KPU merilis nama-nama bakal calon legislatif (bacaleg) DPR dan DPD RI yang merupakan mantan terpidana korupsi. Dari daftar tersebut, ada nama bacaleg daerah pemilihan (dapil) Bali (1), Nusa Tenggara Barat (2), dan Nusa Tenggara Timur (3).

Dikutip dari detikNews, nama bacaleg DPR RI tersebut di antaranya Abdul Halim dari Partai Kebangkitan Bangsa dapil Bali dengan nomor urut 2, Rosalina Kase dari Partai Buruh dapil NTT I nomor urut, Arnikeb Eben Tung Sely dari Partai Garda Republik Indonesia dapil NTT I nomor urut 1.

Kemudian Djainudin dari PPP dapil NTT II nomor urut 1, dan Agus Kamarwan dari PSI dapil NTB II nomor urut 1. Selain itu, bacaleg DPD yakni Muhaimin Yahya Mutawalli dapil NTB nomor urut 12.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk diketahui, data ini dirilis KPU tak lama usai Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan catatan mereka terkait mantan terpidana korupsi yang akan maju sebagai bacaleg.

Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik mengatakan pihaknya merekapitulasi data tersebut merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengatur soal mantan terpidana maju caleg.

"Kami merekapitulasi data tersebut berdasarkan apa yang menjadi materi putusan MK Nomor 87/PU-XX/2022 yang kita turunkan secara teknis dalam PKPU Nomor 10 tahun 2023 khususnya pasal 11 dan 12," kata Idham kepada wartawan, Minggu (27/8/2023).

Idham menjelaskan data yang dirilis KPU RI untuk memberikan informasi kepada publik terkait bacaleg. "Kami menyampaikan data tersebut untuk pemenuhan informasi," ucapnya.

Respons Ketua KPK

Ketua KPK Firli Bahuri merespons ICW yang membeberkan nama bacaleg mantan terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Firli mengatakan setiap warga negara miliki hak tetapi ada batasan yang mengatur di sana.

"Undang-Undang kita menyampaikan bahwa setiap warga negara boleh memiliki hak pilih dan dipilih. Tetapi ada batasan-batasan sesuai Undang-Undang yang telah di-judicial review," kata Firli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Firli mengatakan ada beberapa regulasi yang membuat seseorang bisa maju sebagai caleg meskipun rekam jejaknya sebagai mantan koruptor. Ia mengatakan tokoh tersebut harus menyatakan kepada publik bahwa pernah menjadi narapidana.

"Di situ disarankan satu, apabila seseorang itu kena tindak pidana 5 tahun lebih. Kedua, tidak sedang menjalani pidana. Nah, ada keterangan dalam putusan judicial review itu satu, seketika orang itu narapidana, maka dia harus mengumumkan bahwa dia pernah menjadi narapidana," ucapnya.

Ia menyebut caleg itu juga harus memberikan pernyataan kepada publik jika pernah berkasus. Hal ini diwajibkan supaya publik tahu rekam jejak sosok yang dipilih.

"Dia juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa, dan hukum berapa tahun. Dan ini penting, pentingnya adalah supaya rakyat paham, oh ternyata dia pernah menjadi narapidana," tutur Firli.

Menurutnya semua kembali kepada kehendak rakyat apakah ingin memilih atau tidak. Ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak dalam berpolitik. Ketentuan itu, kata dia, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Nah tentu hak rakyat yang menentukan, apakah tetap akan memilih atau tidak saya kira itu ketentuannya seperti itu, karena proses hukum sudah selesai, proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih," tutur Firli.

"Tapi, ada batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan UU dan tadi saya sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU ketentuannya seperti itu," pungkasnya.

Simak Video 'Kata Firli soal Eks Napi Korupsi Daftar Jadi Bacaleg':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum PAN Yandi Susanto mengungkap fakta terkait nomor urut pencalegan dari beberapa periode yang telah dirinya jalani. Yandri menyebut lebih dari separuh anggota DPR terpilih bukan yang bernomor urut 1.

Yandri awalnya mengungkap terkait dirinya sebagai Ketua Bappilu PAN memiliki wewenang untuk menentukan nomor urut caleg PAN. Dia menyebut akan maju lagi di 2024 dengan nomor urut 1.

"Karena saya ketua pemenangan pemilu yang ikut utak-atik nomor, insyaallah nomor 1 lah ya, dan ini sudah 3 periode, nyaleg lagi berarti periode ke 4. 2024 periode ke-4," kata Yandri saat diskusi Adu Perspektif x Total Politik seperti disiarkan detikcom, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri lalu merespons terkait pernyataan Politisi PDIP Johan Budi yang menyebut Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul maju di 2024 dengan nomor urut 4, bukan 1. Dia menyebut nomor urut pencalegan tidak memengaruhi keterpilihan.

"Tapi biasanya karena suara terbanyak nomor urut itu tidak menentukan sih," ucapnya.

Dia menyebut bahkan 60% anggota DPR terpilih tidak bernomor urut 1. Menurutnya, kebanyakan bernomor urut 2, 4 atau nomor akhir.

"Banyak di DPR itu hampir 60% tidak nomor urut 1, hampir 60% tidak nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 4, bahkan nomor urut akhir, jadi yang menentukan itu kinerja dan gimana kita tentukan atau meyakinkan pemilih kita," jelasnya.

Dia juga menyebut biasanya incumbent atau yang maju kembali di periode selanjutnya tidak semuanya terpilih. Hanya sebagian kecil saja yang terpilih kembali.

"Dan incumbent beberapa kali pemilu berlangsung ini setengahnya hilang, contoh saya waktu di Komisi II, dari 55 cuma 5 orang yang balik, dari 55 anggoita DPR RI Komisi II, 5 orang aja yang balik, yang lain nggak terpilih kembali," tuturnya.


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) merespons hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Menparekraf Sandiaga Uno di urutan kedua ketika dipasangkan dengan Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo. Awiek optimistis Sandiaga akan menjadi cawapres di Pemilu 2024.

"Elektabilitas bagus, PPP optimistis sandi jadi cawapres. Menyikapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Sandiaga Uno dalam posisi dua besar calon wakil presiden, menunjukkan konsistensi sosialisasi kepada masyarakat," kata Awiek dalam keteranganya, Rabu (30/8/2023).

Awiek menyebut capres yang dipasangkan dengan Sandiaga akan mendapat perolehan suara yang baik. Ia mengatakan sosok Sandiaga memiliki kelebihan sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam simulasi pasangan capres, yang berpasangan dengan Sandi selalu masuk dua besar. Hal ini semakin meyakinkan kami bahwa yang menggandeng Sandi akan memenangkan kontestasi. Sebab, Sandi memiliki keunggulan yakni mewakili kelompok religius (Islam), ekonom, dan populer di kalangan anak muda dan emak-emak," ujar Wakil Ketua Baleg DPR RI ini.

"PPP optimistis nilai politik Sandi makin meningkat dalam 1,5 bulan ke depan. Karena sebagai Ketua Bappilu PPP, Sandi melakukan konsolidasi politik untuk menggerakkan mesin pemenangan. Sehingga asosiasi Sandi dengan PPP makin rekat," sambungnya.

Ia juga menyikapi hasil survei LSI yang mengatakan PPP tak lolos presidential threshold (PT). Ia menyebut hal tersebut sebagai penyemangat untuk bekerja lebih keras.

"Hari ini yang dipotret baru tentang parpol dan caleg belum bergerak. Selama ini PPP memang selalu tidak lolos PT dalam lembaga survei, namun selalu lolos PT dalam pemilu. Karena dalam pemilu semua caleg bergerak maksimal di dapil masing-masing," ujarnya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto adalah orang Banyumas, Jawa Tengah. Muzani menyebut Indonesia akan punya presiden yang berasal dari Kabupaten Banyumas.

"Pak Prabowo nama lengkapnya adalah Prabowo Subianto bin Sumitro Djojohadikusumo bin Margono. Bapak dan kakeknya dan seterusnya adalah putra asli Banyumas. Insya Allah rakyat Indonesia sebentar lagi akan punya presiden orang Banyumas dan rakyat Banyumas bersyukur," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Acara tersebut merupakan konsolidasi kader Gerindra se-kabupaten Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah pada Rabu (30/8). Acara konsolidasi tersebut turut dihadiri anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj Himmatul Aliyah dan Hj Novita Wijayanti dari Dapil Jateng 8 meliput Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas dan juga Hj Himmatul Aliyah dapil Jakarta II. Termasuk anggota DPRD Provinsi dan pengurus DPC dari kedua kabupaten tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muzani meminta setiap kader para anggota dewan Gerindra dan seluruh caleg Gerindra meluruskan niat dalam kontestasi Pemilu 2024. Menurut Muzani, niat yang baik akan menghasilkan keberkahan.

"Oleh karena itu para kader, anggota dewan kabupaten kota dan provinsi luruskan niat saudara menjadi anggota dewan. Niatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang lemah. Jika niat kita baik untuk membantu orang-orang lemah, rakyat miskin, rakyat kecil, dan yang terpinggirkan, Insya Alllah jabatan yang kita emban akan mendapat keberkahan. Dan Pak Prabowo akan mendapatkan kepercayaan penuh dari rakyat," ujar Muzani.

"Sebaliknya, jika niat kita menjadi dewan untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri, bukan di Gerindra tempatnya. Karena itu hanya akan menjauhakan kepercayaan rakyat kepada Prabowo Subianto," tambah Wakil Ketua MPR ini.

Muzani menambahkan keputusan Prabowo maju di Pilpres 2024 karena panggilan jiwa untuk terus mengabdi kepada rakyat, bangsa, dan negara. Salah satu program prioritas Prabowo adalah kedaulatan pangan.

"Sekarang harga beras naik, harga telur naik, harga bahan-bahan pokok naik. Pak Prabowo merasakah hal itu, beliau mendengar keluhan para petani yang gagal panen karena kesulitan mendapat pupuk. Keluhan nelayan yang masih sulit mendapat solar. Keluhan buruh karena upah yang sangat minim. Termasuk masalah banyaknya pengangguran. Itu sebabnya Pak Prabowo memilih untuk terus berjuang untuk mewujudkan cita-citanya agar negara kita kuat, petani kita sejahtera, nelayan kita makmur, dan rakyat kita tersenyum," jelas Muzani.

"Maka, jabatan presiden yang akan diemban Pak Prabowo itu akan dijadikan alat untuk membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tak tersentuh kemakmuran, orang-orang yang tak mendapatkan kebaikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah," tambah Muzani.

Muzani meminta seluruh kader Gerindra untuk menjadikan ponsel sebagai salah satu alat perjuangan memenangkan Prabowo. Ia meminta agar memberikan like, comment, dan share setiap kegiatan Prabowo di media sosial serta pemberitaan nasional.

Selain itu, Muzani meminta seluruh kader Gerindra masif mengajak saudara, tetangga, teman kerja, lingkungan rumah serta lingkungan desa untuk memilih Prabowo.

"Yakinkan mereka bahwa Prabowo adalah pilihan terbaik. Tapi tetap harus guyub, jangan gontok-gontokan. Kita harus tetap menjaga kerukunan, persatuan, dan persaudaraan. Dan apabila ada yang maki-maki dan menjelekan Prabowo, jawab dengan tenang. Jangan marah, tapi jawab dengan baik. Tidak suka dengan Pak Prabowo tidak masalah, jawab dengan baik karena pendukung Prabowo selalu menjaga persatuan," tutup Muzani.


Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru saja merilis hasil survei terbarunya terkait isu nasional dan peta kompetisi pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan legislatif (pileg). Survei tersebut menyebutkan Ganjar Pranowo mengalami lonjakan yang tajam dibandingkan periode sebelumnya Juli 2023.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan berdasarkan survei terbaru LSI yang diselenggarakan pada periode 3 hingga 9 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.220 responden menempatkan Ganjar Pranowo di peringkat pertama dengan perolehan 37 persen atau naik 4,8 persen jika dibandingkan Survei LSI pada periode Juli lalu.

Berbeda dengan lawan terberatnya, Prabowo Subianto justru mengalami stagnasi bahkan cenderung menurun. Setelah bulan Juli 2023 lalu mendapatkan 35,8 persen suara, kini di survei terbaru LSI Prabowo justru merosot 0,5 persen ke 35,5 persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan hasil survei Ganjar Pranowo di simulasi tertutup 3 nama jika dibandingkan tahun lalu, kenaikannya cukup signifikan. Ganjar Pranowo mengalami kenaikan 5,3 persen suara, jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu 2022.

