan daripada Anies dan Khofifah Indar Parawansa.

"Pilpres kita kan pilpres nasional, bukan pilpres yang basisnya wilayah atau geografi. Jadi bukan pilpres yang dipisah-pisah antara pemilu Jawa Timur dengan pemilu yang ada di seluruh Indonesia, jadi itu kesalahan berpikir," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (9/3).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi menyinggung sosok Khofifah yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies sebagian cawapres. Ia menilai elektabilitas Khofifah masih di bawah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Khofifah juga potensial, tetapi bahwa berdasarkan survei dia jadi tidak potensial. Lihat survei cawapes atau capresnya kan sangat jauh di bawah AHY. (Survei) yang berpasangan juga, Anies-AHY dan Anies-Khofifah, lebih besar Anies-AHY kira-kira itu data kuantitatifnya," kata Andi.

Selain itu, ia juga menyebut pasangan Anies-AHY lebih menjanjikan dari tokoh lain. Meski demikian, Andi menekankan Anies Baswedan memiliki kewenangan penuh terkait cawapresnya kelak.

"Nah, itulah perlunya dalam simulasi-simulasi kami menunjukkan bahwa Anies-AHY yang cukup menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah. Tapi sekali lagi, ini kan sudah kuasanya Pak Anies, silakan saja. Pak Anies kan sudah mengeluarkan 5 kriteria dan menurut kami kriterianya sangat masuk akal," jelas Andi.

"Jadi tidak ujug-ujug ya, kita lihat nanti dia memilih Pak AHY, Aher, Andika atau milih Khofifah. Kalau saya ditanya sebagai kader Demokrat, saya pasti memilih Pak AHY sebagai wakil," imbuhnya.

Kritik NasDem

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik Andi Arief yang menilai AHY lebih menjanjikan untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali mempertanyakan Demokrat yang disebutnya terus memaksakan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan.

"Kalau Andi Arief mengharapkan atau menginginkan Anies dengan AHY berpasangan itu manusiawi, karena dia itu kan dari Partai Demokrat, pertanyaan kita, apakah kemudian kita berkoalisi memajukan Anies ini hanya untuk besarkan Partai Demokrat atau menangkan pertarungan?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (9/3).

Ahmad Ali meminta Demokrat berhenti menjustifikasi bahwa AHY yang paling baik sedangkan tokoh lainnya tidak. Dia berharap ada kebesaran hati dari partai-partai Koalisi Perubahan untuk berbicara lebih dulu terkait sosok siapa yang paling tepat dampingi Anies.

"Kalau kita mau menangkan pertarungan untuk Indonesia maka tentunya harus ada kebesaran hati kita untuk bersama-sama diskusikan ini secara detail, dengan mengesampingkan kepentingan kelompok, ya kan? AHY bagus, tapi kan tidak boleh menjustifikasi bahwa yang lain ini busuk," ucapnya.

Simak juga 'Sinyal-sinyal PKS Buka Peluang Duet Anies & Sandi untuk Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih menjanjikan dampingi Anies Baswedan di 2024 daripada Khofifah Indar Parawansa. PKS menilai wajar jika Andi Arief berpendapat demikian.

"Ya pasti lah Bang Andi Arief akan pilih AHY karena dia Demokrat. Saya juga pasti pilih Kang Aher karena PKS," kata Juru Bicara PKS Ahmad Mabruri saat dihubungi, Kamis (9/3/2023).

Mabruri menyebut baiknya persoalan cawapres diserahkan kepada Anies Baswedan. Namun, jika mau berbicara siapa yang paling tepat, Mabruri menilai baiknya membandingkan dari rekam jejak di beberapa Pemilu sebelumnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai pertimbangan ya kita lihat rekam jejak dalam pemilihan-pemilihan sebelumnya. Khofifah, Aher, Ridwan Kamil, dan Sandiaga Uno pernah menang di kontestasi pilkada level provinsi," ucapnya.

Mabruri menegaskan rekam jejak menang tersebut tidak dimiliki oleh AHY. Dia juga menyebut AHY pernah kalah di Pilgub DKI 2017 saat melawan Anies-Sandiaga Uno dan Ahok-Djarot.

"AHY sepengetahuan saya pernah kalah di DKI dan belum ada pengalaman menang. Jadi pengalaman menang juga penting. Ini kaitan dengan kesiapan mental memimpin," ujar dia.

Simak pernyataan Andi Arief di halaman berikutnya.

Saksikan Video 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Demokrat dan NasDem kembali berbeda pendapat terkait sosok yang cocok mendampingi Anies Baswedan di 2024. Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menilai Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih menjanjikan dampingi Anies, sedangkan Waketum NasDem Ahmad Ali menyebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa lebih pas mendampingi. Lantas dari kedua sosok itu, siapa yang lebih cocok dampingi Anies?

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mencoba membeberkan kelebihan dan kelemahan keduanya. Dia awalnya bicara terkait persoalan cawapres yang sepertinya agak rumit di internal Koalisi Perubahan.

"Ini menjadi pertanda Proposal AHY sebagai cawapres Anies ke NasDem belum clear. Kedua partai beda pendapat dan ini bukan perkara mudah. Rada rumit harus segera dicari solusinya agar tak deadlock," kata Adi saat dihubungi, Kamis (9/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menjelaskan, berdasarkan peta survei, AHY memang lebih menjanjikan dampingi Anies Baswedan daripada Khofifah. Menurutnya, AHY lebih jelas arahnya di 2024 daripada Khofifah.

"Melihat peta survei saat ini duet Anies-AHY menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah. Sebabnya tiga hal. Sejak awal AHY sudah terkonfirmasi ingin maju pilpres sementara Khofifah sebaliknya masih terlihat kelas Gubernur yang ingin maju kembali di Jatim. Jadi wajar publik melihat AHY lebih mungkin maju," ucapnya.

Kemudian, dia menyebut AYH sudah lama melakukan sosialisasi politik untuk menderek popularitas dan elektabilitasnya. Sedangkan, kata dia, Khofifah belum melakukan pergerakan.

"AHY juga ketum partai influencernya semua kader Demokrat yang bergerap massif sejak lama. Khofifah sama sekali tak ada influencer," imbuhnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan Live Detik Pagi:

Saksikan Video 'PKS Sebut Sandi Masuk Dalam Kriteria Cawapres Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengkritik keras Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yang menilai Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lebih menjanjikan dampingi Anies Baswedan. Ahmad Ali mempertanyakan Demokrat yang terus memaksakan AHY sebagai pendamping Anies Baswedan.

"Kalau Andi Arief mengharapkan atau menginginkan Anies dengan AHY berpasangan itu manusiawi, karena dia itu kan dari Partai Demokrat, pertanyaan kita, apakah kemudian kita berkoalisi memajukan Anies ini hanya untuk besarkan Partai Demokrat atau menangkan pertarungan?" kata Ahmad Ali saat dihubungi, Kamis (9/3/2023).

Ahmad Ali meminta Demokrat berhenti menjustifikasi bahwa AHY lah yang paling baik sedangkan tokoh lainnya tidak. Dia berharap ada kebesaran hati dari partai-partai Koalisi Perubahan untuk berbicara lebih dulu terkait sosok siapa yang paling tepat dampingi Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kita mau menangkan pertarungan untuk Indonesia maka tentunya harus ada kebesaran hati kita unutk bersama-sama diskusikan ini secara detail, dengan mengesampingkan kepentingan kelompok, ya kan? AHY bagus, tapi kan tidak boleh menjustifikasi bahwa yang lain ini busuk," ucapnya.

Lebih lanjut, Ahmad Ali menekankan bahwa kajian yang dilakukan Demokrat belum tentu sama dengan NasDem. Karena itu lah, dia mengajak semua pihak, termasuk Demokrat untuk berbicara kriteria terlebih dulu.

"Kalau saya ajak koalisi duduk, kita buka peta, survei yang kredibel, kita duduk, katakan, terus kita lihat kelemahan, kekuatan, peluang dan lain-lain. Dari situ baru kita cari siapa yang bisa tutupi kelemahannya Anies. Katakanlah Anies hari ini lemah di Jawa Timur, Jawa Tengah, nah kemudian kita lihat siapa dari figur figur itu? Apakah kemudian AHY bisa menutupi?" jelas Ahmad Ali

"Sekarang AHY katanya surveinya tinggi, ayo kita buka, dia tinggi di mana? Apakah tinggi di wilayah yang sama dengan daerah yang Anies tinggi? Atau Jawa Timur? Kalau Jawa Timur juga nggak meraup suara, kan berarti sama saja antara Anies dan pemilih AHY sama, berarti beririsan dong, itu lah sebabnya kita nggak mau bicara soal orang, kita mau bicara kriteria setelah melakukan bedah potensi, karena cawapres itu orang yang harus bisa membantu pemenangan," lanjutnya.

Koalisi Perubahan bisa bubar, simak di halaman berikutnya.

Saksikan Live Detik Pagi:

Saksikan juga 'Saling Puji AHY-Anies saat Demokrat Deklarasikan Capres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak semringah saat berfoto bersama Menhan Prabowo Subianto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dalam panen raya di Kebumen. Momen itu pun banyak dikaitkan dengan duet Prabowo dan Ganjar di 2024. Namun, bagaimana peluang hingga kekuatannya jika duet tersebut betul terjadi?

Pakar Politik Khoirul Umam menyampaikan duet Prabowo dan Ganjar Pranowo mempunyai peluang kemenangan cukup besar di 2024. Dia menyebut Gerindra dan PDIP merupakan partai politik papan atas dan keduanya punya elektabilitas yang kompetitif.

"Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo membawa peluang kemenangan cukup besar. Sebab, pasangan itu di-back up oleh dua partai politik papan atas dan juga basis elektabilitas kedua figur itu yang cukup kompetitif," kata Umam saat dihubungi, Kamis (9/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Umam menilai peluang itu juga harus mempertimbangkan lawan duet tersebut di Pemilu 2024. Menurutnya, sampai saat ini tidak ada capres yang memiliki elektabilitas dominan untuk pemilihan di 2024.

"Tidak adanya tokoh yang memiliki elektabilitas dominan di Pilpres mendatang, membuat konfigurasi pasangan capres-cawapres menjadi penting untuk ditimbang dan disimulasikan potensi kemenangannya. Artinya, skema Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo juga perlu mempertimbangkan seberapa kompetitif lawan politik yang akan dihadapinya," ucapnya.

Selain itu, Umam juga menyebut duet Prabowo-Ganjar ini akan sulit dikalahkan dengan figur-figur yang ada sekarang ini. Dia mengambil contoh figur capres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies-AHY atau Anies-Khofifah yang paling mungkin melawan duet Prabowo-Ganjar.

"Tidak mudah (mengalahkan duet Prabowo-Ganjar). Jika mencermati sudut lain di Koalisi Perubahan, Anies juga bisa tampil kompetitif jika didukung dengan cawapres yang juga bisa memberikan intensif elektoral memadai, khususnya yang bisa masuk ke segmen pemilih muda dan komunitas ibu-ibu sebagai 'the effective political endorser' di lingkup keluarga terkecil mereka. Opsinya bisa Anies-AHY atau Anies-Khofifah," ujarnya.

Peluang Terwujud

Akan tetapi, seberapa besar peluang duet tersebut betul-betul terlaksana di 2024? Umam melihat ada beberapa hal yang menghalangi terwujudnya duet tersebut. Salah satunya, kata dia, yakni posisi PDIP sebagai partai penguasa saat ini.

"Jika Golden Ticket PDIP diserahkan kepada Ganjar dan posisinya hanya menjadi nomor 2 atau Cawapres, maka sebenarnya itu menjadi 'pukulan telak' bagi PDIP. Sebab, PDIP punya elektabilitas tertinggi, yang seharusnya memiliki hak veto untuk menentukan siapa capres yang akan diusung koalisinya," tutur dia.

Selain itu, Umam menyebut Puan Maharani juga menjadi penghalang terlaksananya duet tersebut. Dia mempertanyakan bagaimana nasib Puan Maharani jika Ganjar Pranowo lah yang maju dari PDIP.

"Tantangannya, benarkah PDIP akan memberikan Golden Ticketnya kepada Ganjar Pranowo untuk bersanding dengan Prabowo? Lalu akan dikemanakan nasib Puan Maharani yang notabene merupakan pemegang kartu permainan dari PDIP? Jika memang di internal PDIP sudah selesai diskusi dan perdebatannya, tentu hal itu bagus untuk memberikan kepastian pada basis pendukung mereka," jelas dia.

Terlepas dari itu, Umam menyebut peluang berkoalisinya PDIP dan Gerindra tetap terbuka lebar. Yang jadi persoalan, sebut dia, hanya siapa yang akan maju dari koalisi tersebut.

"Bergabungnya PDIP dan Gerindra sangat terbuka lebar. Tinggal dinegosiasikan skema dan formasi Capres-Cawapres yang hendak diusungnya, bisa Prabowo-Ganjar, Ganjar-Prabowo, atau Prabowo-Puan. Semua tergantung proses negosiasi kedua partai papan atas tersebut," sebutnya.

Simak Video 'Sinyal Perjodohan oleh Jokowi Buat Prabowo-Ganjar dalam Debut Kebersamaan':

[Gambas:Video 20detik]


Duet Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencuat setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunggah foto bersama keduanya saat panen raya di Kebumen. Merespons itu, PKB justru melihat tak ada yang istimewa dengan foto tersebut.

"Tidak ada yang istimewa karena posisi Pak Ganjar di sana kan bersifat normatif dan kepatutan sebagai gubernur, jadi hal yang biasa kok," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan saat dihubungi, Kamis (9/3/2023).

Selain itu, pria yang akrab disapa Danjo ini menyebut PKB tetap pada pilihan awal yakni mendorong Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon di 2024. Dia menegaskan itu amanat Muktamar PKB hingga ijtima ulama

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejauh ini sikap PKB tegas tidak ada calon lain dari PKB selain Cak Imin, dan itu amanat muktamar maupun ijtima ulama yang akan menjadi pegangan segenap Kader PKB," ucapnya.

Dia tidak mau berandai-andai siapa yang nantinya akan mendampingi Prabowo. Namun, dia kembali menekankan PKB tegak lurus untuk mengusung Cak Imin. "Iya PKB akan tegak lurus dengan keputusan muktamar," imbuhnya.

Sebelumnya, Prabowo dan Ganjar akrab saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat panen raya di Kebumen. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut momen akrab Prabowo dan Ganjar tak bisa dilepaskan dari Pilpres 2024.

"Pak Prabowo punya pengalaman sebagai capres. Jadi, konstruksi yang ideal bisa saja Prabowo berdampingan dengan Ganjar. Artinya, Prabowo capres dan Ganjar sebagai cawapresnya," kata Ujang saat dikonfirmasi, Kamis (9/3).

Ujang menyebut Prabowo sudah dua kali berpengalaman maju untuk capres, sementara Ganjar belum pernah sama sekali. Ujang menilai Ganjar pas menjadi pendamping atau cawapres bersama Prabowo.

"Ya, bagus positif dan menjadi sesuatu yang rasional saja. Karena kan survei juga mengatakan Prabowo-Ganjar dan Anies selalu masuk tiga besar," ujarnya.

Dalam beberapa hasil survei terkini, Ujang menyebut Prabowo-Ganjar paling kuat dan cocok untuk bisa bersaing dengan sejumlah nama capres dan cawapres lainnya. "Ini jadi kelebihan jika dipasangkan Prabowo capres dan Ganjar cawapresnya," kata dia.

Simak juga 'PKB Tak Khawatir Prabowo Temui Khofifah, Tegaskan Cak Imin Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kriteria calon wakil presiden (cawapres) yang pantas mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Seperti apa kriterianya?

Awalnya AHY mengatakan saat ini terus menjalin komunikasi dengan partai koalisi yakni PKS dan NasDem.

"Saya tentu terus berikhtiar untuk pertama menuju Pemilu 2024 ini kita harus membangun koalisi perubahan karena semangat dan narasi kami adalah perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik," kata AHY usai berziarah di makam Sarwo Edhie Wibowo di Kelurahan Pangen Juru Tengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Kamis (9/3/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi pertama kita harus meyakinkan perahu koalisi ini bisa terbentuk dan berlayar, itulah mengapa komunikasi semakin intensif semakin progresif dilakukan oleh ketiga partai politik, Demokrat, PKS, dan NasDem. Dan tentu komunikasi yang saya bangun termasuk dengan Pak Surya Paloh dengan Pak Ahmad Syaikhu dari PKS," sambungnya.

Berbagai elemen terus dimatangkan dalam membangun koalisi agar solid. Meski banyak dinamika dan permasalahan, ia menyebut semuanya bisa dilewati tanpa kendala.

"Kita ingin sama-sama membangun visi untuk Indonesia ke depan dan sambil terus mematangkan berbagai elemen yang diperlukan dalam membangun koalisi yang solid. Karena bagi kami lebih baik yakin dan solid baru setelah itu kita benar-benar bisa berlayar dan tidak lagi melihat ke belakang. Kita tahu bahwa membangun koalisi dalam kontestasi Pilpres ini selalu penuh dengan dinamika dan tidak selalu sederhana, ada saja komplikasi di sana sini tetapi alhamdulillah dari semua itu kita bisa meraih progres tahap demi tahap dan itu lah yang memang terus kita lakukan dari hari ke hari," jelasnya.

Semakin hari, AHY menyebut jika koalisi ketiga parpol tersebut semakin kuat. Harapannya, sosok cawapres yang akan mendampingi Anies Baswedan benar-benar bisa merepresentasikan gerakan perubahan dan memiliki kans kemenangan yang paling besar serta chemistry yang kuat dengan capres yang diusung.

Diketahui, Anies Baswedan telah ditetapkan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 nanti oleh Koalisi Perubahan. AHY memaparkan beberapa kriteria cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Jadi ada beberapa kriteria yang saya juga sepakat sering kali disampaikan oleh Mas Anies Baswedan bahwa ke depan itu harus ada semangat dwi tunggal yang baik juga, ya karena pada akhirnya jika pasangannya juga kompak solid maka benar-benar bisa melakukan berbagai hal yang efektif untuk bisa memenangkan Pilpres tersebut, kalau tidak tentu tidak akan maksimal hasilnya," paparnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Aksi selfie Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menuai sorotan dari berbagai kalangan. Banyak yang menilai foto tersebut sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap dua tokoh itu untuk maju sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.

Foto selfie itu diambil saat Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kebumen, Jateng, hari ini.

