Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) hari ini. Forum tersebut digelar PSI di tengah mencuatnya usulan putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, menjadi ketua umum partai.

"Setelah Mas Kaesang kemarin jadi anggota PSI banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaesang jadi Ketua Umum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Grace mengatakan Kopdarnas akan mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia. Dalam acara itu, PSI akan berdiskusi dan membahas aspirasi yang muncul dari kader.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Senin, PSI akan ada Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang mengumpulkan pengurus PSI se Indonesia. Usulan-usulan itu akan kita bicarakan dan diskusi secara intensif di Kopdarnas itu. Kita tunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan se-Indonesia," ujarnya.

Dalam undangan dilihat detikcom, Senin (25/9), Kopdarnas PSI mengagendakan 'Deklarasi Politik PSI'. Acara digelar di Djakarta Theater, Thamrin, Jakarta Pusat, nanti malam.

Jajaran Dewan Pembina, Pengurus DPP, dan para kader PSI dari seluruh Indonesia diagendakan hadir dalam acara tersebut.

Sebagai informasi, Kaesang resmi menjadi anggota PSI pada Sabtu (23/9). Pengurus DPP PSI datang ke Solo untuk menyerahkan kartu tanda anggota PSI kepada Kaesang.

Simak juga Video 'Ragam Respons Elite PDIP soal Langkah Politik Kaesang Gabung PSI':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Ucup Si Raja Pentas

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara PSI, Sigit Widodo menyebut apapun posisi yang bakal diemban Kaesang Pangarep akan membawa dampak baik bagi partainya. Hal itu berkaitan dengan beredarnya isu putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu akan menjadi Ketua Umum (Ketum) PSI.

"Bro Kaesang ini sosok muda dengan potensi yang sangat besar dan terbukti sukses mengelola banyak perusahaan start-up dan mampu menaikkan Klub Sepakbola Persis Solo ke Liga 1. Kami yakin Bro Kaesang dalam posisi apapun nantinya akan bisa membawa kemajuan untuk PSI," kata Widodo, saat dihubungi, Minggu (24/9/2023), dikutip dari detikNews.

Widodo mengatakan, ada beberapa posisi yang bisa diisi oleh Kaesang. Mulai dari struktur hingga kepala daerah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa masuk di jajaran kepengurusan, maju di Pilkada, atau apapun peluang yang nanti bisa diraih Bro Kaesang di PSI. Semuanya masih terbuka," ujar dia.

Dilansir detikNews, kabar soal Kaesang bakal dilantik jadi ketum PSI itu mencuat dari cuitan founder KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat di X (dulu Twitter).

"Wuidih, kabarnya Senin, Mas Kaesang akan dilantik dan resmi jadi Ketua Umun PSI, bukan main... bukan main..., kabarnya bener gak ni? @FaldoMaldini," tulis Hensat dalam cuitannya.

Sementara itu Faldo membalasnya dengan mempertanyakan kebenaran cuitan itu dari akun Hensat.

"Ini bang Hensat beneran? Kok gak pake hastag #Hensat ?" balas Faldo.

Menurut Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie, hal itu hanya sebatas isu yang beredar. Namun Grace juga tidak menepis kabar tersebut.

"Wah macam-macam berita yang beredar," ujar Grace ketika dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melangsungkan Ijtima Ulama untuk menentukan sikap pada Pilpres 2024. PAN menyebut dukungan ulama di Indonesia itu tidak tunggal.

"Para ulama menyatakan dukungan politik di Pilpres adalah sebuah realitas sosial. Sikap para ulama di Pilpres tidaklah homogen dan tunggal. Aspirasi mereka tersebar ke semua kandidat," ucap Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Minggu (29/9/2023).

Jika Ijtima Ulama PA 212 tak mendukung Prabowo, Viva Yoga akan menghormati putusan tersebut. Namun, dia meminta agar keputusan itu disampaikan dengan cara baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi jika tidak mendukung Pak Prabowo, maka kami menghormati segala keputusan ulama tersebut. Indonesia negara demokrasi, membebaskan setiap warga negara untuk memilih dan dipilih, bebas dalam menentukan sikap dan pemikiran. Silakan memilih nama lain, tetapi hendaknya tidak boleh mengucapkan perkataan yang tidak baik, atau tidak sesuai dengan tuntunan agama," katanya.

Diketahui, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212 hingga Front Persaudaraan Islam (FPI) menutup pintu dukungan untuk bacapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya belum mendukung calon presiden (capres) mana pun. Saat ini, kata Slamet, PA 212 tengah menyiapkan ijtima ulama untuk mengambil keputusan.

"Kita belum memutuskan akan mendukung capres yang mana, kita sedang siapkan ijtima ulama untuk ambil keputusan. Kita juga sedang intens komunikasi dengan IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab) terkait Pilpres 2024," ujar Slamet kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Slamet menyebut pihaknya belum tentu mendukung Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dia menyebut Pilkada DKI dan Pilpres 2019 akan menjadi catatan untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024.

"Kita masih terus mengamati dan mencermati situasi politik yang ada. Kita belum tentu dukung Anies, belum tentu dukung Prabowo atau pun Ganjar. Yang jelas pilkada DKI dan Pilpres 2019 akan jadi pelajaran dan catatan di Pilpres 2024 ini," ujarnya.

Lihat juga Video 'Kelakar Zita Anjani soal Kaesang Masuk PSI: Kenapa Nggak ke PAN?':

[Gambas:Video 20detik]


DPD Gerindra Jawa Timur (Jatim) menyebut Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi opsi kuat sebagai ketua tim sukses (Timses). Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra, Habiburokhman, menyebut hal itu adalah usulan dari Gerindra daerah.

"Lebih tepatnya mungkin itu usulan mereka, tentu wajar dan boleh boleh saja," kata Habiburokhman saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Menurut Habiburokhman, Khofifah memiliki rekam jejak yang baik. Dia merupakan salah satu pejabat publik yang berprestasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tahu bahwa ibu Khofifah merupakan kebanggaan warga Jawa timur. Prestasi beliau termasuk rekam jejaknya luar biasa kemilau," katanya.

Menurut Habiburokhman, usulan ketua Timses tersebut pasti akan dipertimbangkan oleh Ketua Umum sekaligus bakal calon presiden (Capres) Prabowo Subianto.

"Usulan tersebut akan dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pak Prabowo bersama ketua umum partai politik pengusung," katanaya.

Diketahui, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengungkapKhofifah Indar Parawansa menjadi kandidat terkuat ketua tim sukses Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sadad menilai Khofifah menjadi figur penting kemenangan Prabowo di Jatim.

"Nama Khofifah memang ada sebagai salah satu opsi calon untuk ketua timses. Sejak lama, Khofifah dianggap sebagai figur penting untuk kemenangan Pak Prabowo baik di tingkat nasional dan Jatim," kata Anwar Sadad dalam keterangannya, dilansir detikJatim, Minggu (24/9/2023).

Politikus yang akrab disapa Gus Sadad ini menyebut Khofifah dipertimbangkan menjadi ketua timses karena pengalaman dan jaringan yang luas. Apalagi, di Pilpres 2014 dan 2019, Khofifah sempat menjadi timses Joko Widodo dan berhasil memberi dampak signifikan.

"Beliau kenyang pengalaman, jaringan luas, punya basis massa real Muslimat NU," tambah Sadad.

Simak juga Video 'Hary Tanoe Komentari Kubu Prabowo: Koalisi Gemuk Tak Menjamin':

[Gambas:Video 20detik]


Mencuat isu Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, akan dinobatkan sebagai Ketum PSI usai beberapa hari resmi bergabung. Awal Agustus lalu, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha pernah mengaku dirinya siap meletakkan mandat ketum ke para Dewan Pembina PSI.

Isu ini dihembuskan pertama kali oleh founder KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat di Twitter (kini X). Dalam cuitannya, Hensat bertanya kebenaran kabat tersebut sambil menandai akun kader PSI Faldo Maldini.

"Wuidih, kabarnya Senin, Mas Kaesang akan dilantik dan resmi jadi Ketua Umun PSI, bukan main... bukan main..., kabarnya bener gak ni? @FaldoMaldini," demikian cuitan Hensat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie mengatakan PSI akan membahas aspirasi itu Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) hari ini. Kopdarnas tersebut akan mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia

"Setelah Mas Kaesang kemarin jadi anggota PSI banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaesang jadi Ketua Umum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Giring Bicara Kembalikan Partai

Pada 8 Agustus 2023, Giring mengunggah sebuah video dalam akun Instagram miliknya. Giring mengungkit riak-riak politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.

"Berapa hari ini kan banyak terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan. It is okay lah. Ya menjelang-menjelang pemilu lah biasa kaya gini dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh," kata Giring Ganesha dalam video yang juga menampilkan cuplikan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI beberapa waktu lalu.

Giring menceritakan dirinya yang baru saja menginjak usia ke-40 beberapa minggu lalu. Dia mengaku mendapat banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta.

"Di momen gue ulang tahun ke-40, gue jadi ingat satu adegan ketika Shikamaru bermain catur bersama Asuma. Shikamaru bertanya, dalam realita, siapa sosok raja sebenarnya yang harus kita lindungi. Apakah hokage? Apakah para elite shinobi? Asuma menjawab, raja sebenarnya adalah generasi muda dan inilah yang harus kita lindungi walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita," ujar Giring.

Giring kemudian menyebut PSI merupakan wadah bagi generasi muda. PSI ingin melindungi dan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah di politik sehingga tidak menerapkan politik mahar. Giring siap berjuang agar PSI tetap eksis.

"Gue siap melakukan apapun untuk mempertahankan Partai Solidaritas Indonesia dan bila memungkinkan, gua nggak masalah untuk meletakkan dan menyerahkan mandat gue sebagai ketua umum PSI kembali kepada para Dewan Pembina dan menyerahkan segala keputusan kepada mereka jika memang hal itu bisa membuat PSI lebih baik dan bisa lebih memberi dampak positif untuk masyarakat Indonesia," kata Giring.

"Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," ujar Giring.

Simak juga Video 'Karir Politik Kaesang Diawali Manuver Pilih PSI ketimbang PDIP':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Ucup Si Raja Pentas

[Gambas:Video 20detik]


Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau follow dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu. Bawaslu RI menyebut, ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakannya dalam pemilu.

"ASN pada prinsipnya ASN harus netral, artinya ASN tidak boleh menunjukkan keberpihakan, salah satu bentuk ada larangan memberikan like, share, dan comment di Medsos (peserta pemilu)," kata Komisioner Bawaslu, Puadi, saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

"Hal ini juga telah diatur di dalam SKB tentang Netralitas ASN," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Puadi menyebut, bahwa ASN atau pegawai negeri sipil (PNS) harus mengetahui aturan tersebut. Tak boleh lagi ada ASN yang like, share, atau comment di Medsos Capres dengan alasan tidak tahu.

"ASN semua pada dasar harus tahu, karena stakeholder-nya termasuk KemenpanRB dan Kemendagri. Berlaku fiksi hukum, bahwa semua warga negara termasuk ASN mengetahui adanya aturan tersebut," katanya.

Soal aturan itu pun telah disosialisasikan kepada seluruh ASN. "Bahkan sudah dilakukan sosialisasi meskipun diakui proses sosialisasinya belum masif," katanya.

Puadi mengingatkan bahwa ASN yang sebar medsos peserta pemilu bisa terkena sanksi. Bahkan, sanksi pun bisa sampai ke sanksi pidana.

"Ada beberapa kasus yang ujungnya diproses secara hukum, bahkan ada yang berujung pada pidana," katanya.

Diketahui, Aturan soal netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 diatur mendetail hingga pada penggunaan media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau 'follow' dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu.

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce, Minggu (24/9/2023).

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN. Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Simak Video 'PNS Dilarang Like, Comment hingga Follow Akun Kampanye!':

[Gambas:Video 20detik]


Beredar isu Kaesang Pangarep akan menjadi Ketua Umum (Ketum) PSI. Menurut Juru Bicara PSI, Sigit Widodo, menyebut apapun posisi yang nanti akan diemban oleh putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, akan berdampak kepada PSI.

