Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dijadwalkan menghadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah Bersama Calon Pemimpin Bangsa di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) hari ini. Mereka akan dicecar lima panelis.

Acara akan diselenggarakan pada Rabu (22/11) pukul 09.00-11.00 WIB. Wakil Rektor II UMS Solo, Muhammad Dai mengatakan ada lima panelis yang akan membahas terkait isu agama, hukum, pendidikan, sosial, HAM, kesehatan, dan lainnya.

"Untuk tim panelis ada lima orang. Satu, perwakilan dari Pimpinan Pusat di bidang keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan, yakni Kyai H Muhammadiyah Saad Ibrahim. Kemudian dari tuan rumah, Prof. Dr. Sofyan Anif yang akan mengkritisi soal pendidikan," kata Dai saat dihubungi detikJateng, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian mantan Ketua Komisi Yudisial Prof. Dr. Aidul Fitriciada yang akan mendalami hukum dan demokrasi. Bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial ada Prof. Dr. Zuly Qodir. Satu lagi Prof. Siti Zuhro yang akan mencermati kesetaraan, isu perempuan," sambungnya.

Sejumlah Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diundang dalam acara itu. Meski diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Dai mengatakan acara tersebut terbuka untuk umum.

Tokoh masyarakat, relawan, dan pemilih muda dipersilakan hadir dalam acara itu. "Antisipasi kita sekira 12.000 sampai 14.000 yang hadir. Tapi kemungkinan bisa lebih, karena ini yang konfirmasi hadir cukup banyak," ujar Dai.

Menurut Dai, Anies dan Cak Imin akan hadir langsung dalam acara tersebut. "Sampai hari ini masih terkonfirmasi, Pak Anies, dan Pak Muhaimin Iskandar, terkonfirmasi hadir di Edutorium UMS," ujarnya.

Dia berharap dengan acara tersebut dapat menjadi ajang bagi publik untuk menentukan pilihan capres-cawapres di Pilpres 2024, sehingga bisa menjadi meraih Indonesia Emas.

"Kami harap juga capres-cawapres terpilih bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, Muhammadiyah. Insyaallah, aspirasi Muhammadiyah akan kita sampaikan kepada capres-cawapres," ucapnya.

Anies: Saya Ini Diamanati Buat Jadi Capres, Uang Tidak Punya


Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo berpesan kepada Humas Polri dan jajaran untuk memperkuat fungsi kehumasan menjelang Pemilu 2024. Peran yang dimaksud, kata Irjen Dedi, adalah menyejukkan jagat media massa dan media sosial dengan literasi yang mendidik dan menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

"Bapak Kapolri (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) selalu mengingatkan kepada kita, pentingnya Pemilu 2024 bagi masa depan bangsa ini. Ini guidence narasi besarnya. Memilih untuk menentukan masa depan bangsa. Terus meningkatkan persatuan dan kesatuan, meningkatkan keberagaman, toleransi antarumat beragama," kata Irjen Dedi.

Hal itu disampaikan dia saat memberi pembekalan dalam kegiatan analisis dan evaluasi, dan koordinasi fungsi kehumasan bertajuk 'Optimalisasi Pengelolaan Media Digital Oleh Humas Polri dalam Rangka Mendukung Terselenggaranya Pemilu Damai 2024' di Jakarta. Irjen Dedi yang pernah mengemban jabatan Karo Penmas Divisi Humas Polri serta Kadiv Humas Polri menegaskan seorang humas bukan sekadar juru bicara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tantangan Humas ini semakin hari bukan semakin ringan, boleh dikatakan semakin berat, kompleks, dan yang tidak kalah pentingnya. Humas ini bukan sekadar juru bicara," ucap Irjen Dedi.

Mantan Kapolda Kalimantan Tengah (Kalteng) ini meminta jajaran Humas Polri juga menggaungkan pernyataan tegas Kapolri tentang prinsip netralitas Polri di Pemilu 2024. Agar, sambung dia, masyarakat paham keterlibatan Polri dalam tahapan pemilu adalah untuk menjamin keamanan, serta terlaksananya pesta demokrasi yang jujur dan adil.

"Saya minta tolong kepada teman-teman jajaran untuk terus digaungkan. Bapak Kapolri dalam setiap kesempatan sudah meyakinkan dan menyampaikan, Pak Kadiv Humas (Irjen Sandi Nugroho) juga sudah sangat jelas. Tidak ada keragu-raguan bahwa pada kontestasi politik 2024 ini kita pada posisi netral, jelas dan clear," tegas Irjen Dedi.

Irjen Dedi lalu membagikan pengalaman saat dirinya menjabat sebagai Karo Penmas Divisi Humas Polri yang bertepatan dengan momen jelang Pilpres 2019. Irjen Dedi menceritakan polarisasi membuat dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) begitu tinggi.

"Kita pernah pernah sama-sama menghadapi situasi yang hampir sama dengan situasi tahun 2024 ini, di mana kita menghadapi dinamika Pemilu 2018-2019 yang sangat panjang. Dinamika yang sangat betul-betul tinggi, dan juga berbagai macam peristiwanya juga sangat banyak di tahun 2019 kemarin," terang dia.

"Sekarang ini polarisasi belum begitu terasa, tapi di 2019 begitu terasa. Saya lihat fenomena di 2019 begitu start di Januari sudah mulai namanya peningkatan berita hoax itu luar biasa," sambung dia.

Dedi menyinggung isu-isu serta hoax yang muncul kala itu bertujuan untuk mendeligitimasi penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu Polri yang mengemban tugas mengawal pemilu, melalui fungsi humas, memaksimalkan literasi mengenai aturan-aturan pemilu. Termasuk, lanjut mantan Karo Binkar SSDM Polri ini, menegaskan aturan di undang-undang tentang posisi Polri yang netral.

"TNI-Polri dan ASN sudah dituntut masalah netralitas. Kita sudah jelas aturan main kita, Undang-undang 2 Tahun 2022. Di dalam Pasal 28 sudah disebutkan anggota Polri tidak memiliki hak memilih, dan tidak boleh terlibat politik praktis. Undang-undang terbaru sudah sangat jelas, ketika ada anggota TNI-Polri dan ASN yang tidak netral, ada sanksi pidana," jelas dia.

Menurut Dedi, Mabes Polri melalui Humas Polri juga harus merangkul para tokoh masyarakat wilayah untuk bersinergi demi mengawal serta menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan netral, aman dan damai. Juga merangkul media massa, yang merupakan mitra strategis Polri dalam penyampaian pesan maupun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

"Tidak berhenti di situ, Humas Polri juga menjalin komunikasi dengan media untuk memberi keyakinan bahwa masyarakat aman selama proses dan tahapan Pemilu," pungkas Irjen Dedi.


Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto memastikan pihaknya bersama TNI dan ASN netral pada Pemilu 2024. Ia menegaskan bakal ikut mengawal dan mengamankan pesta demokrasi yang bakal berlangsung di Jatim.

"Kita sudah tegas, Pak Pangdam kita wis nggak usah diragukan lagi kalau masalah netralitas. Pak presiden, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri sudah menyatakan kita harus netral, semua kita kawal," kata Imam Mapolda Jatim, Selasa (21/11/2023).

Imam juga menjamin semua elemen masyarakat di Jatim dipastikan bisa menyalurkan aspirasi atau hak pilihnya secara aman. Tak terkecuali tanpa tekanan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua masyarakat bisa menyalurkan aspirasi dengan baik tenang tanpa tekanan itu, tugas kita mengawal itu," ujarnya.

Ia berharap pesta demokrasi di Jatim berjalan lancar, aman, dan damai. Masyarakat juga diimbau tak mudah terprovokasi dan terpancing hoaks.

"Mudah mudahan pesta demokrasi 2024 khususnya di Jatim berjalan aman," tandas Imam.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kunjungan ke rumah pribadi Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun di Yoka, Jayapura, Papua. Dalam suasana keakraban bersama sejumlah tokoh Papua, Komar menyajikan jamuan makan malam khas Papua, seperti papeda, petatas, kuah ikan kuning, ikan bakar, dan lain sebagainya.

"Ini makanan khas Papua. Makna ketahanan pangan, bukan hanya berupa beras atau nasi. Tapi juga makanan dari kampung. Makanan yang sehari-hari dikonsumsi oleh masyarakat, termasuk yang dari pedesaan, pedalaman. Jadi, nanti kalau jadi Presiden, memaknai ketahanan pangan dengan arti yang sebenarnya," kata Komaruddin dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Di hadapan Ganjar dan hadirin, pria yang akrab disapa Bung Komar ini berpesan dengan mengutip pesan Bung Karno, jangan sekali-kali melupakan sejarah atau jas merah. Bung Komar lantas menjelaskan tentang peristiwa sembilan tahun silam, pada 4 Juli 2014, kampanye pertama kali pasangan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) melakukan awal dari rumah Bung Komar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari rumah ini, Jokowi datang ke kampung sebelah rumah Bung Komar, bertemu dengan masyarakat sekitar. Ia telah melakukan banyak hal untuk Papua, namun sayangnya masih banyak tugas yang masih harus diteruskan oleh Pak Ganjar kalau nanti terpilih sebagai Presiden", tegasnya.

Sebagai Ketua Pansus UU Otsus, Bung Komar menggambarkan kondisi Papua dari waktu ke waktu. Termasuk yang terjadi saat ini dan harapan ke depan.

"Kita ada saat ini, karena jasa orang lain. Untuk itu, kita harus mampu meneruskan pesan dan amanah para pendahulu yang ada di Papua. Pesannya sederhana, jadikan Orang Asli Papua bisa tegak berdiri, sejahtera, adil, dan optimistis menatap masa depannya di tanah leluhurnya," tegasnya.

Diakui Bung Komar, ada banyak hal yang menjadi pekerjaan rumah atau PR bersama dalam mengelola Papua. Di samping soal keamanan dan perdamaian, ada beberapa hal yang tertuang dalam UU Otsus yang perlu jadi perhatian khusus.

"Kita ingin negara, bahkan Presiden hadir dalam pembangunan di Papua. UU Otsus mengamanatkan badan khusus yang dipimpin oleh Wakil Presiden untuk benar-benar melakukan tugas direktif, bukan koordinasi, terhadap semua hal yang ada di Papua. Wapres menjadi ayah bagi orang Papua. Ini tidak dimiliki oleh daerah lain. Saya yakin Pak Mahfud mampu menjalankan dengan ideal", tambahnya.

Atas hal ini, Ganjar menyampaikan apresiasi dan kebahagiaan bisa hadir pada jamuan makan malam dengan penuh keakraban. Baginya, pesan orang-orang tua, tokoh, kolega seperti Bung Komar, kaum perempuan, pemuda, generasi Z yang dia terima selama di Papua menjadi amanah yang akan menjadi perhatian khusus dan dikoordinasikan dengan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden, serta stakeholders.

Bagi Ganjar, Papua bukan hanya soal angka jumlah pemilih, tapi soal ikatan batin. Itu sebabnya, dia berusaha mendengar dan merenungkan, selanjutnya menjadi program dari keluh kesah dari masyarakat bawah, bukan dari kalangan elite semata, soal pendidikan, kesehatan, ekonomi kreatif, dan lain sebagainya.

"Ayo kita bersama mewujudkan mimpi bersama," tegasnya.


Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Todung Mulya Lubis, mengaku menerima laporan soal Kantor PDIP di Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng) didatangi polisi saat acara internal partai sedang berlangsung. Laporan itu diterimanya dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

"Tadi mendapatkan berita bahwa saudara Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP, yang minggu lalu itu mengadakan kunjungan ke Palu, kunjungan kerja sedang memberikan pengarahan ya, di DPC PDIP Palu. Nah ketika dia melakukan itu, kantor DPC PDIP Palu itu didatangi oleh 8 orang polisi. Itu acara internal PDIP," ujar Todung di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Dia juga menyebut mendapatkan informasi soal adanya anggota intelijen kepolisian dalam rapat internal partai. Todung Mulya Lubis menegaskan hal tersebut tak bisa dibiarkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mereka masuk ke ruangan, ada sebagian yang di luar. Tapi sebelumnya sudah ada juga yang datang ke kantor DPD PDIP di sana, dan konon katanya ada intel yang duduk di sana di dalam rapat PDIP di Palu," sebut Todung.

"Menurut saya hal-hal semacam ini mungkin tak banyak diberitakan, tapi dirasakan oleh banyak pihak. Ini tidak bisa dibiarkan karena sudah ada cerita-cerita yang lain, laporan atau berita yang lain tentang pelanggaran netralitas," jelasnya.

