Tim hukum PDIP akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung yang mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan menggunakan kata 'bajingan' dan 'tolol'. Kini, PDIP mulai setuju dengan Rocky.

Tim hukum PDIP, pada Rabu (29/11) mengatakan pihaknya akan mencabut laporan terhadap Rocky Gerung di Bareskrim Polri. Laporan ini terkait Rocky yang diduga menyebarkan berita bohong (hoax) yang menyebabkan kenonaran di masyarakat.

"Suratnya sudah saya teken, tinggal menyerahkan ke penyidik. Ya semuanya akan dikait-kaitkan, ini kan lagi tahun politik. 'Oh dicabut', 'oh karena sudah pecah kongsi', nah itu haknya orang mau bicaralah," kata Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP Johannes Lumban Tobing, saat dihubungi, Rabu (29/11) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Johannes mengaku pihaknya kini sepakat dengan pernyataan Rocky soal 'bajingan' dan 'tolol'. "Kurang lebih saya setujulah yang disampaikan Rocky Gerung, itu poinnya," imbuh dia.

Johannes menilai sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini telah berubah. Menurutnya, Jokowi kini lebih mementingkan kepentingan pribadinya ketimbang rakyat.

"Saya lihat Pak Presiden Joko Widodo ini saya lihat sudah berubah. Berubah karena lama-lama saya lihat tidak seperti yang saya kenal. Jokowi yang dulu, yang betul-betul kita perjuangkan mulai dari DKI, yang kita bawa dari DKI sampai dua periode jadi presiden," ungkap dia.

Johannes mengatakan dulu Presiden Jokowi benar-benar bekerja untuk rakyat. Namun, kata dia, saat ini Jokowi sudah 'keluar jalur'.

"Dulu dia betul-betul bekerja untuk rakyat, betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyat. Bekerja siang dan malam. Tapi kok belakangan ini sudah makin ngelantur nih. Sudah tidak pada jalurnya," lanjutnya.

Kader PDIP itu juga menyinggung soal putusan MK terkait batas usia capres-cawapres. Dia menyindir soal lolosnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, yang akhirnya berdampingan dengan capres Prabowo Subianto.

"Nah umurnya (Gibran) baru 36 tahun, persyaratan harus 40 tahun. Dengan segala alasan-alasan yang tidak masuk akal itu diloloskan. Nah kenapa dia bisa lolos, ya karena dia anak presiden," tegas Johannes.

Atas dasar itu lah, dia menilai apa yang disampaikan Rocky Gerung ada benarnya. "Lah kalau dengan seperti itu, buat apa juga buat kita jaga-jaga juga. Saya kira yasudahlah, apa yang dimaksud, diceritakan Rocky Gerung itu, itu ambisi untuk mempertahankan legacy-nya, saya kira benar juga," tutur Johanes.

Laporan yang dilayangkan PDIP itu sebelumnya telah diterima dan teregister dengan nomor: LP/B/217/VIII/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 2 Agustus 2023. Rocky dituduhkan melanggar Pasal 28 Ayat 2 UU ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

Selain dari PDIP, Bareskrim mencatat ada 25 laporan polisi lainnya yang dilayangkan terhadap Rocky di Bareskrim dan polda jajaran. Kasus tersebut juga telah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada tersangka yang ditetapkan.


Pemilihan Umum (Pemilu) Februari 2024 hendaknya tidak mengguncang stabilitas politik, hukum, keamanan (polhukam) serta ketertiban umum. Sebaliknya, Pemilu 2024 harus menjadi cerminan semakin kokohnya kredibilitas demokrasi.

Indonesia akan dimampukan untuk terus bergerak maju jika stabilitas polhukam tetap terjaga dengan dinamika demokrasi yang terus mengalami proses pematangan. Per Februari 2024, masyarakat Indonesia yang berhak memilih akan menggunakan hak pilihnya melalui pemilu sebagai agenda lima tahunan yang wajib.

Hari-hari ini, proses persiapan menuju pelaksanaan agenda itu sarat dinamika, sebagaimana bisa disimak semua orang melalui beragam saluran informasi. Namun, tetap perlu diingatkan bahwa di atas segala-galanya adalah kewajiban bagi segenap elemen masyarakat untuk selalu memberi bukti kepada komunitas internasional bahwa Indonesia baik-baik saja. Utamanya karena pemilihan presiden dan anggota parlemen tahun 2024 adalah bagian dari proses pematangan demokrasi Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agar Indonesia yang sungguh baik-baik saja itu berwujud nyata, partisipasi semua orang dalam dinamika persiapan pelaksanaan Pemilu 2024 itu hendaknya proporsional, agar segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Rivalitas peserta pemilu meraih simpati publik pasti tak terhindarkan. Namun, rivalitas itu hendaknya tidak menghadirkan ekses, dalam arti tidak harus menimbulkan guncangan pada aspek polhukam serta ketertiban umum.

Karena pemilu juga dimaknai sebagai pesta demokrasi, segenap elemen masyarakat ditantang untuk selalu menjaga dan merawat stabilitas polhukam plus ketertiban umum sehingga semua orang bisa menikmati pesta itu. Sebab, stabilitas polhukam dan ketertiban umum yang selalu terjaga akan memberi ruang dan waktu bagi semua orang untuk terus melangkah maju dan berkegiatan produktif. Bukan sebaliknya dipaksa bergerak mundur karena faktor instabilitas.

Tema atau isu tentang urgensi merawat stabilitas polhukam dan ketertiban umum menuju pelaksanaan Pemilu 2024 perlu dikemukakan, ditekankan dan mendapat perhatian ekstra dari semua pemangku kepentingan. Dorongan ini tidak mengada-ada atau berlebihan, melainkan berpijak pada fakta bahwa hari-hari ini banyak komunitas merasa tidak nyaman menyikapi ragam aspek pada dinamika persiapan menuju Pemilu 2024 yang semakin menghangat dan udara dipenuhi berbagai berita hoaks yang menyebarkan kebencian.

Tidak hanya merasakan, melainkan juga melihat langsung perang urat saraf yang dilancarkan para elite politik itu dalam berbagai bentuknya. Dan, sebagaimana bisa disimak hari-hari ini, rasa dan penglihatan pada berbagai aksi itu kemudian mendorong banyak reaksi, baik dalam wujud pernyataan keprihatinan maupun munculnya semangat perlawanan terhadap berbagai manuver yang dilakukan para elite yang berseberangan itu.

Semangat perlawanan itu mengemuka karena banyak komunitas orang muda melihat pertikaian para elite politik itu telah dipertontonkan dengan begitu telanjang. Sebagian lainnya cemas akan masa depan demokrasi di negara ini karena gesekan para elite semakin tajam.

Reaksi, unjuk keprihatinan, dan kekhawatiran itu telah disuarakan oleh para tokoh dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh sepuh dari lintas agama. Para budayawan pun telah bersuara dengan lantang. Tidak ketinggalan adalah suara para pegiat sosial, pegiat HAM (hak asasi manusia) hingga kelompok purnawirawan militer.

Beberapa hari belakangan ini, komunitas mahasiswa pun tak hanya menyuarakan keprihatinan, sebagian malah mulai menunjukkan sikap kritisnya. Menggunakan sarana media sosial, kelompok-kelompok masyarakat di berbagai daerah pun tak mau ketinggalan menyatakan sikap dan menyuarakan keprihatinan.

Esensi dari reaksi, unjuk keprihatinan, dan kekritisan itu semata-mata adalah keinginan mayoritas rakyat agar semua Pemilu 2024 berlangsung damai dan legitimate, karena semua pihak melaksanakannya dengan kepatuhan mutlak pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, damai, bersih dan jujur.

Semua bentuk penebaran kebencian dan berita-berita palsu dari para buzzer yang hanya menimbulkan curiga dan ketidakpercayaan masyarakat hendaknya segera dihentikan. Masih ada waktu untuk meluruskan apa yang tidak wajar dan tidak patut itu. Ketidakwajaran dan ketidakpatutan itu tak perlu lagi dirinci, karena sudah menjadi pengetahuan dan perbincangan semua elemen masyarakat.

Pemilu damai dan legitimasi pemilu sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat dan penyelenggara pemilu. Maka, aparat dan penyelenggara pemilu hendaknya tidak minimalis dalam menyikapi ketidakwajaran dan ketidakpatutan yang mengemuka sekarang ini.

Apa yang terjadi hari-hari ini sungguh-sungguh telah melukai akal sehat banyak orang. Nyata terlihat adanya upaya pembodohan dengan menebarkan berita bohong atau hoaks, tetapi masyarakat menolak diasumsikan sebagai komunitas bodoh, dan karena itulah banyak komunitas menyuarakan kritik dan keprihatinan.

Kalau berita-berita hoaks dari para buzzer itu dibiarkan, pembiaran ini diasumsikan bakal mereduksi legitimasi Pemilu 2024. Kalau asumsinya sudah seperti itu, hasil pemilu seperti apakah yang akan dipersembahkan kepada negara-bangsa?

Legitimasi pemilu yang sudah mengalami reduksi akibat ketidakwajaran dan ketidakpatutan hanya akan menghadirkan masalah yang berkepanjangan. Dan, sebagaimana banyak catatan sejarah sudah memberi bukti, masalah yang terus bergejolak akibat kekecewaan pada hasil pemilu selalu mengganggu stabilitas polhukam dan ketertiban umum.

Karena itu, penyelenggara pemilu didorong lebih proaktif merespons segala sesuatunya. Otoritas negara diimbau untuk merespons semua dinamika itu dengan pendekatan yang proporsional pula.

Langkah para petugas di lapangan harus terukur, dan selalu berada dalam kendali para atasan. Tindakan di luar kendali tidak boleh dibenarkan karena berpotensi menyulut konflik dengan para simpatisan peserta Pemilu 2024.

Hari-hari ini, sebagian kelompok masyarakat pun sedang merasakan ketidaknyamanan akibat naiknya harga sejumlah bahan pangan. Bahkan harga beras dan cabai dalam periode satu tahun terakhir ini naik dalam skala yang mencengangkan. Sebagaimana telah diberitakan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat setidaknya ada sembilan komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga lebih dari 10 persen dari harga acuan atau eceran yang ditetapkan pemerintah.

Faktor kenaikan harga bahan pangan di tengah persiapan Pemilu 2024 yang sarat ketidakwajaran dan ketidakpatutan itu hendaknya perlu diwaspadai, karena sangat mudah ditunggangi untuk menyulut emosi banyak orang. Urgensi merawat stabilitas polhukam dan ketertiban umum menuju pelaksanaan Pemilu 2024 hendaknya mendapat perhatian ekstra dari semua pemangku kepentingan.

Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI/Dosen Pascasarjana Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan RI (UNHAN), Universitas Terbuka (UT) dan Universitas Perwira Purbalingga (UNPERBA)


Persaudaraan Alumni (PA) 212 kembali menggelar Munajat 212. Bertempat di Monas, Munajat 212 ini diklaim akan dihadiri jutaan umat.

Sejumlah tokoh ulama akan hadir dalam Munajat 212 ini. Namun PA 212 selaku penyelenggara mengaku tidak mengundang calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk hadir dalam Munajat 212.

Munajat 212 ini digelar pada Sabtu, 2 Desember 2023, pada pukul 03.00-09.00 WIB. Kegiatan akan diawali dengan salat tahajud, munajat, hingga tausiah dari para tokoh ulama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, Sabtu, 2 Desember, acaranya mulai jam 03.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB," ujar Wasekjen PA 212 Habib Novel Bamukmin saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11).

"Insyaallah 3 jutaan (orang akan hadir)," tambahnya.

PA 212 Tak Undang Capres dan Cawapres

Persaudaraan Alumni (PA) 212 menyatakan tidak mengundang capres dan cawapres mana pun dalam kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat. PA 212 mengatakan kegiatan ini murni untuk memanjatkan doa bagi keselamatan NKRI dan Palestina.

"Kami pastikan tidak mengundang capres-cawapres mana pun. Karena ini acaranya munajat untuk keselamatan umat menjelang Pemilu 2024 dan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina," kata Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11/2023).

Namun pihaknya tidak menolak apabila nantinya ada capres dan cawapres yang akan hadir. Tapi, lanjut Novel Bamukmin, PA 212 tidak akan memberikan panggung kepada capres dan cawapres tersebut.

