Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah selesai melakukan kajian terkait aksi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memasang alat peraga berupa stiker Bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran dari aksi tersebut.

"Yang penempelan (stiker) tidak ada masalah. Tidak kemudian pelanggarannya tidak terbukti. Itu hasil dari kami, karena Bawaslu Surakarta sudah melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut," kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

Sedangkan untuk video sejumlah kepala daerah PDIP yang mengajak memilih Ganjar pun Bawaslu telah selesai melakukan kajian. Bagja menyebut hasil kajian akan disampaikan pekan ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian sekarang, bagaimana yang Twitter, minggu ini kasus perkembangan Twitter yang kepala daerah sudah muncul hasilnya, dan kami akan sampaikan kepada teman-teman insyaallah per Jumat ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Bagja pun mengimbau peserta Pemilu untuk menahan diri. Terutama, untuk tidak melakukan politik identitas dan kampanye di tempat ibadah.

"Kami minta, sama dengan kesepakatan awal kita, tidak menggunakan identitas keagamaan tertentu menjadi satu hal yang perlu untuk kemudian kita menahan diri," ujarnya.

"Tempat ibadah, tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat sosialisasi pasangan calon, atau itu kan belum ada ya, paslon sosialisasi peserta Pemilu khususnya," sambungnya.

Sebelumnya, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi aksi penempelan stiker bergambar Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo di sejumlah rumah warga. Gibran mengatakan semua kota melakukan hal yang sama.

"Semua kota melakukan, ya, pada hari itu juga. Jadi, bukan cuma saya," kata Gibran Rakabuming Raka dilansir Antara, Senin (21/8).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menilai jumlah polisi militer (POM) saat ini masih kurang dari kebutuhan. Dia mengatakan perlu ada lebih banyak prajurit yang dididik menjadi penyidik polisi militer.

"Nah jumlahnya POM TNI waktu itu kita tidak memperkirakan akan sebanyak ini yang akan kita proses, dengan perkembangan ini harus mulai mendidik yang banyak dan mungkin menyekolahkan untuk menjadi penyidik," kata Yudo kepada wartawan di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Jumlah polisi militer ini akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, jumlah polisi militer juga disesuaikan dengan kebutuhan penanganan oknum TNI yang melakukan pelanggaran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya dengan validasi organisasi yang ada, kemudian dengan banyaknya tindak pidana yang dulu tidak pernah terjadi di TNI. Ini kan aneh-aneh kan tindak pidananya. Ya itu tadi kita memaklumi dengan perkembangan teknologi dan situasi yang ada ini tindak pidananya juga macam-macam," ujarnya.

"Dulu POM TNI ini lebih banyak pada, namanya kan provost dulu, terus berkembang mengikuti dengan situasi yang ada. Sehingga jumlahnya POM ini dulu tidak sebanyak sekarang ini kenakalannya yang masuk pidana, kalau disiplin banyak mungkin," imbuh dia.

Yudo mengatakan masalah pelanggaran disiplin oleh prajurit TNI masih dapat ditangani provos maupun atasan yang berhak menghukum (ankum). Namun demikian, menurutnya, prajurit yang melakukan pelanggaran pidana harus diproses oleh polisi militer.

Disiplin sudah selesaikan dengan provost dengan ankum selesai. Sekarang tidak boleh lagi, masyarakat juga menilai, melihat tentang prajurit TNI yang pidana umum ya harus dilaksanakan dengan POM TNI tadi. Disidik oleh POM TNI.

Yudo menegaskan pelanggaran disiplin dan pelanggaran pidana merupakan hal yang berbeda sehingga penanganan kasusnya juga tak sama. Saat ini polisi militer kodam (pomdam) dimaksimalkan untuk mengatasi kurangnya polisi militer.

"Sehingga sekarang diberdayakan mulai dari Pomdam ada pom angkatan kemudian pom TNI semua diberdayakan. Karena saya sampaikan bahwa tadi, tidak ada impunitas, tidak ada. Prajurit yang salah harus diproses hukum. Baik hukum disiplin maupun yang pidana. Disiplin kan cukup diselesaikan oleh ankum. Umpama seperti datang terlambat masuk, kemudian melanggar ketentuan apa di dalam ksatriaan tapi yang sifatnya pidana, proses hukum pidana," tegasnya.

Pelanggaran Netralitas Pemilu Langsung Ditindak

Yudo juga mengingatkan prajurit TNI untuk menjaga netralitas menjelang Pemilu 2024. Dia mengatakan prajurit yang melanggar akan langsung ditindak.

"Kalau untuk TNI nggak usah menunggu, sekarang langgar sekarang cabut. Nggak ada menunggu-nunggu, ditunda-tunda, nanti malah hilang. Saya sudah sampaikan kan kemarin, tidak ada impunitas, tidak ada ditutup-tutupi, tidak ada dilindung-lindungi. Kalau prajurit-prajurit salah, proses hukum," kata dia.

Yudo mengatakan pelanggaran dapat ditangani Puspom TNI hingga di matra masing-masing prajurit seperti Puspomad, Puspomal, dan Puspomau.

"Kalau salah ya panggil, proses hukum. Jadi nggak perlu menunggu pemilu hilang, keburu pensiun nanti," kata dia.

Namun begitu, dia mengatakan pada pemilu nanti akan tetap ada Babinsa yang hadir di setiap TPS, seperti yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polri. Dia mengatakan kehadiran Babinsa dan Bhabinkamtibmas utamanya ialah menjaga proses pemungutan suara berjalan aman.

"Ya kayak kemarin mungkin ragu-ragu masuk di TPS. Tadi saya tanyakan. Di situ kan ada larangan masuk TPS. Loh TPS ini dia mengamankan supaya nggak ribut di situ, ya boleh boleh saja. Masa enggak boleh di TPS. Kecuali di TPS ngajari 'Pak, Pak besok nyoblos ini ya. Nah, itu yang enggak boleh. Gitu, lho. Tapi di sana sama sama mungkin Babikamtibmas, Babinsa mantau bagaimana situasi aman. Aman. Sudah. Begitu ada yang ribut, mungkin rebutan kertas suara, ya kita pisah. Masa rebutan suara gitu, lho," ujarnya.

"Jadi kehadiran kita di sana semata-mata mengamankan. Jadi bukan ikut. Nah, kalau ikut kan ada yang mengawasi. Di situ ada Bawaslu, ada KPPS. Laporkan kalau sampai ada TNI yang ikut ikutan atau mengarahkan atau mungkin tidak sesuai dengan tugas pokok yang diemban di situ," tambah Yudo.


Panglima TNI Laksmana Yudo Margono menggelar kegiatan Bimtek perihal netralisasi TNI jelang Pemilu 2024. Salah satu langkah yang akan dibuat adalah membuat kanal aduan.

Tujuan dibuatnya kanal aduan untuk mempermudah masyarakat melapor jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan anggota TNI terkait keterlibatan dalam pemilu. Kanal aduan ini diharapkan dapat menegaskan netralitas TNI dalam pemilu.

"Untuk hotline (kanal aduan) itu kita buat nanti ya, teknis itu nanti akan kita buat sehingga masyarakat lebih mudah untuk menyampaikan apabila ada suatu pelanggaran ataupun apapun tentang TNI, sehingga mudah kita tindaklanjuti," kata Yudo di Mabes TNI, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kita pengennya juga terbuka tentang pemilu netralitas TNI, kalau nanti pengamanan dan sebagainya sudah kita rencanakan juga tadi sudah kita laporkan kepada KPU, kepada Bawaslu juga. Nanti kita tunjuk personel-personel untuk mengamankan calon," tambah Yudo.

Lebih lanjut, Yudo mengatakan bakal mengatur mekanisme pengamanan, termasuk terhadap para ajudan. Semua dilakukan dengan harapan masyarakat yakin bahwa TNI benar-benar bersikap netral.

"Kemudian mekanisme teknisnya bagaimana mengamankan nanti kita atur termasuk ADC (Aide de Camp) Spri (sekretaris pribadi) akan kita atur, pasti akan kita atur. Untuk itu sehingga betul-betul netralitas TNI ini bisa kita menjadi kepercayaan masyarakat bahwa TNI betul-betul netral," ungkap Yudo.

Sebelumnya, Yudo mengingatkan seluruh prajurit untuk kembali menjaga netralitas dalam Pemilu. Ada sejumlah larangan yang disampaikan menjelang digelarnya Pemilu 2024.

"Pada netralitas pemilu, khususnya bagi TNI, saya kira, yang kemarin saya dipasang gambar-gambar sudah jelas tentang netralitas TNI. Itu supaya menjadi pegangan, pedoman semuanya," kata Yudo dalam pengarahan kepada para perwira tinggi (pati) TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Gambar-gambar yang dimaksudnya ialah tentang 6 poin implementasi netralitas TNI pada Pemilu 2024. Dua poin awal ialah tidak memihak, memberikan dukungan kepada parpol atau paslon dan tidak memberikan fasilitas, tempat sarpras TNI sebagai sarana kampanye.

Dia mewanti-wanti agar fasilitas TNI tidak sampai disalahgunakan pihak luar sehingga mencoreng netralitas institusi TNI. Yudo mengatakan saat dirinya berdinas di Sorong, pernah ada truk Marinir yang disalahgunakan untuk kepentingan kampanye.


Dewan Perwakilan Rakyat AS akan membuka penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden AS Joe Biden. Hal ini diungkap oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS dari Partai Republik Kevin McCarthy

"Saya mengarahkan komite DPR kami untuk membuka penyelidikan resmi pemakzulan terhadap Presiden Joe Biden," kata McCarthy kepada wartawan dilansir Reuters, Selasa (12/9/2023).

Diberitakan banyak kader di partai McCarthy marah ketika DPR, yang saat itu dikuasai oleh Partai Demokrat, dua kali memakzulkan Presiden Partai Republik Donald Trump - pada tahun 2019 dan 2021 - meskipun ia dibebaskan 2 kali oleh Senat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Biden, yang mengalahkan Trump pada pemilu tahun 2020, berupaya untuk dipilih kembali pada tahun depan. Partai Republik, yang kini hanya menguasai DPR, menuduh Biden mengambil keuntungan saat ia menjabat sebagai wakil presiden dari tahun 2009 hingga 2017 dari usaha bisnis luar negeri putranya, Hunter Biden. Meski begitu, Partai Republik belum memberikan bukti yang kuat.

Gedung Putih mengatakan tidak ada dasar membuka penyelidikan. Partai Demokrat menyebut pembicaraan soal pemakzulan di Partai Republik sebagai upaya mengalihkan perhatian publik terhadap hukuman Trump, yang menghadapi empat dakwaan pidana terpisah.


Tradisi Rabu Wekasan atau Rabu malam di akhir bulan Safar juga digelar warga Kelurahan Triwung Lor, Kademangan, Kota Probolinggo. Warga setempat menyebutnya Rabu Bungkasan.

Ratusan santri dan wali santri di Pondok Nurul Islam, Kelurahan Triwung Lor mengikuti pawai obor di sepanjang jalan perkampungan pada Selasa (12/9/2023) malam.

Dalam kepercayaan warga setempat Rabu Bungkasan adalah hari datangnya penyakit dan balak. Untuk itulah dalam pawai obor itu, santri dan warga tak henti-henti melantunkan selawat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tidak hanya melantunkan Selawat Burdah, para santri dan wali santri juga membaca sejumlah doa dipimpin Ustaz Muchlas, pengasuh Ponpes Nurul Islam dalam pawai obor turun temurun itu.

"Tujuan tradisi Rabu bungkasan ini agar kita dijauhkan dari semua penyakit dan bala," ujar Ustaz Muchlas kepada detikJatim, Selasa (12/9/2023).

Dia menjelaskan bahwa tradisi Rabu Bungkasan berupa syukuran di akhir bulan Safar yang jatuh pada Selasa atau malam Rabu itu merupakan tradisi umat Islam di zaman Nabi.

Konon, bulan Safar dalam Kalender Hijriah adalah bulan di mana Allah SWT banyak menurunkan azab berupa penyakit dan bencana alam agar umat manusia yang banyak melakukan dosa kembali mengingat Sang Pencipta.

"Kita wajib mengikuti jejak para nabi dan para ulama. Semoga bencana alam di Indonesia segera selesai. Seperti gempa bumi, banjir, dan kebakaran yang saat ini melanda Bromo," ujar Ustaz Muchlas.

Setelah rangkaian pawai obor itu, acara diakhiri dengan pembacaan doa dipimpin sejumlah ulama. Setelah itu, disediakan air minum yang bersumber dari 7 mata air.

Pada saat inilah warga yang mengikuti rangkaian acara baik dewasa hingga anak-anak berebut air yang telah dirapali dengan doa-doa oleh pada ulama.

Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin mengatakan tradisi Rabu Bungkasan sekarang mulai jarang ditemui padahal tradisi itu adalah tradisi Islam yang sekaligus wadah syiar Agama.

"Ini tradisi Rabu Bungkasan di mana Rabu terakhir di Bulan Safar tujuannya semoga Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, serta terpilih pemimpin yang bisa membela rakyat dan memberi kesejahteraan yang lebih baik," jelasnya.

