Partai politik pengusung Ganjar Pranowo telah membentuk tim pemenangan nasional (TPN). Ketua Umum KADIN Arsjad Rasjid ditunjuk jadi ketua TPN.

"Hari ini kami berempat mengadakan rapat pertama kali secara resmi yang dipimpin oleh Ibu Megawati dalam rangka, yang paling penting adalah rencana pembentukan TPN, TPN itu singkatan dari Tim Pemenangan Nasional. Sudah disampaikan tadi ya, sudah diketok ya," kata Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo kepada wartawan, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Di mana ketuanya, ketua TPN tim pemenangan nasional adalah Pak Arsjad Rasjid tadi diputuskan. Beliau muda gesit dan pengetahuannya luas, dan juga network-nya juga sangat luas dan juga Ketua Umum Kadin," lanjut Hary Tanoe.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan dalam rapat itu juga diputuskan wakil ketua TPN. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa disebut menjadi salah satu wakil.

"Wakilnya ada, mewakili semua partai politik dan juga profesional. Ada, nanti secara resmi akan diumumkan. Tapi yang paling penting adalah ketua TPN-nya sendiri sudah diputuskan," kata Hary Tanoe.

"Ada, Pak Andika termasuk sebagai salah satu wakil juga," jawab Hary Tanoe ketika ditanya apakah Andika Perkasa jadi wakil.

Lihat juga Video: Kiai se-Jateng Gelar Istighosah untuk Ganjar Jelang Purnatugas

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani berkunjung ke Kota Solo dan sekitarnya pada akhir pekan kemarin. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyempatkan diri menemani Puan.

Bahkan, mereka juga sempat semobil saat sarapan soto bersama. Saat ditanya, Gibran mengakui bahwa mereka juga berbincang soal politik.

Saat ditanya wartawan apakah obrolan tersebut juga terkait dengan namanya yang masuk dalam radar bacawapres mendampingi Ganjar, Gibran mengakuinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya iya lah (ngobrol soal bacawapres), ketemu senior pasti membicarakan langkah-langkah ke depan. Apalagi satu mobil terus wajib membicarakan itu," katanya di rumah dinas Loji Gandrung, Senin (4/9/2023).

Kendati demikian, Gibran Rakabuming mengatakan bakal mengikuti kebijakan partai. Apalagi dia juga tidak menawarkan diri untuk menjadi bacawapres.

"Saya ngikut Mbak Puan, Mbak Puan memberikan perintah apa ya saya jalankan," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masuk dalam radar cawapres mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Pihaknya saat ini menunggu keputusan MK terkait batas minimal capres-cawapres.

Ketika ditanya peluang Gibran menjadi wapres dari PDIP, Puan menyatakan masih menunggu putusan MK.

"Ya kan masih menunggu putusan MK," kata Puan kepada wartawan di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri Minggu (3/9/2023).

Kemudian saat ditanya apakah masuk dalam radar Cawapres dari PDIP untuk mendampingi Ganjar Pranowo, Puan akan mempertimbangkannya.

"Ya kami pertimbangkan (Gibran jadi cawapres), semua kader yang punya potensi. Yang dari luar saja kami pertimbangkan apa lagi orang dalam (kader PDIP)," kata Puan.

Gibran Rakabuming Cawapres Termuda RI, Ini Riwayat Pendidikannya


Heru Subagia dipecat dari jabatannya sebagai Ketua DPD PAN Kabupaten Cirebon. DPW PAN Jawa Barat pun menegaskan Heru dicopot dari jabatannya lantaran mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Sekretaris DPW Jabar Hasbullah mengatakan, Heru dipecat lantaran bersebrangan dengan kebijakan partai. PAN diketahui sudah mendeklarasikan dukungan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 mendatang.

"Mas Heru sudah diberhentikan sebagai Ketua DPD Cirebon oleh DPP PAN karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres. Sementara DPP telah menentukan pilihan koalisi ke Prabowo," kata Hasbullah kepada detikJabar, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Hasbullah, tindakan Heru yang terang-terangan mendukung Ganjar sudah melanggar AD/ART atau aturan PAN. Sehingga, ia memang patut diberikan sanksi tegas berupa pemecatan.

"Di AD/ART PAN, jika ada kader yang mengeluarkan pendapat yang bisa merugikan partai, memang dapat direkomendasikan untuk dipecat. Apalagi, Mas Heru ini kekeh, mengatasnamakan PAN Cirebon mendukung Ganjar Pranowo, sementara DPP sudah memutuskan koalisi ke Prabowo," ucapnya.

DPP PAN juga sudah menunjuk pengganti Heru Subagia untuk mengisi kekosongan jabatan DPD PAN Kabupaten Cirebon. DPP menugaskan Nurul Qomar, sosok yang selama ini dikenal sebagai pelawak di Indonesia.

"Sudah ada SK pengangkatan Plt Ketua DPD PAN Cirebon ke Abah Qomar," pungkasnya.


Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengklarifikasi sejumlah informasi terkait batalnya pencawapresan dirinya pada Pilpres 2009, yang banyak beredar di media sosial. Terkait hal ini, ia meminta agar tidak mengkait-kaitkan dengan peristiwa batalnya pencawapresan Agus Harimurti Yudhoyono pada Pilpres 2024 mendatang.

"Di era keterbukaan memang informasi dengan berbagai narasi bisa tersaji. Tapi karena banyak yang menyebut saya, PKS, dan SBY, terkait pencawapresan pada Pilpres tahun 2009, terutama di berbagai sosial media, maka izinkan saya mengklarifikasi. Soal urungnya AHY menjadi bacawapres dari Anies Baswedan, tidak ada hubungannya dengan urungnya rencana pencawapresan saya dengan capres SBY di tahun 2009. Mengungkit kembali peristiwa yang bahkan sudah kami/PKS lupakan itu jelas tidak tepat dan tidak diperlukan. Apalagi faktanya itu adalah dua peristiwa yang sama sekali berbeda, dan tidak ada kaitannya, maka mestinya tidak dikait-kaitkan. Apa pun alasan dan tujuannya," ujar HNW dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

Belakangan ini, banyak netizen melalui sosial media yang mengungkit kembali sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2009 yang akhirnya memilih Boediono sebagai cawapres. Padahal saat itu HNW digadang-gadang menjadi cawapres pendamping SBY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa netizen mengaitkan sikap HNW dan PKS yang legowo dan ikhlas atas keputusan itu, bahkan tetap konsisten dalam koalisi dan bekerja maksimal untuk memenangkan SBY. Sikap ini HNW pun dikaitkan dengan sikap SBY, yang terkesan 'marah' dan mencabut dukungan kepada capres Anies Baswedan karena urung menjadikan AHY sebagai bacawapresnya.

HNW menegaskan sikap dirinya dan PKS itu berbasiskan pada konsistensi pada keputusan lembaga tertinggi PKS, yaitu Majlis Syura. Oleh karena itu, HNW dan PKS akan berkomitmen untuk bersama-sama dengan rekan koalisi maupun elemen bangsa lainnya bahu membahu membangun bangsa dan negara.

"Maka sekalipun terjadi perubahan bacawapres pada pilpres tahun 2009, HNW dan PKS tetap memperjuangkan kemenangan bacapres SBY, sesuai keputusan Majelis Syura PKS waktu itu. Dan untuk pilpres 2024 mendatang, PKS juga tetap akan dalam komitmen bersama koalisi memperjuangkan kemenangan bacapres Anies Rasyid Baswedan, karena memang begitulah keputusan Majlis Syura PKS," paparnya.

HNW pun menyampaikan hubungan dirinya dan PKS dengan SBY, Partai Demokrat dan rekan-rekan koalisi lainnya sebelum dan sesudah penetapan pasangan SBY-Budiono (tahun 2009) maupun pasangan Anies-Muhaimin (tahun 2023), tetap berlangsung baik dan konstruktif.

"Tahun 2009 dengan PKS berkoalisi dukung Pak SBY dan PD, dan hingga sekarang pun hubungan HNW dan PKS dengan Pak SBY dan PD tetap baik dan saling menghormati. Dan itu juga telah dinyatakan secara langsung dan terbuka oleh Presiden PKS, Sekjen PKS, anggota tim 8 dari PKS; Shohibul Iman maupun pimpinan PKS lainnya tetap menjaga hubungan baik dengan PD dan SBY pasca pak Anies memilih bacawapresnya," katanya.

HNW berharap klarifikasi ini dapat dipahami dengan baik oleh semua pihak sehingga tidak ada lagi pihak yang membanding-bandingkan sikapnya dan PKS pada 2009 dengan sikap SBY dan Partai Demokrat belakangan ini. Apalagi memahami secara salah bahwa urungnya AHY sebagai bacawapres tahun 2023 adalah karena urungnya HNW sebagai bacawapres tahun 2009.

Pasalnya, kata HNW, faktanya memang tidak ada kaitannya, dan bukan karena alasan itulah terjadinya perubahan pencawapresan AHY. Ia pun mengingatkan agar jangan sampai paham yang salah berdampak pada terjadinya saling curiga, apalagi adu domba yang memecah belah hubungan antara PKS dengan PD.

"Lebih baik semua pihak saling memahami dan menghormati, karena semua pihak tentunya memiliki caranya sendiri dalam merespons dinamika yang terjadi terkait pencapresan dan pencawapresan. Suatu peristiwa politik yang pada 2019 juga pernah terjadi dengan pak Mahfud MD yang urung jadi bacawapres Jokowi," ucapnya.

Ia pun berharap agar semua pihak tetap dapat fokus untuk memberikan kontribusi positif dan berkelanjutan dengan menyukseskan Pemilu (Pileg dan Pilpres 2024). Dengan demikian, polemik yang terjadi belakangan ini bisa diselesaikan dengan baik dan diambil hikmahnya.

"Maka kami mengajak semua pihak yang ingin menghadirkan perubahan yang lebih baik, untuk melakukan rekonsiliasi, dan membangun dialog, agar tujuan perubahan ke arah yang lebih baik, yang kita inginkan bersama, dapat terwujud, melalui proses dan pelaksanaan Pemilu (Pileg dan Pilpres) 2024, dan hasilnya yang positif dan konstruktif, menyongsong Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

Simak juga Video: Demokrat Bantah Sahroni soal SBY Sebar Berita Berbohong

[Gambas:Video 20detik]


Ditlantas Polda Aceh menggelar operasi Zebra Seulawah 2023 mulai hari ini hingga 14 hari ke depan. Pengguna jalan diwajibkan memakai helm serta tidak melanggar aturan berlalu lintas.

Operasi Zebra Seulawah digelar di seluruh Aceh hingga Minggu 17 September mendatang. Operasi tersebut bertemakan 'Kamseltibcarlantas yang kondusif menuju Pemilu damai 2024'.

"Tema yang diusung adalah persiapan menjelang pemilu damai 2024. Operasi penindakan hukum dan edukasi keselamatan pengendara lalu lintas ini dimulai hari ini," kata Dirlantas Polda Aceh Kombes M Iqbal Alqudusy kepada wartawan, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Kabid Humas Polda Jateng itu menjelaskan, ada tujuh prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi target pada operasi tersebut. Antara lain, pengendara menggunakan ponsel saat berkendara, pengemudi atau pengendara di bawah umur, pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari dua orang.

Selain itu, pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm SNI dan pengemudi mobil tidak menggunakan safety belt. Polisi juga akan menindak pengendara dan pengemudi kendaraan dalam pengaruh atau mengonsumsi alkohol serta pengendara melawan arus dan pengendara melebihi batas kecepatan.

Menurutnya, meski operasi tersebut mengedepankan giat edukatif dan persuasif secara humanis, namun didukung penegakan hukum lantas.

Penegakan hukum itu disebut baik secara elektronik statis dan mobile, juga teguran simpatik. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

"Ini adalah bentuk hadirnya Polantas di tengah-tengah masyarakat sebagai wujud kecintaan Polri dalam upaya menekan angka kecelakaan lalu lintas dan fatalitas," jelas Iqbal.

"Di masa Operasi Zebra ini saya berharap kepatuhan masyarakat akan meningkat sehingga fatalitas laka lantas dapat diturunkan. Peran serta masyarakat untuk patuh dan tertib lalu lintas menjadi kunci utama," lanjut Iqbal.

Operasi Zebra Jaya 2023 Mulai Hari Ini, Digelar Selama 14 Hari


Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron membuka peluang terbentuknya poros baru. Hal itu lantaran Herman menilai politik sangatlah dinamis.