"Undangan ini kan umum terbuka, ya kita tidak bisa tolak juga kalau mereka akan hadir, tapi kita tidak bisa kasih sambutan," katanya.

Sejumlah Tokoh Ulama Akan Hadir

Habib Novel Bamukmin mengatakan sejumlah ulama yang akan hadir di antaranya Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), tokoh dari MUI, hingga menantu Habib Rizieq Shihab.

"(Ulama yang akan hadir) ulama-ulama elemen 212, Aa Gym, tokoh-tokoh ulama nasional, termasuk MUI yang kemarin komandan Geranati," kata Bamukmin.

"(Menantu Habib Rizieq) hadir, beliau kan penyelenggaranya, Ketum FPI hadir, GNPF Yusuf Martak nggak tahu nih hadir apa tidak, karena beliau kan jadi tim AMIN," katanya.

Baca di halaman selanjutnya: Habib Rizieq Shihab....


Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan (Timnas) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Bestari Barus, angkat jempol untuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit. Bestari menyebut Kapolri Sigit memberikan pengawalan polisi ke capres cawapres tanpa membeda-bedakan.

"Sekarang gini apa yang mau kita lawan? Wong kita berterima kasih kepada Kapolri, Pak Anies dikasih pengawal resmi ya toh? Ya kan semua paslon dikasih pengawal dari sebelah sana, Ganjar-Mahfud juga dikawal dikasih mobil apa itu, soalnya ada pembedaan ini, nggak ada," kata Bestari saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11/2023).

"Jadi setiap kita kampanye Pak Anies kemarin naik kereta api dari rumah ke KPU itu dikawal, Pak," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bestari mengucapkan terima kasih kepada Kapolri Sigit terkait pengawalan yang diberikan kepada capres dan cawapres selama serangkaian proses Pemilu 2024. Bestari menyebut hal itu membuktikan Polri netral.

"Woh ini pada tataran pengawalan, fasilitas yang diberikan ini itu menunjukkan bahwa Polri netral itu, tidak ada masalah," ujarnya.

Bestari menegaskan pihaknya tidak mendapat tekanan dari kekuasaan. Karena yang terjadi adalah, kata Bestari, pihaknya justru diberikan fasilitas dan pengawalan yang sama saat melakukan kampanye.

"Saya tidak, kami dapat tekanan dari mana coba kasih tahu kita gitu, saya tidak tahu juga ini," kata Bestari.


Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Ketua DPP PKS Mardani Ali meminta agar Jenderal Maruli tetap menjaga netralita.

Awalnya, Mardani menyampaikan ucapan selamat kepada Jenderal Maruli. Menurut Mardani, Maruli memiliki tugas yang berat menjaga pertahanan negara.

"Selamat mengembang amanah. Berat tapi mulia menjaga pertahanan negeri," katanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian Mardani pun menyinggung soal pertahanan negara saat ibu kota negara (IKN) pindah ke Nusantara di Pulau Kelimantan. TNI AD memiliki tantangan baru karena IKN bisa dijangkau oleh negara lain melalui darat.

"Terus bangun Angkatan Darat kita kian profesional dan tangguh. Matra darat punya tantangan besar dengan posisi IKN yang dekat dan reachable melalui darat," kata Mardani.

Kemudian, Mardani meminta TNI AD tetap menjaga netralitas di masa Pemilu 2024. TNI AD harus menjaga integritasnya.

"Jaga integritas, jangan tergoda dan jangan tertarik pusaran tahun politik," ucapnya.

KSAD Sampaikan Netralitas

Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik sebagai KSAD. Ia mengungkap pesan-pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya terkait Pemilu 2024.

"Ya sama sebetulnya, kayak Presiden juga menekankan tadi yang saya sampaikan bahwa Angkatan Darat itu sebetulnya kan secara survei sudah baik. Itu kalau bisa ditingkatkan jauh lebih baik, dan juga mengenai netralitas itu yang sangat beliau tekankan," ujar Maruli di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). Ia menjawab pertanyaan wartawan apa saja pesan Jokowi kepadanya saat pelantikan KSAD.

Ia tak mau mengorbankan nama institusi TNI AD yang sudah baik. Ia tak mau nama TNI AD menjadi jelek karena isu tidak netral dalam pemilihan umum.

"Saya pikir juga saya pribadi tidak akan meng-gambling-kan nama institusi Angkatan Darat yang sudah baik untuk hal seperti ini. Saya tidak mau nanti ini akan menjadi sejarah panjang bahwa kami di TNI, Angkatan Darat khususnya, tidak netral dalam pemilihan umum," kata Maruli.

Ia berjanji akan ada sanksi tegas bagi prajurit TNI yang tak netral pada Pemilu 2024. Baginya, mudah mengusut netralitas prajurit di era digital.

"Karena zaman sekarang itu kan mencari bukti itu tidak sulit. Banyak orang tiba-tiba sudah ada rekaman video, sudah ada ini. Jadi sangat mudah sebenarnya. Saya pikir angkatan darat khususnya akan cepat merespons hal-hal seperti ini. Kalau sudah ada bukti ya kita pasti ada tindakan," imbuhnya.


Wakil Kepala Polri (Wakapolri), Komjen Pol Agus Andrianto dinarasikan di media sosial bakal dilantik menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan. Agus pun mengaku tidak tahu akan isu itu.

Isu itu mulanya diunggah akun X @PartaiSocmed, yang memposting isu Wakapolri Komjen Agus Andrianto bakal menjadi Kepala BIN pada tanggal 23 November 2023. Berikut postingannya:

"Berikut bocoran info calon pengganti BG yg kami terima:

Wakapolri KJP Agus Adrianto akan menjadi KaBIN sedangkan Irwasum Doffiri naik jadi Wakapolri. Sedangkan info lainnya mengatakan penggantinya profesor dari salah satu pimpinan lembaga tinggi negara," postingan akun X @PartaiSocmed seperti dilihat detikJogja, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terkait dengan isu yang beredar tersebut, Agus mengaku tidak tahu-menahu. Jenderal kelahiran Mlangsen Blora ini hanya menanggapinya dengan singkat.

"Walah, aduh, saya tidak tahu. Aku tidak tahu," jawab Agus singkat saat ditemui wartawan di sela bakti sosial dan kesehatan dalam rangka Pemilu Damai 2023-2024 di Gedung Serbaguna Institut Seni Indonesia (ISI Jogja), Sewon, Bantul, Rabu (29/11).

Budi Gunawan sebelumnya juga merespons isu pencopotan dirinya sebagai Kepala BIN. Senada dengan Agus, Budi juga tidak tahu akan isu tersebut.

Hal itu sempat ditanyakan ke Budi Gunawan di Istana Negara, Jakarta, usai pelantikan Jenderal Agus Subiyanto jadi Panglima TNI, Rabu (22/11). Budi Gunawan hanya menjawab singkat bahwa dirinya tidak tahu.

"Wah nggak tahu," kata Budi Gunawan.

Wakapolri Minta Publik Melapor jika Temukan Polisi Tak Netral Saat Pemilu

Dalam kunjungannya ke Bantul, Komjen Agus juga meminta masyarakat melapor jika menemukan ada polisi tidak netral selama perhelatan Pemilu 2024. Agus pun menyatakan supaya publik melaporkannya ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam).

"Ya dilaporkan saja (ke Propam), Pak Kadiv Propam ini kebetulan ada," tutur perwira tinggi polisi dengan pangkat tiga bintang tersebut.

Ditegaskannya, sudah semestinya anggota Polri bersikap netral saat pemilu. Apalagi, aturan tersebut sudah tertuang dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri.

"Karena sesuai ketentuan perundang-undangan polisi netral (dalam pemilu)," ujarnya.

Kapolri Lantik Komjen Agus Andrianto Sebagai Wakapolri Senin 3 Juli


Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ogan Ilir (OI), Nur Hasan menekankan berpolitik uang hukumnya haram. Ia mengingatkan masyarakat tidak mencederai pesta demokrasi.

"Kami mengharamkan politik uang di masa Pemilu 2024, Fatwa MUI pada 2018 lalu yang merupakan hasil Ijtima sudah jelas jika politik uang dan memberikan imbalan untuk mengarahkan memilih salah satu calon itu haram baik itu yang memberi atau yang menerima tempatnya di neraka," tegasnya, Rabu (29/11/2023).

Nur juga mengingatkan masyarakat yang melakukan pemilihan saat pemilu 2024 untuk tidak tersesat dalam politik uang, selain diharamkan MUI. Lanjutnya, politik uang juga mencederai pesta demokrasi di Tanah Air.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana pemimpin membangun bangsa ini jika masih melakukan politik uang, politik uang ini sangat merusak bangsa sehingga yang memberi dan menerima sama-sama masuk neraka," jelasnya.

Nur menambahkan MUI Ogan Ilir akan terus mensosialisasikan tentang politik uang agar masyarakat tidak tersesat dalam politik uang yang mungkin dilakukan oleh peserta Pemilu 2024 mendatang.

"Saya akan terus mensosialisasikan bahaya politik uang ini, yang mungkin terjadi dan dilakukan oleh peserta Pemilu 2024 di Ogan Ilir," ungkapnya.

Diketahui, masa kampanye Pemilu 2024 sudah dimulai sejak pada 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Kampanye Perdana, Prabowo Beri 7.000 Makan Siang-Susu ke Santri di Tasik


Sidang perdana gugatan Rp 204 triliun kepada Almas Tsaqibbirru RE A dan Gibran Rakabuming Raka akan digelar di Pengadilan Negeri (PN) Solo, hari ini. Gugatan itu diajukan alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyono Lestari dari tim Giberan (Giliran Berantakan).

Gugatan Rp 204 T kepada Gibran dan Almas itu diajukan terkait dengan uji materi UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh Almas yang telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman Pengadilan Negeri Solo pada Rabu (15/11), gugatan itu sudah didaftarkan dan mendapat nomor register 283/Pdt.G/2023/PN Skt.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PN Solo juga sudah menetapkan majelis hakim, panitera, juru sita, serta penjadwalan persidangan. Sidang pertama akan digelar pada Kamis, 30 November 2023 di ruang Subekti Gedung PN Solo pukul 09.00 WIB hingga selesai.

"Rencana sidang pertama tanggal 30 November 2023. (Agenda) Pemeriksaan identitas formalitas oleh pihak yang hadir dulu," kata Humas PN Solo Bambang Aryanto saat dimintai konfirmasi.

Menanggapi soal sidang perdana gugatan tersebut, Wali Kota Solo yang juga cawapres dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka mengatakan sudah ada yang mengurus.

"Oh sudah ada yang ngurus," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (29/11/2023). Saat itu wartawan menanyakan soal persiapan Gibran menjelang sidang perdana gugatan itu.

Saat ditanya siapa yang mengurus sidang itu, Gibran tidak menjawab. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu juga tidak menjawab pertanyaan tentang kuasa hukum yang disiapkan.

"Ya ada lah. (Kuasa hukum pribadi atau tidak?) Udah ada ya," pungkas Gibran, kemarin.

Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil


Bungkusan bunga kantil ditemukan di halaman sejumlah kantor desa di wilayah Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Camat Sambungmacan dan Kades Bedoro pun buka suara soal kiriman yang ditemukan dalam waktu hampir bersamaan itu.

Dari foto yang diterima detikJateng, Rabu (29/11), pada bungkusan berupa plastik bening itu terdapat tulisan nama-nama kantor desa yang dituju. Plastik itu berisi bunga kantil, bunga warna putih, beras kuning, telur, dan menyan hio.

Penjelasan Camat Sambungmacan

Camat Sambungmacan, Budi Santoso mengatakan bungkusan itu pertama kali ditemukan oleh Kepala Desa (Kades) Bedoro, Pri Hartono pada Selasa (28/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya benar, Selasa kemarin, saya mendapatkan laporan adanya teror kiriman bunga kantil di setiap desa di wilayah saya. Yang awalnya tahu itu Pak Kades Bedoro," kata Budi saat dihubungi wartawan, Rabu (29/11/2023).

Budi berujar, bungkusan yang dikemas dalam wadah daun pisang mirip sesajen itu menyasar Desa Banaran, Plumbon, Toyogo, Banyurip, Bedoro dan beberapa desa lain.

