Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo lari pagi bersama Wali Kota Surakarta (Solo) Gibran Rakabuming Raka. Keduanya lari pagi di kawasan Laweyan, Solo.

Dilansir detikJateng, Ganjar dan Gibran lari pagi sebelum melepas peserta Tour de Borobudur XXIII 2023, Sabtu (5/8/2023). Ganjar mengaku tak ada obrolan serius dengan Gibran saat lari tersebut, termasuk politik.

"Nggak (ada obrolan politik). Wong larinya sambil heh heh heh (terengah-engah)" kata Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membahas pamitan ke warga seiring masa jabatannya sebagai Gubernur Jateng yang akan berakhir pada 5 September mendatang. Ganjar sempat berpamitan dengan warga di Boyolali.

Saat disinggung kapan akan berpamitan dengan warga di Solo, Ganjar menuturkan akan terus keliling untuk pamitan.

"Setiap kali kita pamitan, nanti kita putar terus, saya akan bertemu dengan tokoh-tokoh dari masyarakat untuk pamitan," ujarnya.

Terkait pamitan tersebut, Gibran mengatakan jika Ganjar tidak ke mana-mana. Sehingga tak perlu pamitan dengan dirinya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan bersilaturahmi dengan ribuan relawan se-Bandung Raya. Kedatangan Anies disambut teriakan 'presiden' dari para relawan.

Pertemuan dilakukan Anies dan ribuan relawan dilakukan di Lapangan Tegalega, Bandung dalam acara jalan sehat yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sabtu (5/8/2023). Anies tiba sekitar pukul 08.40 WIB.

Anies datang mengenakan kaus oranye yang dibalut rompi putih dengan tulisan Indonesia pada bagian belakangnya. Di lokasi, Anies terlihat naik 'singa' sambil menyapa dan melambaikan tangan kepada para relawannya. Sesekali ia juga menyalami relawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun singa yang dinaiki jelas bukan singa betulan, melainkan sisingaan. Sisingaan sendiri merupakan salah satu kesenian khas Jawa Barat. Selain Anies, Presiden PKS Ahmad Syaikhu juga terlihat naik sisingaan.

Anies Baswedan naik sisingaan sambil menyapa relawan. (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar)

Sebelumnya, Anies mengungkapkan bakal melakukan sejumlah agenda di Bandung. Selain bersama PKS, Anies juga bakal bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Besok (hari ini) kegiatan dengan PKS pagi hari, kemudian ada aktivitas dengan Pak AHY," ucap Anies, Jumat (4/8/2023) malam.


Partai Golkar sudah menyatakan tidak akan mendukung bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies mengaku tak terkejut dengan hal tersebut.

Perihal Golkar yang menyatakan tidak akan mendukung Anies itu diungkap langsung oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Golkar disebutnya hanya mungkin mengusung bacapres Gerindra Prabowo Subianto atau bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

"Itu sangat benar," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023). Airlangga menjawab ihwal Golkar tidak akan mungkin mendukung Anies dan hanya mungkin mendukung Ganjar atau Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga Hartarto (Foto: Dok. Kemenko Perekonomian)

Saat kembali ditanya apakah benar Golkar tidak akan mungkin mendukung Anies, Airlangga kembali membenarkan.

"Benar," ujarnya singkat.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga kembali menanggapi perihal tudingan politikus seniornya, Jusuf Kalla, bahwa Golkar terlalu bergantung kepada penguasa dalam menentukan arah dukungannya. Airlangga menegaskan bahwa partainya memiliki langkah-langkah sendiri.

"Golkar itu organisasi dan partai besar. Ya tentu kita punya langkah-langkah sendiri. Terimakasih. Selamat sore. Tunggu dari Golkar," ungkap Menko Perekonomian itu.

Langkah apa yang dimaksud Airlangga?

"Langkah chapter terakhir. Sekarang sudah masuk chapter terakhir. Makasih," jawab Airlangga tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Respons Anies simak di halaman berikut

Simak Video: Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Batas minimal usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu gugatan batas usia capres-cawapres itu mengakomodasi putranya yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Lantas muncul isu bahwa permohonan itu untuk meloloskan Gibran menjadi cawapes. Gibran, yang kini berusia 35 tahun, diisukan akan berpasangan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Jokowi kemudian buka suara soal isu uji materi batas usia capres dan cawapres untuk mengakomodasi Gibran. Jokowi meminta agar semua pihak untuk tidak menduga-duga.

"Jangan menduga-duga. Jangan berandai-andai," kata Jokowi di Pasar Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (4/8). Jokowi menjawab pertanyaan ada dugaan uji materi batas usia minimal capres-cawapres untuk meloloskan Gibran jadi pasangan Prabowo Subianto.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto bersilaturahmi ke kediaman pribadi Presiden Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Prabowo didampingi putranya, Didit Hediprasetyo.Prabowo tiba di kediaman Jokowi, Sabtu (22/4/2023) siang ini. Jokowi yang didampingi Ibu Negara Iriana, serta kedua putra mereka Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, menyambut Ketum Partai Gerindra itu. (dok. Fotografer Kepresidenan Agus Suparto)

Jokowi menegaskan tidak akan mengintervensi uji materi yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) itu. Dia menekankan uji materi itu merupakan urusan yudikatif.

"Saya nggak mengintervensi itu urusan yudikatif," ujarnya.

Gibran Minta Tak Dicurigai

Gibran diisukan akan berpasangan dengan Prabowo Subianto pada pilpres mendatang. Namun, Gibran sudah membantah tegas isu gugatan batas minimal usia capres-cawapres untuk mengakomodasi dirinya.

"Saya nggak ngikuti berita itu ya. Saya tidak mengikuti berita itu, lebih pas pertanyaannya ditujukan kepada yang menggugat. Kemungkinan sing pengin yang menggugat, ojo kabeh dicurigai aku (jangan semua curigai saya), aku itu nggak ngapa-ngapain lho," kata Gibran di Balai Kota Solo, seperti dilansir detikJateng, Kamis (3/8).

Gibran mengatakan kepala daerah yang berusia di bawah 40 tahun bukan hanya dirinya. Putra sulung Jokowiitu pun mempertanyakan kenapa yang dicurigai hanya dirinya.

"Kepala daerah sing umure di bawah 40, di bawah 35 ki opo aku tok to? Kok sing dicurigai aku tok (kepala daerah yang umurnya di bawah 40, di bawah 35 itu apa aku saja? Kok yang dicurigai aku saja)," tegas Gibran.

"Sing umurnya muda ki banyak, dudu aku tok, makane sing dicurigai ojo aku tok (yang umurnya muda itu banyak, jangan aku saja. Makanya yang dicurigai jangan aku saja," lanjut Gibran.

Lihat juga Video: Komitmen Hutama Karya Lindungi Hak Anak di Hari Anak Nasional 2023

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Syarat usia minimal capres-cawapres dari 40 tahun ke 35 tahun digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut pun saat ini masih dalam proses persidangan.

Menyoroti hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyayangkan adanya sejumlah pihak yang mengkhawatirkan gugatan ini menjadi peluang bagi putra Presiden Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi cawapres.

"Kenapa begitu khawatirnya ketika generasi muda seperti Gibran Rakabuming nanti menjadi cawapres? Kenapa begitu tidak suka ketika generasi muda menjadi wapres, sampai harus mengeluarkan berbagai tuduhan negatif? Apa sih yang dikhawatirkan ketika generasi muda ikut memimpin negeri ini?" kata Teddy dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Teddy menjelaskan Gibran menjadi pintu masuk bagi generasi muda lainnya untuk terlibat dalam kontestasi politik, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden.

Dalam penelitian, lanjut Teddy, banyak yang khawatir jika generasi muda banyak yang antipati dengan politik. Namun, saat generasi muda ingin terlibat dalam politik, malah dijegal.

"Jika khawatir kalah ketika Gibran ikut dalam kontestasi pilpres, maka munculkan calon muda lain yang kapasitasnya dianggap bisa menandingi Gibran. Itu lebih gentle dibandingkan dengan menyebarkan berbagai tuduhan negatif hanya karena takut kalah dalam Pilpres. Konyol namanya," tuturnya.

Juru bicara Partai Garuda ini menambahkan, hasil putusan MK soal usia minimal cawapres ini memungkinkan akan menciptakan sejarah baru di Tanah Air..

"Ketika gugatan Partai Garuda terkait batas umur cawapres dikabulkan MK maka bukan tidak mungkin akan ada sejarah baru, Wakil Presiden Republik Indonesia adalah generasi muda. Dan bukan tidak mungkin Gibran yang mengisi sejarah tersebut," pungkasnya.

Simak juga Video: Disebut Sudah Dukung 1 Capres, Begini Respons Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini tampak mesra dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun PSI menyebut tidak mau terburu-buru untuk bergabung bersama Gerindra.

"Ojo kesusu, nikmati dulu prosesnya," ujar Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, saat dihubungi, Jumat (4/8/2023).

Grace mengatakan pertemuan PSI dan Prabowo merupakan tahap awal atau penjajakan. Grace menyebut PSI nantinya masih akan melakukan pembahasan internal terkait bergabung dan mendukung Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemarin itu ibarat pacaran kan baru penjajakan," kata Grace.

"Di PSI sendiri masih ada mekanisme internal seperti Kopdarnas. Kopi darat nasional," kata Grace.

Grace juga menyebut tidak menutup kemungkinan adanya pertemuan lagi dengan Prabowo. Tidak hanya dengan Gerindra, Grace memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan partai lain.

"Komunikasi dengan partai-partai dan organisasi lain juga jalan terus. Termasuk kakak senior PDIP," ujarnya.

Seperti diketahui, Prabowo sempat menyambangi DPP PSI di Jakarta pada Rabu (2/8). Prabowo menyebut pertemuan itu berlangsung mesra.

"Oh iya, kita tentunya ingin mengajak semua kekuatan merah putih, semua kekuatan Indonesia untuk bekerja sama," kata Prabowo saat konferensi pers di DPP PSI. Prabowo menjawab terkait apakah mau mengajak PSI gabung koalisinya.

Sementara itu, Grace Natalie yang hadir di lokasi juga meminta agar semua pihak menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Ya disimak aja teman-teman yang pasti hari ini perbincangannya hangat," ucap Grace.

"Mesra, mesra, mesra ya," ujar Prabowo menimpali.

Simak juga Video: Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie menyebut komunikasinya dengan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo terus berjalan. Grace mengatakan saat ini komunikasi semakin intens.

"Komunikasi jalan terus kok. Sekarang apalagi semakin intens," ujar Grace saat ditanya terkait pernyataan Ganjar yang menyebut tidak adanya komunikasi lanjutan dengan PSI terkait dukungan capres, Jumat (4/8/2023).

Tidak hanya itu, Grace menyebut tengah mengatur jadwal pertemuan dengan PDIP. Ia mengatakan pertemuan dapat berlangsung dengan Ganjar maupun Puan Maharani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sedang diatur jadwal pertemuan. Entah dengan Mas Ganjar atau Mba Puan," kata Grace.

Grace memastikan pihaknya terus berkomunikasi dengan seluruh partai. Termasuk salah satunya dengan PDIP.

"Komunikasi dengan partai-partai dan organisasi lain juga jalan terus. Termasuk kakak senior PDIP," tuturnya.

Ganjar sebelumnya menanggapi mesranya PSI dengan Prabowo setelah perjumpaan pada Rabu (2/8). Untuk diketahui, rembuk rakyat yang digelar PSI menghasilkan pasangan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk Pilpres 2024.

"Tidak apa-apa setiap partai kan punya sikap masing-masing ya. Kita mesti menghormati apapun yang ada saya kira itu politik yang biasa saja," kata Ganjar usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Kamis (3/8) seperti dilansir detikJateng.

Ganjar juga mengaku pernah berkomunikasi dengan PSI ketika partai tersebut menyampaikan hasil rembuk rakyat yang mendukung dirinya sebagai capres di 2024. Namun, hingga kini belum ada komunikasi lanjutan terkait hal itu.

"Sebelumnya pernah tapi sampai hari ini belum (komunikasi), dan dinamika politik bisa menumbuhkan sikap-sikap baru seperti itu dan itu menurut saya biasa, toh belum final semuanya," katanya.

Simak Video: Hasil Survei SPIN: Prabowo 41,7%, Ganjar 30,3%, Anies 21%

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin harus menang di Pemilu 2024. Said Aqil menyebut PKB merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) dan begitu pun sebaliknya.

