Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) siap memberikan keterangan ke Kongres Advokat Indonesia (KAI). Hal itu terkait rumor bocoran putusan MK dengan terlapor politikus Denny Indrayana.

"Sudah terkonfirmasi 9 orang hakim MK akan hadir, baik luring atau pun daring," kata Ketua Dewan Kehormatan Ad Hoc, Pheo M Hutabarat, saat dihubungi wartawan, Kamis (5/10/2023).

Hal itu menindaklanjuti aduan MK ke KAI soal etika Denny Indrayana, yang mencuit di media sosial bahwa doa mendapatkan bocoran putusan sistem pemilu terbuka dan tertutup. Ternyata bocorannya itu tidak terbukti.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini bagus sekali pelapor mau hadir. Baik langsung atau lewat online," ucap Pheo.

Rencananya, para hakim konstitusi akan dimintai keterangan pada 9 Oktober 2023 nanti.

"MK sudah memberikan konfirmasi, semua Hakim Konstitusi akan hadir. Tiga di antaranya, yaitu Prof Dr Saldi Isra, SH, Dr Suhartoyo SH MH, dan Prof Dr M Guntur Hamzah SH MH, hadir secara luring (offline), dan 6 hakim MK hadir secara daring (online)," ujarn Pheo.

Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim

Sebelumnya, Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri. Tak hanya dilaporkan ke Bareskrim Polri, Denny Indrayana juga dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Ad Hoc KAI. Denny Idnrayana dilaporkan terkait dugaan penyebaran berita bohong atau hoax soal rumor MK yang akan memutuskan pemilu menjadi sistem pemilu tertutup atau coblos gambar partai.

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyidik Bareskrim Polri berdasarkan pada Laporan Polisi Nomor LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI dengan pelapor atas nama AWW dan terlapor yang dilaporkan pada Rabu, 31 Mei 2023 yaitu, satu, atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Twitter @dennyindrayana, dua atas nama pemilik/pengguna/penguasa akun Instagram @dennyindrayana99," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan.

Dia mengatakan laporan itu terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoax), penghinaan terhadap penguasa, dan pembocoran rahasia negara. Sandi mengatakan ada sejumlah saksi dan bukti yang diajukan dalam laporan ini.

"Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP," ujarnya.

Belakangan, MK memutuskan sistem pemilu tetap pada proporsional terbuka atau coblos nama caleg. Sidang putusan gugatan pemilu itu digelar MK pada Kamis (15/6/2023). Sidang dihadiri 8 hakim dan dipimpin Ketua MK Anwar Usman.

Simak juga Video 'Bareskrim Kirim SPDP Kasus Hoax Denny Indrayana ke Kejaksaan:

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Siap Bertanding, Siap Bersanding

Usai bertemu Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep mengatakan semuanya biasa saja. Adakah ajakan agar Kaesang mendukung bacapres Ganjar Pranowo dari Puan? Begini jawab Kaesang.

"Semua biasa aja, saya rasa Mbak Puan fair-fair aja kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka," ujar Kaesang usai pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023), dikutip dari detikNews.

Jika nantinya berbeda pilihan, Kaesang mengatakan tidak boleh saling mencela dan kembali bergotong royong setelah pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau nggak ya kita harus saling... nggak boleh mencela, nanti pasca pemilu ya udah kita gotong royong lagi, balik lagi karena semua balik lagi untuk negara," ujar putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Siap Bertanding, Siap Bersanding

Usai pertemuan dengan Kaesang, Puan mengatakan setiap partai punya strategi dalam memenangkan Pemilu.

"Semua partai punya strateginya masing-masing dalam memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang, tentu saja apa yang akan diputuskan itu merupakan satu hal yang menjadi satu keputusan politik yang harus sama-sama kita hargai dan hormati," ujar Puan pada kesempatan yang sama.

Puan menambahkan, PDIP dan PSI bersepakat untuk siap bertanding dan bersanding.

"Namun kan ini belum ada keputusannya jadi saya nggak mau berandai-andai juga. yang pasti kami bisa sepakati insyaallah di hari ini adalah apapun yang kami lakukan walaupun beda pilihan kita akan siap bertanding siap bersanding setelah pemilu yang akan datang setelah pemilu yang akan datang untuk bangun Indonesia," ucap Puan.

Kaesang soal Bakal Bertemu Puan: Aku Belum Cek HP


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menitipkan pesan untuk Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Apa pesan Megawati?

"(Pesan Megawati untuk Kaesang) ya selamat telah menjadi Ketua Umum PSI," kata Puan usai pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Puan menjawab pertanyaan apakah Megawati menyampaikan pesan kepada Kaesang.

Megawati, tutur Puan, juga berpesan kepada Kaesang untuk bekerja yang amanah untuk membangun bangsa. Puan juga menuturkan Megawati menitip pesan agar Kaesang bekerja sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harus bekerja dengan amanah dan membangun Indonesia sebaik-baiknya, sebenar-benarnya untuk bangsa Indonesia itu yang disampaikan," tuturnya.

Puan Anggap Kaesang Adik

Dalam pertemuan itu, Puan dan Kaesang bersepakat bahwa Pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai. Puan dan Kaesang ingin Pemilu 2024 berjalan kondusif.

"Jangan sampai kemudian terjadi friksi atau ketidaknyamanan menyambut pesta demokrasi, sehingga pemilu itu harus fun, pemilu itu harus damai, pemilu itu harus gembira," ujar Puan.

Puan mengatakan pertemuan dengan Kaesang berjalan secara formal, padahal awalnya ingin ngobrol santai. Puan mengatakan hubungannya dengan Kaesang seperti kakak dan adik.

"Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi, sambil nyantai, antara kakak sama adiknya. Biar apapun, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, memang hubungan kami itu seperti kakak-adik," imbuhnya.

Simak Video 'Kaesang: Kami Seperti Keluarga, Bapak Saya Selalu Didukung Mbak Puan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal usulan menjadi Ketua Umum (Ketum) PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Puan mengatakan jika dirinya taat pada aturan PDIP.

"Tanya Pak Guntur (Soekarnoputra), karena PDI Perjuangan punya mekanisme dalam menentukan hal tersebut," ujar Puan usai bertemu Ketum PSI Kaesang Pangarep, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

"Jadi saya taat pada aturan dan mekanisme yang ada di PDIP," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai namanya yang disebut Jokowi sebagai Ketum PDIP, Puan hanya mengamini. Dia pun lantas meminta doa.

"Amin, doain ya. Doain aja," ujarnya.

Jokowi sebelumnya menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo saat merespons usulan agar dirinya menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Jokowi menilai banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketum PDIP.

"Banyak yang muda-muda," kata Jokowi seusai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10).

"Mbak Puan, Mas Prananda," sambung dia.

Jokowi juga mengungkap rencana dirinya setelah tak lagi menjadi Presiden Indonesia. Dia bakal balik ke kampung halamannya di Solo.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi.

Usulan Jokowi menjadi Ketum PDIP juga sebelumnya ditanggapi oleh Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Dia berbicara tentang Megawati menjadi Ketua Umum PDIP karena proses sejarah.

Bambang Pacul mengawali dengan menegaskan bahwa statement-nya ini merupakan pandangan pribadi.

"Harus di-underline, saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum, orang jadi ketua umum gampang gitu loh karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali. Mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum," kata Bambang Pacul di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10).

Simak Video 'Diisukan Jadi Ketum PDIP, Jokowi: Saya Mau Pensiun, Pulang ke Solo':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Bogor beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, SBY disebut memastikan kepada Jokowi bahwa Demokrat mendukung bacapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron menyampaikan SBY dan Jokowi sudah lama tidak berdiskusi secara intens. Dia mengatakan keduanya bersepakat mensukseskan Pemilu 2024.

"Sudah cukup lama tidak berdiskusi empat mata, tentu lebih banyak diskusi isu-isu terkini dan saling konfirmasi mengenai berbagai hal. Saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa," kata Herman kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Herman, SBY menyampaikan Demokrat memiliki kesamaan ide dan gagasan dengan bacapres Prabowo Subianto. Tak hanya itu, sebutnya, SBY dan Jokowi juga membicarakan hal-hal yang berorientasi kepada rakyat.

"Memastikan bahwa kami mendukung Pak Prabowo karena kesamaan ide dan gagasan dalam membangun bangsa ini ke depannya, dan berkomitmen penuh mendukung Prabowo sebagai calon presiden dan berupaya memenangkan beliau sebagai Presiden 2024-2029. Demokrat bersama Prabowo," kata Herman.

"Tentu banyak hal lain yang dibicarakan antara Pak SBY dan Pak Jokowi, yang pasti semuanya untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara," lanjutnya.

Herman menyebut SBY juga menjelaskan narasi Perubahan kepada Jokowi. Dia mengatakan narasi ini pun kerap disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke publik.

"Pak SBY juga menjelaskan mengenai narasi Perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik. Apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya, dilanjutkan. Sedangkan jika ada yang dirasa kurang optimal, kita perbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat. Hal ini juga sudah yang selalu disampaikan Ketua Umum kami, Mas AHY, dalam berbagai kesempatan, di antaranya dalam pidato-pidato politiknya," katanya.

Soal apakah pertemuan tertutup Jokowi dan SBY membicarakan tawaran kursi menteri, Herman tak menjawab gamblang. Dia menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Jokowi.

"Terkait reshuffle hak prerogatif Presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya. Presiden tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir," ujarnya.

Simak juga 'Terungkap Jokowi-SBY Bahas soal 2024 di Istana Bogor':

[Gambas:Video 20detik]


Ada yang berbeda dengan perayaan HUT ke-78 TNI di Lamongan. Sebuah drama kolosal Kadet Soewoko, ikon pahlawan Lamongan yang disuguhkan dalam peringatan HUT TNI yang digelar di alun-alun kota Lamongan.

Ya, drama kolosal dengan mengangkat kisah ikon pahlawan Lamongan Kadet Suwoko ini menjadi salah satu suguhan yang apik dan heroik dalam peringatan HUT TNI.

Kiprah Kadet Soewoko yang patungnya berdiri gagah di tepi jalan poros Lamongan-Surabaya diharapkan bisa membangkitkan semangat pemuda-pemudi Lamongan untuk lebih cinta terhadap tanah air.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perjuangan Sang Kadet dalam drama kolosal yang dilakonkan oleh pemuda-pemudi Lamongan itu dimulai ketika Kadet Soewoko bersama pasukannya melawan pasukan Belanda di Desa Gumantuk yang kini masuk dalam wilayah Kecamatan Maduran.

"Kadet Soewoko dikenal karena peranannya yang menginspirasi kaum muda, khususnya yang membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda," kata Komandan Kodim 0812 Lamongan Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, Kamis (5/10/2023).

Perayaan HUT ke-78 TNI di Alun-Alun Lamongan. (Foto: Eko Sudjarwo/detikJatim)

Kisah heroik Kadet Soewoko itu kemudian diabadikan dengan dibangun patung Kadet Soewoko pada 1975 dan kata-kata terakhir dari sang kadet juga dipahatkan di patung tersebut. Selain itu, Kadet Soewoko juga diabadikan menjadi nama salah satu jalan di kota Lamongan.

"Pertunjukan ini bertujuan untuk mengenang jasa pahlawan perjuangan, terutama yang ada di Lamongan," ujarnya.

Tidak hanya itu, anggota TNI di Lamongan juga menggelar pertunjukan hiburan untuk masyarakat berupa atraksi perguruan silat dalam demonstrasi bela diri.

Pertunjukan untuk mengenang jasa pahlawan perjuangan di Lamongan ini ternyata menarik perhatian warga Lamongan. Tak sedikit dari warga yang menyaksikan berbagai atraksi dalam HUT ke-78 TNI itu dan mengabadikannya melalui kamera ponsel masing-masing.

Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf yang hadir dalam peringatan tersebut menyampaikan pesan kepada TNI agar bersiaga untuk turut menyukseskan pesta demokrasi Pemilu Serentak 2024.

"Tahun depan kita akan menapaki tahun pemilu, TNI sebagai pengawal di bumi nusantara saya harap aktif untuk mengawal dan menjamin keberhasilan berlangsungnya pesta demokrasi," pesan Pak Bro, sapaan Abdul Rouf dalam sambutan yang ia sampaikan.

Jokowi ke TNI: Bijak Belanja Alutsista, Utamakan Produk Dalam Negeri


Ketua Umum (Ketum) PKB yang juga bacawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, merespons ucapan Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul terkait strategi pemenangan suara di wilayah Jateng. Cak Imin menyiapkan strategi desa kepung kota lawan catenaccio PDIP.

"Kalau Mas Bambang Pacul sudah mengeluarkan strategi catenaccio, kami akan mengeluarkan strategi desa mengepung kota," kata Cak Imin usai menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis (5/10/2023).