"Bro Kaesang ini sosok muda dengan potensi yang sangat besar dan terbukti sukses mengelola banyak perusahaan start-up dan mampu menaikkan Klub Sepakbola Persis Solo ke Liga 1. Kami yakin Bro Kaesang dalam posisi apapun nantinya akan bisa membawa kemajuan untuk PSI," kata Widodo, saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Beberapa posisi bisa diisi oleh Kaesang. Dari struktur hingga kepala daerah masih terbuka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa masuk di jajaran kepengurusan, maju di Pilkada, atau apapun peluang yang nanti bisa diraih Bro Kaesang di PSI. Semuanya masih terbuka," katanya.

Isu Kaesang Dilantik Jadi Ketum PSI

Kabar Kaesang dilantik ketum PSI itu disampaikan founder KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat di Twitter (kini X). Dalam cuitannya, Hensat bertanya kebenaran kabat tersebut sambil menandai akun kader PSI Faldo Maldini.

"Wuidih, kabarnya Senin, Mas Kaesang akan dilantik dan resmi jadi Ketua Umun PSI, bukan main... bukan main..., kabarnya bener gak ni? @FaldoMaldini," demikian cuitan Hensat.

Faldo lantas membalas cuitan Hensat itu. Namun dia tidak menjawab kabar Kaesang dilantik Ketum PSI. Faldo malah bertanya kebenaran cuitan itu akun Hensat tersebut.

"Ini bang Hensat beneran? Kok gak pake hastag #Hensat ?" balas Faldo.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie angkat bicara. Grace menyebut hal itu hanyalah sebatas isu yang beredar. Grace tidak menepis kabar tersebut, namun dia meminta doa.

"Wah macam-macam berita yang beredar," ujar Grace ketika dihubungi, Minggu (24/9/2023)

Simak Video 'Ragam Respons Elite PDIP soal Langkah Politik Kaesang Gabung PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Mahfud MD santer dibahas masuk bursa calon wakil presiden (cawapres). Belakangan mencuat sinyal Ganjar Pranowo bakal menggandeng dirinya untuk menjadi cawapres.

Dua hari ini Mahfud Md melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Tokoh yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam itu mengaku kunjungannya tidak ada kaitannya dengan Pilpres atau Pemilu, apalagi soal wacana dirinya menjadi cawapres Ganjar.

Ketika berkunjung ke Ponpes Nurul Qurnain di Kecamatan Sukowono, Jember pada Minggu (24/9) petang, detikJatim mendapat kesempatan untuk menanyakan tentang namanya yang dapat kans untuk menjadi cawapres Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi pertanyaan itu, seperti biasa, Mahfud menjawabnya dengan santai meski kali ini jawabannya sedikit menggantung.

"Biar berproses saja lah. Saya ke sini nggak berbicara soal Pilpres, soal Pemilu. Kunjungan untuk pesantren," ujarnya saat ditanya detikJatim tentang namanya yang makin santer bakal digandeng Ganjar.

Mahfud mengakui dirinya memang melakukan kunjungan ke sejumlah pesantren dalam rangka bersilaturahmi dengan para pengasuh Ponpes. Aktivitas itu menurutnya adalah aktivitas rutin yang dia lakukan untuk bersilaturahmi dengan para kiai yang merupakan kawannya.

"Nggak ada kaitannya (dengan pilpres). Ini sebelum musim Pilpres saya selalu ke pesantren. Saya ke sini (Nurul Qurnain) saya sudah tiga kali ini. Kiainya teman. Jadi nggak ada hubungannya dengan musim Pilpres," ujarnya.

Dua hari ini Mahfud akan mengunjungi sejumlah ponpes di Jatim. Di Jember sendiri, ada dua ponpes yang akan dia kunjungi. Selain Ponpes Nuru Qurnain dia juga berkunjung ke ponpes Al Falah.

"Besok pagi ke pondok pesantren Al Hamid (Pasuruan). Ada Haul, jadi saya datang ke sana besok," pungkasnya.

Sebelumnya, sinyal Ganjar Pranowo menggandeng Mahfud Md sebagai cawapresnya menguat tidak lepas dari pertemuan Ganjar dengan Rektor Unitomo Siti Marwiyah yang merupakan adik bungsu Mahfud Md.

Pertemuan antara Ganjar dengan Siti itu berlangsung gayeng. Keduanya bercengkrama dengan akrab. Bahkan, Ganjar juga sempat mengenalkan istrinya kepada Siti. "Bu, ini istri saya Bu," ujar Ganjar mengenalkan istrinya kepada Siti di Kampus Unitomo Surabaya, Sabtu (23/9).

Sebaliknya, Ganjar juga mengenalkan ke istrinya bahwa Rektor Unitomo itu merupakan adik Mahfud Md. "Adik bungsunya Pak Mahfud," imbuh Ganjar.

Soal isu yang menguat dirinya akan menggandeng Mahfud Md sebagai cawapres pria berambut putih itu mengatakan, "Pak Mahfud baik, sehat-sehat," katanya.

Saat kembali ditanya kemungkinan menggandeng Mahfud Md di Pilpres 2024, Ganjar tidak memberikan jawaban pasti. "Berikan masyarakat aspirasi seluas-luasnya," ungkapnya.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi


Bacapres Anies Baswedan dan bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengunjungi Makassar. Anies dan Cak Imin bicara soal perubahan.

Narasa perubahan kerap disampaikan Anies saat kunjungan ke sejumlah daerah. Dia sempat menyampaikan, gerakan perubahan bukan sekadar pergantian Presiden, melainkan perubahan kondisi keluarga di Indonesia.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu memaparkan hadirnya perubahan untuk mengurangi kekhawatiran keluarga Indonesia atas empat isu, yakni bahan pokok terjangkau, lapangan pekerjaan, jaminan kesehatan dan akses pendidikan berkualitas tuntas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies Bicara Percepatan Perubahan

Narasi percepatan kembali disampaikan Anies saat kunjungan ke Makassar. Anies bicara jika ingin mempercepat adanya perubahan, maka parpol Koalisi Perubahan juga harus menang Pemilu 2024.

"Perubahan akan semakin cepat terlaksana jika kita tidak hanya memenangkan Pilpres 2024, tapi juga mengirim wakil-wakil rakyat dari empat partai pengusung dan pendukung ke parlemen. Insyaallah doa kita dijabah dan insya Allah kemenangan dihantarkan kepada kita," ujar Anies, dalam keterangan, Minggu (24/9/2023).

Koalisi Perubahan diisi oleh Nasdem, PKS, PKB, dan Partai Ummat. Anies meminta agar warga Sulawesi Selatan tidak hanya memenangkan pasangan AMIN di Pilpres 2024.

Cak Imin yang juga turun di Makassar optimistis menyambut Pilpres 2024. Dia yakin bisa membawa perubahan setelah melihat dukungan ke pasangan AMIN.

"Insyaallah 2024 saya bersama Mas Anies berhasil mengubah Indonesia menjadi lebih makmur. Saya mendengar rakyat kecil yang menginginkan perubahan," katanya..

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengamini doa Anies dan Cak Imin. Menurutnya, kemenangan pasangan AMIN di Pilpres akan ideal jika diikuti kemenangan partai pengusung dan pendukung di Pileg.

Senada dengan PKS, Waketum Nasdem Ahmad Ali berharap kader dan pengurus empat partai Koalisi Perubahan semakin solid memperkenalkan Anies-Cak Imin. Dia meminta Anies dan Cak Imin diperkenalkan lebih luas lagi.

"Sampaikan kepada semuanya bahwa pasangan ini (Amin) adalah pasangan terbaik. Ewako," kata Ahmad Ali.

Simak juga Video 'Elektabilitas Anies Rendah, Relawan: Kenyataanya Masyarakat Antusias':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pemerintah mengatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh menyukai, membagikan, dan mengomentari unggahan media sosial peserta pemilu. PKS mengkritik kebijakan itu karena dianggap kaku.

"Niatnya baik, tapi jadi kaku. ASN juga manusia, punya hati dan pikiran," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Menurut Mardani, jika hanya menyukai postingan media sosial, tak perlu menjadi masalah. "Yang nggak boleh kalau aktif kampanye," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, saat ini sudah ada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) yang mengawasi tindakan dari ASN. Bagi Mardani, yang perlu diawasi adalah kepala daerah dan pejabat lain yang memiliki kekuasaan besar.

"Ada KASN, Komite Aparatur Sipil Negara yang menjaga profesionalitas dan integritas mereka. Jangan malah mereka (ASN) diawasi. Yang perlu diawasi Kepala Daerah dan para pejabat yang memiliki otoritas untuk menekan," katanya.

Diketahui, Aturan soal netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 diatur mendetail hingga pada penggunaan media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau 'follow' dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu.

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce, Minggu (24/9/2023).

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN. Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Simak Video 'PNS Dilarang Like, Comment hingga Follow Akun Kampanye!':

[Gambas:Video 20detik]


Tim pemenangan atau tim sukses (timses) dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo Subianto belum kunjung diumumkan hingga kini. Namun, baru-baru ini mencuat nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai kandidat terkuat ketua timses Prabowo.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad. Dia menyebut Khofifah menjadi kandidat terkuat karena dianggap penting terkait kemenangan Prabowo baik di tingkat nasional dan Jawa Timur.

"Nama Khofifah memang ada sebagai salah satu opsi calon untuk ketua timses. Sejak lama, Khofifah dianggap sebagai figur penting untuk kemenangan Pak Prabowo baik di tingkat nasional dan Jatim," kata Anwar Sadad dalam keterangannya, dilansir detikJatim, Minggu (24/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus yang akrab disapa Gus Sadad ini menyebut Khofifah dipertimbangkan menjadi ketua timses karena pengalaman dan jaringan yang luas. Apalagi, di Pilpres 2014 dan 2019, Khofifah sempat menjadi timses Joko Widodo dan berhasil memberi dampak signifikan.

"Beliau kenyang pengalaman, jaringan luas, punya basis massa real Muslimat NU," tambah Sadad.

Wakil Ketua DPRD Jatim ini menyatakan nama Khofifah sebenarnya juga masih muncul dalam bursa cawapres Prabowo.

"Sampai hari ini setahu saya masih ada peluang itu (jadi cawapres Prabowo). Sejak awal kan Gerindra sudah sowan dua kali ke Grahadi, diawali Sekjen Ahmad Muzani, hingga Prabowo sendiri yang datang ke Grahadi," jelas Gus Sadad.

"Tentu semua opsi masih terbuka. Tidak hanya ketua timses, cawapres juga masih terbuka," tambahnya.

Keluarga Ponpes Sidogiri Pasuruan ini menambahkan, apapun keputusan Prabowo akan dijalankan 100% oleh kader Gerindra di Jatim.

"Siapapun cawapresnya, siapapun ketua timsesnya, kami di Jatim satu komando all out mengantar Prabowo Presiden 2024," tutup Gus Sadad.

Simak juga Video 'Projo Gorontalo Usung Prabowo-Gibran Duet di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Sudah sampai mana pembahasan tim pemenangan Prabowo? simak selengkapnya di halaman berikut

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Rasyid Baswedan meminta para relawannya bekerja maksimal meraup suara di Sulawesi Selatan (Sulsel). Menurutnya, 85 ribu relawan yang dibagi masing-masing 5 orang di setiap tempat pemungutan suara (TPS) akan membuatnya menang.

Anies menyampaikan hitung-hitungan tersebut saat meresmikan Posko Anies Centre Wilayah Sulsel di Jalan AP Pettarani, Kompleks Ramayana, Ruko Sardonix No.23, Sabtu (23/9). Anies menilai kemenangan di Sulsel tidak harus 100 persen, sebab ada juga calon lain.

"Sulawesi Selatan harus menang. Menangnya menang kecil atau besar? Menangnya berapa? Makanya perlu duduk bersama. Tentukan berapa menangnya. Jangan 100% lah, kasih yang lain juga," ujar Anies saat pidato di Posko Anies Centre, Sabtu (23/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies pun meminta minimal ada 5 orang di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Sulsel. Menurutnya, dibutuhkan 85.000 relawan yang akan disebar di 17.000 TPS di Sulsel.

"Berapa TPS di Sulawesi Selatan? 17.000? 17.000 kali 5? 85.000. Siap kumpulkan 85.000 di seluruh TPS? 5 orang bergerak di tiap TPS menjangkau warga. Pastikan 85.000 orang bergerak, Insyaallah target menang berapa pun akan tercapai," sebutnya.