Tidak hanya itu, ribuan santri dan wali santri Ponpes Nurul Islam diajak untuk memanjatkan doa bagi korban yang sedang dilanda musibah belakangan ini. Salah satunya Gempa Bumi di Maroko.

"Doa juga ditujukan ke para korban bencana gempa bumi di Maroko, semoga arwah mereka ditempatkan di Syurga Allah SWT, dan korban luka segera dipulihkan serta keluarga yang ditinggal diberi kesabaran, Amiin Allahuma Amin," ujar Habib Hadi.

Rebo Wekasan, Tradisi Warisan Zaaman Sunan Giri


Bawaslu RI merespons tayangan azan magrib yang menampilkan bacapres PDIP Ganjar Pranowo di salah satu stasiun TV. Bawaslu RI mengatakan hasil kajian soal polemik penayangan Ganjar di azan itu akan diumumkan pekan ini.

"Azan masih proses lama. Kemudian kita imbau kepada parpol peserta pemilu untuk tidak menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan politik identitas. Belum ada capres saat ini, belum ada capres, tapi kita lagi kaji lembaga pemyiarannya," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Bagja mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengenai ini. "Tentu kita akan koordinasi dengan KPI, karena ini salah satunya domain penyiaran dan Bawaslu. Saat ini kami lagi koordinasi kita tunggu ya dalam beberapa hari ini," kata Bagja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagja berharap polemik serupa tidak terjadi lagi. Dia menyinggung ihwal kampanye di media elektronik telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU), namun hanya selama masa kampanye berlangsung.

"Kami harapkan tidak terjadi lagi, ini tahapan sosialisasi. Ini juga ada beberapa stasiun TV menayangkan ada mars, beberapa peserta pemilu. Itu juga kami harapkan tidak dilakukan kembali. Karena alasannya, 'kami tidak mengajak'. Bukan tidak mengajaknya, ini frekuensi publiknya yang dipakai atau menunggu revisi PKPU tentang kampanye," kata Bagja.

"Kami meminta ya silakan saja diatur oleh PKPU. Karena yang diatur paling jelas adalah kampanye untuk media elektronik kan 21 hari menjelang akhir masa kampanye. Itu yang diatur di UU 7 Tahun 2017. Untuk tahap sosialisasi kan tidak," lanjut dia.

Lebih lanjut, Bagja mengatakan hasil kajian terkait munculnya Ganjar di tayangan azan sebuah stasiun TV akan diumumkan pekan ini. Dia pun mengingatkan soal larangan penggunaan politik identitas.

"Minggu ini yang jelas. Kami sebenarnya punya 14 hari loh. Tapi daripada menjadi ini, kami ingatkan tidak boleh menggunakan politik identitas. Sudahlah, sudah selesai yang begini, ya," ujar dia.


Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PKB Bambang Susanto berbicara soal sikap partainya yang mengajak PKS berkoalisi memenangkan duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Bambang mengatakan pihaknya menghormati sikap PKS yang masih perlu mempertimbangkan dukungan ke Cak Imin melalui rapat majelis syuro mereka.

Bambang mulanya membicarakan komitmen kerja sama politik PKB dengan NasDem sejak Anies dan Cak Imin dideklarasikan.

"Ya kalau PKB-NasDem kan memang sudah mantap deklarasi pasangan Amin tanggal 2 September lalu," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bambang lalu menyinggung mekanisme di internal PKS soal sikap dukungan ke Cak Imin sebagai pasangan Anies. Dia memastikan PKB menghormatinya.

"Sementara PKS masih akan menempuh mekanisme internal melalui rapat majelis syuro, PKB menghormati mekanisme internal itu, maka sambil menunggu keputusan majelis syuro, tadi PKB dan NasDem bersama pasangan Amin silaturahmi ke DPP PKS," kata dia.

Bambang menekankan pentingnya peran PKS apabila mantap berkoalisi mendukung Anies dan Cak Imin di pilpres nanti. Baginya, PKS memiliki basis massa yang dapat mendongkrak elektoral.

"Prinsip berkoalisi bagi PKB semakin banyak teman koalisi lebih bagus, apalagi PKS yang menpunyai basis massa yang loyal dan solid diharapkan memberi tambahan energi elektoral untuk kemenangan pasangan Amin," katanya.


Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta para tokoh yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 untuk menahan diri untuk tak melakukan sosialisasi di media elektronik. Hal tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan soal bakal calon presiden Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan stasiun TV.

"Kami minta seluruh peserta Pemilu yang akan mencalonkan bacapres ke depan, kan pendaftaran bacapres masih bulan depan, agar menahan diri untuk tidak melakukan sosialisasi melalui frekuensi publik salah satunya adalah media elektronik," kata Bagja di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

Kemudian, terkait tayangan azan yang menampilkan bacapres PDIP Ganjar Pranowo, Bagja mengatakan jika hal tersebut masih perlu dikaji. Dia mengaku sulit untuk mengatakan jika tayangan itu melanggar aturan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebab, kata Bagja, saat ini Ganjar bukan merupakan peserta Pemilu. Terlebih, dia menyebut dalam tayangan itu tidak ada kalimat ajakan.

"Kita kembali lagi ke kampanye atau kemudian sosialisasi. Sosialisasinya peserta pemilu atau bukan, pertanyaannya, kan gitu. Sekarang karena yang bersangkutan ini tidak ada bahwa beliau ini peserta pemilu, bukan," ujarnya.

"Ajakannya? Tidak ada. Kemudian menawarkan visi misi, ada nggak di situ? Tidak juga kan? Itu agak sulit untuk menjerat," sambungnya.

Bagja mengatakan tayangan itu berasal dari ajakan dari stasiun TV atau bukan kepada Ganjar, itulah yang masih dikaji oleh Bawaslu. Bagja menyebut Bawaslu berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terkait kajian tayangan tersebut.

"Sekarang kami lagi kaji dulu nanti dalam dua hari ke depan. Teman-teman KPI sekarang sudah melakukan klarifikasi kan, sudah cukup sebenarnya di teman-teman KPI dan juga kita akan komunikasi dengan teman-teman KPI," jelasnya.

Diketahui, Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan magrib di salah satu stasiun TV. Tayangan itu ramai disorot dan dikaitkan dengan politik identitas.

Dalam video yang dilihat detikcom, Sabtu (9/9), tayangan azan magrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat.

Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid.

Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudu sebelum salat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.


Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) segera menggelar debat adu gagasan bakal calon presiden (bacapres) yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto. Debat akan digelar pada 14 September 2023.

Dalam keterangan resminya, BEM UI mengundang ketiga bacapres untuk menyampaikan visi besarnya kepada rakyat Indonesia untuk lima tahun ke depan. Adapun undangan debat sudah dikirimkan kepada ketiga bacapres.

"Sejak awal, Dialog Gagasan telah direncanakan untuk dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2023 di Kampus UI, Depok dan undangan fisik telah kami kirimkan secara langsung ke masing-masing rumah pemenangan ketiga Bacapres," tulis BEM UI dalam keterangan resminya yang diterima detikEdu, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bertanjuk Dialog Gagasan, informasi lebih lanjut mengenai debat bacapres baru akan disampaikan pada Pers Konferensi yang berlangsung pada Rabu (13/9) di Lapangan Rotunda Gedung Rektorat, Universitas Indonesia.

"Aliansi BEM se-UI akan mengadakan konferensi pers untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait kesediaan dari masing-masing Bacapres untuk hadir dalam kegiatan Dialog Gagasan," tulisnya.

Respon Ketiga Bacapres

Menurut arsip detik.com pada Agustus lalu, ketiga bacapres telah merespon tantangan tersebut. Bacapres pertama yang merespon tantangan itu adalah Anies Baswedan.

Anies menjawab tantangan tersebut selang 65 menit setelah berita tantangan BEM UI terbit di detikcom.

"Yuk, kapan?" kata Anies dalam uanggahannya di akun Twitter pribadinya, Senin (21/8).

Prabowo Subianto menyusul. Menteri Pertahanan RI itu merespons melalui Juru Bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Pak Prabowo siap dialog dengan siapa pun di mana pun, apalagi di kampus, beliau hobi dan senang diskusi dengan para intelektual," kata Dahnil.

Ganjar Pranowo disebut telah merespon tantangan itu beberapa kali. Salah satunya pada Senin (21/8) malam saat ditanya wartawan di Taman Lumbini, Candi Borobudur. Dia memastikan akan melayani tantangan debat dari BEM UI.

"Ya nanti kita debat. Terima kasih ya," kata Ganjar di Taman Lumbini Candi Borobudur.

KPU Buka Suara

Diketahui, masa pendaftaran Calon Presiden dan Wakil Presiden baru akan dimulai Oktober mendatang. Maka dari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto belum menjadi capres.

Ketiga tokoh ini, menurut KPU, masih bebas menghadiri acara di manapun, termasuk debat di kampus memenuhi undangan BEM UI atau BEM apapun.

"Jangankan jadi calon, sebagai bakal calon presiden saja belum," kata Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam detikNews dikutip Selasa (12/9/2023).

"Karena itu Mas Anies, Mas Ganjar dan Pak Prabowo masih bebas silaturrahim, diskusi dan debat dg siapa pun, dan bertempat di mana saja, termasuk di dalam kampus. Aktivitas tersebut tidak masuk kategori pelanggaran pemilu," kata Hasyim.

Jawaban Prabowo, Ganjar dan Anies soal Tantangan Debat BEM UI


DPP PKS menyajikan berbagai makanan dengan warna oranye dan hijau saat menerima kunjungan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar beserta jajaran NasDem dan PKB. Tak ada makanan dengan warna biru di sana.

"Saya tadi sudah menyajikan barang kali makanan-makanan ini sebenarnya pesanan (Waketum NasDem) Pak Ahmad Ali ini," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam sambutannya di DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan seperti dikutip dari detikNews, Selasa (12/9/2023).

"Saya ditelepon secara khusus oleh beliau, 'Apa ini ya bang yang mau disiapkan?' Biasanya PKS kambing, ya sudah disiapkan kambing," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syaikhu kemudian meminta maaf kepada NasDem lantaran tidak ada makanan berwarna biru. Sebab, yang disajikan ialah hanya makanan berwarna oranye dan hijau.

"Cuma saya mohon maaf nih kepada Pak Ali dan jajaran NasDem kalau tadi penyajiannya seperti itu adanya, saya coba berusaha melengkapi dengan berbagai cita rasa, tapi cari tadi sambel-sambelnya yang warna biru nggak ada, ada yang warna hijau ada yang warna oranye," ujarnya.

Syaikhu mengatakan selain sambal, juga ada sajian buah-buahan berwarna orange dan hijau. Dia menuturkan tidak ada maksud untuk meninggalkan Partai NasDem, lantaran tidak adanya makanan berwarna biru dalam sajian kunjungan itu.

"Begitu juga dengan buah-buahannya ada yang orange ada yang hijau, sekali lagi tidak bermaksud untuk meninggalkan Partai NasDem," ungkapnya.

Sementara itu, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengaku tidak masalah jika tidak ada warna biru dalam sajian itu. Dia kemudian menyinggung biru lain yang telah meninggalkan koalisi.

"Jadi tidak perlu NasDem juga selalu, tidak perlu tampil, yang penting cita-cita, harapannya bisa terwujud. Nah kalau sama-sama ada biru di situ rasanya ada biru yang meninggalkan kita," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di detikNews dengan judul Canda Presiden PKS Tak Ada Makanan Warna Biru saat Anies-Cak Imin Datang


Politikus PSI Ade Armando mengusulkan agar bakal capres Prabowo Subianto serta Anies Baswedan mengikuti Ganjar Pranowo untuk muncul di azan TV. Anies pun merespons hal tersebut.

Anies mengatakan yang terpenting saat ini ialah dirinya sudah berpasangan dengan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Anies pun menekankan jika dirinya sudah 'AMIN'.

"Buat kami yang penting AMIN," ujar Anies di Hotel Penisula, Jakarta Barat, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Ade Armando menyoroti Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan di salah satu stasiun TV swasta. Ade Armando menilai tak seharusnya Ganjar tampil di tayangan azan tersebut.

"Itu kan jelas kalau Anda mau sebutnya kampanye terselubung. Kalau saya sih menganggap itu sebagai kampanye terang-terangan ya, bahwa saya nggak punya masalah kok kalau Pak Ganjar mau digambarkan sebagai sosok religius, paling yang saya tahu beliau memang religius ya, tapi jangan muncul di azan, karena aturannya spesifik di dalam azan tidak boleh ada iklan, itu yang menurut saya bermasalah," kata Ade di Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Slipi, Jakarta Barat, Senin (11/9).

Ade menilai kemunculan Ganjar dalam tayangan azan seharusnya tidak dilakukan karena bertentangan dengan aturan di Undang-Undang (UU) Penyiaran. Ade Armando juga mengatakan stasiun TV seharusnya menjaga netralitasnya menjelang Pemilu 2024. Dia lalu mengusulkan agar Prabowo dan Anies juga muncul di azan TV.

