8 Pengurus NasDem Surabaya mundur dari struktur kepengurusan karena tak transparannya dana bantuan politik (banpol). Mereka menegaskan bahwa keputusan mundur itu tak terkait dengan pencapresan Anies Baswedan. Meski mundur dari pengurus, mereka memastikan tetap akan membantu Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Kami semua mendukung Anies, bahkan saya akan membantu Pak Anies untuk menjadi presiden. Masalah kami ialah soal dana banpol yang tidak transparan," kata Onny S.D, Philippus selaku Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu NasDem kepada detikJatim, Selasa (31/1/2023).

Menurut Onny para pengurus NasDem Surabaya mundur karena Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong tidak bisa menjalankan mesin partai dengan baik, utamanya menjelang Pemilu 2024. Onny menyebut mundurnya para pengurus karena tanggung jawab moral.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mempertahankan tiga kursi di Surabaya itu susah, apalagi menambah dengan kondisi internal partai seperti ini. Sehingga pertanggungjawaban moral kami, kami mundur dari kepengurusan yang dipimpin Robert," jelasnya.

Onny mengatakan, selain dirinya yang mundur, ada pengurus lain yang mundur yakni Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik Sri Hono Jularko, Wakil Ketua Digital dan Siber Wendik Arifiyanto, Wakil Ketua Bidang UMKM Gatot Indarto.

Kemudian Wakil Ketua Bidang Tenaga Kerja Anugrah Ariyadi, Wakil Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga M Choirul Anwar, Wakil Ketua Bidang Kehutanan, Agraria, dan Tata Ruang Gunawan, dan Wakil Ketua Bidang Migran Tatiek Effendi.

Ony mengungkapkan ada 8 hal yang membuat 8 kader NasDem Surabaya mundur. Salah satunya soal dana bantuan politik (banpol) yang tidak jelas penggunaannya oleh Robert Simangunsong.

"Kemudian ketua NasDem Surabaya tidak bisa mengkonsolidasikan pengurus harian DPD sesuai SK DPP. Lalu tidak ada harmonisasi antar pengurus. Kemudian tidak difungsikan pengurus DPD sesuai tupoksi, dan ketua asal tunjuk," jelasnya.

"Selain itu ketua tidak bisa membentuk pengurus ranting di Surabaya, dan tidak bisa dibuktikan secara legalitas. Suasana kantor juga tidak demokratis sesuai semangat partai, termasuk tidak dimanfaatkan sesuai amanah partai. Dan terakhir menggelar rapat tidak sesuai dengan AD/ART dengan melibatkan organisasi sayap yang diketuai istrinya," sambungnya.

Ony menambahkan surat pengunduran diri dari 8 pengurus NasDem Kota Surabaya sudah diterima oleh DPP. Namun sejauh ini, belum ada klarifikasi dari DPP.

"Surat itu sudah kami kirim sejak 22 Desember 2022 dan sudah diterima DPP NasDem di NasDem Tower. Lalu tembusan sudah diterima oleh DPW NasDem Jatim," tambahnya.

Sementara Ketua DPD NasDem Surabaya Robert Simangunsong enggan mengomentari banyak terkait kemunduran 8 pengurus NasDem Kota Surabaya.

"Nanya ke mereka yang mundur, nanyanya ke mereka," singkat Robert.

Anies Ungkit Dideklarasikan Capres oleh PP Sebelum NasDem


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dan Ketua MPR RI For Papua (Forum Komunikasi Anggota MPR RI/DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat) Yorrys Raweyai bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Prof. Mahfud MD. Mereka membahas jalan keluar atas berbagai permasalahan untuk memajukan Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya).

"Dalam pertemuan di Kemenko Polhukam tadi, MPR RI mendukung berbagai tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif, salah satunya melalui berbagai tindakan tegas dan terukur yang diambil oleh personil TNI dan Polri," ujar Bamsoet dalam keteranganya, Selasa (31/1/2023).

"Selain itu, kita juga mendorong agar pemerintah pusat dan daerah di Papua bisa membuat sistem kaderisasi yang baik dalam penataan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengedepankan sistem meritokrasi. Sehingga siapapun yang menjadi pejabat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV, bisa memiliki kemampuan manajerial yang handal. ASN asal Papua juga harus diberikan kesempatan menduduki posisi penting di berbagai Kementerian/Lembaga, tentu saja dengan tetap mengedepankan sistem meritokrasi," jelas Bamsoet.

Selain pertemuan pada hari ini, MPR RI bersama MPR RI For Papua dan Kemenko Polhukam juga akan mengadakan pertemuan lanjutan pada pertengahan Februari 2023 di MPR RI. Mengundang berbagai pihak dari kementerian/lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, KPU, dan Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertemuan lanjutan akan membahas lebih detail berbagai permasalahan di Papua, khususnya dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman dan damai di empat daerah otonomi baru Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.

Bamsoet menjelaskan MPR RI mendukung pemerintah pusat dan daerah Papua agar bisa segera mewujudkan pemberian pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua (Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya). Tentu saja dengan turut ditunjang peningkatan fasilitas infrastruktur serta prasarana dan prasarana di berbagai wilayah Papua.

"Sepanjang tahun 2002 hingga 2022, pemerintah pusat sudah mengucurkan sekitar Rp 1.092 triliun dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua. Harus diakui, pemanfaatannya masih kurang terealisasi dengan baik," ujarnya.

"Tidak salah jika pada tahun 2023 ini, pemerintah pusat turut membantu pemerintah daerah di Papua dalam memanfaatkan dana Otsus yang mencapai Rp 8,5 triliun, agar bisa tepat guna dan tepat sasaran. Khususnya dalam memajukan pendidikan dan kesehatan warga Papua, sehingga bisa mewujudkan sumber daya manusia Papua yang berkualitas, baik dari sisi kebangsaan maupun dari sisi intelektualitas," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan MPR RI melalui MPR For Papua yang diisi para anggota DPR RI dan DPD RI daerah pemilihan Papua juga siap mendukung pemerintah pusat dalam mewujudkan opini yang positif terhadap Papua di dunia internasional.

Misalnya, dengan menjadi juru bicara yang menyuarakan berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dilakukan pemerintah, maupun mengklarifikasi dan meng-counter berbagai berita negatif yang keliru tentang Papua, yang seringkali disuarakan oleh berbagai pihak tidak bertanggung jawab di luar negeri.

"Pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah on the track dalam memajukan Papua. Berbagai perangkat peraturan sudah dikeluarkan. Antara lain, penerbitan UU No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; serta pengesahan empat Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya," ujarnya.

"Dalam upaya mengakselerasi berbagai kebijakan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres No. 121 Tahun 2022 tentang Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH Maruf Amin," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila menambahkan dengan berbagai perhatian besar yang telah diberikan pemerintah pusat terhadap Papua, seharusnya sudah mampu mewujudkan Papua yang maju dan sejahtera. Tidak ada lagi eskalasi kekerasan kemanusiaan sebagaimana yang hingga saat ini masih terjadi.

Selama periode 2010 hingga Maret 2022 saja, tercatat telah terjadi aksi kekerasan sebanyak 348 kasus yang menyebabkan 464 korban meninggal dunia, dimana 320 di antaranya adalah warga sipil.

"Karena itu, kita juga mendorong agar bisa tercipta dialog nasional yang akan mendukung Jeda Kemanusiaan di Tanah Papua. Dialog nasional seakan menjadi dua kata yang mudah diucapkan, namun begitu sulit untuk dilakukan. Selama gagasan itu belum diwujudkan, maka selama itu pula akar persoalan dan strategi penyelesaian persoalan Papua secara komprehensif, akan sulit terakomodasi," pungkas Bamsoet.

Turut hadir jajaran Kemenko Polhukam antara lain, Deputi II Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rina Soemarno, Plh Deputi IV Bidang Pertahanan Negara Brigjen TNI Frenkly, serta Asdep Koordinasi Otonomi Khusus Brigjen TNI Danu Prionggo.

Simak Video 'Mahfud-Bamsoet Bahas Persiapan Pemilu di 4 Provinsi Baru Papua':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md bertemu dengan Ketua MPR RI bambang Soesatyo membahas persiapan Pemilu di 4 Daerah otonomi Baru di Papua. Mahfud juga mengatakan mereka membahas rencana jangka panjang pendidikan di 4 provinsi tersebut.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kembali digandeng Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Begini respons Gibran saat ditanya mengenai pesan atau simbol di balik gandengan tangan Megawati.

Seperti diketahui, Megawati pertama kali menggandeng Gibran saat menghadiri resepsi Kaesang Pangarep di Puro Mangkunegaran Solo, beberapa waktu lalu. Kedua, Megawati menggandeng Gibran saat menghadiri acara pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, kemarin.

Saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo, Gibran mengaku tidak ada simbol khusus atau kode dari gandengan tangan itu. Gibran menganggap Megawati sudah seperti ibu atau eyangnya sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak ada simbol, simbol opo (apa), nggak ada. Beliau sudah seperti Ibu, Eyang saya sendiri ya," kata Gibran, Selasa (31/1/2023).

Gibran mengatakan bahwa tugasnya ialah mengantar dan mendampingi Megawati jika datang ke Solo.

"Pokoknya tugasku kalau beliau di sini (Solo) tugasku nganter (mengantar), mendampingi, wis (sudah) ya," ucapnya.

Gibran menambahkan, dalam pertemuannya dengan Megawati itu tidak ada pembahasan mengenai pemetaan Pemilu 2024. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga enggan menjawab saat ditanya apakah dia dan Megawati sempat membahas soal Pilgub DKI atau Jawa Tengah.

"Wis woconen seko (sudah bacalah dari) ekspresi muka saya lah waktu digandeng Bu Mega. Wis (sudah) itu cukup menjawab. (Ekspresi bahagia?) Yo mbuh woconen dewe (nggak tahu, baca saja sendiri)," kata Gibran.

Diberitakan sebelumnya, tangan Gibran tampak digandeng oleh Megawati usai menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Senin (30/1/2023). Momen gandengan tangan itu terjadi saat Gibran mengantar Megawati menuju mobil yang hendak mengantarnya ke Bandara Ahmad Yani Semarang.

"Gandengan setelah selesai (pelantikan), balik ke mobil, ke bandara saya ngikut dari belakang sama Pak Sekjen," ujar Gibran.

Megawati Larang Kader PDIP Serang Kewibawaan Jokowi


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. PKB akan mendorong DPR membentuk tim kajian khusus menyusul usulan Cak Imin tersebut.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyoroti anggaran untuk gubernur yang menurutnya sia-sia. Dia menawarkan alternatif posisi itu digantikan dengan gubernur jenderal setingkat menteri.

"Yang utama anggaran yang begitu besar terbuang sia-sia. Salah satu alternatifnya nanti cukup diangkat secara langsung gubernur jenderal setingkat menteri oleh presiden, Indonesia bisa jauh lebih cepat sejahtera, pembangunan jalan-jalan rusak di kabupaten dan desa-desa bisa dibangun dengan cepat dan efektif," kata Daniel Johan kepada wartawan, Selasa (31/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan begitu, menurut dia, anggaran dari pusat bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten atau kota. "Jadi anggaran yang ada bisa langsung masuk dan dikelola oleh kabupaten atau kota. Nanti DPRD di tingkat provinsi bisa naik menambah jumlah DPR RI dan DPD," imbuh Daniel Johan.

Lebih lanjut, Daniel Johan mengatakan pihaknya bakal mendiskusikan usulan Cak Imin ini dengan berbagai pihak. Dia mendorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan wacana ini.

"PKB akan diskusikan dan konsultasikan dengan berbagai pihak. Kita akan dorong DPR membentuk tim kajian untuk mematangkan usulan ini," ujarnya.

Diketahui, Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.