Cak Imin menekankan bakal menggerakkan seluruh kader PKB untuk mengepung kota. Dia menjamin bisa mengimbangi suara PDIP di Jawa Tengah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari desa akan bergerak mengepung kota, Insyaallah setidaknya imbang dengan PDIP di Jawa Tengah," ujar Cak Imin.

PDIP sebelumnya membalas pernyataan Cak Imin. Bambang Pacul menegaskan telah menyiapkan strategi pemenangan lebih baik dari sebelumnya untuk wilayah Jateng

"Cak Imin hari ini adalah ketum PKB dan bakal cawapres. Tentu pergerakkan politiknya menuju dua titik tersebut," kata Pacul mengawali tanggapannya, Rabu (4/10).

Pacul tak masalah Cak Imin menargetkan dapat mengalahkan PDIP di Jateng pada kontestasi Pemilu 2024. Namun, dia menekankan PDIP memiliki strategi 'Catenaccio' yang menurutnya bakal susah ditembus lawan.

"Khusus untuk PKB Jateng, Cak Imin menargetkan, ora duwur duwur (tinggi-tinggi), mengalahkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Dari sisi Cak Imin ya ini wajar-wajar saja," kata Pacul.

"Tapi saya, Ketua DPD PDI Perjuangan Jateng menyatakan bahwa hari ini kami punya persiapan tempur jauh lebih baik dibanding periode lalu. Sistem tempur kami catenaccio, sistem grendel yang kami yakini sulit ditembus lawan," sambungnya.

Pacul menyebut pihaknya bisa saja akan membuat Cak Imin terkejut dengan target yang dipasang PKB itu. Dia menyebut harapan Cak Imin berpeluang tak sesuai dengan realitas nantinya.

"Kami khawatir justru serangan balik kami membuat Cak Imin terkaget-kaget dan terpaksa surrender. Mohon maaf kalau harapan tersebut di Jateng menjadi jauh panggang dari api," lanjut Pacul.

Simak juga 'Cak Imin Ingin Kalahkan PDIP di Jateng, Bambang Pacul: Kita Jauh Lebih Siap':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani selesai menggelar pertemuan. Adakah ajakan agar Kaesang mendukung bacapres Ganjar Pranowo dari Puan?

"Semua biasa aja, saya rasa Mbak Puan fair-fair aja kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka," ujar Kaesang usai pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Namun, Kaesang mengatakan bila nantinya berbada pilihan maka harus saling menghormati. Ia meminta tidak ada pihak yang saling mencela.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau nggak ya kita harus saling... nggak boleh mencela, nanti pasca pemilu ya udah kita gotong royong lagi, balik lagi karena semua balik lagi untuk negara," ujarnya.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Puan mengatakan setiap partai memiliki strategi dalam memenangkan Pemilu. Sehingga kemanapun arah dukungan yang diambil perlu dihargai.

"Semua partai punya strateginya masing-masing dalam memenangkan pileg dan pilpres yang akan datang, tentu saja apa yang akan diputuskan itu merupakan satu hal yang menjadi satu keputusan politik yang harus sama-sama kita hargai dan hormati," tuturnya.

Puan memastikan, PDIP dan PSI menyepakati untuk siap bertanding dan bersanding.

"Namun kan ini belum ada keputusannya jadi saya nggak mau berandai-andai juga. yang pasti kami bisa sepakati insyaallah di hari ini adalah apapun yang kami lakukan walaupun beda pilihan kita akan siap bertanding siap bersanding setelah pemilu yang akan datang setelah pemilu yang akan datang untuk bangun Indonesia," tuturnya.

Simak Video 'Kaesang Minta Maaf ke Puan Jika Dulu PSI Mencela PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan tak ada goda-menggoda terkait arah dukungan di Pilpres 2024, dalam pertemuannya dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Puan meyakini Kaesang sudah mengetahui apa yang harus diputuskannya.

"Nggak saling menggoda kita. Kita saling memahami. Nggak perlu digoda, Mas Kaesang sudah tahu harus melalukan apa yang terbaik," ujar Puan usai pertemuan dengan Kaesang, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Puan menuturkan sikap PDIP ke PSI bukan perihal sombong-tak sombong selama ini. Menurut Puan hubungan PDIP dengan PSI hanya terkendala komunikasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya bukannya jangan mengatakan sombong atau nggak sombong, ini. Masalahnya cuma masalah teknis komunikasi yang belum nyambung. Alhamdulillah hari ini kita nyambung, ya Mas ya," ucap Puan sambil meminta konfirmasi Kaesang.

Puan berharap tidak ada kesalahpahaman lagi antara PDIP dan PSI. Puan lantas mengajak Kaesang untuk sama-sama membangun bangsa dan negara.

"(Komunikasi-red) sudah nyambung. Jadi kesalahpahaman ataupun kemudian miskomunikasi yang mungkin pernah terjadi, jangan sampai terulang dan terjadi lagi," tutur Puan.

Pada kesempatan yang sama, Kaesang meyakini jika PSI mendukung Ganjar Pranowo, tentunya PDIP akan menyambut dengan tangan terbuka. Namun, kata dia, jika berbeda arah dukungan, baik PSI maupun PDIP akan saling menghormati.

"Ya semua biasa aja. Kalau saya rasa Mbak Puan fair-fair saja. Kalau mau dukung pasti kami sambut dengan tangan terbuka. Tapi kalau nggak, ya kita harus saling ini (menghormati)," ujarnya.

Kaesang menekankan jika arah dukungan PSI berbeda dengan PDIP, maka tak boleh ada sikap saling mencela. Dan usai pemilu, sambung Kaesang, hubungan antarpartai harus kembali sejuk dan sama-sama bekerja untuk kepentingan bangsa.

"Nggak boleh kaya tadi saya bilang, tidak boleh mencela. Ataupun nanti kalau sudah selesai pasca-pemilu, ya sudah kita gotong royong lagi. Balik lagi karena semuanya balik lagi untuk negara," sambung Kaesang.

Simak Video 'Kaesang Minta Maaf ke Puan Jika Dulu PSI Mencela PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, memunculkan tanda tanya soal arah politik Partai Golkar di 2024. Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menegaskan partainya saat ini masih di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung Prabowo Subianto sebagai capres.

"Belum ada hilalnya," kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Airlangga menjawab pertanyaan soal ada tanda-tanda Golkar keluar dari KIM.

"Ya dengan Pak Prabowo," sambung Airlangga.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Airlangga tak risau soal Puan yang berencana menemui senior Golkar lain usai bertemu JK. Dia mengatakan Golkar tetap di KIM karena sudah ada kesepakatan.

"Artinya kita kan sudah teken-teken," ujar Airlangga.

JK sebelumnya bicara peluang Partai Golkar masuk koalisi pendukung bakal capres Ganjar Pranowo usai bertemu Puan Maharani. JK mengatakan keputusan mengenai arah koalisi Golkar adalah wewenang Ketum Golkar, Airlangga Hartarto.

Hal itu disampaikan JK usai Ketua DPR RI Puan Maharani menyambangi kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2023).

"Oh itu tanya sama Airlangga itu. Tanya Airlangga lah saya tidak tahu itu. Kalau dulu saya Ketua Golkar saya akan jawab," kata JK menjawab pertanyaan apakah Golkar akan gabung koalisi Ganjar.

Saat ditanya apakah JK akan dilibatkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo, JK tak menjawab gamblang. Namun, JK masih merahasiakan hal tersebut.

"Oh itu rahasia itu," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Puan mengatakan sengaja bertemu dengan JK dalam rangka silaturahmi. Ia menuturkan dalam pertemuannya tersebut banyak meminta masukan dari JK.

"Jadi ini kedatangan saya bertemu Pak JK bukan hanya karena beliau senior Golkar, tapi memang seperti tadi saya sampaikan, kami seperti keluarga dan banyak hal saya dapat ilmu-ilmunya dari Pak JK. Tadi saya tanya terus terang, 'Apa pandangan bapak tentang politik terkini?' misalnya gitu. Beliau menyampaikan secara gamblang, panjang dan itu menjadi masukan buat saya yang masih harus banyak belajar di dunia perpolitikan ini," imbuhnya.

Simak Video 'JK-Puan Kompak Minta Tanya Airlangga soal Peluang Golkar Dukung Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Demokrat mengungkapkan isi obrolan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat keduanya bertemu di Istana beberapa waktu lalu. Demokrat menyebut SBY menjelaskan narasi perubahan yang selama ini digaungkan Demokrat kepada Jokowi.

"Benar bahwa Pak SBY dan Pak Joko Widodo bertemu pada hari Senin, 3 Oktober 2023, di Istana Bogor. Pertemuan ini merupakan pertemuan dua tokoh bangsa. Pemimpin di eranya masing-masing, Presiden ke-6 RI dan Presiden ke-7 RI," kata Ketua BPOKK Herman Khaeron kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

Herman mengatakan kedua tokoh itu sudah lama tidak berdiskusi secara intens. Dia mengatakan keduanya bersepakat mensukseskan gelaran Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah cukup lama tidak berdiskusi empat mata, tentu lebih banyak diskusi isu-isu terkini dan saling konfirmasi mengenai berbagai hal. Saling berbagi pengalaman sebagai sesama negarawan dan tokoh bangsa," kata Herman.

"Dalam pertemuan itu, keduanya bersepakat mensukseskan Pemilu 2024 sesuai dengan perannya masing-masing. Bagaimana Pemilu 2024 bisa berjalan dengan jujur, adil, dan aman, serta bertukar pengalaman dalam mensukseskan pemilu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Herman menyebut SBY menjelaskan narasi perubahan kepada Jokowi. Dia mengatakan narasi ini pun kerap disampaikan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ke publik.

"Pak SBY juga menjelaskan mengenai narasi perubahan yang selama ini disampaikan Demokrat ke publik. Apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya, dilanjutkan. Sedangkan jika ada yang dirasa kurang optimal, kita perbaiki agar manfaatnya bisa semakin dirasakan rakyat. Hal ini juga sudah yang selalu disampaikan Ketua Umum kami, Mas AHY, dalam berbagai kesempatan, di antaranya dalam pidato-pidato politiknya," katanya.

Soal apakah pertemuan tertutup Jokowi dan SBY membicarakan tawaran kursi menteri, Herman tak menjawab gamblang. Dia menyerahkan hal ini sepenuhnya kepada Jokowi.

"Terkait reshuffle hak prerogatif presiden. Kami menghormati hak Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri-menterinya. Termasuk mempertahankan, maupun mengganti para menterinya. Presiden tentunya ingin orang-orang terbaik yang memimpin negeri ini, membantu beliau menuntaskan amanah sebagai presiden di tahun terakhir," ujarnya.

Simak juga 'Terungkap Jokowi-SBY Bahas soal 2024 di Istana Bogor':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Prabowo Mania 08, Immanuel Ebenezer atau Noel, yakin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan mendukung bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Noel, sapaan akrabnya, juga yakin PSI segera mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.

"Jawabannya sebentar lagi Kaesang (Ketum PSI Kaesang Pangarep) akan mendeklarasi dukung Prabowo dengan PSI," kata Noel kepada wartawan di Rumah Pemenangan Relawan 2024 Prabowo Presiden, Menteng, Jakarta Pusat, pada Kamis (5/10/203).

"Saya tidak klaim, tapi saya punya keyakinan. Keyakinan saya kan ada rasionalisasinya, ya," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Noel menjelaskan ada dua hal yang mendasari keyakinannya soal arah dukungan PSI di Pilpres 2024. "Pertama, sikap PSI kan sudah menjaga jarak (dengan PDIP-red). Kedua, kita lihat kedekatan PSI dengan Pak Prabowo," jelasnya.

Noel juga meyakini bahwa PSI memiliki sikap secara politik. Ia berharap PSI memiliki perilaku anak muda sesuai dengan jargon partainya.

"Saya yakin PSI punya, yang namanya, attitude secara politik. Pokoknya prinsipnya, dibuang dan dihina itu nggak enak, dicampakkan itu tidak enak. Jadi PSI belajar soal itulah," ucap Noel.

"Itu biar PSI juga memberi namanya pendidikan politik yang baik buat anak muda, karena itu kan PSI punya jargon, partai anak muda. Semoga berperilakunya juga anak muda juga," sambungnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengaku masih belum memutuskan arah dukungan partainya di Pilpres 2024. Kaesang masih akan mendengarkan aspirasi dari jajaran kader PSI

"Belum ada (pilihan capres), jujur belum ada, karena kami akan mendengar ke seluruh DPD, DPW aspirasi-aspirasi dari teman-teman DPD, DPP, DPW seperti apa," kata Kaesang saat silaturahmi dengan PGI, di gedung GRHA Oikoumene, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (3/10).