"Jadi kalau misal dia buat ada Ganjar muncul di azan harus juga atau sebaiknya Prabowo muncul di azan, ada juga Anies muncul di azan, kalau itu fair, adil," ujarnya.

Simak Video: PKS soal Ganjar Muncul di Tayangan Azan TV: Wajar, Namanya Usaha

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan perubahan sudah menjadi tagline dari Partai NasDem sejak dulu. Ahmad Ali menyebut partainya sudah mengusung tema perubahan sebelum mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau Koalisi Perubahan tok itu taglinenya NasDem dari dulu. Bukan berarti melakukan perubahan bukan merubah keseluruhan bukan, tapi cerita tentang perubahan itu, cerita tentang NasDem sejak awal sebelum mengusung Pak Jokowi," ujar Mad Ali di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Mad Ali lantas mengaku heran jika tagline perubahan itu kini dipermasalahkan. Sebab, kata dia, sejak dulu NasDem telah mengusung perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan NasDem dari dulu perubahan. Kenapa nggak pernah dipermasalahkan? Kok sekarang dipermasalahkan? Pemerintah nggak sensitif kok, yang jadi masalah itu kalau ditambah-tambah," ujarnya.

Lebih lanjut, Mad Ali kemudian menjawab kemungkinan adanya pertemuan bacapres Anies Baswedan, bacawapres Muhaimin Iskandar dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Dia mengatakan pertemuan itu akan dilakukan setelah Surya Paloh kembali ke Tanah Air.

"Insyaallah setelah Pak Surya balik," tuturnya.

Diketahui, saat ini Surya Paloh berada di London. Surya Paloh di London sejak 3-22 September 2023.

Sebelumnya, Anies Baswedan menegaskan nama koalisi pendukung dirinya bersama Cak Imin tetap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Namun, Anies tak menutup kemungkinan bakal membahas nama koalisi.

"Kan sebenarnya tetap namanya koalisi perubahan. Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan bukan? Nanti tentu kita bahas," kata Anies di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selatan (12/9/2023).

Secara prinsip, menurut Anies, tak ada perubahan dalam nama koalisi pendukungnya. Kata perubahan bagi Anies menjadi kata kunci dalam koalisinya menjelang Pilpres 2024.

"Tapi secara prinsip tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal, perubahan kata kuncinya, jadi tetap," ujar Anies.


Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengaku masih berharap Partai Demokrat kembali bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) untuk mendukung bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024. Aboe menilai sikap Demokrat keluar dari koalisi beberapa waktu lalu karena emosi.

"Masih (berharap Demokrat kembali) kalau saya," kata Aboe di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Aboe menuturkan dirinya mencintai Partai Demokrat. Hal itu membuatnya sulit melepas kepergian Demokrat dari KPP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya secara pribadi rasa cinta sama Demokrat tak bisa terlepaskan," sambungnya.

Aboe menganggap pernyataan Demokrat move on dari KPP didasari rasa emosional. Dia menilai Demokrat yang diselimuti emosi harus dihibur.

"Ya namanya emosional itu perlu dihibur," ujarnya.

Aboe mengaku telah mencoba menghibur Demokrat. Dia pun mengatakan jika partainya masih berkomunikasi dengan Demokrat.

"Dari kemarin lalu (dihibur). Ada antarsekjen (komunikasi)," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menegaskan sikap Partai Demokrat yang sudah move on dari koalisi pendukung Anies. Herzaky mengatakan jika partainya tidak akan kembali ke KPP.

"Sudah jelas, kita move on. Tidak ada CLBK (cinta lama bersemi kembali). Sudah cukup," kata Herzaky di DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (9/9).

Herzaky mengatakan cukup sekali Partai Demokrat dikhianati. Dia mengaku partainya tak ingin kembali ke koalisi Anies.

"Jangan sampai dikhianati sekali, masih terus jadi bucin. Cukuplah kita di-ghosting. Ya, kita tidak menolak ya. Yang pasti kalau dari kami, kami tidak akan ada yang namanya CLBK," ujarnya.

Tonton juga Video: Majelis Syuro PKS Rapat Tentukan Sikap Cawapres Anies pada Jumat

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengungkap ada pihak yang mencoba untuk menggoda partainya. Namun, Aboe menekankan meski ada godaan, PKS tetap biasa saja menanggapinya.

"Ada yang menggoda, ada yang menggoda. Tapi kan kita biasa-biasa saja," kata Aboe di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Ketika ditanya apakah godaan itu untuk membentuk poros baru bersama PPP dan Demokrat, Aboe mengatakan godaan merupakan hal biasa. Yang terpenting, kata dia, PKS tidak tergoda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudahlah, namanya menggoda itu namanya biasa. Tapi jangan tergaduh dengan yang digoda. Yang menggoda dan digoda," ujarnya.

Dia menekankan jika PKS tidak tergoda dengan godaan-godaan yang ada. Dia meyakini PKS sudah memantapkan dukungan.

"Nggak lah. Sudah rapi begini, AMIN," tuturnya.

Sebelumnya, kabar duet Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno dengan Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mencuat dan disebut bakal jadi poros keempat pilpres. Pendukung Sandiaga Uno, Miftah Sabri, menyebut ada 4 syarat agar duet Sandiaga-AHY terwujud.

Hal itu diungkap Miftah dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik berjudul 'Menuju pemilu empat capres', Rabu (6/9/2023) malam. Miftah mengatakan pihaknya enggan ada kawin paksa untuk berduet di pilpres.

"Belajar dari kejadian ini, bahwa kita tidak mau ada perkawinan paksa," kata Miftah.

Awalnya Miftah menyebut ada 3 syarat. Yakni persetujuan Sandi, AHY, dan PKS.

"Jadi kalau memang mau Sandi-AHY syaratnya ada 3, Sandi mau, AHY mau, PKS mau," ujarnya.

Namun tak selang berapa lama ditambahkan lagi satu syarat, yakni persetujuan PPP. Sebab, Sandi kini merupakan kader PPP yang sudah diusulkan partai jadi cawapres Ganjar Pranowo ke PDIP.

"Pak Sandi jangan dibandingkan dengan Erick Thohir, Pak Sandi ini kan kader PPP, kalau Erick Thohir kan nggak terikat dengan partai PAN, PPP kan mengikat perjanjian kerja sama dengan PDIP," ucapnya.

Lihat juga Video: Majelis Syuro PKS Rapat Tentukan Sikap Cawapres Anies pada Jumat

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku bingung menindak tegas bakal calon legislatif (bacaleg) yang memasang baliho kampanye. Padahal tahapan masa kampanye Pemilu 2024 belum dimulai.

"Bawaslu serba salah untuk melakukan (tindak tegas). Karena ketika partai ditanya, partai mengatakan itu bukan inisiatif partai. Itu inisiatif personal," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulsel Saiful Jihad kepada detikSulsel, Selasa (12/9/2023).

Saiful melanjutkan pihaknya belum bisa memberikan penindakan kepada bacaleg secara personal. Sebab, saat ini tahapan di KPU pun belum memasuki masa penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) caleg.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Padahal) tahapan (DCT) bacaleg itu belum. Kita juga tidak tahu apakah orang itu jadi caleg atau tidak, atau nomor urutnya bisa berubah misalnya," paparnya.

"Tetapi memang, kalau kita mau sesuaikan dengan aturan yang wajib, sebenarnya sudah melanggar. Tetapi kemudian pelanggarannya apa. Kalau kita bilang dia sudah caleg, dia belum (ditetapkan) caleg," lanjut Saiful.

Oleh karena itu, dia mengatakan seorang bacaleg yang memasang baliho kampanye sebelum tahapan kampanye dimulai tidak dapat disebut sebagai pelanggaran. Bahkan, Saiful menuturkan KPU juga tidak memiliki regulasi yang jelas jika ditujukan kepada person bacaleg.

"Sehingga kalau dianggap melanggar administrasi, melanggar tata cara dan prosedur mekanisme. Maka itu hanya ada di KPU, tidak ada pelanggaran tata cara prosedur mekanisme untuk personal," imbuhnya.

Di sisi lain, Saiful juga tak menampik ketiadaan regulasi terkait pemasangan baliho kampanye sebelum tahapan kampanye dimulai. Menurutnya, hal ini lah yang dimanfaatkan bacaleg sebagai panggung promosi diri.

"Tidak ada (regulasi). Kekosongan pengaturan itulah yang dimanfaatkan. Jadi itu yang mereka manfaatkan, bahwa ada ruang bagi mereka untuk melakukan sosialisasi," beber Saiful.

Meski begitu, dia menuturkan bahwa tetap mengimbau agar bacaleg tidak melanggar aturan main dalam berkampanye. Hal ini disebut sebagai salah satu cara untuk menertibkan pemasangan baliho kampanye.

"Kami sebenarnya lebih menekankan pada jangan sampai melanggar konten yang diatur dalam undang-undang pasal 280 itu. Karena kalau mengacu pada mekanisme, pemasangan (baliho) kapan waktunya, ya mengacu di PKPU," tuturnya.

Saiful menambahkan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk menertibkan pemasangan baliho kampanye. Karena menurutnya pemerintah lah yang memiliki kewenangan langsung terkait hal tersebut.

"Juga berkoordinasi dengan pihak yang berkewajiban untuk menertibkan ini adalah pihak Pemda. Misalnya jika melanggar terkait tata kota keindahan. Yang dipasang di pohon, yang dipasang menghalangi lampu jalan. Maka penertiban lewat aturan Perda setiap daerah itu yang bisa dilakukan. Kami tidak bisa menjangkau ke sana," tukasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari santri dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) se-Jawa Timur (Jatim). Mereka akan mendukung Prabowo untuk memenangi Pilpres 2024.

"Dengan ini, kami masyarakat Jawa Timur bersama alim ulama, para kiai, ibu nyai, para santri menyatukan langkah, berniat dengan niat yang tulus istiqomah berjuang, berikhtiar, berijtihad memenangkan Prabowo untuk menjadi Presiden 2024-2029 melalui Pilpres 2024," kata Koordinator Jawa Timur Bermunajat KH Ma'ruf Mubarok (Gus Mamak) dilansir detikJatim, Selasa (12/9/2023).

Dukungan kepada capres Prabowo itu disampaikan saat acara 'Jawa Timur Bermunajat untuk H. Prabowo Pemimpin Berdaulat dan Petugas Rakyat' di lapangan Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo, Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (11/9). Para santri dan kiai, santri, hingga bu nyai menyatakan tulus mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Mamak percaya Indonesia akan lebih maju dan berkah jika Prabowo menjadi presiden. Menurutnya, Prabowo layak meneruskan kepemimpinan Jokowi. Prabowo dinilai punya nyali, karakter kuat, bisa mempersatukan rakyat hingga dikenal punya kedekatan dengan para kiai, ulama, dan santri.

"Kita semua memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto karena berlandaskan ingin melihat Indonesia menjadi lebih maju dan lebih berkah dari saat ini. Kepemimpinan Presiden Jokowi memerlukan penerus yang memiliki nyali, berkarakter kuat, sosok pemersatu dan dekat dengan para kiai, ulama, habaib dan santri," katanya.

Prabowo dinilai juga punya rasa ikhlas yang besar yang dibuktikan saat dia menjadi menteri Kabinet Indonesia maju. Selain itu, Prabowo juga diyakini memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin Indonesia berikutnya, hormat pada kiai serta peduli terhadap umat.

Simak berita selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Momen Akrab SBY-Prabowo Nyanyi Bareng Wiranto hingga Hendropriyono

[Gambas:Video 20detik]


Puluhan ribu santri dan kiai Nahdlatul Ulama (NU) se-Jatim menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Dukungan kepada capres Prabowo itu diberikan saat acara 'Jawa Timur Bermunajat untuk H. Prabowo Pemimpin Berdaulat dan Petugas Rakyat' di lapangan Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo, Bululawang, Kabupaten Malang, Senin (11/9).

Koordinator Jawa Timur Bermunajat KH Ma'ruf Mubarok mengungkapkan niat tulus para sanri, kiai, hingga para bu nyai mendukung Prabwo. Mereka siap memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.

"Dengan ini, kami masyarakat Jawa Timur bersama alim ulama, para kiai, ibu nyai, para santri menyatukan langkah, berniat dengan niat yang tulus istiqomah berjuang, berikhtiar, berijtihad memenangkan Prabowo untuk menjadi Presiden 2024-2029 melalui Pilpres 2024," ungkap ulama yang akrab disapa Gus Mamak itu melalui keterangan tertulis yang diterima detikJatim, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gus Mamak percaya Indonesia akan lebih maju dan berkah jika Prabowo menjadi presiden. Menurutnya, Prabowo layak meneruskan kepemimpinan Jokowi. Prabowo dinilai punya nyali, karakter kuat, bisa mempersatukan rakyat hingga dikenal punya kedekatan dengan para kiai, ulama, dan santri.

"Kita semua memutuskan untuk memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto karena berlandaskan ingin melihat Indonesia menjadi lebih maju dan lebih berkah dari saat ini," tambah Gus Mamak.