Simak juga 'Legislator PD-PKB Temui Massa Aksi, Janji Perjuangkan Hak Perangkat Desa':

[Gambas:Video 20detik]


Menkopolhukam Mahfud Md menceritakan soal pertemuannya dengan Denny Indrayana beberapa waktu lalu. Denny, disebut Mahfud, sempat meminta pendapatnya tentang posisinya yang kini mendukung Anies Baswedan yang mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden di 2024.

"'Pak saya ini mendukung Anies, boleh nggak Pak?' Ya boleh, saya bilang," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023).

"Dia kan junior, dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa, saya bilang. Saya dorong (Denny) mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang," imbuh Mahfud yang menyampaikan hal itu dalam posisinya sebagai pemerintah yaitu Menko Polhukam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengaku pertemuannya dengan Denny Indrayana terjadi sekitar 4 hari lalu. Beragam obrolan disebut Mahfud terjadi antara dirinya dengan Denny.

"Hak Anda untuk mencalonkan Anies, saya jamin sepenuhnya. Tidak akan ada yang menghalangi dan saya akan menjadi jaminan. Silakan gitu itu hak politik," ucap Mahfud.

Selain itu Mahfud meluruskan tentang obrolannya dengan Denny yang disebutnya disalahtafsirkan di publik. Mahfud menjawab pertanyaan soal pernyataan Denny bahwa koalisi dan capres ditentukan oleh hukum.

"Nah di situlah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam, kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK-lah, Ketua Partai ini, ini kasusnya, saya cerita, Ketua Partai ini, ini kasusnya, ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," ucap Mahfud.

"Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu. KPK, kalau Anda mau menindak Ketua Partai, Menteri atau siapa pun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjeremuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu disebutlah Ketua Partai ini, ini kasusnya, Ketua Partai ini, ini kasusnya," imbuh Mahfud menegaskan.

Simak juga 'Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md betemu dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Mereka membahas persiapan Pemilu di Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

"Tadi kami bicara jangka pendek adalah persiapan infrastruktur pemerintah pembentukan DOB baru dan persiapan Pemilu. Karena empat DOB baru harus Pemilu pada 2024 bersama yang lain," kata Mahfud kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam Selasa (31/1/2023).

Mahfud mengatakan dirinya dan Bamsoet juga membahas rencana jangka panjang pendidikan di empat provinsi baru tersebut. Mahfud mengatakan ada pertemuan lanjutan yang digelar dua pekan lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami bersepakat bahwa dalam dua minggu ke depan kita akan bertemu secara lebih khusus dan komprehensif. Materinya disiapakan secara baik-baik sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," ujar Mahfud.

Bamsoet mengatakan MPR juga mendorong pemerintah mengambil langkah terkait normalisasi keamanan di Papua. Dia juga mengingatkan pemerintah segera melakukan peningkatan kualitas PNS di daerah-daerah otonomi baru tersebut.

"Kita mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan roadmap untuk peningkatan kaderisasi PNS warga Papua seperti penambahan eselon I, eselon II," kata Bamsoet.

"Sosialisasi yang lebih gencar lagi sesuai kesepakatan isi dari otonomi daerah dan dana otsus itu tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi seluruh warga Papua," sambungnya.


NasDem menyerahkan penentuan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Perubahan ke Anies Baswedan. NasDem juga terbuka jika nantinya Anies memilih cawapres yang berasal dari luar partai politik koalisi.

"Justru kita yang menyarankan agar cawapres ditentukan oleh Anies. Termasuk jika beliau memandang calon itu dari luar partai politik," kata Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim kepada wartawan, Selasa (31//1/2023).

Taslim mengapresiasi PKS yang memutuskan untuk mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024. Ia menyebut hal itu sesuai dengan harapan partai di Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sangat kita apresiasi, sesuai dengan harapan kita semua. Kita semakin optimis sebelum puasa sudah deklarasi," ucapnya.

Komunikasi tim kecil dikatakan Taslim berjalan lancar hingga kini. Ia mengatakan ada kemungkinan partai NasDem, Demokrat dan PKS mendeklarasikan koalisi sekaligus nama capres dan cawapres.

"Ke depan kayaknya deklarasi sekaligus bersama-sama. Akan segera dimatangkan," kata Taslim.

Sebelumnya, PKS menyampaikan dukungan untuk pencapresan Anies dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023). Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, menyambut dukungan PKS ini.

"Pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama yang mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya, bahtera perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan," tutur Sudirman Said.

Pendukung Anies di Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem, dan Partai Demokrat. PKS punya 8,7% suara DPR, ditambah Partai NasDem 10,26% suara DPR, dan Partai Demokrat dengan 9,39% suara di DPR. Total suara dari Koalisi Perubahan sudah 28,35% atau melampaui ambang batas pencapresan 20% kursi DPR.

Simak Video 'Ketum NasDem, Demokrat & PKS Bakal Teken Keputusan Usung Anies Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sempat berbincang dengan Denny Indrayana berkaitan dengan Anies Baswedan dan Pemilu 2024. Ada sejumlah obrolan yang lantas diungkap Mahfud.

"Denny itu adik saya, junior saya, sering ke rumah, sering ke sini juga, yang terakhir itu kira-kira 4 hari yang lalu," ucap Mahfud di kantornya, Selasa (31/1/2023). Mahfud menjawab pertanyaan soal pernyataan Denny bahwa koalisi dan capres ditentukan oleh hukum.

Menurut Mahfud, salah satu yang ditanyakan Denny padanya itu terkait jadi tidaknya Pemilu 2024. Mahfud menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberikan perintah terkait kesiapan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perintah Presiden kepada saya itu menyiapkan Pemilu 2024. Itu perintah Presiden kepada saya melalui rapat. Kemudian kepada saya, lebih terbatas kepada saya, kepada Mendagri, kepada Bu Sri Mulyani dan Kepala BIN," ucap Mahfud.

"Siapkan Pemilu dengan sebaik-baiknya tahun 2024, kenapa? Saya, saya Menko. Kalau Pak Mendagri untuk mengorganisasi politiknya. Bu Sri Mulyani suruh nyediakan uangnya. BIN mengendus keamanannya, masalah-masalah dan sebagainya. Jadi saya katakan, saya jamin, Pemilu itu 2024 ya, kalau di luar ada itu saya tidak tahu itu urusan politik. Kalau bagi saya itu perintah Presiden. Presiden memastikan pemilu 2024 berjalan," imbuh Mahfud.

Obrolan kemudian berlanjut tentang Denny yang mengaku kepada Mahfud sudah menetapkan dukungan untuk Anies. Lalu Pak Mahfud jawab apa?

"Ya boleh saya bilang. Dia kan junior dekat dengan saya. 'Nggak apa-apa Pak saya dukung?' Nggak apa-apa saya bilang. Saya dorong mau mendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Anies, saya bilang tapi hak Anda untuk mencalonkan Anies saya jamin sepenuhnya, tidak akan ada yang menghalangi, dan saya akan menjadi jaminan," kata Mahfud.

Setelahnya, menurut Mahfud, pembicaraan dengan Denny merujuk perihal urusan Anies dengan kasus Formula E di KPK. Mahfud menegaskan bila urusan penegakan hukum tidak boleh diselimuti dengan urusan politik.

"Nah di situlah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Memang sih kadang kala isu politiknya macam-macam, kalau partai ini semuanya menjadi pasien KPK-lah, Ketua Partai ini, ini kasusnya, saya cerita, Ketua Partai ini, ini kasusnya, ini menjadi sensitif tetapi tidak ada kita minta melapor ke Presiden ini harus dijegal, tidak ada sama sekali. Itu tafsiran publik saja," ucap Mahfud.

"Cuma yang saya tegaskan ke KPK, satu. KPK, kalau Anda mau menindak Ketua Partai, Menteri atau siapa pun jangan pertimbangan politik, kalah hukum, hukum. Kalau Anda tanya ke saya, Pak ini ada kasus ini mau ditindak nggak? Loh, kalau saya bilang nggak boleh, nanti jadi fitnah saya melindungi orang. Kalau saya bilang boleh, jadi fitnah saya menjerumuskan orang. Saya bilang pokoknya kalau hukum tegakkan tanpa pertimbangan politik tidak usah tanya ke pemerintah. Itu kata saya kepada KPK. Memang lalu disebutlah Ketua Partai ini, ini kasusnya, Ketua Partai ini, ini kasusnya," imbuh Mahfud menegaskan.

Simak juga 'Ketum NasDem, Demokrat & PKS Bakal Teken Keputusan Usung Anies Capres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menanyakan soal Kaesang Pangarep yang tertarik ke dunia politik. Gibran mengaku pertanyaan soal adiknya diinisiasi Megawati

Gibran menyebut Megawati menanyakan soal Kaesang saat menggandengnya usai pelantikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Senin 30 Januari 2023.

"Beliau (Megawati) dulu yang menginisiasi pembicaraan itu tentang Kaesang," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (31/1/2023) seperti dilansir detikJateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran tak menjawab lugas ketika ditanya apakah Megawati bakal menawari Kaesang masuk ke PDIP. Gibran juga irit bicara saat ditanya respons Megawati soal rencana Kaesang berkarier di politik.

"Rahasia, rahasia," jawab dia singkat.

Selain dengan Megawati, Gibran juga mengaku juga sempat membahas soal Kaesang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Namun, Gibran tak menjawab isi percakapannya itu.

"Ketemu semua, ada pembicaraan, termasuk itu (membahas Kaesang), rahasia (pembicaraan)," ujarnya.

Baca di sini.

Simak Video: PDIP Beberkan Syarat Kalau Kaesang Mau Gabung

[Gambas:Video 20detik]


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah resmi memberikan dukungannya ke Anies Baswedan untuk maju Pilpres 2024. Partai Demokrat yang tergabung dalam Koalisi Perubahan mengapresiasi langkah tersebut.

"Ini tak lepas dari kesepakatan bersama di mana keinginan tiga partai mengusung Koalisi Perubahan, sebelumnya jauh-jauh hari 3 Oktober 2022 Ketum Nasdem Surya Paloh mendahului pengumuman bahwa Anies bakal calon presiden NasDem," tutur Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution, Selasa (31/1/2023).

Menurut Syahrial, Anies telah resmi mendapat dukungan 20 persen presidential threshold untuk melangkah sebagai bacapres 2024. Demokrat kini menunggu deklarasi resmi Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu kita masih akan akan tunggu deklarasi resmi ketiga partai yang akan ditandatangani oleh masing-masing partai. Kapan dilakukan yang pasti jawabannya tidak akan lama lagi, kita tunggu saja. Setiap hari tim kecil terus komunikasi yang intens," ujar Syahrial.

"Dan tentu jangan lupa banyak juga yang berusaha ingin menggagalkan terbentuknya Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat, NasDem, PKS," sambungnya.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyebut deklarasi dukungan PKS ke Anies Baswedan sebagai tanda titik balik. Hal ini menekankan jika Koalisi Perubahan semakin solid.

"Ini menjadi titik balik sekaligus mementahkan tudingan-tudingan yang selama ini disematkan ke PKS dan Partai Demokrat yang mengunci mesti dengan kadernya. Partai Demokrat dan PKS membuktikan dan menegaskan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan," tutur Kamhar.

Kamhar mengatakan upaya penggagalan Koalisi Perubahan dapat dilalui oleh ketiga partai. Pihaknya hanya tinggal menunggu tahapan yang lebih konkret.

"Ini juga sekaligus mematahkan upaya untuk menggembosi terbentuknya Koalisi Perubahan. Semakin ke sini semakin teruji ketiga partai ini mampu mengatasinya," kata Kamhar.

Simak Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat dan PKS menyatakan dukungannya terhadap pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Dukungan ini dianggap Partai NasDem bersifat semi resmi.

Adalah Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyatakan demikian. Ali mengulas cara Demokrat dan PKS mengumumkan dukungan pencapresan Anies Baswedan.