"Ya, kita tunggu saja lah ya. Begitu nanti Ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat memutuskan itu pasti ada reasoning-reasoning, ada alasan-alasan kenapa harus berkoalisi dengan koalisi a atau koalisi b," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Atau bahkan mungkin politik itu kan sangat dinamis, siapa tahu nanti akan membangun koalisi baru gitu, bisa saja," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, kemungkinan poros baru tercipta sangat bisa terjadi. Namun, saat ini, kata dia, koalisi yang sudah ada yakni di poros Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Kan belum, ini kemungkinan poros baru mau siapa saja kemungkinan itu bisa terjadi. Yang sudah pasti kan ada dua poros, Ganjar dan Prabowo, kalau ini mah sudah dilupakanlah," jelasnya.

Herman kemudian berbicara peluang Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu. Dia menuturkan jika komunikasi antara Partai Demokrat dengan PDIP terus terjalin.

"Komunikasinya (Mega dan SBY), masih terus dijalanin, kan komunikasi itu beberapa level dan itu masih terus berkomunikasi dan mudah-mudahan pada akhirnya bukan karena keinginan Demokrat," paparnya.

"Tetapi memang Tuhan mentakdirkan bahwa ada pertemuan yang mengarah ke koalisi yang betul-betul memiliki visi misi dan saya kira tadi menjunjung etika," tambahnya.

Sebelumnya, SBY menyoroti adanya menteri dari jajaran kabinet Presiden Jokowi yang intens melakukan lobi. Menteri tersebut mengajak Demokrat yang dipimpin AHY membentuk koalisi baru.

"Kita juga tahu, seorang menteri, menteri masih aktif dari kabinet kerja Presiden Jokowi, secara intensif melakukan lobi, termasuk kepada Partai Demokrat dengan mengajak membentuk koalisi yang baru. Koalisi Demokrat, PKS, dan PPP," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

Bahkan SBY mengaku mendengar inisiatif menteri tersebut untuk mengajak Demokrat telah diketahui oleh Pak Lurah.

"Yang bersangkutan mengatakan, yang disampaikan itu, inisiatif ini, sudah sepengetahuan Pak Lurah. Kata-kata sang menteri, bukan kata-kata saya, dari yang bersangkutan," kata SBY.

Simak juga Video; Demokrat Bantah Sahroni soal SBY Sebar Berita Berbohong

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said mengapresiasi sikap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang meminta kader move on. Sudirman menilai sikap AHY itu bentuk kedewasaan dalam berpolitik.

"Saya menyimak pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY dengan seksama. Kita patut mengapresiasi sikap dan kematangan Mas AHY dalam menghadapi suasana yang tidak mudah ini," kata Sudirman dalam keterangannya, Senin (4/9/2023).

"Sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk move on memberi signal yang menunjukkan kedewasaan politik, baik dari Ketua Umum Mas AHY maupun seluruh jajaran Partai Demokrat," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sudirman mengatakan sikap AHY yang ingin tetap bekerja sama dalam agenda-agenda politik menunjukkan sikap terpuji. Menurutnya, hal itu berarti menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan subjektif.

"Kesediaan untuk tetap bekerja sama dalam agenda-agenda kebangsaan yang lebih besar adalah sikap yang terpuji, yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan subyektif masing-masing pihak," ujarnya.

Sudirman menuturkan tidak ada pengkhianatan antara Anies Baswedan dan AHY, hanya saja momentum yang belum tepat. Lagipula menurut Sudirman, Anies bukan pengurus atau kader partai sehingga tidak memiliki daya paksa untuk memutuskan apa yang menjadi pilihannya.

"Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum. Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya, terlebih Mas Anies yang bukan pengurus atau kader Partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya," ungkapnya.

AHY sebelumnya menggelar konferensi pers menyikapi peristiwa yang telah terjadi. Dia mengajak seluruh kader Demokrat menyongsong perjalanan baru dengan hati yang bersih dan niat yang baik.

"Pertama-tama tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang menyakiti kita, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita semua bisa memaafkan walaupun tidak begitu saja melupakan. Saya pun sebagai manusia biasa tentu tidak liput dari kekurangan," kata AHY di DPP Demokrat.

"Hari ini kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati, menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan," lanjutnya.

Lihat juga Video: Demokrat Bantah Sahroni soal SBY Sebar Berita Berbohong

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengatakan hingga saat ini koalisi yang dibangun masih kokoh. Meskipun, saat ini Partai Demokrat menarik dukungannya di koalisi tersebut usai munculnya nama Muhaimin Iskandar menjadi calon pendamping Anies Baswedan.

Kekecewaan terhadap munculnya nama Muhaimin atau Cak Imin itu membuat sejumlah pengamat memprediksi akan munculnya koalisi baru yang digagas oleh Demokrat bersama PKS. Namun, Saikhu mengatakan pihaknya belum memiliki pemikiran itu.

"Ya belum tahu, itu nanti kita sampaikan ke majelis syuro. Kalau sekarang ini sudah ada, masih kokoh, kenapa harus buat yang baru?," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu saat ditemui di Klaten, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengaku saat ini terus menjalin komunikasi dengan Partai Demokrat usai friksi yang ada di koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut. Komunikasi itu dijalin dengan lebih intensif.

"Kita berharap, masih kita komunikasikan dengan Demokrat, mudah-mudahan masih bisa untuk sama-sama dalam koalisi KPP ini. Makanya ini kita terus bangun komunikasi lebih intensif," terang Syaikhu.

Adapun pihaknya sangat berharap Partai Demokrat tidak meninggalkan koalisi yang telah dibangun bersama PKS dan Partai NasDem itu.

"Iya itu betul harapan kami. Ini sedang dibangun kontak dengan Demokrat," pungkas Syaikhu.

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrat merasa dikhianati dengan langkah Partai NasDem yang membangun langkah politik sepihak dengan Partai Kebangkitan Bangsa hingga memunculkan duet Anies-Cak Imin.

Adapun PKS sendiri sempat menyebut langkah politik yang dimainkan oleh Partai NasDem itu tidak smooth.

Selengkapnya baca halaman berikutnya


Usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), pembahasan soal kampanye di tempat pendidikan ramai menuai pro-kontra. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyarankan agar kampanye tidak usah dilakukan di sekolahan.

Lewat putusannya terhadap gugatan UU Pemilu, MK melarang total kampanye di tempat ibadah. Namun, kampanye di tempat pendidikan dan institusi pendidikan tidak ikut dilarang total alias aturannya masih sama saja dengan peraturan yang sudah-sudah, yakni boleh kampanye asal tidak membawa atribut kampanye dan diizinkan oleh tuan rumah instansi itu.

Kini KPU sedangn menyusun Peraturan KPU soal kampanye. Pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu masih terus menggodok putusan MK itu. Salah satunya dengan melangsungkan uji publik terhadap PKPU hari ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Komisioner KPU, August Mellaz menekankan hanya tingkat Perguruan Tunggi yang masuk kategori usia pemilih. Sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) belum semua pelajar sudah memasuki usia pemilih.

"Ya SMA, Madrasah Aliyah, segala macam apapun yang sederajat, kan nggak semuanya sudah usia pilih gitu loh. Tapi kalau di kampus semuanya usia pilih terbuka ruang di situ," kata August Mellaz di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/8/2023).

"Sepanjang diskusi kita kemarin disarankan Kemenag dan Kemendikbud sebagai pertimbangan ya logis juga SMA nggak usah (jadi tempat kampanye -red). SMP pasti terpapar. Tapi konteksnya sosialisasi, kan usia pemilih pemula KPU juga sama sosialisasi," tambah August.

August juga melihat kebijakan harus memperhatikan manfaat yang didapat. Menurutnya, dalam Perguruan Tinggi pun tetap ada unsur tenaga pengajar yang terikat undang-undang.

"Sebenernya kebijakan oke, dibuka ruang. Tapi kan kita lihat manfaatnya, lebih besar atau nggak. Makanya kalo di perguruan tinggi asumsinya semuanya masuk usia pilih tapi ada konsekuensi. Kalau nanti dosen-dosen ASN, dia terikat sama UU kepegawaian," jelas August.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik tiga draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU menilai perlu adanya penyesuaian aturan yang berlaku untuk Pemilu 2024.

Untuk draft pertama yakni Rancangan PKPU tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sebab ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

"Ini dilakukan revisi sehubungan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mutlak di tempat ibadah. Tapi kemudian kampanye masih tetap dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, dengan izin penanggungjawab dua tempat itu dan dilarang menggunakan atribut kampanye," kata Hasyim Asyari, Ketua KPU RI, tadi.

Simak juga Video: Wapres Ma'ruf soal Kampanye di Kampus: Semua Calon Harus Dihadirkan

[Gambas:Video 20detik]


Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan Demokrat memiliki 14 program perubahan. Herman menyebut program-program itu akan dielaborasi dengan koalisi baru saat Demokrat telah menentukan arah dukungan.

"Demokrat sejak awal kami memiliki 14 program perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Tentu ini akan jadi jargon Demokrat, meskipun nanti akan ada elaborasi dengan partai koalisi selanjutnya," kata Herman di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Karena itu, Herman pun menyakini koalisi Partai NasDem, PKB dan PKB akan mengubah nama dan tidak memakai perubahan. Herman mengatakan perubahan akan menjadi jargon Partai Demokrat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menurut saya nanti aka diubah, mungkin," ujarnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan kemungkinan Demokrat bekerja sama dengan koalisi lain terbuka lebar. Namun, dia menyebut hal itu akan diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Dalam waktu berapa pekan ke depan barangkali ada keputusan yang juga nanti akan disampaikan oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," jelasnya.

Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya memberikan arahan usai rapat internal bersama kader Demokrat buntut terbongkarnya duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atu Cak Imin. AHY menyatakan Demokrat move on.

"Mari kita buka lembaran baru ke depan kita harus segera move on," ujar AHY di DPP Demokrat, Jakarta, Senin (4/9).

Demokrat, jelas AHY, masih akan memperjuangkan perubahan dan perbaikan. AHY menyebut partainya itu akan bergabung dengan koalisi yang memiliki kesamaan visi.

"Demokrat akan berikhtiar untuk bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan cara pandang, visi kebangsaan, dan etika politik," tambah AHY.

Simak juga Video: AHY Beri Bocoran soal Arah Koalisi Demokrat usai Tinggalkan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapatkan banyak pesan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat pertemuan seluruh kepala daerah se-Jateng di Semarang. Gibran mengaku diminta menjaga kondusifitas Kota Solo.

"Pesannya banyak (dari Ganjar), rahasia. (Untuk Solo) Lebih menjaga kondusifitas memasuki tahun pemilu," kata Gibran di Loji Gandrung, Solo, Senin (4/9/2023).

Gibran lalu mengungkap pesan dari Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda), KPU dan Bawaslu Jawa Tengah soal percikan-percikan di masyarakat jelang Pemilu 2024. Terutamanya, adanya aksi People Power di Solo beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi tadi kalau dari Kabinda, Kepala KPU dan Bawaslu perlu diwaspadai juga misalnya adanya percikan-percikan kecil, seperti people power, people power yang sepi itu," ungkapnya.

Gibran mengatakan sejauh ini aksi People Power yang digelar di Solo terbilang masih aman. Namun, menurutnya hal itu masih perlu diwaspadai.

"Aman, sejauh ini aman, santai aja. (Pesan Ganjar waspada people power) Iya, terutama kalau di Solo, tapi sejauh ini aman kok ya karena koordinasi dengan Forkopimda," jelasnya.

Sebagai informasi, aksi yang disebut People Power digelar di Gedung umat Islam Solo, Kartopuran pada Jumat (7/7) lalu. Aksi tersebut dihadiri sejumlah massa dan tidak sampai mengganggu lalu lintas.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah kepala daerah berkumpul di Semarang untuk menghadiri Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Provinsi Jawa Tengah. Acara tersebut membahas soal persiapan Jawa Tengah menghadapi pemilu.

Pantauan detikJateng di lokasi, Gedung Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (4/9/2023), sejumlah kepala daerah mulai hadir sejak pukul 09.00 WIB. Tak hanya kepala daerah, sejumlah Kapolres, Dandim, hingga Kajari di area Jateng juga hadir.

Kepala daerah yang terlihat hadir di antaranya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Bupati Kendal Dico Ganindito, Bupati Sukoharjo Etik, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Kapolda, Pangdam, dan seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Jateng juga hadir.

