Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak larut dengan suhu politik yang menghangat jelang Pemilu 2024. Ia mengaku yakin pemerintah akan taat dan patuh terhadap perundangan yang mengatur pemilu, serta amanah dan konsisten menjaga pemilu yang jujur dan adil.

"Pelaksanaan pemilu yang jurdil, menjadi pertaruhan kepemimpinan Jokowi. Karena itu, seluruh aparat tanpa terkecuali, termasuk TNI, Polri, dan ASN harus bersikap netral," ungkap Fadel dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Hal ini disampaikan oleh Anggota DPD Dapil Gorontalo ini saat berkunjung ke Gorontalo. Ia mengatakan kegaduhan dunia politik yang merupakan polemik di antara elite parpol ini tidak merembes hingga ke akar rumput.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kendati begitu, Fadel tidak menampik kekhawatiran sebagian masyarakat yang menyangsikan bakal tidak netralnya aparat. Apalagi, salah satu kontestan pemilihan presiden merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu, ia pun menegaskan pentingnya netralitas aparat.

"Stop larang-melarang terhadap salah satu kontestan, seperti yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah juga harus menunjukkan contoh-contoh perilaku yang baik bagi seluruh masyarakat, bukan malah sebaliknya," tegasnya.

Ia menambahkan Pemilu di Indonesia tak luput dari perhatian dunia internasional. Sebab, beberapa koleganya dari luar negeri mengajukan berbagai pertanyaan terkait pelaksanaan pilpres dan pileg. Misalnya terkait kontestan yang masih menjadi bagian dari pemerintah.

"Pertanyaan itu saya jawab bahwa aturan di kita belum terlalu jelas. Dan itu menjadi salah satu kekurangan dari UU pemilu kita. Karena itu, sangat penting para kandidat memiliki dan menjaga moral selama proses pemilihan umum," pungkasnya.


Pemerintah India diperkirakan akan melanjutkan pembatasan ekspor beras hingga 2024. Langkah itu diambil untuk menjaga pasokan di dalam negeri di tengah berbagai tantangan termasuk El Nino.

PM Narendra Modi yang akan mencalonkan diri kembali pada tahun depan telah berulang kali memperketat pembatasan ekspor dalam upaya untuk menekan kenaikan harga domestik dan melindungi masyarakat India.

"Selama harga beras dalam negeri menghadapi tekanan, pembatasan kemungkinan akan tetap ada," kata Kepala Ekonom untuk India dan Asia selain Jepang di Nomura Holdings Inc, Sonal Varma dikutip dari SCMP, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahkan setelah pemilu, jika harga beras dalam negeri tidak stabil, tindakan ini kemungkinan akan dilanjutkan," tambahnya.

Harga yang lebih rendah dan persediaan yang melimpah menjadikan India sebagai salah satu pengekspor beras terbesar secara global selama dekade terakhir, yang baru-baru ini menyumbang hampir 40% dari total pengiriman. Negara-negara Afrika seperti Benin dan Senegal termasuk di antara pembeli terbesar.

India telah memberlakukan bea ekspor dan harga minimum, sedangkan varietas beras putih pecah dan non-basmati tidak dapat diekspor. Harga melonjak ke level tertinggi dalam 15 tahun pada Agustus 2023 sebagai respons terhadap hal ini, karena pembeli dari negara pengimpor menahan pembelian.

Pemerintah India ingin memastikan pasokan yang cukup di dalam negeri dan meredakan kenaikan harga. Kemungkinan pembatasan ekspor beras ini akan dilanjutkan sampai pemungutan suara tahun depan.

"Beras itu sulit karena pemasok lain tidak banyak," kata Joseph Glauber, peneliti senior di Institut Penelitian Kebijakan Pangan Internasional di Washington.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Boyolali belum menerima laporan terkait video viral perempuan berseragam ASN Pemkab Boyolali yang mengaku diminta memilih Ganjar Pranowo dan memenangkan PDIP. Juga terkait viral surat undangan koordinasi, unggahan data besaran iuran ASN hingga transfer uang.

"Terkait dengan beredarnya video itu dan potongan surat (undangan ASN) atau apa itu yang marak di media sosial, sampai hari ini Bawaslu Boyolali belum mendapatkan laporan dari masyarakat," kata Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, kepada detikJateng dihubungi melalui telepon selulernya, Senin (20/11/2023).

Bawaslu Lakukan Penelusuran

Meski demikian, Widodo menyatakan pihaknya kini dalam proses penelusuran yang menjadi kewenangan Bawaslu sesuai perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan video tersebut, pihaknya sudah menemui beberapa pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait dengan video itu kami sudah menemui beberapa pihak untuk mendapatkan informasi. Antara lain kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Boyolali, untuk mengenali siapa orang di video itu," jelasnya.

"Mereka ternyata belum bisa mengenali juga. Karena pegawai di Boyolali, andaikata itu betul ASN di Boyolali kan jumlahnya banyak, tentu butuh waktu. Itu pun kalau betul, karena sampai hari ini kami belum menemukan siapa pengunggah (di medsos)," lanjutnya.

Pihaknya juga menerjunkan panwascam untuk mengenali tempat yang digunakan untuk merekam video tersebut. Namun sampai saat ini belum diketahui.

"Itu dari sisi bukti, belum lagi masuk materiilnya. Itu kan pengakuan dari seseorang yang kemudian menceritakan sesuatu (netralitas ASN)," paparnya.

Menurutnya, posisi perempuan itu seperti pihak ketiga dan bisa jadi terlibat atau tidak. Sehingga pihaknya harus ketemu dengan perempuan di video itu untuk diklarifikasi. Karena unsur pelanggarannya terletak pada materi curhatan perempuan itu.

Widodo menambahkan, pihaknya membutuhkan waktu untuk menelusuri lebih lanjut sampai terpenuhinya cukup alat bukti. Saat ini belum ditemukan alat bukti yang dibutuhkan tersebut.

"Kecuali kalau nanti ada orang yang kemudian merasa mempunyai bukti dari itu, termasuk pengunggah. Itu bisa melapor ke Bawaslu. Tentu kami akan senang, dan sehingga menjadi tambahan keterangan di Bawaslu, sehingga bisa segera ditindaklanjuti," terangnya.

Dengan adanya laporan, maka akan bisa segera ditindaklanjuti dan menggelar rapat di Bawaslu, apakah memenuhi unsur formil atau materiil.

"Kalau terpenuhi nanti segera kami tindak lanjuti. Salah satunya itu menentukan jenis pelanggarannya apa," tambah dia.

Jenis pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran administrasi, sengketa, pidana pemilu, atau pelanggaran kode etik.

Tetapi, lanjut Widodo, jika disangkakan kepada ASN, maka pelanggaran terhadap netralitas. Diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang asas netralitas. Serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Video Perempuan Berseragam ASN

Diberitakan sebelumnya, beredar video di sejumlah media sosial pengakuan seorang perempuan berbaju warna khaki dengan atribut PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dia berbicara dengan seorang pria dan menceritakan tentang kondisi ASN di Boyolali jelang Pemilu 2024.

Selengkapnya di halaman selanjutnya


Badan pemenangan pemilu (Bappilu) Partai Gerindra, Jawa Barat, menggelar konsolidasi. Ketua Bappilu Gerindra Jabar, Aries Marsudiyanto menyebut pihaknya telah menggandeng beberapa tokoh termasuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

"Banyak (tokoh). Bu Susi ya, segala macamlah. Pak Umuh Muchtar dari Persib, segala macam, banyak sekali yang sudah siap bergabung sama kita ya, para ulama-ulama, para tokoh, pengusaha, semuanya banyak," kata Aries Marsudiyanto di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Aries menjelaskan akan menempatkan sosok Susi sebagai salah satu Dewan Kehormatan dalam Bappilu. Dia meyakini semua yang tergabung di dalam Bappilu akan menyatukan kekuatan untuk kemenangan Partai Gerindra di Jawa Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oh beliau kita tempatkan di Dewan Kehormatan kita di Bappilu. Saya rasa semua pada porsinya masing-masing ya. Ada yang di lapangan, ada yang pemikirannya, semuanya sinergis," papar Aries.

"Oh seluruhnya (bergerak), kita berkolaborasi ya. Ada pak Ridwan Kamil, ada Pak Deddy Mulyadi, Pak Iwan (bule), banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh pengusaha di Jawa Barat. ini banyak yang ring up ya membantu kita, ya tinggal kita sinergis lah di lapangan seperti itu, saya rasa masih cukup 2,5 bulan," imbuhnya.

Aris menyatakan optimis dengan kerangka tim yang ada dalam Tim Kampanye Daerah (TKD) maupun Bappilu. Menurutnya semua akan bekerja dengan baik.

"Kita optimis, InsyaAllah. Kalau kita bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus, hati bersih, ya untuk masyarakat, semua demi bangsa dan negara, ya rakyat juga akan bisa menilai itu semua," pungkasnya.

Lihat juga Video: Momen Prabowo Joget Seusai Undian Nomor Urut Paslon Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Ali Mochtar Ngabalin kini tengah cuti sebagai Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden (KSP) karena maju sebagai caleg dari Partai Golkar di 2024. Ngabalin maju sebagai caleg DPR untuk dapil Sulawesi Tenggara.

"Dari KSP Bapak Kepala Staf memberikan kebijakan full untuk konsentrasi di dapil dengan cuti di luar tanggungan negara," kata Ngabalin kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Namun, Ngabalin mengatakan bisa saja dia akan muncul kembali jika ada keperluan yang membutuhkan penjelasan di ruang publik. Hal itu tentunya atas izin Kepala KSP Moeldoko.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau ada hal-hal penting yang terkait dengan tugas KSP seputar desiminasi informasi dan komunikasi politik yang perlu mendapatkan penjelasan di ruang publik kami harus mendapatkan arahan Kepala Staf tentang perkara yang akan kami jelaskan," ujarnya.

Selain sebagai tenaga ahli KSP, Ngabalin diketahui juga menduduki posisi komisaris di salah satu perusahaan BUMN. Kini, Ngabalin mundur dari posisi tersebut.

"Setelah DCT keluar, regulasi BUMN harus mundur dari Pelindo Petikemas," ujarnya.

Lihat juga Video: Sindiran Ngabalin Untuk Anies soal Narasi Menko Mau Ubah Konstitusi

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud Ronny Talapessy meminta agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengambil sikap tegas terhadap acara silaturahmi nasional asosiasi perangkat desa dan seluruh Indonesia yang tergabung dalam Desa Bersatu yang dihadiri Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, Bawaslu seharusnya tak hanya tegas ke paslon tertentu.


Partai Gerindra melakukan konsolidasi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk Provinsi Jawa Barat. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menyebut Jawa Barat menjadi perhatian lantaran menjadi lumbung suara Prabowo Subianto dalam dua Pemilu sebelumnya.

"2014 Pak Prabowo menang 59,6 persen. 2019 Pak Prabowo menang 59,9 persen. Karena itu kita memberi atensi dan perhatian yang besar ke provinsi ini (Jawa Barat) agar kemenangan Pak Prabowo yang sudah kita raih pada pemilihan Presiden yang lalu bisa ditambah," kata Muzani usai acara konsolidasi di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Muzani juga menyebut jika Bappilu Partai Gerindra di Jawa Barat sepakat menjadikan provinsi ini sebagai kandang Prabowo. Namun dia tidak menampik hal ini tidak mudah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi Pak Aries (Ketua Bappilu Jawa Barat) waktu pengarahan agar Jawa Barat harus menjadi kandang Prabowo," ungkap Muzani.