"Pak Muhaimin harus menang, dan kalau sudah menang warga nahdliyin harus dipikirkan. PKB adalah NU, NU adalah PKB," kata Said Aqil di acara Haul Gus Dur ke-14 di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Said Aqil lalu menceritakan saat dirinya bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan tokoh lainnya membentuk tim 5 untuk mendirikan PKB. Said menyebut PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB yang artinya PKB berarti adalah NU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa? Karena waktu mendirikan PKB, membentuk tim 5, Kiai Ma'ruf, saya, Pak Rozy Munir, Pak Bagdja, Kiai Dawam, itu SK resmi PBNU yang tanda tangan Gus Dur PBNU membentuk tim 5 sebagai pendiri PKB, artinya PKB adalah NU," kata Said Aqil.

Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin mengatakan penegasan NU adalah PKB itu untuk penguatan bagi kader agar tetap solid dan merapatkan barisan untuk Pemilu 2024. Cak Imin mengatakan apa yang disampaikan Said Aqil adalah penegasan komitmen juang PKB yang ke-NU-an.

"Ya sebetulnya yang disampaikan Kiai Said, sebelumnya disampaikan Kiai Nurul Huda Jazuli, kiai paling sepuh di Republik ini 98 usianya, penegasan nu PKB, PKB NU itu kan penguatan bagi kader-kader di bawah untuk terus solid, rapatkan barisan, pemilu sudah semakin dekat, jangan lengah, jangan bermalas-malasan atau mager, mari merangkak ke rakyat untuk merebut cinta dan pilihan rakyat, " kata Cak Imin.

"Penegasan, sebenarnya penegasan komitmen juangnya, komitmen juangnya ke-NU-an nya karena PKB ini mandat kejuangan," imbuhnya.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi soal batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Cak Imin menilai bila keputusan itu diterima akan memberi harapan kepada kaum muda untuk berkiprah.

"Ya kalau MK meloloskan berarti memberi harapan pada kaum muda untuk berkiprah, soal siapa yang menikmati itu, siapa yang menggunakan itu ya kita tidak tahu," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakpus, Jumat (4/8/2023).

Kendati demikian, kata Cak Imin, bila akhirnya gugatan itu ditolak, artinya MK konsisten soal batas usia capres dan cawapres. Cak Imin menyebut pihaknya akan melihat bagaimana keputusan dari gugatan ini nantinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau itu ditolak MK ya saya tidak tahu, berarti MK konsisten, soal umur itu kan keputusan politik bukan keputusan apapun, jadi mestinya itu keputusan diserahkan ke DPR kan," kata Cak Imin.

"Jadi menurut saya tidak boleh melewati kewenangan, karena kita coba lihat aja nanti, kemarin yang soal Pak Ghufron KPK itu bagaimana, itu kan berdasarkan faktor pengalaman, tapi kan tidak mengubah umur, kita lihat," ujarnya.

DPR dan pemerintah sebelumnya memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Keterangan pertama disampaikan oleh DPR yang diwakili oleh Pimpinan Komisi III DPR Habiburokhman. Habiburokhman hadir secara virtual dalam sidang uji materi UU 7/2017 tentang Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (1/8/2023) yang disiarkan di YouTube MK.

Habiburokhman awalnya menjelaskan bahwa persyaratan usia untuk jabatan dalam lembaga negara telah lazim diatur dalam Undang-Undang sebagai bentuk tertib administratif. Dia menyebut syarat usia juga bisa dianggap bahwa calon tersebut telah memiliki kapasitas.

"Persyaratan usia untuk dapat diangkat menjadi calon pejabat atau pejabat suatu jabatan tertentu digunakan untuk parameter untuk menentukan seseorang batas usia tertentu dianggap telah memiliki kapasitas atau kemampuan baik dari sisi intelektualitas, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, maupun kematangan prilaku dalam menjalankan tugas dan wewenang suatu jabatan tertentu," kata Habiburokhman.

Keterangan dari pemerintah disampaikan oleh Staf Ahli Kemendagri Togap Simangunsong. Togap awalnya menjabarkan bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki integritas dan kapabilitas yang memadai. Dia kemudian menyinggung soal peraturan terkait pencapresan.

"Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat 2 UUD 1945 menyatakan syarat-syarat menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan UU hal ini mengandung makna bahwa kebijakan terkait persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk UU yaitu DPR dan Pemerintah," tutur Togap.

Togap kemudian menyinggung pasal 38 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dia menyebut pasal tersebut mengatur tentang hak seseorang di hadapan hukum.

"Dapat diartikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk diakui keberadaan dan eksistensinya, dijamin hak-haknya sebagai warga negara, serta dilindungi kepentingan berdasarkan asas kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Dengan demikian hukum harus dapat mengakomodir hal-hal tersebut dengan memperhatikan asas-asas hukum yang bersifat fundamental," tutur dia.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (Ketum PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara soal sikap Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini masih belum mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya. Cak Imin menilai sikap Prabowo tersebut sebagai suatu strategi.

"Ya itu strategi aja," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Cak Imin menuturkan strategi soal cawapres ini sebenarnya juga digunakan capres lain. Semisal, kata Cak Imin, PDIP menunggu Gerindra mengumumkan cawapres, begitu pun sebaliknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gini, strategi PDIP nunggu cawapres Gerindra, strategi Gerindra nunggu cawapres PDIP. Ini saya jadi semua, tanya saja koalisi perubahan, pasti nunggu cawapresnya PDIP dan Gerindra," ucap Cak Imin.

Seperti diketahui, Prabowo sempat ditanya lagi soal bakal cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Tak menjawab gamblang, Prabowo tersenyum sambil mengacungkan telunjuk lalu merangkul Menteri BUMN Erick Thohir.

Dilansir detikJatim, Senin (24/7), respons tersebut ditunjukkan Prabowo Subianto saat dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Rakyat di Lapangan Rampal, Kota Malang. Momen ini terjadi usai Jokowi diwawancara wartawan.

Saat wawancara, Prabowo Subianto dan Erick Thohir mendampingi Jokowi di sisi kanan dan kiri yang kunjungan kerja ke Malang, mulai dari Pasar Bululawang hingga PT Pindad. Usai wawancara, wartawan mencoba bertanya ke Prabowo soal bakal cawapres yang akan mendampinginya.

Wartawan juga sempat menyinggung soal pihak Ganjar Pranowo yang baru buka-bukaan sosok 5 kandidat cawapres yang akan mendampingi di Pilpres 2024. Prabowo pun menoleh dengan ekspresi semringah.

Dia pun mengayunkan telunjuknya ke arah wartawan sembari tersenyum. Tanpa sepatah kata pun, Prabowo kemudian merangkul Erick Thohir dan berlalu bersama rombongan Jokowi.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bicara peluang kerja sama dengan PDIP di Pemilu 2024. Cak Imin menegaskan partainya tetap solid dengan Gerindra.

"Ini kan masih panjang waktunya ya, pokoknya PKB dengan Gerindra tetap solid, saya dukung Pak Prabowo masih jalan. Soal nanti-nanti ya sabar aja, kita akan melihat perkembangan," kata Cak Imin di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakpus, Jumat (4/8/2023).

Cak Imin mengungkap bila tidak ada kepastian dari Gerindra, barulah partainya akan menjajaki kerja sama dengan PDIP. Cak Imin menegaskan sampai hari ini masih ada kepastian dari Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemudian PDIP memberi harapan baru pada saya, itu barangkali nanti kalau tidak ada kepastian di Gerinda ya saya ikut PDIP aja, tapi saya sampaikan sampai hari ini masih kepastian," kata Cak Imin.

PKB Kena PDKT PDIP

Dalam pertemuan Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani dan Cak Imin, ada tawaran agar PKB gabung koalisi PDIP dan Cak Imin bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Kawan koalisi PKB, Partai Gerindra santai dengan adanya godaan PDIP kepada PKB.

Wasekjen PKB Syaiful Huda membeberkan tawaran Puan untuk Cak Imin. Huda turut hadir dalam pertemuan antara Puan Maharani dan Cak Imin yang berlangsung di kediaman Cak Imin, di Jalan Widya Candra, Jakarta Selatan pada Kamis (27/7).

"Ada, saya ikut kebetulan," kata Huda kepada wartawan, Jumat (28/7).

Huda lantas membeberkan bahwa ada 2 hal yang ditawarkan Puan kepada Cak Imin saat bertemu. Salah satunya, kata dia, terkait posisi cawapres Ganjar Pranowo.

"Iya itu Mbak Puan waktu di PKB di Manahan Solo sampaikan kalau Cak imin masuk di kandidasi wapres, masuk lima besar itu dari sepuluh kandidat. Nah kemarin Mbak Puan menegaskan itu bahwa dari sepuluh tinggal lima, termasuk di dalamnya ada nama Cak Imin. Itu sih," ucap Huda.

Selain itu, Huda menyebut Puan juga menawarkan agar PKB bergabung dengan PDIP untuk Pemilu 2024. Menurutnya, wajar jika Puan menawarkan hal itu lantaran jejak politik PDIP dan PKB memang selalu bersama pada pemilu sebelumnya.

"Kemudian yang kedua Mbak Puan ngajak, karena di mata Mbak Puan ngajak PKB seperti dalam posisi ya sudah bersaudara, sudah satu, ibaratnya sudah satu rumah gitu. Jadi diajak untuk balik, konteksnya balik, konteksnya balik karena kalau sama PDIP kan memang sudah sering membangun kerja sama atau koalisi termasuk punya akar kesejarahan yang panjang. Itu sih yang kemarin diomongin Mbak Puan," jelasnya.

Kemudian, Ketua Komisi X DPR ini menyebut Puan Maharani juga mengabarkan bahwa Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mau bertemu dengan Cak Imin. Namun, Huda tidak membeberkan kapan rencana pertemuan itu.

"Termasuk rencana bertemu Ibu Megawati itu, iya ada (disampaikan Puan kemarin)," ujarnya.

Huda lantas mengungkap respons Cak Imin ketika ditawarkan kedua hal tersebut. Dia menyebut saat itu Cak Imin berterima kasih kepada Puan Maharani.

"Ya Cak Imin ucapkan terima kasih karena sudah namanya masuk lima besar di sebagai kandidat wapres, cawapres Ganjar di PDIP, dan karena politik ini dinamis ketika nanti ada titik temu ada progres yang sifatnya baru, yang nanti perlu untuk didiskusikan setelah ada titik temu baru ya Cak Imin akan sampaikan ke Prabowo," tuturnya.


Ketua Umum PSI Giring Ganesha menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyatakan partainya terbuka dengan semua parpol. Giring lantas mengungkap keinginan PSI untuk bertemu dengan PDIP bila diizinkan.

"Dari dulu kami sangat ingin bersilaturahim dengan semua partai. Apa pun. Bila diizinkan, kami akan datang ke kantor DPP PDIP. Bila dibolehkan kami akan berdiskusi dan belajar dan menimba pengalaman. Salam hormat saya buat Bu Mega," kata Giring kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Untuk saat ini, Giring menghormati Puan yang banyak melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. Dia mengatakan jika diizinkan, PSI lah yang akan menyambangi Kantor DPP PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mbak Puan saya rasa selama ini memang yang banyak melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. PSI sangat menghormati Mbak Puan Maharani. Insyaallah kami yang akan datang ke PDIP," ujarnya.

Sebelumnya, Puan menanggapi soal silaturahmi Ketum Gerindra Prabowo Subianto ke PSI beberapa waktu lalu. Puan menyambut baik pertemuan itu.

"Selalu saya sampaikan bahwa silaturahmi itu harus selalu dilakukan. Jadi menurut kami silaturahmi yang dilakukan Pak Prabowo kepada PSI itu suatu hal yang sangat positif yang memang harus selalu dilakukan oleh siapa saja. Bukan hanya oleh Pak Prabowo, tapi oleh siapa saja," kata Puan usai bilateral meeting dengan Ketua Parlemen Vietnam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8).

Ketua DPR RI ini lalu menyinggung soal PDIP dikesankan tidak menjalin komunikasi dengan PSI usai menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Dia menekankan PDIP selalu terbuka menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak.

"Apa yang disampaikan tadi bahwa sepertinya PDI Perjuangan tidak membuka pintu, kemudian PDI Perjuangan tidak mau melakukan komunikasi, kan bisa dilihat bahwa saya selalu membuka pintu," kata Puan.