Pengamat politik SMRC Saidiman Ahmad menuturkan ada peluang besar Jokowi memberi dukungan untuk kedua tokoh tersebut. Menurutnya, Ganjar dan Prabowo berada di lingkungan politik yang sama dengan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ganjar adalah gubernur dari PDIP, Jokowi dari PDIP. Keduanya dari lingkungan yang sama. Kemudian Pak Prabowo adalah Menhan, menteri di bawah Jokowi. Jadi dari sisi itu, kita katakan, apakah ada dukungan khusus untuk salah satu dari keduanya, menurut saya ya mereka yang paling potensial (menang)," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3/2023).

Saidiman memperkirakan ada peluang Ganjar dan Prabowo dipasangkan sebagai capres dan cawapres. Pasalnya, kedua tokoh itu populer dan sama-sama mendapat dukungan dari publik.

Kendati demikian, Saidiman mengembalikan asumsi itu pada keputusan yang berkembang di dunia politik Tanah Air saat ini. Ia menambahkan PDIP sebagai partai pemenang pemilu tentu akan mencalonkan tokohnya sebagai capres pada pemilu mendatang.

Di sisi lain, Saidiman menyebut ada peluang Ganjar dan Prabowo dipasangkan untuk menghadapi Anies Baswedan.

"Iya peluangnya terbuka (duet Ganjar-Prabowo), kalau misalnya lawannya Anies Baswedan, menjadi jelas itu. Koalisi pemerintahan melawan oposisi tetapi kita belum tahu nanti," imbuhnya.

Sebagai informasi, momen foto bersama Jokowi, Prabowo, dan Ganjar terjadi saat mereka meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi tengah memegang ponsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponsel.

LSI Denny JA: Yang Puas Akan Jokowi Mulai Pindah dari Ganjar ke Prabowo


Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akrab saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat panen raya di Kebumen. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menyebut momen akrab Prabowo dan Ganjar tak bisa dilepaskan dari Pilpres 2024.

"Pak Prabowo punya pengalaman sebagai capres. Jadi, konstruksi yang ideal bisa saja Prabowo berdampingan dengan Ganjar. Artinya, Prabowo capres dan Ganjar sebagai cawapresnya," kata Ujang saat dikonfirmasi, Kamis (9/3/2023).

Ujang menyebut Prabowo sudah dua kali berpengalaman maju untuk capres, sementara Ganjar belum pernah sama sekali. Ujang menilai Ganjar pas menjadi pendamping atau cawapres bersama Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya, bagus positif dan menjadi sesuatu yang rasional saja. Karena kan survei juga mengatakan Prabowo-Ganjar dan Anies selalu masuk tiga besar," ujarnya.

Dalam beberapa hasil survei terkini, Ujang menyebut Prabowo-Ganjar paling kuat dan cocok untuk bisa bersaing dengan sejumlah nama capres dan cawapres lainnya. "Ini jadi kelebihan jika dipasangkan Prabowo capres dan Ganjar cawapresnya," kata dia.

Momen foto bersama Jokowi, Prabowo, dan Ganjar terjadi saat mereka meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Ini merupakan agenda pertama kunjungan kerja Jokowi ke Jateng.

Berdasarkan foto yang dibagikan Sekretariat Presiden, Jokowi dan Prabowo terlihat memakai kemeja berwarna putih. Sementara itu, Ganjar memakai seragam dinas cokelat.

Mereka berfoto bersama para petani di sawah. Ada foto yang menampilkan Jokowi tengah memegang ponsel dan foto lainnya menunjukkan Ganjar yang memegang ponsel.

Momen Jokowi, Prabowo, dan Ganjar foto bersama penuh suasana keakraban. Mereka terlihat tertawa bersama.

Ujang mengaku melihat kedekatan antara Jokowi dengan Prabowo dan Ganjar. Ujang juga mengungkit sinyal-sinyal dukungan Jokowi kepada Prabowo maupun Ganjar dalam beberapa kesempatan, termasuk soal 'jatah Prabowo'.

"Dalam konteks restu Jokowi, kita tahu Pak Prabowo dekat dengan Jokowi, saat ini sebagai Menhan, artinya menjadi pembantunya Pak Jokowi di pemerintahan. Lalu, sama Pak Ganjar juga dekat," kata dia.


Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menparekraf Sandiaga Uno dan Menteri BUMN Erick Thohir tebar pesona. Sejumlah partai memang sedang melirik Sandiaga dan Erick Thohir menjelang Pilpres 2024.

"Pak Erick dan Pak Sandi diminta Pak Jokowi tebar pesona," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif yang diadakan detikcom x Total Politik dengan tema 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi,' Rabu (8/3/2023) kemarin.Rommy mengatakan cerita itu disampaikan oleh Erick Thohir dan Sandiaga saat bertemu dengan Plt Ketum PPP Mardino. Dia menyebut dirinya ikut mendengar langsung cerita itu dari Erick dan Sandiaga.

"Pada satu kesempatan ada Pak Erick ketemu dengan saya, Pak Sandi di tempat lain ketemu, memenang mereka menyampaikan kepada Pak Ketum," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka sampaikan, 'Kami diminta untuk populerkan diri. Bisa cek lah ke Istana, Mas Rommy juga bisa bicara, tanya,'" ujarnya.

Lantas, partai mana saja yang melirik Erick Thohir dan Sandiaga Uno jelang Pilpres 2024?

Sandiaga Uno

Partai yang melirik Sandiaga Uno menjelang Pilpres 2024 adalah PKS. PKS ingin menduetkan Anies Baswedan dan Sandiaga. Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengakui pihaknya ingin kembali menduetkan Anie dan Sandiaga.

"Semuanya akan ditampung terlebih dahulu. Ya kalau nanti tadi juga ada yang mengusulkan Bang Sandiaga Uno ya kita akan tampung ya, dan kemudian secara fair nanti kita akan lakukan survei. Nah dari situlah kita akan tetapkan mana yang kira-kira akan bisa menjadi pendamping Pak Anies," kata Syaikhu kepada wartawan usai membuka posko pemenangan Anies Baswedan di Cangkringan, Sleman, dilansir detikJateng, Minggu (5/3).

Syaikhu mengatakan pihaknya akan mendiskusikan dengan partai pengusung Anies lainnya dalam menentukan cawapres pendamping. Dia menyebut tentunya sang pendamping harus memiliki karakter nasionalis religius.

"Nanti kita diskusikan, kita musyawarahkan bahkan mungkin kita akan lakukan survei kira-kira mana kandidat yang paling mungkin untuk bisa mendampingi Pak Anies," katanya.

"Kita juga meminta bahwa tadi probibilitily to win-nya besar. Jadi ketika dipasangkan bukan justru menegasikan pasangan tapi justru itu saling mensuport sehingga capaian presiden dan wapres itu bisa semakin meningkatkan elektabilitas pasangan," urainya.

PPP juga sempat dekat dengan Sandiaga Uno, Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menyimpan asa Sandiaga Uno bergabung ke partainya. Mardiono bicara kode restu saat Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno datang bersama ke acara hari lahir PPP.

"Kalau di semua kegiatan PPP mengundang Pak Sandi, itu kan nggak ada yang dilarang Pak Prabowo. Kemarin juga Prabowo hadir (di harlah), Pak Sandi juga hadir, kemarin di Malino juga hadir, kita ngundang Pak Sandi kan nggak dilarang," kata Mardiono, saat dihubungi, Sabtu (18/2).

"Nah kemudian, pindah partai, itu kan yang dimaknai secara nganu belum, secara langsung diberikan izin itu belum," lanjutnya.

Saat ditanya terkait sinyal restu Prabowo kepada Sandiaga untuk bergabung ke PPP, Mardiono lalu tertawa. Prabowo dan Sandi, lanjut Mardiono, tak mungkin hadir bersamaan di perayaan hari lahir PPP ke-50 jika ada masalah di antara keduanya.

"Ya kalau nggak ada kode, ya kemarin dua-duanya nggak hadirlah di acara (harlah) PPP itu," kata Mardiono.

Simak Video 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Demokrat bicara terkait sosok yang menjanjikan untuk mendampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024. Menurut Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief pasangan Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY lebih menjanjikan daripada Anies Baswedan dan Khofifah Indar Parawansa.

"Pilpres kita kan pilpres nasional, bukan pilpres yang basisnya wilayah atau geografi. Jadi bukan pilpres yang dipisah-pisah antara pemilu Jawa Timur dengan pemilu yang ada di seluruh Indonesia, jadi itu kesalahan berpikir," kata Andi Arief kepada wartawan, Kamis (9/3/2023).

Andi menyebut sosok pemimpin di daerah bukan berarti didukung penuh oleh masyarakatnya. Menurutnya gubernur tak langsung merepresentasikan dukungan di wilayah tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi misal kayak Pak Ganjar, Pak Ganjar paling cuma didukung 20, 30 persen di Jawa Tengah, kemudian Pak Ridwan Kamil di Jawa Barat hanya didukung oleh paling 10 persen di daerah. Jadi, bukan berarti representasi seorang gubernur itu pasti akan mewakili wilayah itu, itu kesalahan berpikir yang kedua," tuturnya.

Andi menyinggung sosok Khofifah yang digadang-gadang bakal mendampingi Anies sebagian cawapres. Ia menilai elektabilitas Khofifah masih di bawah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Khofifah juga potensial, tetapi bahwa berdasarkan survei dia jadi tidak potensial. Lihat survei cawapes atau capresnya kan sangat jauh di bawah AHY. (Survei) yang berpasangan juga, Anies-AHY dan Anies-Khofifah, lebih besar Anies-AHY kira-kira itu data kuantitatifnya," kata Andi.