Polda Sulteng Bantah

Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) Kombes Djoko Wienartono mengatakan tidak ada anggota intelijen yang menyusup rapat internal PDIP. Djok menuturkan Kapolda Sulteng Irjen Agus Nugroho juga rencananya akan menggelar konferensi pers untuk membuat terang dugaan-dugaan ini.

"Kaitannya dengan ada intel yang susupi itu, kami jawab tidak ada. Lebih lengkapnya menunggu klarifikasi dari Pak Kapolda, pihak Bawaslu dan Pak Muharram Nurdin (Ketua DPD PDIP Sulteng)," ujar Djoko.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebelumnya juga menanggapi isu terkait netralitas Polri. Dia menegaskan Polri menjaga netralitas dan akan menindak anggotanya yang tak menjaga netralitas dalam pemilu.

Soal laporan dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum polisi, mantan Kabareskrim Polri ini meminta masyarakat melapor. Sigit menuturkan pelaporan sebaiknya disertai bukti dugaan pelanggaran.

"Dan kalau ada pertanyaan, kalau ada yang melanggar komitmen itu? Ya silakan dilapor, tentu saja kita akan proses. Namun, sebaiknya harus ada bukti yang cukup, jangan hanya framing, jangan hanya isu, tapi juga ada bukti yang cukup," kata Sigit di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (14/11).


Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan Wali Kota Medan Bobby Nasution telah bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sekarang, kata dia, Bobby dan Golkar memiliki agenda yang sama.

"Iya tentu, sekarang kan kita punya agenda yang sama, Pak Bobby juga sekarang tergabung dalam tim pemenangannya Pak Prabowo-Gibran," ujar Doli di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Doli mengatakan bahwa dengan bergabungnya Bobby, kekuatan di Medan telah bertambah. Selain itu, juga ada tambahan kekuatan di Sumatera Utara secara keseluruhan setelah bergabungnya Bobby.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu energi kita akan bertambah di kota Medan dan juga di Sumut dengan adanya Pak Bobby bergabung," kata dia.

Doli berharap bahwa dengan diberikan surat tugas ke Bobby, akan membantu agenda Golkar di daerahnya. Namun dirinya belum merincikan lebih lanjut jabatan apa yang diemban oleh Bobby di tim pemenangan Prabowo-Gibran.

"Mudah-mudahan dengan adanya surat tugas ini, Pak Bobby juga bisa bantu agenda Golkar dan tim di daerahnya," ucapnya.

Partai Golkar telah mengumumkan sejumlah nama yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah pada Pemilu 2024. Salah satunya nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang sudah diberi dua surat tugas untuk diusulkan sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) dan Wali Kota Medan.

"Tadi saya bilang Pak Bobby itu dapat dua surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumut dan juga sebagai bakal calon Wali Kota Medan," kata Doli.

Terkait status Bobby yang masih kader PDIP, Doli menyebut awalnya yang mengusung Bobby adalah Golkar di Sumut. Menurutnya, komunikasi juga sudah dilakukan oleh Golkar kepada Bobby.

"Bobby pertama kali yang mengusung Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Kami mengundang pertama kali, kami juga menyematkan baju Golkar kepada Pak Bobby. Nah, kita komunikasi selama ini bagus. Walaupun kemarin beliau tercatat sebagai kader PDIP," ucapnya.

"Sebelum beliau dicabut ditarik KTA-nya, kami sudah berkomunikasi dan menetapkan beliau bakal calon gubernur atau bakal calon wali kota," tambahnya.


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi perihal sejumlah caleg dari partainya yang tak memunculkan daftar riwayat hidup di situs KPU. Airlangga mengatakan masyarakat bisa mengecek profil para caleg di Google.

"Silakan lihat di Google masing-masing, namanya caleg Golkar kayaknya di Google ada semua," ucap Airlangga di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

detikcom mencoba membuka situs infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Dct_dpr pada Selasa (21/11/2023) pukul 20.30 WIB. Didapati profil sejumlah caleg dari Partai Golkar tak muncul saat tombol profil diklik. Terpampang informasi bertuliskan 'profil calon ini tidak bersedia untuk dipublikasi'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya KPU RI telah menetapkan nama-nama calon anggota legislatif untuk tingkat DPR dari 18 partai politik peserta pemilu. Namun masih ada beberapa caleg yang tidak mempublikasikan riwayat hidup di situs daftar calon tetap (DCT) milik KPU.

KPU pun mengaku akan mengirimkan surat permintaan izin untuk publikasi kepada parpol. Hasyim menyebut izin tersebut diperlukan lantaran daftar riwayat hidup merupakan data pribadi yang perlu dihormati.

"Nanti kalau untuk publikasi CV atau riwayat hidup atau profilenya yang ada di CV, tentu kami akan bersurat kepada masing-masing pimpinan partai politik," ujar Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (3/11).

"Kami akan bersurat kepada pimpinan partai politik untuk minta persetujuan publikasi atau upload daftar riwayat hidup atau CV masing-masing calon. Mengapa harus ada persetujuan? Sekali lagi karena di dalam daftar riwayat hidup tersebut ada data pribadi, yang dalam satu sisi menurut Undang-Undang perlindungan data pribadi juga harus kita hormati bersama-sama," tambahnya.

Adapun KPU RI telah menetapkan daftar calon tetap atau DCT anggota DPR RI. Sebanyak 9.917 orang dari 18 parpol masuk DCT di Pemilu 2024.


Partai Golkar mengumpulkan 1.117 bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada 2024 untuk diberikan arahan. Untuk calon Bupati Bogor, Partai Golkar menugaskan kadernya di Kabupaten Bogor yaitu Jaro Ade.

"Kita sebagai kader harus siap ditugaskan di mana pun. Kedua, akan menjalankan perintah yang ada dalam surat, melakukan konsolidasi Partai Golkar, termasuk untuk memenangkan Partai Golkar dan juga untuk memenangkan calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar dan juga calon legislatif DPRD, DPRD Provinsi, dan DPR RI," kata Jaro Ade saat dihubungi, Selasa (21/11/2023).

Dia mengatakan bahwa penugasan tersebut langsung diberikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Para bakal calon kepala daerah, kata dia, juga ditugaskan memenangkan pilpres dan pileg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya tadi seluruh Indonesia dikumpulkan di DPP, dan hari ini calon-calon kepala daerah sudah diberikan surat tugas bakal calon kepala daerah untuk menjalankan tugasnya memenangkan pemilu legislatif, presiden," ucapnya.

Jaro mengatakan bahwa dia ditugaskan memenangkan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di wilayah Kabupaten Bogor.

"Otomatis, kewajiban di pilpres kan kewajiban untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran," ujarnya.

Sebelumnya, Partai Golkar mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang akan diusung pada 2024 untuk diberikan arahan. Total ada 1.117 bakal calon kepala daerah yang dikumpulkan.

"Pertemuan hari ini Partai Golkar mengumpulkan seluruh calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar. Jumlah yang dikumpulkan hari ini sebesar 1.117, baik itu sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11).

Airlangga mengatakan tujuan dikumpulkannya calon kepala daerah itu nanti diharapkan dapat membantu kemenangan pileg dan pilpres. Diharapkan juga kader yang dikumpulkan itu bisa ikut mengembangkan partai Golkar.

"Dan tujuan dari berkumpulnya para calon diharapkan para calon kepala daerah berkontribusi dalam pileg dan pilpres di bulan Februari nanti," kata dia.

"Salah satunya adalah Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat untuk Gubernur," tambahnya.


Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md dilaporkan ke Bawaslu oleh Aliansi Pengawas Pemilu (Awaslu) terkait foto bersama pilot dan kopilot Garuda Indonesia dengan pose tiga jari. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis, membantah hal tersebut sebagai bentuk kampanye.

"Saya rasa sih tidak ya (kampanye). Dia kan tahu masa kampanye itu masih 28 November. Saya yakin dia tidak melakukan kampanye lebih awal. Kalau tidak tahu lain-lain. Menurut saya dia sangat paham akan hal itu," kata Todung di media center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara nomor 19, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Todung juga mempersilakan siapa pun yang hendak melaporkan yang dilakukan Mahfud ke Bawaslu. Dia menilai bentuk pelaporan merupakan hak siapa pun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu mereka yang melaporkan punya hak untuk melaporkan. Tetapi saya yakin Mahfud Md cawapres dari Ganjar itu tidak melakukan kegiatan kampanye, sebetulnya mungkin dia hanya melakukan suatu gestur. Karena nomor urutnya nomor 3 itu mungkin gestur itu hanya photoshoot ya dengan pihak tertentu," ungkap Tudong.

Sebagai informasi, unggahan foto cawapres nomor urut 3, Mahfud Md bersama pilot dan kopilot pesawat Garuda Indonesia sambil pose tiga jari di kokpit pesawat berbuntut panjang. Pilot dan kopilot tersebut juga dipanggil Garuda Indonesia.

Mahfud bercerita momen tersebut, dia mengaku saat penerbangan, tiba-tiba dihampiri oleh pilot dan kopilot pesawat untuk foto bersama di kokpit pesawat.

"Nomor 3 di ketinggian. Lagi asik-asiknya menikmati penerbangan Garuda di atas langit Sumatera tadi, tiba-tiba saya dihampiri pilot pesawat yang saya tumpangi. Capt Widiyatno mengajak ngobrol sebentar, lalu menawari foto bersama di kokpit. Wah senangnya saya," tulis Mahfud dalam keterangan unggahannya.

Mahfud menyinggung kompaknya pose jari mereka. Tak hanya itu, mereka juga terlihat berpose tiga jari.

"Kami berfoto dengan senyum masing-masing, tak ketinggalan pula salam #TigaJari dari kami semua," kata Mahfud.

Mahfud Dilaporkan ke Bawaslu

Kelompok yang menamakan diri Aliansi Pengawas Pemilu melaporkan cawapres pasangan calon nomor urut 3, Mahfud Md, ke Bawaslu. Mahfud dilaporkan karena dianggap telah mencuri start kampanye Pemilu 2024 yang seharusnya baru dimulai pada 28 November nanti.

"Kami menduga Mahfud Md telah mencuri start kampanye karena dia mengajak 2 pilot Garuda berpose menggunakan jari 3 beridiri yang itu adalah menurut kami adalah bagian dari citra diri yang dia nomor urut cawapres 03," kata Ketua Awaslu, Muhammad Mu'alimin, di kantor Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (21/11).


Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), Rajiv, bertekad memenangkan pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN pada Pilpres 2024 mendatang. Tekad itu Rajiv bulatkan setelah ia didapuk menjadi Wakil Bendahara Timnas AMIN.

Dalam pernyataannya, Rajiv mendapat kepercayaan dari Anies Baswedan untuk mengemban tugas tersebut. Tugas itu sekaligus menjadi pelecut bagi Rajiv dalam menghimpun kemenangan pasangan AMIN.

"Ya, saya ditunjuk langsung oleh Pak Anis Baswedan menjadi wakil bendahara umum timnas pemenangan Amin. Dan ini akan menjadi tugas saya untuk memenangkan pasangan Amin," katanya, Selasa (21/11/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rajiv didapuk menjadi wakil bendahara umum mendampingi bendahara umum Timnas AMIN, Gede widiade. Rajiv berkomitmen memenangkan pasangan AMIN menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 mendatang.

Rajiv yang juga sebagai Calon Anggota Legislatif DPR RI Dapil Jabar II, punya misi tinggi untuk pemenangan jagoannya. Ia menargetkan daerah pemilihannya sebagai lumbung suara AMIN pada Pilpres 2024.

"Sekarang saya akan menjadikan dapil Jabar dua ini menjadi lumbung suara bagi pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024", tandasnya.

Paloh: Kita Tak Bisa Diam, Ada Penguasa Tak Adil Demi Kepentingan Tertentu


Wakil Sekretaris TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Michael Umbas, mengatakan sosok Wali Kota Medan Bobby Nasution merupakan salah satu kunci kemenangan Prabowo-Gibran di Sumut. Bobby pun merespons pernyataan Michael Umbas itu.

Bobby terlihat terkejut saat ditanya perihal itu. Kemudian dia mengatakan jika semua pihak dan semua gerakan akan menjadi kunci pemenangan.

"Semuanya lah, semua gerakan ini akan menjadi kunci bagi pemenangan capres-cawapres," kata Bobby di DPRD Medan, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, yang perlu ditekankan adalah Pemilu 2024 harus menjadi pemersatu. Menjadi bagian dari pencapaian Indonesia Emas 2045.

"Yang pasti yang kita tekankan dalam Pemilu 2024 saya rasa sepakat semuanya, Pemilu 2024 harus menjadi pemersatu, harus menjadi pencapaian Indonesia Emas 2045," tutupnya.

