Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Jokowi mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.

Hal ini diungkap Jokowi merespons pencopotan baliho Ganjar-Mahfud Md dan atribut PDIP saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali. Jokowi menekankan perlunya komunikasi agar jangan sampai ada kesalahpahaman.

"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.

Jokowi menekankan harus ada komunikasi pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.

"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.

Sebelumnya, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Dilansir detikBali, Selasa (31/10/2023), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Dia mengatakan menerima perintah tersebut sekitar pukul 08.30 Wita. Dharmadi melanjutkan seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apa pun. Hal itu, kata dia, untuk membangun suasana netralitas di Bali agar tidak terkesan memihak salah satu capres.

Dharmadi juga mengaku sudah menghubungi pihak partai melalui Satpol PP di kabupaten/kota. Namun belum ada jawaban. Dia pun memastikan tidak merusak atribut yang diturunkan, hanya mengamankan. Nantinya, Dharmadi mempersilakan partai yang atributnya dicopot memasang kembali.


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dinilai tidak independen dalam menangani perkara Nomor 90/2023 karena statusnya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh perwakilan dari Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). TPDI melaporkan Ketua MK Anwar Usman ke Majelis Kehormatan MK (MKMK).

"Apakah ketua majelis dalam perkara 90 itu bisa independen? Karena sangat erat sekali perkawinan, ipar. Kami tidak yakin karena hubungan ini membuat seseorang tidak akan bisa independen," kata perwakilan TPDI, Erick Esfaat, dalam sidang pemeriksaan di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (1/11/2023).

Ia juga mempersoalkan sikap Anwar yang ia anggap menyalahi prinsip keberpihakan karena ikut mengambil keputusan dalam perkara tersebut. Ia mengatakan seharusnya Anwar Usman tidak terlibat karena anggota keluarga atau keponakannya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, punya kepentingan langsung dengan perkara itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami melihat di sini ada hubungan kekeluargaan antara ketua majelis (perkara) nomor 90 kepada Presiden. Presiden adalah pihak yang dimintai keterangan, juga kepada Gibran, yang disebutkan di dalam putusan tersebut," ujarnya.

Erick juga mempersoalkan prinsip integritas Anwar karena kepemimpinannya dalam menangani perkara 90/2023 dinilai mempengaruhi para hakim konstitusi. Ia menyinggung sikap para hakim konstitusi yang awalnya mayoritas menolak perubahan ketentuan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, tapi berubah sikap setelah Anwar ikut menangani perkara tersebut.

"Kami melihat di sini ada pengaruh yang sangat luar biasa. Tanpa kehadiran daripada ketua majelis 90, kami berkeyakinan bahwa (mayoritas hakim MK) pasti akan menolak. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Hingga berita ini diturunkan, MKMK masih bersidang. Selain memeriksa laporan PTDI, MKMK juga memeriksa laporan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan perorangan advokat Tumpak Nainggolan. Mereka semua melaporkan Anwar Usman terkait putusan yang membolehkan kepala daerah di bawah usia 40 jadi capres/cawapres.


Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung ke dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Habiburokhman menyebut besar kemungkinan Khofifah akan bergabung.

"Masih ya (lobi-lobi), dan saya ini ya, saya belum bisa sampaikan karena belum diumumkan secara resmi, feeling saya ini ya sangat-sangat mungkin sekali Bu Khofifah masuk," ujar Habiburokhman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Habiburokhman menilai dari gesture yang ditunjukkan oleh Khofifah pun positif. Dia meyakini jika Khofifah akan bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, iya (kemungkinan besar gabung). Pembicaraan pasti ada ya, pasti ada yang sudah berkomunikasi dengan beliau, kalau lihat gesturnya sih bagus sekali," ungkap dia.

Sementara itu, untuk Waketum Partai Ridwan Kamil Ridwan Kamil (RK), Habiburokhman memastikan jika RK akan masuk dalam struktur TKN Prabowo-Gibran. Namun, dia belum dapat mengungkap kapan struktur TKN akan diumumkan.

"Pasti, pasti dong (RK masuk TKN)," tuturnya.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani sebelumnya mengatakan struktur TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan diumumkan pekan ini. Meski begitu, Muzani mengatakan struktur tersebut belum sepenuhnya lengkap.

"Kami berharap dalam Minggu ini selesai seperti yang saya sampaikan Minggu lalu, dalam Minggu ini selesai dan meskipun mungkin belum keseluruhan, pokoknya sudah bisa kita umumkan dalam Minggu ini," kata Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).


Polisi menangkap anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Panggarangan, Lebak, Banten, terkait kasus narkoba. Bawaslu Lebak mengatakan akan memecat anggota Panwascam itu.

"Demi keberlangsungan tahapan pemilu yang terus berjalan, Bawaslu akan melakukan pergantian antarwaktu (PAW) terhadap orang yang sedang tersandung kasus hukum," kata Ketua Bawaslu Lebak Dedi Hidayat dalam keterangan tertulis, Rabu (1/11/2023).

Dedi menegaskan anggota Panwascam yang terlibat kasus hukum harus mendapat sanksi etik. Dai juga menyerahkan seluruh proses hukum kepada pihak berwajib.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada kasus tersebut, bisa saya sampaikan bahwa untuk kasus pidana hukum kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwajib," jelasnya.

Sebelumnya, polisi menangkap anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Lebak, Banten. Anggota Panwascam itu ditangkap karena diduga mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Ketiga orang itu ialah W selaku anggota Panwascam di Panggarangan, R selaku pengawas kelurahan atau desa (PKD) di Panggarangan, dan R merupakan staf harian lepas. Ketiganya ditangkap di tempat berbeda pekan lalu.

"Iya benar, sudah ditangkap. Satu orang menjabat anggota Panwascam, lainnya staf dan pegawai harian lepas," kata Kasat Resnarkoba Polres Lebak AKP Ngapip Rujito, saat dimintai konfirmasi, Selasa (31/10).


Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto mengingatkan para prajuritnya agar netral dalam Pemilu 2024. Jenderal Agus menegaskan bahwa anggota TNI aktif dilarang berpolitik.

"Kita punya koridor, yang pertama Undang-Undang 34 Tahun 2004, di mana TNI dilarang berpolitik," kata Jenderal Agus di Bogor, Rabu (1/11/2023).

Kemudian, aturan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Di mana apabila prajurit berpolitik, maka harus keluar dari TNI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apabila TNI berpolitik harus keluar dari TNI," ujar calon Panglima TNI ini.

Menurutnya apabila prajurit aktif berpolitik, maka akan dikenakan sanksi. Sanksi bisa berupa hukuman disiplin atau tindakan pidana.

"Apabila dia masih aktif ikut berpolitik akan kena sanksi tindakan pidana ataupun ada hukuman disiplin dari atasannya. Sehingga kita TNI itu saja koridornya, itu saja yang saya tekankan kepada prajurit," ucapnya.

Jenderal Agus menjelaskan bahwa sudah ada prajurit yang mengundurkan diri karena mendaftar menjadi calon legislatif, maupun mengikuti pilkada.

"Ya ada, kebanyakan yang sudah pensiun," pungkasnya.


Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah mendapat undangan untuk bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun ia belum tahu kapan rencana pertemuan tersebut.

"Sudah (dihubungi), tapi harinya belum. Kemarin, kemarin (dihubungi)," katanya dilansir detikJateng, Rabu (1/10/2023).

Gibran mengaku siap berangkat ke Jakarta untuk menghadiri pertemuan Wapres dengan para Bacawapres tersebut. Namun belum ada informasi lebih lanjut soal kapan kepastian jadwal pertemuan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tahu kapan, ya saya nunggu panggilan aja, dipanggil langsung berangkat. Nanti nek (kalau) berangkat pasti tak (saya) kabari," ujarnya.

Putra sulung Presiden Jokowi tersebut juga menyambut baik rencana pertemuan antara tersebut. Ia berharap dari pertemuan itu nantinya bisa bertukar pikiran dengan cawapres lain.

"Ya iyalah (menyambut baik). Apalagi dipertemukan dengan semua calon. Saya kan juga pengin bertukar pikiran dengan Pak Mahfud Md, dengan Gus Muhaimin, dan dengan Wakil Presiden kita," pungkasnya.

Sebelumnya, usai pertemuan dan jamuan makan siang Presiden Jokowi dengan Bacapres Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin juga dijadwalkan bertemu tiga bakal calon wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Wapres Ma'ruf Amin menyebut pihaknya masih mencari waktu yang tepat untuk pertemuan itu.

"Memang saya dijadwalkan untuk bertemu cawapres. Tapi kan kita lagi mengatur waktunya sebab ini kan lagi pada keliling semua kan. Bagaimana mereka supaya berada di Jakarta, hari-hari ini kita sedang melakukan lobi-lobi untuk kapan yang tiga-tiganya ada di Jakarta," kata Ma'ruf Amin di Jambi, Selasa (31/10).

Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran


Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan ke sejumlah titik di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam peninjauan itu, terlihat Waketum Golkar Ridwan Kamil hingga Menteri BUMN Erick Thohir tampak mendampingi.

Dikutip keterangan Biro Sekretariat Presiden, Rabu (1/11/2023), Jokowi tengah melakukan kunjungan kerja ke IKN hari ini. Jokowi meninjau progres pembangunan dan melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur.

Salah satunya yang akan menjadi lokasi peninjauan Presiden adalah proyek pembangunan jalan tol yang nantinya akan menghubungkan Kota Balikpapan dengan kawasan IKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, Presiden juga diagendakan untuk melakukan groundbreaking sejumlah infrastruktur, antara lain Bandar Udara Ibu Kota Nusantara, rumah sakit, dan sekolah.

Dalam kunjungan kerja itu, Jokowi tampak didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Kepala Otorita IKN Bambang Soesantono. Waketum Golkar Ridwan Kamil tampak terlihat juga ikut dalam rombongan.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, buka suara soal kehadiran Ridwan Kamil dalam kunjungan kerja Jokowi ke IKN. Ari mengatakan Mantan Gubernur Jawa Barat itu diundang khusus oleh Jokowi untuk melihat langsung progres pembangunan IKN.

"Pak Ridwan Kamil diundang khusus oleh Bapak Presiden untuk melihat langsung progress pembangunan IKN," kata Ari.

Terlebih, Ari menyebut Ridwan Kamil berlatar belakang arsitek. Atas dasar hal itulah, Ridwan Kamil diajak meninjau proyek di IKN.

"Karena Kang Emil adalah seorang arsitek sehingga bisa masukan sesuai keahlian beliau," ujarnya.

Simak Video 'Jokowi Groundbreaking Bandara IKN: Sudah Bisa Dipakai Juni 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman. Sidang untuk pelapor diikuti oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIP) dan Advokat Tumpak Nainggolan.


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berbicara mengenai potensi dampak perang Israel dan Hamas terhadap situasi keamanan dalam negeri. Kapolri mewaspadai munculnya sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris.

"Beberapa waktu lalu dampak dari perang Israel Palestina tentunya juga membangkitkan sel-sel tidur yang terafiliasi dengan teroris dan mau tidak mau kita tentunya harus waspada," ujar Sigit dalam acara Apel Kasatwil tahun 2023 di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Sigit mengatakan Polri dalam beberapa waktu terakhir telah menangkap 57 orang yang terkait terorisme. Ancaman-ancaman tersebut, menurut dia, harus diantisipasi agar agenda pemilu dan pembangunan dalam negeri dapat berjalan lancar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"57 orang kemarin berhasil diamankan dan tentunya kita harus mengambil langkah-langkah ini semua menjadi bagian yang harus kita rencanakan, kita persiapkan sehingga seluruh tantangan yang muncul seluruh masalah yang muncul dari tahapan pemilu, eskalasi global yang kemudian terdampak ke dalam situasi dalam negeri dan berbagai macam kebijakan pembangunan harus kita kawal," sebut Sigit.

Untuk hari ini, Polri juga melakukan rapat untuk memetakan potensi terkait tindakan terorisme di Indonesia. Nantinya wilayah yang ditengarai ada sel tidur terorisme akan diawasi secara ketat.

"Tentunya kita siapkan di semua wilayah kantong-kantong yang memang kita tengarai bahwa di situ banyak sel-sel tidur untuk betul-betul kita awasi secara ketat," ujarnya.

