Ketua Umum PSI Kaesang Pangarepmenanggapi isu kakaknya yang merupakan kader PDIP, Gibran Rakabuming Raka, yang dikabarkan akan bergabung dengan Partai Golkar. Kaesang mengaku lebih senang jika Wali Kota Surakarta itu memilih bergabung ke PSI.

"Kalau kita di sini sebagai PSI lebih seneng masuk PSI, tapi kalau emang masuknya ke situ (Golkar) ya ndak masalah," ujar Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Meski begitu, Kaesang mengatakan belum mengetahui isu tersebut. Namun jika benar Gibran akan bergabung dengan Partai Golkar, Kaesang mengatakan itu adalah pilihan pribadi kakaknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masa sih? Kalo itu (isu Gibran gabung Golkar) aku nggak tahu. Ya yasudah kan balik lagi itu kan pilihannya pribadi Mas Wali Kota (Gibran)," ungkapnya.

Sebelumnya, muncul isu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan bergabung Partai Golkar. Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji menyambut baik Gibran jika hendak bergabung ke partainya.

"Terlepas urusan capres-cawapres, kalau itu benar tentu kita senang, tapi semuanya kan masih dinamis," kata Sarmuji kepada wartawan, Selasa (17/10).

Sarmuji menyinggung rencana Gibran akan menemui Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto besok. Dia mengaku masih menunggu hasil pertemuan Gibran dengan PDIP.

"Mas Gibran masih akan bertemu dengan Sekjen PDIP hari Rabu besok. Jadi kita tunggu saja," kata dia.

Sarmuji mengaku senang apabila Gibran betul akan menjadi kader partai berlogo pohon beringin itu. Menurutnya, Gibran merupakan figur pejabat publik yang populer.

"Kalau Mas Gibran gabung dengan Golkar tentu itu berita bagus karena bagaimanapun dia adalah wali kota Solo yang populer. Dapat tambahan kader biasa saja kita senang apalagi dapat tambahan kader seperti Mas Gibran," ujar Sarmuji.


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merubah slogan 'tegak lurus bersama Jokowi'. Menurutnya, slogan tersebut memiliki kekeliruan.

Hal tersebut dikatakan Kaesang di DPP PSI, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

"Tadi bilang PSI itu partai yang tegak lurus dengan Jokowi. Nah ini momen di mana saya masuk di PSI, saya akan ubah itu," ujar Kaesang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, dirinya pun mengatakan akan mengubah slogan tersebut. Dirinya pun sempat berkelakar, tidak akan membeberkan slogan barunya.

"Saya akan ubah itu partai yang tidak tegak lurus dengan Pak Jokowi. Nggak ngerti kan? Nah ini biar ini aja ini sendiri aja," tuturnya.

Kaesang pun bertanya apa arti sesungguhnya dari tegak lurus. Kader PSI yang hadir pun menjawab bahwa tegak lurus berarti 90 derajat.

Karena itu, Kaesang menjawab bahwa hal tersebut berarti tidak sinkron. Dan untuk sekarang, Kaesang mengubah slogan tersebut menjadi 'sejalan dengan Jokowi'.

"Nah berarti nggak singkron kan. Nah kita ganti dengan sejalan," sebutnya.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menegaskan partainya tetap berkomitmen mendukung calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto. Yusril tetap mendukung Prabowo meskipun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dipilih menjadi cawapres.

Hal ini disampaikan Yusril sekaligus meluruskan pemberitaan yang bersumber dari diskusinya di Hotel A-One, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta, Selasa (17/10/2023) pagi. Yusril meminta jangan ada yang meragukan komitmen PBB terhadap Prabowo.

"Saya dan PBB teguh memegang komitmen berjuang bersama-sama Prabowo Subianto dan partai-partai koalisi yang bergabung dalam KIM. Tidak perlu ada keraguan sedikit pun terhadap komitmen PBB ini," kata Yusril.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena telah tegas memegang komitmen berjuang bersama Prabowo Subianto, maka apapun keputusan beliau dalam melilih calon wakil Presiden, akan kami dukung sepenuhnya, termasuk jika beliau memilih Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil Presiden. Sebagai bagian dari koalisi, saya dan PBB akan tetap

memegang teguh komitmen dalam koalisi," kata dia.

Yusril sebelumnya mengkritik putusan MK yang membuka peluang kepala daerah di bawah usia 40 tahun maju Pilpres 2024. Yusril menyebut putusan itu cacat hukum serius.

Yusril menegaskan meski demikian, putusan MK tetap bersifat final dan mengikat. Kontroversi tersebut, kata Yusril, persoalan politik dan akademik.

"Keputusan MK No 90 yang membuka peluang bagi kepala daerah, termasuk Gibran, meskipun belum mencapai usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden adalah keputusan yang wajib dijalankan, mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat. Bahwa ada problema dan kontroversi dalam putusan itu, itu adalah persoalan politik dan akademik. Siapapun bebas mempersoalkan putusan tersebut. Tetapi sebagai sebuah keputusan, keputusan itu final dan mengikat," kata dia.

Jika Gibran memakai kesempatan tersebut, PBB tak akan mundur mendukung duet Prabowo-Gibran. Yusril menegaskan komitmen PBB di koalisi Prabowo tak akan tergoyahkan.

"Bahwa Gibran akan menggunakan kesempatan yang telah dibuka oleh MK tersebut, keputusannya sepenuhnya kita serahkan kepada beliau dan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden yang didukung oleh KIM. Komitmen PBB dalam KIM adalah komitmen yang teguh dan takkan tergoyahkan," kata Yusril.


Desas-desus mengenai cawapres Ganjar Pranowo beredar. Partai Hanura menyebut sosok inisial M menguat menjadi cawapres Ganjar.

"Inisialnya M," kata Waketum Partai Hanura, Benny Rhamdani saat dimintai konfirmasi, Selasa (17/10/2023).

Benny tak menyebut gamblang M yang dimaksud adalah Mahfud Md. Benny kemudian menyebut M bisa saja sosok selain Mahfud Md.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"M itu kan bisa Mas Mahfud, bisa Mas Gibran, Mas Erick Thohir, Mas Andika Perkasa, Mbak Khofifah," kata Benny.

Pengumuman di Jakarta

Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar, Gatot Eddy Pramono, menjelaskan bakal ada kejutan terkait deklarasi bakal capres Ganjar Pranowo bersama cawapresnya. Gatot memastikan deklarasi akan digelar di Jakarta.

"Ada momentum, momentum of surprise-nya. Itu besok atau kapan nanti kita tunggu saja momentum dan element of surprise yang akan diberikan kepada masyarakat. Insyaallah nanti di Jakarta ya, insyaallah," kata Gatot Eddy di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

Namun Gatot belum mau membeberkan secara pasti apakah deklarasi akan dilakukan besok. Dia hanya meminta agar siapa pun yang menjadi pendamping Ganjar tetap diberi dukungan.

"Kita tunggu saja besok. Mudah-mudahan nanti siapa pun yang menjadi pendamping Pak Ganjar, itu akan kita dukung dengan sepenuhnya," pungkas Gatot.


Mengantisipasi maraknya informasi hoax dalam gelaran Pemilu 2024 mendatang. Polda Lampung membentuk tim khusus Siber yang akan memantau segala informasi di dunia maya.

Kapolda Lampung, Irjen Helmy Santika mengatakan, tim khusus siber ini dibentuk untuk mengantisipasi banyaknya kampanye negatif seperti yang terjadi pada Pilpres 2019 lalu.

"Keriuhan dunia maya pada saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu menjadi perhatian pada pengamanan pemilu mendatang. Kita juga antisipasi maraknya hoaks, black campaign maupun kampanye negatif lainnya," ujar dia usai mengikuti apel pasukan Operasi Mantap Brata Krakatau 2023 di Lapangan Korpri, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nantinya tim siber ini akan memetakan (mapping) pergerakan bentuk kampanye di media sosial bersama Bawaslu dan KPU Lampung.

"Tim ini akan memetakan bentuk kampanye di media sosial. Kami akan bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU. Pilpres ini kan jaraknya sangat berdekatan dan luas area juga bertambah, jadi kompleksitasnya lebih beragam," katanya.

Dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata Krakatau 2023 yang akan berlangsung selama 222 hari terhitung sejak 17 Oktober 2023. Sebanyak 8.568 tim gabungan dari TNI-Polri, Basarnas, Satpol PP, hingga instansi pemerintah.

Awas! Flexing di Media Sosial Bisa Jadi Sasaran Penipu Online


Sebanyak 24 kepala daerah bisa maju Pilpres 2024. Salah satunya ada nama Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi sosok yang ramai diperbincangkan.

Selain Gibran, ada pula beberapa nama kepala daerah lain yang cukup sering dibicarakan publik terkait kinerjanya. Seperti Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, hingga Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Berikut data yang dilansir detikNews yang mengutip Antara, Selasa (10/17/2023).

Berikut ini daftar kepala daerah berusia di bawah 40 tahun yang bisa maju Pilpres 2024:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka: lahir 1 Oktober 1987 (37 tahun)

2. Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto: lahir 19 Februari 1990 (33 tahun)

3. Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak: lahir 20 Mei 1984 (39 tahun)

4. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin: lahir 7 April 1990 (33 tahun)

5. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana: lahir 31 Juli 1992 (31 tahun)

6. Wali Kota Bukittinggi Erman Safar: lahir 13 Mei 1986 (usia 37 tahun)

7. Wali Kota Medan Bobby Nasution: lahir 5 Juli 1991 (usia 32 tahun)

8. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan: lahir 27 Mei 1989 (34 tahun)

9. Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumangggo: lahir 6 Januari 1985 (usia 38 tahun)

10. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau: lahir 1 April 1992 (31 tahun)

11. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar: lahir 19 Desember 1991 (31 tahun)

12. Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid: lahir 10 Agustus 1985 (38 tahun)

13. Bupati Melawi Dedi Sunarya Usfa Yursa: lahir 24 Februari 1984 (39 tahun)

14. Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan: lahir 9 Maret 1986 (37 tahun)

15. Bupati Banjar Saidi Mansyur: lahir 5 Mei 1987 (36 tahun)

16. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky: lahir 15 April 1992 (31 tahun)

17. Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani: lahir 2 November 1984 (38 tahun)

18. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom: lahir 16 Februari 1992 (31 tahun)

19. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi: lahir 11 April 1987 (36 tahun)

20. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali: lahir 11 Februari 1991 (32 tahun)

21. Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi: lahir 7 Mei 1994 (29 tahun)

22. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani: lahir 28 Juni 1985 (38 tahun)

23. Bupati Demak Eisti'anah: lahir 28 Mei 1985 (38 tahun)

24. Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan: lahir 14 Mei 1991 (32 tahun)

Sementara itu diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, berulang tahun yang ke-72 hari ini. Bakal calon presiden PDIP, Ganjar Pranowo, memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo.

Ganjar menyampaikan ucapannya kepada Prabowo lewat akun Instagram, Selasa (17/10/2023). Ganjar mengunggah foto kebersamaannya dengan Prabowo dalam sebuah acara.

Foto yang diunggah Ganjar adalah momen dirinya dan Prabowo berkegiatan dalam acara di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Kala itu, Ganjar dan Prabowo sama-sama mengenakan kemeja kotak-kotak, hanya beda warna saja.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo yang ke-72. Ganjar juga berpesan agar Prabowo tetap menjaga kesehatan dan selalu bersemangat.

"Selamat ulang tahun ke 72 ya Pak @prabowo Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu," kata Ganjar.

Prabowo juga mendapatkan ucapan selamat ulang tahun dari bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan beserta pendampingnya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Keduanya mendoakan yang baik-baik untuk Prabowo.