"Saya belum tahu persis perkembangan, tapi saya dapat informasi beberapa hari lalu Demokrat menyatakan dukungan lewat rilis, hari ini juga ada dari PKS, ya itu kabar baik," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Demokrat memang mengumumkan pencapresan Anies lewat rilis tertulis ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, yang dibagikan kepada wartawan. Sementara itu, PKS melalui Wakil Ketua Majelis Syuro Sohibul Iman, mengumumkannya dalam konferensi pers kemarin. Konferensi pers tersebut tidak diikuti perwakilan Partai NasDem.

Ali mengaku memahami setiap partai memiliki cara masing-masing dalam mendeklarasikan calon yang akan diusungnya. Menurut Ali, cara PKS mengumumkan pencapresan Anies bersifat semi resmi. Dia mengaku masih menunggu deklarasi resmi.

Meski demikian, Ali berharap apa yang dilakukan Demokrat dan PKS merupakan kabar baik sebelum pengumuman resmi dilakukan.

"Setiap partai itu kan memiliki mekanisme sendiri-sendiri, apakah keterangan itu sudah menjadi keputusan resmi dari partainya kita belum tahu. Tapi paling tidak, intensitas komunikasi NasDem, Demokrat, PKS berjalan baik, mudah-mudahan ada titik temu. Kita belum tahu (pernyataan resmi atau tidak), PKS kan menurut saya semi resmi kan belum dideklarasikan partainya. Kita tunggu lah, kita tunggu," ujarnya.

"Kalau Demokrat sudah deklarasikan secara resmi, PKS juga demikian berarti kan sudah resmi. Kalau sudah resmi barulah ketum 3 partai bicarakan hal-hal teknis, mudah-mudahan ini kabar baik," ujarnya.

Simak Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]


Perjanjian antara Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tengah ramai diperbincangkan. Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam menilai perjanjian itu menjadi dilema untuk Anies.

Untuk diketahui, perjanjian itu diungkap oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Dia menyebut perjanjian atau kesepakatan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden (pilpres).

Sandiaga mengungkapkan hal itu saat menjadi tamu di akun YouTube Akbar Faisal, seperti dilihat Minggu (29/1/2023). Dalam video itu, Akbar Faisal bertanya soal beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu lah lantas yang disebut menjadi dilema bagi Anies. Jika Anies tetap maju di Pilpres 2024, maka publik akan menilainya ingkar janji.

"Terkait Prabowo Subianto yang juga maju tentu sudah ada dua bakal capres yang memiliki parpol pendukung. Dalam konteks Anies dan Prabowo ini tentu menimbulkan dilema bagi Anies karena ketika maju pilkada DKI Jakarta, di usung Gerindra. Selain saat ini yang tengah ramai pembicaraan perjanjian Anies dengan Gerindra bahwa Anies tidak akan menjadi lawan Prabowo," kata Arif kepada wartawan, Senin (30/1).

"Perjanjian ini potensial menimbulkan persepsi publik bahwa Anies ingkar janji pada Prabowo," lanjutnya.

Perjanjian itu pun akan menjadi kendala bagi Anies secara etik. Publik menurut Arif akan menilai Anies politisi ambisius.

"Perjanjian itu jelas menjadi kendala, minimal secara etik dan persepsi publik. Secara etik Anies ingkar janji pada janjinya dan persepsi publik potensial menuding Anies politisi yang ambisius," ucapnya.

Arif menilai seharusnya Anies mengingat soal perjanjian itu. Sebab, menurutnya di berbagai kesempatan Anies pernah menyebut tidak akan menjadikan Prabowo lawan politiknya.

"Apalagi Anies dalam berbagai kesempatan juga mengatakan tidak akan melawan promotornya Prabowo. Seharusnya Anies ingat soal itu," ucapnya.

Selengkapnya di halaman berikut

Simak Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan mendadak dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh beberapa waktu lalu. Namun, tentang pertemuan itu masih menjadi misteri sampai saat ini.

Jokowi Bilang Rahasia

Jokowi dalam kegiatan pembukaan KTT ASEAN 2023 di Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu (29/1/2023). (Tiara Aliya/detikcom)

Adapun pertemuan itu berlangsung di Istana Negara pada Kamis (26/1) sore. Jokowi mengungkapkan tak ada yang istimewa dari pertemuan itu.

"Biasa-biasa saja," kata Jokowi kepada wartawan di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga sempat ditanya apakah pertemuan tersebut berkaitan dengan isu reshuffle kabinet yang mencuat. Namun, Jokowi enggan berbicara lebih lanjut.

"Mau tahu aja," kata Jokowi.

Usai Bertemu, Surya Paloh Diantar Sampai Halaman Istana

Waketum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut pertemuan Jokowi dan Surya Paloh berlangsung selama 1 jam 30 menit. Usai bertemu, Jokowi sempat mengantar Surya Paloh ke halaman Istana.

"Pertemuan mereka terlalu panjang, 1 jam 30 menit itu terlalu panjang untuk diceritakan apa pembicaraannya kan, tentunya banyak sekali hal yang dibicarakan," kata Ahmad Ali saat dikonfirmasi, Minggu (29/1).

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali. Foto: (dok: www.nasdem.id)

Ahmad Ali mengatakan pertemuan keduanya sebagai bukti hubungan yang baik-baik saja. Bahkan, dia menyebut Jokowi sampai mengantarkan Surya Paloh ke halaman Istana usai pertemuan itu.

"Kalau hubungan itu tidak baik-baik saja tidak mungkin kemudian bisa bertemu dan berbicara dalam waktu yang begitu panjang. Kemudian ketika Pak Surya Paloh pulang diantar sampai di halaman, di mobil golf, itu menggambarkan hubungan yang baik kan," ucapnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini menyampaikan hal-hal yang dibicarakan Jokowi dan Surya Paloh. Dia menyebut ada persoalan bangsa, politik, hingga personal yang dibicarakan keduanya.

"Di samping bicara hal-hal kebangsaan sudah pasti, bicara politik juga sudah pasti, juga bicara hubungan personal, bisa jadi mereka bicara soal kesehatan dan lain-lain," ujar dia.

Maksud Jokowi antar Surya Paloh hingga halaman Istana, simak di halaman berikut

Simak Video: Ramai Isu Reshuffle, Jokowi Beri Kejutan di Rabu Pon 1 Februari?

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memegang tiket pencalonan capres 20% karena didukung NasDem, Demokrat, dan PKS. Namun, jalan Anies menuju pilpres 2024 dinilai tak mulus.

Arif Nurul Imam (Foto: Dok. istimewa)

Direktur IndoStrategi Research and Consulting Arif Nurul Imam mengatakan Anies akan terkendala menentukan cawapres. Bagaimana tokoh yang dipilih Anies nantinya dapat diterima oleh partai koalisi.

"Anies Baswedan yang konon telah mendapatkan dukungan 20 persen parpol pengusung yakni Nasdem, Demokrat dan PKS akan menemui kendala soal bagaimana menentukan cawapres yang Secara elektoral bagus tapi juga di terima semua parpol pendukung," kata Arif kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab, PKS dan Demokrat memiliki masing-masing nama yang akan dimajukan sebagai cawapres. Jika ketiga partai itu tidak solid, Arif menilai hal itu akan menjadi perpecahan.

"Apalagi kita tahu PKS menjagokan Ahmad Heryawan (Aher) dan Demokrat menjagokan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Artinya, jika tidak solid rawan mengalami perpecahan dalam menentukan cawapres," ujarnya.

Secara kans, Arif menilai duet Anies-AHY ataupun Anies-Aher memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, secara elektabilitas AHY dinilai lebih moncer.

"Semua punya plus minus, Aher punya basis massa, AHY juga punya basis massa. Kalau ukuran elektabilitas AHY lebih moncer ketimbang Aher," ujarnya.

Anies diketahui telah mendapat dukungan tiga partai. Setelah NasDem yang deklarasi pada Oktober 2022. Baru-baru ini Demokrat dan PKS juga telah menyampaikan sikapnya mendukung Anies. Tiga ketua umum partai tersebut bakal teken keputusan resmi.

"Terbentuknya Koalisi Perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya Koalisi Perubahan itu sudah terjawab pada hari ini," kata Sekjen PD Teuku Riefky saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Penandatanganan keputusan resmi merupakan bagian resmi dari tiga parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari tiga parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas.

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujarnya Teuku Riefky.

Simak Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]


Demokrat dan PKS telah menyatakan sikap mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. NasDem menyambut baik hal itu, meski tetap saja pihaknya menunggu deklarasi resmi.

"Saya belum tahu persis perkembangan, tapi saya dapat informasi beberapa hari lalu Demokrat menyatakan dukungan lewat rilis, hari ini juga ada dari PKS, ya itu kabar baik," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

Ali memahami setiap partai memiliki cara masing-masing dalam mendeklarasikan calon yang akan diusungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Setiap partai itu kan memiliki mekanisme sendiri-sendiri, apakah keterangan itu sudah menjadi keputusan resmi dari partainya kita belum tahu. Tapi paling tidak, intensitas komunikasi NasDem, Demokrat, PKS berjalan baik, mudah-mudahan ada titik temu. Kita belum tahu (pernyataan resmi atau tidak), PKS kan menurut saya semi resmi kan belum dideklarasikan partainya. Kita tunggu lah, kita tunggu," ujarnya.

Jika Demokrat dan PKS sudah deklarasi secara resmi, Ali menilai baru lah langkah selanjutnya akan dilakukan yakni pertemuan 3 ketum partai. Hal itu untuk membahas teknis koalisi.

"Kalau Demokrat sudah deklarasikan secara resmi, PKS juga demikian berarti kan sudah resmi. Kalau sudah resmi barulah ketum 3 partai bicarakan hal-hal teknis, mudah-mudahan ini kabar baik," ujarnya.

Anies diketahui telah mendapat dukungan tiga partai. Setelah NasDem yang deklarasi pada Oktober 2022. Baru-baru ini Demokrat dan PKS juga telah menyampaikan sikapnya mendukung Anies meski tidak disampaikan secara langsung oleh ketua umumnya.

Simak Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]


Anies Rasyid Baswedan menggelar rapat Koalisi Perubahan di salah satu hotel di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam rapat tersebut, Anies yang diusung menjadi calon presiden (capres) dari tiga partai Koalisi Perubahan ini mengaku telah membicarakan langkah-langkah untuk memperkuat tali silaturahmi.

Silaturahmi yang dijalin yakni dengan tiga partai NasDem, Demokrat dan PKS pengusungnya untuk maju sebagai kandidat kuat calon Presiden 2024 nanti.

"Ya saya bertemu dengan DPD Demokrat, PKS dan NasDem. Biasa kunjungan ke daerah silaturahmi dengan partai. Ini kegiatan rutin yang saya lakukan di daerah-daerah," kata Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta itu kepada detikBali, Senin malam (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menjelaskan dalam rapat terbatas bersama petinggi tiga partai Koalisi Perubahan tersebut tidak lain untuk mendiskusikan beberapa hal-hal penting untuk kemajuan NTB.

"Biasa kami mendiskusikan hal-hal penting untuk NTB. Ini sifatnya silaturahmi harapannya saya bisa memperkuat konsolidasi kami. Itu saja," ujar Anies.

Menurut Anies tidak ada hal yang serius yang dibahas dalam rapat terbatas selama kurun waktu satu jam tersebut. Anies menegaskan pertemuan dengan beberapa tokoh partai politik di NTB dari Koalisi Perubahan hanya bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi.

"Nggak ada ya. Tadi ketemu dengan pak Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid di Kecamatan Lingsar. Saya silaturahmi saja," kata Anies.