"Rapat Forkopimda ini yang paling penting sebenarnya soal kesiapan Jawa Tengah menghadapi Pemilu. Jadi KPU, Bawaslu menyampaikan arahan, Forkompimda-nya komplit plit, termasuk beberapa informasi yang perlu ditangani kaitannya dengan potensi-potensi yang bisa menganggu keamanan," kata Ganjar di lokasi.

Momen Gibran Main Bulu Tangkis Bareng Taufik Hidayat


Kepedulian untuk urusan keamanan data pribadi masih rendah di Indonesia. Tapi, generasi muda bisa jadi kuncinya.

Konsultan keamanan siber TEHTRIS asal Prancis, Laurent Oudot melihat potensi generasi muda Indonesia dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan data di masyarakat.

Hal ini disampaikan Laurent Oudot kepada detikINET di sela-sela acara Indonesia Security Forum di Jakarta, beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indonesia yang punya bonus demografi generasi muda bisa menjadi faktor meningkatnya kesadaran akan keamanan siber khususnya perlindungan data pribadi. Menurut Laurent, generasi muda cocok untuk memberi pengaruh pada masyarakat.

"Karena generasi muda Indonesia sangat banyak, saya pikir itu keuntungan. Piramida penduduk Indonesia sangat bagus. Anak muda cocok untuk memberi edukasi," ungkap Laurent.

Edukasi yang dapat dilakukan oleh anak muda dapat berupa pengetahuan dasar yang meningkatkan kewaspadaan terhadap perlindungan data pribadi. Seperti rasa skeptis terhadap tautan yang tidak jelas asalnya dan banyak beredar di media sosial seperti Whatsapp, Instagram dan Twitter.

"Edukasi sederhananya seperti jangan mengklik link sembarangan di Whatsapp atau media sosial, itu dapat meningkatkan kesadaran akan keamanan. Saya optimistis dengan kondisi ini. Indonesia beruntung," jelasnya kepada detikINET.

Selain itu, event edukasi tentang keamanan dan perlindungan data pribadi juga mesti digalakkan dan dipelopori anak muda.

"Untuk kesadaran keamanan data, mungkin bisa dimulai dari event-event bertemakan keamanan data," kata Laurent.

Peran Media dan Tahun Politik

Selain anak muda, Laurent menganggap kesadaran akan keamanan dan perlindungan data bisa dipelopori oleh media yang ada di Indonesia. Langkahnya dengan memperbanyak artikel tentang pentingnya data pribadi.

"Media juga punya peran penting. Media bisa membantu sebuah negara, contohnya membuat artikel tentang cyber security di Indonesia atau kawasan. Itu dapat membantu Indonesia agar lebih aman," katanya.

Masuknya Indonesia ke tahun politik di 2024 juga dapat dijadikan momen untuk membicarakan keamanan data. Menurutnya, sebuah negara akan rawan atas serangan siber dan kebocoran data menjelang pemilu. Maka dari itu, pengangkatan isu keamanan data menjelang pemilu dapat menjadi momen khusus.

"Di negara saya, ketika pemilu memang kami sangat melindungi data politisi dari operasi mata-mata di ponsel maupun komputer mereka. Saya harap di Indonesia tahun depan juga seperti itu, itu momen bagus untuk membicarakan keamanan data," jelasnya.

Keamanan Siber di Indonesia

Dia juga menilai bahwa sebenarnya keamanan siber di Indonesia masih relatif aman, walau begitu Indonesia tidak boleh lengah mengingat Indonesia adalah negara terbesar keempat yang memiliki potensi serangan siber.

"Saya pikir Indonesia masih aman, internetnya juga masih aman, manusianya juga sangat aman," tambahnya.

*Artikel ini ditulis oleh Argya D Maheswara, peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Lemhannas: RI Satu-satunya Negara di ASEAN Tanpa UU Keamanan Siber


Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Aulia Agsa berfoto pose lima jari bersama Ketua NasDem Medan, Afif Abdillah. Sekretaris Gerindra Sumut Sugiat Santoso mengaku ada isu soal Aulia bakal pindah ke NasDem.

Awalnya Sugiat mengatakan dirinya baru mengetahui soal foto pose 5 jari Aulia Agsa tersebut. Pihaknya pun akan menginvestigasi foto tersebut.

"Kami baru dapat informasi inilah, nanti kami akan investigasi dan klarifikasi terkait dengan foto itu," kata Sugiat Santoso kepada detikSumut, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian dia mengungkapkan ada isu soal kepindahan Aulia Agsa ke NasDem, namun masih sebatas isu. Nama Aulia Agsa juga tidak masuk dalam daftar calon sementara (DCS) dari Partai NasDem.

"Emang ada juga isu-isu bahwa, tapi baru isu ya, itu yang belum bisa kita klarifikasi kebenarannya mau pindah ke NasDem, kemarin di DCS kita lihat kan nggak ada," ungkapnya.

Dia juga menegaskan akan mengklarifikasi foto tersebut kepada Aulia Agsa. Dia juga menghargai jika Aulia Agsa memilih untuk pindah partai.

"Tapi nanti kita akan klarifikasi ke yang bersangkutan apa maksud dari foto tersebut, kalau memang ada niat pindah partai kita hargai namanya juga dalam demokrasi kan," ucapnya.

Sugiat kemudian menegaskan akan memproses secara kepartaian jika Aulia Agsa sudah pasti pindah partai. Termasuk dengan status keanggotaannya di DPRD Sumut.

"Kalau sudah ada kepastian pindah partai ya pasti nanti secara partai kita akan melakukan proses-proses organisasi lebih lanjut," tutupnya.

Sebelumnya, momen Aulia Agsa bareng politisi NasDem itu diketahui dari foto yang diterima detikSumut, Senin (4/9/2023). Dari foto tersebut, ketiganya terlihat menghadiri acara wisuda di Universitas Sumatera Utara (USU).

"@afifabdillah.official bareng Om Abdillah Wali Kota Medan 2000-2008 dan bareng Ketua DPD NasDem Kota Medan Bang Afif," tertulis di foto tersebut.

Saat dihubungi, Aulia Agsa mengatakan mereka tidak sengaja bertemu saat menghadiri acara wisuda di USU. Saat itu, Aulia Agsa menghadiri wisuda adiknya, sedangkan Afif bersama ayahnya, Abdillah menghadiri acara wisuda adiknya Afif.

"Itu saya nggak sengaja ketemu waktu adik saya dan adik Bang Afif wisuda di USU," kata Aulia Agsa saat dihubungi detikSumut, Senin (4/9).

Saat disinggung soal pose lima jari tersebut, Aulia santai menanggapi. Dia menuturkan saat itu ia diajak berfoto dengan lima jari dan hanya mengikuti saja.

"Diajak aja foto 5 jari saya ikut jadinya," tutupnya.

Namun diketahui Partai NasDem pada pemilu 2024 mendatang berada pada nomor urut 5. Mantan Wali Kota Medan Abdillah juga merupakan bacaleg DPR RI dari NasDem.

Paloh: Kita Tak Bisa Diam, Ada Penguasa Tak Adil Demi Kepentingan Tertentu


Partai Demokrat membantah Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni yang menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebar berita bohong terkait deklarasi capres cawapres awal September. Partai Demokrat menyebut ada pembahasan itu saat pertemuan di Cikeas, Jawa Barat.

"Ada. Ada (bahasan deklarasi capres cawapres). Saya ada di tempat di sana. Ada pembahasan awal September ada," kata Kepala BPOPKK Partai Demokrat Herman Khaeron di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

Herman mengatakan deklarasi capres cawapres telah digodok oleh Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Dia menyebut rencana deklarasi awal September itu telah didatangkan oleh Tim 8.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan digodok, dimatangkan di Tim 8. Tim 8 kan sudah mematangkan untuk bisa dijalankan deklarasi itu awal September," jelasnya.

Dia mengatakan informasi yang disampaikan partainya merupakan kejadian yang sebenarnya. Herman menekankan deklarasi capres cawapres dibahas dalam pertemuan Jumat (25/8) di Cikeas.

"Jadi memang ya peristiwa-peristiwa itu yang disampaikan dalam kronologis peristiwa oleh Sekretaris Jenderal ya memang itu ada, dan Demokrat ya apa adanya, itulah ya," tuturnya.

Sebelumnya, Ahmad Sahroni batal melaporkan petinggi Demokrat ke Bareskrim. Sahroni menyinggung ada ucapan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang bohong soal deklarasi capres cawapres.

Pada kesempatan itu, Sahroni meluruskan pernyataan SBY yang disebutnya akan ada deklarasi Anies-AHY awal September. Menurut Sahroni pernyataan SBY itu bohong.

"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada," kata Sahroni, di Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023).

"Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada," lanjut dia.

Sahroni mengatakan selama dua jam ada dalam ruangan rapat bersama SBY. Sahroni mengatakan saat itu menerima cerita pengalaman SBY selama proses terpilih jadi Presiden di 2004 silam.

"Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu (saat ikut Anies bertemu SBY) adalah menerima cerita tentang apa yang pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai capres 2004," ujar Sahroni.

Simak juga Video: Anies Juga Minta Sahroni Tak Laporkan SBY ke Bareskrim

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah bertemu dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kemarin. Apa yang dibahas Puan saat bertemu Jokowi?

Adapun pertemuan Puan dengan Jokowi dilakukan di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). Puan tiba di Istana sekitar pukul 11.00 WIB dan langsung disambut oleh Presiden Jokowi.

Keduanya kompak mengenakan pakaian berwarna putih. Puan menyebut pertemuannya dengan Jokowi berkaitan dengan agenda KTT ASEAN yang berlangsung besok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Obrolannya seru. Kami membicarakan berbagai hal, termasuk agenda KTT ASEAN yang akan berlangsung besok di mana Indonesia sebagai tuan rumah," kata Puan dalam keterangannya.

Pertemuan Jokowi dan Puan berlangsung sekitar 1,5 jam. Bersama Jokowi, Puan mengatakan turut membicarakan mengenai situasi kebangsaan. Namun dia tak membeberkan secara detail.

"Tadi kita juga berbincang tentang situasi kebangsaan yang ada saat ini. Ada banyak hal yang saya dan Pak Presiden diskusikan," kata mantan Menko PMK tersebut.

Diketahui, sebelum pertemuan dengan Jokowi ini, Puan lebih dulu bertemu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Solo kemarin, Minggu (3/9). Gibran mendampingi Puan selama berada di Solo Raya.

Keakraban keduanya terlihat saat putra sulung Jokowi itu menjemput Puan untuk sarapan bersama sebelum berangkat ke lokasi peresmian sanggar inklusi yang menjadi salah satu agenda kunker Puan.

Puan dan Gibran terlihat akrab dan bersahabat saat keduanya menyantap soto sebagai menu makanan sarapannya. Momen hangat itu pun diunggah Puan di media sosialnya.

"Di Solo sebutannya 'ngiras' artinya makan di tempat favorit. Pagi ini pilihannya ke Soto Gading sama Mas Wali @Gibran_rakabumingraka. Kayaknya kita lagi serius ya, padahal kita lagi bahas mendingan makan soto ayam apa soto daging," tulis Puan dalam postingannya.

Usai sarapan bersama, Puan dan Gibran terlihat satu mobil menuju lokasi peresmian Sanggar Inklusi Kinasih Wijaya. Puan lalu menceritakan isi obrolannya dengan Gibran di mobil.

"Tadi sempat satu mobil dengan mas Wali Gibran. Ini tempatmu ya? Oh nggak bu, ini sudah Kabupaten Sukoharjo. Bergerak sedikit saja sudah beda daerah, hebat," sebut Puan.

Ketika peresmian sanggar, Puan dan Gibran tampak duduk bersebelahan diapit oleh Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan anggota Komisi II DPR RI Johan Budi. Dalam berbagai kesempatan saat Puan kunker di Solo Raya, Gibran memang sering mendampingi Puan.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik tiga draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). KPU menilai perlu adanya penyesuaian aturan yang berlaku untuk Pemilu 2024.

Untuk draft pertama yakni Rancangan PKPU tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Sebab ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan kampanye di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah.