Ucapan tersebut disampaikan Anies setelah menjalani cek kesehatan di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Anies mendoakan agar Prabowo selalu dalam keadaan sehat.

"Ya saya ucapkan selamat ulang tahun, semoga (Prabowo) selalu sehat," kata Anies di RS Fatmawati, Jakarta Selatan, Selasa (17/10).

Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra ini lahir pada 17 Oktober 1951, dan telah berumur 72 tahun pada hari ini.

View this post on Instagram A post shared by Ganjar Pranowo (@ganjar_pranowo)


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Demokrat menghormati amar putusan MK tersebut.

"Tentu kami menghormati terhadap hasil keputusan MK. Karena ini adalah instrumen negara di dalam memutuskan berbagai hal terkait judicial review terhadap UU. Oleh karenanya, kami menghormati," kata Ketua BPOKK Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Herman menilai putusan itu membuka ruang bagi anak muda untuk turut dalam kontestasi Pilpres 2024. "Ke depannya tentu ini ada ruang bagi anak muda bagi siapa pun untuk turut berkontestasi," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Herman lalu menyinggung revisi undang-undang yang di-JR MK bersifat open legal policy atau kewenangannya berada di pembuat undang-undang yakni DPR. Meski begitu, dia menekankan perlunya seluruh pihak mengikuti putusan MK atas gugatan yang muncul dari kalangan masyarakat.

"Meski sebetulnya di pasal-pasal open legal policy bisa saja nanti barangkali pembahasan UU-nya ke depan juga menjadi bahan pertimbangan. Dulu kami membahas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu semestinya kan setelah Pemilu 2019 menjelang Pemilu 2024 tradisi di DPR adalah kita meninjau kembali terhadap UU Pemilu," katanya.

"Namun kemarin kemudian terbit Perppu terkait dengan penjadwalan penetapan waktu, baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Atas dasar itu, tentu bagi masyarakat yang memiliki perspektif lain terhadap UU ya terbuka ruang di Mahkamah Konstitusi. Ini dulu yang penting. Sehingga kemudian kita menghormati terhadap proses hukum yang terjadi atas yang diputuskan di MK," lanjutnya.

Herman juga mendorong DPR terus mempertimbangkan banyak aspek yang termuat dalam UU Pemilu setelah Pemilu 2024 nanti usai terlaksana. Hal ini agar masukan dari masyarakat yang tertampung selama pembahasan UU masih bergulir di DPR.

"Dan ke depannya tentu DPR harus berpikir jauh bahwa apakah nanti memang harus ada perubahan setelah pelaksanaan Pemilu 2024 nanti mengubah kembali terhadap UU pemilu dengan banyak mempertimbangkan aspek-aspek yang selama ini banyak masukan-masukan yang tentu pada akhirnya diputuskan di MK," ujar dia.


Polda Gorontalo menyiagakan 937 personel untuk melakukan pengamanan pada Pemilu 2024. Personel yang tergabung dalam Operasi Mantap Brata Otanaha bertugas mencegah politik uang dan menangkal berbagai berita bohong alias hoaks.

"Persiapan kita sudah siapakan 937 personel Polda Gorontalo guna mengamankan Pemilu 2024," ujar Kapolda Gorontalo Irjen Angesta Romano Yoyol kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Angesta menjelaskan operasi tersebut juga didukung oleh sistem informasi sarana dan prasarana (sarpras) modern command center dari Mabes Polri. Selain itu ada fitur command center untuk mengintegrasikan data informasi berita hoaks.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Operasi untuk membangun narasi besar persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok, guna mengantisipasi polarisasi akibat berita hoax, isu sara, propaganda firehose of falsehood dan black campaign," ucapnya.

Dia menambahkan operasi ini juga dilengkapi satgas anti money politic, adapula satgas pemilu damai. Satgas ini terintegrasi dalam operasi tersebut.

"Dilengkapi dengan satgas anti money politic serta satgas pemilu damai. sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I)," tambah Angesta.

Angesta mengatakan Operasi Mantap Brata Otanaha akan dimulai Kamis (19/10). Operasi ini disebutkan dilaksanakan selama 222 hari.

"Lama operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 sampai 20 Oktober 2024, harus kita amankan dan tingkatkan pengamanannya," terang Angesta.

Angesta menambahkan Gorontalo merupakan provinsi yang paling aman menjelang Pemilu 2024. Namun demikian pihaknya akan tetap melakukan aktivitas pengamanan.

"Gorontalo itu daerah aman, tapi kita harus melakukan aktivitas keamanan," pungkasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara mengenai ketidakhadirannya saat peresmian kantor DPC PDIP Solo. Gibran menyebut dirinya ada rapat dengan Dirjen Perkeretaapian.

"Kemarin rapat palang Joglo. Kemarin juga sudah pamit ke Ketua DPC (Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo). Pak Dirjen kemarin ke sini ada permasalahan, ada OTT itu harus saya selesaikan dulu nggih. Saya sudah izin gitu, nggih," katanya di Balai Kota Solo, Selasa (17/10/2023) seperti dilansir detikJateng.

Gibran menyebut akan melakukan klarifikasi ke partai pada Rabu (18/10) besok saat bertemu dengan pimpinan PDIP. Ia sendiri mengaku sering datang di acara partai seperti Rakernas dan Rakerda PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya besok saya klarifikasi. Saya datang terus di rakernas, rakerda ya," ungkapnya.

Gibran menegaskan saat itu dia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Apalagi, katanya, ada masalah urgen kemarin.

"Kemarin memang jam kerja saja. Pas jam kerja ada hal urgen yang tidak bisa saya tinggal," kata Gibran.

Gibran juga meminta maaf bila ada kesalahan karena tidak hadir dalam peresmian kantor baru DPC PDIP.

"Intinya, saya sudah izin kalau kemarin ada salah ya saya mohon maaf. Saya merasa ada pekerjaan yang urgen dan harus saya selesaikan. Kalau tidak nanti time line meleset, kalau time line meleset, itu nanti selesai 2025-2026. Mohon maaf kemarin itu tidak bisa saya tinggal, rapatnya langsung," kata dia.

Baca di sini.


Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan batas usia minimal capres dan cawapres tetap 40 tahun atau berpengalaman menjadi kepala daerah. Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh menghormati keputusan MK.

"Bagaimanapun, jika dilihat dari koridor hukum yang masih berlaku, kita harus menghormatinya," kata Surya Paloh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/10/2023).

Surya Paloh juga meyakini masyarakat Indonesia bisa memahami, mengkalkulasi, dan mengartikan apa keputusan MK dalam gugatan usia capres dan cawapres. Partai NasDem terus berupaya memonitoring sejauh mana pemahaman masyarakat dalam memaknai keputusan ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlepas dari pro-kontra atas putusan MK ini, Surya Paloh berharap suasana menjelang pemilu ini bisa berjalan dengan aman, damai dan riang gembira.

"NasDem berkepentingan agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan secara baik, demokrasi tetap menjadi landasan kita bersama," katanya.

Senada, Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim menegaskan jika keputusan MK itu bersifat final dan mengikat. Siapapun harus menerimanya.

"Mau tidak mau, kecewa atau tidak kecewa, itulah keputusan MK dengan segala implikasinya," tegas Hermawi.

Partai NasDem, ujar Hermawi, menghormati keputusan MK dan NasDem tidak akan terpengaruh dengan berbagai implikasi dari keputusan tersebut.

"Partai NasDem sudah siap dengan semua perangkatnya. Pada tanggal 19 Oktober, kita bersama PKS dan PKB akan mengantarkan Anies dan Muhaimin mendaftar ke KPU," bebernya.


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjawab isu menyeberang ke Partai Golongan Karya (Golkar) dan menjadi cawapres di Pilpres 2024 mendatang. Gibran kaget dengan isu tersebut.

"Ha, siapa yang bilang? Tanya yang di Jakarta, tanya yang bikin isu," katanya di Balai Kota Solo, Selasa (17/10/2023) seperti dilansir detikJateng.

Gibran mengakui intens berkomunikasi dengan partai berlambang pohon beringin itu. Hanya saja, dia menyebut komunikasi tersebut bukan terkait masuk ke Partai Golkar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau komunikasi, saya pasti komunikasi tapi tidak untuk yang ini tadi (gabung Golkar), saya tetap jaga silaturahmi dengan siapa pun," ucapnya.

Gibran menyatakan sampai saat ini dirinya masih menjadi kader PDIP. "Ya (menegaskan masih di PDIP)," pungkas Gibran sembari mengangguk.

Baca di sini.


Massa pendukung Gibran Rakabuming Raka berkumpul di GOR Jatidiri Semarang untuk syukuran terkait terbukanya peluang Gibran menjadi capres/cawapres di Pilpres 2024. Mereka mendorong Gibran agar bisa menjadi Cawapres Prabowo.

Mereka berkumpul dalam acara bertajuk Jateng Bergerak untuk Mas Gibran. Ketua Relawan Bala Gibran yang jadi juru bicara dalam acara tersebut, Ellen Kurnialis menyebut bahwa sebenarnya acara tersebut sudah direncanakan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan kemarin.

"Kita sudah ada rencana sebelum putusan MK, kalau keputusan MK itu tidak dikabulkan kita juga berkumpul hari ini. Alhamdulillah putusan MK berpihak atau selaras dengan yang kita inginkan," kata Ellen di lokasi, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada ribuan orang yang datang memenuhi area GOR Jatidiri Semarang. Mereka tak menggunakan atribut kelompok apapun.

Ellen menyebut massa yang hadir sekitar 6.000 orang. Massa yang hadir merupakan komunitas-komunitas yang selama ini mendukung Gibran.

"Semua elemen masyarakat ada kelompok milenial, kelompok petani, nelayan, dan sebagainya, dan itu merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat Jateng dari seluruh sektor dan elemen masyarakat yang ada tidak hanya milenial," jelasnya.

Usai acara tersebut, pihaknya akan berkomunikasi dengan Gibran terkait acara yang diselenggarakan di Semarang itu. Harapannya itu bisa menjadi energi untuk Gibran agar bisa maju menjadi cawapres.

"Yang ingin kita sampaikan ke masyarakat Indonesia bahwa kalau Mas Gibran mendapat izin dari Allah dan didukung rakyat untuk menjadi cawapres itu murni dari rakyat, aspirasi dari bawah," katanya.

Hal itu juga dibuktikan dengan banyaknya dukungan yang mengalir. Menurut Ellen, hingga hari ini masih banyak yang mendeklarasikan dukungan untuk Gibran.

"Mungkin sudah ada ratusan kelompok relawan," imbuhnya.

Pihaknya juga mendukung agar Gibran bisa menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya Prabowo dan Gibran adalah pasangan ideal.

"Itu pasangan yang pas untuk Mas Gibran mewakili figur sosok senior dan junior dan sama-sama memiliki visi untuk Indonesia dan sama-sama memiliki sosok yang berani seperti yang diinginkan Pak Jokowi," tambahnya.

Prabowo-Gibran Daftar Pilpres ke KPU 25 Oktober


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan secara substansi, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah berlaku sejak diucapkan oleh hakim. KPU menyatakan putusan MK bersifat final dan berkekuatan hukum tetap.

Hal itu disampaikan Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik ketika ditanya soal konsultasi ke DPR terkait perubahan Pasal 13 Huruf q PKPU Nomor 19 Tahun 2023, dampak dari putusan MK yang menyatakan kepala daerah yang pernah atau sedang menduduki jabatan meskipun berusia di bawah 40 tahun bisa mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden.