Sebelumnya, Michael Umbas menyebut salah satu kunci kemenangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 adalah Sumut. Sumut, kata Umbas, memiliki basis pemilih Jokowi yang menang dalam dua kali Pilpres.

"Sumut dengan total pemilih tertinggi se-Sumatera sekitar 10 jutaan pemilih akan menjadi salah satu kunci kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi Sumut dalam dua kali Pilpres terakhir adalah basis suara Pak Jokowi," ujar Umbas dilansir detikNews, Selasa (21/11).

Selain itu, katanya, sosok Wali Kota Medan Bobby Nasution yang juga sudah menyatakan dukungannya ke Parbowo-Gibran juga bakal membantu pemenangan pasangan capres-cawapres nomor urut 2 tersebut. Umbas yakin, Bobby memiliki basis relawan yang bisa bekerja memenangkan Prabowo-Gibran.

"Selain itu ada sosok Bobby Nasution yang memiliki basis relawan lokal yang kuat dengan kolaborasi relawan dan ormas partai pendukung, jika bekerja simultan tentu akan meraih dukungan suara yang kuat," ujarnya

Sebelumnya, Gibran juga baru mengunjungi Sumut. Dalam kunjungan itu, Gibran didampingi sejumlah jajaran TKN dan Bobby Nasution yang merupakan adik iparnya.

Bobby Soal Rumor Kaesang Jadi Ketum PSI: Saya Dukung


Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bicara soal Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa, bergabung dengan tim pemenangan pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia memastikan Khofifah akan bergabung menjadi tim pemenangan Prabowo-Gibran di Jatim.

"Khofifah sudah pasti ikut pemenangan di Jawa Timur," kata Airlangga di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Namun, Airlangga belum merinci perihal kapan Khofifah bakal diumumkan masuk ke dalam TKD Prabowo-Gibran di Jatim. Menurutnya, Khofifah akan membantu pemenangan Prabowo-Gibran tanpa posisi resmi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Posisinya nanti dilihat tetapi tanpa posisi resmi pun sudah akan memenangkan Jawa Timur," ucapnya.

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming belum menunjuk ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) di Provinsi Jawa Timur. TKN mengatakan tunggu tanggal main terkait peluang Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memimpin kampanye Prabowo-Gibran.

"Tunggu tanggal mainnya," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, di Sekber Relawan Prabowo-Gibran di Slipi, Jakarta Barat, Jumat (17/11).

Nusron memastikan pihaknya akan mengumumkan seluruh Ketua TKD Prabowo-Gibran di 34 provinsi, termasuk Jatim.

"Pokoknya kan kita maintenance satu-satu," katanya.


Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengusulkan dibentuknya panitia kerja (panja) netralitas di lapas yang masih di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Dia menilai lapas menjadi salah satu tempat yang rawan untuk dicurangi dalam Pemilu 2024.

"Jadi untuk pemasyarakatan, saya usulkan untuk dibentuk panja," kata Wihadi dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kemenkumham di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Wihadi juga menyebut di daerah pemilihannya, yakni Jawa Timur, marak terjadi pergantian kepala lapas. Ia menilai pergantian itu ada kaitannya dengan dukungan ke salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertanyaannya sekarang, ada apa ini dekat-dekat pemilu, Kalapas diganti semua. Dan saya mendengar sepertinya ada pakta integritas yang dilakukan oleh Dirjen Pemasyarakatan dan Pj Sekjen untuk memenangkan daripada salah satu capres," ucap Wihadi.

Dalam kesempatan sama, Menkumham Yasonna Laoly memberikan jawaban soal maraknya isu netralitas belakangan. Dia mengembalikan ke Wihadi, jika di 2019 tepatnya di Malang yang menang adalah calon legislatif dari Gerindra.

"Sekarang memang lagi persoalan soal netralitas ini, saya lihat di banyak media," ujar Yasonna.

"Saya ditanya, saya kira 2019 di lapas tidak ada masalah. Lapas Malang itu Pak Wihadi, yang menang di situ caleg Gerindra, boleh di-crosscheck itu," sambungnya.

Yasonna mengatakan rotasi untuk kepala lapas adalah hal yang wajar. Menurutnya, jika kalapas hanya di satu tempat dalam waktu yang lama maka akan rawan penyelewengan terhadap jabatan.

"Karena memang kalau kalapas terlalu lama di suatu tempat, rawan, sama seperti polisi. Jadi kita harus rotasi," imbuhnya.


Kejaksaan Tinggi Jambi meminta agar Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri menjaga netralitas jelang Pemilihan Umum 2024.

Hal itu diungkapkan Wakil Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Jambi Enen Saribanon saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Mantap Brata 2023-2024, Selasa (21/11/2023).

"Kejaksaan sebagai bagian dari sentra penegakan hukum terpadu (gakkumdu), maka dari itu kita turut berperan secara aktif, kolaboratif, dan koordinatif dalam setiap penanganan laporan pengaduan tindak pidana pemilihan umum," kata Enen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menyebut kejaksaan saat ini telah melakukan persiapan, baik sarana dan prasarana maupun peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kejaksaan Tinggi Jambi juga telah menyiapkan posko pemilu di semua kabupaten/kota berjumlah 11 posko.

"Posko inilah nantinya menerima semua permasalahan terkait dengan proses tahapan pemilu yang dilakukan oleh para caleg ataupun lainnya," ujar Enen.

Dia menekankan agar tidak ada ASN ataupun TNI/Polri yang berpolitik praktis. Menurutnya, ASN ataupun TNI/Polri harus bersikap netral di Pemilu 2024 nanti.

Bahkan Kajati telah memerintahkan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri dan jajaran untuk melaksanakan Instruksi Jaksa Agung dalam menjaga netralitas di Pemilu 2024.

Selain itu juga harus cermat dan berhati-hati saat menerima dan menangani aduan korupsi dan menunda pemeriksaan terhadap para caleg yang dilaporkan melakukan dugaan tindak pidana.

"Kami juga mengajak agar ASN dan TNI/Polri untuk bersikap netral selama gelaran Pemilu serentak 2024 dilaksanakan," kata dia.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menegaskan Sosialisasi Empat Pilar MPR tidak dimaksudkan untuk menggurui, apalagi terhadap para dosen dan mahasiswa. Melainkan menjadi pengingat akan keputusan para pendiri bangsa yang membentuk serta mengesahkan keempat Pilar tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Fadel Muhammad saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, kerja sama MPR dengan Gerakan muda Marhaenis. Acara tersebut berlangsung di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Senin (20/11) lalu.

"Dengan sosialisasi, Empat Pilar diharapkan bisa menjadi pemahaman bagi semua untuk menjaga Indonesia. Terlebih bagi generasi muda yang tidak sempat mendapatkan muatan pendidikan Pancasila pasca reformasi," kata Fadel dalam keterangannya, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jelas, ia mengatakan Sosialisasi Empat Pilar ditujukan untuk menjadi pengingat bagi masyarakat, terkait keputusan para pendiri bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Fadel menyebutkan oleh undang-undang tentang MD3, ditegaskan salah satu tugas MPR adalah memasyarakatkan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Artinya, MPR diharuskan senantiasa berkontribusi untuk turut memperkuat pondasi bangsa. Dan tugas tersebut diamanatkan kepada MPR RI, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pada kesempatan itu, Fadel mengajak civitas akademika UNG turut menjaga dan merawat sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia. Ia menilai, hanya dengan demokrasi yang baik, pemilihan umum baik eksekutif maupun legislatif akan terselenggara dengan baik pula.

"Jangan sia-siakan Pemilu 14 Februari 2024, pilih para calon terbaik, agar bisa dipastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan, bisa meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat," ungkapnya.

Di akhir, Fadel mengajak para mahasiswa meningkatkan kapabilitasnya melalui pendidikan yang baik. Ia mengimbau jangan sampai masa muda lewat begitu saja tanpa belajar dan meningkatkan kemampuan diri sendiri.

"Kalau kita memiliki kemampuan yang baik, niscaya peluang dan kesempatanlah yang mencari kita, bukan sebaliknya. Setelah itu, kita butuh strategi, untuk memilih apakah mengambil atau meninggalkan kesempatan yang kita punya. Akankah kita menjadi pegawai, atau memilih jalur entrepreneur, tergantung jaringan yang dimiliki," pungkas Fadel.


Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menilai penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi) merah. Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta hal tersebut ditanyakan ke Menko Polhukam Mahfud Md.

"Ya tentu harus ditanyakan pada Menko Polhukam," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Airlangga enggan merespons penilaian Ganjar itu karena dirinya merupakan Menko Perekonomian. Karena jabatan itu, dirinya tentu berpandangan seputar ekonomi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena saya pandangan ekonomi. (Tanya) Pak Menko Polhukam. Terima kasih," ucapnya.

Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM era Presiden Jokowi merah. Ganjar memberi nilai 5 dari skala 10 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11) Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.


Partai Golkar telah mengumumkan sejumlah nama yang akan diusulkan menjadi calon kepala daerah pada Pemilu 2024. Salah satunya nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang sudah diberi dua surat tugas untuk diusulkan sebagai calon gubernur Sumatra Utara (Sumut) dan wali kota Medan.

"Tadi saya bilang Pak Bobby itu dapat dua surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumut dan juga sebagai bakal calon wali kota Medan," kata Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Terkait status Bobby yang masih kader PDIP, Doli menyebut awalnya yang mengusung Bobby adalah Golkar di Sumut. Menurutnya, komunikasi juga sudah dilakukan oleh Golkar kepada Bobby.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bobby pertama kali yang mengusung Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara. Kami mengundang pertama kali, kami juga menyematkan baju Golkar kepada Pak Bobby. Nah, kita komunikasi selama ini bagus. Walaupun kemarin beliau tercatat sebagai kader PDIP," ucapnya.

Doli mengatakan komunikasi Golkar juga telah dilakukan sebelum Bobby dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai kader oleh DPC PDIP Sumut. Namun terkait keanggotaan partai, dirinya menyerahkan kepada Bobby.

"Sebelum beliau dicabut ditarik KTA-nya, kami sudah berkomunikasi dan menetapkan beliau bakal calon gubernur atau bakal calon wali kota," ujarnya.

Dia menyebut bahwa sosok yang diusulkan oleh Golkar di setiap daerah masih terdapat banyak nama. Nama-nama yang ada akan dinilai dan dievaluasi bersama.

"Sekarang inikan masih banyak nama-nama ya, satu daerah itu ada yang tujuh atau delapan (nama), nah nanti kita akan nilai, nama-nama itu akan kita nilai tiap bulan nanti akan kita evaluasi," imbuhnya.

Simak Video 'Airlangga Kumpulkan 1.117 Calon Kepala Daerah: Menangkan Prabowo dan Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Pondok Pesantren (PP) Al Manshur, Popongan, Wadung Getas, Kecamatan Wonosari, Klaten, malam ini. Putra presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mendapat sambutan meriah saat membagikan buku tulis serta gantungan kunci.

Pantauan detikJateng, Gibran dan rombongan tiba ke ponpes tersebut sekitar pukul 19.15 WIB, Selasa (21/11) malam. Begitu Gibran turun dari mobil, ratusan santri dan warga sekitar pondok pesantren yang menunggu di kanan dan kiri jalan langsung menyambut.

Gibran lalu membagikan buku tulis dan gantungan kunci kepada santri dan anak-anak sekitar yang berjubel di sepanjang jalan. Gantungan kunci tersebut bergambar Gibran tanpa rambut menyerupai karakter Upin Ipin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rombongan Gibran kemudian diterima para sesepuh dan pengasuh pondok pesantren. Pertemuan di pondok bagian barat itu berlangsung sekitar setengah jam.

"Ini silaturahmi aja. Ya mohon doa aja, setelah ini ke Serenan," kata Gibran saat dimintai konfirmasi wartawan di lokasi, Selasa (21/11/2023) malam.

Gibran Rakabuming mengunjungi Ponpes Al Manshur, Popongan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Selasa (21/11/2023) malam. Foto: Achmad Hussein Syauqi/detikJateng

Gibran menyatakan kegiatan silaturahmi dan memohon doa para sesepuh dilakukan di setiap kota. Saat ditanya apa yang dia berikan kepada santri dan warga sekitar, Gibran hanya menyebut buku tulis.

"Buku tulis saja," ucap Gibran.

Pengasuh ponpes Al Manshur, Popongan, Ulin Nuha mengatakan kedatangan Gibran malam ini untuk bersilaturahmi. Saat bertemu para kiai dan sesepuh, Gibran juga meminta doa.