Ketika dimintai tanggapan siapa calon Wapres dipilih untuk mendampingi pada saat bertarung di Pilpres 2024 nanti, Anies hanya menjawab dengan kata "belum". Anies memilih untuk tidak menanggapi pertanyaan soal itu.

"Belum ya," singkat Anies.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat NTB Indra Jaya Usman atau kerap disapa Iju, enggan menjawab mendetail isi pembahasan dalam rapat terbatas Koalisi Perubahan.

"Tradisinya memang di setiap daerah-daerah pasti akan bersilaturahmi dengan partai Demokrat, PKS, dan NasDem," ujar Iju.

Iju mengatakan, dalam rapat terbatas tersebut posisi Partai Demokrat hanya menyampaikan pesan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

"Kami hanya sampaikan pesan Ketum. Bahwa di Demokrat sudah final mengusung Anies sebagai capres. Kami berdiskusi bagaimana ketiga partai pengusung ini menjadi kesatuan yang utuh memenangkan Anies," katanya.

Dia pun optimistis jika Koalisi Perubahan ini benar-benar bisa mengubah keadaan Indonesia menjadi lebih baik saat Anies menang sebagai Presiden di Pilpres 2024 nanti.

"Beliau (Anies) menyampaikan bahwa kerja-kerja kami masuk kerja kolektif untuk kemenangan bersama. Tentunya yang terpenting adalah bagaimana perubahan Indonesia ke depannya ini membawa keadilan sosial," tukas Iju.

Yandri PAN Pernah Tanya Sosok Cawapres Anies ke PKS, Jawabannya AHY


PKS menyatakan konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Berikut pertimbangan PKS dukung Anies jadi calon presiden (capres) 2024.

"Pertama, merupakan sosok simbol perubahan, karena kita ingin melihat Indonesia lebih baik ke depan," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, kepada wartawan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023) dilansir detikNews.

Sohibul menjelaskan, partainya sudah menetapkan kriteria capres lewat Musyawarah Majelis Syuro ke-7 pada Agustus 2022. Kriteria pertama untuk capres yang didukung PKS adalah soal sosok simbol perubahan. Kriteria kedua adalah soal karakter 'nasionalis-religius'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di satu sisi sangat agamis, di satu sisi sosok yang nasionalis," kata Sohibul.

Kriteria ketiga adalah soal elektabilitas capres tersebut. Elektabilitas capres yang didukung PKS harus berpotensi menang.

Di luar itu, ada Tim Kecil yang merumuskan karakteristik capres. Ada kriteria 4P yakni platform, pasangan, pemenangan, dan portofolio.

"Ketika kami sepakat dengan empat hal ini, itulah yang menjadi dasar pertimbangan pilihan kita kepada calon ini," kata Sohibul.

Diberitakan sebelumnya, PKS menyatakan konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies Baswedan pun resmi mengantongi tiket capres 2024.

Dilansir detikNews, keputusan ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia mengatakan hal ini merupakan hasil diskusi internal Majelis Syuro.

"Pertama sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%," kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin (30/1).

Sohibul mengatakan pihaknya konsisten mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Keputusan resmi soal ini bakal disampaikan lewat Rakernas PKS yang digelar bulan depan.

"PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada bapak Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," ujarnya.

"Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air," lanjutnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres). Dukungan itu disampaikan usai sejumlah petinggi PKS melakukan pertemuan di Turki.

Para petinggi PKS yang bertemu di Turki itu adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman.

"Menyikapi ekspektasi publik terhadap PKS saat ini seperti yang kami sebutkan di atas maka kami selaku utusan PKS dalam tim kecil ini melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS yang kebetulan keduanya dengan berada di luar negeri dalam rangkaian perjalanan tugas mereka dan juga melaksanakan ibadah umrah," kata Sohibul Iman dikutip dari detikNews, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jumat lalu setelah acara di Pendopo Anies Rasyid Baswedan di Lebak Bulus Jaksel, malam hari jam 21.40 WIB saya berangkat menemui mereka berdua di Istanbul, Turki," imbuhnya.

Kemudian, setelah tiba di Turki pagi hari, Sohibul bersama rombongan diterima Salim Segaf dan Syaikhu pukul 19.00 waktu Turki. Pada pertemuan itu, Sohibul memaparkan kondisi terkini politik di Tanah Air.

Dia juga menyampaikan kuatnya ekspektasi publik terhadap koalisi partai-partai pendukung Anies, khususnya terhadap PKS.

"Konsultasi dan diskusi tersebut selesai jam 01.00 dini hari waktu Turki atau jam 05.00 pagi WIB. Dari konsultasi dan diskusi-diskusi kritis yang kami lakukan, saya mendapat amanat untuk menyampaikan bbrp pesan penting kepada keluarga besar PKS secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum," sebutnya.

Setelah pertemuan itu, Sohibul kembali ke Indonesia untuk menyampaikan sejumlah pesan. Pertama, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies di Pilpres 2024, sehingga koalisi memenuhi PT 20%.

"Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat BPMS PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PKS tanggal 24 Februari 2023. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS kembali ke Tanah Air pada 3 Februari 2023," ucapnya.

Hal itu kemudian segera Sohibul bawa ke Tanah Air pada kesempatan pertama. Penerbangan pertama yang tersedia dari Turki adalah Senin 30 Februari pukul 02.40 waktu setempat atau pukul 06.40 WIB. Mendarat di Tanah Air pukul 18.30 WIB, PKS kemudian menyatakan dukungan kepada Anies.

"Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS, dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi ke mana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Untuk itulah kami sampaikan kepada awak media pada kesempatan pertama saya tiba di Tanah Air yaitu saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," imbuhnya.

Dengan dukungan ini, Anies telah memegang tiket untuk maju pada Pilpres 2024 yang akan datang. Anies bakal maju dengan dukungan tiga partai yaitu NasDem, Demokrat dan PKS.

Saat Ganjar-Anies Kompak Singgung Kemunduran Demokrasi


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan adanya perjanjian menyangkut Pilpres yang diteken Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Tim bakal capres Anies Baswedan, Sudirman Said, mengaku tak pernah mendengar adanya perjanjian Prabowo dan Anies soal pilpres.

"Saya tidak mendengar ada perjanjian tersebut, yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu," kata Sudirman pada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/1/2023).

Perjanjian yang diketahui Sudirman Said antara Sandi dan Anies menyangkut Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Perjanjian Anies dengan Sandi tersebut pun, kata Sudirman Said, sudah tuntas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan dalam perjanjian itu antara lain kemudian ada juga perjanjian utang-piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjian dikata kalau pilkadanya menang utang-piutang selesai dan dianggap sebagai perjuangan bersama," ujar Sudirman Said.

"Sudah selesai, dan saya membaca itu dan pada waktu itu termasuk yang ikut berdiskusi dengan Pak Sandi lah," imbuhnya.

Oleh sebab itu, Sudirman Said tak pernah mendengar adanya perjanjian Prabowo dan Anies menyangkut pilpres. Anies saat menjabat gubernur DKI Jakarta, kata Sudirman Said, lebih memilih fokus menangani Ibu Kota.

"Mengenai perjanjian pilpres tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini membantu Pak Prabowo ikut membicarakan kepada Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia menjadi cawapres atau tidak, dan berkali-kali saya diskusi jawaban beliau 'saya akan fokus mengurus Jakarta' karena itu di pemilu ini saya tidak ikut," imbuhnya.

Sandiaga Uno sebelumnya bicara soal perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu.

"Saya sih commit (berkomitmen). Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu, commit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas meterai.

Lihat juga Video: Anies Siap Melenggang ke Pilpres 2024 dengan 28,35% Kursi DPR

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKS menyatakan konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Anies Baswedan pun resmi mengantongi tiket capres 2024.

Dilansir detikNews, keputusan ini disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia mengatakan hal ini merupakan hasil diskusi internal Majelis Syuro.

"Pertama sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%," kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sohibul mengatakan pihaknya konsisten mendukung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sebagai bakal capres di Pilpres 2024. Keputusan resmi soal ini bakal disampaikan lewat Rakernas PKS yang digelar bulan depan.

"PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada bapak Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," ujarnya.

"Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air," lanjutnya.

3 Ketum Parpol Bakal Teken Surat Dukungan Anies Capres

Tiga ketua umum parpol dari Partai NasDem, Demokrat, dan PKS bakal meneken keputusan resmi mengusung Anies Baswedan sebagai capres 2024. Mereka bakal tergabung dalam koalisi Perubahan.

"Terbentuknya Koalisi Perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya Koalisi Perubahan itu sudah terjawab pada hari ini," kata Sekjen PD Teuku Riefky saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1).

Penandatanganan keputusan ini merupakan bagian resmi dari tiga parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari tiga parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas.

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujarnya Teuku Riefky.

Untuk diketahui, PKS menjadi partai terbaru yang menyatakan secara resmi mendukung Anies. Sebelumnya, Partai NasDem yang pertama, kemudian Demokrat memberikan dukungan.

Anies Pamer Tutup Alexis dengan Selembar Kertas Tanpa Marah-marah


PKS menjelaskan tak hadirnya elite Partai NasDem saat mereka konferensi pers menyatakan dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menjelaskan alasan elite NasDem sedang ada kegiatan lainnya.

"Ketika kami akan berangkat kita sampaikan ke seluruh partai, termasuk NasDem. Nah beliau berdua ini (NasDem) yang satu Willy Aditya menemani Pak Anies sedang di Lombok, NTB, satu lagi Pak Sugeng sedang memimpin rapat di Komisi VII (DPR RI)," kata Sohibul pada wartawan di Jakarta, Senin (30/1/2023).

"Itu tidak mengurangi arti apapun yang kita bahas," lanjut Sohibul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Anies Baswedan sudah menggenggam tiket Pilpres 2024 berdasarkan tiga dukungan partai politik. Tiga ketua umum partai yakni dari Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS bakal teken keputusan resmi.

"Terbentuknya Koalisi Perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya Koalisi Perubahan itu sudah terjawab pada hari ini," kata Sekjen PD Teuku Riefky saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1).

Penandatanganan keputusan resmi merupakan bagian resmi dari tiga parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari tiga parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas.

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujarnya Teuku Riefky.

Lihat juga Video: Ketum NasDem, Demokrat & PKS Bakal Teken Keputusan Usung Anies Capres

[Gambas:Video 20detik]


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ngotot mencalonkan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. PKB mengatakan hal itu merupakan amanah muktamar Bali 2019 silam.

"Jangan gitu pertanyaannya (Cak Imin bakal dampingi Prabowo jadi cawapres). PKB sampai detik ini tetap berupaya Gus Muhaimin jadi presiden," kata Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid saat ditemui di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

"Siapa tahu Pak Prabowo mau jadi wapresnya kan," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dihubungi terpisah, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan pencalonan Cak Imin menjadi capres merupakan amanah dari muktamar Bali 2019.

"Karena amanah muktamar," ujarnya saat dihubungi detikcom.

Lebih lanjut, saat disinggung terkait kemungkinan Prabowo Subianto menjadi cawapres Cak Imin, Daniel mengaku bakal menyerahkannya pada hasil musyawarah antara Prabowo dan Cak Imin.

"Kita serahkan kepada hasil musyawarah kedua ketum Cak Imin dan Pak Prabowo," jelas dia.

Cak Imin Harap Koalisi Gerindra-PKB Tetapkan Paslon 2024 Sebelum Ramadan

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut sampai saat ini masih berkomunikasi secara produktif dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait capres dan cawapres usungan Koalisi Gerindra dan PKB. Cak Imin berharap kepastian nama capres dan cawapres sudah bisa ditetapkan saat Ramadan tahun ini.

"Bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan sangat efektif berkampanye, sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres, siapa cawapres, para kyai-kyai itu bulan Ramadan. Berharapnya begitu," kata Cak Imin kepada wartawan di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Cak Imin memastikan usulan kyai kepada PKB bukanlah untuk memaksa. Namun, kata dia, itu untuk memberikan masukan agar kampanye bisa dilakukan setidaknya sebelum bulan Ramadhan.

"Kyai-kyai membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi kita supaya start kampanyenya itu, kalau bisa, paling akhir sebelum bulan Ramadan," ucapnya.

Lihat juga video 'Said Aqil: Saya Heran Kalau NU Harus Jauh dari PKB':

[Gambas:Video 20detik]


Prabowo Subianto dan Anies Baswedan menjadi bakal calon presiden (capres). Keduanya berpeluang bertarung pada Pilpres 2024

Prabowo sudah lebih dahulu menyatakan akan maju sebagai capres pada Pilpres 2024. Sementara Anies menjadi pemegang tiket Pilpres 2024 setelah mendapat dukungan dari PKS. Deklarasi dukungan PKS terhadap Anies disampaikan kepada publik saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama yang mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya, bahtera perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan," tutur Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, dikutip dari detikNews, Senin (30/1/2023).

Untuk diketahui, Anies Baswedan sedang melakukan safari politik di Nusa Tenggara Barat (NTB) saat PKS menyatakan dukungannya. Informasi adanya tambahan partai dalam Koalisi Perubahan sebelumnya sempat dibocorkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi NTB Willy Aditya.

Willy mengungkapkan akan ada kejutan dalam safari poltik Anies Baswedan selama tiga hari di NTB. Setelah membangun koalisi dengan Partai Demokrat, Koalisi Perubahan juga bakal mendeklarasikan tambahan partai koalisi.

"Perkembangan koalisi? Kami sudah koalisi dengan Demokrat. Nanti sore ada kejutan," ujar Willy kepada wartawan detikBali di Lombok Tengah,Senin (30/1/2023).

Untuk mengajukan capres-cawapres, partai atau koalisi partai harus memenuhi syarat minimal yakni ambang batas pencapresan atau presidential threshold. Adapun ambang batasnya adalah 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional dari pemilu sebelumnya.

Sejauh ini, partai yang mendukung Anies di Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem, dan Partai Demokrat. PKS punya 8,7 persen suara DPR, ditambah Partai NasDem 10,2 persen suara DPR, dan Partai Demokrat dengan 9,39 persen suara di DPR. Total suara dari Koalisi Perubahan sudah 28,35 persen atau melampaui ambang batas pencapresan 20 persenkursi DPR.

Sementara itu, Prabowo Subianto juga sudah mengantongi dukungan gabungan partai, yakni dari partainya sendiri Partai Gerindra plus PKB. Gerindra punya 13,57 persen suara di DPR ditambah PKB yang punya 10,09 persen suara. Total ada 24,47 persen suara DPR atau melampui ambang batas pencapresan 20 persen kursi DPR.

Anies Nilai Pencegahan Stunting Tidak Pada Usia Sekolah, Tapi...


PKS sudah menyatakan dukung kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) 2024 bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Pernyataan dukungan PKS kepada Anies usai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman bertemu dua petinggi PKS di Istanbul, Turki.

Dua petinggi PKS yang ditemui tersebut adalah Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Sohibul berangkat ke Turki menemui kedua koleganya itu pada Jumat (27/1) malam.

"Menyikapi ekspektasi publik terhadap PKS saat ini seperti yang kami sebutkan di atas maka kami selaku utusan PKS dlm tim kecil ini melakukan konsultasi dengan Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS yang kebetulan keduanya dengan berada di luar negeri dalam rangkaian perjalanan tugas mereka dan juga melaksanakan ibadah umrah," kata Sohibul Iman saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jumat lalu setelah acara di Pendopo Anies Rasyid Baswedan di Lebak Bulus Jaksel, malam hari jam 21.40 WIB saya berangkat menemui mereka berdua di Istanbul, Turki," imbuhnya.

Tiba di Turki pagi hari, Sohibul bersama rombongan diterima Salim Segaf dan Syaikhu pukul 19.00 waktu Turki. Sohibul menyampaikan kepada Salim dan Syaikhu soal kondisi terkini politik Tanah Air dan juga kuatnya ekspektasi publik terhadap koalisi partai-partai pendukung Anies, khususnya terhadap PKS.

"Konsultasi dan diskusi tersebut selesai jam 01.00 dini hari waktu Turki atau jam 05.00 pagi WIB. Dari konsultasi dan diskusi-diskusi kritis yang kami lakukan, saya mendapat amanat untuk menyampaikan bbrp pesan penting kepada keluarga besar PKS secara khusus dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum," ujarnya.

Setelah konsultasi dengan Salim Segaf dan Syakihu, Sohibul kembali ke Tanah Air untuk menyampaikan sejumlah pesan. Pertama, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies di Pilpres 2024, sehingga koalisi memenuhi PT 20%.

"Kedua, PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Anies Rasyid Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat BPMS PKS yang bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP PKS tanggal 24 Februari 2023. Meski demikian tidak tertutup kemungkinan terjadi percepatan sesuai dengan dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro dan Presiden PKS kembali ke Tanah Air pada 3 Februari 2023," ucapnya.

Informasi penting dari Turki itu, segera Sohibul bawa ke Tanah Air pada kesempatan pertama. Penerbangan pertama yang tersedia dari Turki adalah Senin 30 Februari pukul 02.40 waktu setempat atau pukul 06.40 WIB. Mendarat di Tanah Air pukul 18.30 WIB, PKS kemudian menyatakan dukungan kepada Anies.

"Kami ingin pesan-pesan penting ini segera diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga memberi kejelasan tentang sikap politik PKS, dan tidak lagi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan atau spekulasi-spekulasi ke mana arah dukungan PKS di Pilpres 2024. Untuk itulah kami sampaikan kepada awak media pada kesempatan pertama saya tiba di Tanah Air yaitu saat ini di Bandara Internasional Soekarno-Hatta," imbuhnya.

Anies Baswedan diketahui sudah menggenggam tiket Pilpres 2024 berdasarkan tiga dukungan parpol. Tiga ketua umum parpol yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS bakal teken keputusan resmi.

Simak video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKS mendeklarasikan dukungannya untuk pencapresan Anies Baswedan. Dukungan untuk Anies diberikan PKS atas pertimbangan-pertimbangan berikut ini.

"Pertama, merupakan sosok simbol perubahan, karena kita ingin melihat Indonesia lebih baik ke depan," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, kepada wartawan dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dia menjelaskan, partainya sudah menetapkan kriteria capres lewat Musyawarah Majelis Syuro ke-7 pada Agustus 2022. Kriteria pertama untuk capres yang didukung PKS adalah soal sosok simbol perubahan. Kriteria kedua adalah soal karakter 'nasionalis-religius'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di satu sisi sangat agamis, di satu sisi sosok yang nasionalis," kata Sohibul.

Kriteria ketiga adalah soal elektabilitas capres tersebut. Elektabilitas capres yang didukung PKS harus berpotensi menang.

Di luar itu, ada Tim Kecil yang merumuskan karakteristik capres. Ada kriteria 4P yakni platform, pasangan, pemenangan, dan portofolio.

"Ketika kami sepakat dengan empat hal ini, itulah yang menjadi dasar pertimbagnan pilihan kita kepada calon ini," kata Sohibul.

Simak video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Setelah PKS mendeklarasikan dukungan untuk pencapresan Anies Baswedan, maka sudah ada dua bakal capres yang mengantongi dukungan secara memadai, yakni Prabowo Subianto dan Anies.

Kepada publik, PKS menyampaikan dukungan untuk pencapresan Anies dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023). Juru Bicara Tim Anies Baswedan, Sudirman Said, menyambut dukungan PKS ini.

"Pada hari ini Pak Anies adalah bakal calon presiden yang pertama yang mendapatkan dukungan resmi dalam jumlah yang cukup. Ini artinya, bahtera perjuangan Koalisi Perubahan segera bersiap untuk berlayar menempuh berbagai tantangan," tutur Sudirman Said.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengajukan capres-cawapres, partai atau koalisi partai harus memenuhi syarat minimal yakni ambang batas pencapresan atau presidential threshold. Ambang batasnya adalah 20% kursi DPR atau 25% suara nasional dari pemilu sebelumnya.

Pendukung Anies di Koalisi Perubahan terdiri dari PKS, NasDem, dan Partai Demokrat. PKS punya 8,7% suara DPR, ditambah Partai NasDem 10,26% suara DPR, dan Partai Demokrat dengan 9,39% suara di DPR. Total suara dari Koalisi Perubahan sudah 28,35% atau melampaui ambang batas pencapresan 20% kursi DPR.

Selain Anies, ada Prabowo Subianto yang sudah mengantongi dukungan gabungan partai, yakni dari partainya sendiri Partai Gerindra plus PKB. Gerindra punya 13,57% suara di DPR ditambah PKB yang punya 10,09% suara. Total ada 24,47% suara DPR atau melampui ambang batas pencapresan 20% kursi DPR.

Lihat juga video 'Prabowo: Gerindra Selalu Mengalah Demi Persatuan Bangsa':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (capres) 2024 Anies Baswedan sudah menggenggam tiket Pilpres 2024 berdasarkan tiga dukungan partai politik (parpol). Tiga ketua umum parpol yakni dari Partai NasDem, Partai Demokrat (PD), dan PKS bakal teken keputusan resmi.

"Terbentuknya Koalisi Perubahan sudah memenuhi harapan publik terhadap terbentuknya Koalisi Perubahan itu sudah terjawab pada hari ini," kata Sekjen PD Teuku Riefky saat jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Penandatanganan keputusan resmi merupakan bagian resmi dari tiga parpol untuk mendukung Anies Baswedan. Setidaknya, dari tiga parpol ini, Anies sudah memegang koalisi lebih dari ambang batas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tinggal tentu semua itu nanti akan diformalitas oleh tiga ketua umum untuk menandatangani keputusan bersama meresmikan Bapak Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh tiga partai yang kalau dikumulatifkan untuk presidential threshold-nya sudah melebihi 20% atau kalau tidak salah sudah 28%," ujarnya Teuku Riefky.

PKS menjadi partai terbaru yang menyatakan secara resmi mendukung Anies. Sebelumnya, Partai NasDem yang pertama, kemudian Demokrat memberikan dukungan.

"Jadi sekali lagi kami terima kasih kepada PKS, tentu kami ketiga partai ini intinya adalah memberikan sebuah poros alternatif harapan publik," imbuhnya.

PKS sebelumnya mendeklarasikan dukungannya untuk pencapresan Anies Baswedan. Soal cawapres pendamping Anies, PKS tidak mewajibkan sosok itu berasal dari kadernya.

"Selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia, tidak harus dari PKS, PKS akan tetap ada dalam koalisi ini," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman.

Parpol pendukung Anies tergabung dalam Koalisi Perubahan. PKS siap mengikuti proses penentuan cawapres untuk Anies. Namun demikian, hasilnya diserahkan ke Anies.

"Pada akhirnya pemilihannya diserahkan kepada capres. Tentu saja melalui mekanisme yang objektif, misalnya melalui pertimbangan elektabilitas dan sebagainya," kata Sohibul.

Lihat video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


PKS mendeklarasikan dukungannya untuk pencapresan Anies Baswedan. Soal cawapres pendamping Anies, PKS tidak mewajibkan sosok itu berasal dari kadernya.

"Selama cawapres yang dipilih itu mendongkrak kemenangan, siapapun dia, tidak harus dari PKS, PKS akan tetap ada dalam koalisi ini," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Sohibul Iman, dalam acara jumpa pers di Jakarta, Senin (30/1/2023) malam.