Anies berharap posko yang ia resmikan itu dapat menyalurkan jargon perubahan yang diusungnya. Dia menegaskan bahwa posko tersebut harus hidup pergerakannya untuk mencari suara masyarakat Sulsel.

"Insyaallah posko ini jadi posko yang hidup dan menghidupkan. Dia hidup karena di sini ada banyak pergerakan. Dia menghidupkan karena menularkan ke banyak tempat. Manfaatkan posko ini sebaik-baiknya," paparnya.

Dia lalu memberi pesan pada pendukungnya untuk tetap teguh pada tujuan bersama. Sehingga posko Anies Centre itu menjadi simpul pergerakan relawan yang kuat.

"Jadikan tempat ini benar-benar tempat simpul pergerakan. Jadi, sesama relawan harus saling dukung. Setuju? Jangan saling cemooh, jangan saling menjelekkan, jangan saling meniadakan. Setuju? Setuju jangan hanya dalam kata-kata, tapi setuju dalam perbuatan. Siap?" sambung Anies.

Anies mengaku senang dengan antusiasme para relawan yang berusaha memenangkan dirinya pada Pilpres 2024 mendatang. Dia meminta para relawan agar tetap menjaga stamina selama bekerja.

"Insyaallah dengan adanya posko ini akan menggerakkan semua Sulawesi Selatan. Terima kasih relawan. Jaga stamina, jaga spirit dan moral, dan jaga kesehatan. Kita sampaikan keseriusan usaha kita. Kita kekhusyukan doa kita. Kita sampaikan perubahan," sebutnya.

Di sisi lain, Koordinator Posko Anies Centre Wilayah Sulsel Makmur Ante Pasau menegaskan bahwa dirinya bersama relawan lainnya akan berusaha memenangkan Anies di Sulsel. Dia menyatakan siap mengabarkan Anies ke seluruh pelosok Sulsel.

"Sekarang pekerjaan kita adalah bagaimana mengajak keluarga, sahabat, relasi, tetangga, teman-teman semua. Mendorong, membangun strategi memenangkan AMIN (di Sulsel)" ujarnya.

Baginya, sosok Anies merupakan paket lengkap untuk menjadi seorang pemimpin. Makmur menilai Anies memiliki tiga kecakapan sekaligus.

"Kekuatan intelektual, emosional, dan spiritual. Tiga hal ini menjadikan Anies sosok pemimpin yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Insyaallah Anies akan melahirkan generasi bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berilmu," sebutnya.

Ayah dan Anak Ditemukan Tewas Bersimbah di Dalam Ruko di Maros


Persaudaraan Alumni (PA) 212 siapkan Ijtima Ulama untuk menentukan sikap pada pemilu presiden (Pilpres) 2024. PPP menyinggung soal kekalahan calon presiden yang didukung Ijtima Ulama PA 212 pada pemilu 2019 lalu.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyampaikan PA 212 pernah menggelar Ijtima Ulama pada Pemilu 2019 tahun lalu.

"Tiap pemilu kan begitu, silakan saja. Namanya ijtima-ijtima begitu," kata Awiek, saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada Pilpres 2019 lalu, PA 212, melalui Ijtima Ulama-nya mendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Saat itu, Prabowo kalah dari Joko Widodo (Jokowi) yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin.

"Kemarin 2019 kalah yang didukung mereka. Kasihan lah nama-nama ulama yang dibawa-bawa politik," katanya.

Diketahui, Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212 hingga Front Persaudaraan Islam (FPI) menutup pintu dukungan untuk bacapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Namun, Sekretaris Majelis Syuro PA 212 Slamet Maarif mengatakan pihaknya belum mendukung calon presiden (capres) mana pun. Saat ini, kata Slamet, PA 212 tengah menyiapkan ijtima ulama untuk mengambil keputusan.

"Kita belum memutuskan akan mendukung capres yang mana, kita sedang siapkan ijtima ulama untuk ambil keputusan. Kita juga sedang intens komunikasi dengan IB HRS (Imam Besar Habib Rizieq Shihab) terkait Pilpres 2024," ujar Slamet kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Slamet menyebut pihaknya belum tentu mendukung Anies Baswedan, Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Dia menyebut Pilkada DKI dan Pilpres 2019 akan menjadi catatan untuk menentukan pilihan di Pilpres 2024.

"Kita masih terus mengamati dan mencermati situasi politik yang ada. Kita belum tentu dukung Anies, belum tentu dukung Prabowo atau pun Ganjar. Yang jelas pilkada DKI dan Pilpres 2019 akan jadi pelajaran dan catatan di Pilpres 2024 ini," ujarnya.

Tak Dukung Prabowo

Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Yusuf Martak bicara terkait dukungan yang akan diberikan PA 212, Front Persaudaraan Islam, hingga GNPF Ulama di 2024. Yusuf Martak menegaskan tidak akan lagi mendukung Prabowo Subianto.

"Pengalaman 2019 mungkin karena pilihan saat itu mengarah pada salah satu calon, yang akhirnya calon tersebut setelah didukung habis-habisan tanpa biaya, kita juga tak pernah ajukan, saya ditawari pun ditolak, itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8-9 bulan, para ulama, habaib, emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja," kata Yusuf Martak kepada wartawan, Rabu (20/9).

Yusuf menyebut pihaknya tidak mempersoalkan Prabowo yang akhirnya beralih dan bergabung ke pemerintahan. Namun, dia mempermasalahkan tidak adanya respons Prabowo terkait persoalan yang dihadapi pihaknya setelah itu.

Karena itulah, Yusuf Martak menegaskan pihaknya tidak mau lagi memberikan dukungan kepada Prabowo. Dia memastikan dukungan tertutup untuk Prabowo di 2024.

"Nampaknya (tertutup dukungan ke Prabowo) insyallah begitu. Insyallah nampaknya begitu. Mudah-mudahan. Iya (tidak akan dukung). Karena pengalaman kita terlantar dimana-mana," tegasnya.

"Ya saya berprinsip kita sebagai manusia tak boleh masuk lobang yang sama dua kali. Yang boleh kecebur lobang 2 kali itu hanya keledai," imbuhnya.

Simak Video 'Elite PKB Prediksi Pilpres 2024 2 Poros, PPP: Realita Atau Melamun?':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sosok Pilihan Minggu ini: Ucup Si Raja Pentas

[Gambas:Video 20detik]


Partai buruh akan mengumumkan Bacapres pilihannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 9 Oktober 2023. Ada 6 kandidat yang dipertimbangkan. Siapa saja?

Dia mengatakan, usulan untuk bacapres yang dipilih Partai Buruh sudah diumumkan beberapa waktu. Nantinya arah dukungan akan ditentukan dalam rakernas.

"Akhirnya terhimpun 6 nama yang beredar sekarang, 4 alternatif karena Partai Buruh tetap berjuang presidential threshold 20 persen menjadi 0 persen. Nama-nama tersebut Ganjar Pranowo didukung 12 provinsi, Prabowo Subianto didukung 12 provinsi, Anies Baswedan tereliminasi karena megobok-obok KSPI itukan musuh terbesar Partai Buruh," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian yang 4 alternatif adalah Najwa Shihab, Said Iqbal, Rizal Ramli, dan Roky Gerung. Jadi Partai Buruh tidak anti perubahan bahkan menjadi bagian dari perubahan itu," lanjutnya.

Said mengatakan bahwa sudah mengirimkan surat ke-6 nama itu dan masih menunggu jawaban dari mereka apakah bersedia atau tidak sampai dengan 30 September 2023.

"Jika bersedia, kita akan adakan kuliah umum, boleh masing-masing capres dan pada tanggal di antara 7-9 Oktober capres Partai Buruh akan diumumkan 1 orang di Gelora Bung Karno yang dihadiri 200.000 kader-kader Partai Buruh," jelasnya.

Said mengaku belum mengetahui partainya mendukung ke siapa. Sebab, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya dan akan dilakukan kuesioner.

"Belum tahu, karena ditanyakan dulu kesediaan, dari kesediaan nanti akan ditanyakan kuesioner minimal 10.000 sampai 100.000 ke anggota partai buruh. Partai Buruh-kan anggotanya serikat buruh gampang teregister, beriuran, kirim Whatsapp hari ini, dan hari ini juga dijawab di situ akan ketahuan," ungkapnya.

Jubir Anies Tanggapi Partai Buruh: Prioritas Kita Partai yang Punya Kursi di Parlemen


Ridwan Kamil diketahui berada di luar negeri usai melepas jabatannya dalam memimpin Jawa Barat. Di sisi lain, bursa cawapres Ganjar Pranowo tengah ramai dibicarakan.

Hal ini dilihat detikcom pada postingan Instagram Ridwan Kamil yang memperlihatkan dirinya tengah berada di suatu tempat di luar negeri. Momen itu dia bagikan dalam bentuk video di reels Instagram.

Namun, Kang Emil sapaan akrabnya, tak menyertakan lokasinya. Foto-foto itu terlihat jelas tengah berada di luar negeri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPP Golkar Ace Hasan mengamini Kang Emil tengah berada di luar negeri. Ace menyebut Ridwan Kamil sedang healing.

"Hari Minggu yang lalu, saya berkomunikasi dengan Pak Ridwan Kamil bahwa beliau memang menyampaikan akan menikmati masa istirahatnya ke luar negeri setelah tak lagi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat," kata Ace.

Ganjar soal Cawapres: Sabar, Sebentar Lagi

Bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo berbicara soal cawapresnya kelak. Ia meminta publik untuk sabar.

"Sabar bentar lagi," kata Ganjar di Car Free Day, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (24/9).

Ganjar lantas ditanya soal peluang Menko Polhukam Mahfud Md jadi cawapresnya. Dia mengatakan semua hal bisa saja terjadi.

"Semua bisa semua warga negara Indonesia bisa. Semuanya bisa, saya kira bisa (Mahfud Md)," katanya.

Simak juga Video 'Ridwan Kamil Dianugerahi Tokoh Ruang Terbuka Publik':

[Gambas:Video 20detik]

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

Halaman 1 2 Selanjutnya


Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilu 2024 telah diatur secara detail. Aturan itu bahkan memuat bagaimana seharusnya ASN menggunakan media sosial.

ASN tidak hanya dilarang membuat unggahan yang berkaitan dengan capres tertentu, tapi juga dilarang berkomentar, membagikan, menyukai, bahkan bergabung atau 'mem-follow grup atau akun pemenangan peserta pemilu.

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB M Averrouce dilansir dari detikNews, Minggu (24/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Aturan itu tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani 5 pimpinan kementerian/lembaga. Yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN.

Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang mendetailkan seluruh aturan itu.

Termaktub dalam aturan itu pesan membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dalam mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN.

Sementara, tujuan aturan itu yakni terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

Masih dalam SKB yang sama terdapat pengaturan sejumlah bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dalam poin ke-4 diatur soal sosialisasi atau kampanye media sosial atau online.

"Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," demikian bunyi pengaturan pelanggaran tersebut.

Jenis sanksi atas pelanggaran itu yakni sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau pernyataan secara terbuka.

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka

Dalam poin ke-4, mengatur soal penggunaan akun medsos hingga soal 'like', 'comment', dan 'share'.

Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

Dalam poin ke-5, diatur unggahan foto bareng peserta pemilu di medsos. Begini aturannya.

Mem-posting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:

a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota.

b. Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Gerindra Jawa Timur (Jatim) menyebut Gubernur Jatim Khofiah Indar Parawansa adalah opsi kuat untuk menjadi Ketua Timses Prabowo Subianto. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menyerahkan pilihan kepada Khofifah.

"Tentu kita serahkan ke Mbak Khofifah soal pilihan. Kita serahkan ke Mbak Khofifah soal pilihan bergabung ke mana. Apapun pilihannya, termasuk tokoh manapun, kami akan hargai," kata Syaiful Huda saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Diketahui, Ketum Perempuan Bangsa PKB Siti Mukaromah yang pertama mengusulkan soal Khofifah dan Najwa Shihab menjadi Kapten Timnas Anies-Muhaimin (AMIN). Menurut Syaiful Huda, pandangan itu adalah pandangan pribadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu masih pandangan pribadi. Secara kelembagaan PKB belum secara resmi mengusulkan. Kita bisa memahami Mbak Mukaromah mengusulkan, semangatnya memang menghormati Mbak Khofifah yang selama ini dianggap figur perempuan yang kira-kira bisa dan dianggap tahu urusan di Jawa Timur," katanya.