"Ini dilakukan revisi sehubungan terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa kampanye itu dilarang mutlak di tempat ibadah. Tapi kemudian kampanye masih tetap dilakukan di tempat pendidikan dan fasilitas pemerintah, dengan izin penanggungjawab dua tempat itu dan dilarang menggunakan atribut kampanye," kata Hasyim Asyari, Ketua KPU RI di Hotel Mercure, Jakarta, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian Hasyim menyebut dua PKPU yang akan dibahas terkait dengan Rancangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Rancangan PKPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

"Kategorinya adalah parpol peserta pemilu 2019. Yang kedua, ia harus memperoleh kursi minimal 20 persen kursi DPR RI hasil pemilu 2019 atau memperoleh suara sah minimal 25 persen suara sah nasional untuk Pemilu DPR RI," jelas Hasyim.

"Kemudian yang ketiga, Rancangan PKPU tentang Kegiatan Pemungutan Penghitungan Suara di TPS, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ini diantaranya yang akan dibahas adalah gagasan tentang penghitungan di TPS itu dua panel, panel 1 untuk menghitung hasil pemilu Presiden dan DPD, panel yg kedua adalah untuk menghitung penghitungan suara Pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPD Kabupaten Kota yang peserta pemilunya sama yaitu partai politik," imbuhnya.

Hasyim menjelaskan hasil uji publik ini akan dibahas kembali. Setelahnya akan dilakukan rapat bersama dan diajukan kepada DPR dan pemerintah.

"Nanti hasil uji publik tiga peraturan, tiga rancangan peraturan KPU tersebut akan dimatangkan lagi dan nanti akan diajukan dalam rapat konsultasi, rapat dengar pendapat dengan pembentuk undang-undang yaitu dengan DPR dan pemerintah," ujar Hasyim.


Polres Manggarai Barat kembali menggelar Operasi Zebra 2023 yang berlangsung selama dua pekan, 4-17 September. Operasi Zebra adalah operasi lalu lintas yang rutin digelar kepolisian agar para pengguna jalan patuh terhadap aturan lalu lintas dan rambu-rambu yang berlaku dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Kasat Lantas Polres Manggarai Barat Iptu Royke Weridity menyebut ada tujuh prioritas pelanggaran lalu lintas yang menjadi target pada operasi Zebra di Labuan Bajo dan daerah lainnya di Manggarai Barat. Yakni, pengendara yang menggunakan handphone hingga pengendara yang berstatus anak di bawah umur.

"Tujuh prioritas pelanggaran itu adalah menggunakan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm SNI, pengemudi dan pengendara dalam pengaruh alkohol, melawan arus lalu lintas, dan melebihi batas kecepatan maksimal," kata Roy di Labuan Bajo, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan target utama operasi Zebra kali ini adalah menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan sasaran tujuh prioritas pelanggaran lalu lintas tersebut.

"Sasaran pelanggaran tersebut menjadi hal prioritas yang harus ditertibkan oleh petugas Satlantas Polres Manggarai Barat," katanya.

Sesuai Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), jelas Roy, penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi denda paling banyak Rp 750 ribu. Berikutnya, sanksi denda paling banyak Rp 1 juta untuk pengendara di bawah umur, tidak memiliki SIM; sanksi denda paling banyak Rp 250 ribu untuk pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari dua orang.

Selanjutnya sanksi denda Rp 250 ribu untuk pengendara tidak menggunakan helm SNI; denda paling banyak Rp 750 ribu kepada pengendara di bawah pengaruh alkohol; sanksi denda paling banyak Rp 500 ribu untuk pengendara melawan arus; dan sanksi denda paling banyak Rp 500 ribu untuk pengendara yang melebihi batas kecepatan.

Roy mengatakan pihaknya mengerahkan 25 personel khusus untuk Operasi Zebra di Labuan Bajo. Pihaknya juga juga bekerja sama dengan Satpol PP dan Dinas Perhubungan Manggarai Barat khusus untuk tertibkan kendaraan di Pasar Waekesambi, Labuan Bajo.

Polresta Denpasar Utamakan ETLE

Kepolisian Resor Kota (Polresta) Denpasar juga menggelar Operasi Zebra Agung 2023. Operasi digelar selama 14 hari dengan menyasar sebanyak tujuh jenis pelanggaran lalu lintas.

Bambang menegaskan Operasi Zebra Agung 2023 di wilayah hukum Polresta Denpasar bakal mengedepankan upaya preemtif, preventif dan penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan mengutamakan electronic traffic law enforcement (ETLE), baik secara mobile maupun statis.

"Pesan dari saya selaku Kapolresta Denpasar, silahkan para masyarakat khususnya pengguna jalan selalu menaati segala peraturan lalu lintas," pintanya.

"Ingat, baik kendaraan roda dua gunakan selalu helm. Kemudian dan roda empat, selalu gunakan safety belt dan harus selalu memiliki surat izin mengemudi," tambah Bambang.

Untuk diketahui, Operasi Zebra Agung 2023 digelar dalam rangka menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas) yang kondusif menuju Pemilu 2024. Polresta Denpasar menerjunkan sebanyak 120 personel dalam operasi tersebut.

Operasi Zebra Jaya 2023 Mulai Hari Ini, Digelar Selama 14 Hari


Bupati Karanganyar yang juga Sekretaris DPD I Golkar Jawa Tengah (Jateng) Juliyatmono sempat menyatakan calon presiden (capres) selanjutnya tak jauh dari Gunung Lawu. Juliyatmono kini menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto dan membawa-bawa trah Gunung Lawu lagi.

Pernyataan capres tak jauh dari Gunung Lawu itu sempat diucapkan Yuli di hadapan Ganjar Pranowo saat Musrenbang di Kabupaten Sragen, Senin (13/3/2023) lalu. Seperti diketahui, Ganjar merupakan warga Tawangmangu. Namun, kini Juliyatmono mengikuti partainya yang mendukung Prabowo Subianto.

"Bumi itu saya syukuri suatu berkah ya, punya pesona Gunung Lawu, dan hampir saya pastikan semua calon presiden tidak akan pernah meninggalkan wilayah Karanganyar. Maka siapapun yang terpilih itu juga pilihan Tuhan, tapi kalau kami harus berlabuh memperjuangkan Pak Prabowo Subianto pasti meyakinkan diri sendiri mudah-mudahan menjatuhkan ke Pak Prabowo Subianto," ujar Juliyatmono di Sunan Hotel, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Juliyatmono tak menjawab ketika ditanya soal pernyataannya capres selanjutnya itu ditujukan ke Ganjar. Menurutnya, makam mertua Prabowo di Karanganyar, juga tak jauh dari Lawu.

"Lebih dari 50 persen beliau (Ganjar) sudah jadi capres. Sudah capres to, itu tergantung Tuhan dulu lama ini kan sudah jadi capres. Siapa terpilih itu kita kembalikan dengan ikhtiar masing-masing saya sebagai kader Golkar pilihannya Prabowo," ucapnya.

"Pak Prabowo tidak jauh dari Gunung Lawu. Masih wilayah Jawa Tengah, dan mertuanya Pak Prabowo siapa? Dimakamkan di mana, jauh nggak dari Gunung Lawu. Iya, saya kan ngomong sekitar Gunung Lawu, trahnya ya," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Karanganyar Juliyatmono menyebut calon presiden 2024 tidak jauh dari Gunung Lawu. Hal tersebut diungkapkannya di hadapan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat Musyawarah Rencana Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) di Sasana Manggala Sukowati, Sragen.

Yuli sempat menyinggung mengenai jalan yang berada di Karanganyar. Dia juga menyinggung bahwa Presiden itu tidak jauh dari Gunung Lawu. Untuk diketahui, Ganjar lahir di Kecamatan Tawangmangu, Karanganyar.

"Kalau nanti Karanganyar bagus, Pak Gubernur kan lahirnya dari Karanganyar ya, Presiden itu tidak jauh dari wilayah Gunung Lawu dan tuh titipan saya yang Pak Gubernur koordinasi Candi Cetho Karanganyar telah menjadi saksi sejarah untuk pemimpin besar nasional berasal dari Karanganyar dan sekitarnya," kata Yuli, Senin (13/3).

Prabowo: Kalau Tidak Rukun-Ribut Terus Biasanya Negara Tersebut Gagal


Ketum Partai Bulan Bintang (PBB) PBB Yusril Ihza membocorkan tiga nama cawapres yang paling kuat mendampingi Prabowo Subianto. Ada Airlangga Hartarto, Erick Thohir, dan Yusril sendiri.

Pengamat Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang Assoc. Prof. Anang Sujoko menyebut, ada tiga aspek penting dalam mengukur peluang nama-nama cawapres Prabowo yang disebut Yusril tersebut.

"Tolak ukur pertama, logistik. Kalau dari tiga itu yang punya kekuatan logistik Airlangga dan Erick," kata Anang kepada detikJatim, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anang kemudian bicara soal elektabilitas. Di faktor elektabilitas, Erick unggul dari Airlangga Hartarto dan juga Yusril Ihza Mahendra.

"Setelah bicara elektabilitas, kita bicara soal kekuatan politik. Di sini tentu Airlangga punya kekuatan politik paling tinggi. Sementara Erick kan tidak punya parpol atau nonparpol, jadi kalau posisinya mau cawapres harus disepakati semua partai yang ada di koalisi," jelasnya.

Faktor lainnya yang melengkapi tiga faktor utama itu, lanjut Anang yakni pengalaman dan latar belakang figur cawapres. Di sini, Erick kembali unggul.

"Minus Erick, dia tidak punya partai meski diusulkan PAN. Tapi hal itu juga mempunyai kelebihan bahwa dia bukan kader politik dan lebih diterima di masyarakat luas. Erick kan unggul juga dalam hal pengalaman, latar belakang selama ini, dan itu memperkuat posisi Prabowo," jelasnya.

Nilai plus lain yang dimiliki Erick ialah kedekatan dengan elite PBNU saat ini. Itu bisa menutup kekurangan Prabowo usai ditinggal PKB.

"Ya Erick juga dekat dengan PBNU, meski memang ada penolakan juga dari kader NU karena Erick tidak struktural. Tapi itu bisa diredam saya kira oleh tokoh-tokoh NU. Jadi tidak harus representasi NU dari kultural, selama dia mempunyai kedekatan dan kepentingan bersama, saya kira NU bisa menerima Erick di posisi itu," jelasnya.

"Dan selama ini Erick juga dekat dengan NU. Lebih dekat Erick dibanding Airlangga dan Yusril kalau untuk urusan NU," tambahnya.

Anang menyebut peluang Erick paling tertinggi menjadi cawapres Prabowo. Erick unggul di sektor logistik, elektabilitas, pengalaman, latar belakang, dan hubungan baik dengan ormas Islam terbesar di Indonesia yakni PBNU.

"Mestinya kalau yang kuat dari pertimbangan logistik, skill, pengalaman, pengelolaan kepemimpinan, ya Erick leading dalam posisi ini," jelasnya.

"Jadi ini matching dalam diri Prabowo. Kalau dengan Airlangga nanti ada matahari kembar dalam organisasi, pun termasuk dengan Yusril," tambahnya.

Lalu bagaimana peluang Erick diterima di Koalisi Indonesia Maju? Anang menjawab tergantung pada hal transaksional.

"Tergantung dari transaksi, sementara kalau lihat Yusril tidak terlalu ngoyoh dan PAN yang getol Erick. Kita lihat internal Golkar sendiri tidak murni sepakat ke arah Airlangga Hartarto. Jadi, menurut saya kemungkinan transaksinya berupa apa agar terjadi deal. Jika deal, maka Erick punya kans lebih bagus dari lainnya," ujarnya.

"Dan jika Prabowo-Erick di Pilpres 2024, itu sangat kompetitif jika dikombinasikan. Tinggal menunggu pasangan Ganjar siapa," tandasnya.

Prabowo Sebut Ada Peran Asing di Papua, Yusril: Isyarat Bagi Negara Lain


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan alasan Indonesia batal impor beras 1 juta ton dari India. Ia menyebut, impor ini batal karena India tengah menyetop ekspor berasnya.

"Oh nggak (nggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap Zulhas dikutip dari detikFinance, Senin (4/9/2023).

Diketahui, India menyetop ekspor beras untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Menurut Zulhas, harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi India juga tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8% segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," ungkapnya.

Meski demikian, Zulhas menyebut cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman untuk menjaga pasokan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, CBP saat ini 1,6 juta ton.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujar Zulhas dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menjelaskan, pembicaraan Indonesia mau mengimpor beras dari India sudah terjadi sejak lama. Kemudian, adanya kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Namun, Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," terang dia.