"Yang terpenting secara substansi hukum, bahwa putusan MK langsung memperoleh hukum tetap sejak diucapkan, jadi sudah berlaku," kata Idham kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idham memastikan jika putusan MK tidak akan mengganggu tahapan pendaftaran capres cawapres. Dia menyebut saat ini KPU masih dalam proses untuk merevisi PKPU Nomor 19 Tahun 2023.

"Yang jelas putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak mengganggu tahapan pendaftaran bakal peserta pemilu presiden dan wakil Presiden," tuturnya.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Pakar hukum tata negara yang juga Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra menyoroti proses revisi Peraturan KPU (PKPU) soal pendaftaran capres-cawapres usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat DPR masih dalam masa reses. Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan urusan ini bukan masalah yang rumit.

"Kita menghormati pendapat Prof Yusril bahwa keputusan MK tetap berlaku walaupun ada kritikan dari beliau. Terkait penyesuaian Peraturan Komisi Pemilihan Umum dengan hasil putusan MK menurut saya tidak ada masalah yang rumit," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Yusril mengatakan revisi PKPU harus berkonsultasi dengan dengan DPR namun DPR saat ini tengah masa reses. Di sisi lain pendaftaran pilpres sebentar lagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada dua alasan mengapa Habiburokhman mengatakan merevisi PKPU bukan hal yang rumit.

"Pertama DPR bisa saja beraktivitas di masa reses dalam situasi mendesak tertentu. Banyak undang-undang yang dibahas juga di masa reses dan tidak ada masalah," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI ini.

"Kedua dan yang terpenting ada asas lex superiori derogat legi inferiore i, yang artinya produk hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi," imbuhnya.

Atas alasan tersebut dan asas hukum tertinggi, Habiburokhman mengatakan aturan tertinggi tetap putusan MK dan dapat menjadi acuan.

"Jadi jika ada pertentangan antara PKPU dengan hasil putusan MK karena PKPU belum disesuaikan maka yang menjadi acuan tetaplah hasil putusan MK yang memiliki derajat sama dengan undang-undang," imbuhnya.

Yusril sebelumnya mempertanyakan bagaimana KPU mengubah Peraturan KPU yang telah dibuat mengenai pendaftaran capres-cawapres di saat DPR masih dalam masa reses. Sedangkan KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dalam membuat aturan.

"Dalam PKPU itu masih disebutkan syarat capres itu 40 tahun, itu mungkin anggota KPU, Pak Hasyim 'Kami akan segera ubah ya'. Anda harus segera ubah, karena apa? Ada putusan MK bilang begini, jadi harus ubah sebagai konsekuensi bukan karena ada diperintah MK untuk ubah," ungkap dia dalam diskusi OTW2024 'Menakar Pilpres Pasca Putusan MK', di AONE Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (17/10).

"UU mengatakan KPU mau bentuk peraturan, termasuk ubah peraturan, ya harus konsultasi dengan DPR. Kalau tidak konsultasi, perubahan itu cacat hukum, bisa dibatalkan MA, itu diuji formil tidak memenuhi syarat," sambungnya.


Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (P) Nana Sudjana menyebutkan tiga poin penting yang perlu dilakukan untuk menyukseskan perhelatan Pemilu 2024. Tiga poin penting itu adalah menjaga kondusifitas, penguatan toleransi, dan mengawal proses demokratisasi.

Hal itu dikatakannya dalam sambutan acara Dialog Kebangsaan Sukses Pemilu 2024 Menuju Indonesia Maju yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Hotel Alila, Kota Surakarta.

"Seluruh komponen masyarakat perlu bersatu dan berkolaborasi dalam menyukseskan semua tahapan Pemilu hingga terpilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia ke arah kemajuan," ujar Nana dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada kesempatan ini, ia menjelaskan kolaborasi menjaga kondusifitas perlu terus diupayakan oleh pemerintah daerah, Polda, Kodam serta instansi/lembaga terkait. Walaupun Jateng selama ini kondusif, keadaan tetap siaga dan waspada perlu dilakukan.

Adapun untuk penguatan toleransi juga perlu dilakukan bersama. Sebab, suhu politik cenderung meningkat menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Menurut Nana, sebagai bangsa yang menghargai keragaman dan kebhinekaan, maka harus terus mengedepankan toleransi dan saling menghormati satu sama lain.

Untuk itu, perlu melibatkan peran serta tokoh agama dan tokoh masyarakat terutama Forum kerukunan umat beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), forum kewaspadaan dini masyarakat (FWKD), dan lainnya.

"Masyarakat sudah semakin pintar dalam menjaga persatuan. Jangan sampai masyarakat terpolarisasi dalam pemilu nanti," ucapnya.

Selain itu, ia menilai peran Forkopimda dan penyelenggara Pemilu penting untuk terus berkolaborasi untuk mengawal proses demokratisasi.

"Kita sudah sepakat, komitmen, bahwa pelaksanaan pemilu harus kita amankan dan kawal. Jangan sampai terjadi suatu hal yang merugikan. Akan kita kawal sehingga tertib, kondusif, dan sukses," tegasnya.

Selanjutnya, Nana juga mengungkapkan jumlah pemilih yang ada di wilayahnya. Dari sekitar 37 juta penduduk Jateng, sebanyak 28.289.413 orang sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Angka tersebut terdiri atas 14.113.893 pemilih laki-laki dan 14.175.520 pemilih perempuan. Jumlah itu dianggapnya masih fluktuatif karena masih ada kemungkinan penambahan atau pengurangan.

"Mudah-mudahan dialog ini bisa menjadi sarana dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi antar pihak, sekaligus menjadi media diseminasi informasi terkait pemilu, agar pemilu berjalan luber dan jurdil," pungkasnya.

Dikecam Ganjar, Pemeriksaan Kades soal Dugaan Korupsi Jalan Terus


Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Jefri Edi Irawan Gultom mengajak seluruh pihak menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal capres-cawapres yang belum berusia 40 tahun bisa maju asal kepala daerah berpengalaman. Dia mengatakan kaderisasi pemimpin harus sedari dini, dan anak muda harus diberi kesempatan berkarya lebih luas.

"Bahwa keputusan sudah disepakati secara kolektif kolegial, dan mari kita hargai dan jalani keputusan tersebut karena keputusan tersebut bersifat final dan mengikat," kata Jefri kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Jefri memahami putusan ini menimbulkan pro dan kontra. Menurutnya persoalan kaderisasi pemimpin yang diragukan oleh banyak pihak, harus dilihat secara jeli.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa kaderisasi seperti apa yang seharusnya terjadi dalam mempersiapkan skema kepemimpinan Indonesia hari ini dan menuju masa depan Indonesia Maju terkait Cita-cita Indonesia Emas 2045 yang sudah dirumuskan," tutur dia.

Jefri menyampaikan dinamika politik hari ini tidak boleh mengorbankan persatuan dan semangat kebangsaan masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi di pemilu serentak 2024. Soal anak muda jadi pemimpin, Jefri pun menyinggung sosok Presiden dan Wapres ke-1 RI, Sukarno dan Muhammad Hatta.

"Saya memahami semua pihak memiliki hak yang lebih dalam memilih opsi-opsi kaderisasi. Saya melihat proses kaderisasi sedari dini juga penting ditekankan dengan melibatkan pemuda sebagai proses kaderisasi dengan cara secara langsung mengajak partisipasi dan proses politik yang sedang berlangsung," terang dia.

"Orang muda harus diberi kesempatan untuk berkarya lebih luas melalui proses politik seperti Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, Sjahrir, dan tokoh-tokoh muda pada masa itu, yang berhasil membebaskan Indonesia dari kolonialisme," sambung dia.

MK sebelumnya mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.


Simulasi pengamanan pemilu di Pekanbaru berlangsung di Jalan Gajah Mada. Pada simulasi terlihat aksi ledakan bom hingga baku tembak.

Pantauan detikSumut, simulasi dari Polda Riau diikuti jajaran Korem 031 Wirabima, Lanud Roesmin Nurjadin, Satpol PP, KPU, Bawaslu Riau dan petugas Damkar terlibat. Selain itu, terlihat Gubernur Riau Syamsuar hingga Ketua DPRD Riau Yulisman hadir.

Simulasi Sistem Pengamanan Kota atau Sispamkota digelar sekitar pukul 10.00-12.00 WIB. Lokasi simulasi tepat depan kantor KPU Riau dan Samsat Drive Thru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di tahap awal, petugas menampilkan aksi simulasi pengamanan yang dalam situasi kondusif. Sampai akhirnya dilakukan aksi orasi sejumlah orang saat ada kampanye pasangan calon.

Dalam situasi itulah, kericuhan terjadi dan terjadi ledakan. Duarr! Ledakan membuat tamu undangan yang hadir kaget karena panggung dan area sekitar terasa bergetar.

"Ini adalah simulasi yang nantinya anggota Polda Riau langsung bergerak cepat untuk melakukan langkah-langkah pengamanan," kata MC dari pengeras suara.

Berbagai tahapan pun dilakukan mulai dari kampanye, pencoblosan dan perhitungan suara. Situasi terburuk menjadi gambaran penting dalam pengamanan pemilu tahun depan.

Dalam situasi itu, digambarkan ada massa melakukan protes. Saat itulah situasi mulai pecah, personel Polda Riau dan Sat Brimob yang disiapkan mulai mengamankan lokasi yang dipenuhi massa.

Sampai akhirnya dalam situasi terburuk di lokasi ditampilkan. Aksi teror, penculikan ketua KPU hingga peledakan bom dimulai untuk selanjutnya dikendalikan oleh jajaran Polda Riau bersama TNI.

Gubernur Syamsuar dan Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal yang memantau terlihat kagum pada kerja tim. Mereka juga memuji aksi kompak selama latihan.

"Dari latihan tadi kita lihat Polda Riau siap mengamankan pemilu. Hari ini kita lihat kecekatan dari anggota TNI, Polri dan tim pendukung dalam pengamanan. Kesiapan ini tentu kami apresiasi, semoga suasana tetap kondusif," kata Syamsuar.

Dalam kesempatan yang sama Kapolda Irjen Iqbal membeberkan alasan latihan digelar di Jalan Gajah Mada. Ia menilai ada beberapa pertinbangan dalam pemilihan tempat tersebut.

"Latihan simulasi sistem pengamanan kota hari ini berakhir, hampir 1 minggu latihan. Kenapa saya memutuskan di Jalan Gajah Mada, pertama agar personel dan seluruh stakeholder terbiasa. Kedua ini sekaligus mengedukasi masyarakat," kata Kapolda.

Selain itu, Iqbal melihat kerja di lapangan butuh kerjasama semua pihak. Termasuk Bawaslu, KPU dan instansi lain yang ikut terkait dalam pengamanan pemilu.

"Hari ini ada apel gelar pasukan dan untuk kabupaten kota juga melakukan simulasi hari ini atau besok. Di depan ada TNI dan Polri, tapi di belakang adalah semua pihak harus terlibat. Kita melatih dan beberapa bulan kita sudah lakukan upaya cegah dini," kata Iqbal.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Aliansi Masyarakat Jakarta Timur membagi-bagikan bunga mawar kepada masyarakat di depan Pasar Pramuka Jakarta Timur. Aksi tersebut sebagai bentuk syukur atas dikabulkannya permohonan uji materi terkait batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (17/10/2023), sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jakarta Timur membagi-bagikan bunga mawar di depan Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Mereka didominasi oleh ibu-ibu.

Dalam aksi itu, mereka juga membawa sebuah spanduk. Spanduk itu bertulisan 'Aliansi Masyarakat Jakarta Timur Mengucapkan Terima Kasih Kepada Mahkamah Konstitusi Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada Pemuda Untuk Menjadi Capres & Cawapres'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Timur, Ali Lubis, mengatakan aksi syukuran itu dilakukan dengan membagi-bagikan 300 bunga mawar kepada masyarakat. Menurutnya, bunga mawar memiliki arti kasih sayang.