Simak juga Video: Rocky Gerung Bilang Dihalangi PDIP Ketemu 2 Ribu Mahasiswa Jogja

[Gambas:Video 20detik]


Wasekjen PDIP Utut Adianto bicara soal bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto menemui sejumlah partai termasuk PSI yang telah menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Utut menilai Prabowo yang sekarang berbeda dengan yang dulu.

"Kalau mau dibilang manuver ya boleh, yang jelas sekarang Pak Prabowo kan tampak berbeda dengan Pak Prabowo yang dahulu. Pak Prabowo yang humanis, yang tidak mudah marah, mendekati semua titik, kan itu perubahan besar dari beliau," kata Utut di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Utut menyebut Prabowo sekarang berubah menjawab pertanyaan soal Prabowo intens bermanuver mengajak partai-partai lain bergabung koalisinya, termasuk PSI yang telah menyampaikan dukungan ke Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Soal apakah PDIP juga melakukan manuver serupa, Utut menekankan partainya terus menjalin komunikasi dengan parpol lain untuk mengajak kerja sama dalam menghadapi Pemilu 2024.

"Nah, kalau kami sudah bergabung dengan Hanura, Perindo, dan PPP. Kalau manuver kami, kami nggak bilang manuver, kalau Ibu (Megawati) ngajarinnya kerja sama politik. Kalau kerja sama itu kan basisnya adalah saling percaya basisnya adalah sama-sama saling memajukan," ucap dia.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini lalu bicara Ketua DPP PDIP Puan Maharani telah bersilaturahmi dengan partai-partai lain untuk mengajak bekerja sama mendukung Ganjar. Menurutnya, Puan selama ini melakukan penjajakan kerja sama dan terus berlangsung hingga beberapa waktu ke depan.

"Kalau mau dibilang manuver ya boleh ini kan cuma dari Mbak (Puan). Nah, kalau itu bagian dari penjajakan kerja sama ya boleh. Apakah akan setop di sini, rasanya nggak," ucapnya.

Lebih lanjut, Utut memastikan setiap pertemuan Puan dengan parpol lain disampaikan kepada Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. "Yang jelas semua hasil pertemuan itu dilaporkan oleh Ibu Ketum. Nanti kan Ibu Ketum diskusi dengan Mbak Puan. Apakah orang kayak saya diajak diskusi, ya diajak tetapi kita melihat perkembangan di lapangan juga," kata dia.

Simak juga Video: Mesra Prabowo-PSI, Saling Puji hingga Bicara Tanda-tanda

[Gambas:Video 20detik]


Survey & Polling Indonesia (SPIN) menyampaikan hasil survei elektabilitas partai politik di Pemilu 2024. PDIP mendapat elektabilitas tertinggi, disusul Partai Gerindra.

Survei ini dilakukan dengan cara direct interview atau wawancara langsung dengan bantuan kuesioner kepada 1.230 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.230 responden, margin of error survei ini sebesar 2,8%. Survei dilakukan pada tanggal 15-25 Juli 2023.

Hasil survei SPIN menunjukkan PDIP masih menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi dengan 20,1%. Kemudian disusul ketat oleh Partai Gerindra dengan 19,5%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Suara Gerindra memepet, mulai naik, perolehan PDIP. Ini bukan hal baru, suara Gerindra signifikan naik dari Pemilu ke Pemilu," ucap Direktur SPIN, Igor Dirgantara, saat membacakan hasil survei yang disiarkan secara daring, Jumat (4/8/2023).

Dia pun memprediksi perolehan suara Gerindra akan naik dari Pemilu 2019. Saat itu, Gerindra memperoleh suara 12,57% dan berada di urutan ke dua setelah PDIP dengan suara 19,33%.

"Bisa diprediksi suara Gerindra naik lagi di 2024. Mungkin karena mengusung kembali Pak Prabowo yang dianalisis punya kedekatan dengan Pak (Presiden) Jokowi, dan mendapat endorse dari Pak Jokowi," katanya.

Igor menyebut poisisi tiga ditempati oleh Golkar yang bersaing dengan Demokrat dan PKB. Menurutnya, suara Gokar semakin menguat usai isu bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

"Golkar terus menguat setelah memberikan sinyal kuat akan bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB Persaingan ketat juga terjadi antara PKS, NasDem, PAN dan Perindo," katanya.

Berikut hasil survei elektabilitas partai SPIN.

PDIP: 20,1%

Gerindra: 19,5%

Golkar: 10,5%

Demokrat: 10%

PKB: 9%

PKS: 5,9%

NasDem: 4,3%

PAN: 4,1%

Perindo: 4,1%

PPP: 2,1%

PBB: 0,6%

Hanura: 0,6%

PSI:0,5%

Gelora: 0,5%

Ummat: 0,4%

Buruh:0,2%

PKN: 0,2%

Garuda: 0,1%

Belum punya pulihan: 7,3%

Simak Video: LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh

[Gambas:Video 20detik]


Syarat usia capres-cawapres digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar usia minimal capres-cawapres bisa turun dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Pembuat undang-undang dan pemerintah justru menyerahkan urusan itu ke MK. Padahal, syarat usia capres-cawapres bukanlah urusan MK.

detikcom meminta pandangan dari dua orang yang mengerti urusan ini. Ada ahli hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, serta pengajar hukum pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Mereka berdua punya kesamaan yakni memandang urusan peraturan syarat usia capres-cawapres bukanlah domain MK.

"MK itu bukan lembaga legislatif. MK itu tugasnya betul-betul spesifik yakni menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar," kata Bivitri Susanti, kepada detikcom, Jumat (4/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bivitri mendasarkan pandangannya pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Tugas MK bukanlah membuat peraturan perundang-undangan seperti menetapkan syarat usia capres-cawapres. Tugas membuat peraturan syarat minimal usia capres-cawapres justru merupakan tugas DPR dan pemerintah. Ini sudah diatur dalam Pasal 20 UUD 1945.

"Menurut saya, ini (gugatan terhadap syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu) bukan isu konstitusional," kata Bivitri.

Titi Anggraini, dihubungi terpisah oleh detikcom, menjelaskan bahwa Pasal 6 ayat 2 UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa syarat-syarat presiden dan wakil presiden diatur dalam undang-undang, bukan di UUD 1945 ini sendiri, jadi ini bukan isu terkait konstitusi UUD 1945.

"Masalah syarat usia capres-cawapres adalah masalah pilihan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, bukan merupakan isu yang konstitusionalitasnya ditentukan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Titi.

MK sudah punya pengalaman lewat putusan MK Nomor 58/PUU-XVII/2019 dan putusan Nomor 15/PUU-V/2007. MK menyebutkan bahwa perihal batas usia tidak terdapat persoalan konstitusional sebab, menurut Mahkamah, hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

"Jabatan usia bukanlah isu konstitusional dan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Itu eksplisit disebut MK dalam putusan 58/PUU-XVII/2019," kata Titi.

Perkara syarat usia capres-cawapres dalam UU Pemilu adalah open legal policy atau kebijakan hukum pembentuk undang-undang. Menurut Bivitri Susanti, MK harus menolak gugatan tersebut. MK perlu konsisten karena pada persidangan sebelumnya MK pernah menolak gugatan serupa dengan argumen masalah seperti itu adalah ranah open legal policy.

"Ini adalah open legal policy. Harusnya ini dinyatkaan ditolak," kata Bivitri.

Titi Anggraini juga berpendapat sama, dia berharap MK menolak gugatan itu. Namun lebih dari itu, MK juga perlu tetap menjaga kepercayaan publik karena putusan MK sebelumnya telah diapresiasi banyak pihak, yakni putusan soal perkara sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

"Mahkamah Konstitusi jangan sampai tergelincir dalam pengujian batas usia capres cawapres ini. Karena ini (usia capres-cawapres) adalah perkara yang jauh lebih terang-benderang ketimbang soal sistem pemilu," kata Titi.

Gedung MK saat dijaga aparat dengan kawat berduri. (Grandyos Zafna/detikcom) Gedung MK saat dijaga aparat dengan kawat berduri. (Grandyos Zafna/detikcom)

Titi yang juga merupakan aktivis Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) berharap MK dapat memutus lebih baik, bukan soal perkara angka 40 tahun menjadi 35 tahun seperti harapan penggugat dari PSI, tapi soal penyamaan syarat umur semua calon pejabat publik, agar syarat umur pemilih dan yang dipilih sama semua. Ini sudah disuarakan Perludem sejak 2015.

"MK tetap bisa memberikan putusan yang progresif, namun MK harus tidak terjebak pada pilihan angka, tetapi dalam hal putusan kebijakan inklusuf menyeluruh menyangkut umur, perlakuan setara bagi semua jabatan publik," kata Titi.

Fenomena politik

Bivitri menilai gugatan terhadap syarat umur capres-cawapres dalam UU Pemilu bukanlah fenomena hukum konstitusional, melainkan fenomena politik juga. Dia menguraikan gejala-gejala yang dia amati.

"Kalau soalnya adalah umur, ini memang tugas pembuat UU untuk menentukan, karena isunya bukan isu konstitusional," kata Bivitri.

Dia mengaitkan dengan 'musim' saat ini, yakni musim tahun politik jelang Pemilu 2024. Pertanyaan kritis dia ajukan, kenapa langkah yang ditempuh untuk membatalkan syarat usia capres-cawapres itu digulirkan via MK? Kenapa tidak via DPR dan pemerintah saja sebagai jalur yang memang sudah menjadi tugasnya?

"Kenapa saya melihat ini sebagai fenomena politik? Sebab, pengajunya salah satunya adalah PSI yang kita tahu sangat dekat dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kemarin PSI baru dikunjungi Pak Prabowo di kantor DPP PSI. Saya melihat ini sebagai langkah PSI mendekatkan diri ke keluarga Pak Jokowi," kata Bivitri.

Sepanjang pembacaan Bivitri, belum ada hasil penelitian yang cukup meyakinkan yang menyatakan ada korelasi positif antara usia dan kualitas kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Padahal, pandangan politik kebijakan yang perlu diakomodir dalam undang-undang perlu didasarkan pada data yang reliabel.

Lagipula, di MK sendiri, syarat usia hakim justru sudah dinaikkan. Dahulu, syarat usia hakim MK minimal 47 tahun. Namun melalui Undang-Undang tentang MK yang baru, DPR menaikkan syarat usia minimal hakim MK menjadi 55 tahun.

DPR dan pemerintah serahkan ke MK

Sebelumnya, pada Selasa (1/8) lalu, DPR dan pemerintah memberikan keterangan dalam sidang uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. DPR dan Pemerintah memberikan sinyal setuju dengan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun itu.

Argumentasi DPR menjelaskan bahwa MK bisa memutuskan perkara syarat usia capres-cawarpes ini meskipun aturan usia capres-cawapres adalah urusan open legal policy DPR dan pemerintah. Soalnya, urusan open legal policy bukan berarti selalu tidak bertentangan dengan konstitusi. Bisa saja, produk open legal policy juga bertentangan dengan konstitusi. Maka pada titik itulah MK bisa masuk. Pimpinan Komisi III DPR Habiburkhman tampil menjadi wakil DPR di MK saat sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu di MK, Selasa (18) lalu.

Dari pihak pemerintah, ada Staf Ahli Kemendagri, Togap Simangunsong, yang tampil di ruang sidang MK. Dia menjelaskan ada Pasal 38D ayat 1 UUD 1945 yang menyebut soal hak seseorang di hadapan hukum. Ada pula Pasal 28D ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Soal usia, pemerintah meminta hakim MK mempertimbangkan soal perkembangan usia produktif penduduk.

"Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia, Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI untuk mempertimbangkan dan menilai konstitusionalitas pasal a quo UU Pemilu terhadap UUD 1945," tutur Togap Simangunsong.

Isu bahwa permohonan itu untuk meloloskan Gibran menjadi cawapres pun menyeruak. Gibran, yang kini berusia 35 tahun, diisukan akan berpasangan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Namun, Gibran sudah membantah tegas isu tersebut.

"Saya nggak ngikuti berita itu ya. Saya tidak mengikuti berita itu, lebih pas pertanyaannya ditujukan kepada yang menggugat. Kemungkinan sing pengin yang menggugat, ojo kabeh dicurigai aku (jangan semua curigai saya), aku itu nggak ngapa-ngapain lho," kata Gibran di Balai Kota Solo, seperti dilansir detikJateng, Kamis (3/8).


Mantan Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menegaskan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) harus menang dalam kontestasi Pemilu 2024. Said menyebut kalau PKB kalah berarti dosa.