Resmikan Gedung Baru Sekolah di Depok, Zulhas Dukung Pendidikan Demi SDM Unggul


Polresta Bandung menggelar operasi Zebra Lodaya 2023. Sejumlah pengendara yang kepergok tak disiplin di jalanan siap-siap bakal ditindak.

Operasi Zebra Lodaya 2023 sendiri akan berlangsung selama dua pekan dimulai hari ini, Senin (4/9/2023) hingga 17 September 2023. Polisi menyasar pengendara yang tak disiplin untuk ditindak.

Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Mangku Anom mengatakan Operasi Zebra Lodaya kali ini dalam rangka Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) menuju pemilu yang kondusif. Apalagi pesta demokrasi akan digelar dalam waktu dekat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapannya dengan operasi zebra ini kita bisa membudayakan masyarakat agar lebih tertib dalam berkendara. Sehingga pada saat kegiatan masyarakat dalam mobilitas tinggi, nanti semua masyarakat nyaman dan angka kecelakaan lalu lintas pun bisa ditekan," ujar Anom, di Mapolresta Bandung, Senin (4/9/2023).

Pihaknya menegaskan beberapa kriteria penegakan dilakukan jajaran Satlantas Polresta Bandung. Salah satunya adanya pengendara yang melawan arus di beberapa titik.

"Kriterianya banyak, namun kriteria prioritas yang menjadi agenda operasi zebra lodaya ini mulai dari berboncengan tiga, pengendara di bawah umur, knalpot brong, dan melawan arus. Sebelumnya kita ketahui banyak pengendara yang melawan arus yang membahayakan dan menjadi viral. Ini sangat kita antisipasi," katanya.

Tak hanya itu, Anom menyebutkan akan melakukan penindakan bagi anak-anak yang nekat mengendarai sepeda listrik di jalan. Bahkan dirinya pun tak segan-segan akan melakukan penyitaan.

"Sepeda listrik itu memiliki kapasitas voltase daya tertentu yang membatasi untuk tidak digunakan di jalan raya. Sudah jelas di undang-undang itu hanya digunakan di kawasan tertentu, contohnya pemukiman, jalan desa, atau komplek. Jadi tidak diperkenankan di jalan raya. Kami tegaskan pelanggaran tersebut akan kami tilang. Kemudian akan kami sita juga," tegasnya.

Dalam Operasi Zebra Lodaya 2023 tersebut dirinya menurunkan sebanyak 200 personil. Para personil tersebut disebar dibeberapa titik yang ada di Kabupaten Bandung.

Operasi Zebra Lodaya di Tasikmalaya

Operasi serupa juga dilakukan di Tasikmalaya. Dalam operasi Zebra Lodaya di Tasikmalaya, polisi menyasar pelanggar tak kasat mata yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Dalam operasi ini, pelanggar akan diberikan sanksi tilang ini secara hunting atau ETLE mobile (tilang elektronik). Tak terkecuali, para pelajar yang mengendarai motor dan melanggar secara kasat mata akan disanksi tilang.

"Jadi pelanggaran yang kasat mata ini yang jadi atensi, gak pakai helem misalnya lawan arus. Bisa juga pelajar yang melanggar kasat mata," kata Kompol Sohet, Wakapolres Tasikmalaya.

Kasat Lantas Polres Tasikmalaya, AKP Abdhi Hendriyatna, beberapa tujuan dalam operasi zebra lodaya ini, menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan, menurunkan angka fatalitas korban laka lantas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu Lintas.

Sasaran razia mulai dari pengemudi dan pengendara kendaraan bermotor roda dua berboncengan Lebih dari satu orang. tidak memakai Helm SNI atau safety belt untuk roda empat, pengemudi dalam pengaruh atau mengkonsumsi alkohol dan melawan arus.

"Yakni pengemudi dan pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan handphone saat berkendara, pengendara dibawah umur, melawan arus, melebihi natas kecepatan saat membawa kendaraan," kata Abdhi.

Selain itu, juga kendaraan R4 dengan bermuatan over dimensi kendaraan dengan plat nomor tidak sesuai, knalpot brong serta kendaraan tidak laik jalan. Sasaran tempat juga seperti lokasi rawan macet, rawan pelanggaran dan juga rawan laka lantas.

Penampakan KA Feeder Whoosh Tabrak Mobil 6 Penumpang di Bandung


Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi Gerindra, Aulia Agsa berfoto dengan pose 5 jari dengan Ketua DPD Partai NasDem Medan Afif Abdillah dan mantan Wali Kota Medan Abdillah. NasDem pun menjelaskan perihal foto tersebut.

Afif yang ada dalam foto tersebut membenarkan dia bertemu Aulia saat menghadiri acara wisuda adiknya di Universitas Sumatera Utara (USU). Menurutnya pose 5 jari tersebut menggambarkan banyak hal, di antaranya salat 5 waktu.

"O nggaklah (pose 5 jari berkaitan dengan nomor urut NasDem), 5 itu salat 5 waktu, 5 rukun islam, 5 itu banyak bukan cuma partai aja, benar nggak. Kecuali kita negaranya negara partai, kan nggak, 5 itu banyak," kata Afif Abdillah kepada detikSumut, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya foto tersebut diambil tanpa direncanakan. Kemudian mereka berfoto bareng bertiga.

"Lagi pula kami kan berjumpa ajanya di sana di wisuda, nggak ada direncanakan juga kok jumpanya," ucapnya.

Sebelumnya, momen Aulia Agsa bareng politisi NasDem itu diketahui dari foto yang diterima detikSumut, Senin (4/9/2023). Dari foto tersebut, ketiganya terlihat menghadiri acara wisuda di USU.

"@afifabdillah.official bareng Om Abdillah Wali Kota Medan 2000-2008 dan bareng Ketua DPD NasDem Kota Medan Bang Afif," tertulis di foto tersebut.

Saat dihubungi, Aulia Agsa mengatakan mereka tidak sengaja bertemu saat menghadiri acara wisuda di USU. Saat itu, Aulia Agsa menghadiri wisuda adiknya, sedangkan Afif bersama ayahnya, Abdillah menghadiri acara wisuda adiknya Afif.

"Itu saya nggak sengaja ketemu waktu adik saya dan adik Bang Afif wisuda di USU," kata Aulia Agsa saat dihubungi detikSumut, Senin (4/9).

Saat disinggung soal pose lima jari tersebut, Aulia santai menanggapi. Dia menuturkan saat itu ia diajak berfoto dengan lima jari dan hanya mengikuti saja.

"Diajak aja foto 5 jari saya ikut jadinya," tutupnya.

Namun diketahui Partai NasDem pada pemilu 2024 mendatang berada pada nomor urut 5. Mantan Wali Kota Medan Abdillah juga merupakan bacaleg DPR RI dari NasDem.

Wardani Ibrahim Kurir Sabu 43 Kg Asal Aceh Dihukum Mati


Wayan Koster dan Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati atau Cok Ace akan mengakhiri masa jabatan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 pada 5 September 2023. Koster mengaku akan beristirahat total di kampung halamannya di Desa Sembiran, Buleleng, Bali.

"Nomor satu mau istirahat total dulu, karena lima tahun saya defisit tidur, kurang tidur saya," ujar Koster seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Bali, Senin (4/9/2023).

Namun, istirahatnya hanya berlangsung selama dua minggu ke depan. Sebab, ia masih mempunyai tanggung jawab sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ngurus Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pilpres 2024 pada Februari. Sudah harus tancap gas lagi," lanjutnya.

Terlebih, ia merasakan suasana kondusif selama lima tahun menjabat. Dalam konteks, hubungan eksekutif dengan legislatif.

"Saya tiga periode di DPR selalu dinamika itu ada. Tapi untuk di Bali ini saya merasakan suasana kekeluargaan yang sangat tinggi," ujar Gubernur asal Buleleng itu.

Apalagi, menurut Koster hubungan baik tersebut dapat menciptakan kerja sama dalam pembahasan peraturan daerah (perda) dan kebijakan yang sangat cepat dan produktif.

Koster mengaku sudah mengemas barang-barangnya dari Rumah Dinas Gubernur di Denpasar. "Sudah (kemas-kemas)," katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Bali I Nyoman Adi Wiryatama mengapresiasi kepemimpinan Koster-Ace. Banyak terobosan yang dilakukan mereka.

"Dari pembangunan infrastruktur kawasan Besakih, Turyapada Tower, Pelabuhan Sanur, Shortcut (Singaraja-Mengwitani), bendungan, berbagai lainnya," kata Adi.

Begitu juga dengan pembangunan di sektor pendidikan. Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bali Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati mengatakan janji politik yang diucapkan Koster-Ace juga banyak yang terlaksana.

"Tidak mudah menjadi pemimpin di era COVID-19. Dengan kesungguhan dan keinginan hati, duet Koster-Ace melakukan percepatan pemulihan transformasi," ungkap politikus Demokrat itu.

Untuk diketahui, Koster mengakhiri masa jabatannya pada 5 September 2023. Dikabarkan, dalam rapat yang berlangsung Kamis sore (31/8/2023) di Jakarta, Presiden Jokowi memutuskan menunjuk Irjen Sang Made Mahendra Jaya sebagai Pj Gubernur Bali.

Masa Jabatan Akan Habis, Gubernur Koster Ingin Maju Pilgub Bali Lagi


Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY tentang deklarasi Anies Baswedan dan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan sebuah kebohongan belaka. Elite Demokrat Andi Arief malas menanggapi pernyataan Sahroni tersebut.

"Malas menanggapi," kata Andi Arief saat dimintai tanggapan, Senin (4/9/2023).

Andi Arief mengaku takut dilaporkan ke polisi jika menanggapi Sahroni. Sahroni sebelumnya hendak melaporkan SBY--Ketua Majelis Tinggi Demokrat--ke Bareskrim terkait pernyataan yang dianggapnya bohong belaka itu, namun batal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Takut dilaporkan ke polisi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Sahroni meluruskan pernyataan SBY yang disebutnya akan ada deklarasi Anies-AHY awal September. Menurut Sahroni pernyataan SBY itu bohong.

Pernyataan SBY yang dimaksud Sahroni yakni saat Presiden ke-6 RI itu menggelar rapat di Cikeas, Jumat (1/9/2023). Rapat digelar petinggi Demokrat usai Anies diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024.

"Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada," kata Sahroni, di Bareskrim Polri, Senin (4/9).

"Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka. Tidak ada bahwa Anies AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada," lanjut dia.

Simak juga Video: NasDem Ogah Tanggapi Tudingan Andi Arief yang Sebut Anies Pengecut

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu RI meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi ke Ketua dan anggota KPU RI buntut pembatasan akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon). Bawaslu meminta DKPP mengabulkan seluruh permohonanya.

"Para pengadu memohon kepada majelis DKPP untuk memutuskan; menerima dan mengabulkan pengaduan oleh para pengadu untuk seluruhnya, menyatakan teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat sidang di Gedung DKPP, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

"Menjatuhkan sanksi sementara terhadap Hasyim Asy'ari sebagai ketua merangkap anggota KPU RI, teradu 2 M Afifuddin sebagai anggota KPU RI, teradu 3 Betty Epsilon Idroos sebagai anggota KPU RI, Parsadaan Harahap sebagai KPU RI, Yulianto Sudrajat sebagai anggota KPU RI, Idham Holik sebagai anggota KPU RI, August Mellaz sebagai anggota KPU RI. Sesuai ketentuan perundangan terhitung sejak putusan dibacakan, apabila DKPP memiliki putusan lain mohon putusan seadil-adilnya," sambung Bagja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagja mengatakan KPU membatasi Bawaslu dalam mengakses silon. Menurut Bagja, sikap KPU ini membatasi tugas Bawaslu sebagai pengawasan.

"Para teradu membatasi tugas pengawasan yang dilakukan para pengadu sebagaimana diatur pasal 93 huruf d angka 4 UU Pemilu dan PP Bawaslu 8/2023 tentang pengawasan pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, pada peraturan 8/2023 dan peraturan badan pengawasan pemilihan umum 5/2002 tentang pengawasan penyelenggaran pemilu. Khususnya yang berkaitan dengan pembatasan akses data, dan dokumen pada sistem informasi pencalonan, selanjutnya disebut SILON serta pembatasan akses pengawasan melekat Bawaslu khususnya berkaitan jumlah personel dan durasi waktu pengawasan," ucap Bagja.

Lebih lanjut, anggota Bawaslu yang turut hadir dalam sidang, Totok Hariyono mengatakan Bawaslu sudah menyurati KPU tiga kali, isinya mengimbau agar KPU tidak membatasi Bawaslu dalam mengakses Silon.