"Apabila ada tanda-tanda yang berdampak akan mengganggu apakah itu tahapan apakah itu proses pembangunan atau hal-hal lain ya kita segera mengambil langkah" tambahnya.


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah dihubungi pihak Istana Wakil Presiden terkait rencana pertemuan dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Namun, belum diketahui tanggal pertemuan.

"Sudah (dihubungi), tapi harinya belum. Kemarin, kemarin (dihubungi)," kata Gibran dilansir detikJateng, Rabu (1/11/2023).

Bakal cawapres Prabowo Subianto itu siap berangkat ke Jakarta kapan saja bila dipanggil untuk menghadap dan mendatangi pertemuan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tahu kapan, ya saya nunggu panggilan aja, dipanggil langsung berangkat. Nanti nek (kalau) berangkat pasti tak (saya) kabari," ujarnya.

Gibran menyambut baik rencana pertemuan bakal cawpares di Pilpres 2024 dengan Ma'ruf Amin. Dengan pertemuan itu, dirinya bisa bertukar pikiran dengan para cawapres lainnya.

"Ya iyalah (menyambut baik). Apalagi dipertemukan dengan semua calon. Saya kan juga pengin bertukar pikiran dengan Pak Mahfud Md, dengan Gus Muhaimin, dan dengan Wakil Presiden kita," pungkasnya.

Baca selengkapnya di sini.


Heboh pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan atribut PDIP saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Gianyar, Bali. Jokowi buka suara soal pencopotan tersebut.

Jokowi tiba-tiba bicara soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud saat sesi wawancara dengan wartawan usai groundbreaking Bandara IKN. Di akhir wawancara, Jokowi menambahkan kalau dirinya ingin menyampaikan mengenai persoalan tersebut.

Jokowi meminta pemerintah daerah untuk berhati-hati menata atribut partai. Dia mengatakan semestinya pemerintah daerah meminta izin kepada pengurus partai terkait pemindahan atribut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan ini, saya tadi memperoleh informasi dari gubernur provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral," kata Jokowi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai partai itu mestinya pemerintah kabupaten, kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti, apa, terjadi miskomunikasi dan menjadikan semua tidak baik," lanjut Jokowi.

Jokowi menekankan harus ada komunikasi pemerintah daerah jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman terkait hal itu.

"Harus ada komunikasi, minta komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi," ujarnya.

Sebelumnya, Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot jelang kedatangan Jokowi ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Selasa (31/10) siang.

Dilansir detikBali, Selasa (31/10/2023), baliho Ganjar-Mahfud dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan.

Baliho pasangan capres-cawapres dan bendera PDIP itu dicopot menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi kemudian buka suara perihal pencopotan yang dilakukan pihaknya itu. Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Dia mengatakan menerima perintah tersebut sekitar pukul 08.30 Wita. Dharmadi melanjutkan seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apa pun. Hal itu, kata dia, untuk membangun suasana netralitas di Bali agar tidak terkesan memihak salah satu capres.

Dharmadi juga mengaku sudah menghubungi pihak partai melalui Satpol PP di kabupaten/kota. Namun belum ada jawaban. Dia pun memastikan tidak merusak atribut yang diturunkan, hanya mengamankan. Nantinya, Dharmadi mempersilakan partai yang atributnya dicopot memasang kembali.


Polri melaksanakan apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2023. Kegiatan itu dilakukan sebagai persiapan Polri untuk mengawal pelaksanaan Pemilu 2024.

Apel Kasatwil 2023 dilaksanakan dengan tema 'Penguatan Kepemimpinan Polri yang Presisi Guna Mengamankan Tahapan Pemilu dan Agenda Nasional 2024 dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Maju'. Apel Kasatwil ini diikuti oleh 569 orang peserta yang terdiri atas 27 orang pejabat utama Mabes Polri, 34 kapolda, dan 508 kapolres.

"Hari ini Polri melaksanakan apel Kasatwil yang diikuti seluruh pejabat utama, kapolda, para kapolres seluruh wilayah, untuk mempersiapkan personel Polri, baik yang di pusat maupun yang di daerah, untuk bisa mengawal dan melaksanakan tahapan pemilu yang sudah berjalan, betul-betul bisa berjalan dengan baik," ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jenderal Sigit mengatakan pengamanan harus dilakukan karena saat ini sudah memasuki tahapan pemilu. Selain itu, menurut dia, Polri harus mengawal program-program dalam agenda nasional.

"Di sisi lain, selain tahapan pemilu kita juga tetap harus melaksanakan program-program yang sudah jadi agenda nasional. Mengawal program-program pembangunan yang harus tuntas di 2023 dan 2024," sebutnya.

Kapolri Pimpin Apel Kasatwil (Foto: dok. Polri)

Selain itu, Sigit berbicara sejumlah tantangan global yang berdampak pada situasi di Indonesia. Dia mengatakan Polri harus siap menghadapi tantangan tersebut.

"Dihadapkan pada eskalasi tantangan global, dan ini berdampak pada kondisi situasi kamtibmas di dalam negeri, yang tentunya Polri harus siap, baik dalam menghadapi tahapan pemilu yang ada, menghadapi tantangan global yang berimplikasi terhadap meningkatnya kejahatan tertentu," sebutnya.

Ada sejumlah diskusi panel yang digelar dalam Apel Kasatwil 2023. Pada Rabu, 1 November 2023, Diskusi Panel I mengangkat tema 'Penguatan Kepemimpinan Polri bidang Pembinaan dalam Menghadapi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, dengan narasumber yaitu

Asrena Kapolri, Aslog Kapolri, Kadiv Propam Polri, dan Kadiv Humas Polri. Sedangkan Diskusi Panel II dengan tema 'Strategi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, menghadirkan narasumber Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP.

Kapolri Pimpin Apel Kasatwil (Foto: dok. Polri)

Pada Kamis 2 November 2023, Diskusi Panel III dengan tema 'Strategi Penguatan Kepemimpinan Polri bidang Pembinaan dalam Menghadapi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024, menghadirkan narasumber Kabaintelkam Polri, Kabaharkam Polri, Kabareskrim Polri, Dankorbrimob Polri, dan Asops Kapolri. Diskusi Panel Sesi IV dengan tema 'Kesiapan dan Strategi Kasatwil dalam Menghadapi Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024', menghadirkan narasumber yaitu Kapolda Aceh, Kapolda Papua, Kapolda Jatim, dan Kapolda Jateng.

Diskusi Panel Sesi V dengan tema 'Kesiapan dan Strategi Kasatwil dalam Menghadapi Konflik dan Penyelenggaraan Tahapan Pemilu 2024' dengan narasumber Kapolresta Balerang, Kapolres Pohuwatu, Kapolres Kepulauan Sula, Kapolres Kapuas Hulu, dan Kapolres Kepulauan Tambrauw.


Waketum PAN Viva Yoga Mauladi merespons Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat yang menyebut Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto telah menabrak konstitusi. Viva menilai seharusnya PDIP senang, lantaran ada dua kadernya maju di Pilpres 2024, selain Ganjar Pranowo.

"Jika boleh berharap, seharusnya PDIP merasa senang dan bangga karena ada dua kadernya yang berkontestasi di pemilu presiden 2024, Mas Ganjar dan Mas Gibran. Keduanya juga memiliki basis sosial dan ceruk pemilih yang berbeda," ujar Viva kepada wartawan, Rabu (1/11/2023).

"Siapapun yang terpilih, yang menang tetap PDIP, he-he," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Viva mengatakan tidak ingin mencampuri internal PDIP. Persoalan Gibran dan PDIP, kata dia, itu merupakan ranah dari PDIP.

"Persoalan internal antara Mas Gibran sebagai kader partai dengan PDIP adalah ranah internal mereka. PAN membatasi diri untuk tidak ikut campur urusan rumah tangga orang lain," paparnya.

Meski demikian, Viva menekankan jika apa yang dilakukan Gibran tidak bertentangan dengan konstitusi. Menurutnya, tak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Gibran.

"Gibran maju sebagai cawapres tidak ada pelanggaran konstitusional," tuturnya.

Djarot Saiful Hidayat sebelumnya mengungkapkan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sebenarnya telah dipersiapkan partai untuk menjadi pemimpin di tingkat yang lebih tinggi. Hal ini, sebutnya, dilakukan partai setelah Gibran dinilai berhasil memimpin Kota Solo.

"Nah, yang sekarang terjadi adalah itu sebetulnya dipersiapkan sebagai calon pemimpin untuk bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi dan Pak Rudy di Solo, yang kemudian kalau memang berhasil ya beliau akan ditugaskan ke tingkat yang lebih tinggi lagi," ucap Djarot kepada wartawan di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10).

Namun, Djarot menilai Gibran tergesa-gesa dan dianggap menabrak aturan konstitusi. Dia mengaku merasa kecewa atas langkah Gibran itu.

"Tetapi ada ketidaksabaran sehingga mengambil jalan pintas dan menabrak konstitusi, merekayasa konstitusi. Ini yang membikin saya kecewa," ujar dia.

Simak juga Video 'PKS Soroti Gibran Cawapres: Akan Ada Distorsi karena Posisi Anak Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan para hakim konstitusi. Sidang hari kedua ini diikuti oleh pelapor dari Perekat Nusantara, KIP, dan Advokat Tumpak Nainggolan.

Pantauan detikcom di gedung MK, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pada Selasa (31/10/2023), sidang dimulai pada pukul 09.10 WIB.

Sidang untuk pelapor hari ini diikuti oleh Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara), Komite Independen Pemantau Pemilu (KIP), dan Advokat Tumpak Nainggolan melalui aplikasi Zoom.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memimpin rapat tersebut. Perkara yang dihidangkan bernomor 2, 16, dan 18 MKMK/L/ARLTP/X/2023.

"Pemeriksaan klarifikasi yang tempo hari kita sebut sebagai rapat klarifikasi sudah dianggap sekaligus merupakan sidang pendahuluan sehingga klarifikasi kita anggap sudah selesai, tinggal sekarang tahap pembuktian seperti laporan yang sudah disampaikan," kata Jimly.

Sebelumnya, di hari pertama sidang, MKMK menggelar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman. Anwar dilaporkan 16 akademisi hukum. MKMK juga memeriksa dugaan pelaporan etik hakim MK atas aduan Denny Indrayana dan LBH Yusuf.

Sidang untuk pelapor ini diikuti oleh 16 akademisi hukum yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS) dan Denny Indrayana melalui aplikasi Zoom serta LBH Yusuf selaku pelapor.

Juga nanti, hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo bakal diperiksa oleh MKMK terkait laporan dugaan pelanggaran etik di balik putusan syarat Capres-Cawapres sore nanti. Sebelumnya, Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih telah diperiksa pada Selasa (31/10).


Seharian kemarin, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sudah memeriksa tiga dari sembilan hakim MK. Apa yang didapat MKMK dari pemeriksaan mengenai perkara etik terkait putusan usia kandidat pilpres itu?

"Banyak sekali masalah yang kami temukan. Jadi dari tiga hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie kepada wartawan di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Tiga hakim konstitusi yang sudah diperiksa kemarin adalah Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih. Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sorotan tertuju pada posisi Anwar Usman, Ketua MK. Soalnya, dia adalah paman salah satu kandidat yang bakal berlaga di Pilpres 2024, yakni Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi yang kini baru berusia 36 tahun. Pelapor menduga ada konflik kepentingan. Pemeriksaan Anwar Usman kemarin digelar tertutup. Jawaban Anwar Usman menjadi salah satu poin yang didapat MKMK dari pemeriksaan kemarin.

"Masalah hubungan kekerabatan, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara tapi tidak mundur. Itu kan banyak tadi. Hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu," kata Jimly.

Itu poin pertama. Poin kedua yang didapat MKMK adalah keterangan dari hakim mengenai masalah etik soal hakim berbicara di depan publik mengenai isu yang sedang ditangani di persidangan. Kemudian, MKMK juga mendapat keterangan dari hakim konstitusi mengenai ungkapan kemarahan hakim. Ada pula soal ekspresi kemarahan hakim dalam dissenting opinion.

"Kelima, soal prosedur registrasi kok ada yang loncat-loncat, itu dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukkan lagi hari Sabtu. Jadi ini teknis-teknis begitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance," sambungnya.