Wakil Wali Kota (Wawalkot) Makassar Fatmawati Rusdi mundur dari jabatannya karena menggantikan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai caleg NasDem untuk DPR RI. Fatma menyebut langkah ini ia lakukan karena perintah partai.

Hal tersebut disampaikan Fatma di Baruga Pattingalloang, Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (5/10/2023). Fatma awalnya mengaku pilihannya itu sebagai bentuk proses demokrasi.

"Jadi lebih ke momentum proses demokrasi mensyaratkan saya untuk mengundurkan diri (dari Wawalkot)," ujar Fatma kepada kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fatma kemudian menyebut pilihannya ini merupakan instruksi dari partai. Dia juga mengaku telah menyampaikan langsung pengunduran dirinya kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

"Sekali lagi lebih ke momentum demokrasi, perintah partai, dan (sudah dapat) restu dari Pak Wali," bebernya.

Dia juga mengatakan statusnya sebagai pengurus DPP NasDem harus selalu siap jika mendapatkan tugas dari partai. Pilihannya untuk maju caleg dianggap sebagai bentuk pengabdian.

"Sayakan pengurus DPP dan saya sih di mana pun kalau toh itu pengabdian kepada masyarakat kepada tidak. Bahkan di DPR RI lebih luas lagi bukan cuma masyarakat Makassar saja tapi tentunya beberapa daerah lainnya," paparnya.

Sementara, dia juga mengaku telah memasukkan surat pengunduran dirinya ke DPRD Makassar untuk diparipurnakan. Setelah itu kemudian diajukan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dibuatkan surat pemberhentian sebagai Wawalkot Makassar.

"Kemarin pendaftaran terakhir tanggal 3, nah itu saya sudah mengajukan surat pengunduran diri. Itu diajukan ke DPRD (Makassar), DPRD Paripurnakan dan diajukan ke Mendagri," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Fatmawati Rusdi ikut bertarung sebagai caleg DPR RI. Fatmawati maju menggantikan SYL di Dapil Sulsel I.

"Iya (maju caleg DPR RI Dapil Sulsel I). (Namanya) sudah (didaftarkan) di Silon itu KPU Pusat," ujar Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) NasDem Sulsel Rudianto Lallo kepada detikSulsel, Kamis (5/9).

Rudianto mengatakan nama Fatmawati memang didaftarkan di menit-menit akhir masa pencermatan daftar calon tetap (DCT) di KPU. Fatmawati disiapkan menggantikan SYL di nomor urut 1.

"Sudah (didaftarkan). (Karena) kemarin terakhir (batas pendaftarannya) toh. Ya pasti nomor urut 1," ucapnya.

Hanya saja, dia enggan berkomentar lebih lanjut terkait alasan NasDem mengganti SYL dari daftar caleg DPR RI. Rudianto hanya menegaskan Fatmawati ditugaskan untuk maju sebagai salah satu caleg jagoan NasDem di Dapil Sulsel I.

"Yang jelas (Fatma) ditugaskan Partai (NasDem) untuk mengisi salah satu komposisi dari 8 orang daftar caleg Partai NasDem di Dapil Sulsel I," tukasnya.

Kuasa Hukum Sesalkan LPSK Tolak Lindungi SYL: Ada Kesan Tak 'Equal'


Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons isu Partai Demokrat masuk kabinet jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle. Puan meminta urusan reshuffle ditanyakan langsung kepada Jokowi.

Hal ini disampaikan Puan selepas melakukan pertemuan dengan Ketum PSI Kaesang Pangarep di kafe kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023). Puan menjawab kabar soal Demokrat akan masuk koalisi pemerintahan.

"Maksudnya, masuknya kapan?" kata Puan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wartawan kemudian menegaskan pernyataan bahwa masuknya Demokrat bisa dengan reshuffle kabinet, jika jadi dilakukan Presiden Jokowi. Puan menegaskan reshuffle kabinet hak prerogatif Jokowi.

"Oh.... Itu kan prerogatif presiden jadi tanyanya ke Pak Jokowi apakah akan direshuffle menjelang pemilu ini ya tanya Pak Jokowi. Kalaupun saya tahu bocorannya ya nggak akan saya kasih tahu di sini," kata Puan.

Puan juga menjawab pertanyaan apakah PDIP akan mengusulkan kadernya menjadi Menteri Pertanian. PDIP, dalam Rakernas IV mengusung tema kedaulatan pangan. Selain itu, Mentan Syahrul Yasin Limpo juga dikabarkan menjadi tersangka di KPK.

"Itu prerogatif presiden. Tolong tanya ke Pak Presiden Bagaimana, siapa, apakah iya atau tidak. Jadi jangan tanya ke saya orang saya bukan presidennya. Presidennya Pak Jokowi," kata Puan.

Simak juga 'Puan soal Isu Demokrat Masuk Kabinet: Tanya Pak Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PSI Kaesang Pangarep melakukan pertemuan perdana dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Pertemuan itu disebut Kaesang sebagai pertemuan seperti keluarga.

"Seperti yang Mbak Puan bilang, ini adalah sebenarnya pertemuan formal tapi yang informal pertama dari PSI dan PDIP. Bener-bener paling pertama dan kita diadakan di tempat yang netral bukan di salah satu kantor kami," kata Kaesang usai bertemu Puan di salah satu kafe di wilayah Menteng, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Kaesang menganggap pertemuan dengan Puan seperti pertemuan keluarga. Kaesang menyinggung soal ayahandanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang didukung PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti yang Mbak Puan bilang, kami ini seperti keluarga. Bapak saya, kakak ipar, kakak saya, semuanya kan di PDIP. Balik lagi, Bapak saya selalu didukung oleh Mbak Puan dan teman-teman di PDIP," ujarnya.

Meski pertemuan kekeluargaan, Kaesang mengatakan ada obrolan serius dengan Puan. Obrolan serius tersebut tetap dijalani dengan santai.

"Tadi ada beberapa obrolan yang serius, balik lagi, karena kami keluarga, lebih ke santai-santai," ujarnya.


Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep menyampaikan isi pertemuannya dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Kaesang mengatakan ada beberapa obrolan yang serius. Dia juga menyampaikan permintaan maaf usai bertemu Puan.

"Biasalah kan tadi ada beberapa obrolan serius, tapi balik lagi karena kami keluarga lebih ke santai-santai," ujar Kaesang usai pertemuan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Kaesang mengaku dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Puan dan PDIP. Permintaan maaf ini disebut karena adanya sikap anggota PSI yang dulunya mencela atau merendahkan PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga sempat minta maaf untuk teman-teman PSI yang dulunya bisa dibilang mencela atau merendahkan PDIP," kata Kaesang.

"Saya dari PSI meminta maaf kepada Mba Puan secara langsung dan teman-teman PDIP lainnya. Balik lagi ini pesta demokrasi harus dilakukan gembira dan santun," sambungnya.

Puan Anggap Kakak Adik

Dalam pertemuan itu, Puan dan Kaesang bersepakat bahwa Pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai. Puan dan Kaesang ingin Pemilu 2024 berjalan kondusif.

"Jangan sampai kemudian terjadi friksi atau ketidaknyamanan menyambut pesta demokrasi, sehingga pemilu itu harus fun, pemilu itu harus damai, pemilu itu harus gembira," ujar Puan.

Puan mengatakan pertemuan dengan Kaesang berjalan secara formal, padahal awalnya ingin ngobrol santai. Puan mengatakan hubungannya dengan Kaesang seperti kakak dan adik.

"Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi, sambil nyantai, antara kakak sama adiknya. Biar apapun, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, memang hubungan kami itu seperti kakak-adik," imbuhnya.


Sosok calon pendamping Bacapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto masih jadi tanda tanya. Sejumlah nama dikabarkan dilirik untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024.

Partai Golkar sebagai salah satu partai di Koalisi Indonesia Maju hingga saat ini masih terus memperjuangkan agar ketua umum mereka, Airlangga Hartarto bisa berpasangan dengan Prabowo.

Hal itu diperkuat dengan kemesraan Prabowo-Airlangga yang akhir-akhir semakin jelas terlihat. Bahkan Prabowo sempat datang memberi kejutan di hari ulang tahun Airlangga beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai hari ini kami partai Golkar masih melihat komposisi yang tepat untuk capres/cawapres adalah Prabowo dan Airlangga Hartarto," kata Sekretaris DPD Partai Golkar Jabar, MQ Iswara, Kamis (5/10/2023).

Bukan tanpa alasan, Iswara menuturkan kombinasi antara seorang yang paham tentang pertahanan, keamanan dan mampu menjaga stabilitas politik pada diri Prabowo, dengan teknokrat ekonomi di Airlangga menjadi kebutuhan Indonesia hari ini.

"Pak Airlangga, seorang teknokrat ekonomi, yang paham ekonomi makro maupun mikro dan sudah berpengalaman mampu mengendalikan ekonomi Indonesia," jelasnya.

"Kita sudah survive kemarin di pandemi Covid-19 dan juga dipercayanya Airlangga Hartarto sebagai KPC PEN bisa menyeimbangkan bagaimana menekan Covid-19 tapi juga ekonomi tetap tumbuh. Itu kan di bawah komando Airlangga Hartarto," lanjut Iswara.

Meski belum ada kabar pasti terkait siapa yang akan mendampingi Prabowo, namun Iswara memastikan Partai Golkar akan memperjuangkan Airlangga sebagai cawapres hingga hari H pendaftaran di KPU nanti.

"Jadi kombinasi Prabowo-Airlangga paling tepat menurut kami, dan kami terus memperjuangkan agar pasangan ini bisa terwujud," pungkasnya.

Prabowo: Siapapun yang Menang Nanti, Saya Akan Hormat


Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertemu dengan Ketum PSI Kaesang Pangarep. Puan memanggil Kaesang dengan panggilan 'dek ketum.

"Baru saja selesai ngobrol-ngobrol santai, cie, ngobrol-ngobrol santai sama Mas Kaesang, Dek Ketum PSI. Yang baru saja menjadi Ketua Umum PSI," kata Puan usai bertemu Kaesang di salah satu kafe di wilayah Menteng, Jakarta, Kamis (5/10/2023).

Dalam pertemuan itu, Puan dan Kaesang bersepakat bahwa Pemilu 2024 harus dijalani dalam situasi damai. Puan dan Kaesang ingin Pemilu 2024 berjalan kondusif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan sampai kemudian terjadi friksi atau ketidaknyamanan menyambut pesta demokrasi, sehingga pemilu itu harus fun, pemilu itu harus damai, pemilu itu harus gembira," ujar Puan.

Puan mengatakan pertemuan dengan Kaesang berjalan secara formal, padahal awalnya ingin ngobrol santai. Puan mengatakan hubungannya dengan Kaesang seperti kakak dan adik.

"Tadinya kita cuma mau makan-makan pisang goreng, minum-minum kopi, sambil nyantai, antara kakak sama adiknya. Biar apapun, walaupun yang satu ketua umum, yang satu ketua DPR, memang hubungan kami itu seperti kakak-adik," imbuhnya.

Simak juga 'Pengamat Menganalisa Cara Jokowi Tenangkan PDIP saat Kaesang Masuk PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) kini dibanjiri gugatan syarat usia capres dan cawapres. Berbagai kelompok warga negara dari berbagai kalangan berbondong-bondong menguji Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu. Pasal ini adalah pasal yang mengatur tentang usia capres dan cawapres.

Dalam website resmi MK, saya mencatat ada sepuluh gugatan yang teregistrasi. Di antara kesepuluh gugatan itu, sebagiannya telah disidangkan oleh MK, sementara sebagiannya yang lain sedang diperbaiki. Dari sebagian gugatan yang telah disidangkan, MK akan segera memutusnya.

Berkenaan dengan seluruh gugatan tersebut, bagaimana sebenarnya konstitusi mengatur batas usia minimal dan maksimal capres dan cawapres? Bagaimana pendapat penyusun konstitusi tentang isu batas usia ini? Berapa batas usia yang konstitusional menurut konstitusi?

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukan Isu Konstitusionalitas

Saya ingin tegas mengatakan bahwa syarat usia capres dan cawapres bukanlah isu konstitusionalitas. Dasar dari argumentasi saya adalah kehendak para penyusun konstitusi. Menurut pembacaan saya, para penyusun konstitusi menginginkan agar batas usia capres dan cawapres diatur melalui undang-undang saja.

Mengapa demikian? Saya ingin menjelaskan argumentasi saya secara perlahan-lahan. Kita akan merapikan ingatan kita tentang masa lalu. Sebab, saya akan mengajak Anda kembali pada 1999 - 2002 ketika naskah UUD 1945 disusun kembali.