Bungkusan itu ditaruh di depan pintu masuk masing-masing kantor desa. Hingga kemarin belum diketahui siapa yang menaruh bungkusan tersebut.

Disinggung apakah kiriman tersebut berkaitan dengan masa kampanye Pilpres 2024, Budi mengaku tidak tahu. "(Masuk kampanye?) Nggak tahu, yang pasti kita jangan membuat suasana nggak enak. Kita positif thinking saja," ujarnya.

Budi juga mengimbau masyarakat menanggapi positif kejadian tersebut. Ia juga meminta masyarakat tetap rukun meskipun beda pilihan saat Pemilu mendatang.

"Jangan bikin suasana jadi tegang, kita bikin hidup ini enak saja, anggap saja orang yang berdoa untuk keselamatan," pungkasnya.

Kades Bedoro Ngaku Sempat Resah

Kades Bedoro, Pri Hartono mengonfirmasi soal kiriman bunga kantil itu. "Ditemukan di halaman kantor desa. Ya sempat resah, bunga kantil kan identik dengan pengasihan, apalagi ini menjelang Pilpres 2024," ucap Pri saat dihubungi detikJateng.

Pri mengatakan, saat pertama menemukan bungkusan itu, dia langsung membagikan kabar tersebut ke grup WhatsApp (WA) forum kepala desa di Sragen.

"Di grup WA, sejumlah desa ternyata juga mengalami hal yang sama. Beberapa kades sempat resah juga," ungkap Pri.

Dia menduga pengirim bungkusan berisi bunga itu orang yang sama. Meski demikian, dia tetap berprasangka baik.

"Dugaannya oknumnya sama. Soalnya di bunga kantil itu kan tertulis nama masing-masing desa. Tulisannya identik. Namun kami husnuzon saja. Yang penting situasi tetap kondusif," ujar Pri.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Sebanyak 12 ruas jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) seharusnya bebas dari alat peraga kampanye (APK) peserta Pemilu 2024 selama masa kampanye. Namun hal tersebut tidak diindahkan lantaran sejumlah baliho calon legislatif (caleg) masih memenuhi area terlarang tersebut.

Diketahui KPU Makassar telah menetapkan zona larangan pemasangan APK di 12 titik jalan. Kebijakan tersebut menindaklanjuti surat Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto bernomor: 970/2333//Bapenda/XI/2023 tanggal 22 November 2023.

"Kami sebagai penyelenggara pemilu apa yang dikeluarkan pemerintah, nah itu yang kami pakai. Kami bergantung dengan kebijakan pemerintah," kata Ketua KPU Makassar Farid Wajdi kepada detikSulsel, Senin (27/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun 12 ruas jalan terlarang pemasangan APK di Makassar, yakni Jalan Jenderal Sudirman; Jalan Jenderal Ahmad Yani; Jalan Penghibur; Jalan Haji Bau; Jalan Somba Opu; Jalan Pasar Ikan; Jalan Ujung Pandang; Jalan Balai Kota; Jalan Gunung Bawakaraeng; Jalan Dr Sam Ratulangi; Jalan Urip Sumoharjo; dan Jalan AP Pettarani.

Namun sejak masa kampanye Pemilu 2024 dimulai Selasa (28/11) lalu, baliho caleg hingga capres masih ditemukan terpampang di area terlarang. APK peserta pemilu itu menunggu untuk ditertibkan karena mengabaikan aturan yang ditetapkan.

"Sejauh ini tugas kami memfasilitasi zona pemasangan alat peraga kampanye dan peralatan kampanye. Kalau ada yang tidak mentaati itu berarti itu sudah ranahnya penegak hukum pemilu, yaitu Bawaslu," ucap Farid.

Sebagai informasi, jadwal kampanye Pemilu 2024 akan berlangsung hingga 10 Februari 2024. Jadwal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023.

Temuan APK di Pinggir Jalan-Tiang Listrik

Baliho capres yang menampilkan mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. (Rania Al-Syam/detikSulsel)

Potret baliho peserta Pemilu 2024 mejeng di area terlarang ditemukan di ruas Jalan AP Pettarani Makassar pada Rabu (29/11). Berdasarkan pantauan detikSulsel, baliho caleg yang terpasang di antaranya Caleg Partai Demokrat untuk DPRD Makassar Amirul Yamin. Baliho itu berada tepat di depan kantor Bawaslu Sulsel.

Di ruas jalan itu juga terpampang baliho caleg Nasdem Rezli Mulfiati Lutfi yang terpajang sebelum pertigaan Jalan Letjen Hertasning. Adapula baliho Caleg DPR RI Ridwan Andi Wittiri terpasang di dekat Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Sulsel.

Sedangkan di ujung Jalan AP Pettarani, tepatnya pertigaan Jalan Sultan Alauddin tampak baliho caleg menumpuk tak beraturan.

APK caleg terpasang di tiang listrik Jalan Somba Opu Makassar, Sulsel. (Rania Al-Syam/detikSulsel)

Situasi serupa juga ditemukan di Jalan Urip Sumoharjo Makassar. Dari deretan baliho di area terlarang itu, ada baliho mantan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman yang menampilkan gambar Prabowo-Gibran.

Masih di Jalan Urip Sumoharjo, tampak pula baliho caleg DPRD Sulsel dari Demokrat Harpen Ali dan dari NasDem Mustan Umar. Selain itu ada APK caleg DPRD Makassar dari PPP Muh Akbar Yusuf.

Sementara di Jalan Gunung Bawakaraeng Makassar, sejumlah baliho caleg dari berbagai partai politik terpasang di samping taman segitiga atau SPBU Bawakaraeng. Di Jalan Somba Opu, sejumlah APK dipasang di sejumlah tiang listrik.

Spanduk caleg hingga capres-cawapres juga didapati menghiasi ruas Jalan Ujung Pandang. Sementara di Jalan Ahmad Yani, APK caleg, berupa baliho hingga spanduk terpasang di bahu hingga median jalan.

Simak respons Bawaslu di halaman berikutnya.


Berani tidaknya pengungkapan kasus dugaan korupsi disinggung oleh cawapres nomor urut 3 sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md. Mengakui dugaan korupsi di Indonesia merajalela, Mahfud menyebut dirinya cukup vokal membongkar kasus-kasus korupsi ke publik.

Jelang Pilpres 2024, Mahfud mengatakan bahwa dirinya disentil dan dianggap diam terhadap korupsi yang merajalela. Mahfud menegaskan tidak diam dan sudah bersuara.

"Ada yang bilang begini, sentilan, penegakan hukum dan korupsi di Indonesia merajalela. Lalu ada orang bilang, 'Lho, Menko Polhukamnya Pak Mahfud, kenapa diam saja?' Saudara, justru saya tidak diam, makanya saya ngomong," kata Mahfud saat seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Rabu (29/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menuturkan banyak yang menutupi kondisi korupsi Indonesia yang merajalela. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut hanya dirinya yang berani bersuara.

"Coba Saudara cari menteri-menteri sebelumnya, apakah ngomong kayak saya, terus terang bahwa di pemerintahan ini banyak korupsinya? Nggak ada, semuanya ditutup-tutupi. Negara ini baik. Malah yang ngomong ditangkap. Cari Menko Polhukam itu sudah ada 16 orang sejak tahun 1973, apa ada Menko Polhukam yang mengatakan di negara kita ini banyak koruptornya? Tidak ada, saya yang berani ngomong itu," tuturnya.

"Jadi saya bertindak. Lalu saya yang ngomong bahwa ini fenomena di pemerintahan. Dan saya juga yang bertindak," lanjutnya.

Mahfud Md mengisi seminar di Universitas Budi Dharma. (Kadek/detikcom)

Mahfud kemudian memaparkan sejumlah kasus korupsi yang terbongkar setelah dirinya bersuara, mulai kasus ASABRI hingga transaksi janggal Rp 349 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Mahfud menyebut sepanjang sejarah tidak pernah ada Menko Polhukam yang menyelesaikan kasus korupsi selain dirinya. "Saudara, coba dicari di catatan, sejarah ketatapemerintahan, apakah ada seorang Menko Polhukam sejak dulu menyelesaikan kasus korupsi, nggak ada," ucapnya.

Mahfud menyampaikan penegakan hukum yang jelek di pemerintahan harus disampaikan oleh pemerintah sendiri. Dia menyebut hal itu tidak bisa disembunyikan.

"Ya karena musim kampanye, itu kan penegakan hukum di Indonesia jelek, lalu orang bilang Menko Polhukamnya kan Pak Mahfud, berati Pak Mahfud dong yang nggak bisa. Ya ndak begitu saya ngomong, dan saya umumkan bahwa itu terjadi di pemerintahan kita, dan kalau mau membersihkan ini harus dikatakan oleh pemerintah sendiri nggak bisa disembunyikan," imbuhnya.

Mengisi seminar kebangsaan di Universitas Budi Dharma, Mahfud menyebut bukanlah sebagai bentuk kampanye. Mahfud mengaku sejak lama sudah mengisi seminar di lingkungan kampus.

Tonton juga Video: Jawaban Mahfud Saat Ditanya Sulitnya Membangun Gereja di Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Seorang ASN Dinas Pendidikan (Disdik) Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam dipecat usai terciduk mengikuti acara jalan sehat capres dan cawapres di Kota Makassar. Pemprov Sulsel pun turun tangan mengusut dugaan pelanggaran netralitas temuan Bawaslu tersebut.

ASN Disdik Sulsel itu diduga ikut dalam agenda dalam Jalan Sehat Satu Putaran yang dihadiri cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Makassar, Sabtu (25/11). Pegawai tersebut terancam dikenakan sanksi sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) 94 tahun 2021 jika terbukti melanggar.

"Kan tetap mengacu ke PP 94 tentang Disiplin Pegawai. (Sanksinya) Mulai dari hukuman ringan sampai hukuman paling berat. Termasuk ancaman pemecatan dengan tidak hormat," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sukarniaty menegaskan ASN tidak boleh terlibat politik praktis. Dia mengingatkan aparatur negara untuk tetap menjaga netralitasnya di Pemilu 2024.

"Jadi tidak bisa main-main. Itu sudah amanah undang-undang baru pula. Itu berkaitan dengan pelanggaran disiplin kalau tidak netral. Nanti kaitannya ke penjatuhan hukuman disiplinnya lari ke PP 94," tegasnya.

Sukarniaty mengaku belum mengetahui identitas ASN Disdik Sulsel yang dimaksud. Pihaknya juga belum menerima laporan dari Bawaslu Makassar terkait temuan itu.

"Belum ada laporannya dari (Bawaslu Makassar). Tergantung nanti kesalahannya. Kita kan belum tahu. Itu harus didalami dulu, diverifikasi. Ibaratnya disidangkan," tuturnya.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap ASN yang diduga melanggar netralitas ada mekanismenya. Hasil pemeriksaan Bawaslu selanjutnya akan dikirimkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Mungkin mereka (Bawalu Makassar) ke KASN. Tapi dari KASN juga belum ada ke kami. Biasanya KASN langsung memverifikasi ke ASN itu di tempat di mana dia bekerja," tutur Sukarniaty.

Setelah diproses KASN, selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Pemprov Sulsel sebagai instansi tempat pegawai itu bertugas. Oknum ASN itu akan diproses lewat sidang kode etik untuk penetapan sanksi.

"Kalau ada yang melaporkan pasti ada mi itu sidang kode etiknya. Yang jelas undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 itu kan mengamanahkan ASN harus menjunjung tinggi netralitas," paparnya.

Namun pihaknya menunggu laporan resmi dari Bawaslu Makassar. Apalagi kata Sukarniaty, Disdik Sulsel juga belum menerima informasi terkait ASN yang diduga melanggar netralitas.

"Belum ada laporannya dari (Bawaslu Makassar). Tergantung nanti kesalahannya. Kita kan belum tahu. Itu harus didalami dulu, diverifikasi. Ibaratnya disidangkan," imbuh Sukarnitaty.

Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyerahkan kasus dugaan pelanggaran netralitas ini ke Bawaslu Makassar. Dia beralasan persoalan itu bukan wewenangnya.

"Tanya Bawaslu saja (soal ASN Disdik Sulsel diduga melanggar netralitas). Karena bukan wilayah saya itu," ucap Bahtiar yang dikonfirmasi terpisah.