Hal itu disampaikan Said Aqil dalam sambutannya di acara Haul Gus Dur ke-14 yang diselenggarakan di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023). Turut hadir dalam acara ini Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Mulanya, Said Aqil mengatakan PKB harus menang. Said Aqil pun membacakan dasar PKB harus menang yakni Alquran Surat Ali-Imran ayat 139.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang, ke depan PKB harus menang, Walaa tahinuu walaa tahzanuu wa antumul a'launa in kuntummukminiina," kata Said Aqil.

Said Aqil mengatakan perintah Tuhan yang terkandung dalam Alquran itu adalah orang-orang beriman harus menang. Itu berarti, kata Said Aqil, bila PKB kalah berarti dosa.

"Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang, jangan sedih, jangan susah, jangan minder, jangan kecil hati. Kalau PKB kalah dosa, perintah Allah supaya menang, kalau kalah berarti dosa," kata Said Aqil disambut riuh hadirin.

Said Aqil lalu mencontohkan hal itu sama dengan menuntut ilmu. Kata Said, mencari ilmu wajib hukumnya.

"Sama dengan mencari ilmu wajib tholabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimat. Jadi kalau bodoh dosa, pinter wajib, bodoh dosa," kata Said Aqil.

Said Aqil kembali menegaskan PKB tidak boleh kalah karena akan dosa. Dia menyebut Cak Imin harus menang.

"Walyakhsyallazina lau taraku min khalfihim zurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha walyaqulu qaulan sadida, di Quran ini, jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat, usahakan, perjuangkan," kata Said.

"Kamu mati meninggalkan anak cucu yang kuat, kita harus kaya. Berarti melarat dosa, bodoh dosa, kalah dosa. Oleh karena itu, Cak Imin harus menang," imbuhnya.

Simak juga Video: Cak Imin Sebut Gusdur Penggagas Apel Akbar, Bukan Habib Rizieq

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menyerahkan keputusan soal cawapres ke pimpinan partai politik. Sandiaga mengingatkan aspirasi rakyat harus didengar.

"Yang nanti mencalonkan adalah pimpinan partai politik, tapi aspirasi daripada rakyat itu sangat penting. Jangan sampai kita ada jarak antara apa yang diinginkan oleh rakyat dan apa yang diputuskan oleh pimpinan partai politik. Itu yang harus kita jaga sehingga PPP akan tetap relate, relevan dengan masyarakat dan tetap menjadi pilihan di hati dan pikiran masyarakat," ujar Sandiaga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (4/8/2023).

Sandiaga Uno juga mengapresiasi berbagai hasil survei menjelang 2024. Namun, dirinya tidak ingin terlalu percaya diri dan lebih memilih berjuang di tengah-tengah masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus memperjuangkannya di tengah-tengah masyarakat. Karena bagaimanapun juga PPP mau siapa pun yang diusung nantinya di pilpres, pileg, ataupun pilkada harus dipilih oleh masyarakat. Jadi kita harus memastikan kebermanfaatan kita," kata Sandiaga Uno yang baru saja memimpin rapat konsolidasi Bappilu PPP Pusat dengan Bappilu PPP Kalsel di Banjarmasin.

Sandiaga menjelaskan maksud kebermanfaatan yang disinggung. Sandiaga ingin PPP hadir di masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini.

"Dan saya memetakan bahwa kebermanfaatan itu adalah di bidang ekonomi dan kita menggunakan kontestasi demokrasi ini untuk mempercepat pembangunan sehingga kita bisa menjadi negara yang adil dan makmur," ujar Sandiaga.

Selain itu, dalam rapat konsolidasi Bappilu PPP, Sandiaga mengaku tidak menyinggung pilpres sama sekali. Sandiaga menyebut keputusan pilpres ada di tangan pimpinan partai politik.

"Karena itu bukan domain saya, pilpres itu domain-nya ketua umum dan pilpres ini akan nanti diputuskan oleh gabungan partai politik. Saya yakin keputusan yang terbaik itu tentunya akan menjadi pertimbangan dari pimpinan partai politik. Siapa pun yang ditugaskan harus siap berkontribusi bagi bangsa dan negara," ujar Sandiaga.


Survei dan Poling Indonesia (SPIN) juga melakukan survei peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (Cawapres) Prabowo Subianto di tengah gugatan usia capres-cawapres yang masih berproses di MK. Menurutnya, Gibran dapat menjadi game changer jika bisa berlaga di Pilpres 2024.

Survei ini dilakukan dengan cara direct interview atau wawancara langsung dengan bantuan kuesioner kepada 1.230 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.230 responden, margin of error survei ini sebesar 2,8%. Survei dilakukan pada tanggal 15-25 Juli 2023.

Sebelumnya, SPIN memilih enam nama kandidat cawapres Prabowo untuk dipilih responden. Nama-nama itu merupakan nama yang sering dibahas publik menjadi cawapres Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mereka adalah Erick Thohir, Khofifah Indar Parawangsa, Mahfud Md, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Airlangga Hartarto, Ridwan Kamil.

"Dari 6 nama cawapres yang disebutkan mayoritas atau 21,3% memilih Erick Thohir sebagai Cawapres Prabowo. Sementara diposisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati Khofiffah dengan 14,7% dan Mahfud MD sebesar 14,1%. Muhaimin Iskandar hanya memperoleh 13,4% saja," kata Direktur SPIN, Igor Dirgantara, dalam rilis surveinya, Jumat (4/8/2023).

Berikut hasil survei cawapres ideal untuk Prabowo:

Erick Thohir: 21,3%

Khofifah Indar Parawangsa: 14,7%

Mahfud Md: 14,1 %

Muhaimin Iskandar: 13,4 %

Airlangga Hartarto: 12,5%

Ridwan Kamil: 12%

Tidak tahu: 12%.

Selain nama-nama itu, SPIN pun bertanya soal Gibran Rakabuming Raka. Nama putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi kandidat cawapres berbarengan dengan gugatan batas minimal umur cawapres dari 40 tahun menjadi 35 tahun.

"Kalau Mahkamah Konstitusi setuju usia cawapres dan capres minimal 35 tahun, maka peluang besar menjadi cawapres Pak Prabowo, dan menjadi game changer," kata Igor.

SPIN ingin melihat apakah responden akan memilih Gibran jika berpasangan dengan Prabowo. Sebagian besar responden, atau 47,7% akan memilih Gibran.

"Sebagian besar atau 47,7% publik luas menjawab ya akan memilih Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo. Sementara bagi yang menjawab tidak akan memilih sebesar 22,9%. Terhadap usulan pertanyaan simulasi Cawapres ini masih ada 29,4% yang tidak tahu atau tidak jawab," ucapnya.

Pencalonan Gibran dinilai bakal memberikan kontribusi elektoral kepada Prabowo. Terlebih, keterpilihan Gibran di angka 47,7%, lebih tinggi dibanding Erick Thohir, 21,3%.

"Pencalonan Gibran sebagai Cawapres akan berdampak terhadap perubahan peta politik 2024 dan akan memberikan kontribusi electoral yang besar bila berpasangan dengan Prabowo kelak," ucapnya.

Lihat Video: LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh

[Gambas:Video 20detik]


Survey & Poling Indonesia (SPIN) menyampaikan hasil survei soal calon wakil presiden (Cawapres) pontesial untuk Menhan Prabowo Subianto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Beberapa nama tokoh masuk dalam survei seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Survei ini dilakukan dengan cara direct interview atau wawancara langsung dengan bantuan kuesioner kepada 1.230 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.230 responden, margin of error survei ini sebesar 2,8%. Survei dilakukan pada tanggal 15-25 Juli 2023.

"Ada tiga besar calon presiden yang berpotensi besar akan berkompetisi bersama calon wakil presidennya. Untuk Meningkatkan elektabilitas pasangan pilihan cawapres yang tepat sangatlah penting," kata Direktur SPIN, Igor Dirgantara, dalam rilis hasil survei secara daring, Jumat (4/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertanyaan surveinya, SPIN telah memilih beberapa nama sebagai bakal cawapres. Berikut hasil survei cawapres ideal berdasarkan survei SPIN.

Prabowo Subianto

SPIN memunculkan enam nama sebagai cawapres ideal dari Prabowo Subianto. Mereka adalah Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, Mahfud Md, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Airlangga Hartarto, dan Ridwan Kamil.

"Dari 6 nama cawapres yang disebutkan mayoritas atau 21,3% memilih Erick Thohir sebagai cawapres Prabowo. Sementara di posisi kedua dan ketiga berturut-turut ditempati Khofifah dengan 14,7% dan Mahfud MD sebesar 14,1%. Muhaimin Iskandar hanya memperoleh 13,4% saja," katanya.

Menurut Igor, latar belakang ketokohan pun menentukan pilihan cawapres ideal untuk Prabowo Subianto. Disebutkannya, tokoh berlatar belakang NU memiliki keunggulan.

"Hasil ini juga menunjukkan bahwa tokoh-tokoh berlatar NU atau yang beririsan dengan NU dipandang public sesuai menjadi pendamping Prabowo," katanya.

Berikut hasil survei cawapres ideal untuk Prabowo:

Erick Thohir: 21,3%

Khofifah Indar Parawangsa: 14,7%

Mahfud Md: 14,1 %

Muhaimin Iskandar: 13,4 %

Airlangga Hartarto: 12,5%

Ridwan Kamil: 12%

Selain nama-nama itu, SPIN pun bertanya soal potensi Gibran Rakabuming Raka. SPIN bertanya soal keterpilihan putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu jika dipasangkan dengan Prabowo Subianto.

"Kalau Mahkamah Konstitusi setuju usia cawapres dan capres minimal 35 tahun, maka peluang besar menjadi cawapres Pak Prabowo, dan menjadi game changer," kata Igor.

Sebagian besar responden, atau 47,7% akan memilih Gibran. Pencalonan Gibran menjadi Cawapres disebut akan memberikan kontribusi elektoral yang besar bagi Prabowo.

"Sebagian besar atau 47,7% public luas menjawab ya akan memilih Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo. Sementara bagi yang menjawab tidak akan memilih sebesar 22,9%. Terhadap usulan pertanyaan simulasi Cawapres ini masih ada 29,4% yang tidak tahu atau tidak jawab," ucapnya.

"Pencalonan Gibran sebagai cawapres akan berdampak terhadap perubahan peta politik 2024 dan akan memberikan kontribusi elektoral yang besar bila berpasangan dengan Prabowo kelak," ucapnya.

Selanjutnya: Cawapres ideal untuk Ganjar.

Lihat juga Video: Mesra Prabowo-PSI, Saling Puji hingga Bicara Tanda-tanda

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mengaku pernah berkomunikasi dengan PSI namun hingga kini belum ada komunikasi lanjutan terkait dukungan maju capres 2024. Merespons itu, PSI menegaskan masih terus menjalin komunikasi politik dengan PDIP.

"Komunikasi jalan terus. Sampai detik ini juga masih komunikasi terus dengan kakak-kakak senior dari partai-partai lain, termasuk PDIP," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Perlu diketahui, PSI menggelar pertemuan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto baru-baru ini. PSI sudah sejak tahun lalu menyampaikan dukungan kepada Ganjar untuk maju capres di 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Grace menegaskan arah dukungannya tidak berubah. Dia memastikan PSI akan mendukung capres yang menjaga keberlanjutan program Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"PSI konsisten tidak ada yang berubah. Concern utama kami adalah menjaga keberlanjutan program Pak Jokowi, agar momen Indonesia emas tidak terlewat dan sia-sia," katanya.

Ganjar Ngaku Belum Ada Komunikasi Lanjutan dengan PSI

Ganjar sebelumnya menanggapi mesranya PSI dengan Prabowo setelah perjumpaan pada Rabu (2/8). Untuk diketahui, rembuk rakyat yang digelar PSI menghasilkan pasangan Ganjar Pranowo dan Yenny Wahid untuk Pilpres 2024.

"Tidak apa-apa setiap partai kan punya sikap masing-masing ya. Kita mesti menghormati apapun yang ada saya kira itu politik yang biasa saja," kata Ganjar usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Kamis (3/8) seperti dilansir detikJateng.

Ganjar juga mengaku pernah berkomunikasi dengan PSI ketika partai tersebut menyampaikan hasil rembuk rakyat yang mendukung dirinya sebagai capres di 2024. Namun, hingga kini belum ada komunikasi lanjutan terkait hal itu.

"Sebelumnya pernah tapi sampai hari ini belum (komunikasi), dan dinamika politik bisa menumbuhkan sikap-sikap baru seperti itu dan itu menurut saya biasa, toh belum final semuanya," katanya.


Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menceritakan perjuangan PKB bersama Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Cak Imin menyebut Gus Dur saat itu memiliki banyak asisten informal termasuk dirinya.

"Saya ini termasuk asisten informal, jadi saya diajak terus oleh Gus Dur di semua event, mulai dari ke NU-an, ke forum demokrasi-an, ke pemerintahan sampai tuntas lah," kata Cak Imin di acara Haul Gus Dur ke-14 yang diselenggarakan PKB di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Jumat (4/8/2023).

Cak Imin lantas mengatakan bila dirinya berhasil, berarti karena ajaran dan cita-cita Gus Dur. Di hadapan hadirin, Cak Imin lalu memohon doa semoga berhasil sesuai dengan cita-cita Gus Dur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ini betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur, kalau berhasil, tapi kalau gagal ya aslinya memang begitu kira-kira begitu. Jadi mohon doanya semoga berhasil sesuai dengan cita-cita Gus Dur," kata Cak Imin.

Cak Imin mengatakan Eks Ketum PBNU Said Aqil Siradj juga sosok yang pernah ikut dan dibimbing Gus Dur. Cak Imin menyebut Said Aqil merupakan contoh 'produk' Gus Dur yang berhasil memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

"Jadi kalau jadi itu memang produk Gus Dur. Contoh produk Gus Dur itu Kiai Said Aqil Siradj, itu produk Gus Dur. Jauh hari digebukin Gus Dur dimarahin Gus Dur, tapi sambil dikasih anu masa depan 'sampeyan nanti jadi Ketua Umum PBNU' sudah jauh hari itu sudah disiapkan oleh Gus Dur, " kata Cak Imin.

" adi kira-kira Gus Dur pengin ngomong gini tapi nggak langsung 'Sampeyan tak gebuki sek sebelum jadi ketua Umum PBNU kira-kira gitu', " imbuhnya.

Simak Video: Cak Imin Sebut Gusdur Penggagas Apel Akbar, Bukan Habib Rizieq

[Gambas:Video 20detik]


Siang itu saya sekeluarga ditraktir makan siang oleh Miss Culinary 2023 dan mamanya. Saat Janet, sang miss culinary, berulang tahun, saya tidak bisa datang. Sebagai gantinya, kami makan dua keluarga di sebuah resto. Meskipun sudah beberapa kali makan bersama, saya masih dibuat takjub oleh ibu dan anak yang begitu menyukai rasa pedas.

Bertolak belakang dengan saya dan istri yang tidak terlalu berani mengecap makanan pedas, ibu dan anak ini justru menambahkan potongan-potongan cabe rawit ke dalam setiap sendok makan mereka. Ada makanan yang bagi saya dan istri sudah pedas, bagi mereka seakan tidak ada rasanya.

Seseorang entah kapan pernah memberitahu saya bahwa rasa pedas merangsang indera perasa kita sehingga makanan lain yang kita konsumsi berbarengan atau setelah itu jadi tambah terasa (nikmatnya). Karena alasan inilah timbul istilah 'kapok lombok' yang artinya meskipun kita kepedasan saat mencecap rasa cabe untuk pertama kalinya, ternyata lidah kita ketagihan untuk mencoba lagi karena sensasi yang ditimbulkan rasa pedas itu bersifat adiktif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mati Rasa

Jika rasa pedas justru membuat ketagihan dan lidah bergoyang, makian pedas membuat kita mati rasa. Itulah salah satu pelajaran berharga yang saya dapat dari buku Jonathan Haidt berjudul The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion. Haidt dengan cerdas mengamati 'perang makian' antara Partai Republik dan Demokrat di Amerika Serikat.

Meskipun dianggap (lebih tepat menganggap diri) negara paling demokratis di dunia, ternyata cara mereka memilih presiden pun diwarnai saling caci, bahkan saling hantam. Peristiwa penyerbuan Gedung Capitol yang barbar dari para pendukung fanatik Trump sampai sekarang masih terbayang di ingatan.

Saat Trump kampanye di depan Trump Plaza, saya yang kebetulan melintas dan ingin turun dari mobil dicegah istri dengan ucapan yang menjadi rem yang sangat pakem niat saya, "Nggak usah ikut campur. Toh engkau tidak berhak memilih."

Seperti kata istri, meskipun saya bukan warga negara AS dan tentu saja tidak bisa ikut voting, namun sampai saat saya mengetik kolom ini, email dari tim Trump tetap membombardir surel saya secara teratur. Entah dari mana mereka mendapat alamat email saya karena saya tidak pernah menge-share-nya. Pikiran yang lurus (dan tentu saja tulus) dari istri saya bisa mengembalikan saya ke akal sehat saya.

Nah, akal sehat inilah yang sekarang tampaknya makin luntur dengan terbelahnya masyarakat Indonesia, terutama di tahun politik ini. Perseteruan antara cebong dan kampret (yang sekarang lebih bergeser ke arah cebong dan "kadrun") makin memanas. Paling tidak hal itulah yang bisa kita amati saat membaca berita politik, khususnya yang membahas capres baik Ganjar, Prabowo, maupun Anis.

Kata-kata yang digunakan dalam komentar itu --meskipun memakai kata logika, nalar, akal sehat, dan sebagainya-- yang keluar justru kebalikannya. Komentar itu penuh dengan emosi yang membabi buta --jika bukan di kelompok kami, pendapatnya dianggap salah-- justru menunjukkan penulisnya mengidap logical fallacy yang parah. Bagaimana tidak parah jika objektivitas dihilangkan sama sekali sehingga cenderung hanya mengagungkan keunggulan idolanya sambil menutup mata terhadap kelemahannya yang segede gaban. Adu gagasan beralih ke adu jotosan.

Biang Kerok Perpecahan

Kita sampai bosan mendengar ungkapan "tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi." Meskipun tampak klise, ungkapan itu tetap relevan, bahkan ter-up date semakin canggih. Saat berbincang dengan seorang anggota dewan, kawan saya ini berkata, "Pilihan kita yang tulus dan lurus pun bisa dibelokkan jika pihak lawan memakai konsultan politik."

Nah, konsultan politik semacam inilah yang dianggap menjadi biang kerok perpecahan di suatu negara di mana dia di-hire. Mengapa? Baginya bukan siapa yang baik dan pantas memimpin, tetapi siapa yang berani membayarnya mahal untuk suatu kemenangan. Menghalalkan segala cara ala Machiavelli pun dieksploitasi habis-habisan. Tidak peduli apakah setelah pemilu negara itu masih terpanggang oleh panasnya api permusuhan. "Pokoknya aku dibayar!" menjadi standar moralnya.

Jika konsultan politiknya sudah memakai landasan berpikir (atau tidak berpikir?) "pokoknya", apa yang bisa diharapkan dilakukan para pendukung setiap kontestan? Pokoknya juga! "Pokoknya menurutku begini, peduli apa dengan pendapatmu!" Jika dua orang yang berlawanan pandangan dan pilihan politiknya pakai semangat pokoke apa yang bisa diharapkan? Berantem terus.

Tiba-Tiba Peduli

Untuk memahami pembelahan pemilih di AS, juga di Indonesia, mari kita tengok sebentar Moral Foundations Theory yang dipakai Haidt untuk menjelaskan fenomena ini. Jonathan Haidt, Craig Joseph, dan Jesse Graham membangun Teori Landasan Moral ini dari pakar antropologi kultural Richard Shweder. Pengembangan inilah yang menghasilkan buku yang telah saya sebutkan di atas. Teori ini mengusulkan enam landasan: Care/Harm, Fairness/Cheating, Loyalty/Betrayal, Authority/Subversion, Sanctity/Degradation, Liberty/Oppression.

Mari kita lihat faktanya di lapangan. Di tahun politik ini, ada banyak politikus termasuk capres yang tiba-tiba saja peduli sehingga melakukan blusukan, bahkan saking rajinnya sampai melakukannya di provinsi yang bukan wilayahnya. Bukan hanya itu, ada politikus yang dianggap off side karena menelepon penguasa wilayah itu untuk menyampaikan keluhan rakyat kecil. Bagi pendukungnya, tentu saja tindakan ini bisa dipahami. "Apa salahnya membantu rakyat bawah? Toh dia memang sudah kenal dengan pejabat di wilayah itu." Sekali lagi, prinsip pokoke berlaku.

Bagaimana dengan kejujuran/kecurangan? Partai yang terlalu curiga pihak lain melakukan kecurangan pemilu, jika ditelisik ke belakang, ternyata melakukan praktik yang sama. Bahkan partai yang mengusung tagline antikorupsi pun kadernya justru banyak yang terseret pusaran korupsi yang menenggelamkan integritas seseorang. Janji mundur jika terbukti korupsi pun hanya bisa ditelusuri lewat jejak digital.

Kesetiaan/pengkhianatan sudah 'dinubuatkan' oleh William Shakespeare. Menurut pujangga Inggris yang karyanya saya teliti untuk tesis saya dulu, di setiap 'Julius Caesar' selalu ada 'Brutus' di sampingnya. Kelompok relawan yang mendukung capres tertentu bisa saja melompat pagar dan mendukung calon tetangga karena diduga tidak mendapatkan pekerjaan di rumah orang yang didukungnya. Bagaimana setelah diberi jatah? Bisa berubah lagi.

Kebenaran motivasi seseorang sulit dibuktikan dalam tempo singkat. Waktu yang bisa menjawab. Otoritas versus subversi pun bisa ditafsirkan seenak udel pendukungnya yang sudah memakai (atau dipakaikan) kacamata kuda. Saat melihat pameran ArtJog di Jogja belum lama ini, ada instalasi menarik dengan tema utama kacamata kuda.

Kacamata kuda memang dimaksudkan agar kuda bisa fokus ke depan dan tidak tergiur oleh rumput yang menghijau atau kuda betina yang seliweran di kiri kanannya. Orang yang gagal mengalahkan otoritas yang sah bisa saja tergoda untuk memakai cara-cara inkonstitusional yang dibungkus dengan gerakan 'people power' yang katanya mengedepankan demokrasi tanpa kekerasan.

Kesucian dan keluhuran bangsa Indonesia yang dikenal luas bahkan sampai ke mancanegara justru dirusak oleh degradasi moral dan dekadensi spiritual bangsa sendiri. Agama yang seharusnya dipakai untuk meluruskan yang bengkok justru bisa membengkokkan jalannya pesta demokrasi dengan pendangkalan bahkan pemutarbalikan ayat-ayat kitab suci yang ditafsirkan sesuai kehendaknya sendiri atau bisa diduga pesanan 'konsultan politik'.

Sebagai perbandingan, Trump yang dianggap tidak peduli agama pun dalam menjalankan ambisi bisnis dan politiknya tiba-tiba saja bisa memakai halaman bahkan gedung gereja untuk memikat pendukungnya yang beriman secara konservatif. Mereka yang mabuk agama tentu belum pulih kesadaran dan nalarnya.

Terakhir, kemerdekaan versus tekanan pun dipertontonkan dengan tidak malu-malu oleh beberapa kalangan. Istilah 'petugas partai' bisa menjadi contoh yang kasat mata. Pemimpin yang melakukan tugasnya dengan benar pun jika itu searah dengan pandangan partai bisa dianggap jongos sang ketua umum.

Sebaliknya, sebobrok apa pun perilaku kader jika itu menguntungkan pundi-pundi partai bisa dibela mata-matian dengan istilah 'pembelokan isu' atau 'sarat nuansa politik'. Baru setelah kebobrokannya sudah membahayakan seluruh tubuh, maka proses amputasi dilakukan dengan ucapan, "Partai tidak bertanggung jawab terhadap tindakan kadernya. Silakan diproses hukum. Kami tidak akan cawe-cawe."

Jangan pernah mau menunggangi apalagi ditunggangi oleh binatang buas. Apalagi kalau dia suka menjilat. Sejinak-jinaknya binatang buas, jika sedang lapar dan menjilat darah tuannya, penunggangnya pun akan dijadikan sarapan. Oleh sebab itu, jangan mau memakai, apalagi dipakaikan, kacamata kuda.

Xavier Quentin Pranata pelukis kehidupan di kanvas jiwa


Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta generasi muda perlu berhati-hati dalam memilih pemimpin di Pilpres 2024. PPP menilai hal itu menunjukkan kepedulian Jokowi agar masyarakat tidak salah pilih.

"Itu bentuk kepedulian Presiden Jokowi terhadap masa depan bangsa supaya tidak salah pilih," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek kepada wartawan, Jumat (4/8/2023).