Parpol pendukung Anies tergabung dalam Koalisi Perubahan. PKS siap mengikuti proses penentuan cawapres untuk Anies. Namun demikian, hasilnya diserahkan ke Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada akhirnya pemilihannya diserahkan kepada capres. Tentu saja melalui mekanisme yang objektif, misalnya melalui pertimbangan elektabilitas dan sebagainya," kata Sohibul.

Keputusan resmi akan disampaikan lewat forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS pada 24 Februari nanti. Namun demikian, mekanisme itu bisa lebih cepat.

"Terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke Tanah Air," kata Sohibul.

Simak video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


PKS menyatakan konsistensi menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia menyebut keputusan itu sudah menjadi hasil diskusi internal Majelis Syuro.

"Pertama sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%," kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sohibul mengatakan pihaknya juga konsisten mendukung Anies sebagai bacapres di pilpres 2024. Keputusan resmi akan disampaikan pada rakernas PKS yang digelar pada 24 Februari.

"PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada bapak Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," ujarnya.

"Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air," lanjutnya.

Lihat juga video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin buka suara terkait kemungkinan NasDem bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cak Imin menilai peluang tersebut masih terbuka.

"Ya namanya sebelum janur melengkung kan semua masih terbuka ya, kita welcome aja," kata Cak Imin di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

NasDem sendiri telah melangsungkan pertemuan dengan Gerindra-PKB pada Kamis (26/1) kemarin. Ikhwal pertemuan tersebut, Cak Imin menyampaikan hanya sebatas membuka komunikasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya belum ada detail cuma membuka komunikasi," ungkap Cak Imin.

Cak Imin mengatakan pertemuan tersebut juga belum bicara penjajakan NasDem bergabung dengan PKB-Gerindra. Dia menyebut NasDem semakin solid di koalisinya.

"Belum, jadi mereka datang untuk membuka komuunikasi tapi kalau saya baca-baca mereka juga semakin solid di koalisi," papar dia.

Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menilai saat ini Koalisi kebangkitan Indonesia Raya tinggal mengumumkan capres-cawapres yang akan diusung di Pilpres 2024 mendatang. Namun dirinya belum bisa memastikan kapan.

"Kita kan sudah ada Sekber, tinggal mengumumkan calon. Mengumumkan ini, nyari waktu yang baik nggak nemu-nemu," kata dia.

Jazilul menambahkan jika PKB tetap berupaya agar Cak Imin bisa menjadi capres.

"Jangan gitu pertanyaannya. PKB sampai detik ini tetap berupaya Gus Muhaimin jadi presiden. Siapa tahu Pak Prabowo mau jadi Wapresnya kan," imbuhnya.

Lihat juga video 'Cak Imin Sudah Sampaikan Hasil Ijtima Ulama Nusantara ke Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ikut dalam rombongan kepala daerah yang menyambut Ketua Umum PDIP Megawati untuk menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita). Gibran kini mengunggah momen mengantar pulang Megawati sambil menggandeng tangannya.

Momen ini diunggah Gibran di akun Twitter resminya, Senin (30/1/2023). Gibran yang mengenakan jas bernuansa gelap, menggandeng Megawati yang memakai baju bernuansa merah dengan masker putih yang dikenakannya.

Cuitan ini merupakan balasan Gibran atas twit seorang pengguna Twitter. Akun Twitter itu mengunggah momen Gibran tersenyum di samping Megawati. Netizen mengaitkan senyum Gibran dengan kepastian maju 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Gandeng ibu pulang ke bandara," kata Gibran.

Untuk diketahui, Gibran menyatakan siap maju Pilgub 2024. Namun, Gibran menegaskan keputusan Pilgub 2024 ada di tangan Megawati.

"Ya saya sih siap (diberi mandat maju pilgub), tapi nunggu Bu Ketua Umum dulu ya. Sekali lagi saya ini masih belajar, masih perlu banyak masukan-masukan beliau-beliau senior," kata Gibran Jumat (20/1).

"Yang memutuskan bukan saya ya, kita nunggu keputusan dari partai, kita lihat dulu permintaan warga seperti apa. Kene nduwe ambisi tapi ora (sini punya ambisi tapi tidak) dipilih warga ya percuma. Aku santai," sambungnya.

Meski mengaku siap untuk maju di Pilgub, Gibran menegaskan, jika dirinya tidak punya ambisi untuk menjadi orang nomor satu di tingkat Provinsi. Dia hanya ingin menjalankan tugas partai jika nantinya memang didapuk untuk maju sebagai calon gubernur.

Lihat juga video 'Gibran dan Anies Saling Balas Tweet, Bahas soal Masuk Gorong-gorong':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengungkap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengantar Ketum NasDem Surya Paloh sampai ke halaman usai bertemu di Istana Negara. Tindakan Jokowi sampai mengantar Surya Paloh ini ternyata memiliki makna. Apa maksud Jokowi?

Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memberikan analisis terkait gestur Jokowi mengantar Surya Paloh hingga halaman Istana Negara usai bertemu 1 jam 30 menit. Dia awalnya memberikan gambaran hubungan antara Jokowi dan Surya Paloh.

"Jokowi dan Surya Paloh itu bagai adik dan kakak. Hubungannya baik dan bahkan sangat dekat. Dulu, NasDem sering pasang badan paling depan jika ada yang lantang menyerang Istana. Bahkan, ketika ada partai internal koalisional pemerintah yang kadang genit dengan kebijakan Jokowi, NasDem tetap dukung penuh. Jadi, kedekatan keduanya sangat sulit dipisahkan," kata Adi Prayitno saat dihubungi, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Adi menyebut itu merupakan hubungan yang ada di masa lalu. Kini, kata dia, keduanya banyak diisukan tidak akur, terlebih ketika Surya Paloh memutuskan bermanuver dan mendukung Anies Baswedan maju Pilpres 2024.

"Itu cerita masa lalu tentu saja, sekitar 7 tahun sejak Jokowi dan NasDem kerjasama di Pilpres 2014. Kini memang keduanya dipersepsikan tak akur hanya karena manuver NasDem usung Anies maju Pilpres 2024. Sangat nyata hubungan keduanya renggang dan bahkan bersitegang. Sudah jadi rahasia umum Jokowi dan Surya Paloh hubungannya panas dingin. Persisnya lebih banyak panasnya ketimbang dinginnya," ucapnya.

Adi lantas membahas terkait gestur Jokowi yang mengantar Surya Paloh hingga ke halaman Istana Negara usai keduanya berbincang. Dia menyebut salah satu makna yang paling jelas adalah Jokowi hormat terhadap Surya Paloh.

"Jika betul klaim Elite NasDem yang menyatakan Jokowi antar Surya Paloh hingga halaman depan, tentu ini bentuk respek Jokowi ke Surya Paloh. Setidaknya secara personal Jokowi dan Surya Paloh tak soalan apapun," jelasnya.

Selain itu, Adi melihat gestur tersebut menunjukkan keduanya seperti sudah berdamai secara politik. Padahal, kata dia, beberapa saat lalu Jokowi sempat tidak mau dipeluk oleh Surya Paloh.

"Minimal dari gestur tubuh keduanya bisa disebut sudah 'islah' secara politik. Karena sebelumnya Jokowi terlihat tak mau dipeluk Surya Paloh dan bahkan tak hadir ke ultah NasDem. Itulah orang jawa, sekalipun ada gemuruh politik seringkali tak ditampakkan di muka umum," ujarnya.

Simak video 'Ditanya soal Pertemuan dengan Paloh, Jokowi: Mau Tahu Aja':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya penjelasan pakar di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle kabinet bertepatan dengan Rabu Pon 1 Februari 2023 mencuat. PKB yakin menterinya tidak akan terkena reshuffle lantaran berkinerja cukup bagus.

"Reshuffle ini prioritas presiden, prerogatif presiden. Ini menurut saya sudah berapa bulan jadi perbincangkan. Saya kasihan saja sama menterinya, karena kan jadi nggak fokus. Kalau memang reshuffle, ya, reshuffle. Supaya nggak menjadi beban untuk para menteri," ucap Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid saat ditemui di acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

"Kalau untuk PKB sepanjang yang saya tahu memang nggak ada alasan untuk mereshuffle, kinerjanya masih cukup bagus. Kita juga masih solid bersama pemerintah. Tapi sekali lagi, ini prerogatif presiden," tambah dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jazilul optimis para menteri dari PKB tak kena reshuffle. Termasuk Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah yang sempat menuai sorotan buntut Perppu Cipta Kerja.

"Ya itu bagian dari dinamika, tetapi bahwa mengawal semua kegiatan, kalau undang-undang ini kawalan DPR sama pemerintah kan tidak serta-merta sama Bu Ida saja. Itu bersama-sama," ujar dia.

"Tetapi sepanjang yang dilakukan kementerian tenaga kerja sudah bagus. Sudah on the track," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin mengaku belum diajak diskusi dengan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reshuffle. Namun PKB akan mendukung penuh keputusan Jokowi.

"Saya belum mendengar sama sekali soal reshuffle, untuk diajak bicara dan prisnipnya sama reshuffle itu kewenangan presiden dan kita mendukung apapun keputusan reshuffle," kata Cak Imin.

Selain mendukung, PKB, kata Cak Imin juga siap mengusulkan nama-nama menteri ke Jokowi.

"Oh siap, kita punya banyak nama," pungkasnya.

Simak video 'Teka-teki 'Kejutan' Jokowi di Rabu Pon 1 Februari, Soal Reshuffle?':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno kembali bicara soal perjanjian yang ditekennya bersama Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Sandiaga mengaku hingga saat ini masih komitmen menjalankan perjanjian itu. Bagaimana yang lain?

"Saya sih commit. Saya sampai saat ini karena saya tanda tangan itu, commit dan mungkin yang lain bisa ditanyakan," kata Sandiaga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

Sandiaga menjelaskan perjanjian dengan Prabowo dan Anies itu diteken pada September 2016 lalu, malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Perjanjian itu, kata dia, diteken di atas materai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu terkait Pilgub 2017. Malam itu kita tanda tangan sebelum kita mendaftar ke KPUD. 2016 bulan September," ungkapnya.

"Perjanjian itu sih legal, ditandatangani bertiga dan seingat saya ada materainya," imbuh Sandiaga.

Kendati demikian, Sandiaga enggan mengungkapkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, akan lebih etis jika isi perjanjian tersebut disampaikan oleh orang-orang yang memiliki salinannya.

"Perjanjiannya ditandatangani 3 pihak. saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadli Zon dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasco," ujar Sandiaga.

Sandiaga menuturkan perjanjian itu saat itu memang dibutuhkan. Sebab, saat itu dinilai harus ada kesepakatan untuk mengatur langkah-langkah ke depan usai Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Tapi memang perjanjian itu waktu itu dibutuhkan karena harus ada kesepakatan bagaimana kita melangkah ke depan. Koalisi waktu itu kan ada Gerindra ada PKS, tapi kan paslonnya itu saya sebagai wagub, Pak Anies dan Pak Prabowo. Itu jadi mengatur bagaimana tentang langkah-langkah ke depan. Nanti bisa ditanyakan kepada yang pegang, saya rasa lebih etis untuk disampaikan oleh mungkin bisa ditanyakan ke Pak Fadli atau Pak Dasco," ujarnya.

Lebih lanjut Sandiaga mengatakan perjanjian dengan Prabowo dan Anies hingga saat ini juga masih berlaku. Menurutnya, perjanjian itu akan terus berlaku sampai diakhiri oleh ketiga pihak.

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku dan jika tidak diakhiri ya perjanjian itu akan terus berlaku tapi mungkin isinya nanti bisa disampaikan... Apalagi sekarang sama-sama saya bertugas di pemerintahan sama Pak Prabowo. Jadi pihak yang netral yang bisa menyampaikan supaya tidak bias," kata Sandiaga.