"Kepemimpinan Presiden Jokowi memerlukan penerus yang memiliki nyali, berkarakter kuat, sosok pemersatu dan dekat dengan para kiai, ulama, habaib dan santri," sambungnya.

Deklarasi Prabowo di Ponpes An Nur 2 Al Murtadlo, Bululawang, Malang. Foto: Dok. Istimewa

Prabowo dinilai juga punya rasa ikhlas yang besar. Ini dibuktikan saat dia menjadi menteri Kabinet Indonesia maju.

Selain itu, Prabowo juga diyakini memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin Indonesia berikutnya. Selalu istikamah pada kebaikan, hormat pada kyai dan peduli terhadap umat menjadi alasan kuat para ribuan santri beserta ratusan kiai dan ibu nyai memberikan dukungannya kepada Prabowo jelang Pilpres 2024.

"Maka dari itu, dengan penuh keikhlasan dan keteguhan kita semua hadir pada hari ini, puluhan ribu insan, makhluk sempurna ciptaan Allah SWT yang terdiri dari para kiai, ulama, habaib, santri, santriwati dan masyarakat umum Jawa Timur memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto," ujar Gus Mamak.

Sebagai informasi, dalam acara bertajuk 'Jawa Timur Bermunajat untuk H. Prabowo Sang Pemimpin Rakyat' dihadiri oleh ratusan kiai yang ada di Jawa Timur. Adapun nama-nama kiai tersebut antara lain KH Moh Khasan Rifai, Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah An-Nur Ridlolloh, KH Akhsin Kamil Ibrahin Pimpinan Ponpes Darussalam Candu.

KH Achmad Nasrochuddin Pimpinan Ponpes Ndresmo Surabaya, KH Khozin Pimpinan Ponpes Minatur Rohman, KH H Faisol Pimpinan Ponpes Al Istiqomah, KH M.N Ulum Pimpinan Ponpes Abu Dzarrin, KH Arjun Khan Pimpinan Ponpes Darussalam Tegal Rejo, KH Fathussurur. AR Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum 02, KH Imam Nawawi Pimpinan Ponpes Al Fallah, KH Taufiq Jamhur Pimpinan Ponpes Alhasyimi.

Lalu, KH Guslik An-Namiri Pimpinan Ponpes As-Sunnah An-Nahdliyah, KH Imron Rosyadi Pimpinan Ponpes TPQ Rodlotul Qur'an, KH Khoirul Wafa Pimpinan Ponpes Al Aufaq, KH Nushi Albazi Pimpinan Ponpes Darul Huda, KH Nur Fuad Munir Pimpinan Ponpes PPAI Darussalam, KH Abu Said Pimpinan Ponpes Al Fatah.

Terakhir, KH M Sodik Pimpinan Ponpes Hidayatul Mubtadiin, KH Asyhari Pimpinan Ponpes Darul Ulum Al Asyhar, KH Bisri Pimpinan Ponpes Al Munawwaroh, KH Ahmad Biyadi Pimpinan Ponpes Miftahul Ulum - RU IV, KH Faiz Abdul Haq Zaini Pimpinan Ponpes Nurul Jadid Paiton dan KH Arif Pimpinan Ponpes Kanzus Sholawat Kraksaan Probolinggo.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi mengatakan partainya akan menggelar rapat Majelis Syuro untuk menentukan sikap soal cawapres Anies Baswedan. Aboe mengatakan jika tak ada perubahan, rencananya rapat itu digelar Jumat.

"Insyaallah Jumat lah, atau kalau telat-telatnya ke Sabtu, tunggu aja," kata Aboe di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Lantas apakah usai rapat Majelis Syuro, PKS akan menggelar deklarasi Anies-Cak Imin?. Aboe Bakar tidak menjawab lugas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pokoknya antara sampai Minggu lah sekitar-sekitar, moga-moga Jumat sudah bisa jalan," jawab Aboe Bakar.

Aboe Bakar mengatakan untuk Anies sudah tidak ada pertimbangan lagi. Namun, kata dia, terkait cawapres perlu adanya penyesuaian portofolio.

"Pasti nanti ada yang sifatnya portofolio bagaimana, wapres bagaimana, itu bagaimana, pasti," jelasnya.

Dia menuturkan PKS tidak memiliki syarat khusus kepada PKB. Dia menekankan perihal cawapres akan diputuskan di Majelis Syuro.

"Namanya protokol, protokol tuh ada waktunya. Baru hari ini ketemu baru dialog, (masa) mau lebih cepat, sabar dari seluruh Indonesia. Memanggil menyesuaikan jadwal dan sebagainya," ujarnya.

Diketahui, PKS telah bertemu Anies dan Cak Imin bersama dengan jajaran PKB dan NasDem hari ini. Dalam pertemuan itu, Anies juga memperkenalkan bakal cawapresnya Cak Imin ke jajaran PKS.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut pertemuan tersebut berlangsung hangat dan makin memiliki chemistry yang erat. Dia akan menyampaikan hal itu ke Majelis Syuro PKS.

"Saya tegaskan bahwa silaturahim ini luar biasa penuh kehangatan dan tadi saya sampaikan banyak hal positif yang terjadi di ruangan ini insyaallah kita sampaikan ke musyawarah Majelis Syuro dalam waktu dekat," kata Syaikhu di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Bahwa kita sudah semakin erat, makin memiliki chemistry dan inilah suasana yang kita laporkan ke Majelis Syuro, mudah-mudahan dengan apa yang digambarkan mudah-mudahan insyaallah betul-betul sesuai dengan harapan dari koalisi ini," lanjut Syaikhu.

Lihat juga Video: Cerita Cak Imin Dibisiki Kiai Tidore Untuk Maju Pilpres dengan Anies

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menilai wajar soal bakal capres PDIP Ganjar Pranowo yang muncul dalam tayangan azan di TV swasta. Aboe Bakar menilai hal itu bentuk semangat.

"Kalo saya sih wajar-wajar aja ngeliat itu, namanya semangat ya kan" kata Aboe Bakar di Kantor DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Aboe Bakar enggan berkomentar jauh soal Ganjar di azan TV itu. Dia menyerahkan urusan itu ke Bawaslu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita liat aja lah tunggu saya tidak mau memberikan beban, dan mengambil sikap. Kasih beban biasa aja" katanya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul di tayangan azan magrib salah satu stasiun televisi. Dilihat detikcom, Sabtu (9/9), tayangan azan magrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat.

Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid.

Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudu sebelum salat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.

KPI Terima Klarifikasi dari Stasiun TV

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tengah mengkaji apakah tayangan tersebut mengandung pelanggaran. Ketua KPI Pusat Ubaidillah mengatakan bahwa pihaknya telah menerima klarifikasi dari TV swasta yang menayangkan azan tersebut. KPI sedang mengkajinya.

"Masih kita kaji, kemarin sudah kita terima klarifikasi dari lembaga penyiarannya," ujar Ubaidillah di Hotel Kempinski Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Ubaidillah meminta publik menunggu hasil kajian ini. Nantinya, hasil dan kebijakan KPI terkait tayangan tersebut akan disampaikan ke publik.

"Masih dalam tahap kajian pas verifikasi kemarin di kantor kami. Jadi tunggu saja nanti kita akan sampaikan ke publik apa yang akan menjadi kebijakan KPI," katanya.

Ubaidillah mengatakan bahwa malam ini dirinya dan seluruh komisioner KPI akan membahas keputusan tersebut. Mereka akan menentukan apakah ada potensi pelanggaran aturan penyiaran dalam tayangan azan itu.

"Hari ini atau nanti malam akan kita putuskan (dengan) seluruh komisioner, apakah ada potensi atau tidak?" ungkapnya.


Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tampak akrab di HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri). Gerindra menilai hal ini momen spesial.

"Ini momen yang sangat spesial dua tokoh bangsa tampil kompak," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

Habiburokhman mengatakan Prabowo dan SBY sudah bersahabat sejak remaja. Keduanya pun sama-sama memiliki karir cemerlang di militer dan dunia politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tahu beliau berdua bersahabat sejak remaja, kemudian sama-sama punya karir cemerlang di Kemiliteran, serta sama sama berhasil mendirikan dan membesarkan partai politik," ujarnya.

Apalagi, kata Habiburokhman, SBY mendukung Prabowo di dua pemilu terakhir. Dia berharap momen akrab itu dapat berlanjut dengan dengan kembali Demokrat mendukung Gerindra di 2024.

"Di politik pun mereka sangat nyambung. Dua Pemilu terakhir partai demokrat mendukung Pak Prabowo, dan dukungannya terasa sangat membantu Pak Prabowo," ujarnya.

"Kami berharap kekompakan di acara ke Pepabri tersebut berlanjut akhirnya dukungan partai demokrat kepada pak Prabowo untuk menjadi presiden tahun 2024. Tentu kami akan memuliakan Partai Demokrat, Pak SBY dan Mas AHY dalam bingkai koalisi yang mengedepankan kesetaraan," lanjut Habiburokhman.

Momen Akrab SBY-Prabowo

Diketahui, sejumlah tokoh purnawirawan TNI berkumpul di acara syukuran HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri). Mereka yang hadir di antaranya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menhan Prabowo Subianto hingga mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono.

Acara syukuran ini digelar di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). Para purnawirawan ini memakai seragam batik yang sama.

Dalam cara itu, SBY dan Prabowo duduk dalam satu lingkar meja yang telah disediakan. Keduanya pun tampak duduk sebelahan.

Selain mereka, terlihat hadir juga mantan Menko Polhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, dan Ketua Umum Pepabri Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

Para jenderal purnawirawan ini juga sempat foto bersama di depan panggung dan saling bergandengan tangan. Saat foto bersama itu, SBY dan Prabowo juga terlihat bersebelahan.

Tidak hanya itu, ada juga momen nyanyi bersama para purnawirawan yang hadir. Lagi-lagi SBY dan Prabowo tampak bersebelahan saat momen tersebut.


Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) mendukung batas usia calon wakil presiden (cawapres) turun menjadi 35 tahun. Dia berharap Mahkamah Konstitusi mendengarkan suara kaum muda.

"Hikmahbudhi hari ini menilai wacana uji materi atau gugatan yang sedang berlangsung di mahkamah konstitusi ( MK ) oleh beberapa elemen masyarakat atau partai politik tentang ketentuan batas usia minimal bagi capres dan cawapres yaitu 40 tahun, menjelang pendaftaran capres dan cawapres sangat relevan untuk segera di rampungkan," kata Ketua Umum Presidium Pusat Hikmahbudhi, Wiryawan, dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).

Wiryawan menuturkan regenerasi adalah sebuah keniscayaan, di mana kaum muda adalah masa depan dari wajah demokrasi Indonesia. Oleh sebab itu dia menuturkan tak ada alasan untuk membatasi kaum muda berkontestasi di pemilihan presiden (pilpres).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di mana perlunya amandemen UU pemilu no 7 tahun 2017 tentang kententuan batas usia minimal 40 tahun capres dan cawapres, dalam hal ini pemimpin muda akan menjadi warning bagi generasi tua atau senior untuk beradaptasi dengan zaman dan kebutuhan, regenerasi adalah sebuah keniscayaan, anak muda adalah masa depan demokrasi maka tidak ada alasan membatasi anak muda untuk menjadi pemimpin," ucap Wiryawan.

Wiryawan menuturkan sosok pemimpin muda diharapkan mampu membawa gagasn baru serta angin segar bagi dunia politik Indonesia. Dia mengatakan politik yang saat ini diisi mayoritas generasi tua juga meninggalkan jejak korupsi dan tak mengakomodir kepentingan rakyat.

"Bagi bangsa Indonesia, pemimpin muda di harapkan mampu membawa gagasan baru serta idealisme yang kuat, menjadi angin segar bagi dunia politik Indonesia yang hari ini banyak diisi oleh para pejaba atau elite generasi lama, di mana tidak jarang juga memiliki rekam jejak yang koruptif dan tidak mengakomodir kepentingan rakyat," ujar Wiryawan.

Wiryawan kemudian mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), di mana Indonesia memasuki bonus demografi pada rentang waktu 2020-2030. Maka, tambah dia, sangat tepat penduduk usia produktif atau anak muda untuk di berikan kesempatan dalam pembangunan nasional, menjadi pemimpin bangsa dari lingkup daerah maupun menjadi capres atau cawapres," tutur Wiryawan.

"Gugatan yang sedang berlangsung di MK tentang penurunan syarat batas usia minimal cawapres dari usia 40 menjadi 35 tahun, menurut Hikmahbudhi, sudah sangat tepat dan ideal. Di mana dengan pertimbangan usia produktif sehat jasmani dan rohani serta memberikan kesempatan bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik untuk menjadi seorang pemimpin, selain itu seharusnya tidak hanya mengatur batas usia minimal, tetapi juga batas usia maksimal bagi capres atau cawapres yaitu rentang usia minimal 35 tahun-maksimal usia 70 tahun," terang dia.