Menurut Awiek, Jokowi mewanti-wanti agar pembangunan terus berjalan sesuai yang telah direncanakan. Dia menilai Jokowi tak menghendaki adanya perubahan kebijakan yang membuat arah pembangunan ikut berubah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Artinya apa, pembangunan di segala bidang, baik infrastruktur maupun pembangunan manusianya yang sudah on the track hari ini harus dilanjutkan supaya tidak terjadi perubahan arah kebijakan yang membuat arah pembangunan bisa berubah," ujar jubir PPP ini.

Sebab, kata dia, perubahan arah pembangunan akan mempengaruhi cita-cita RI menjadi negara 5 besar dengan penghasilan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia.

Dengan demikian, Awiek menilai pesan Jokowi itu disampaikan agar pemimpin RI yang terpilih nantinya melanjutkan pembangunan dari era pemerintahan saat ini.

"Karena kalau kemudian arah pembangunannya berubah, maka itu akan berpengaruh terhadap cita-cita Indonesia menuju top five in the world," ujar dia.

"Jadi ya maknanya sih menekankan keberlanjutan pembangunan yang dilakukan hari ini dari segala bidang pembangunan, policy-nya, terus dilanjutkan demi kemajuan Indonesia," lanjut Awiek.

Wanti-wanti Jokowi

Jokowi sebelumnya mewanti-wanti generasi muda ihwal Pilpres 2024. Jokowi meminta mereka untuk hati-hati dalam memilih pemimpin.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Puncak Acara LPDP Festival Tahun 2023 di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan. Jokowi mulanya mengatakan bahwa kepemimpinan nasional di tahun 2024, 2029, hingga 2034 akan sangat menentukan nasib Indonesia.

"Bisa masuk jadi negara maju. Bisa atau tidak ya tergantung kita sendiri. Tetapi menurut saya kepemimpinan di 2024, di 2029, di 2034 menjadi akan sangat menentukan. Negara ini bisa maju atau tidak maju," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan pakar-pakar ekonomi, IMF, hingga OECD menyampaikan bahwa Indonesia bisa menjadi 5 besar negara dengan GDP tertinggi di dunia. Namun, kata Jokowi, hal itu tergantung pada generasi muda dalam memilih pemimpin ke depannya.

"Itu berada di tangan saudara-saudara semuanya," kata Jokowi disambut tepuk tangan para penerima dan alumni LPDP.

"Kok keliatannya tepuk tangannya takut," canda Jokowi.

Karena itu, Jokowi pun meminta para generasi muda untuk hati-hati dalam memilih di 2024. Sebab, sekali lagi menurutnya hal itu akan menentukan apakah Indonesia bisa maju ke depan atau tidak.

"Hati-hati di 2024 dalam memilih pemimpin. Tapi kedaulatan ada di tangan rakyat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan," tutur Jokowi disambut tepuk tangan lagi.

"Saya ulang. Itu berada di tangan generasi muda, berada di tangan saudara-saudara semua. 2024, 2029, 2034," lanjut Jokowi.


Bakal calon presiden (bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan, menemui relawan di Rumah Relawan, Duren Sawit, Jakarta Selatan. Dia mengatakan pertemuan itu merupakan bentuk silaturahmi.

"Jadi barusan selesai ketemu dengan relawan, yang berkumpul di rumah relawan di Duren Sawit ini. Ini kegiatan reguler sebetulnya, silaturahmi, mendengar apa yang mereka kerjakan, sekaligus juga berbagi hal-hal yang menjadi perhatian bagi mereka," kata Anies Baswedan di Rumah Relawan, Kofe Sosial Pejuang, Duren Tiga, Duren Sawit, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Anies mengatakan pertemuan itu juga bentuk apresiasi bagi para relawannya. Dia menyebutkan pertemuan dengan para relawannya akan digelar rutin tiap Jumat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi ini sebuah kegiatan apresiasi, karena mereka semua adalah pribadi-pribadi yang memilih untuk bergerak bersama secara sukarela, swakarsa, mengerjakan dengan sumber daya dari mereka sendiri dengan sebuah kepercayaan untuk sama-sama menghadirkan kehadiran Indonesia," kata Anies.

"Jadi ini suatu kegiatan kerelawanan yang sesungguhnya. Itu sebabnya kita melakukan pertemuan rutin yang biasanya hari Jumat habis Jumatan," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan juga menyampaikan akan melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat (Jabar), besok. Usai dari Bandung, Anies akan melanjutkan kunjungan ke Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

"Besok saya di Bandung, kemudian di Padang malamnya. Lalu hari Minggu juga di Bandung lagi," kata Anies di Kafe Sosial Pejuang.

Anies akan ditemani Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungannya ke Bandung. Namun, dia enggan menceritakan detail kegiatannya bersama AHY tersebut.

"Besok aja lah. Nanti kepeleset kalau di-spill," ujarnya.


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan berbicara terkait gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal usia minimal capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Anies mengaku percaya MK akan mengambil keputusan sesuai konstitusi.

"Saya sih percaya bahwa MK akan mengambil keputusan sesuai dengan spirit konstitusi, itu aja," kata Anies Baswedan di Kafe Sosial Pejuang, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Anies juga menanggapi terkait cawapres yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Dia menyebut cawapresnya akan diumumkan di waktu yang tepat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada waktunya nanti diumumin," ujarnya.

Anies menyebut mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan sosok yang bersahabat. Sebagai informasi, nama Susi Pudjiastuti juga mencuat menjadi bakal cawapres Anies di Pilpres 2024.

"Baik, bersahabat, teman lama," ujarnya.

Kemudian, Anies juga menanggapi singkat terkait harapan Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi jika cawapres Anies dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Anies mengatakan cawapresnya akan diumumkan di waktu yang tepat.

"Nanti pada waktunya," ucapnya.

Sejumlah pihak sebelumnya menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi yang meminta usia minimal capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Hal serupa juga pernah diajukan di kasus-kasus usia jabatan publik.

Berikut pertimbangan-pertimbangan putusan MK soal batas usia pejabat publik yang dikutip detikcom dari website MK, Jumat (4/8):

Putusan MK Nomor 15/PUU- V/2007

Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya.

Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan akan melakukan kunjungan ke Bandung, Jawa Barat, besok. Usai dari Bandung, Anies akan melanjutkan kunjungan ke Padang, Sumatera Barat.

"Besok saya di Bandung kemudian di Padang malamnya, lalu hari minggu juga di Bandung lagi," kata Anies Baswedan di Kafe Sosial Pejuang, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Anies akan ditemani Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kunjungannya ke Bandung. Namun, dia enggan menceritakan detail kegiatannya bersama AHY tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok aja lah. Nanti kepeleset kalau di spill," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, dan Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akan hadir di Sumatera Barat, Sabtu (5/8). Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumbar, Fadly Amran menyebut Surya Paloh dan Anies akan menghadiri serangkaian kegiatan, termasuk peresmian kantor baru DPW NasDem Sumbar dan pembekalan bakal caleg dari Partai NasDem.

"Ini sebuah gerakan pendorong Partai NasDem di Sumbar. Intinya bagaimana mengedepankan visi restorasi Indonesia dan bersama-sama menggaungkan nama Pak Anies Baswedan di Sumbar," kata Fadly kepada wartawan, Jumat (5/8/2023).

Menurut Fadly, kegiatan diperkirakan dihadiri 1.260 orang peserta. Termasuk 650 orang di antaranya bakal caleg yang akan ikut pembekalan.

Di luar acara NasDem, Anies juga akan mengikuti acara jalan santai dan mengisi majelis taklim di Padang bersama relawan.

"Kita ingin Pak Anies juga punya waktu cukup bersosialisasi bersama masyarakat Sumbar," ucap Fadly.

Fadly berharap kehadiran Surya Paloh, Anies Baswedan, jajaran pejabat DPP dan ribuan kader pada peresmian kantor baru DPW NasDem dan pembekalan bacaleg ini dapat mengantarkan Partai NasDem memenangkan Pemilu dan Anies menjadi Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.


Lembaga Survey & Poling Indonesia (SPIN) menyampaikan hasil survei elektabilitas atau keterpilihan calon presiden (capres) 2024. Prabowo Subianto berada di posisi pertama, diikuti Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan berdasarkan survei tersebut.

Survei ini dilakukan dengan cara direct interview atau wawancara langsung dengan bantuan kuesioner kepada 1.230 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.230 responden, margin of error survei ini sebesar 2,8%. Survei dilakukan pada tanggal 15-25 Juli 2023.

Direktur SPIN, Igor Dirgantara, mengatakan hasil survei simulasi tiga capres menunjukkan Prabowo Subianto memiliki elektabilitas paling tinggi mengalahkan Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagian besar publik atau 41,7% akan memilih Prabowo Subianto sebagai presiden bila pemilu serentak dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh tiga capres saja," kata Igor dalam rilis survei SPIN yang disiarkan secara daring, Jumat (4/8/2023).

"Sementara Ganjar masih berada di posisi kedua dengan 30,3%, dan Anies berada di posisi ke tiga memperoleh 21,0%. Masih ada 7,0% publik belum punya pilihan," katanya.

Berikut hasil survei elektabilitas capres simulasi tiga nama:

Prabowo Subianto: 41,7%

Ganjar Pranowo: 30,3%

Anies Baswedan: 21%

Tidak Tahu: 7%

Saksikan juga Meriahnya Acara Senam dan Pentas Ceria Anak Indonesia

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan buka suara soal Partai Golkar yang menyatakan tak akan mendukungnya di 2024. Anies memahami sebab Golkar sudah memiliki koalisi.

"Mereka sudah memiliki koalisi, sudah lama, jadi nggak ada yang baru, nggak ada yang baru sama sekali dan tidak ada kejutan lah," kata Anies Baswedan di Kafe Sosial Pejuang, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (4/8/2023).

Anies mengatakan Golkar sudah lama membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang diinisiasi bersama PAN dan PPP. Oleh karena itu menurut Anies, pernyataan Golkar yang tak akan mendukungnya di 2024 bukan hal baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Golkar kan dari dulu punya koalisi KIB, jadi nggak ada yang baru," ujarnya.

Sebelumnya, Airlangga mengatakan partainya tidak akan melabuhkan dukungan ke Anies Baswedan di Pilpres 2024. Golkar disebutnya hanya mungkin mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto.

"Itu sangat benar," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2023). Airlangga menjawab ihwal Golkar tidak akan mungkin mendukung Anies dan hanya mungkin mendukung Ganjar atau Prabowo.

Saat kembali ditanya apakah benar Golkar tidak akan mungkin mendukung Anies, Airlangga kembali membenarkan.

"Benar," ujarnya singkat.

Sebagai informasi, ada tiga sosok bacapres di Pilpres 2023 yang sudah dideklarasikan. Tiga bacapres itu yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Lihat Video: Anies Tak Kaget soal Tidak Didukung Airlangga di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Pemilu 2024 akan digelar untuk memilih calon presiden dan wakilnya, juga kepala daerah dan wakilnya termasuk gubernur dan wakil gubernur di Jawa Timur. Menyikapi isu bahwa dirinya diusulkan jadi calon wakil presiden, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sudah menyampaikan pernyataan.

Khofifah mengaku bahwa dirinya akan fokus bekerja sebaik mungkin di Jatim. Sebagai Gubernur Jatim, masa jabatan Khofifah terbatas hingga 31 Desember 2023.

Pengamat Politik Unesa Agus M Fauzi menilai bahwa pernyataan Khofifah itu adalah sinyal bahwa Ketum PP Muslimat itu akan kembali maju di Pilgub Jatim 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Walaupun Khofifah belum menyatakan secara tegas apakah dia maju lagi sebagai cagub di Jatim atau membuka harapan maju jadi cawapres, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi mengatakan bahwa PKB siap mendukung Khofifah bila kembali maju di Pilgub Jatim 2024. Katanya, Khofifah masih kader PKB.

"PKB siap (mendukung Khofifah). Masak kader tidak diusung? Jelas siap dong. Masak kader sendiri tidak diusung?," kata Fauzan saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (4/8/2023).

Fauzan menyatakan bahwa Khofifah adalah kader yang dibesarkan oleh PKB. Sampai hari ini Fauzan menyebutkan bahwa Khofifah masih merupakan kader PKB dan belum keluar.

"Beliau masih kader. Apa yang tidak buat kader sendiri? Bu Khofifah ya PKB," tegasnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim itu menyatakan bahwa PKB akan melihat situasi politik ke depan untuk memastikan akan mengusung Khofifah di Pilgub Jatim 2024.