Dalam sidang PAH I BP MPR yang bertugas menyusun naskah perubahan UUD 1945, perdebatan tentang usia capres dan cawapres memang sempat memanas. Beberapa anggota panitia ad hoc melemparkan idenya tentang batas usia capres dan cawapres.

Misalnya, Hamdan Zoelva dari Fraksi PBB, menyarankan agar batas minimal usia capres dan cawapres adalah 40 tahun. Baginya, usia 40 tahun adalah usia paling matang untuk menjadi pemimpin. Karena, ia berkaca pada pengangkatan Nabi Muhammad sebagai rasul diusia yang sama.

Sebagian yang hadir dalam sidang tersebut menyetujui ide Hamdan Zoelva, meski dengan alasan yang berbeda. Ada yang memandangnya dari aspek psikologis dan ada pula yang berkaca dari pemimpin negara lain yang sukses di usia tersebut.

Meski begitu, tidak sedikit pula yang menentang dan memiliki ide yang berbeda. Ide yang dilontarkan sama seperti para penggugat batas usia capres dan cawapres ke MK saat ini. Sebagian anggota MPR yang hadir mengajukan angka yang lebih rendah dari 40 tahun.

Misalnya, Pataniari dari fraksi PDIP mengusulkan angka minimal 30 tahun. Ia mengasumsikan usia 30 tahun sebagai usia yang matang karena sudah berkeluarga. Asumsinya, orang yang sudah berkeluarga memiliki pengalaman memimpin di lingkup terkecil.

Namun, setelah beberapa kali sidang, perdebatan tak kunjung mencapai kata sepakat. Tak ada kata sepakat diantara panitia ad hoc tentang berapa sebetulnya usia ideal seorang presiden dan wakilnya. Oleh karena itu, usulan jalan tengah mengemuka saat itu.

Lukman Hakim dari Fraksi PPP yang mengusulkan jalan tengah itu. Jalan tengah yang diusulkan adalah aturan mengenai ambang batas minimal dan maksimal usia capres dan cawapres di atur dalam undang-undang saja.

Sebab, ia beralasan bahwa tidak ada dasar yang menjamin bahwa dalam usia tertentu semua orang sudah mempunyai kematangan dalam memimpin. Menurut hemat saya, ini adalah alasan yang logis. Sebab, belum ada studi yang membahas tentang berapa usia ideal seorang presiden dan wakilnya.

Kebijakan Hukum Terbuka

Apa yang dikemukakan Lukman Hakim akhirnya menjadi pasal yang diketuk. Sekarang, kita dapat membacanya pada Pasal 6 (2) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa: Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Frasa sepanjang ...diatur lebih lanjut dengan undang-undang dalam ilmu hukum memiliki makna kebijakan hukum terbuka. Artinya, pasal yang dinyatakan demikian bukan lah menjadi isu konstitusionalitas. Melainkan, masalah legislasi undang-undang.

Ketika ia menjadi masalah legislasi undang-undang, maka ia sepenuhnya menjadi wewenang pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Presiden dan DPR berkuasa untuk menentukan syarat usia capres dan cawapres. Berapa pun usia yang ditentukan dua institusi politik itu, asal berdasar pada alasan yang logis secara hukum, itulah aturan yang konstitusional.

Rino Irlandi mahasiswa Program Magister Hukum Kenegaraan di Universitas Indonesia, alumnus Hukum Tata Negara Universitas Sriwijaya

Simak juga 'Saat Cak Imin soal Gugatan Usia Capres-Cawapres: Masih Aja Bikin Ribet':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Cawapres Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW bersama DPC PKB Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Acara ini juga merupakan konsolidasi untuk kemenangan pasangan AMIN atau Anies-Muhaimin.

Cak Imin tiba ditemani sang istri, Rustini, di lokasi acara Gedung PM Collaboration, Purbalingga, Kamis (5/10/2023) pukul 13.30 WIB. Cak Imin langsung disambut dengan pertunjukan seni musik dan tari kentongan.

Seluruh kader PKB yang hadir antusias mengerubungi Cak Imin untuk bisa bersalaman. Atribut berupa spanduk besar terpasang dalam penyambutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para kader PKB kompak mengenakan pakaian bernuansa hijau-putih. Mereka juga menggenggam bendera-bendera kecil bergambar PKB.

Berbagai teriakan juga terdengar saat Cak Imin datang. Semua masyarakat yang hadir kompak berteriak menyebut Cak Imin wakil Presiden.

"Gus Imin.... Wakil Presiden!!! AMIN... Menang!!!," teriakan masyarakat di lokasi.

Kemudian Cak Imin beserta istri Rustini mendapat kalungan bunga dan masuk ke dalam gedung. Di dalam, Cak Imin langsung bersalaman dengan para Kiai yang turut hadir diiringi dengan lantunan sholawat beserta tabuhan musik hadroh.

Simak juga 'Saat Cak Imin Ingin Kalahkan PDIP di Jateng, Bambang Pacul: Kita Jauh Lebih Siap':

[Gambas:Video 20detik]


Dua pekan jelang pendaftaran Pilpres 2024 dibuka, kandidat cawapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum diumumkan. Siapa yang jadi favorit untuk mendampingi keduanya?

Pendaftaran Pilpres 2024 disepakati pada 19-25 Oktober 2023. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah menyatakan bakal mendaftar pada hari pertama pendaftaran capres-cawapres.

Di sisi lain, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto belum mengumumkan cawapres yang akan jadi pendamping. Nama-nama tokoh masih beredar di bursa cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski sudah mengerucut, sosok cawapres yang bakal mendampingi Ganjar dan Prabowo masih misterius. Apakah nama tokoh-tokoh yang dijagokan detikers di The Matchmaker masuk bursa?

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini mengajak detikers memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

Lewat The Matchmaker 'Berburu Cawapres', detikers dapat memilih tokoh favorit untuk menjadi bakal cawapres mendampingi tiga bakal capres yang memuncaki survei Pilpres 2024 saat ini.

Nama-nama tokoh yang ada di polling The Matchmaker disaring dari hasil berbagai survei lembaga ternama di Indonesia. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

Mekanisme The Matchmaker telah disesuaikan dengan dinamika terbaru, yaitu Anies Baswedan yang telah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Kini, detikers hanya memilih cawapres favorit untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nama Muhaimin Iskandar juga sudah tidak ada di pilihan cawapres favorit untuk Ganjar dan Prabowo.

Dimulai dari 13 Juli 2023, kini sudah ada 1.019 detikers yang berpartisipasi di The Matchmaker. Berikut hasil sementara 'The Matchmaker: Berburu Cawapres' pada 13 Juli-5 Oktober 2023:

Cawapres yang sudah dideklarasikan oleh Anies Baswedan:

Muhaimin Iskandar

Cawapres favorit detikers untuk Ganjar Pranowo (hasil sementara):

Erick Thohir: 243

Sandiaga Uno: 179

Mahfud Md: 157

Cawapres favorit detikers untuk Prabowo Subianto (hasil sementara):

Erick Thohir: 291

Mahfud Md: 160

Ridwan Kamil: 57

Infografis Hasil Sementara The Matchmaker 5 Oktober Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

Belum ikutan? Klik LINK THE MATCHMAKER: BERBURU CAWAPRES detik ini juga

Berikut caranya:

1. Klik "Ikuti Polling" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC

3. Pilih salah satu Bakal Cawapres untuk masing-masing bakal Capres yang menurut detikers cocok jadi duet Capres dan Cawapres untuk maju di Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Pilih "Tidak memilih" jika Anda tidak ingin memilih bakal Cawapres untuk bakal Capres tertentu.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Edit Jawaban" jika ingin mengganti pilihan.

Simak juga 'Saat Survei Capres LSI Denny JA: Prabowo 39,8%, Ganjar 37,9% dan Anies 14,5%':

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjamin TNI tetap netral saat Pemilu 2024. Dia mengatakan netralitas merupakan kewajiban anggota TNI aktif meski banyak purnawirawan yang berkecimpung di dunia politik.

"Ya saya nggak bisa pengaruhi beliau (purnawirawan), tapi saya pengaruhi prajurit saya. Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bagaimana cara-cara TNI tetap netral," kata Yudo di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Dia mengatakan menjaga netralitas merupakan kewajiban TNI. Dia yakin semua anggota TNI berkomitmen menjaga netralitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kunci utama cara-caranya bagaimana tergantung kita. Saya Panglima, para kepala staf angkatan, juga komandan-komandan satuan, semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas TNI," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI ikut menjaga kedamaian di tahun politik. Jokowi mengatakan TNI bisa memadamkan percikan di tengah masyarakat.

"Kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apa pun," kata Jokowi, Kamis (5/10).

Jokowi juga meminta TNI memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan politik itu wajar. Dia berharap TNI juga tetap menjaga netralitas.

"Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, tetap jaga sinergisitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI," katanya.

Simak Video 'Jokowi Minta TNI Jaga Netralitas dan Sinergitas dengan Polri Jelang Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan bicara pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Badan Riset dan Inovasi Negara (BRIN). Anies menyebut akan menaikkan anggaran untuk riset jika nanti terpilih sebagai presiden.

"(Isu krusial yang dibahas), satu anggaran untuk riset yang secara proporsi kita sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Kedua tentang aturan karier bagi peneliti," kata Anies kepada wartawan di kantor BRIN, Jalan Gatot Subroto, Kuningan Barat, Jakarta Selatan, Kamis (5/10/2023).

Anies menyebut ada rencana menaikkan anggaran riset di BRIN jika menjadi presiden nanti. Ia mengatakan kenaikan anggaran itu secara bertahap bersamaan dengan peningkatan produktifitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya dan tentu kita merencanakan untuk menaikkan. Dan kenaikan menggradual, supaya bersamaan dengan peningkatan produktifitas di dalam bidang penelitian sehingga ini bisa meningkat," kata Anies.

Anies mengatakan kehadirannya di BRIN untuk menerima undangan sebagai pembicara. Ia menyebut diskusi yang berlangsung selama tiga jam itu dihadiri sekitar 150 orang peneliti.

"Jadi saya menerima undangan dari BRIN untuk hadir dalam diskusi tajuknya temu tokoh 3-5 Oktober. Dengan mengundang Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo, dan Anies Baswedan. Saya menerima dan memenuhi undangan ini," kata Anies.

Pembahasan dalam pertemuan itu, antara lain tentang pemanfaatan riset di bidang pengambilan kebijakan hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Ia juga menyinggung terkait karier bagi peneliti.

"Mereka merasa aturan kepegawaiannya itu cocok untuk birokrasi tapi belum tentu cocok untuk peneliti. Kemudian juga disampaikan tentang bagaimana ilmu karena tadi yang berkumpul ilmu sosial, ilmu humaniora, bagaimana ilmu sosial dan humaniora itu bisa diberikan kesempatan berkembang dan bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu itu sendiri," ungkapnya.

Simak juga 'Saat Anies Kenang saat Jadi Gubernur, Rumah Dinasnya Dipakai Pengajian Rutin':

[Gambas:Video 20detik]


KPU Indramayu menyebut partai Golkar belum melakukan pendaftaran daftar calon tetap (DCT) hingga batas waktu yang ditentukan. Ada 50 caleg yang rencananya didaftarkan Golkar Indramayu.

Komisioner KPUD Indramayu Fahmi Labib saat dikonfirmasi menjelaskan pihaknya mengaku tidak menerima pendaftaran DCT 50 Caleg dari DPD Golkar Indramayu hingga batas akhir kemarin (3/10).

"Betul sekali sampai batas akhir pada Selasa malam (3/10) DPD Golkar Indramayu tidak mengajukan DCT kepada kami" kata Labib, Kamis (5/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Labib menjelaskan, bahwa hanya DPD Partai Golkar Indramayu yang tidak mengajukan DCT-nya. Sementara 15 partai lainnya telah final mengajukan DCT kepada KPU Indramayu.

"Ketika partai tidak mengajukan DCT hasil keputusan yang lebih tinggi, maka kami kembalikan lagi kepada partai yang bersangkutan" ucapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPD Golkar Indramayu, Syaefudin mengakui adanya pelambatan tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa pemutakhiran masih bisa dilakukan hingga Jumat (6/10/2023) besok.

"Iya intinya masih bisa sampai besok," kata Syaefudin singkat saat dihubungi detikJabar.

Sementara informasi dihimpun, massa pencermatan rancangan DCT bisa dilakukan hingga Jumat (6/10/2023) pukul 23.59 WIB. Partai politik peserta pemilu bisa mengajukan dokumen persyaratan. Hal itu setelah terjadinya kendala Silon pada hari terkahir pengajuan kemarin.

KPU DKI Butuh 215.362 Petugas KPPS untuk Pemilu 2024


Nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa santer dikabarkan jadi rebutan dua capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Khofifah dibidik untuk menjadi cawapres demi menggalang basis massa Nahdliyin.