"Kita merasa bahwa suasanya juga medan di lapangan juga tidak ringan. Sehingga perlu kita kerja sama bareng-bareng kerja dan kita perlu ada sinergi di lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menunjuk eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil sebagai ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) di Jabar. Sekretaris TKN, Nusron Wahid, mengatakan wilayah Jawa Barat merupakan kunci kemenangan Prabowo-Gibran.

Nusron mulanya mengungkit kalau suara Prabowo selalu unggul di Jawa Barat pada pilpres sebelumnya. Untuk itu dia menyebut Jawa Barat adalah wilayah yang krusial.

"(Ketua TKD) yang kami umumkan adalah yang paling krusial di dalam pilpres kali ini yaitu daerah dengan pemilih paling besar di Indonesia yaitu Jawa Barat. Jawa Barat sebagaimana kita ketahui adalah lumbung suaranya Pak Prabowo selama 2 kali Pilpres yaitu Pilpres tahun 2014 maupun Pilpres tahun 2019," kata Nusron dalam konferensi pers di Sekber Relawan Prabowo-Gibran di Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/11/2023).

"Ketika dengan pasangan dengan Pak Hatta Rajasa maupun dengan pasangan dengan Pak Sandiaga Uno, Pak Prabowo selalu memenangkan pilpres dan pertempuran yang ada di provinsi Jawa Barat melawan Pak Jokowi. Kali ini dengan kekuatan rekonsiliasi antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi kita harapkan Jawa Barat ini menjadi kunci daripada kemenangan daripada Pak Prabowo Subianto," lanjut dia.


Andre Rosiade ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Sumatera Barat (Sumbar). Andre saat ini tercatat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, sekaligus anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.

Penunjukan Andre sebagai Ketua TKD Prabowo-Gibran Sumbar, tertuang dalam SK bernomor SKEP/049/TKN-PG/XI/2023 tertanggal 20 November 2023. SK tersebut ditandatangani Rosan Perkasa Roeslani dan Nusron Wahid, masing-masing sebagai ketua dan Sekretaris Tim Kampanye Nasional.

"Memutuskan Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," tulis TKN dalam surat tersebut seperti dilihat detikSumut Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya," lanjut surat tersebut.

Andre Rosiade membenarkan penunjukan dirinya. "Memang betul. Kami sudah mendapat salinannya," kata Andre yang juga anggota DPR RI itu.

Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu mengatakan, akan segera melakukan konsolidasi untuk merumuskan tim yang solid untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Rabu (22/11), ia akan memimpin rapat perdana untuk mengkonsolidasikan seluruh komponen yang akan terlibat dalam struktur.

"Segera akan kita konsolidasikan. Rabu sore kita rapat perdana, dan Insya Allah minggu depan seluruh struktur TKD di tingkat provinsi, kabupaten kota se-Sumatera Barat kan dideklarasikan" jelas Andre.

"Kami meyakini kalau Pak Prabowo masih dicintai masyarakat Sumbar dan akan terus dipilih," lanjut Andre.

Dalam lima bulan terakhir, Prabowo Subianto sudah dua kali berkunjung ke Sumbar. Kali pertama, ke Kabupaten Tanah Datar pada 29 hingga 30 April 2023. Sejumlah kegiatan Prabowo Subianto selama di Tanah Datar, di antaranya, Batagak Gala, penyerahan ambulans, temu kader, temu tokoh hingga melihat pacuan berkuda.

Prabowo juga kembali ke Ranah Minang pada Sabtu (9/9/2023), bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat Minang, sekaligus mengikuti Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 dan pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) yang digelar Partai Bulan Bintang.

Prabowo-Gibran Unggul di Survei Poltracking, Gerindra: Tren Terus Naik


Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan kritik yang disampaikan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terhadap pemerintah bukanlah instruksi dari partai. Puan menyebut apa yang disampaikan Ganjar pasti sudah dipertimbangkan dengan data dan fakta.

"Nggak ada instruksi. Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau menyampaikan hal itu karena punya data yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023). Puan menjawab pertanyaan dari DPP PDIP ada atau instruksi untuk Ganjar tidak terlalu mengkritik.

Puan lantas menanggapi survei yang menyebut kritik Ganjar ke pemerintah berefek ke penurunan elektabiltas. Puan menyebut hal itu akan menjadi evaluasi untuk partainya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu saja, karena saya tanya, elektabilitas naik atau turun, ini akan menjadi evaluasi bagi kami PDIP untuk bisa melihat secara baik dan secara jelas, apakah kemudian hal itu memang harus dievaluasi atau tidak. Artinya terkait dengan substansi yang akan disampaikan Pak Ganjar," katanya.

Puan mengatakan selama ini PDIP tak segan untuk memberi masukkan kepada perintah agar ke depannya bisa berbenah. Ia menyebut kritik yang disampaikan semata-mata untuk kepentingan rakyat.

"Dari awal posisi PDIP sampai saat ini pun sebelum masa pemilu kami selalu otokritik atau kami menyampaikan walaupun kritik itu disampaikan secara langsung atau tidak kepada pemerintah dengan tujuan bagaimana pemerintah dalam melakukan kinerjanya itu bisa memperbaiki diri," ujar Puan.

"Mengevaluasi program-programnya. Sehingga memang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya adalah untuk kepentingan rakyat," imbuhnya.

LSI Denny JA sebelumnya membandingkan elektabilitas ketiga pasangan calon capres-cawapres sejak 3 bulan terakhir. LSI Denny JA menganalisis secara khusus elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang menurun sejak 3 bulan terakhir.

Pembicara LSI Denny JA Adjie Al Faraby menganalisis lebih lanjut terkait elektabilitas Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Dia menyebut salah satu alasan yang membuat elektabilitas Ganjar-Mahfud turun yakni serangan ke Jokowi.

"Blunder kubu Ganjar atau PDIP, Jokowi semakin diserang justru pendukung Jokowi semakin banyak pergi dari pasangan Ganjar-Mahfud. Ketika kita coba buat breakdown dari simulasi 3 paslon, lalu kita coba buat simulasi breakdown pemilih puas dan kurang puas, pilihan atau dukungan pemilih yang puas terhadap kinerja Jokowi ke pasangan Ganjar-Mahfud justru mengalami penurunan," kata Adjie saat memaparkan survei, Senin (20/11).

Adjie mengatakan serangan kubu Ganjar Pranowo kepada Jokowi justru menyebabkan 7,5% pendukung Jokowi meninggalkan Ganjar. Dia menyebut pendukung Jokowi justru berbalik badan dari Ganjar ketika diserang.

"Di Oktober waktu itu di angka 39,4%, di November 2023 turun di angka 31,9%. Jadi ada blunder yang dilakukan kubu Ganjar, karena semakin menyerang Jokowi, ternyata justru dukunganya di pemilih yang puas terhadap Jokowi justru mengalami penurunan. Ada penurunan 7,5% pemilih yang puas dengan kinerja Jokowi lari dari pemilih Ganjar," ucapnya.

Simak juga Video: Puan Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy menduga adanya deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu kemarin. Rony mengatakan bakal melaporkan hal itu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

"Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada, dan kita sudah siapkan juga untuk langkah hukumnya, dan kita akan laporkan juga segera," ujarnya ujar Ronny dalam jumpa pers di Media Centre TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

"Hari ini juga kita sudah ada yang laporkan kok dari Tim Pemenangan Nasional," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ronny mengatakan acara yang digelar di Indonesia Arena, GBK, Minggu (19/11) itu bukanlah silaturahmi, tetapi kampanye. Terlebih, kata Ronny, dalam acara itu pun ada deklarasi.

"Karena kita lihat di dalam apa namanya beberapa foto yang kami dapatkan, ada yang memakai foto baju 02 dan itu terlihat sangat jelas ya. Dan mereka juga menyampaikan ada bentuk deklarasi ya," ungkapnya.

Menurut Ronny, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar undang-undang Pemilu. Karena itu, kata dia Bawaslu tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.

"Ada dua aturan yang menegaskan netralitas yakni Undang-undang ASN dan Undang-undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral mulai dari ringan, sedang, berat, hingga pidana," jelasnya.

"Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imprasial dalam melaksanakan tugasnya. Jangan hanya tegas kepada pasangan calon tertentu," lanjutnya.

Senada dengan Ronny, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu, Kaka Suminta menilai tindakan perngkat desa tersebut nekat. Menurutnya hal itu sudah cukup menjadi catatan tegas Bawaslu.

"Satu kata yang saya munculkan pada saat melihat itu ini nekat saya pikir. Nekat ketika mobilisasi kepala desa dalam organisasi APDESI itu kemudian dikumpulkan dan dengan jelas-jelas dengan tujuan untuk mendukung salah satu pasangan capres," ujarnya.

Kaka menuturkan, merujuk aturan PKPU saat ini bukanlah merupakan waktu kampanye. Dia menilai kegiatan itu dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pemilu.

"Saya pikir ini sudah masuk pada ruang yang sebenarnya bukan sekedar berkumpul biasa, dan kalau sosialisasi, sosialisasi oleh siapa, siapa yang penyelenggaranya dan seterusnya," tuturnya.

"Bawaslu harus turun tangan dan kemudian dengan tegas menyatakan apakah ini bagian daripada sosialisasi, apakah ini bagian dari kampanye atau mungkin justru pelanggaran dari undang-undang Nomor 7 Tahun 2017," pungkasnya.

Silahturahmi Nasional Desa Bersatu

Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

Kata Bawaslu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tak ada ajakan dalam acara Desa Bersatu di GBK. Diketahui, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri acara silaturahmi organisasi-organisasi perangkat desa tersebut.

"Kami yang jelas pada saat itu, ini pertanyaan teman-teman banyak loh. Nggak ada Bawaslu. Kata siapa nggak ada? Ini videonya ada. Videonya ada, kami ada di situ. Pertama, di sana ada ajakan nggak? Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih," kata Bagja di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Simak juga Video: Puan Respons Ganjar yang Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Ketua BEM Universitas Indonesia (UI), Melki Sedek Huang, mengapresiasi Polri yang sudah responsif mengusut dugaan intimidasi terhadap keluarganya yang didatangi sejumlah aparat. Melki mengatakan tindakan responsif Polri itu telah memberikan rasa aman. Dia berharap tindakan responsif ini juga dilakukan kepolisian terhadap masyarakat Indonesia.

Melki bercerita mengenai awal mula dugaan intimidasi terhadap keluarganya di Pontianak beberapa waktu lalu yang menjadi atensi sejumlah pihak. Melki menuturkan ibu dan guru-guru di sekolah lamanya didatangi sejumlah aparat.

"Per hari itu, kemudian saya menanggapinya dengan pulang ke Pontianak, hari Jumat 10 November lalu saya pulang ke Pontianak untuk memastikan kondisi ibu di rumah aman, dan guru-guru di sekolah itu aman," kata Melki saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah insiden itu, Melki mendapatkan kabar Divisi Propam Polri turun tangan untuk mengusut dugaan intimidasi. Dia mengatakan Polri sudah responsif menerima aduan.

"Saya dikabarkan bahwa sudah ada proses investigasi ya dari temen-temen Divisi Propam di Mabes Polri, gitu ya. Mereka dengan responsif kemudian melakukan proses investigasi, penggalian informasi, penyelidikan, dan tentunya ini membantu memberikan rasa aman bagi temen-temen terdekat saya," ujar Melki.

"Ya saya tapi juga kita menekankan ini harus ada di semua kasus-kasus yang kemudian dilaporkan ke temen-temen kepolisian. Tidak hanya kasus saya, tidak saja kasus Melki saja gitu," imbuh Melki.

Melki mengatakan tindakan penyelidikan yang dilakukan Mabes Polri sudah memberikan rasa aman. Proses investigasi dinilai sudah cukup.