Sampai saat ini, tim pasangan capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imim) belum membahas soal nama kapten atau ketua tim nasional. Menurut Huda, saat ini baru terbentuk tim perumus susunan tim sukses dari AMIN.

"Secara tahapan, baru bentuk badan pekerja AMIN. Kebetulan saya masuk di dalamnya. Ini kan tim akan inisiasi pembentukan struktur timnas, rekrutmen personal, tahapan memang masih agak panjang," katanya.

Diketahui, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengungkap Khofifah Indar Parawansa menjadi kandidat terkuat ketua tim sukses Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sadad menilai Khofifah menjadi figur penting kemenangan Prabowo di Jatim.

"Nama Khofifah memang ada sebagai salah satu opsi calon untuk ketua timses. Sejak lama, Khofifah dianggap sebagai figur penting untuk kemenangan Pak Prabowo baik di tingkat nasional dan Jatim," kata Anwar Sadad dalam keterangannya, dilansir detikJatim, Minggu (24/9/2023).

Politikus yang akrab disapa Gus Sadad ini menyebut Khofifah dipertimbangkan menjadi ketua timses karena pengalaman dan jaringan yang luas. Apalagi, di Pilpres 2014 dan 2019, Khofifah sempat menjadi timses Joko Widodo dan berhasil memberi dampak signifikan.

"Beliau kenyang pengalaman, jaringan luas, punya basis massa real Muslimat NU," tambah Sadad.

Simak juga Video 'Deddy Sitorus PDIP: Yang Mungkin Membuat Pilpres Jadi 2 Poros Itu PKB':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sosok Pilihan Minggu ini: Ucup Si Raja Pentas

[Gambas:Video 20detik]


Keluar aturan mendetail soal larangan aparatur sipil negara (ASN) dilarang untuk menyukai, membagikan, dan berkomentar di media sosial (medsos) peserta pemilu. Anggota DPR dari PAN mendukung aturan tersebut untuk melindungi ASN atau pegawai negeri sipil (PNS).

"Tujuannya untuk melindungi, kalau ada ASN share sesuatu soal kandidat (capres yang didukung), lalu ada yang tak setuju karena punya kandidat lalin, akhirnya dia difitnah, dibully dan lain-lain," kata Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, saat dihubungi, Minggu (24/9/2023).

Menurut Guspardi, aturan yang dibuat itu sebagai bentuk pencegahan dari pemerintah agar tidak menimbulkan kegaduhan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Daripada akan timbulkan goncangan, dinamika, bisa timbulkan fitnah, dan korban yang bersangkutan, lebih baik pencegahan dini," katanya.

Namun, dia mengingatkan agar Bawaslu tidak tebang pilih. Tidak ada pendukung capres tertentu yang tidak dihukum.

"Tidak tebang pilih, kalau melarang, artinya melarang harus bersifat untuk siapa pun. Jangan calon A ini dikecualikan, harus semua," kataya.

Diketahui, Aturan soal netralitas ASN menjelang Pemilu 2024 diatur mendetail hingga pada penggunaan media sosial. ASN dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau 'follow' dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu.

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce, Minggu (24/9/2023).

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN. Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.


Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi soal gugatan soal batas usia cawapres yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mahfud menilai pastinya MK memiliki standar ilmiah sejak berdiri.

"Standar ilmiahnya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negative legislator, bisa membatalkan. Itu standar ilmiahnya sejak tahun 1920 ketika MK pertama kali berdiri di dunia, di Austria tepatnya," ujar Mahfud ditemui di sela kunjungan ke Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember, dilansir detikJatim, Minggu (24/9/2023).

Lembaga negative legislator yang dimaksud Mahfud adalah lembaga yang hanya boleh membatalkan aturan. MK disebutnya tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau mengubah suatu aturan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang diputus oleh MK itu bukan (aturan) yang tidak disenangi orang, tapi yang melanggar konstitusi. Kalau tidak melanggar konstitusi, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan. Tidak boleh," tandas Mahfud.

"Misalnya, kalau usia (capres/cawapres) itu, berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 (tahun) melanggar, apakah 25 melanggar, apakah 70 melanggar? Nah, itu kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi," tambahnya.

Mahfud mengatakan perubahan aturan bukan lagi menjadi ranah MK. Tetapi sudah menjadi ranah lembaga legislatif atau DPR.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Ganjar Bicara Peluang Mahfud Md Masuk Radar Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sosok Pilihan Minggu ini: Ucup Si Raja Pentas

[Gambas:Video 20detik]


NasDem Karawang mulai gencar mensosialisasikan pasangan bakal calon Presiden (Bacapres) dan bakal calon Wakil Presiden (Bacawapres) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ke masyarakat. Kader hingga blusukan untuk memperkenalkan pasangan itu.

Ketua DPD NasDem Karawang, Dian Fahrud Jaman mengatakan, selain konsolidasi bersama dengan partai koalisi, pengurus partai pengusung Anies Baswedan ini juga mulai gencar turun ke kampung-kampung.

"Seperti kita ketahui, kemarin DPR, pemerintah, bersama KPU telah menetapkan waktu pendaftaran Capres-Cawapres pada tanggal 19-25 Oktober 2023. Kita sambut ini dengan menggalakan sosialisasi," ujar Dian usai sosialisasi di Kampung Sauyunan, Kelurahan Tanjungpura, Kabupaten Karawang, Minggu (24/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sosialisasi tersebut, kata Dian, dilakukan guna mempertahankan basis suara, serta menggaet suara untuk Anies-Muhaimin. Terlebih saat ini Cawapres yang mendampingi Anies Baswedan juga terhitung punya basis suara besar di Karawang.

"Dengan upaya ini kita mempertahankan basis suara serta menambah tingkat popularitas, apa lagi Gus Muhaimin sendiri dari PKB, yang punya kursi cukup gemuk di Karawang," kata dia.

Selain itu, pihaknya bersama PKS, dan PKB, juga rutin melakukan agenda rapat bersama dalam rangka konsolidasi dari mulai tingkat bawah hingga pusat.

"Saat ini kami partai koalisi juga sering bertemu konsolidasi, dari mulai tingkat bawah di pengurus DPRT atau tingkat desa hingga pengurus pusat," ujarnya.

Dia juga meyakini kemenangan Anies-Muhaimin kian dekat sebab menjadi yang pertama dideklarasikan. Sehingga menambah keyakinan masyarakat untuk memilih.

"Kita yakin kemenangan makin dekat, pertama kami juga tentu yang pertama mengumumkan Capres, dan yang pertama mendeklarasikan Cawapres. Ini juga berpengarus pada tingkat elektabilitas sebab menjadi yang pertama menginformasikan," pungkasnya.

Penuhi Syarat Pendaftaran KPU, Cak Imin Tes Kesehatan di RSCM Hari Ini


Kaesang Pangarep dikabarkan akan dilantik menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI)besok. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie meminta doa akan hal tersebut.

Mulanya informasi Kaesang akan jadi Ketum PSI menggantikan Giring Ganesha disampaikan founder KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat di Twitter (kini X). Dalam cuitannya, Hensat bertanya kebenaran kabat tersebut sambil menandai akun kader PSI Faldo Maldini.

"Wuidih, kabarnya Senin, Mas Kaesang akan dilantik dan resmi jadi Ketua Umun PSI, bukan main... bukan main..., kabarnya bener gak ni? @FaldoMaldini," demikian cuitan Hensat dilansir detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Faldo lantas membalas cuitan Hensat itu. Namun dia tidak menjawab kabar Kaesang dilantik Ketum PSI. Faldo malah bertanya kebenaran cuitan itu akun Hensat tersebut.

"Ini bang Hensat beneran? Kok gak pake hastag #Hensat ?" balas Faldo.

Grace menyebut hal itu hanyalah sebatas isu yang beredar.

"Wah macam-macam berita yang beredar," ujar Grace.

Grace tidak menepis kabar tersebut, namun dia meminta doa.

"Semua yang baik mohon doanya saja," lanjut Grace.

Jawaban Kaesang

Kaesang telah memberikan jawaban soal rumor menjadi ketua umum PSI. Kaesang menyebut saat ini dirinya hanya anggota biasa.

"Saya masih anggota. (Rencana jadi ketum?) Ya nanti doain saja," kata Kaesang.

Kaesang mengatakan, dengan bergabungnya ke PSI, dia ingin partai anak muda bisa berbicara lebih di kancah perpolitikan tanah air. Suami Erina Gudono itu mencontohkan prestasi Partai Move Forward (MFP) yang berhasil memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Thailand.

MFP yang diisi oleh anak muda, dan dipimpin oleh Pita Limjaroenrat berhasil memenangi Pemilu pertamanya tahun ini. Mereka mengumpulkan 152 kursi di Parlemen.

"Kita lihat di Thailand, yang menangkan MFP. Kok mereka bisa, di Indonesia tidak bisa. Setelah itu saya mikir, berkomitmen, dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI," ucapnya.

Grace Natalie Goda Budiman Sudjatmiko: Jaketnya Ukuran Berapa Mas?


Pakar hukum tata negara yang juga Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi gugatan soal batas usia cawapres yang dilayangkan sejumlah elemen masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Mahfud, kewenangan MK adalah sebatas membatalkan sesuatu yang dinilai melanggar aturan.

"Standar ilmiahnya Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negative legislator, bisa membatalkan. Itu standar ilmiahnya sejak tahun 1920 ketika MK pertama kali berdiri di dunia, di Austria tepatnya," ujar Mahfud ditemui di sela kunjungan ke Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember, Minggu (24/9/2023).

Maksud dari lembaga negative legislator, kata Mahfud, adalah lembaga yang hanya boleh membatalkan aturan. MK tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau mengubah suatu aturan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang diputus oleh MK itu bukan (aturan) yang tidak disenangi orang, tapi yang melanggar konstitusi. Kalau tidak melanggar konstitusi, MK tidak boleh membatalkan atau mengubah sebuah aturan. Tidak boleh," tandas Mahfud.

"Misalnya, kalau usia (capres/cawapres) itu, berapa sih yang tidak melanggar konstitusi? Apakah 40 (tahun) melanggar, apakah 25 melanggar, apakah 70 melanggar? Nah, itu kalau tidak ada pengaturannya bahwa konstitusi tidak melarang atau menyuruh, berarti itu tidak melanggar konstitusi," tambahnya.

Kalau ingin aturannya diubah, kata Mahfud, itu bukan lagi menjadi ranah MK. Tetapi sudah menjadi ranah lembaga legislatif atau DPR.

"Nah, MK sudah tahu itu dan selama ini kalau menyangkut open legal policy, atau politik hukum yang sifatnya terbuka, itu MK bukan menolak gugatan, tetapi tidak menerima. Menolak dan tidak menerima itu beda. Kalau menolak, itu artinya permohonan ditolak. Kalau tidak menerima, artinya dikembalikan. Dikembalikan untuk diproses melalui lembaga lain, atau proses baru karena legal standingnya tidak tepat," terang Mahfud.

Kesimpulannya, kata Mahfud, ada dua hal yang menjadi catatan penting tentang gugatan batas usia capres/cawapres ini. Pertama, menyerahkan sepenuhnya kepada hakim MK untuk memutuskan. Karena memang lembaga itu yang bertugas menyelesaikan masalah-masalah konstitusional.

"Yang kedua, supaya juga MK bersikap profesional. Memutus sesuai tugas MK, yaitu sebagai negative legislator. Dia hanya boleh membatalkan kalau (aturannya) salah. Kalau sifatnya pilihan, tidak boleh diputus MK," tegas Mahfud.

"Oleh karena itu kita tunggu saja. Saya tahu MK profesional, karena kita sudah membangun itu sejak dulu," pungkasnya.

Seperti diketahui, PSI sedang menggugat syarat capres/cawapres ke MK. PSI meminta agar usia capres/cawapres diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Belakangan, muncul banyak gugatan serupa.

Respons Anies soal Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres


KPU RI telah menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilpres 2024. Diperkirakan anggaran pilpres hingga putaran kedua mencapai Rp 76 triliun.

"Anggaran yang dianggarkan Rp 76,6 triliun. Itu sudah termasuk pilpres putaran kedua," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dilansir detikNews Minggu (24/9/2023).