"Bahwa terhadap ketiga surat sebagaiman dimaksud dalam poin 5.11 para teradu tidak memberikan tanggapan atau respons atas imbauan tersebut, namun semakin menghambat pelaksanaan tugas pengawasan para pengadu dengan membatasi jumlah personel Bawaslu dan durasi waktu pengawasan melekat, maka untuk terakhir kalinya para pengadu mengirim surat Bawaslu perihal permintaan akses pengawasan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD tertanggal 22 Juni 2023 yang pada pokoknya meminta akses, pembacaan akses diberikan tidak sebatas menampilkan partai politik, peserta pemilu, dapil, dan nama dan no urut bacalon," jelas Totok.

"Melainkan seluruh data dan dokumen sehingga Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap kebenaran dan keabsahan data dan dokumen pada saat pelaksanaan verifikasi administrasi. Para pengadu meminta agar tidak ada batas waktu bagi para pengadu seperti yang terjadi di proses amdinistrasi, hal mana Bawaslu hanya diberikan waktu lebih kurang 15 menit untuk melakukan pengawasan melekat pada proses tersebut," kata Totok.

Jawaban KPU

Ketua KPU, Hasyim Asyari pun menjawab aduan Bawaslu. Hasyim pada intinya menilai aduan Bawaslu ini prematur, dan seharusnya majelis DKPP menolak aduan Bawaslu.

Hasyim juga membantah apabila KPU disebut membatasi kerja Bawaslu dalam mengawasi data verifikasi pencalonan anggota DPR dan DPRD. Hasyim menegaskan KPU justru memberikan akses kepada Bawaslu.

"Bahwa apabila dalil pengaduan benar, maka teradu tanpa bermaksud untuk tidak menghargai pengadu mempertanyakan ulang apa landasan yuridis yang digunakan pengadu yang mendalilkan teradu melakukan pembatasan akses data silon serta pembatasan akses melekat Bawaslu. Faktanya, para teradu tidak pernah melakukan pembatasan kewenangan yang dimiliki pengadu dalam proses verifikasi dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR dan DPRD," ujar Hasyoim.

"Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diberikannya akses silon kepada pengadu dan memberi kesempatan pengadu untuk memberikan pengawasan proses verifikasi administrasi bacalon anggota DPR dan DPRD. Lebih dari itu faktanya teradu telah membuka layanan kanal penerimaan dan penyampaian informasi dari KPU incasu teradu kepada parpol, peserta pemilu, masyarakat, dan bawaslu in casu pengadu sendiri," imbuhnya.

Hasyim juga mengatakan pihaknya telah memberikan akses silon ke Bawaslu. Dia menyebut akses itu diberikan setelah mendapat surat dari Bawaslu.

"Bahwa para teradu telah memberikan akes silon kepada pengadu sebagaimana surat pengadu perihal permintaan akun akses silon pencalonan DPR dan DPRD. Bahwa pemberian akses silon kepada para pengadu justru menunjukkan bahwa para teradu adalah bentuk penghormatan kepada pengadu sesama kolega pemilu, lebih jauh lagi pemberian akses silon ditujukan bahwa dalam melaksanakan tahapan verifikasi administrasi bacalon DPR dan DPRD para pengadu membantu teradu dalam pengawasan yang telah diatur UU pemilu," papar Hasyim.

Tak hanya itu, Hasyim menyebut KPU memberikan akes silon ke Bawaslu dengan memberikan kesempatan yaitu pengawasan verifikasi dokumen persyaratan bacalon anggota DPR-DPRD dengan memberikan kesempatan melihat langsung verifikasi para teradu.

Hasyim pun meminta majelis DKPP menolak seluruh aduan Bawaslu. Dia juga meminta namanya dan anggota KPU lainnya direhabilitasi.

"Oleh karena dalil pengadu tidak terbukti, maka izinkan kami pemohon kepada majelis DKPP yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menjatuhi putusan: Menolak dalil-dalil aduan pengadu untuk seluruhnya, menyatakan teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu," katanya.

"Menyatakan teradu telah menjalankan tahapan penyelenggaraan pemilu secara profesional sesuai azas penyelenggaraan pemilu. Keempat, merehabilitasi nama teradu terhitung putusan dibacakan," tambah Hasyim.

Dalam sidang ini, pengadunya adalah Bawaslu. Ada tiga orang Bawaslu yang hadir dalam sidang yakni Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, anggpota Bawaslu Totok Hariyono, dan Lolly Suhenty.

Sedangkan KPU dihadiri tujuh orang, mereka adalah Ketua KPU Hasyim Asyari, Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Setelah mendengar jawaban KPU, sidang pun langsung dilanjut dengan pemeriksaan sejumlah saksi dari Bawaslu dan KPU. Sidang selanjutnya akan digelar Rabu (13/9).

Simak juga Video: Mahfud Sebut Usul Ketua Bawaslu Tunda Pilkada Serentak Tak Relevan

[Gambas:Video 20detik]


Bandung - Musisi legendaris Doel Sumbang menilai suhu politik di Indonesia jelang Pemilu 2024 sudah memanas. Meski, bakal calon presiden (capres) dan wakil presiden (wapres) juga masih belum mengerucut.

Ini suhu terlalu panas. Saya merasa kalau suhu terlalu panas sekarang ini," kata Doel Sumbang usai manggung di konser West Java Festival 2023 di Stadion Siliwangi Bandung, Minggu (3/9/2023).

Doel Sumbang menilai lobi-lobi politik di tingkat elit terbilang masih alot. Sebab, hingga kini belum ada kepastian bakal capres dan cawapres. Kondisi demikian, dikatakan Doel Sumbang, bisa membuat masyarakat bingung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya khawatirnya masyarakat jadi apatis, kemudian menjadi tidak memilih karena pusing ngikutinya. Silakan kerucutkan, siapa yang calon presiden, dan siapa wapres," kata musisi berusia 60 tahun itu.

Doel Sumbang sejatinya tak terlalu memikrikan soal tokoh politik yang bakal maju sebagai capres maupun cawapres. Namun, ia berharap para tokoh yang dipercaya partainya untuk maju itu bisa berkomitmen agar kedaulatan berada di tangan rakyat.

"Saya buat lagu judul Pemilu, itu kan soal jangan percaya pada warna. Jangan percaya pada nomor, karena dalam politik naga bisa jadi sapi, sapi bisa jadi tikus dan lainya. Saya harapakan ada sosok yang benar-benar membuat perubahan, yaitu rakyat happy," kata Doel Sumbang.


Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta. Puan menyebut obrolannya dengan Jokowi berlangsung seru.

Puan mengunggah pertemuannya dengan Jokowi ke Instagram resminya, Senin (4/9/2023). Puan mengenakan pakaian serba putih.

Dalam foto yang diunggah tersebut, Puan tampak tersenyum mengobrolkan sesuatu dengan Jokowi yang mengenakan kemeja berwarna putih juga. Jokowi, dalam foto tersebut, juga tertawa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini bertemu Presiden Jokowi @jokowi di Istana Merdeka, Jakarta... Seruuu banget ngobrolnya...," kata Puan dengan emoji tersenyum lebar.

Lalu, apa obrolan seru antara dirinya dengan Jokowi? Puan tidak memerincinya sembari melempar tebak-tebakan.

"Kita-kira lagi ngobrolin apa yaa...?" kata Puan Maharani.

Pertemuan Puan dengan Jokowi juga terungkap lewat keterangan tertulis PDIP. Puan disebut bertemu Jokowi beberapa jam lalu.

Keterangan tertulis tersebut mengenai pertemuan para ketum parpol pengusung Ganjar Pranowo. Puan dinyatakan akan menyusul ke pertemuan tersebut.

"Termasuk Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dikabarkan menyusul hadir. Beberapa jam lalu Puan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi," demikian keterangan tertulis tersebut.

View this post on Instagram A post shared by Puan Maharani (@puanmaharaniri)

Lihat juga Video: Usai dari London, Surya Paloh Buka Kemungkinan Bertemu Puan Maharani

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang. Pertemuan ini sekaligus konsolidasi partai pengusung Ganjar Pranowo.

Adapun pertemuan digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Senin (4/9/2023). Dilihat dari foto yang diterima dari PDIP, keempat ketum partai itu memakai baju dengan warna khas partainya masing-masing. Mardiono mengenakan jas berwarna hijau, OSO pakai jas kuning, Megawati memakai baju berwarna merah, dan Hary Tanoe mengenakan kemeja putih, sementara Prananda pakai kemeja hitam.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rapat ini sudah dirancang sejak pekan lalu. "Agenda pertemuan ini rapat konsolidasi partai politik yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Para ketua umum sibuk kegiatan masing-masing ke daerah jadi hari ini waktu yang cocok," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Megawati tiba pukul 13.45 WIB didampingi puteranya yang juga Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo. Sekjen PDIP Hasto dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menyambut kedatangan Megawati dan Prananda.

Hasto bersama Ketua DPP PDIP Said Abdullah lalu menyambut rombongan PPP yang dipimpin Mardiono dan Sekjen PPP Arwani Thomafi. Mereka berjalan kaki dari Kantor PPP yang letaknya bersebelahan dengan Kantor PDIP.

Selanjutnya disusul kedatangan Oesman Sapta Odang yang didampingi Sekjen Kodrat Shah. Hasto dan Said menyambut kedatangan mereka.

Lalu, menyusul Hary Tanoesoedibjo. Selain ketua umum dan sekjen, rapat juga dihadiri jajaran pengurus pusat tiap parpol.

Termasuk Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani dikabarkan menyusul hadir. Beberapa jam lalu Puan melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi.

Megawati dan Prananda menerima para ketua umum di ruangan lantai 3. Mereka tampak berbincang santai.

Mega Ajak Ketum Parpol Lihat Foto Lukisan Bung Karno

Foto bersama para ketum parpol pengusung Ganjar Pranowo dengan latar belakang foto lukisan Bung Karno. (Foto: Dok. PDIP)

Usai berbicara di lantai 3, yang menjadi ruang transit, Megawati menjelaskan kepada ketiga ketua umum sejumlah lukisan. Selanjutnya mereka diabadikan di depan sebuah bingkai lukisan Bung Karno. Mereka berpose sambil berbincang ringan.

Lalu bersama-sama menuju lantai 5 ruang pertemuan bersama peserta dari perwakilan tiap parpol. Hasto mengatakan pertemuan ini bagian dari konsolidasi terhadap pemenangan Ganjar Pranowo.

"Tim kampanye Ganjar Pranowo terus bergerak melakukan konsolidasi. Para ketum parpol berkumpul di sini. Tadi Mbak Puan bertemu dengan Presiden Jokowi. Sementara capres Ganjar Pranowo di Semarang menjelang berakhirnya masa jabatannya," urai Hasto sebelum acara dimulai.

Hasto menambahkan parpol bersama relawan bergerak kompak melakukan konsolidasi.

"Momentum Mas Ganjar rebound di berbagai survei semakin menambah militansi semua pihak untuk memenangkan Pilpres 2024," lanjut Hasto.

Lihat juga Video: PPP soal Peluang Demokrat Dukung Ganjar: Welcome

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap India telah menyetop ekspor sejumlah bahan pangan mulai dari beras, bawang putih, bawang bombay, dan gula. Hal ini diketahui setelah dirinya melakukan kunjungan kerja dalam agenda G20 di India.

Zulhas mengatakan berdasarkan informasi yang dia dapatkan, hasil produksi beras di India 7 juta ton, sementara kebutuhan dalam negerinya hanya 4 juta ton. Jadi masih sisa 3 juta ton bisa diekspor.

"Stoknya sebetulnya 4 juta lebih dari cukup untuk cover mereka, 3 juta sebetulnya bisa diekspor tetapi tetap dilarang," ujar Zulhas dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain beras, India juga menyetop ekspor gula, bawang putih, dan bawang bombay. Menurut Zulhas langkah India akan mempengaruhi harga pangan dunia yang akan bergejolak.

"India juga akan melarang gula, dan itu dampak ke psikologinya akan besar. Bawang putih mahal sekali, India melarang ekspor bawang putihnya mulai sekarang, termasuk bawang bombay nggak boleh diekspor, jadi akan ada gejolak," ungkapnya.

India menyetop ekspor sejumlah bahan pangan untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Apalagi menurut Zulhas harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi India juga tinggi.