Andi menyebut AHY juga seorang Nahdatul Ulama (NU) jika dibandingkan dengan Khofifah. AHY, lanjut Andi, juga berpeluang besar untuk dipilih kaum perempuan.

"Kalau seorang NU, AHY juga NU, Khofifah juga NU. Pemilih perempuan, AHY juga banyak, Demokrat dan AHY banyak dipilih oleh kaum perempuan. Dan orang jangan lupa, masih ada SBY, masih ada jejak SBY di Jawa timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, bahkan Indonesia timur dan Sumatera," sambungnya.

Ia menyebut pasangan Anies-AHY lebih menjanjikan dari tokoh lain. Meski demikian, Andi menekankan Anies Baswedan memiliki kewenangan penuh terkait cawapresnya kelak.

"Nah, itulah perlunya dalam simulasi-simulasi kami menunjukkan bahwa Anies-AHY yang cukup menjanjikan ketimbang Anies-Khofifah. Tapi sekali lagi, ini kan sudah kuasanya Pak Anies, silakan saja. Pak Anies kan sudah mengeluarkan 5 kriteria dan menurut kami kriterianya sangat masuk akal," jelas Andi.

"Jadi tidak ujug-ujug ya, kita lihat nanti dia memilih Pak AHY, Aher, Andika atau milih Khofifah. Kalau saya ditanya sebagai kader Demokrat, saya pasti memilih Pak AHY sebagai wakil," imbuhnya.


Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) blak-blakan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno untuk tebar pesona. Dia mengaku mendapat cerita itu dari Erick dan Sandiaga.

"Pak Erick dan Pak Sandi diminta Pak Jokowi tebar pesona. Pada satu kesempatan ada Pak Erick ketemu dengan saya, Pak Sandi di tempat lain ketemu, memang mereka menyampaikan kepada Pak Ketum. Mereka sampaikan, 'Kami diminta untuk populerkan diri. Bisa cek lah ke Istana, Mas Rommy juga bisa bicara, tanya," kata Rommy, dalam acara Adu Perspektif, detikcom x Total Politik, dengan tema 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi,' Rabu (8/3/2023).

Rommy lantas mengaku mengonfirmasi ulang cerita Erick dan Sandiaga itu ke pihak Istana. Setelah dipastikan, PPP memberi ruang ke Erick dan Sandiaga untuk tebar pesona jelang Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan informasi itu kita crosscheck ke titik pengecekan dan betul. Keduanya kita beri ruang untuk sosialisasi di PPP. Keputusan (dipilih jadi capres-cawapres) ada di ujung," ujar Rommy.

Rommy Bicara 2 Skenario Jokowi di 2024

Rommy juga bicara soal skenario Jokowi di Pemilu 2024 mendatang. Jokowi, lanjut Rommy, memiliki dua skenario.

"Pak Jokowi berkeinginan, besok itu, desainnya dua. (Pertama) di pasangan manapun, lead-nya partai koalisi," kata Rommy.

Dia mengatakan skenario pertama sudah terwujud. Dari tiga calon koalisi yang ada, Rommy mengatakan semuanya dipimpin oleh partai koalisi pemerintahan Jokowi.

"Hari ini hampir terbentuk, terjadi. Di KIB koalisi, PKB-Gerindra koalisi. NasDem lead juga, Anies kan lead-nya NasDem. Itu sudah tercapai," katanya.

Skenario kedua, lanjut Rommy yakni calon presiden dan calon wakil presiden merupakan 'orang' Jokowi. Dia menyebut-nyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno.

"Kedua, calon-calon, all president's men. Seperti judul film. Baik capres, dan cawapres. Makanya ada nama Pak Erick, Pak Sandi," ujarnya.

Menurut Rommy, yang dilakukan Jokowi hal wajar. Rommy mengatakan Jokowi ingin pembangunan di eranya berlanjut.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi wajar saja. Beliau ingin narasi pembangunan yang saat ini bagus berlanjut," katanya.


Nama Menprekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa disebut masuk radar calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di 2024. Partai pro Anies memberikan respons dan sikap yang berbeda terkait hal itu.

Untuk diketahui partai pro Anies yakni NasDem, PKS, dan Demokrat. Sejauh ini, nama yang mencuat jadi cawapres Anies hanya tokoh internal partai di 'Koalisi Perubahan' yakni Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kader PKS Ahmad Heryawan (Aher).

Belakangan ini muncul nama Khofifah dan dan Sandiaga. Khofifah muncul dari usulan NasDem. Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menilai bahwa muncul pertimbangan pendamping Anies dari kalangan NU. Dia menyebut salah satunya Khofifah Indar Parawansa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).

Sedangkan nama Sandiaga berawal dari survei Voxpol Center Research and Consulting. Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol, Pangi Syarwi Chaniago, mengulas hasil survei yang terakhir dirilis Voxpol dengan Anies Baswedan mendapat elektabilitas tertinggi di segmen capres dan Sandiaga tertinggi di sektor cawapres.

Pangi kemudian mengulas kepemimpinan Anies dan Sandi di Jakarta. Anies dan Sandi tidak berpasangan sampai 5 tahun karena nama terakhir memutuskan maju Pilpres 2019.

"Temuan terbaru survei Voxpol Center Research and Consulting yang dilakukan pada November 2022 menunjukkan potensi yang sangat besar bagi pasangan Anies-Sandi untuk dipasangkan sebagai calon presiden dan wakil presiden," kata Pangi dalam keterangannya, Rabu (22/2/2023).

Balik ke Sandiaga dan Khofifah, di antara ketiga partai pro Anies ada yang membuka pintu untuk kedua tokoh tersebut. Ada juga yang tegas ingin cawapres Anies representasikan perubahan.

Simak sikap mereka soal kemunculan nama Sandiaga dan Khofifah, di halaman berikut.

Saksikan juga 'Golkar Jatim Dorong Khofifah Bisa Jadi Cawapres Airlangga':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Nama Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk radar calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Partai NasDem menegaskan urusan cawapres diserahkan sepenuhnya ke Anies.

"Saya berulang-ulang bilang bahwa NasDem tidak tertarik tentang nama orang untuk mendampingi Pak Anies, karena Ketua Umum kami sudah memberikan mandat itu pada Pak Anies untuk mencari Wakil yang pas menurut dia, sehingga kemudian saya selalu menyatakan bahwa kita lebih enak berbicara tentang kriteria, jadi yang pas figur seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Anies," ujar Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawam, Rabu (8/3/2023).

Ali kemudian bicara soal hasil survei yang menilai Anies lemah di wilayah Jawa Timur. Sehingga, menurut Ali, Anies memerlukan figur yang dapat mendulang suara di Jawa Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kita tidak bisa munafik memajukan Anies sebagai calon presiden tentunya harapan kita ingin menjadi pemenang. Kita juga menyadari Anies harus mencari wakil yang bisa mengisi membantu pemenangan itu. Maka kita mencari figur yang pas berdasarkan kriteria yang dibutuhkan," kata Ali.

"Umpamanya begini, dari beberapa survei yang sudah rilis itu menempatkan Pak Anies wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah itu wilayah yang Anies masih lemah. Kemudian idealnya kita mencari figur yang bisa mendulang suara di wilayah Jawa Timur itu," sambungnya.

Sosok pendamping Anies juga dinilai harus bisa menjaga stabilitas koalisi. Dia mengatakan kriteria itu penting untuk kemenangan dan keberlangsungan pemerintahan jika Anies menang.

"Orang itu bisa membantu pemenangan, bisa menjaga stabilitas koalisi jelas, berarti dia tidak bepihak pada satu partai. Kemudian orang yang bisa membantu pemerintahan, menjalani pemerintahan. Kalau itu dijabarkan lagi lebih detailnya baru kita cari orang yang pas. Kalau bicara orang hari ini kita terlalu subjektif," ujar Ali.

Ali kemudian menyebut kurang tepat jika nama Menparekraf Sandiaga Uno masuk bursa cawapres Anies. Dia mengatakan Sandiaga merupakan kader partai di luar NasDem, Demokrat dan PKS yang telah sepakat mendukung Anies.

"Kalau menyebutkan nama Sandiaga Uno, Sandi itukan kader partai lain, secara etika tidaklah pas untuk kemudian Sandi ada di Partai Gerindra kemudian kita sebut kan tidakpas,"tuturnya.

Sebelumnya, politikus PKS Andy Azizi menyebut partainya membuka peluang Anies Baswedan berdampingan dengan Sandiaga Uno di 2024. Andy mengatakan urusan cawapres Anies masih jadi bahasan di internal koalisi.

"Jadi memang Mas Anies mempertemukan tiga partai ini, sehingga tidak terlalu sulit untuk kami sampai pada suatu kesepakatan bahwa yang akan kita usung ini adalah Mas Anies Baswedan begitu, wapres masih kita bicarakan, tapi prinsipnya seperti yang disampaikan Mas Anies berkali-kali bahwa itu tiga partai ini sepakat untuk menyerahkan ke Mas Anies," kata Andy dalam diskusi Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom, Rabu (1/3).

Andy menyampaikan 'Koalisi Perubahan' tentunya mempertimbangkan sosok yang bisa membawa Anies Baswedan pada kemenangan. Selain itu, pihaknya juga menunggu pergerakan koalisi lain.

Andy lalu merespons terkait Demokrat yang bersikukuh untuk mengajukan Ketumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Di internal PKS saat ini, katanya, muncul usulan agar Anies Baswedan diduetkan dengan Sandiaga Uno seperti Pilkada DKI 2017.