Anggaran Rp 76 triliun lebih itu, menurut Hasyim, sudah dibahas dan disetujui oleh DPR. "Itu sudah disetujui bersama antara pemerintah DPR dan KPU. Demikian juga badan anggaran juga sudah menyetujui," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk pencairan anggaran dilakukan bertahap, dan menunggu apakah Pilpres 2024 akan dilakukan dua putaran.

"Soal dicairkannya kapan itu kan tergantung. Apakah syarat pilpres putaran kedua terjadi atau nggak," tambahnya.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberi jaminan ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 terjadi 2 putaran. Kemendagri memastikan Pilpres akan dibiayai APBN, sedangkan Pilkada akan dibiayai APBD.

"Anggaran pemilu itu akan dibiayai oleh APBN, dan untuk pilkada akan dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya kebutuhan-kebutuhan anggaran pemilu itu saya sarankan teman-teman untuk ke KPU kebutuhannya untuk apa, detilnya untuk apa," ujar Kapuspen Kemendagri Benni Irwan

Benni mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR mendukung alokasi anggaran untuk pemilu ataupun pilkada. Namun, kata dia, tetap perlu penghitungan yang jelas.

Selain itu, jika pemilu berlangsung hingga dua putaran, pihaknya juga akan mendukung hal tersebut. Termasuk membiayai pemilu hingga dua putaran

"Iya, jika memang itu diperlukan (pemilu dua putaran) mau tidak mau tentu dukung itu bersama-sama," katanya.

Sebagai informasi, Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/9) memutuskan pagu anggaran untuk dua lembaga tersebut di 2024. Namun, anggaran yang disiapkan diperkirakan hanya cukup untuk pemilu satu putaran.

Dalam rapat itu, Pemerintah dan DPR menyetujui pagu anggaran Rp 28,36 triliun untuk KPU. Kemudian, untuk Bawaslu, pagu anggaran disetujui sebesar Rp 11,60 triliun.

Anggaran itu tidak sesuai dengan pengajuan awal KPU. KPU mulanya mengajukan anggaran Rp 44,37 triliun yang mana termasuk anggaran untuk pilpres putaran kedua.

Selain itu, simulasi kebutuhan anggaran Bawaslu untuk pilpres putaran kedua sebesar Rp 4,65 triliun juga tidak masuk dalam pagu anggaran yang disetujui.

Debat Pertama Capres-Cawapres Akan Digelar 12 Desember 2023 di KPU RI


Nama Menko Polhukam Mahfud Md menjadi salah satu yang terkuat mendampingi bacapres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mahfud tak mau menanggapi hal itu secara serius.

"Biar berproses sajalah," kata Mahfud usai berkunjung ke Ponpes Nurul Qurnain di Kecamatan Sukowono, Jember, dilansir detikJatim, Minggu (24/9/2023).

Mahfud juga tak mau berbicara lebih jauh soal Pilpres dalam kunjungannya tersebut. Dia ingin fokus dengan kegiatannya berkunjung ke sejumlah pesantren.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ke sini nggak berbicara soal Pilpres (dan) soal Pemilu. Kunjungan untuk pesantren. Nggak ada kaitannya (dengan pilpres). Ini sebelum musim pilpres saya selalu ke pesantren," katanya.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengungkapkan nama Menko Polhukam Mahfud Md intensif dibahas di internal partai untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Masinton menyebut pengalaman Mahfud dalam memimpin lembaga pemerintahan jadi pertimbangan.

"Prof Mahfud Md salah satu tokoh yang intensif dibahas untuk mendampingi Mas Ganjar. Pengalaman kepemimpinan beliau di lembaga negara dan pemerintahan yang tegas dan konsisten menjadi pertimbangan utama untuk dipasangkan bersama Mas Ganjar Pranowo untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia ke depan," kata Masinton saat dihubungi, Senin (19/9).

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Ganjar Bicara Peluang Mahfud Md Masuk Radar Cawapresnya':

[Gambas:Video 20detik]


Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus menjaga netralitas selama pemilu berlangsung. Bahkan, PNS dilarang membuat unggahan, mengomentari, menyukai hingga bergabung dalam grup/akun pemenangan peserta Pemilu 2024.


KPU RI berbicara soal adanya usulan Pilkada dimajukan menjadi September 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari awalnya berbicara soal Pileg yang akan diketahui hasilnya pada 20 Maret 2024 lalu menjadi landasan Pilkada nantinya.

"Pemungutan suara itu 14 Februari 2024. Menurut Undang-undang Pemilu, rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu secara rasional itu paling lama 35 hari ke depan setelah 14 Februari, itu jatuhnya kira-kira 20 Maret," kata Hasyim kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

"Sehingga tanggal 20 Maret itu bisa diketahui partai apa dapat suara berapa atau dapat kursi berapa di DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota. Karena itu akan dijadikan bekal untuk pencalonan dalam pilkada," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika pencoblosan Pilkada benar menjadi September, 3 bulan sebelumnya atau pada Juni 2024 sudah ada pencalonan. Yang berarti, jelasnya, masih memenuhi waktu hasil perolehan suara partai sebagai syarat pencalonan pilkada.

"Kalo coblosannya jadi September, 3 bulan sebelumnya pada bulan Juni itu pencalonan, jadi masih memenuhi dari segi waktu tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa untuk syarat pencalonan dalam pilkada," ucapnya.

Hasyim mengatakan berdasarkan pengalaman 2019, sengketa Pileg sebagian besar sengketa antarcalon dan bukan antarpartai. Sehingga nantinya, tidak terlalu berpengaruh pada rekapitulasi perolehan suara partai.

"Sehingga kurang lebih kepastian tentang partai apa dapat suara atau dapat kursi berapa di DPRD mana sudah hampir dapat diketahui pada bulan Maret nanti," ujarnya.

Mendagri Tito Karnavian sebelumnya menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada ke Komisi II DPR RI untuk mengubah jadwal pilkada serentak. Tito mengusulkan pilkada serentak dilakukan pada September 2024, dua bulan lebih cepat dari yang ditentukan.

Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) Komisi II DPR RI bersama KPU hingga Bawaslu, Rabu (20/9) malam. Tito menyebut salah satu alasan percepatan pilkada lantaran menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025.

"Adapun pilihan waktu pemungutan suara pilkada serentak tahun 2024 disarankan pada bulan September 2024. Ini juga untuk pertimbangan bahwa ada waktu yang cukup sampai dengan proses sengketa sebelum 1 Januari 2025, ada waktu lebih kurang 3 bulan untuk menyelesaikan mulai dari proses untuk rekapitulasi dan pleno penentuan pemenang," kata Tito dalam rapat.

Lihat juga Video 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, melabuhkan keputusan bergabung Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memulai karier politiknya. Keputusan Kaesang itu kemudian mendapat respons dari bacapres Ganjar Pranowo hingga elite PDIP.

Kaesang Pangarep mengungkapkan alasannya bergabung menjadi kader PSI. Kaesang mengatakan dirinya memiliki keinginan dan kesamaan dengan PSI.

"Kami kebetulan punya kesamaan dan keinginan, kami ingin anak-anak muda bisa lebih terlibat di sektor publik," ujar Kaesang dilansir detikJateng, Sabtu (23/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang mengaku ingin anak muda menjadi objek aktif terlebih dalam pemilu. Ia menyebut masa depan Indonesia untuk anak muda Indonesia.

"Apalagi di pemilu, anak muda dijadikan sebagai objek pasif, kita mau mereka jadi objek aktif. Mau gimanapun masa depan Indonesia itu untuk anak muda Indonesia," tutur Kaesang.

Senior PDIP Akan Bicara Hati ke Hati

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno merespons bergabungnya Kaesang ke PSI. Hendrawan mengatakan pihaknya akan berbicara hati ke hati dengan Kaesang.

"Berarti sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Tinggal nanti kami konfirmasi ulang dari hati ke hati," ujar Hendrawan kepada wartawan, Sabtu (23/9).

Selain itu, Hendrawan menyebut dirinya akan mencermati alasan Kaesang bergabung dengan PSI. Menurutnya, pandangan anak muda, seperti Kaesang menarik untuk disimak.

"Tentu menarik mencermati pertimbangan dan perhitungan Mas Kaesang dalam konstelasi demokrasi dan transisi kepemimpinan nasional ke depan. Pandangan anak muda selalu menarik untuk disimak," ungkapnya.

Kemudian, Hendrawan berbicara terkait aturan dalam PDIP yang mengharuskan satu keluarga tidak berbeda partai. Dia menyebut Kaesang sudah bukan tanggungan dari Presiden Jokowi.

"Keluarga inti. Selama ini dimaknai sebagai suami, istri dan anak yang masih dalam tanggungan (tidak boleh beda partai). Setahu saya Kaesang sudah membina dan menjadi kepala keluarga baru," jelasnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep resmi menjadi kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua DPC PDIP Depok Hendrik Tangke Allo berbicara soal bukti kerja nyata.

"Apa lah arti sebuah nama besar jika tidak dibarengi dengan bukti kerja nyata untuk rakyat. Itu pesan saya untuk anak-anak muda yang mulai terjun ke dunia politik yang hanya mengandalkan nama besar keluarga atau apapun itu," ujar Hendrik kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Hendrik mengatakan tugasnya yakni menjaga dan memenangkan PDIP di Kota Depok. Hendrik mengaku tak khawatir jika Kaesang tak gabung di PDIP Depok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas saya sebagai Ketua DPC partai ya menjaga dan memenangkan PDI Perjuangan di Kota Depok. Kaesang masuk partai lain selain PDIP ya saya tidak khawatir khususnya di Depok," ungkapnya.

Hendrik mengaku percaya diri dirinya lebih dikenal oleh warga Depok dibandingkan Kaesang. Menurutnya, dirinya sudah bekerja dan membuktikan kinerja untuk rakyat Depok.

"Kalau untuk Depok sih saya yakin HTA (Hendrik Tangke Allo) lebih dikenal warga masyarakat Depok dibandingkan Kaesang. Karena saya sudah bekerja dan membuktikan kinerja dan perjuangan saya untuk rakyat Depok. Kalau Kaesang kan baru ada gambarnya doang," ungkapnya.

Kaesang Bicara Soal Pilkada Depok

Sebelumnya, Putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, akhirnya buka suara terkait sosok mawar di video yang diunggah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kaesang juga bicara terkait baliho yang terpampang di Depok hingga Pilkada Depok setelah resmi bergabung dengan PSI.

Dilansir detikJateng, Kaesang kini resmi menjadi Kader PSI, usai Friendship Card atau Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI resmi diserahkan oleh DPP PSI di kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo. Sebelum resmi bergabung, PSI sebetulnya sudah sempat membranding Kaesang dengan memasang baliho di Kota Depok dengan logo PSI dan tulisan "PSI MENANG, WALIKOTA KAESANG" lengkap dengan foto Kaesang yang memegang mawar merah.

Kaesang lantas buka suara terkait baliho itu. "Simbolnya PSI kan mawar. Mawar juga bunga favorit istri saya," kata Kaesang kepada awak media, Sabtu (23/9).

Saat disinggung apakah dengan bergabungnya ke PSI akan memuluskan langkahnya untuk maju di Pilkada Depok, Kaesang menuturkan masih akan melihat dinamika yang berkembang. PSI, kata dia, tak harus mengajukan dirinya diri dalam kontestasi Pilkada Depok. Sebab, tokoh-tokoh lain berpotensi akan dimunculkan.

"Kita lihat dulu. Tapi bagaimanapun kami dari PSI, kalau bukan saya, ya kami mungkin akan memajukan tokoh nasional yang pantas dimajukan," ucapnya.

Dia pun mengaku hanya ingin agar partai anak muda bisa berbicara lebih di kancah perpolitikan tanah air. "Sekarang saya akan berjuang sebagai anggota dulu," imbuhnya.


Nama Mahfud MD menjadi salah satu yang santer disebut masuk ke dalam bursa cawapres. Mahfud enggan menanggapi serius kabar tersebut.

"Biar berproses sajalah," kata Mahfud kepada detikJatim usai berkunjung ke Ponpes Nurul Qurnain di Kecamatan Sukowono, Jember, Minggu (24/9/2023).