Bahtiar menegaskan ASN sudah sewajibnya menjaga netralitasnya. Dia menegaskan aparatur negara tidak boleh terlibat politik praktis.

"Netralitas ASN wajib. Harus. Karena itu perintah konstitusi dan silakan aturan hukum ditegakkan. Saya setuju dengan tugas Bawaslu menegakkan hukum tentang netralitas," tegasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.


Desain surat suara untuk Pilpres 2024 sudah dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Surat suara tersebut juga sudah dicetak dan bakal didistribusikan secara bertahap ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai 6-23 Desember 2023. Berikut desainnya.

Dari gambar yang diterima detikcom, Rabu (29/11/2023), ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024 terpampang dalam surat suara. Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dinomor 2 dan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md dinomor urut 3.

Tampak pasangan Anies-Cak Imin mengenakan jas lengkap dan peci hitam, Prabowo Subianto dan Gibran mengenakan kemeja biru, sementara Ganjar-Mahfud mengenakan kemeja putih dan peci hitam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terdapat juga lambang KPU RI di bagian atas surat suara dan logo partai-partai pendukung di bawah pasangan calon.

Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat menyebut, surat suara itu telah disetujui semua pihak. Pihaknya selanjutnya akan mencetak dan menyortir surat suara tersebut lalu didistribusikan ke daerah-daerah.

"Sudah disetujui, berikutnya masuk proses di percetakan," ujar Drajat dilansir detikNews, Rabu (29/11).

Anies Bicara soal Pose di Desain Surat Suara Pilpres 2024


Pria berinisial RH alias Rudi (44) ditemukan meninggal di sebuah warung di Jalan Katalia I, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Bali. Pria yang diketahui sebagai sopir angkut logistik Pemilu 2024 itu diduga kelelahan bekerja.

"Diduga karena kelelahan, seorang sopir angkut logistik Pemilu 2024 ditemukan meninggal dunia," kata Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi dalam keterangan resminya, Rabu (29/11/2023), melansir detikBali.

Rudi disebut meninggal dunia sekitar pukul 07.00 WIB tadi. Sukadi menyebutkan atas laporan tersebut, pihaknya dan petugas BPBD Bali menuju ke lokasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, jenazah Rudi dievakuasi ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah, Denpasar. Tim dokter kemudian memeriksa kondisi jenazah Rudi untuk memastikan penyebab kematiannya.

"Ambulans BPBD mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUP Prof. Dr. IGNG Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Sukadi.

Budianto, rekan kerjaRudi, merupakan saksi mata dari kejadian tersebut. Budianto mengaku dirinya dan Rudi awalnya datang ke angkringan untuk beristirahat sambil menikmati segelas teh. Tak lama, dia melihat Rudi kejang-kejang dalam posisi tengkurap.

"Karena panik, saksi berusaha membangunkan RH (Rudi). Namun tidak ada respons dari RH sehingga korban langsung mencari bantuan," tutur Sukadi.

Budianto lalu berlari mencari bantuan. Dia meminta bantuan ke Pos Pengamanan Polri, yaitu Satgas Ops Mantap Brata Agung 2024 yang bertugas di PT Temprina Media Grafika. Lokasi posnya tak jauh dan hanya berada tepat di seberang angkringan tersebut.

"Budianto berlari meninggalkan RH menuju Pos Pengamanan Polri yaitu Satgas Ops Mantap Brata Agung 2024 yang bertugas di PT Temprina Media Grafika," tandas Sukadi.

Jeje Govinda Ceritakan Pertemuan Terakhirnya dengan Mendiang Ibunda


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan tanggal debat capres-cawapres 2024. Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengaku telah menyiapkan strategi untuk menghadapi debat tersebut.

"Ya jadwal debat memang baru keluar yang pertama 12 Desember ya, dan itu tentunya kita mempersiapkan selalu untuk topik-topiknya, kan topik-topiknya sudah dikasih," kata Rosan di Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023) malam.

Rosan mengatakan, pihaknya telah menerima topik yang nantinya akan dibahas dalam debat tersebut. Dia mengatakan telah berdiskusi dengan internal timnya tentang program dan visi misi pasangan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ada beberapa topiknya ya kita akan mempersiapkan diri untuk debat itu tentunya dengan berdiskusi juga sesuai program dan visi misi yang memang sudah tercantum baik dan program-program lainnya," jelasnya.

Persiapan untuk debat itu, kata Rosan akan dijalankan berbarengan dengan persiapan kampanye yang akan dilakukan oleh Prabowo-Gibran. Adapun masa kampanye telah dimulai.

"Jadi ya sambil berjalan lah, karena secara bersamaan kita juga mesti kampanye ya jadi ini akan yang kita akan lakukan sembari berjalan," pungkas Rosan.

Jadwal Debat Capres-Cawapres

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat selama lima kali.

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024. KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta.

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Lihat Video: Prabowo-Gibran Akan Kampanye Akhir Pekan Ini di Surabaya-Jawa Barat

[Gambas:Video 20detik]


Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menyambangi kediaman capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. KSPN menyampaikan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Presiden KSPN, Ristadi bertemu dengan Prabowo di kediaman Prabowo di Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023) malam. Dia mengatakan berdiskusi banyak hal perihal industri dan ketenagakerjaan dengan Prabowo.

"Kami berdiskusi soal kebangsaan, lebih khusus soal bagaimana cara pandang kita masing-masing memandang dunia industri dan ketenagakerjaan," ujarnya usai pertemuan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bagaimana cara pandang kita masing-masing dunia industri dan ketenagakerjaan ada beberapa hal yang kemudian cara pandang beliau sangat sejalan dengan aspirasi dengan harapan kami bagaimana supaya kondisi pekerja buruh Indonesia ke depan makin baik," lanjutnya.

Pada kesempatan itu, Ristadi menuturkan telah menyampaikan tentang harapan agar diperluas lapangan kerja. Dia juga memaparkan data terkait jumlah buruh yang menjadi pengangguran karena terkena PHK.

Hal itu, kata dia, dikarenakan penyedia lowongan kerja lebih memilih para fresh graduate dibanding orang-orang yang sudah berusia 50 tahun. Karena itu, menurutnya, para korban PHK ini memerlukan bantuan berupa modal untuk memulai usaha

"Karena kesulitan teman-teman yang di PHK itu, sudah di-PHK uang pesangonnya tidak cukup, kemudian usahanya serabutan nah beliau kemudian menyampaikan memang itu ada dalam visi misi beliau sebagai capres 2024," ucapnya.

Ristadi juga menyoroti soal upah minimum buruh yang tidak merata di daerah di Indonesia. Dia mencontohkan soal gaji buruh di Karawang dan Yogyakarta.

"Daerah disini sangat tinggi Karawang itu tembus Rp5 juta-an. Tapi daerah Yogyakarta itu masih dalam satu wilayah di Jawa Barat itu Banjar. Banjar itu kurang lebih sekitar Rp2 juta," ungkap Ristadi.

Tak hanya soal pendapatan, Ristadi juga berbicara mengenai fasilitas rumah sakit bagi para buruh. Dia menuturkan, kerap terjadi, para buruh mengalami kecelakaan kerja, namun tidak tertolong nyawanya karena berada jauh dari rumah sakit.

Ristadi mengaku menyampaikan langsung kepada Prabowo agar dibuatkan rumah sakit khusus untuk pekerja buruh. Kemudian, Ristadi juga meminta subsidi rumah bagi pekerja buruh.

"Ini harus ada solusi bagaimana supaya dari pemerintah nanti ada program subsidi rumah yang mudah dan bisa dijangkau oleh teman-teman pekerja. Sehingga teman-teman pekerja bisa mengakses dan bisa memiliki rumah sendiri," ucap Ristadi.

Terakhir, Ristadi menyampaikan perihal banyaknya buruh yang terjerat pinjaman online (pinjol). Dia menyebut gaji para buruh langsung habis di awal bulan hanya untuk membayar tagihan pinjol.

"Maka kami sampaikan kepada Pak Prabowo, solusi koperasi pekerja buruh ini ini kelihatannya solusi yang konkret, untuk bisa mengatasi persoalan soal keuangan teman-teman pekerja buruh, sehingga dia tidak terjerat ke pinjaman online atau rentenir yang bunganya cukup tinggi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani mengatakan Prabowo mencatat semua keluhan yang disampaikan KSPN. Perihal lapangan kerja, kata Rosan, sudah merupakan gagasan prioritas bagi duet Prabowo-Gibran.

"Jadi ini akan kita lebih matangkan lagi, dan rumusan-rumusan ini dan ke depannya kita akan perjuangkan hak-hak buruh bersama juga untuk meningkatkan taraf hidup mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan juga yang paling penting adalah kualitas hidup mereka, baik dari segi pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.

Simak juga Video: Prabowo-Gibran Akan Kampanye Akhir Pekan Ini di Surabaya-Jawa Barat

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbicara tantangan yang dihadapi dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia mengatakan, lawan politiknya memiliki koalisi yang terdiri dari banyak partai hingga memiliki kekuasaan.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin saat menghadiri acara deklarasi relawan Kongres Pemuda Perubahan di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023). Cak Imin mengatakan meskipun melawan Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran di Pilpres tidaklah mudah, namun dia mengaku tak takut.

"Tantangan kita tidak mudah, kompetitor kita, saingan kita memiliki kekuatan yang lengkap, kekuasaan ada di mereka, logistik mereka cukup besar, partainya banyak. Tapi kita tidak takut dan kita optimis serta yakin perubahan menang," kata Cak Imin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin menyebut jika pasangan AMIN menang maka akan mengubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Dia pun mengajak para relawan untuk bekerja keras memenangkan AMIN di Pilpres 2024.

"Mari kita berbondong-bondong mendekati ke rakyat, merebut hati rakyat dan menyampaikan kepada mereka kita songsong Indonesia yang adil beradab makmur dan sejahtera. Kita songsong Indonesia yang tidak seperti hari ini, semuanya serba susah dan sumpek. Insyaallah bersama mas Anies Baswedan Indonesia akan lebih baik dan akan lebih maju lagi di masa yang akan datang," jelasnya.

Cak Imin mengatakan usia reformasi saat ini sudah 25 tahun. Dia mengatakan AMIN berkomitmen untuk melakukan perubahan jilid 2 untuk Indonesia yang lebih baik.

"Hari ini usia reformasi dan demokrasi sudah di atas 25 tahun, saatnya kita persegar dan kita sempurnakan. Saya sama Mas Anies reuni perubahan jilid 2 untuk kebaikan Indonesia. Saya sama Mas Anies bertekad dan siap hadir perubahan jilid 2 untuk Indonesia yang lebih mulia, adil makmur dan sejahtera. Saatnya kita berubah, saatnya Indonesia berubah, saatnya yang zalim diganti dengan yang adil," pungkasnya.

Simak juga Video: Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil

[Gambas:Video 20detik]


Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi Muhammadiyah Indonesia (PTMI) Zona V Jatim-Bali deklarasi pemilu damai di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya. Ratusan mahasiswa itu mendeklarasikan diri jadi garda terdepan dalam mengawal pemilu 2024 yang aman dan damai.

Presidium Nasional BEM PTMI Zona V (Jatim-Bali) Mochamad Rafiansyach Hartono menyampaikan empat poin dalam deklarasi. Pertama, mendukung dan membantu jajaran TNI/Polri dalam menjaga keamanan serta mensukseskan gelaran Pemilu 2024 dengan aman dan damai.

Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, menolak segala bentuk upaya provokasi yang dapat memecah belah persaudaraan serta tindakan yang mencederai pesta demokrasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terakhir yang keempat, bersama-sama menangkal berita hoaks dan ujaran kebencian yang dapat mengganggu jalannya pemilu 2024," kata Rafiaan saat ditemui detikJatim di UM Surabaya, Rabu (29/11/2023).

Usai pembacaan deklarasi, Rafian menandatangani petisi pemilu damai. Kemudian diikuti mahasiswa lainnya yang hadir. Dia mengatakan pemilu 2024 menjadi sebuah ikhtiar pemilih pemuda yang 57% sebagai patron dan garda depan menciptakan situasi yang aman dan damai.