"Bahkan kami itu membuka peluang kepada Sandiaga Uno, jadi kalau Pak Zul (Gubernur NTB kader PKS setuju AHY), kami sama-sama satu geng, jadi PKS ini dinamika-dinamika itu terjadi," ujarnya.

Sementara itu, usulan Khofifah menjadi kandidat cawapres Anies datang dari Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi. Dia menyebut semua usulan cawapres untuk Anies akan ditampung untuk kemu...

Simak Video 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Menkopolhukam Mahfud Md menyampaikan keheranannya soal adanya putusan penundaan pemilu yang dibuat oleh PN Jakarta Pusat. Mahfud Md menyebut putusan itu berbahaya bagi bangsa dan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy atau Rommy bicara soal skenario Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu 2024. Jokowi, katanya, memiliki dua skenario.

"Pak Jokowi berkeinginan, besok itu, desainnya dua. (Pertama) di pasangan manapun, lead-nya partai koalisi," kata Rommy dalam acara Adu Perspektif, detikcom x Total Politik, dengan tema 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi,' Rabu (8/3/2023).

Dia mengatakan skenario pertama itu sudah terwujud. Dari tiga calon koalisi yang ada, katanya, semuanya dipimpin oleh partai koalisi pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini hampir terbentuk, terjadi. Di KIB koalisi, PKB-Gerindra koalisi. NasDem lead juga, Anies kan lead-nya NasDem. Itu sudah tercapai," katanya.

Skenario kedua, katanya, adalah calon presiden dan calon wakil presiden merupakan 'orang' Jokowi. Dia menyebut-nyebut nama Menteri BUMN Erick Thohir dan Menparekraf Sandiaga Uno.

"Kedua, calon-calon, all president's men. Seperti judul film. Baik capres, dan cawapres," katanya.

"Makanya ada nama Pak Erick, Pak Sandi," ujarnya.

Menurut Rommy, yang dilakukan oleh Jokowi adalah hal wajar. Jokowi ingin agar pembangunan di eranya berlanjut.

"Apa yang dilakukan Pak Jokowi wajar saja. Beliau ingin narasi pembangunan yang saat ini bagus berlanjut,"katanya.


Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Rommy, menilai sikap Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) yang memberi sinyal mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden sudah offside. Rommy menyinggung sopan santun berpolitik.

Hal itu disampaikan Rommy dalam acara 'Adu Perspektif: Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi' yang ditayangkan detikcom, Rabu (8/3/2023). Awalnya, Rommy bicara mengenai tiga nama capres teratas versi beberapa lembaga survei yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Menurut Rommy, tiga nama ini sudah memiliki partai. Dia mengatakan partai lain belum bisa mendeklarasikan di antara tiga nama ini sebagai capres jika 'partai pemilik' belum menggelar deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus berbicara kepada 'pemilik' tiga calon presiden ini, dan tidak bisa kita kemudian tiba-tiba mengatakan mendeklarasikan Ganjar Pranowo, atau mendeklarasikan Prabowo, emang lu siapa? Orang kita saja belum deklarasikan, kira-kira begitu, jadi fatsun politiknya tidak memungkinkan kalau kita tetap nekat ya itu namanya tidak tahu diri kader partai lain disebut," ujar Rommy dalam diskusi.

Dia mengatakan dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), masih memiliki pandangan berbeda terkait capres. Rommy pun menyinggung perbedaan pandangan antara Golkar dan PAN.

"Karena itu saya mengatakan hari ini di posisi Pak Airlangga tetap didorong sampai dengan kemarin statement petinggi Golkar menjadi capres, sementara Pak Zul (Zulkifli Hasan) mengatakan Pak Ganjar... Ganjar-Erik, itu saja sudah dikatakan potensi pecah, berdua aja. Nggak usah PPP, belum PPP, kita ini belum kasih nama, itu saja belum ketemu," ucapnya.

Rommy menilai tindakan Zulkifli Hasan memberi sinyal dukunga ke Ganjar merupakan tindakan offside. Sebab, Ganjar merupakan kader PDIP.

"Ya kalau orang bilang (Zulkifli Hasan) dalam sepak bola offside ya, offside, karena itukan barang orang, masa lu dagangin barang orang gitu loh," katanya.

Menurut Rommy, sikap Golkar masih wajar karena ingin Airlangga Hartarto menjadi capres. Namun, jika Golkar mencalonkan Airlangga, maka PPP masih akan berpikir ulang.

"Buat saya apa yang disampaikan Golkar wajar, hanya kita berhitung kalau capres dicalonkan Airlangga, ya kita hatus berhitung, karena partai politik itu berrtaruh untuk mencari kemenangan. Kita kan pasti akan mengikuti dan berusaha mengusung pemenang, nggak ada parpol mengatakan 'Saya berdiri untuk menjadi oposisi', oposisi itu akibat karena kamu kalah kamu jadi oposisi. Tujuan kamu berdiri tuh 'saya didirikan untuk rebut kekuasaan karena saya tahu cara kesejahteraan rakyat yang paling baik'," tutur Rommy.

Lihat juga Video: Kala Jokowi Sapa Capres-Cawapres, Takut Sebut Satu Nama Jadi Ramai

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy atau Rommy mengungkit potensi perpecahan di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Dia mengatakan perbedaan nama calon presiden menjadi sinyal koalisi Golkar, PPP, dan PAN rawan pecah.

"Hari ini di posisi Pak Airlangga (Ketum Golkar) tetap didorong sampai kemarin statement petinggi Golkar menjadi calon presiden, Pak Zul (Ketum PAN) mengatakan Pak Ganjar (calon presiden)," kata Rommy, dalam acara Adu Perspektif, detikcom x Total Politik, dengan tema 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi,' Rabu (8/3/2023).

Perbedaan nama dari dua partai anggota KIB itu menjadikan dasar Rommy bicara soal potensi perpecahan. Dia mengatakan PPP belum memberi nama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu saja bisa dikatakan potensinya pecah, dua itu aja nggak usah PPP. PPP belum kasih nama, itu saja nggak ketemu," katanya.

Capres Potensial dari Partai Lain

Rommy kemudian bicara soal capres potensial yang memiliki elektabilitas tinggi di survei. Mereka adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Rommy, tiga orang itu merupakan kader partai di luar KIB. Ganjar adalah kader PDIP, Prabowo adalah Ketum Gerindra, dan Anies adalah nonpartai yang didukung sebagai capres koalisi NasDem, PKS, Demokrat.

"Pemilik ketiga calon ini, tak bisa kita deklarasikan. Ganjar Pranowo, deklarasi Prabowo, emang lu siapa?" kata Rommy.

"Orang kita belum deklarasikan. Kalau kita nekat (capreskan tiga nama itu), tidak tahu diri, kader partai lain,"katanya.


Ketua Umum (Ketum) Partai Prima, Agus Jabo Priyono merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menuding ada permainan di balik putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan Pemilu 2024. Berikut penyataan Agus.

"Saya perlu menegaskan kembali bahwa posisi politik Partai Rakyat Adil Makmur bahwa kami berjuang itu agar bisa ikut Pemilu 2024, bukan untuk menunda Pemilu 2024. Ini karena banyak disalahpahami," kata Agus dalam acara diskusi bertajuk 'Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu' di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023) dilansir detikNews.

"Bahkan sekelas Menko Polhukam saja, mungkin karena saking nafsunya, tidak meneliti apa yang kami mohonkan, sehingga sangat reaktif dan publik juga sangat reaktif," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus mengatakan permohonan perkara oleh Prima bukan terkait sengketa Pemilu. Pihaknya mengambil jalur perdata lewat pengadilan negeri untuk menggugat KPU yang diduga tidak profesional dalam verifikasi calon peserta Pemilu 2024.

"Permohonan kita ke pengadilan negeri, itu bukan permohonan sengketa Pemilu. Ini yang harus dipahami. Karena kami tahu bahwa kompetensi ya pengadilan negeri itu tidak ada untuk mengadili sengketa Pemilu. Kami mengajukan permohonan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh KPU, karena KPU bertindak tidak profesional di dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap partai kami," kata Agus.

Agus mengaku sudah menempuh jalur lain sebelum melayangkan gugatan terhadap KPU di PN Jakpus. Dia mengklaim dokumen partainya lengkap, tapi tetap tak lolos verifikasi.

"Kami sudah berusaha mencari keadilan melalui lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang dalam menangani sengketa pemilu ke Bawaslu, PTUN, tetapi usaha-usaha kami yang kami lakukan itu tertutup atau ditutup. Bahkan kemudian selain proses hukum, karena kami merasa benar, dokumen kami lengkap, kami kemudian melakukan gerakan-gerakan politik," ujar Agus.

"Tentunya teman-teman media tahu pada bulan Desember bagaimana kemudian kita melakukan aksi-aksi massa ke KPU, dengan tuntutan hentikan proses, hentikan proses Pemilu ini. Kita minta kemudian KPU diaudit, buka data partai politik rakyat. Pada bulan Desember kita sudah mengatakan itu, supaya fair," lanjutnya.

Oleh karena itu, Agus menegaskan langkah gugatan itu bukan proses yang tiba-tiba. Dia menegaskan kembali partainya menghendaki bisa diikutsertakan dalam Pemilu 2024.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Ketua Umum (Ketum) Partai Prima Agus Jabo Priyono merespons pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menuding ada permainan di balik putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan Pemilu. Agus menilai Mahfud mengeluarkan pernyataan tanpa didasari penelitian.