Mahfud juga enggan berbicara lebih jauh soal Pipres dalam kunjungannya tersebut. Dia ingin fokus dengan kegiatannya berkunjung ke sejumlah pesantren.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ke sini nggak berbicara soal Pilpres (dan) soal Pemilu. Kunjungan untuk pesantren," tandasnya.

"Nggak ada kaitannya (dengan pilpres). Ini sebelum musim pilpres saya selalu ke pesantren," lanjut Mahfud.

Mahfud mengaku berkunjung ke sejumlah pesantren di Jawa Timur dalam dua hari ini. Di Jember sendiri, ada dua ponpes yang dikunjungi Mahfud.

"Tadi pagi ke ponpes Darussalam Blok Agung, Banyuwangi. Lalu ke sini, terus ke ponpes Al Falah. Besok ke Ponpes Al Hamid di Pasuruan," ungkapnya.

Menurut Mahfud, dia memang sudah terbiasa bersilaturahmi ke sejumlah ponpes. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kalangan Nahdliyin, utamanya santri dan pengurus ponpes.

"Ke ponpes sini (Nurul Qurnain) saya sudah tiga kali. Jadi nggak ada hubungannya dengan musim Pilpres," tandasnya.

Usai berkunjung ke Ponpes Nurul Qurnain, Mahfud melanjutkan silaturahmi ke Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember. Esok hari, Mahfud berkunjung ke Ponpes Alhamid di Pasuruan.

"Besok pagi ke pondok pesantren Al Hamid. Ada Haul, jadi saya datang ke sana besok," pungkas Mahfud.

Ditunjuk Jadi Cawapres Ganjar, Mahfud Sudah Kirim Surat ke Jokowi


Menkopolhukam Mahfud MD melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Timur. Dia menampik kunjungannya itu berkaitan dengan urusan Pilpres 2024.

"Nggak ada kaitannya (dengan pilpres). Sebelum musim pilpres saya selalu ke pesantren," kata Mahfud kepada detikJatim usai bersilaturahmi dengan pengurus Ponpes Nurul Qurnain, Kecamatan Sukowono, Jember pada Minggu (24/9/2023).

Mahfud mengakui bahwa dirinya memang berkunjung ke sejumlah ponpes yang ada di Jawa Timur selama 2 hari ini. Di Jember, ada 2 ponpes yang dikunjungi Mahfud Md.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi pagi ke Ponpes Darussalam Blok Agung, Banyuwangi. Lalu ke sini, terus ke ponpes Al Falah. Besok ke Ponpes Al Hamid di Pasuruan," ungkapnya.

Menurut Mahfud, dia memang sudah terbiasa bersilaturahmi ke sejumlah ponpes. Ini dia lakukan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan kalangan Nahdliyin, terutama santri dan pengurus ponpes.

"Ke ponpes sini (Nurul Qurnain) saya sudah tiga kali. Jadi nggak ada hubungannya dengan musim Pilpres," tandasnya.

Usai berkunjung ke Ponpes Nurul Qurnain, Mahfud melanjutkan silaturahmi ke Ponpes Alfalah di Desa Karangharjo, Kecamatan Silo, Jember. Esok hari, Mahfud rencananya akan mengunjungi Ponpes Alhamid di Pasuruan.

Mahfud ke PMI di Malaysia: Pilih Wakilmu yang Dapat Dipercaya


Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama, PA 212 hingga Front Persaudaraan Islam (FPI) menutup pintu dukungan untuk bacapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Kini, PA 212 tengah melakukan komunikasi intens dengan Habib Rizieq Shihab sebelum memutuskan arah dukungan di Pilpres 2024.

Dirangkum detikcom, Minggu (24/9/2023), mulanya, Ketua Majelis Syuro Persaudaraan Alumni 212 atau PA 212 Yusuf Martak bicara terkait dukungan yang akan diberikan PA 212, Front Persaudaraan Islam, hingga GNPF Ulama di 2024. Yusuf Martak menegaskan tidak akan lagi mendukung Prabowo Subianto.

Dia awalnya bicara terkait pengalaman mendukung Prabowo Subianto di 2019. Dia menyebut saat itu pihaknya mendukung tanpa syarat tapi ditinggalkan begitu saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pengalaman 2019 mungkin karena pilihan saat itu mengarah pada salah satu calon, yang akhirnya calon tersebut setelah didukung habis-habisan tanpa biaya, kita juga tak pernah ajukan, saya ditawari pun ditolak, itu umat yang berjuang begitu kuat sejak 8-9 bulan, para ulama, habaib, emak-emak akhirnya ditinggal begitu saja," kata Yusuf Martak kepada wartawan, Rabu (20/9).

Yusuf menyebut pihaknya tidak mempersoalkan Prabowo yang akhirnya beralih dan bergabung ke pemerintahan. Namun, dia mempermasalahkan tidak adanya respons Prabowo terkait persoalan yang dihadapi pihaknya setelah itu.

Karena itulah, Yusuf Martak menegaskan pihaknya tidak mau lagi memberikan dukungan kepada Prabowo. Dia memastikan dukungan tertutup untuk Prabowo di 2024.

"Nampaknya (tertutup dukungan ke Prabowo) insyallah begitu. Insyallah nampaknya begitu. Mudah-mudahan. Iya (tidak akan dukung). Karena pengalaman kita terlantar di mana-mana," tegasnya.

"Ya saya berprinsip kita sebagai manusia tak boleh masuk lubang yang sama dua kali. Yang boleh kecebur lobang 2 kali itu hanya keledai," imbuhnya.

Kata Gerindra

Gerindra pun merespons terkait pernyataan itu. Gerindra menghormati pilihan politik GNPF Ulama, PA 212 dan FPI.

"Kami menghormati pilihan politik mereka, itu hak yang dijamin konstitusi," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (23/9).

Habiburokhman mengatakan Gerindra ingin merangkul semua elemen politik. Namun demikian, Gerindra juga tidak ingin memaksa semua pihak untuk mendukungnya.

"Secara naluriah kami ingin merangkul semua elemen politik yang ada, namun tentu kami nggak bisa memaksa semua pihak mendukung kami," tutur dia.

Habiburokhman mengimbau agar pemilu berjalan dengan damai. Dia tak ingin berbeda pilihan akan menimbulkan perpecahan.

"Yang terpenting kita semua harus menjaga agar Pemilu berjalan damai, rukun dan guyub. Perbedaan pilihan jangan sampai membuat kita terpecah belah sebagai bangsa," tuturnya.

Lalu ke mana arah dukungan GNPF Ulama, PA 212 dan FPI? Baca halaman berikutnya>>

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon wakil presiden Muhaimin Iskandar mengungkapkan kisah 'perjodohannya' dengan Anies Baswedan menuju Pilpres 2024. Hal ini ia ungkapkan saat menemui pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah Makassar.

Cak Imin mengatakan Anies meminangnya sebagai bakal cawapres saat keduanya menjajaki komunikasi politik dengan kandidat berbeda. Cak Imin jalan dengan Prabowo Subianto dan Anies intens bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Sebuah teori lama menyatakan, boleh kita menaksir siapa saja, tapi jodoh tetap di tangan Tuhan. Mas Anies pacaran AHY, saya sama Pak Prabowo, ternyata jodohnya lain," tutur Cak Imin dalam keterangan tertulis, Minggu (24/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Cak Imin, perjodohannya dengan Anies pada Pilpres 2024 ini terbilang singkat. Namun ia mengaku telah meminta pertimbangan Kiai Nahdlatul Ulama sebelum menerima tawaran menjadi cawapres Anies.

"Akhirnya Allah menakdirkan perjodohan yang sesungguhnya mengejutkan. Kita sepaham dalam diam, cinta dalam lamunan, rindu yang terdiam. Kira-kira begitulah dengan Mas Anies," ungkap Cak Imin.

Cak Imin mengaku terharu disambut dengan baik oleh warga Muhammadiyah, khususnya di Sulsel. Ia pun memastikan akan melibatkan kader Muhammadiyah dalam pemenangan Anies-Cak Imin.

"Saya sangat terharu sahabat-sahabat Muhammadiyah ternyata sangat bersemangat menjadi bagian dari perubahan bangsa. Kita akan menjadi kekuatan yang saling bahu-membahu," ucapnya.

Setelah menyambangi pimpinan Muhammadiyah Sulsel, Cak Imin mengaku bakal bertandang menemui pimpinan organisasi keagamaan tersebut di berbagai wilayah.

"Kayaknya Ghirah-nya ini merata. Bahkan tidak terbayangkan. Sejak deklarasi kita tidak pernah berhenti menerima undangan, mendapat dukungan dari macam-macam organisasi," tandasnya.

Dalam kunjungannya ke Pusat Dakwah Muhammadiyah Makassar, Cak Imin didampingi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, KH. Saifullah Maksum, serta pengurus teras PKB Sulsel. Saat mengungkapkan kisahnya menjadi bacawapres, Cak Imin berdiri di samping Wakil Ketua Muhammadiyah Sulsel Saiful Saleh.


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menegaskan anggaran untuk Pilpres 2024 telah ditetapkan senilai Rp 76.6 triliun. Hasyim mematikan anggaran itu cukup untuk dua putaran.

"Anggaran yang dianggarkan Rp 76,6 triliun. Itu sudah termasuk pilpres putaran kedua," kata Hasyim kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Hasyim mengatakan bahwa anggaran itu telah disetujui oleh DPR bersama KPU. Sedangkan untuk pencarian dananya, akan menunggu kepastian apakah pilpres akan berjalan dua putran atau tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu sudah disetujui bersama antara pemerintah DPR dan KPU. Demikian juga badan anggaran juga sudah menyetujui," kata dia.

"Soal dicairkannya kapan itu kan tergantung. Apakah syarat pilpres putaran kedua terjadi atau nggak," tambahnya.

Kemendagri Jamin Anggaran Tersedia

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga memberi jaminan ketersediaan anggaran jika Pemilu 2024 terjadi 2 putaran. Kemendagri memastikan Pilpres akan dibiayai APBN, sedangkan Pilkada akan dibiayai APBD.

"Anggaran pemilu itu akan dibiayai oleh APBN, dan untuk pilkada akan dibiayai oleh APBD. Untuk lebih jelasnya kebutuhan-kebutuhan anggaran pemilu itu saya sarankan teman-teman untuk ke KPU kebutuhannya untuk apa, detilnya untuk apa," ujar Kapuspen Kemendagri Benni Irwan kepada wartawan, di kantornya, Rabu (13/9).

Benni mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR mendukung alokasi anggaran untuk pemilu ataupun pilkada. Namun, kata dia, tetap perlu penghitungan yang jelas.

Selain itu, jika pemilu berlangsung hingga dua putaran, pihaknya juga akan mendukung hal tersebut. Termasuk membiayai pemilu hingga dua putaran

"Iya, jika memang itu diperlukan (pemilu dua putaran) mau tidak mau tentu dukung itu bersama-sama," katanya.

Sebagai informasi, Hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu pada Selasa (12/9) memutuskan pagu anggaran untuk dua lembaga tersebut di 2024. Namun, anggaran yang disiapkan diperkirakan hanya cukup untuk pemilu satu putaran.

Dalam rapat itu, Pemerintah dan DPR menyetujui pagu anggaran Rp 28,36 triliun untuk KPU. Kemudian, untuk Bawaslu, pagu anggaran disetujui sebesar Rp 11,60 triliun.

Anggaran itu tidak sesuai dengan pengajuan awal KPU. KPU mulanya mengajukan anggaran Rp 44,37 triliun yang mana termasuk anggaran untuk pilpres putaran kedua.

Selain itu, simulasi kebutuhan anggaran Bawaslu untuk pilpres putaran kedua sebesar Rp 4,65 triliun juga tidak masuk dalam pagu anggaran yang disetujui


Pegawai Negeri Sipil (PNS) diwajibkan untuk menjaga netralitas semasa Pemilu 2024 berlangsung. PNS dilarang untuk berinteraksi di media sosial, terutama yang berkaitan dengan kampanye.

Dilansir dari detikFinance, PNS dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau 'follow' dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu di media sosial. Sanksi tegas pun disiapkan bagi PNS yang nekat melanggar, hal itu adalah sanksi moral.

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN. Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce, Minggu (24/9/2023).