"Tadi kita bagi bunga 300. Jadi kenapa bunga mawar, artinya kami memberikan bunga kepada masyarakat bukti kasih sayang kami kepada masyarakat," katanya.

Ali menambahkan, dengan diterimanya gugatan batas usia capres dan cawapres oleh MK, anak-anak muda memiliki peluang untuk bisa maju. Menurutnya, hal itu sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan MK

"Ya tentu akan sangat berpeluang khususnya bagi anak-anak muda. Cuma ada satu hal, anak muda yang berprestasi dalam arti pernah terpilih di pemilu," pungkas Ali.


Spanduk memuat wajah Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mulai ramai di wilayah Kabupaten Bandung. Terlebih usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat batas usia capres-cawapres.

Pantauan detikJabar pada Selasa (17/10/2023), banner memuat wajah Prabowo dan Gibran ini terlihat di wilayah Soreang, Baleendah hingga Banjaran. Banner atau spanduk itu memuat wajah Prabowo mengenakan jas abu-abu dan Gibran mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna merah.

Spanduk yang sama juga terlihat di Jalan Raya Garut-Rancaekek. Meski tulisannya sama, namun fotonya berbeda dengan sebelumnya. Dalam spanduk itu, terlihat keduanya saling berhadapan dengan latar berwarna putih.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kabupaten Bandung Yayat Hidayat mengatakan dengan adanya hasil MK tersebut bisa membuat keduanya berpasangan dalam Pemilu 2024 mendatang.

"Masyarakat memang berharap dengan hasil dari MK ini Pak Prabowo bisa berpasangan dengan Gibran," ujar Yayat, melalui pesan singkat, Selasa (17/10/2023).

Pihaknya mengungkapkan adanya banner atau baliho yang ada di beberapa titik sebagai upaya dukungan terhadap dua sosok tersebut. Sehingga masyarakat langsung merespon dengan adanya pemasangan banner atau spanduk tersebut.

"Saya selaku ketua DPC Gerindra Kabupaten Bandung merasa bersyukur. Karena ini bukan hanya dari partai, tapi masyarakat Kabupaten Bandung juga mengucap syukur, dengan putusan MK yang notabene itu adalah keputusan dari Mahkamah Tertinggi, tidak ada intervensi dari kami," katanya.

Yayat menegaskan Kabupaten Bandung siap memenangkan Prabowo Subianto. Makanya dirinya mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang menyambut baik hasil putusan MK.

"Kabupaten Bandung siap memenangkan Gerindra mengantarkan Prabowo menjadi Presiden di 2024," pungkasnya.

Ajengan Muda Pangandaran Dukung Prabowo-Gibran

Asosiasi Ajengan (Asparajeng) Muda Pangandaran mendeklarasikan mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk maju di Pilpres 2024.

Deklarasi Prabowo-Gibran itu digelar di Pesantren Al Itqon di Dusun Bulaksari, Desa Batumalang, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran pada Selasa (17/10/2023).

Ratusan santri dan ajengan muda Pangandaran itu kompak mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo dan mengajukan Gibran putra sulung Jokowi sebagai cawapres.

"Kami Asparajeng Muda Kabupaten Pangandaran menyatakan ijtihad mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024 dan Gibran Rakabuming sebagai wakilnya," kata Ketua Asparajeng Pangandaran Jamaludin dalam deklarasinya di hadapan para santri.

Ia mengatakan, pemuda adalah instrumen penting dalam kemajuan berbangsa dan bernegara. Menurutnya pemuda perlu ikut serta di kontestasi politik.

"Maka Gibran cocok sebagai pendamping Prabowo. Kami mendukung Prabowo sebagai Capres 2024 dan meyakini, Prabowo mampu menjaga kedaulatan NKRI," ucap dia.

Jamaludin juga menyarankan agar Menhan Ri itu memilih Gibran sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

"Kami mendukung Mas Gibran Rakabuming sebagai Cawapres 2024 mendampingi Prabowo dan kami siap membantu mendukung keduanya di Pilpres 2024," katanya.


Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengungkap isi perbincangannya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat bertemu di Istana Kepresidenan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023. Yusril mengatakan saat itu Jokowi sempat mencurahkan isi hati (curhat).

Hal itu disampaikan Yusril dalam diskusi OTW2024 'Menakar Pilpres Pasca Putusan MK' di AONE Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023). Mulanya, Yusril mengatakan sempat menjelaskan kepada Jokowi bahwa gugatan di MK soal batas usia capres-cawapres ialah open legal policy.

"Itu memang juga kebetulan pada waktu itu terkait dengan adanya permohonan untuk menguji UU pemilu terkait dengan usia capres dan cawapres. Jadi saya katakan, saya bilang, 'Pak, ini open legal policy sehingga tidak bisa dicampurtangani oleh MK mengenai jumlah, umur, itu kan diserahkan kepada pembentuk undang-undang'," ujar Yusril.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusril lantas mengatakan kepada Jokowi MK tidak bisa ikut campur dalam memutus perkara gugatan usia capres-cawapres. Sebab, kata dia, itu seharusnya kewenangan DPR dan presiden.

"Jadi saya bilang nggak bisa dicampuri. Jadi kalau mau mengacu dulu 40 tahun sekarang diturunkan 35 tahun, itu bukan isu konstitusi, nggak ada persoalan konstitusionalitas di situ," papar dia.

Yusril pun mengatakan, saat bertemu, Jokowi sempat membahas mengenai batas usia capres dan cawapres. Ketum PBB itu menjelaskan Jokowi bertanya alasan usia capres-cawapres saat ini menjadi 40 tahun, sedangkan dulu pernah 35 tahun.

"Ya saya bilang, 'Barangkali yang nyusun terinspirasi kepada Rasulullah' saya bilang, 'Nabi Muhammad SAW', saya bilang, 'Waktu di Gua Hira pada waktu 40 tahun diangkat jadi nabi', terus Pak Jokowi-nya ngakak ketawa. Kok bisa-bisanya larinya ke sana," jelasnya.

Yusril menekankan dalam pembicaraan itu, Jokowi pun memastikan dirinya tak akan mengintervensi putusan MK. Jokowi, kata Yusril, menyampaikan putranya, Gibran Rakabuming Raka, belum tentu mau menjadi cawapres.

"Hanya pada waktu itu, beliau mengatakan, 'Ya biarkan saja, ini juga bukan agenda saya kok, Mas Gibran belum tentu mau (maju cawapres)', jawabnya seperti itu," tuturnya.


PDIP Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku heran dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres. PDIP Sulsel menilai MK membuat muatan baru yang bukan kewenangannya.

"Agak heran juga karena salah satu fungsi dan tugas pokok MK adalah memutuskan UU bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Tapi telah membuat muatan baru yang sebenarnya bukan wewenangnya," kata Wakil Ketua PDI-P Sulsel Hermina Donna kepada detikSulsel, Selasa (17/10/2023).

Hermina menegaskan syarat capres-cawapres yang punya pengalaman menjadi kepala daerah merupakan muatan baru yang dimaksud. Dia pun menyerahkan keputusan itu kepada masyarakat untuk menilai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Syarat capres dan cawapres dari kalangan kepala daerah, ini kan muatan materiil yang baru. Namun bagi kami biarkan masyarakat yang menilai dan memahami bagaimana keputusan itu menjadi ambigu," ujarnya.

Di sisi lain, Hermina menegaskan PDIP tak terpengaruh dengan keputusan MK tersebut. Dia mengaku tetap yakin bisa memenangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Keputusan MK itu tidak mempengaruhi bagaimana kami PDI Perjuangan membangun konsolidasi untuk memenangkan Ganjar Pranowo untuk Presiden 2024," tegasnya.

Diketahui, polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa FH Universitas Negeri Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'," ucap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membacakan putusan pada Senin (16/10/2023) di Ruang Sidang Pleno MK dikutip dari laman resmi MK.

Ramai-ramai Laporkan Anwar Usman Atas Dugaan Pelanggaran Etik


Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) memiliki sisi positif dan negatif masing-masing. Sisi positifnya adalah MK memberikan kesempatan pada anak muda untuk berkontestasi menjadi pemimpin nasional.

"Positifnya dari putusan MK ini, menguntungkan anak muda secara luas yang ingin mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres lewat pengalaman sebagai kepala daerah. Tentu ini sebuah kemajuan, kesempatan yang sama bagi anak muda dalam kontestasi kepemimpinan nasional," kata Ketua Umum PP KAMMI, Zaky Ahmad Riva'i, kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Negatifnya, lanjut Zaky, keputusan MK yang mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah seakan melegitimasi politik dinasti Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan adanya putusan ini maka MK seakan melegtimasi politik dinasti. Sebab keputusan ini dibuat menjelang masa pendaftaran capres-cawapres Pilpres 2024. Tentu sarat kepentingan politik yang mengarah kepada politik dinasti presiden Jokowi yang saat ini sedang menguat diperbincangkan," tutur dia.

Sementara itu Ketua Bidang Kebijakan Publik, Ammar Multazim, mengimbau masyarakat tidak terpengaruh, dan tetap menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nuraninya. "Ada dan tidak adanya Putusan ini, Pemilu akan tetap berjalan. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani. Pemimpin yang punya visi jelas untuk memajukan Indonesia," imbuh dia.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyepakati anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 174 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 138 miliar digelontorkan untuk KPU NTB dan Rp 36 miliar untuk Bawaslu NTB.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi mengungkapkan Pilkada sebagai agenda politik menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran. Ia berharap anggaran yang telah disepakati itu dapat memenuhi seluruh kegiatan terkait Pilkada NTB tahun depan.

"Karena salah satu tugas Pj Gubernur adalah memastikan tahapan persiapan pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Lalu Gita seusai menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu Gita menambahkan kesepakatan tersebut segera dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ia mengeklaim NTB menjadi salah satu provinsi yang sukses karena berhasil menyepakati anggaran Pilkada.

"Saya bisa bayangkan wajah Mendagri bahagia mendengar kesempatan ini, karena tidak banyak provinsi yang sudah bersepakat memastikan ketersediaan anggaran Pilkada 2024," klaimnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB Suhardi Soud bersyukur penandatangan NPHD telah dilaksanakan tepat waktu. Menurutnya, pembahasan anggaran Pilkada tersebut telah melalui perdebatan alot. Termasuk kalkulasi terkait pembiayaan-pembiayaan yang layak dan pantas.

"Secara anggaran pembiayaan Pilgub 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pilgub sebelumnya karena lebih kepada efisiensi, di mana bersamaan dengan pelaksanaan Pilkada di 10 kabupaten/kota juga," kata Suhardi.

Ketua Bawaslu NTB Itratip berjanji menggunakan anggaran Pilkada 2024 semaksimal mungkin untuk pengawasan pemilu yang aman dan transparan. "Anggaran yang sudah disepakati ini akan kami gunakan semaksimal mungkin dengan hasil yang juga maksimal," katanya.

Kontraktor Mau Segel Mobil Dinas Gubernur NTB Gegara Utang


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sempat ditawari menjadi cawapres oleh Prabowo Subianto. Kini peluang dirinya menjadi cawapres Prabowo terbuka lebar karena sudah tidak terhalang permasalahan usia.

Mengenai dirinya yang sempat mendapat tawaran dari Prabowo Subianto menjadi cawapres dan sekarang sudah tidak ada halangan, Gibran meminta untuk menunggu hasil pertemuannya dengan pimpinan PDIP.