"Hikmahbudhi tetap pada komitmen, bahwasanya pilihan batas usia harus mampu mengakomodir partisipasi politik semua golongan secara optimal. Pemilu 2024 anatomi penduduk dan pemilih di Indonesia masih didominasi kaum muda 56 persen berusia di bawah 40 tahun. Maka penurunan batas usia minimal cawapres menjadi 35 tahun sangatlah tepat. Kita tahu indonesia hari ini memiliki banyak anak muda yang memiliki jabatan publik, kemudian berprestasi. Di mana sangat mungkin menjadi presiden atau wakil presiden jika rakyat berkehendak untuk memilih tanpa ada ganjalan batasan usia minimal 40 tahun," imbuh Wiryawan.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menegaskan demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil berdaulat dan dihormati dunia. Demokrasi itu diwujudkan melalui kontestasi di Pemilu 2024.

Menurutnya, setiap upaya berdemokrasi itu harus dilakukan untuk melihat apa sejatinya cita-cita yang dirumuskan pendiri bangsa dalam bernegara. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak yang berkontestasi di Pemilu 2024 harus memperhatikan itu.

"Kita harus mengadu gagasan bukan perseteruan, bubuhkan persatuan bukan perpecahan, merawat kerukunan bukan kebencian," ujar Ganjar dalam video bertajuk ManifestoGanjar #1 yang diunggah di akun YouTube-nya @GanjarPranowo, seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar menegaskan apa yang diperjuangkan di Pemilu 2024 bukan tentang dirinya, melainkan untuk masa depan bangsa Indonesia dan juga nasib 280 juta jiwa rakyat Indonesia. Karena itu, Ganjar mengajak semua pihak yang berkontestasi di Pemilu 2024 untuk tidak mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan kesatuan bangsa hanya untuk meraih kemenangan.

"Jangan pernah!," tegas pria yang baru saja mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar mengajak semua pihak bersaing secara sehat. Meski berkompetisi, Ganjar mengajak untuk tetap saling bergandengan tangan untuk Indonesia tercinta.

Diketahui, dalam video berdurasi tujuh menit tersebut, Ganjar juga menjelaskan bagaimana pengalaman masa lalunya sebagai rakyat biasa sangat menentukan caranya dalam menjalani hidup, termasuk dalam berpolitik.

Ganjar menceritakan bahwa ia dilahirkan di keluarga yang sangat sederhana. Menurutnya, kesederhanaan dan kesulitan masa lalu itu justru menempa dirinya menjadi siapa dia saat ini.

Dia juga menceritakan bagaimana ibundanya sering harus utang di warung mbak Yarni agar dapurnya tetap mengebul. Keluarganya juga pernah diusir dari rumah kontrakan. Bahkan kuliah Ganjar hampir putus karena ketiadaan biaya.

Ganjar bersyukur dengan apa yang dialami, sehingga ia bisa memahami dan mengerti apa dan bagaimana menjadi rakyat biasa. Dari pengalaman tersebut, Ganjar bertekad jika diberi amanah memimpin, ia akan berusaha sekuat mungkin agar tidak ada rakyat yang merasakan kesulitan tanpa ada yang peduli.

"Jangan pernah ada. Mimpi saya semua rakyat Indonesia sejahtera dan memiliki masa depan yang jauh lebih baik," ujarnya.

Ganjar menegaskan dari keluarganya yang sederhana ia mewarisi nilai kehidupan yang diterapkannya dalam perjalanan hidupnya, termasuk saat terjun ke panggung politik.

"Ini jauh berharga ketimbang harta," tegas Ganjar.

Ganjar mengatakan dirinya belajar tentang keberanian, ketaatan, kerja keras, dan setia pada tujuan dari sang bapak. Sementara dari ibu, Ganjar belajar kasih sayang, ketulusan, kepedulian, dan penghargaan kepada sesama serta ketulusan menjalani kehidupan. Kedua orang tuanya pun kerap mengajari Ganjar untuk tidak pernah menyerah.

"Kita orang kecil tapi harus mimpi besar. Bapak mengajari untuk tidak pernah menyerah," ujar Ganjar.

Lebih lanjut, dalam unggahannya itu, Ganjar juga menekankan pentingnya memuliakan dan melibatkan perempuan dalam membangun negeri ini. Ia menuturkan kasih sayang dan ketulusan perempuan dalam membesarkan anak bangsa sangatlah penting.

"Kasih sayang dan ketulusan mereka penting untuk membesarkan anak Indonesia punya peran sangat penting bagi masa depan bangsa," ujarnya.


Wakil Bendahara Umum (Wabendum) PKB Bambang Susanto mengaku tidak menghadiri acara Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke kantor DPP PKS bersama Anies Baswedan. Bambang menyinggung 'PKB Merah' terkait ketidakhadirannya itu. Apa maksudnya?

Hal ini disampaikan Bambang Susanto dalam cuitan di akun X (Twitter) pribadinya seperti dilihat, Selasa (12/9/2023). Bambang mengizinkan cuitannya soal kunjungan Anies-Cak Imin ke PKS, Selasa (12/9), untuk dikutip.

"Izin tidak ikut ke DPP PKS. Sikap PKB Merah," kata Bambang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dihubungi terpisah, Bambang menjelaskan di internal partainya ada sekelompok yang pernah merekomendasikan agar DPP PKB tidak satu koalisi dengan PKS. Namun, kata dia, saat ini semua pihak di PKB bersikap solid mendukung duet Anies dan Cak Imin atau disebut Amin.

"Intinya, kami PKB dari berbagai lapisan baik struktur maupun nonstruktur seperti PKB Merah yang pernah merekomendasikan ke DPP PKB agar tidak koalisi dengan PKS, saat ini solid dan bulat mendukung 'Amin'," kata Bambang.

Bambang mengatakan cuitannya itu hanya mengungkit kembali sempat munculnya gerakan 'PKB Merah' di internal partai sebelum akhirnya resmi berkoalisi dengan PKS. Namun dia menegaskan kembali saat ini tak ada beda sikap yang muncul di PKB menjelang pemilu.

"Cuit saya hanya me-refresh dulu pernah ada gerakan PKB Merah. Namun keputusan koalisi dan pasangan capres dan cawapres samina wa atona dengan Gus Imin," ujarnya.

"Jadi sekarang PKB Merah dan Semut Merah jalan bareng," imbuh dia.

Simak juga Video: PKS-PKB Satu Koalisi, Syaikhu Tak Khawatir Jadi Politik Identitas

[Gambas:Video 20detik]


Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran 2024 untuk KPU RI sebesar Rp 28 triliun. Komisi II DPR RI juga sepakat pagu anggaran Bawaslu RI di 2024 senilai Rp 11 triliun.

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran KPU RI tahun 2024 sebesar Rp28.365.496.586.000 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp 33.396.873.000. Dengan demikian pagu alokasi anggaran KPU RI tahun 2024 menjadi sebesar Rp28.398.893.459,000,00," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Kesepakatan itu terjadi dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja. Saan lalu memerinci anggaran KPU RI per programnya. Program tersebut terbagi dari dukungan manajemen dan penyelenggaraan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan pengalokasian anggaran per program sebagai berikut. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 2.111.863.231.000 dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 26.287.030.228.000," paparnya.

Selanjutnya, Saan memaparkan persetujuan pagu anggaran Bawaslu RI. Total anggaran pagi yang disetujui sebesar Rp11.611.620.116.000.

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Bawaslu RI tahun 2024 sebesar Rp 11.605.527.974.000 dan penambahan anggaran hasil pembahasan di Badan Anggaran DPR RI untuk kenaikan gaji sebesar Rp6.092.142.000. Dengan demikian pagu alokasi anggaran Bawaslu RI tahun 2024 menjadi sebesar Rp11.611.620.116.000," katanya.

Saan turut memerinci anggaran Bawaslu RI per programnya. Serupa dengan KPU RI, program tersebut terbagi dari dukungan manajemen dan penyelenggaraan pemilu.

"Dengan pengalokasian anggaran per-program sebagai berikut. Program Dukungan Manajemen Rp 1.368.710.388.000, dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp 10.242.909.728.000," ujar dia.

Lebih lanjut, Saan menyampaikan pihaknya menyetujui usulan tambahan anggaran yang diajukan Bawaslu RI sebesar Rp1.418.643.553.000.

"Dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya ke dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Bawaslu RI tahun 2024 melalui pembahasan di Badan Anggaran DPR RI," tutur Saan.


Bakal cawapres sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menceritakan dirinya pernah dibisiki oleh salah satu kiai di Tidore, Maluku Utara untuk maju pilpres dengan Anies Baswedan. Bisikan itu lantas menjadi kenyataan saat ini.

Bisikan itu didapat, saat Cak Imin berkunjung ke Tidore. Cak Imin mengatakan dirinya selalu menjadi kiai tiap berkunjung ke daerah-daerah.

"Saya baru ingat silaturahmi ke salah satu kiai di Tidore. Memang saya kalau ke daerah selalu cari-cari kiai sakti, karena doa mereka penting untuk perjuangan bangun bangsa. Bertemulah saya, belum saya ceritain ini Mas Anies," kata Cak Imin dalam sambutannya di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Cak Imin tidak menyebut nama kiai di Tidore itu. Saat bertemu, Cak Imin awalnya hanya meminta doa. Ketika akan pulang, kiai itu membisikkan kalau Cak Imin akan maju di pilpres berpasangan dengan Anies Baswedan.

"Di Tidore kiai sepuh, sederhana, biasa diskusi, silaturahmi, mohon doa. Sebelum pulang beliau bilang, 'dalam mata batin saya, sampean Pak Muhaimin pasangan nya Anies Baswedan'. Setahun lalu," ujarnya.

Bukan hanya di Tidore, bisikan bahwa Cak Imin akan maju bersama Anies pun didapatnya dari Kiai Kholil As'ad di Situbondo pada 2021. Cak Imin menyebut kiai Kholil As'ad berpesan jika dirinya akan berpasangan dengan Anies, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Saya nggak jawab, tapi nggak nolak. Di PKB tugas dua, baca kabar langit tapi juga cocokan kabar bumi," jelasnya.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan usai mendengar pesan itu, PKB pun mencocokkan kabar langit dan bumi. Dia mengaku banyak melakukan analisa untuk mencocokkan dua kabar itu.

"Saya liat perintah kiai Kholil ini kabar langit tapi kok buminya agak gelap. Karena kadang kalau kita konsultasi ke kiayi kabar buminya bagus prospeknya menarik, tapi begitu dicek di langit nggak ada harapan. Itu terbukti. Saya analisa kabar baik di sini. Saya bawa ke kiai kabar langitnya keliatan, di bumi nggak keliatan," ungkap Cak Imin.

Dari situlah, Cak Imin mengatakan jika kabar bumi belum ada tanda-tanda. Dia mengatakan usai bertemu dengan Ketum Partai NasDem Surya Paloh, kecocokan itu mulai terlihat.

"Maka suatu hari setelah ketemu Bang Surya dalam dua hari kontak sesepuh, Dewan Syuro, kader. Kebetulan lagi kumpul di ketua-ketua PKB se-Indonesia di Jakarta, kemudian hasil bicara Bang Surya kami minta 2 hari untuk pastikan kabar langit dan cocok," tuturnya.


Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan memperkenalkan bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke jajaran PKS. Anies berharap dengan kehadiran Cak Imin dapat menjadi awal yang baik untuk Koalisi Perubahan.

"Kami mengantarkan Bapak Muhaimin Iskadar sebagai Insyaallah pasangan, dan mudah-mudahan ini menjadi awalan baik untuk perubahan Indonesia nanti," kata Anies dalam sambutannya saat pertemuan PKB, PKS dan NasDem di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Anies mengatakan sesuai adab yang ada, perlu memperkenalkan pasangan. Namun, kata dia, Cak Imin merupakan sosok yang terkenal, sehingga tidak perlu dikenalkan lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini adabnya, kalau kita membawa ke tempat orang tua, membawa calon mantu, harus dikenalkan, tapi yang sekarang ini tidak perlu dikenalkan, sudah terkenal dan sudah kerja bersama," ujarnya.

Anies mengatakan ini merupakan proses yang memiliki perjalanan panjang. Namun, dia bersyukur akhirnya proses itu memiliki kepastian.

"Jadi ini adalah sebuah proses yang kita semua tau perjalanan panjang di dua sisi, baik di sisi kami maupun di sisi Pak Muhaimin Iskandar. Tapi alhamdulillah proses itu sampai pada sebuah ujung dan yang disebut sebuah kebetulan sering kali adalah kesempatan yang bertemu dengan kesiapan," jelasnya.

"Bila tidak ada kesiapan, kesempatan itu tidak menjadi kenyataan. Bila kesiapan tidak muncul kesiapan maka tidak muncul juga," sambungnya.

Sebab itu, menurutnya, yang terjadi kemarin dan saat ini ialah kesiapan bertemu kesempatan. Dia pun berharap perjalanan ke depan akan mudah.