Adapun, termaktub maksud aturan itu yakni membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN. Sementara, tujuan aturannya yakni terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

Masih dalam SKB tersebut, terdapat pengaturan sejumlah bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dalam poin 4, mengatur soal sosialisasi atau kampanye media sosial atau online.

"Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," bunyi pengaturan pelanggaran tersebut.

Jenis sanksi atas pelanggaran tersebut, yakni sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka. Berikut ini aturannya:

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka

Dalam poin 4, mengatur soal penggunaan akun medsos hingga soal 'like', 'comment', dan 'share'. Ini aturannya:

Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

Dalam poin 5, mengatur unggahan foto bareng peserta pemilu di medsos. Begini aturannya:

Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:

a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota.

b. Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus hati-hati menggunakan media sosial jelang Pemilu 2024. Pasalnya, abdi negara diwajibkan menjaga netralitas semasa Pemilu berlangsung.

Di media sosial PNS dilarang membuat unggahan, mengomentari, membagikan, menyukai, hingga bergabung atau 'follow' dalam grup/akun pemenangan peserta pemilu. Sanksi tegas pun disiapkan bagi PNS yang nekat melanggar, hal itu adalah sanksi moral.

Aturan ini tercantum dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani lima pimpinan kementerian/lembaga, yakni Kemendagri, Bawaslu, KemenPAN-RB, KASN, BKN. Ialah SKB Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul ada di dalam pengaturan berbagai peraturan perundangan," ujar Kepala Biro Data, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, M Averrouce, dikutip dari detikNews, Minggu (24/9/2023).

Adapun, termaktub maksud aturan itu yakni membangun sinergitas dan efektifitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas Pegawai ASN dan mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas Pegawai ASN. Sementara, tujuan aturannya yakni terwujudnya Pegawai ASN yang netral dan profesional dan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berkualitas.

Masih dalam SKB tersebut, terdapat pengaturan sejumlah bentuk pelanggaran dan jenis sanksi atas pelanggaran netralitas pegawai ASN. Dalam poin 4, mengatur soal sosialisasi atau kampanye media sosial atau online.

"Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)," bunyi pengaturan pelanggaran tersebut.

Jenis sanksi atas pelanggaran tersebut, yakni sanksi moral pernyataan secara tertutup/pernyataan secara terbuka. Berikut ini aturannya:

Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) PP 42/2004

(1) Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral

(2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian

(3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:

a. pernyataan secara tertutup; atau

b. pernyataan secara terbuka

Dalam poin 4, mengatur soal penggunaan akun medsos hingga soal 'like', 'comment', dan 'share'. Ini aturannya:

Membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam grup/akun pemenangan bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota).

Dalam poin 5, mengatur unggahan foto bareng peserta pemilu di medsos. Begini aturannya:

Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan:

a. Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota.

b. Tim sukses dengan menunjukkan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan/menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik/bakal calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota)


Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengungkap adanya aspirasi dari kader agar putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep jadi ketua umum partai. PSI akan membahas aspirasi itu Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) besok.

"Setelah Mas Kaesang kemarin jadi anggota PSI banyak aspirasi dari DPW dan DPD PSI agar Mas Kaesang jadi Ketua Umum," kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

Foto: Grace Natalie PSI (Dwi Rahmawati/detikcom).

Grace mengatakan Kopdarnas akan mengumpulkan pengurus PSI se-Indonesia besok. Dalam acara itu, PSI akan berdiskusi dan membahas aspirasi yang muncul dari kader.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kebetulan besok Senin PSI akan ada Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) yang mengumpulkan pengurus PSI se Indonesia. Usulan-usulan itu akan kita bicarakan dan diskusi secara intensif di Kopdarnas itu. Kita tunggu saja apa rekomendasi dari kawan-kawan se-Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, mencuat kabar kalau Kaesang Pangarep akan dilantik jadi Ketum PSI besok. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie angkat bicara.

Grace menyebut hal itu hanyalah sebatas isu yang beredar. Namun Grace tidak menepis kabar tersebut, dia lantas meminta doa.

"Wah macam-macam berita yang beredar," ujar Grace ketika dihubungi, Minggu (24/9/2023)

"Semua yang baik mohon doanya saja," lanjut Grace.

Kabar Kaesang dilantik ketum PSI itu disampaikan founder KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat di Twitter (kini X). Dalam cuitannya, Hensat bertanya kebenaran kabat tersebut sambil menandai akun kader PSI Faldo Maldini.

"Wuidih, kabarnya Senin, Mas Kaesang akan dilantik dan resmi jadi Ketua Umun PSI, bukan main... bukan main..., kabarnya bener gak ni? @FaldoMaldini," demikian cuitan Hensat.

Simak Video 'Karir Politik Kaesang Diawali Manuver Pilih PSI ketimbang PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie angkat bicara soal kabar bahwa putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, akan dilantik jadi Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) besok.

Dilansir detikNews, Grace menyebut hal itu hanyalah sebatas isu yang beredar. Meski demikian, Grace tidak menepis kabar tersebut dan dia meminta doa.

"Wah macam-macam berita yang beredar," ujar Grace ketika dihubungi, Minggu (24/9/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua yang baik mohon doanya saja," sambung Grace.

Adapun kabar tentang Kaesang akan dilantik ketum PSI itu berawal dari cuitan founder KedaiKOPI Hendri Satrio atau Hensat di X (dulu Twitter). Hensat dalam cuitannya menanyakan kebenaran kabar tersebut.

"Wuidih, kabarnya Senin, Mas Kaesang akan dilantik dan resmi jadi Ketua Umun PSI, bukan main... bukan main..., kabarnya bener gak ni? @FaldoMaldini," demikian cuitan Hensat.

Faldo membalas cuitan Hensat itu dengan menanyakan kebenaran cuitan dari akun Hensat tersebut.

"Ini bang Hensat beneran? Kok gak pake hastag #Hensat ?" balas Faldo.

detikcom pun menghubungi beberapa elite PSI soal kabar Kaesang dilantik jadi Ketum PSI besok. Juru Bicara PSI Ario Bimo tidak menjawab lugas. Menurutnya, akan keren jika kabar tersebut benar.

"Sekali lagi, menurut saya akan keren banget kalau kejadian," kata Ario Bimo, seperti dilansir detikNews.

"(PSI) Sedang banyak berdoa untuk kebaikan Indonesia," lanjutnya.

Sementara itu Kaesang telah memberikan jawaban soal rumor dirinya menjadi ketua umum. "Saya masih anggota. (Rencana jadi ketum?) Ya nanti doain saja," kata Kaesang.

Dengan dirinya bergabung ke PSI, Kaesang ingin partai anak muda bisa berbicara lebih di kancah perpolitikan tanah air. Dia lalu mencontohkan prestasi Partai Move Forward (MFP) yang berhasil memenangkan suara terbanyak dalam pemilu Thailand.

Diketahui, MFP yang diisi oleh anak muda dan dipimpin oleh Pita Limjaroenrat berhasil memenangi Pemilu pertamanya tahun ini. Mereka mengumpulkan 152 kursi di Parlemen.

"Kita lihat di Thailand, yang menangkan MFP. Kok mereka bisa, di Indonesia tidak bisa. Setelah itu saya mikir, berkomitmen, dan memantapkan hati untuk berjuang bersama PSI," ucap Kaesang, dikutip dari detikNews.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) di Jakarta Utara (Jakut) mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan maju capres di Pilpres 2024. Ketua DPD ANIES Jakut, Fari Yusi, menyebut acara deklarasi ini disambut antusiasme para relawannya.

"Jumlah anggota di dalam struktur kita ada 100 lebih. Untuk yang mengikuti acara deklarasi ini kita persiapkan sampai 300, sampai 400, tapi antusias masyarakat ini sangat lebih mungkin bisa mencapai sekitar 600 sampai 700," ujar Fari saat acara deklarasi di Hotel Sunlake, Jakut, Minggu (24/9/2023).

"Bentuk dukungannya itu mereka (relawan) dengan kesadaran sendiri. Dengan kesadaran sendiri masyarakat, ini yang kita lakukan deklarasi ini kita cuman numpang teman-teman yang ada di masyarakat," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fari lalu menyinggung tingkat elektabilitas Anies di papan-papan survei. Menurutnya, Anies tetap disukai masyarakat dan bacawapres, Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Memang sih kalau elektabilitas Anies itu selalu nomor 3 dari kandidat-kandidat lain. Tapi pada kenyataannya kita melihat di masyarakat ini. Masyarakat ini antusias sekali terhadap Pak Anies dan Cak Imin," ungkapnya.

"Nah ini yang saya lihat fenomena-fenomena yang ada di masyarakat ini terutama di akar rumput, ya menginginkan perubahan. Perubahan-perubahan untuk ke depannya. Nah untuk yang kita lakukan di DPD Jakarta Utara memenangkan Anies, ya kita akan bekerja dengan teman-teman yang ada di struktur, maupun di masyarakat agar bisa bepartisipasi agar Pak Anies bisa menang pada pemilihan 2024 nanti," tambahnya.

Simak juga Video 'Bos PPI: Kemungkinan 2 Poros Ganjar Vs Prabowo dengan Asumsi AMIN Bubar':

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 'laris manis' menjelang pendaftaran capres-cawapres. Khofifah 'laris' dilirik sebagai ketua tim sukses.

Tawaran ke Khofifah sebagai ketua timses pertama kali datang dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Khofifah ditawari sebagai Ketua Tim Pemenangan AMIN.

Kini, giliran Gerindra Jatim yang menawari Khofifah sebagai Ketua timses pencapresan Prabowo Subianto. Khofifah masuk sebagai opsi Ketua Timses Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khofifah sudah menjawab tawaran AMIN. Khofifah tidak secara tegas menolak atau menerima tawaran tersebut.

"Lahaula walaquwata illabillah hil aliyil adzim. Lahaula walaquwata illabillah hil aliyil adzim," kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Kamis (21/9/2023).

Kini, Khofifah juga tidak menjawab terkait tawaran sebagai ketua timses Prabowo.

"Wis rek, wis," ujar Khofifah, Minggu (24/9/2023).

Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Surokim Abdussalam menilai hal yang wajar ketika bacapres melirik Khofifah sebagai ketua timses.

"Khofifah punya banyak keunggulan dibanding calon cawapres yang lain bahkan bisa dikatakan relatif komplet untuk saat ini. Beliau punya basis dukungan yang nyata dan loyal baik di Jawa maupun di Jatim, memiliki pengalaman berada di pemerintahan relatif komplet dan punya dukungan yang mewakili ceruk perempuan," kata Surokim.

"Jangankan ketua timses, sebagai cawapres pun masih dilirik," tambahnya.

Surokim menyebut Khofifah memiliki pengalaman politik yang mumpuni untuk bisa mendongkrak suara bacapres tertentu.

"Khofifah terlatih mengikuti kontes pemilu dan pilkada. Sejauh ini Khofifah punya hubungan yang relatif baik dengan semua bacapres sehingga membuat sulit utk mengiyakan salah satunya. Ibarat calon pengantin, Khofifah saat ini banyak dipingit tapi sulit untuk mengiyakan. Apalagi beliau masih punya kans ikut pilgub jatim edisi dua yang secara peluang lebih besar," bebernya.

"Rasanya sulit saat ini mencari politisi perempuan yang komplet seperti Khofifah. Menjadi gubernur kelas utama di Jawa, Ketua Muslimat NU dan pengurus PBNU, pernah menjadi menteri, anggota DPR, dan mewakili gender perempuan. Khofifah figur paling mudah untuk bisa merebut suara Nahdliyin," tandasnya.

Khofifah Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Zulhas: PAN Ya Erick Thohir


Bakal capres (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan memiliki pandangan yang berbeda dengan bacapres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto soal makam Pangeran Diponegoro. Prabowo sebelumnya bicara ingin memindahkan makan tersebut ke Yogyakarta, namun Anies bilang tidak perlu. Gerindra memberikan respons.

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan tak perlu ada yang didebatkan terkait makam Pangeran Diponegoro itu. Dia lantas meminta perbedaan pandangan tersebut tidak perlu disimpulkan mana yang benar dan salah.

"Nggak perlu diperdebatkan dan nggak perlu dipertentangkan. Ini bukan soal yang mana yang benar, dan yang mana yang salah," kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (24/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Habiburokhman perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Ia meyakini kedua tokoh bacapres itu memiliki niat yang baik.