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8% segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," pungkasnya.

Sebelumnya, diinformasikan bahwa India berencana menyetop ekspor gula industri atau rafinasi pada bulan Oktober 2023. Langkah ini dilakukan karena produksi atau panen tebu yang menurun akibat cuaca panas di negara tersebut.

Sumber dari pemerintah India yang tak ingin menyebutkan namanya mengatakan rencana penyetopan ekspor gula rafinasi ini juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi saat ini harga gula industri di India telah melonjak tajam.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula lokal dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu. Jadi di musim mendatang, kuota ekspor gula tidak akan ada," ujarnya dikutip dari CNBC, Jumat (25/8/2023).


Pemprov Jawa Tengah menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang dihadiri seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah, Kapolres, hingga Dandim. Acara tersebut membahas soal persiapan Jawa Tengah menghadapi pemilu.

Dilansir detikJateng, pantauan di lokasi, Gedung Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (4/9/2023), sejumlah kepala daerah mulai hadir sejak pukul 09.00 WIB. Tak hanya kepala daerah, sejumlah Kapolres, Dandim, hingga Kajari di area Jateng juga hadir.

Kepala daerah yang terlihat hadir di antaranya Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Bupati Kendal Dico Ganindito, Bupati Sukoharjo Etik, dan Bupati Semarang Ngesti Nugraha. Kapolda, Pangdam, dan seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Pemprov Jateng juga hadir.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga terlihat hadir di lokasi pada pukul 11.15 WIB. Acara yang diselenggarakan Kesbangpol Jateng itu bertajuk Rapat Forkompimda Jateng "Menjaga Kondusifitas Jawa Tengah Dalam Rangka Sukses Pemilu Serentak 2024 di Jawa Tengah".

"Rapat Forkopimda ini yang paling penting sebenarnya soal kesiapan Jawa Tengah menghadapi Pemilu. Jadi KPU, Bawaslu menyampaikan arahan, Forkompimda-nya komplit plit, termasuk beberapa informasi yang perlu ditangani kaitannya dengan potensi-potensi yang bisa mengganggu keamanan," kata Ganjar di lokasi.

Dalam kesempatan itu Ganjar juga mengucapkan pamit dari jabatan Gubernur Jateng kepada seluruh peserta rapat. Ganjar juga berfoto bersama dengan berbagai instansi setelah acara selesai.

"Tadi dari informasi, Jawa Tengah dari sebaran isu-isu hoaks di antara provinsi-provinsi besar kita paling rendah, tentu karena partisipasi masyarakat yang bagus," ujar Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Partai Pendukung Ganjar Akan Berkumpul Besok, Bahas Cawapres?

[Gambas:Video 20detik]


Demokrat mengaku tak ada kendala mendukung bakal capres Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman menyebut pihaknya juga tidak menutup pintu bagi Demokrat.

"Ya, kami juga memang terbuka dan nggak ada kendala untuk menerima sahabat-sahabat dari Partai Demokrat," kata Habiburokhman mengawali tanggapannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Soal gagasan perubahan yang digaungkan Demokrat, Habiburokhman mengatakan hal itu perlu dibicarakan dahulu di dalam koalisi. Habiburokhman menekankan Prabowo akan melanjutkan pembangunan yang dilakukan di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal keberlanjutan, tergantung bagaimana memaknainya keberlanjutan tersebut. Kalau kami kan keberlanjutan, keberlanjutan Pak Jokowi. Tapi kan Pak jokowi juga kan melanjutkan dari pemerintahan yang sebelumnya. Jadi memang perlu dialog lah, perlu ngobrol dan ketemu dulu, jadi kita bisa berpikir bagaimana kita bisa berjuang bersama-sama," katanya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini lalu menyinggung kedua partai ini juga pernah berkoalisi di dua pilpres sebelumnya. Dia meyakini Demokrat memiliki kesamaan psikologis dalam menjalin kerja sama politik.

"Kita tentu dengan Demokrat sudah 2 pemilu loh, kalau ini (berkoalisi), tiga kali berarti hattrick didukung Demokrat. Pak Prabowo dan Pak SBY kan tipikalnya sama, termasuk dengan Mas AHY, berlatar belakang militer, punya idealisme yang sama. Jadi kayaknya nyambunglah kalau Pak Prabowo dengan Pak SBY dan Mas AHY, kayaknya sih secara psikologis nyambung," kata dia.

Lebih lanjut, Habiburokhman memastikan Prabowo akan melibatkan semua pihak di koalisi dalam menentukan figur cawapresnya.

"Ya tentu kita bicara bareng-bareng, kayak sekarang pun kita, sejak awal pun, soal penentuan cawapres selalu menjadi domain para ketua umum parpol secara bersama-sama. Bukan hanya sosoknya, termasuk juga kriteria-kriterianya dibicarakan bersama," kata dia.

"Ya kan nggak pernah (Prabowo menentukan cawapres dengan sepihak), ya kan. Coba saja lihat, Pak Prabowo bisa memutuskan, tapi kan selalu menanyakan sahabat-sahabatnya," sambungnya.

Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani sebelumnya menyebut Demokrat membuka semua opsi kerja sama dengan poros selain koalisi pendukung Anies. Menurutnya, Demokrat akan menjajaki semua peluang dan potensi koalisi tersebut.

Dia menyinggung komunikasi politik antara Demokrat dengan PDIP yang pernah terjalin saat Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Begitu juga dengan komunikasi Demokrat dengan poros koalisi pendukung Prabowo Subianto.

"Kita tentu belajar dari pengalaman agar sukses dalam kerja sama politik dan Pemilu 2024 nanti. Kerja sama yang dibangun hendaklah kerja sama yang menjunjung tinggi azas kesetaraan dan azas keadilan. Kami melihat senantiasa terbuka peluang untuk membangun komunikasi dan kerja sama politik dengan poros-poros koalisi lainnya," katanya.

Lihat juga Video: AHY Beri Bocoran soal Arah Koalisi Demokrat usai Tinggalkan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut stok beras di Indonesia saat ini aman. Ia juga mengatakan akan didistribusikannya raskin (beras untuk keluarga miskin) yang akan dimulai pada bulan ini.

Hal itu diungkapkannya dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (4/9/2023). Awalnya Zulhas menjelaskan Kementerian Perdagangan berperan sebagai 'pendukung' dalam penyediaan stok maupun pengontrol harga beras.

"Memang Kemendag tugasnya jadi pendukung. Walaupun di mata publik, kalau harga naik, tanggung jawabnya di Kemendag. Oke tidak masalah, saya juga tidak pernah menghindar," ujar Zulhas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kewenangan pangan itu ada di Bapanas. Menentukan harga beras, harga gula, harga cabai, macam-macam lah itu ada di Bapanas.Penugasan itu dulu di Kemendag, tahun 2202 akhir sudah pindah di Bapanas. Tapi distribusi tanggung jawab kita," imbuh Zulhas.

Zulhas juga menjelaskan stok dan harga beras yang bergejolak disebabkan oleh dampak psikologis fenomena el nino maupun geopolitik saat ini. Ia mencontohkan India yang saat ini sedang menahan ekpor beras meski surplus.

"India ini melarang impor beras, dia ada beras 7 juta, stoknya 4 juta, lebih dari cukup untuk cover mereka. 3 juta bisa diekspor tapi tetap melarang. Nah sekarang India juga akan melarang gula, itu dampak psikologisnya akan besar. India melarang ekspor bawang putih, termasuk bawang bombay. Jadi meski akan ada gejolak," jelas Zulhas.

"India akan pemilu, dia inflasinya cukup tinggi, hampi 8%. Oleh karena itu Pemerintah India terkait pengan akan dilarang eskpor agar harganya bisa turun, inflasi terkendali. Karena musuh semua pemerintahnya itu inflasi, kalau mau pemilu tuh inflasi Pak. Nah itu dampak psikologis," jelas Zulhas.

Ketua Umum PAN itu pun menegaskan bahwa stok beras di Indonesia saat ini masih aman, karena masih ada stok 1,6 juta ton dan diprediksi akan ada tambahan 400 ribu ton. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan stok beras saat ini.

"Beras kita cukup ada 1,6 juta (ton), agar media bisa lihat, nggak usah panik. Kita beras cukup. Tahun lalu ada 500 (ribu ton), kita khawatir, tapi sekarang 1,6 juta (ton), mungkin akan masuk lagi 400 ribu (ton)," ujar Zulhas.

"Jadi untuk dampak el nino, beras ini makanan pokok, agar tidak ada efek psikologis itu, stoknya diperkuat. Hasil ratas presiden mengatakan agar stok (beras) kita 2 juta. Jadi insyaallah aman," imbuhnya.

Lebih lanjut Zulhas menyebut bahwa bulan ini akan disalurkannya raskin kepada hampi 30 juta kepala keluarga (KK) yang salah satunya untuk mencegah inflasi. Setiap KK disebut akan mendapatkan 10 kg beras.

"Dan September ini harusnya sudah dibagiin, (targetnya) bulan Oktober dibagikan kepada hampir 20 hampir 30 juta kk, raskin. Setiap KK nanti 10 kg beras, mestinya Oktober, tapi bulan ini kita usahakan dibagi untuk menekan harga beras," ujar Zulhas

Zulhas Hadirkan Kampanye Riang Gembira


PDIP menggelar pertemuan antarketum partai politik pengusung Ganjar Pranowo. Ganjar mengaku mendapat undangan pertemuan itu namun tidak bisa hadir.

"Saya sudah izin karena... hari ini ya kalau tidak salah," kata Ganjar di Wisma Perdamaian, Semarang, dilansir detikJateng, Senin (4/9/2023).

Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut alasan dia izin. Ganjar menyebut dalam acara tersebut merupakan konsolidasi partai yang mengusungnya sebagai bacapres di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Konsolidasi partai yang sudah bekerja sama sama kita," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, partai pendukung Ganjar Pranowo akan berkumpul di DPP PDIP, Jakarta. Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut rapat akan berlangsung siang ini.

Arwani Thomafi mengungkap para ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP. Ia mengatakan pertemuan itu sebagai tindak lanjut kondisi politik terkini hingga bergabungnya Hanura secara resmi mendukung Ganjar Pranowo.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Menanti Arah Dukungan Demokrat: Pilih Ganjar, Prabowo, atau Bikin Poros Baru?

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara soal rencana Indonesia yang sebelumnya ingin impor beras 1 juta ton dari India. Zulhas mengatakan impor beras itu sementara ini batal karena India tengah menyetop ekspor berasnya.

"Oh nggak (nggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkap dia kepada awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023).

India menyetop ekspor beras untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Apalagi menurut Zulhas harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi India juga tinggi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8% segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," ungkapnya.

Meski demikian, Zulhas mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman untuk menjaga pasokan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, CBP saat ini 1,6 juta ton. Hal ini dikatakan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso menjelaskan, pembicaraan Indonesia mau mengimpor beras dari India sudah terjadi sejak lama. Kemudian, adanya kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) juga terjadi sebelum India melarang ekspor berasnya.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Namun, Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

"Cuma dengan ada kebijakan India itu, sekarang masih nunggu. Jadi apakah beli apa tidak kita masih nunggu keputusan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India. Kebetulan dia punya kebijakan itu, mereka belum ngasih keputusan ke kita untuk India berhak atau tidaknya. Karena pada awalnya nggak ada masalah itu, kan kebijakan baru," terang dia.


Indonesia memiliki sejarah yang sangat panjang. Jika dirunut jauh, sejarah Indonesia bisa dijelaskan sejak masa prasejarah karena banyak ditemukan fosil manusia purba di Indonesia. Namun dalam artikel ini, kita akan merangkum sejarah Indonesia sejak masa kerajaan Nusantara.

Masa kerajaan kemudian berlanjut hingga masa kolonial Belanda dan Jepang, kemudian hingga Indonesia merdeka. Sejarah berlanjut pada masa pascakemerdekaan yang terdiri dari masa orde lama, orde baru, dan reformasi.

Masa Kerajaan Hindu-Budha

Dikutip dari modul Perkembangan Kehidupan Masyarakat Pemerintahan Dan Budaya Pada Masa Kerajaan Kerajaan Hindu Budha di Indonesia: Sejarah Indonesia Kelas X terbitan Kemdikbud, awal masa kerajaan Hindu-Budha ditandai dengan berdirinya Kerajaan Kutai di wilayah Pulau Kalimantan. Kerajaan ini berdiri pada tahun 475 M (abad ke-5) yang dibuktikan dengan keberadaan Prasasti Yupa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian ada Kerajaan Tarumanegara yang berdiri di wilayah Jawa bagian barat, tepatnya di wilayah Provinsi Banten.