Pengamat politik Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Agus M Fauzi menilai, Khofifah lebih berpeluang jadi cawapres Prabowo dibanding Ganjar. Dia menganalogikan Khofifah sebagai menu atau hidangan utama di Koalisi Indonesia Maju (KIM). Sedangkan di koalisi PDI Perjuangan (PDIP), Khofifah cuma menu pelengkap.

"Kalau keberadaan Khofifah di Prabowo menjadi menu utama, kalau di Ganjar semacam menu pilihan kalau ada kebuntuan dari pilihan yang ada," papar Agus kepada detikJatim, Kamis (5/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di koalisi Prabowo, Khofifah sangat diperbincangkan sebagai cawapres. Beda kalau di koalisi Ganjar, masih Mahfud Md atau Sandiaga Uno yang diperbincangkan. Ketika Mahfud Md atau Sandiaga buntu, baru Khofifah yang dimunculkan," tambahnya.

Agus menyatakan, Prabowo sangat membutuhkan Jatim dan figur yang memiliki massa nyata di Bumi Majapahit. Berbeda dengan Ganjar yang relatif bisa diterima warga Jatim.

"Ganjar tanpa Khofifah masih diterima di Jatim, hanya jika ada Khofifah akan tambah mantap. Tapi problemnya, Ganjar akan sangat kelabakan di Jabar," jelasnya.

"Prabowo perlu penguatan orang Jatim dan kalau tidak ambil tokoh NU atau kita sebut saja Khofifah, sangat bahaya luput dari Jatim. Kehilangan Jatim akan membahayakan proses pilihan suara nantinya, apalagi Prabowo tidak punya latar belakang Jatim, dan latar belakang dengan NU, meski pengurus Gerindra Jatim banyak NU, terutama Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad. Namun, perlu penguatan dengan tokoh yang memiliki basis suara tradisional di Jatim. Jadi Prabowo harus berhitung cermat di Jatim," tambahnya.

Agus menilai, saat ini nama Khofifah lebih hangat diperbincangkan di KIM ketimbang di koalisi PDIP.

"Saat ini perbincangan Khofifah di internal Prabowo saya kira lebih kuat, kalau di Ganjar itu masuk bukan menu utama, akan tetapi kadang menu pelengkap justru menjawab kebuntuan," jelasnya.

"Bagaimanapun suara NU tidak bisa diabaikan, keberadaan NU, apalagi Cak Imin sudah menjadi cawapres Anies Baswedan, maka dari sisi lain ingin mengambil NU yang menurut Prabowo atau Ganjar berbeda dari Cak Imin. Dan simbolnya itu ada di sosok Mahfud Md dan Khofifah," tambahnya.

Khofifah, kata Agus, sampai saat ini punya pengaruh kuat sebagai Ketua Muslimat. Hal ini jadi pertimbangan Prabowo yang ingin mengambil ceruk NU, terutama di Jatim.

"Khofifah sampai hari ini di struktural Muslimat sangat kuat. Pasti Khofifah jadi pertimbangan utama Prabowo di Jatim, apalagi keberadaan NU sentralnya di Jatim," katanya.

Agus juga menyebut tidak menutup kemungkinan Khofifah bisa menguat di Ganjar karena ada faktor keberadaan PPP di koalisi tersebut.

"PPP hari ini yang saya ketahui sudah mantap mengusung Sandiaga sebagai cawapres Ganjar. Namun perlu diketahui, Khofifah darahnya juga PPP. Dari sini, saya kira peluang Khofifah juga masih ada di Ganjar meski tidak sebesar di Prabowo," jelasnya.

"Karena di kubu Ganjar dengan Sandi yang ditampilkan PPP, lalu muncul Mahfud Md yang jadi 'gadis' menarik ketika kenceng penegakan hukum dan Mahfud Md merupakan NU yang beda dengan Cak Imin, ini membuat Khofifah masuk menu pelengkap," tandasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan penelitian khusus (litsus) rekam jejak capres dan cawapres. Hasil litsusnya agar diumumkan kepada publik saat hari tenang.

"Uji materiil di Mahkamah Konstitusi terkait dengan penambahan tugas KPU RI dan Bawaslu RI sangat penting dan menentukan masa depan bangsa dan negara Republik Indonesia dikarenakan kami selaku warga negara Indonesia yang telah mendapatkan hak untuk dapat memilih presiden dan wakil presiden membutuhkan informasi mengenai rekam jejak calon presiden dan calon wakil presiden agar pada saat pemilihan dapat terpilih presiden dan wakil presiden dengan rekam jejak yang baik," kata kuasa hukum pemohon, Sunandiantoro, dalam keterangan persnya, Kamis (5/10/2023).

Oleh sebab itu, penggugat sudah menyurati KPU dan Bawaslu untuk bisa melakukan audiensi. Proklamasi berharap dalam audiensi itu bisa terjalin komunikasi agar KPU dan Bawaslu tergerak aktif dalam sidang sebagai pihak terkait di permohonan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami selaku kuasa hukum para pemohon dalam perkara uji materiil Nomor: 134/PUU-XXI/2023 di Mahkamah Konstitusi berharap dapat bertemu dengan para komisioner KPU RI dan Bawaslu RI dalam forum audiensi, sehingga kami dapat menyampaikan secara utuh dan rinci terkait dengan pokok-pokok ide dan gagasan yang sedang kami perjuangkan secara Konstitusional dalam uji materiil di Mahkamah Konstitusi," ucap Sunandiantoro.

Dalam gugatannya itu, Proklamasi meminta MK memperjelas tugas KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi capres dan cawapres. Yaitu KPU bersama Bawaslu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, dan rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya. Serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami juga berharap lembaga/pihak terkait dapat memberikan data dan informasi dimaksud kepada KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujar Sunandiantoro.

Tujuannya untuk memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat memilih capres dan cawapres yang benar-benar sehat secara jasmani dan rohani serta terbebas dari rekam jejak yang buruk.

"Harapannya, presiden dan wakil presiden terpilih adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang mampu mengemban amanah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Sunandiantoro.

Simak juga 'Saat KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Peringatan HUT ke-78 TNI digelar di Dermaga Madura Ujung Koarmada II. Tidak hanya diperingati dengan upacara yang melibatkan 3 matra TNI, HUT-ke-78 TNI kali ini juga diramaikan dengan parade defile.

Tiga matra TNI yang mengikuti upacara itu yakni dari angkatan laut, angkatan darat, maupun angkatan udara. Turut hadir dalam upacara yang berlangsung khidmat itu Pangdam V Brawijaya Majyen TNI sekaligus Dankogartab III/Surabaya Farid Makruf, serta Pangkoarmada II Laksmana Muda TNI Yayan Sofian.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak turut menghadiri kegiatan tersebut. Tidak hanya itu, terlihat pula Kapolda Jawa Timur Irjen Toni Harmanto dan jajaran Polri lain yang hadir di peringatan HUT ke-78 TNI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf mendapatkan kehormatan menjadi inspektur upacara. Dalam pidatonya dia menyampaikan amanat Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

"Terlepas kepercayaan dan prestasi yang kita raih. TNI tidak boleh terlena. Beragam tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidaklah ringan. Setelah Pandemi COVID-19, dunia sedang memulihkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Situasi politik dan ekonomi juga dipenuhi ketidakpastian akibat krisis dan konflik di belahan dunia," kata Farid, Kamis (5/10/2023).

Farid juga menyampaikan bahwa dalam lingkup nasional, beragam potensi ancaman semakin kompleks. Untuk itulah menurutnya momentum HUT ke-78 TNI adalah momen yang tepat untuk melakukan introspeksi dan berbenah demi mewujudkan TNI yang profesional, yang modern, dan tangguh.

Parade Defile Peringatan HUT TNI ke 78 di Surabaya. (Foto: Deny Prastyo Utomo/detikJatim)

Dalam peringatan kali ini, Farid menyampaikan bahwa tema yang diangkat yakni 'TNI Patriot NKRI, Mengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju'. Terutama karena sebentar lagi Indonesia akan menghadapi pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024.

"Bahwa komponen TNI sebagai komponen utama pertahanan negara berkomitmen bersinergi dengan seluruh komponen bangsa lainnya dalam mengawal demokrasi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, maju, dan sejahtera," ujar Farid.

"Tema ini kami angkat karena tantangan besar bangsa Indonesia dalam waktu dekat ini adalah Pemilu Serentak 2024, di mana akan dilakukan pemilihan Presiden dan wakil Presiden, pemilihan legislatif, dan Pilkada serentak 548 daerah," ungkap Farid Makruf.

Menurutnya, kesuksesan pesta demokrasi tahun depan sangat menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Karenanya dia meminta seluruh personel TNI turut menyukseskan perhelatan akbar tersebut.

Setelah pelaksanaan upacara, acara peringatan HUT ke-78 TNI semakin meriah dengan adanya parade defile dari gabungan tiga matra TNI melibatkan sejumlah alat utama sistem pertahanan (Alusista) yang turut dipamerkan.

Dalam acara itu, Kapolda Jawa Timur Irjen Toni Harmanto sempat memberikan hadiah kue ulang tahun untuk TNI. Sama halnya dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak juga memberikan kue dari Pemprov Jatim.

Jokowi Senang Kepercayaan Masyarakat ke TNI Selalu Terjaga


Ketua DPP PSI William A Sarana bicara potensi 'perang saudara' sesama kaum nasionalis jika bakal capres Prabowo Subianto dan bakal capres Ganjar Pranowo pisah jalan, berhadapan pada Pilpres 2024. William menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mencegah perang nasionalis Prabowo dan Ganjar.

"Perang saudara antarkaum nasionalis menurut saya kini di depan mata. Kita sudah saling curiga satu sama lain, sudah siap saling menghancurkan. Perang saudara inilah yang menurut saya ingin dicegah oleh Jokowi," kata William di akun media sosial X yang mengizinkan analisisnya dikutip, seperti dilihat pada Kamis (5/10/2023).

Dalam analisisnya, menurut William, simbol kaum nasionalis kini ada pada sosok Ganjar, yang didukung PDIP, PPP, Hanura, serta Perindro, dan Prabowo, yang didukung Gerindra, Golkar, PAN, serta Demokrat. Lalu selanjutnya, menurut William, tujuan Jokowi menggabungkan keduanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jokowi sudah bisa melihat dua-tiga langkah ke depan bahwa perang saudara antarkaum nasionalis bisa terjadi jika Ganjar dan Prabowo berpisah jalan. Pertempuran politik terjadi di perkarangan rumah sendiri," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta ini.

Perlu diingat, Pilpres 2024 berpotensi akan diikuti oleh tiga bakal capres, selain Prabowo dan Ganjar. Anies Baswedan dinilai bakal capres potensial dan kini didukung oleh Partai NasDem, PKB, dan PKS.

Ketika nasionalis yang diasosiasikan terhadap Ganjar dan Prabowo, mereka yang belum menentukan pilihan, menurut William, bisa memilih Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu, dalam analisis William, bisa menarik simpati publik ketika golongan nasionalis berhadapan.

"Ketika pertempuran tidak terkontrol, Anies Baswedan bisa memenangkan kontestasi dengan mengambil swing dan undecided voters. Mereka yang belum menentukan pilihan menjadi tidak simpatik dengan pertempuran kaum nasionalis dan memilih Anies," ucap William.

"Anies adalah manusia politik dengan keberuntungan, dipecat menjadi menteri lalu menang menjadi Gubernur Jakarta, tidak ada yang menyangka Ahok kalah, kini dia menjadi kandidat capres yang kuat," sambungnya.

William mengajak publik waspada terhadap kondisi alam, situasi politik, hingga ekonomi saat ini. Jika akhirnya kaum nasionalis berpisah jalan, William tak masalah saling mengkritik, namun William meminta tak saling hantam dan menghancurkan, karena masih bersaudara.

"Jika kita tidak kompak, pekerjaan Jokowi selama 10 tahun dalam pertaruhan," imbuhnya.

Simak juga 'Bisikan Jokowi ke Ganjar Dinilai sebagai Upaya Hentikan Ketegangan Politik':

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem mengganti Syahrul Yasin Limpo (SYL) dari daftar caleg DPR RI untuk dapil Sulsel 1. Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali menyebut Menteri Pertanian (Mentan) itu diganti karena beberapa pertimbangan.

"Pertimbangannya kan Pak SYL di Jakarta, menteri," kata Ahmad Ali dilansir detikSulsel, Kamis (5/10/2023).