Paling tidak, lima hal di atas sudah dikantongi MKMK. Namun keputusan belum diambil karena masih tersisa enam hakim konstitusi lagi yang harus diperiksa. Termasuk hari ini, MKMK juga akan melanjutkan pemeriksaannya.

"Mudah-mudahan sampai Kamis pun 9 hakim semuanya sudah kami dengarkan. Nanti kami baru akan rapat bertiga untuk menentukan bagaimana kira-kira putusan terbaik dari majelis kehormatan," kata Jimly.

Simak juga Video '3 Hakim Konstitusi Dipanggil MKMK, Ini yang Dibahas':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya, soal sanksi:


Ketua DPP PDIP Puan Maharani kembali bicara terkait hubungan PDIP dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia kembali menegaskan bahwa Jokowi dan PDIP baik-baik saja.

Puan sempat bicara terkait hubungan Jokowi dan PDIP ketika pengumuman cawapres Ganjar Pranowo, Rabu (18/10) yang lalu. Saat itu, dia menekankan tidak ada pecah kongsi antara Jokowi dan PDIP.

"Nggak ada pecah kongsi sama sekali, semuanya baik baik saja, kita saling menghormati, menghargai," kata Puan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puan menegaskan Jokowi memang tidak ikut campur soal urusan capres-cawapres PDIP. Menurutnya, itu juga sudah beberapa kali disampaikan Jokowi.

"Seperti apa yang Pak Jokowi sampaikan, urusan capres dan cawapres itu adalah urusan partai politik," ucapnya.

"Jadi ini merupakan hal daripada partai politik, yaitu PDI Perjuangan bersama partai yang bersama dengan PDI Perjuangan ada Partai Perindo, Hanura, dan PPP," lanjut dia.

Puan Bantah Jokowi dan PDIP Memanas

Kemudian, Puan kembali menegaskan soal hubungan Jokowi dan PDIP. Dia menekankan hubungan Jokowi dan PDIP tidak memanas usai Gibran Rakabuming Raka jadi cawapres Prabowo Subianto.

"Siapa yang panas ya? Kemarin di hari santri saya bertemu dengan Presiden acara kemarin di Surabaya," ujar Puan saat konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (31/10/2023).

Puan mengatakan dirinya akan terus bertemu Jokowi. Hal itu, katanya, merupakan bagian dari tugasnya sebagai Ketua DPR.

"Jadi kalau menanyakan akan ada pertemuan, akan selalu ada pertemuan antara Ketua DPR dan Presiden RI," katanya.

Simak Video 'Puan Bantah Hubungan dengan Jokowi Memanas Seusai Gibran Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Jokowi ternyata juga buka suara terkait hubungannya dengan PDIP, simak di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) bersyukur tidak jadi berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM), koalisi sebelumnya yang mendukung Prabowo Subianto. Kubu KIM pun menyambut keputusan itu dengan rasa syukur kembali.

Sebagai informasi, PKB sempat berkoalisi dengan Gerindra. Namun arah koalisi PKB berubah dan Cak Imin akhirnya berduet dengan bakal capres Anies Baswedan. Pasangan Anies-Cak Imin juga sudah mendaftar ke KPU.

Awalnya, Cak Imin mengungkap hal itu dalam sambutannya di acara Silahturahmi Kiai Kampung se-Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (31/10/2023). Cak Imin mengaku mendapat masukan dari sejumlah kiai untuk berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah gairah semangat perubahan dari berbagai penjuru, dari Aceh sampai Papua yang saya datangi, gairah perubahan luar biasa," kata Cak Imin.

Cak Imin bertemu dengan ribuan kiai kampung di Probolinggo (Foto: M Rofiq/detikJatim).

Cak Imin menyebut dirinya mengikuti arahan dari kiai itu. Dia pun merasa bersyukur tak jadi berkoalisi dengan yang satunya.

"Ini karena saya taat kepada perintah para kiai, para ulama yang sebelumnya. Alhamdulillah saya nggak jadi koalisi sama yang satunya," tutur Cak Imin.

Dia menyebut arahan kiai itu sudah lama disuarakan. Namun, katanya, arahan itu baru dilaksanakannya beberapa bulan terakhir.

"Perintah itu saya anggap sebagai masukan yang belum bisa saya jawab. Perkembangan demi perkembangan, akhirnya sampai pada keputusan dan kebulatan tekad untuk pasangan bersama Mas Anies Baswedan," kata dia.

Rasa syukur Cak Imin itu juga direspons baik oleh kubu di KIM. Apa kata mereka?

Nusron Wahid Bersyukur Prabowo Tak Berduet dengan Cak Imin

Salah satunya, Ketua DPP Golkar Nusron Wahid juga bersyukur Prabowo tidak berduet dengan Cak Imin. Dia mengatakan Cak Imin akan ngambek jika tetap berada di KIM. Saat ini, Gibran Rakabuming Raka mendapat dukungan besar untuk berduet dengan Prabowo.

"Kita juga bersyukur atas saran kiai dan para ulama sepuh memang disarankan agar Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Mas Imin," kata Nusron kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

"Akibatnya mungkin beliau ngambek dan kecewa. Beruntung Pak Prabowo dapat pasangan Mas Gibran, meski dianggap 'anak ingusan', ternyata mendapat dukungan yang luar biasa terutama dari mayoritas anak muda," lanjut dia.

Nusron Wahid (Foto: dok. Istimewa)

Nusron mempertanyakan perubahan yang ditawarkan oleh Cak Imin. Menurutnya, perubahan itu memerlukan aktor yang tidak pernah terlibat di pemerintahan.

"Lah, PKB itu hampir 20 tahun di pemerintahan. Masak ngomong perubahan? Dia sendiri terlibat dalam pemerintahan," jelasnya.

Nusron meyakini masyarakat akan lebih menghendaki rekonsiliasi dan keberlanjutan. Sebab, kata Nusron, rakyat lebih senang adanya persatuan dan gotong royong.

"Itu lah esensi rekonsiliasi adem. Nggak ada lagi cebong dan kampret. Program-program Pak Jokowi dan pemerintah kita lanjutkan dan perbaiki untuk penyempurnaan. Tidak tumpas kelor. Setiap lima tahun ganti haluan. Kapan kita maju kalau yang sudah bagus mau diubah?" tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Baliho Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dicopot saat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Desa Batubulan, Gianyar Bali, kemarin. Selain baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP di kawasan itu juga diturunkan Satpol PP.

Pantauan detikBali di sana, Selasa (31/10/2023), baliho Ganjar-Mahfud dan atribut PDIP dicopot Satpol PP sekitar pukul 10.30 Wita. Beberapa saat kemudian, rombongan Presiden Jokowi tiba.

Jokowi melakukan kunjungan kerja di Gianyar, Bali, dalam rangka meninjau pembangunan SMK Pariwisata serta menyalurkan bantuan beras cadangan pemerintah ke sana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun pencopotan baliho Ganjar-Mahfud itu menuai reaksi beragam dari masyarakat. PDIP bahkan mengaku sedih atas pencopotan atribut partai itu.

1. Pencopotan Baliho Atas Perintah Pj Gubernur Bali

Kepala Satpol PP Provinsi Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi buka suara soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud di Batu Bulan, Gianyar itu. Ia mengaku mendapat perintah langsung dari Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," kata Dharmadi, Selasa (31/10/2023).

Perintah tersebut ia terima pukul 08.30 Wita. Lanjutnya, seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apapun.

"Ya untuk membangun suasana netral saja menurut saya, benar juga sih karena tidak terkesan memihak salah satu (capres)," jelasnya.

Baliho Ganjar-Mahfud dan bendera PDIP dekat lokasi kunjungan Jokowi di Bali, diturunkan Satpol PP. (Foto: Rizki Setyo Samudero/detikBali)

2. Klarifikasi Mahendra

Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya mengklarifikasi soal pencopotan baliho capres-cawapres itu. Mahendra mengatakan baliho dan atribut PDI Perjuangan itu dicopot karena mengurangi estetika.

"Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi berupa baliho tersebut agar estetika terjaga," kata Mahendra.

Mahendra menegaskan tindakan tersebut demi kenyamanan Presiden Jokowi saat kunjungan kerja (kunker) di Bali. Dia menegaskan, baliho dan atribut partai yang dicopot, dipasang kembali seusai acara Jokowi di sana.

"Setelah selesai kegiatan, alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali," imbuh Mahendra.

3. Respons Partai Pendukung Ganjar-Mahfud

Plt Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bali Idy Muzayyad buka suara terkait pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Ia meminta aparat pemerintah jangan salah kaprah dalam menegakkan aturan pemilu terkait pemasangan baliho capres-cawapres.

"Ya selama tidak melanggar aturan, seharusnya aparat pemerintah hati-hati menertibkan atribut partai agar tidak menimbulkan spekulasi yang tidak perlu," ungkap Idy saat dihubungi detikBali, Selasa (31/10/2023).

Terlebih, Idy menambahkan, jika publik dapat menilai lain dari instruksi Pj Gubernur Bali soal pencopotan baliho Ganjar-Mahfud. Langkah tersebut bisa dinilai tidak netral.

"Kami patut bertanya-tanya apa alasan adanya perintah pencopotan. Perintahnya tertulis apa lisan? Kalau memang ada perintah tersebut, apa memang berhak memerintahkan hal itu," tanyanya.

Apalagi, kata Idy, pengawas Pemilu yang sah sesuai undang-undang adalah Bawaslu. "Apakah Pj Gubernur sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan kemudian Bawaslu juga telah menyetujui tindakan tersebut secara tertulis," tandas Idy.

4. PDIP Ngaku Sakit Hati

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara merespons pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di sekitar area kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mengaku sakit hati dan bersedih dengan pencopotan baliho tersebut.

"Saya sangat sedih dengan situasi ini," kata Jaya Negara.

Meski begitu, Jaya Negara meminta seluruh kader PDIP dan relawan Ganjar-Mahfud untuk menjaga kondusivitas di Bali. Menurutnya, keamanan Bali sebagai daerah pariwisata harus menjadi skala prioritas.

"Saya berpesan kepada kader partai dan relawan jangan terpancing. Kondusivitas dan kedamaian Bali yang utama," imbuhnya.

Jaya Negara tak banyak berkomentar terkait pencopotan baliho tersebut. Ia juga enggan menanggapi isu yang menyebut hubungan PDIP dan Jokowi akhir-akhir ini tidak harmonis.

Disinggung terkait dirinya yang ikut mendampingi kunjungan kerja (kunker) Presiden Jokowi di Bali, pria yang juga Wali Kota Denpasar itu mengaku tidak ada arahan terkait hal tersebut. "Selaku wali kota, memang kami tidak ada arahan untuk mendampingi," ujarnya.

Simak Video 'Pencopotan Baliho Ganjar-Mahfud Dekat Lokasi Kunjungan Jokowi di Bali':

[Gambas:Video 20detik]


Harun Masiku masih dicari. Bagi Anda yang tahu dan bisa menemukan Harun Masiku, ada hadiah iPhone dan duit Rp 100 ribu. Sayembara ini masih berlangsung pada jelang Pemilu 2024 ini.

Harun Masiku adalah buron kasus korupsi yang ditangani KPK. Dia sudah 'gaib' sejak Januari 2020. Saat itu, KPK melancarkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Wahyu diduga menerima uang suap penetapan anggota DPR 2019-2014 lewat pergantian antarwaktu. Harun Masiku (bersama Saeful Bahri) adalah pihak yang memberi suap. Harun Masiku adalah caleg PDIP tahun 2019.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada 2021, Harun Masiku diketahui sempat kembali ke Indonesia dari Singapura. Namun kata KPK, Harun sudah keluar lagi dari Indonesia melalui jalur tidak resmi.

"Yang bersangkutan itu sudah keluar dari Indonesia, tapi tidak melalui jalur resmi sehingga tidak tercatat pada saat keluarnya. Nah, dari info tersebut, kita tindak lanjuti," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur, 11 Agustus lalu.

DPO Harun Masiku. Foto: DPO Harun Masiku. (Situs resmi KPK).