Saat ditanya apakah salah satu isi perjanjian itu adalah bahwa Anies tidak boleh maju sebagai calon presiden, Sandiaga meminta untuk mengecek langsung isi perjanjian tersebut ke pihak yang memegang salinannya.

"Itu nanti bisa dicek. Mestinya sih bisa dicek di dalam itu. Ditulis tangan sih itu. Jadi perjanjian itu perjanjian yang menurut saya memikirkan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan saat itu kita mencalonkan, kepentingan apa yang Pak Prabowo harapkan kepada kita berdua dan poinnya," kata dia.

Sandiaga menjelaskan alasan baru mengungkapkan perjanjian tersebut. Sebab, dia ingin perjanjian itu menjadi bahan diskusi yang baik jelang tahun politik ini.

"Jadi itu bagus juga untuk pendidikan politik ke depan bahwa ini tertulis dan bisa dievaluasi mana yang dipenuhi, mana yang belum dipenuhi, mana yang sampe sekarang belum terjadi itu bisa dijadikan salah satu acuan dalam... apalagi itu kan di tingkat daerah ya. Kalau sekarang mau di tingkat nasional ya belajar. Karena waktu itu semuanya kita susun dengan penuh kehati-hatian dan ingin ada kesamaan pola pandang dan hamdalah saat itu kesepakatan kita membuahkan hasil yang positif," beber Sandiaga.


Wasekjen Partai NasDem Hermawi Taslim merespons pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang menyebut adanya perjanjian Pilpres yang sudah diteken Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Taslim menegaskan perjanjian itu tidak akan memberi pengaruh.

"Kami baru baca dari pernyataan Sandi, tapi itu ndak ada pengaruhnya buat NasDem," kata Taslim dikonfirmasi, Senin (30/1/2023).

Taslim mengatakan jika perjanjian itu benar pihaknya tak akan mempermasalahkan. Terkait kapan dibuatnya perjanjian itu dipastikan tak beri pengaruh ke NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kapanpun itu dibuat tidak memberi pengaruh apapun bagi NasDem," ujarnya.

NasDem disebut kokoh untuk mengusung Anies Baswedan maju Pilpres 2024. Anies pun sejak awal, kata Taslim, sudah menerima lamaran dari NasDem.

"Kepada NasDem, Anies sudah nyatakan dia maju, dia sudah terima lamaran NasDem. Dan sampai sekarang itu yang jadi pegangan kami. Buktinya hari ini dan besok dia sudah di NTB sosialisasi," ungkapnya.

Sebelumnya, Sandiaga Uno mengungkapkan ada perjanjian atau kesepakatan antara Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan terkait pemilihan presiden (pilpres). Sandiaga menyebut perjanjian yang sudah diteken itu berada di Waketum Partai Gerindra Fadli Zon.

Sandiaga mengungkapkan hal itu saat menjadi tamu di akun YouTube Akbar Faisal, seperti dilihat Minggu (29/1/2023). detikcom telah meminta izin kepada Sandiaga untuk mengutip pernyataannya di video tersebut.

Dalam video itu, Akbar Faisal bertanya soal beredarnya potongan video Anies bicara tak akan maju pilpres jika Prabowo juga maju sebagai capres. Akbar mempertanyakan apakah perjanjian atau kesepakatan itu tertulis maupun tidak tertulis.

"Tertulis dan untuk episode itu, saya mengusulkan Bang Akbar, mengundang Fadli Zon. Karena dia yang mendraf dan menulis tangan," kata Sandiaga menjawab Akbar Faisal.

Sandiaga tidak menceritakan cukup detail perihal isi perjanjian tersebut. Namun, Sandi ingat yang menulis draf perjanjian itu Fadli Zon, lalu diteken bersama tiga pihak.

"Iya, dan menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia. Karena dia, pasti ingatlah, karena dia yang menulis, yang kita tanda tangani bertiga," ujar Sandiaga.

Untuk cerita lengkap isi perjanjian itu, Sandiaga mengungkapkan Fadli Zon yang lebih ingat karena menyusun langsung. Sehingga, yang tepat untuk menceritakan perjanjian Prabowo dan Anies adalah Fadli Zon.

"Karena dia yang, terus terang waktu itu sempat kebuntuan. Sosok Fadli Zon itu yang mungkin cukup sentral, akhirnya melihat, merumuskan, dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, Pak Prabowo, dan Pak Anies, dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri," ucapnya.

Dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, kata Sandiaga, mengandung sejumlah poin yang cukup detil dan disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga maju Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan.

"Termasuk juga berkaitan dengan, karena itu kan di awal koalisi, dan di awal penentuan paslon kan. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu, saat sendiri tidak megang copy-nya. Kalau tidak salah ada di brankasnya Pak Fadli apa Pak Prabowo ya ha-ha-ha-ha," sebut Sandiaga.

Sandiaga menegaskan perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies ada dan tersimpan. Menurutnya, jika Fadli Zon cerita soal perjanjian akan menjadi diskursus pendidikan politik.

"Pasti ada," tegas Sandi.

Lihat video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Partai-partai pendukung Anies Baswedan di 2024, yakni PKS, Demokrat, dan NasDem rencananya akan menyampaikan keterangan pers sore ini di Bandara Soekarno Hatta. Keterangan pers itu berkaitan dengan perkembangan terkini 'Koalisi Perubahan' dan soal pencapresan.

Rencana tersebut dikonfirmasi langsung oleh Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri. Dia menyebut sore ini ketiga partai akan hadir di Bandara Soekarno Hatta sekitar pukul 18.00 WIB.

"Iya benar," kata Mabruri saat dihubungi, Senin (30/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia belum bisa memastikan secara rinci apa yang akan dibicarakan. Namun, dia menyebut kemungkinan akan berkaitan dengan pencapresan.

"Ya paling soal pencapresan," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan undangan yang diterima, konferensi pers akan berkaitan dengan perkembangan terbaru 'Koalisi Perubahan'. Petinggi ketiga partai yang hadir yakni Sudirman Said, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefky H, dan Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto.

Lihat juga video 'Menerka Sosok Cawapres yang Punya Chemistry dengan Anies':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno mengungkapkan perjanjian antara Ketum Prabowo Subianto dengan Anies Baswedan soal pilpres. Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menyinggung soal moral.

"Saya pribadi nggak tahu soal surat itu, yang mungkin saja ada," kata Habiburokhman saat dikonfirmasi, Senin (30/1/2023).

Habiburokhman menyebut persoalan perjanjian Prabowo dan Anies tidak perlu dibahas. Menurut dia, surat tersebut tidak seperti perjanjian hukum namun dia mengatakan dijalankan atau tidaknya kesepakatan itu kembali kepada situasi moral yang bersangkutan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi menurut saya nggak perlu terlalu dibahas. Kalau toh ada kan itu lebih bersifat gentlemen's agreement daripada sebuah perjanjian hukum," ujar dia.

"Yang namanya gentlemen's agreement mau dilaksanakan atau tidak, kembali ke situasi moral orang yang menandatangani," imbuh Habiburokhman.

Partai Gerindra sudah mencalonkan Prabowo Subianto sebagai capres 2024, sementara Anies Baswedan akan dicalonkan Partai NasDem. Gerindra menegaskan pihaknya berkonsentrasi memenangkan Prabowo.

"Kami lebih memilih konsentrasi di internal kami bagaimana memelihara dan memaksimalkan elektabilitas Pak Prabowo. Alhamdulilah elektabilitas beliau selalu stabil di papan atas," ujarnya.

Sandiaga sebelumnya mengungkapkan Waketum Gerindra Fadli Zon ingat tentang perjanjian itu karena menyusun langsung. Dalam perjanjian menyangkut Prabowo dan Anies, kata Sandiaga, mengandung sejumlah poin yang cukup detail dan disepakati. Kesepakatan itu bermula saat Anies dan Sandiaga maju Pilgub DKI Jakarta 2017 hingga langkah politik ke depan.

"Termasuk juga berkaitan dengan, karena itu kan di awal koalisi, dan di awal penentuan paslon kan. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu, saat sendiri tidak megang copy-nya. Kalau tidak salah ada di brankasnya Pak Fadli apa Pak Prabowo ya ha-ha-ha-ha," kata Sandiaga.

Lihat juga video 'Nasdem Ingin Urusan Capres-Cawapres Anies Selesai Sebelum Ramadan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengusulkan jabatan gubernur dihapus. Dia menilai keberadaan gubernur tidak efektif.

"Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/Kota," kata Cak Imin di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023).

"Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur," imbuh dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan anggaran untuk gubernur besar. Namun, menurutnya, fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.

"Iya itu nanti (diusulkan ke pemerintah) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat," jelasnya.

Cak Imin juga mengaku bakal membicarakan usulan itu dengan para ahli. "Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan," jelasnya.

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menyebut usulan tersebut bukan hal baru. Menurutnya, gubernur cuma bertugas seperti koordinator saja.

"Itu sebenarnya sudah menjadi wacana lama dan hampir pernah diundangkan di zamannya Pak SBY," kata dia.

"Karena begini, itu melihat efektivitas birokrasi. Apa sih tugas pokok gubernur? Lebih baik gubernur ditunjuk dari pusat. Kalau pakai elektoral berapa biayanya menjadi gubernur? Besar kan. Terus apa? Kan hanya koordinator aja," imbuhnya.

Jazilul menilai jika jabatan Gubernur dihapus bakal lebih efektif dan murah. Pasalnya, menurut dia, tugas Gubernur hanya melakukan koordinasi.

"Itu lebih efektif dan lebih murah, karena era ini otonomi tingkat 2. Gubernur nggak mengerjakan apa-apa kecuali mengkoordinasi," ucapnya.

"Maksudnya begitu, bagaimana membuat efektifitas pemerintahan, kalau pemerintahan efektif anggaran efektif," pungkasnya.

Lihat juga video 'Cak Imin: PKB-Gerindra Kekuatan yang Saling Melengkapi':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden Partai NasDem, Anies Baswedan, melakukan kunjungan ke Nusa Tenggara Barat (NTB) hari ini. Anies berkunjung ke Pondok Pesantren (Ponpes) Yayasan Atthohiriyah Alfadiliyah atau sering disebut Yatofa di Desa Bodak, Kecamatan Praya, Lombok Tengah.

Dilansir detikBali, saat tiba di Ponpes Yatofa, Senin (30/1/2023), Anies disambut teriakan 'presiden' oleh massa jemaah. Kemudian, Anies pun turut mendengarkan pengajian TGH Padli Fadil Thohir di halaman ponpes.

"Sesuai dengan ungkapan TGH Padli Fadil bahwa seluruh keluarga besar Yatofa di sini menyambut dengan munajat cinta," kata Anies kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies mengatakan dirinya sempat terharu dengan isi pesan yang disampaikan pimpinan Ponpes Yatofa. Di mana isi pesan itu meminta seluruh masyarakat untuk saling mencintai satu sama lain.

"Mari saling mencintai. Dan saya betul-betul terharu menyaksikan sambutan masyarakat yang sangat luar biasa di sini," kata Anies.

Anies mengatakan siap untuk bertarung di Pilpres 2024. Dia mengatakan ingin membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat.

"Bahwa ini ikhtiar yang saya lakukan dan kita lakukan bukan untuk sebagian. Ini untuk semuanya. Bukan untuk kebaikan sebagian," kata Anies.

Sementara itu, Wasekjen NasDem Hermawi Taslim mengatakan kunjungan Anies Baswedan di NTB akan digelar 3 hari, pada 30-31 Januari 2023. Dia mengatakan Anies akan bersilaturahmi dengan masyarakat NTB.

"Hari ini sampai besok Anies bersama NasDem menyapa masyarakat NTB di Lombok, Bima dan Sumbawa," ujar Hermawi saat dihubungi terpisah.

"Beliau akan bertemu banyak kalangan agamawan, masyarakat adat, kader NasDem, relawan dan para pengurus Partai Demokrat dan PKS se-NTB," sambungnya.