"Tunggu pertemuan saya dengan para pimpinan partai, partai PDIP," kata Gibran dilansir detikJateng, (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal senada juga disampaikan Gibran saat ditanya wartawan apakah ada niat secara pribadi untuk mendaftar cawapres setelah syarat berpengalaman menjadi kepala daerah ditambahkan. Gibran mengatakan dirinya harus berkonsultasi dengan banyak pihak.

"(Ada niat mendaftar pengalaman Kepala daerah) Itu tadi sudah saya jawab, ditunggu dulu besok. (Keinginan pribadi) Ini bukan masalah pribadi, kita harus berkonsultasi dengan banyak orang dulu," ungkapnya.

"Ya nanti ya, itu dulu, itu jawaban saya," ucapnya ditanya mengenai adanya partai lain yang meminang dirinya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga 'Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar, Gatot Eddy Pramono, menjelaskan bakal ada kejutan terkait deklarasi bakal capres Ganjar Pranowo bersama cawapresnya. Gatot memastikan deklarasi akan digelar di Jakarta.

"Ada momentum-momentum of surprisenya. Itu besok atau kapan nanti kita tunggu saja momentum dan element of surprise yang akan diberikan kepada masyarakat. Insyaallah nanti di Jakarta ya, Insyaallah," kata Gatot Eddy di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Namun, Gatot masih belum mau membeberkan secara pasti apakah deklarasi akan dilakukan besok. Dia hanya meminta agar siapapun yang menjadi pendamping Ganjar tetap diberikan dukungan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tunggu saja besok. Mudah-mudahan nanti siapa pun yang menjadi pendamping Pak Ganjar itu akan kita dukung dengan sepenuhnya," pungkas Gatot.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO, mengatakan bakal cawapres Ganjar Pranowo segera diumumkan. Sosok cawapres Ganjar hingga kini masih dalam proses pembahasan.

"Cawapres, cawapres ini, wah ini kan kita belum putus. Kalau Ganjar itu ya memang ya kita dukung. Hanura mendukung. Di situ ada PDIP, ada PPP, ada Perindo, dan masih akan ada lagi, itu sedang kita bahas dan untuk wapresnya mudah-mudahan Rabu depan," kata Oso di Tanjungpinang, dilansir detikSumut, Sabtu (14/10).

Sementara Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal capres Ganjar Pranowo, Arsjad Rasjid, menjawab soal kemungkinan bakal cawapres dari Ganjar diumumkan pada Rabu mendatang. Arsjad menyebut kemungkinan itu bisa saja terjadi karena semua hari bagus.

"Pertama, semua hari bagus, cuma nanti kita cari yang paling bagus. Rabunya tadi, saya bilang biasanya gitu, tapi semua hari saya bilang semuanya bagus, mungkin aja, mungkin hari Rabu," kata Arsjad dalam konferensi pers Media Center Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10).


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menyebut dirinya dan adiknya Kaesang Pangarep akan mendukung capres yang sama. Wali Kota Medan Bobby Nasution pun mengaku capres yang didukungnya sama dengan kedua iparnya itu.

"Insyaallah sama (capres yang didukung)," kata Bobby Nasution dilansir detikSumut, Selasa (17/10/2023). Jawaban tersebut disampaikan Bobby saat ditanya apakah mendukung capres yang sama dengan Gibran dan Kaesang.

Untuk diketahui, Gibran Rakabuming menyebut arah dukungan capres antara dirinya dan sang adik, Kaesang Pangarep, sama. Hanya, Gibran tidak menyebut siapa calon presiden yang akan didukung keduanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang beda? Ya ditunggu aja, sama kok arahnya (capres yang didukung Gibran dengan Kaesang)," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (9/10), dilansir dari detikJateng.

Sementara itu, ditanya apakah ada pesan khusus dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada dirinya saat bertemu di Rakernas lalu, Gibran mengatakan tidak ada. Ia mengatakan tidak ada pesan agar menjembatani PDIP dengan PSI.

"Nggak ada pesan khusus. Lha ngapain dijembatani, kan sudah ketemu sendiri. Kan komunikasi sudah terjalin dengan PSI," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Bobby Dukung Gibran Jadi Cawapres: Kalau Nggak, Masa Pulang ke Solo Berantem':

[Gambas:Video 20detik]


Muncul isu politikus PDIP Gibran Rakabuming Raka merapat ke Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) pasca putusan MK. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono menyambut jika benar Gibran mau bergabung.

"Pada prinsipnya kami welcome, kita akan sambut dengan baik jika Gibran ingin gabung," kata Agung Laksono dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/10/2023).

Dia mengatakan, sebagai partai tengah, Golkar sangat terbuka bagi semua kalangan termasuk anak-anak muda. Terlebih, kata dia, Golkar memiliki sejarah institusi yang sangat terhormat dan konsisten membangun karya yang progresif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Identitas Golkar adalah karya dan kekaryaan untuk masyarakat, sehingga ada kontribusi nyata dari setiap pemerintahan. Dengan posisinya sebagai wali kota Solo saat ini, tentunya kehadiran Gibran akan menunjukkan jati diri Golkar sebagai partai yang fokus pada kerja nyata para kadernya sebagai pemimpin bangsa," ucap dia.

Agung mengatakan Partai Golkar tempat berkumpulnya para nasionalis dan kaum moderat toleran. Menurutnya, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan Gibran untuk bergabung bersama Golkar.

"Di mata anak-anak muda, Golkar sebagai tempat berkumpulnya para nasionalis, kaum moderat toleran, termasuk kalangan profesional dan relijius. Jadi ini mungkin yang menjadi pertimbangan anak-anak muda termasuk Gibran untuk bergabung bersama Golkar," ujarnya.

Lebih lanjut, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI) ini juga mengungkapkan pasangan calon wakil presiden (cawapres) yang akan disandingkan dengan capres Prabowo Subianto pada Koalisi Indonesia Maju (KIM) berasal dari Partai Golkar. Menurutnya, ada opsi Gibran untuk di-Golkar-kan terlebih dulu walau nantinya bukan maju dari Golkar.

"Saya mendengar ada komitmen bahwa slot untuk cawapres KIM dari Partai Golkar, kalaupun bukan dari Golkar, akan 'Digolkarkan' dulu. Bisa melalui AMPI atau ormas hasta karya lainnya," kata Agung Laksono.

Simak Video 'Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu. Pada pokoknya, mereka yang berusia di bawah 40 tahun tapi pernah menjabat kepala daerah bisa menjadi calon presiden (Capres) atau calon wakil residen (Cawapres) di Pilpres 2024. Putusan MK ini pun memicu polemik dan menjadi bola panas.

Sekretaris Pengurus Daerah APHTN-HAN Sumatera Utara, Dani Sintara, menilai keputusan MK tersebut bersifat ganda. Sebab, di satu sisi MK menolak gugatan 3 pemohon lainnya yang ingin mengubah batas usia capres-cawapres kurang dari 40 tahun.

"Kenapa saya katakan bersifat ganda, di satu sisi MK itu sepakat bahwa usia capres/cawaprees itu open legal policy dan sepenuhnya kewenangan pembentuk undang-undang, tapi dalam perkara (nomor) 90 ini mahkamah konstitusi menambahkan frasa yang sebenarnya tidak mengukuhkan usia 40 tapi masih dibuka ruang di bawah usia 40 pun boleh, sepanjang pernah atau sedang menduduki jabatan kepala daerah baik bupati atau wali kota atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu), sehingga aneh saya melihat, ada sisi keanehan daripada putusan mahkamah konstitusi ini," ujar Dani saat dihubungi detikcom, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Dani merasa heran mengapa MK mengabulkan gugatan mahasiswa Unsa Almas Tsaqibbirru. Padahal, sebelumnya pemohon mencabut permohonannya tersebut, sehingga seharusnya gugatan tersebut ditolak.

"Yang menarik perhatian saya itu ketika ternyata perkara nomor 90 itu sudah pernah dicabut oleh pemohon pada tanggal 29 kalau saya tidak keliru, kemudian tanggal 30 dikirim lagi surat oleh pemohon," lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UII, Jamaludin Ghafur, memaparkan syarat umur capres-cawapres tidak diatur secara tegas dalam konstitusi.

"Namun dalam perkara ini, MK justru mengambil peran DPR dengan mengubah syarat umur capres-cawapres yang semestinya ini merupakan ranah kewenangan pembentuk UU. MK menjadi tidak konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya," kata Jamaludin dalam keterangannyaa kepada wartawan, Selasa (17/10).

Jamaludin menilai putusan inkonsisten MK ini sarat muatan politis. Menurutnya, putusan MK tidak didasari rasionalitas hukum.

"Ketidakkonsistenan ini patut diduga bahwa mejalis hakim MK yang mengabulkan permohonan ini tidak berdasarkan pada pertimbangan dan rasionalitas hukum, tetapi lebih condong pada keputusan politik perorangan dan kelompok," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan akademisi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Khairul Fahmi. Dia menyebut putusan MK tersebut adalah putusan yang aneh.

"Ini putusan paling aneh yang pernah saya baca. Amar putusan tidak disetujui oleh mayoritas hakim, melainkan hanya oleh 3 orang hakim," kata Khairul Fahmi.

Mereka yang Apresiasi Putusan MK

Tak hanya kritik, putusan MK ini juga menuai apresiasi. Politisi asal Partai Golkar Nusron Wahid menyatakan putusan MK tersebut merupakan angin segar dan 'hadiah' buat anak muda Indonesia.

"Keputusan MK ini tidak hanya untuk Gibran, siapa bilang? Memang kepala daerah yang usia di bawah 40 tahun hanya Gibran? Masih banyak gubernur, wagub, bupati, wabup, dan wali kota yang usia di bawah 40 tahun," ungkap Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).

"Ada Dico (bupati Kendal dari Golkar), ada Emil Dardak (wagub Jatim dari Demokrat), Bupati Tuban dan lain-lain. Semua mendapatkan kesempatan akibat keputusan MK ini," rincinya.

Sementara itu, Partai Demokrat menilai MK tetap independen. Dia menghormati putusan dan independensi MK.

"Kami menghormati putusan MK, kami menghormati independensi MK," kata Kepala Bakomstra Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi, Selasa (17/10/2023).

Herzaky lantas bicara terkait cawapres Prabowo Subianto usai MK mengabulkan gugatan itu. Dia menyebut Demokrat akan mendukung siapapun pendamping Prabowo.

"Kalau terkait cawapres Pak Prabowo, sikap Demokrat jelas, Demokrat dukung Pak Prabowo sebagai capres. Kewenangan menentukan cawapres ada di Pak Prabowo. Kami sudah memberikan pandangan dan masukan," ucapnya.


Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku sempat bertemu dengan seorang tokoh. Dalam pertemuan itu, tokoh tersebut menyampaikan kepada Yusril jika dalam pilpres adanya istilah 'pilpres sayang anak'.

"Beberapa minggu lalu saya bertemu dengan seorang tokoh, beliau bilang 'Ril ini pilpres, pilpres sayang anak'. Saya bilang 'Apa yang dimaksud pilpres sayang anak ini?'," ujar Yusril dalam diskusi OTW2024 'Menakar Pilpres Pasca Putusan MK', di AONE Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Hal itu, kata dia, melihat dari banyaknya fenomena orang-orang yang pernah menjabat sebagai presiden mendorong anaknya untuk maju dalam pilpres. Dia lantas menilai itu merupakan sebuah keberuntungan menjadi anak presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia bilang pertama adalah bahwa Pak SBY mencalonkan AHY, sayang anak. Kedua Ibu Sinta minta ke Pak Prabowo supaya Yenny Wahid jadi wapres, sayang anak. Yang ketiga ya Gibran, sayang anak," paparnya.