Ratusan BEM Kampus Muhammadiyah menandatangani deklarasi Pemilu 2024 aman dan damai. (Foto: Esti Widiyana/detikJatim)

"Berdasarkan data dari KPU, sebanyak 66,8 juta pemilih dari generasi milenial. Pemilih dari gen Z juga mendominasi sebanyak 46,8 juta pemilih," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa gen Z melek teknologi informasi dibandingkan Gen X dan baby boomer. Sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan hasil pemungutan suara dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024.

"Jajaran BEM PTMI Zona V Jatim-Bali wajib menggunakan nalar kritis dalam merespon segala informasi pada tahun politik ini dengan melakukan metode analysis dan penjaringan, agar nantinya dapat di ketahui fakta aktual yang sebenarnya," jelasnya.

Ke depan, BEM PTMI berkomitmen mengawal pemilu damai, melaksanakan pemilu yang sehat, tidak saling menjatuhkan dan mengumbar hal negatif dalam perbedaan pandangan pada pemilu.

"Yang terpenting tetap mengedepankan kondusifitas sehingga pemilu dapat berlangsung jujur tanpa kecurangan dan penuh dengan netralitas," pungkasnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan berharap proses hukum pada para kepala desa (kades) terkait dugaan korupsi di Jawa Tengah (Jateng) dapat ditunda hingga Pemilu 2024 berakhir. Anies menuturkan hal tersebut agar tak ada yang merasa diintimidasi di masa Pemiu.

"Dan saya berharap menjelang Pemilu Ini sementara hentikan dulu lah proses-proses seperti itu. Satu bulan aja kok. Supaya tidak ada orang yang merasa diintimidasi," ucap Anies ditemui di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara, Rabu (29/11/2023).

Sementara itu calon wakil presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan dirinya siap mendampingi para kades yang diperiksa. Hal ini sebagai bentuk upaya dan dukungan pada para kades yang dituduh melakukan korupsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya saya siap mendampingi para kades yang diperiksa," ucapnya.

Cak Imin mengatakan akan menyiapkan tim kuasa hukum. "Saya akan menyiapkan pengacara-pengacara tim hukum yang akan mendampingi kades-kades yang dituduh korupsi," ujarnya.

Untuk diketahui, Polda Jateng menangani dugaan korupsi dana aspirasi desa di tiga daerah yaitu Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Klaten.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio mengatakan perkara ini berawal dari laporan warga dan LSM pada 12 April 2023. Dana yang diduga dikorupsi diduga bersumber dari dana Banprov Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021.

"April ada laporan masyarakat, LSM, adanya dugaan pemotongan dana aspirasi desa dari bantuan provinsi dan adanya pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Sudah lakukan langkah dalam hal penyelidikan apakah benar terjadi atau tidak," kata Dwi di kantornya, Jumat (24/11).

"Sudah lakukan pemeriksaan kepada 13 pihak dalam bentuk klarifikasi dan permintaan dokumen atau fotokopi," imbuhnya.

Dwi mengatakan tidak ada hambatan dalam penanganan kasus tersebut. Ia juga menegaskan tidak ada unsur politik dalam penanganan kasus itu.

"Kami tegaskan kegiatan kami dimulai sejak bulan April dan tidak ada kaitannya dengan masalah pemilu. Kami berupaya membantu dan mendukung program yang dikeluarkan provinsi dan kabupaten bahkan kepala desa. Kami berupaya pembangunan ini bisa berjalan sesuai spesifikasi," ujarnya.

Tonton juga Video: Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menentukan jadwal Debat Capres-cawapres 2024. Cawapres 2024 nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyebut dirinya biasa saja dalam menghadapi debat nanti karena sudah menjadi makanan sehari-hari.

"Yang namanya debat itu kan sudah makanan sehari-hari. Biasa aja," ucap Cak Imin di Ancol Beach City Mall, Jakarta Utara, Rabu (29/11/2023).

Cak Imin mengaku sudah menyiapkan strategi jelang debat nanti. Terutama, kata Cak Imin, terkait teknik waktu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasti ada teknik persiapan teknisnya, karena juga dikasih waktu ada menitnya. Ngomong dikit harus langsung dalam waktu yang terbatas," ujarnya.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Diketahui, KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta. KPU menilai ada beberapa faktor debat tak digelar di luar Jakarta, salah satunya terkait mobilisasi.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

"Ada satu (debat) nanti, entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.

Lihat juga Video: Cak Imin di Hadapan Relawan: Saatnya yang Zalim Diganti yang Adil

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut telah menetapkan sebanyak 740 calon anggota legislatif (Caleg) sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Dari ratusan orang itu, 2 di antaranya diketahui merupakan mantan narapidana.

Anggota KPU Garut Bidang Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Pemilu Dindin A Zaenudin mengatakan, pihaknya mendata ada 2 orang mantan narapidana yang kini mengikuti kontestasi Pemilu 2024. Keduanya, diketahui mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Garut, periode 2024-2029.

"Di Garut itu yang termapping itu ada dua (eks napi)," ungkap Dindin kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dindin mengatakan, kedua mantan narapidana yang mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Garut itu, sudah dinyatakan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihaknya juga sudah melakukan pencermatan terhadap keduanya.

"Secara administrasi sudah lengkap. Jadi sudah lebih dari 5 tahun berdasarkan putusan dari Bapas. Sehingga, sebelum pencermatan DCT, itu di vermin (Verifikasi Administrasi) dan diverfak (Verifikasi Faktual) itu sudah memenuhi syarat," katanya.

Menurut informasi yang dihimpun detikJabar, kedua caleg mantan narapidana tersebut adalah Anton Heryanto dan Moch Arif Mukti. Keduanya, diketahui berasal dari Partai NasDem. Mukti mencalonkan diri di Dapil 1 Garut, sedangkan Anton maju di Dapil 3.

Berdasarkan catatan detikJabar, Arif Mukti terseret kasus korupsi pada tahun 2013. Dulu, dia diselidiki karena diduga melakukan penyelewengan dana revitalisasi posyandu dan peningkatan pelayanan kesehatan anak dan ibu di tahun 2011 yang nilainya disebut hingga Rp 3,4 miliar.

Sedangkan Anton, merupakan orang yang terseret dalam kasus korupsi yang dilakukan Mantan Bupati Garut Agus Supriadi di tahun 2007. Anton diketahui terlibat dalam korupsi dana makan minum Sekretariat Daerah Garut hingga divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim di PN Garut pada tahun 2010.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar Munajat Kubro di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Ketua SC Komitee Munajat Kubro, Habib Muhammad, mengatakan fokus acara pada dukungan untuk kemenangan Palestina melawan Israel.

"Bahwa acara Munajat Kubro 212 untuk kemenangan Palestina dan keselamatan NKRI adalah ikhtiar mengetuk pintu langit dan pembuktian keberpihakan masyarakat Indonesia secara umum, menentang penjajahan zionis Israel yang biadab," kata Habib dalam jumpa pers di Masjid Al Ittihad, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Selain itu ia mengatakan, Munajat Kubro, juga dilakukan sebagai bentuk ikhtiar untuk keselamatan NKRI pada kontestasi politik 5 tahunan saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa di tengah-tengah ancaman dan bayang-bayang konflik horizontal anak bangsa, dalam dukungan terhadap Palestina dan kontestasi politik 5 tahunan, acara ini sebagai momentum sejarah Persaudaraan 212 menjadi sebuah ikhtiar mengetuk pintu langit untuk keselamatan NKRI," imbuhnya.

Habib menuturkan kepada pemerintah dan penegak hukum agar tegas dalam menindak pihak yang mendukung zionis Israel. Ia juga mengatakan kepada pihak pemerintah agar dapat berperan aktif melaksanakan amanat Pembukaan UUD 1945, alinea ke 4 yaitu penghapusan penjajahan atas dunia.

"Menindak dengan tegas semua pihak yang mendukung penjajahan zionis Israel yang biadab demi tegaknya konstitusi dan terjaganya stabilitas keamanan dan pencegahan ancaman konflik horizontal anak bangsa," tuturnya.

Lebih lanjut, Habib menambahkan, Munajat Kubro menjadi bentuk ikhtiar untuk keselamatan NKRI dalam pelaksanaan kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal itu lanjut dia, agar terciptanya pemilu yang adil, dan beradab.

"Kami menyerukan kepada seluruh pihak baik lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah untuk bekerja secara profesional dan tidak terlibat dalam keberpihakan kepada orientasi politik tertentu demi terciptanya Pemilu yang Adil, dan Beradab," jelas Habib.

"Sehingga tidak ada konflik yang terjadi yang dilatarbelakangi oleh kontestasi. Jujur, dengan pemimpin yang adil, bijaksana, politik 5 tahunan agar Allah SWT karuniakan bangsa Indonesia yang dapat membawa Indonesia menjadi bangsa yang baldatun, tayyibatun, wa rabbun, ghafur," pungkasnya.

Simak Video: Erdogan Sebut PM Israel Netanyahu 'Tukang Jagal Gaza'

[Gambas:Video 20detik]


Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh Prof Mujiburrahman mengajak masyarakat Aceh untuk memilih caleg yang peduli pendidikan. Dia menilai pendidikan merupakan investasi utama yang harus dipikirkan.

Mujib awalnya berbicara tentang kriteria Caleg yang layak dipilih saat Pemilu serentak 2024 mendatang. Salah satunya disebut punya visi tentang pendidikan.

"Kalau Caleg yang tidak punya visi tentang pendidikan, instruksi kami dari orang kampus gak usah dipilih," kata Mujib dalam pertemuan dengan wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, konsep Aceh Carong (Aceh Pintar) yang diusung pasangan Irwandi Yusuf dan Nova Iriansyah saat memimpin Aceh periode 2017-2022 perlu dilanjutkan. Salah satu konsep mengimplementasikan Aceh Carong yakni Caleg di Aceh harus punya pendidikan bagus dan memperhatikan pendidikan.

"Implementasi Aceh Carong dalam konteks Pemilu ke depan pilihlah Caleg-caleg yang memiliki kapasitas pendidikan bagus dan dia memerhatikan pendidikan Aceh ke depan," jelasnya.

Dia meminta masyarakat tidak memilih Caleg yang tidak peduli pendidikan meski sang calon memiliki pendidikan yang bagus. Pendidikan disebut penting untuk memajukan Tanah Rencong.

"Itu artinya kalau kita sama-sama sepakat untuk memperjuangkan pendidikan di Aceh agar pendidikan orang Aceh ke depan itu adalah investasi utama yang harus dipikirkan," ujar Mujib.

Pj Gubernur Ungkap Penyebab Warga Aceh Tolak Pengungsi Rohingya


Politisi senior NasDem Bestari Barus mengatakan capres nomor urut 1 Anies Baswedan sempat merasakan ada gangguan-gangguan kecil saat melakukan safari politik di beberapa daerah. Namun, kata Bestari, hal itu bukan menyangkut urusan dengan penguasa.

"Yang terjadi memang ada hal kecil-kecil yang dilakukan ketika Pak Anies datang ke wilayah ada di Riau, di Aceh, itu sedikit-sedikit, itu bukan urusan dengan pemerintahan atau penguasa," kata Bestari saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11/2023).

Bestari mengatakan gangguan kecil itu persoalannya bisa saja ada di pemerintah daerah. Dia melihat pemerintah daerah setempat ada yang merasa kurang pas bila Anies hadir di wilayahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi ya ini kan hanya soal apa saja, pemda setempat yang mungkin wah ini kurang pas di sebelah sini gangguan kecil, lokal," katanya.

Kendati demikian, Bestari menyebut riak-riak kecil itu tidak membuat pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) patah semangat dan mengeluh. Dia mengatakan AMIN mampu menghadapi gangguan kecil itu.

"Jadi itu membuat kami semangat dan tidak mengeluh kita hadapi hal ini, memang begitulah mungkin contoh-contoh berdemokrasi yang sedang berjalan di republik kita ini. Kalau Anies dan Cak Imin menang kita rapikan lebih baik," ungkapnya.


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye ke daerah Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, Anies mengaku lebih memilih naik kereta Argo Parahyangan sebagai moda transprortasi ke Bandung, dibanding kereta cepat Whoosh.

Hal itu disampaikan Anies di sesi tanya jawab dengan pemandu acara Mulanya, moderator menyakana kepada Anies soal lebih memilih membangun taman atau trotoar.