Selain itu, ada Kerajaan Sriwijaya yang memiliki wilayah luas, yakni sebagian Nusantara, seperti Jawa, Sumatera, hingga wilayah Thailand. Pusat pemerintahannya ada di Palembang.

Masa Kerajaan Islam

Masa kerajaan Islam dimulai dari wilayah Sumatra. Ada beberapa kerajaan yang disebut-sebut sebagai kerajaan Islam pertama.

Dikutip dari buku Catatan Pinggir Sejarah Aceh (2014) yang disusun Dien Majid, Kerajaan Jeumpa dipimpin Maharaj Syahriar Salman (Salman Al-Parisi), pangeran dari negeri Persia yang datang ke tanah Aceh pada abad ke-7.

Sumber lain mengatakan Kerajaan Perlak adalah kerajaan Islam pertama. Namun yang paling umum disebut sebagai kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai yang berdiri tahun 1267 M.

Kerajaan Islam terus berkembang di berbagai daerah. Di Indonesia timur ada Kerajaan Ternate dan Tidore. Di Jawa ada Kerajaan Banten, Kerajaan Demak hingga Kerajaan Mataram Islam.

Masa Kolonialisme

Masa kolonialisme terjadi pada masa kerajaan Islam. Dalam buku Kemdikbud Sejarah Indonesia Kelas 11 oleh Sardiman AM dan Amurwani DL, bangsga pertama yang datang ke Nusantara adalah Portugis di Maluku tahun 1511, kemudian Spanyol di Maluku tahun 1521, kemudian Inggris pada tahun 1579.

Belanda masuk ke Nusantara pada tahun 1596 di Banten dengan pimpinan Cornelis de Houtman untuk mencari rempah-rempah. Mereka pun terus menjajah Indonesia hingga mendirikan kongsi dagang Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) pada abad 17.

Semakin lama, masyarakat di Nusantara semakin bersatu untuk melawan penjajahan dengan munculnya berbagai organisasi pergerakan pemuda. Nama Indonesia pun mulai dikenal, salah satunya digunakan sebagai nama organisasi Perhimpunan Indonesia.

Nama ini juga digunakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Saat itu juga diperkenalkan lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman.

Perlawanan sebenarnya sudah dilakukan sejak lama di berbagai daerah namun bersifat sporadis. Tahun 1942, Belanda pun menyerah dan meninggalkan Indonesia. Namun kemudian justru Jepang yang menjajah Indonesia.

Masa Kemerdekaan Indonesia

Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan diadakannya sidang BPUPKI dan PPKI. Namun kalangan pemuda tidak setuju dengan kemerdekaan yang diberikan Jepang. Pemuda ingin Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan sendiri.

Dilansir dari situs setneg.go.id, pada dini hari 16 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta terpaksa diculik para pemuda ke Rengasdengklok.

Bung Karno didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sempat terjadi perdebatan panas, akhirnya Bung Karno setuju memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Setelah kembali ke Jakarta, mereka berkumpul di rumah Laksamana Maeda untuk menyusun naskah proklamasi dan membuat bendera merah putih. Kemerdekaan pun diproklamasikan oleh Soekarno di rumahnya, Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta, pada pukul 10.00 WIB.

Masa Orde Lama

Pada masa pemerintahan Soekarno yang disebut sebagai orde lama, terjadi sejumlah peristiwa penting. Antara lain kedatangan Belanda kembali ke Indonesia melalui Agresi Militer Belanda. Namun Belanda menyerah dan meninggalkan Indonesia.

Dikutip dari laman Pemkot Cimahi, ada beberapa kali perubahan sistem pemerintahan, yaitu dari demokrasi parlementer kemudian menjadi demokrasi terpimpin. Pemilu pertama diadakan tahun 1955.

Selain itu, terjadi pula perjuangan untuk membebaskan Irian Barat yang dikuasai Belanda hingga akhirnya wilayah terbagi menjadi dua. Pada masa Soekarno, Indonesia juga sempat berkonfrontasi dengan Malaysia hingga memilih mundur dari anggota PBB.

Masa Orde Baru

Akhir masa orde lama ditandai dengan peristiwa G30S/PKI yang menumpahkan banyak darah sesama bangsa Indonesia. Politik yang bergejolak membuat Presiden Soekarno lengser.

Banyak versi sejarah bertebaran mengenai peristiwa di tahun-tahun ini, mulai tentang organisasi Partai Komunis Indonesia (PKI) hingga kebenaran Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang akhirnya membawa Mayjen Soeharto menjadi Presiden RI.

Dikutip dari modul Indonesia Pada Masa Orde Baru: Sejarah Indonesia Kelas XII dari Kemdikbud, Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun.

Di sisi pemerintahan, terdapat sejumlah peristiwa sejarah, seperti penyederhanaan partai politik menjadi tiga partai, kebijakan dwifungsi ABRI sebagai kekuatan keamanan sekaligus sosial politik, hingga melakukan banyak pembangunan.

Dari sisi kebijakan luar negeri, Soeharto kembali mendaftarkan Indonesia sebagai anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, serta bergabungnya Timor Timur yang merupakan jajahan Portugis menjadi bagian Indonesia.

Perkembangan ekonomi yang pesat di masa Soeharto dibarengi dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Krisis ekonomi datang dan memperburuk situasi politik.

Demonstrasi ada di mana-mana hingga terjadi kerusuhan. Soeharto pun mundur dari jabatan presiden dan digantikan oleh wakilnya, BJ Habibie.

Masa Reformasi

Masa reformasi ditandai dengan berakhirnya orde baru. Meski Soeharto sudah lengser, masyarakat menginginkan agar dilakukan Pemilu. Pemilu pertama di era reformasi digelar tahun 1999. Pemilu ini mengantarkan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi presiden ke-4.

Belum habis masa jabatan, Gus Dur didesak mundur dan akhirnya bersedia mengundurkan diri. Sebagai gantinya adalah Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya menjabat wakil presiden.

Selanjutnya dilakukan Pemilu 2004 dan 2009 yang memenangkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemilu selanjutnya, tahun 2014 dan 2019 dimenangkan oleh Joko Widodo.

Nah itulah tadi sejarah Indonesia lengkap dari masa kerajaan-kerajaan Nusantara hingga masa reformasi. Semoga informasi ini bermanfaat buat detikers.

Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak


Bendum Partai NasDem Ahmad Sahroni merespons surat tulis tangan Anies Baswedan kepada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terkait ajakan cawapres. Sahroni menganggap surat yang disampaikan Anies ambigu dan bukan keputusan yang mengikat.

"Ya, surat biasa aja kan nggak ada hal menjadi komitmen bersama 3 koalisi, nggak ada. Itu kan Anies yang membuat surat kan kalo ngeliat bahasanya masih ambigu kecuali sudah dibales sama Demokrat, AHY menerima permintaan Anies," kata Sahroni di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/9/2923).

Sahroni mengatakan kalaupun surat itu berbalas masih ada satu langkah lagi, yakni mendapat persetujuan dari 3 ketua umum parpol pendukung Anies. Nyatanya kata Sahroni, surat tersebut tidak berlanjut ke langkah selanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, setelah itu masih ada satu langkah lagi 3 koalisi bersama, ketua umum harus bertandatangan menyetujui kalau AHY cawapres. Ini kan belum ada, ini ceritanya masih logopolitik ceritanya," ungkap dia.

Penentuan Cak Imin menjadi cawapres Anies dikatakan sudah dikomunikasikan ke Ketum PKS dan Ketum Demokrat. Ia lantas meminta setiap pihak menyikapi hal ini dengan bijak.

"Ke PKS iya, ke Demokrat pun iya. Di malam sampai jam 2 pagi komunikasi tidak diangkat sama AHY," tutur Sahroni.

"Ya kalau maunya dijawab kan ada satu langkah itu tadi, kan harus tiga partai koalisi tanda tangan bersama. Ini kan belom, baru permintaan misalnya 'gue minta lu, ya resmi' ya oke kirim surat tanda tangan, dijawab misalnya, itu pun ada satu langkah lagi, kan langkah selanjutnya belum ada," katanya menjawab surat balasan dari AHY ke Anies.

Sahroni mengatakan politik saat ini bersifat dinamis. Dia berharap tidak ada pihak yang terbawa perasaan atau baper.

"Belum terikat dong (Anies-AHY), masih dalam koridor lobi politik. Dan mungkin harapannya adalah 'gue mau ngawinin lu tiba-tiba tapi lu batalin' gitu ya sakit hati wajar. Tapi di politik nggak boleh sakit hati, nggak boleh dendam, nggak boleh baper. Itu aja," kata Sahroni.

"Misalnya terlalu berharap 'gue mau jadi cawapres nih' udah gembar-gembor, udah confidence, segala macem. Ya tapi memang garis tangannya belom, ya itulah," tuturnya.

Simak juga Video: AHY Nyatakan Move On dan Beri Selamat untuk Anies-Cak Imin

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (bacapres) dari PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo mengaku mendapat undangan pertemuan para ketum parpol pendukungnya di DPP PDIP. Pertemuan itu digelar hari ini namun Ganjar mengaku izin.

"Saya sudah izin karena... hari ini ya kalau tidak salah," kata Ganjar di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (4/9/2023). Ganjar tidak menjelaskan lebih lanjut alasan dia izin.

Dia mengaku mendapat undangan tersebut. Ganjar menyebut dalam acara tersebut merupakan konsolidasi partai yang mengusungnya sebagai bacapres di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Konsolidasi partai yang sudah bekerja sama sama kita," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, partai pendukung Ganjar Pranowo akan berkumpul di DPP PDIP, Jakarta. Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut rapat akan berlangsung siang ini.

Arwani Thomafi mengungkap para ketua umum partai pengusung Ganjar Pranowo akan bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di DPP PDIP. Ia mengatakan pertemuan itu sebagai tindak lanjut kondisi politik terkini hingga bergabungnya Hanura secara resmi mendukung Ganjar Pranowo.

"(Rapimnas) 5 usung Pak Ganjar kita putuskan di Jogja, dihadiri oleh para kiai, tokoh di sana kompak semuanya, kemudian Rapimnas 6 memperjuangkan Bapak Sandiaga Uno Kepala Bappilu PPP untuk mendampingi Pak Ganjar sebagai cawapres. Itu aja, jadi kita amanatkan kepada Ketum untuk mengkomunikasikan itu kepada PDIP dan insya Allah besok jam 13.00 WIB para Ketum juga bertemu dengan Ibu Megawati," kata Arwani di diskusi Samawi Talks, Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur, Minggu (3/9), dikutip dari detikNews.

Guntur Romli Sebut Ganjar Tak Pernah Serang Jokowi


Komedian Narji mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif dari PKS untuk Dapil Jateng X. Untuk modal kampanyenya nanti, Narji mengaku tak ingin jor-joran.

"Kalau untuk jor-joran, gue nggak. Karena gue pikir realistis ya, antara yang gue keluarkan karena gue begitu gue jor-joran nanti begitu udah jadi gue nggak jor-joran," kata Narji saat ditemui di Studio Trans 7, Tendean, Jakarta Selatan, Senin (4/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Narji menceritakan banyak saudara maupun sahabat yang membantunya dalam masa kampanye.

"Umpamanya kita saling membantu kayak saudara kita punya percetakan 'saya saja yang cetakin, bayar bahan bakunya saja deh' temen-temen SMA banyak yang bantu juga," terang Narji.

"Jadi Alhamdulillah jalannya ada saja, terus bilang 'wah butuh transportasi yang besar' terus temen bilang 'ada mobil satu nih pakai saja' akhirnya buat operasional ada dari saudara," jelasnya.

Narji sendiri pasrah mengenai Pemilu 2024 nanti dan berharap agar tidak menjadi gila jika nantinya ia tidak terpilih.

"Konsekuensi, hidup ini kan bukan mau menang kalah, tapi dipercaya apa tidak, dan ini semua jalan hidup orang ini udah ada garis tangannya," ujar Narji.

"Jadi lebih yakin saja. Kalau nggak jadi juga ya memang bukan jalannya, kalau gagal nggak jadi gila," pungkasnya.

Gabung PKS, Narji Tegaskan Tak Akan Berhenti dari Dunia Hiburan