"Saya perlu menegaskan kembali bahwa posisi politik Partai Rakyat Adil Makmur bahwa kami berjuang itu agar bisa ikut Pemilu 2024, bukan untuk menunda Pemilu 2024. Ini karena banyak disalahpahami," kata Agus dalam acara diskusi bertajuk 'Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu' di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

"Bahkan sekelas Menko Polhukam saja, mungkin karena saking nafsunya, tidak meneliti apa yang kami mohonkan, sehingga sangat reaktif dan publik juga sangat reaktif," sambung Agus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus mengatakan permohonan perkara oleh Prima bukan terkait sengketa Pemilu. Agus menjelaskan pihaknya mengambil jalur perdata lewat pengadilan negeri untuk menggugat KPU yang diduga tidak profesional dalam verifikasi calon peserta Pemilu 2024.

"Permohonan kita ke pengadilan negeri, itu bukan permohonan sengketa Pemilu. Ini yang harus dipahami. Karena kami tahu bahwa kompetensi ya pengadilan negeri itu tidak ada untuk mengadili sengketa Pemilu. Kami mengajukan permohonan perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh KPU, karena KPU bertindak tidak profesional di dalam melaksanakan verifikasi administrasi terhadap partai kami," kata Agus.

Agus mengaku sudah menempuh jalur lain sebelum melayangkan gugatan terhadap KPU di PN Jakpus. Dia mengklaim dokumen partainya lengkap, tapi tetap tak lolos verifikasi.

"Kami sudah berusaha mencari keadilan melalui lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang dalam menangani sengketa pemilu ke Bawaslu, PTUN, tetapi usaha-usaha kami yang kami lakukan itu tertutup atau ditutup. Bahkan kemudian selain proses hukum, karena kami merasa benar, dokumen kami lengkap, kami kemudian melakukan gerakan-gerakan politik," ujar Agus.

"Tentunya teman-teman media tahu pada bulan Desember bagaimana kemudian kita melakukan aksi-aksi massa ke KPU, dengan tuntutan hentikan proses, hentikan proses Pemilu ini. Kita minta kemudian KPU diaudit, buka data partai politik rakyat. Pada bulan Desember kita sudah mengatakan itu, supaya fair," sambungnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Simak Video: Mahfud Md: Pengadilan Negeri Kok Menunda Pemilu, Ini Bahaya

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU berujung pada putusan penundaan tahapan Pemilu 2024. Menkopolhukam Mahfud Md menyebut putusan itu berbahaya bagi bangsa dan negara.


Anggota Komisi III DPR Habiburokhman sedih dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang bilang ada permainan di balik putusan PN Jakarta Pusat (Jakpus) terkait penundaan pemilu. Habiburokhman menilai pernyataan ini seolah ingin cari panggung popularitas semata.

"Saya perlu sampaikan, kita tentu tiap hari menemui banyak sekali putusan pengadilan yang dirasa kurang cocok atau tidak benar atau tidak tepat menurut kita. Tapi dalam meresponsnya juga tentu ada jalurnya, ada fatsun-fatsunnya juga. Jangan kita menganggap sesuatu yang kita anggap ngawur, tapi kita meresponsnya dengan ngawur," kata Habiburokhman dalam acara diskusi bertajuk 'Memaknai Konstitusi dalam Sistem Peradilan Pemilu' di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2023).

Waketum Gerindra ini menilai keputusan hukum perlu direspons dengan jalur hukum pula. Dia lalu menyinggung respons Mahfud terkait putusan PN Jakpus ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Negara hukum itu kalau keputusan hukum tentu harus dilawan secara hukum. Saya agak-agak sedih juga melihat respons berbagai pihak yang harusnya kapasitas intelektualnya bagus tapi meresponsnya itu seperti orang cari panggung saja. Ada seorang menteri ngomong pasti ada yang main, iya, Bapak Mahfud maksud saya, saya sangat sedih," kata Habiburokhman.

"Anak semester satu fakultas hukum saja tahu kalau kita menuduh kita harus bisa membuktikan. Di luar itu banyak lagi, janggal dan lain sebagainya, di luar kompetensi, ya monggo," imbuh dia.

Habiburokhman lalu menyarankan berbagai pihak agar memberikan argumentasi dalam memori banding yang diajukan oleh KPU terkait putusan itu. Menurutnya, mengeluarkan pernyataan spekulatif ke publik justru akan berbahaya.

"KPU sendiri sudah diberikan kesempatan menyampaikan eksepsi lalu sekarang banding, yang paling benar menurut saya, semua sikap dan pendapat kita, itu kita sampaikan bukan di media saja, tetapi kepada KPU, kuasa hukumnya KPU, untuk menjadi bahan memori banding. Tanpa itu semua justru bahaya," kata Habiburokhman.

"Pernyataan-pernyataan yang negatif, spekulatif, itu bahaya dan kita nggak tahu, ini aja tiba tiba, tahu-tahu ada putusan. Kita tidak waspada tiba-tiba ada putusan," lanjut dia.

Mahfud Md sebelumnya meyakini ada permainan belakang di balik putusan PN Jakpus yang memerintahkan pemilu ditunda. Dia juga menilai perkara tersebut salah kamar.

"Pemilu ini akan jalan, kita akan lawan habis-habisan putusan itu. Karena putusan itu salah kamar. Ibarat mau kawin, memperkuat akta perkawinan di pengadilan, itu kan harusnya ke pengadilan agama tapi masuknya ke pengadilan militer, kan nggak cocok. Sama ini, ini urusan hukum administrasi kok masuk hukum perdata, ada main mungkin di belakangnya. Iyalah pasti ada main, pasti," kata Mahfud seperti dilihat dari YouTube Kemenko Polhukam, Minggu (5/3).

Mahfud mengatakan putusan penundaan pemilu bukan soal independensi hakim. Putusan terkait persoalan pemilu, kata Mahfud, bukan wewenang peradilan umum.

Lihat juga Video 'Jokowi Bicara soal Putusan PN Jakpus Tunda Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh tak masalah apabila Anies Baswedan memilih Ketum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono menjadi cawapresnya di Pilpres 2024. PD menekankan pihaknya tetap mendukung AHY agar dapat mendampingi Anies maju di 2024.

"Sejak awal, kami pengurus dan para kader mendukung dan mendoakan Ketum AHY untuk dapat berkontestasi di Pilpres 2024. Dan seiring dengan telah ditetapkannya Mas Anies Baswedan sebagai capres Koalisi Perubahan kami juga mendukung penuh dan berharap Mas AHY menjadi wakilnya Mas Anies," kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Herman menyebut dukungan itu tetap dikerahkan kepada AHY karena dinilai memiliki kapasitas dan elektabilitas yang bisa dipertimbangkan. "Harapan ini sangat berdasar, karena Mas AHY punya kapasitas, elektabilitas, representasi generasi milenial, dan posisinya sebagai ketua umum Partai Demokrat," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Herman menyinggung tingkat elektabilitas di sejumlah survei yang menunjukkan angkanya cukup tinggi apabila tokoh dipasangkan dengan AHY. Terlebih, sebutnya, saat ini Paloh pun tak mempermasalahkan apabila AHY dapat maju bareng Anies di 2024 nanti.

"Beberapa survei juga menunjukkan bahwa jika berpasangan Anies dan AHY memiliki potensi untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Apalagi jika didukung juga oleh para pimpinan partai koalisi lainnya, seperti Pak Surya Paloh," lanjut Herman.

Sebelumnya diberitakan, Paloh tak masalah jika Anies Baswedan memilih AHY sebagai pendamping di Pilpres 2024. Surya Paloh mempersilakan Anies memilih sosok cawapres pada 2024.

"Boleh saja. Silakan-silakan saja," kata Surya Paloh dilansir detikBali Selasa (7/3).

Paloh mengaku tidak akan ikut campur terhadap sosok cawapres pilihan Anies di Pilpres 2024. "Nanti kami cari pilihan yang terbaik, terserah Pak Anies. Yang penting nasionalisme harus terbangun dan terjaga secara baik. Tidak boleh diaspora," ujarnya.

Surya Paloh pun realistis terkait peluang menang Pemilu 2024 di Bali, yang dianggap sebagai kandang PDIP. Ia menyerahkan strategi pemenangan kepada Anies.

"Tentu banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilihat. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Saya percaya pada hal itu. Itu tugas dia, partai memfasilitasi saja," terang mantan politikus Golkar tersebut.

Simak juga Video 'Prabowo Subianto-Surya Paloh Sepakat Hormati Keputusan Berpolitik':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk radar calon wakil presiden (cawapres) untuk mendampingi Anies Baswedan. Partai Demokrat (PD) enggan berspekulasi dan menyerahkan pembahasan ke tim kecil dari 3 partai 'Koalisi Perubahan'.

"Soal cawapres ini ketimbang terus dipolemikkan di publik, biarlah tim kecil yang telah dibentuk 3 partai atas mandat dari masing-masing ketua umum bekerja sama dengan Mas Anies selaku capres yang akan membahas ini ya. Karena itulah saluran resmi dan tempat membahas hal ini. Kita tunggu saja mereka bekerja, pada waktunya pasti akan keluar nama," kata Wasekjen Demokrat Jansen Sitindaon kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Namun, Jansen menekankan poros koalisi yang digodok mengusung tema perubahan. Jadi, menurutnya, sosok cawapres yang nantinya diusung koalisi juga harus merepresentasikan perubahan dari pemerintahan saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun sebagai pandangan, karena koalisi kami ini mengusung nama dan tema perubahan, idealnya cawapresnya pun memang yang merepresentasikan hal ini. Agar koalisi ini juga semakin kuat posisi dan brandingnya di mata rakyat yang menginginkan perubahan di mana semakin hari semakin besar dan meluas dukungannya," kata Jansen.