Ahmad Ali mengatakan SYL akan digantikan oleh Wakil Wali Kota (Wawalkot) Makassar Fatmawati Rusdi. Fatma ditunjuk untuk melengkapi kuota perempuan di dapil Sulsel 1.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan kemudian ada penambahan kuota, jadi ada putusan Mahkamah Agung kemarin, pembulatan untuk kuota perempuan itu bukan pembulatan bawah, (melainkan) pembulatan atas. Sehingga dia masih kekurangan perempuan," ujarnya.

Dia tak menjelaskan lebih jauh soal NasDem memilih SYL sebagai calon yang diganti. Ahmad Ali hanya memastikan SYL kini tidak lagi sebagai caleg.

"Ya nggak jadi nyaleg. Sudah (masuk Silon KPU penggantiannya). Kan kemarin malam pas pendaftaran," imbuhnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Syahrul Yasin Limpo Buka Suara di Tengah Kabar Jadi Tersangka KPK':

[Gambas:Video 20detik]


Respons terhadap putusan MK mengenai kampanye di lingkungan akademik menjadi ruang dialektika yang cukup menarik untuk dinantikan. Terlebih lagi hal ini juga didukung oleh pemilih muda Indonesia yang memiliki proposisi paling tinggi pada Pemilu 2024. Berbagai gerakan pun mulai bermunculan dari lembaga kemahasiswaan dengan mengundang, bahkan menantang untuk menguliti isi kepala (gagasan) para bacapres.

Setidaknya per19 September 2023, dua kampus ternama (UI dan UGM) telah menghadirkan bacapres untuk bicara gagasan di hadapan mahasiswa. Tidak menutup kemungkinan bahwa kampus-kampus lain di seluruh Indonesia juga akan mengundang bacapres tersebut. Mengingat keberagaman sosio masyarakat Indonesia tentu juga akan menghasilkan isu-isu yang berbeda atau bersifat lokalitas.

Kemudian kondisi ini juga akan lebih menarik apabila kehadiran bacapres dikelola langsung oleh lembaga mahasiswa. Melihat beberapa tahun belakangan begitu banyak isu-isu yang mendapat perhatian dari mahasiswa, baik isu nasional maupun lokal. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aksi demonstrasi dan propaganda media yang hampir setiap hari dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tingginya minat mahasiswa untuk berdialog langsung dengan bacapres akan menjadi potensi besar untuk terciptanya demokrasi substansial di Pemilu 2024 nanti. Pertama, hal ini akan menjadi proses deliberatif untuk menghimpun berbagai permasalahan yang ada di seluruh Indonesia. Kedua, proses tersebut juga akan mengambil alih produksi narasi yang beberapa tahun terakhir dominan bersifat top down.

Sebagaimana gelar Presiden Joko Widodo yang disematkan Prof. Fachry Ali sebagai post elite leader merupakan buah reformasi dan konvergensi media (Hafiz, 2022). Di mana Presiden Joko Widodo hadir bukan dari kalangan elite politik melainkan dari Wali Kota Solo (eksperimen politik rakyat). Namun begitu, satu hal yang perlu dicermati apakah popularitas Presiden Joko Widodo di awal karier politik nasional diperoleh melalui kemewahan gagasan?

Terlepas dari baik atau tidak gagasan dan kinerja Presiden Joko Widodo selama dua periode memimpin Indonesia. Ada sebuah realitas yang mesti kita sadari bahwa narasi dan citra dari Presiden Joko Widodo maupun pesaing-pesaingnya dalam dua kontestasi pilpres terakhir bersifat top down. Di mana narasi yang disebar diproduksi dan dikemas oleh para elite politik dan menjadi acuan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Pengamat politik Yunarto Wijaya pernah mengemukakan sebuah analisis politik yang cukup menarik dalam konten Narasi TV yang berjudul "Monopoli Politik". Ia mengajukan tiga kemungkinan ketika Pilpres 2024 harus diselesaikan melalui dua putaran (simulasi dengan format tiga calon; Anies, Prabowo, Ganjar).

Kemungkinan pertama, ketika yang melaju ke putaran kedua Ganjar dan Prabowo, maka Prabowo akan diidentikkan dengan identitas Islam. Kedua, ketika yang melaju putaran dua Ganjar dan Anis, maka Anies akan diidentikkan dengan Islam. Terakhir, ketika Prabowo dan Anies yang masuk putaran dua, maka Anis yang akan diidentikkan dengan pemilih Islam.

Analisis kemungkinan-kemungkinan tersebut menunjukkan bahwa narasi atau kemasan dari setiap calon presiden bukan sesuatu yang melekat secara alamiah. Melainkan dipoles dan dibentuk oleh elite politik untuk membangun opini masyarakat. Dan, biasanya yang ditonjolkan merupakan hal yang bersifat emosional dan non gagasan seperti identitas dan karakter.

Menjawab kondisi dua kontestasi pilpres terakhir, Pilpres 2024 memiliki format berbeda yang cukup menjanjikan. Pada dua kontestasi sebelumnya pembicaraan gagasan cukup terbatas dan dapat dikatakan hanya dilakukan saat debat capres yang difasilitasi penyelenggara dengan topik pembahasan cukup terbatas. Namun dengan kondisi saat ini, maraknya dialog gagasan di lingkungan akademik akan lebih mengeksplorasi gagasan capres secara luas.

Poin pentingnya bahwa hal tersebut akan menjadi poros narasi politik pada Pemilu 2024 nanti. Di mana setiap dialog yang dilaksanakan di kampus-kampus akan memunculkan kondisi-kondisi riil di tengah masyarakat untuk dijawab secara gagasan. Ketika hal ini marak dilakukan tentu akan merubah iklim politik yang sebelumnya berisi propaganda dan provokasi menjadi lebih substansial. Pada akhirnya popularitas dan ketertarikan pada calon tidak lagi dibangun berdasarkan emosional seperti identitas dan karakter pribadi.

M Hafiz Al Habsy mahasiswa Ilmu Administrasi Negara UNP, Ketua BEM KM FIS UNP, Presidium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik Indonesia (ILMISPI)


Kaesang Pangarep merespons pernyataan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengenai arah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adi mengatakan, arah politik Jokowi dapat dilihat dari Nahdlatul Ulama (NU), dua putranya, serta para relawan.

"Jadi misal nih, misal ya, Pak Wali Kota Solo (Gibran) dukung Pak Ganjar, kami mendukung Pak Prabowo, hayo gimana? Bingung nggak? Bingung kan, ha-ha-ha...," kata Kaesang di PGPI, Jakarta Utara, Kamis (5/10/2023), dikutip dari detikNews.

Dilansir detikNews, Kaesang menyatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) saat ini belum menentukan arah dukungan. "Pokoknya balik lagi, kami sampai sekarang belum memutuskan siapa yang kami dukung," kata Ketua Umum PSI itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau tadi yang dibilang arah politiknya Pak Presiden apakah terwakili di sini, itu kan menurut pengamat, terserah saja," imbuhnya.

Setelah menjabat Ketum PSI, Kaesang mengaku belum melakukan diskusi politik dengan Jokowi. "Ya orang Pak Presiden sibuk, gimana saya bisa dapat waktu. Saya juga kemarin-kemarin muter-muter terus ke daerah-daerah, jalan-jalan," ucap putra bungsu Jokowi itu.

Sebelumnya, Adi Prayitno bicara soal wajah politik Presiden Jokowi. Menurut Adi, wajah politik Jokowi bisa dilihat dari Nahdlatul Ulama (NU), putranya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta para relawan Jokowi.

"Kaesang ini bukan hanya Ketua Umum PSI, tapi publik sudah melihat ini bagian dari kompas politiknya Jokowi, itu saja. Jadi, kalau ingin melihat wajah politik Presiden ke depan, bukan hanya relawan politiknya, tapi juga Kaesang sebagai Ketua Umum PSI," kata Adi Prayitno dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (4/10/2023).

Menurut Adi Prayitno, keinginan Kaesang bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentu melewati diskusi dengan ayahnya, Jokowi. Adi menyebut Jokowi sebagai konsultan politik terbaik bagi Kaesang.

"Maksudnya ingin ketemu dengan Megawati tentu pasti komunikasi dengan Presiden sebagai konsultan politik utamanya karena ada yang nanya siapa konsultan dari Mas Kaesang ini, saya jawab, ya pasti bapaknya, Presiden Republik Indonesia, Presiden yang memenangkan dua kali pertarungan di pilpres nggak mau pakai konsultan lain kalau Kaesang, langsung bapaknya, terbukti yang paling top," ujar Adi.

Kaesang Segera Tentukan Arah Dukungan Pilpres 2024


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul menyebut hingga batas akhir pengajuan rancangan daftar calon tetap (DCT) ada pergeseran beberapa nama bakal calon legislatif (bacaleg). Salah satunya di Partai Gerindra yang salah satu petahananya tiba-tiba dicoret dari daftar bacaleg Gerindra.

Bacaleg Gerindra itu yakni Enggar Suryo Jatmiko yang kini duduk di DPRD Bantul. Plt Ketua KPU Bantul, Joko Santosa, menjelaskan hingga Selasa (3/10/2023), ada lima partai politik yang melakukan penggantian nomor urut bacaleg, termasuk Partai Gerindra.

"Untuk nama bacaleg Enggar Suryo Jatmiko sudah tidak ada dalam daftar bacaleg dari Partai Gerindra dengan daerah pemilihan satu, yakni Bantul dan Sewon," kata Joko kepada wartawan di Kantor KPU Bantul, Kamis (5/10/2013).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya nama Enggar masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Namun, hingga tanggal 3 Oktober 2023 sebagai batas pengajuan DCT, nama Enggar tidak ada dalam daftar DCS terbaru.

"Jadi sampai tanggal 3 (Oktober) itu nama Enggar Suryo Jatmiko tidak ada di daftar pengajuan DCT. Ya bagaimanapun itu semua kewenangan mutlak dari partai politik yang bersangkutan," ucapnya.

"Dan tugas kita hanya melakukan verifikasi persyaratan administrasi dari bacaleg yang menggantikan Enggar Surya Jatmiko," imbuh Joko.

Konfirmasi ke Enggar-Gerindra

Terkait hal tersebut, Enggar mengaku tidak tahu jika namanya dicoret dari daftar DCS yang diajukan untuk rancangan DCT. Anggota komisi D DPRD Bantul ini mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari DPC Gerindra Bantul.

"Saya malah tidak tahu kalau nama saya dicoret oleh partai dan digantikan bacaleg lainnya. Di sisi lain partai juga tidak memberitahu saya alasannya apa," ujar Enggar secara singkat saat dihubungi wartawan hari ini.

Sementara itu, Plt Ketua DPC Gerindra Bantul, Datin Wisnu Pranyoto, membenarkan jika Enggar dicoret dari daftar DCS yang diajukan menjadi rancangan DCT. Menurutnya, semua itu keputusan dari DPP Gerindra.

"Iya, betul, Mas Miko (Enggar) digantikan bacaleg lainnya. Semua itu keputusan dari DPP Partai Gerindra bukan keputusan DPC Partai Gerindra Bantul," kata Datin.

Dari catatan detikJogja, nama Enggar Suryo Jatmiko atau ESJ pernah berurusan dengan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terkait kasus penipuan dan penggelapan. Saat itu, Enggar mengklaim bisa meloloskan para anak korban untuk lolos penerimaan CPNS atau P3K Pemkab Bantul. Kasus ini akhirnya disetop setelah diselesaikan dengan restorative justice.

Seru-seruan Habiskan Waktu Bermain Sandboarding di Gumuk Pasir, Yogyakarta


Ketua Umum (Ketum) PSI Kaesang Pangarep bersilaturahmi ke Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI). Dalam silaturahmi itu, Kaesang meminta wejangan dan nasihat.

"Ya seperti biasa saya jalan-jalan menemui tokoh-tokoh untuk meminta nasihat, meminta wejangan supaya jalan yang kami jalani jauh lebih berkah," kata Kaesang usai pertemuan PGPI di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (5/10/2023).

Kaesang mengatakan pertemuan itu juga membahas mengenai arah dukungan di Pilpres 2024. Namun, kata dia, saat ini PSI belum dapat menentukan arah dukungannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di atas, kami meminta Pendeta Jason Balumpapueng untuk wejangan, nasihat, semuanya mengenai itu. Tadi juga ada yang bahas mengenai kapan bisa mengusung capres sendiri," paparnya.

Ketua PGPI Jason Balumpapueng menyambut baik silaturahmi dari PSI. Dia mengatakan jika selama ini PSI pun turut serta memperjuangkan hak-hak gereja aliran Pentakosta.

"Kami PGPI merasa sangat terhormat untuk itu dan tentu sebagaimana kami ikuti selama ini PSI telah melakukan hal-hal yang luar biasa, dengan memperjuangkan hak-hak kami justru gereja aliran Pentakosta," ungkapnya.