"Yang jelas dari kami dengan upaya penyelidikan, dan investigasi itu sudah cukup memberikan rasa aman bagi kami. Karena bagi kami itu yang lebih penting gitu. Ibu di rumah pun tidak perlu pengawalan setiap saat gitu. Karena guru-guru di sekolah merasa tidak perlu diberikan pengamanan dan pengawalan ya. Terutama di sekolah. Karena mungkin dengan banyaknya intensitas kepolisian yang datang ke sekolah malah mengganggu proses kenyamanan siswa," beber Melki.

Dugaan Intimidasi yang Dialami Keluarga-Guru Melki

Dalam kesempatan itu, Melki juga menceritakan bentuk dugaan intimidasi yang dialami keluarga dan gurunya di Pontianak. Pada 25 Oktober lalu, Melki menerima kabar bahwa ada aparat yang bertanya mengenai identitas pribadinya kepada guru-guru di sekolah.

"Bertanya soal 'Apa betul Melki dulu bersekolah di sini?', 'Apa betul kemudian dia siswa sini, dan tinggal di dekat sini?', 'Posisi rumahnya di mana?, Alamat lengkapnya di mana? Apa ibu punya nomor teleponnya gitu?'," tutur Melki.

Melki mengatakan pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat personal. Bahkan, kata Melki, ada pihak yang diduga aparat yang menanyakan kebiasaan Melki di sekolah. Semua informasi itu pun tidak diberikan informasi oleh pihak sekolah.

Saya menyadari sepertinya ada sesuatu yang tidak begitu baik, saya menelpon ibu di rumah, ibu mengatakan juga memang ada aparat berseragam yang datang ke rumah, menanyakan soal saya juga," tutur Melki.

"Dan pertanyaannya langsung terang-terangan ya, straight forward, bertanya apa betul ini rumah Melki, kegiatan Melki sehari-harinya apa kalau di Depok, dia tinggal di Depok di mana gitu, dan ibu interaksi sama Melki, seintens apa, ibu kegiatannya apa sekarang, ibu balik malem paling malem jam berapa, jadi ya upaya-upaya untuk menanyakan hal-hal personal saya dan keluarga," sambung dia.

Respons Polisi

Melki mengapresiasi polisi yang telah menurunkan tim untuk mengusut dugaan intimidasi tersebut. Atas tindakan responsif itu, polisi dinilai telah memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Saya rasa itu, adalah hal baik untuk kemudian masyarakat Indonesia, semua masyarakat Indonesia yang kemudian tinggal di Indonesia itu di pastikan rasa aman, dan juga, dipastikan akan diberikan tindakan yang responsif oleh aparat kepolisian," ujar Melki.

Di sisi lain, Melki juga berharap tindakan responsif Melki juga dilakukan di kasus lain. Menurut Melki, kasus ini bukan tentang dirinya saja tapi tentang orang-orang kritis yang menyuarakan kebebasan berpendapat.

"Berlaku untuk semua kasus, gitu. Jadi saya harapkan daya responsif ini tidak terjadi hanya di saya dan keluarga saya alami. Karena ini bukan soal Melki dan keluarganya saja. Tapi ini soal semua orang yang pengin bersuara kritis, semua orang yang kemudian ingin menyampaikan kebebasan berpendapatnya, semuanya harus dilindungi negara," imbuh Melki.

Melki pun berharap proses penyelidikan yang dilakukan Mabes Polri berjalan lancar. Dia berharap Polri mengungkap siapa yang terlibat dalam dugaan intimidasi terhadap keluarganya.

"Karena ini penting bagi masyarakat Indonesia untuk kemudian dipertontonkan, bagaimana kepolisian itu betul-betul serius untuk kemudian menangani kasus-kasus dan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Saya rasa kita tinggal menunggu proses investigasinya, gitu," ucap Melki.

Kapolda Kalbar Bantah Polisi Terlibat Intimidasi

Sebelumnya, Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pipit Rismanto telah membantah keterlibatan polisi terkait dugaan intimidasi Melki. Pipit mengatakan pihaknya siap untuk memberikan perlindungan kepada Melki.

"Dalam kesempatan ini, dengan tegas saya membantah adanya intimidasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Melki Sedek Huang," kata Pipit seperti dilansir Antara 10 November 2023.

Pipit menyatakan pihaknya terbuka untuk menerima laporan dari masyarakat yang merasa terintimidasi oleh oknum kepolisian.

"Kita dari Polda Kalbar sudah memonitor terkait hak tersebut, kita terbuka apabila ada hal-hal yang masyarakat tidak nyaman atau intimidasi oleh oknum tertentu, silakan melaporkan secara resmi ke Polda Kalbar," ujar Pipit.

Pipit juga menegaskan komitmen Polri dalam menjaga netralitas seluruh anggotanya pada Pemilu 2024. Dia menekankan bahwa tidak ada indikasi anggota Polri yang terlibat dalam intimidasi.

Pipit juga menyampaikan dukungan kepada Melki Sedek Huang dan keluarganya. Dia menjanjikan bantuan dalam membuat laporan terkait intimidasi yang dialami.

"Kita juga siap memberikan pelayanan yang terbaik, jika memang dari keluarga Melki butuh pengamanan atas ancaman, intimidasi, pihak manapun, Polda Kalbar siap memberikan pengamanan," tuturnya.


Calon presiden (capres) nomor urut 2 Ganjar Pranowo berkunjung ke Kota Sorong, Papua Barat Daya. Ganjar mendengarkan keluhan warga suku Kokoda terkait rumah tidak layak huni hingga pendidikan anak di Papua.

"Kami banyak mendapatkan masukan, rumah tidak layak huni, terkait pendidikan dan anak yang sudah lulus tapi tidak bekerja. Kita melihat sendiri, mendengarkan sendiri dan merasakan sendiri," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Aspirasi itu diterima Ganjar dalam lawatannya ke Kota Sorong, tepatnya di Kompleks Kokoda, Km 8, Senin (20/11). Ganjar mengaku akan turut terlibat dalam merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh warga Kokoda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut pihaknya akan mencari solusi penyelesaian aspirasi tersebut dalam bentuk program jangka pendek. Menurutnya warga Kokoda memang butuh perhatian khusus.

"Mungkin nanti kita carikan solusi yang jangka pendek, tapi yang sifatnya program yah nanti tentu setelah ini selesai. Di sini, butuh perhatian yang perlu diselesaikan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ganjar menyebut sudah sering ke Papua namun belum pernah mengunjungi dan menyerap langsung aspirasi masyarakat. Ganjar juga memuji kehidupan masyarakat Kokoda yang harmonis meski berbeda keyakinan.

"Saya sebenarnya pengen semuanya (dikunjungi) dan saya sering berkunjung ke Papua, tapi kali ini saya ingin mengunjungi beberapa daerah yang belum pernah saya kunjungi, tadi saya ke Manokwari sekarang ke Sorong. Saya belum pernah ke daerah seperti ini dan saya terima kasih sudah diantar ke sini dan menarik untuk mengingatkan diri saya. Kehidupan masyarakat yang berbeda Agama sangat luar biasa sekali di sini," pungkasnya.

Ganjar Usul Koruptor Diseret ke Nusakambangan


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya tengah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md buntut melontarkan pantun diduga ajakan memilih. Bagja menyebut dugaan pelanggaran tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

"Masih dalam proses, masih penyelidikan bukan penyidikan," kata Bagja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Bagja belum dapat memastikan apakah pelaporan terhadap dua cawapres itu berujung pada pemanggilan. Menurutnya, laporan itu masih dalam proses pengusutan di internal Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kita tunggulah hasil dari kami. Yang jelas kami sebenarnya sudah menjadikan itu sebagai temuan, lagi proses menuju temuan ya. Apalagi sudah ada laporan ya kita tetap akan proses. Pasti akan kita proses, karena sudah jadi temuan dulu, hampir jadi temuan itu. Jadi informasi itu sudah kami bahas," katanya.

Untuk diketahui, Mahfud dan Cak Imin diadukan ke Bawaslu RI lantaran dianggap 'curi start' kampanye sebelum memasuki masa kampanye per 28 November mendatang. Aduan itu bermula dari pantun yang dilontarkan mereka pada saat hari pengundian dan penetapan nomor urut di KPU RI beberapa waktu lalu.

Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Begini pantun Cak Imin.

Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu

Kalau ingin mau, pilih nomor satu

Sementara itu, Mahfud juga sempat berpantun usai Ganjar berpidato. Begini pantun yang disampaikannya.

Hukum yang tegak harapan kita

Sejahtera merata idaman bersama

Ganjar-Mahfud pilihan kita

Gotong-royong pilih nomor 3

Simak juga Video: LSI Denny JA: Pemilih yang Pergi dari Ganjar Banyak yang Datang ke Anies

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Gibran, Bolone Mase mengaku mendapat intimidasi dari orang tidak dikenal beberapa Minggu terakhir ini. Koordinator relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan mengatakan ada dua koordinator lapangan mendapat intimidasi.

Kuat menyebut, ada dua koordinator lapangan yang rumahnya diputari dan difoto orang tidak dikenal. Selain itu ada juga yang rumahnya digedor-gedor orang tidak dikenal.

"Iya, ada dua laporan dari dua korlap kami yang diintimidasi. Bentuk intimidasinya satu korlap difoto diputari dan sebagainya. beberapa saat yang lalu. Korlap satunya rumahnya digedor, didhodhok-dodhok (digedor-gedor)," katanya dihubungi detikJateng, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, ada juga anggota relawan perempuan yang mendapatkan intimidasi secara verbal atau kata-kata. Ia mengatakan, intimidasi tersebut terjadi di Kota Solo.

"Ada satu lagi, anggota relawan kami, perempuan. Intimidasi verbal, dengan kata-kata kotor. Kata-katanya jorok tidak usah saya sebut. Ada ucapan berbeda pilihan. Iya di Solo," ucapnya.

Lebih lanjut, Kuat mengatakan intimidasi tersebut diterima sejak dua hingga tiga minggu yang lalu. Pihaknya juga telah meminta beberapa anggota untuk mencari tahu siapa yang melakukan hal tersebut.

"Beberapa waktu lalu sudah saya mintakan teman-teman untuk melakukan investigasi dan sekaligus motifnya," tuturnya.

Pihaknya juga memerintahkan untuk memasang CCTV di beberapa rumah. Pemasangan ini guna untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Sehingga kami meminta ke teman-teman berkoordinasi satu sama lain. Untuk jaga diri paling tidak antisipasinya pasang CCTV. Ini saya sudah menginstruksikan beberapa teman. Ini belum dipasang CCTV kan harus ada WiFi-nya. Beberapa rumah tidak ada WiFi-nya," jelasnya.

Meski mendapat intimidasi, Kuat meminta para relawan untuk tetap berpolitik dengan santun. Dan tidak membalas perbuatan tersebut.

"Tetapi saya tetap menginstruksikan ke kawan-kawan untuk tetap berpolitik secara santun dan riang gembira. Tapi teman-teman tetap bekerja di basis untuk mensosialisasikan Prabowo dan Gibran," pungkasnya.

Relawan 'Beta Gibran' Deklarasi Dukung Gibran Maju Cawapres 2024


Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan hari ini di Istana Negara. Puan yang juga Ketua DPP PDIP menyebut bisa saja pertemuan lanjutan dengan Jokowi akan membahas posisi di PDIP.