Di tengah pencarian terhadap Harun Masiku, muncul sayembara untuk menangkap Harun. Ada sayembara dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), dan yang terbaru ada sayembara dari politikus Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Simak juga Video 'Lini Masa Perjalanan Buron Kasus Suap Harun Masiku':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Soal sayembara berhadiah iPhone dan duit dari Fahri Hamzah, simak selengkapnya di halaman berikutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Video Wamendes-PDTT Paiman Raharjo yang dinarasikan sedang memimpin acara pemenangan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 ramai beredar. KPU mengatakan menteri atau wakil menteri yang terdaftar sebagai pelaksanaan kampanye harus cuti saat berkampanye.

"Menteri atau wakil menteri yang terdaftar sebagai pelaksana kampanye yang melaksanakan kampanye, wajib cuti," kata Komisioner KPU, Idham Holik saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Idham menuturkan kampanye untuk Pemilu 2024 baru akan dimulai akhir November mendatang. Kampanye akan berlangsung selama dua bulan lebih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kampanye pemilu serentak 2024 baru dimulai pada 28 November 2023 dan berlangsung selama 75 hari atau berakhir pada 10 Februari 2024," ujarnya.

Klarifikasi Wamendes

Sebelumnya diberitakan, video Wamendes-PDTT Paiman Raharjo yang dinarasikan sedang memimpin acara pemenangan Gibran Rakabuming untuk Pilpres 2024 ramai beredar. Paiman mengatakan momen itu merupakan acara relawan Sedulur Jokowi yang diketuainya.

Dalam video itu terlihat Paiman sedang berada di sebuah ruangan bersama sejumlah orang. Terdengar Paiman menjelaskan pembentukan struktur panitia pemenangan Gibran.

Paiman mengatakan pertemuan itu merupakan rapat internal Sedulur Jokowi yang digelar di rumahnya, Minggu (29/10) sore. Dia membantah posisinya sebagai wamen dikaitkan dalam pertemuan itu.

"Saya ketua umumnya (Sedulur Jokowi). Jadi akhirnya teman-teman itu kan memutarbalikkan fakta. Itu kan saya nggak ada kaitannya dengan wamen. Orang di rumah saya, hari Minggu," kata Paiman saat dikonfirmasi, Senin (30/10).

Paiman mengatakan rapat itu digelar untuk menindaklanjuti dinamika dukungan di internal kelompok relawan itu. Dia menekankan pihaknya tegak lurus dengan Presiden Jokowi terkait arah dukungan di pilpres. Dukungan itu, sebutnya, bermuara ke Gibran Rakabuming.

"Rapat internal biasa. Cuma karena dinamika, kan pada bingung nih kita harus rapat, karena ada yang pengin ke sana, ada yang pengin ke sini. Ya konsolidasi. Kami sampaikan, yang sudah telanjur mendukung ke sana silakan. Tetapi karena kita namanya Sedulur Jokowi, ya harus tegak lurus. Karena perwakilan Jokowi, Gibran. Ya kita dukung ke Gibran. Itu aja," ujarnya.

Paiman menegaskan dirinya sebagai ketum relawan tersebut sedang memberikan arahan kepada anggota menyikapi arah dukungan pilpres. Dia mengklaim tetap netral di pilpres sebagai wamen sehingga tak masuk dalam kepanitiaan pemenangan di dalam relawan itu.

Simak Video 'PKS Soroti Gibran Cawapres: Akan Ada Distorsi karena Posisi Anak Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


PSI merespons politikus PDIP, Aria Bima, yang menyebut adanya hubungan tidak sehat (toxic relationship) di orang-orang sekitar Presiden Joko Widodo (Jokowi). PSI yakin Jokowi punya integritas tinggi.

"PSI yakin Pak Jokowi punya integritas yang tinggi, jauh di atas politisi-politisi lainnya di Indonesia," kata Wakil ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

PSI, kata Grace, merasa sedih lantaran tuduhan ditujukan kepada Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sedih sekali, sangat bersedih dengan semua tuduhan yang diarahkan kepada Pak Jokowi saat ini," ujarnya.

Jokowi Disebut Kena Toxic Relationship

Sebelumnya, politikus PDIP Aria Bima menyinggung soal toxic relationship atau hubungan yang tidak sehat orang-orang di sekitar Presiden Jokowi. Menurutnya, hubungan tak sehat itu mempengaruhi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming menjadi cawapres Prabowo Subianto.

"Apa itu toxic relationship? Keterpengaruhan orang di sekitar Pak Jokowi yang mana ada kecenderungan toxic relationship ini juga mulai masuk orang Orde Baru, misalnya ada Pak Prabowo yang menginginkan Mas Gibran untuk menjadi wakilnya," kata Aria Bima di TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/10).

Aria Bima tak yakin Jokowi dan keluarganya ikut 'cawe-cawe' mengenai putusan batas usia capres-cawapres yang digugat sejumlah orang dan juga parpol ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia juga mengatakan MK merupakan fondasi demokrasi.

"Kemudian wacana publik yang dibangun dengan fungsi MK sebagai sandaran kita untuk berdemokrasi ngawasi orang-orang kayak saya ini kalau menggunakan berbagai kepentingan-kepentingan kekuasaan di DPR dengan menggunakan jalan hukum," ujarnya.

"Sandaran kita ini kan MK, yang saya sampai nggak sampai hati ya, sebagai teman baik itu keluarga Ibu Iriana, Mas Wali Gibran, Pak Jokowi menjadi seolah-olah menggunakan instrumen keinginan untuk sekadar mengegolkan Mas Gibran selaku putranya untuk menjadi seorang calon presiden dengan otak-atik mengintervensi 'kewenangan-kewenangan' di MK yang kebetulan adalah Om-nya Mas Gibran. Apakah semacam ini Pak Jokowi? Tadi saya katakan enggak," lanjutnya.

Aria Bima curiga gugatan batas usia capres-cawapres hingga Gibran menjadi cawapres Prabowo ada kaitannya demgan toxic relationship. Dia menyebut toxic relationship itu ada pengaruh dari pola lama.

"Setahu saya Pak Jokowi, mohon maaf ini aku politisi, ya, saya dorong-dorong sedikit untuk menggunakan kewenangan pada 2019, enggak dia pake. Kok sekarang ada kencendrungan persepsi publik lewat media sosial, mainstream, lewat temen-temen semua, ada kecendrungan aparat negara ini ikut bermain di dalam proses elektoral atau proses berdemokrasi. Apa ini akibat toxic relationship karena ada keterpengaruhan pola-pola lama," ucapnya.

"Saya melihat Pak Jokowi bukan tipe seperti itu, mungkin karena keterpengaruhan orang di sekitarnya atau pengaruh di lingkarannya ini yang saya sebut Pak Jokowi kena pengaruh toxic relationship," imbuhnya.

Simak juga Video 'Ini Pesan Jokowi ke 3 Capres Saat Makan Bareng di Istana':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Mahfud Md telah menerima undangan makan bersama dengan Wapres Ma'ruf Amin. Mahfud memastikan dirinya akan hadir dalam acara makan bersama tersebut.

"Sudah diundang. Saya sudah dua kali menjadwalkan dan siap hadir," kata Mahfud saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Selasa (31/10/2023) malam.

Mahfud mengaku sudah diundang dua kali, namun batal karena ada bacawapres yang tidak bisa hadir. Mahfud berharap acara makan bersama Wapres Ma'ruf dengan para bacawapres tak ditunda lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Minggu kemarin batal, Senin kemarin batal juga karena tak semua bisa hadir. Saya diundang lagi Rabu siang besok, saya siap hadir," ujar Mahfud.

"Sudah 2 kali saya siap hadir. Mudah-mudahan yang Rabu besok tak ditunda lagi," lanjutnya.

Mahfud menyampaikan acara makan bersama akan digelar di Istana Wapres. Dia mengaku sudah menerima undangan yang dikirim dari Sekretariat Negara.

"Istana wapres. Yang menyampaikan undangan Sekretariat Negara," ucapnya.

Pertemuan Diundur Pekan Depan

Wapres Ma'ruf Amin batal bertemu dengan tiga bakal calon wakil presiden (bacawapres) pada Rabu (1/11). Juru bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, mengatakan pertemuan kembali dijadwalkan Senin, 6 November.

"Nggak jadi (besok). Insyaallah Senin, makan siang," ujar Masduki saat dihubungi detikcom, Selasa (31/10).

Masduki mengatakan pertemuan ini diundur lantaran tidak cocoknya jadwal bacawapres dengan Wapres Ma'ruf Amin. Sebab, menurut Masduki, pertemuan harus dihadiri ketiga cawapres, yakni Gibran Rakabuming Raka, Mahfud Md, dan Cak Imin.

"Ya nggak ketemu saat nyocokin waktunya. Kan mesti semua datang," kata Masduki.

Simak juga Video 'Komisi II DPR Setujui Revisi PKPU soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah China dilaporkan tengah menargetkan miliarder pendiri Foxconn, Terry Gou, terkait masalah pajak. Ini mengingat pada kasus dihadapi Jack Ma, pendiri Alibaba.

Sebab alasan penyelidikan yang dilakukan pada Foxconn dinilai politis. Tidak lain karena Terry Gou mencalonkan diri sebagai Presiden Taiwan.

Bertepatan dengan kemunculan Gu terakhir di acara kampanye minggu lalu, media China bergantian melaporkan bahwa pihak berwenang telah melakukan audit pajak atas operasi Foxconn di Negeri Tiirai Bambu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Laporan penyelidikan pajak dimuat pertama kali oleh tabloid Global Times yang dikendalikan pemerintah. Dalam laporan tersebut memberi sinyal bahwa Beijing tidak senang bahwa Gou muncul sebagai kandidat independen untuk Taiwan.

Pasalnya, menurut Global Times, Beijing percaya bahwa Gou akan memecah belah suara oposisi. Ini dinilai taktik mendukung Wakil Presiden Taiwan Lai Ching-te meraih kemenangan sehingga membawanya ke posisi politik yang lebih tinggi lagi, demikian dilansir dari Reuters.

China mengklaim Taiwan sebagai miliknya dan percaya bahwa Lai yang memimpin pemilu adalah seorang separatis yang menginginkan deklarasi kemerdekaan secara resmi.

Dalam tanggapannya, Foxconn menyatakan bahwa pihaknya terus terlibat dengan pemangku kepentingan eksternal sebagai bagian dari diskusi seputar operasi dan posisi hukumnya. Perusahaan juga menekankan bahwa produksi tetap berjalan normal meskipun ada penyelidikan, dan meminta mereka yang bersangkutan untuk menahan diri menyebarkan rumor.

Sementara itu para pejabat dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan membela Foxconn dan menuduh Beijing berusaha ikut campur dalam pemilu mereka.

Wakil Presiden Lai Ching-te telah memperingatkan bahwa perusahaan-perusahaan Taiwan yang berbasis di China mungkin terpaksa pindah jika mereka merasa "tekanan yang tidak adil". Dia juga mendesak Beijing untuk menahan diri dari mendukung kandidat tertentu dalam pemilu.

Sumber anonim yang berbicara kepada Reuters percaya bahwa meskipun perusahaan lain di China juga sedang diselidiki atas dugaan penipuan pajak dan tanah, hanya penyelidikan Foxconn yang dipublikasikan. Hal ini membuka spekulasi bahwa mungkin tindakan tersebut bersifat politis dan dirancang sebagai taktik tekanan terhadap Gou.

Taiwan bersiap untuk mengadakan pemilihan presiden pada bulan Januari 2024. Gou yang menyerahkan kendali manajemen Foxconn empat tahun lalu saat ini mencalonkan diri sebagai kandidat independen dalam pemilihan presiden.

Kandidat presiden lainnya adalah Hou Yu-ih dari partai oposisi utama Kuomintang dan Ko Wen-je dari Partai Rakyat Taiwan yang lebih kecil, keduanya mendukung hubungan yang lebih bersahabat dengan Beijing.

Gegara Badai dan Banjir, Produksi iPhone di India Dihentikan Sementara


Bacawapres sekaligus Ketum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku mengikuti arahan dari sejumlah kiai untuk berkoalisi dengan Anies Baswedan dan bersyukur tidak berkoalisi dengan yang satunya. Partai Demokrat menilai pernyataan Cak Imin wajar sebab setiap partai politik (parpol) memiliki pilihan politik masing-masing.