"Kami melaporkan kepada teman-teman di PKS, alhamdulillah perjalanan bersama Insyaallah perjalanan yang sudah kita rasakan ke depannya akan memudahkan, Insyaallah," tuturnya.


Tiga partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan semakin solid menatap Pilpres 2024. Hal itu terlihat saat Anies bersama petinggi partai Nasdem, PKS, dan PKB bertemu dan makan siang bersama di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan.

Pertemuan pada Selasa (12/9) ini seakan menjawab rumor yang menyebut koalisi partai pengusung bacapres dan bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Gus Imin) terancam ditinggalkan PKS.

Dalam kesempatan itu, Anies memuji PKS sebagai sahabat yang bersamanya sejak membangun Jakarta hingga membentuk koalisi Pilpres 2024 tahun lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Perjalanan bersama PKS sudah sangat panjang. Semoga ke depan semakin dimudahkan," kata Anies dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9/2023).

Gubernur DKI periode 2017-2022 itu lalu membawakan pantun di depan para petinggi ketiga partai yang membuat pertemuan semakin cair. Pantu itu kemudian disambut tepuk tangan oleh Gus Imin dan politisi lainnya.

"Kata bijak orang berilmu, buat pikiran tak pernah buntu. Kami datang membawa tamu, semoga PKS membuka pintu," tutur Anies.

Tak cukup dengan satu pantun, Anies kembali membawakan pantun yang melambangkan harapan dan keinginannya agar PKS tetap berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

"Pakai baju warna biru, dikasih motif rupa-rupa. PKB memang teman baru, tapi PKS takkan terlupa," kata Anies.

Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku senang dan bersyukur atas kehadiran Anies-Gus Imin bersama petinggi PKB dan Nasdem ke kantornya. Menurutnya pertemuan tersebut semakin mengakrabkan hubungan sesama partai koalisi.

"Kita semakin erat dan semakin punya chemistry. Mudah-mudahan dengan apa yang digambar saat ini betul-betul sesuai dengan yang diharapkan dari koalisi ini," tutur Ahmad Syaikhu.

Ahmad Syaikhu menjelaskan hasil pertemuan antara Anies-Gus Imin dengan petinggi tiga partai koalisi akan disampaikan kepada Majelis Syuro PKS. Dia menyebut keputusan majelis tertinggi di DPP PKS itu akan disampaikan dalam waktu dekat.

"PKS bukan hanya mengucapkan ahlan wasahlan wamarhaban, tapi juga berharap agar koalisi ini bisa menyelesaikan keterbelahan di tengah masyarakat," tandas Ahmad Syaikhu.


Presiden Rusia Vladimir Putin mengomentari proses hukum yang sedang dihadapi oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dengan menyebutnya sebagai 'persekusi bermotif politik'.

Seperti dilansir AFP, Selasa (12/9/2023), komentar soal kasus hukum Trump itu disampaikan Putin ketika dirinya berpidato dalam forum ekonomi di wilayah Timur Jauh Rusia pekan ini.

Kremlin, yang terlihat memiliki hubungan persahabatan dengan Trump, telah berulang kali membela mantan Presiden AS itu, yang saat ini sedang menghadapi serentetan tuduhan pidana terkait campur tangan pemilu AS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal persekusi terhadap Trump, bagi kami, dalam kondisi saat ini, hal itu bagus karena menunjukkan kebusukan sistem Amerika," sebut Putin dalam pidatonya.

"Ini adalah persekusi yang bermotif politik terhadap pesaingnya," cetus Putin.

Putin yang pernah bertugas dinas keamanan Uni Soviet juga menyatakan bahwa: "Dan menunjukkan siapa yang kita lawan... Seperti yang mereka katakan di masa Soviet: 'wajah kapitalisme Amerika yang kejam'."

Hubungan antara Moskow dan Washington, yang bersitegang karena serangkaian masalah di bawah kepemimpinan Putin, telah mencapai titik terendah sejak Kremlin melancarkan invasi skala besar di Ukraina.

Putin mengatakan dirinya tidak mengharapkan adanya perubahan dalam sikap kebijakan luar negeri AS terhadap Rusia terlepas dari 'siapa pun yang akan terpilih sebagai presiden' dalam pemilu tahun depan.

Namun dia menuduh Washington mengobarkan sentimen anti-Rusia di kalangan rakyat AS.

"Otoritas saat ini telah mengarahkan masyarakat Amerika ke dalam semangat anti-Rusia. Mereka telah melakukan itu dan sekarang akan sangat sulit untuk mengarahkan kapal ini ke arah lainnya," cetus Putin.


Bakal capres Anies Baswedan merespons soal konflik Pulau Rempang, Batam. Anies bicara setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keadilan.

"Karena itu harus mengedepankan prinsip keadilan, harus mengedepankan prinsip ini dalam situasi apapun. Karena kita tau bahwa pelaksanaan selalu ketemu dengan berbagai macam tantangan di lapangan," kata Anies di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

Anies mengatakan kebijakan investasi yang memicu penderitaan perlu dikoreksi. Dia menilai adanya penderitaan berarti kebijakan tersebut tidak sehat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu kondisi yang tidak sehat di dalam kesejahteraan rakyat ini perlu ada langkah-langkah koreksi," paparnya.

Anies lantas mengajak kepada semua pihak untuk menahan diri. Dia meyakini pendekatan dengan keadilan akan menghadirkan ketenangan.

"Jadi kami melihat penting sekali untuk mengedepankan proses yang damai, proses yang melibatkan semua dan beri waktu ekstra sehingga proses dialog itu berjalan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, Anies juga merespons pertanyaan terkait UU Cipta Kerja bagi kelangsungan para buruh. Anies lagi-lagi menekankan konsep perubahan yang dia dorong akan mengedepankan keadilan.

"Tadi terkait dengan dukungan dari KSPSI, saya perlu garis bawahi bahwa prinsip yang kami kedepankan adalah prinsip keadilan, dan perubahan yang kita dorong adalah untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berkeadilan," ujarnya.

Anies mengatakan jika rekam jejaknya selama ini memang telah mengedepankan prinsip keadilan. Begitu pun, bacawapresnya Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengedepankan prinsip keadilan ketika masih menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjaan.

"Selama Gus Muhaimin bertugas sebagai Menteri Tenaga Kerja, di situ ada rekam jejaknya, bagaimana bekerja bersama dengan masyarakat buruh untuk membangun hubungan industrial yang sehat, yang berkeadilan," paparnya.

"Begitu juga di Jakarta, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perburuhan mengedepankan prinsip keadilan," sambungnya.

Anies mengatakan hal itulah yang juga akan menjadi prinsip koalisi perubahan ke depan. Sebab, menurutnya, membuat kebijakan harus mempertimbangkan dari semua faktor.

"Pada saat krisis kemarin COVID-19 misalnya UMP di Jakarta mengambil pendekatan seperti kurva K. Bagi sektor terdampak maka UMP nya tidak naik, tapi bagi sektor tidak terdampak bahkan meningkat salesnya seperti kesehatan, pabrik-pabrik yang membuat masker itu justru mengalami peningkatan. Di situ UMP-nya naik seperti huruf k," jelasnya.

"Artinya kita mengambil kebijakan yang berbeda dengan arahan dari pusat waktu itu. Di mana semua sama, tidak, ada sektor yang memang maju, berkembang di masa pandemi. Kenapa buruhnya tidak boleh merasakan peningkatan UMP? Jadi prinsipnya kita membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan," tambah Anies.

Simak Video: Soroti Konflik di Rempang, Anies Singgung Penggusuran di Jakarta

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan dirinya sering kali memperingatkan kader partainya untuk tidak berbicara negatif. Dia menyampaikan tak segan-segan menyuruh kadernya keluar dari Gerindram jika tak mengikuti arahannya.

"Saya katakan di partai saya, tidak boleh berbicara negatif, tidak boleh menghardik, tidak boleh mengejek, saudara-saudara, itu saya tegaskan," kata Prabowo dalam sambutannya di acara Dialog Kebangsaan dan Syukuran HUT ke-45 FKPPI, Lagoon Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Prabowo mengakui tentu ada saja kader yang nakal atau nyeleneh dalam sebuah partai besar. Menyikapi hal tersebut, Prabowo pun menceritakan dirinya mengultimatum kadernya yang tidak patuh untuk keluar dari partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namanya partai besar, pasti ada yang nakal, pasti ada yang nyeleneh. Saya kasih pilihan, anda tidak ikut garis kepemimpinan saya, anda keluar," ucap Prabowo.

Prabowo mengatakan dirinya tidak pernah mau menjelekkan siapapun. Prabowo menyebut semua bangsa ini adalah satu keluarga.

"Orang lain boleh bikin apa saja, saya tidak setuju. Saya tidak pernah mau menjelekin siapapun karena ujungnya kita satu keluarga, di ujungnya kita saudara, di ujungnya kita harus membela seluruh bangsa dan negara Republik Indonesia," pungkas dia.

Simak Video 'Prabowo: Kalau Anaknya Purnawirawan Nggak Dukung Gue, Kebangetan!':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto bercerita saat menerima ajakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju. Prabowo mengatakan saat itu tidak sampai satu jam langsung menerima ajakan Jokowi.

Hal itu disampaikan Prabowo di acara Dialog Kebangsaan dan Syukuran HUT ke-45 FKPPI, di Lagoon Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/2023). Mulanya, Prabowo menceritakan Jokowi mengajaknya untuk bergabung ke Kabinet Indonesia Maju setelah menjadi rival politik selama 10 tahun.

"Saya dengan Pak Jokowi 10 tahun saya berbeda, saya berhadapan, saya rival, 10 tahun, tapi begitu beliau menang, beliau ajak saya dan saya walaupun kalah, nggak enak itu kalah," kata Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat itu, kata Prabowo, tidak sampai satu jam untuk berpikir mengenai ajakan itu. Prabowo mengaku langsung memutuskan untuk bergabung di pemerintahan Jokowi.

"Tapi saya sebagai patriot hidup saya hanya untuk bangsa dan negara. Begitu beliau ajak saya, saya katakan tidak sampai saya pikir lebih dari satu jam, saya katakan 'iya'," kata Prabowo.

Prabowo mengakui bergabungnya ke pemerintahan Jokowi menuai pro-kontra dari berbagai pihak. Akan tetapi, Prabowo mengatakan hal itu demi rakyat Indonesia.

"Saya ditentang oleh banyak pengikut-pengikut saya, tapi saya katakan demi persatuan nasional demi rakyat Indonesia para pemimpin harus bersatu, bersaing boleh, bertanding boleh, mengadu argumen, mengadu gagasan, mengadu program silakan, memberi tawaran kepada rakyat bagus, itulah demokrasi, tapi begitu selesai, begitu ada keputusan, kita harus bersatu kembali, kita harus rukun," kata Prabowo.

Simak Video 'Prabowo: Kalau Anaknya Purnawirawan Nggak Dukung Gue, Kebangetan!':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo menjadikan pesan kedua orang tuanya sebagai prinsip hidupnya. Pesan orang tuanya tersebut terungkap dalam video berjudul MANIFESTO #1 : MARI BERSATU BUKAN BERSETERU yang diunggah di akun official @GanjarPranowoOfficial.

Ganjar lahir di keluarga sederhana. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara pasangan Parmudji Pramudi Wiryo dan Sri Suparni. Ganjar menceritakan dirinya masih mengingat betul bagaimana kedua orang tuanya harus berjuang keras untuk menghidupi keenam anaknya.

Ia juga mengisahkan masa kecilnya yang penuh dengan tantangan. Ada saat keluarganya harus mengutang di warung untuk mencukupi kebutuhan dapur bahkan pernah diusir dari kontrakan. Ganjar juga hampir putus kuliah karena tidak ada biaya. Semua momen tersebut masih tertanam kuat di hatinya sehingga menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidupnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sampai sekarang, masih tertanam nasihat Bapak dan Ibu saya, 'Njar, kita ini memang orang kecil, tapi kamu harus punya mimpi besar,'" ungkap Ganjar dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).

Lebih lanjut, ia menjelaskan dari Ayah dan Ibunya Ganjar bisa sampai saat ini. Dari Ayahnya, ia belajar tentang keberanian, kejujuran, ketaatan, kesantunan, kepemimpinan, dan pantang menyerah. Sedangkan dari ibunya, ia belajar tentang kasih sayang, kepedulian terhadap sesama, menghargai orang lain, dan ketulusan dalam menjalani kehidupan. Nilai-nilai ini menjadi prinsip dan panduan moral dalam hidupnya.

Bakal calon presiden 2024 ini merasa diberkahi dengan dua orang yang sangat ia cintai dan muliakan yakni istri dan anaknya. Baginya, kedua perempuan tersebut adalah sumber kebahagiaan dan penyemangat dalam hidupnya.

Dalam video tersebut, Ganjar menegaskan tanpa cinta dan doa dari ibu dan istri, ia tidak akan mencapai titik ini. Oleh karena itu, ia menekankan untuk memuliakan perempuan dalam membangun bangsa ini dan menghargai semua ibu yang ada di negeri ini. Hal tersebut karena kasih sayang dan perjuangan mereka dalam membesarkan anak-anak Indonesia memiliki peran yang sangat penting karena merekalah yang akan menjadi penerus bangsa ini.