"Minta doa restu, keselamatan, biar sukses. Minta doa kepada sesepuh sini, doa keselamatan," kata Ulin Nuha.

Menurut Ulin, Gibran juga membagikan buku kepada santri dan warga setempat. Saat bertemu sesepuh dan pengasuh ponpes, Gibran dipesan agar menjaga salat lima waktu.

"Pesan sesepuh tadi jaga salat lima waktu dan banyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja," pungkas Ulin.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Komisi III DPR RI mencetuskan usulan pembentukan Panja Netralitas Polri jelang bergulirnya Pemilu 2024 mendatang. Indonesia Police Watch (IPW) pun menilai, usulan panja tersebut tidak perlu dilakukan karena malah bisa mengganggu kinerja kepolisian dalam pengamanan pemilu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan, isu tentang tidak netralnya Polri yang bergulir di rapat Komisi III DPR RI harus diklarifikasi terlebih dahulu kebenarannya. Jika isu tersebut tidak mendasar, maka ia menyarankan Panja Netralitas Polri tidak perlu untuk dilanjutkan.

"Panja itu berangkatnya dari isu, kalau ada satu-dua kejadian itu harus diklarifikasi dulu, benar atau tidak ada tindakan dari aparat kepolisian yang tidak netral. Ini kan harus faktual, bukan isu," kata Sugeng, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, jika ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oknum anggota kepolisian, terdapat mekanisme yang diatur di institusi Polri. Oknum tersebut berdasarkan ketentuan, nantinya akan mendapat sanksi aturan disiplin hingga sanksi etik.

"Bahkan bisa pidana. Contoh di Polda Maluku Utara ada oknum polisi yang mabuk dan membakar salah satu baliho capres, itu ditindak dan dijadikan tersangka," ungkapnya.

Sugeng lalu menyatakan, saat ini belum ada urgensi pembentukan panja jika dugaan pelanggaran ketidaknetralan Polri hanya merujuk pada isu belaka. Hal itu akan berbeda jika memang partai politik mendapatkan bukti kuat dugaan tidak netralnya kepolisian dilakukan secara massif di Indonesia.

"Terkait usulan panja, menurut saya itu usulan yang tidak perlu. Karena parlemen atau DPR adalah institusi politik, dimana ada partai yang sudah berada pada masing-masing capres-cawapres. Tentu dikhawatirkan punya kepentingan sendiri. Sementara pembentukan panja tidak boleh menggunakan prasangka. Tidak penting buat rakyat adanya panja atau tidak. Jadi menurut saya Panja itu tidak perlu," tegasnya.

"Kalau dari partai-partai itu bisa membuktikan adanya satu tindakan tidak netral yang sistematis, terstruktur dan masif, itu baru ada urgensi. Kalau cuma pelanggaran satu-dua orang anggota Polri, tidak bisa kemudian dibentuk Panja. Soalnya panja itu bahkan bisa mengganggu kinerja kepolisian untuk mengamankan pemilu itu sendiri," pungkasnya.

Jabar Pilihan Episode 4


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang menunjukkan elektabilitasnya bersama Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengungguli pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Anies menilai semakin hari masyarakat semakin sadar perlunya perubahan.

"Terkait dengan pertanyaan tadi soal survei-survei itu, kami meyakini bahwa makin hari makin banyak masyarakat yang menyadari bahwa kita ini memerlukan perubahan," kata Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Anies lantas meminta untuk menanyakan kondisi yang dirasakan oleh berbagai kalangan. Menurutnya, jika masyarakat mengalami kondisi yang semakin berat setiap harinya, maka perlu adanya perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kami mengusung tema perubahan ini sudah lama, dan ketika tahun lalu kita berbicara perubahan, banyak yang tanya apa yang mau diubah? Sekarang kita lihat bagaimana lapangan pekerjaan, bagaimana kebutuhan pokok, bagaimana biaya pendidikan, bagaimana biaya kesehatan," jelas dia.

"Mungkin kami tidak bisa menyelesaikan semua masalah dalam waktu 5 tahun tapi satu hal yang kami janjikan, kami menjanjikan perubahan kami akan melakukan perubahan dan itulah yang kita akan terus menerus diikhtiarkan," sambungnya.

Anies lantas mengaku tak khawatir dengan hasil-hasil survei yang ada. Dia pun berkaca pada Pilkada DKI Jakarta 2017, di mana dirinya selalu berada di urutan terakhir, tetapi dapat menjadi pemenang.

"Saya kan dari dulu selalu bilang bagi saya yang penting sensus 14 Februari, itu yang paling penting dan saya selalu bilang, kami sudah terbiasa disebut dengan survei nomor 3 dari dulu, waktu kita pilkada betulkan? Insyaallah ini semua atas izin Allah, kita berikhtiar, kita berusaha," tuturnya.

Survei IPO

Indonesia Political Opinion atau IPO merilis hasil survei terkini mengenai peta elektabilitas tiga pasang calon di Pilpres 2024. Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming masih menempati urutan pertama di survei IPO, namun duet Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mengungguli Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Survei IPO yang dirilis hari ini, Senin (20/11), digelar pada periode 10-17 November 2023. Metode survei ini adalah multistage random sampling atau pengambilan sampel bertingkat dengan melibatkan 1.400 responden. Survei dikatakan memiliki pengukuran kesalahan atau margin of error 2,50 persen dengan tingkat akurasi data 95 persen. Untuk menguji validitas responden, IPO menyatakan melakukan spot check pada 10 persen sampel dari total populasi sampel.

Perihal elektabilitas ketiga capres, Prabowo menempati urutan pertama. Posisi kedua diisi Anies Baswedan dan ketiga ditempati Ganjar Pranowo.

1. Prabowo: 37,5%

2. Anies: 32,7%

3. Ganjar: 28,3%

Tidak tahu/tidak jawab: 1,5%

Dalam simulasi pasangan, Prabowo-Gibran menempati urutan pertama disusul Anies-Imin dan Ganjar Mahfud. Hasil ini didapat IPO dengan mengajukan pertanyaan, 'Jika hari ini dilaksanakan Pemilihan Presiden, dari nama-nama pasangan kandidat ini siapakah yang Bapak/Ibu akan pilih?

1. Prabowo-Gibran: 36,2%

2. Anies-Imin: 34,1%

3. Ganjar-Mahfud 27,1%

Belum menentukan pilihan: 2,6%


Calon Presiden RI Ganjar Pranowo melanjutkan kunjungannya ke Provinsi Jayapura, Papua. Kali ini dia bertemu dengan tokoh adat setempat.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar diangkat menjadi anak adat oleh Kepala Suku Hassor, Gerson Yulianus Hassor melalui prosesi adat di hadapan seorang Ondoafi kota Tabi, Port Numbay, Sairere. Adapun Ondoafi adalah sebutan untuk pemimpin adat masyarakat asli Papua.

"Kami dari para Ondoafi akan memberikan sebuah pesan lewat titipan adat dan ini adalah acara adat tidak ada acara lain-lain," kata Gerson Yulianus Hassor dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar juga diberikan titipan berupa ikat selempang, noken dan mahkota khas Papua. Gerson Yulianus Hassor turut mengatakan para ondoafi merestui dan berdoa agar Ganjar terpilih menjadi Presiden RI pada Pemilu 2024 mendatang.

"Jadi Bapak sudah di tempat ini, besok Bapak jadi Presiden yang direstui oleh para ondoafi kota Tabi, Port Numbay, Sairere," tuturnya.

Dia pun menitipkan pesan agar ketika kelak memimpin Indonesia, Ganjar tidak melupakan masyarakat Papua.

"Harapan ke Pak Ganjar lebih baik lagi, jadi Presiden," katanya.

Sementara itu, Ganjar mengaku terharu karena diterima baik oleh masyarakat Jayapura. Apalagi dia sampai diangkat menjadi keluarga.

"Hari ini saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa yang membikin hati kami getar, bikin perasaan kami bergetar karena hadir orang tua kami dan mengangkat kami sebagai sebuah keluarga di mana tentu kampung kami sangat jauh dari sini," kata Ganjar.

"Kami begitu luar biasanya bapak-bapak menyambut kami, ini mengharukan, ini membanggakan buat saya," imbuh Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu pun berbicara mengenai indahnya tali persaudaraan sesama anak bangsa. Dia berharap silaturahmi bisa terus terjalin.

"Dari sini kami merasa ya, Papua keluarga kami. Papua sodara kami, kami belum baca tapi kamu belum tau persis ini adalah pesan-pesan baik, pesan kemanusiaan pesan untuk damai dan sejahtera," tutur Ganjar.

Lebih jauh, Ganjar juga mengajak semua masyarakat Papua untuk duduk bersama berbincang beragam hal. Utamanya terkait perkembangan di bumi Cendrawasih.

"Saya akan sekuat tenaga untuk bisa memahami. Dan kami senang kalo kesempatan berikut kita duduk bersama kita bicara bersama sebagai keluarga," tandasnya.

Ganjar Kampanye di NTB, Napak Tilas Jejak Soekarno


Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menghadiri kegiatan besar Konsolidasi Pemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 Demokrat di Kota Madiun, kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas berbagai strategi penting dalam pemenangan Pilpres dan Pileg 2024.

"Selamat datang di Kota Pendekar, pendekar di sini artinya bukan pendek dan kekar. Pendekar yang dimaksud adalah pintar melayani, membangun, peduli, terbuka, dan karismatik. Sangat tepat motto ini untuk kita jalankan bersama," kata Ibas dalam keterangan tertulis, Senin (21/11/2023).

Ibarat seorang pendekar, Ibas mengharapkan para Caleg Demokrat menjadi kader yang melayani rakyat dalam suka maupun duka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Madiun juga merupakan wilayah bersejarah. Di Kota Madiun ini kita juga ingin menciptakan pendekar-pendekar Indonesia. Saya berharap walaupun kita bukan pendekar-pendekar silat beneran, tapi mari kita jadikan spirit pendekar terus berjuang yang tidak elah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia," lanjut Ibas.

Selanjutnya, ia juga berharap untuk para kader Partai Demokrat dapat terus peduli untuk memperjuangkan hidup rakyat.

Lebih jauh lagi, Ibas berharap agar kader Partai Demokrat bisa terbuka dalam demokrasi penuh etika dan bermartabat, dan juga karismatik dalam berkomunikasi dengan publik dan rakyat secara luas.

Simak juga 'SBY Dukung Penuh Prabowo: Insya Allah Menjadi Presiden RI ke-8':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Kabupaten Pandeglang bakal memanggil pengisi voice note (VN) di aplikasi WhatsApp (WA) yang mengancam bakal menghapus bantuan warga jika berbeda pilihan caleg. Bawaslu menduga bahwa pengisi suara tersebut ialah seorang kades.

"Panwaslu kecamatan melakukan penelusuran dan memang ada titik terang bahwa betul VN itu berasal diduga dari kepala desa," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang, Febri Setiadi, Selasa (21/11/2023).

Febri mengatakan Bawaslu akan mengambil sikap tegas dengan bakal memanggil kades yang bersangkutan. Febri juga mengatakan malam ini panwaslu kecamatan akan melakukan rapat pleno.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Malam ini secepatnya mungkin akan dilakukan rapat pleno, dan hari Rabu dan Kamis akan melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan," katanya.

Terkait penerapan sanksi yang bakal diberikan, menurut Febri akan diserahkan kepada dinas terkait. Menurutnya, jika terbukti bersalah, kades tersebut melanggar netralitas sebagai kepala desa.

"Sejauh ini sanksi akan dikembalikan kepada dinas terkait, berkaitan dengan etik, nanti kemudian bagaimana keputusannya tinggal mereka nanti yang mengkaji, karena ada juga UU nomor 6 tahun 2014 kaitan dengan netralitas kepala desa," pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, VN yang disebut merupakan suara salah satu kepala desa melalui WhatsApp berisi ancaman penghapusan bantuan bagi warga yang berbeda pilihan caleg beredar di Pandeglang, Banten. Bawaslu Pandeglang pun menelusuri kebenaran VN tersebut.

Pemkab Pandeglang sudah bicara soal munculnya VN di aplikasi WhatsApp ancam hapus bantuan jika masyarakat tidak memilih salah satu caleg. Pemkab Pandeglang menyebut ASN netral.

"Ini ada Bawaslu yang tahu persis mengetahui delik-deliknya, kalau kita PNS harus tetap netral," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, kepada wartawan, Senin (20/11).