"Ta saya bilang ya beruntunglah yang pernah jadi anak presiden, kita-kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi nggak dalam posisi yang menguntungkan," sambungnya.

Menurutnya, guyonan itu dapat menjadi serius. Sebab, kata dia, hal tersebut akan menimbulkan implikasi yang luar biasa.

"Dalam hukum dan politik yang terjadi terutama dalam beberapa hari terakhir, kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap," jelasnya.

Lebih lanjut, Yusril mengatakan jika putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dilaksanakan, masalah tidak akan selesai. Menurutnya, masalah akan terus berkepanjangan.

Meski begitu, kata dia, putusan itu memang berlaku, tetapi tergantung bagaimana pihak yang diuntungkan dalam menyikapinya. Jika tidak memanfaatkan putusan itu, maka pihak tersebut merupakan sosok yang berjiwa besar.

"Hanya saya mengatakan terserah pada orang bersangkutan, kalau saya, dalam menghadapi situasi seperti itu, saya katakan 'Terima kasih MK Anda sudah buat putusan yang mungkinkan saya maju sebagai capres-cawapres karena saya pernah atau sedang menjabat kepala daerah meskipun umur saya di bawah 40 tahun'," ungkapnya.

"'Tapi menyadari bahwa ini akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan sekarang dan di kemudian hari maka dengan jiwa besar saya tidak akan memanfaatkan putusan ini, saya akan memutuskan tidak akan maju'. Saya kira orang akan melakukan hormat setinggi-tingginya, sudah diberi kesempatan dia nggak mau gunakan artinya dia berjiwa besar dan dia seorang negarawan," imbuh dia.

Simak juga 'Saat Gibran Jadi Acuan Pemohon di Putusan MK soal Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat Andi Arief menganggap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri tengah berseteru. Dia mewanti-wanti perseteruan kedua tokoh ini membahayakan demokrasi lantaran menciptakan politik dinasti.

"Keduanya, Ibu Mega dan Pak Jokowi harus mengalah karena buah perseteruannya membahayakan demokrasi dengan melahirkan dinasti," kata Andi kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Andi Arief mengusulkan bakal capres (bacapres) PDIP, Ganjar Pranowo, agar menjadi bakal cawapres (bacawapres) dari Prabowo Subianto. Menurut Andi Arief, terwujudnya hal itu membutuhkan kontribusi besar dari Jokowi dan Mega.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lebih baik Ganjar Pranowo mengalah menjadi cawapres Pak Prabowo. Pak Jokowi dan Ibu Mega punya saham terhadap keadaan ini," ujarnya.

Andi Arief menyebut pernyataannya ini sebagai salah satu solusi mendamaikan Jokowi dan Megawati yang dianggapnya berseteru. "Itu salah satu solusi damai," kata dia.

Diketahui, MK telah mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Universitas Negeri Surakarta (Unsa) bernama Almas Tsaqibbirru. Muncul pro dan kontra buntut putusan tersebut.

Pasalnya, putusan ini disebut-sebut untuk memuluskan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming, untuk maju pilpres sebagai cawapres.

Simak juga 'Rommy PPP: Dukungan Jokowi ke Ganjar 50% dan Prabowo 50%':

[Gambas:Video 20detik]


Pihak kepolisian mewaspadai gelombang aksi massa imbas dari putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan syarat minimal usia calon wakil presiden RI. Polisi disiagakan di Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan pengawasan dan penjagaan lebih ketat dilakukan di kantor KPU dan Bawaslu wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.

"Tempat yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu seperti Kantor KPU, Bawaslu, serta gudang logistik jadi prioritas pengawasan dan pengamanan setelah ada putusan MK," kata Aldi saat ditemui di Mapolres Cimahi, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pelaksanaan pengamanan akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Namun sampai saat ini, pihaknya belum menerima adanya rencana aksi pascaputusan MK tersebut.

"Untuk kebutuhan personel akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan, kita akan pantau terus. Sampai sejauh ini situasinya masih kondusif," kara Aldi.

Disinggung soal daerah rawan konflik menjelang pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, Aldi mengatakan sampai saat ini pihaknya masih melakukan mitigasi.

"Kita terus petakan karena kondisinya dinamis. Bisa saja hari ini aman besok menjadi rawan, hari ini rawan besok aman. Kita juga koordinasi terus dengan instansi terkait," ucap Aldi.

Selain itu, Aldi juga memerintahkan anggotanya untuk meminimalisir terjadinya gangguan kamtibmas seperti gesekan antarkelompok hingga potensi perjudian.

"Tentu segala gangguan kamtibmas kita akan antisipasi. Bisa saja muncul potensi gesekan kelompok, pendukung, hingga perjudian. Kita akan tindak tegas," kata Aldi.

Apel Pasukan Pengamanan Pemilu

Untuk Pemilu serentak 2024, Aldi mengatakan Polres Cimahi menyiagakan 1.190 personel gabungan. Personel itu bahkan sudah mendapatkan pelatihan saat Sispamkota 2023 beberapa hari lalu.

"Kami siagalan sekitar 1.190 personel TNI-Polres Cimahi bersama Dishub-Satpol PP-Linmas. Tentu kondusifitas selama pelaksanaan Pemilu nanti jadi sorotan," kata Aldi

Massa Demo BEM SI Bentangkan Spanduk 'Jokowi Mundur 'di Patung Kuda


Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin senang tidak ada kasus stunting saat kunjungan kerja ke Banjar Mumbul, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Selasa (17/10/2023). Secara keseluruhan, Ma'ruf juga mengapresiasi angka stunting di Bali yang jauh di bawah rata-rata nasional.

Ma'ruf juga berharap angkat stunting Kabupaten Badung masih bisa turun meskipun saat ini angkanya sudah kecil, yakni 3,2 persen.

"Ternyata di sini tidak ada stunting, stuntingnya 0 persen, dan di Kabupaten Badung itu stuntingnya 3,2 persen dan bulan depan kira-kira masih turun lagi," kata Ma'ruf di Badung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ma'ruf menyampaikan angka stunting di Bali bakal kembali menurun pada November, yakni 4,65 persen dari sebelumnya 6 persen.

"Artinya jauh di bawah target nasional di mana 2024 kita inginkan sampai kepada 14 persen dan seperti apa yang terjadi di Bali ini juga ada daerah-daerah yang lain mungkin lebih besar tapi banyak yang sudah di bawah 10 persen," jelasnya.

Oleh sebab itu, ia mengeklaim jika beberapa daerah angka stunting sudah di bawah 10 persen, bukan tidak mungkin target stunting nasional 14 persen di 2024 akan tercapai.

"Dan ini karena ada kerja sama dari seluruh komponen masyarakat semua pimpinan kementerian dan dinas-dinas semua bekerja sama menangani masalah stunting dan juga kemiskinan," ungkapnya.

Terkait kemiskinan, Ma'ruf juga berharap kemiskinan esktrem di Bali bisa mencapai nol persen. Sebab, ia yakin Bali bisa mencapai target tersebut karena angka kemiskinan esktrem di Bali sudah 0,54 persen.

"Artinya di 2024 itu akan tercapai nol persen ekstrem," lanjutnya.

"Saya berharap apa yang dilakukan oleh Provinsi Bali, Kabupaten Badung ini menjadi model conton bagi daerah-daerah yang lain," tandas mantan Ketua MUI itu.

Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran


Politikus PDIP Gibran Rakabuming Raka diisukan merapat ke Partai Golkar untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres). Organisasi yang membidani lahirnya Partai Golkar, PPK Kosgoro 1957, menyebut Gibran berpeluang menjadi cawapres dari partai berlambang beringin tersebut.

Wakil Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957, Bimo Trihasmoro, mendukung Gibran Rakabuming Raka bergabung dengan Golkar. Bimo menilai kehadiran Gibran dapat berkontribusi besar untuk Golkar, terutama dalam membantu pemenangan di Pemilu 2024 dengan menjadi cawapres.

"Saya kira sudah tepat kalau memang nantinya Gibran sebagai simbol anak muda yang juga kepala daerah gabung dengan Golkar. Kalaupun nantinya bergabung, bukan tidak mungkin Golkar akan mencalonkan Gibran sebagai calon wakil presiden," kata Bimo dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bimo menyebut Gibran sudah membuktikan membangun Kota Solo menjadi lebih baik. Gibran, Bimo menilai, telah memberikan perhatian positif kepada masyarakat kecil seperti saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai wali kota Solo.

Foto: Wakil Bendahara Umum PPK Kosgoro 1957, Bimo Trihasmoro. (dok. istimewa).

"Kepemimpinan Mas Gibran sebagai wali kota Solo terbukti melalui berbagai terobosan dan prestasi dalam membangun Kota Solo dan mampu melanjutkan program Bapak Jokowi," ujarnya.

Bimo juga menyebut mayoritas pemilih pada Pemilu 2024 merupakan kaum muda dan suara tersebut signifikan untuk diraih. "Ya tentu kami di Golkar sangat welcome buat Gibran. Dia sosok anak muda bertalenta, punya kapasitas dan track record yang baik sebagai kepala daerah tentunya akan berdampak positif buat Golkar jika memang Gibran gabung dengan Golkar," ujarnya.

Di Partai Golkar sendiri, kata Bimo, banyak wadah organisasi hasta karya yang bisa dijadikan saluran politik bagi para anak-anak muda. "Di Kosgoro 1957 ada BMK 57 tempat kumpulnya anak-anak Kosgoro 57, ada juga AMPG, AMPI. Tinggal Gibran mau ikut yang mana. Intinya kami semua di Golkar welcome," katanya.

Simak juga 'Fahri soal Wacana Gibran Jadi Cawapres: Tak Ada Dinasti dalam Demokrasi':

[Gambas:Video 20detik]


KPU Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) memetakan daerah rawan konflik di Kota Pempek. Berikut daerah yang dinilai memiliki kerawanan paling tinggi.

Ketua KPU Palembang, Syawaluddin mengatakan bahwa daerah paling rawan konflik pemilu di Palembang yakni daerah perbatasan atau yang sulit terjangkau tempat pemungutan suara.

"Konflik itu ada, tapi di daerah perbatasan dan nwilayah yang memang susah terjangkau ke lokasi TPS. Nah ini yang sudah kami petakan cuma itu, yang sekarang lagi dipetakan kalau untuk rawan, yang anarkis belum," jelas Syawaluddin, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ini daerah perbatasan sedang dalam pengkajian oleh KPU dan pemerintah. KPU juga sudah menyusun rencana pendirian TPS di daerah perbatasan.

"Kalau perbatasan sekarang kan dalam proses pengkajian dengan pemerintah. Tapi kalau kami di sektor penyelenggara, perbatasan seperti Tegal Binangun dan yang lainnya, Banyuasin, Ogan Ilir, untuk pemetaan sudah kami buat TPS alternatif," jelasnya.

Syawaluddin mengungkapkan bahwa meskipun daerah perbatasannya rawan konfllik, sebenarnya tingkat kerawanan konflik pemilu di Palembang termasuk sangat rendah. Meski demikian, pihaknya tetap harus melakukan antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

"Rawan konflik itu sebenarnya sekarang posisinya hijau. Kemarin kami sudah rapat dengan keamanan, baik dari dandim, Polrestabes Kota Palembang, memang posisi untuk Sumsel khususnya Palembang rendah," ujarnya.

Heboh 'Dugem di Kampus' Poltekpar Palembang, DJ Sinta Minta Maaf


Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendukung keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres. HMI MPO yakin MK bersikap independen.

