Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengungkap pandangannya kalau Anies Baswedan dimainkan oleh NasDem. Dia menyebut hal itu terjadi karena NasDem merasa telah menghidupkan tiket politik Anies saat tak lagi jadi gubernur.

Adi menilai Anies sejak awal tidak 'klik' dengan NasDem. Menurutnya, Anies klik dengan Demokrat. Hal ini terlihat dari kedekatan Anies dan Demokrat sebelum polemik cawapres ini terjadi.

"Anies dan NasDem sejak awal agak beda, kalau bicara suasana hatinya Anies Demokrat betul itu, 3-4 bulan sebelum ada huru hara ini Anies jauh lebih Demokrat dan jauh lebih PKS ketimbang NasDem," kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik, Rabu (6/9/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menilai PKS pun cenderung ke Demokrat. Sebab menurutnya, PKS terkesan selalu mendukung apa yang Demokrat sampaikan.

"PKS dalam banyak hal lebih banyak jadi Jubir Demokrat dibanding jadi jubir NasDem, apapun yang diomongkan Demokrat, percepatan pengumuman cawapres, Anies elektabilitasnya 'semelehoy' mesti diumumkan segera cawapresnya, PKS samina wa athona, Demokrat samina wa 'asoyna'," ujarnya.

Adi lantas menilai kalau Anies tidak bebas nilai. Namun terlihat dimainkan NasDem. Adi mengatakan NasDem ingin menunjukkan kalau Anies dihidupkan kembali olehnya.

"Anies bukan bebas nilai, NasDem ini parpol yg menghidupkan kembali kartu politik setelah tidak lagi jadi gubernur, jadi NasDem ingin tunjukkan ke orang-orang Anies itu orkestrasi yang dimainkan NasDem, itu artinya apa bahwa teori tentang oligarki partai itu nggak bisa dibantah," ujarnya.


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai Demokrat harus gabung ke koalisi yang berpotensi menang. Tujuannya, adalah untuk menyelamatkan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Demokrat harus memastikan berkoalisi dengan siapapun yang akan menang pilpres, terutama untuk menyelamatkan karir politik AHY," kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9/2023) malam.

Adi menilai ada kecenderungan pilpres itu diisi oleh tokoh-tokoh pejabat publik, sulit menurutnya seorang ketum maju di pilpres. Dia lantas menyebut Anies, Ganjar, hingga Prabowo yang kini berstatus pejabat publik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada kecenderungan capres yang meramaikan pilpres adalah mereka yang berasal dari pejabat publik, Anies karena gubernur, Ganjar karena gubernur, Erick karena menteri, Prabowo karena menteri, Sandi karena menteri," ucapnya.

Adi lantas mengungkap faktor AHY yang selalu kena harapan palsu atau PHP. Sebab, menurutnya, AHY terlalu jauh untuk melampaui kursi kekuasaan di tengah karir politik yang belum tinggi.

"Kenapa AHY selalu kena PHP dan prank karena memang terlampau cepat melompat ke jantung kekuasaan, untuk urusan pilpres ini nggak gampang, Muhaimin butuh waktu 20 tahun, ketum-ketum Golkar jarang sekali maju pilpres," ujarnya.

Simak Video 'Demokrat Bicara Opsi Gabung Koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]


Wacana Pilkada serentak dimajukan dari November menjadi September 2024 mencuat. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan ada pembahasan informal antara ketua kelompok fraksi di Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal usulan itu.

"Secara informal memang Komisi II, Kapoksi (ketua kelompok fraksi), bersama Mendagri urun rembuk, menyampaikan tujuannya soal gagasan semisal Pilkada itu dipercepat," kata Guspardi kepada wartawan, Rabu (6/5/2023).

Menurut Guspardi, usul memajukan jadwal pemungutan suara Pilkada 2024 dari November menjadi September 2024 ditujukan agar pelantikan kepala daerah bisa dilakukan serentak. Dia mengatakan ada rentang waktu untuk sengketa pilkada usai pemungutan suara digelar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika pemungutan suara Pilkada serentak 2024 tetap digelar pada bulan November, perlu diperhatikan potensi sengketa hasil Pilkada serentak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari beberapa daerah terhadap hasil Pilkada serentak 2024," katanya.

"Padahal merujuk pada pengalaman pilkada-pilkada sebelumnya, sengketa bisa berlarut-larut jika pelantikan dan regulasinya tidak diatur dan ditetapkan secara tegas," sambungnya.

Dia mengatakan DPR dan pemerintah akan berkonsultasi juga dengan MK. Dia mengatakan perlu ada aturan main yang jelas agar sengketa hasil Pilkada tidak berlarut-larut.

"Pemerintah bersama DPR akan mengkonsultasikan masalah ini kepada MK, perlu dibuat aturan main apa yang boleh diajukan gugatan ke MK dan mana yang tidak boleh," kata Guspardi.

Sebagai informasi, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis (25/8/2022). Saat itu, dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga.

Kini, usulan tersebut mencuat lagi. Mendagri Tito Karnavian pun buka suara.

Tito menjelaskan jika ide tersebut muncul hasil dari diskusi parpol, pengamat, hingga pemerintah. Tito mengatakan Pilkada serentak di semua daerah ini pertama kali terjadi.

"Yang sebelum ini, kita lihat misalnya Pak Jokowi dilantik Oktober 2014. 2017 ada Pilkada 101, setelah itu ada lagi Pilkada 2018, ada bupati, gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan 5 tahun yang mereka sendiri. Akibatnya nggak sinkron, di lapangan ada yang bangun dermaga, di daerahnya nggak membangun jalanan," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

Tito mengatakan jika Pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1 Januari 2025. Sebab, kata dia, butuh waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Dia mengatakan jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden akan semakin jauh. Selain itu, katanya, kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif.

Karena permasalahan itu, kata Tito, muncul usulan Pilkada dimajukan. Dia menyebut jika ingin menggelar pelantikan 1 Januari 2025, maka September merupakan waktu yang tepat untuk Pilkada. Meski demikian, dia mengatakan hal itu masih harus dibahas lebih lanjut bersama KPU.

Simak juga 'Saat Penjelasan Bawaslu soal Usulan Penundaan Pilkada 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sarolangun, Endang Abdul Naser akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya itu setelah dirinya diketahui maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) di pemilu 2024 mendatang. Kasus pencalegkan pejabat eselon II tersebut sempat dilaporkan ke BKN.

"Untuk soal Sekda ini yang bersangkutan sudah melakukan klarifikasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), bahwa dia sudah mengundurkan diri dari jabatannya," kata Pj Bupati Sarolangun, Bachril Bakri, kepada wartawan, Rabu (6/9/2023).

Abdul Naser resmi menyatakan mundur dalam jabatannya selaku Sekda Sarolangun pertanggal 1 September 2023. Selain mundur dari jabatannya itu Abdul Naser juga menyatakan mundur dari pencalegkan dari Partai NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk pencalegkan di DPRD Provinsi Jambi dan keanggotaannya di partai NasDem sudah diklarifikasi bahwa yang bersangkutan juga sudah mundur ya, Beliau juga sudah mengundurkan diri sebagai Sekda sejak hari Jumat (1 September 2023) yang lalu," lanjut Bachril.

Demi mengisi kekosongan jabatan Sekda di Kabupaten Sarolangun pasca pengunduran diri Abdul Naser. Pj Bupati Sarolangun tentunya sudah menunjuk pengganti Naser sebagai pelaksana harian. Langkah ini dilakukan demi menghindari kekosongan jabatan Sekretaris Daerah di kabupaten itu.

"Sementara pelaksana harian akan kita isi, nanti kami akan melakukan pembentukannya dan meminta kepada Gubernur untuk memilih pejabatnya. Ini sesegera mungkin kami lakukan," jelas Bachril.

Sebelumnya diketahui, Endang Abdul Naser tercatat dalam daftar caleg sementara (DCS) oleh KPU Jambi. Dia maju untuk pemilihan DPRD Provinsi Jambi dari Dapil Sarolangun-Merangin dari Partai NasDem.

Endang Abdul Naser tercantum di Daftar Calon Sementara (DCS) dengan nomor urut 8. Di KPU Abdul Naser merubah status identitasnya sebagai wiraswasta serta pensiunan ASN hingga dia akhirnya lolos pemberkasan dan layak terdaftar di DCS.

"Jadi saat mendaftar itu, yang bersangkutan terlampir sebagai wiraswasta dan pensiunan ASN. Itu yang kita ketahui," ujar Komisioner KPU Jambi, Fahrul Rozi.

Spanduknya Dicopot Warga Gegara Tak Izin, Caleg DPRD Medan Ngamuk


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan keputusan duet Anies Baswedan dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berlangsung singkat. Dia menyebut hal ini seperti 'cinta satu malam'.

"Ada satu keyakinan dengan PKB lah kekurangan Anies bisa ditutupi," kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9/2023) malam.

Adi mengatakan padahal Anies sudah hilir mudik mencari tokoh NU. Dari Khofifah Indar Parawansa hingga Mahfud Md meski tidak diterima.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan sebelumnya NasDem hilir mudik ingin orang NU, Khofifah tapi ngga mau, Yenny mau tapi digalakkin Demokrat, Mahfud juga disebut tapi Mahfud bilang ini ngerusak suasana," ujarnya.

Sampai akhirnya jadi lah dengan Cak Imin yang menurutnya proses kesepakatan terjadi singkat. Adi menilai prosesnya seperti cinta satu malam.

"Ketemu ini barang (Anies-Cak Imin), cinta satu malam ini," ujarnya.

Simak Video 'Direktur PPI Nilai Koalisi Indonesia Maju Sekadar Koalisi Omong-omong':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapat pujian dari putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid. Selain pujian, Prabowo juga mendapat restu dan doa dari istri Gus Dur, Sinta Nuriyah.

Pujian ke Prabowo itu disampaikan Yenny Wahid saat menyambangi rumah Prabowo di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (6/9) kemarin. Yenny diskusi sejumlah hal dengan Prabowo dalam pertemuan itu.

Dalam pertemuan itu, Yenny mengaku membutuhkan waktu lama dalam memutuskan arah dukungan calon presiden (Capres). Namun Yenny memastikan dirinya akan setia jika dirinya telah membuat keputusan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yenny awalnya menyebut bahwa Prabowo menjadi salah satu top list calon presiden pilihannya karena memiliki visi yang luar biasa.

"Tapi secara rasional, berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo ini mempunyai visi yang sangat luar biasa. Bagi kami, Pak Prabowo ini top list. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi secara rasional mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan," kata Yenny.

Meski begitu, Yenny menyampaikan bahwa dirinya mesti mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek rasional hingga spiritual untuk memutuskan perihal Pilpres 2024. Dari sisi pemenuhan spiritual sendiri, Yenny perlu berkunjung ke makam ayahandanya terlebih dahulu.

"Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Satu, pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam bapak. Kebetulan saya belum sempat ke sana. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu," ucapnya.

Yenny mengaku proses panjang mesti dilewati sebelum menjatuhkan pilihan. Namun, dia menjamin akan setia terhadap pilihannya.

Selanjutnya pujian dan restu untuk Prabowo

Halaman 1 2 Selanjutnya


19 tahun berlalu sejak tewasnya Munir Said Thalib, seorang aktivis hak asasi manusia (HAM) yang gencar menyuarakan keadilan bagi kaum tertindas di era Orde Baru. Munir tewas diracun pada 7 September 2004 saat berada dalam pesawat menuju Belanda.

Meski nyaris 2 dekade, hingga kini dalang di balik kasus pembunuhan Munir belum juga terungkap.(1) Berbagai upaya telah ditempuh, mulai dari membentuk koalisi dan jejaring antar LSM, menempuh upaya hukum, melakukan advokasi dan kampanye, hingga meminta dukungan internasional, namun kasus ini tak kunjung menemukan titik terang.(2)

Kasus kematian Munir yang menyita perhatian dunia ini tentunya membuat detikers penasaran tentang siapa sebenarnya sosok Munir, serta seperti apa perjuangannya dalam menangani kasus-kasus HAM hingga dirinya mati terbunuh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengenal Sosok Munir

Munir merupakan seorang aktivis HAM yang semasa hidupnya tak pernah gentar menyuarakan nasib kaum buruh, aktivis mahasiswa dan pemuda, serta kelompok-kelompok masyarakat lain yang mengalami penindasan. Sebagai pekerja bantuan hukum di LBH, Munir banyak bersentuhan langsung dengan ketimpangan dan ketidakadilan yang terjadi di Indonesia.

Kondisi yang dihadapi tersebut mendorongnya mengambil pilihan untuk turut andil. Munir mengambil pilihan berani untuk berdiri paling depan meneriakkan perjuangan hak asasi, serta politik yang bebas dari kekerasan.

Munir juga merupakan sosok di balik berdirinya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Berkat kerja keras bersama rekan-rekannya di KontraS, ia berhasil membongkar rangkaian peristiwa penculikan para aktivis mahasiswa dan pemuda.