Simak juga 'Bawaslu Sebut Tak Ada Ajakan Pilih Prabowo-Gibran di Acara Desa Bersatu':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, merespons adanya acara Desa Bersatu di Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, yang dihadiri cawapres Gibran Rakabuming Raka. Anies mengaku tak masalah dengan hal tersebut.

"Iya nggak apa-apa itu hak-hak kita untuk ambil pilihan," kata Anies di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Anies menilai tak ada masalah jika dukungan perangkat desa tidak berada di pihaknya. Namun Anies menegaskan jika ingin ada perubahan, maka pasangan AMIN (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) adalah tempatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi satu hal yang pasti kalau mau perubahan di sinilah tempatnya," tegasnya.

Silahturahmi Nasional Desa Bersatu

Sebelumnya, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Muhammad Asri Anas, ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo-Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.

"Sebenarnya gini, kalau kita organisasi penggerak desa kan juga ada batasannya misalnya ada regulasi UU Nomor 6, UU Nomor 7, ada sesuatu di mana kita tidak bisa menyebut deklarasi. Ya (dukungan tersirat), kira-kira seperti itu lah ya," kata Asri Annas di lokasi, Minggu (19/11).

Namun demikian, Asri Annas mengatakan Pasangan Prabowo-Gibran lah yang dirasa bisa mewujudkan keinginan para asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Mulai dari dana desa Rp 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa.

"Ada beberapa poin yang penting yang kami berharap bisa diakomodir ke depan. Pertama adalah reformasi tata kelola desa, kemudian kedua dana desa Rp 5 miliar bersifat afirmatif, kemudian evaluasi pendamping desa. Ketiga adalah memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan seluruh instrumen organisasi yang ikut mendukung pemerintah," kata dia.

Respons Bawaslu

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tak ada ajakan dalam acara Desa Bersatu di GBK. Diketahui, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri acara silaturahmi organisasi-organisasi perangkat desa tersebut.

"Kami yang jelas pada saat itu, ini pertanyaan teman-teman banyak loh. Nggak ada Bawaslu. Kata siapa nggak ada? Ini videonya ada. Videonya ada, kami ada di situ. Pertama, di sana ada ajakan nggak? Laporan dari pengawas yang ada, tidak ada ajakan memilih," kata Bagja di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11).

Simak juga 'TPN soal Acara Desa Bersatu yang Dihadiri Gibran: Jelas Langgar UU Pemilu':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengajak seluruh kader untuk solid bergerak memenangkan Partai Demokrat. Ia pun mengajak para kader menerapkan strategi dalam permainan sepakbola yakni 'Total Footbal'.

"Kita lakukan total football. Kita tunjukkan bahwa Demokrat bisa bermain cantik, seperti permainan taka-tiki yang ada di Spanyol. Kita tidak mau Demokrat bermain seperti tick a toe, injak kaki kiri injak kaki kanan dan kita akan terpeleset di pemilu nanti. Ayo bergerak dalam sunyi, menangkan suara rakyat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).

Hal ini dikatakan Ibas pada saat berpidato di hadapan para pengurus dan kader Partai Demokrat dalam acara Konsolidasi Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 Partai Demokrat di Kota Madiun, Senin (21/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan untuk berhasil memenangkan suara itu tidak cukup dengan mengepalkan tangan dan teriak dengan kencang dan keras. Ia menginginkan Partai Demokrat menjadi bagian untuk mengawal bangsa Indonesia sehingga Ia menuturkan tidak ada perubahan tanpa pengorbanan dan perjuangan, dan tidak ada perjuangan tanpa kerja keras.

"Mari kita berbuat yang sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Keluarkan ilmu kita apa pun yang kita miliki, untuk menyentuh alam, pikiran, dan hati rakyat yang ada di Tanah Air," sambungnya.

"Demokrat ingin kembali besar suaranya. Demokrat ingin kembali meningkatkan, kursinya. Saatnya kita solid memenangkan Partai Demokrat," pungkasnya.


Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas meminta kader Partai Demokrat untuk menanggapi hinaan dengan santai selama Pemilu 2024. Ia pun mengingatkan pesan Capres Prabowo Subianto dalam menghadapi hinaan.

Hal tersebut ia sampaikan dalam pidatonya di acara Konsolidasi Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 Partai Demokrat di Kota Madiun, Senin (20/11) kemarin.

"Kita rasanya sangat tau bagaimana difitnah, dibully, diejekin, apalagi dijelek-jelekin. Saya jadi ingat pesan capres kita, kalau ada yang seperti itu, apalagi yang hendak merusak moril kita, senyumin aja, jogetin aja, kalau perlu bilang, bro, sis, ngopi, yuk," ucap Ibas dalam keterangan tertulis, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengajak para kader untuk memilih Prabowo Subianto sebagai Capres di Pilpres 2024. Ia pun menyebut soal panggilan '08' yang identik dengan Prabowo sejak masih berdinas di TNI.

"Pilih Demokrat, pilih 'Si Gemoy', betul?" ujarnya.

"Gemoy siapa gemoy? 08, bukan 03," lanjut Ibas dengan sedikit candaan.

Selain itu, Ibas juga mengingatkan pesan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak menyerah dan terus bersikap gigih dalam berkerja. Hal itu dinilainya dapat mendorong kemenangan bagi partai dan koalisi.

"Ingat pesan Pak SBY, yang menyerah kalah, yang gigih menang. Sukses pilpres, sukses Partai Demokrat menjadi partai papan atas," tutur Ibas.

"Kita tunjukkan gedung parlemen akan terus membiru, sebiru damai warna Partai Demokrat," tambahnya.

Lebih lanjut, Ibas menilai kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Ia memandang rakyat menyukai Partai Demokrat karena santun, mendengar jeritan rakyat, membantu rakyat, dan memberi bukti nyata memajukan negeri. Ia pun berpesan pada seluruh kader agar bisa mendekati seluruh rakyat.


Sejumlah aktivis sosial dan akademisi mendeklarasikan gerakan masyarakat Jaga Pemilu. Gerakan ini bertujuan mengawasi jalannya Pemilu 2024 agar terhindar dari kecurangan dan pelanggaran.

Ketua Dewan Pembina Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang merupakan aktivis HAM, Ririn Sefsani menilai kontestasi politik tak baik-baik saja saat ini. Dia berpendapat ada potensi kecurangan.

"Ruang masyarakat dapat calon pemimpin berdasarkan gagasan, ide untuk bangun Indonesia dan sumber daya Indonesia, ternyata kita dihadapkan pertarungan figur minim gagasan. Dan kita dihadapkan peristiwa konstitusi sembarangan dipermainkan," ujar Ririn dalam jumpa pers di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ririn berharap kehadiran Jaga Pemilu dapat menjadi pengingat bagi penyelenggara pemilu hingga aparat untuk menjunjung aturan saat pesta demokrasi. Dia menegaskan akan mengawasi agar demokrasi tidak dibelokkan.

"Jaga Pemilu hadir tidak hanya memantau proses demokrasi, tapi kita ingin katakan ke penyelenggara, jangan main-main kepada rakyat. Ada kami yang awasi, pastikan demokrasi tidak dibelokkan. Kami perintahkan aparat negara profesional, netral selama proses pemilu," ucap Ririn.

"Supaya tidak ada dugaan atau beberapa pihak sudah bisa buktikan ketidaknetralan aparat untuk kepentingan pihak tertentu. Berpihaklah kepada rakyat, Indonesia, bukan pihak tertentu," sambungnya.

Mantan Komisioner KPK yang juga inisiator Jaga Pemilu Erry Riyani, di kesempatan yang sama, menuturkan gerakan Jaga Pemilu dilatarbelakangi kepedulian atas demokrasi. Dia memastikan Jaga Pemilu tak berpihak dengan paslon tertentu.

"Gerakan ini muncul dari kepedulian tulus sekelompok orang yang tidak berpartai, nonpartisan, imparsial, tidak memihak, independen. Kami akan lakukan pengawasan pemilu dari hal tidak baik terutama kecurangan dan penyimpangan," sebut Erry.

Pernyataan mereka lantas dituangkan dalam manifesto yang dibacakan oleh Mantan Wakil Koordinator BP ICW, Luky Djani. Dalam manifesto itu tertuang komitmen Jaga Pemilu mengawal kontestasi guna menghasilkan pemimpin berkualitas, berintegritas dan berpihak pada rakyat.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Cegah Kerawanan Pemilu 2024, Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Andravirti Karita istri dari Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona memilih maju sebagai caleg DPR-RI di pemilu 2024. Atas pilihannya itu Karita lantas pilih cuti sebagai Ketua Bayangkari Tarakan demi menjaga proporsional dan kenetralan Polri.

"Saya sendiri untuk menjaga profesionalisme Polri, saya memutuskan untuk cuti dari seluruh giat ke Bayangkarian selama dan sebelum masa kampanye," ucap Andravirti Karita kepada detikcom, Selasa (21/11/2023).

Karita maju di DPR-RI dapil Kalimantan Utara (Kaltara) dari Partai Golongan Karya (Golkar). Ibu dari dua anak itu pun telah mendapat restu suaminya yakni Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertanyaan suami pada waktu , alasan apa yang mendorong untuk nyaleg? Saya bilang untuk pelayanan ke masyarakat, membawa aspirasi mereka. beliau langsung bilang ok. Ya sudah bagus Kalau begitu," ujarnya.

Meski mendapat support dari suami, Karita tetap mendapatkan wanti-wanti dari sang suami. Ia pun diminta selama kampanye untuk menanggalkan atribut Bayangkari dan tidak boleh menggunakan fasilitas kedinasan Polres Tarakan.

"Saya tidak boleh memakai fasilitas apapun yang berkaitan dengan jabatan suami saya. Karena dia kan harus profesional makanya boleh ditanya saya sama Bayangkari saya pernah nggak mereka saya kumpulin untuk kampanye. Jadi satu kali pun tidak pernah," ungkapnya.

Mengenai visi-misi sebagai calon anggota DPR-RI, Karita pun telah menyusun berbagai program salah satunya memperjuangkan aspirasi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menilai pembangunan wilayah Kaltara saat ini menjadi viral dan perlunya peningkatan SDM, terlebih Kaltara saat ini sebagai penopang IKN di Kaltim.

"Kedepannya banyak tantangan untuk Kaltara kedepan, terutama agar masyarakat disini bisa bersaing dengan tempat-tempat lain.

Terutama perkembangan Kaltara yang akan menjadi daerah penopang IKN," sebutnya.

Dibeberapa kesempatan sosialisasi yang telah dilakukan, Karita pun telah banyak menyerap keluhan masyarakat Kaltara, salah satunya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) warga Kaltara.

"Kalau misalnya di tanya apa sih yang paling di butuhkan di Kaltara ini. Kalau saya pasti ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia nya," tuturnya.

"Jadi nanti akan saya perjuangkan seperti program-program pelatihan, pemberdayaan, terus insyaallah kalau dapat beasiswa-beasiswa. Jadi khusus untuk peningkatan SDM," tutupnya.

Senyum Wamenkumham Kala Status Tersangka Diungkit di Rapat DPR RI


Seorang yang mengaku loyalis Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mendatangi Balai Kota Solo. Loyalis tersebut membawa tulisan yang bernada menyindir PDIP dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pria tersebut mendatangi Balai Kota Solo pada Senin malam (20/11/2023). Dari foto-foto yang diterima detikJateng, loyalis tersebut membawa tulisan 'Kami loyalis Jokowi, Kami ingin melihat Megawati tanpa nama Soekarno bisa apa?','PDIP/Megawati hobi pelaku macak korban', 'Kau hina presiden terbaik kami, Kami lawan'.

Orang tersebut sempat ditemui oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa yang juga Sekretaris DPC PDIP Solo. Teguh mengaku sempat menemui loyalis tersebut di depan Balai Kota Solo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya itu kemarin malam, dan sudah diserahkan ke pihak keamanan," katanya kata Teguh, Selasa (21/11/2023).

Teguh mengaku, awalnya mendengar adanya orang tersebut dari penjaga di Balai Kota Solo. Setelah dihubungi dan mendapatkan foto orang tersebut, ia langsung mendatangi Balai Kota Solo.

"Saya dihubungi yang jaga di sini (Balai Kota Solo) ada fotonya terus saya meluncur ke sini dari Manahan. Sampai sini sudah banyak teman-teman terus saya telepon aparat keamanan," ungkap Teguh.

Lebih lanjut, dirinya sempat bertanya kepada orang tersebut. Orang itu, kata Teguh sempat bilang kalau kader PDIP dan menyebut loyalis Jokowi.