"Yang diperjuangkan, secara nyata secara tulus dan terbukti," sambung dia.

Jason mengatakan jika PGPI mendukung langkah-langkah PSI ke depan. Dia pun mendoakan PSI agar selalu diberkahi.

"Oleh karena itu kami PGPI mendukung langkah PSI untuk berkiprah secara regional masing-masing di Indonesia maupun secara nasional," tuturnya.

Simak juga 'Kaesang Tak Mau Buru-buru Deklarasi Capres: Wong Cawapresnya Belum Ada':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons usulan agar dirinya menjadi Ketua Umum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Apa kata Jokowi?

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi usai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023) seperti dilansir detikNews.

Jokowi mengatakan banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketum PDIP. Dia menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyak yang muda-muda. Mbak Puan, Mas Prananda," sambung dia.

Usulan Jokowi menjadi Ketum PDIP juga sebelumnya ditanggapi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (PDIP Jateng) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Dia berbicara tentang Megawati menjadi Ketua Umum PDIP karena proses sejarah.

Bambang Pacul mengawali dengan menegaskan bahwa statement-nya ini merupakan pandangan pribadi.

"Harus di-underline saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum, orang jadi ketua umum gampang gitu loh karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum," kata Bambang Pacul di Kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10).

Dia menyebut pergulatan Megawati di PDIP merupakan hal yang luar biasa. Bambang Pacul memaparkan perolehan suara yang didapat PDIP sejak dipimpin oleh Megawati. Megawati, dinilai tercatat sejarah bisa memengaruhi suara PDIP.

Karena itu, menurutnya peran PDIP merupakan peran Megawati. Dia menilai tak gampang mengganti trah Sukarno di partai berlambang banteng itu.

"Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan mohon izin itu nggak gampang, karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno," lanjutnya.

Dilansir dari CNNIndonesia, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga angkat suara ihwal usulan agar Presiden Jokowi menggantikan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai.

Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden RI pertama Sukarno, sekaligus kakak Megawati, Guntur Sukarno. Dalam opininya di Harian Kompas, Sabtu (30/9), Guntur menilai Jokowi perlu melanjutkan karier politiknya usai lengser sebagai Presiden.

"Langkah Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PDIP ini sangat dimungkinkan," tulis Guntur.

Guntur menyebut Jokowi sebagai anak ideologis Bung Karno. Dia terutama mencermati sejumlah kebijakan hilirisasi Jokowi dalam geopolitik global yang dinilai telah melaksanakan prinsip-prinsip Bung Karno.

Merespons hal itu, Hasto mengatakan partainya tetap menerima usulan Guntur sebagai sebuah masukan. Namun, dia menyebut partainya saat ini masih fokus pada pemenangan Pemilu dan Pilpres 2024.

"Ya, sebagai gagasan, tentu saja kami menerima sebagai masukan," kata dia.


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai wajah politik Presiden Jokowi dapat dilihat dari gerak politik Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, para relawan, dan Nahdlatul Ulama (NU). Terkait ini, Ketua PBNU Bidang Keagamaan, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, membuka kemungkinan adanya kecenderungan warga NU mengikuti tokoh pilihan Jokowi.

"Saya melihat masyarakat Indonesia warga NU mayoritas menyukai kepemimpinan Pak Jokowi dan merasa nyaman bekerja sama dengan beliau dalam dua periode kepemimpinannya," kata Gus Fahrur kepada wartawan, Kamis (5/10/2023).

Gus Fahrur mengungkit arahan Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf senada dengan hal itu. Dia menghendaki PBNU terus bersinergi dengan kepemimpinan saat ini dan selanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini yang dimaksud oleh ketum PBNU sehingga ingin terus bekerja sama dan berhubungan baik di masa yang akan datang," ujarnya.

Lebih lanjut, Gus Fahrur menekankan PBNU sebagai ormas tak terkait dengan arah pilihan politik apapun. Namun dia membuka kemungkinan akan ada kecenderungan arah dukungan tertentu dari kalangan warga NU mengikuti Jokowi.

"Soal arah pilihan politik itu wilayah lain di luar pokok bahasan organisasi NU sebagai ormas keagamaan. Meskipun mungkin ada kecenderungan untuk mengikuti tokoh pilihan Pak Jokowi sebagai figur yang dihormati warga NU," katanya.

"Namun seperti pemilu sebelumnya, warga NU selalu cair dan berada di mana-mana berbeda pilihan antartokoh ulama di daerah satu dan lainnya," sambungnya.

Di sisi lain, Gus Fahrur meyakini masyarakat telah berdaya dalam menentukan pilihan politiknya. "Masyarakat sekarang sudah semakin maju dan rasional, pilihan mereka bisa jadi sangat bervariasi dan tidak mudah diarahkan ke satu titik tertentu karena banyak pula perbedaan kepentingan di bawah," katanya.

Gus Fahrur menegaskan sampai saat ini tidak ada arahan di organisasinya untuk mendukung figur tertentu. Namun, dia memprediksi warga NU nantinya mengikuti rekomendasi dari Rais Aam dalam menentukan pilihan politiknya di pilpres.

"Sampai saat ini saya belum melihat ada arahan untuk memilih pasangan tertentu dari pimpinan PBNU," katanya.

"Mungkin saja suatu saat nanti ada semacam kriteria ideal calon pemimpin yang direkomendasi oleh Rais Am untuk menjadi guide bagi pemilih tradisional NU," ujar Gus Fahrur.

Sebelumnya, Adi Prayitno menyebut arah politik Kaesang tidak jauh beda dengan Jokowi. Dia menyebut ada sejumlah cara untuk melihat wajah politik Jokowi, termasuk NU.

"Dan itulah yang disebut bahwa segala napas gerakan politik yang Kaesang ke depan insyaallah kalau kita membaca rata-rata, rasa-rasanya memang tidak akan jauh-jauh dari pak Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU bahwa suara politik NU, orkestra politik NU tidak mungkin jauh dari itu," kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (4/10).

"Jadi wajah Jokowi itu banyak lihatlah NU, lihatlah Kaesang, lihatlah Gibran dan lihatlah relawan politiknya, empat wajah ini lebih condong ke mana gerak politik," tambahnya.

Simak Video 'Bisikan Jokowi ke Ganjar Dinilai sebagai Upaya Hentikan Ketegangan Politik':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani diagendakan akan bertemu dengan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep hari ini. Puan akan mengajak PSI ikut mendeklarasikan dukungan untuk bacapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Dilansir dari detikNews, pertemuan Puan dan Kaesang dijadwalkan berlangsung di Ombe Kofie, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/10). Puan turut mengajak organ sayap muda PDIP di pertemuan dengan Kaesang, yakni Banteng Muda Indonesia (BMI) dan Taruna Merah Putih (TMP).

"Dalam pertemuannya dengan Kaesang Pangarep dan jajaran DPP PSI, Mbak Puan sengaja mengajak DPP BMI dan TMP, sebab dua organ sayap PDI Perjuangan ini merepresentasikan anak anak muda," kata Ketua DPP PDIP Jatim Said Abdullah, Kamis (5/10).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Said kehadiran dua organ sayap muda tersebut akan menjadi pengimbang rombongan PSI. Pasalnya partai yang baru dipimpin Kaesang itu disebut banyak diisi anak muda.

"Hal ini tentu saja untuk mengimbangi rombongan Kaesang Pangarep dan DPP PSI yang konon diasosiasikan dengan kalangan pemuda," sambungnya.

Said kemudian membeberkan bahwa pertemuan Puan tersebut sebagai tanda peluang kerja sama politik dengan PSI dalam Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, PSI telah menyatakan dukungan kepada Ganjar, namun hal ini belum disampaikan secara formal.

"Pertemuan kedua belah pihak ini direncanakan untuk menjajaki peluang kerja sama politik antara PDI Perjuangan dan PSI, khususnya PSI sejak kepemimpinan Kaesang Pangarep. Dengan mengajak BMI dan TMP, Mbak Puan berharap bisa langsung tune in satu sama lain," ungkap Said.

Said pun berharap kepemimpinan Kaesang Pangarep di PSI akan menyatakan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Bahkan ia berharap agar dukungan tersebut dapat dinyatakan secara formal.

"Di masa kepemimpinan Kaesang Pangarep semoga saja PSI bisa lebih konkret, secara legal formal-organisatoris menyampaikan dukungannya kepada Ganjar Pranowo. Namun kami tidak hendak mendahului kehendak dan takdir yang akan terjadi. Apalagi pertemuan antara Kaesang Pangarep dan Mbak Puan adalah pertemuan perdana beliau berdua sejak Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI," harapnya.

Dengan terpilihnya Kaesang sebagai Ketua Umum PSI, Said meyakini bahwa hal ini akan membawa wajah baru dengan sikap politik yang lebih kooperatif. Oleh karena itu, Said mendorong perlunya mempersiapkan kader dari masing-masing pihak untuk membangun upaya kerjasama politik dengan partai lainnya.

"Kita berharap kepemimpinan Kaesang Pangarep ini membawa wajah dan tradisi baru bagi PSI yang kooperatif. Apalagi dari sisi Mbak Puan, beliau sudah membuka diri, menunjukkan kecanggihannya dalam membangun jembatan dengan tokoh-tokoh penting nasional," tuturnya.

"Kita harapkan momentum ini dijaga dengan baik oleh kedua belah pihak. Dan masing-masing pihak bisa mendisiplinkan kadernya masing-masing yang berbuat kontraproduktif bagi upaya-upaya membangun kerja sama politik ini," tegas Said.

Kaesang soal Bakal Bertemu Puan: Aku Belum Cek HP


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan arah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat dilihat dari Nahdlatul Ulama (NU), putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta para relawan. Kaesang pun merespons pernyataan itu dengan balik mengajukan pertanyaan.

"Jadi misal nih, misal ya, Pak Wali Kota Solo dukung Pak Ganjar, kami mendukung Pak Prabowo, hayo gimana? Bingung nggak? Bingung kan, ha-ha-ha...," ujar Kaesang di PGPI, Jakarta Utara, Kamis (5/10/2023).

Kaesang mengatakan saat ini PSI belum dapat menentukan arah dukungan. Dia pun tak mempermasalahkan jika publik menilai arah dukungan dirinya merupakan arah dukungan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pokoknya balik lagi kami sampai sekarang belum memutuskan siapa yang kami dukung," kata dia.

"Kalau tadi yang dibilang arah politiknya Pak Presiden apakah terwakili di sini, itu kan menurut pengamat, terserah saja," sambungnya.

Kaesang kemudian mengatakan, setelah menjabat Ketum PSI, dirinya belum melakukan diskusi-diskusi politik dengan Jokowi. Hal itu, kata Kaesang, lantaran kesibukan keduanya.

"Ya orang Pak Presiden sibuk, gimana saya bisa dapat waktu, saya juga kemarin-kemarin muter-muter terus ke daerah-daerah, jalan-jalan," tuturnya.

Sebelumnya, Adi Prayitno bicara soal wajah politik Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wajah politik Jokowi, katanya, bisa dilihat dari Nahdlatul Ulama (NU), putranya Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, serta para relawan Jokowi.

"Kaesang ini bukan hanya Ketua Umum PSI, tapi publik sudah melihat ini bagian dari kompas politiknya Jokowi, itu saja. Jadi, kalau ingin melihat wajah politik Presiden ke depan, bukan hanya relawan politiknya, tapi juga Kaesang sebagai Ketua Umum PSI," kata Adi Prayitno dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik, Rabu (4/10/2023).

Adi Prayitno mengatakan keinginan Kaesang bertemu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tentu melewati diskusi dengan ayahnya, Jokowi. Dia mengatakan Jokowi merupakan konsultan politik terbaik bagi Kaesang.

"Maksudnya ingin ketemu dengan Megawati tentu pasti komunikasi dengan Presiden sebagai konsultan politik utamanya karena ada yang nanya siapa konsultan dari Mas Kaesang ini, saya jawab, ya pasti bapaknya, Presiden Republik Indonesia, Presiden yang memenangkan dua kali pertarungan di pilpres nggak mau pakai konsultan lain kalau Kaesang, langsung bapaknya, terbukti yang paling top," katanya.

Simak juga 'Bisikan Jokowi ke Ganjar Dinilai sebagai Upaya Hentikan Ketegangan Politik':

[Gambas:Video 20detik]


Kabar terakhir dari panggung perkoalisian Partai Demokrat fix gabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Lantas apa yang dicari partai yang sempat mau "dibegal" oleh Moeldoko ini?