"Bisa saja. Itu dibicarakan (posisi Presiden Jokowi di PDIP). Saya nggak tahu kalau bicara dengan Presiden secara informal, kami bicara segala hal yang terkait dengan isu aktual dan isu-isu yang kemudian mungkin hanya bisa dibicarakan secara informal," kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan mengatakan pertemuan antara dirinya dengan Jokowi adalah hal yang biasa. Ia menyebut dalam pertemuan itu bisa bicara terkait isu nasional hingga informal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebagai Ketua DPR biasanya secara berkala saya akan berkala bertemu Presiden untuk bicara hal-hal yang terkait dengan isu aktual. Tentu saja itu pembicaraannya bisa antara Ketua DPR dengan Presiden, namun bisa juga sebagai bukan posisi Presiden dan Ketua DPR. Namun, keluarga atau orang yang sudah sama-sama mengenal," kata dia.

Ia menyebut pertemuan lanjutan bisa saja terjadi. Jika waktunya pas, lanjutnya, kedua tokoh ini bisa kembali berdiskusi terkait banyak hal di pemerintahan.

"Jadi, pertemuan yang akan datang atau selanjutnya tentu saja akan kami jadwalkan. Ini hanya masalah waktu saja. Presiden mungkin sibuk, saya juga ada agenda lain. Namun tadi, jika waktunya cocok atau pas saya akan bertemu lagi dengan Presiden," ungkapnya.

Puan lantas menjelaskan posisi Presiden Jokowi di PDIP. Ia mengatakan Jokowi merupakan pemimpin negara yang sedari awal diusung oleh partainya.

"Ya Pak Jokowi merupakan Presiden dari PDIP yang kemarin kami usung dan kami dukung. Jadi posisi sampai hari ini masih seperti itu," imbuhnya.

Adapun hari ini, Puan Maharani bersama 4 ketua parlemen anggota MIKTA yakni Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia bertemu dengan Jokowi di Istana Negara. Puan mengungkap pertemuan itu membahas beberapa hal, termasuk perdamaian di Gaza.

"Terkait dengan apa yang terjadi di Palestina kami semua sepakat bahwa kependudukan Israel di Palestina harus segera dihentikan. Bagaimana kemudian jalur-jalur kemanusiaan harus segera dilaksanakan. Dalam pembicaraan yang sudah dilakukan, tadi saya sudah melakukan pembicaraan bilateral dengan negara-negara yang hadir," kata Puan kepada wartawan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/11).

Simak juga Video: LSI Denny JA: Jokowi Makin Diserang, Pendukungnya Banyak Pergi dari Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Berikut pose foto yang dilarang dilakukan ASN selama masa Pemilu:

Pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN menghadapi Pemilu 2024, termasuk larangan berpose untuk menunjukkan dukungan. Pemkab Klaten meminta ASN tidak berpose jika itu dianggap pelanggaran.

"Gaya-gaya foto, apa? Yang foto keren (Klaten keren tiga jari seperti pistol), diartikan ngene (horizontal) diartikan ngene (vertikal) monggo yang mengartikannya saja. Kalau dianggap pelanggaran ya tidak usah, yang penting tegak lurus saja," kata Bupati Klaten, Sri Mulyani saat dimintai tanggapan soal kebijakan SKB itu, Senin (20/11/2023), di Masjid Raya Klaten.

Menurut Sri Mulyani, ASN dalam pemilu prinsipnya wajib netral. Meski begitu ASN juga diwajibkan memilih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"ASN kan wajib hukumnya netral, tapi milih, kecuali TNI Polri. ASN itu netral tapi milih, itu saja imbauannya," kata Sri Mulyani yang juga ketua DPC PDIP Klaten itu.

Sebelumnya diberitakan detikNews, aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang berfoto dengan beberapa pose selama menjelang masa Pemilu 2024. Larangan pose foto bagi ASN ini dalam rangka menjaga serta memastikan netralitas dan profesionalitas sebagai pegawai ASN.

Aturan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Pemilu. Sementara aturan netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

Adapun hal-hal yang dilarang PNS selama masa Pemilu sudah tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Aturan itu diteken Menpan-RB, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Ketua Komisi ASN, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Setiap instansi diharapkan melakukan sosialisasi terhadap ASN di lingkungan masing-masing. Jadi tidak ada lagi ASN yang menganggap dirinya tidak paham dan tidak tahu," kata Plt Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama BKN Nur Hasan kepada detikcom, Jumat (17/11/2023).

Selama masa Pemilu, para ASN harus berhati-hati saat berfoto jangan sampai terlihat memberikan dukungan politik melalui gerakan atau ekspresi tubuh. Pasalnya foto dengan pose yang mencerminkan simbol atau atribut partai dianggap sebagai pelanggaran disiplin ASN.

Berikut pose foto yang dilarang dilakukan ASN selama masa Pemilu:

Pose dengan mengangkat telunjuk (menunjukkan jumlah angka satu). Pose dengan jari membentuk simbol "peace" (menunjukkan jumlah angka dua). Pose dengan jari membentuk simbol metal (seperti menunjukkan jumlah angka tiga). Pose dengan menunjukkan jempol saja. Pose membentuk simbol hati ala Korea Selatan. Pose dengan jari membentuk simbol pistol. Pose dengan jari membentuk simbol "ok" dengan tiga jari diangkat. Pose dengan jari menunjukkan jumlah angka lima. Pose dengan jari membentuk simbol telepon.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyebut jangan mudah untuk menilai seseorang ingusan hingga pengkhianat. Merespons itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan politik harus mengedepankan sopan santun dan etika.

"Ya itu Pak Luhut punya pendapat. Saya tidak akan mengomentari pendapatnya Pak Luhut, tapi yang pasti saya selalu mengedepankan politik itu harus santun dan beretika," kata Puan kepada wartawan di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Puan mengatakan Pemilu harus dilakukan secara jujur dan adil. Ia menyebut politik menciptakan suasana damai bagi publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu ini harus dilakukan jujur, adil, damai, dan bergembira. Harus happy," katanya.

Luhut sebelumnya meminta supaya tahun politik ini tidak gampang menghakimi seseorang. Apalagi, kata dia, menghakimi seseorang dengan mengatakan ingusan dan pengkhianat.

Hal itu disampaikan Luhut melalui unggahan video di Instagram resminya, Sabtu (18/11), saat memberikan komentar terkait kondisi yang terjadi saat tahun politik ini. Luhut mengingatkan agar tak saling bermusuhan ketika memiliki pandangan politik.

Luhut kemudian menyarankan agar merenung tentang apa yang telah diberikan ke Indonesia. Barulah dia mengingatkan agar tak mudah men-judge atau menghakimi seseorang.

"Kau tanyalah hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kalau lakukan untuk republik ini? Jangan kita gampang judge orang lain gitu, bilang ingusan-lah, bilang pengkhianat-lah. Siapa sih yang mau jadi pengkhianat?" kata Luhut.

Tonton juga Video: Kata TPN Ganjar-Mahfud soal Luhut sebut Jangan Gampang Judge Pengkhianat

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tak ada ajakan dalam acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, diketahui menghadiri acara silaturahmi organisasi-organisasi perangkat desa tersebut.

"Kami yang jelas pada saat itu, ini pertanyaan teman-teman banyak loh. Nggak ada Bawaslu. Kata siapa nggak ada? Ini videonya ada. Videonya ada, kami ada di situ. Pertama, di sana ada ajakan nggak? Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih," kata Bagja di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Namun, Bagja menyebut pihaknya masih terus mendalami peristiwa yang ada dalam acara tersebut. "Baru ya, tetapi kita lihat nanti pas video yang ada, kita lihat nanti dan kita teliti laporan dari pengawas yang ada di lapangan saat itu," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagja melanjutkan tetap ada potensi pelanggaran aparat desa dan kepala desa apabila nantinya terlibat mendukung paslon saat masa kampanye. Dia menyebut pelanggaran itu bisa masuk dalam tindak pidana pemilu lantaran telah diatur dalam larangan kampanye.

"Ada potensi, pertama tidak boleh menggunakan aparat desa dan kepala desa sebagai tim kampanye. Tidak boleh melibatkan, tim kampanye tidak boleh melibatkan kampanye untuk aparat desa dan kepala desa," kata Bagja.

"Itu jelas dalam UU. Ingat, larangan kampanye Pasal 280. Kampanye ya. Sekarang sudah kampanye atau tidak? Belum kan. Jadi harus hati-hati. Ketika kemudian masuk kepada masa kampanye, maka tindaknya adalah dugaan, misalnya dugaan tindak pidana pemilu. Karena masuk dalam larangan kampanye," lanjutnya.

Beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

Simak juga Video: Cerita Prabowo Kerap Dihukum saat Taruna: Sekarang Saya Jadi Menhan

[Gambas:Video 20detik]


BPJS Kesehatan, Kemendagri, KPU hingga Bawaslu menandatangani surat edaran bersama (SEB). SEB ini ditujukan untuk petugas Pemilu 2024 agar mendapat layanan dan perlindungan kesehatan guna mencegah jatuhnya korban meninggal ataupun sakit seperti Pemilu 2019.

Adapun SEB ini ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua KPU Hasyim Asyari, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dan disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/11/2023).

Moeldoko mengatakan pihaknya yang menginisiasi kerja sama tersebut. Dia menjelaskan tujuan diadakannya layanan ini untuk mencegah korban meninggal atau sakit berjatuhan dari para pertugas pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa ini kita lakukan? Ada sebab feedback yang baik, pada penyelenggaraan Pemilu yang lalu di mana banyak korban yang macam-macam, orang menyikapinya. Satu ada yang memang karena kecapekan. Kedua ada yang berpendapat bahwa ini sebuah upaya dari pemerintah lah meracuni dan seterusnya," kata Moeldoko.

"Negara hadir, negara atau pemerintah turun tangan agar kejadian masa lalu tidak lagi terulang. Negara melindungi, bukan hanya hadir tapi melindungi bagi seluruh warganya karena itu tugas pemerintah. Atas dasar itu maka secara bersama-sama kita sepakat BPJS punya skema untuk itu. Bawaslu, KPU berterima kasih karena semua petugas yg berjalan di lapangan telah terlindungi," lanjutnya.

Sementara Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan layanan ini merupakan salah satu upaya sebagai bentuk perlindungan HAM. Dia berharap pelaksanaan pemilu 2024 akan berjalan dengan baik nantinya.

"Inilah yang merupakan suatu keberhasilan dan juga suatu dorongan yg merupakan bentuk perlindungan HAM, bukan hanya untuk mengakui adanya hak kesehatan, tapi juga melindungi dan memenuhi hak kesehatan tersebut dengan bantuan dan juga seluruh support dengan bantuan BPJS," ujar Bagja.

"Maka penyelenggara pemilu ad hock kali ini dilindungi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya menjalankan baik pelaksanaan pemilu maupun pengawasan pemilu, sehingga hoax berita bohong berita tentang diracuni dan hal yang lain-lain tidak perlu dalam penyelenggaraan oemilu itu akan hilang dengan sendirinya," lanjutnya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menambahkan, skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Layanan ini dilakukan untuk mengetahui potensi risiko penyakit kronis sedini mungkin sehingga dapat ditindaklanjuti segera oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar tidak menjadi sakit.

"Tentu kami berharap apabila petugas pemilu sudah melakukan skrining riwayat kesehatan, kita dapat melakukan pemantauan terhadap risiko kesehatannya apakah masuk dalam kategori berisiko atau tidak berisiko penyakit.Selain itu, juga dapat ditemukan informasi tentang status kepesertaan JKN apakah aktif, tidak aktif atau belum terdaftar," kata Ghufron.

Ghufron menjelaskan, jika hasil skrining petugas masuk dalam kategori tidak berisiko penyakit, maka bisa dipastikan petugas bisa melanjutkan aktivitas dan tanggung jawabnya di pemilihan umum. Namun bagi petugas yang memiliki hasil berisiko dan status kepesertaan JKN-nya aktif, maka dapat melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut di FKTP yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Ghufron juga memastikan, hasil pengisian skrining riwayat kesehatan tidak berpengaruh terhadap status petugas sebagai petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada tahun 2024.