Ganjar juga berpesan kepada seluruh masyarakat agar mengingat cita-cita dan tujuan mulia para pendiri bangsa ini. Menurutnya, tujuan berbangsa dan bernegara adalah untuk menjadikan Indonesia sejahtera, damai, adil, makmur, berdaulat, dan dihormati oleh dunia.

"Mari kita bersama-sama mengadu gagasan, menumbuhkan persatuan, dan menunjukkan kerukunan. Jangan pernah mengorbankan kerukunan, kedamaian, dan persatuan negeri ini untuk alasan apapun," ucapnya.

Terakhir, dia menekankan demokrasi adalah cara untuk mewujudkan semua itu melalui kontestasi pemilu. Oleh karena itu, ia pun mendorong agar selalu mengingat apa sejatinya cita-cita dan tujuan berbangsa, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama.

"Ini bukan tentang saya, ini adalah tentang masa depan 180,8 juta rakyat Indonesia. Mari kita bergandengan tangan untuk melanjutkan perjuangan demi Indonesia tercinta,"pungkasnya.


Para pakar komunikasi memberikan pandangan soal usulan Politikus PSI Ade Armando agar bakal capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan ikut juga muncul di azan TV seperti Ganjar Pranowo. Ada yang mengkritik, tapi ada juga yang bicara konsistensi aturan tayangan azan di TV.

Salah satunya, komunikolog Universitas Hasanuddin Hasrullah yang menilai aksi capres di azan TV itu melanggar aturan. Dengan begitu, harus dihentikan bukan malah mendorong agar semua capres ikut tampil.

"Sebagai komunikolog, kami tidak setuju. Ini kan tidak konsisten. Posisi kami di Asosiasi Komunikolog sangat jelas: kalau azan seperti itu melanggar aturan, ya harus dihentikan. Jangan malah menganjurkan agar Prabowo dan Anies dibuat tampil dalam siaran azan. Itu kan tidak logis pemikirannya. Apakah sesuatu yang melanggar kalau dibuat untuk rame-rame dianggap tidak lagi melanggar?" kata Hasrullah dalam keterangannya, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara Pakar Komunikasi Universitas Airlangga Suko Widodo lebih menyerahkan persoalan itu ke Bawaslu dan KPI. Dia juga bicara pentingnya konsistensi pemahaman terkait munculnya wajah seseorang di azan TV.

"Sekarang tinggal Bawaslu & KPI membuat keputusan. Kan ini terkait dengan P3SPS Komisi Penyiaran Indonesia, mungkin pasal 58 ayat 5, bahwa siaran azan tidak boleh disisipi iklan. Masalahnya apakah wajah Ganjar dalam siaran azan itu merupakan iklan? Menurut kami tidak demikian," ujarnya.

"Kalau ya, maka seluruh wajah dalam semua tayangan azan adalah iklan. Ganjar kan saat ini sama dengan warga negara biasa. Kalau kita konsisten maka seluruh azan tidak boleh ada wajah orang. Cukup suara dan visualisasi tulisan. Bagi kami yang penting adalah sikap konsisten," lanjut Suko.

Dosen komunikasi dari London School of Public Relations (LSPR) Iwel Sastra setuju dengan konsistensi aturan tersebut. Jika adanya wajah dinilai melanggar aturan, maka di tayangan azan sebaiknya tidak boleh ada tampilan wajah siapapun.

"Pada saat kita ingin adil terhadap nama-nama lain, maka kita jangan melupakan harus adil juga pada Ganjar. Kalau wajah rakyat lain boleh tampil pada siaran azan, maka wajah Ganjar yang kini adalah rakyat biasa juga boleh tampil di sana. Atau jika mau adil secara hakiki, maka seluruh azan harus tanpa wajah siapapun," tutur Iwel Sastra memperkuat Suko Widodo.

Pakar komunikasi Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mempertanyakan konsistensi media secara luas. "Saya tertarik membicarakan konsistensi. Kita harus adil seluas-luasnya. Jika ada stasiun TV menayangkan satu acara politik suatu partai tertentu selama 2 jam, maka dia juga harus menayangkan acara seluruh partai lain secara adil selama 2 jam. Apakah kita akan konsisten seperti itu? Menurut saya ini menarik sebagai diskusi publik untuk kedewasaan komunikasi politik kita," ucapnya.

Sementara peneliti Institut Salemba School Effendi Gazali setuju dengan Suko Widodo dan Hasrullah agar konsisten menunggu hasil penelusuran Bawaslu dan KPI. "Kita harus bicara konsisten, entahlah wajah Ganjar, Anies, atau Prabowo dalam siaran azan itu. Kebetulan saat ini yang tampil adalah wajah Ganjar," ujar Effendi.

Menurut Effendi, harus ada diskusi substantif soal definisi iklan atau aturan mana yang tidak boleh dan boleh. Dia menambahkan mungkin sekarang hanya di negara-negara komunis klasik atau ortodox, hal tersebut dibatasi.

"Apakah ajakan atau gagasan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ajakan untuk menunaikan ibadah sekarang dibatasi, tidak boleh dalam tayangan tertentu? Atau boleh dalam semua siaran justru karena ajakan moralnya hakiki?" ujar Effendi.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengaku tak khawatir soal politik identitas, dengan berkoalisi dengan PKB. Syaikhu menilai menyatunya PKS dan PKB adalah hal positif.

"Tentu kami juga tidak khawatir bahwa ini menjadi politik identitas ya. Saya kira ini perpaduan partai yang mungkin memiliki basis keumatan dan basis nasionalisme," kata Syaikhu usai pertemuan PKB, PKS dan NasDem di DPP PKS, Jakarta Salatan, Selasa (12/9/2023). Dia menjawab pertanyaan soal kekhawatiran jika PKB dan PKS dalam satu koalisi akan jadi promotor politik identitas.

Syaikhu mengatakan dengan format koalisi saat ini, tidak ada lagi keterbelahan. Dia pun mengaku siap menyongsong masa depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Oleh karena itu saya sepakat dengan apa yang diungkapkan oleh Ketua Umum Partai NasDem, bahwa justru dengan koalisi ini tidak ada lagi keterbelahan, keterpecahan di tengah masyarakat. Cebong, kampret selesai sudah. Kita songsong masa depan ini lebih baik," ujar dia.

Sebelumnya, Anies dan Cak Imin menyambangi di DPP PKS. Keduanya kompak mengenakan kemeja warna putih.

Anies dan Cak Imin tampak turun dari dalam satu mobil yang sama. Diketahui mereka datang ke PKS usai menghadiri deklarasi Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Anies dan Cak Imin disambut langsung oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, dan jajarannya. Mereka tampak saling menyapa dan berjabat tangan.

Selain itu, dari PKB hadir pula Waketum PKB Jazilul Fawaid, Sekjen Hasannudin Wahid, Ketua DPP Lukmanul Khakim, Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB Maman Imanulhaq, dan Wasekjen PKB Syaiful Huda.

Dari sisi NasDem turut hadir Waketum NasDem Ahmad Ali, Ketua Fraksi NasDem DPR Roberth Rouw, Bendum NasDem Ahmad Sahroni.

Simak Video 'Anies Pastikan Nama Koalisi Tetap 'Perubahan'':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengemukakan pandangan Sarasehan Kebangsaan 'Mewujudkan UUD Berdasar Pancasila' yang digagas Pusat Studi Pancasila (PSP) di UGM, bahwa UUD 1945 yang mengalami empat kali amandemen, tidak lagi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini karena ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antar pasal dan ayat. Bahkan di kesempatan lain, Guru Besar Ilmu Filsafat UGM Prof Kaelan mengungkapkan ada sekitar 97 persen pasal yang diubah dalam amandemen tersebut.

Menurutnya, empat kali amandemen juga menutup 'pintu darurat' dalam konstitusi. Akibatnya, jika ada kedaruratan konstitusi, bangsa Indonesia tidak bisa melakukan apapun. Misalnya, tidak ada ketentuan dalam konstitusi tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu. Seperti presiden dan wakil presiden, anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila Pemilu tidak bisa dilaksanakan karena gempa bumi megathrust, perang, kerusuhan massal, maupun karena pandemi.

"Idealnya memang MPR RI dikembalikan menjadi lembaga tertinggi negara, sebagaimana disampaikan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Sebelum amandemen keempat konstitusi, MPR RI bisa mengeluarkan Ketetapan (TAP) yang menjadi solusi dalam mengatasi berbagai persoalan kedaruratan negara. Seperti pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan, hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar," ujar Bamsoet dalam Dialog Kebangsaan memperingati HUT ke-45 FKPPI, di Lagoon Ballroom Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto, Ketua Umum FKPPI Pontjo Sutowo, Ketua Dewan Pakar FKPPI Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Ketua Mahkamah Agung RI ke-11 Prof. Bagir Manan, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Prof. Sri Edi Swasono, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Prof. Bambang Wibawarta, peneliti utama politik BRIN Prof. Siti Zuhro, Cendekiawan Yudi Latif, serta Wakil Ketua Umum FKPPI Indra Bambang Utoyo.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan begitupun dengan pemilihan langsung yang dihasilkan melalui empat kali amandemen konstitusi. Ternyata juga menyisakan berbagai persoalan moral hazard seperti money politic, atau yang dikenal dengan demokrasi NPWP (Nomor Piro Wani Piro). Menyebabkan para Caleg yang maju dalam Pileg membutuhkan dana kampanye yang tidak sedikit, sehingga seringkali terikat pada sponsor dan kekuatan oligarki.

Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Pada saat menjabat Ketua DPR RI tahun 2018 lalu, Bamsoet telah menawarkan jalan tengah menggunakan sistem Pemilu campuran terbuka dan tertutup, untuk mewujudkan Pemilu demokratis sesuai semangat Pancasila, yang tetap menguatkan fungsi partai politik sekaligus tetap membuat Caleg dekat dengan rakyat.

"Sebagaimana dilakukan di Jerman, rakyat tetap bisa memilih wakilnya secara langsung, serta partai politik yang memenangkan pemilihan juga bisa menempatkan pilihannya di parlemen. Sehingga tokoh-tokoh seperti ilmuwan hingga budayawan tidak perlu ikut pemilihan, cukup diajukan oleh partai yang memenangkan pemilihan," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPI/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menerangkan tantangan kebangsaan lainnya yakni terkait kontinuitas pembangunan. Empat kali amandemen telah menghilangkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Akibatnya, kini pola pembangunan terkesan sporadis. Tidak ada kesinambungan dari satu periode pemerintahan ke penggantinya, serta tidak ada keselarasan antara pembangunan pusat dan daerah, maupun antara daerah yang satu dengan daerah lainnya.

Di sinilah pentingnya kehadiran sebuah peta jalan pembangunan yang dirumuskan dalam produk hukum yang kokoh di atas Undang-Undang. Sehingga tidak mudah ditorpedo oleh Perppu atau diganggu gugat melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi. Peta jalan inilah yang saat ini sedang diupayakan oleh MPR, dengan menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

"PPHN sangat penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang tidak tersandera oleh periodisasi pemerintahan, mewujudkan keselarasan dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta menghindarkan potensi pemborosan atau inefisiensi pengelolaan uang rakyat yang disebabkan adanya perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan," pungkas Bamsoet.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu menjelaskan alasan pihaknya menyanyikan lagu 'Yaa Lal Wathan' saat menyambut kedatangan PKB. Syaikhu mengatakan dengan nyanyian itu, PKS menegaskan selamat datang kepada PKB.

"Tadi saya ingin perkuat, tegaskan bahwa bukan hanya ahlan wa sahlan wa marhaban, tapi insyaallah kita ingin lebih erat lagi," kata Syaikhu usai pertemuan PKB, PKS, NasDem di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023).

"Makanya tadi kita sama-sama menyanyikan lagu Yaa Lal Wathan. Alhamdulillah semua siap dan kompak untuk bersatu, saya kira itu," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia pun lantas meminta maaf kepada Ketum PKB sekaligus bacawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin lantaran tidak hadir pada saat deklarasi capres-cawapres di Surabaya, Jawa Timur. Syaikhu mengatakan saat itu PKS masih menghormati keputusan Majelis Syuro.

"Saya juga menghormati musyawarah Majelis Syuro saya nggak bisa hadir di Surabaya, mohon maaf," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengungkap rasa gembiranya ketika PKB gabung ke Koalisi Perubahan atau koalisi pendukung Anies Baswedan. Syaikhu optimis raih kemenangan di 2024.

Hal itu diungkap Syaikhu dalam sambutannya di pertemuan bersama Anies dan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023). Syaikhu awalnya menyambut kunjungan Anies dan Cak Imin. Dia pun bersama mengajak seluruh jajaran PKS, PKB, dan NasDem berdiri nyanyi Yaa Lal Wathan.