"Saya sempat ketemu dan menanyain langsung. Saya tiba itu, sudah banyak teman-teman yang sudah datang usai meresmikan posko pemenangan. Ngakunya dari Magelang, ngakunya 'aku yo PDIP' (saya juga PDIP). Tak (saya) tanya kalau PDIP ngapain kayak gini, bisa menunjukan KTA tidak dan tidak bisa, terus bilang kalau loyalis Pak Jokowi," ucapnya.

Wakil Wali Kota Solo itu mengingatkan agar para kader tidak terprovokasi dengan aksi tersebut dan tetap bisa menahan diri.

"Dengan isu apa pun, dengan gambar-gambar yang provokatif kita tidak perlu sampai melawan. Lebih baik dilaporkan dan kita pantau saja apakah tindak lanjutnya seperti apa," tuturnya.

Apalagi, saat ini hal tersebut juga telah diserahkan ke pihak yang berwajib.

"Kalau sudah dilaporkan tidak ada tindak lanjut, baru kita bisa saja mengajukan laporan ke Polresta," papar dia.

Menurutnya, sebelum dirinya datang, orang tersebut sempat diingatkan oleh pedagang sekitar yang ada di depan Balai Kota Solo. Namun, ucapan tersebut tidak digubris sehingga petugas di Balai Kota sempat mendatangi.

"Ya sudah diingatkan sama pedagang, karena berada di wilayah balai kota yang banyak orang datang. Tidak ditanggapi terus petugas pada datang," pungkasnya.

Megawati: Jangan Biarkan Kecurangan Pemilu Terjadi


Wakil Presiden Ma'ruf Amin bakal melakukan kunjungan kerja (kunker) ke tiga negara. Ada sejumlah isu yang dibawa dalam kunker ini, mulai investasi, keberagaman beragama, hingga produk halal.

Ma'ruf direncanakan bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa (21/11/2023) malam ini. Negara pertama yang bakal dikunjungi Ma'ruf adalah Yunani.

Selama di Yunani, ada beberapa agenda penting yang bakal diikuti Ma'ruf. Pertama, Ma'ruf bakal bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Yunani dan pimpinan parlemen Yunani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada pembicaraan bilateral mengenai kepentingan investasi bagi kedua negara bagaimana agar Yunani dan Indonesia saling terhubung dengan baik dalam konteks bisnis dan investasi," kata juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi, dalam keterangan kepada wartawan, Selasa (21/11/2023).

Masduki menjelaskan, salah satu kepentingan utama dalam urusan investasi bagi Indonesia adalah Ibu Kota Nusantara (IKN). Ma'ruf akan mengajak pemimpin pemerintahan Yunani untuk berinvestasi di IKN.

"Wapres akan mengajak pimpinan pemerintahan Yunani untuk bisa Yunani berinvestasi di situ, kemungkinannya seperti apa, atau mungkin di tempat-tempat yang lain di Indonesia seperti pariwisata dan lain-lain. Karena Yunani kita juga kenal sebagai daerah kunjungan wisata dan manajemen pariwisatanya di sana dikelola dengan baik oleh pemerintah Yunani," ujar Masduki.

Selanjutnya, Ma'ruf akan bertemu dengan uskup agung gereja ortodoks Yunani. Masduki menjelaskan, uskup agung tersebut mempunyai pengaruh sangat kuat karena gereja di Yunani merupakan salah satu pusat gereja ortodoks di dunia.

"Bapak Wakil Presiden diundang oleh beliau uskup agung itu berdialog mengenai pengalaman masing-masing negara dalam konteks bagaimana membangun keragaman beragama, Indonesia seperti apa dan Yunani seperti, ini saya kira menarik," ucap Masduki.

Kunjungan ke Slovakia

Setelah itu, Ma'ruf melanjutkan kunjungannya ke Slovakia. Ma'ruf bakal bertemu pimpinan negara di Slovakia untuk bertukar pengalaman mengenai membangun keberagaman di dua negara.

"Kita berharap ada semacam saling tukar-menukar pengalaman bagaimana membangun keragaman. Indonesia sebagaimana kita ketahui ya memberikan hak sepenuhnya kepada umat beragama untuk beribadah sesuai keyakinannya di Slovakia, dengan pengalaman Indonesia yang seperti itu, kita berharap saling tukar pengalaman dengan pimpinan negara itu," tutur Masduki.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Saat Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran':

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar mengusulkan nama Bendahara DPP Himpunan Keluarga Massenrempulu (Hikma) Muh Irpan sebagai bakal calon Bupati Enrekang, Sulawesi Selatan (Sulsel). Irpan pun mengaku langsung mulai menyusun strategi.

"Ini membuat saya lebih percaya diri, kita lihat Golkar di Sulsel khususnya Enrekang adalah partai pemenang, ini sudah menjadi tradisi. Ini juga menjadi kekuatan bagi saya ke depan," kata Irpan kepada detikSulsel, Selasa (21/11/2023).

Irpan mengungkapkan, dirinya memang sudah melakukan kerja-kerja politik untuk menghadapi Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, dirinya sudah mematangkan strategi untuk menghadapi agenda pemilihan kepala daerah tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Persiapan saya sudah lama memang, 2-3 tahun kita sudah mulai kerja di Enrekang. Sekarang tinggal persiapan strategi matang setelah adanya rekomendasi calon kepala daerah ini," ungkapnya.

Dia pun percaya diri akan membuat nama Golkar Enrekang melejit di Pemilu 2024 nanti. Hal ini kata dia, dari hasil survei internal maupun eksternal partai mengeluarkan namanya sebagai calon kuat kepala daerah Enrekang nanti.

"Seperti yang saya katakan tadi, saya percaya diri membuat Golkar sebagai pemenang beberapa agenda politik 2024 nanti. Ada beberapa survei internal maupun survei luar, nama saya selalu ada di 3 besar menjadi calon kepala daerah, saya menyambut baik hasil itu. Melalui analisa kajian internal, kami memang sangat kuat," ucapnya.

Irpan pun mengaku tidak akan mengecewakan DPP Golkar maupun DPD I Golkar Sulsel yang telah memberikan jalan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Dia akan mengupayakan partai berlambang beringin tersebut akan mendominasi pileg dan pilpres mendatang.

"Saya tidak akan mengecewakan apa yang telah dipercayakan DPP dan DPD I. Soal keseriusan, saya akan maksimal untuk memenangkan Golkar di pileg dan pilpres nanti," ujarnya.

Diketahui, DPP Golkar mengusung 31 nama calon kepala daerah di Sulsel untuk maju di Pilkada 2024. Figur yang diusung masih akan diseleksi di tengah berjalannya tahapan pemilu.

Di Enrekang, satu-satunya figur yang diusung DPP Golkar yakni Muh Irpan. Itu tertuang dalam lampiran surat DPP Golkar bernomor: Sund-308/GOLKAR/XI/2023 yang diterbitkan 16 November 2023. Surat tersebut diteken Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus.

Ketua Bappilu Golkar Sulsel La Kama Wiyaka mengatakan nama-nama yang diusung merupakan perekrutan awal. Kandidat yang diajukan masih akan dievaluasi.

"Sebagai perekrutan awal, masih akan dievaluasi," ujar La Kama kepada detikSulsel, Jumat (17/11).

Khofifah-Ridwan Kamil Hadiri Acara HUT ke-59 Golkar


Daftar Isi Beredar Daftar Pilihan Politik

Bawaslu Sukoharjo telah mengambil kesimpulan terkait postingan data ASN salah satu SD di Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang terafiliasi Partai Politik (Parpol). Data itu viral usai diunggah di media sosial X (dulu Twitter) @PartaiSocmed.

Ketua Bawaslu Sukoharjo Rochmad Basuki mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi terkait kebenaran postingan tersebut. Investigasi dilakukan Panwascam Gatak, dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

"Dari hasil penelusuran itu, memang kami kesulitan mendapati siapakah terlapornya, karena itu hanya di medsos. Kemudian pihak-pihak yang tertulis dalam postingan itu, mereka merasa tidak pernah membuat, maupun merasa terafiliasi dengan kontestan dalam Pemilu 2024," kata Rochmad saat dihubungi detikJateng, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rochmad menilai, syarat formil dan materiil tidak terpenuhi, karena hanya di Medsos. Serta dari pengamatan Bawaslu Sukoharjo, tidak ada yang bertanggung jawab, karena surat tersebut tidak ada tanda tangannya.

"Kami mengambil kesimpulan, ini hanya sekadar bentuk fitnah atau hoaks," ujarnya.

Dia juga mempertanyakan apakah akun medsos itu dapat dipertanggungjawabkan, atau hanya akun provokasi.

Saat detikJateng mencari kembali postingan tersebut, gambar sudah tidak tersedia pada akun tersebut.

Sebelumnya, Bawaslu Sukoharjo menyatakan bakal menelusuri soal beredarnya data pegawai salah satu SD Negeri di Kabupaten Sukoharjo berikut dengan afiliasi politiknya. Data itu viral usai diunggah di akun X (dulu Twitter) @PartaiSocmed.

Beredar Daftar Pilihan Politik

Untuk diketahui, dalam postingan yang diunggah akun @PartaiSocmed itu, terdapat daftar nama dengan judul 'DAFTAR AFILIASI PEGAWAI KANTOR/UPTD/SEKOLAH: SDN K***** 01 KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO'.

Terdapat kolom nomor, nama pegawai yang diblok merah, TPS, alamat, lalu kolom dengan judul Pres, DPD, DPR RI, DPRD PROV, DPRD KAB, lalu kolom terakhir Afiliasi (Pilihan). Dalam dua kolom terakhir terdapat sejumlah nama yang diduga berasal dari salah satu partai politik (parpol).

"Sementara itu di Sukoharjo..," tulis dalam caption postingan yang diunggah pada Kamis (16/11) itu.

Mahfud Sebut Aspek Pidana Al-Zaytun Segera Diselesaikan-Kurikulum Dievaluasi


Ustaz Abdul Somad (UAS) menerima kunjungan dari rombongan Kepala Operasi Nusantara Cooling System (Kaops NCS) Polri 2023-2024, Irjen Asep Edi Suheri di Pondok Pesantren Nurul Azhar di Rumbai, Pekanbaru, Riau.

Usai pertemuan, UAS menyampaikan harapannya jelang Pemilu 2024. UAS mengajak masyarakat melaksanakan pemilu dengan aman dan gembira.

"Saya beserta KH Hanafi (Pimpinan Ponpes) beserta Ketua Pembina Yayasan Tabung Wakaf Umat dan pengurus baru saja menerima Wakabareskrim Irjen Asep beserta rombongan dalam rangka Operasi Nusantara Cooling System. Bagaimana pesta demokrasi 2024 yang tidak lama lagi 14 Februari, Insyaallah berjalan dengan aman, tenang dan dengan bahagia karena itulah pesta demokrasi, proses ini kita lalui," kata Ustaz Abdul Somad, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menilai Pemilu adalah agenda politik rutin. Oleh sebab itu UAS berharap masyarakat tak 'kagetan'.

"Jangan menjadi masyarakat yang kagetan. Ini adalah proses yang biasa sejak Indonesia merdeka tahun 1945," ujar UAS.

Foto: Pertemuan hangat dan penuh keakraban Irjen Asep Edi Suheri dan Ustaz Abdul Somad di Pesantren Nurul Azhar, Rumbai, Pekanbaru, Selasa (21/11/2023). (dok. istimewa)

Di samping itu, UAS mengapresiasi kunjungan Irjen Asep Edi beserta rombongan ini. Dia mendoakan agar kunjungan Irjen Asep dan rombongan ke tokoh masyarakat dan tokoh agama lainnya berjalan lancar. UAS mendoakan Irjen Asep dan seluruh anggota Polri diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pemilu 2024.

"Mudah-mudahan dengan kunjungan ke simpul-simpul tokoh masyarakat ini pemilu berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan dan sehat walafiat. Dan yang terpenting roda demokrasi berjalan dengan aman dan baik, sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia sekarang baik dan lebih baik lagi. Insyaallah itu harapan kita bersama," pungkas UAS.

Sementara itu Irjen Asep menilai UAS merupakan ulama yang berpengaruh dan salah satu ustaz yang memiliki banyak pengikut di Tanah Air. Asep mengaku senang bisa menjalin silaturahmi dengan UAS. Jenderal bintang dua ini menyebut sosok UAS sebagai tokoh agama yang cinta NKRI dan selalu mendoakan kebaikan untuk negeri.

"Beliau ulama yang mencintai negeri ini dan memiliki banyak pengikut. Kami berharap bisa menyerukan agar pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Atas nama Polri kami berterima kasih kepada UAS yang dalam ceramahnya mengajak untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," tandasnya.

Dalam silaturahmi yang berlangsung hangat dan penuh keakraban, Irjen Asep Edi didampingi oleh Wakaops NCS Brigjen Yuyun Yudhantara, Kasatgas Preemtif Brigjen M Rudy Syafrudin, Kasatgas Preventif Brigjen Himawan Bayu Aji dan Satgas Humas Kombes Harry Goldenhardt.

Simak juga 'Cegah Kerawanan Pemilu 2024, Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar mengumpulkan seluruh calon kepala daerah yang akan diusung nanti pada 2024 untuk diberikan arahan. Total ada 1.117 bakal calon kepala daerah yang dikumpulkan.

"Pertemuan hari ini Partai Golkar mengumpulkan seluruh calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar. Jumlah yang dikumpulkan hari ini sebesar 1.117, baik itu sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota," ujar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (21/11/2023).

Airlangga mengatakan tujuan dikumpulkannya calon kepala daerah itu nanti diharapkan dapat membantu kemenangan pileg dan pilpres. Diharapkan juga kader yang dikumpulkan itu bisa ikut mengembangkan partai Golkar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan tujuan dari berkumpulnya para calon diharapkan para calon kepala daerah berkontribusi dalam pileg dan pilpres di bulan Februari nanti," kata dia.

"Salah satunya adalah Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat untuk Gubernur," tambahnya.

Airlangga mengatakan para calon kepala daerah itu dapat bekerja sama dengan fungsionaris partai dan pengurus partai di tingkat daerah. Hal itu, kata dia, bisa menjadi modal utama bagi partai Golkar di 2024.

"Sehingga dengan demikian seluruh kekuatan akan bersatu untuk memenangkan partai dan sekaligus memenangkan pasangan yang didukung oleh Partai Golkar yaitu Pak Prabwo dan Mas Gibran," ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Aburizal Bakrie. Sekjen Golkar Lodewijk Friedrich Paulus, Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Golkar Nurul Arifin, Wakil Ketua Umum Golkar Ridwan Kamil, Ketua DPD Golkar Jawa Barat Ace Hasan, Ketua Umum PP Kesatuan Perempuan Partai Golkar Airin Rachmi Diany.


Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, telah menerima 13 pakta integritas Ijtima Ulama. Anies mengatakan akan mereview pakta integritas tersebut.

"Mengenai pakta integritas, kami sedang review, nanti akan kami bahas sama-sama," kata Anies dalam konferensi pers, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Anies mengatakan pakta integritas itu harus mengedepankan kepentingan publik. Anies mengaku banyak menerima pakta integritas yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita pada prinsipnya melakukan kegiatan pakta integritas itu dengan banyak pihak bukan hanya satu seperti ini, ada banyak sekali yang kita nantinya akan mendapatkan pakta integritas dan semuanya harus mengedepankan kepentingan publik, mendasarkan kepada prinsip Pancasila, UUD 45, NKRI, pilar-pilar itulah yang menjadi pegangan kita," paparnya.

Anies mengatakan saat ini banyak pihak yang ingin menggunakan pakta integritas. Hal itu, kata dia, lantaran tak ingin janji-janji yang sudah diutarakan, tidak terwujud.

"Kenapa banyak pihak yang sekarang ingin pakta integritas? Ya karena mereka tak kepengin janjinya tak tertunaikan karena ada pengalaman-pengalaman terkait dengan janji yang dalam pelaksanaannya tidak terlaksana," ujar dia.

Berikut ini 13 poin lengkap pakta integritas Ijtima Ulama:

1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.

2. Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.

3. Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim.

4. Bersedia menghormati posisi Ulama dan bersedia mentaati pendapat para Ulama dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.

5. Bersedia melakukan Revolusi Akhlak di semua sektor kehidupan untuk membangun bangsa yang berakhlakul karimah demi menuju Indonesia bertakwa dan berkah dengan menjaga masyarakat dari rongrongan gaya hidup serta paham-paham merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia seperti LGBTQ+, Prostitusi, Perjudian, Minuman keras, Narkoba dan penyakit masyarakat lainnya, serta menjamin terselenggaranya secara utuh sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, serta menjamin tersedianya anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

6. Bersedia mewujudkan kedaulatan ekonomi dengan menjaga kekayaan alam nasional serta berupaya serius mengembalikan aset negara, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, dan menjamin kehidupan yang layak bagi warga negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sandang dan papan, serta menjamin alokasi anggaran yang memadai dan kemudahan akses untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan kesehatan baik pemerintah mau pun swasta serta merevisi segala aturan terkait kesehatan agar sejalan dengan kepentingan rakyat.

7. Bersedia memperbaiki ekonomi dan taraf hidup rakyat miskin dengan membukakan lapangan pekerjaan seluas luasnya bagi tenaga kerja dari Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan pekerja Indonesia lewat kebijakan upah yang layak serta membatasi masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, bila di butuhkan mendatangkan tenaga kerja asing hanya terbatas pada tenaga kerja ahli yang keahliannya tidak tersedia di dalam negeri semata untuk tujuan transfer of knowledge dengan waktu yang dibatasi, serta mendata ulang dan selanjutnya memulangkan tenaga kerja asing yang izin kerjanya sudah melampaui batas ketentuan.

8. Bersedia memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari penjajahan Zionis Israel sesuai amanat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, dan berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia, serta melarang penyebaran paham zionisme karena mengandung ajaran ajaran apartheid yang rasis dan fasis.

9. Bersedia menegakan hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkeadilan dan secara imparsial tanpa diskriminasi, menjamin pemenuhan dan pemulihan hak para korban penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penegak hukum, serta tidak segan menegakan hukum terhadap oknum penegak hukum yang menyalahgunakan kekuasaan.

10. Bersedia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.

11. Bersedia menjamin terpenuhinya hak berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai dengan UUD 1945, serta menjamin perlindungan terhadap tokoh-tokoh agama dari segala bentuk kriminalisasi.

12. Memperkuat profesi Advokat agar mendapatkan perlakuan setara dan seimbang di muka hukum dengan penegak hukum lainnya seperti Polisi, Jaksa dan Hakim demi terjaminnya hak masyarakat pencari keadilan yang selama ini telah menjadi korban tidak seimbangnya penegakan hukum, serta melaksanakan program Land Reform untuk memberantas para mafia tanah.

13. Apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya.


Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) mengumumkan nama-nama susunan Timnas AMIN. Sejumlah nama, seperti mantan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi hingga mantan Bupati Lumajang Thoriqul Haq masuk menjadi tim kampanye daerah Timnas AMIN.

"Nama-nama inilah adalah utusan dari tiap-tiap parpol yang pada tiap daerah memperoleh kursi paling banyak," kata Co-Kapten Timnas AMIN, Sudirman Said, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

"Diharapkan nama-nama yang disebut ini segera membentuk dan melengkapi susunan tim pemenangan daerah dan bersinergi dengan elemen non-partai dan membentuk pada level berikutnya yaitu kabupaten/kota," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut susunan Timnas AMIN di daerah:

1. Aceh: Gufron Zainal Abidin

2. Sumut: Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi

3. Sumbar: Rahmat Saleh

4. Bengkulu: Sujono

5. Babel: Iman Musaman

6. Jambi: Syarif Fasha

7. Kepri: Khazalik

8. Riau: Markarius Anwar

9. Sumsel: Herman Deru

10. Lampung: Chusnunia Halim

11. Banten: Gembong Sumedi

12. DKI Jakarta: Khoirudin

13. Jabar: Haru Suandharu

14. Jateng: H Sukirman

15. DIY: H Agus Sulistiyono

16. Jatim: HM Thoriqul Haq

17. Bali: Masrur Makmur

18. NTB: Yek Agul Alhaddar

19. NTT: Julie Sutrisno Laiskodat

20. Kalbar: S Abdullah Alkadrie

21. Kalteng: Faridawaty D Atjeh

22. Kaltim: Harun Al Rasyid

23. Kaltara: Irianto Lambrie

24. Kalsel: Awan Subarkah

25. Sulut: J Victor Mailangkay

26. Gorontalo: Rachmat Gobel

27. Sulteng: Nilam Sari Lawira

28. Sulbar: Anwar Adnan Saleh

29. Sultra: Ali Mazi

30. Sulsel: Rusdi Masse Mappasessu

31. Maluku: Rosita Usman

32. Malut: Achmad Hatari

33. Papua: Mathius Awoitauw

34. Papua Barat: Septi Inusi

35. Papua Barat Daya: Syamsudin Seknun

36. Papua Selatan: Romanus Mbaraka

37. Papua Tengah: Natalis Tabuni

38. Papua Pegunungan: Didimus Yahuli


Jelang pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan kepada masyarakat bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) bisa dicek secara online. DPT online disediakan oleh KPU sebagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pengecekan.

Pengecekan ini dilakukan untuk memastikan apakah sudah terdaftar atau belum pada DPT untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Kira-kira bagaimana ya cara mudah dan cepat untuk cek DPT online? Nah, untuk itu, simak penjelasannya di bawah ini yang berhasil dirangkum.

Keuntungan Menggunakan DPT Online

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengecek DPT pemilu 2024. Pengecekan DPT, bisa melalui kantor kecamatan, Tempat Pemungutan Suara (TPS), DPT online baik web ataupun aplikasi, dan melalui surat undangan memilih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa cara di atas, mempunyai kelebihannya masing-masing. Namun, mengecek DPT online tentu saja lebih unggul, karena ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh. Berikut ini keuntungannya:

Kemudahan Akses

DPT online memberikan kemudahan akses bagi siapa saja. Akses bisa dilakukan melalui laman:

kpu.go.id

infopemilu.kpu.go.id

cekdptonline.kpu.go.id.

Kamu bisa mengakses ketiga link tersebut baik melalui handphone ataupun melalui laptop dan PC.

Efisiensi Waktu

Mengecek DPT secara online dapat menghemat waktu. Apalagi bagi kamu yang sibuk dalam pekerjaan dan urusan lainnnya. Kamu tidak perlu meluangkan waktu banyak untuk mengunjungi kantor kecamatan dan TPS terdekat hanya untuk mengecek DPT. Kamu cukup mengeceknya secara online.

Cara Memeriksa Daftar Pemilih Tetap Online

Dikutip langsung melalui laman Komisi Pemilihan Umum (KPU), berikut ini cara cek DPT online yang mudah dan cepat.

Cara Cek DPT Online melalui Web KPU

Kunjungi laman resmi KPU atau kliK tautan kpu.go.id Lalu klik tombol opsi di sisi kanan atas tampilan web, baik untuk handphone maupun desktop Akan muncul beberapa opsi, klik "Cek DPT Online" Kamu akan diarahkan untuk mengisi Nomor Induk Keluarga (NIK) atau nomor paspor bagi pemilih luar negeri Selain melalui laman di atas, kamu juga bisa mengaksesnya melalui infopemilu.kpu.go.id.

Atau, kamu bisa juga mengeceknya langsung melalui laman cekdptonline.kpu.go.id berikut ini caranya:

Kunjungi laman resmi cekdptonline.kpu.go.id Kemudian, akan muncul pop up untuk mengisi NIK atau paspor bagi pemilih luar negeri Setelah selesai mengisi NIK atau nomor paspor, klik "Pencarian" Tunggu beberapa saat hingga muncul data. Data ini berupa: Nama pemilih, NIK, Nomor kartu keluarga, Nomor TPS/DPT , Nama kabupaten, kecamatan, dan kelurahan, Alamat TPS.

Apabila sudah memasukkan NIK atau nomor paspor, namun data yang dimasukkan keliru dan belum terdaftar, disarankan untuk menghubungi kantor KPU terdekat untuk membantu dalam memastikan data diri kamu sudah ada pada DPT.

Syarat Pemilih Pemilu

Setiap pemilih dalam Pemilu, diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan ini tertuang dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Berikut ini syarat pemilih pemilu:

Warga Negara Indonesia (WNI) Sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada saat melakukan pemungutan suara Sudah kawin atau sudah pernah kawin Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan pada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Berdomisili pada wilayah NKRI dan dapat dibuktikan dengan E-KTP Berdomisili di luar negeri dengan dibuktikan melalui e-KTP, Paspor, atau Surat Perjalanan Laksana Paspor Apabila belum atau tidak mempunyai e-KTP, diperbolehkan untuk menggunakan Kartu Keluarga (KK) Tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota kepolisian.

Tips Menggunakan DPT Online dengan Efektif

Tips untuk menggunakan DPT online secara efektif yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa nama kamu masih terdaftar dalam DPT. Selanjutnya, pastikan data pribadi yang terdaftar sudah benar.

Data-data ini meliputi nama, NIK, kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan alamat rumah. Selain itu, ada baiknya menyimpan bukti pendaftaran. Kamu bisa menyimpan bukti pendaftaran dengan menscreenshot atau hanya difoto melalui handphone.

Demikian yang dapat disampaikan mengenai DPT online. Semoga bermanfaat!


Paslon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengumumkan deretan nama baru di Timnas AMIN. Sejumlah nama mantan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies di Jakarta turut diboyong masuk tim pemenangan AMIN.

"Wakil Ketua (Dewan Pakar) Amin Subekti," kata Cak Imin, dalam jumpa pers, Selasa (21/11/2023).

Amin Subekti merupakan Ketua TGUPP periode 2018 sampai 2022 saat Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Berikut nama-nama mantan TGUPP Anies yang masuk Timnas AMIN:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Amin Subekti (Wakil Ketua Dewan Pakar Timnas AMIN)

Marco Kusumawijaya (Anggota Dewan Pakar)

Angga Putra Fidrian (Sekretaris Komunikasi dan Media)

Bambang Widjojanto (Anggota Dewan Pakar)

Oegroseno (Wakil Ketua Dewan Penasihat)

Tatak Ujiyati (Jubir AMIN)

Totok Amin Soefijanto (Anggota Dewan Pakar)

Patrya Pratama (Sekretaris Deputi Materi dan Substansi)

Ade Chandra (Wakil Deputi Komunikasi dan Media)

Herry Dharmawan (Sekretaris Deputi Teritorial Pemenangan)

Sebelumnya, Anies mengumumkan head coach Timnas AMIN yang diisi Waketum NasDem Ahmad Ali. Ahmad Ali akan didampingi tiga asisten coach. Mereka yakni, Tamsil Linrung, Ahmad Heryawan atau Aher, dan Jazilul Fawaid.

Adapun Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri masuk dalam jajaran dewan pembina. Ada juga Jan Darmadi, Ahmad Dhakiri dan Nyai Latifah.


Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara soal ucapan Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul. Dalam omongannya, Pacul mengklaim 11 juta suara di Jateng bakal masuk ke calon pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md (Ganjar-Mahfud)).

Saat dimintai konfirmasi awak media seperti dikutip detikJateng, Gibran menyatakan bahwa klaim itu merupakan ranah dari PDIP. Karena itu, dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh.

"Ya tidak perlu saya tanggapi itu, itu masing-masing dari partai," kata Gibran di Balai Kota Solo, Selasa (21/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diberitakan sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakin bahwa 11 juta suara di Jawa Tengah bakal ke pasangan yang diusungnya Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Daerah yang akan menyumbang suara terbesar adalah Solo Raya atau eks Keresidenan Surakarta.

"Kita tidak menangani nasional, kita menangani di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah akan memberi kontribusi suara sebesar 11 juta lah, itu kira-kira tidak kurang dari 60 persen (suara di Jateng)," kata Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di kantornya, Jalan Brigjen Katamso, Semarang, Minggu (19/11).

Pacul memperkirakan suara terbesar akan datang dari eks Keresidenan Surakarta. Sebab, ada tiga wilayah yakni Solo, Boyolali, dan Wonogiri yang dalam pemilu sebelumnya meraih suara di atas 50 persen untuk PDIP.

Dia juga menyebut DPC PDIP Solo dan Boyolali memiliki cara sendiri untuk mempertahankan kemenangan di wilayahnya.

"Solo itu perolehan kursinya 2019 sudah di atas 50 persen begitu juga Boyolali mereka membangun cara yang sendiri. Kalau Wonogiri meski sudah di atas 50 persen tapi include di sini karena di Wonogiri itu laboratorium kami untuk komandante stelsel ini laboraturium ya di Wonogiri," jelasnya.

Keliru Tak Undang Gibran Sampai Bikin Bambang Pacul Minta Maaf


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mengumumkan daftar nama-nama susunan lengkap Timnas AMIN. Sejumlah nama menempati jabatan sebagai Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat Timnas AMIN.

"Adapun dewan pertimbangan dipimpin oleh sekjen masing-masing partai yaitu Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Bapak Hasanuddin Wahid dan Bapak Hermawi Taslim," kata Anies dalam konferensi pers di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Selain itu, Anies juga mengumumkan sejumlah nama lain yang masuk dalam struktur Timnas AMIN sebagai dewan penasihat. Anies menjelaskan dewan penasihat ini bertugas untuk memberikan nasihat-nasihat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lalu kita juga ada dewan penasihat, dewan peansihat ini orang-orang yang didengar pendapat nasihatnya, mereka adalah tokoh-tokoh di masyarakat," ucap Anies.

"Pimpinan akan dipimpin oleh senior usianya 80-an lebih bapak kiai Syukron Ma'mun, beliau paling senior di antara semua," sambungnya.

Selain itu, ada pula pimpinan Pemuda Pancasila (PP) Japto Soerjosoemarno masuk menjadi dewan penasihat. Kemudian, ada mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, mantan Kepala BIN Letjen Sutiyoso, Soetrisno Bachir dan Hidayat Nur Wahid.


Calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengumumkan Juru Bicara Timnas AMIN. Dia menyampaikan secara khusus beberapa nama seperti Eva Sundari, Tatak Ujiyanti, Geisz Chalifah, hingga Syahganda Nainggolan.

"Sebelum Pak Sudirman Said, saya mau sampaikan nama-nama juru bicara, ini banyak juga, silakan yang kenal nanti wawancara langsung ke para jubir-jubir, sengaja kita perbanyak karena memang selain kebutuhan se-nasional, juga jubir-jubir ini harus terdaftar di KPU, sehingga registered," kata Cak Imin saat mengumumkan Timnas AMIN, di Jalan Diponegoro 10, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Cak Imin menyampaikan secara khusus beberapa nama. Salah satunya yakni Eva Sundari, yang disebut Cak Imin sebagai mantan Kader PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Eva Sundari dulu PDIP, iya NasDem sekarang, dulu PDIP dulu, sekarang NasDem, ini bukan maksud apa-apa hanya pemberitahuan saja, gitu aja kok ribut," ucap Cak Imin disambut tawa jajaran Timnas AMIN.

Kemudian, Cak Imin juga berkelakar terkait Geisz Chalifa. Dia menyebut Geisz Chalifa berambut gondrong.

"Geisz Chalifa terkenal kan, yang gondrong itu," kelakar Cak Imin.

Lalu yang terakhir, Cak Imin juga menyebut nama Tatak Ujiyanti dan Syahganda Nainggolan. "Ya ada yang sangat terkenal belum disebut Syahganda Nainggolan," imbuhnya.

Berikut ini daftar lengkap Juru Bicara Timnas AMIN

Juru Bicara :

1. Syamsudin Dayan

2. Pipin Sopian

3. Muhammad Kholid

4. Ahmad Fathul Bari

5. Muhammad Iqbal

6. Ismail Bachtiar

7. Ratih Megasari

8. Okky Asokawati

9. Ary Ginanjar

10. Hussein Abudullah

11. Hanifah Husein

12. Syahganda Nainggolan

13. Said Didu

14. Refly Harun

15. Angga Putra Fidrian

16. Pendeta Sheppard Supit

17. M Khoiron

18. Sulfikar Amir

19. Surya Tjandra

20. Indra Charismadji

21. Ramzi

22. Eva Sundari

23. Julie Laiskodat

24. Dharmadiani

25. Billy Nerotumelina

26. Thaha Al Hamid

27. Sahrin Hamid

28. Ibrahim Prayitno

29. Luluk Nur Hamidah

30. Intan RJ Azizah

31. Usamah Abdul Aziz

32. Hasanudin Ibrahim

33. Nur Iswan

34. Chaerul Umam

35. Nur Suhud

36. Tatak Ujiyati

37. La Ode Basir

38. M Ramli Rahim

39. Amirudin Arrahab

40. Nur Suhud

41. Hasreiza

42. Geisz Chalifa

43. Andi Sinulingga

44. Reynaldi Sarijowan

45. Erbi Setiawan

46. Mustofa Nahrawardaya

47. Tommy Ristanto

48. Maman Imanul Haq

49. Abdul Rochim

50. Anis Byarwati

51. H. Zulkieflimansyah

52. Sukamta Mantamihardja

53. Bestari Barus

54. Bakhtiar Sibarani

55. Nur Khoiron

56. Hendri Satrio

57. Teguh Juwarno

58. Dharma diani

59. Irvan Pulungan

60. Deddy Indrawan

61. Rana Anis B.

62. Aldy Perdana Putra

63. Amanda Putri Amelia

64. Hari Akbar Apriawan

65. Juang Akbar Magenda

66. Gaeandra Kartasasmita

67. Mohammad Abror

68. Riezal Ilham Pratama

69. Eka Agus Supriyadi

70. Dwi Angga Pribadi

71. Rifka Faizah

72. Fatia Nur Masriati

73. Latifina Ali Umar

74. Wulan Sari Mochtar

75. Jontario Zainudin

76. Bella Agusti

77. M. Fachri Muchtar

78. M. Aji Pratama

79. Ais Shafiyah

80. Michael Sinaga

81. Nisfi Mubarokah

82. Rizaldi Rais Handayani

83. Rafif Rizqullah

84. Humaira

85. Sasa Chalim

86. Syafi'i Antoni

87. M. Kemal Khoerul Muhlisin

88. M. Azriel Alghifari

89. Iman Sukri

Simak Video 'Jajaran Dewan Pertimbangan dan Dewan Penasihat Timnas AMIN':

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai Pejabat (Pj) Gubernur Nusa Tangara Barat (NTB) Lalu Gita Ariadi diduga tak netral saat hadiri acara PDI Perjuangan (PDIP). Lalu Gita Ariadi menyebut menjalankan tugas negara saat ada di sana.

"Ya kalau kita ditanya kita konfirmasi, kita jalankan laksanakan tugas negara dan waktu itu saya Sekda juga kan, Sekda kan pembina politik di daerah," kata Gita kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/11/2023).

Dia mengatakan dirinya juga berfoto dengan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurutnya, Sekda bertugas menjadi pembina politik di daerah sehingga harus melayani setiap tamu yang berkunjung ke NTB termasuk acara PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya juga ada foto dengan Pak Muhaimin Iskandar dengan Pak Bambang Soesatyo banyaklah, karena kan kita Sekda waktu itu, tamu-tamu pada datang kita layani," ujar Gita.

"Ya tugas sekda kan membina politik di daerah juga kan," lanjutnya.

Sebelumnya, Pj Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dinyatakan melanggar netralitas lantaran menghadiri acara PDIP. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah menyebut Lalu Gita terbukti melanggar netralitas.

"Itu (berdasarkan) hasil pemeriksaan dan analisis yang telah dilakukan internal Bawaslu. Lalu Gita Ariadi diduga melakukan pelanggaran netralitas ASN (aparatur sipil negara)," kata Ketua Bawaslu Lombok Tengah Fauzan Hadi, Kamis (21/9/2023).

Bawaslu mempersoalkan kehadiran Lalu Gita dalam acara PDIP NTB di Lapangan Muhajirin, Praya Lombok Tengah, Minggu (10/9/2023). Ketika itu, Lalu Gita masih menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Ia ikut bagi-bagi bantuan sosial (bansos), penyerahan mobil operasional kepada sejumlah lembaga masyarakat, dan santunan kepada anak yatim yang digelar PDIP NTB.

Adapun, tindakan Lalu Gita yang memperkenalkan para pimpinan partai penyelenggara acara penyaluran bansos kepada masyarakat di lokasi acara dinilai bermasalah. Bahkan, Lalu Gita juga mengenalkan nama-nama bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024 dari PDIP dalam acara itu.

Bawaslu kemudian meneruskan temuan tersebut kepada Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mengambil tindakan berikutnya. "Ada dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan Lalu Gita Ariadi. Sehingga, saat ini, Bawaslu sudah menyerahkan temuan itu ke KASN," tegas Fauzan.

Video yang menunjukkan kehadiran Lalu Gita di acara PDIP sebelumnya beredar di media sosial. Video itu juga berisi klarifikasi dari Lalu Gita terkait alasan kehadirannya. Dia mengaku selalu hadir dalam semua acara parpol, tak hanya PDIP.

"Saya hadir karena memiliki tugas untuk mendamaikan," ucap Lalu Gita.

Lalu Gita meminta masyarakat untuk tidak berdebat berlebihan lantaran berbeda pilihan politik. "Masalah beda pilihan itu biasa. Jangan sampai terjadi pertumpahan darah," pesan pria kelahiran Lombok Tengah itu.