"Hasil Skrining Riwayat Kesehatan dapat dipantau bersama dan akan memberikan feedback kepada petugas maupun panitia penyelenggara pemilu. Dengan demikian panitia akan lebih dapat mengantisipasi risiko kondisi kesehatan para petugas serta dapat memastikan telah terlindungi oleh Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan," tambah Ghufron.


Calon presiden Prabowo Subianto menyambut baik dukungan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat. SBY adalah Presiden ke-6 RI. Prabowo juga merasa didukung Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

"Saya merasa sangat dihormati dan dengan kesediaan Pak SBY untuk turun gunung, saya kira ini suatu dorongan besar bagi kita semua," kata Prabowo di mimbar konsolidasi pemenangan Capres Prabowo Subianto bersama Partai Demokrat, disiarkan lewat kanal YouTube Partai Demokrat, Senin (20/11/2023).

Dia menghargai 'endorsement' SBY kepada dirinya. Dengan dukungan Demokrat, Prabowo merasa semakin kuat. Jokowi juga mendukungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Presiden ke-6 mendukung dan berada di sebelah saya, dengan Presiden ke-7 juga mendukung berada di sebelah saya," kata Prabowo.

SBY punya pengalaman memimpin Indonesia selama dua periode. Jokowi juga demikian, periode keduanya akan berakhir tahun depan. Pengalaman SBY dan Jokowi menjadi modal bagi Prabowo.

"Berarti ada pengalaman 20 tahun. Saya kira ini sesuatu yang luar biasa dan insyaallah kita akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo menyatakan SBY berprestasi selama menjadi Presiden. Prabowo mengenal SBY sejak muda saat pendidikan militer.

Lihat juga Video: Cerita Prabowo Kerap Dihukum saat Taruna: Sekarang Saya Jadi Menhan

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri konsolidasi pemenangan Partai Demokrat (PD) di Madiun, Jawa Timur. Prabowo optimis Ketum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan tampil menjadi pemimpin.

"Terima kasih Pak AHY bersedia untuk mendampingi saya di beberapa tempat. Kita melihat sekarang justru koalisi kita yang memberi tempat sangat luas untuk pemimpin-pemimpin muda," kata Prabowo di hadapan kader Partai Demokrat seperti disiarkan YouTube Demokrat, Senin (20/11/2023).

Prabowo bicara soal generasi muda itu juga di hadapan Ketua Majelis Tinggi PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo mengatakan generasinya merupakan perantara untuk generasi muda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inilah yang saya katakan, generasi kami ini harus menjadi jembatan bagi generasi muda untuk lewat, untuk ambil alih estafet, mengambil alih kepemimpinan," ujar Prabowo.

"Kemudian ada angkatan bisa dikatakan angkatan perantara, sekarang kita ini yang saya sebut angkatan jembatan, the bridge untuk yang muda-muda harus tampil.

Prabowo menyebut generasinya ingin meninggalkan panggung dan diteruskan generasi yang cakap dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945.

"Karena kami tidak rela tinggalkan panggung kalau kita tidak yakin pengganti-ganti generasi kami adalah orang-orang yang bersih, orang yang idealis, orang-orang yang cakap, cerdas, semangat, dan selalu menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945," sebutnya.

Prabowo lantas optimis bahwa putra SBY, AHY, akan tampil sebagai pemimpin selanjutnya. Optimisme Prabowo, menurutnya sudah berulang kali diucapkan.

"Tadi sudah saya sebut, berkali-kali saya sebut. Bahwa saya sangat optimis, bahwa Ketua Umum Partai Demokrat Mas Agus Harimurti Yudhoyono akan tampil sebagai pemimpin yang hebat untuk bangsa Indonesia," imbuhnya.


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengenang sosok almarhum Jendral (Purn) Sarwo Edhie Wibowo yang merupakan mertua dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Prabowo mengaku Sarwo Edhie merupakan idolanya saat di militer.

"Kita sama-sama muridnya Pak Sarwo Edhie Wibowo. Seorang pemimpin yang dulu menjadi idola kita semua. Jadi saya itu, Pak SBY, saya masuk baret merah karena saya lihat Pak Sarwo Edhie. Idola saya Pak Sarwo Edhie Wibowo dulu," kata Prabowo di hadapan SBY, di Madiun, Jawa Timur, dikutip dari akun YouTube Partai Demokrat, Senin (20/11/2023).

Untuk diketahui, Sarwo Edhie Wibowo merupakan Panglima RPKAD (Resimen Komando Angkatan darat) periode 1964-1967 yang sekarang bernama Kopassus (Komando Pasukan Khusus). Adapun Prabowo pernah menjadi Danjen Kopassus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembali ke pengakuan Prabowo, dia mengatakan saat itu ingin seperti Sarwo Edhie.

"Bowonya sama. Ada Bowo Bowo-nya. Aduh aku pengen seperti Sarwo Edhie. Bener itu, saya tidak ngarang," jelasnya.

Dia juga mengatakan bahwa mertua SBY juga bersahabat dengan orang tuanya. Apalagi, katanya, ketika Indonesia dalam masa kritis.

"Saya kenal Pak Sarwo, beliau juga sahabat orang tua saya sewaktu menghadapi masalah-masalah saat saat kritis," katanya.

Prabowo juga mengatakan bahwa saat itu nilai-nilai angkatan '45 telah tertanam pada dirinya. Salah satunya nilai soal rela berkorban.

"Nilai-nilai angkatan 45 itu tertanam di kita sangat mendalam. Pengabdian, rela berkorban," katanya.


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja angkat bicara soal dugaan keterlibatan aparat Polri soal pemasangan baliho di daerah, salah satunya di Jember. Bagja mengatakan hal itu masih diinvestigasi oleh Bawaslu Jember.

"Misalnya pemasangan alat peraga nih, yang kami ketahui di media itu kan di Jember. Kami sudah sampaikan kepada teman-teman Bawaslu Jember untuk melakukan investigasi kepada hal tersebut," kata Bagja di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Bagja mengatakan pihaknya belum menemukan bukti soal dugaan tersebut. Dia merujuk pada laporan hasil pengawasan (LHP) yang dilakukan Bawaslu Jember.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah bener kemudian disampaikan laporan tertulisnya belum, LHP-nya laporan pengawasannya belum. Tapi menurut teman-teman ini belum tidak sampai sekarang belum terbukti adanya keterlibatan aparat kepolisian dalam pemasangan alat peraga partai yang disebutkan itu," kata dia.

Untuk diketahui, sempat muncul dugaan pemasangan baliho melibatkan aparat ini ialah baliho Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran menyebut baliho itu dipasang relawan pendukungnya.

"Nggak, sing masang (yang memasang) Bolone Mase (relawan) ya," kata Gibran saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Senin (13/11).

Gibran juga menyarankan agar hal itu dimintakan konfirmasi ke koordinator relawan Bolone Mase, Kuat Hermawan.

"Ya takono (tanya) Mas Kuat. Mas Kuat ora tau turu masangi baliho (nggak pernah tidur karena memasang baliho)," ujar putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.


Indonesia Political Opinion (IPO) merilis survei terbarunya pada Senin (20/11). Survei tersebut menunjukkan elektabilitas Partai Amanat Nasional (PAN) yang naik 6,4%, sehingga membuatnya berada di posisi keenam.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menyebut salah satu faktor meroketnya elektabilitas PAN, lantaran bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk mendukung pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

"Keputusan PAN bergabung dengan KIM sudah tepat, karena tingkat elektabilitas Prabowo saat ini juga tertinggi dibandingkan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sedangkan berdasarkan kelompok usia pemilih pemula atau milenial dan Generasi Z (GenZ) pada pemilu 2024 mendatang PAN berada di posisi ketiga. PAN unggul dibandingkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Elektabilitas PAN di kalangan pemilih pemula jni linier dengan hasil yang diperoleh oleh Partai Gerindra yang meraih posisi pertama dengan poin 21,7 persen. Juga dari elektabilitas Prabowo di kalangan pemilih muda yang menempati posisi pertama dengan poin 31,4 persen, Ganjar Pranowo 29,5 persen dan 21,7 persen memilih Anies Baswedan, sementara 11,6 persen belum menentukan pilihan," kata Dedi dalam keterangannya.

Diketahui, berdasarkan hasil survei IPO periode 10 - 17 November 2023. Elektabilitas PAN menduduki peringkat ketiga dengan 11,6 persen, sementara PKS berada di posisi ketujuh dengan poin 4,8 persen.


Keluarga Mustasyar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus menyebut bahwa ulama tersebut membuka pintu bagi siapa pun yang bertamu. Hanya saja keluarga berharap nama Gus Mus tidak dibawa-bawa untuk kepentingan politik.

Salah satu menantu Gus Mus, Wahyu Salvana menyebut selama ini Gus Mus tidak pernah terlibat dalam politik praktis.

Wahyu menuturkan, pihaknya tetap mempersilakan semuanya, siapa saja yang ingin bertamu ke kediaman Gus Mus. Keluarga akan menerimanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau bertamu ya kita tetap mempersilakan, siapa saja itu. Pokoknya semua kalangan. Namanya bertamu tetap kita terima dan kita muliakan," terang Wahyu saat dihubungi detikJateng, Senin (20/11/2023).

"Karena sebelum-sebelumnya juga siapa saja tamu yang datang tetap kita terima. Tetapi pada momentum Pemilu ini, mohon agar Abah itu tidak dibawa-bawa untuk kepentingan politik praktis," tegas Wahyu.

Wahyu mengungkapkan, sang mertua merupakan sosok yang demokratis. Hal ini, kata Wahyu, terlihat pada saat gelaran pemilihan umum, Gus Mus tidak pernah mengintervensi mulai dari anggota keluarga maupun santri-santrinya untuk memilih salah satu calon tertentu.

"Sejak gelaran pemilihan umum pertama, bahkan Abah tidak pernah ada membahas harus pilih (calon) ini. Kami diberi kemerdekaan untuk menentukan pilihannya sendiri. Memang Abah itu orangnya sangat demokratis," jelas Wahyu.

Selain itu, Wahyu juga mengungkapkan, sebagai warga negara yang memiliki hak pilih, Gus Mus rutin mengikuti tahapan pemilihan umum untuk menyalurkan suara pilihannya atau mencoblos.

"Dan Abah tidak pernah golput. Mulai ketika coblosan langsung, Abah juga sudah nyoblos itu di TPS, bareng saya. Yang terakhir 2019, Abah juga ikut nyoblos di TPS," ungkap Wahyu.

Setelah Ganjar, Giliran Mahfud Sowan Gus Mus


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo akan membawa gugatan syarat capres/cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana, ke Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) esok hari. Sesuai dengan putusan Majelis Kehormatan MK (MKMK), gugatan itu hanya diadili oleh 8 hakim MK, minus Anwar Usman.

Hal itu disampaikan Suhartoyo saat menyidangkan Brahma dengan agenda perbaikan II. Suhartoyo meminta kuasa hukum Brahma, Viktor Santoso Tandiasa, menegaskan lagi petitumnya.

"Ini kami nanti mau saya bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim besok supaya dalam waktu yang tidak terlalu lama.... Coba biar ditulis temen panitera pengganti," kata Suhartoyo dalam sidang terbuka yang disiarkan YouTube MK, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Suhartoyo lalu mengambil pulpennya dan mencoret-coret berkas yang ada di mejanya.

"Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman... bagaimana?" tanya Suhartoyo kepada Viktor Santoso Tandiasa.

Viktor langsung buru-buru menjawab.

"Atau pernah atau sedang berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi," jawab Viktor.

"Itu saja?" tanya Suhartoyo menegaskan.

"Ya," jawab Viktor.

"Coba diulangi Viktor," perintah Ketua MK.

"Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur," jawab Viktor lagi.

Tampak di meja hakim, Ketua MK Suhartoyo menulis tangan di atas berkas gugatan.

"Makanya, kalau diberi waktu perbaikan jangan buru-buru. Tapi nggak papa. Kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, termasuk petitumnya minta direnvoi," ujar Suhartoyo.

Dalam permohonannya, Brahma kembali menguji lagi konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Adapun MK sudah memberikan makna Pasal 169 huruf q itu menjadi:

Berusia paling rendah berusia 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Brahma mengajukan gugatan ulang dengan harapan yang bisa maju capres/cawapres berusia kurang dari 40 tahun adalah untuk gubernur saja dan tidak termasuk bupati/wali kota.

Untuk diketahui, beberapa waktu lalu, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, putusannya akan berlaku untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

"Jadi kalau nanti ada perubahan lagi UU sebagaimana diajukan oleh mahasiswa itu, berlakunya nanti di 2029," kata Jimly di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Jimly berharap Pemilu 2024 berjalan tertib. Jimly menyebutkan semua anak bangsa berperan untuk menyukseskan pemilu.

"Nah jadi saya berharap kita sebagai anak bangsa, mari kita memusatkan perhatian untuk suksesnya Pemilu. Partai pesertanya sudah jelas, capres-cawapres nya sudah jelas. Yang tidak kita suka tolong jangan dipilih. Jadi harapannya kita fokus saja untuk pemenangan masing-masing," ujar Jimly.

Simak juga Video: AHY Sebut Elektabilitas Prabowo-Gibran 42-45%: Kita Bisa Menang 1 Putaran

[Gambas:Video 20detik]


Capres Prabowo Subianto meminta Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk tidak sombong atas beberapa hasil survei elektabilitas belakangan ini. Prabowo juga meminta koalisinya untuk berkampanye dengan santun.

"Marilah kita terus bekerja keras, marilah kita jangan euforia, marilah kita jangan sombong, semakin mendekati puncak kita semakin bekerja keras," kata Prabowo di Madiun, Jawa Timur, dikutip dari akun YouTube Partai Demokrat, Senin (20/11/2023).

"Dan saya ingatkan seluruh Koalisi Indonesia Maju marilah kita berkampanye dengan santun, berkampanye dengan baik, jangan mengejek, jangan menghina, jangan hoax dan sebagainya, dan kalaupun kita diserang, senyumin aja," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Prabowo menyebut rakyat Indonesia tentu tak suka pemimpin yang sombong. Rakyat Indonesia katanya juga tak suka suasana yang saling menghujat.

"Saya kira itu yang terbaik. Karena bener-bener sifat dan pribadi dan adat rakyat kita tidak suka pemimpin-pemimpin yang congkak. Tidak suka suasana yang saling curiga, saling menghujat atau saling mencari-cari kelemahan," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Pertahanan itu juga meminta semua pihak untuk rukun. Dia berharap kemenangan di 2024 nanti bisa mewujudkan kemakmuran.

"Kita harus bersatu, kita harus rukun, dan semua indikator telah menunjukkan bahwa kita berada dalam posisi yang baik untuk kita raih kemakmuran, tidak hanya kesejahteraan, saya ingin kemakmuran," katanya.

Diketahui, acara ini dihadiri Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).


Wakil Komandan Teritorial Tim Kampanye Nasional (TKN) Irvan Herman Abdullah memberikan apresiasi langkah TNI dalam membentuk posko pengaduan netralitas TNI di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Irvan menjelaskan langkah tersebut adalah langkah konkret dari netralitas TNI.

"Panglima Yudo sudah bekerja keras dan tegas menyatakan TNI netral. Begitupun Jenderal Agus Subiyanto yang akan segera dilantik menjadi panglima baru, itu bukti konkret netralitas TNI tetap dijaga dan tidak perlu diperdebatkan lagi," ungkap Irvan dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Wakil Sekretaris Jenderal PAN ini menilai TNI tidak akan merusak atau mencoreng kredibilitasnya di Pemilu 2024, mengingat TNI merupakan institusi dengan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimanapun kita tahu TNI adalah institusi yang sangat dipercaya publik. Sejak dulu TNI bersama rakyat soal netralitas dengan tingkat kepercayaan publik yang cukup tinggi," lanjut Caleg DPR RI Dapil Riau 1 itu.

Lanjutnya, Irvan mengungkapkan bahwa TKN Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka sama sekali tidak khawatir, bahkan pihaknya berharap TNI bisa secepatnya bekerja dan solid untuk mengawal Pemilu 2024.


Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kepulauan Seribu, Jakarta, menertibkan sejumlah alat peraga kampanye (APK) yang dipasang sebelum masa kampanye. APK tersebut berupa spanduk dan stiker.

"Totalnya ada 26 atribut yang kami tertibkan di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan. APK ini terdiri dari spanduk, banner hingga stiker," kata Kepala Satpol PP Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Edi Syahrudi, dilansir dari berita resmi Pemprov DKI, Senin (20/11/2023).

Dia mengatakan penertiban atribut APK ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang imbauan Bawaslu DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, waktu diperbolehkan untuk kampanye baru dimulai Selasa (28/11) sampai 10 Februari 2024. Satpol PP menertibkan APK tersebut di Pulau Kelapa dan Pulau Harapan, Kepulauan Seribu Utara, Kepulauan Seribu.

Dia mengatakan penertiban itu menindaklanjuti imbauan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta. Penertiban itu dilakukan 12 personel gabungan bersama Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) kelurahan.

Dia mengatakan penertiban APK ini dilakukan dengan cara persuasif dan humanis dan melibatkan pemilik rumah serta pengurus partai. APK yang ditertibkan dikembalikan untuk disimpan di rumah pemilik.

"Pemilik rumah juga kita minta untuk memasang APK sesuai waktu yang telah ditentukan," ucap dia.

Sementara itu, Camat Kepulauan Seribu Utara, Angga Saputra menambahkan, penertiban atribut APK ini sesuai kesepakatan yang telah dibuat pihak Panwaslu, KPU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat lebih tertib dan patuh sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

"Dengan kita patuh, maka diharapkan pesta demokratis dapat berjalan lancar, aman dan damai," kata Angga.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyambut dukungan dan endorsement Partai Demokrat terhadap dirinya. Dia juga sempat menyampaikan harapan dan pembicaraan agar Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi koalisi permanen.

Prabowo menyampaikan itu saat bicara di depan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia awalnya bicara terkait dukungan Demokrat kepada dirinya.

"Saya sangat menghargai dan menghormati dan merasa besar oleh dukungan saudara-saudara sekalian, oleh endorsement pencalonan Partai Demokrat, saya sungguh merasa kuat." kata Prabowo di depan SBY, di Madiun, Jawa Timur, seperti dikutip dari YouTube Demokrat, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo juga mengakui Partai Demokrat salah satu yang paling semangat mendukung dirinya. Dia pun berkelakar dan meminta Partai Gerindra waspada soal ini.

"Memang dari semua laporan yang saya terima dari mana-mana, memang Partai Demokrat salah satu yang paling semangat sekarang, paling giat, dan paling terbukti gerakannya di mana-mana. Nanti presidennya menang, legislatifnya disalip lagi kalian. He-he-he-he," ucap Prabowo.

Kemudian, Prabowo bicara terkait koalisinya di 2024. Dia menyampaikan sudah ada pembicaraan agar KIM menjadi koalisi yang permanen.

"Kita sekarang kita sudah membicarakan bahwa sebaiknya koalisi ini menjadi koalisi permanen, koalisi untuk jangka panjang," ujar dia.

Prabowo beralasan koalisi permanen ini demi kemajuan Indonesia. Dia berharap koalisi permanen ini juga membawa visi, idealisme, dan cita-cita yang sama untuk Indonesia.

"Koalisi untuk jangka panjang karena Indonesia butuh suatu koalisi yang kuat, yang mempunya visi yang sama, idealisme yang sama, cita-cita yang sama, negara berdasarkan Pancasila, UUD 1945, negara yang bisa membawa kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia, membawa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, saya kira itu cita-cita kita," tuturnya.

Lihat juga Video: Cerita Prabowo Kerap Dihukum saat Taruna: Sekarang Saya Jadi Menhan

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendoakan agar Prabowo Subianto bisa sukses di Pilpres 2024.

"Inilah dukungan saya my endorsement kepada beliau," kata SBY saat sambutan dalam acara Konsolidasi Pemenangan Capres Prabowo Subianto yang digelar DPP Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun, Senin (20/11/2023).

SBY menyebut sosok Prabowo adalah figur yang paling berkompeten menjadi Presiden Indonesia meneruskan Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tak lupa, Presiden RI ke-6 ini juga menitipkan dua harapan kepada Prabowo jika nanti terpilih sebagai Presiden RI ke-8.

"Terakhir saya ingin menyampaikan harapan saya ke Pak Prabowo, harapan Partai Demokrat kepada bapak yang insyaallah akan menjadi pemimpin kita semua," katanya.

"Pertama, selamat berjuang dalam kompetisi Pilpres 2024 ini, berjuanglah sahabatku secara cerdas, tepat, dan ksatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa. Saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi dan dukungan rakyat yang kuat yang Prabowo miliki akan menghantarkan bapak menjadi pemimpin bangsa ke depan," tambahnya.

SBY juga menitipkan harapan kedua ke Prabowo yakni jika terpilih menjadi Presiden RI agar mengutamakan segala kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi.

"Jika pada saatnya nanti dengan izin dan rida Allah SWT tuhan yang maha kuasa, Prabowo memimpin negara ini 5-10 tahun ke depan. Di atas segalanya, utamakanlah kepentingan rakyat, majukan dan sejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia mereka yang sama-sama kita cintai. Majukan Indonesia, Indonesia utuh semua," tambahnya.

"Selamat berjuang Prabowo, insyaallah Prabowo akan sukses dan berhasil. Prabowo tidak sendirian, Partai Demokrat akan terus bersama Prabowo terima kasih," tandasnya.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Daftar Isi Prabowo Konfirmasi Hadir

Cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyatakan tidak bisa menghadiri acara dialog publik yang digelar PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada Jumat, 24 November. Gibran mengaku pada hari itu dirinya ada agenda lain.

"Itu saya ada agenda yang lain," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023).

Namun Gibran tidak menjelaskan agenda lain apa yang menyebabkan dirinya tidak bisa hadir dalam dialog publik tersebut. Gibran mengatakan, yang akan menghadiri dialog publik tersebut yaitu capres Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo berangkat, setahu saya terkonfirmasi berangkat. Kebetulan saya di tempat lain, Pak Prabowo yang hadir, saya ada acara di tempat lain," pungkasnya.

Prabowo Konfirmasi Hadir

Dilansir detikNews, PP Muhammadiyah mengungkapkan capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sepakat menghadiri dialog publik pada tanggal 24 November di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kesepakatan itu dapati Muhammadiyah usai berkomunikasi dengan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid.

"Saya sudah komunikasi dengan Mas Nusron Wahid, sudah tercapai kesepakatan Pak Prabowo akan menghadiri acara Dialog Publik dengan PP Muhammadiyah pada hari Jumat, 24 November 2023 pukul 09.00-11.00 di Universitas Muhammadiyah Surabaya," kata Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, Sabtu (18/11/2023).