"Bapak prioritasin pembangunan taman atau pembangunan trotoar pak?" tanya moderator dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies Episode 3' di kafe 150 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Taman, kalau harus milih di antara dua," jawab Anies.

Kemudian, Anies diminta memilih julukan Kota Bandung. Anies lebih memilih julukan Kota Bandung sebagai Paris Van Java dibanding Kota Kembang.

"Julukan Kota Bandung itu kalau Kang Anies, Kota Kembang atau Paris Van Java?" tanya moderator.

"Paris Van Java," jawab Anies.

Anies juga lebih memilih Kota Lembang dibanding Pangalengan. Menurutnya, Kota Lembang memiliki suasana yang sejuk.

"Tadi katanya baru dari Pangalengan, kita tanya Pangalengan atau Lembang?" tanya moderator.

"Wah.. ini jawabannya bisa memecah audiens ini, haha. Saya suka Lembang, suka Lembang. Tempatnya adem, dulu ya, mudah-mudahan sekarang masih," jawab Anies.

Anies lalu diminta memilih menggunakan Kereta Argo Parahyangan atau Whoosh jika mau pergi ke Bandung dari Jakarta. Anies pun lebih memilih menggunakan Argo Parahyangan.

"Kalau dari Jakarta ke Bandung, mending pakai Argo Parahyangan atau pakai Whoosh, Kang?" tanya moderator.

"Saya mau tanya dulu di ruangan ini, kalau suruh pada milih yang milih Argo, acungkan tangan coba. Gini, saya belum pernah naik Whoosh kalau Parahyangan saya sering naik. Jadi saya pilih Argo Parahyangan," jawab Anies.

Tonton juga Video: Saat Anies Jajal Naik KRL Bogor-Jakarta di Jam Pulang Kantor

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani membeberkan agenda kampanye pasangan Prabowo-Gibran pada pekan pertama ini. Rosan menyebuk pasangan capres-cawapres Koalisi Indonesia Maju itu bakal mulai berkampanye akhir pekan ini.

Sebagaimana diketahui, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tak langsung berkampanye di hari pertama masa kampanye dimulai. Prabowo masih menjalankan tugas sebagai Menteri Pertahanan dan Girban fokus bekerja di Solo.

"Weekend ini kita akan ke Surabaya. Ada beberapa titik di Surabaya, dan kita juga akan ke Jawa Barat. Jadi Sabtu Minggu kita akan ada di Jawa Barat," kata Rosan kepada wartawan di Kediaman Pribadi Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rosan mengatakan keduanya akan berkampanye di akhir pekan. Namun, sebelum itu, lanjut Rosan, pihaknya akan menggelar rapat di Jakarta.

"Hari Jumat-nya kita dari pagi sampai mungkin maghrib kita akan konsolidasi untuk semua TKN dan juga TKD bersama seluruh relawan dan semua unsur mengadakan rapat bersama di Jakarta, Itu yang akan kita lakukan Jumat," ungkapnya.

Lebih jauh, dia menjelaskan, cawapres KIM, Gibran Rakabuming Raka akan menghadiri acara final piala dunia U-17 yang digelar pada Sabtu (2/12) mendatang.

"Mas Gibran juga nanti di Solo ada final piala U-17 itu juga akan dihadiri oleh beliau kemudian ada beberapa acara tapi Mas Gibran lebih banyak berkonsentrasi dulu untuk saat, minggu ini di Jawa Tengah baru kemudian akan disusun beberapa program lainnya," jelasnya.

Rosan mengatakan pihaknya juga turut menggunakan hari pertama untuk berkampanya. Dia mengaku hal itu dilakukan dengan cara membagikan susu dan makanan gratis.

"Seperti kita ketahui bersama walaupun di hari pertama kemarin kita sudah melakukan kampanye tapi lebih kepada pemberian makan dan juga susu gratis di banyak titik ternyata walaupun kita terpusat di 9 kota, ternyata laporannya lebih di 76 kota," pungkasya.

Sebagai informasi masa kampanye peserta pemilu dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Artinya, para peserta pemilu diberikan waktu selama 75 hari untuk berkampanye.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) meralat tanggal debat cawapres-cawapres Pemilu 2024. Semula KPU menetapkan 14 Januari sebagai debat yang keempat kalinya, kini menjadi di 21 Januari 2024.

"Seharusnya tanggal 12 Desember 2023, 22 Desember 2023, 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024," kata Ketua Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU RI August Mellaz kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

Diketahui, KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta. KPU menilai ada beberapa faktor debat tak digelar di luar Jakarta, salah satunya terkait mobilisasi.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Ketua KPU Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat ke berapa yang akan digelar di kantor KPU.

"Ada satu (debat) nanti, entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.

Lihat juga Video: Catatan dari Pemohon yang Kecewa Gugatan Syarat Capres-cawapres Ditolak

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melemparkan pilihan kepada peserta Kongres Pemuda Perubahan tentang mau perubahan atau tidak. Anies menuturkan waktu untuk memutuskan membuat perubahan sudah tak banyak, mengingat semakin mendekati hari H Pilpres 2024.

"Waktu kita, sudah mepet, 14 Februari. Kita punya waktu 6 jam, jam 7 pagi sampai jam 1 siang. 6 jam itulah waktu kita menentukan, apakah Indonesia akan jalan terus seperti sekarang. Atau kita akan melakukan perubahan. Pilihannya yang mana? Pilihnya yang mana?," kata Anies saat menghadiri acara deklarasi relawan Kongres Pemuda Perubahan di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Anies mengajak para relawannya untuk turut andil dalam perubahan. Dia meminta mereka menjangkau para generasi muda untuk memenangkan dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Deklarasi tadi penting. Tapi lebih penting lagi, menjangkau anak-anak muda seluruh Indonesia. Siap? Siap menjangkau semua? Sekembalinya dari acara ini, berbekal deklarasi tadi, berbekal komitmen tadi, jangkau semua," pinta Anies pada peserta deklarasi.

Anies menyebut kondisi yang ada saat ini harus dirubah. Mulai dari sulitnya lapangan pekerjaan hingga bahan pokok yang mahal. Dia lantas mengajak masyarakat memilih dirinya dan melakukan perubahan terhadap kondisi tersebut.

"Membawa pertanyaan sederhana. Apakah lapangan pekerjaan sekarang mudah? Mudah atau sulit?" tutur dia.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata Anies, merupakan pesan yang harus dibawa oleh para relawan saat bertemu masyarakat. Tak hanya soal isu lapangan kerja, tetapi juga harga kebutuhan pokok dan biaya kesehatan.

"Apakah kebutuhan pokok mahal, atau murah? Apakah biaya kesehatan murah atau mahal? Kalau jawabannya semua seperti itu, butuhnya apa? Butuhnya apa? Perubahan. Pesan itulah yang dibawa. Sederhana sekali," pungkas Anies.


Politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut ada indikasi tekanan kekuasaan dan hukum menjelang Pilpres 2024. Bestari menyebut partainya tidak merasakan adanya tekanan kekuasaan.

Mulanya, Bestari membantah Hasto yang menyebut tengah membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait tekanan kekuasaan itu. AMIN, kata Bestari, menganggap 2 pasang capres dan cawapres lainnya sebagai partner demokrasi bukan lawan.

"Ya memang betul itu tidak ada komunikasi arah sana. Kalau memang pun ada harapan orang lain atau paslon lain seperti itu, ya itu harapannya kan," kata Bestari saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi hari ini kita berkonsentrasi setelah KPU menetapkan 3 paslon maka kita memandang yang dua ini sebetulnya bukan lawan ya, tapi lebih kepada partner demokrasi gitu lho," imbuhnya.

Bestari mengatakan pihaknya tidak merasakan adanya tekanan kekuasaan seperti yang disampaikan Hasto. Karena itu, kata Bestari, tidak ada alasan bagi NasDem untuk bersama dengan PDIP.

"Ada paslon mengatakan tekanan dan sebagainya. Nah NasDem tidak merasakan itu jadi bagaimana kami mau bersama gitu kan," kata Bestari.

Bestari mengatakan yang terjadi kepada pasangan AMIN adalah gangguan-gangguan kecil saat melakukan kunjungan di beberapa daerah. Akan tetapi, kata Bestari, itu bukan menyangkut soal penguasa.

"Kenapa yang terjadi memang ada hal kecil-kecil yang dilakukan ketika Pak Anies datang ke wilayah ada di Riau di Aceh itu sedikit-sedikit itu bukan urusan dengan pemerintahan atau penguasa tapi ya ini kan hanya soal apa saja pemda setempat yang mungkin wah ini kurang pas di sebelah sini gangguan kecil, lokal," katanya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Hasto menyinggung intervensi yang terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). "Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan ya. Kalau kita lihat MK saja bisa diintervensi, padahal lembaga yudikatif. Apalagi yang lain," kata Hasto.


Aliansi Advokat Indonesia Bersatu Jawa Barat (AAIB Jabar) menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tadi sore. Deklarasi dipimpin Ketua AAIB, Otto Hasibuan.

"Kami deklarasi Aliansi Advokat Bersatu Jawa Barat mendukung Prabowo-Gibran menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 sampai dengan 2029," kata Otto kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Otto menerangkan peserta deklarasi yang hadir sekitar 500 advokat muda hingga senior di Jabar. Deklarasi juga dihadiri Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hadir kurang lebih 500 advokat muda dan senior se-Jabar, dan dihadiri juga oleh Ketua Bappilu Gerindra Jabar Bapak Aries dan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani," sebut Otto.

Otto menuturkan para advokat yang bergabung di AAIB terdiri dari berbagai organisasi advokat di antaranya Peradi, AAI maupun IKADIN.

"Meskipun saya ini adalah Ketum Peradi, tapi ada juga dari Ikadin, ada lagi dari AAI dan sebagainya. Tapi kami bertindak di sini bukan atas nama organisasi, tapi kami bertindak sebagai pribadi advokat-advokat yang tergabung dalam Aliansi Advokat Indonesia Bersatu," jelas Otto.

Dia menuturkan para advokat tersebut berkomitmen memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Otto menyebut ke depan akan digelar deklarasi yang sama di Kalimantan, Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Jambi.

"Para advokat yang tergabung dalan AAIB bertekad, sehati dan satu tujuan untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Selanjutnya kami juga akan mendeklarasikan hal yang sama di kota-kota lain yaitu Kalimantan, Jateng, Jatim, NTT, Jambi," ucap Otto.

Dia lalu menerangkan deklarasi akan terus dilakukan hingga ke seluruh provinsi, lalu tingkat kabupaten serta kota. "Diharapkan deklarasi ini bergulir terus di semua provinsi dan di beberapa kabupaten/kota," ucap Otto.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menanggapi soal dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Cak Imin menyebut hal tersebut sebagai bentuk keteledoran.

"Ya ini menunjukkan keteledoran," kata Cak Imin kepada wartawan di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Cak Imin meminta masyarakat untuk sama-sama mengawasi KPU menjelang kontestasi politik 2024. Menurutnya, dugaan kebocoran data itu sebagai bentuk adanya upaya untuk mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita harus kontrol terus KPU, bantu KPU sukseskan pemilu. Karena ini menunjukkan bahwa ada upaya sistematis yang akan mengganggu pemilu," ujarnya.

Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang, yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.

KPU Buka Suara

KPU kemudian menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11).

Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, kata dia, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelasnya.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambung dia.


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama para ketua umum parpol pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud Md menghadiri rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN). Plt Ketum PPP Mardiono mengungkap pertemuan ketum parpol bersama TPN membahas mengenai strategi baru dalam kampanye paslon nomor urut tiga itu.

"Dalam pembahasan tadi termasuk mungkin ada strategi-strategi baru yang harus kita lakukan dalam menjalankan kampanye di mana waktunya dalam kampanye tahun ini pada Pemilu Periode 2024 ini ini kan kampanye sangat pendek, waktunya 75 hari," kata Mardiono di High End, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Mardiono berujar para ketum parpol terus mengamati dinamika politik tanah air, khususnya di masa kampanye selama 75 hari sejak kemarin. Selain itu, pihaknya juga menampung berbagai masukan untuk memperkuat soliditas TPN, Tim Pemenangan Daerah (TPD) hingga Tim Pemenangsn Cabang (TPC).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita semakin memperkuat soliditas dari semua, baik itu TPN, TPD maupun TPC ini yang diperkuat untuk menghadapi kampanye kemudian nanti kita akan terus melakukan evaluasi-evaluasi, kita akan menerima laporan perkembangan semua dari lapangan sampai di titik-titik di tingkat mendekati TPS," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Mardiono menyampaikan TPN Ganjar-Mahfud terus mempersiapkan diri menjalani masa-masa kampanye. Mardiono juga memastikan ke depan para ketum parpol bakal turun langsung dalam kampanye Ganjar-Mahfud.