"Sambil nanti kita lihat perkembangan politiknya seperti apa, DPP sampai saat ini masih fokus mengusung Cak Imin di Pilpres. DPP belum ada juklak terkait Pilkada, yang pasti DPP akan menyusun aturan main," jelasnya.

Caleg PKB DPRD Jatim Dapil XII (Tuban-Bojonegoro) ini menyatakan siap menawarkan kader-kader PKB yang potensial ke Khofifah untuk menjadi cawagub.

"Kita ada banyak stok kader yang sangat mumpuni dan sekarang menjabat kepala daerah. Ada Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Bupati Pamekasan Badrut Tamam, Bupati Bojonegoro Anna Muawanah, Bupati Sidoarjo Gus Mudhlor, Bupati Pasuruan Gus Irsyad," tandasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, dan Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, akan hadir di Sumatera Barat. Keduanya akan hadir pada Sabtu (5/8).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sumbar, Fadly Amran. Fadly menyebut Surya Paloh dan Anies akan menghadiri serangkaian kegiatan, termasuk peresmian kantor baru DPW Partai Nasdem Sumbar dan pembekalan bakal caleg dari Partai Nasdem.

"Ini sebuah gerakan pendorong Partai Nasdem di Sumbar. Intinya bagaimana mengedepankan visi restorasi Indonesia dan bersama-sama menggaungkan nama Pak Anies Baswedan di Sumbar," kata Fadly kepada wartawan, Jumat (5/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Fadly, kegiatan diperkirakan dihadiri 1.260 orang peserta. Termasuk 650 orang di antaranya bakal caleg yang akan ikut pembekalan.

Di luar acara Nasdem, Anies juga akan mengikuti acara jalan santai dan mengisi majelis taklim di Padang bersama relawan.

"Kita ingin Pak Anies juga punya waktu cukup bersosialisasi bersama masyarakat Sumbar," ucap Fadly.

Fadly berharap kehadiran Surya Paloh, Anies Baswedan, jajaran pejabat DPP dan ribuan kader pada peresmian kantor baru DPW Nasdem dan pembekalan bacaleg ini dapat mengantarkan Partai Nasdem memenangkan Pemilu dan Anies menjadi Presiden pada Pemilu 2024 mendatang.

Surya Paloh Bicara Kemungkinan Anies Ketemu Jokowi


Sejumlah pihak menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta usia minimal Capres/Cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Hal serupa juga pernah diajukan di kasus-kasus usia jabatan publik.

Berikut pertimbangan-pertimbangan putusan MK soal batas usia pejabat publik yang dikutip detikcom dari website MK, Jumat (4/8/2023):

Putusan MK Nomor 15/PUU- V/2007

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimum untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Mungkin saja batas usia minimum bagi keikutsertaan warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu undang-undang tidak mencantumkan syarat usia minimum (maupun maksimum) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

...hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pertimbangan Putusan MK Nomor 15/PUU- V/2007

Putusan Nomor 58/PUU-XVII/2019

Gugatan diajukan sejumlah politikus PSI yang meminta batas usia calon kepala daerah diturunkan dari 25 tahun menjadi 21 tahun. MK menolaknya. Berikut pertimbangannya:

Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan fundamental dalam perkembangan ketatanegaraan yang menyebabkan Mahkamah tak terhindarkan harus mengubah pendiriannya.

Pemenuhan hak atas persamaan perlakuan di hadapan hukum dan pemerintahan, yang dijamin oleh Konstitusi, dalam hubungannya dengan pengisian jabatan tertentu, bukan berarti meniadakan persyaratan atau pembatasan-pembatasan yang secara rasional memang dibutuhkan oleh jabatan itu. Pembatasan demikian sejalan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Nomor 62/PUU-XIX/2021

Sejumlah purnawirawan TNI menggugat UU TNI ke MK soal usia pensiun. Mereka meminta usia pensiun anggota TNI dinaikkan. Hasilnya MK menolak gugatan itu. Berikut pertimbangan MK:

Hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya legislative review.

Nah, dalam sidang soal usia capres/cawapres, pemerintah dan DPR menyerahkan ke MK untuk menentukan. DPR dan Pemerintah tidak mempertahankan UU yang dibuatnya yaitu batas minimal usia capres/cawapres 40 tahun. Hal itu membuat Wakil Ketua MK Saldi Isra bertanya-tanya.

"Keterangan DPR dan Keterangan Pemerintah, walaupun di ujungnya menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Konstitusi, itu kan bahasanya bersayap kalau begitu. Dua-duanya kan mau ini diperbaiki. Kalau Pemerintah dan DPR sudah setuju, mengapa tidak diubah saja undang- undangnya? Jadi, tidak perlu melempar isu ini di Mahkamah Konstitusi untuk diselesaikan," kata Saldi Isra.


Mantan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengaku maju caleg DPR dari PDIP menggantikan posisi Effendi Simbolon di 2024. Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto hal itu tidak terkait dengan pernyataan Effendi terhadap Prabowo.

"Nggak, nggak. Partai kami kan sudah memiliki ukuran, kalau memang ada hukuman tidak ada yang sifatnya block gitu, nggak ada. Semua orang punya jasa kepada partai ini," kata Utut kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jumat (4/8/2023).

Utut menekankan Effendi Simbolon memiliki kontribusi kepada partai. Dia pun menyebut sikap Ketum PDIP Megawati Soekarno yang tidak membeda-bedakan kader alias selalu mempersatukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bang Effendi juga punya jasa. Orang saya kecil sekali, ada yang besar sekali. Ibu Mega tokoh kharismatik yang menyatukan kita. Jadi harus dikau pelajari antara legalitas dan legitimasi," katanya.

Wakil Ketua Komisi I DPR ini mengatakan proses pencalegan di KPU masih bersifat tahapan dan belum final.

"Kan kita masih diberi kesempatan oleh KPU untuk memperbaiki daftar calon sementara. Perbaikannya itu mulai dari Minggu tanggal 6 (Agustus) sampai 11, nanti diverifikasi ulang tanggal 13 sampai 29. Jadi ini masih tahapan. Kalau saya sendiri, ya, siapa-siapa yang nyaleg juga nggak hafal dan nggak tahu," kata Utut.

"Kalau Bang Effendi itu senior kita. Kalau Bang Effendi berbicara di marga Simbolon di Aryaduta 7 Juli itu pendapat pribadi beliau, bukan pendapat sebagai mewakili partai," lanjutnya.

Ferdinand Ngaku Gantikan Effendi Simbolon

Sebelumnya Ferdinand Hutahaean mengaku maju sebagai bakal calon legislatif atau bacaleg DPR RI dari PDIP. Ferdinand akan maju dari Dapil DKI III.

"Ya benar saat ini saya terdaftar sebagai bakal caleg anggota DPR RI dari Dapil Jakarta III, Kotamadya Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu," kata Ferdinand saat dikonfirmasi, Rabu (2/8).

Ferdinand mengatakan pencalegan dirinya menggantikan posisi Effendi Simbolon periode ini. Dia menyebut Effendi Simbolon, anggota DPR RI 2019-2024, tidak lagi maju caleg. Effendi Simbolon memang terdaftar sebagai anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta III.

"Saya di sana menggantikan posisi Effendi Simbolon yang tidak lagi maju sebagai caleg," kata dia.

Ferdinand Hutahaean membeberkan alasan maju dari PDIP karena akan mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, proses pencalegan dirinya masih menunggu proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) di KPU RI.

"Saya maju sebagai bakal caleg dari PDI Perjuangan yang saya anggap cocok dengan garis politik saya, yaitu konsisten dengan Pancasila dan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Dua alasan ini menjadi alasan utama saya bergabung dengan PDI Perjuangan," katanya.

"Dan proses pencalegan saat ini masih berporos di KPU hingga penetapan DCT nanti pada Oktober 2023," imbuhnya.

Tonton juga Video: Sejumlah Kader PDIP Mesra dengan Prabowo, Ini Kata Sekjen Gerindra

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Meriahnya Acara Senam dan Pentas Ceria Anak Indonesia

[Gambas:Video 20detik]


Serikat Pekerja Nasional (SPN) mencabut dukungan mereka terhadap bakal capres dari PDIP Ganjar Pranowo dan beralih ke bacapres Anies Baswedan. Juru Bicara Anies, Surya Tjandra, mengatakan dukungan SPN ke Anies menunjukkan kaum buruh menginginkan perubahan.

"Dukungan SPN menunjukkan pemahaman buruh pada situasi dan keberanian politik di dalam situasi yang sulit sekarang ini," kata Surya, dalam keterangan tertulis, Jumat (4/8/2023).

Surya mengatakan SPN juga merupakan serikat buruh yang sangat penting dan dibutuhkan dalam cita-cita negara kesejahteraan amanat pendiri negeri. Dia berterima kasih adanya dukungan dari kaum buruh ke Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami ucapkan terima kasih atas dukungan buruh pada Anies. Kaum buruh adalah pemilih kritis yang bisa menjadi penggerak perubahan di masyarakat," ujarnya.

Dia mengatakan keprihatinan buruh khususnya terhadap regulasi yang dinilai pro-investasi daripada kesejahteraan buruh dan masyarakat. Surya kemudian menyinggung soal penghapusan peran serikat buruh dalam penentuan upah minimum.

"Beberapa contoh regulasi yang bermasalah seperti penghapusan peran serikat buruh di dalam penentuan upah minimum, fleksibilisasi pasar buruh yang menciptakan ketidakpastian kerja, pemotongan manfaat jaminan sosial, perlu dicermati dan diperbaiki," ujarnya.

Dia berharap ke depan UU Cipta Kerja perlu diubah agar hanya investasi melainkan pro terhadap buruh.

"RUU Kesehatan tidak boleh mengurangi manfaat jaminan kesehatan dan menekan organisasi profesi," kata Surya.

Sebelumnya, SPN mencabut dukungan mereka terhadap Ganjar. Dilansir detikJateng, perpindahan dukungan untuk Anies itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Khusus (Rakornassus) SPN yang diselenggarakan di Kota Tegal, Kamis (3/8/2023).

Ketua Umum SPN, Djoko Heriyono, menegaskan dukungan diberikan karena para pengurus SPN merasakan keberpihakan Anies kepada para pekerja selama menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Ya otomatis (beralih dukung Anies) dong. Ini kan resmi melalui rapat rakornas khusus, kalau kemarin kan deklarasi (dukung Ganjar) dilakukan di Lombok," ungkap Djoko, Kamis (3/8/2023). Djoko menjawab pertanyaan apakah mencabut dukungan ke Ganjar Pranowo dan beralih ke Anies Baswedan.

Simak juga Video: Anies Ogah Komentar soal Tak Bakal Didukung Airlangga di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Dua mahasiswa asal Solo mengajukan judicial review atau uji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi untuk mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming nyapres. Gibran lantas merespons hal itu.

Dilansir detikJateng, Jumat (4/8/2023), kedua mahasiswa itu yakni Arkaan Wahyu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) dan Almas Tsaqibbirru, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta (Unsa).

Menurut kuasa hukum keduanya, Arif Sahudi, kedua mahasiswa itu ingin adanya perbaikan terkait aturan usia minimal seseorang bisa mendaftar sebagai calon presiden. Arif menyebut gugatan ini didaftarkan secara online hari ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi yang kita ingin dilakukan judicial review adalah pasal 169 huruf Q terkait umur minimal pencalonan presiden. Di mana ingin umur minimal seseorang bisa menjadi presiden adalah 21 tahun, atau pernah menjabat sebagai kepala daerah," kata Arif saat konferensi pers di salah satu rumah makan di Solo, Kamis (3/8/2023).

Arif menerangkan, batas usia 21 tahun itu didasari pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) umur kedewasaan seseorang adalah 21 tahun. Kemudian pasal 27 UUD tahun 1945 tentang kesamaan kedudukan di mata hukum.

Respons Gibran

Gibran enggan menanggapi banyak soal pengajuan judicial review dua mahasiswa Solo itu. Gibran meminta wartawan untuk berhenti bertanya tentang judicial review.

"Nggak ada tanggapan, aku ojo mbok takokke judicial review terus, aku isih ngurusi gawean kene ki lho (aku jangan ditanya judicial review terus, aku masih mengurus pekerjaan di sini lho)," kata Gibran ditemui terpisah di Balai Kota Solo, Jumat (4/8/2023).

Disinggung soal gugatan tersebut dilatari keinginan kedua mahasiswa agar Gibran memenuhi syarat capres, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjawab santai. Gibran meminta gugatan itu tak disangkutkan dengan dirinya.