Membidik posisi bakal cawapres? Nyaris mustahil, bahkan sekadar "dimimpikan" sekalipun. Slot ini sudah dibidik dan diantre oleh sejumlah figur. Ada Erick Thohir yang diusung PAN, tampaknya juga di-endorse Jokowi, dan mungkin paling disukai Prabowo. Ada Airlangga, Ketum Golkar yang lebih awal bergabung dan suara elektoralnya lebih tinggi dari Demokrat. Belum lagi Kang Emil, kader baru Golkar yang lebih moncer peringkatnya dalam sejumlah lembaga survei dibandingkan AHY.

Jika mau ditambahkan, ada Mahfud MD, Yenny Wahid dan Gibran Rakabuming yang bisa menjadi "kuda hitam" karena kelebihan tertentu yang mereka miliki. Mahfud dikenal sebagai sosok berintegritas dan berbasis suara elektoral Nahdliyin, Yenny putri mantan presiden populer sekaligus juga punya basis Nahdliyin seperti Mahfud, dan Gibran tentu saja punya basis pendukung ayahandanya di Pemilu 2014 dan 2019 selain kabarnya sosok milenial yang makin diminati para pemilih generasi Y dan Z.

Mengusung dan menyorongkan gagasan dan agenda besar perubahan yang selama ini diusungnya? Jaka sembung bawa golok, nggak nyambung rok. Ini ungkapan khas orang Lebak (Banten) yang bupatinya kabarnya adalah salah satu kader kesayangan Demokrat di Banten untuk menjelaskan situasi kontradiktif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Poros Koalisi

Sejak awal, kehadiran poros KIM ini didesain (atau mendesain diri) sebagai poros koalisi yang secara textbook merupakan kelanjutan dari pemerintahan Jokowi. Mindset, substansi gagasan, dan visi yang diusung adalah "melanjutkan" semua garis dan arah kebijakan Jokowi (tata kelola pemerintahan, program pembangunan, dan pelayanan publik) yang selama ini dinilai menunjukkan banyak sisi lemah, lantas dikritik tajam oleh Demokrat (kerap bersama PKS) yang berada di luar pemerintahan, dan oleh sebab itu penting diperbarui, jika perlu diubah total.

Perubahan nomen klatur koalisi dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi KIM sesungguhnya mengkonfirmasi sekaligus penegasan perihal pemosisian diri Prabowo dan semua koleganya di KIM dalam kerangka politik elektoral sebagai momen transisional pemerintahan. Ringkasnya, KIM disiapkan (atau menyiapkan diri) sebagai Rezim Jilid II pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Tiba-tiba Demokrat merapat ke KIM dengan semangat mengusung dan menyorongkan gagasan dan agenda besar perubahan. Jika semangat dan target ini serius diniatkan dan bakal dilakukan Demokrat sepenuh hati, hemat saya akan sia-sia, dan Demokrat akan kecewa berat. Ini serupa contradictio in terminis namanya.

Tetapi menjadi lain memang jika gagasan dan terma perubahan itu ala kadarnya saja. Sekadar tetap menempel (sambil perlahan dilupakan demi adaptasi politik dengan platform KIM) atau bahkan dihempaskan saja sekalian karena toh terma perubahan ini bakal tetap digunakan oleh poros koalisinya Anies - Cak Imin.

Efek Ekor Jas

Meraih coat tail effect, efek ekor jas? Hati-hati, ini bisa jadi "sesat" pikir dan salah kalkulasi. Inisiator sekaligus leader-nya poros KIM itu Gerindra dan Prabowo. Gerindra yang mengawali pembentukan satu poros koalisi bersama PKB. Golkar dan PAN, apalagi partai-partai non parlemen PBB dan Gelora, semuanya adalah follower. PKB sendiri sudah pindah haluan ke KPP dan mendukung Anies.

Efek ekor jas sudah pasti akan diraih secara siginifikan oleh Gerindra lantaran bakal capresnya adalah Prabowo, sang Ketua Umum. Apalagi jika yang menjadi bakal cawapresnya figur non partai seperti Erick Thohir. Efek ekor jas akan relatif utuh diperoleh Gerindra, tidak tercecer ke partai lain dalam poros KIM.

Gerindra akan mendapatkan limpahan besar efek ini. Semua partai anggota koalisinya, termasuk Demokrat jika jadi merapat tidak akan memperoleh banyak dari efek ekor jas ini. Bahkan, salah satu modalitas penting elektoral yang dimiliki Demokrat, yakni popularitas SBY bisa jadi juga akan tenggelam.

Posisi Menteri di Kabinet

Terakhir, paling ini yang masih mungkin bisa dipahami atas bergabungnya Demokrat dengan KIM, yakni sekadar membidik dan menarget salah satu atau dua posisi menteri di kabinet? Tentu saja jika Prabowo - Erick Thohir atau Prabowo - Ridwan Kamil atau Prabowo - Gibran memenangi kontestasi.

Jika kalah, ambyar sudah semuanya. Portofolio tidak didapat, tagline atau political branding sebagai partai pengusung perubahan kadung sudah tenggelam untuk kebutuhan adaptasi politik elektoral dengan poros KIM. Bagaimana jika Prabowo dengan siapapun berpasangan misalnya memenangi kontestasi? Hemat saya, target portofolio di kabinet ini juga tetap tidak akan mudah diraih.

Poros KIM itu rumah besar yang dibangun bukan oleh satu-dua orang yang tampak nyata di panggung depan politik elektoral, tapi juga ada aktor-aktor di panggung belakang yang bisa jadi sangat powerfull dan memiliki determinasi tinggi dalam menentukan arah perjalanan KIM sebagai pemenang pilpres. Sekali lagi ini pengandaian. Salah satunya jelas Jokowi. Untuk bisa memperoleh satu-dua slot di kabinet, Demokrat tampaknya bakal menghadapi semacam proses screening kepantasan dan kelayakan untuk diberi jatah.

Agus Sutisna dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)

Simak juga 'Demokrat Dukung Prabowo Capres 2024 hingga SBY Nyanyi 'Kamu Nggak Sendirian'':

[Gambas:Video 20detik]


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan pensiun pada November 2023. Lantas, apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memperpanjang masa jabatan Panglima TNI?

"Masih dalam proses," kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat. Jokowi menjawab kemungkinan perpanjangan masa jabatan Panglima TNI.

Jokowi juga tak banyak berkomentar saat ditanya sosok nama pengganti Yudo Margono sebagai Panglima TNI jika masa jabatan Panglima TNI tak diperpanjang. Jokowi menegaskan semuanya masih berproses.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masih dalam proses, masih dalam proses. Ya proses, kan semuanya berproses," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid sebelumnya menyebut terbuka opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Apalagi KSAD Jenderal Dudung Abdurachman juga memasuki usia pensiun bersamaan dengan Yudo.

Opsi perpanjangan masa jabatan dinilai terbuka karena menghadapi Pemilu 2024. Meutya menyerahkan kepada Presiden Jokowi apakah akan memperpanjang masa jabatan atau mencari penerus Yudo.

"Ya itu opsi, ada opsi perpanjangan, ada opsi pergantian dalam waktu dekat, kedua posisi secara bersamaan ya karena Panglima TNI dan KSAD, tapi ini silakan pemerintah godok, khususnya Presiden melihat mana opsi-opsi yang terbaik dari sini. Saat ini opsi-opsi masih terbuka, semua opsi masih terbuka," ujar Meutya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut nama Puan Maharani dan Muhammad Prananda Prabowo saat merespons usulan agar dirinya menjadi Ketum PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri. Jokowi menilai banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketum PDIP.

"Banyak yang muda-muda," kata Jokowi seusai upacara HUT ke-78 TNI di Monas, Kamis (5/10/2023).

"Mbak Puan, Mas Prananda," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga mengungkap rencana dirinya setelah tak lagi menjadi Presiden Indonesia. Dia bakal balik ke kampung halamannya di Solo.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," kata Jokowi.

Usulan Jokowi menjadi Ketum PDIP juga sebelumnya ditanggapi oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah (PDIP Jateng) Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Dia berbicara tentang Megawati menjadi Ketua Umum PDIP karena proses sejarah.

Bambang Pacul mengawali dengan menegaskan bahwa statement-nya ini merupakan pandangan pribadi.

"Harus di-underline, saya bukan sebagai Ketua DPD, omongan saya tidak mewakili siapa pun kecuali diri saya. Saya mengira ini kan semacam ada demam ketua umum, orang jadi ketua umum gampang gitu loh karena ada partai yang membuat ketua umumnya gampang sekali. Mungkin demam itu sehingga orang bicara soal ketua umum," kata Bambang Pacul di kantor DPD PDIP Jateng, Semarang, Rabu (4/10/2023).

Dia menyebut pergulatan Megawati di PDIP merupakan hal yang luar biasa. Bambang Pacul memaparkan perolehan suara yang didapat PDIP sejak dipimpin oleh Megawati. Megawati dinilai tercatat sejarah bisa mempengaruhi suara PDIP.

"Dulu pergulatan terus, bergulat panjang, 1993 ketika bum seperti itu, PDI terjadilah kongres luar biasa di Sukolilo, itu masih di era Orde Baru yang represif, lampu mati dan sebagainya karena Bu Mega akan menang. Kemudian Bu Mega statement, 'Saya Megawati Soekarnoputri adalah Ketua Umum de facto PDI', bergulat 1995, kemudian 1997 pemilu, Ibu Ketua Umum berpidato, 'Saya tidak menggunakan hak saya sebagai warga Republik', wah pasukannya ikut semua, rontok itu 1997," paparnya.

Karena itu, menurutnya, peran PDIP merupakan peran Megawati. Dia menilai tak gampang mengganti trah Sukarno di partai berlambang banteng itu.

"Jadi mengganti trah Sukarno di PDI Perjuangan, mohon izin, itu nggak gampang. Karena apa, karena komunitas pemilih PDI itu utamanya Bung Karno," lanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No 11 Tahun 2023 yang diajukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dkk. KPU Medan menyebut berdasarkan data bacaleg, tidak ada bacaleg yang menyalahi putusan MA tersebut.

"Untuk Kota Medan sendiri sejauh ini tidak ada bakal calon yang terkena imbas dari putusan MA tersebut, tidak ada bakal calon mantan terpidana yang jeda waktunya belum lima tahun masuk mendaftar sebagai calon DPRD Medan," kata anggota KPU Medan, M Rinaldi Khair kepada detikSumut, Kamis (5/10/2023).

Namun, Rinaldi mengungkapkan sejauh ini ada satu orang mantan terpidana korupsi yang maju jadi bacaleg DPRD Medan. Namun, bacaleg tersebut sudah melewati 5 tahun setelah bebas murni sehingga tidak menyalahi putusan MA tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang ada hanya mantan terpidana korupsi yang sudah bebas murni dan jedanya waktunya sudah lebih dari 5 tahun, itu ada satu orang," ucapnya.

Sosok tersebut adalah Sekretaris Demokrat Medan, Besri Nazir. Besri sendiri maju sebagai bacaleg dari daerah pemilihan 4 dengan nomor urut 1.

"Dari Partai Demokrat, Sekretaris Partai Demokrat (Medan), dia nggak terkait dengan putusan MA karena sudah jeda 5 tahun sejak bebas murninya dan surat-surat dokumen dari lapas yang menerangkan yang bersangkutan sudah bebas murni dan kita hitung jeda waktunya sudah lewat 5 tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, Rinaldi mengungkapkan berdasarkan data pencermatan daftar calon tetap (DCT) yang diserahkan oleh partai, belum ada diketahui yang maju sebagai caleg dengan status mantan terpidana. Namun, pihaknya akan melakukan verifikasi dan mempersilahkan masyarakat membuat laporan jika mengetahui informasi terkait bacaleg tersebut selama masa verifikasi pada 4 sampai 18 Oktober 2023.

"Sejauh ini dari pencermatan DCT dan caleg-caleg yang sudah masuk ke KPU Kota Medan tadi malam, itu tidak ada yang berstatus mantan terpidana, cuman kita tidak tahu mereka nggak jujur ya, semua rata-rata surat PN nya bebas pidana, kecuali misalnya ada laporan masyarakat, lembaga, intansi itu lain soal, kita lihat lah nanti di masa verifikasi ini dari tanggal 4 sampai tanggal 18 Oktober," tutupnya.

Dilansir dari detikNews, MA mengabukan permohonan ICW dkk. MA berpendapat alasan pemohon menggugat pasal-pasal kontroversial terkait masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju di Pilkada itu dapat dibenarkan.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Indonesia Corruption Watch (ICW), 2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 3. Saut Situmorang dan 4. Abraham Samad untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan MA dalam perkara Nomor 28 P/HUM/2023, berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (29/9).

MA juga menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Berikut bunyi Pasal 11 ayat 5 dan 6 tersebut:

Pasal 11

5. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Disebut Tak Lagi Penuhi Syarat Kader PDIP, Bobby: Terima Kasih