PP Muhammadiyah diketahui mengundang ketiga pasang capres-cawapres pada pemilu 2024 untuk hadir dalam dialog terbuka pada 21 November. Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, sebelumnya mengatakan capresnya itu tak dapat hadir dalam acara tersebut karena ada tugas sebagai Menhan ke Singapura.

Gibran di Depan Pendukung: Kalau Banyak Fitnah Diamkan Saja


Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbicara di depan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Dia menyampaikan dukungan penuhnya kepada Prabowo Subianto.

"Dengan memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, saya memberikan dukungan penuh kepada Bapak Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden dan insyaallah menjadi presiden Republik Indonesia ke-8," kata SBY di depan Prabowo, di Madiun, Jawa Timur, dikutip dari akun YouTube Partai Demokrat, Senin (20/11/2023).

SBY lantas membeberkan alasannya mendukung penuh Prabowo Subianto. Dia yakin Prabowo memiliki kemampuan untuk menjadi presiden ke depannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya dengan testimoni dan penilaian tentang Pak Prabowo yang telah saya sampaikan tadi, saya menilai dan meyakini Pak Prabowo memiliki kecakapan, memiliki kemampuan, dan memiliki kesiapan untuk menjadi presiden Republik Indonesia ke depan," ucapnya.

"Ini lah dukungan saya, my endorsement kepada beliau," lanjutnya.

SBY juga menyampaikan salah satu harapannya. Dia berharap Prabowo bisa berjuan secara cerdas, tepat, dan kesatria.

"Terakhir Pak Prabowo saya ingin sampaikan harapan-harapan saya, harapan Partai Demokrat kepada bapak yang insyaallah akan menjadi pemimpin kita semua. Pertama selamat berjuang dalam kompetisi Pilpres 2024 ini, berjuanglah sahabatku secara cerdas, tepat, dan kesatria. Saya senang Pak Prabowo telah memilih jalan terbaik, jalan demokrasi untuk menjadi pemimpin bangsa, saya juga meyakini dengan elektabilitas yang tinggi, dan dukungan rakyat yang kuat, yang Pak Prabowo miliki, akan menghantarkan bapak menjadi pemimpin bangsa ke depan," tutur dia.

Lihat juga Video: Survei LSI Denny JA: Semakin Diserang, Gibran Semakin Populer

[Gambas:Video 20detik]


Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kota Mojokerto dinyatakan sebagai lembaga yang telah memenuhi standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) tahun 2023 kategori madya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berharap penghargaan yang diraih dapat mendorong semangat seluruh stakeholder dan warga Kota Mojokerto dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Diketahui, penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Abd. Rachman Tuwo saat peringatan Hari Anak Sedunia. Acara tersebut digelar di Dunia Fantasi Ancol, Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Satu lagi apresiasi untuk Kota Mojokerto dari pemerintah pusat, semoga ini semakin meningkatkan semangat seluruh stakeholder, dan seluruh masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Dia menjelaskan Pemkot Mojokerto juga menerima penghargaan Nindya Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023, setelah sebelumnya hanya meraih kategori madya. Menurutnya ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dari segi infrastruktur, kata dia, Pemkot Mojokerto telah merevitalisasi taman-taman kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau sekaligus ruang bermain ramah anak. Beberapa di antaranya taman di Alun-alun Wiraraja, taman Panderman, Sekarputih, Kedungsari, Prapanca, Hutan Kota, Kemasan, Suromulang Raya, dan Semeru.

Di sisi lain, Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga menegaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak.

"Pemenuhan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, sinergi kolaborasi multi pihak akan menjadi penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dari pemerintah pusat sampai akar rumput pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk media harus hadir dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia," terangnya.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi anak-anak Indonesia untuk menciptakan Pemilu ramah anak dalam pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.


Pemerintah Kota Mojokerto meraih penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) RI. Dinas Perpustakaan dan Arsip (Dispusip) Kota Mojokerto dinobatkan sebagai lembaga yang telah memenuhi standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) tahun 2023 kategori madya.

Adapun penghargaan tersebut diterima langsung oleh Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip, Abd. Rachman Tuwo saat peringatan Hari Anak Sedunia. Acara ini digelar di Dunia Fantasi Ancol, Jakarta.

Menteri PPPA RI Bintang Puspayoga menegaskan pemenuhan hak dan perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemenuhan dan perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama. Dalam hal pemenuhan hak anak dan perlindungan anak tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, sinergi kolaborasi multi pihak akan menjadi penting dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak dari pemerintah pusat sampai akar rumput pemerintah, dunia usaha, lembaga masyarakat, termasuk media harus hadir dalam hal pemenuhan hak dan perlindungan anak Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari berharap penghargaan yang diraih dapat semakin memacu semangat seluruh stakeholder dan warga Kota Mojokerto dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

"Satu lagi apresiasi untuk Kota Mojokerto dari pemerintah pusat, semoga ini semakin meningkatkan semangat seluruh stakeholder, dan seluruh masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak," katanya.

Dia menjelaskan Pemkot Mojokerto juga menerima penghargaan Nindya Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2023, setelah sebelumnya hanya meraih kategori madya. Menurutnya ini menjadi bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak.

Dari segi infrastruktur, kata dia, Pemkot Mojokerto telah merevitalisasi taman-taman kota yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau sekaligus ruang bermain ramah anak. Beberapa di antaranya taman di Alun-alun Wiraraja, taman Panderman, Sekarputih, Kedungsari, Prapanca, Hutan Kota, Kemasan, Suromulang Raya, dan Semeru.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Surat Edaran Bersama antara Kementerian PPPA, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menjadi bentuk kehadiran negara untuk melindungi anak-anak Indonesia untuk menciptakan Pemilu ramah anak dalam pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang.


Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di hadapan Capres Prabowo Subianto membeberkan elektabilitas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini berada di angka 42-45 persen.

"Untuk elektabikitas Prabowo-Gibran di rentan angka 42-45 persen," kata AHY saat sambutannya dalam acara Konsolidasi Pemenangan Capres Prabowo Subianto yang digelar DPP Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun, Senin (20/11/2023).

AHY menyatakan angka tersebut berasal dari tiga lembaga survei kredibel yang digunakan Demokrat termasuk dalam mensurvei potensi kursi Demokrat di DPR RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY yakin elektabilitas Prabowo-Gibran akan terus beranjak naik dan ia meyakini Prabowo-Gibran akan menang satu putaran di Pilpres 2024.

"Jadi angka itu dari tiga lembaga kredibel. Angka ini semakin menguatkan semangat bahwa kita bisa menang satu putaran," jelasnya.

Demi mewujudkan Prabowo-Gibran menang satu putaran, AHY menyebut perlu kerja keras dan kerja cerdas di lapangan.

"Prabowo bisa menang satu putaran. Tentu syaratanya kita harus kerja keras, juga kerja cerdas. Strateginya harus khas, pendekatannya harus pas. Dalam konteks ini Partai Demokrat siap turut mengawal Prabowo-Gibran," tandasnya.

Prabowo: Saya Sudah Minta Waktu Menghadap Megawati


Massa buruh melakukan demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Pantauan detikcom di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/11/2023), massa terlihat berorasi tepat di depan pagar Balai Kota DKI. Massa membawa dua mobil komando beserta bendera dan spanduk protes.

Buruh tersebut mengatasnamakan Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau FSP LEM SPSI. Orator di atas mobil komando meminta agar mobil mendekati pagar Balai Kota DKI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mau kita yang masuk, atau Pj Gubernur yang keluar, Pak Polisi, menyangka kita cuman segelintir orang. Buktikan ke pak polisi kita demonstran murni bukan bayaran," kata orator.

"Mobil ayo masuk, yuk maju. Kalau nggak masuk syaratnya Pj gubernur keluar. Tadi kita udah di-prank, mobil kita mau ditahan, nggak apa-apa dibakar sama Polda nggak apa-apa. Maju terus," sambungnya.

Orator mengatakan mereka berada di bawah organisasi yang dipimpin Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat. Mereka juga bicara soal dukungan untuk Pemilu 2024.

"Siapa pun yang jadi harus AMIN. Saya minta sama Pak Polisi. Mau menghadang kita atau mendukung kebijakan pemerintah yang bajingan dan tolol. Gimik ini gimik. Kita nggak ngebela paslon ini, cuma kita di bawah komando Jumhur Hidayat, yang pasti, kita mengaminkan presiden nomor 1. Amin," ujarnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan. Heru mengatakan keputusan UMP bakal diumumkan paling lambat besok.

"Ya, kan tadi ada rapat dengan Kemendagri, dengan Kementerian Tenaga Kerja, mengacu ke PP 51 2023," kata Heru Budi di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (20/11).


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan hasil survei 3 lembaga survei saat berbicara di capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, dan para caleg Partai Demokrat. AHY menyebut berdasarkan 3 survei itu, Prabowo unggul kuat.

"Kami baru saja melaksanakan survei nasional, termasuk sebetulnya survei dapil, ada 3 lembaga survei yang kredibel yang kami gunakan, kami bermitra, untuk mengetahui potret terkini, untuk mengetahui posisi kita saat ini, bagaimana peluang sekaligus tantangan yang akan kita hadapi 3 bulan mendatang," kata AHY saat berbicara di depan para caleg Demokrat, di Madiun, Jawa Timur, lewat akun YouTube Partai Demokrat, Senin (20/11/2023). Prabowo hadir dalam acara tersebut.

AHY lantas membeberkan hasil survei itu. Dia menyebut berdasarkan 3 survei yang ada, elektabilitas Prabowo-Gibran berada pada rentang 42-45%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk Pilpres kami laporkan elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran alhamdulilah berada pada rentang 42-45%. Artinya bukan hanya unggul tapi juga kuat, cukup signifikan dibandingkan dengan elektabilitas paslon lainnya," ucap AHY.

AHY pun menilai, berdasarkan 3 hasil survei itu, maka Prabowo-Gibran berpeluang menang 1 putaran. Dia pun menyampaikan strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan itu.

"Tentu angka ini semakin menguatkan semangat bahwa kita bisa menang 1 putaran, Bapak Prabowo bisa menang 1 putaran, tentu syaratnya kita semua harus kerja keras, juga kerja cerdas. Strateginya harus khas, pendekatannya harus pas. Dalam konteks ini, Partai Demokrat tentu siap, dan telah kami lakukan upaya untuk teurs membangun sinergi dan kolaborasi dengan partia lainnya yang tergabung dalam Koalisi Indesia Maju," ujar dia.

Simak Video: Survei LSI Denny JA: Semakin Diserang, Gibran Semakin Populer

[Gambas:Video 20detik]


Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang bicara soal munculnya voice note atau VN di aplikasi WhatsApp ancam hapus bantuan jika masyarakat tidak memilih salah satu caleg. Pemkab Pandeglang menyebut ASN netral.

"Ini ada Bawaslu yang tahu persis mengetahui delik-deliknya, kalau kita PNS harus tetap netral," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Fahmi mengaku tidak mengetahui persis identitas suara voice note yang beredar itu. Jika memang pengisi suara tersebut adalah kepala desa, ia meminta agar Bawaslu segera menindak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu ada lembaga sendiri yang menilai hal itu, mereka (Bawaslu) mengawasi, jangankan mengawasi kepala desa, kita juga diawasi oleh mereka ASN juga," katanya.

Fahmi mengatakan Pemkab Pandeglang telah melayangkan surat edaran kepada seluruh ASN. Ia mengatakan surat edaran itu agar ASN bersikap netral pada pemilu 2024.

"Kita sudah muat edaran, BKPSDM juga sudah membuat surat edaran untuk netralitas ASN. Netralitas diutamakan untuk ASN," katanya.