"Mungkin ada termasuk akan turun langsung ketua umum dan para wakil ketua umum kita sudah membagi tugas-tugas semua untuk semua. Dan insyaAllah Pak Ganjar-Mahfud akan dimaksimalkan kerja di lapangan untuk terus mengajak rakyat untuk berjuang dengan Pak Ganjar-Mahfud untuk membangun bangsa ini," jelasnya.

Dia juga memastikan Ganjar dan Mahfud terus mempersiapkan diri menjelang adu gagasan dalam debat capres-cawapres mendatang.

"Jadi sebagaimana juga Presiden Jokowi alam forum pidatonya tertentu bahwa politik ini kita harus adu gagasan maka kita juga menargetkan membuka peluang adu gagasan itu baik itu capres maupun cawapres," imbuhnya.

Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menghadiri rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat. Rapat turut dihadiri oleh para ketua umum partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 3 itu.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Megawati tiba sekitar pukul 15.00 WIB didampingi oleh Olly Dondokambey. Terlihat Ketua Umum Perindo Harry Tanoe menyambut kedatangannya.

Megawati melempar senyumnya kepada Harry Tanoe. Megawati pun dihantar oleh Hary Tanoe.


Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal orang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba) dalam pidatonya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep mengatakan dirinya tak mengalami Orba karena kala itu masih berusia dini.

Awalnya Kaesang mempertanyakan siapa yang dimaksud 'penguasa' oleh Megawati kepada wartawan. "Ya kita... Yang penguasa itu siapa dulu? Definisi penguasa itu siapa? Siapa," tanya Kaesang kepada wartawan di Menteng, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Dia lalu kembali bertanya, apakah saat ini pihak-pihak yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditangkapi. Kaesang kemudian menjelaskan jika ada penegakan hukum, tentulah penghinaan yang dilontarkan terlalu jauh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Teman-teman semua, saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden ditangkap nggak? Oke ditangkap, ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi, atau apa namanya, sampai ada orang yang menangkap atau melakukan seperti itu, ada? Nggak ada toh?" ucap Kaesang.

Dia lalu menuturkan tak paham dengan definisi Orba yang dimaksud Megawati. Kaesang mengaku saat Orba dirinya masih berusia dini sehingga tak mengalami masa tersebut.

"Saya nggak tahu maksudnya definisi seperti Orde Baru seperti apa dulu. Karena saya sendiri kan saya tidak mengalami. Karena waktu itu saya masih umurnya kecil, jadi saya nggak mengalami," lanjut Kaesang.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyinggung soal Orba saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

"Benar tidak? merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita....? Ganjar-Mahfud satu putaran..?" imbuh Mega disambut riuh para relawan.

Saksikan juga d'Mentor on Location: Raup Cuan Bisnis Jamu Rumahan

[Gambas:Video 20detik]


DPD Gerindra Jatim menggelar silaturahmi dan Kick Off 'Prabowo Menang, Gerindra Menang' di Kantor DPD Gerindra Jatim. Ketua DPD Gerindra Jatim Anwar Sadad menyebut pihaknya tancap gas melakukan persiapan semaksimal mungkin untuk mengejar dua kemenangan di Pemilu 2024.

"Pertama kami menyiapkan langkah strategis terkait pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Tentu langkah ini kita sinergikan dengan partai pengusung lainnya, karena kami di Jatim ya bersama TKD Prabowo-Gibran Jatim," kata Anwar Sadad di lokasi.

"Kedua kami menyiapkan strategi untuk pemenangan Gerindra di Pileg 2024. Kita evaluasi persentase kesiapan aparatur partai di tingkat paling bawah termasuk tim TPS dan tim saksi kita juga akan mengagendakan pertemuan-pertemuan termasuk pelatihan saksi," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Politikus yang akrab disapa Gus Sadad ini menyebut seluruh mesin partai Gerindra di Jatim sudah panas dan siap bekerja total di dapil masing-masing untuk menang Pileg 2024.

"Kami targetkan 18 kursi DPR RI, dan 24 kursi DPRD Jatim di Pileg 2024," tambahnya.

Di sisi lain, Gus Sadad menyebut pihaknya terus bekerja bersama partai koalisi untuk menyosialisasikan Prabowo-Gibran di tengah masyarakat. Wakil Ketua DPRD Jatim ini melihat Prabowo-Gibran bisa diterima di masyarakat. Ia yakin, Prabowo-Gibran bisa menang di Bumi Majapahit.

"Kami melihat animo di masyarakat soal figur Gibran ini luar biasa. Awalnya banyak yang analisa-analisa yang memprediksi dua putaran. Namun saat ini kencangnya dukungan ke Gibran atau Gibran effect ini membuat satu putaran bukan hal yang tidak mungkin," jelasnya.

"Target dari Gerindra Jatim pokoknya Prabowo-Gibran menang di Bumi Majapahit. Detail angkanya, saya kira pokoknya satu putaran lah. Mesin kami sudah panas dan siap gas pol Prabowo menang, Gerindra menang," tandasnya.

Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran


Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah menentukan jadwal Debat Capres-cawapres 2024. Capres 2024 nomor urut 1 Anies Baswedan mengaku dirinya sudah mempersiapkan diri bertahun-tahun terkait hal ini.

"Persiapannya sudah bertahun-tahun yang lalu," kata Anies di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023).

Anies menyebut kini dia tak melakukan persiapan khusus untuk tampil di Debat Capres-cawapres. Dia lalu berkelakar bahwa Debat Capres-cawapres 2024 bukanlah lomba cerdas cermat, yang harus belajar terlebih dahulu sebelum tampil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kan ini bukan kayak cerdas cermat yang harus belajar," ujarnya.

Sementara itu cawapresnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), mengatakan dirinya melakukan beberapa persiapan menjelang debat capres-cawapres. Salah satunya sosialisasi terkait gagasan dan program yang ditawarkan dia kepada masyarakat.

"Ya tentu kita harus terus melakukan sosialisasi, kajian dan terus menyiapkan diri untuk debat yang akan datang," kata Cak Imin.

Jadwal Debat Capres-Cawapres KPU

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat selama lima kali.

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024.

Berikut jadwal debat capres-cawapres:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 14 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024


Capres Koalisi dari Perubahan Anies Baswedan mengatakan saat ini jaminan untuk orang-orang tua masih kurang. Menurutnya seharusnya negara hadir dan mengurangi tekanan bagi Genarasi Sandwich.

"Jadi negara harus hadir karena dalam kenyataannya kita memiliki tanggung jawab intergenerasi, orang-orang tua kita banyak yang di masa tuanya tidak punya jaminan hari tua. Betul kan? dan ini negara harus hadir terutama di dalam fasilitas BPJS," kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di kafe 150 di Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan negara harus hadir dalam menjamin kesehatan untuk lansia. Dia menyebut cara itu dilakukan untuk membantu sandwich generation.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, generasi sandwich adalah sebutan untuk menyebut seseorang yang harus mencukupi kebutuhan ekonomi banyak pihak dalam waktu yang bersamaan, termasuk dirinya sendiri.

"Jaminan kesehatan itu negara harus hadir khususnya untuk lansia, harus dikerjakan kami kerjakan di Jakarta. Jadi ketika saya masuk tugas Jakarta di Jakarta itu 27% penduduknya tidak terjamin BPJS dan kalau 27% kan artinya 3 juta orang dan 3 juta orang ini adalah yang paling bawah, paling miskin mereka tidak punya jaminan pekerjaan kemudian kita mengalokasikan anggaran sampai Rp 1,3 triliun sehingga seluruh orang-orang ini dapat jaminan rasa termasuk orang tua," ujarnya.

"Begitu itu diberikan lalu generasi bawahnya merasakan kelonggaran, sehingga tidak mengalami tekanan yang biasa disebut sebagai sandwich generation itu. Di sisi lain akses untuk pembiayaan kuliah, akses untuk pembiayaan perumahan, pembiayaan kredit-kredit itu dibuat mudah," lanjutnya.

Dia menyinggung kredit motor dan mobil yang mudah namun harganya turun saat sudah keluar dari showroom. Dia mengatakan hal itu menjadi salah satu masalah anak muda selain lapangan pekerjaan.

"Teman-teman sekalian salah satu masalah yang kita miliki anak-anak muda selain lapangan pekerjaan adalah kesulitan untuk bisa punya rumah oke. Pada pengen punya rumah nggak? ini kenapa negeri ini nggak adil? kredit motor mudah, kredit mobil mudah, sementara motor dan mobil begitu keluar dari showroom harganya turun," ujarnya.

Anies juga menyinggung kredit rumah yang sulit. Dia mengatakan kredit rumah harus dipermudah untuk mengurangi tekanan masyarakat.

"Sementara kalau dapat rumah harganya naik kenapa kredit yang aset yang naik dipersulit sementara kredit yang terbuang justru dipermudah. Ini yang kita balik sehingga anak-anak muda bisa dengan mudah mendapatkan KPR. Jadi KPR itu singkatannya kredit perumahan rakyat cuma akhir-akhir ini katanya artinya kapan punya rumah? Saking sulitnya KPR itu," ujarnya.


KPU RI terus berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Bareskrim Polri dalam mengusut dugaan peretasan data pemilih Pemilu 2024. Dari hasil pengecekan, KPU, BSSN dan Bareskrim Polri tengah melakukan pengecekan analisis.

"Berdasarkan hasil pengecekan bersama, saat ini beberapa analisis sedang dijalankan seperti analisis log akses, analisis manajemen pengguna, dan analisis log lainnya yang diambil dari aplikasi maupun server yang digunakan untuk mengidentifikasi pelaku, jika benar melakukan peretasan terhadap Sistem Informasi Data Pemilih," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Hasyim menuturkan KPU memberikan akses seluas-luasnya kepada tim untuk melindungi dan mencegah terjadinya penyebaran data pemilih. Saat ini, kata Hasyim, KPU terus mengumpulkan bukti-bukti kebocoran data itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU senantiasa berkoordinasi dengan BSSN, Bareskrim, pihak pengembang, dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan data-data dan bukti-bukti digital terkait informasi data breach tersebut," ucapnya.

KPU, kata Hasyim, saat ini juga tengah menonaktifkan akun pengguna Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hasyim mengatakan hal itu sebagai bentuk penanganan peretasan lebih jauh lagi.

Sebelumnya, informasi viral beredar, threat actor' bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, diantaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-ktp, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari Konsultat Jenderal Republik Indonesia, Kedutaan besar Republik Indonesia, dan Konsultat Republik Indonesia.


DPRD Kota Makassar mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tahun 2024. Anggaran belanja daerah yang disepakati bersama Pemkot Makassar sebesar Rp 5,7 triliun.

Penetapan APBD 2024 itu berlangsung dalam rapat paripurna di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar, Rabu (29/11). Ranperda APBD Kota Makassar tahun 2024 ditandatangani langsung Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

"APBD Kota Makassar tahun 2024 sebesar Rp 5,1 triliun pendapatan daerahnya, belanja daerahnya Rp 5,7 triliun dan defisit Rp 676 miliar," ujar Sekretaris DPRD Kota Makassar Muhammad Dahyal saat membacakan keputusan Ketua DPRD Makassar, Senin (6/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dahyal melanjutkan defisit itu ditutupi oleh pembiayaan daerah berupa penerimaan sebesar Rp 676 miliar. Sementara untuk pengeluaran dilaporkan nihil.

"Defisit itu diganti dengan pembiayaan daerah berupa penerimaan sebesar Rp 676 miliar, dan pengeluaran Rp 0 atau nihil, serta pembiayaan netto sebesar Rp 676 miliar," tambahnya.