"Keduanya punya niatan yang baik, yakni menghargai jasa-jasa pahlawan. Beliau berdua berangkat dari pemahaman bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawan pendahulunya," katanya.

Diketahui, Prabowo pernah bicara soal rencananya ingin memindahkan makam Pangeran Diponegoro yang berada di Kota Makassar. Rencana itu disampaikan Prabowo dalam paparan gagasannya di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Kamis (13/7/2023).

Di awal sambutannya Prabowo membahas tentang pengorbanan para pejuang bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan. Dia pun mengaku bangga atas perjuangan salah satu pahlawan bangsa, Pangeran Diponegoro yang jasadnya dimakamkan di Makassar.

Prabowo mengatakan warga Indonesia sudah harusnya bangga atas kemerdekaan yang telah diraih dengan penuh perjuangan oleh para pahlawan. Indonesia merupakan bangsa yang tidak pernah menerima hadiah kemerdekaan dari penjajah.

Untuk itu menurut Prabowo, salah satu cara menghormati perjuangan para pahlawan ialah dengan memindahkan makam pahlawan ke daerah asalnya, di antaranya Pangeran Diponegoro yang merupakan asli Yogyakarta dan dimakamkan di Makassar. Hal ini perlu dilakukan mengingat para pahlawan tidak menikmati kemerdekaan dari perjuangannya.

"Dan tidak ada salahnya kita berpikir, apakah tidak di alam merdeka, tentunya dengan seizin rakyat Sulawesi Selatan. Apa tidak, ada baiknya, kita kembalikan makamnya Pangeran Diponegoro ke kampung halamannya lagi," ujar Prabowo.

Anies Punya Pandangan Berbeda

Anies turut merespons usulan Prabowo Subianto soal pemindahan makam Pangeran Diponegoro ke Yogyakarta. Hal itu diungkapkan Anies saat melakukan ziarah ke makam Pangeran Diponegoro bersama bakal cawapresnya Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

"Tempatnya di sini (Makassar) dan ini bagian dari sejarahnya. Memang Pangeran Diponegoro berujung wafatnya di Makassar, maka biarkan itu menjadi bagian dari sejarahnya. Memang tepat makamnya di sini," kata Anies dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Kunjungan Anies ke makam Pangeran Diponegoro di Kecamatan Wajo, Kota Makassar dilakukan hari ini. Kedatangan Anies dan Cak Imin disambut juru kunci sekaligus generasi kelima Pangeran Diponegoro, Raden Hamzah Diponegoro.

Lihat juga Video 'Momen Langka Kala Makam Sunan Kudus Tanpa Luwur':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Buruh Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar konsolidasi akbar. Pada konsolidasi itu, Partai Buruh menargetkan 3 sampai 4 kursi di DPRD Sumsel.

Konsolidasi akbar digelar di Water Park Danau Tanah Mas, Banyuasin, Sumsel, Minggu (24/9/2023).

"Target DPRD Sumsel 3 sampai 4 kursi dan kabupaten-kota 4 sampai 5 kursi. Itulah tujuan konsolidasi akbar ditingkat provinsi se-Indonesia," Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara, lanjutnya, target Partai Buruh pada Pemilu 2024 untuk seluruh Indonesia yakni minimal 20 kursi di DPR RI, maksimal 30. Untuk kursi DPRD Provinsi 100 kursi se Indonesia, dan DPRD kabupaten-kota 700 kursi se Indonesia.

Dia mengatakan, konsolidasi ini merupakan yang ke-10. Sebelumnya, konsolidasi akbar dilakukan di Jawa Barat dan hari ini dilakukan di 2 daerah yakni Sumsel dan Jawa Tengah.

"Konsolidasi akbar ini yang ke-10. Sebelumnya di Jawa Barat, hari ada di 2 tempat Sumsel dan Jateng. Ke-28 provinsi masih akan menggelar konsolidasi akbar menjelang kampanye pemilu 2024," ujarnya.

Said mengatakan sebagai partai rakyat kecil, pihaknya tidak setuju dengan kebijakan investor yang mengusir warga di Rempang.

"Kasus Rempang kita melawan tidak setuju dengan kebijakan investor yang mengusir masyarakat Rempang. Oleh karena dia kelas pekerja segmented isu dia captive market jadi buruh," ujarnya.

Dua dari Tiga Pemancing yang Hilang di Banyuasin Ditemukan Tewas


Seribu pengasuh pondok pesantren (ponpes) menolak kampanye pemilu di lingkungan pesantren. Tuntutan ini merupakan hasil pertemuan dalam Halaqah Nasional Pengasuh Pesantren di Pesantren Al Muhajirin, Purwakarta, Jawa Barat, 22-24 September 2023.

Direktur Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), KH Sarmidi Husna menyebut perhelatan pemilu 2024 menjadi salah satu isu penting yang dibahas dalam halaqah yang dihadiri 1.000 pengasuh ponpes ini.

Sarmidi menyebut ini menjadi isu penting karena Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa fasilitas lembaga pendidikan boleh digunakan untuk kampanye, termasuk pesantren dengan izin dari penanggung jawab (pengasuh pesantren).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sarmidi menegaskan, dalam halaqah ini, para kiai melihat kampanye politik di pesantren akan berdampak negatif, mengingat kampanye di pesantren selalu untuk mendulang suara, bukan untuk pendidikan politik. Situasi ini menurut para pengasuh pesantren bisa menimbulkan gejolak dan ketegangan, baik antar pesantren, alumni pesantren maupun masyarakat secara luas.

"Para pengasuh pesantren, karena itu, menolak pelaksanaan kampanye di lingkungan pesantren dengan mempertimbangkan madharat-nya jauh lebih besar daripada kemanfaatannya," ujar KH Sarmidi Husna, dalam keterangannya, Minggu (24/9/2023).

Selain isu perhelatan pemilu 2024, Sarmidi juga menyebut dua isu penting lainnya. Pertama, terkait pajak di pesantren. Menurut Sarmidi, pesantren selama ini memiliki kontribusi besar terhadap negara dalam mencerdaskan anak bangsa.

Alih-alih mendapatkan reward dari pemerintah, kata dia, justru pesantren malah dibebani dengan membayar pajak, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Ia melanjutkan, sering kali pesantren tiba-tiba mendapat tagihan pajak yang memberatkan, tanpa didahului sosialisasi dan edukasi. Dalam halaqah ini, para pengasuh pesantren meminta pemerintah pusat dan daerah untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif, sebelum melakukan pemungutan pajak pesantren. Termasuk memberikan keringanan pajak serta rekomendasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) untuk membentuk tax-center di pesantren.

Kedua, kata Sarmidi, tentang pentingnya transformasi digital di pesantren. Sarmidi menyebut, saat ini transformasi digital bukan lagi pilihan, tapi telah menjadi keharusan, sementara pesantren saat ini masih belum melek dunia digital.

"Dalam halaqah ini, pesantren diharapkan lebih inisiatif dan adaptif terhadap proses transformasi digital. Di sisi lain, para pengasuh pesantren mendorong pemerintah untuk dapat memfasilitasi penguatan infrastruktur dan ekosistem digital di pesantren secara menyeluruh," ujarnya.

Selain tiga isu tersebut, halaqah ini turut membahas kemandirian pesantren, inkubasi bisnis pesantren, masalah kebangsaan seperti etika politik kiai, pencegahan kekerasan berbasis agama, stabilitas nasional, dan pengembangan wawasan kebangsaan melalui kurikulum pesantren.

P3M menyampaikan bahwa pengasuh pesantren dari seluruh penjuru negeri dengan antusias mengikuti acara ini dengan harapan bahwa diskusi dan pemikiran yang disampaikan oleh pemimpin bangsa akan membantu mereka memahami peran pesantren dalam pembangunan nasional, kemandirian pesantren dalam aspek ekonomi, serta peran pesantren dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial di Indonesia.

Di antara pembicara kunci yang hadir adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dalam halaqah ini, Mahfud MD menyampaikan fiqh siyasah atau fiqh politik bertema "Penguatan Kemandirian Pesantren untuk Stabilitas Nasional."

Mahfud MD menyampaikan, dari Pondok Pesantren Al-Muhajirin ini, mari semua menjadi muhajirin. Yakni orang-orang yang hijrah menuju Indonesia emas.

"Indonesia emas itu dalam bahasa Arabnya adalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur," ujar Mahfud MD.

Halaqah ini juga dihadiri Dr. As'ad Said Ali (Mantan Waka BIN), KH Masdar Farid Mas'udi (Rais Syuriah PBNU), KH Dr Abun Bunyamin (Pengasuh Pesantren Al-Muhajirin), Prof Waryono (Direktur PD Pontren), Yon Arsal (Staf Ahli Kemenkeu RI), dan Dr. Mohammad Syukron Habibie (Senior Vice President BSI).

Turut hadir Pipin Moh Saiful Arifin (Sekretaris Badan Ekonomi Syariah Kadin Indonesia), Dr Ir Mahfud (Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK RI), KH Abdul Moqsith Ghazali (Katib Syuriah PBNU), dan Dr. Rumadi Ahmad, (Staf Khusus KSP Republik Indonesia).

Mahfud Md Ajak Mahasiwa PTNU Tak Mudah Tergoda Janji Pemilu 2024


Bakal calon presiden (presiden) Ganjar Pranowo melakukan silaturahmi sekaligus diskusi dengan para kiai dan tokoh lintas agama se-Tangerang Raya di Ponpes Roudlotussalaam, Cimone, Tangerang, Banten. Kedatangannya disambut oleh tokoh agama Elang Mangkubumi atau akrab disapa Abah Elang.

Dalam silaturahmi tersebut Ganjar berbincang mengenai komitmennya dalam memperhatikan kesejahteraan di bidang keagamaan, khususnya guru agama. Mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut mengatakan selama menjabat ia telah memberikan perhatian khusus kepada para guru agama.

Bantuan ini diberikan kepada guru agama dari lima agama yang berbeda, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu hingga Buddha. Menurutnya, guru agama berperan penting dalam mendidik generasi muda demi kemajuan Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua cerita tentang kesejahteraan, tentang dunia pendidikan keagamaan wabil khusus ponpes mendapatkan perhatian. Saya kasih contoh ketika di Jawa Tengah, kita bantu para guru agama, karena sebagian besar muslim, mungkin guru agamanya lebih banyak, guru agama lain tidak boleh kita tinggalkan. Itu contoh-contoh yang paling konkret," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (24/9/2023).

Diketahui, Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Ganjar pada tahun 2023 telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 277 miliar untuk memberikan insentif kepada 230.830 guru agama. Jumlah guru agama yang menerima insentif pada 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 211.455 orang pada 2022. Dalam hal ini, ia berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan data guru keagamaan yang menerima insentif valid.

Selain itu, Ganjar juga mendorong kemandirian di pondok pesantren dengan memfasilitasi pelatihan keterampilan untuk peningkatan produktivitas.

"Belum lagi yang produktif, di ponpes mereka punya sekolah vokasi, ekonomi pesantren dikembangkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan tokoh agama dalam setiap pengambilan keputusan ketika nanti menjadi Presiden 2024.

"Saya kira perlu dalam setiap perencanaan mereka (tokoh agama) perlu dilibatkan, sehingga partisipasi yang merepresentasikan kelompok-kelompok itu kelak kemudian bisa ikut, serta berkontribusi untuk memberikan masukan dalam pengambilan keputusan, itu penting," tutur Ganjar.

Turut hadir dalam acara ini di antaranya Pengasuh Ponpes Roudlotussalaam Cimone KH. Abdul Mu'thi, Pengasuh Ponpes Miftahul Huda KH. Hasan Basri, Ketua MUI Kota Tangerang KH. Ahmad Baijuri Khotib, sekaligus Pengasuh Ponpes, Assa'adah, KH Syahru Wardi, KH Mahmudin Abdullah, KH Abdullah Tholib. Kemudian tokoh agama Budha Romo Ruby, Tokoh agama Hindu GST Artha, tokoh agama Tao Jhoni Tan, Tokoh agama Khonghucu Herman Suhanda, Tokoh agama Kristen PDT Ronny Samantimbang, dan tokoh lainnya.

Simak juga Video 'Ganjar Soroti Pentingnya Layanan Kesehatan Mental di Kampus dan Puskesmas':

[Gambas:Video 20detik]