Munir Tewas Diracun

Setelah bertahun-tahun bergelut dalam kerja-kerja kemanusian dengan memperjuangkan HAM, Munir pun merasa perlu memuaskan dahaga intelektualitasnya sekaligus mengembangkan wawasannya. Aktivis HAM itu akhirnya berangkat ke Belanda untuk melanjutkan studi master dalam bidang international protection of human rights di Utrecht Universiteit.

Sayangnya, rencana Munir untuk melanjutkan studi di Negara Kincir Angin itu harus terhenti begitu saja. Munir diracun dan tewas sebelum pesawat Garuda yang ditumpanginya mendarat di Schiphol.

Deretan Kasus HAM yang Diperjuangkan Munir

Sepanjang hidupnya, Munir tidak hanya mengadvokasi kasus-kasus perburuhan, seringkali dirinya juga menjadi korban militerisme politik perburuhan itu sendiri. Bahkan, jauh sebelum dirinya tewas akibat diracun, Munir telah beberapa kali mengalami ancaman dan teror mengerikan.

Munir banyak terlibat dalam penanganan kasus-kasus HAM yang membuatnya bersinggungan dengan kepentingan aktor-aktor tertentu di kalangan militer. Jika melihat rekam jejak sang aktivis HAM tersebut, akan ditemui daftar panjang nama-nama orang yang sangat terusik dan terganggu oleh sepak terjang Munir.(1)

Berikut ini beberapa kasus pelanggaran HAM yang pernah ditangani Munir:

1. Kasus Orang Hilang (Penculikan Aktivis 1998)

Peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa dalam periode tahun 1997-1998 terjadi pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia (Pilpres) untuk periode 1998-2003. Kala itu ada dua agenda politik besar, yaitu Pemilihan Umum (Pemilu) 1997 dan Sidang Umum (SU) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden RI yang pada saat itu masih dijabat oleh Soeharto.

Kasus ini menimpa para aktivis, pemuda, dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di era pemerintahan Orde Baru. Gagasan dan pemikiran yang disuarakan para aktivis ini dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah.

Sebanyak 23 aktivis menjadi korban penculikan saat itu. 9 orang di antaranya berhasil kembali dari penculikan, satu orang meninggal, sementara 13 orang lainnya masih hilang dan nasibnya hingga kini masih menjadi tanda tanya.(3)

Dalam kasus ini, Munir menunjukkan keberaniannya dalam mengungkap tokoh-tokoh yang terlibat dalam penculikan tersebut. Upaya advokasi yang dilakukan kala itu membuat kasus ini sedikit demi sedikit bisa terkuak.

Beberapa dari korban penculikan yang hilang berhasil kembali. Tak hanya itu, investigasi dan advokasi kasus ini kemudian berujung dengan dicopotnya tiga perwira penting militer Kopassus saat itu, yakni Letjen Prabowo Subianto, Mayjen Muchdi PR, dan Kolonel Chairawan dengan alasan terkait dengan kasus penculikan aktivis mahasiswa tersebut.(1)

2. Kasus Trisakti dan Semanggi

12 Mei 1998, jelang jatuhnya kekuasaan Soeharto, aksi demonstrasi besar-besaran terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Para mahasiswa, pemuda, dan aktivis berdemonstrasi menuntut perubahan pemerintahan yang yang demokratis serta reformasi total di tubuh pemerintahan.

Aksi demonstrasi yang semakin massif tersebut ditangani dengan pola-pola represif. Mulai dari pembubaran aksi-aksi demonstrasi mahasiswa secara paksa, penembakan di luar proses hukum, hingga tindakan penganiayaan lainnya.

Dalam peristiwa tersebut, sebanyak 4 orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan Sie, tewas ditembak aparat. Peristiwa ini yang kemudian dikenal dengan peristiwa Trisakti.

Beberapa bulan berselang pasca peristiwa Trisakti, tepatnya pada periode 8-14 November 1998, mahasiswa kembali melakukan aksi demonstrasi. Para mahasiswa berdemonstrasi menolak sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk mengatasi krisis ekonomi.

Peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Semanggi 1 tersebut menyebabkan 18 orang meninggal karena ditembak aparat, lima orang di antaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya, Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar.

24 September 1999, kembali terjadi aksi demonstrasi yang dikenal dengan peristiwa Semanggi II. Mahasiswa berdemonstrasi merespon rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, karena dianggap bersifat otoriter tak jauh dari UU Subversif.

Korban jiwa kembali berjatuhan, sebanyak 11 orang meninggal di seluruh Jakarta akibat penembakan oleh aparat, salah satunya adalah Yap Yun Hap di bilangan Semanggi. Sementara itu, korban luka-luka mencapai 217 orang.(4)

Dalam kasus Trisakti dan Semanggi, Munir mampu memperlihatkan bahwa Munir tidak terpengaruh dengan berbagai perkubuan dalam militer yang pada waktu itu masih dihidup-hidupkan dalam berbagai analisa. Dalam kasus ini, munir berhadapan dengan persoalan faksi militer yang tumbuh dalam kekuasaan pasca Soeharto.

Penyelesaian kasus ini sudah sampai ke Mahkamah Militer. Namum, tak kunjung menemui titik terang lantaran terkatung-katung antara Komnas HAM dan Jaksa Agung.(1)

3. Timor-Timur 1999

Pada tahun 30 Agustus 1999, diadakan jajak pendapat untuk menentukan apakah Timor-Timur akan lepas dari wilayah Indonesia, atau berdiri menjadi negara sendiri. Hasil jajak pendapat tersebut dimenangkan secara mutlak oleh kelompok pro kemerdekaan.

Mayoritas rakyat Timor-Timur saat itu menolak otonomi luas yang ditawarkan Presiden Habibie (Presiden saat itu). Lepasnya Timor-Timur dari Indonesia kala itu merupakan kekalahan bagi

Indonesia.

Anggota TNI yang bertugas di bekas provinsi Indonesia ke-27 itu dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas lepasnya Timor-Timur dari wilayah Indonesia.

Pelanggaran HAM oleh anggota TNI menjadi alasan yang paling sering dikemukakan untuk menjelaskan keputusan rakyat Timor-Timur tersebut. Tidak hanya sampai di situ, TNI juga menghadapi tuduhan melakukan pembunuhan massal, pembakaran, penjarahan, serta berbagai tindak kekerasan usai jajak pendapat pada 30 Agustus 1999.(5)

Saat kasus ini diselidiki, Munir terlibat dalam investigasi Komisi Penyelidik Pelanggar (KPP) HAM Timor Timur. Kala itu, Munir menghadapi ketegangan yang sama dengan masa-masa ketegangan kasus orang hilang lantaran harus berhadapan dengan kelompok militer yang tengah berada dalam tampuk kekuasaan.

Saat itu, untuk pertama kalinya kalangan militer dipanggil untuk diperiksa di hadapan sebuah otoritas sipil. Hal itu menyebabkan efek psikologi politik yang luar biasa, baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil sendiri.

Namun, Jaksa Agung MA Rahman kala itu tidak menuntut ke pengadilan meski nama Wiranto dan Zacky Makarim masuk daftar nama KPP HAM/Komnas HAM. Di Pengadilan, terdakwa militer yang berada di bawah Wiranto dibebaskan oleh pengadilan.(1)

4. Pembunuhan Massal di Talangsari Lampung

Peristiwa pembunuhan Massal merupakan salah satu tragedi kemanusiaan yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Peristiwa ini merupakan dampak dari penerapan asas tunggal Pancasila yang termanifestasi dalam UU No.3 Tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya serta UU No 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Saat itu, pemerintah tidak akan mentolerir setiap aktivitas yang dianggap bertentangan dan membahayakan Pancasila. Aparat sipil maupun militer saat itu menaruh kecurigaan terhadap aktivitas Jemaah yang tinggal di dusun Talangsari III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur.

Kecurigaan yang tak berdasar itu kemudian mulai tak terkendali ketika pemerintah lebih mengedepankan pendekatan represif. 5 Februari 1989, 5 orang jemaah yang sedang meronda di Pos Kamling diculik. Kemudian Tanggal 6 Februari 1989 pemerintah setempat melalui Musyawarah Pimpinan Kampung (MUSPIKA) yang dipimpin oleh Kapten Soetiman (Danramil Way Jepara) menyerang dusun Talangsari III dengan melakukan penembakan membabi buta.

Keesokan harinya, pada tanggal 7 Februari 1989 terjadi penyerbuan oleh pasukan yang dipimpin Kolonel AM Hendropriyono (Danrem Garuda Hitam Lampung). Penyerangan tersebut mengakibatkan pembunuhan langsung terhadap 45 orang, penculikan 5 orang, penghilangan paksa 88 orang, penyiksaan 36 orang, peradilan rekayasa 23 orang, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang 173 orang.(6)

Dalam kasus tersebut, Munir bersama KontraS mendorong agar kasus ini diselesaikan secara hukum yakni di Pengadilan HAM ad hoc. Hendropriyono saat itu dilaporkan memimpin langsung penyerangan ke dusun Talangsari.

Namun dalam upaya investigasi, KontraS beberapa kali dihambat oleh insiden-insiden teror, intimidasi dan sabotase yang dilakukan oleh orang tak dikenal.

Di tahun 2004, tim KontraS yang kala itu dalam perjalanan menuju Lampung dari arah pelabuhan Bakauheni sempat diberhentikan aparat keamanan tanpa alasan jelas. Di Bandar Lampung, tim KontraS harus diperiksa seharian penuh untuk tuduhan kecelakaan yang dibuat-buat.

Akibat gangguan tersebut, pertemuan dengan para korban kasus Talangsari di Lampung pun batal.

Di tahun 2004, kasus ini tengah ingin diselidiki Komnas HAM, tapi juga tidak jalan. Sebelumnya, pada tahun 2001 Komnas HAM membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Talangsari yang dipimpin Mayjend Pol Koesparmono Irsan, namun tidak berjalan.

Saat itu, Hendropriyono sedang menjabat sebagai Kepala BIN. Hal ini diduga menjadi salah satu faktor tidak berjalan efektifnya penyelidikan Komnas HAM.

Selain 4 kalompok kasus di atas, di beberapa kasus lainnya Munir juga masih terlibat mengadvokasi. Di antaranya kasus pembantaian di Tanjung Priok dan kasus 27 Juli.

Namun, dalam kasus tersebut Munir tidak terlalu banyak bersinggungan dengan pihak yang dianggap sebagai pelaku. Hal ini dikarenakan saat itu sudah banyak kelompok HAM yang menangani kasus tersebut dan secara tidak langsung kelompok itu mengadvokasi kasusnya sendiri.(1)

Sumber:

1. Dokumen Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 'Bunuh Munir'

2. Jurnal Universitas Diponegoro 'Analisis Peran Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai Civil Society dalam Pengungkapan Kasus Pembunuhan Munir'

3. Buletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 'Inilah Penculik Aktivis 1998'

4. Dokumen Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 'Kronik Kasus Trisakti, Semanggi I dan II: Penantian Dalam Ketidakpastian'

5. Jurnal Universitas Islam Indonesia 'Pelanggaran HAM Berat Pasca Jajak Pendapat di Timor-Timur Tahun 1999 dan Pertanggungjawaban Komando'

6. Dokumen Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 'Kasus Talangsari Lampung'

Indeks HAM 2023 Setara Institute-INFID: Skor Kebebasan Berekspresi 1,3


Kabar duet Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuat dan disebut bakal jadi poros keempat pilpres. Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri, menyebut ada 4 syarat agar duet Sandiaga-AHY terwujud.

Hal itu diungkap Miftah dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9/2023) malam. Miftah mengatakan pihaknya enggan ada kawin paksa untuk berduet di pilpres.

"Belajar dari kejadian ini, bahwa kita tidak mau ada perkawinan paksa," kata Miftah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Awalnya Miftah menyebut ada 3 syarat. Yakni persetujuan Sandi, AHY, dan PKS.

"Jadi kalau memang mau Sandi-AHY syaratnya ada 3, Sandi mau, AHY mau, PKS mau," ujarnya.

Namun tak selang berapa lama ditambahkan lagi satu syarat, yakni persetujuan PPP. Sebab, Sandi kini merupakan kader PPP yang sudah diusulkan partai jadi cawapres Ganjar Pranowo ke PDIP.

"Pak Sandi jangan dibandingkan dengan Erick Thohir, Pak Sandi ini kan kader PPP, kalau Erick Thohir kan nggak terikat dengan partai PAN, PPP kan mengikat perjanjian kerja sama dengan PDIP," ucapnya.

Miftah mengatakan langkah terbaik saat ini yakni bagaimana Sandi mengajak AHY gabung ke koalisi pendukung Ganjar. Meski pada akhirnya Sandi tak terpilih jadi cawapres Ganjar.

"Kalau melihat situasi hari ini yang terbaik bagi Mas Sandi adalah mengajak Mas AHY dan Partai Demokrat bergabung dengan koalisi Mas Ganjar, walaupun wakilnya bukan Sandi," ucapnya.

Simak Video 'Demokrat Bicara Opsi Gabung Koalisi Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto':

[Gambas:Video 20detik]


Partai pendukung Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024 adalah Partai NasDem, PKS, dan PKB. Namun, kemunculan PKS di sejumlah acara tak terlihat saat dan seusai deklarasi Anies dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Surabaya.

Pertama, petinggi PKS absen saat deklarasi pasangan Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit, Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu (2/9) lalu. Presiden PKS Ahmad Syaikhu kemudian meminta maaf tidak bisa hadir di acara deklarasi Anies-Cak Imin.

"Saya pertama mungkin mengucapkan permohonan maaf tidak bisa hadir di Surabaya, kita sudah telepon ke Ketum PKB kemarin, kirim utusannya pada saya untuk menyampaikan surat," kata Syaikhu di DPP PKS, Pasar Minggu, Jaksel, Sabtu (2/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaikhu mengatakan isi pembicaraan dengan Cak Imin di telepon itu juga turut menyampaikan ucapan terima kasih telah diundang ke deklarasi Anies-Cak Imin. Namun, dirinya meminta maaf tidak bisa hadir ke acara tersebut.

"Tapi saya telepon terima kasih atas surat yang telah diberikan, cuma kami mohon maaf tidak bisa hadir ke acara di Surabaya," ujarnya.

Syaikhu menyambut baik deklarasi Anies Baswedan dan Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres. Syaikhu mengucapkan selamat datang kepada PKB sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Pertama PKS menyambut baik dan mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban atas bergabungnya PKB dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai bakal calon presiden pada Pilpres 2024," kata Syaikhu.

"Insyaallah ini semakin mengokohkan dan Insyallah semakin optimis meraih kemenangan Pilpres 2024 untuk mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera dan bermartabat," imbuhnya.

Kedua, saat PKB mendatangi NasDem Tower untuk rapat konsolidasi pemenangan Anies-Cak Imin. Jajaran petinggi PKS tidak terlihat menghadiri rapat pemenangan Anies-Cak Imin di Nasdem Tower.

"Saya tidak tahu. Hadir atau tidak saya belum dapat konfirmasi. Tapi ya yang tuan rumah lah yang bisa menjawab. Saya kan hanya tamu," kata Cak Imin soal tak hadirnya PKS di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Muhaimin Iskandar mendatangi NasDem Tower. Kedatangannya untuk konsolidasi pemenangan pasangan Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (Amin). (Rifkianto Nugroho/detikcom)

Sementara itu, Waketum NasDem Ahmad Ali mengatakan sudah berkoordinasi dengan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsy. Namun di NasDem Tower, tak terlihat perwakilan PKS.

"Mengenai PKS, sedianya dari kemarin kami berkoordinasi, nanti awalnya mendapat kepastian bahwa Sekjen PKS akan bersama kita pada hari ini untuk berdiskusi bersama-sama," kata Ali.

PKS tetap mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Sementara soal Cak Imin bakal cawapres akan dibicarakan pada mekanisme internal PKS.

"Kita tentunya sangat kami berharap sekali bahwa di dalam waktu tidak terlalu lama PKS juga telah akan memutuskan Cak Imin sebagai calon wakil presiden," ujar Ali.

PKS Belum Didatangi PKB

Ceritanya, tiga hari setelah deklarasi Anies-Cak Imin di Surabaya, PKB disebut berencana menemui PKS. Tiga hari berlalu, PKB belum juga menemui PKS.

PKB gabung dalam Koalisi Perubahan untuk mengusung Anies-Cak Imin di Pilpres 2024. PKS menilai bergabungnya PKB menambah kekuatan baru dalam koalisi.

"PKS melihat kedatangan PKB kemarin adalah sebagai kekuatan baru," kata Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, seperti dilansir detikSumut, Minggu (3/9) lalu.

Aboe mengatakan selanjutnya PKS juga akan membahas kelanjutan koalisi dengan PKB. Dia menyebut akan ada pertemuan PKS dan PKB dalam dua hari ke depan, sejak Minggu (3/9).

"Insyaallah dalam satu dua hari ini PKB akan datang ke PKS," katanya.

Cak Imin bersama PKB memang menjadi partai baru yang masuk dalam Koalisi Perubahan. PKB sebelumnya masuk dalam koalisi besar bersama Gerindra, PAN, dan Golkar dalam mendukung Prabowo Subianto.

Simak selengkapnya di halaman berikut

Saksikan juga 'Hasil Rapat Bareng PKB Belum Diketok, NasDem Tunggu PKS':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan siap membahas wacana Pilkada dimajukan dari November 2024 menjadi September 2024. Badan Pegawas Pemilu (Bawaslu) mengaku tak masalah.

"Dalam desain UU Pemilu, Bawaslu adalah organ undang-undang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan pemilu. Sebagai organ undang-undang, apapun keputusan pembentuk undang-undang (DPR bersama pemerintah), Bawaslu siap menjalankan perintah undang-undang tersebut," kata Komisioner Bawaslu RI, Puadi, kepada wartawan, Rabu (6/9/2023) malam.

Bawaslu menjamin akan mengawal pelaksanaan Pilkada serentak sesuai dengan UU Pemilu. Dia mengatakan Pilkada 2024 merupakan agenda ketatanegaraan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bawaslu akan mengawal pemilu dengan komitmen tinggi, sebab agenda Pilkada 2024 sesungguhnya merupakan agenda ketatanegaraan," katanya.

Sebagai informasi, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis (25/8/2022). Saat itu, dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga.

Kemendagri Siap Bahas dengan DPR

Terbaru, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan usulan jadwal pilkada dimajukan itu gagasan dari beberapa pihak baik dari akademisi hingga pengamat, hingga legislatif. Kemendagri memahami adanya usulan tersebut.

"Percepatan (dimajukan) pelaksanaan Pilkada serentak, dari bulan November menjadi bulan September 2023, merupakan gagasan atau wacana yang dimunculkan oleh beberapa pihak, diantaranya oleh kalangan akademisi, pengamat dan juga beberapa anggota lembaga legislatif," ujar Benni kepada wartawan, Selasa (5/9).

Benni mengatakan Kemendagri menerima segala masukan yang ada. Kemendagri siap menindaklanjuti gagasan itu untuk dibahas lanjut bersama DPR dan penyelenggara pemilu.

"Secara prinsip Kementerian Dalam Negeri dapat memahami gagasan atau wacana tersebut, meskipun belum membahas secara lebih detail," ucapnya.

"Jika hal ini memang dirasa sangat penting, maka Kemendagri sebagai wakil pemerintah, siap untuk membicarakannya bersama-sama dengan DPR dan institusi penyelenggara pemilu," lanjut Benni.

Simak juga 'Saat Penjelasan Bawaslu soal Usulan Penundaan Pilkada 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Waketum PAN Yandri Susanto mengungkap adanya kejanggalan dari PKB usai partainya dan Golkar gabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto. PKB, katanya, bahkan sempat tidak datang usai deklarasi PAN dan Golkar pada 13 Agustus lalu.

"Kita pertemuan pertama pasca 13 Agustus itu, di suatu tempat ada Gerindra, PAN, Golkar, PKB memang udah nggak datang," kata Yandri dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9/2023) malam.

Yandri mengatakan PKB datang di pertemuan kedua namun diwakili beberapa elite. Ketum PKB Muhaimin Iskandar tidak hadir langsung saat itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian Minggu depannya lagi, ada pertemuan lagi PAN, Golkar, PKB, Gerindra, datang PKB waktu itu, ada beberapa pengurus PKB kita ngobrol," ujarnya.

Dipertemukan kedua itu kata Yandri, PAN menekankan agar semua partai menyatukan hati terlebih dahulu. Supaya, komunikasi berjalan lancar dan enak.

"Bang Saleh Daulay Ketua Fraksi PAN bilang yang penting kita satukan hati dulu biar kita enak ngobrolnya gimana-gimana," ucapnya.

Yandri mengatakan partainya merasa ada kejanggalan dari PKB saat itu. Dia menyebut ada sesuatu yang bikin PKB tidak srek ketika PAN dan Golkar gabung.

"Karena kita memang merasakan masih ada sesuatu dengan PKB, belum klik lah ketika PAN dan Golkar masuk," ucapnya.


Waketum Bidang Penggalangan Pemilih dan co-chair Bappilu Partai Golkar, Ridwan Kamil, tiba-tiba buka suara soal isu cawapres. Ridwan Kamil menyebut Provinsi Jawa Barat paling dibutuhkan bakal capres PDIP Ganjar Pranowo.

Ridwan Kamil awalnya menjawab isu bakal menjadi cawapres Ganjar Pranowo saat wawancara dalam acara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, seperti dilihat pada Rabu (6/9). Dia mengaku didekati tiga utusan capres, namun menurutnya Jabar paling dibutuhkan pihak Ganjar.

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," kata Ridwan Kamil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Alasan Jabar Dibutuhkan Ganjar

Ridwan Kamil lalu menjelaskan mengapa Ganjar Pranowo paling membutuhkan Provinsi Jawa Barat. Dia menyebut salah satu alasannya karena dirinya punya suara sangat tinggi di Jawa Barat.

"Karena saya sangat tinggi kalau di Jawa Barat. Saya tidak bermaksud bagaimana ya, tapi memang hasil surveinya, bahkan ini survei dari internasional ya, tidak pakai survei lokal. Saya paling tinggi di sini, dan Mas Ganjar agak sulit di Jawa Barat," kata Ridwan Kamil.

Wilayah Jabar diketahui jumlah pemilih pada Pilpres 2024 paling banyak di Indonesia. Berdasarkan hitung-hitungan, menurut Ridwan Kamil cocok dirinya disandingkan dengan Ganjar jika Ganjar ingin mendulang suara di Jabar.

"Jadi kalau digabung, kalau menurut matematika, ya matching. Tapi kan perjodohan itu bukan matematika. Bisa ada pertimbangan-pertimbangan non-matematis," ujarnya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya.

Simak Video 'Relawan Prabowo di Garut Beralih Dukung Ganjar Capres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nama Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan Golkar tetap mendorong Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal cawapres Prabowo Subianto.

"Sikap politik Golkar saat ini adalah mencalonkan Pak Prabowo sebagai capres dan mendorong Pak Airlangga sebagai cawapresnya," kata Dave, saat dihubungi, Rabu (9/6/2023).

Menurut Dave, tidak ada nama kader Golkar lain yang disodorkan menjadi bakal cawapres. Golkar sendiri saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo sebagai capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejauh ini belum ada," katanya.

Ridwan Kamil Bicara Peluang Bakal Cawapres

Sebelumnya, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil bicara soal peluangnya menjadi bakal cawapres saat wawancara dalam acara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, seperti dilihat pada Rabu (6/9). Ridwan Kamil mengaku didekati sejumlah pihak.

"Jadi saya itu dihubungin oleh semuanya, itu saja jawabannya," kata Ridwan Kamil menjawab pertanyaan soal isu bakal jadi cawapres Ganjar Pranowo.

Mantan Wali Kota Bandung ini bercerita utusan Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan termasuk utusan Ganjar Pranowo menemuinya. Ridwan Kamil menilai semua pihak menghitung kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

"Ada utusan Pak Anies pernah bertemu beberapa kali, ada utusan Pak Prabowo pernah bertemu sekian kali, ada utusan dari koalisi Pak Ganjar juga beberapa kali," ujar pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu.

"Jadi semua, dalam teori probabilitas itu ya, orang menghitung. Walaupun keputusan akhirnya, bikin tim ini-tim itu, belok juga kan, kan begitu," imbuhnya.

Menurut Ridwan Kamil, berdasarkan hitungan, koalisi Ganjar bersama PDIP memang paling membutuhkan wilayah Jabar untuk mendulang suara. Wilayah Jabar memiliki jumlah pemilih terbesar dibanding provinsi lainnya di Tanah Air.

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," imbuhnya

Simak Video 'Gaya Prabowo Dekati Keluarga Gus Dur: Dari Berlutut sampai Gelar Pertemuan':

[Gambas:Video 20detik]


Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin mengatakan telah merencanakan sejumlah program prioritas yang akan dikerjakan selama menahkodai Sulsel. Program prioritas itu dimulai dari mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 hingga mengatasi kekeringan.

"Pj Gubernur, kepala daerah, bupati, wali kota itu tugasnya jelas, sudah diarahkan oleh Presiden Jokowi dan Bapak Mendagri," kata Bahtiar kepada wartawan di kantor Gubernur Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo, Rabu (6/9/2023).

Dirangkum detikSulsel, Kamis (7/9/2023) berikut 6 program prioritas Pj Gubernur Sulsel Bahtiar selama memimpin Sulsel:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Kawal Pemilu 2024

Bahtiar mengatakan program prioritas pertama yang ia kerjakan adalah pengawalan pemilu 2024 mendatang. Hal ini dilakukan lantaran kewenangannya sebagai Pj Gubernur Sulsel sekaligus Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.

"Satu, pastikan pengawalan pemilu. Saya ini kebetulan sampai saat ini, masih merangkap juga sebagai Dirjen Polpum Kemendagri. Yang menyusun dan mengawal regulasi tentang kepemiluan di Indonesia," katanya.

Bahtiar menyebut kesiapan pemilu ini melibatkan banyak unsur. Termasuk memeriksa ketersediaan anggaran, sumber daya manusia (SDM), hingga alat pemilu.

"Jadi saya harus pastikan kesiapan penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu. Dan instansi terkait yang sukses pemilu itu, harus kita pastikan siap. Siap dari sisi SDM-nya, alatnya, uangnya dan lain sebagainya," bebernya.

2. Mengawasi Pilkada Serentak 2024

Bahtiar menyebut program prioritas selanjutnya adalah mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak. Sebab, dia mengatakan persiapan Pilkada tersebut telah mulai disiapkan pada tahun ini.

"Kedua, memastikan kesiapan Pilkada serentak 2024. Nah itu sudah harus disiapkan anggarannya. Kan tahapannya sebenarnya mulai tahun ini, yaitu 12 bulan," ucapnya.

Dia menyebut, pengawasan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap kesiapan anggaran sejak tahun ini hingga tahun depan. Menurutnya, ini menjadi penting lantaran pertama kalinya dilakukan secara serentak.

"Jadi tahun ini persiapan, anggaran tahun ini berapa, anggaran tahun depan berapa. Karena tahun depan ini pertama kali (Pilkada) serentak," ungkapnya.

Simak 4 program Prioritas lainnya di halaman berikutnya...


Waketum PAN Yandri Susanto bicara kembali momen saat PAN dan Golkar memutuskan merapat mendukung Prabowo Subianto pada 13 Agustus 2023 lalu. Yandri menyebut kala itu sebetulnya Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kehilangan privilese atau hak istimewanya di koalisi.

Yandri awalnya bicara terkait posisi PAN dan Golkar saat pertama kali bergabung untuk mendukung Prabowo. Dia menegaskan saat itu posisi PAN dan Golkar setara dengan PKB.

"Kita setara waktu PAN, Golkar, gabung itu setara kita, nggak ada istilah kita di bawah PKB atau di samping PKB, nggak ada, sama," kata Yandri di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut posisi itu berkaitan dengan penentuan cawapres Prabowo. Dalam kesempatan tersebut, kata dia, Prabowo sempat menegaskan bahwa cawapres dibicarakan bersama oleh keempat partai.

"Karena persoalan cawapres Pak Prabowo sudah terang-terangan waktu di tanggal 13 Agustus dibicarakan bersama-sama, jadi memang sudah tidak ada lagi hak privilese dari Cak Imin waktu ada piagam kesepakatan di Sentul itu kan," ucapnya.

Dia menyebut hak istimewa Cak Imin pun saat itu sebetulnya sudah hilang. Dia kembali menegaskan lantaran pernyataan Prabowo yang menyebut persoalan cawapres dibicarakan bersama.

"Oh iya, karena Pak Prabowo langsung bilang, masalah cawapres dibicarakan bersama-sama dengan Golkar, PAN, dan PKB," ujar dia.

Simak Video 'Yandri PAN Pernah Tanya Sosok Cawapres Anies ke PKS, Jawabannya AHY':

[Gambas:Video 20detik]


Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution membahas terkait bubarnya Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan. Dia mengait-kaitkan pertemuan Ketum Partai NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan hal itu.

Syahrial mulanya ditanya terkait mastermind di balik dinamika yang terjadi antara Partai Demokrat dengan Anies Baswedan. Dia menyebut sebetulnya Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY lah yang lebih tahu.

"Kalau saya yang disuruh jawab saya bilang yang lebih tahu Pak SBY, tapi kalau ditanya indikasinya mungkin bisa dilihat urutannya mana yang lebih diduluankan," kata Syahrial di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom dengan Total Politik, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun demikian, Syahrial mencoba mengaitkan time line yang terjadi antara Surya Paloh bertemu dengan Jokowi dan bertemu dengan Demokrat serta PKS. Dia mempertanyakan yang mana yang lebih dulu ditemui.

"Mungkin bisa dilihat urutannya mana yang lebih diduluankan ketemu dengan KPP, dua mitra yang lain Demokrat dan PKS, atau ke Medan Merdeka? Itu dia," ucapnya.

Syahrial pun merasa Surya Paloh lebih dulu bertemu Jokowi daripada Demokrat dan PKS. Akan tetapi, dia tidak mau bicara lebih jauh terkait makna di balik urutan waktu itu.

"Ini kan di media semua sudah dibuka bahwa setelah itu ada pertemuan antara Pak surya Paloh dan Presiden. Itu lebih dulu dari pertemuan dengan KPP. Ini yang saya sampaikan adalah suatu peristiwa, apakah substansi sampai ke urusan KPP, cuma beliau berdua lah yang tahu," ujarnya.

Simak Video 'Penjelasan Demokrat soal Rencana Deklarasi Anies-AHY Awal September':

[Gambas:Video 20detik]


Elite Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengumbar janji BBM gratis jika ketua umumnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menang dalam Pilpres 2024. Janji manis itu disampaikan elite PKB, Syaiful Huda.

Ia adalah Ketua Komisi X DPR RI periode 2019-2024. Huda maju sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan Jabar VII pada Pemilu 2019 yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Dilansir dari berbagai sumber, pria kelahiran Tuban 12 April 1977 ini juga sempat berkuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung. Dia juga sempat menjadi santri di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, Jawa Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaiful Huda juga pernah menjadi anggota DPRD Jabar periode 2004-2009. Dia kemudian menjadi Staf Khusus Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI periode 2014-2019. Pada 2021 lalu, Syaiful Huda terpilih sebagai Ketua DPW PKB Jabar periode 2021-2025 dalam musyawarah wilayah (muswil) yang digelar di Bandung.

Dalam janjinya, Huda mengungkapkan subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Karena itu, dia berharap subsidi itu bisa diperuntukkan bagi masyarakat pemilik sepeda motor.

Sejumlah partai politik pun menanggapi janji yang dilontarkan Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda itu. Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily pun turut berkomentar. Ace merasa janji itu tidak realistis.

"Sangat tidak realistis. Jangan mudah menjanjikan sesuatu tapi tidak realistis lah. Itu namanya janji palsu," ucap Ace saat dikonfirmasi detikJabar, Rabu (6/9/2023).

Namun, Ace mengungkapkan jika subsidi BBM jauh lebih baik diberikan untuk sesuatu yang produktif. Hal itulah yang kata dia telah dilakukan pemerintah dengan mengalihkan subsidi BBM saat ini.

"Seharusnya subsidi itu diberikan pada hal-hal yang produktif. Kita Sudah berusaha untuk mengurangi subsidi BBM karena ingin subsidinya dialihkan kepada hal-hal yang produktif dan tepat sasaran," katanya.

Sama halnya dengan pendapat Ketua DPD PDI Perjuangan Jabar Ono Surono. Ia bahkan tertawa saat ditanya mengenai janji politik PKB tersebut.

Ono menganggap Syaiful Huda sedang bercanda saat mengutarakan janji politik tentang menggratiskan BBM. "Itu kan belum waktunya kampanye. Jadi, waktunya kampanyekan bulan November. Jadi, saya menyikapi apakah itu guyonan, iya kan. Apa itu resmi," ucap Ono saat dihubungi detikJabar, Rabu (6/9/2023).

Ono mengatakan sebagai politikus harus cerdas dan tak langsung menelan bulat-bulat setiap janji politik partai lain. Pihaknya akan melihat janji politik BBM gratis itu apakah masuk dalam program yang dikampanyekan PKB atau tidak.

"Ya kita lihat saja nanti. Kita lihat dulu. Sementara ini saya bilang bercandalah, baru guyonan saja," kata Ono yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI itu.

"Soal subsidi ini kan informasi dari pemerintah cukup membebani APBN. Sehingga, mungkin itu bercanda. Baru bercanda saja," tambah Ono.

Sebelumnya, video soal janji yang dilontarkan Syaiful Huda beredar di media sosial Twitter yang kini berubah jadi 'X'. Dengan kemeja putih dan berpeci, Huda berteriak menyampaikan kebijakan apabila Cak Imin menang di 2024.

"Kalau Gus Muhaimin dan PKB menang, semua yang punya sepeda motor, BBM yang kita subsidi, gratis, tanpa biaya. Gus Muhaimin memberikan program, siapa pun yang hamil yang ada di bumi Indonesia ini, akan diberikan tunjangan selama hamil," ujar Huda dalam video itu.

Syaiful Huda kemudian memberikan penjelasan terkait janji BBM itu. Huda menyebut subsidi BBM masih mengalami kebocoran ke korporasi. Dia berharap dapat menutup kebocoran itu agar secara khusus dapat diperuntukkan pada masyarakat pemilik sepeda motor.

"Kita sudah melakukan kajian kalau semua di-segmented-kan misal semua pemilik motor akan mendapat subsidi lebih besar dan akhirnya harganya lebih murah, ketimbang, selama ini kan subsidi BBM kita yang mestinya untuk yang tidak mampu, pemilik sepeda motor, itu kan dinikmati oleh korporasi," kata Huda.

"Kita bayangkan kebocoran ini bisa kita tutup dengan cara ditambahkan segmented untuk, misalnya, para pemilik sepeda motor dan angkutan umum," lanjutnya.


Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai usulan agar Pilkada serentak 2024 dimajukan dari November menjadi September 2024 malah bikin ribet. Menurutnya, memajukan jadwal Pilkada akan menciptakan kondisi yang kompleks.

Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, awal bicara soal kemungkinan Pilpres dua putaran. Dia menyebut jika Pilpres terjadi dua putaran, maka akan digelar pada 26 Juni 2024.

Pada bulan-bulan berikutnya, kata dia, akan ada gugatan dan penyelesaian sengketa Pemilu, pelantikan anggota DPR, dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu, menurutnya, makin membuat sulit gelaran Pilkada jika dimajukan ke September 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Khususnya ketika Pilpres dilakukan dua putaran, di mana berdasar jadwal KPU, akan diselenggarakan pada 26 Juni 2024. Pada momen setelah itu akan ada kemungkinan terjadinya sengketa, lalu di saat yang sama pelantikan calon anggota DPRD terpilih secara gradual di beberapa wilayah. Kemudian juga persiapan pelantikan dan pengucapan sumpah janji DPR dan DPD pada 1 Oktober, serta Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024," katanya saat dihubungi, Rabu (6/9/2023).

Menurut Titi, kondisi itu membuat usulan Pilkada dimajukan ke September 2024 menjadi tak ideal. Menurutnya, Pilkada pada September hanya membuat gaduh.

"Kalau ditambah lagi dengan beban Pilkada yang dimajukan ke September 2024, bisa dibayangkan betapa gaduh dan kompleksnya situasi Pemilu dan politik kita," katanya.

Titi meminta pemerintah dan pelaksana Pemilu seperti KPU dan Bawaslu fokus pada jadwal yang sudah disusun. Jika ada evaluasi, katanya, hal itu merupakan hal wajar.

"Untuk penataan dan perbaikan ke depan, lebih baik kita pikirkan dan persiapkan matang setelah Pemilu 2024. Sehingga kita bisa lebih jernih melakukannya dan bisa menghindari adanya anasir ataupun spekulasi kepentingan politik kekuasaan yang sering diasumsikan melatarbelakangi kemauan untuk memajukan jadwal Pilkada ini. Fokus saja pada tahapan, jadwal, dan agenda yang sudah ada," katanya.

"Lagi pula kalau demi keselarasan program, kan Presiden yang baru pun belum dilantik sebagai karena prosesnya baru akan dilakukan pada 20 Oktober 2024. Justru kalau ingin sinkronisasi dengan Presiden baru, maka Pilkada November 2024 akan menjadi agenda politik pertama Presiden baru yang sekaligus menguji visi politiknya dalam memimpin pemerintahan," sambungnya.

Sebagai informasi, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis (25/8/2022). Saat itu, dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga.

Kemendagri Siap Bahas dengan DPR

Terbaru, Kapuspen Kemendagri Benni Irwan mengatakan usulan jadwal pilkada dimajukan itu gagasan dari beberapa pihak baik dari akademisi hingga pengamat, hingga legislatif. Kemendagri memahami adanya usulan tersebut.

"Percepatan (dimajukan) pelaksanaan Pilkada serentak, dari bulan November menjadi bulan September 2023, merupakan gagasan atau wacana yang dimunculkan oleh beberapa pihak, diantaranya oleh kalangan akademisi, pengamat dan juga beberapa anggota lembaga legislatif," ujar Benni kepada wartawan, Selasa (5/9).

Benni mengatakan Kemendagri menerima segala masukan yang ada. Kemendagri siap menindaklanjuti gagasan itu untuk dibahas lanjut bersama DPR dan penyelenggara pemilu.

"Secara prinsip Kementerian Dalam Negeri dapat memahami gagasan atau wacana tersebut, meskipun belum membahas secara lebih detail," ucapnya.

"Jika hal ini memang dirasa sangat penting, maka Kemendagri sebagai wakil pemerintah, siap untuk membicarakannya bersama-sama dengan DPR dan institusi penyelenggara pemilu," lanjut Benni.


Usulan agar Pilkada 2024 dimajukan dari November ke September 2024 mencuat lagi. PKS mempertanyakan dasar dari usulan Pilkada dimajukan dari November ke September 2024.

"Mesti ada dasar kuat. Perppu untuk keadaan genting. Tanpa landasan kuat, bisa jadi hanya kepentingan taktis," ucap Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, kepada wartawan, Selasa (6/9/2024).

Mardani kemudian menyinggung soal rezim. Dia mengatakan jika Pilkada digelar September 2024, maka pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih berkuasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Pilkada) September masih masuk periode rezim sekarang. Sementara November berganti rezim," katanya.

Mardani belum menyampaikan apakah dirinya setuju atau tidak dengan usulan tersebut. Anggota DPR ini menunggu pembahasan resmi terkait usulan Pilkada 2024 dimajukan.

"Belum dibahas, kita tunggu proposal pemerintah," katanya.

Sebagai informasi, usulan Pilkada 2024 dimajukan sempat disampaikan Ketua KPU Hasyim Asyari pada Kamis (25/8/2022). Saat itu, dia mengusulkan Pilkada digelar September 2024. Hal ini diungkapkan dalam diskusi bertajuk 'Menyongsong Pemilu 2024: Kesiapan, Antisipasi dan Proyeksi'.

"Mungkin nanti KPU akan mengajukan usulan itu satu saja, untuk pemungutan suara Pilkada maju jadi September 2024," ujar Hasyim dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube BRIN Indonesia.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pasal 101, pemungutan suara dijadwalkan pada November 2024. Hasyim menilai keserentakan waktu pemungutan suara saja tak cukup, namun harus ada keserentakan pelantikan juga.

Kini, usulan tersebut mencuat lagi. Mendagri Tito Karnavian pun buka suara.

Tito menjelaskan jika ide tersebut muncul hasil dari diskusi parpol, pengamat, hingga pemerintah. Tito mengatakan Pilkada serentak di semua daerah ini pertama kali terjadi.

"Yang sebelum ini, kita lihat misalnya Pak Jokowi dilantik Oktober 2014. 2017 ada Pilkada 101, setelah itu ada lagi Pilkada 2018, ada bupati, gubernur baru di tengah-tengah dengan membuat rencana pembangunan 5 tahun yang mereka sendiri. Akibatnya nggak sinkron, di lapangan ada yang bangun dermaga, di daerahnya nggak membangun jalanan," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

Tito mengatakan jika Pilkada digelar 27 November 2024, maka pelantikan para kepala daerah terpilih sulit untuk digelar 1 Januari 2025. Sebab, kata dia, butuh waktu sekitar 3 bulan untuk menyelesaikan sengketa Pilkada.

Dia mengatakan jarak pelantikan kepala daerah dengan presiden akan semakin jauh. Selain itu, katanya, kepala daerah harus segera diisi pejabat definitif.

Karena permasalahan itu, kata Tito, muncul usulan Pilkada dimajukan. Dia menyebut jika ingin menggelar pelantikan 1 Januari 2025, maka September merupakan waktu yang tepat untuk Pilkada. Meski demikian, dia mengatakan hal itu masih harus dibahas lebih lanjut bersama KPU.

Simak juga 'Saat Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat masih belum menentukan akan berlabuh ke mana usai bubar dengan NasDem dan PKS terkait pencalonan Anies Baswedan. Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno melihat Demokrat cenderung merapat ke Ganjar Pranowo dibandingkan Prabowo Subianto.

"Nggak kalau melihat tanda-tanda alamnya, Demokrat ini sepertinya mau ke Ganjar Pranowo," kata Adi Prayitno di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

Adi Prayitno mengungkap tanda pertama yakni saat Ketum Partai Demokrat mengutip ucapan Sukarno, ayah dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia menilai tidak pernah AHY mengutip pernyataan Sukarno.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"AHY ini kan tidak pernah ngutip Bung Karno nih kayaknya seumur hidup, baru kemain sekali itu," ucapnya.

Namun, Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menepis tanda itu. Dia menyebut AHY sebetulnya mengutip Politikus India Mahatma Gandhi.

"Yang dikutip bukan Bung Karno, tapi Mahatma Gandhi, yang disampaikan oleh Bung Karno," timpal Syahrial.

Tak berhenti sampai di situ, Adi Prayitno mengungkap kembali tanda-tanda selanjutnya. Dia mengungkit saat elite-elite Demokrat memuji Megawati sebagai sosok yang tidak pernah jahat.

"Beberapa hari lalu kan elite Demokrat memuji Ibu Megawati, Bu Mega tak pernah jahat, tanda kedua, tanda-tanda alamnya," ujar dia.

Simak Video 'Direktur PPI Nilai Koalisi Indonesia Maju Sekadar Koalisi Omong-omong':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap banyak kejutan yang terjadi di acara Gala Dinner KTT Ke-43 ASEAN. Kejutan itu mulai dari duduk hingga nyanyi bareng Menhan Prabowo Subianto dan Menkeu Sri Mulyani.

Diketahui, acara Gala Dinner KTT ASEAN itu digelar di Hutan Kota, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2023) malam. Erick Thohir memang duduk bersebelahan dengan Prabowo di cara tersebut. Di samping Prabowo terlihat Menkominfo Budi Arie Setiadi sementara di samping Erick Thohir yakni Sri Mulyani.

"Banyak kejutan di acara gala dinner KTT ASEAN malam ini. Mulai dari duduk bareng, diskusi bareng, makan bareng, sampai nyanyi bareng Pak @prabowo dan Bu @smindrawati," tulis Erick Thohir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erick Thohir pun mengunggah video saat nyanyi bersama Prabowo dan Sri Mulyani. Video itu direkam saat lagu Benyamin Sueb berjudul 'Malem Minggu' diputar di lokasi gala dinner.

Prabowo dan Sri Mulyani pun tampak ikut bernyanyi. Sesekali Erick Thohir memindahkan kamera teleponnya ke arah Prabowo dan Sri Mulyani.

"Lagu-lagu Benyamin Sueb emang legend, menghibur kita dari generasi ke generasi. Alfatihah untuk babeh Benyamin," ujar Erick.


Tugas baru menanti Ridwan Kamil usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat. Tugas baru itu akan diberikan Partai Golkar kepada Ridwan Kamil yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Ridwan Kamil per Selasa 5 September 2023 kemarin telah selesai masa jabatannya. Hal itu sekaligus mengakhiri tugasnya memimpin Jabar sejak 2018. Namun tugas baru telah menanti pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Hal itu diungkapkan Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Syadzily. Ace mengatakan jika Ridwan Kamil masih punya kewajiban untuk memenangkan Golkar pada Pemilu 2024 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya sebagai kader partai Pak Ridwan Kamil tentu memiliki kewajiban untuk memenangkan Partai Golkar dalam Pemilu 2024, karena Pemilu 2024 merupakan momentum bagi kemenangan di Pilkada 2024," ucap Ace saat dihubungi detikJabar, Rabu (6/9/2023).

Ace mengatakan, Ridwan Kamil memiliki elektabilitas dan kesan yang baik selama memimpin Jabar. Karena itu, Partai Golkar sangat berharap sosok Ridwan Kamil bisa memberikan dampak elektoral di Pemilu nanti.

"Dan tentu kita tahu sejauh ini Golkar Jabar akan memaksimalkan peran dan potensi yang dimiliki Pak Ridwan Kamil, saya kira kalau popularitas dan elektabilitas disertai dengan kinerjanya memang dinilai sangat positif oleh masyarakat," ujarnya.

"Tentu kami harapkan dengan nilai positif dari Pak RK ini juga dapat menggerek elektabilitas Partai Golkar," harapnya.

Selepas tak lagi menjabat Gubernur Jabar, Ace mengungkapkan jika Golkar akan menyiapkan agenda khusus untuk Ridwan Kamil. Sebab mantan Wali Kota Bandung itu menurutnya punya waktu lebih luang saat ini.

"Tentu nanti kami akan mendesain kegiatan ke program yang diarahkan pada berbagai kegiatan Pak RK untuk mengkampanyekan Partai Golkar di Jabar," tutup Ace.


Berbeda dengan Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno, Waketum PAN Yandri Susanto justru melihat Demokrat merapat ke koalisi pendukung Prabowo Subianto usai mundur dari pencalonan Anies Baswedan. Yandri menyinggung kedekatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Prabowo.

"Kalau menurut aku sih AHY itu, Pak SBY lebih dekat dengan Prabowo," kata Yandri di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

Selain itu, Yandri yakin Demokrat pilih Prabowo lantaran peluang menang yang lebih besar daripada Ganjar. Menurutnya, itu pilihan yang lebih rasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena menangnya lebih besar Prabowo daripada Ganjar. Rasional itu, rasional," ucapnya.

Lebih jauh, Yandri juga melihat adanya chemistry antara Prabowo dan SBY. Dia menyebut chemistry itu lebih baik daripada dengan Ganjar Pranowo.

"Kalau dari Bang Syahrial bilang tinggal dua, Ganjar atau Prabowo, menurut saya lebih cenderung ke Pak Prabowo, chemistrynya akan lebih ketemu gitu," jelasnya.

"Sekali lagi saya bilang yang paling pas kalau Demokrat gabung ke Pak Prabowo, peluang menangnya tinggi, chemistry dapat, kemudian antara level Demokrat dan teman-teman di Prabowo nyambung dengan PAN, Golkar, Gerindra sudah dekat. Saya bilang lebih nyambung ke sini. Menurut saya itu," lanjutnya.

Simak Video 'Yandri PAN Pernah Tanya Sosok Cawapres Anies ke PKS, Jawabannya AHY':

[Gambas:Video 20detik]


Koalisi partai politik pengusung bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menunjuk Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN). Direktur Eksekutif Indostrategic Ahmad Khoirul Umam menilai PDIP dkk ingin memperkuat mesin logistik Ganjar.

"Penunjukan Asryad Rasyid sebagai Ketua Tim Pemenangan mengindikasikan bahwa PDIP ingin mengokohkan mesin logistik, di mana peta kekuatan logistik itu dikuasai oleh Arsjad yang notabene Ketum KADIN," ucap , saat dihubungi, Rabu (6/9/2024).

Dia mengatakan penguatan logistik juga perlu diiringi konsolidasi dari para pendukung Ganjar. Karena itulah, katanya, mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Andika Perkasa ditunjuk sebagai wakil ketua TPN Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sementara itu, Andika Perkasa sendiri selaku wakil ketua difungsikan untuk mengonsolidasikan mesin logistik dan kekuatan teritorial untuk mengefektifkan mobilisasi pemilih di Pilpres nanti," katanya.

Dia juga menyebut terpilihnya Andika sebagai Wakil Ketua TPN membuat isu soal Andika menjadi bakal cawapres Ganjar tak terbukti.

"Penunjukan Andika sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan ini sekaligus menghentikan spekulasi penetapan namanya sebagai Bacawapres Ganjar," katanya.

Umam memberi saran agar Arsjad dan Andika mulai membangun komunikasi dengan semua komponen koalisi. Termasuk, katanya, dengan pihak luar yang berpotensi bergabung dengan koalisi Ganjar yang saat ini terdiri dari PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

"Salah satu yang bisa dilakukan oleh Arsyad dan Andika saat ini adalah membangun komunikasi dengan semua jaringan dan potensi kekuatan pendukung, termasuk dengan Partai Demokrat yang saat ini sedang menjomblo. Jika tim pemenangan Ganjar bisa mengajak Demokrat masuk ke barisan koalisi, maka mesin pencapresan Ganjar tidak lagi hanya 25% kursi parlemen, tetapi bertambah 9% dari Demokrat, sehingga total menjadi sekitar 34%," katanya.

Simak Video 'Arsjad Kaget Jadi Ketua Pemenangan Ganjar: Baru Tahu dari Media':

[Gambas:Video 20detik]


Tamatnya rezim Orde Baru nyatanya tidak menjawab berbagai misteri yang meliputinya. Masih banyak tanda tanya yang diwariskan dari masa itu, termasuk nasib sejumlah aktivis korban penculikan 1998.

Sejarah mencatat, peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa terjadi pada periode 1997-1998 kala Soeharto masih berkuasa. Peristiwa ini terjadi tepatnya pada masa pemilihan Presiden Republik Indonesia (Pilpres) untuk periode 1998-2003.

Mereka yang diculik merupakan aktivis yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi di masa itu. Mereka adalah orang-orang yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sayangnya keberadaan mereka justru dianggap membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan.(1)

Penculikan dan penghilangan paksa pun dilakukan demi membungkam para aktivis ini. Total ada 23 orang yang dinyatakan hilang dalam periode 1997-1998. Dimana sebagian dari mereka adalah aktivis pro demokrasi.

Dari jumlah tersebut, hanya 9 orang yang berhasil kembali. Satu orang ditemukan tewas, sementara 13 lainnya belum kembali dan nasibnya masih menjadi misteri hingga kini.(2)

13 Korban Penculikan yang Masih Jadi Misteri

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengetahui nasib 13 korban yang masih dinyatakan hilang tersebut, mulai membentuk Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), melakukan upaya advokasi, hingga menggelar sejumlah aksi.

"Jika hidup, di mana tinggalnya? Jika meninggal, di mana kuburnya?" Jawaban dari pertanyaan ini yang ingin diketahui oleh keluarga dan kerabat para korban.(3)

Lantas, siapa saja kah ke-13 korban tersebut? Kapan dan bagaimana mereka menghilang?

Berikut data 13 korban peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998:

1. Dedy Hamdun

Dedy Hamidun merupakan aktivis PPP yang aktif dalam dalam aksi-aksi Mega Bintang Rakyat menjelang Pemilu 1997. Ia dilaporkan hilang sejak 29 Mei 1997.

Ia hilang bersama dengan Nova Al Katiri dan Ismail. Diduga Deddy Hamdun diculik karena aktivitasnya mendukung kampanye PPP dalam Pemilu 1997.

2. Nova Al Katiri

Nova Al Katiri merupakan seorang Direktur PT Sangkuriang Tour and Travel dan PT Rahama Pratama. Dia diculik pada tanggal 29 Mei 1997 bersama dengan Dedy Hamdun dan Ismail. Mereka diculik setelah menjemput Dedi Hamdun di Rumah Sakit Bunda.

3. Ismail

Ismail adalah supir pribadi Nova Al Katiri. Ismail diculik bersama dengan Dedy Hamdun dan Nova Al Katiri pada tanggal 29 Mei 1997, setelah menjemput Dedy Hamdun di RS Bunda.

4. Yani Afri

Yani Afri merupakan aktivis PDI Pro Megawati. Pada tanggal 23 April 1997, sejumlah aparat berseragam dari Kodim Jakarta Utara mendatangi tempat tinggalnya di Rumah Susun Tanah Abang, Blok 36, Lantai 3.

Para aparat tersebut membawa Yani Afri bersama rekannya, Sony, ke kantor Kodim. Keduanya sempat ditahan di sana selama beberapa hari.

Tiga hari kemudian, tepatnya pada 26 April 1997, seorang teman Yani Afri mengatakan pada ibu Yani Afri, Tuti Koto, bahwa anaknya itu ditahan di Kodim Priok. Namun ketika ia mendatangi kantor Kodim tersebut, mereka mengatakan bahwa Yani Afri dan Sony sudah dilepas.

Disebutkan pula oleh korban penculikan lainnya, Pius bahwa ia pernah bertemu dengan Yani Afri dan Sony di tempat penyekapan. Mereka memang sempat dilepaskan dari Kodim, tetapi kemudian di luar kantor Kodim mereka dijemput atau tepatnya diculik oleh sekelompok orang yang menggunakan mobil Hardtop.

5. Sony

Sony merupakan rekan Yani yang juga merupakan aktivis PDI Pro Megawati. Ia bersama Yani dijemput paksa pada tanggal 23 April 1997. Setelah sempat dilepaskan, Soni bersama Yani kembali diculik oleh sekelompok orang.

6. Hermawan Hendrawan

Hermawan Hendrawan merupakan aktivis PRD yang berlatar belakang mahasiswa FISIP Unair angkatan 1990. Ia juga dikenal sebagai aktivis PPBI (Pusat Perjuangan Buruh Indonesia) dan SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi) di Surabaya.

Ia terlibat aktif melakukan aktivitas pengorganisasian mahasiswa di Surabaya, Yogyakarta, dan Jakarta.

Tanggal 29 Juli 1996, PRD dinyatakan secara resmi sebagai dalang peristiwa penyerbuan kantor PDI tanggal 27 Juli 1996. Tanggal 1 Agustus 1996, Hermawan pamit pindah ke Jakarta dengan alasan sudah tidak aman baginya ada di Surabaya.

Hermawan diduga diculik pada tanggal 12 Maret 1998, setelah menghadiri konferensi pers KNPD di kantor YLBHI, bersama Faisol Reza dan Raharja Waluya Jati. Hingga saat ini, keberadaan Herman tidak diketahui oleh siapapun.

Berdasarkan kesaksian Pius Lustrilanang yang pernah berbicara dengan Hermawan di dalam tempat penyekapan, sang aktivis tersebut mengaku diculik di sekitar RSCM.

7. Hendra Hambali

Hendra Hambali hilang pada tanggal 14 Mei 1998. Keberadaan Hendra sempat dilihat oleh tetangganya.

Berdasarkan pengakuan sejumlah tetangganya Hendra terlihat diculik, namun dilepaskan lagi. Orang yang melakukan penangkapan tersebut adalah aparat, berpakaian sipil, kepala botak.(4)

8. M Yusuf

M Yusuf menjadi salah satu korban peristiwa penculikan dan penghilangan paksa. Ia dinyatakan hilang pada 7 Mei 1997. M Yusuf diketahui diambil paksa di wilayah Jakarta kala itu.(2)

9. Petrus Bima Anugrah

Tidak ada saksi mata yang melihat atau mendengar sendiri peristiwa terjadinya penghilangan paksa yang dialami oleh Petrus Bima Anugrah. Namun sampai tanggal 12 Maret 1998 diketahui Petrus Bima Anugrah tinggal bersama-sama Aan Rusdianto, Nezar Patria dan Mugiyanto di Rumah Susun Klender.

Pada 13 Maret 1998, Petrus Bima Anugrah bersama Aan Rusdianto dan Nezar Patria mengikuti rapat di sekitar kantor pos besar Pasar Baru, Jakarta. Sore harinya, ia berpisah dengan kedua rekannya yang pulang menuju tempat tinggal mereka.

Petrus Bima Anugrah diketahui tidak ikut tertangkap pada saat Aan dan Nezar diculik karena tidak berada di rumah. Dalam interogasi terhadap korban penculikan lainnya, Raharja Waluya Jati dan Faisol Reza, pertanyaan mengenai Bimo Petrus selalu diajukan. Berdasarkan hal ini kemudian disimpulkan bahwa Petrus Bima Anugrah juga merupakan salah satu target penculikan.

10. Suyat

Suyat adalah mahasiswa FISIP Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, angkatan 1995. Ia diambil secara paksa dari rumah temannya pada 12 Februari 1998 sekitar pukul 04.00 WIB.

Kala itu, dua orang dari pelaku menarik Suyat secara paksa ketika Suyat membukakan pintu dan 1 orang mendorong serta menodongkan senjata api ke arah punggung Suyat. Mereka kemudian membawanya ke sebuah mobil yang diparkir tidak terlalu jauh dari rumah temannya yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Suyat merupakan pengurus pusat Komite Nasional Perjuangan untuk Demokrasi (KNPD) yang membidangi Pendidikan dan Propaganda serta anggota SMID. Dia juga aktif dalam kegiatan demonstrasi, baik di Solo maupun di Jakarta. Hingga saat ini, nasib dan keberadaan Suyat masih belum diketahui.

11. Ucok Munandar Siahaan

Ucok Munandar Siahaan hilang pada tanggal 14 Mei 1998. Ia menghilang di waktu yang bersamaan dengan Hendra Hambali.

Ucok terakhir diketahui keberadaannya saat pergi ke Mall Ramayana, Ciputat untuk melihat peristiwa penjarahan dan pembakaran. Sedangkan Hendra Hambali dilihat tetangganya di Glodok Plaza.(4)

12. Yadin Muhidin

Yadin Muhidin hilang di tanggal yang sama dengan Ucok dan Hendra Hambali, yakni pada 14 Mei 1998.(2) Yadin hilang saat menonton kerusuhan berupa pembakaran Ruko Griya Inti, Suter Agung.

Kala itu, kawan Yadin menyebut melihat orang-orang berbaju hijau, seperti tentara, datang dengan truk yang besar- besar, sambil membawa pentungan. Mereka menyeret dan mengangkut orang-orang untuk masuk ke dalam truk.

13. Wiji Tukul

Wiji Thukul atau Widji Widodo adalah seorang seniman penyair dan buruh. Terakhir kali ia aktif di Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (JAKKER). Ia dituduh terlibat pada kerusuhan 27 Juli 1996.

Sekitar Agustus 1996, malam hari, Wiji Thukul pamit kepada Sipon karena harus menyelamatkan diri dari pengejaran aparat keamanan. Wiji terakhir kali terlihat oleh kawannya, Sipon, pada akhir Desember 1997 di Malioboro, Yogyakarta.

Adapun kali terakhir Wiji Thukul menelpon ke rumah yakni pada bulan Februari 1998. Tak ada saksi, jejak atau petunjuk mengenai keberadaan Thukul selanjutnya. Sejak saat itu tidak ada kabar lagi mengenai keberadaan Tukul.(4)

Sumber:

(1) Buletin Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan edisi "Melawan Lupa".

(2) Dokumen Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan berjudul "Kronik Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997-1998"

(3) Dokumen Divisi Pemantauan Impunitas dan Pemenuhan Hak Korban, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), berjudul "Monitoring Kasus Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis 1997/1998".

(4) Pusat Dokumentasi Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, "Penculikan dan Penghilangan Paksa"

Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, PAN, dan Golkar sekedar koalisi omong-omong. Dia menyebut tidak ada surat-menyurat yang menandakan resminya koalisi itu berdiri.

"Iya koalisi PAN sama Prabowo dan Golkar juga nggak ada surat-surat itu, Pak. Kan koalisi omong-omong itu," kata Adi Prayitno di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

Adi Prayitno menyampaikan koalisi yang sudah ada hitam di atas putih saja bisa bubar jalan. Apa lagi, kata dia, koalisi Prabowo saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini koalisi yang sudah ada tanda tangan-tanda tangannya aja wassalam, bubar jalan, apa lagi koalisi omong-omong kan, belum ada hitam di atas putih," ucapnya.

Sebagai informasi, Gerindra awalnya sudah membuat kerja sama politik dengan PKB sejak 2022. Dua partai itu sepakat membuat koalisi untuk Pilpres 2024 yang diberi nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Dalam perjalanannya, Golkar dan PAN menyatakan dukungan terhadap Prabowo. Nama koalisi pun berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Teranyar, PKB keluar dari koalisi pendukung Prabowo dan beralih ke Anies Baswedan.

Kembali ke Adi Prayitno, dia juga membahas hubungan antara PAN dan Golkar dengan PKB. Dia menyebut sejak awal PAN dan Golkar memang hanya ingin berkoalisi dengan Prabowo.

"Kalau Muhaimin ini di koalisi Prabowo ini seperti orang hamil, harus disesar Pak, udah mau berojol duluan, bahkan ada sesar paksa itu. Secara prinsip begini, sejak awal memang PAN dan Golkar itu berkoalisi dengan Prabowo nggak ada urusan dengan PKB, itu yang membuat kenapa PKB itu buruk," ujar dia.


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid beserta ibundanya Sinta Nuriyah menemui Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, Yenny mengungkap sang ibunda mendoakan dan merestui Prabowo Subianto.

Hal tersebut disampaikan Yenny Wahid di sela perbincangannya bersama Prabowo dan Sinta di halaman rumah Prabowo di Kerjanegara, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023) malam. Yenny awalnya menjawab pertanyaan awak media soal restu Sinta ke Prabowo.

"Bukan cuma restu, didoakan lho," kata Yenny seraya tersenyum, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya restu maupun doa apa yang dimaksud, Yenny tak menjawab. Sinta pun hanya tersenyum saat ditanya apakah putrinya itu cocok mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Momen pertemuan ketiganya berlangsung akrab. Bahkan terdengar Sinta memanggil Menteri Pertahanan itu dengan panggilan akrab 'Wowo'.

Prabowo dan Yenny sempat menunggu Sinta selesai salat di dalam mobil. Keduanya menunggu sambil berbincang.

"Mau salaman sama Pak Prabowo, nanti batal wudhunya. Jadi salat dulu," kata Yenny.

Usai pertemuan, Prabowo menyampaikan kunjungan Sinta ke rumahnya tidak direncanakan. Prabowo kemudian bercerita mengenai kedekatannya dengan keluarga Gus Dur yang telah terjalin lama.

"Sore hari ini saya dapat kehormatan kunjungan Yenny Wahid ternyata dadakan ibunya hadir. Tadi kita sebagaimana hubungan saya cukup lama dengan keluarga Gus Dur. Puluhan tahun, sebelum, sejak saya remaja sekarang 'agak' remaja ha-ha-ha," kata Prabowo.


Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengakui Demokrat sulit untuk membentuk koalisi baru usai cabut dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Syahrial menyebut yang paling realistis saat ini ialah bergabung ke koalisi Prabowo Subianto atau koalisi Ganjar Pranowo.

"Kondisi per saat ini, Demokrat rasanya, kembali lagi, akan lebih logis menghadapi keadaan dan kondisi ke depan terkait dengan Pilpres ini tadi, kondisi pada saat Senin kemarin kita mengambil satu langkah yang lebih jelas, di mana posisi kita saat ini sudah agaknya agak kurang memadai kalau bicara koalisi koalisi lain, walau opsi atau peluang itu ada," kata Syahrial di acara Adu Perspektif seperti disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

Syahrial menyebut pada Senin (4/9), AHY bersama 90 persen pengurus DPP Partai Demokrat melakukan rapat pleno dan fraksi Demokrat di DPR RI. Dia menyebut dalam rapat pleno itu diputuskan Demokrat akan memanfaatkan komunikasi yang ada dengan koalisi lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rasanya arah dari DPP adalah bagaimana kita memaksimalkan komunikasi yang sudah terbangun baik itu di tempat Bang Yandri (PAN) maupun di tempatnya PPP," ucapnya.

Dia menyebut opsi yang paling logis saat ini yakni merapat ke Prabowo atau Ganjar. Dia mengakui sulit untuk membentuk koalisi baru dengan waktu yang sudah mepet.

"Artinya di tempatnya Pak Prabowo dan Pak Ganjar, opsinya di situ. Agak sulit untuk kemudian berakselarasi dengan pembentukan koalisi baru di mana ada kerumitan-kerumitan dalam melaksanakan pembicaraan begitu," ujar dia.


Waketum PAN Yandri Susanto mengaku sempat bertanya kepada PKS soal cawapres Anies Baswedan saat sidang tahunan MPR/DPR 16 Agustus. Yandri menyebut 3 petinggi PKS menjawab Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai cawapres Anies Baswedan.

Yandri awalnya bicara soal kedudukan Anies Baswedan di Koalisi Perubahan. Dia menilai Ketum Partai NasDem Surya Paloh lah yang jadi pemimpin koalisi tersebut.

"Kalau urusan cawapres dibahas bersama-sama, duduk sama rendah, berdiri sama kaki, mungkin berbeda dengan Koalisi Perubahan karena Pak Surya Paloh kan lebih pimpinan kan. Menurut saya Anies kan, bentar-bentar, dan Anies itu lebih tunduk dengan Surya Paloh dari pada yang lain. Ya saya kira fakta, kalau analisis mungkin dia masih bisa bermanuver yang lain, tidak secepat itu, mungkin dia bertemu Demokrat, bertemu PKS," kata Yandri di acara Adu Perspektif disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri menilai keputusan Anies Baswedan berpasangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidaklah diputuskan sendiri. Dia berpendapat ada pengaruh Surya Paloh di balik itu.

"Kalau menurut saya waktu Anies ambil keputusan itu, Anies tidak mandiri, Anies tidak otonom. Karena memang pengaruh Pak Surya Paloh sangat tinggi," ucapnya.

Yandri lantas mendukung penilaiannya dengan bercerita soal dirinya yang bertanya kepada PKS terkait cawapres Anies. Dia menyebut pertanyaan itu ditanyakannya saat sidang tahunan MPR/DPR.

"Waktu sidang tahunan itu saya tanya ke partai temannya Bang Syahrial ini, PKS, beberapa petinggi PKS saya tanya, saya waktu itu berdiri bersama Panglima, Kapolri, saya turun ke bawah, saya tanya 'Gimana, siapa wakilnya Anies? AHY?'. Saya sengaja, ngapain saya tanya Demokrat kan, pasti AHY kan," ujar dia.

Menurutnya, saat itu 3 petinggi PKS menyebut nama AHY. "Saya tanya ke PKS, 3 petinggi PKS saya tanya (jawabnya) AHY, yaudah mantap," imbuhnya.

"Bukan, itu artinnya proses panjang di Koalisi Perubahan sudah sangat jauh, dalam banget itu," sambungnya.


Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto bicara soal dinamika politik yang terjadi antara bakal capres NasDem Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Yandri menyebut permainan terkait pencapresan belum selesai.

Yandri mulanya menyoroti secara khusus dinamika yang terjadi antara Anies dan Cak Imin. Dia menyebut peristiwa politik ini mengubah analisis para pihak, termasuk koalisi yang ada saat ini.

"Kalau menurut saya peristiwa Anies-Cak Imin itu pasti banyak mengubah analisis para pihak, termasuk koalisi yang ada selama ini, bayangkan itu Koalisi Perubahan itu setahun, Cak Imin sama Prabowo itu setahun 16 hari loh, ya kan? Kemudian tentu ada PDIP dan PPP. Nah semua orang tertuju pada 3 pasang ini, tiba-tiba Cak Imin loncat dan ada para pihak yang dirugikan," kata Yandri di Adu Persepektif yang disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri menyebut dinamika Anies dan Cak Imin ini sebetulnya tidak memengaruhi Koalisi Indonesia Maju. Dia menyebut melompatnya Cak Imin merupakan haknya sebagai Ketum PKB.

"Bagi Koalisi Indonesia Maju sebenarnya ini dikatakan nggak ada persoalan ya nggak ada persoalan, karena itu haknya Cak Imin sebagai Ketum PKB, di Koalisi Indonesia Maju adanya Gerindra, Golkar, PAN itu kan masih lebih dari cukup, kalau mau diitung dengan syarat pencapresan masih lebih dari cukup, di Koalisi Indonesia Maju biasa-biasa aja melihatnya itu hanya Cak Imin," ucapnya.

Yandri menilai berpindahnya Cak Imin hanya sekadar adanya angin segar dari Anies Baswedan. Sementara itu, sudah setahun lebih dengan Prabowo belum juga diberi kepastian.

"Memang kelihatannya untuk Pak Prabowo itu, walau Cak Imin ajukan diri, Pak Airlangga ajukan diri, Pak Erick ajukan diri, memang belum ada kesepakatan di antara kita, belum pernah dibahas loh, jadi semenjak PAN, Golkar gabung itu belum pernah dibahas loh. Belum ada antara ketua umum itu bahas cawapres itu belum," jelasnya.

Yandri pun menyebut dinamika semacam ini belum akan selesai setelah yang terjadi pada Anies dan Cak Imin. Dia menyebut permainan masih terus berlanjut sampai batas waktu pendaftaran di KPU nantinya.

"Walaupun menurut saya gini loh, ini permainan belum selesai, belum selesai, jadi sebelum datang ke KPU nanti, sebelum janur kuning melengkung, semua kemungkinan bisa terjadi. Jadi dinamika atau dinamisasi proses pencapresas ini mungkin masih ada lagi kejutan-kejutan berikutnya, jadi kita nikmati saja. Bagi Koalisi Indonesia Maju bergabungnya Cak Imin dengan Pak Anies itu menurut kami persitiwa biasa-biasa saja, karena kami belum bicarakan itu dengan Pak Prabowo," tutur dia.


Salah satu kelompok relawan Prabowo yakni Repro 08 ingin Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Dengan menggandeng Gibran, suara Prabowo di Jawa Tengah akan meningkat pesat.

Sekjen Repro Mandiri 08 Ardas Patra mengatakan suara Prabowo di Jawa Tengah masih belum optimal. Jika Gibran dipilih, maka suara Prabowo bisa naik signifikan terutama di Jateng.

"Repro Mandiri 08 di Jawa Tengah sebelumnya sudah mengusulkan Gibran dampingi Prabowo dan kami dorong itu (Gibran cawapres). Pemilih Jokowi itu loyal, jadi kalau lihat Gibran ya lihatnya Jokowi," ujar Ardas di Surabaya saat deklarasi Repro 08 Wilayah Jawa Timur, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian ada sisi lain yang kami lihat, Prabowo kalah di Jawa Tengah 11,7 juta. Saya yakin duetnya ini maut, duet Prabowo dan Gibran, lanjutnya.

Menurut Ardas, sosok Gibran sudah teruji sebagai kepala daerah dan banyak capaian positif yang diraih Kota Solo selama Gibran memimpin.

Duet Prabowo-Gibran juga akan memberikan opsi kepada milenial untuk memilih. Sebab, Gibran sosok yang dekat dan representasi kaum milenial dan muda.

Ardas juga mengusulkan Ketua Tim Pemenangan Prabowo atau Tim Sukses lebih baik berasal dari Jawa Timur. Yang diusulkan Repro 08 adalah Putri Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid. Yenny, dianggap Repro 08 dapat mendongkrak suara Prabowo di Pilpres 2024 mendatang, terutama di wilayah Jatim.

"Karena pada Pilpres 2019 lalu, Prabowo kalah 7,7 juta suara di Jatim. Jadi Yenny bisa mengoptimalkan. Jatim ada Yenny, Jateng ada Gibran, dua provinsi besar yang Prabowo kalah di Pilpres 2019 lalu, celahnya kemungkinan besar akan tertutup," terangnya.

Prabowo, Yenny, dan Gibran, lanjutnya juga mewakili generasinya masing-masing. Prabowo generasi baby boomer, Yenny generasi X, dan Gibran generasi milenial.

Khusus Yenny, Ardas meyakini perannya akan mengimbangi, bahkan melebihi Ketua Tim Pemenangan lain dari kalangan pengusaha.

"Ini akan mengimbangi ketua timses lain. Kalau yang lain datangnya pengusaha. Ini datangnya suara. Mbak Yenny ini juga perwakilan Nahdiliyin," tegasnya.

Repro Mandiri 08 Jatim dipelopori oleh para alumni UPN Surabaya, Unibraw, ITS, Unair, Ubaya, UWK, Unsuri, Unmer, Universitas Muhamadiyah dan alumni universitas di Jawa Timur lainnya.

Ketua Repro Mandiri 08 Jatim Yoni Wiratmaja menargetkan Prabowo mampu meraih 13,5 juta suara di Bumi Majapahit.

"Dalam rangka mewujudkan suara 13,5 juta suara tersebut, kami akan menyiapkan SDM khusus sebanyak 250 ribu orang yang disebar di 120 ribu TPS se-Jatim untuk meraih suara dan mengawasi perhitungan suara secara berjenjang di KPU," tandasnya.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Partai Demokrat menjelaskan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dituding oleh Bendum NasDem Sahroni berbohong soal deklarasi Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution menjelaskan terkait persoalan tersebut.

Dia awalnya membahas soal rencana deklarasi Anies dan AHY yang disebut SBY akan terjadi pada 3 September 2023. Dia menyebut hal itu sebagai aspirasi yang disampikan kepada Tim 8 Anies Baswedan.

"Persoalan tanggal 3 (September) itu kami dengar langsung dari Pak SBY, itu aspirasi dari Ketua MTP kepada Tim 8 dan kepada bacapres kita waktu itu yang sekarang sudah kita cabut mandatnya itu," kata Syahrial di Adu Persepektif yang disiarkan detikcom bersama Total Politik, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syahrial menyebut aspirasi itu berangkat dari kondisi elektabilitas Anies Baswedan yang sangat turun beberapa waktu belakangan. Dia mengatakan Demokrat hanya mempertanyakan terkait kepastian koalisi pendukung Anies Baswedan ini benar-benar berlayar di 2024.

"Bahwa ini persoalannya lagi-lagi soal teknis bahwa elektabilitas Pak Anies sudah sangat turun, sehingga satu-satunya langkah yang teknis yang bisa dilakukan untuk kembali upgrade elektablitas itu adalah dengan memastikan koalisi ini berlayar. Untuk pastikan koalisi ini berlayar kan harus jelas cawapresnya. Nah, cawapres itu memang domainnya Pak Anies, tapi kan proses berpacarannya dengan calon wapresnya, calon wapresnya kan Mas AHY," ucapnya.

Syahrial mengatakan aspirasi itu memang muncul pada pertemuan 25 Agustus 2023 lalu di Cikeas. Dia menyebut aspirasi itu berupa deklarasi pada tanggal 3 September 2023.

"Pada pertemuan 25 malam itu, aspirasi dari Pak SBY adalah tanggal 3 (September) kita harus umumkan, supaya ada kepastian untuk masyarakat dan supaya relawan dan partai-partai tergabung dalam KPP bisa kemudian merge mengakselarasikan dukungan itu lebih nyata begitu kan," jelasnya.

"Nah, saya dengar dari Pak SBY juga, karena besok harinya kami juga diundang ke Cikeas, Pak SBY jelaskan alhamdulilah pertemuan dengan Ketua Mejalis Syura PKS, jadi 25 (Agustus) malam di Cikeas, jam 06.00 pagi besoknya, tanggal 26 (Agustus) pagi itu di rumah Habib Salim, Habib Salim menurut informasi yang kami dapat, justru lebih maju lagi dari Pak SBY, kalau bisa diumumkan akhir Agustus aja, begitu," lanjutnya.