"Kami menghormati pilihan politik masing-masing partai dalam membangun komunikasi dan menentukan pilihannya untuk bekerja sama atau berkoalisi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

"Adalah wajar jika dalam merumuskan dan menentukan langkah-langkahnya, setiap partai akan memperhitungkan situasi dan kepentingan strategisnya. Dalam perspektif ini, pernyataan Cak Imin adalah wajar dan bisa dipahami," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Kamhar mengatakan waktu dan rakyat yang akan menjawab siapa capres dan cawapres yang akan menang. Dia menyebut pada saat pencoblosan nanti, rakyat yang akan berperan menentukan siapa yang akan mereka pilih.

"Namun di balik itu semua, waktu yang akan menjawab dan rakyat yang akan menilai. Dari tiga pasangan capres dan cawapres yang diusung tiga poros koalisi yang terbentuk, mana yang paling dipercaya yang kemudian memenangkan pikiran, hati dan pilihan rakyat. Pada 14 Februari 2024 nanti, rakyatlah yang akan menjadi hakim, yang akan memutuskan melalui penggunaan hak suara di TPS," ucapnya.

Lebih lanjut, Kamhar menyampaikan Demokrat akan berjuang untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Kami tentunya akan menggunakan segenap daya dan upaya untuk menghantarkan Pak Prabowo menjemput mandat rakyat, memenangi kontestasi Pilpres menjadi Presiden RI ke-8," imbuhnya.

Sebagai informasi, PKB sempat berkoalisi dengan Gerindra. Namun, arah koalisi PKB berubah dan Cak Imin akhirnya berduet dengan bakal capres Anies Baswedan. Pasangan Anies-Cak Imin juga sudah mendaftar ke KPU.

Demokrat juga sempat berada di Koalisi Perubahan yang mengusung Anies sebagai bacapres. Namun, Demokrat akhirnya memilih meninggalkan koalisi setelah NasDem mengumumkan Cak Imin sebagai bacawapres pendamping Anies.

Cak Imin Bersyukur

Cak Imin sebelumnya menceritakan momen bergabung dengan Koalisi Perubahan. Cak Imin mengaku mendapat masukan dari sejumlah kiai untuk berpasangan dengan Anies Baswedan pada Pilpres 2024.

"Alhamdulillah gairah semangat perubahan dari berbagai penjuru, dari Aceh sampai Papua yang saya datangi, gairah perubahan luar biasa," kata Cak Imin dalam sambutannya di acara Silahturahmi Kiai Kampung se-Probolinggo, Jawa Timur, Selasa (31/10).

Cak Imin menyebut dirinya mengikuti arahan dari kiai itu. Dia pun merasa bersyukur tak jadi berkoalisi dengan yang satunya.

"Ini karena saya taat kepada perintah para kiai, para ulama yang sebelumnya. Alhamdulillah saya nggak jadi koalisi sama yang satunya," tutur Cak Imin.

Dia menyebut arahan kiai itu sudah lama disuarakan. Namun, katanya, arahan itu baru dilaksanakannya beberapa bulan terakhir.

"Perintah itu saya anggap sebagai masukan yang belum bisa saya jawab. Perkembangan demi perkembangan, akhirnya sampai pada keputusan dan kebulatan tekad untuk pasangan bersama Mas Anies Baswedan," kata dia.

Simak juga Video 'Demokrat: Jika Dipercaya Masuk Pemerintahan, Prioritas Kami di Pertanian':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho gambar Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, Bali dicopot saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja (kunker). Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mempertanyakan dasar aturan pencopotan baliho tersebut.

"Kami menyayangkan kejadian tersebut. Dan mempertanyakan apa dasar aturannya bahwa baliho, bendera dan alat peraga sosialisasi tersebut harus diturunkan," kata Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Chicco Hakim, saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).

Chicco khawatir hal tersebut memunculkan dugaan negatif. Selain itu, menurutnya, tindakan itu juga memunculkan persepsi adanya keberpihakan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal-hal seperti ini justru akan mengkonfirmasi dugaan masyarakat bahwa akan ada keberpihakan aparat pada salah satu pasang calon presiden dan calon wakil presiden dalam kontestasi Pilpres 2024 nanti," ujarnya.

Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot saat Jokowi Kunker

Diberitakan sebelumnya, baliho Ganjar-Mahfud yang terpajang di sekitar Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar dicopot. Presiden Jokowi diketahui berkunjung ke Balai Budaya Batubulan, Kabupaten Gianyar, pada Selasa (31/10) siang.

Bukan hanya baliho Ganjar-Mahfud, bendera PDIP yang berkibar di sana juga diturunkan menjelang kedatangan Jokowi. Jokowi datang ke Balai Budaya Batubulan untuk menyerahkan langsung bantuan pangan cadangan beras pemerintah bagi masyarakat penerima manfaat.

Kepala Satpol PP Bali Dewa Nyoman Rai Dharmadi mengungkapkan pencopotan tersebut atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya yang diterima sekitar pukul 08.30 Wita.

"Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, yang pasti saya diminta untuk mencabuti atribut partai politik di lokasi acara," ujar Dharmadi saat dihubungi, Selasa (31/10).

Dharmadi mengatakan seluruh titik kunjungan kerja Presiden Jokowi harus steril dari atribut partai apa pun. Hal itu, kata dia, untuk membangun suasana netralitas di Bali agar tidak terkesan memihak salah satu capres.

Dharmadi juga mengaku sudah menghubungi pihak partai melalui Satpol PP di kabupaten/kota. Namun belum ada jawaban. Dia pun memastikan tidak merusak atribut yang diturunkan, hanya mengamankan. Nantinya, Dharmadi mempersilakan partai yang atributnya dicopot memasang kembali.

Saksikan Live DetikPagi:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekdaprov Jatim Adhy Karyono memastikan akan menjaga sikap netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim pada Pemilu 2024. ASN juga dia minta untuk menjaga suasana Pemilu 2024 tetap kondusif.

"Kami Pemprov Jatim atas nama Gubernur, Wagub, dan seluruh ASN juga menyatakan bahwa kami sepakat akan menjaga dan menjalankan prinsip netralitas ASN," kata Adhy saat menghadiri Deklarasi Pemilu Damai tahun 2024 di Kodam V Brawijaya, Selasa (31/10/2023).

Adhy menegaskan prinsip netralitas ASN telah diatur di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dalam aturan itu disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak hanya itu saja, lanjut Adhy, ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun serta tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Apalagi menggunakan sarana pemerintah untuk tujuan politik.

"Kami juga sepakat akan menjaga seluruh fasilitas, sarana prasarana untuk tidak digunakan pihak tertentu dalam kontestasi politik," tegasnya.

Selain netralitas ASN, Adhy juga menyampaikan kesiapan Pemprov Jatim menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, Pemprov Jatim telah menganggarkan Rp 1,080 Triliun dalam mengawal jalannya pemilu yang kondusif, aman, jujur, dan adil.

"Ini bagian dari kami untuk bisa memfasilitasi seluruh elemen baik penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu. Dengan harapan semua proses akan berjalan dengan baik, dan menghasilkan pemilu yang jujur, adil, damai, dan kondusif sehingga keberlangsungan pemerintahan, keberlangsungan pembangunan di Jatim tetap terkawal dengan baik," katanya.

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad yang turut hadir dalam kegiatan ini mengapresiasi Kampanye Damai yang diinisiasi Kodam V/Brawijaya. Ketua Gerindra Jatim dalam sambutannya melempar pantun kepada hadirin yang ada di lokasi deklarasi pemilu damai.

"Awan isuk mangan tahu, mangan bubur sambel korek. Pemilu damai jangan sampai rusuh, Awas! Iki Jawa Timur, Rek!" Tegasnya.

Dalam kegiatan ini turut dibaca 'Deklarasi Damai Pemilu 2024' yang dipimpin langsung Adhy dan diikuti seluruh peserta undangan. Setelah pembacaan deklarasi para peserta juga menandatangani deklarasi bersama.

Isi deklarasi itu antara lain "Kami seluruh komponen bangsa di Provinsi Jatim siap mewujudkan pemilu damai, bersatu, dan demokrasi. Pemilu 2024, sarana integrasi bangsa".

Deklarasi Pemilu Damai Tahun 2024 di provinsi Jatim kali ini diikuti sejumlah stakeholders Forkopimda dan organisasi seperti TNI, Polri, Kejaksaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), MUI Jatim, Bawaslu, KPU, parpol, organisasi kepemudaan, tokoh agama hingga organisasi mahasiswa ekstra kampus.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengingatkan para kepala desa untuk menjaga netralitas jelang Pemilu 2024. Jangan sampai mengekspresikan dukungan kepada para peserta pest demokrasi tahun depan.

"Perangkat desa tidak boleh kampanye, memberi ruang yang sama kepada seluruh peserta Pemilu untuk mensosialisasikan konsep program," kata Jeje usai melantik pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pangandaran di Islamic Center, Selasa (31/10/2023).

Jeje berpesan, agar perangkat desa tidak memihak ataupun mengarahkan warganya untuk memilih salah satu kandidat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perangkat desa harus netral, tidak boleh berpihak, tapi harus memilih," ucapnya.

"Kita juga imbau mereka untuk netral di pemdes dan tubuh organisasi PPDI," katanya.

Dia mengatakan PPDI harus sinergi dengan Pemkab terkait persoalan keamanan dan ketertiban. "Kan di desa-desa ini sumber kehidupan. Semuanya di desa. Desa yang baik maka kecamatannya yang baik, kabupaten nya juga baik," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Pangandaran Dede Wahyu menyatakan, pihaknya akan berupaya menjaga netralitas jelang Pemilu 2024.

"Tadi memang disampaikan bupati bahwa semua perangkat desa menjaga integritas dan netralitas sebagai perangkat desa harus dijaga betul, terkait dengan hari ini menghadapi Pemilu 2024," ujarnya.


Tim Pemenangan pasangan bakal calon presiden Prabowo Subianto dan bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di Solo telah terbentuk. Pembentukan itu melalui rapat perwakilan partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Dilansir detikJateng, Rabu (1/11/2023), tim pemenangan itu dibentuk melalui rapat yang digelar pada Selas (31/10) malam di rumah makan Mbok Warni Solo. Rapat tersebut dihadiri Ketua DPC Gerindra Solo Ardianto Kuswinarno, Ketua DPD II Golkar Solo Sekar Tandjung, Ketua DPD PAN Solo Achmad Sapari, Ketua DPC Demokrat Solo Supriyanto, perwakilan dari Partai Prima, PSI, dan PBB.

Tim Pemenangan Prabowo-Gibran di Solo akan diketuai oleh Andrianto Kuswinaro. Dia mengatakan dalam beberapa hari ke depan pihaknya akan mengadakan rapat kembali untuk membahas strategi pemenangan Prabowo dan Gibran di Solo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setelah kita terbentuk seperti ini, kita segera rapatkan barisan. Dalam waktu dua hari kita akan adakan rapat lagi, lalu kita gas pol. Kita gerakan akar rumput. Semua kumpul di sini, dengan visi misi yang sama untuk memenangkan Prabowo dan Gibran," kata Ardianto.

Menurut Andrianto, pihaknya optimistis meraih 75% suara di Solo untuk pasangan Prabowo-Gibran. Pemilih muda dan kalangan emak-emak menjadi sasaran utama dari kampanye timnya nanti.

"Target kita di Solo 75 persen. Kita harus punya semangat, kita koalisi besar. Kita harus optimis," ucapnya.

Simak selengkapnya di sini


Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyiapkan anggaran sebesar Rp62 miliar untuk pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Anggaran itu disiapkan untuk KPU dan Bawaslu KBB. Rinciannya KPU KBB bakal mendapatkan jatah anggaran sebesar Rp51 miliar. Sementara Bawaslu KBB mendapatkan jatah Rp11 miliar.

"Anggaran untuk pelaksanaan Pemilu tahun 2024 sudah disetujui dengan besaran anggaran yang telah ditentukan disesuaikan dengan kebutuhan," ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) KBB, Apung Hadiat Purwoko, saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, KPU mengajukan anggaran pelaksanaan Pemilu tahun 2024 mencapai Rp60 miliar namun dikoreksi sehingga hanya disetujui Rp51 miliar. Sementara Bawaslu KBB, awalnya hanya mengajukan anggaran Rp8 miliar namun akhirnya ditambah menjadi Rp11 miliar.