"Keinginan apa? Takok mahasiswane (tanya mahasiswanya). Mungkin dia (mahasiswa) yang pengin jadi capres kali ya, dudu aku (bukan saya). Ojo kabeh disangkutke aku to, ya. (Jangan semua disangkutkan ke saya, ya)," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Disebut Sudah Dukung 1 Capres, Begini Respons Jokowi

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Meriahnya Acara Senam dan Pentas Ceria Anak Indonesia

[Gambas:Video 20detik]


PDIP merespons pertemuan Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dengan petinggi PSI beberapa waktu lalu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyambut positif silaturahmi yang dilakukan Prabowo tersebut.

"Selalu saya sampaikan bahwa silaturahmi itu harus selalu dilakukan. Jadi menurut kami silaturahmi yang dilakukan Pak Prabowo kepada PSI itu suatu hal yang sangat positif yang memang harus selalu dilakukan oleh siapa saja. Bukan hanya oleh Pak Prabowo, tapi oleh siapa saja," kata Puan usai bilateral meeting dengan Ketua Parlemen Vietnam di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jumat (4/8/2023).

Ketua DPR RI ini lalu menyinggung soal PDIP dikesankan tidak menjalin komunikasi dengan PSI usai menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Dia menekankan PDIP selalu terbuka menjalin komunikasi politik dengan berbagai pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang disampaikan tadi bahwa sepertinya PDI Perjuangan tidak membuka pintu, kemudian PDI Perjuangan tidak mau melakukan komunikasi, kan bisa dilihat bahwa saya selalu membuka pintu," kata Puan.

Puan pun mengungkit sejumlah pertemuannya dengan para petinggi parpol selama ini. Dia menegaskan selalu siap bersilaturahmi dengan partai yang juga menginginkan terjadinya pertemuan.

"Saya yang kemudian hadir dan datang ke silaturahmi ke partai-partai yang lain. Kalau, kalau partainya itu kemudian memang mengundang dan mengharapkan kami untuk hadir. Saya kan nggak bisa juga ujug-ujug datang, tapi kemudian nggak ada prolog yang ingin disampaikan bahwa menginginkan pertemuan atau menginginkan kehadiran," ujar Puan.

"Pertemuan itu hanya bisa terjadi kalau kedua belah pihak itu sama-sama menginginkan adanya pertemuan," imbuhnya.

Ditanya apakah pertemuan Prabowo dan PSI itu mengisyaratkan sinyal arah dukungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), Puan ogah berkomentar. Dia mengatakan Jokowi merupakan presiden yang selalu diusung oleh partainya.

"Tanya ke Pak Jokowi, bukan tanya ke saya," katanya.

"Yang bisa saya pahami atau saya artikan, Pak Jokowi itu adalah presiden yang dua kali diusung dan didukung oleh PDI Perjuangan," lanjutnya.

Puan berharap hubungan PDIP dan Jokowi selalu berjalan baik. "Jadi kami berharap hubungan antara Presiden atau Pak Jokowi dan PDI Perjuangan itu akan selalu bisa berjalan dengan baik," katanya.

PSI Singgung 'Tondo' Arahan Jokowi di Pertemuan dengan Prabowo

Untuk diketahui, bacapres Gerindra Prabowo Subianto menyambangi markas PSI di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyebut Jokowi juga sudah memberikan tanda-tanda akan mendukung siapa di 2024 dalam pertemuan dengan Prabowo itu.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Sinyal Prabowo untuk Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sejumlah figur publik dari YouTuber hingga Komika bertemu Menhan Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, kemarin. Seperti apa sosok Prabowo di mata para publik figur hingga komika tersebut?

Figur publik yang bertemu Prabowo di antaranya podcaster Deryansha Azhary, YouTuber Gritte Agatha, Yoshua Marchellos, chef Bobon Santoso, komika Bintang Emon, Praz Teguh, Coki Pardede, Boris Bokir, Tretan Muslim, Chandra Liow, hingga Rivaldo Santosa.

"Siang hari ini saya sangat berbesar hati bertemu anak-anak muda Indonesia yang kreatif dan inovatif. Kita saling bertukar pikiran agar kreativitas dan demokrasi di negara yang kita cintai ini berjalan terus maju," kata Prabowo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terima kasih kawan-kawan semua sudah berkenan datang ke kantor Kemhan," lanjut Prabowo.

Mereka lantas memberikan testimoni usai bertemu Prabowo. Beberapa dari mereka bahkan mengunggah foto pertemuan dengan Prabowo di akun media sosialnya. Simak testimoni-testimoninya.

Deryansha Azhary

Podcaster konten bisnis ini mengunggah foto pertemuan dengan Prabowo di akun instagramnya @deryanshaa. Dery yang hadir mengenakan batik biru mengunggah foto yang menggambarkan pertemuannya dengan Prabowo.

"Sulit untuk ditolak, panggilan penting dari Bapak Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Sebuah kehormatan besar bagi saya, bisa turut membantu program Pemerintah dari sektor UMKM di Indonesia," tulis Dery.

"Seneng banget bisa tukar insight dengan content creator lainnya yang turut hadir dalam undangan di kantor Kementerian Pertahanan ini," lanjutnya.

Ia pun mengapresiasi Prabowo yang menurutnya sangat peduli pada pengusaha serta content creator yang mendorong kemajuan unit mikro kecil menengah (UMKM).

"Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan kepada Pak @prabowo karena sangat peduli serta mendukung para UMKM dan content creator yang saat ini sedang ikhtiar dalam berjualan serta membangun karyanya melalui platform digital," kata Dery.

Gritte Agatha

Begitu juga dengan YouTuber Gritte Agatha. Gritte mengatakan suatu kehormatan bisa bertemu dengan Prabowo.

"Suatu kehormatan bisa menjadi salah satu tamu Bapak Terima kasih Bapak @prabowo," tulis Gritte dalam unggahan diakun instagramnya @gritteaagathaa.

Gritte mengatakan momen ini menjadi hal yang akan selalu ia kenang. Ia pun menuliskan beberapa wejangan yang diberikan Prabowo.

"Satu dari sekian banyak wejangan yang saya ingat dari perbincangan kemarin yaitu dalam hidup yang pertama bersyukur, kedua bantu orang sebanyak mungkin, kalau nggak mampu bantu banyak, bantulah dua orang, kalau nggak mampu juga bantulah satu orang. Tapi kalau masih nggak mampu juga, jangan menyusahkan orang lain. Terima kasih untuk wejangan-wejangannya kemarin sehat selalu," kata Gritte.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan juga Obrolan bersama Fadli Zon The 44th AIPA: Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus memastikan pembangunan berjalan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Dalam dua hari kegiatan Jokowi, ada 2 nama yang selalu hadir menemani.

Dua nama tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Erick dan Ridwan Kamil hadir menemani Jokowi saat menjajal LRT dari Cimanggis menuju Dukuh Atas hingga peresmian Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 2.

Menjelang akhir jabatannya di 2024, Jokowi kerap berkeliling memastikan progres pembangunan sembari ditemani menteri-menterinya maupun kepala daerah yang wilayahnya dikunjungi. Entah kebetulan atau tidak, beberapa tokoh yang menemani Jokowi masuk bursa Pilpres 2024, termasuk Erick Thohir dan Ridwan Kamil yang dua hari berturut-turut ikut bersama Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jajal LRT

Pada Kamis (3/8/2023), Jokowi menjajal lintas rel terpadu (LRT) Jabodebek dari Stasiun Harjamukti, Depok. Jokowi didampingi Erick Thohir dan juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Ridwan Kamil juga hadir dalam momen Jokowi menjajal LRT Jabodebek. Selain Ridwan Kamil, hadir juga Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, hingga Pangdam Jaya Mayjen M Hasan.

Dari Stasiun Harjamukti, Jokowi kemudian turun di Stasiun Cawang, Jakarta Timur. Di situ, Jokowi meninjau persiapan stasiun yang nantinya terintegrasi dengan KRL dan TransJakarta itu.

Dari Tol Bocimi Lanjut ke Pasar

Hari ini, Jumat (4/8), Erick Thohir dan Ridwan Kamil menemani Jokowi berkegiatan lagi. Kali ini ketiganya hadir dalam peresmian Tol Bocimi Seksi 2. Jokowi meresmikan ruas Cigombong-Cibadak.

Selain Erick Thohir dan Ridwan Kamil, turut menemani Jokowi yakni Menteri PUPR Basuki Hadimuljono hingga Bupati Sukabumi.

Jokowi mengawali peresmian ini dengan berkeliling mengecek ruas Cigombong-Cibadak. Peresmian kemudian ditandai dengan penekanan sirine.

Dari Tol Bocimi, Jokowi lanjut meninjau Pasar Parungkuda Sukabumi. Jokowi sempat mengecek harga-harga kebutuhan pokok hingga membagikan sembako dan bantuan ke para pegadang. Erick Thohir dan Ridwan Kamil masih mendampingi Jokowi.

Simak video 'Tol Bocimi Seksi II Diresmikan, Jakarta-Sukabumi Diprediksi Cuma 2,5 Jam':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah jika dirinya membahas politik saat bertemu dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Sandiaga mengamini pernyataan Jokowi.

Hal itu diungkapkan Sandiaga saat ditanya wartawan di sela-sela Konsolidasi Bappilu PPP di Grand Dafam Q Hotel Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (4/8/2023). Sandiaga menjawab pertanyaan soal bantahan Jokowi sembari mengungkit ajaran mantan Gubernur Kalimantan Selatan dua periode, Rudy Ariffin, soal pernyataan pimpinan yang harus menjadi pegangan.

"Iya pernyataan pimpinan selalu benar. Saya, Abah Rudi yang mengajarkan juga kan, bahwa kalau di dalam pemerintahan itu kalau pimpinan sudah menyampaikan pendapat dan arahan itu yang menjadi pegangan kita," kata Sandiaga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandiaga menegaskan pernyataan Jokowi merupakan pegangannya. Sandiaga menegaskan kembali sikap siap menjalankan amanah dari Jokowi, khususnya di bidang ekonomi.

"Apa yang disampaikan presiden itulah yang menjadi pegangan, menjadi acuan kita semua, karena presiden sebagai pimpinan tertinggi negara, apa yang beliau amanahkan kepada kita kita jalankan dan khususnya itu di bidang ekonomi," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sandiaga Uno mengaku bertemu empat mata dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka sore ini. Sandiaga mengaku ada bahasan politik, termasuk cawapres Ganjar Pranowo dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuannya kami hanya berdua membahas pariwisata. Tapi juga ada diskusi ringan lah. Diskusi-diskusi ringan, diskusi tipis-tipis tentang politik," kata Sandiaga kepada wartawan, di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/8/2023) sore.

Sandiaga mengatakan dirinya melaporkan perkembangan kinerjanya sebagai Ketua Bappilu PPP. Dia juga melaporkan hasil kunjungannya ke daerah-daerah sebagai pembantu presiden.

Selain itu, Sandiaga mengaku pertemuan dengan Jokowi juga membahas cawapres Ganjar Pranowo. Sandiaga mengaku belum ada perkembangan apapun dan masih menunggu keputusan Megawati Soekarnoputri.

"Dibahas juga dan saya menyampaikan belum ada update dan ini masih menunggu keputusan dari PDIP dari Bu Mega dan itu tentunya kita sangat hormati, dan juga dari segi beberapa pertemuan sama Pak Ganjar serta chemistry yang selama ini terbangun dan juga diskusi-diskusi termasuk juga masukan-masukan mengenai bagaimana kita tantangan global ini semakin fluktuatif ya. Jadi kalau kita lihat tantangan kita di 2024 itu nggak mudah. Jadi ini bagaimana pandangan-pandangan dari calon pemimpin ke depan," ujarnya.

Jokowi Bantah

Jokowi buka suara soal pertemuannya dengan Menparekraf Sandiaga Uno. Jokowi mengaku hanya membahas soal pariwisata dengan politikus PPP itu.

"Pariwisata," kata Jokowi singkat di Senayan Park, Jakarta, Rabu (2/8/2023). Sandiaga yang berdiri di belakang Jokowi tampak tersenyum mendengar pertanyaan awak media.

Jokowi membantah pertemuan dengan Sandiaga tersebut juga membahas soal politik. Dia kembali menegaskan hanya membahas soal pariwisata.

"Ndak," ujarnya.

"Pariwisata. Wong jam 4 sore pariwisata," lanjut Jokowi.