Kunjungan Anies di NTB, didampingi oleh Waketum NasDem Ahmad Ali, Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP NasDem Charles Meikyansyah, dan Ketua DPP NasDem Willy Aditya.

Simak berita lengkapnya di sini.


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut sampai saat ini masih berkomunikasi secara produktif dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait capres dan cawapres usungan Koalisi Gerindra dan PKB. Cak Imin berharap kepastian nama capres dan cawapres sudah bisa ditetapkan saat Ramadan tahun ini.

"Bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan sangat efektif berkampanye, sehingga kita berharap sudah ada keputusan siapa capres, siapa cawapres, para kyai-kyai itu bulan Ramadan. Berharapnya begitu," kata Cak Imin kepada wartawan di hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Cak Imin memastikan usulan kyai kepada PKB bukanlah untuk memaksa. Namun, kata dia, itu untuk memberikan masukan agar kampanye bisa dilakukan setidaknya sebelum bulan Ramadhan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kyai-kyai membatasi kita bukan untuk apa-apa, membatasi kita supaya start kampanyenya itu, kalau bisa, paling akhir sebelum bulan Ramadan," ucapnya.

Sebelumnya, Ijtima' Ulama Nusantara resmi ditutup dan menghasilkan sejumlah rekomendasi. Wakil Sekretaris Dewan Syuro PKB, Maman Imanulhaq, mengatakan salah satu rekomendasinya ialah mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk maju sebagai calon presiden 2024.

"Ada masukan-masukan penting dari para peserta, dari Pak Kiai dan Bu Nyai, ini tentang kriteria kepemimpinan di 2024, yaitu soal kecerdasan, soal amanah, soal kemampuan komunikasi, terutama salah satu yang kita kritisi adalah soal komunikasi kepada publik yang lebih transparan," ujar Maman, Sabtu (14/1).

"Tapi kami tidak menentukan siapa, tapi lebih jelas Ijtima Ulama ini mengamanatkan kepada Gus Muhaimin untuk menentukan siapa dan kami tetap mendukung Gus Muhaimin tetap capres atau cawapres di kepemimpinan nasional di 2024," sambungnya.

Maman menjelaskan Ijtima' Ulama Nusantara juga disepakati akan menjadi forum yang mewadahi seluruh Kiai terkait perpolitikan di Indonesia. Para peserta Ijtima' Ulama Nusantara itu akan menjadi juru kampanye nasional.

"Yang kedua, kita akan melakukan pemasukan-pemasukan publik melalui para Kiai, para ibu Nyai ini sehingga keputusan yang paling penting adalah di sini semua peserta dari Ijtima Ulama Nusantara ini menjadi juru kampanye nasional," katanya.

Simak juga video 'Cak Imin: PKB-Gerindra Kekuatan yang Saling Melengkapi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons terkait kabar adanya reshuffle kabinet pada Rabu Pon 1 Februari 2023 mendatang. Dia mengaku belum diajak bicara soal itu oleh Jokowi tapi siap mendukung.

"Saya belum dengar sama sekali ya soal reshuffle, belum diajak bicara, dan prinsipnya samalah, reshuffle kewenangan Presiden dan kita mendukung apapun keputusan Presiden," kata Cak Imin kepada wartawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Cak Imin menyebut PKB tidak akan merekomendasikan siapa yang harusnya direshuffle oleh Presiden Jokowi. Namun, dia berpesan agar hendaknya reshuffle kabinet dilakukan atas pertimbangan meningkatkan kinerja pemerintahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Reshuffle hendaknya tidak sekedar politis tapi meningkatkan kinerja pemerintahan. Nggak perlu, PKB nggak perlu usulkan siapapun untuk reshuflfe atau tidak, Presiden datanya lebih tahu lah dari pada kita," ucapnya.

Lebih lanjut, Cak Imin belum mengetahui apa urgensinya dilakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Meski begitu, dia memastikan PKB punya banyak nama jika diminta untuk menggantikan.

"Oh siap (jika diminta siapkan nama), kita punya banyak nama yang siap," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Jokowi kembali bicara soal isu reshuffle kabinet yang terus menguat. Jokowi merespons soal tradisi mengumumkan hal penting pada Rabu Pon.

"Hm? Masa? ha-ha-ha," kata Jokowi saat ditanyai isu reshuffle usai kegiatan pembukaan KTT ASEAN 2023 di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Jokowi lalu ditanya apakah akan ada 'kejutan' di momen Rabu Pon mendatang. Namun Jokowi meminta seluruh pihak menunggu.

"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu aja," jawab Jokowi.


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita. Megawati tampak hadir didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dilansir detikJateng, Senin (30/1/2023), Megawati datang pukul 11.45 WIB dengan disambut penampilan barongsai di Jalan Pahlawan, kelompok rebana, tari-tarian dan pernak pernik Warak Ngendog khas Semarang. Megawati yang naik mobil hitam turun di pintu depan gedung Gradhika Bakti Praja.

Setibanya, Megawati langsung masuk ke gedung lokasi acara bersama para pejabat lainnya seperti Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Hendi, Ganjar Pranowo, dan hingga Wali Kota Solo Gibran Rabuming.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat Ganjar menuju pintu masuk gedung, sejumlah warga yang datang sempat meneriakinya dengan 'presiden!'. Ganjar langsung meletakkan ujung jarinya ke depan bibir seolah memperlihatkan agar tenang.

Tampak Megawati lalu duduk di depan di dampingi oleh Ganjar yang duduk di sebelah kirinya. Terlihat juga Hasto Kristiyanto duduk di sebelah kanan Megawati.

Acara pelantikan digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja lantai dua. Ita dilantik setelah sebelumnya menjabat plt Wali Kota Semarang karena Hendrar Prihadi atau Hendi, Wali Kota sebelumnya, diangkat menjadi Kepala LKPP RI. Ita juga sudah memberikan informasi terkait rencana kedatangan Megawati.

Simak berita lengkapnya di sini.

Tonton juga Video: Puan soal Capres PDIP: Kami Tunggu Apa yang Jadi Pilihan Ketum

[Gambas:Video 20detik]


Presiden ke-5 Indonesia sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri pelantikan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu atau Ita. Tampak hadir dalam acara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan detikJateng, Senin (30/1/2023), penampilan barongsai di Jalan Pahlawan, kelompok rebana, tari-tarian dan pernak pernik Warak Ngendog khas Semarang menyambut kedatangan Megawati yang mulai masuk gerbang kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah pukul 11.45 WIB. Megawati yang naik mobil hitam turun di pintu depan gedung Gradhika Bakti Praja.

Setelah Megawati yang turun dari mobil dan masuk ke gedung lokasi acara, para pejabat lainnya ikut masuk mulai dari Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Hendi, kemudian Ganjar Pranowo, dan di belakangnya ada Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat Ganjar menuju pintu masuk gedung, sejumlah warga yang datang sempat meneriakinya dengan, "presiden!". Ganjar langsung meletakkan ujung jarinya ke depan bibir seolah memperlihatkan agar tenang.

Acara pelantikan digelar di Gedung Gradhika Bakti Praja lantai dua. Ita dilantik setelah sebelumnya menjabat plt Wali Kota Semarang karena Hendrar Prihadi atau Hendi, Wali Kota sebelumnya, diangkat menjadi Kepala LKPP RI. Ita juga sudah memberikan informasi terkait rencana kedatangan Megawati.

"Pelantikan Insyaallah akan dilaksanakan Senin tanggal 30 Januari 2023 sekitar pukul 11.30 WIB di Gedung Gradhika Bhakti Praja. Ibu Megawati juga rencananya nanti rawuh (datang) di sana," kata Ita hari Minggu (30/1).

Dalam acara itu juga dimeriahkan dengan pesta rakyat berupa tenda berbagai makanan dan minuman yang bisa dinikmati gratis di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah. Sore nanti tasyakuran digelar di Balai Kota Semarang.

Ikuti berita lainnya dari detikJateng di Google News.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyarankan adiknya, Kaesang Pangarep, yang hendak terjun ke politik untuk sowan ke para ketua umum partai politik. Gibran menyebut itu perlu dilakukan terlebih Kaesang Pangarep masih baru di dunia politik.

"Intinya sowan ke siapa-siapa semua, ketua-ketua umum, senior-senior partai," kata Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo seperti dilansir detikJateng, Senin (30/1/2023).

Tak hanya itu, Gibran juga menyarankan Kaesang yang mau maju politik di pilkada itu untuk mengunjungi senior dan mantan pemimpin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mantan-mantan pemimpin, semuanya senior-senior," ujarnya.

Namun demikian, Gibran mengaku tidak tahu apakah langkah Kaesang Pangarep hendak terjun ke politik direstui oleh ayahnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia meminta agar hal itu ditanyakan kepada Kaesang langsung.

"Nggak tahu, tanya Kaesang," ucapnya.

Simak berita lengkapnya di sini.

Simak Video: Heboh Kaesang Mau Jadi Politikus, Jokowi Ngaku Tak Mempengaruhi

[Gambas:Video 20detik]


Anak almarhum Abraham Lunggana (Haji Lulung), Guruh Tirta Lunggana, menyatakan mundur dari kepengurusan DPW PPP DKI Jakarta. Keputusan mundur itu diambil usai Tirta Lunggana memastikan diri mendukung Anies Baswedan jadi calon presiden (capres) di 2024.

"Jadi saya juga sampaikan bahwa kami kemarin setelah SK itu keluar, jadi kami yang ada di dalam SK itu, saya sampaikan nih. Nggak apa-apa kali ya? Saya itu sudah mengundurkan diri menjadi pengurus," kata Tirta di NasDem Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Tirta menyebut pengunduran dirinya disampaikan ke PPP melalui surat pada tanggal 23 Januari 2023. Ia memutuskan mundur bersama 5 DPC di DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggal 23 itu, catet (pengunduran diri). Tanggal 23 itu kami mengundurkan diri dari pengurus DKI Jakarta bersama 5 DPC; Jakpus, Jakbar, Pulau Seribu, Jakut, Jaksel, seperti itu ya. Jadi kalau terkait pergantian, itu DPP lah yang mengganti," ujarnya.

Menurut Tirta, pengunduran dirinya sudah diterima oleh DPP PPP, namun belum direspons. Ia mengungkit pergantian posisi di DPW DKI Jakarta yang dianggap menyakitkan lantaran tak ada komunikasi.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Tirta Lunggana juga menegaskan dukungan terhadap Anies Baswedan. Dia berjanji akan membantu memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024.

"Kepada seluruh ya, orang-orang kepercayaan saya di sini untuk nantinya akan membantu memenangkan Pak Anies Rasyid Baswedan menjadi presiden Indonesia yang akan datang amin," kata Tirta.

Profil Anak Haji Lulung

Dirangkum dari situs dprd-dkijakartaprov.go.id, Guruh Tirta Lunggana merupakan kelahiran 1985. Dia lahir di DKI Jakarta.

Pria berusia 37 tahun ini beralamat di kawasan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia memiliki dua anak yakni Khazim Sakhi Tirta Lunggana dan Razqya Humaira Basma Lunggana.

Tirta Lunggana sendiri merupakan anggota DPRD DKI Jakarta dari dapil DKI Jakarta 10. Sebelum mengundurkan diri, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta menggantikan ayahnya, Haji Lulung, yang meninggal dunia.

Tirta Lunggana juga memiliki beberapa pengalaman organisasi. Dia pernah bergabung dengan Pengurus Pusat Gerak Betawi Indonesia, Mada PPM DKI Jakarta hingga organisasi KUAT DKI Jakarta.

Lihat juga Video: Nasdem Ingin Urusan Capres-Cawapres Anies Selesai Sebelum Ramadan

[Gambas:Video 20detik]