"Kalau dalam konteks lalu, saya sudah mengucapkan ahlan wa sahlan kepada PKB, maka sebagai bagian yang lebih dekat lagi hari ini, bahkan hari ini sudah hadir di DPP PKS ini mari sama-sama menyambut kedatangan hari ini Yaa Lal Wathan," kata Syaikhu.

Kemudian, para kader PKS, PKB dan NasDem pun menyanyikan Yaa Lal Wathan. Mereka tampak kompak bernyanyi.


Bakal cawapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan PKB dan PKS tidak akan pernah mengedepankan politik identitas. Meskipun, Cak Imin menyebut saat ini PKB dan PKS berada dalam satu koalisi yang sama.

"Kita sudah punya track record di DPR bersama PKS, tidak pernah mengedepankan politik identitas, tapi kita tidak bisa melepas dari identitas masing-masing," kata Cak Imin usai pertemuan PKB, PKS dan NasDem di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (12/9/2023). Cak Imin menjawab pertanyaan apakah tidak ada kekhawatiran jika PKB dan PKS dalam satu koalisi, menjadi promotor politik identitas.

Cak Imin menilai baik PKB dan PKS memiliki identitas masing-masing. Namun, dia meyakini keduanya tidak akan memakai politik identitas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita punya identitas masing-masing, identitas saya dari Jawa Timur, Pak Syaikhu dari Jawa Barat. KTP nya sama-sama Jakarta barang kali. Itu identitas kita," ujarnya.

Ketum PKB itu menuturkan selama ini PKB dan PKS tidak pernah mengadu identitas. Meski begitu, dia menyebut jika kedua partai memang memiliki identitas yang dapat memperkuat Indonesia.

"Kami di DPR bertahun-tahun dan kami sama-sama tidak pernah mengadu identitas, tetapi kami mempunyai identitas masing-masing yang Insyaallah akan menjadi kekayaan dan perbedaan itu memperkaya, perkuat kebinekaan Indonesia," jelasnya.

Cak Imin pun menyampaikan selamat tinggal untuk perbedaan di masa lalu. Dia mengajak untuk sama-sama menyongsong masa depan.

"Good bye masa lalu, perbedaan-perbedaan yang nggak penting, kita songsong masa depan untuk cepatnya terwujud pembangunan yang adil makmur dan sejahtera," tuturnya.

Simak Video 'NasDem di DPP PKS: Saya Meyakini Gus Imin Pasti Lebih Mudah Kita Terima':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Agum Gumelar memastikan organisasinya netral di pemilu 2024. Namun, secara individu dia membebaskan anggotanya memilih karena merupakan hak setiap warga negara.

Agum Gumelar mengatakan semua anggota Pepabri adalah purnawirawan yang memiliki hak memilih. Beda dengan anggota TNI-Polri yang masih aktif di mana dituntut harus netral.

"ini ya, TNI aktif itu tidak boleh, dia harus baik personalnya, baik organisasinya, institusinya harus netral. Tapi beda dengan purnawirawan Pepabri, PPAD, sebagai suatu kelembagaan harus bersikap netral. Tapi sebagai individu kita punya hak pilih, jadi kita beri kebebasan, silakan memilih, tadi saya kasih guidiens kriteria itu lah yang kita cari," kata Agum kepada wartawan usai Syukuran HUT ke-64 Pepabri di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agum lantas memberikan masukan terkait kriteria tokoh capres untuk dipilih kepada para anggotanya di Pepabri. Ada menyebut ada 3 kriteria, pertama komitmen terhadap NKRI dan Pancasila.

"kedua bijak dalam arti siap bertekad kuat untuk melanjutkan apa yang sudah baik apa yang dilakukan pendahulunya, dan meninggalkan apa yang tidak baik oleh pendahulunya tanpa caci maki itu bijak," ujarnya,

Kriteria ketiga yakni seseorang yang berani menghapus segala kegaduhan yang terjadi di dalam negeri. "Dan ketiga seseorang yang berani meminimalisir hal-hal yang tidak benar yang terjadi di negeri ini, kelakuan-kelakuan yang tidak bermoral, kegaduhan-kegaduhan harus diminimalisir," ujarnya.

Agum mengingatkan perbedaan dalam memilih adalah hal yang wajar. Dia menyebut perbedaan itu harus bersifat sementara dan berakhir ketika pilpres selesai.

"Saya ingatkan perbedaan memilih itu salah satu yang wajar, tapi hanya bersifat sementara, perbedaan memilih harus berakhir ketika pilpres selesai, begitu pilpres selesai tidak ada lagi perbedaan di antara kita, hormati apapun yang menjadi keputusan demokrasi," ucapnya.


Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menerima aduan dari jajarannya soal purnawirawan yang memakai atribut TNI dalam foto di spanduk bakal caleg. Yudo mengatakan dirinya telah mengingatkan purnawirawan yang ikut mencalonkan diri dalam Pemilu agar tidak menggunakan atribut TNI saat berkampanye.

Yudo awalnya menerima laporan dari Pangdam II/Sriwijaya Mayjen Yanuar Adil. Yanuar mengatakan jajarannya telah melaporkan ke Panwaslu terkait temuan spanduk caleg yang menggunakan atribut TNI.

Namun, katanya, belum ada tindak lanjut terkait aduan tersebut. Yanuar pun bertanya ke Yudo bagaimana jajarannya harus bersikap terkait adanya purnawirawan yang menggunakan atribut TNI untuk kampanye Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di tempat kami ada purnawirawan, yang sudah tidak aktif, mencalonkan menjadi anggota legislatif. Tapi, dia masih menggunakan atribut TNI, di foto terpasang dengan menggunakan atribut lengkap, langkah kami sementara sampaikan ke Dandim agar dilaporkan ke Panwaslu juga ke partainya. Itu sudah berjalan kira-kira satu minggu setengah, tapi dari pihak sana masih belum bereaksi tentang adanya baliho dari dia, bagaimana sikap kami di lapangan?" tanya Yanuar Adil dalam bimtek di Mabes TNI, Selasa (12/9/2023).

Yudo mengatakan dirinya bakal membuat Keputusan Panglima (Keppang). Menurutnya, Kep Pang itu akan berisi pedoman bagi prajurit TNI jika menemukan atribut TNI dipakai dalam proses kampanye.

"(Dibuat) Kep Pang. Karena ini dipakainya hanya Pemilu ini. Nanti kalau Perpang (Peraturan Panglima) mungkin akan berubah situasinya. Kep Pang sambil kita seperti ini nanti memberikan sosialisasi kepada prajurit jadi pendoman. Kalau ada sesuatu, ini loh tidak memberikan fasilitas sudah jelas perintahnya Panglima TNI sehingga nanti kalau aku melanggar, aku akan ada hukuman. Mereka bisa setiap saat melihat bagaimana ini bisa dipedomani dengan mudah di samping kita membuat buku sakunya untuk pedoman prajurit tadi," kata Yudo.

Yudo juga mengatakan dirinya akan bersurat kepada Persatuan Purnawirawan. Dia mengatakan atribut TNI tak boleh dipakai untuk keperluan kampanye.

"Nanti akan saya buat. Kemarin saya sudah bilang kepada Ketua PPAL, nanti saya akan buat surat kepada PPAL supaya menjadi pedoman juga disampaikan oleh Ketum Persatuan Purnawirawan Angkatan. Nah, persatuan purnawirawan ada AD, AL maupun Angkatan Udara. Kemarin sudah saya sampaikan di antaranya waktu di Surabaya ketemu Ketum PPAL," papar Yudo.

"Saya nanti akan buat surat supaya bagaimana purnawirawan ini dalam melaksanakan kampanye, ikut suatu partai tertentu di antaranya tidak boleh menggunakan pelat dinas ya. Pelat dinas ya mereka berhak juga menggunakan pelat dinas apabila memenuhi ketentuan kendaraannya tersebut. Tapi, kalau menggunakan kendaraan dinas enggak boleh digunakan untuk melaksanakan kampanye, menghadiri kampanye, maupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kepartaian," imbuhnya.


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menghadiri acara HUT ke-45 Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI). Prabowo mengaku hadirnya di acara ini bukan untuk kampanye.

"Saya ke sini, ini mungkin ada banyak kamera, mungkin ada Bawaslu ngintip-ngintip saya di sini tidak mau kampanye," kata Prabowo dalam sambutannya di acara Dialog Kebangsaan dan Syukuran HUT ke-45 FKPPI, di Lagoon Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (12/9/2023).

Prabowo menegaskan dirinya tidak meminta dukungan para anggota FKPPI. Akan tetapi, Prabowo mengaku hanya berharap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan saya tegas di sini, saya tidak minta dukungan kalian, tegas, saya tidak minta, tapi dalam hati saya berharap," kata Prabowo disambut riuh hadirin.

Bakal capres Gerindra ini mempersilakan siapa pun untuk mendukung atau tidak mendukungnya. Prabowo berkelakar anak purnawirawan tentu harus mendukungnya.

"Lho, nggak, berharap boleh kan? Coba Bawaslu berharap boleh nggak? Berharap kok, terserah lu mau dukung gue, nggak dukung gue, terserah," kata Prabowo.

"Tapi, kalau anaknya Purnawirawan nggak dukung gue, kebangetan," tambahnya.


Terekam keakraban antara Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto saat acara HUT ke-64 Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri). Jubir Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, membicarakan perasaan Prabowo dalam pertemuannya dengan SBY tersebut.

Dahnil mengatakan Prabowo memang memiliki keakraban dengan semua tokoh di kalangan militer, di antaranya Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Jenderal TNI (Purn) Hendropriyono, dan Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar.

"Pak Prabowo akrab dengan semuanya, Pak SBY, Pak Wiranto, Pak Hendro, Pak Agum, dan lain-lain," kata Dahnil kepada wartawan, Selasa (12/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Dahnil, Prabowo tak menyimpan perasaan personal tertentu, termasuk dengan SBY. Prabowo, kata Dahnil, menghormati SBY yang pernah memimpin Indonesia.

"Bagi Pak Prabowo, there is no personal feeling, beliau selalu menghormati semua senior, apalagi Pak SBY adalah mantan Presiden RI yang jasanya besar bagi Indonesia," katanya.

Momen Akrab SBY-Prabowo

Diketahui, sejumlah tokoh purnawirawan TNI berkumpul di acara syukuran HUT ke-64 Pepabri. Mereka yang hadir di antaranya SBY, Menhan Prabowo Subianto hingga mantan Kepala BIN Hendropriyono.

Acara syukuran ini digelar di Wisma Elang Laut, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/9). Para purnawirawan ini memakai seragam batik yang sama.

Dalam cara itu, SBY dan Prabowo duduk dalam satu lingkar meja yang telah disediakan. Keduanya pun tampak duduk sebelahan.

Tidak hanya itu, ada juga momen nyanyi bersama para purnawirawan yang hadir. Lagi-lagi SBY dan Prabowo tampak bersebelahan saat momen tersebut.


Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa menjadi salah satu tokoh kuat yang digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024. Andika pun mengaku siap ditempatkan dimana saja.


Bakal capres Anies Baswedan menegaskan nama koalisi pendukung dirinya bersama bakal cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Namun, Anies tak menutup kemungkinan bakal membahas nama koalisi.

"Kan sebenarnya tetap namanya koalisi perubahan. Kalau pada nyingkat juga nyebutnya koalisi perubahan bukan? Nanti tentu kita bahas," kata Anies di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selatan (12/9/2023).

Secara prinsip, menurut Anies, tak ada perubahan dalam nama koalisi pendukungnya. Kata perubahan bagi Anies menjadi kata kunci dalam koalisinya menjelang Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi secara prinsip tidak ada yang berubah. Karena kata kuncinya adalah perubahan, dan kata kunci itu tidak diusulkan perubahan. Jadi untuknya bisa untuk banyak hal, perubahan kata kuncinya, jadi tetap," ujar Anies.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan sebelumnya meminta Anies Baswedan dan rekan koalisinya mengganti nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Pasalnya, Syarief memandang sedari awal ide perubahan datang dari Partai Demokrat.

"Idea Perubahan adalah original dari PD (Partai Demokrat) sehingga tetap menjadi tema misi PD ke depan," kata Syarief dikonfirmasi, Minggu (3/9).

Syarief menyebut Partai Demokrat bahkan sudah menggaungkan 14 agenda Perubahan yang langsung disampaikan oleh Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia menyarankan koalisi pendukung Anies mencari nama lain.

"Baiknya nama lain," ucap Syarief menjawab apakah Anies dan koalisinya boleh memakai nama Perubahan.

Sementara itu, Wasekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar, mengatakan Demokrat akan terus memperjuangkan konsep perubahan. Ia menyebut perubahan yang dimaksud bukan berarti mengubah total yang sudah ada, tetapi partai ingin mengawalnya supaya berjalan lebih baik ke depan.

"Demokrat mencermati ada sejumlah kebijakan yang kami anggap belum berjalan sebagaimana seharusnya. Dan telah disampaikan garis besarnya melalui Pidato Politik Ketum AHY berupa 14 point Perubahan," ucap Renanda.

"Nama Koalisi Perubahan kami yang inisiasi. Jejak digitalnya masih ada kok," kata dia.