"Jadi untuk KPU itu kelebihan, sehingga ajuan anggarannya diefektifkan. Nah untuk Bawaslu, setelah diverifikasi lapangan karena adanya penambahan jumlah pemilih, maka beban pengawasan bertambah juga. Maka anggarannya disesuaikan," tutur Apung.

Sementara itu Sekretaris KPU KBB, Olina Theresia mengatakan, sebetulnya anggaran hibah untuk pelaksanaan Pemilu serentak di KBB minimal di angka Rp55 miliar.

"Tapi akhirnya disepakati hanya Rp51 miliar. Maka kita efisiensi sejumlah kegiatan, salah satunya rapat-rapat. Kalau untuk logistik kan tidak bisa dikurangi," ujar Olina.


Komisi II DPR dan KPU RI menyepakati revisi Peraturan KPU (PKPU) mengenai syarat usia capres dan cawapres. Revisi ini terkait uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilu.


Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara mengenai kabar Jakarta absen dalam kalender balap Formula E 2024 karena adanya Pemilu 2024. Prasetyo memandang ada situasi politik yang mesti dihargai.

"Mungkin ada situasi politik pemilu ya harus dihargai juga itu, lebih penting itu daripada Formula E kalau menurut saya," kata Prasetyo kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

"Iya untuk menentukan pemerintahan, ada Pileg, Pilpres, ada Pilkada," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Prasetyo menekankan dirinya tidak dalam posisi menolak maupun mendukung Jakarta absen dalam gelaran Formula E tahun depan. Prinsipnya, dia tetap mewanti-wanti agar ajang Formula E 2024 tak menggunakan APBD DKI jika diselenggarakan.

"Bukan bicara mendukung atau tidak mendukung, itu program jangan sampai siapa yang berbuat siapa yang kena, itu kan perbuatannya dari awal di pertengahan ada pergantian Pj Gubernur, nah tinggal tanya kepada Pak gubernur, yang penting tidak memakai APBD titik," tegasnya.

PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebelumnya buka suara mengenai kabar Jakarta absen dalam kalender balap Formula E 2024. JakPro menjelaskan, saat ini komunikasi intensif masih terus dilakukan bersama Formula E Operation (FEO).

"JakPro saat ini tengah melalui beberapa tahapan komunikasi dan koordinasi secara intensif bersama FEO terkait perubahan jadwal penyelenggaraan Kejuaraan Dunia Balap Mobil Listrik Formula E di Jakarta," kata Direktur Utama JakPro Iwan Takwin dalam keterangan tertulis, Senin (23/10/2023).

Iwan menerangkan, berbagai aspek turut dipertimbangkan untuk event internasional ini, termasuk efektivitas penyelenggaraan Formula E saat Pemilu 2024.

Di sisi lain, JakPro memahami penyelenggaraan Formula E 2024 pasti akan berdampak secara global terhadap negara yang turut terlibat dalam ajang Formula E mendatang. JakPro juga mengapresiasi dukungan yang diberikan Federasi Automobil International (FIA) beserta FEO atas penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang di Indonesia.

"Kami memahami bahwa kalender FIA yang ditayangkan tersebut memiliki dampak global terhadap negara-negara yang terlibat di dalamnya, dan kami mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh FIA dan FEO terhadap pesta demokrasi Indonesia tahun depan yang akan menjadi perhatian dan konsentrasi utama bagi seluruh pihak yang sama-sama ingin memastikan kelancaran Pemilihan Umum Presiden 2024," jelasnya.

Formula telah resmi merilis kalender balap 2024 yang tak mencantumkan Jakarta sebagai salah satu jadwal balapan Formula E di dalamnya. Dilansir laman resmi FIA Formula E, sejatinya balapan mobil listrik supercepat itu bakal diselenggarakan pada Sabtu, 8 Juni 2024. Namun tanggal itu rupanya bersamaan dengan kampanye pemilihan presiden di Indonesia.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mendistribusikan logistik untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ke berbagai daerah. Di Jawa Barat, 14 daerah mulai mendapat kiriman logistik Pemilu.

Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik KPU Jabar Anton Firmansyah mengatakan, logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara. Meski sudah mulai didistribusikan namun Anton menyebut belum semua daerah di Jabar menerima logistik tersebut.

"Memang belum semua," kata Anton, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari data yang dimiliki KPU Jabar, per 30 Oktober 2023 kemarin, daerah yang sudah mendapat kiriman logistik berupa kotak suara adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi.

Sedangkan yang mendapat kiriman bilik suara, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran, Kota Sukabumi, Kota Bekasi, dan Kota Cimahi.

Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni menambahkan, 27 daerah di Jabar telah siap menerima kiriman logistik Pemilu. Disana juga telah disediakan gudang untuk menyimpan logistik.

"Sudah kami pastikan 27 KPU Kota Kabupaten siap terkait gudang logistik," singkatnya.


Forum Masyarakat Santri Nusantara (FormasNU) bersama sejumlah masyarakat Madura di Jabodetabek yang tergabung dalam Masyarakat Madura Pendukung Anies-Muhaimin (MAMA AMIN) deklarasi dukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di pilpres 2024. Relawan ini siap mengawal pemenangan Anies-Cak Imin.

Deklarasi dilaksanakan Selasa (31/10/2023) di Jakarta. Deklarasi yang dilakukan oleh MAMA AMIN ini menghimpun seluruh lapisan masyarakat Madura yang ada di Jabodetabek untuk sama-sama berjuang memenangkan pasangan Anies-Muhaimin.

Ketua MAMA AMIN Mohammad Rozi mengatakan dukungan masyarakat Madura kepada pasangan AMIN dikarenakan melihat rekam jejak Anies-Cak Imin. Dari visi misi pasangan Anies-Cak Imin ini menurutnya memberikan keadilan dan kesetaraan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami sudah menimbang dan bertafakur secara mendalam atas rekam jejak, latar belakang dan visi misi pasangan AMIN untuk memberikan kesetaraan dan keadilan kepada seluruh masyarakat," kata Rozi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/10/2023).

Di samping itu, Rozi mengatakan pihaknya merasa bangga setelah mengetahui Anies adalah seorang figur pemimpin yang terlahir dari kalangan Nahdlatul Ulama.

"Saya merasa bangga ketika mengetahui bahwa Anies adalah ahlussunah wal jamaah, maka dari itu saya tidak ragu lagi untuk mendukung beliau, karena apa, seluruh perilakunya dalam mencerminkan perilaku nahdliyin," Ujar Rozi.

Rozi lantas menanggapi deklarasi yang dilakukan oleh Ikatan Masyarakat Madura (IKAMA) untuk Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu. Rozi menegaskan IKAMA tidak bisa mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan tidak mendapatkan sambutan oleh masyarakat secara keseluruhan.

"Mereka tidak bisa mengatakan keseluruhan masyarakat Madura mendukung pasangan lain, justru yang kami lihat di bawah banyak yang mendukung Pak Anies jadi Presiden," tegas Rozi.

Dalam forum yang sama, Ketua Umum FormasNU, Ahmad Rouf Qusyairi, mengatakan dirinya mengapresiasi atas dukungan masyarakat Madura terhadap visi dan perjuangan pasangan AMIN.

"Tentunya saya sangat mengapresiasi atas simpati yang diberikan kepada pasangan AMIN ini, nah pada prinsipnya mereka yang melakukan deklarasi ini secara getaran hatinya lebih kuat ke pasangan AMIN ini," ujar Rouf.

"Apalagi masyarakat Madura ini sudah menjadi karakter dan khasnya sebagai masyarakat nahdliyyin," sambungnya.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Pengurus DPP NasDem, Effendi Choirie. Ia bersyukur bahwa dukungan terhadap pasangan AMIN semakin meluas di seluruh lapisan masyarakat.

"Saya sangat bersyukur dukungan untuk pasangan AMIN semakin meluas, semakin menjangkau seluruh lapisan masyarakat, ini saya kira buah dari semangat, buah dari keyakinan dan buah dari gangguan yang dilakukan oleh instrumen negara atau oknum yang menjadi buzzer-buzzer negara yang mencoba menggagalkan Anies," ujarnya.

Pria yang kerap disapa Gus Choi tidak heran terhadap masyarakat yang beda pilihan, hal terpenting negara dan penyelenggara bisa adil.

"Rakyat sudah dewasa dan sudah biasa beda pilihan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan soal perbedaan pilihan, yang penting negara adil, presiden adil, penyelenggara juga adil," tegas Gus Choi.

Berikut Naskah Dukungan Deklarasi MAMA AMIN

Masyarakat Madura Pendukung Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (MAMA AMIN) Untuk Presiden-Wakil Presiden RI 2024 - 2029.

Bismillahirrahmanirrohim

Ashhaduallailahaillah Waashaduannamuhammadarrasulullah

Dengan memohon ridho, maunah, dan maghfiroh dari Allah SWT,

Dan setelah menimbang dan bertafakkur secara mendalam dan mempertimbangkan rekam jejak, karya, dan latar belakang, serta visi dan misi Paslon AMIN.

Kami yang tergabung dalam Masyarakat Madura Pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (MAMA AMIN)

Dengan ini mendukung secara penuh Pasangan Capres-Cawapres RI Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam kontestasi Pilpres 2024, serta berjuang secara keras dan ikhtiar lahir bathin untuk memenangkan pasangan AMIN.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thorieq

Jakarta, 31 Oktober 2023

MAMA AMIN.