Dia menegaskan aspirasi Demokrat dan PKS sama, yakni karena elektabilitas Anies yang harus diupgrade. Dia menyebut tidak ada tekanan sama sekali dari SBY untuk mengumumkan AHY.

"Jadi ini sebagai aspirasi, aspirasi dari Demokrat dan Pak SBY tanggal 3 September, Habib Salim dari PKS justru meminta the sooner the better, saya juga nggak paham di mana di situ tekanan yang diberikan Demokrat karena semua masih opsi, gitu kan, bahwa benar ultimatum itu harus disampaikan akibat ketidakjelasan dari perjalan proses koalisi ini," tutur dia.


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, melontarkan pujian kepada Bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Yenny mengatakan banyak kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang bersimpati ke Prabowo.

"Saya komentar ya, bahwa banyak sekali kiai-kiai NU yang punya simpati besar terhadap Pak Prabowo," kata Yenny di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023).

Yenny kemudian berbicara mengenai pertemuannya dengan Prabowo malam ini. Yenny menyebut kedatangannya hari ini untuk memenuhi undangan Prabowo untuk 'ngopi bareng'. Dia kemudian bercerita kedekatan antara Prabowo dan keluarga Gus Dur sudah terjalin lama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa itu adalah sebuah bentuk keakraban dari kami semua. Mas Bowo, saya memanggil beliau dari dulu Mas Bowo, usia itu tidak penting, karena untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa kita sama sama melihat banyak pemimpin pemimpin dunia yang usianya sampai hampir seratus tahun. Misalnya Pak Mahathir Mohamad, Ratu Elizabeth itu masih mengabdi pada bangsa dan negara," ucapnya.

"Jadi Mas Bowo ini ya usianya kalau dalam politik masih remaja, makanya masih sangat pantas untuk dipanggil Mas Bowo, jadi kami kedekatannya jauh sekali melampaui kami berdua, karena keluarga Mas Bowo, kakek beliau Eyang Margono itu tetanggaan dengan eyang saya, Eyang Wahid Hasyim di daerah Matraman," tambah dia.

Yenny juga menyampaikan bahwa sosok Prabowo telah berjasa dalam kehidupannya. Yenny pun dipertemukan dengan suaminya, Dhohir Farisi oleh Prabowo. Sehingga, Yenny menyebut jalinan kedekatan dengan Prabowo lebih dari sekadar kontestasi politik lima tahunan.

"Jadi hubungan yang sangat-sangat dekat ini sudah terjalin sejak lama, apalagi kemudian saya mendapat berkah besar dari hubungan baik dengan Mas Bowo, yaitu ketemu jodoh saya ketika tahun 2009 kami dari PKB Gus Dur mengalihkan dukungan ke Gerindra tahun 2009, di situlah saya ketemu suami saya ketika kami berkampanye untuk Mas Bowo, jadi hubungannya ini hubungan hati, bukan hanya sekedar politik, tapi melampaui ajang politik lima tahunan, kira-kira begitu," ucapnya.

Yenny Nilai Prabowo Figur Dibutuhkan RI Saat Ini

Yenny Wahid juga menilai Prabowo merupakan figur yang dibutuhkan oleh kondisi RI saat ini. Dia awalnya mencontohkan, di zaman kemerdekaan silam, sosok Soekarno sebagai pemimpin visioner sangat dibutuhkan bangsa. Kemudian di zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono misalnya, RI mampu memberikan stabilitas ekonomi dan politik.

"Kenapa kita butuh figur seperti Pak Prabowo? Saya percaya bahwa setiap zaman membutuhkan pemimpinnya. Nah jaman Bung Karno waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revisioner, lalu Pak Harto kita butuh pemimpin yang membangun pasca-kemerdekaan, Pak Habibie beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi," terangnya.

"Gus Dur memberikan pondasi demokrasi dan kesetaraan untuk semua keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia, Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau, nah Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jendral TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi, nah kemudian Pak Jokowi, nah Pak Jokowi ini memulai untuk take off industrialisasi," tambah dia.

Yenny memandang sosok pemimpin RI ke depannya mesti meneruskan program-program dari pemimpin sebelumnya. Selain itu, Presiden RI ke-8 akan dihadapi pula oleh potensi geopolitik hingga ketegangan di sejumlah wilayah.

"Pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya," ucapnya.

"Saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu, maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan pak Prabowo, dengan Mas Bowo untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, apa namanya memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa," sambung dia.


DPP Partai Demokrat (PD) mengumpulkan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia hari ini. Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, memberi kode soal PDIP dan PPP.

Andi Arife tidak banyak bicara soal hasil rapat para ketua DPD Demokrat se-Indonesia hari ini. Dia hanya memberikan kode terkait arah koalisinya setelah hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang mendukung Anies Baswedan.

"Progresnya kantor PDIP sama PPP kok deket ya, itu aja kodenya, kok dekat, kok dekat, kantor itu kok dekat gitu," kata Andi Arief di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Andi mengatakan Demokrat sudah berkomunikasi dengan PDIP. Dia juga menyebut Demokrat sudah berkomunikasi dengan Gerindra.

"Ya udah udah (komunikasi dengan PDIP)," ujarnya.

"Gerindra juga," sambungnya.

Sebagai informasi, Demokrat awalnya merupakan salah satu partai pendukung Anies Baswedan. Demokrat tergabung dalam KPP bersama PKS dan NasDem.

Belakangan, Anies memilih Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjadi cawapresnya. Demokrat pun berang karena merasa hal tersebut diputuskan sepihak.

Demokrat memilih mencabut dukungan terhadap Anies dan keluar dari KPP.

Saksikan Juga Live! Adu Perspektif: Menuju Pemilu Empat Capres


Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengakui dirinya membutuhkan waktu lama dalam memutuskan arah dukungan calon presiden (Capres). Namun Yenny memastikan dirinya akan setia jika dirinya telah membuat keputusan.

Hal tersebut disampaikan Yenny usai bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023) malam. Yenny awalnya menyebut bahwa Prabowo menjadi salah satu top list calon presiden pilihannya karena memiliki visi yang luar biasa.

"Tapi secara rasional, berkomunikasi dengan Pak Prabowo, Pak Prabowo ini mempunyai visi yang sangat luar biasa. Bagi kami, Pak Prabowo ini top list. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan-kesamaan visi. Jadi secara rasional mungkin kita sudah bisa punya kesamaan-kesamaan," kata Yenny, Rabu (6/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Yenny menyampaikan bahwa dirinya mesti mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari aspek rasional hingga spiritual untuk memutuskan perihal Pilpres 2024. Dari sisi pemenuhan spiritual sendiri, Yenny perlu berkunjung ke makam ayahandanya terlebih dahulu.

"Saya dari awal ya selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Satu, pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam bapak. Kebetulan saya belum sempat ke sana. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu," ucapnya.

Yenny mengaku proses panjang mesti dilewati sebelum menjatuhkan pilihan. Namun, dia menjamin akan setia terhadap pilihannya.

"Saya mau nambahkan, saya memang lama dalam membuat keputusan, tapi sekalinya membuat keputusan saya setia ha-ha-ha," imbuhnya.


Demokrat menegaskan tidak akan kembali bergabung dengan koalisi pendukung bakal capres Anies Baswedan. Hal itu telah disepakati oleh DPD Demokrat Se-Indonesia.

"Tapi satu hal tadi saya cermati, sudah lebih dari setengah daerah provinsi yang menyampaikan. Satu hal yang pasti, tidak ada kata CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali)," kata Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra Putra di Jakarta, Rabu (6/9/2023).

Herzaky mengatakan seluruh DPD Demokrat sepakat tidak kembali ke koalisi Anies. Dia mengatakan Demokrat merasa terkhianati.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini masalah kehormatan partai yang dianggap dilukai dan dianggap dikhianati. Bahasanya seperti itu. Sehingga bagi mereka CLBK tidak mungkin terjadi," ujarnya.

Herzaky mengatakan partainya masih terbuka terhadap aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh DPD Demokrat dari tiap daerah. Dia belum menjelaskan arah koalisi Demokrat ke depan.

"Satu sikap yang tegas tadi. Karna kan belum semua yang menyampaikan tadi. Kan bergiliran, kita dengan argumentasinya, seperti apa aspirasi dari masing-masing daerahnya. Kan punya kabupaten/kota kan. Alasannya apa disampaikan, lalu kemudian tanggapan-tanggapan. Ini belum selesai, belum tuntas rapatnya," ujarnya.

"Sementara ini adalah mengerucut pada dua. Nah itu yang saya bilang mengerucut. Satu enggak ada CLBK, dan kedua mengerucut pada dua, di antara dua," imbuhnya.


Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C Sipayung mengunjungi kantor detiKSumut di Medan. Dalam kunjungan itu, Ronald mengajak semua kalangan termasuk media untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Menjelang tahun-tahun politik ini, dibutuhkan peran semua pihak termasuk media untuk menjaga kamtibmas," kata Ronald di kantor detikSumut, Rabu (6/9/2023).

Dalam kesempatan itu, Ronald bercerita soal langkah yang pihaknya lakukan untuk menjaga kamtibmas di wilayah Simalungun. Salah satu yang dilakukan adalah dengan pendekatan sosiokultural.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pendekatan sosial dan kultur juga mampu retas kriminalitas," sebutnya.

Mantan Kapolres Tapanuli Utara ini berharap kamtibmas dapat tetap terjaga menjelang tahun-tahun politik ini. Dia mengajak semua pihak untuk turut berpartisipasi menciptakan iklim yang sejuk meski ada kontestasi politik.

Kepala Biro detikSumut, Baringin Parlindungan Lumban Gaol, menyambut baik kedatangan AKBP Ronald. Baringin menyebut, kehadiran Ronald ini menunjukkan sikap polisi yang humanis.

"Pak Kapolres terjun langsung untuk mengajak untuk sama-sama menjaga kondusifitas, ini hal baik, menunjukkan beliau sosok yang humanis," sebut Baringin.

Baringin mengatakan, detikSumut tentu akan ikut berpartisipasi penuh dalam menjaga kamtibmas melalui pemberitaan. Dia menyebut, menjaga kondisifitas merupakan tanggung jawab semua pihak.

"Kita di sini pasti mendorong agar suasana di tengah-tengah masyarakat kondusif apalagi menjelang Pemilu 2024. Salah satunya dengan terus menjaga netralitas," jelasnya.

Selain berdiskusi dengan pimpinan detikSumut, AKBP Ronald juga melihat sistem kerja di detikSumut.

Viral Kesabaran Guru SLB di Medan


Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto melontarkan kelakar mengenai dinamika yang terjadi dalam koalisi Pilpres. Prabowo menyinggung partai keluar masuk dalam koalisi.

Hal tersebut disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid di Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023). Prabowo awalnya menjelaskan saat ini Partai Gerindra tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju.

"Kita, saya sekarang masuk dalam suatu tim, suatu koalisi. Koalisi itu Kadang-kadang ada yang masuk dan anak yang keluar," kelakar Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya siapa rekan koalisi yang dimaksud, Prabowo hanya merespons santai. "Kayak lo nggak tau aja ha-ha-ha," ucap Prabowo yang diiringi gelak tawa.

Prabowo kemudian merespons pertanyaan soal proses pemilihan cawapres. Menteri Pertahanan itu menegaskan bahwa pemilihan cawapres yang mendampinginya di Pilpres 2024 akan ditentukan melalui musyawarah bersama rekan koalisi. Menurutnya, musyawarah menjadi suatu adab dan budaya khas Indonesia yang mesti diterapkan.

"Jadi saya katakan di mana-mana, adab budaya kita adalah musyawarah. Saya tentunya dengan kawan-kawan tim saya, koalisi, kita akan terus musyawarah akan terus cari terbaik dalam kondisi tertentu menurut visi realita, bukan visi kesukaan," jelasnya.

Kepada rekan koalisinya, Prabowo berpesan untuk mengesampingkan ego maupun keinginan pribadi saat menjaring bacawapres. Prinsipnya, Prabowo ingin mencari sosok pendamping yang terbaik untuk melanjutkan hal baik yang telah dirintis para presiden terdahulu.

"Saya selalu bicara kepada rekan-rekan saya, kepada adik saya. Kalau sudah bertekad memilih jalan hidup berbakti kepada negara bangsa perasaan pribadi, suka tidak suka pribadi, keinginan pribadi harus dikalahkan. Jadi kita benar-benar, kita cari yang terbaik untuk rakyat kita," tegasnya

"Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia, kekayaan bangsa negara kita harus dikelola untuk rakyat kita. Fokusnya itu. Jadi tadi yang disebut apa yang dibangun, apa yang dirintis pendahulu," sambungnya.

Lihat juga Video: Yenny Saran Cawapres Prabowo Anak Muda, Erick hingga Gibran Disebut

[Gambas:Video 20detik]