Diketahui, voice note yang disebut merupakan suara salah satu kepala desa melalui WhatsApp berisi ancaman penghapusan bantuan bagi warga yang berbeda pilihan caleg beredar di Pandeglang. Bawaslu Pandeglang pun menelusuri kebenaran VN tersebut.

"Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh, kami umumkan ke RT/RW apabila ada masyarakat memasukkan partai lain daripada Partai Demokrat. Kami mohon kalau masyarakat memasukkan partai yang menyamai daripada Rizki sama Iing kami harap catat namanya," kata seorang pria dalam VN tersebut, Senin (20/11).

Suara dalam VN itu juga meminta agar bantuan terhadap warga yang tidak memilih caleg tersebut dihapus. Suara itu juga meminta agar warga yang mengajak warga lain memilih caleg selain nama yang disebutnya untuk dicatat identitasnya.

"Saya langsung mau dihapus bantuan-bantuannya. Kami mohon kepada RT/RW harap tegas jangan sampai lolos, jangan sampai ada yang masuk," katanya.

"Yang memasukkan partai menyamakan pusat selain daripada Iing sama Rizki atau Risya, selain dari itu, kami mohon catat namanya, orangnya, untuk warga yah, yang membawa masuk ke desa kita, kami mohon catat namanya. RT/RW harus tegas, saya tunggu informasinya. Sekian," sambung ucapa dalam VN itu.


Prabowo Subianto menghadiri acara pembekalan caleg DPR RI yang digelar Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun. Capres nomor urut 2 itu disambut langsung Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pantauan detikJatim di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 15.50 WIB, Senin (20/11/2023). Massa kader Demokrat bersama simpatisan membaur bersama AHY dan SBY. Mereka meneriakkan yel-yel Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 satu putaran.

Prabowo yang mengenakan kemeja berwarna cokelat kemudian bersikap hormat di depan SBY yang sudah menunggu dirinya. Prabowo diketahui diundang dalam acara pembekalan caleg DPR RI Demokrat di Madiun. Dalam acara ini kader Demokrat akan menyampaikan aspirasinya ke Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya diberitakan, AHY menyatakan para kader dan caleg Demokrat DPR RI se Indonesia akan menyampaikan harapan kepada Prabowo.

"Kami akan secara langsung menyampaikan harapan termasuk semangat perjuangan bersama. Begitu pula kami menantikan arahan dan instruksi capres kita Prabowo untuk dijalankan bersama oleh para caleg," kata AHY.

"Karena tujuan kami ganda kemenangan pilpres dan kesuksesan pileg. Keduanya sama penting dan harus beriringan. Pertemuan Demokrat atau konsolidasi kemenangan pemulu Demokrat di Madiun sangat penting dan strategis. Mudah-mudahan itulah jadi penyemangat kita semua," tambahnya.

Baca di sini.

Simak Video: Survei LSI Denny JA: Semakin Diserang, Gibran Semakin Populer

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu RI akan memanggil panitia acara Desa Bersatu di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, kemarin. Namun dia enggan memberi tahu kapan pemanggilan dilakukan.

"Kita lagi panggil panitianya itu rencananya, secepatnya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Bawaslu enggan membeberikan apa yang akan digali dari pemanggilan tersebut. Dia mengatakan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Bagja pun menekankan perangkat desa dilarang terlibat dalam kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye," ucap Bagja.

Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

Simak juga Video: Ketua Komisi II DPR RI Duga KPU Medan Terlibat Pemerasan Caleg

[Gambas:Video 20detik]


Polri menegaskan netralitas di Pemilu 2024 merupakan komitmen harga mati bagi seluruh jajaran kepolisian di Indonesia. Polri menyatakan bakal terus menjaga persatuan Indonesia.

Hal itu ditegaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam acara Piramida (Ngopi Bareng Pimpinan Media), di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023). Kegiatan itu juga dihadiri oleh Kabareskrim Polri Komjen Wahyu Widada.

"Jadi netralitas Polri adalah harga mati untuk menjaga persatuan dan kesatuan untuk menjaga NKRI," kata Sandi di hadapan para pimpinan redaksi media seperti dalam keterangan tertulis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polri Bertemu Para Pimpinan Media (Foto: Dok Polri)

Kepada para pimpinan media, Sandi menekankan untuk sama-sama melakukan pengawasan terhadap seluruh anggota kepolisian yang terindikasi melakukan pelanggaran dari komitmen tersebut. Menurut Sandi, adanya pengawasan bersama itu akan semakin membantu Polri dalam mewujudkan pesta demokrasi lima tahunan yang aman, damai, dan kondusif.

"Tolong lihat, tegur, dan awasi kalau anggota Polri sudah melenceng dari aturan supaya bisa memperbaiki dan membenahi diri agar menjadi lebih baik lagi. Untuk membangun pemilu berjalan dengan baik, lancar, dan damai," ujar Sandi.

Polri Bertemu Para Pimpinan Media (Foto: Dok Polri)

Selain itu, Sandi mengajak seluruh pimpinan redaksi media sama-sama bersinergi memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat. Terutama terkait dengan sebaran informasi di media sosial yang bersifat hoaks.

"Kita harus bisa memberikan edukasi literasi sosialisasi kepada masyarakat agar ke depannya menjadi masyarakat yang patuh akan hukum menjunjung tinggi etika, tata krama, dan kesantunan serta kejujuran," ucap Sandi.

"Dalam media sosial agar lebih bijak dalam penggunaan media sosial supaya tidak menjadi bumerang bagi pengguna media sosial tersebut," sambung Sandi.


Universitas Gadjah Mada (UGM) telah melakukan penelusuran soal batalnya Anies Baswedan menjadi pembicara di MM UGM pada Jumat (17/11) lalu. Sekretaris UGM Andi Sandi Antonius membeberkan hasil penelusuran tersebut.

"Hasil penelusuran kami, satu acara itu memang bukan UGM dan dari rektorat itu bisa saya konfirmasi tidak ada pelarangan untuk acara itu sepanjang koridornya akademik. Rektorat sama sekali tidak ada statement atau pelarangan apapun terhadap kegiatan itu. Tidak ada," kata Andi saat dihubungi wartawan, dilansir detikJogja, Senin (20/11/2023).

Dia mengatakan acara itu diselenggarakan pihak luar meski panitia acara ada yang berasal dari alumni UGM. Kampus, kata dia, hanya menjadi lokasi diadakannya acara kuliah umum itu. Andi juga bilang sejak awal telah dikeluarkan izin untuk penggunaan venue. Awalnya, acara akan dilaksanakan tanggal 9 November namun mundur menjadi 17 November. Dalam izin awal yang turun pada tanggal 3 November lalu, tidak ada nama Anies Baswedan untuk jadi pembicara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah rencana (acara) tanggal 17 (November) itu di tanggal 16 (November) H-1 karena teman-teman UGM itu melihat ada flyer. Nah teman-teman MM itu bertanya kepada panitia, minta rundown. Nah rundown yang dikirim panitia itu tidak ada daftar nama Mas Anies tapi di flyer itu sudah ngomong (Anies hadir)," ucapnya.

Dia menegaskan pihak kampus tidak ada niatan untuk membatalkan acara. Akan tetapi, pihak MM hanya mengonfirmasi soal kehadiran Anies Baswedan yang merupakan calon presiden 2024.

"Jadi beliau (pihak MM) itu menyampaikan kalau ada perubahan seperti ini, maksudnya orang MM itu, dan ada calon yang datang itu mbok kita diberi tahu karena mereka sebagai unit itu harus report, karena UGM itu punya SOP," katanya.

"Cuma perlu digarisbawahi bahwa acara ini adalah acara akademik. Nah kalau dalam konteks akademik ya boleh saja, nggak ada larangan. Kalau koridornya kampanye ya kami punya SOP kan pasti. SOP kampanye di kampus itu UGM punya," lanjut dia.

Baca berita lengkapnya di sini.


Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Raja Juli Antoni, menanggapi Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono yang memprediksi duet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menang di Pilpres 2024. Prediksi Hendropriyono disebutnya sama seperti hasil survei lembaga kredibel.

"Prediksi Pak Hendropriyono bahwa pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menang Pilpres 2024 sama dengan prediksi berbagai lembaga survei yang kredibel," kata Raja Juli Antoni kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Apa yang disampaikan Hendropriyono dinilai Raja Juli sebagai analisis seorang pakar intelijen. Sehingga, kata dia, hasilnya pun diharapkan tidak meleset.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Meski tidak mempergunakan metodologi survei yang ketat, Pak Hendro sebagai warga negara senior punya penciuman dan pendengaran yang tajam akan realitas politik rakyat di bawah," kata Raja Juli yang juga Sekjen PSI tersebut.

Apa yang disampaikan Hendropriyono tidak membuat Tim Kampanye Nasional Prabowo lengah. "Prediksi Pak Hendro sungguh membuat kami tambah semangat sekaligus peringatan agar tidak jemawa, sombong, dan bekerja serampangan di akar rumput," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan Guru Besar Ilmu Filsafat Intelijen STIN Hendropriyono memprediksi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpeluang besar menang Pilpres 2024. Hendropriyono menyebut Prabowo-Gibran punya tim pemenangan yang matang dan siap untuk menang satu maupun dua putaran.

"Kalau menurut perkiraan intelijen ini hari dan kalau tidak ada perubahan yang signifikan Prabowo-Gibran akan menang," kata Hendropriyono kepada wartawan, Senin (20/11).

Simak Video: Elektabilitas Capres LSI Denny JA: Prabowo-Gibran Makin Jauhi Ganjar-Mahfud

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara pembekalan caleg DPR RI dan Konsolidasi Pemenangan yang digelar Partai Demokrat di Hotel Aston Madiun Kehadiran Prabowo disambut langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pantauan detikJatim di lokasi, Prabowo datang sekitar pukul 15.50 WIB, Senin (20/11/2023). Lautan kader Demokrat bersama simpatisan membaur bersama AHY dan SBY. Mereka meneriakkan yel-yel Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024 satu putaran.

Prabowo tampak mengenakan kemeja berwarna cokelat. Ia kemudian bersikap hormat di depan SBY yang sudah menunggu dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo diketahui diundang dalam acara pembekalan caleg DPR RI Demokrat di Madiun. Dalam acara ini kader Demokrat akan menyampaikan aspirasinya ke Prabowo.

DPP Partai Demokrat akan menggelar acara pembekalan caleg DPR RI di Madiun pada Senin (20/11/2023). Dalam acara pembekalan caleg ini, Capres Prabowo Subianto akan hadir.

"Malam ini senang sekali bisa kulineran dengan para kader utama, para caleg DPR RI Demokrat se Indonesia yang selama 2 hari ini akan berkumpul di Madiun untuk bisa melakulan konsolidasi," kata Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di salah satu rumah makan di Kota Madiun, Minggu (19/11) malam.

"Insyaallah capres Partai Demokrat Pak Prabowo Subianto akan hadir," tambahnya.

AHY menyatakan para kader dan caleg Demokrat DPR RI se Indonesia akan menyampaikan harapan kepada Prabowo.

"Kami akan secara langsung menyampaikan harapan termasuk semangat perjuangan bersama. Begitu pula kami menantikan arahan dan instruksi capres kita Prabowo untuk dijalankan bersama oleh para caleg," kata AHY.

"Karena tujuan kami ganda kemenangan pilpres dan kesuksesan pileg. Keduanya sama penting dan harus beriringan. Pertemuan Demokrat atau konsolidasi kemenangan pemulu Demokrat di Madiun sangat penting dan strategis. Mudah-mudahan itulah jadi penyemangat kita semua," tambahnya.

Prabowo: Saya Sudah Minta Waktu Menghadap Megawati