Dari tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden, hanya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang berkomitmen melanjutkan proyek
Proyek ambisius Presiden Jokowi ini menjadi program andalan dalam visi misi anaknya sendiri, yang berpasangan dengan Prabowo, pada Pilpres 2024. Mereka mengumbar janji menyempurnakan program pangan nasional itu dan memfokuskan produksinya untuk sejumlah komoditas utama.
“Terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu,” begitu yang tertuang dalam dokumen visi-misi Prabowo-Gibran.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan Prabowo-Gibran meyakini bahwa program
atau lumbung pangan nasional itu merupakan satu-satunya jalan agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan. Karena itu, meski belum menunjukkan keberhasilan, program sentra produksi pangan ini tetap harus dilanjutkan walaupun, kata Habiburokhman, dibutuhkan waktu yang tidak sebentar agar proyek ini bisa berhasil.
“Kalau melihat praktik di negara-negara lain, prosesnya memang tidak ada yang hanya satu atau dua tahun berhasil,” tulis Habiburokhman melalui pesan singkat kepada reporter
 pada Selasa, 31 Oktober 2023.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan visi melanjutkan program
Jokowi ini sempat disampaikan Prabowo kepada semua ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Intinya, kata Kamhar, semua ketum partai sepakat untuk melanjutkan
dengan sejumlah catatan. Partai Demokrat meminta agar lebih selektif dalam memilih komoditas yang akan ditanam di
. Pemilihan komoditas yang tepat ini penting untuk meminimalkan potensi kegagalan pelaksanaan.
Selanjutnya, Partai Demokrat juga meminta Prabowo-Gibran melakukan uji kelayakan sebelum benar-benar melanjutkan proyek tersebut. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar proyek antikrisis pangan ini tidak sia-sia mengingat sampai sekarang belum ada satu pun lahan
yang menunjukkan keberhasilan.
“Karena yang menjadi soal buat Partai Demokrat kan yang gagal atau yang bermasalah, ini yang harus dievaluasi,” terang Kamhar kepada reporter
 pada Senin, 31 Oktober 2023.
Berbeda dengan Prabowo-Gibran, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sama sekali tidak memasukkan istilah
dalam visi-misinya. Sebab, pasangan capres-cawapres dari Koalisi Perubahan ini menganggap
adalah proyek gagal. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Jazilul Fawaid mengatakan, dalam mencapai kemandirian pangan, Anies-Imin (AMIN) bakal menggunakan konsep yang berbeda dengan yang sudah dikerjakan Jokowi.
Jazilul bilang kemandirian pangan yang ditargetkan AMIN bakal dicapai dengan memaksimalkan peran petani lokal. AMIN, kata Jazilul, akan menyediakan bibit dan pupuk murah serta membangun irigasi di lahan-lahan pertanian. AMIN juga bakal menyiapkan lahan milik negara untuk bisa digarap oleh petani-petani lokal. Peran badan usaha milik negara juga turut dimaksimalkan untuk membantu petani meningkatkan produktivitas pertanian hingga hilirisasi hasil panennya.
Jazilul mengatakan AMIN lebih memilih meninggalkan program
dan menggantinya dengan program baru ketimbang negara harus merugi lebih banyak lagi. “
itu tidak ada yang berhasil. Kalau kita jalankan lagi, nanti gagal lagi. Berapa uang negara lagi yang harus keluar? Ruginya berlipat-lipat,” tutur Jazilul kepada reporter
 pada Ahad, 29 Oktober 2023.
Selain di AMIN,
juga nihil dalam visi-misi Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Capres-cawapres yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan ini turut menawarkan konsep kedaulatan pangan yang berbeda dengan Jokowi. Ganjar-Mahfud bakal mengusung konsep Desa Mandiri Pangan untuk mencapai kedaulatan pangan. Sarana dan prasarana pertanian juga akan diperbanyak untuk memaksimalkan produktivitas hasil pertanian.
Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan, meski konsep kedaulatan pangan ini berbeda dengan yang dicanangkan Jokowi, bukan berarti Ganjar-Mahfud akan serta-merta meninggalkan
. Said bilang Ganjar-Mahfud akan melakukan evaluasi terlebih dahulu atas pelaksanaan
yang sudah berjalan sampai 2024. Dari situ, baru akan ditentukan apakah nantinya Ganjar-Mahfud akan melanjutkan atau tidak program tersebut.
“Kami membutuhkan evaluasi terlebih dahulu sehingga memiliki dasar yang kuat apakah program ini bisa berlanjut atau tidak untuk masuk sebagai bagian dari skema industri pangan nasional,” tulis Said melalui pesan singkat kepada reporter
 pada Minggu, 29 Oktober 2023.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memandang tidak masuknya program
dalam visi-misi dua capres-cawapres menunjukkan adanya pesan tersirat yang ingin disampaikan Ganjar-Mahfud dan AMIN. AMIN, kata Ujang, seolah ingin mempertegas posisi mereka sebagai oposisi dan sosok perubahan. Sebab, sejak awal, Anies memang kerap dinarasikan sebagai antitesis Jokowi.
Sementara itu, Ganjar-Mahfud seolah ingin menyatakan koalisi pendukung mereka kini sudah tidak sejalan dengan Jokowi. Ujang menduga
tidak masuk dalam program prioritas Ganjar-Mahfud lantaran retaknya romantisme Jokowi dengan PDI Perjuangan. Keretakan itu muncul karena sikap Jokowi yang kini condong mendukung pasangan Prabowo-Gibran untuk menang pada Pemilu 2024.
“Mereka (Ganjar-Mahfud) awalnya kan ingin berkelanjutan. Tetapi, ketika Pak Jokowi-nya tidak lagi mendukung mereka, mereka pun tidak ingin lagi melanjutkan program-program Jokowi,” ungkap Ujang kepada reporter
.
Terlepas dari alasan politis itu, proyek
 yang dicanangkan Jokowi memang boleh dikatakan gagal. Sampai hari ini, ribuan hektare lahan
di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara belum bisa menghasilkan apa-apa. Di Kalimantan Tengah, misalnya, 600 hektare tanaman singkong mangkrak dan 17 ribu hektare gagal panen. Kemudian di Sumatera Utara, 748 hektare lahan
 telah ditinggalkan petani. Lalu ribuan hektare tanaman sorgum dan jagung di NTT juga gagal tumbuh.
Pada akhir 2021, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah permasalahan signifikan yang menyebabkan kegagalan dari program
 Pertama, perencanaan
tidak didasarkan pada data dan informasi yang valid. Pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) serta sistem budi daya pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, proses pelaksanaan
yang dikerjakan secara swakelola juga belum dijalankan sesuai dengan ketentuan. Selain itu, penetapan lahannya masih jauh dari kata ideal.
Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, mengatakan hasil audit BPK ini mesti menjadi bahan koreksi bagi pasangan capres-cawapres yang akan melanjutkan program
 Pemilihan lahan dan penetapan komoditas tanam penting untuk menjadi pertimbangan untuk memastikan proyek
tidak mangkrak atau bahkan gagal seperti yang terjadi sekarang. Sebab, bagaimanapun, kata Khudori, lumbung pangan tetap diperlukan untuk mencapai target swasembada pangan dan pemerataan lahan pertanian.
“Karena selama ini pangan kita hanya terpusat di Pulau Jawa.
penting untuk dilanjutkan, tapi dengan sejumlah catatan tadi,” pungkas Khudori.
 Fajar Yusuf Rasdianto, Alya Nurbaiti
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Sebanyak lima bupati di Sulawesi Selatan (Sulsel) akan mengakhiri masa jabatannya pada Desember 2023 mendatang. Pemprov Sulsel pun menunggu surat dari Kemendagri untuk mengusulkan calon pengganti berstatus penjabat (Pj) kepala daerah tersebut.

"Iya. 5 daerah, ya. Pemprov yang usul 3 masing-masing kabupaten/kota. DPRD (kabupaten/kota) yang mengusul (ke Pemprov Sulsel)" kata Idham kepada wartawan di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (30/10/2023).

Dari kelima bupati yang dimaksud, ada tiga bupati dipangkas masa jabatannya yakni Bupati Wajo Amran Mahmud, Bupati Luwu Basmin Mattayang, dan Bupati Pinrang Irwan Hamid. Dia menyebut ketiga kepala daerah tersebut seharusnya memimpin hingga awal tahun 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dimajukan ke Desember. Seperti Wajo, Pinrang, Luwu kalau tidak salah. Pinrang itu April (2024 berakhir). Wajo, Luwu Februari (2024 berakhir). Cuma dikurangi satu dua bulan lebih," tuturnya.

Dia menyebut kebijakan potongan masa jabatan dari 3 kepala daerah tersebut telah ditetapkan oleh Kemendagri lantaran adanya Pilkada serentak di tahun 2024. Namun Idham belum menjelaskan lebih jauh soal kebijakan itu.

"Iya sudah ada (regulasi) dari Kemendagri," sebutnya.

Idham juga belum mengetahui secara pasti kompensasi apa yang didapatkan oleh para kepala daerah yang dipangkas masa jabatannya tersebut. Namun, ia menegaskan gaji dan tunjangannya tetap dibayarkan.

"Belum ada informasi. Mungkin yang tahun 2024 itu. Yang dimaksud sama Pj Gubernur. Yang 2024 itu kan berakhir di 2026. Tapi dibayar tunjangan dan gaji, digantikan," ungkapnya.

Selain itu, Idham mengatakan ada dua kepala daerah lainnya yang memang berakhir masa jabatannya pada Desember 2023. Dua kepala daerah yang dimaksud, yakni Bupati Jeneponto dan Sidrap.

"Iya (Bupati Jeneponto dan Sidrap yang berakhir di Desember 2023 ). Jadi yang maju (di Desember 2023) itu Wajo, Pinrang, Luwu. Tapi kita tunggu dulu surat dari Kemendagri," bebernya.

Dia mengatakan nantinya, Pemprov Sulsel akan mengusulkan 3 orang nama calon Pj Bupati untuk 5 daerah. 3 nama itu diambil berdasarkan usulan masing-masing pimpinan DPRD di daerah tersebut.

"Kita menunggu surat dari Kemendagri. Kami nda pernah laksanakan sebelum ada surat. Kita menunggu dulu surat dari Kemendagri. Baru kita usul," imbuh Idham.

Idham kemudian mengatakan calon Pj Bupati yang akan diusulkan adalah ASN Eselon II. Baik yang berasal dari Pemprov Sulsel maupun Direktur dari Kementerian yang ada.

"Yang jelas Pejabat Tinggi Pratama. Eselon II. Mau dari Direktur Kementerian bisa juga. Seperti (Pj Bupati) Parepare kan Direktur juga," tukasnya.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menjelaskan terkait surat edaran yang dikeluarkan pihaknya kepada partai politik. Hasyim mengatakan surat itu dikirim untuk menyampaikan kepada parpol terkait adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat capres-cawapres.

"Pada tanggal 17 Oktober melalui surat Nomor 1145/PL.01.4-SD/05/2023, KPU berkirim surat kepada parpol untuk menyampaikan informasi tentang adanya putusan MK tersebut, yang di dalamnya jug kami kutip amar putusan yang MK merumuskan norma sendiri yang diubah atau dibatalkan tersebut," kata dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/10/2023).

Hasyim menilai KPU perlu menyampaikan adanya putusan MK itu kepada parpol yang akan mengusung capres-cawapres. Sebab, kata dia, putusan itu bersifat mengikat dan berlaku untuk semua pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan demikian kami menginformasikan bahwa sehubungan dengan adanya putusan tersebut, maka kita semua wajib memedomani putusan tersebut," ungkapnya.

"Kenapa pada pimpinan parpol? Karena menurut konstitusi satu-satunya pihak yang diberikan kewenangan untuk mendaftarkan pasangan capres cawapres adalah hanya parpol, tidak ada pihak lain," lanjut Hasyim.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan jika KPU juga telah bersurat kepada DPR untuk konsultasi dan kepada MK untuk beraudiensi. Dia menyebut surat itu dikirim pada 23 Oktober saat masih dalam masa reses.

"Kami memandang perlu melakukan konsultasi karena secara prosedural proses pembentukan maupun perubahan PKPU itu menurut UU Pemilu wajib berkonsultasi kepada DPR dan pemerintah, sehingga kami konsultasikan situasi ini," paparnya.

Hasyim juga mengatakan KPU akan melakukan perubahan kembali, jika putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dapat membatalkan putusan MK. Hasyim menyebut pihaknya tentu akan melakukan penyesuaian itu.

"Kalau misalkan ada putusan lagi dari MKMK apakah KPU akan melakukan perubahan lagi? Ya tentu saja sebagai konsekuensi kami akan lakukan perubahan," jelasnya.

Namun, kata Hasyim, dalam melakukan perubahan itu, KPU juga mempertimbangkan batas waktu. Dia mengatakan KPU hanya memiliki batas waktu tiga hari usai adanya keputusan MK, sehingga KPU pun harus menggunakan keputusan inkrah sebagai landasan hukum.

"Namun demikian, yang perlu kita ingat adalah batas waktu. Masksud saya begini, sebagaimana dalam UU Pemilu dan UU Pilkada, ketentuan misalkan dalam hal partai politik terjadi persengketaan internal sementara batas waktu pendaftaran kepala daerah itu 3 hari, maka pihak mana yang diterima oleh KPU?" ungkapnya.

"Tentu pihak yang masih sah, misalkan keabsahan itu bentuknya SK Kemenkuhman. Kalau pihak yang bersengketa itu menggugat SK Kemenkumhan digugat di PTUN, kalau sampai batas waktu pendaftaran kepala daerah masih berporese berarti kan belum inkrah, maka pengurus berdasarkan SK Kemenkumham itu yang kami pegangi," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mempertanyakan dasar KPU mengirim surat ke partai politik untuk mengikuti putusan MK terkait syarat capres-cawapres. Junimart mengatakan KPU kebablasan melebihi kewenangan.

"Apa dasarnya KPU membuat surat edaran kepada para ketum parpol? Di mana diaturnya? Karena yang kita pahami, bahwa dalam UU Nomor 7 itu pasal 75 ayat 4 disebutkan setiap pembuatan PKPU, revisi dan sejenisnya itu harus dan wajib berkonsultasi dengan DPR. Tolong dijawab ini," kata Junimart.

"Kekuatan surat edaran itu apa? Semenjak apa KPU mengeluarkan surat edaran keluar-keluar dari KPU. Setahu saya SE itu berlaku di internal. supaya masyarakat yang peduli terhadap pemilu tidak bingung," imbuhnya.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengungkap dirinya ditanya terkait Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi cawapres Prabowo Subianto. Fadli bicara 'garis tangan'.

Fadli mengungkapkan hal itu di akun Twitternya (kini X), Selasa (31/10/2023). Namun, dia tidak menyebut rinci pertanyaan apa yang ditanyakan kepada dirinya.

"Saya ditanya kawan-kawan soal @gibran_tweet," tulis Fadli.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fadli lantas bicara soal garis tangan Tuhan. Dia mengatakan akhir nasib seorang pemimpin itu tergantung pada garis tangan yang ditakdirkan Tuhan.

"Saya bilang sederhana saja, ini soal garis tangan. Dari dulu soal pemimpin itu akhirnya soal garis tangan dan campur tangan Tuhan selain usaha tentunya," ujarnya.

Dia lantas berharap takdir Tuhan untuk Prabowo di pemilu 2024. Dia berdoa Prabowo menang di pilpres kali ini.

"Insya Allah kali ini Pak @prabowo menang dukungan rakyat. Politics is the art of the possible," ujarnya.

Simak Video 'PKS Soroti Gibran Cawapres: Akan Ada Distorsi karena Posisi Anak Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, dan Suhartoyo bakal diperiksa oleh MKMK terkait laporan dugaan pelanggaran etik di balik putusan gugatan syarat capres-cawapres besok. Hal itu diungkapkan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie setelah lakukan pertemuan tertutup dengan 3 Hakim MK.

"(Besok diperiksa) Ada tiga hakim. Satu Pak Saldi Isra, dua Pak Manahan, tiga Pak Suhartoyo," kata Jimly pada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat Pusat, Selasa (31/10/2023).

Sementara itu, Jimly menyebut tiga hakim lainnya yakni Wahiduddin Adams, Daniel Yusmic, dan Guntur Hamzah akan diperiksa pada Kamis (2/11) lusa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tiga lainnya lusa. Sabar ya," ucapnya.

Jimly mengatakan pihaknya akan menggelar sidang pemeriksaan para pelapor terlebih dahulu sebelum memeriksa Saldi Isra, Manahan, dan Suhartoyo.

"Sambil kita selesaikan sidang terbuka untuk mendengar keterangan para pelapor, sidang tertutup untuk mendengar para hakim," ucapnya.

"Nanti terakhir kita konfrontir satu lagi panitera karena banyak masalah dalam cara pengambilan keputusan dan prosedur persidangan yang berkenaan cara bekerja dalam mengambil keputusan," imbuhnya.

Pada hari ini, MKMK telah memeriksa Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

"Sidang maraton dari pagi, memeriksa 5 (pemohon) tadi pagi dan kemudian dilanjutkan, kita sidang tertutup, memeriksa Pak Anwar Usman, yang kedua Pak Arief Hidayat, dan Ibu Enny malam ini, terakhir," ucapnya.

Jimly pun mengaku banyak sekali masalah yang dilaporkan dalam perkara dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh sembilan hakim MK.

"Banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari tiga hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali," katanya.


Komisi II DPR dan KPU RI menyepakati revisi Peraturan KPU (PKPU) mengenai perubahan syarat usia capres dan cawapres. Revisi PKPU ini dilakukan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan syarat capres adalah berusia 40 tahun atau kepala daerah yang sedang atau pernah dipilih lewat pemilihan umum.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU, Bawaslu, DKPP, Kemendagri di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Selasa (31/10/2023). Kesepakatan itu termuat dalam kesimpulan rapat kerja ini.

"Komisi II DPR RI bersama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) menyetujui Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (R-PKPU) tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia membacakan kesimpulan rapat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, rapat ini juga menyepakati dua Peraturan Bawaslu (Perbawaslu). Yakni peraturan tentang pengawasan capres-cawapres dan pengawasan dana kampanye.

"Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut. Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum," lanjut Doli.

Waketum Golkar ini meminta KPU dan Bawaslu mempertimbangkan saran dan catatan yang disampaikan Komisi II DPR, Kemendagri, dan DKPP.

"Dengan catatan agar KPU RI dan Bawaslu RI memperhatikan saran dan masukan dari anggota Komisi II DPR RI, Kemendagri, dan DKPP," ujar Doli.


Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merilis data indeks kerawanan Pemilu dan Pilkada 2024. Kota Parepare, satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) yang masuk kategori rawan penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan isu SARA di media sosial.

"Iya (Parepare) salah satu kabupaten/kota yang dianggap rawan penyebaran hoax, ujaran kebencian dan penyebaran isu SARA," ujar Anggota Bawaslu Sulsel Saiful Jihad kepada detikSulsel, Selasa (31/10/2023).

Pemetaan daerah rawan itu merupakan kolaborasi multipihak yang melibatkan Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Peserta Pemilu, platform media sosial, dan Civil Society Organization (CSO). Parepare berada di urutan 22 daerah paling rawan isu strategis kampanye media sosial dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saiful Jihad berharap stakeholder di Parepare melakukan antisipasi dengan memperkuat koordinasi. Dia juga meminta penyelenggara pemilu di 23 daerah lainnya di Sulsel untuk tetap waspada.

"Tidak hanya Parepare, data ini adalah hasil pembacaan terhadap fakta di lapangan pemilu yang lalu, tetapi di daerah lain bisa juga punya kerawanan menyongsong pemilu 2024," katanya.

Saiful Jihad menambahkan, penyebaran ujaran kebencian, informasi hoax dan politisasi SARA itu perlu menjadi perhatian bersama. Dia meminta semua pihak menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang konstruktif dengan nilai-nilai kebaikan serta kebermanfaatan.

"Dampaknya bukan hanya pada tergerusnya kualitas demokrasi kita, tetapi juga akan berdampak pada persatuan, kohesivitas masyarakat bangsa kita, dan pada ujungnya pembelahan dan perpecahan tidak dapat dihindari, dan ini yang kita khawatirkan bersama," jelas Saiful.

Kebakaran Rumah di Parepare, Seorang Lansia Tewas Terjebak


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri puncak Hari Jadi ke-72 Humas Polri di Gedung Tribrata, Jakarta Selatan. Kehadiran Jenderal Sigit disambut meriah seluruh pejabat utama Divisi Humas serta jajaran yang hadir di lokasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan HUT Humas Polri tahun ini terasa istimewa. Pasalnya, Jenderal Sigit memberikan dua hadiah besar untuk kemajuan Divisi Humas Polri.

"Kami seluruh personel Divisi Humas Polri dan humas jajaran mengucapkan terima kasih banyak kepada Kapolri di Hari Ulang Tahun Humas Polri ini kami mendapatkan dua kado terindah," kata Sandi dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandi mengatakan hadiah pertama berupa disahkannya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap tersebut mengintegrasikan seluruh aturan kehumasan dalam satu aturan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadiri HUT Divisi Humas Polri ke-72 (dok.istimewa)

"Perkap ini salah satunya mengatur bahwa seluruh pegawai negeri sipil Polri mengemban fungsi kehumasan," kata Sandi.

Hadiah kedua berupa dukungan Kapolri atas pembuatan Portal Humas Presisi yang diluncurkan bertepatan dengan acara puncak HUT Humas. Portal Humas Presisi merupakan rumah besar yang mengintegrasikan seluruh layanan aplikasi digital Humas Polri beserta jajaran.

Portal Humas Presisi ini diharapkan dapat membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi berbagai komponen. Dengan demikian, diharapkan dapat memunculkan daya cipta, rasa, dan karsa akan menjadi kesempurnaan kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas.

Dari rumah digital ini, sambung Sandi, diharapkan dapat melawan dan meluruskan berbagai informasi yang salah (hoaks). Dia mengatakan portal ini menyediakan fakta agar pencegahan segala indikasi perpecahan dapat di mitigasi.

"Ini adalah jawaban untuk kita semua membangun keberadaban dan merangkai kebhinekaan di dunia digital sekarang ini. Setiap ada permasalahan bangsa kita bisa saling komunikasi atau cek fakta melalui Portal Humas Presisi," ujar Sandi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hadiri HUT Divisi Humas Polri ke-72 (dok.istimewa)

Sandi mengatakan sejumlah rangkaian kegiatan telah dilakukan untuk memeriahkan HUT Divisi Humas Polri. Kegiatan pertama yang dilakukan adalah bhakti sosial donor darah pada Senin (2/10).

Kegiatan berikutnya berupa bhakti sosial pemberian air bersih dilaksanakan pada Rabu (4/10). Lalu, kegiatan penghijauan berupa penanaman pohon dan menebarkan bibit ikan dilaksanakan pada Jumat (13/10).

Kegiatan selanjutnya lomba gen z go vote competition yang bertujuan untuk dapat memahami perspektif masyarakat dan gen z terkait penanganan dan pencegahan isu-isu yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat pada saat pemilu. Divisi Humas Polri juga melaksanakan kegiatan penilaian awarding kepada Bidhumas Polda dari 3 sampai dengan 16 Oktober 2023.

Divisi Humas Polri juga menggelar pertandingan sepak bola seven soccer bersama insan media 14 Oktober 2023. Selanjutnya, melaksanakan kegiatan nonton bareng film Aku Rindu bersama insan Media pada Jumat (27/10).

Rangkaian lainnya adalah lomba menembak bersama pemimpin redaksi media yang di ikuti oleh 64 peserta pada Sabtu (28/10). Terakhir, deklarasi Pemilu Damai 2024 yang di pimpin langsung oleh ketua dewan pers bersama seluruh pemimpin redaksi, organisasi PWI, AMSI, SMSI, dan IWO yang berikrar akan mengawal Pemilu 2024 yang aman, sejuk, damai dan bermartabat.

"Hari ini juga di acara puncak HUT ke-72 Divisi Humas Polri, Kapolri memberikan penghargaan Humas Presisi Awards kepada 11 Kabid Humas dan 32 media TV, media online, dan radio," pungkas Sandi.


Polda Jawa Barat mewaspadai serangan hoaks saat Pemilu 2024 berlangsung. Ragam cara dilakukan untuk menangkal hoaks.

Salah satunya dengan menggandeng insan pers di Jawa Barat. Polda Jabar turut mengajak seluruh elemen masyarakat termasuk insan pers untuk ikut menangkal hoaks yang berpotensi muncul selama Pemilu 2024.

"kita harus bersatu dalam mengcounter berita - berita hoax di sekitar kita sehingga hal tersebut tidak memberikan dampak buruk kepada Pemilu yang akan dijalankan," ujar Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus di Mako Brimob Polda Jabar, Jatingor, Sumedang, Selasa (31/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wiyagus menyadari tidaklah mudah dalam mengelola sebuah informasi dan data sebelum disajikan ke tengah masyarakat. Dalam hal ini diperlukan dukungan kolaborasi dan sinergi dengan beberapa pihak khususnya dengan insan pers.

Menurut Wiyagus, hal ini diperlukan guna menjaga pelaksanaan pemilu untuk tetap damai dan kondusif.

"Dalam kesempatan ini kami mengajak kepada media, pimpinan redaksi dan seluruh yang hadir untuk sama-sama menjaga sinergitas selama Pemilu 2024 yang nanti kita awali dengan kegiatan deklarasi damai Pemilu 2024," ucapnya.

Bentuk kolaborasi antara Polri dan Insan Pers sendiri ditandai dengan deklarasi pemilu damai. Deklarasi ini juga dilakukan seiring dengan peringatan hari jadi ke-72 Humas Polri dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai untuk Indonesia Maju.

"Dengan harapan Polri dapat mengamankan agenda nasional serta tahapan Pemilu tahun 2024 yang akan segera digelar," ungkap Akhmad.

Memurut Wiyagu, kata damai dalam tema yang diusung sepatutnya harus dimaknai sebagai wadah pemersatu bangsa dengan menerima dan menghormati keberagaman yang ada.

"Jangan berikan ruang dan waktu bagi mereka yang tidak menginginkan Pemilu khususnya di Jawa Barat, berjalan aman dan damai," tegasnya.

Terkait hal itu, kata Wiyagus, kiranya diperlukan kerjasama dari semua unsur dari mulai unsur Polri/TNI, Pemerintah Daerah, stakeholder dan khususnya insan pers.

Dalam hal ini, sambung Wiyagus, diperlukan komitmen bersama untuk memberikan pemahaman kepada seluruh eleman masyarakat demi terwujudnya Pemilu aman, damai dan kondusif.

Dalam deklarasi tersebut turut dihadiri Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatniko serta Ketua KPU Jabar, Ketua Bawaslu Jabar, sejumlah pemimpin redaksi media dan tamu undangan lainnya.

Puluhan Rumah di Sumedang Rusak Diterjang Puting Beliung