Sementara, Wali Kota Makassar Danny Pomanto mengatakan APBD Kota Makassar 2024 ini akan diprioritaskan pada 3 pokok utama. Pertama, untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Jadi pertama, tentu untuk menghadapi Pemilu 2024. Itu adalah tugas pertama. Bagaimana menciptakan pemilu damai. Misalnya jaminan kepada pekerja-pekerja Pemilu. Itu kan bagian dari beban kita juga," ucap Danny.

Danny menambahkan anggaran juga akan difokuskan untuk melanjutkan RJPMD yang telah berlangsung di tahun keempat. Terakhir, Danny menuturkan anggaran turut ditujukan untuk menyelesaikan persoalan terkini yang belum tuntas.

"Kedua, bagaimana kita melanjutkan RJPMD kita dimana masuk tahun keempat kita. Ketiga, bagaimana solusi terkini dari permasalahan-permasalahan yang belum tuntas," sebutnya.

Danny pun berterima kasih kepada segenap anggota DPRD Makassar yang telah menuangkan pikiran dalam penetapan APBD Kota Makassar 2024. Meskipun dalam penetapannya kata Danny, memiliki banyak dinamika.

"Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota dewan yang terhormat. Karena walaupun debat, diskusi, masukan yang cukup kritis dari anggota dewan terhadap postur dan pembahasan APBD itu berlangsung sangat baik," paparnya.

"Artinya hampir semua, walaupun tidak semua solusi, kepentingan itu alhamdulillah atau pun masalah-masalah itu terakomodir di APBD 2024," tutup Danny.

Danny Pomanto Mundur Salah Satunya Karena NasDem Capreskan Anies


Polda Sumut menyiapkan pengamanan jalannya tahapan pemilu 2024 di Sumut. Ada sekitar 5.930 personel yang disiapkan untuk pengamanan pesta demokrasi itu.

"Saat ini, sudah memasuki tahapan kampanye dan Polda Sumut menurunkan seluruh personel terlatih sebanyak 5.930 orang beserta sarana prasarana untuk mengamankan jalannya Pemilu 2024 di Sumut," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (29/11/2023).

Hadi mengatakan para personel yang diturunkan itu merupakan personel yang terlatih. Selain personel, pihaknya juga mengamankan sarana prasarana pengamanan pemilu, di antaranya K9, Jibom, Bus Command and Monitoring yang dikendalikan dari Command Center Operasi Mantap Brata Polda Sumut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Langkah ini sebagai upaya dalam mengamankan Pemilu 2024 di Sumut, sehingga berjalan aman, nyaman," kata Hadi.

Mantan Kapolres Biak, Papua itu menyebut pengamanan itu berlangsung selama 222 hari. Pengamanan dilakukan sejak Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

"Polda Sumut juga menyiapkan dua tim pengamanan untuk Capres dan Cawapres pada masa kampanye di Sumut. Di mana satu tim diisi sebanyak 27 personel," pungkasnya.

Gegana-Anjing K9 Diterjunkan saat Simulasi Pengamanan Pemilu di Tasikmalaya


Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando menilai saat ini ada ketidakkompakan di tubuh PDIP. Ade melihat PDIP kebingungan memulai langkah untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024.

Mulanya, Ade mengatakan gaya politik garang yang tengah dimainkan Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud Md berbeda dengan yang dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ade menyebut Puan justru tampil dengan gaya memenangkan.

"Saya melihat Puan ini sebagai jangan-jangan dia sebagai anomali di PDIP. Berbeda dari yang lain, yang lain gayanya keras. Puan akan selalu muncul dengan yang memenangkan," kata Ade saat acara Adu Perspektif detikcom x Total Politik di Youtube detikcom Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade mengatakan sikap Puan itu menjadi tanda tanya. Ade curiga ada kesengajaan pembagian tugas good cop dan bad cop sebagai strategi di Pilpres 2024.

"Itu yang menarik buat saya, karena jelas itu terlihat. Dan pertanyaan berikutnya kenapa dia melakukan itu, apakah dengan sengaja apakah ini memang bagian dari strategi, mungkin ada bad coop good cop nya," ujarnya.

Kendati demikian, kata Ade, saat ini justru ada persoalan serius yang tengah dialami PDIP. Dia menyebut ada ketidakkompakan di PDIP mengenai langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md di Pilpres 2024.

"Tapi yang lebih serius adalah mungkin ada ketidakkompakan di PDIP sendiri mengenai kita harus mulai melakukan apa sejak sekarang," ujarnya.

Simak juga Video: Megawati Bicara soal Orde Baru, TKN: Berharap Jokowi Jadi Alat Partai

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Anies menyebut keamanan data pemilih harus dijaga dengan serius.

"Saya membaca berita itu tapi saya belum mendengar verifikasinya dan lain-lain, tapi kami merasa perlu yang namanya data itu harus dijaga keamanannya secara amat-amat serius, bukan saja pada aspek sistemnya tapi juga integritas operator yang melaksanakannya supaya keamanan data terjaga. Terkait dengan khusus KPU kita belum mendengar secara resminya, jadi kita tunggu pernyataan resminya," kata Anies dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies enggan berkomentar banyak terkait kabar data pemilih diduga bocor ini. Sebab, Anies tak mau menanggapi isu yang informasinya belum lengkap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti saya akan minta teman-teman seperti Pak Leon untuk membahas lebih jauh, kan hari ini baru pemberitaannya belum ada rilis resmi, jangan kita berkomentar untuk sesuatu yang kita belum ada informasi lengkap, dan saya dari dulu tidak pernah mau menceritakan yang belum tuntas dan berkomentar yang belum jelas," ucap Anies.

Sebagai informasi, kebocoran data itu viral di media sosial. Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU.

Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari 252 juta orang, yang meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia. Bareskrim juga menyatakan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut.

KPU Buka Suara

KPU kemudian menelusuri dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. KPU mengungkap data pemilih juga dimiliki oleh peserta pemilu dan pihak lainnya.

"Tim KPU dan Gugus Tugas (BSSN, Cybercrime Polri, BIN, dan Kemenkominfo) sedang bekerja menelusuri kebenaran dugaan sebagaimana pemberitaan tersebut (kebocoran data)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam keterangannya, Rabu (29/11).

Hasyim menuturkan data pemilih tak hanya dimiliki oleh KPU. Namun, kata dia, Bawaslu dan partai politik peserta Pemilu 2024 pun memiliki data yang sama.

"Data DPT Pemilu 2024 (dalam bentuk soft copy) tidak hanya berada pada data center KPU, tapi juga banyak pihak yang memiliki data DPT tersebut," jelasnya.

"Karena memang UU Pemilu mengamanatkan kepada KPU untuk menyampaikan DPT soft copy kepada partai politik peserta Pemilu 2024 dan juga Bawaslu," sambung dia.

Lihat juga Video: Sentilan Megawati soal Gaya Orde Baru Direspons Sejumlah Pihak

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, buka suara terkait dugaan kebocoran data pemilih di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Cak Imin menyebut dugaan kebocoran itu sebagai bentuk keteledoran.


Kota Cimahi termasuk ke dalam kategori sedang Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kasus politik uang hingga SARA yang disorot.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Cimahi, Fathir Rizkia Latif kerawanan yang terjadi saat Pemilu seperti politik uang hingga SARA terjadi di daerah kota dan kabupaten tetangga.

"Jadi soal kerawanan sedang itu, sebetulnya tidak terjadi di Kota Cimahi-nya. Terjadinya itu tapi di beberapa kabupaten dan kota sekitar Cimahi," kata Fathir saat ditemui di Bawaslu Cimahi, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun dampak dari politik uang dan SARA yang terjadi di daerah Bandung Raya itu, kata Fathir, terpolarisasi ke Cimahi. Hal itu berujung pada terseretnya Cimahi ke dalam daerah dengan indeks kerawanan sedang.

"Ini akan memberikan dampak ke kota Cimahi apabila terjadi polarisasi di kabupaten kota tersebut. Maka kita siap-siap dengan situasi itu sekaligus dengan antisipasinya," kata Fathir.

Fathir mengakui jika politik uang terjadi karena masyarakat sebagai penerima kebanyakan memang membutuhkan. Namun hal itu sebetulnya bisa ditindaklanjuti dengan pelaporan dari masyarakat itu sendiri.

"Memang mereka butuh, makanya kita dorong supaya berani melapor. Tapi sebetulnya ini persoalan mendasar yang harus disadari semua pihak, termasuk masyarakat yang memilih bahwa dengan politik uang tidak akan berdampak baik," kata Fathir.

Ia mengatakan politik uang dilarang dalam kegiatan kampanye Pemilu 2024. Sama halnya dengan biaya makan, minum, dan transportasi kepada peserta kampanye yang diberikan dalam bentuk uang.

"Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye disebutkan bahwa biaya tersebut tidak boleh diberikan dalam bentuk uang kepada peserta kampanye, karena itu sudah termasuk dalam politik uang," kata Fathir.

Fathir mengatakan berdasarkan keputusan KPU tersebut, biaya makan, minum, dan transportasi peserta kampanye paling banyak sama dengan standar biaya daerah yang ditetapkan pemerintah daerah setempat.

"Ada beberapa hal perlu menjadi perhatian peserta kampanye terkait penyebaran bahan kampanye dan jumlah peserta kampanye dalam pertemuan terbatas. PKPU Nomor 15 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi PKPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu menyatakan bahwa setiap bahan kampanye yang dicetak harus memiliki nilai paling tinggi Rp100 ribu jika dikonversikan dalam bentuk uang," kata Fathir.

"Sedangkan terkait dengan peserta kampanye dalam pertemuan terbatas, jumlah peserta paling banyak tiga ribu untuk tingkat nasional, dua ribu untuk tingkat provinsi, dan seribu untuk tingkat kabupaten/kota," imbuhnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Mantan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) di Sumut. Edy didampingi Cecep Wiwaha sebagai sekretaris dan Ita Julianty sebagai bendahara.

Cecep merupakan politisi partai PKS dan Ita saat ini aktif di PKB. Selain mereka, ada sejumlah tokoh partai hingga tokoh masyarakat yang masuk dalama TKD AMIN di Sumut. Berikut daftarnya.

Ketua TKD AMIN

Letjen TNI (Purn) Edy Rahmayadi

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua TKD AMIN

H. M. Ja'far Sukhairi Nasution

Prof. Dr. Usman Jakfar, Lc, MA

H. Salman Ginting, SH, M.AP

DR. Bambang Priono, SH, MH

Ir. H.Heri Batangari Nasution, M.Psi

Mayjen.TNI (Purn) Darlan Harahap

Sakti Alam Siregar, SH

DR. H. Mohd. Yusri, M.Si

Rico Tri Putra Bayu Waas

H. Salman Alfarisi, Lc, MA

Drs. Adi Syahputra

Sekretaris TKD AMIN

Ir. Cecep Wiwaha

Wakil Sekretaris TKD AMIN

H. Syarwani, SH

Dr. Adi Mansar, SH, M.Hum

Ir. Loso Mena

Muchrid Nasution

Bendahara TKD AMIN

Ita Julianty

Wakil Bendahara TKD AMIN

Iqbal P Simangunsong

Dhiyaul Hayati

Hj. Yulidar Bugis

Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar sebelumnya menyebutkan jika Ketua TKD AMIN di Sumut seharusnya jatah Partai NasDem. Namun, karena Iskandar sudah menjadi Dewan Penasehat Timnas AMIN, ditunjuklah Edy Rahmayadi sebagai Ketua TKD Sumut berdasarkan kesepakatan partai-partai pendukung.

"Saya Dewan Penasehat Timnas AMIN, jadi kursi tertinggi otomatis jatahnya ketua, kira-kira begitu. Tapi karena saya sudah masuk di Timnas, akhirnya kami sepakat semua partai mengusulkan nama Bang Edy," kata Iskandar, Selasa (21/11).

Edy terpilih karena dinilai mampu membawa kemenangan mutlak untuk AMIN di Sumut. Karena Edy berpengalaman sebagai Gubsu hingga pernah menjadi Pangkostrad.

"Ketiga partai sepakat mengusung Edy Rahmayadi karena dinilai mampu membawa kemenangan mutlak pasangan AMIN satu putaran di Sumut karena berpengalaman sebagai Gubsu dan memiliki karir yang cemerlang di dunia militer sebagai Pangkostrad," ujarnya.

Momen Pj Gubsu Hassanudin Tiba di Kantor Gubernur Sumatra Utara