"Ganjar unggul di 37 persen pada Agustus 2023, Prabowo di angka 35,3. Anies 22,2 persen, menurun dengan signifikan. Pertarungan terjadi di Ganjar dengan Prabowo," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

Sebagai informasi tambahan, hasil ini sekaligus menorehkan posisi Ganjar Pranowo yang kuat mengungguli Prabowo di 3 survei berbeda. Seperti diketahui nama Ganjar Pranowo sebelumnya juga unggul atas Prabowo di Survei Litbang Kompas dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Dalam simulasi Survei Litbang Kompas, Ganjar dipilih oleh 40 persen responden, sementara Prabowo dipilih oleh 36,8 persen responden, dan Anies didukung oleh 23,2 persen responden. Sementara dari survei SMRC, Ganjar mendapat dukungan 35,9%, sementara Prabowo 33,6% dan Anies 20,4%.

Simak Video 'Survei LSI: Ganjar 37%, Prabowo 35,3% dan Anies 22,2%':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menempati posisi teratas mengungguli nama bacapres lainnya di 3 survei nasional. Setelah unggul dalam Survei Litbang Kompas dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), nama Ganjar juga unggul di survei terbaru dari Lembaga Survei Nasional (LSI).

Dalam survei terbaru LSI terkait isu nasional dan peta kompetisi pemilihan presiden (pilpres) serta pemilihan legislatif (pileg), nama Ganjar unggul di simulasi tertutup 3 nama. Adapun dua nama bacapres lainnya ialah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengungkapkan angka kenaikan nama Ganjar cukup signifikan di simulasi tertutup 3 nama jika dibandingkan tahun lalu. Ganjar mengalami kenaikan 5,3 persen suara jika dibandingkan dengan Agustus tahun lalu 2022.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ganjar unggul di 37 persen pada Agustus 2023, Prabowo di angka 35,3. Anies 22,2 persen, menurun dengan signifikan. Pertarungan terjadi di Ganjar dengan Prabowo," ujar Djayadi dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2023).

Sementara itu, dalam simulasi Survei Litbang Kompas, Ganjar dipilih oleh 40 persen responden. Sedangkan Prabowo dipilih oleh 36,8 persen responden dan Anies didukung oleh 23,2 persen responden. Dalam survei SMRC, Ganjar mendapat dukungan 35,9%, sementara Prabowo 33,6%, dan Anies 20,4%.

Sebagai informasi, survei LSI dilakukan pada periode 3-9 Agustus 2023 dengan melibatkan 1.220 responden yang dipilih secara acak atau multistage random sampling. Adapun margin of error dalam survei ini sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95%.


Ketua KPK Firli Bahuri merespons Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membeberkan 15 nama bakal calon anggota legislatif mantan terpidana kasus korupsi yang masuk dalam daftar calon sementara (DCS). Firli mengatakan setiap warga negara miliki hak tetapi ada batasan yang mengatur di sana.

"Undang-Undang kita menyampaikan bahwa setiap warga negara boleh memiliki hak pilih dan dipilih. Tetapi ada batasan-batasan sesuai Undang-Undang yang telah di-judicial review," kata Firli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Firli mengatakan ada beberapa regulasi yang membuat seseorang bisa maju sebagai caleg meskipun rekam jejaknya sebagai mantan koruptor. Ia mengatakan tokoh tersebut harus menyatakan kepada publik bahwa pernah menjadi narapidana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di situ disarankan satu, apabila seseorang itu kena tindak pidana 5 tahun lebih. Kedua, tidak sedang menjalani pidana. Nah, ada keterangan dalam putusan judicial review itu satu, seketika orang itu narapidana, maka dia harus mengumumkan bahwa dia pernah menjadi narapidana," ucapnya.

Ia menyebut caleg itu juga harus memberikan pernyataan kepada publik jika pernah berkasus. Hal ini diwajibkan supaya publik tahu rekam jejak sosok yang dipilih.

"Dia juga memberikan pernyataan kepada masyarakat bahwa dia pernah berkasus, kasus apa, perkara apa, dan hukum berapa tahun. Dan ini penting, pentingnya adalah supaya rakyat paham, oh ternyata dia pernah menjadi narapidana," tutur Firli.

Menurutnya semua kembali kepada kehendak rakyat apakah ingin memilih atau tidak. Ia mengatakan setiap warga negara memiliki hak dalam berpolitik. Ketentuan itu, kata dia, sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Nah tentu hak rakyat yang menentukan, apakah tetap akan memilih atau tidak saya kira itu ketentuannya seperti itu, karena proses hukum sudah selesai, proses politiknya setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih maupun memilih," tutur Firli.

"Tapi, ada batasan-batasan yang diatur dalam ketentuan UU dan tadi saya sudah berkomunikasi dengan Ketua KPU ketentuannya seperti itu," pungkasnya.


Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan menegaskan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) semakin solid. Partai Demokrat sebagai partai pengusung KPP dan mendukung pencapresan Anies Baswedan tetap konsisten dan menjaga komitmen koalisi.

Menurutnya, meskipun seringkali digoda dan dirayu, Partai Demokrat tetap setia menjaga keutuhan koalisi, karena perjuangan untuk perubahan dan perbaikan bangsa membutuhkan keteguhan komitmen dan konsistensi atas Piagam Koalisi.

"Kami di Partai Demokrat tidak pernah ragu untuk mendorong komitmen koalisi. Sedari awal kita telah sepakat mendukung pencapresan Anies Baswedan, maka tugas semua anggota koalisi memastikan KPP memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024," ujar Syarief dalam keterangannya, Rabu (30/8/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karenanya, langkah-langkah strategis dan terarah harus segera dirumuskan dan dilaksanakan. Salah satunya yang terpenting adalah memastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden segera diumumkan," imbuh Politisi Senior Partai Demokrat ini.

Menurutnya, dengan tahapan Pemilu yang semakin singkat, kerja-kerja politik harus segara dilakukan. Pasangan capres dan cawapres dari KPP harus disosialisasikan kepada rakyat. Apalagi dengan tren elektabilitas Anies Baswedan yang berada di urutan buncit dari simulasi tiga pasang capres, menjadikan pengumuman Capres dan cawapres dari KPP kian mendesak.

"Waktu sudah sangat terbatas, maka deklarasi sangat urgent segera di umumkan untuk saatnya bekerja merebut simpati dan hati rakyat," jelasnya.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini menilai demokrasi sudah semakin saintifik. Maka instrumennya adalah survei politik dari sejumlah lembaga survei kredibel. Faktanya, pasangan capres dan cawapres KPP paling kompetitif adalah Anies-AHY. Jika disimulasikan dengan pasangan koalisi lainnya, peluang kemenangan Anies-AHY sangat terbuka. Maka jika Partai Demokrat mengusulkan Pasangan Anies-AHY, maka itu semata bersumber dari saintifikasi dan validitas survei politik.

"Namun dengan dinamika politik akhir-akhir ini, terutama pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan Surya Paloh, ada rumor dan info yg perlu diklarifikasi kebenarannya bahwa Nasdem terpengaruh info rumor yang mengisyaratkan bahwa Anies boleh maju capres asal tidak berpasangan dengan AHY. Inikah yang membuat Nasdem menunda-nunda deklarasi capres cawapres Koalisi KPP ?," jelasnya.

"Namun jika rumor ini benar, maka tidak salah jika Partai Demokrat berasumsi tertundanya pengumuman capres dan cawapres dari KPP adalah karena ada anggota dari KPP yang belum arau tidak teguh pada komitmen dan tidak konsistensi memegang teguh Piagam Koalisi," pungkasnya.

Simak juga 'Demokrat Minta Anies Segera Deklarasikan Cawapres: Mengejar Ketertinggalan':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) membolehkan politisi untuk kampanye di kampus dengan catatan tidak membawa atribut partai politik (parpol). Hal ini disebut telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kan itu sudah ada putusan MK-nya. Jadi kampus bisa mengundang peserta pemilu menyampaikan visi misinya. Cuma kan tidak bisa membawa atribut (parpol) dan lain-lain," kata Ketua KPU Sulsel Hasbullah saat dihubungi detikSulsel, Rabu (30/8/2023).

Hasbullah menuturkan seluruh pihak di perguruan tinggi dibolehkan mengundang politisi untuk tampil. Termasuk kelompok mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi teman-teman kampus, atas nama perguruan tinggi, atau teman-teman mahasiswa selaku insan akademis yang mengundang," ucapnya.

Menurutnya, keputusan MK itu secara prinsipil cukup bagus. Sebab, bagi Hasbullah, gagasan politisi itu akan dikaji dari sudut pandang akademis di wilayah kampus.

"Tapi pada prinsipnya itu baik. Karena ada ruang bagi teman-teman peserta pemilu untuk menyampaikan gagasannya secara akademik di kampus," paparnya.

Di sisi lain, Hasbullah tak menampik adanya perdebatan terkait putusan MK yang membolehkan kampanye di institusi pendidikan. Namun sebagai penyelenggara, dia hanya mengikuti aturan yang berlaku.

"Yang jadi perdebatan itu untuk di sekolah. Kalau institusi perguruan tinggi, dengan (adanya) putusan MK. Kita sebagai penyelenggara, kita tidak menyoal putusan MK, kita harus melaksanakan," tuturnya.

"Kalau teman-teman perguruan tinggi mau memanggil parpol untuk sosialisasi, apa diferensiasinya dengan parta lain. Itu sah-sah saja berdasarkan keputusan MK," sambung Hasbullah.

Lebih jauh ia mengatakan saat ini aturan teknis terkait adu gagasan politisi di lingkungan kampus belum diterbitkan. Hasbullah menyebut masih menunggu peraturan KPU soal kampanye di universitas.

"Nah, petunjuk teknis terkait hal itu yang kita tunggu. Kan aturan terkait kampanye sudah keluar, yakni PKPU nomor 15. Tapi itu belum memuat keputusan yang dibuat oleh MK (soal sosialisasi di kampus)," terangnya.

Sementara itu, Hasbullah juga mengatakan unjuk gigi para politisi di kampus bukan wewenang KPU. Sehingga, KPU tidak perlu menerima laporan dari universitas terkait.

"Tidak ada. Cuma kami sebagai penyelenggara, kalau umpama terkait dengan calon presiden kita belum bisa ikut serta dalam proses itu. Kan mereka kan masih bakal calon, belum calon," bebernya.

"Kan ada waktu kampanye yang sudah ada dalam tahapan pemilu. Itu khusus untuk calon. Sekarang kalau teman-teman mau panggil dalam statusnya sebagai bakal calon, itu bukan kewenangan kami," pungkasnya.

Untuk diketahui, MK mengetok putusan larangan total kampanye di tempat ibadah, namun membolehkan kampanye di sekolah dan kampus meski dengan catatan. Putusan MK itu bernomor Nomor 65/PUU-XXI/2023 dan diketok pada 15 Agustus 2023 lalu. MK mengabulkan gugatan terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017, khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h.

Penggugatnya adalah Ong Yenni dan Handrey Mantiri. Berikut adalah pasal yang dimaksud.

Pasal 280 ayat 1 huruf h (sebelum putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Adapun bunyi Penjelasan yaitu:

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

MK mengetok palu putusan. MK hanya melarang secara total kampanye di tempat ibadah namun tetap memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah. Lewat putusannya, MK menghapus bagian penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h UU Pemilu. Pasal itu sendiri juga direvisi menjadi begini:

Pasal 280 ayat 1 huruf h (setelah putusan MK):

Pelaksana, peserta dan tim kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketua DPP PKB Daniel Johan mengungkap untuk saat ini belum ada kemungkinan partainya keluar dari koalisi. Untuk saat ini, kata dia, belum ada pilihan untuk pindah ke koalisi lain.

"Keberadaan koalisi saat ini pun kalau belum ada posisi bagi kita untuk memilih, kalau misalkan ke koalisi lain," ujar Daniel dalam sebuah diskusi bertajuk 'Strategi PKB Dalam Kontestasi Pemilu 2024 dan Pembangunan Karakter Bangsa' di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2023). Dirinya menjawab pertanyaan moderator apakah PKB akan keluar dari koalisi.

Daniel mengatakan untuk saat ini semua koalisi belum dalam kondisi final. Sehingga, tidak bisa dijadikan ukuran untuk persoalan memilih pindah koalisi atau tidak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena kalau kita ke sana, dia masih bisa berubah. Jadi bisa saling pindah lintas sektor," ungkapnya.

Dirinya juga mengatakan agar melihat beberapa hari ke depan terkait perkembangan seputar koalisi. Dialog sendiri masih terjadi baik di intenal PKB atau dengan partai lain di koalisi.

"Bahkan kalau kemarin kalimatnya belum jelas, kalau hari ini semakin tidak jelas, makin kita lihat aja nanti dalam beberapa hari ini atau seminggu ini nanti sepeti apa, karena kan proses dialognya pasti terjadi," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Cak Imin menghadiri perayaan HUT ke-25 PAN, dia mengaku deg-degan berkoalisi dengan PAN. Cak Imin mengaku baru diberi tahu oleh Prabowo soal nama koalisi mereka ialah Koalisi Indonesia Maju.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda kaget juga bicara saat Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju. Huda menilai nama baru koalisi otomatis membubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Gerindra-PKB.

Huda menuturkan saat itu Cak Imin dibisiki Prabowo ketika tiba di area HUT PAN. Cak Imin dibisiki soal rencana pengumuman nama baru koalisi.

"Pas malam harinya itu, kita datang ke sana. Terus Gus Imin dibisiki oleh Pak Prabowo, disampaikan bahwa, ini tadi sempat ada obrolan sebentar, rencana akan kita umumkan terkait dengan koalisi baru ini. Dadak banget," ucap Syaiful huda.

Simak juga 'Respons Zulhas soal Cak Imin Baru Tahu Nama Koalisi Indonesia Maju':

[Gambas:Video 20detik]


Cangkrukan bersama warganet kembali digalakkan untuk mensukseskan pemilu 2024. Itu dilakukan polisi Bojonegoro.

Hal itu dilakukan untuk menjaga dan memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Dan menyamakan persepsi menyampaikan informasi positif, mengedukasi atau pesan kamtibmas kepada masyarakat.

"Rekan rekan netizen yang kita bina ini merupakan kepanjangan tangan Polri dalam hal menyampaikan informasi positif, mengedukasi program program Kepolisian atau pesan Kamtibmas sehingga menciptakan situasi Bojonegoro yang aman dan kondusif melalui platform media sosial," kata Kapolres Bojonegoro AKBP Rogib Triyanto, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menambahkan saat ini sudah memasuki tahapan pemilu sehingga eskalasi politik mengalami peningkatan. Para netizen dan penggiat media sosial diharapkan turut serta memberikan informasi positif yang mengedukasi. Bukan malah menimbulkan informasi hoaks atau membuat opini negatif.

"Bahaya terkait berita hoaks dapat menimbulkan persepsi maupun opini negatif, provokasi dan agitasi. Selain itu dapat menimbulkan kebencian, sehingga netizen berperan penting dalam memupuk persatuan serta menjaga situasi kamtibmas,"tegas Rogib Triyanto.

Bahkan polisi mengajak kepada seluruh masyarakat dan netizen tetap waspada, bijak dan cerdas dalam bermedia sosial dan tidak menyebar berita hoaks atau konten provokatif. Budayakan saring sebelum sharing.

"Banjiri platform media sosial dengan konten yang mengedukasi, informasi positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan dengan aman, damai dan lancar," pungkasnya.

Bau Busuk Keluar dari Sumur Pertamina di Bojonegoro, Warga Pusing dan Mual


Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) berubah nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM). PKB menegaskan piagam KKIR masih berlaku, meski ada perubahan nama.

"Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sekarang masih berlaku kan, belum dicabut. Artinya poin-poin itu kan masih berlaku. Yaudah kita asumsinya monggo ubah nama yang pentingkan, kesepakatan deklarasi tetep kita kunci," ujar Ketua DPP PKB Daniel Johan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Strategi PKB Dalam Kontestasi Pemilu 2024 dan Pembangunan Karakter Bangsa' di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2023).

Daniel menegaskan dengan berubahnya nama koalisi, tidak mengubah yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi Koalisi Indonesia Maju tidak memiliki piagam deklarasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi bagi saya bahwa nama itu tidak otomatis mengubah yang sudah ada. Pertama kan Koalisi Indonesia Maju tidak ada dokumen kan, tidak ada piagam deklarasinya," ungkapnya.

Daniel mengatakan, memang tidak ada masalah berarti dalam pergantian sebuah nama. Namun dia tetap menunggu adanya dialog antar partai terkait perubahan nama tersebut.

"Ya pasti namanya koalisi kan kebersamaan. Dalam segala hal apa lagi yang penting persoalan nama meskipun apa lah arti sebuah nama, tapikan itu harus ya kita maklumi mungkin itu dapat inspirasi mendadak ya," tamabahnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Cak Imin menghadiri perayaan HUT ke-25 PAN, dia mengaku deg-degan berkoalisi dengan PAN. Cak Imin mengaku baru diberi tahu oleh Prabowo soal nama koalisi mereka ialah Koalisi Indonesia Maju.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda kaget juga bicara saat Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju. Huda menilai nama baru koalisi otomatis membubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Gerindra-PKB.

Huda menuturkan saat itu Cak Imin dibisiki Prabowo ketika tiba di area HUT PAN. Cak Imin dibisiki soal rencana pengumuman nama baru koalisi.

"Pas malam harinya itu, kita datang ke sana. Terus Gus Imin dibisiki oleh Pak Prabowo, disampaikan bahwa, ini tadi sempat ada obrolan sebentar, rencana akan kita umumkan terkait dengan koalisi baru ini. Dadak banget," ucap Syaiful huda.

Simak Video 'Respons Zulhas soal Cak Imin Baru Tahu Nama Koalisi Indonesia Maju':

[Gambas:Video 20detik]


DPP PKB membuka peluang untuk membuat koalisi baru. Hal ini usai bacapres Prabowo Subianto mengganti nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju.

Ketua DPP PKB Dita Indah Sari menyebut, secara otomatis, KKIR telah dibubarkan. Otomatis, tidak ada perjanjian kerja sama dengan PKB karena nama koalisi kini menjadi Indonesia Maju.

"Kolaisinya kan bubar (KKIR). Kami sedang bahas di internal, kemungkinan-kemungkinan lain sedang kami jajaki (untuk mendukung Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan)," kata Dita saat diwawancarai di Surabaya usai sosialisasi dengan warga, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dita menegaskan, peluang PKB mendukung calon lain di luar Prabowo Subianto terbuka lebar. Bahkan, PKB juga bisa membuat koalisi baru dengan partai lain.

"Ya, semua masih dinamis, bahkan untuk (PKB) membuat koalisi baru," tegasnya.

Caleg PKB DPR RI Dapil Jatim I (Surabaya-Sidoarjo) ini menyatakan, partainya bebas untuk bermanuver dan melakukan komunikasi politik.

"Semuanya menjadi cair sekarang dan kami bebas," ungkapnya.

Dirinya menegaskan, harga mati bagi Ketum PKB Muhaimin Iskandar menjadi capres atau setidaknya cawapres di Pilpres 2024.

"Iya dong (harga mati Cak Imin capres atau cawapres)," tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PKB Jatim Anik Maslachah mengatakan, syarat PKB berkoalisi ialah mengusung Cak Imin di Pilpres 2024, baik sebagai capres atau cawapres. Syarat itu disepakati dengan Gerindra setahun lalu.

"Prinsip kami di Jatim bahwa PKB berkoalisi dengan syarat ketum PKB Gus Muhaimin menjadi capres atau cawapres. Sejak awal berkoalisi Indonesia Raya bersama Gerindra adalah demikian," ujarnya.

"Kami tetap menunggu apa yang menjadi keputusan DPP PKB. Kami di Jatim sami'na waatho'na segaris lurus dengan keputusan DPP. Siapapun yang berpasangan dengan Gus Muhaimin, kami di Jatim akan all out untuk memenangkan," tandas Caleg PKB DPRD provinsi Dapil Jatim II (Sidoarjo) ini.

Cak Imin Baru Tahu Koalisi Indonesia Maju: Berarti KKIR Dibubarkan Dong?


Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said, batal hadir ke acara peluncuran aplikasi penghubung relawan dan Anies sore ini lantaran ada rapat penting. Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut setiap meeting Anies dan Tim 8 memang penting.

"Iya, setiap meeting yang dilakukan oleh Pak Anies dan tim 8 memang penting karena sedang membahas isu-isu krusial untuk koalisi dan pemenangan, serta makin intens makin ke sini," kata Herzaky kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Herzaky menyebut kerja tim 8 Anies semakin intens mendekati pendaftaran capres dan cawapres ke KPU. Ia berharap publik bisa menunggu kabar baik dari sana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah semakin mendekat ke pendaftaran. Tinggal 5-6 minggu saja kira-kira. Kita tunggu kabar baik dari beliau segera," katanya.

Diketahui, pendukung Anies meluncurkan aplikasi untuk menjaga hubungan Anies dengan relawan. Juru bicara (jubir) Anies, Sudirman Said, yang diagendakan hadir untuk memberi sambutan batal hadir karena disebut ada rapat penting soal kabar baik.

"Tiba-tiba (batal datang). Pak SS (Sudirman Said) itu hari ini harusnya sambutan. Tiba-tiba ada meeting yang sangat penting," kata product manager tim aplikasi Anies, Iving A. Chevny, usai acara di Sekretariat Tim 8 Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

Iving menjelaskan mengapa rapat itu disebut penting karena terkait kabar baik. Iving juga tidak menyangkal bahwa kabar baik yang dimaksud adalah soal pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan.

"Yang kita dapat informasi meeting ini menyangkut soal good news tadi. Harapannya apa yang kemudian yang hari-hari ini teman-teman di hari ini tuh diharapkan dari tim Anies itu kemudian dalam waktu dekat diumumkan. Insyaallah (bakal cawapres)," ungkap Iving.

Simak juga 'LSI Denny JA: Partai Pro Anies ke Prabowo Jika Head to Head dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Polri berencana membentuk direktorat kriminal siber di sembilan polda di Indonesia. Pembentukan direktorat baru itu ditargetkan dapat rampung tahun ini.

"Insyaallah di tahun ini, mudah-mudahan," ujar Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Pembentukan sembilan direktorat kriminal siber itu, kata Vivid, diharapkan dapat membuat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan aman dan kondusif. Dia mengatakan direktorat ini juga akan memantau kasus ujaran kebencian yang kerap muncul menjelang pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena memang, apalagi menjelang pemilu, sudah banyak berita tentang hate speech (ujaran kebencian) yang benar-benar kita kawal bagaimana direktorat siber ini bertanggung jawab terhadap ruang digital di negara Indonesia ini supaya ramah, aman, dan nyaman dan tidak mengganggu pelaksanaan perhelatan Pemilu 2024," ungkapnya.

Adapun sembilan polda yang bakal dibentuk direktorat kriminal siber adalah Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Tengah, Polda Sumatera Utara, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Papua.

Lebih lanjut Vivid menuturkan pengajuan pembentukan direktorat baru itu tengah diproses oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

"Artinya gini, Polri kan tidak sendirian mengajukan usulan tersebut. Sampai saat ini, usulan tersebut masih di MenPAN-RB. Jadi kita masih menunggu keputusan dari MenPAN-RB," imbuh Vivid.

Sebelumnya, Kepala Biro Pengawas Penyidikan (Karowassidik) Bareskrim Polri Brigjen Iwan Kurniawan mengatakan Polri berencana membentuk Direktorat Kriminal Siber di sembilan polda di Indonesia. Pembentukan ini bertujuan agar pengusutan kasus tindak pidana siber bisa lebih cepat tertangani.

"Karena banyaknya kasus ini yang kendala kita itu adalah bagaimana sekarang penyidik-penyidik kami yang saat ini bertugas di bidang direktorat siber ini masih terbatas sehingga nanti ada pengembangan terhadap direktorat siber di beberapa wilayah," kata Brigjen Iwan dalam dialog 'Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital' di YouTube FMB9ID, Senin (21/8).

Iwan menyebutkan ada sembilan polda akan dibentuk direktorat kriminal siber. Namun dia belum membeberkan lebih rinci terkait sembilan wilayah itu.

"Ke depan mungkin di Indonesia akan dibentuk di sembilan wilayah yang kita melihat wilayah tersebut memang cukup banyak kejahatan terkait masalah kejahatan siber," jelasnya.

"Karena sekarang kan masih ada di bawah Direktorat Kriminal Khusus. Berarti nanti setiap polda ada direktorat kriminal khusus sendiri, kriminal siber sendiri, dan juga kriminal umum. Siber inilah nantinya akan menangani kasus-kasus terkait dengan kejahatan siber," imbuhnya.

Simak juga 'Menko PMK Muhadjir Tekankan Budaya Toleransi dalam Kebebasan Berpendapat':

[Gambas:Video 20detik]


Dua bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tampak mesra saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Pekalongan. Kedua bacapres itu tampak bergandengan tangan dan salam komando.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi momen tersebut sebagai hal yang positif menjelang Pemilu 2024. Sebab, kedua tokoh itu digadang-gadang akan berkontestasi di Pilpres 2024.

"Bagus-bagus. Memang harusnya seperti itu. Adem, tidak buru-buru," kata Gibran kepada awak media di Balai Kota Solo, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra Presiden Jokowi itu mengungkap kedua bacapres tersebut sempat membeli takoyaki. "Apalagi kemarin beliau-beliau (Ganjar dan Prabowo) beli takoyaki. Bagus itu," katanya.

Gibran berharap kerukunan Ganjar dan Prabowo selalu terjaga hingga Pilpres 2024 mendatang. Dia berharap keduanya selalu rukun.

"Sekarang rukun sih. Bulan ngarep pie embuh (bulan depan bagaimana, nggak tahu), sebisa mungkin rukun terus. Liatnya adem," harapnya.

Diberitakan sebelumnya, momen Ganjar-Prabowo bergandengan terjadi saat pembukaan Muktamar Sufi Internasional 2023 di Pekalongan. Keduanya bergandengan saat turun dari panggung, selanjutnya Ganjar-Prabowo melakukan salam komando di Pasar Grogolan Baru.

Ganjar mengaku hal itu biasa saja. Menurut Ganjar keakraban dan salaman merupakan sesuatu yang sudah sering dilakukan.

"Gandengan tadi, waktu di acara Sufi gandengan, di Pasar Gandengan, jadi ada 'Pak Ganjar ini foto-foto' (menirukan teriakan warga). Terus salaman. Kita sudah sering," kata Ganjar.

Gibran di Depan Pendukung: Kalau Banyak Fitnah Diamkan Saja


Pendukung bakal capres Anies Baswedan meluncurkan aplikasi untuk menjaga hubungan Anies dengan relawan. Juru bicara (jubir) Anies, Sudirman Said, yang diagendakan hadir untuk memberi sambutan batal hadir karena disebut ada rapat penting soal kabar baik.

"Tiba-tiba (batal datang). Pak SS (Sudirman Said) itu hari ini harusnya sambutan. Tiba-tiba ada meeting yang sangat penting," kata product manager tim aplikasi Anies, Iving A. Chevny, usai acara di Sekretariat Tim 8 Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Iving menjelaskan mengapa rapat itu disebut penting karena terkait kabar baik. Iving juga tidak menyangkal bahwa kabar baik yang dimaksud adalah soal pengumuman bakal cawapres Anies Baswedan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kita dapat informasi meeting ini menyangkut soal good news tadi. Harapannya apa yang kemudian yang hari-hari ini teman-teman di hari ini tuh diharapkan dari tim Anies itu kemudian dalam waktu dekat diumumkan. Insyaallah (bakal cawapres)," ungkap Iving.

Tim 8 bakal Anies Baswedan sebelumnya meluncurkan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan komunikasi antara Anies dengan para relawannya.

"Anies App ini menjembatani komunikasi Anies dengan relawan, juga sebagai database untuk Anies. Anies akan diberikan akun dan dikasih database sehingga tau berapa anggota relawan, lalu bagaimana gagasan Anies bisa sampai ke relawan," kata Iving A. Chevny.

Iving menjelaskan hadirnya aplikasi ini pun merupakan hadiah dari seorang pendukung Anies diluar relawan. Dia juga berharap aplikasi ini bisa berjalan efektif sebagai wadah komunikasi para relawan dengan Anies.

"Aplikasi ini sejak 22 Februari 2023. Ada dua orang yang membuat app yang dihadiahkan untuk Anies dan relawan, dua orang ini bukan relawan, dia hanya ingin perubahan kemudian bikin app terus dihadiahkan buat Anies dan relawan," ucap Iving.

"Dengan Anies App, komunikasi yang efektif dan sinergi antara Anies Baswedan, relawan dan pendukungnya dapat terwujud," imbuhnya.

Simak juga 'Survei LSI: Ganjar 37%, Prabowo 35,3% dan Anies 22,2%':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei elektabilitas partai politik jelang Pemilu 2024. Hanya 8 parpol yang diprediksi masuk DPR 2024-2029 dengan PDIP masih memuncaki 'klasemen'.

"Kami bandingkan dengan Agustus tahun lalu, setahun ini tidak banyak pergerakan dalam hal PDIP, PDIP angkanya cenderung stabil sedikit menurun dari 26,6 jadi 25,4," tutur Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djayadi menyebut elektabilitas Gerindra naik sebanyak 3% tahun ini. Sementara Golkar mengalami penurunan sekitar 2%.

"Elektabilitas Gerindra naik sekitar 3%, dari 9,9 menjadi 13. Golkar mengalami penurunan sekitar 2%, dari 11,7 menjadi 9,3%. PKB mengalami sedikit kenaikan sekitar 1%, angkanya 7,6% pada saat ini," tutur dia.

"Demokrat di angka 6,6% sedikit turun, 8,7% pada tahun lalu. PKS di angka 5,2%, NasDem 5%," imbuhnya.

Sementara itu, PAN naik sekitar 2 kali lipat. Elektabilitas PAN dalam survei kali ini 4,2%.

"PAN, ini yang menarik mungkin, PAN sekarang di LSI sekarang berada da 4,2%. PPP sekarang berada pada angka 2,5% sedangkan Perindo 1,9% dan seterusnya partai-partai lain di bawah 1%," jelasnya.

Sebanyak 8 partai politik yang diprediksi lolos ke DPR RI di Pemilu 2024 dalam survei ini. Sebab, 8 parpol ini memenuhi ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4%.

Berikut hasil elektabilitas partai politik versi LSI:

- PDIP 25,4% (2023), 26,6% (2022)

- Gerindra 13% (2023), 9,9% (2022)

- Golkar 9,3% (2023), 11,7% (2022)

- PKB 7,6% (2023), 6,6% (2022)

- Demokrat 6,6% (2023), 8,7% (2022)

- PKS 5,2% (2023), 6% (2022)

- NasDem 5% (2023), 4% (2022)

- PAN 4,2 % (2023), 2% (2022)

- PPP 2,5% (2023), 4,2% (2022)

- Perindo 1,9% (2023), 2,3 (2022)

- Hanura 0,5% (2023), 0,4 (2022)

- PSI 0,4 (2023), 1,2 (2022)

- PBB 0,3%

- Partai Buruh 0,3%

- Garuda 0,2%

- Ummat 0,2%

- Gelora 0,1%

- PKN 0,0%

Tidak jawab 17,4%

Simak Video 'Survei LSI: 58,2% Basis Pemilih Jokowi di 2019 Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Tim 8 koalisi perubahan bacapres Anies Baswedan mengeluarkan terobosan berupa aplikasi Anies. Sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan komunikasi antara Anies dengan para relawannya.

"Anies Apps ini menjembatani komunikasi Anies dengan relawan, juga sebagai database untuk Anies. Anies akan diberikan akun dan dikasih database sehingga tahu berapa anggota relawan, lalu bagaimana gagasan Anies bisa sampai ke relawan," kata Product Manager Tim Anies Apps, Iving A. Chevny, di Sekretariat Tim 8 Koalisi Perubahan, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Iving menjelaskan hadirnya aplikasi ini pun merupakan hadiah dari seorang pendukung Anies di luar relawan. Dia juga berharap aplikasi ini bisa berjalan efektif sebagai wadah komunikasi para relawan dengan Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Aplikasi ini sejak 22 Februari 2023. Ada dua orang yang membuat app yang dihadiahkan untuk Anies dan relawan, dua orang ini bukan relawan, dia hanya ingin perubahan kemudian bikin app terus dihadiahkan buat Anies dan relawan," ucap Iving.

"Dengan Anies App, komunikasi yang efektif dan sinergi antara Anies Baswedan, relawan dan pendukungnya dapat terwujud," imbuhnya.

Simak juga 'Survei LSI: Ganjar 37%, Prabowo 35,3% dan Anies 22,2%':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) Intan Fauzi mengungkap bahwa partainya telah terbuka untuk kaum perempuan yang ingin berjuang demi bangsa. Ketua DPP PAN itu juga mengungkap partainya merupakan partai dengan bacaleg perempuan terbanyak dibandingkan partai lainnya.

"Memang seperti ketum sampaikan di bimtek, pembukaan bimtek, dan HUT PAN ke-25 tahun, ketum menyatakan bahwa perempuan di PAN itu terbuka. Kita inklusif dan perempuan sama. Artinya yang dimaksud ketum itu adalah, kita sama-sama berjuang. Semua diberi kesempatan yang sama. Baik sebagai kader, sebagai pengurus, sebagai caleg," kata Intan kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

"Dan ini terbukti bahwa untuk pemilu 2024 caleg perempuan dari PAN itu tertinggi jumlah bacalegnya dari 9 parpol yang sekarang ada di parlemen," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Intan menyebut ada 37,2 persen perempuan bacaleg PAN di Pemilu 2024. Mereka tersebar di 84 dapil di Indonesia.

"Kita itu perempuan 37,2 persen, mengisi 84 dapil, 216 bacaleg dari total caleg yang ada. Uji komposisinya 37,2 persen tersebut tertinggi dari 9 parpol yang sekarang ada di parlemen," ujarnya.

Kemudian, Intan juga mengungkapkan pemilih PAN juga kebanyakan adalah kaum perempuan. Dia menyebut selain didominasi pemilih dari Muhammadiyah, PAN juga didominasi pemilih perempuan yang kian meningkat.

"Kemudian kami juga hari ini tadi bersama Indikator Politik, Mas Burhanuddin Muhtadi menyampaikan hasil survei yang dilakukan secara analis demografi, artinya secara akademik, di situ sangat jelas bahwa pemilih PAN itu terbesar ceruknya adalah perempuan. Kemudian kalau bicara dari gender, selain PAN pemilih perempuan yang tertinggi dari seluruh parpol, ditambah lagi perbandingan antara PAN sendiri, perempuan itu ada di 6,2 persen, laki-laki di 2,3 persen," katanya.

"Kemudian survei terakhir juga menunjukkan justru ada peningkatan lagi pemilih perempuan, ini kita bicara pemilih perempuannya, pemilih perempuan meningkat. Selain tentunya kita bicara bahwa memang tidak terlepas pemilih PAN ini adalah Muhammadiyah," sambungnya.

Lebih lanjut, Intan juga menyebut Ketum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas mendorong kaum perempuan untuk maju bersama.

"Kemudian tentunya juga selaras dengan apa yang disampaikan ketum, PAN mendorong perempuan ini bisa maju dan setara. Jadi kemudian kalau di tempatkan 216 bacaleg dan menjadi bukti bahwa juga PAN sangat terbuka," katanya.


Fenomena Ganjar Rebound terus berlanjut seiring dengan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei terkait elektabilitas bakal calon presiden (bacapres) 2024 tersebut dirilis LSI secara daring, Rabu (30/8/2023).

Dalam simulasi tertutup tiga nama, bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menunjukkan dominasinya sebagai calon yang paling banyak dipilih. Hasil survei tersebut menunjukan elektabilitas Ganjar sebanyak 37 persen mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 35,3 persen, serta sedangkan Anies Baswedan sebanyak 22,2 persen.

"Simulasi 3 nama, Ganjar paling tinggi 37 persen, kemudian Prabowo 35,3 persen, Anies 22,2 persen dan belum menjawab 5,5 persen," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Djayadi juga mengatakan elektabilitas Ganjar mengalami kenaikan pesat sejak April 2023. Pada April lalu, Ganjar mendapatkan 26,9 persen, sekarang sudah meningkat menjadi 37 persen.

Diketahui, survei tersebut dilakukan pada tanggal 3-9 Agustus 2023. Populasi survei tersebut adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi tersebut, dipilih secara random (multi stage random sampling) sebanyak 1220 responden. Margin of error dari 1220 responden tersebut sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling.

Selanjutnya, responden terpilih di wawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih. Kemudian dilakukan juga quality control terhadap hasil wawancara secara random sebesar 20 persen dari total sampel. Quality control dilakukan oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tersebut, tidak ditemukan kesalahan berarti.

LSI Denny JA Ungkap Sebab Elektabilitas Ganjar dan Prabowo Terpaut Jauh


Republic Survey merilis nama-nama cawapres paling potensial untuk tiga nama yang hari ini santer akan maju sebagai capres di Pemilu 2024. Ketiga nama capres itu yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo.

Peneliti Republik Survey Indonesia Sufyanto menyebut, sosok cawapres ini sangat berpengaruh dalam pemilu yang tidak diikuti petahana.

"Karena Pemilu 2024 ini tidak ada petahana, maka cawapres sangat berperan besar terhadap visi misi, persepsi publik, hingga elektabilitas," kata Sufyanto dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sufyanto membeberkan, dalam surveinya, cawapres yang paling diinginkan warga untuk mendampingi Anies adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Salah satu pasangan yang mendapatkan perhatian publik adalah Anies Baswedan dan AHY. Survei kami 70,3% masyarakat menyatakan AHY sosok yang paling cocok mendampingi Anies," kata Sufyanto.

Menurut Sufyanto penggabungan Anies-AHY di mata publik dapat menciptakan persepsi kuat sebagai dwitunggal. Pasangan Anies-AHY, lanjut Sufyanto, menjadi sorotan publik karena mengusung semangat yang mirip pada fenomena SBY-JK di Pemilu 2004.

"Jadi masyarakat menyatakan kalau Anies ya cawapresnya AHY, dan itu menjadi mantra yang selalu terucap ketika masyarakat membayangkan pasangan ideal untuk capres Anies Baswedan," tegasnya.

Untuk bacapres Prabowo Subianto, Sufyanto menyebut Menhan RI itu memiliki pilihan cawapres potensial untuk Pilpres 2024.

Menurut Republic Survey, beberapa nama yang mencuat untuk menjadi cawapres Prabowo ialah Erick Thohir yang dipilih 36,7% responden. Sementara, Muhaimin Iskandar di angka 26,8%.

"Namun responden pemilih Prabowo juga ingin cawapres Prabowo itu AHY sebesar 13,9%. Kemudian Airlangga Hartarto 7,8%, dan Ridwan Kamil 5,9%," jelasnya.

Sufyanto juga membeberkan soal nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang digadang-gadang menjadi cawapres Prabowo. Namun, angkanya masih cukup kecil.

"Sebagian masyarakat masih berada dalam bimbang dengan andil 8,8% yang tidak tahu pasangan mana yang akan dipilih. Hasil ini menunjukkan pilihan yang beragam bagi Capres Prabowo dalam menghadapi Pilpres 2024," tambahnya.

Selain itu, dosen Politik di UMSIDA ini membeberkan cawapres paling potensial untuk Ganjar Pranowo. Hasil survei menunjukkan, Mahfud Md dianggap sosok paling pas mendampingi Ganjar.

"Sebanyak 32,8% responden memilih Mahfud Md untuk mendampingi Ganjar. Kemudian disusul Erick Thohir sebesar 17,3%, dan Ridwan Kamil 12,6%," ujarnya.

"Dukungan juga diberikan kepada AHY 10,6% dan Sandiaga Uno 10,8% untuk menjadi cawapres Ganjar. Meskipun begitu, ada 10,8% responden yang belum memutuskan pilihan pasangan mana yang akan mendampingi Capres Ganjar Pranowo," jelasnya.

Diketahui, penelitian Republik Survey Indonesia dilakukan pada akhir Juni 2023 untuk memberikan gambaran menarik mengenai pasangan-pasangan yang berpotensi menguasai panggung politik.

Penelitian ini melibatkan 1.400 responden dari seluruh Indonesia, menggunakan metode stratified random sampling dan ditemukan beragam preferensi masyarakat terkait pasangan calon ini.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis peta pemilih jelang Pilpres 2024. Pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin di tahun 2019 lalu cenderung memilih Ganjar Pranowo.

"Pemilih Joko Widodo pada tahun 2019 lalu, Jokowi-Ma'ruf Amin masih 58% cenderung milih Ganjar, baru kemudian ke Prabowo 25%," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Djayadi menambahkan bahwa pemilih Prabowo-Sandiaga Uno pada tahun 2019 lalu terdistribusi memilih Prabowo dan Anies Baswedan. Pemilih Prabowo di tahun 2019 yang memilih Anies hampir 40%.

"Sementara pemilih Prabowo Subianto terdistribusi 52,5% ke Prabowo, 39% ke Anies. Jadi pemilih Prabowo di 2019 itu cukup banyak yang pindah dari Prabowo ke Anies, sudah hampir 40%," tutur dia.

Pemilih Parpol di 2019

Sementara itu, Djayadi juga memaparkan hasil survei mengenai pemilih partai politik pada tahun 2019. Pemilih PDIP pada tahun 2019 mayoritas memilih Ganjar.

"Sementara dari segi partai politik pemilih PDIP di tahun 2019 lalu 68% memilih Ganjar saat ini. Pemilih Gerindra mirip dengan PDIP cenderung memilih Prabowo 65% cukup banyak juga yang ke Anies 25%," tutur dia.

"Pemilih Golkar cenderung ke Prabowo. Mungkin deklarasi Golkar kemarin cocok itu dengan ini, karena pemilih Golkar di 2019 cenderung ke Prabowo," imbuhnya.

Sementara itu, pemilih PKB cenderung memilih Prabowo. Sedangkan pemilih NasDem, PKS, Demokrat dan PPP cenderung lebih banyak ke Anies.

"Pemilih PKB itu cenderung ke Prabowo, pemilih NasDem cenderung ke Anies, pemilih PKS cenderung ke Anies, pemilih Demokrat lebih banyak ke Anies, pemilih PAN itu terbagi ke Anies, ke Prabowo dan Ganjar. Pemilih PPP cenderung lebih banyak ke Anies baru ke Prabowo, sedikit yang ke Ganjar padahal PPP di dalam koalisi Ganjar, kemudian partai-partai lainnya," katanya.

Pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin di 2019:

- Ganjar 58,2%

- Prabowo 24,6%

- Anies 9,9%

Tidak jawab 7,3%

Pemilih Prabowo-Sandiaga di 2019:

- Prabowo 52,5%

- Anies 39,1%

- Ganjar 4,6%


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman merespons soal tafsir liar terkait perkara uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur batas usia minimal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Anwar Usman mengatakan sudah disumpah sebagai hakim konstitusi.

"Terima kasih Pak Sunandiantoro yang telah mengingatkan saya secara khusus sebagai Ketua MK. Begini, saya disumpah untuk duduk di sini. Demi Allah," kata Anwar dalam sidang lanjutan uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di gedung MK, Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu (30/8/2023).

Sunandiantoro merupakan kuasa hukum pihak terkait, Evi Anggita, dan kawan-kawan dalam perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023 yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Mulanya, Sunandiantoro mengatakan, permohonan yang diajukan oleh PSI yang menghendaki Pasal 169 huruf q UU Pemilu dimaknai menjadi pasangan capres-cawapres berusia sekurang-kurangnya 35 tahun, telah menimbulkan tafsir liar di masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan salah satu tafsir liar itu adalah keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meloloskan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, yang sedang menjabat Wali Kota Solo sebagai cawapres. Tafsir liar lainnya, menurut Sunandiantoro, adalah hubungan kekerabatan Anwar Usman dengan Jokowi akan mempengaruhi pengambilan keputusan.

"Status Yang Mulia Ketua MK yang merupakan suami dari Ibu Idayati, yaitu adik kandung dari Presiden Joko Widodo, juga tidak luput dari sasaran tafsir liar tersebut sehingga mengesankan hubungan kekerabatan/kekeluargaan beliau berdampak pada pertimbangan yang diambil dalam memutuskan perkara a quo," kata Sunandiantoro.

Sunandiantoro menyebutkan pihak terkait dalam perkara itu meyakini opini liar tersebut tidaklah benar. Dia menilai tafsir liar itu sebagai upaya politik kotor.

"Tentu kami para pihak terkait meyakini bahwa opini publik yang liar tersebut tidaklah benar dan hanya serangkaian gerakan politik kotor yang sedang mencoba merusak dan mempermainkan marwah Presiden Joko Widodo, majelis hakim MK, dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka," katanya.

Anwar Usman kemudian merespons pernyataan Sunandiantoro. Dia mencontohkan dengan kisah Nabi Muhammad SAW.

"Nabi Muhammad, anaknya mencuri, akan dipotong sendiri tangannya oleh Nabi Muhammad," kata Ketua MK.

Anwar mengatakan putusan MK merupakan hasil keputusan bersama dari sembilan hakim konstitusi. Dia mengatakan semua hakim MK memiliki hak suara setara dalam setiap perkara yang diadili.

"Dan kami bersembilan punya hak suara yang sama. Putusan Mahkamah Konstitusi, bukan putusan Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Ini juga untuk pemahaman untuk seluruh, siapa pun yang mempunyai pendapat seperti yang dikutip oleh saudara Sunandiantoro," kata Anwar.

"Terima kasih untuk memberi pemahaman secara umum. Lebih khusus lagi tadi mengingatkan saya dan seluruh yang berpendapat seperti yang disampaikan oleh Saudara," sambung Anwar.

Sidang yang digelar secara terbuka untuk umum itu adalah sidang lanjutan untuk perkara Nomor 29, 51, dan 55 Tahun 2023. Ketiga perkara itu menggugat pasal yang sama, yakni Pasal 169 huruf q UU Pemilu.

Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Wali Kota Bukittinggi Erman Safar dan Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa.

Erman Safar dan Pandu Kesuma Dewangsa meminta agar frasa 'berusia paling rendah 40 tahun' dalam pasal tersebut diganti menjadi 'berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Kemudian, perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023 diajukan oleh Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Yohanna Murtika.

Pada petitumnya, Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika meminta agar frasa 'berusia paling rendah 40 tahun' dalam pasal tersebut diganti menjadi 'berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah'.

Selanjutnya, perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, yang diajukan PSI juga menggugat pasal yang sama. Dalam petitumnya, PSI meminta agar batas usia capres-cawapres diubah menjadi 35 tahun.


Lembaga survei LSI Denny JA merilis hasil temuan terkait pertarungan partai pendukung bakal capres 2024. Partai koalisi pro Prabowo Subianto mengungguli partai koalisi pendukung Ganjar Pranowo.

Survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 1-8 Agustus 2023 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner dan margin of error +/- 2,9%.

"Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Denny JA, total perolehan suara partai pro-Prabowo masih yang tertinggi sebesar 39%. Sementara, perolehan total suara partai pro-Ganjar berada di urutan kedua sebesar 25,2%. Dan, suara pro-Anies berada di urutan ketiga sebesar 14,5%," kata peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jika disandingkan pada data Pemilu 2019 dan data survei Agustus 2023, perolehan suara partai pro-Prabowo masih yang terbesar di Pemilu 2019 dan juga pada survei Agustus 2023.

"Kekuatan dukungan kursi 2019 bagaimana berdasarkan hasil survei kami, partai pro Prabowo terbesar dalam perolehan kursi koalisi 46,09%. Sementara dukungan partai pro-Ganjar 25,56% dan dukungan partai pro-Anies 28,35%," papar Ade.

Koalisi poros pro-Prabowo terbesar dalam perolehan kursi koalisi pada Pemilu 2019. Total dukungan partai pro Prabowo sebesar 46,09% terdiri dari empat partai diantaranya, Gerindra sebesar 13,57%, PKB sebesar 10,09%, Golkar sebesar 14,78%, dan PAN sebesar 7,65%.

Partai poros pro Prabowo terdiri dari empat partai politik yaitu Gerindra, Golkar, PKB dan PAN. Kemudian, poros Ganjar terdiri dari dua partai yakni PDIP dan PPP, dan poros Anies terdiri dari tiga partai yakni Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

Simak Video 'LSI: Erick Thohir Sosok Paling Pantas Dampingi Ganjar-Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei pilihan presiden menurut wilayah jelang Pilpres 2024. Pemilih bacapres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bersaing ketat di Sumatera, sementara Ganjar Pranowo unggul di Jawa Tengah.

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan menyebut Prabowo dan Anies bersaing ketat di Sumatera dan DKI. Sementara Prabowo unggul di Banten.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari segi wilayah, Sumatera untuk sementara ini bertarung ketat antara Prabowo dan Anies, di Banten Prabowo cenderung lebih unggul. Di DKI Prabowo dan Anies cenderung ketat," kata Djayadi dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Sementara di Jawa Barat, Prabowo unggul dibanding Anies dan Ganjar. Sementara di Jawa Tengah, Ganjar unggul jauh.

"Di Jawa Barat sedikit lebih unggul Prabowo dibanding Anies. Di Jawa Tengah tentu saja kemudian Ganjar yang cenderung cukup dominan unggul 64%. Jawa Timur sekarang ketat Ganjar dan Prabowo," jelasnya.

Berikut sebaran pemilih Ganjar, Prabowo dan Anies berdasarkan wilayah:

Sumatera

- Anies 35%

- Prabowo 34,5%

- Ganjar 25,5%

Tidak jawab 5%

Banten

- Prabowo 38,6%

- Ganjar 29,1%

- Anies 28,7%

Tidak jawab 3,6%

DKI

- Prabowo 34,7%

- Anies 34,5%

- Ganjar 29,7%

Tidak jawab 1,1%

Jabar

- Prabowo 39,2%

- Anies 29,6%

- Ganjar 25,2%

Tidak jawab 6%

Jateng DIY

- Ganjar 64,3%

- Prabowo 22,2%

- Anies 8,8%

Tidak jawab 4,7%

Jatim

- Ganjar 44,8%

- Prabowo 43,5%

- Anies 7,5%

Tidak jawab 4,1%

Bali Nusa Tenggara

- Prabowo 43,7%

- Ganjar 36,4%

- Anies 11,2%

Tidak jawab 8,7%

Kalimantan

- Ganjar 55,4%

- Prabowo 25%

- Anies 15,3%

Tidak jawab 4,3%

Sulawesi

- Prabowo 42%

- Anies 28,4%

- Ganjar 21,2%

Tidak jawab 8,4%

Maluku Papua

- Ganjar 32,3%

- Prabowo 27,1%

- Anies 24,6%

Tidak jawab 15,9%

Simak Video 'LSI: Erick Thohir Sosok Paling Pantas Dampingi Ganjar-Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei LSI Denny JA mengeluarkan hasil survei terbaru mereka terkait elektabilitas bakal capres 2024. Nama Prabowo Subianto masih mengungguli Ganjar Pranowo dalam simulasi head to head.

Survei LSI Denny JA dilakukan pada periode 1-8 Agustus 2023 menggunakan metode multi-stage random sampling dengan jumlah responden 1.200 sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tatap muka dengan menggunakan kuisioner dan margin of error +/- 2,9%.

"Simulasi head-to-head Prabowo dan Ganjar, memperlihatkan keunggulan Prabowo lebih telak. Elektabilitas Prabowo di angka 51,5%, sedangkan elektabilitas Ganjar di angka 43,1%. Terdapat selisih sebesar 8,4%." kata peneliti LSI Denny JA Ade Mulyana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan temuan LSI Denny JA, tren elektabilitas data tahun 2023 pada bulan Januari, Mei, Juni, Juli dan Agustus menunjukkan bahwa Prabowo pertama kalinya ada penurunan 2% dari Juli 2023 sebesar 38,2% ke Agustus 2023 36,2%.

Namun, jika dibandingkan pada bulan Januari 2023 sebesar 25,4% dan Agustus 2023 sebesar 36,2%, elektabilitas Prabowo ada kenaikan sebesar 10,8%.

"Hasilnya, Prabowo kian melesat terhitung sejak Januari tahun 2023 capai 38,5%, Mei 44,5%, Juni 50,4%, Juli 52% hingga Agustus 51,5%." ungkap Ade Mulyana.

Sementara, Ganjar pada bulan Januari 2023 capai 43,1%, Mei 38,1%, Juni 43,2%, Juli 41,6% dan Agustus 43,1%. Selisih keunggulan Prabowo atas Ganjar juga kian melebar.

Elektabilitas capres tiga nama:

Prabowo Subianto 36,2%

Ganjar Pranowo 35,8%

Anies Baswedan 19,7%


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei cawapres yang paling pentas mendampingi bacapres Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ini cawapres paling cocok mendampingi 3 capres itu versi survei LSI.

Survei LSI ini dilakukan pada 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan cawapres yang paling cocok untuk Anies adalah Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Nama selanjutnya ada Memparekraf Sandiaga Uno dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau menurut masyarakat pertama AHY, yang kedua Sandi baru Khofifah. Jadi AHY menurut masyarakat yang kami survei paling cocok sama Anies," kata Djayadi dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Cawapres paling cocok untuk Ganjar Pranowo berdasarkan survei ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir. Kemudian Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil.

"Sementara untuk Ganjar Pranowo yang paling cocok adalah kalau enggak Erick Thohir, Sandi, Ridwan Kamil, baru kemudian nama lain," ujar Djayadi.

Lalu siapakah cawapres yang paling cocok untuk Prabowo. Nama pertama adalah Erick Thohir.

"Kalau untuk Prabowo, mirip sama untuk Ganjar, untuk Prabowo menurut masyarakat ada Erick Thohir, baru AHY, Mahfud dan seterusnya," katanya.

Berikut cawapres yang paling pantas mendampingi Anies Baswedan:

- AHY 22,2%

- Sandiaga Uno 21,4%

- Khofifah 9,2%

- Susi Pudjiastusi 5,4%

- Airlangga Hartarto 2,8%

- Muhaimin Iskandar 2,6%

- Abdul Halim Iskandar 2%

- Yenny Wahid 1,6%

- Ahmad Heryawan 1,3%

- Saifullah Yusuf 0,8%

Tidak jawab 30,8%

Berikut cawapres yang paling pantas mendampingi Ganjar Pranowo:

- Erick Thohir 17%

- Sandiaga Uno 13,6%

- Ridwan Kamil 14,6%

- AHY 8,8%

- Mahfud Md 6,7%

- Khofifah 6,1%

- Airlangga Hartarto 2,9%

- Muhaimin Iskandar 2%

- Andika Perkasa 2%

- Basuki Hadimuljono 1,8

- Nasaruddin Umar 0,4%

Tidak jawab 25,3%

Berikut cawapres yang paling pantas mendampingi Prabowo Subianto

- Erick Thohir 15,9%

- AHY 12,1%

- Mahfud Md 9,9%

- Khofifah 7,2%

- Muhaimin Iskandar 6,4%

- Gibran Rakabuming 6,1%

- Airlangga Hartarto 5,3%

- Andika Perkasa 4%

- Yusril Ihza Mahendra 1,2%

- Saifullah Yusuf 0,4%

- Yahya Cholil Staquf 0,2%

Tidak jawab 31,2%

Dalam survei ini, LSI juga merilis simulasi 3 pasangan calon, berikut hasilnya:

- Ganjar-Erick 38,2%

- Prabowo-Khofifah 33,4%

- Anies-AHY 22,1%

Tidak jawab 6,3%

- Ganjar-Erick 38,9%

- Prabowo-Cak Imin 32,9%

- Anies-AHY 22,1%

Tidak jawab 6,1%

- Ganjar-Erick 39%

- Prabowo-Cak Imin 33,7%

- Anies-Yenny Wahid 20,9%

Tidak jawab 6,4%

- Prabowo-Erick 36,1%

- Ganjar-Khofifah 35,1%

- Anies-AHY 22,3%

Tidak jawab 6,5%

- Ganjar-Sandi 36,9%

- Prabowo-Cak Imin 34,3%

- Anies-AHY 22,4%

Tidak jawab 6,4%

- Ganjar-Sandi 38,5%

- Prabowo-Cak Imin 33,8%

- Anies-Yenny 20,9

Tidak jawab 6,8%

- Ganjar-Erick 39%

- Prabowo-Airlangga 33,1%

- Anies-Khofifah 20,9%

Tidak jawab 7%


Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta partai politik mencoret nama bakal calon legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi dari daftar caleg sementara (DCS). Sebab ICW menilai pemilih memiliki hak untuk dapat memilih calon yang bersih.

"Partai politik untuk segera mungkin mencoret mantan terpidana korupsi dari Daftar Calon Sementara," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam diskusi bertajuk Mantan Koruptor Beneran Nyaleg Nih?, yang disiarkan di YouTube Sahabat ICW, Rabu (30/8/2023).

ICW menilai pencoretan nama calon legislatif yang merupakan mantan terpidana korupsi tersebut masih dapat dilakukan saat ini. Hal itu agar melindungi hak asasi pemilih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kesempatan itu masih ada, tentu desakan kami untuk mencoret agar para pemilih terlindungi dari mantan terpidana korupsi ketika nanti ingin menunaikan hak konstitusionalnya untuk memilih pada 14 Februari 2024 mendatang," katanya.

ICW juga meminta agar KPU segera mengungumkan nama-nama mantan terpidana korupsi di tingkat DPRD yang maju mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Selain itu ICW juga meminta agar KPU juga menampilkan daftar riwayat hidup setiap calon peserta pemilu agar dapat dilihat oleh pemilih.

Sebab menurut Kurnia, ketika ICW melansir Daftar Calon Sementara di website KPU tidak ada daftar riwayat hidup para caleg. Menurutnya, di dalam daftar DCS tersebut hanya terdapat foto, nama caleg, asal Dapil, nomor urut.

"KPU kami anggap melanggar hak asasi pemilih. Pemilih punya hak asasi untuk mengetahui siapa sebenarnya caleg, atau siapa bakal calon anggota legislatif kita. Oleh karena itu kami mempertanyakan, tumpukan dokumen daftar riwayat hidup para bakal caleg di kantor-kantor KPU itu mau digunakan untuk apa?" kata Kurnia.

"Bukankah sebaiknya itu dipublikasikan ke masyarakat agar masyarakat bisa melihat apakah benar dia pernah mengenyam pendidikan di institusi pendidikan A, apakah dia pernah bekerja di kantor A. Itu kan informasi yang penting bagi masyarakat tahu dan berguna bagi masyarakat sebagai feedback agar dijadikan pertimbangan," katanya.

Lebih lanjut, ICW juga meminta agar Mahkamah Agung (MA) segera menyampaikan putusan terhadap putusan uji materi PKPU Nomor 10 dan 11 tahun 2023 yang mengatur dimungkinkannya mantan terpidana korupsi maju lebih cepat menjadi calon anggota legislatif. ICW berharap gugatan terkait uji materi tersebut dikabulkan oleh MA.

"Kami sampai hari ini masih menunggu MA untuk memutus pengujian PKPU 10 dan 11, kami berharap Mahkamah Agung meluruskan pola pikir KPU yang kami lihat semakin melenceng," katanya.

"Maka dari itu berdasarkan UU Pemilu, waktunya sudah melewati, harapannya dalam waktu dekat bisa diputus dan gugatan pengujian materi PKPU 10 dan 11 bisa dikabulkan oleh MA," katanya.

Sementara itu pakar hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menilai majunya bakal caleg yang merupakan mantan terpidana koruptor merupakan kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi. Sebab, menurutnya, jika memiliki sistem yang baik, parpol dinilai tidak akan memilih calon anggota legislatif mantan terpidana korupsi sebagai caleg.

Baca halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Relawan Gerakan Prabowo (GP) 08 mendeklarasikan dukungan terhadap bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ketua Umum (Ketum) Relawan GP 08 Nancy Angela Handriks mengatakan di dalam GP 08 banyak relawan Joko Widodo (Jokowi) dan Ganjar Pranowo.

"Yang pasti dari relawan Jokowi ataupun relawan Ganjar banyak sekali yang bergabung kepada kita ya. Sampai dengan hari ini alhamdulillah," ungkap Nancy dalam jumpa pers di Sekretariat GP 08, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (30/8/2023).

Dia mengatakan GP 08 yang berasal dari relawan Jokowi maupun Ganjar akan mendukung Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka datang ke kita, datang ke saya. Kami misalnya ya relawan Jokowi yang tidak tergabung dengan organisasi manapun. Ada juga, dari relawan Ganjar, itu relawan ganjaris nasional, mau mendukung Pak Prabowo," sambungnya.

Nancy menuturkan dalam waktu dekat, Prabowo akan menemui relawan GP 08. Pertemuan tersebut nantinya akan membahas soal dukungan relawan kepada Prabowo sebagai bacapres di Pilpres 2024.

"Ada, dalam waktu dekat (pertemuan dengan Prabowo). Membahas soal dukungan. Kemarin sudah di info bahwa kami segera akan merapat ke Prabowo. Arahan dari pak Prabowo," tutur Nancy.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GP 08, Aries Marsudiyanto, menyambut bertambahnya relawan yang mendukung Prabowo di Pilpres 2024. Aries menegaskan bergabungnya kelompok relawan GP 08 ini akan menambah kekuatan Prabowo untuk memenangi Pilpres 2024.

"Dengan bergabungnya banyak relawan Jokowi dan Ganjar ini ya kita ini dukungan ke Prabowo semakin kuat, semua bersatu kita bersatu memenangkan Prabowo di 2024," katanya.

Dia mengatakan mereka sebelumnya mendukung Ganjar, tapi kini menyatakan mendukung Prabowo.

"Cukup banyak ya daftar cukup banyak, memang gabungan relawan ini bersifat relawan perseorangan ada yang bersifat organisasi. Nah dulu dukung Ganjar dan Jokowi, mereka masuk dalam organisasi relawan Jokowi dan Ganjar sekarang keluar," kata dia.

Simak Video: Survei LSI: Ganjar 37%, Prabowo 35,3% dan Anies 22,2%

[Gambas:Video 20detik]


Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno membela Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dinilai Budiman Sudjatmiko keliru memilih Ganjar Pranowo sebagai bakal capres 2024. Hendrawan menilai Budiman Sudjatmiko melakukan hal yang tidak adil.

"Budiman berlaku tidak fair (tidak adil)," kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (10/8/2023).

Menurut Hendrawan, pengalaman Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Menhan Prabowo Subianto memang beda berdasarkan tugas pokok jabatannya. Budiman memang telah mendeklarasikan diri sebagai pendukung Prabowo pada Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas pokok gubernur berbeda dengan tugas menteri pertahanan. Menteri pertahanan per-definisi memang harus memahami konteks geopolitik internasional, perkembangan teknologi alutsista, peta kerja sama internasional antarnegara, dan sejenisnya," ujar Hendrawan.

"Gubernur tidak boleh menyentuh hal-hal tersebut karena itu semua wewenang pemerintah pusat. Ini perintah undang-undang," imbuhnya.

Hendrawan juga merespons penilaian Budiman Sudjatmiko yang melihat Jokowi saat ini bergeser dari populis menjadi strategis. Perubahan Jokowi itu, menurut Budiman terjadi setelah pandemi COVID-19.

"Sementara, populisme merupakan warna dominan Pak Jokowi karena misi yang ditekankan adalah menghadirkan peran negara. Ini bisa dibaca dalam dokumen Nawacita. Lebih menonjol lagi saat-saat terjadi pandemi. Jadi populisme adalah atmosfer kebersamaan pada masa-masa sulit," imbuh Hendrawan.

Budiman Sudjatmiko sebelumnya dipecat oleh PDIP berdasarkan keputusan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Surat pemecatan sebagai kader diterima Budiman enam hari setelah ia bersama Prabowo Subianto mendeklarasikan Relawan Prabowo Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jawa Tengah.

Berdasarkan laporan detikX, Rabu (10/8), Budiman menegaskan keputusan PDIP mengusung Ganjar Pranowo merupakan tindakan yang keliru.

"Ya, itu keliru. Mungkin pendekatan populistik di 2014 cocok. Karena memang lawannya waktu itu Pak Prabowo itu agak-agak elitis ya. Sehingga mencari antitesisnya ya yang populis, itu cocok. Makanya muncul Pak Jokowi," ujarnya.

Lihat Video: Dasco Jawab Peluang Budiman Sudjatmiko Gabung Gerindra usai Dipecat PDIP

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis pilihan partai DPR RI dengan simulasi 18 daftar nama dan lambang partai. Salah satu hasilnya menyebut kenaikan elektabilitas PAN yang naik 100% dalam setahun terakhir, dari 2,0% menjadi 4,3%.

Survei digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden.

Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kita bandingkan dari setahun lalu. Jadi selama setahun ini tidak banyak perubahan di PDIP. Lalu elektabilitas Gerindra naik sekitar 3% dari 9,9% jadi 13,3%. Golkar mengalami penurunan sekitar 2%, dari 11,7% jadi 9,3%," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi, Rabu (30/8/2023).

"PKB mengalami sedikit kenaikan 1% dari 6,6% ke 7,6%, Demokrat di angka sedikit turun, PKS di angka 5,2%. lalu PAN, nah ini yang menarik, PAN sekarang di LSI berada di angka 4,2% (dari sebelumnya 2,0%)," imbuhnya.

Dengan demikian, PAN diproyeksikan akan kembali lolos ke DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Diketahui, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) ditetapkan sebesar 4%.

Djayadi berpendapat melonjaknya dukungan publik terhadap PAN tidak lepas dari faktor piawai merawat basisnya. Selain itu, manuver PAN dalam beberapa waktu terakhir.

"Gerakan atau manuver-manuver PAN belakangan yang cenderung makin dekat ke Prabowo juga kemungkinan memberikan efek positif (terhadap dukungan publik kepada PAN). Kedekatan Prabowo itu dipersepsi dari pandangan bahwa Jokowi (juga) meng-endorse Prabowo (dalam Pilpres 2024)," tuturnya.

Pada kesempatan sama, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan peningkatan elektabilitas PAN termasuk fenomena yang menarik. Sebab, tingkat keterpilihan partai cenderung stabil atau naik-turunnya tidak signifikan.

"(Elektabilitas) partai cenderung stabil kecuali beberapa partai mengalami pergerakan. Nah, misalnya PAN. Jadi, beberapa partai umumnya naik-turunnya relatif kecil, tapi untuk PAN ada yang menarik," ujarnya.

"Meskipun kenaikannya masih dalam margin of error, tetapi menurut saya, dinamika di PAN ini lebih positif ketimbang partai lain yang cenderung stagnan atau stabil," imbuh Burhanuddin.

Di sisi lain, merujuk hasil survei LSI, setidaknya ada 7 partai lain yang juga bakal lolos ke DPR karena elektabilitasnya di atas 4%.

Berikut hasil survei elektabilitas partai politik periode Agustus 2023 dari LSI.

PDIP 25,4%

Gerindra 13,0%

Golkar 9,3%

PKB 7,6%

Demokrat 6,6%

PKS 5,2%

NasDem 5,0%

PAN 4,2%

PPP 2,5%

Perindo 1,9%

Hanura 0,3%

PSI 0,4%

PBB 0,3%

Buruh 0,3%

Garuda 0,2%

Ummat 0,2%

Gelora 0,1%

PKN 0,0%

TT/TJ 17,4%

Simak Video 'Survei LSI: Ganjar 37%, Prabowo 35,3% dan Anies 22,2%':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar meyakini PKB tak akan hengkang meski Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku baru tahu soal nama koalisi pendukung Prabowo Subianto yakni Koalisi Indonesia Maju. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkit PKB merupakan partai pertama yang menjalin koalisi dengan Partai Gerindra.

"Saya yakin PKB masih solid untuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Bukankah PKB merupakan partai yang pertama kali mendukung Pak Prabowo sebagai capres," kata Ace kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Ace menilai nama baru koalisi ini sudah tepat. Dia menyebut koalisi ini diisi oleh partai-partai yang hendak meneruskan program pemerintahan Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal nama KIM atau Koalisi Indonesia Maju, saya kira sudah tepat memilih nama koalisi ini. Identifikasi koalisi dengan pemerintahan Presiden Jokowi merupakan langkah politik yang tepat untuk menegaskan bahwa koalisi ini merupakan penerus atau pelanjut kepemimpinan Presiden Jokowi," ujarnya.

Ace lalu menyinggung tingkat kepuasan kepemimpinan Jokowi yang cukup tinggi saat ini. Menurutnya, hal ini akan mempengaruhi elektabilitas bagi bacapres usungan Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

"Secara elektoral, approval rating kepemimpinan Presiden Jokowi yang tinggi, tentu akan sangat menguntungkan bagi koalisi ini. Jadi, menurut saya, kita tidak usah ragu untuk menegaskan soal penerus Presiden Jokowi untuk Indonesia Maju," katanya.

Sebelumnya Cak Imin menghadiri perayaan HUT ke-25 PAN, dia mengaku deg-degan berkoalisi dengan PAN. Cak Imin mengaku baru diberi tahu oleh Prabowo soal nama koalisi mereka ialah Koalisi Indonesia Maju.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda kaget juga bicara saat Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju. Huda menilai nama baru koalisi otomatis membubarkan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang digagas Gerindra-PKB.

Huda menuturkan saat itu Cak Imin dibisiki Prabowo ketika tiba di area HUT PAN. Cak Imin dibisiki soal rencana pengumuman nama baru koalisi.

"Pas malam harinya itu, kita datang ke sana. Terus Gus Imin dibisiki oleh Pak Prabowo, disampaikan bahwa, ini tadi sempat ada obrolan sebentar, rencana akan kita umumkan terkait dengan koalisi baru ini. Dadak banget," ucap Syaiful huda.

Simak juga Video: Akrabnya Koalisi Prabowo di HUT PAN hingga Terbit Nama Baru

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres Gerindra Prabowo Subianto unggul head to head dari bacapres PDIP Ganjar Pranowo dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI). Keunggulan Prabowo atas Ganjar hampir dua kali margin of error.

Survei LSI ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam pemaparannya mengatakan Prabowo unggul head to head dari Ganjar. Elektabilitas Prabowo ada pada angka 47,3%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kalau misalnya yang berhadapan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di putaran kedua maka untuk sementara Prabowo masih unggul 5,1%, 47,3% berhadapan dengan 42,2%," ucap Djayadi dalam tayangan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Djayadi menyebut keunggulan Prabowo dari Ganjar ini cukup berarti. Akan tetapi, kata dia, keunggulan Prabowo atas Ganjar turun jika dibandingkan survei yang lain.

"Hampir dua kali margin of error keunggulannya, jadi keunggulan yang meski 2 kali margin of error saya kira cukup meaningful. Mungkin kalau dibandingkan survei-survei yang lain keunggulan Prabowo terhadap Ganjar Pranowo ini di simulasi 2 nama sementara ini turun," katanya.

Berikut hasil head to head di survei LSI:

- Prabowo Subianto 47,3%

- Ganjar Pranowo 42,2%

Tidak jawab 10,5%

Prabowo vs Anies:

- Prabowo Subianto 53,1%

- Anies Baswedan 31,5%

Tidak jawab 15,5%

Ganjar vs Anies

- Ganjar Pranowo 51,6%

- Anies Baswedan 32,6%

Tidak jawab 15,8%


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis hasil survei tentang pilihan presiden menurut pemilih di Pemilu 2019. Hasilnya, basis pemilih Jokowi di 2019 sebanyak 58,2% memilih Ganjar Pranowo.


Bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungguli bakal capres NasDem Anies Baswedan dalam survei head to head Lembaga Survei Indonesia (LSI). Prabowo dinyatakan unggul signifikan terhadap Anies Baswedan.

Survei ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan Prabowo unggul signifikan dari Anies jika dilakukan pilpres dengan simulasi 2 nama. Elektabilitas Prabowo ada pada angka 53,1%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau yang maju pada putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, sama Prabowo Subianto unggul signifikan 53,1% berhadapan dengan Anies di angka 31,5%," kata Djayadi dalam rilis survei yang disiarkan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Berikus hasilnya:

- Prabowo Subianto 53,1%

- Anies Baswedan 31,5%

Tidak jawab 15,5%

Sementara itu, jika simulasi 2 nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, Ganjar juga unggul signifikan atas Anies. Berikut hasilnya:

- Ganjar Pranowo 51,6%

- Anies Baswedan 32,6%

Tidak jawab 15,8%

Simak Video 'Survei LSI: 58,2% Basis Pemilih Jokowi di 2019 Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Puluhan alat peraga kampanye (APK) tanpa izin ditertibkan di sejumlah titik Kota Malang. Penertiban ini bukan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya, APK baik milik partai politik maupun figur calon legislatif ditertibkan.

Pantauan detikJatim, Rabu (30/8/2023) siang, tim gabungan dari Satpol PP, TNI, Polri, Dishub, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, bergerak menyusuri ruas jalan di jantung kota.

Titik pertama, tim gabungan menurunkan APK milik sejumlah calon legislator di simpang tiga utara Ramayana Mal. APK milik beberapa caleg dari beragam parpol serta calon wali kota dicopot.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penertiban kemudian berlanjut di simpang empat Kasin. Disana petugas menemukan banyak APK tak berizin, tim gabungan selanjutnya menuju simpang empat Jalan Raya Langsep. Seperti sebelumnya, APK terpasang di tepi jalan kemudian dicopot dan diangkut keatas truk Satpol PP.

Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum (KKU) Satpol PP Kota Malang Rahmat Hidayat mengatakan, penertiban APK hari ini berpegang pada Perda No 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Karena pihaknya melihat APK yang terpasang selama ini, tak jauh beda dengan reklame sebagai media sosialisasi ataupun pengenalan.

"Kegiatan penertiban APK hari ini, berdasarkan Perda No 2 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame. Sehingga APK kita samakan dengan reklame. Karena itu reklame itu merupakan media baik itu bisnis, pengenalan itu definisi dari reklame itu sendiri," ujar Rahmat kepada wartawan di sela penertiban APK.

Rahmat mengaku, pihaknya telah mengirim surat kepada parpol peserta pemilu, bahwa sesuai Peraturan KPU No 15 Tahun 2023 masa kampanye mulai dilakukan pada November 2023 mendatang.

"Parpol sebenarnya merespon positif dari surat yang kami kirimkan sebagai upaya sosialisasi terkait aturan masa kampanye," akunya.

Rahmat menjelaskan, APK yang ditertibkan hari ini karena dinilai melanggar ketentuan Perda No 2 Tahun 2022, seperti tak mengantongi izin atau pajak. Lokasi dan penempatan yang menghalangi rambu-rambu lalu lintas.

"Kita tertibkan karena melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2022, pertama tidak ada izin atau pajak, lokasi dan penempatan. Misalnya di paku di pohon, ditempel pada tiang listrik ataupun telpon," jelasnya.

Rahmat menambahkan, operasi penertiban APK ini akan terus dilakukan sampai datang masa kampanye November 2023 mendatang.

Sejumlah Peraga Kampanye Caleg di Demak Diduga Dirusak-Dicopot Orang


Lembaga Survei Indonesia (LSI) juga mirilis simulasi 2 nama calon presiden atau head to head jelang Pemilu 2024. Hasil survei menunjukkan bacapres PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 51,6% dan bacapres NasDem Anies Baswedan 32,6%.

"Antara Ganjar dan Anies, posisi Ganjar unggul signifikan di angka 51,6% berhadapan dengan 32,6%," ujar Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam rilis survei di YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Survei ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut hasil survei LSI dengan simulasi 2 nama:

- Ganjar Pranowo 51,6%

- Anies Baswedan 32,6%

Tidak jawab 15,8%

Sebelumnya LSI juga merilis simulasi 3 nama. Ganjar Pranowo unggul dengan angka 37%. Berikut hasilnya:

- Ganjar Pranowo 37%

- Prabowo Subainto 35,3%

- Anies Baswedan 22,2%

Tidak jawab 5,5%

Simak Video 'Survei LSI: 58,2% Basis Pemilih Jokowi di 2019 Pilih Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37%, diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 35,3% dan bakal capres NasDem Anies Baswedan 22,2%.

Survei ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan elektabilitas Ganjar ada di posisi teratas dalam simulasi 3 nama. Akan tetapi, kata dia, selisih Ganjar dengan bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, tipis dan dalam margin of error.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Simulasi 3 nama, kalau kita perhatikan di sini antara Prabowo dan Ganjar, Ganjar unggul di 37% pada Agustus 2023, tapi Prabowo di angka 35,3% jadi selisihnya 1,7% saja, sementara margin of error 2,9%," kata Djayadi dalam rilis survei yang ditayangkan YouTube LSI, Rabu (30/8/2023).

Anies berada pada posisi terakhir dengan angka 22,2%. Dia menyebut elektabilitas Anies turun signifikan dari Agustus tahun lalu.

"Anies di angka 22,2% menurun cukup signifikan dibanding Agustus tahun yang lalu. Pada dasarnya terjadi pertarungan yang ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto," katanya.

Namun demikian, Djayadi menilai elektabilitas 3 capres ini cukup dinamis. Dia menyebut jika 3 nama ini maju pada Pilpres 2024, peluang Pilpres putaran kedua terbuka lebar.

"Kalau lihat angkat ini kompetisi antara 3 nama masih mungkin dinamis, kalau 3 nama ini maju semuanya maka kita menduga akan ada 2 putaran," tutur dia.

Berikut elektabilitas capres survei LSI simulasi 3 nama:

Agustus 2023

- Ganjar Pranowo 37%

- Prabowo Subianto 35,3%

- Anies Baswedan 22,2%

Tidak jawab 5,5%

Agustus 2022

- Ganjar Pranowo 31,7%

- Prabowo Subianto 30,1%

- Anies Baswedan 28,2%

Tidak jawab 10%


Pengusaha buka-bukaan sosok yang cocok jadi presiden di Indonesia menggantikan Joko Widodo di tahun 2024. Seperti diketahui, Februari 2024 mendatang, Indonesia bakal menggelar pemilihan presiden.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan salah satu kriteria figur presiden berikutnya adalah sosok yang harus bisa diterima oleh dunia internasional. Hal ini penting karena menyangkut dengan realisasi investasi luar negeri ke Indonesia untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, presiden berikutnya harus bisa dipercaya oleh dunia internasional.

"Harus bisa di-accept secara internasional, bahwa ini seorang figur yang bisa diterima dan mempunyai sosok figur yang dipercayai di dunia internasional. Ini penting karena investasi masuk kan uang yang mau kita masukin ke sini," kata Arsjad dalam Special Interview dengan detikcom.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sosok dengan reputasi internasional dianggap penting demi mempercepat visi menuju Indonesia maju. Menurut Arsjad, pemilu 2024 menjadi momentum penting menuju visi Indonesia Emas 2045. Pasalnya, pemimpin berikutnya harus bisa melanjutkan pembangunan di Indonesia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu yang cuma 10-15 tahun saja.

"Pak Presiden juga sering ingatkan itu dan saya juga punya worry yang sama, atau kekhawatiran yang sama, yaitu to be or not to be. Indonesia bisa menjadi negara maju atau tidak, momentumnya sekarang. Hanya 10-15 tahun ke depan," beber Arsjad.

Selain bisa diterima dunia internasional, pengusaha juga ingin agar presiden berikutnya punya kemampuan manajerial yang baik. Khususnya juga dalam melakukan pemilihan pada tim pembantunya, dalam hal ini kabinet.

"Harus punya management skills, karena negara ini negara tidak kecil, ini negara besar. Management skills ini penting juga, kenapa? Karena tadi kita hanya berfokus kepada Presidennya saja, padahal ada yang penting juga, siapa? Seperti misalnya kita bangun perusahaan itu penting juga, itu manajemennya, timnya," ungkap Arsjad.

Menurutnya kemampuan manajerial bisa didapatkan dari mana saja. Bisa jadi orang yang berlatar belakang pimpinan daerah juga memiliki kemampuan manajemen yang tinggi.

"Anda bisa mendapatkan (kemampuan) manajemen dari misalnya me-manage suatu kota, suatu provinsi, suatu daerah yang di mana ada yang sipil, TNI, Polri, semua itu dan juga bisa dari pengusaha sebetulnya. Itu semua kan manajemen," sebut Arsjad.

Simak Video 'Ancaman Jokowi Tutup Perusahaan Penyebab Polusi yang Tak Pasang Scrubber':

[Gambas:Video 20detik]


Tidak terasa waktu pendaftaran Bakal Calon Presiden (Bacapres) dan Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) memasuki hitungan hari. Kini koalisi gabungan partai tengah unjuk gigi kekuatan eksistensi dan soliditas yang terbilang tidak sedikit mengerahkan massa .

Seperti halnya PDI Perjuangan yang lebih dulu unjuk kekuatan dengan menggelar Apel Pemenangan di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (25/8) lalu. Apel yang bertajuk 'Apel Pemenangan Ganjar' itu dihadiri sekira 33 ribu orang di kandang banteng

"Ini acara konsolidasi partai se-Jateng untuk pemenangan Pileg dan Pilpres jadi untuk pemenangan Capres dari PDIP Mas Ganjar Pranowo.Kita menyatukan gerak, menyatukan langkah, bahwa insya Allah Jawa Tengah yang dikatakan sebagai kandang banteng tentu saja akan kita jaga sebagai tempat yang nantinya akan mendulang suara bagi PDI Perjuangan dan capres 2024, Pak Ganjar," ujar Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Jumat (25/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan dalam apel tersebut, Bambang Pacul Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyampaikan laporan persiapan pasukan untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2024. Namun di kandang banteng itu muncul riak-riak pembelotan yang dilakukan oleh eks kader PDIP Bambang Sudjatmiko dengan deklarasi relawan untuk Bacapres Prabowo Subianto, bahkan dukungan itu diyakini juga ada dari kader PDI Perjuangan

"Ada beberapa orang DPP secara individu, nggak perlu saya sebut namanya, ada juga yang DPR mengatakan, 'Ya langkahmu itu sudah betul, kami nggak mungkin melakukan itu, tapi kamu sudah betul. Tapi karena kamu yang berani ya, ya kamu melakukan itu. Tapi ingat ya segala risiko dan konsekuensinya'. (Saya jawab) oh iya, nggak papa. Sebagian mengatakan begitu," klaim Budiman.

Sementara Puan dalam pidato di Apel Pemenangan selalu mengingatkan kader PDIP untuk tidak terbawa arus yang memecah -belah. Terlebih waktu konstelasi Pemilu 2024 semakin dekat di depan mata

"Kita jangan terbawa pada arus perpecahan. Kita harus tetap solid. Kita akan segera memasuki medan perjuangan untuk mendapatkan suara rakyat dalam pemilu. Strategi pemenangan kita harus dipimpin oleh partai berbasiskan gotong-royong bertumpu pada mesin partai, mesin partai PDI Perjuangan," ujar Puan.

Seolah ingin mematahkan mitos Jawa Tengah ceruk suara bagi partai PDIP, Bacapres Anies Baswedan hadir di hadapan kader Partai NasDem se Jateng pada saat Jambore di Baturraden, Kabupaten Banyumas, Senin (21/8). Anies meyakini dapat tembus mitos istilah kandang banteng di Jawa Tengah.

"Ini salah satu tempat yang paling menantang. Kalau semangat Jateng ini bergerak akan mengirimkan pesan kepada NasDem seluruh Indonesia. Jateng bangkit. Itu mitos kandang macam-macam ditembus semua. Justru itu kita sebut ini kandang Indonesia bukan kandang salah satu," kata Anies.

Unjuk gigi kekuatan konsolidasi dan eksistensi terus dilakukan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan, sementara Prabowo Subianto yang juga kandidat kuat dalam Pemilu 2024 terlihat adem ayem. Prabowo seolah lebih memilih kuatkan barisan konsolidasi dalam koalisi partai dibandingkan kepada relawan.

"Tadi kita berembuk para ketua umum, tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Airlangga, Gus, sama Profesor. Kita sepakat, koalisi kita, kita beri nama Koalisi Indonesia Maju," kata Prabowo dalam acara HUT ke-25 PAN, Selasa (29/8).

Belakangan terungkap kalau perubahan nama koalisi tidak libatkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar yang juga Bacawapres Prabowo Subianto. Pria yang akrab disapa Cak Imin menilai berubahnya nama koalisi bukan masalah besar.

"Ya saya baru dikasih tau tadi sama pak Prabowo bahwa koalisinya tadi koalisi Indonesia maju. Tentu sy akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong. Nah saya ga tau saya akan melapor ke partai dulu," kata Cak Imin.

Konsolidasi hingga unjuk gigi dalam apel pemenangan menjadi tanda konstelasi Pemilu 2024 semakin dekat, lalu langkah apa lagi yang akan dilakukan koalisi partai? Benarkah ada riak-riak kecil dapat berakibat bubarnya koalisi di tengah jalan ?

Adu Perspektif malam ini membahas tema 'Adu Kuat Konsolidasi Ganjar vs Prabowo' bersama Johan Budi ( Politikus PDI Perjuangan), Yandri Susanto (Waketum PAN) dan Adi Prayitno (Eks Direktur Parameter Politik Indonesia). Acara disiarkan secara langsung dari kanal 20detikcom dan seluruh platform media sosial Rabu (30/8/2023) pukul 20.00 WIB.