Jansen menilai para pendukungnya akan bingung apabila tokoh yang diusung tidak sesuai dengan tema tersebut. Oleh karena itu, dia menekankan partainya tidak masalah tokoh cawapres dari dalam atau luar koalisi, yang pasti mampu merepresentasikan perubahan.

"Tentu mereka akan bingung jika tiba-tiba koalisi yang katanya mengusung perubahan malah mencalonkan tokoh yang tidak merepresentasikan hal itu. Saya pribadi khawatir rakyat pendukung perubahan akan bingung dan mempertanyakan konsistensi kami dalam mengusung tema perubahan dan perbaikan ini," kata Jansen.

"Jadi sekali lagi soal cawapres ini bukan soal apakah dia berasal dari dalam atau luar koalisi, intinya dari manapun bisa, sepanjang dia merepresentasikan perubahan itu sendiri," lanjutnya.

Simak juga Video 'Sinyal-sinyal PKS Buka Peluang Duet Anies & Sandi untuk Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md memastikan isu soal Anies Baswedan ditetapkan KPK sebagai tersangka adalah hoax. Mahfud Menyebutkan tidak ada penetapan Anies sebagai tersangka KPK.

Dilansir detikJateng, Rabu (8/3/2023), awalnya Mahfud mencontohkan banyaknya berita bohong atau hoax menjelang Pemilu 2024. Salah satunya kabar tentang Anies Baswedan capres yang diusung NasDem, Demokrat, dan PKS itu disebutkan menjadi tersangka KPK.

Mahfud kemudian menunjukkan tangkapan layar berita dengan judul 'Resmi Menjadi Tersangka KPK Anies dan Novel Baswedan ternyata satu komplotan ini'. Mahfud memastikan bahwa berita itu hoax.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada lagi ini (berita) 'Resmi menjadi tersangka KPK Anies dan Novel Baswedan ternyata satu komplotan'. Tidak ada," kata Mahfud di UGM, Rabu (8/3).

Mahfud Md mengatakan Anies Baswedan hingga saat ini tidak menjadi tersangka KPK. Dia mengatakan tidak ada agenda mentersangkakan Anies terkait Formula E.

"Sampai hari ini Anies tidak jadi tersangka KPK, dan kita tidak ada agenda harus tersangka atau apa pun," tegasnya.

"KPK gimana? KPK tidak juga sekarang. Memang kita ada rekomen dari BPK untuk didatangi kasus ini. Tapi nggak ada ke arah tersangka atau apa pun," imbuhnya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'Puluhan Mahasiswa Demo di KPK Desak Penangkapan Harun Masiku':

[Gambas:Video 20detik]


Perubahan komposisi dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) masih bisa berubah. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy (Rommy). Dilansir detikJatim setelah menjadi narasumber dalam acara Bimtek Anggota DPRD PPP se-Jatim di Surabaya, Senin (6/3/2023), Rommy mengatakan bahwa hingga saat ini, susunan berbagai koalisi juga dinilai masih sangat cair.

"Jadi hari ini politik Indonesia untuk capres-cawapres masih cair dan semua kemungkinan masih terbuka. Bahkan saya melihatnya itu betul-betul sesuatu yang masih gamang satu sama lain," jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa KIB bisa saja pecah. Hal ini dilihat dari belum tercapainya kesepakatan calon yang akan diusung hingga sekarang. Terkait hal ini, Rommy menilai bahwa KIB hanya jalan di tempat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya melihat belum ada kemajuan berarti, baik tentang (sosok) capres dan cawapres," lanjutnya.

Menanggapi hal tersebut, Waketum Golkar Melchias Markus Mekeng menilai bahwa pernyataan Rommy masih terlalu prematur. Ia pun menekankan, ungkapan Rommy tidak mewakili suara KIB. Sebab, Romahurmuziy bukanlah ketua partai. Sebaliknya, Mekeng mengatakan bahwa KIB masih solid hingga sekarang.

"Representasi, statement yang model kayak gini, koalisi ini sepertinya Pak Ketum partai. PPP kan masih tetap komit kepada KIB. Kalau saya anggap statement Rommy itu politisi sesama politisi, terus ditanya wartawan, ya dibuat statement itu. Tapi, menurut saya itu tidak representasi dari KIB, dari PPP," seperti dilansir detiknews Selasa, (7/3/2023).

Hal senada diungkapkan Fikri Yasin, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN). Kepada detikcom, ia mengatakan bahwa kemajuan KIB dalam memenangi Pemilu 2024 masih terlihat jelas.

"Agak beda dunia dalam politik, karena koalisi itu terdiri beberapa partai politik maka banyak dimensi yang harus dibicarakan. Sepintas bagi orang yang agak dangkal cara berpikirnya, ya boleh saja, tapi kemajuan dalam KIB ini jelas," tuturnya.

Sementara itu, angin kencang justru berembus ke Koalisi Perubahan yang dimotori NasDem, Demokrat, dan PKS. Gabungan 3 partai ini menunjukkan pergerakan yang tajam. Dengan membawa misi ingin membangun Indonesia, Ketua Partai NasDem Surya Paloh bertandang ke Hambalang untuk menemui Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Minggu (5/3) lalu.

Setelah pertemuan itu, kepada wartawan Surya Paloh mengatakan bahwa kedua partai ini berperan untuk menjaga spirit kebangsaan dan saling menjaga semangat kebersamaan membangun negeri walaupun berbeda pilihan.

"Mas Bowo menyatakan pilihan boleh berbeda, tapi spirit semangat kebersamaan menempatkan kepentingan national interest di atas kepentingan dua partai ini, itu komitmen kami," kata Surya Paloh.

Selain kesepakatan untuk membawa perdamaian pada pemilu 2024, pertemuan kedua pembesar partai itu juga menghasilkan kesepakatan penting. Pertama, penolakan upaya penundaan pemilu seperti putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kedua, penetapan sikap Prabowo dalam menghormati keputusan NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Koalisi Perubahan.

Kondisi terkini dua koalisi besar yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang menimbulkan banyak prediksi. Cuitan Rommy bisa saja benar, mengingat posisi strategis yang dipegangnya di PPP. Sementara itu, kekukuhan hati NasDem dalam mengusung Anies Baswedan dilihat sebagai dilema karena posisi NasDem yang masih berada di barisan pendukung pemerintah sedangkan Demokrat serta PKS berstatus sebagai oposisi.

Menghadirkan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy serta Peneliti SMRC Saidiman Ahmad, Adu Perspektif akan membahas kemelut ini dengan tajuk 'Dilema Koalisi, Nasib Pemilu, dan Pengganti Jokowi'. Disiarkan langsung melalui kanal YouTube serta web detikcom, saksikan Adu Perspektif pada Rabu, 8 Maret 2023 pukul 20.00 WIB.


KPK menegaskan isu Firli Bahuri menerima suap dari Anies Baswedan sebesar Rp 2,3 triliun untuk menutupi kasus Formula E adalah hoax. Hal senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md.

Mahfud mulanya mencontohkan banyaknya berita bohong atau hoax jelang Pemilu 2024. Salah satunya kabar tentang Anies Baswedan capres yang diusung NasDem, Demokrat, dan PKS itu disebutkan menjadi tersangka KPK.

Mahfud kemudian menunjukkan tangkapan layar berita dengan judul 'Resmi Menjadi Tersangka KPK Anies dan Novel Baswedan ternyata satu komplotan ini'. Mahfud memastikan bahwa berita itu hoaks.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada lagi ini (berita) 'Resmi menjadi tersangka KPK Anies dan Novel Baswedan ternyata satu komplotan'. Tidak ada," kata Mahfud di UGM, Rabu (8/3/2023).

Mahfud Md mengatakan Anies Baswedan hingga saat ini tidak menjadi tersangka KPK.

"Sampai hari ini Anies tidak jadi tersangka KPK, dan kita tidak ada agenda harus tersangka atau apapun," tegasnya.

"KPK gimana? KPK tidak juga sekarang. Memang kita ada rekomen dari BPK untuk didatangi kasus ini. Tapi nggak ada ke arah tersangka atau apapun," imbuhnya.

Hingga saat ini, terkait kasus dugaan korupsi Formula E, Mahfud memastikan belum ada penetapan tersangka.

"Sekarang ini siapa pelakunya apakah gubernur, apa DPR, apa biro keuangan apa swasta atau apa. Nah itu posisinya. Nggak ada Anies tersangka, nggak ada. Saya pastikan nggak ada. Ini (Anies tersangka) berita hoaks," jelas Mahfud.

KPK Tegaskan Berita Anies Suap Firli Hoax

Di sisi lain, KPK juga menegaskan berita tentang Anies Baswedan menyuap Ketua KPK Firli Bahuri senilai Rp 2,3 triliun adalah tidak benar. Informasi yang beredar di media sosial dalam bentuk konten YouTube itu dibantah KPK.

"Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menerima informasi adanya penyebaran berita hoaks yang menyebut penerimaan suap oleh Ketua KPK Firli Bahuri untuk menutupi penanganan perkara Formula E," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, seperti dilansir detikNews, Rabu (8/3).

Penjelasan Mahfud Ralat Pernyataan Soal KPK OTT Tanpa Cukup Bukti


Nama Menparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa masuk radar calon wakil presiden (cawapres) dampingi Anies Baswedan. PKS menilai Sandi dan Khofifah merupakan figur dengan kepemimpinan yang baik.

"Terkait bacawapres, kami memberikan ruang dan kebebasan kepada bacapres untuk memutuskan siapa yang terbaik untuk kemenangan bersama. Tentu nanti bacapres akan berkonsultasi kepada partai-partai koalisi siapa yang paling tepat," kata Jubir PKS M Kholid kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

Kholid menyebut Sandi dan Khofifah turut masuk radar sebagai sosok potensial cawapres Anies. Dia lalu menyinggung pengalaman keduanya sebagai pejabat publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait nama Bang Sandi dan Bu Khofifah saya kira dua figur yang punya kapasitas kepemimpinan yang baik. Pak Sandi pernah jadi Wakil Gubernurnya DKI, dan sekarang Menteri Pariwisata," kata Kholid.

"Bu Khofifah seorang Gubernur Jawa Timur. Pernah jadi Menteri Sosial. Artinya keduanya sama-sama merupakan sosok yang kompetensi, rekam jejak dan juga punya kapasitas," imbuhnya.

Kholid mengatakan penentuan cawapres itu bergantung pada Anies sebagai bacapres. Namun dengan mempertimbangkan ketentuan yang ditentukan koalisi.

"Nanti tinggal bacapresnya sendiri seperti apa pandangan dan preferensinya. Dan tentu pandangan dan sikap partai-partai pengusung juga akan menjadi pertimbangan," kata dia.

Kholid lalu menyinggung nama potensial cawapres di internal koalisi, yakni Ahmad Heryawan (Aher) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia meyakini Anies memiliki pertimbangan paripurna dalam menentukan sosok cawapresnya, baik dari internal maupun eksternal koalisi.

"Di dalam koalisi ada Aher dan AHY sebagai kandidat potensial. Kalau ada aspirasi di luar koalisi tentu hal tersebut kembali kepada bacapres sendiri nanti seperti apa menilainya," kata Kholid.

"Pak Anies orang yang rasional, cerdas, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Prinsipnya kita tidak hanya ingin berjuang bersama tapi kami ingin menang bersama," lanjut dia.

Lihat juga Video 'Sinyal-sinyal PKS Buka Peluang Duet Anies & Sandi untuk Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap KPU berujung pada putusan penundaan tahapan Pemilu 2024. Menkopolhukam Mahfud Md menyebut putusan itu berbahaya bagi bangsa dan negara.

Hal itu diungkapkan Mahfud dalam acara Townhall Meeting 'Tut Wuri Handayani: Mendorong dan Menemukan Keteladanan Politik Ala Anak Muda' di GSP UGM, Sleman, Rabu (8/3/2023).

"Kita sekarang sedang dikejutkan oleh adanya putusan PN yang menyatakan menunda pemilu sampai tahun 2025. Saya ingin katakan, kita harus melakukan perlawanan hukum ini secara sungguh-sungguh karena itu akan membahayakan kehidupan bangsa dan negara, di mana agenda atau kalender konstitusi bisa dibatalkan dan diatur oleh pengadilan," kata Mahfud saat ditemui di UGM.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan jadwal pemilu itu adalah materi muatan mutlak konstitusi, bukan muatan Undang-Undang. Dalam konstitusi diamanatkan salah satunya soal pelaksanaan pemilu 5 tahun sekali.

"Kalau pemilu ditunda akan terjadi kekosongan pemerintahan. Ada yang bertanya 'Pak itu kan bisa dibuat oleh MPR'. Nggak bisa, MPR sekarang beda dengan dulu, bisa mempercepat bisa memperlambat. MPR sekarang ini tidak punya wewenang apapun untuk menentukan pemerintah," jelasnya.

Mahfud menjelaskan jika terjadi kekosongan presiden dan wakil presiden menurut UUD diganti oleh tiga menteri yang menjabat. Namun jika masa jabatan presiden habis, kata Mahfud, maka jabatan ketiga menteri itu juga habis.

"Lalu pakai apa? Amandemen. Amandemen kalau PDIP, NasDem, Demokrat dan partai lain tidak hadir dalam sidang amandemen itu tidak bisa mengambil keputusan. Menurut UUD harus dihadiri minimal 2/3 anggota. Kalau dia tidak hadir karena tidak setuju, nggak ada keputusan. Di situlah negara akan kacau, nggak ada pemerintahan, nggak ada yang mengambil keputusan untuk mengendalikan negara ini," urainya.

Pemerintah, lanjut Mahfud, akan tetap mengikuti jadwal pemilu yang telah ditetapkan bersama. Maka itu dia mendukung langkah KPU yang mengajukan banding.

"Urusan hukumnya saya sependapat pemerintah sepakat dengan KPU agar naik banding sampai kasasi sampai apapun. Karena secara hukum adalah salah, pengadilan negeri itu kok menunda pelaksanaan pemilu," tegas Mahfud.

"Urusan sengketa pemilu menurut hukum kita sudah jelas, kalau menyangkut administrasi persyaratan pendaftaran itu urusannya Bawaslu, PTUN," pungkas dia.

Penjelasan Mahfud Ralat Pernyataan Soal KPK OTT Tanpa Cukup Bukti


Gabungan relawan Jokowi juga menggelar Musrawarah Rakyat (Musra) yang ke-XXII di Palu, Sulawesi Tengah. Prabowo Subianto menjadi capres teratas, sedangkan Ganjar Pranowo menjadi cawapres yang paling banyak dipilih partisipan.

Acara Musra diselenggarakan di Jodjokodi Convention Center (JCC) Palu, Sulawesi Tengah, 5 Maret 2023 dengan total 1.916 peserta. Musra dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura. Hadir secara online oleh Ketua Dewan Pengarah Andi Gani Nena Wea dan Penanggung Jawab Musra Budi Arie Setiadi.

Musra dibuka dengan dialog publik yang menghadirkan beberapa narasumber serta para peserta diajak mendiskusikan masalah-masalah kebangsaan dan harapan-harapan program pemerintah maupun dukungan terhadap tokoh-tokoh yang layak menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isu-isu yang cukup mencuat dibicarakan yakni persoalan kesejahteraan karena Sulawesi Tengah merupakan provinsi yang beberapa tahun silam terkena bencana gempa dan tsunami. Selain itu, provinsi ini juga menjadi pusat perhatian dalam masa depan elektrifikasi transportasi Indonesia dengan dibukanya tambang dan smelter nikel di Kabupaten Morowali.

Musra memfasilitasi e-voting atas agenda kebangsaan masa depan, program-program prioritas harapan rakyat, dan kriteria/karakter calon pemimpin bangsa. Selain itu, peserta Musra juga memasukkan nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden.

Daftar capres diinginkan:

Prabowo Subianto 27,71%

Ganjar Pranowo 23,59%

Airlangga Hartarto 12,95%

Moeldoko 11,01%

Longki Djanggola 10,02%

Hary Tanoesoedibjo 4,80%

Mahfud Md 2,56%

Anies Baswedan 1,10%

Luhut Binsar Panjaitan 0,89%

Sandiaga Uno 0,78%

Lainnya 4,59%

Daftar cawapres yang diinginkan:

Ganjar Pranowo 23,33%

Moeldoko 22,23%

Mahfud Md 12,47%

Arsjad Rasjid 8,97%

Rusdi Mastura 8,40%

Longki Djanggola 6,24%

Sandiaga Uno 5,85%

Agus Harimurti Yudhoyono 4,18%%

Anies Baswedan 2,40%

Ridwan Kamil 1,78%

Lainnnya 3,97%

Lihat juga Video 'Ketum Gerindra Terkejut Relawan Jokowi Mania Jadi Prabowo Mania 08':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu nama yang dipertimbangkan NasDem sebagai cawapres Anies Baswedan. Wasekjen NasDem Hermawi Taslim menjelaskan mengapa Khofifah termasuk yang berpeluang menjadi cawapres Anies.

"Yang disepakati oleh koalisi bahwa cawapres ditentukan oleh Anies, tidak terbatas asal usulnya," kata Taslim kepada wartawan, Rabu (8/3/2023).

"Jadi semua kandidat termasuk Khofifah, berpeluang untuk ditetapkan sebagai cawapres," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Taslim lalu membeberkan sejumlah alasan sosok Khofifah dipertimbangkan menjadi cawapres Anies. Faktor gender hingga latar belakang NU menjadi penguatnya.

"Faktor gender, faktor pengalaman di pemerintahan, jam terbang, faktor keluarga besar NU, kepribadian yang tangguh dan wawasan keindonesiaan yang kuat. Semua faktor itu tentu akan menyatu menjadi faktor pendulang suara," kata Taslim.

Sebelumnya, usulan Khofifah menjadi kandidat cawapres Anies ini juga datang dari NasDem. Ketua DPP NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi saat itu berbicara bahwa semua usulan cawapres untuk Anies akan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik.

"Nggak apa-apa (Demokrat dorong AHY, PKS Aher), semua usulan kan harus ditampung dibicarakan bersama dan ujungnya siapapun harus diterima asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara," kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (12/1).

Gus Choi pun saat itu menilai bahwa muncul pertimbangan pendamping Anies dari kalangan NU. Dia menyebut salah satunya Khofifah Indar Parawansa.

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Gus Choi menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski begitu, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal NasDem.

Lihat juga Video 'Sinyal-sinyal PKS Buka Peluang Duet Anies & Sandi untuk Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]