"Kami HMI mendukung putusan MK. Pertama, kami yakin bahwa MK adalah lembaga yg independen," ucap Ketua Umum PB HMI MPO, Ana Mulyana, kepada wartawan, Selasa (17/10/2023).

Dia meyakini putusan MK adalah murni untuk kepentingan negara. "Maka sudah pasti putusan yang dihasilkan MK adalah putusan yang murni demi kepentingan negara, bukan kepentingan siapapun," sambung Ana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ana, keputusan MK membuktikan lembaga yudikatif tersebut menjaga marwahnya. Dia menilai tak ada yang bisa mengintervensi MK.

"Dengan apa yang sudah diputuskan oleh MK, maka MK menjaga marwah lembaga tersebut dengan tidak ada nya intervensi pihak manapun," ujar Ana.

Ana Mulyana menegaskan HMI MPO berpendapat MK adalah lembaga negara yang bisa dipercaya.

"Dengan keputusan MK ini, banyak menepis dugaan miring bahwa MK sebagai salah satu lembaga negara yg tidak independen. Sehingga MK masih bisa dipercaya oleh masyarakat," pungkas Ana.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Simak Video 'Ragam Respons Putusan MK soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Gerakan Aktivis 98 atau Gerak 98 menggelar rapat umum membahas dukungan kepada bakal capres PDIP Ganjar Pranowo. Mereka menilai sosok Ganjar merupakan pemimpin yang berpihak kepada rakyat.

"Kami meyakini Ganjar akan mewujudkan pemerintahan bersih, transparan, anti-KKN, menegakkan supremasi hukum dan beralas keberpihakan pada rakyat," kata Ketua Gerak 98, Mixil Mina Munir, di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

Mixil menjelaskan rapat umum ini telah merumuskan beberapa mandat yang diamanatkan kepada Ganjar. Dia pun meyakini Ganjar mampu mengemban mandat-mandat yang diberikan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami Gerak 98 (Gerakan Aktivis 98) mengadakan rapat umum sebagai serangkaian proses panjang pertemuan, FGD dengan beragam keilmuan dan keahlian hingga akan menyampaikan 6 Mandat Rakyat Gerak 98," jelas Mixil.

"Kami berkeyakinan atas dasar tersebut Ganjar Pranowo mampu menjawab tantangan ke depan, dapat memimpin dan amanah menjalankan mandat amanat rakyat sebagai Presiden Republik Indonesia 2024," imbuhnya.

Dalam rapat umum Gerak 98, hadir pula Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden, Gatot Eddy Pramono. Gatot berpesan kepada para pendukung Ganjar Pranowo agar tetap mengawal proses pilpres sehingga dapat berjalan lancar dan damai.

"Tentunya kami mengucapkan terima kasih dukungan dari teman-teman Gerakan Aktivis 98 yang mendukung Ganjar untuk menjadi presiden 2024-2029," ujar Gatot Eddy.

"Saya kira itu bagus sekali, ini terkait dengan reformasi tentunya ini merupakan suatu tambahan energi baru buat kita di TPN dan optimisme kita untuk kemenangan Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia yang berikutnya," tambahnya.


Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang UU Pemilu terkait kepala daerah di bawah usia 40 tahun (U-40) bisa maju capres atau cawapres. Ternyata, tak cuma Gibran Rakabuming Raka, ada beberapa kepala daerah yang berpeluang maju Pilpres 2024 usai aturan batas usia capres dan cawapres diubah oleh MK.

Untuk diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas saat sidang putusan yang digelar di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Senin (16/10) kemarin. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali yang pernah atau sedang menjabat yang dipilih lewat pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah.

Berikut ini bunyi amar putusan lengkap yang dibacakan MK:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengadili

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah".

Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Daftar Kepala Daerah Bisa Maju Pilpres

Setelah ditetapkan MK, banyak publik yang menilai aturan ini hanya untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Namun, ternyata ada beberapa kepala daerah yang juga berpeluang maju.

Gibran juga sudah buka suara soal itu. Dia juga menyebut keputusan MK bukan hanya untuk dirinya.

"Yang punya peluang bukan hanya saya. Banyak (kepala daerah) di Jawa Tengah yang di bawah 40 tahun," kata Gibran di Kota Surakarta, Jawa Tengah, dilansir Antara, Selasa (17/10/2023).

Berikut ini daftar kepala daerah berusia di bawah 40 tahun yang bisa maju di Pilpres 2024:

1. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka: lahir 1 Oktober 1987 (37 tahun)

2. Bupati Kendal Dico Mahtado Ganinduto: lahir 19 Februari 1990 (33 tahun)

3. Wagub Jawa Timur Emil Elestianto Dardak: lahir 20 Mei 1984 (39 tahun)

4. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin: lahir 7 April 1990 (33 tahun)

5. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana: lahir 31 Juli 1992 (31 tahun)

6. Wali Kota Bukittinggi Erman Safar: lahir 13 Mei 1986 (usia 37 tahun)

7. Wali Kota Medan Bobby Nasution: lahir 5 Juli 1991 (usia 32 tahun)

8. Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan: lahir 27 Mei 1989 (34 tahun)

9. Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumangggo: lahir 6 Januari 1985 (usia 38 tahun)

10. Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau: lahir 1 April 1992 (31 tahun)

11. Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar: lahir 19 Desember 1991 (31 tahun)

12. Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid: lahir 10 Agustus 1985 (38 tahun)

13. Bupati Melawi Dedi Sunarya Usfa Yursa: lahir 24 Februari 1984 (39 tahun)

14. Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan: lahir 9 Maret 1986 (37 tahun)

15. Bupati Banjar Saidi Mansyur: lahir 5 Mei 1987 (36 tahun)

16. Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky: lahir 15 April 1992 (31 tahun)

17. Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani: lahir 2 November 1984 (38 tahun)

18. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom: lahir 16 Februari 1992 (31 tahun)

19. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi: lahir 11 April 1987 (36 tahun)

20. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali: lahir 11 Februari 1991 (32 tahun)

21. Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi: lahir 7 Mei 1994 (29 tahun)

22. Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani: lahir 28 Juni 1985 (38 tahun)

23. Bupati Demak Eisti'anah: lahir 28 Mei 1985 (38 tahun)

24. Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan: lahir 14 Mei 1991 (32 tahun)

Simak juga 'Sosok Almas, Penggugat Usia Capres-Cawapres yang Dikabulkan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar menunda rapat pleno yang mengundang pengurus pusat partai hari ini. Rapat itu dijadwalkan akan digelar besok. Ada apa?

"Iya rencanakan hari ini tapi diundur jadi besok," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Selasa (17/10/2023).

Ace menyebut tak ada alasan krusial yang membuat jadwal rapat tersebut berubah. Menurutnya, perubahan itu sekadar penyesuaian waktu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya inikan soal waktu aja," kata Ace.

Terpisah, Waketum Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan rapat pleno akan dihadiri pengurus DPP Golkar. Dia menyampaikan rapat ini akan membahas soal perencanaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dan HUT Golkar.

"Ya betul," kata Mekeng.

"(Membahas) jadwal rapimnas dan HUT Golkar," kata dia.

Simak juga 'Bareskrim Periksa Pelapor Kasus Hoax Hashim Djojohadikusumo':

[Gambas:Video 20detik]


Ahli hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Dr Khairul Fahmi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai cacat. Oleh sebab itu, Khairul Fahmi meminta agar pembuat kebijakan berhati-hati dalam melaksanakan putusan tersebut.

"Putusan ini sebaiknya tidak langsung dilaksanakan, melainkan perlu ditindaklanjuti dengan mengubah UU Pemilu, khususnya Pasal 169 huruf q UU Pemilu," kata Dr Khairul Fahmi dalam webinar Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (AP HTN-HAN), Selasa (17/10/2023).

MK memutuskan syarat capres/cawapres yaitu berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Namun Khairul Fahmi melihat pertimbangan putusan cacat karena pendapat akhir suara 9 hakim tidak ada yang mayoritas. Yaitu 3 hakim konstitusi setuju wali kota bisa jadi capres/cawapres, 2 hakim konstitusi setuju gubernur bisa jadi capres/cawapres, dan 4 hakim konstitusi menolaknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menilai ini sudah cacat bawaan untuk pilpres kita. Kalau dilanjutkan sangat berbahaya, tidak kuat, secara hukum salah," ujar Khairul Fahmi.

Oleh sebab itu, ia meminta para pihak tidak buru-buru menerapkan putusan MK itu. KPU sebaiknya meminta konsultasi dulu dengan DPR agar merumuskan ulang Peraturan KPU untuk mengadopsi putusan MK tersebut.

"Untuk itu, bawa putusan itu ke DPR, dan masukan klausul dengan mempertemukan berbagai pendapat dari berbagai hakim di putusan itu," pinta Khairul Fahmi.

Berikut pendapat akhir 9 hakim MK:

1. Hakim Anwar Usman: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun

2. Guntur: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun

3. Manahan: Setuju semua kepala daerah bisa jadi capres meski belum 40 tahun

4. Enny: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun

5. Daniel: Setuju Gubernur bisa jadi capres meski belum 40 tahun

6. Wahiduddin Adams: menolak

7. Saldi Isra: menolak

8. Arief Hidayat menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima

9. Suhartoyo menyatakan gugatan seharusnya tidak diterima.

Hasil akhir mengabulkan sebagian dengan amar sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian

2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah". Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah"

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Simak Video 'Ragam Respons Putusan MK soal Kepala Daerah di Bawah 40 Tahun Bisa Maju Pilpres':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan capres-cawapres yang belum berusia 40 tahun bisa maju asal kepala daerah berpengalaman. Syaikhu meyakini putusan MK tersebut independen.

"Ya kami tentu menghormati berbagai keputusan itu. Ini kan sebuah lembaga yang independen apa pun keputusannya ya tentu kita menghormati segala keputusan yang dimunculkan,"kata Syaikhu kepada wartawan di DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (17/10/2023).

Syaikhu tak mempermasalahkan putusan MK tersebut. Sebab pihaknya saat ini tengah fokus untuk pendaftaran pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau misalnya ini nanti kita justru berbantah dengan masalah ini, kaitannya kemudian nggak ada kepastian hukum. Gimana kita akan melaksanakan (pemilu)? Padahal kita akan segera mendaftar," ujarnya.

"Saya kira apa pun hasilnya, ya ini tentu kita harus hormati aja. Tinggal ini kemudian proses pilpres ini segera berjalan," lanjutnya.

Syaikhu mengatakan perlu adanya kajian secara mendalam terkait adanya kesan putusan MK politis. Adapun berbagai kritik kepada MK, Syaikhu menilai bahwa itu sebagai introspeksi lembaga negara.

"Ya kalau kritik hal-hal yang wajar dan biasa lah, sudah hal-hal yang memang dalam proses sebagainya hal-hal yang mungkin perlu jadi introspeksi bagi seluruh lembaga negara," pungkasnya.

MK Kabulkan Gugatan Mahasiswa Unsa

MK mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres yang diajukan Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat.

Simak Video 'Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Polda Sumut melaksanakan apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Polda sendiri mengerahkan sekitar 12.877 dalam mengamakan pemilu.

Apel gelar pasukan itu dipimpin oleh Kapolda Sumut Irjen Agung Setya Imam Effendi di lapangan Mapolda Sumut. Apel itu juga dihadiri Pj Gubernur Sumut Hassanudin, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen Mochammad Hasan, serta pejabat lainnya. Agung mengatakan apel ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel dalam pengamanan pemilu.

"Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar," kata Agung, Selasa (17/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agung mengatakan, pemilu ini merupakan pesta demokrasi dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dia berharap semua pihak bisa berpartisipasi menyukseskan Pemilu 2024.

"Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing. Selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah, apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas Kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh azas proporsionalitas, legalitas," jelasnya.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan pengamanan ini juga melibatkan personel TNI dan Linmas. Ada 4.891 personel TNI dan 101.540 Linmas yang dikerahkan.

"Untuk Polda Sumut sendiri, ada lebih dari 100 ribu personil yang dilibatkan, terdiri dari Polri, TNI, dan Linmas," ujar Hadi.

Hadi mengatakan ratusan ribu personel itu akan mengamankan sekitar 45.875 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Sumut. Ada sekitar 10.853.940 pemilih yang direncanakan akan melakukan pemilihan.

"100 ribu lebih personel yang dilibatkan ini akan menempati 45 ribu lebih TPS yang daerah operasinya tersebar di seluruh wilayah Sumatera Utara," ujarnya.

Perwira menengah Polri itu mengatakan pihaknya juga telah memetakan daerah-daerah penempatan personel. Mulai dari, daerah rawan tinggi, daerah rawan, serta daerah kurang rawan.

"Pengamanan yang sudah dilakukan oleh Polda Sumut dengan mengacu kepada indeks yang disampaikan oleh Bawaslu, yaitu ada daerah rawan tinggi maupun daerah rawan atau daerah kurang rawan," kata Hadi.

Mantan Kapolres Biak, Papua itu juga menjelaskan pembagian pengawasan dalam tujuh rayonisasi. Daerah rayon 1 tersebut termasuk Medan hingga Belawan.

"Polda Sumut juga membagi pengawasan ke dalam tujuh rayonisasi. Yang pertama, rayon 1, itu meliputi Medan, Binjai, kemudian Deli Serdang, Belawan. Kemudian rayon 2, dan lain seterusnya, itu juga masuk dalam pemetaan," kata Hadi.

Artikel ini ditulis oleh Angelina Giyanti Purba, peserta program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Viral Kesabaran Guru SLB di Medan


Komunitas Pemuda di Subang menggelar syukuran usai putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan mengenai syarat pendaftaran usia capres-cawapres. Diketahui sebelumnya mahasiswa Universitas Surakarta menggugat soal usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Agenda syukuran bertajuk 'Kemenangan Generasi Muda' ini digelar pada Senin (16/10) di Kp Bakan Gombang, Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Koordinator aksi Rizky mengungkapkan kegiatan ini dihadiri sekitar 100 orang muda-mudi milenial dan Gen Z Subang.

Adapun kegiatan ini meliputi doa bersama, syukuran pemotongan tumpeng, dan makan bersama sebagai wujud syukur muda-mudi Subang atas putusan MK. Mereka menilai putusan tersebut sebagai kado terindah bagi para pemuda dan kaum muda menjelang peringatan Sumpah Pemuda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alhamdulillah akhirnya harapan kita semua dapat terkabul. MK memutuskan pemimpin muda bisa menjadi capres maupun cawapres dan Mas Gibran bisa mewakili harapan kami menjadi pemimpin yang amanah untuk Indonesia. Amin Ya Rabbal Alamin," ujar Rizky dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10/2023).

Komunitas pemuda di wilayah Kelurahan Soklat, Subang juga menggelar syukuran atas putusan MK. Mereka terdiri dari Pemuda Serba Subang, Pemuda Penda Subang, Pemuda Talaga Subda Subang, hingga Pemuda Subang Kota.

Dalam kegiatan yang berlangsung sederhana ini, Koordinator Aksi, Baung, mengungkapkan pihaknya bersyukur atas putusan MK yang memperbolehkan kepala daerah muda maju sebagai capres ataupun cawapres.

"Kami pemuda Soklat Subang. Alhamdulillah atas putusan MK. Semoga Mas Gibran dapat maju menjadi pemimpin muda bangsa Indonesia," kata Baung.

"Kami pemuda Subang Kota merasa bersyukur atas keputusan MK. Semoga mas Gibran dapat maju menjadi pemimpin negara ini. Amin Ya Rabbal Alamin," tambah perwakilan pemuda Subang Kota.

Sebagaimana diketahui, MK mengabulkan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan mahasiswa Unsa bernama Almas Tsaqibbirru Re A. Almas. MK menyatakan batas usia capres-cawapres tetap 40 tahun, kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Anwar Usman.

Pernyataan ini diungkapkannya pada sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin (16/10). Dalam pertimbangannya, Anwar menyatakan permohonan sebelumnya seperti Partai Garuda berbeda dengan permohonan yang diajukan mahasiswa UNS ini, terutama pada norma pasal yang dimohonkan.

"Terhadap petitum permohonan dalam perkara-perkara dimaksud dapat dikatakan mengandung makna yang bersifat 'ambiguitas' dikarenakan sifat jabatan sebagai penyelenggara negara tata cara perolehannya dapat dilakukan dengan cara diangkat/ditunjuk maupun dipilih dalam pemilihan umum," jelas Anwar.

Ia menerangkan perbedaan itu terlihat dalam petitum permohonan a quo, di mana pemohon memohon ketentuan norma Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 dimaknai 'Berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'.

Guna mewujudkan partisipasi dari calon-calon yang berkualitas dan berpengalaman, MK menilai pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, dan wali kota layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional in casu sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun.

Simak Video 'Ponpes Ini Cukur Gundul Santrinya Sambut Putusan MK-Dukung Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Kapolri memastikan jajarannya siap bersinergi dengan TNI dan seluruh stakeholder terkait memastikan seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan aman dan lancar.

Apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 ini dilaksanakan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2023).

"Apel gelar pasukan ini merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarpras Operasi Mantap Brata 2023-2024, sehingga Pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar," kata Sigit mengawali amanatnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sigit mengatakan, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia dan sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa. Ini sebagaimana penyampaian Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa 2024 adalah momen politik yang sangat penting, karena Indonesia menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama. Ini pekerjaan besar yang sangat menentukan masa depan bangsa dan negara.

Karena itu, Sigit mengajak seluruh komponen bangsa berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pemilu 2024. Apalagi Pemilu 2024 memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dengan rentang waktu yang berdekatan, wilayah yang luas, geografis yang beragam, serta melibatkan jumlah pemilih yang besar.

Dalam rangka mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI, kementerian/lembaga, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024. Sigit mengatakan, operasi ini dilaksanakan selama 222 hari sejak 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 yang diikuti oleh 261.695 personel di seluruh Indonesia guna mengamankan seluruh tahapan pemilu.

Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata 2023-2024 digelar di Monas (dok Polri)

"Polri juga telah membentuk pola pengamanan sistem wilayah atau zonasi bagi personel Korps Brimob Polri dan Dalmas Nusantara, dimana untuk Korps Brimob Polri terbagi dalam 4 wilayah sedangkan untuk Dalmas Nusantara terbagi dalam 7 zonasi," ujarnya.

"Bukan hanya itu, Polri juga menyiapkan 2.000 personel Brimob Power on Hand Kapolri serta 8.500 personel Dalmas Nusantara yang siap dimobilisasi kapanpun dan dimanapun ke seluruh wilayah Indonesia," sambung Sigit.

Sebagai dukungan terhadap Operasi Mantap Brata 2023-2024, Polri juga menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024. Operasi ini dilaksanakan untuk membangun narasi besar bahwa persatuan dan kesatuan, serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok.Operasi ini diperlengkapi dengan Satgas Anti Money Politics dan Satgas Pemilu Damai untuk mengantisipasi terjadinya polarisasi akibat berita hoaks, isu SARA, propaganda firehose of falsehood dan black campaign.

"Sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi (K3I), operasi ini akan didukung oleh Command Center di tingkat Mabes Polri hingga Polda jajaran. Melalui dukungan sarpras modern dan berbagai fitur yang ada, diharapkan Command Center mampu mengintegrasikan data maupun informasi, sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah," jelas Kapolri.

"Operasi Mantap Brata 2023-2024 tentunya diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas kamtibmas pada Pemilu 2024, serta agar masyarakat mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan," sambungnya.

Sigit melanjutkan, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Bawaslu, terdapat 5 provinsi dan 85 kabupaten/kota berkategori kerawanan tinggi, serta berdasarkan indeks kerawanan Pemilu Tahap III Polri terdapat 2 provinsi dan 1 kabupaten/kota berkategori sangat rawan. Dia berharap hal tersebut diantisipasi.

"Bagi wilayah yang tergolong kerawanan tinggi dan sangat rawan, segera lakukan langkah antisipasi. Sedangkan bagi wilayah lainnya, jangan under estimate dengan tetap mempersiapkan pengamanan sebaik mungkin. Terus lakukan mapping potensi konflik sosial secara detail di wilayahnya masing-masing dan selesaikan potensi konflik tersebut hingga ke akar masalah.

"Apabila terdapat konflik yang sudah mengganggu stabilitas kamtibmas, maka pastikan penggunaan kekuatan dilakukan secara tepat sesuai SOP dengan memegang teguh asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas serta nesesitas. Khusus terkait bencana alam, koordinasikan dengan TNI, BNPB, BMKG, Basarnas dan stakeholder lainnya guna memetakan daerah rawan, sehingga bencana dapat dimitigasi," jelasnya.

Kapolri juga meminta jajarannya menyiapkan rencana rencana antisipasi bekerja sama dengan penyelenggara pemilu, apabila nantinya terdapat situasi bencana alam di suatu daerah. Misalnya, mempersiapkan fasilitas pencoblosan di lokasi pengungsian.

Terorisme, lanjut Sigit, juga harus menjadi perhatian serius. Diketahui pada penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat 6 aksi serangan teror.

"Ini tidak boleh terjadi di Pemilu 2024. Terlebih saat ini perang antara Hamas dengan militer Israel sedang bereskalasi, dimana hal ini dapat berdampak terhadap situasi di Indonesia. Optimalkan preventive strike agar pelaku teror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada Pemilu 2024," ucapnya.

Dalam rangka mengamankan Pemilu 2024, Polri didukung TNI, kementerian/lembaga, instansi terkait dan mitra Kamtibmas lainnya menggelar Operasi Mantap Brata Tahun 2023-2024 (dok Polri)

Sigit juga memberi perhatian terkait tindak pidana pemilu. Dia meminta jajarannya berkoordinasi dan berkolaborasi antar pilar Sentra Gakkumdu, agar penanganan pelanggaran serta penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan secara profesional serta transparan, sehingga mendapatkan legitimasi dari masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit kemudian menyampaikan 7 poin penekanan kepada jajarannya agar dipedomani dan dilaksanakan. Berikut 7 poin tersebut:

1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan YME dan semoga tugas pengamanan ini menjadi ladang amal ibadah bagi kita semua;

2. Pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya, sehingga dapat mendukung pelaksanaan operasi;

3. Laksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan profesional sesuai SOP dengan menerapkan buddy system guna menjamin keselamatan personel;

4. Pimpinan di setiap tingkatan harus terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan melekat kepada anggotanya masing-masing;

5. Lakukan pengaturan jadwal pengamanan, sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang prima. Hal ini penting, mengingat operasi yang kita laksanakan cukup panjang dan Pemilu 2024 dilakukan secara serentak;

6. Kedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system, agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi;

7. Tingkatkan sinergisitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi. Peserta apel dan para hadirin yang berbahagia, Terakhir, saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas kepada seluruh personel yang terlibat. Mari bersama-sama kita amankan Pemilu 2024, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama.

"Demikian amanat saya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, kekuatan, serta keselamatan kepada kita, dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih," ujarnya.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Saat Kapolri Minta Waspadai Gabungan Jaringan Teroris-Narkoba':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya