Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan tak ada larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) yakni stiker di angkot. Hasyim mengatakan pernyataannya mengacu pada Peraturan KPU (PKPU).

"Kalau yang stiker besar di angkot ya, sepanjang yang saya ketahui ya, sepanjang yang saya ketahui di Peraturan KPU, tidak ada larangan itu," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Menurutnya, pemasangan APK di angkot juga bertujuan agar dilihat masyarakat secara luas. Namun dia berharap stiker tersebut jangan sampai mengganggu keselamatan dalam berkendara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Cuma kita pernah menegaskan dari pemilu ke pemilu karena tujuannya kan orang supaya membaca itu kan, nah ini kan juga bisa mengganggu dan juga apa keselamatan dalam berkendara," ujarnya.

Dia menyebut masyarakat harus fokus ke jalan saat berkendara. Dia mengatakan keselamatan saat berkendara mungkin menjadi pertimbangan pihak otoritas terkait pelarangan APK di angkot.

"Orang yang namanya berkendara itu mestinya fokus nyupir dan fokus mengendarai kendaraan. Kalau kemudian melirik atau kemudian fokus baca, nggak melihat kanan-kiri, depan itu kan juga repot," ujarnya.

"Saya kira ketika ada pertimbangan-pertimbangan seperti dari pihak-pihak yang punya otoritas kan tujuannya sama sebetulnya, menjamin atau menjaga keselamatan warga kita yang berkendara," imbuh dia.


PAN Kota Kediri melapor ke Bawaslu dan polisi soal Alat Peraga Kampanye (APK) yang dirusak orang tak dikenal. Dalam laporan itu, PAN Kota Kediri menyertakan bukti video CCTV pelaku perusakan.

Hal itu diketahui dari bukti rekaman CCTV yang dibawa DPD PAN Kota Kediri saat melapor ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Polres Kediri Kota.

Berdasarkan bukti rekaman CCTV tersebut, pelaku berjumlah dua orang dengan mengendarai sepeda motor. Pelaku beraksi pada waktu dini hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sesuai dengan rekaman itu, aksi perusakan baliho dan spanduk caleg PAN terjadi pada Senin (4/12) pukul 01.57 WIB. Dua pelaku menaiki sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan.

Saat sepeda motor masih menyala, satu pelaku yang dibonceng turun dari motor. Kemudian pelaku meloncat sambil menyobek banner milik Anggota DPRD Kabupaten Kediri dari PAN dapil Kecamatan Mojoroto Dinayana Kristian.

Dari dua pelaku perusakan tersebut, satu pelaku yang mengendarai sepeda motor memakai pakaian berwarna hitam dengan helm putih. Sedangkan satu pelaku lainnya yang menyobek banner memakai pakaian berwarna putih.

Menurut Wakil Ketua DPD PAN Kota Kediri Anton Purba, aksi perusakan puluhan baliho dan spanduk caleg PAN tersebut berlangsung secara serentak. Sedikitnya ada 24 APK caleg PAN yang telah dirusak.

"Berdasar bukti rekaman visual baliho dan banner tersebut dirusak dengan cara disobek oleh orang tak dikenal," kata Anton kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Anton mengaku pihaknya mengalami kerugian akibat perusakan puluhan APK caleg PAN tersebut. Pihaknya juga melaporkan hal itu kepada Bawaslu dan polisi karena merupakan tindakan kriminal.

Sebelumnya, APK berupa baliho dan spanduk yang dirusak tersebut milik 5 caleg DPRD Kota Kediri dari PAN yakni milik Yogik Setyo Nugroho, Dinayana Kristian, Arief Setiawna dan Nur Kholiq. Selain itu juga milik Abdullah Abu Bakar, caleg DPRD Provinsi Jatim dapil 8.

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Relawan Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyyin (Perdana) mendeklarasikan dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Gibran berkomitmen menguatkan perlindungan terhadap perempuan.

Acara deklarasi itu digelar di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2023).

"Hal-hal terkait perlindungan kaum perempuan, anak, ya ini nanti ke depan perlu kita sempurnakan dan kita perkuat lagi," kata Gibran dalam acara tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengungkit prestasinya selama memimpin Kota Solo mendapat predikat kota layak anak hingga kota ternyaman nomor satu. Dia menilai pencapaian itu perlu diperluas ke kota-kota lain.

"Kalau kebetulan di Solo sudah punya predikat kota layak anak, kota ramah difabel, dan kemarin juga dapat predikat kota ternyaman nomor satu. Nah ini nanti perlu diamplifikasi dan mungkin juga diterapkan di kota-kota yang lain," ujarnya.

Gibran pun mengapresiasi dukungan yang diberikan kalangan Nahdlatul Ulama (NU) itu.

"Kira-kira itu saja ibu-ibu, matur nuwun. Terima kasih sekali. Mohon doanya agar semua dilancarkan dan dimudahkan sampai 14 Februari nanti. Terima kasih, terima kasih," kata Gibran.

Ketua Perdana, Ita Chumaeroh, menyampaikan pernyataan deklarasi mendukung paslon nomor urut 2 di pilpres. Setidaknya ada 9 isu yang dititipkan kelompok relawan ini kepada Prabowo dan Gibran.

"Bahwa kami perempuan nahdliyin, yang terkumpul dalam wadah Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyyin, memberikan mandat kepada bapak H Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029," ujar Ita.

Adapun kesembilan isu itu, yakni:

1. Penguatan strategi percepatan penurunan angka stunting.

2. Penguatan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.

3. Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan berperspektif gender

4. Peningkatan strategi pencegahan perkawinan anak.

5. Penguatan strategi, dan upaya penurunan pekerja anak.

6. Peningkatan pola pengasuhan anak yang berkualitas, berperspektif kesetaraan dan keadilan gender, serta berperspektif literasi digital.

7. Penguatan nilai nilai nasionalisme, moderasi beragama serta islam rahmatan lilalamin dalam rangka pencegahan radikalisme dan terorisme

8. Peningkatan akses pendidikan dan digitalisasi bagi anak daerah terdepan, terluar dan tertinggal.

9. Penguatan cakap digital untuk perempuan dan anak dalam rangka keamanan di dunia siber.


Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dinilai efektif mencegah tindak kejahatan di lingkungan permukiman warga. Ke depan, Polda Metro Jaya akan melibatkan Karang Taruna untuk ikut aktif dalam Siskamling menjaga wilayahnya.

"Itu juga salah satu program ke depan Karang Taruna dilibatkan untuk hadir di sini. Poskamlinng ini juga salah satu tempat untuk musyawarah untuk membahas permasalahan sosial di lingkungan misalnya ada keributan anta warga , misalnya dari masalah tetangga itu dibicarakan di sini," kata Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Metro Jaya Kombes Badya Wijaya, Rabu (6/12/2023).

Hal itu disampaikan Badya saat mengecek Poskamling RW 03 Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Badya juga hadir dalam rangka syukuran Poskamling yang meraih juara 1 perlombaan Poskamling.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Polda Metro Jaya akan melibatkan Karang Taruna jaga Poskamling. (Devi Puspitasari/detikcom)

Acara itu turut dihadiri Kasubdit Binsatpam/Polsus Ditbinmas Polda Metro Jaya Kompol Rovan Richard Mahenu, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Kanitero, Kasat Binmas Polres Jaksel Kompol Doddy Ginanjar, Wakapolsek Mampang AKP Ato Kusmanto dan Kanit Binmas Polsek Mampang AKP M Tiora.

Pada kesempatan itu, Badya juga menyerahkan bantuan perlengkapan Poskamling, seperti senter, tongkat leter 'T'. Badya menambahkan perlombaan Siskamling juga untuk memotivasi masyarakat lainnya agar aktif dalam Siskamling.

Badya mengatakan lomba Pos Satkamling akan dilaksanakan 3 bulan sekali. Hal ini guna menggairahkan dan penghargaan untuk masyarakat menilai bahwa keamanan adalah kewajiban dan tanggung jawab masyarakat bukan hanya Polri, TNI, dan sebagainya.

Pengaktifan kembali Siskamling yang merupakan program Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto ini dinilai sangat efektif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya Siskamling, paling tidak dapat mengurungkan niat pelaku kejahatan.

"Sangat efektif ada CCTV, jadi selama ini masyarakat kan paling tidak para pelaku kejahatan masuk ke daerah ya Satkamlingnya hidup berpikir dua kali yang tadinya kemungkinan ada curanmor, kegiatan krinimalitas lain yang akan berpikir dua kali, akan adanya Satkamling ini sangat efektif untuk mencegah menolak kejahatan dan juga aspek sosialnya," jelasnya.

Siskamling dinilai efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan di lingkungan warga. (Devi Puspitasari/detikcom)

Di sisi lain, Siskamling juga bisa menjadi wadah masyarakat untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan sosial di lingungannya. Permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat diharapkan bisa diselesaikan dengan cara musyawarah.

"Misalnya dari masalah tetangga itu dibicarakan di sini. Karena kalau kita biarkan lama-lama seperti efek snowball bisa jadi besar. Apalagi dalam situasi menjelang pemilu ini, masalah-masalah sosial yang berpotensi terjadi sebuah permasalahan besar kita jaga supaya tidak terjadi," jelasnya.

Sementara itu, Kapolsek Mampang Prapatan Kompol David Kanitero berharap agar wilayah lainnya di Kecamatan Mampang Prapatan juga mengaktifkan kembali Poskamling ini.

"Permasalahan kecil yang bisa diselesaikan oleh warga diharapkan bisa selesai dengan adanya Siskamling ini. Siskamling bisa melapor ke kepolisian jika permasalahan warga tidak dapat teratasi atau menemukan hambatan-hambatan," kata David.


Ada belasan kader PPP di Jawa Timur yang membelot mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo-Gibran. Padahal, PPP sudah berkomitmen untuk mendukung Ganjar-Mahfud Md.

Atas pembelotan itu Ketua DPP PPP Achmad Baidowi buka suara. Dia mengaku tidak tahu ada kader PPP Jatim yang memberi dukungan ke Prabowo-Gibran. Tapi jika benar bahwa mereka adalah pengurus partai, maka PPP tidak segan memberikan sanksi pemecatan.

"Saya nggak tahu ya mereka itu siapa, dan PPP hari ini tetap tegak lurus mengusung Ganjar-Mahfud. Jadi kalau PPP yang pengurus partai, saya sudah cek dari seluruh Indonesia masih ke Ganjar-Mahfud," kata Awiek, sapaan akrabnya saat ditemui di Kantor DPC PPP Surabaya, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak tahu tuh siapa yang mengatasnamakan PPP," tambahnya.

PPP, kata Awiek akan mengambil sikap tegas kepada para kader yang membelot. Bila mereka merupakan pengurus akan segera dipecat dan Kartu Tanda Anggotanya (KTA) akan dicabut.

"Nah tentu kalau dia itu pengurus partai tentu akan kita berhentikan kalau dia mengusung atau mendukung paslon lain. Kalau dia memegang KTA tentu akan kita cabut nanti," jelasnya.

Awiek yang juga merupakan Direktur Eksekutif TPN Ganjar-Mahfud ini meminta seluruh kader PPP taat dengan keputusan partai yang sudah mengusung Ganjar-Mahfud.

"Harus sanksi tegas, partai itu disiplin, tidak boleh main-main," tandasnya.

Kader PPP yang dukung Prabowo Gibran, baca di halaman selanjutnya.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengusulkan agar debat capres-cawapres digelar di lingkungan kampus. Jubir TPN Ganjar-Mahfud, Aris Setiawan Yodi menyebut pihaknya ingin agar mahasiswa ikut terlibat dalam pesta demokrasi.

"Format town hall itu ingin dilaksanakan di kampus. Ini agar ada partisipasi aktif mahasiswa karena mahasiswa ini kan sangat kritis dan republik ini terus berkembang dan mahasiswa terus menciptakan sejarah," kata Aris di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Aris mengatakan sejak tahun 1998, kehadiran mahasiswa dalam pesta demokrasi menjadi salah satu sejarah Indonesia. Bahkan, kata dia, Amerika Serikat sudah melaksanakan debat capres-cawapres di kampus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sejarah-sejarah republik ini mulai dari tahun 1998 sampai hari ini kan mahasiswa yang pegang. Bahkan di negara Amerika Serikat sendiri, negara demokrasi misalnya itu puluhan tahun debat dilaksanakan di kampus," ucap Aris.

"Kita mungkin selama ini sudah ada beberapa penyampaian gagasan di kampus tapi debat di kampus itu belum pernah ada. Kita sebenarnya dorong itu agar masyarakat semakin tercerdaskan, semakin tercerahkan begitu dengan gagasan-gagasan yang dibawa oleh capres-cawapres ini," sambungnya.

Terkait dengan kesiapan debat, Aris menegaskan jika pasangan Ganjar-Mahfud sudah siap untuk melaksanakan debat capres-cawapres dengan format apapun yang disiapkan oleh KPU.

Sebagaimana diketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat selama lima kali.

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024. KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta.

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

Berikut jadwal debat capres-cawapres terbaru dari KPU:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 21 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak sependapat berkaitan dengan usulan debat capres-cawapres di Pilpres 2024 memakai bahasa Inggris. Dia berharap debat capres-cawapres tetap menggunakan bahasa Indonesia.

"Kita inikan ada sumpah pemuda, mereka lupa itu dengan sumpah pemuda, sehingga kita liat Jepang maju dengan kultur Jepang, Tiongkok maju dengan kultur Tiongkok, Korsel sampai kemudian ada Korea Pop itu maju dengan kultur dari setiap bangsa," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Hasto menilai pihak yang mengusulkan debat menggunakan bahasa Inggris lupa jati diri. Dia menyebut bahasa Indonesia justru bahasa yang mempersatukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi jangan ubah kultur bangsa ini hanya dengan kemudian melupakan jati diri kita, ingat bahwa dengan bahasa persatuan kita ini Indonesia mampu mengikatkan diri di dalam proses komunikasi lahir batin dari seluruh masyarakat Indonesia tanpa perbedaan dibeda-bedakan," ucap dia.

Sebelumnya, Andre Rosiade mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Andre menyebut calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12).

Andre Rosiade kemudian membeberkan alasannya terkait usulan itu. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional.

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.

"Jadi kami usulkan agar diadakan saja debat dalam bahasa Inggris, baik untuk capres maupun cawapres, gabungan ataupun sendiri-sendiri, kami siap. Ini sekaligus untuk menepis narasi-narasi yang mengatakan kami tidak siap berdebat. Kami siap dalam format apapun, bahkan dalam bahasa Inggris," tutur dia.


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, merespons soal gubernur Jakarta dipilih langsung presiden dengan pertimbangan DPRD sebagaimana dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Gibran menyerahkan pembahasan lebih lanjut mengenai usulan tersebut kepada DPR.

"Ya itu biar dibahas di Dewan (DPR) ya," kata Gibran usai menghadiri acara deklarasi dukungan Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyyin (Perdana) di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Gibran tidak menjawab saat ditanya terkait sikapnya apakah setuju dengan usulan penunjukan langsung gubernur Jakarta lewat presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, dalam RUU DKJ, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU DKJ, Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Saksikan Live DetikPagi:

Simak juga 'Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Media sosial digegerkan dengan video yang menunjukkan stiker caleg yang menempel di kursi bus TransJakarta. Ternyata caleg itu berasal dari Partai Ummat.

Partai Ummat sendiri telah merespons soal hal itu. Caleg itu katanya akan diberikan surat peringatan.

Bahkan caleg itu diancam akan dipecat jika tetap melakukan aksi vandalisme itu. Hingga kini belum diketahui nama jelas dari caleg tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita lagi cari siapa pelakunya. Jika caleg maka kita akan beri surat peringatan/teguran," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu Nasional (BPPN) Partai Ummat Taufik Hidayat kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

"Jika masih mengulangi kita proses hingga tahap pemecatan," ujarnya.

TransJ Lapor Bawaslu

TransJakarta (TransJ) menyatakan memiliki protokol saat menghadapi Pemilu 2024. Salah satu isi regulasi tersebut ialah larangan-larangan yang dilakukan di fasilitas umum (fasum) di lingkungan TransJakarta.

"Dari TransJakarta sudah mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang mengatur tentang protokol larangan bagi pelanggan TransJ di lingkungan halte, armada, JPO, dan lain-lain selama Pemilu 2024," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Humas Transjakarta, Apriastini Bakti Bugiansri, kepada detikcom, Rabu (6/12).

Dia mengatakan hal itu untuk menanggapi video viral ditemukannya stiker calon legislatif (caleg) yang dipasang di kursi penumpang TransJakarta.

Apriastini mengatakan petugas TransJakarta akan menegur penumpang yang melanggar protokol tersebut. Namun, bila teguran diabaikan, TransJakarta akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Ya betul sampai saat ini TransJakarta hanya bisa mengimbau mengingatkan untuk patuhi aturan Bawaslu. Jika tidak bisa diingatkan, kita laporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Bawaslu," tegasnya

Baca selengkapnya di halaman selanjutnya..

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua KPU Hasyim Asy'ari Hasyim mengatakan perhitungan hasil pemilu dilakukan secara manual melalui surat suara kertas berdasarkan ketentuan Undang-undang. Hal itu dijelaskan dia saat menanggapi dugaan kebocoran data pemilih.

"Kalau pemungutan penghitungan suara sampai dengan rekapitulasi itu kan menurut Undang-undang secara manual ya. Pakai surat suara kertas, nyoblos, dihitungnya pakai macam-macam formulir secara bertingkat dari penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai pusat," terang Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan perhitungan dan rekapitulasi surat suara juga dilakukan secara terbuka. Dia menyebut siapa saja dapat menyaksikan proses penghitungan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dan proses pemungutan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di semua tingkatan kan terbuka, siapa aja boleh merekam, siapa aja boleh mencatat, siapa aja boleh memotret," kata Hasyim.

Dia menyebut siapapun boleh datang ke TPS untuk menyaksikan pemungutan suara, serta mendokumentasikan proses perhitungan suara. Hasyim menyebut siapapun juga dapat mengoreksi hasil penghitungan.

"Jadi ketika di TPS itu proses pemungutan suara, siapa aja boleh menyaksikan boleh merekam, boleh memotret, penghitungan suara juga di dalam formulir plano yang mendokumentasikan hasil penghitungan suara. Kan siapa saja boleh memotret, boleh merekam boleh memvideo," jelas Hasyim.

"Jadi dengan begitu, maka, apa-apa yang terjadi itu, kita saling mengoreksi, check and recheck saling memastikan sebenarnya penghitungan mana yang benar dan kalau misalkan terjadi salah hitung. Itukan juga ada mekanisme koreksi di tingkat berikutnya," lanjut dia.

Hasyim lalu menuturkan bila ada kesalahan hitung di TPS, maka hasil pemungutan suara bisa dikoreksi di tingkat kecamatan. "Ketika katakanlah salah hitung di TPS, itu dikoreksi di rekapitulasi tingkat kecamatan dan seterusnya dan seterusnya. Mekanisme seperti itu yang diatur di Undang-undang dan memang yang selama ini dikerjakan oleh KPU," ujar dia.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin (Perdana) mendeklarasikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka. Deklarasi dibacakan Ketua Perdana Ita Chumaeroh dan diikuti ratusan orang yang hadir di Grand Sahid Jaya, Jakarta.

"Kami perempuan nahdliyin, yang terkumpul dalam wadah Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyin, memberikan mandat kepada bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029," kata Ita dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Ita menyampaikan relawan menitipkan berbagai isu terkait pemberdayaan perempuan dan anak. Dia berharap perlindungan terhadap ibu dan anak itu bisa menjadi perhatian dan program prioritas dalam pemerintahan selanjutnya di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ita menjelaskan isu pertama terkait penguatan strategi percepatan penurunan angka stunting. Kedua, penguatan strategi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Ketiga, peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dan berperspektif gender.

"Keempat, peningkatan strategi pencegahan perkawinan anak. Kelima, penguatan strategi, dan upaya penurunan pekerja anak. Keenam, peningkatan pola pengasuhan anak yang berkualitas dan berperspektif kesetaraan dan keadilan gender," kata dia.

Ita juga meminta agar Prabowo-Gibran agar programnya menguatkan nilai-nilai nasionalisme serta moderasi beragama untuk mencegah radikalisme.

"Ke depan, peningkatan akses pendidikan dan digitalisasi bagi anak daerah terdepan, terluar dan tertinggal. Kesembilan, penguatan cakap digital untuk perempuan dan anak dalam rangka keamanan di dunia siber," tutur dia.

Adapun, Gibran menghadiri langsung acara deklarasi Pergerakan Perdana di Grand Sahid Jaya, Jakarta. Gibran tiba sekitar pukul 19.00 WIB. Kehadiran Gibran langsung disambut massa yang berasal dari kalangan perempuan Nahdliyin.

Mereka mengerubungi Gibran untuk berswafoto. Putra sulung Presiden Jokowi itu tampak telaten melayani sejumlah orang yang menghampiri dirinya untuk berfoto bersama.

Saat ditanya awak media mengenai kehadirannya di Jakarta, Gibran mengaku tak mengambil cuti. Dia menghadiri acara setelah menyelesaikan jam kerjanya sebagai Wali Kota Solo.

"Gak (cuti), iya dari Solo," kata Gibran menjawab singkat.

Dalam sambutannya, Gibran memastikan sembilan poin yang diperjuangkan Perdana sudah diakomodir dalam Asta Cita dalam visi dan misi Prabowo-Gibran. Gibran juga mengenalkan kembali program unggulannya, terkait pengentasan stunting. Dia juga memastikan akan memberdayakan pesantren untuk berwirausaha.

"Yang jelas tadi kita mengenalkan makan siang gratis, (pengentasan) stunting. Lalu kami mengenalkan yang sekarang sudah berjalan kartu prakerja, 51 persen penerima manfaatnya kaum perempuan, nanti kami lanjutkan kalau untuk disabilitas," ucap Gibran.

TKD Prabowo-Gibran Jateng Bidik Dukungan Purnawirawan TNI-Polri


Debat capres-cawapres Pilpres 2024 perdana akan digelar pekan depan. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mengatakan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md sudah siap berdebat dan tidak memerlukan pakar.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, usai menggelar rapat mingguan TPN di gedung Highend, Selasa (6/12/2023). Ia mengatakan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak perlu menyiapkan pakar menjelang debat capres-cawapres.

"Kalau buat Ganjar-Mahfud kayaknya enggak perlu disiapkan lagi," kata Arsjad kepada wartawan. Arsjad menjawab pertanyaan apakah menyiapkan pakar khusus untuk Ganjar-Mahfud menghadapi debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arsjad yakin bahwa Ganjar-Mahfud sudah siap melakukan debat capres-cawapres. Menurutnya, tak perlu lagi ada pakar untuk memberi masukan.

"Karena mereka sudah siap, jadi kita lihat bagaimana, kami yakin Ganjar-Mahfud sudah siap kapan pun untuk melakukan debat, di manapun," pungkasnya.

Tema Debat Pilpres 2024

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan proporsi pembagian debat capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Dia mengatakan ada 5 kali debat yang akan digelar.

Hasyim mengatakan proporsi debat terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Dia mengatakan debat perdana merupakan debat untuk capres dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, Pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi.

"Untuk topik debat atau tema debat. Debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Hasyim mengatakan debat kedua merupakan debat untuk cawapres. Temanya yakni terkait ekonomi hingga APBN dan APBD.

"Debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan," ujarnya.

Kemudian, debat ketiga merupakan debat untuk capres. Tema debat ketiga yakni terkait pertahanan, keamanan hingga geopolitik.

"Debat ketiga yang menjadi porsinya debat capres temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik," ujarnya.

Hasyim mengatakan debat keempat merupakan debat untuk cawapres dengan tema sumber daya alam hingga lingkungan hidup. Kemudian, debat kelima merupakan debat untuk capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan hingga teknologi informasi.

"Debat keempat yang akan menjadi porsinya cawapres temanya adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa," kata Hasyim.

"Kemudian, topik terakhir, tema debat terakhir menjadi porsinya debat capres meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia da juga inklusi," lanjutnya.


Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengungkap agenda strategisnya dalam pembangunan transportasi di Tanah Air jika menang Pilpres 2024. Ada lima agenda yang dipandang Anies harus segera dikerjakan.

Pertama, Anies ingin menurunkan biaya transportasi. Menurutnya, rata-rata biaya transportasi angkutan umum di kota menunjukkan bahwa masyarakat yang jauh dari angkutan umum harus mengeluarkan biaya 40 persen lebih mahal dibandingkan masyarakat yang tinggal dengan dekat transportasi umum.

"Ini sesuatu yang merasa perlu segera kita bangun ke depan," kata Anies dalam Rakernas Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2023, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, Anies ingin menurunkan biaya logistik. Dia mengatakan biaya logistik Indonesia tinggi yakni sekitar 23,5 persen dari PDB nasional.

"Ke depannya kami ingin menurunkan menjadi 16 sampai 18 persen. Kami yakin apabila biaya logistik itu turun, insyaallah biaya pangan, lalu biaya kebutuhan pokok juga ikut turun, dan tentu saja kegiatan perekonomian jauh lebih efisien," ucap Anies.

Ketiga, Anies merasa perlu untuk melakukan peningkatan keselamatan dan peningkatan kualitas pelayanan pada transportasi darat laut dan udara.

"Jadi transportasi ini harusnya memudahkan, harusnya memberikan perasaan tenang karena aman, sehingga jauh dari risiko apalagi sampai memakan korban," ujarnya.

Keempat, Anies juga ingin menurunkan emisi dan polusi. Menurutnya, transportasi merupakan salah satu penyumpang emisi gas rumah kaca terbesar.

"Jadi kalau kita bisa melakukan langkah-langkah konkret, insyaallah akan berdampak. Dan kalau kita perhatikan dari 28 kota yang dikategorikan metropolitan di Indonesia, 20 di antara 28 itu kualitas udaranya menurun karena transportasi darat yang ada di kota tersebut," jelasnya.

Terakhir, Anies ingin membangun kesetaraan dan budaya produktif lewat transportasi publik. Anies mencontohkan pembangunan moda transportasi di DKI Jakarta ketika dirinya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Saya selalu memesankan bahwa transportasi umum bukan sekadar alat pemindah badan dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi umum adalah wahana mempersatukan warga," kata Anies.

"Karena selama menggunakan kendaraan pribadi maka interaksi antara warga itu menjadi minim dan kendaraan pribadi otomatis mencerminkan status sosial ekonomi. Yang memiliki pekerjaan baik, akan menggunakan kendaraan yang lebih nyaman, mereka yang memiliki pekerjaan secara income lebih rendah pasti akan menggunakan kendaraan yang lebih sederhana," sambungnya.

Oleh karena itu, Anies merasa perlu membangun transportasi umum. Sehingga, kata Anies, baik CEO perusahaan maupun office boy akan berbagi ruang yang sama di kendaraan umum.

"Karena begitu masuk MRT, TransJakarta itu betul-betul kalimat berdiri sama tinggi duduk sama rendah itu terjadi. Seseorang bisa jadi pengangguran tapi dia bisa duduk di samping pimpinan perusahaan yang besar, kenapa? Karena transportasi umum. Kami ingin membangun budaya kesetaraan melalui pembangunan transportasi seperti ini," imbuhnya.


Daftar Isi Gibran Persilakan Telusuri

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, kini harus berurusan dengan Bawaslu DKI Jakarta. Hal itu masih terkait aksinya bagi-bagi susu di Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin minggu lalu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan akan memanggil semua pihak yang terlibat saat pembagian susu yang dilakukan di CFD pada Minggu (3/12/2023).

"Bawaslu Jakarta Pusat akan segera memanggil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian susu di area CFD," ujar Benny saat dihubungi, Rabu (6/12/2023), seperti dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh pihak akan diklarifikasi secara resmi. Kegiatan tersebut juga tak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakarta Pusat," lanjutnya.

Pemanggilan Gibran itu disebut untuk mengklarifikasi ada atau tidak dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Meski begitu, Benny belum bisa memastikan waktu pemanggilan Gibran.

"Pasal itu menegaskan, larangan kampanye yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Nah dalam hal ini, susu bukan merupakan bahan kampanye," ucapnya.

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka didampingi istrinya Selvi Ananda melakukan kegiatan di car free day (CFD), Jakarta, Minggu (3/12/2023). Gibran menyapa warga sembari berolahraga di sana. Foto: Antara Foto/Aditya Pradana Putra

Diketahui, area CFD memang termasuk lokasi yang dilarang untuk kampanye Pilpres 2024.

"Update penanganan perkara, Gibran libatkan anak-anak di Jakut, Bawaslu Jakarta Utara akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut," tutur Benny.

Selain itu, Benny mengemukakan pasal tersebut menegaskan larangan untuk aktivitas kampanye yang melibatkan anak-anak.

"Lalu dugaan pelanggaran Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik," pungkasnya.

Gibran Persilakan Telusuri

Sebelumnya, Gibran sempat menanggapi dengan santai tudingan melakukan kampanye saat CFD. Bahkan, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mempersilakan Bawaslu DKI untuk mendalami aksinya.

Menurut Gibran, aksinya itu bukan termasuk kampanye lantaran dilakukan tanpa adanya atribut dan Alat Peraga Kampanye (APK). Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aksinya itu dilakukan saat dirinya berolahraga.

"Silakan ditelusuri, jika ada sesuatu yang tidak pas silakan nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12/2023).

"Yang jelas kemarin kami semua tanpa atribut, tanpa APK ya, itu ya," tegas Gibran.

Gibran Persilakan Bawaslu Telusuri soal Bagi-bagi Susu di CFD


Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berkampanye di sana. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menganggap itu menjadi bukti Ganjar calon penerus Jokowi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, usai rapat mingguan TPN di gedung Highend, Selasa (6/12/2023). Ia merespons positif soal Ganjar yang pergi ke NTT untuk kampanye lalu Jokowi juga berkunjung ke sana dalam waktu yang berdekatan.

"Kami melihatnya punya hal yang berbeda, kalau Pak Jokowi kan kunjungan kerja, kalau dari sisi kami kan Mas Ganjar kampanye, jadi sudah kita fokus ke kampanyenya, malahan mungkin bagus, gimanapun kami percaya bahwa yang namanya calon yang bisa menjadi penerus bagi Pak Jokowi, ya itu lah mas Ganjar, jadi itu lah yang kami percayai," kata Arsjad kepada wartawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menuturkan, TPN tetap akan fokus pada kegiatan kampanye di seluruh daerah di Indonesia. Hal itu untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 pada Pilpres 2024 mendatang.

"Intinya adalah, kita fokus pada kampanye yang ada, Mas Ganjar akan berjalan, Pak Mahfud akan berjalan, lalu ditambah juga kami minta Mas Sandiaga berjalan, kami juga minta Mbak Yenny jalan, Mba Atikoh juga, terus juga belum lagi kami semua dari ketua, wakil, dan wakil lainnya, jadi intinya adalah kita harus ke bawah berjalan, karena balik lagi kita harus mengetuk isi hati rakyat," imbuhnya.

Diketahui, Ganjar melakukan kampanye di NTT pada Jumat (1/12). Ganjar berkampanye di sejumlah tempat di NTT, di antaranya Kupang, Ende hingga Rote, sementara Jokowi bertolak ke NTT, Senin (4/12). Ganjar Pranowo mengaku tak khawatir dengan kunjungan Jokowi ke NTT.

"Oh nggak, Pak Jokowi kan Presiden," kata Ganjar menjawab pertanyaan usai dirinya menghadiri pertemuan TPD, Caleg, dan Massa Partai dan Relawan di SRITI Convention Hall, Palu, Sulteng, Senin (4/12).

Ganjar mengatakan Jokowi merupakan seorang presiden yang bisa berkunjung ke mana pun. Dia pun tak masalah jika Jokowi berkunjung ke tempat-tempat yang telah didatanginya untuk kampanye.

"Karena Pak Jokowi Presiden Pak Jokowi bisa ke mana pun untuk kepentingan apapun. Saya selalu menghormati ya. Nggak apa-apa," tuturnya.


Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad menyerukan agar rakyat Indonesia menyambut dengan semarak serta berpartisipasi aktif dalam perhelatan pesta demokrasi Indonesia lima tahunan Pemilu 2024. Ia juga mengimbau untuk menghindari golput, polarisasi politik yang berlebihan, sampai kepada konflik karena perbedaan pilihan.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini juga menyerukan kepada para peserta pemilu baik itu partai politik, para caleg serta para capres dan cawapres agar ikut aktif dalam menjalankan dan mengawasi jalannya pesta demokrasi secara jujur dan adil (jurdil).

Fadel mengatakan polarisasi dan keberpihakan pasti terjadi dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Meski demikian, harus diperhatikan bersama bagaimana mengelola perbedaan itu yang pada akhirnya mengerucut pada satu kesepakatan bersama, yakni untuk kemajuan bangsa dan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk itulah, saya juga berharap dan mengajak agar dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu hingga terpilihnya parpol pemenang pemilu, para anggota legislatif serta presiden dan wakil presiden, tidak monoton. Harus muncul ide-ide, gagasan, pikiran serta inovasi baru yang segar dan berkualitas, untuk membangun Indonesia lebih baik pasca Pemilu," kata Fadel dalam keterangannya, Rabu (6/12/2023).

Mantan Gubernur Provinsi Gorontalo dua periode ini, mengatakan salah satu contoh gagasan yang bagus dan bisa dimunculkan adalah kepala-kepala daerah harus menjadi kepanjangan tangan presiden dan satu visi dan misi dalam melakukan program-program pembangunan nasional. Jangan sampai, antara pemerintah pusat dan daerah memiliki perbedaan visi.

"MPR secara khusus melihat hal itu menjadi suatu yang sangat baik untuk dijalankan. Sehingga MPR mengeluarkan wacana Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Seperti GBHN di masa orde baru tapi PPHN lebih disempurnakan lagi. Tujuannya, dengan PPHN, arah rencana pembangunan nasional bisa lebih terfokus, seiring sejalan, dengan sinergitas tinggi antara pusat dan daerah serta berkesinambungan," terang Fadel.

Guru Besar bidangPublic Sector Entrepreneurship pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya ini menegaskan hal itu tidak boleh diabaikan. Sebab, Pemilu 2024 bukankah ajang main-main atau sekedar coba-coba. Nasib seluruh rakyat dan kemajuan bangsa Indonesia dipertaruhkan di ajang demokrasi tersebut.

"Satu lagi, aparat penegak hukum harus menjaga netralitasnya, menjaga dengan baik berjalannya pemilu agar suasana kondusif tetap terjaga hingga akhir penyelenggaraan pemilu," tandas Menteri Kelautan dan Perikanan RI di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Fadel mengatakan MPR memiliki kepedulian dan perhatian yang besar terhadap berjalannya pemilu yang berkualitas. Untuk itulah, MPR selalu menggelar berbagai pertemuan, diskusi dengan berbagai elemen masyarakat, selain untuk memberikan edukasi dan pemahaman tentang pemilu yang baik dan dampaknya kepada rakyat, juga menyerap aspirasi masyarakat antara lain tentang keinginan dan harapan-harapan mereka terhadap hasil pemliu.

Seluruh pesan, seruan, ajakan dan harapan Fadel Muhammad seputar Pemilu 2024 tersebut disampaikannya dalam kegiatan tapping acara Dialog MPR RI bersama salah satu stasiun radio Indonesia di Jakarta, dengan mengambil tema sentral 'Peran MPR RI Sebagai Rumah Kebangsaan Dalam Mengawal Pemilu Serentak 2024'.

Dialog MPR RI melalui media elektronik (Radio) ini merupakan salah satu program Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI, yang memiliki maksud dan tujuan untuk, Pertama, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang wewenang, tugas dan struktur kelembagaan serta peran MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan. Kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.


Prabowo Subianto menjamu seniornya sekaligus mantan Kepala BIN Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono saat berkunjung ke kantornya di Kementerian Pertahanan. Prabowo menegaskan sampai kapan pun seorang komandan tetap komandan.

Momen pertemuan itu diunggah akun Instagram @kemhanri seperti dilihat, Selasa (5/12/2023). Prabowo terlihat mengenakan seragam dinas kementerian.

Terdapat beberapa foto dalam unggahan itu. Pada foto pertama, terlihat Prabowo menyambut hangat Hendropriyono di ruang kerjanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada foto berikutnya, terlihat Prabowo berjabat tangan dengan Hendropriyono. Di foto terakhir, Prabowo tampak memberikan hormat kepada Hendropriyono yang hendak meninggalkan lokasi. Dari dalam mobilnya, Hendropriyono turut memberikan hormat kepada Prabowo.

Momen pertemuan itu juga diunggah Prabowo di akun Instagram-nya. Capres nomor urut 2 ini mengunggah beberapa foto pertemuan dengan Hendropriyono.

"Bertemu kembali mentor saya, Jenderal TNI (Purn) A.M Hendropriyono," tulis Prabowo dalam keterangannya.

Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemhan RI, Jakarta Pusat. Prabowo mengaku bertukar pikiran terkait perkembangan politik.

"Kali ini beliau mampir ke kantor saya untuk bertukar pikiran terkait perkembangan politik pertahanan sambil makan siang," ujarnya.

Prabowo lantas berterima kasih atas waktu yang diberikan Hendropriyono. Prabowo menyebut Hendropriyono sebagai komandannya sampai kapan pun.

"Terima kasih atas waktunya sudah bersedia mampir ke kantor saya, Jenderal. Sekali komandan tetap komandan," ucapnya.

Untuk diketahui, Hendropriyono menegaskan tidak terafiliasi atau mendukung paslon manapun di Pilpres 2024. Belum lama ini, Hendropriyono membantah namanya masuk timses TPN Ganjar-Pranowo.

"Mungkin saya tidak layak lagi karena sudah tua. Di Gama (Ganjar-Mahfud) kan sudah ada anak saya Andika Perkasa yang muda dan cukup tangguh," kata Hendropriyono kepada wartawan, Kamis (29/11).

"Saya ingin tetap berdiri di aspirasi kaum kebangsaan yang kebetulan ada di dua kubu itu Gama dan Pragib (Prabowo-Gibran) yang saya harapkan bisa bersatu memimpin bangsa kita ini," kata Hendropriyono.

Namun demikian keduanya sudah resmi akan bersaing di Pilpres. Hendropriyono pun tidak akan mendukung secara kampanye kepada salah satunya.

Baca berita selengkapnya di halaman berikutnya

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari buka suara terkait munculnya kembali kasus COVID-19 di Tanah Air, di tengah masa Pemilu. Hasyim mengatakan KPU RI sudah memiliki anggaran untuk pelaksanaan pemilu dalam situasi COVID.

"Setahu saya, di dalam anggaran penyelenggaraan pemilu itu ada anggaran untuk pemilu situasi COVID," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan penggunaan anggaran itu bergantung pada keputusan pemerintah. Dia mengatakan anggaran itu akan digunakan saat pemerintah memutuskan Indonesia dalam kondisi darurat bencana non-alam atau darurat COVID-19.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi penentuan situasi COVID atau tidak, atau istilahnya darurat bencana, istilah yang digunakan ya darurat bencana non-alam COVID kan yang punya kebijakan menentukan adalah pemerintah," kata Hasyim.

"Jadi, penggunaan anggaran itu digunakan atau tidak nanti tentu saja kami merujuk kepada keputusan yang dibuat oleh pemerintah," tambah dia.

Dia tak membeberkan jumlah anggaran tersebut. Dia mengatakan keputusan penggunaan anggaran untuk antisipasi COVID dalam masa Pemilu ditentukan oleh pemerintah bukan KPU.

"Sudah ada upaya, anggarannya ada kok, jadi jangan ngomong nggak ada upaya. Anggarannya ada, cuma digunakan atau tidak kan tergantung. Yang menentukan kebijakan ini darurat atau tidak kan bukan kewenangan KPU, kewenangannya pemerintah," jelas Hasyim.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) menyebut kasus COVID-19 di Indonesia naik 80 persen. Jumlah kumulatif kasus Corona mingguan mencapai 267 pasien di periode 28 November hingga 2 Desember 2023, meningkat dibandingkan sebelumnya yakni 30-40 kasus per minggu.

"Ada beberapa faktor penyebab kenaikan kasus COVID-19, pertama adanya peningkatan kewaspadaan gejala pneumonia seperti yang merebak di China, salah satu yang juga diperiksa jika ada keluhan batuk, pilek. Kan tes COVID-19, ini gejala awalnya sama, otomatis pasti terjadi peningkatan deteksi," tutur Kepala Biro Komunikasi Kemenkes dr Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi detikcom, Selasa (4/12).

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


KPU gelar rapat bersama timses pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 membahas soal format hingga panelis debat capres-cawapres. Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meastikan akan menghargai apapun keputusan format debat capres-cawapres dari KPU.

"Kami menghargai apapun yang sudah diputuskan oleh KPU, kami ikuti apapun yang nantinya KPU sudah putuskan," kata Ketua Umum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, kepada wartawan di gedung highend, Rabu (6/12/2023).

Arsjad mengatakan, keputusan tersebut telah disepakati oleh seluruh anggota TPN Ganjar lainnya dalam rapat mingguan TPN di gedung Highend. Pada rapat tersebut, ia juga mengulas kembali tentang masa kampanye yang sudah berjalan selama seminggu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rapat hari ini kita adalah melakukan proses konsolidasi masa kampanye, kita mereview kemaren seminggu bagaimana nanti seminggu ke depan," imbuhnya.

Arsjad menuturkan, rapat tersebut juga membahas persiapan debat capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Tadi juga membahas mengenai debat, dan persiapan-persiapan yang harus dilakukan, dan melihat apa yang dilakukan continues improvement yang harus kita lakukan," tuturnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan, rapat mingguan tersebut itu perlu dilakukan sebagai bahan pembelajaran ke depan.

"Jadi rapat tadi lebih ke rapat koordinasi ke dalam supaya tadi belajar dari seminggu sebelumnya bagaimana lesson learn nya, supaya seminggu ke depan lebih baik lagi," pungkasnya.


KPU RI mengumumkan format proporsi debat capres-cawapres terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. KPU menyebut tema debat suda diberitahu kepada para paslon.

"Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya dan tentu yang akan disampaikan isu-isu aktual yang kira-kira akan menjadi ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya selama lima tahun ke depan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan durasi setiap sesi debat capres-cawapres selama 120 menit. Dia mengatakan teknis pelaksanaan debat itu sudah diatur dalam petunjuk teknis (juknis).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pedoman teknis sudah ada, nanti soal alur dan segala macem ya, dalam 120 menit itu seperti apa, tadi sudah kita bahas. Nanti secara tertulis, teknikalitasnya akan kami susun dan akan kami sampaikan kepada masing-masing pasangan calon supaya masing-masing tim pasangan calon mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Hasyim mengatakan jumlah timses dari masing-masing paslon yang diperbolehkan hadir langsung saat debat hanya 50 orang. Dia juga akan berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk mengatur keamanan pelaksanaan debat yang akan dihadiri relawan dan pendukung para paslon.

"Iyalah. Segala macam tempat, waktu itu kita koordinasikan dengan kepolisian ya terkait hal itu," ujarnya.

Format Debat Pilpres 2024

Hasyim menjelaskan proporsi pembagian debat capres-cawapres untuk Pilpres 2024. Dia mengatakan ada 5 kali debat yang akan digelar.

Hasyim mengatakan proporsi debat terdiri atas 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Dia mengatakan debat perdana merupakan debat untuk capres dengan tema pemerintahan, hukum, HAM, Pemberantasan korupsi hingga penguatan demokrasi.

"Untuk topik debat atau tema debat. Debat pertama yang akan menjadi porsinya capres untuk berdebat itu temanya meliputi pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Hasyim mengatakan debat kedua merupakan debat untuk cawapres. Temanya yakni terkait ekonomi hingga APBN dan APBD.

"Debat kedua yang menjadi porsinya cawapres untuk berdebat temanya adalah ekonomi, baik itu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur dan perkotaan," ujarnya.

Kemudian, debat ketiga merupakan debat untuk capres. Tema debat ketiga yakni terkait pertahanan, keamanan hingga geopolitik.

"Debat ketiga yang menjadi porsinya debat capres temanya adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional dan geopolitik," ujarnya.

Hasyim mengatakan debat keempat merupakan debat untuk cawapres dengan tema sumber daya alam hingga lingkungan hidup. Kemudian, debat kelima merupakan debat untuk capres dengan tema kesejahteraan sosial, kebudayaan hingga teknologi informasi.

"Debat keempat yang akan menjadi porsinya cawapres temanya adalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa," kata Hasyim.

"Kemudian, topik terakhir, tema debat terakhir menjadi porsinya debat capres meliputi kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia da juga inklusi," lanjutnya.

Sebagai informasi, debat perdana capres akan digelar pada Selasa (12/12). Debat itu akan digelar di Kantor KPU RI.

Intip Layout Panggung Debat Capres-Cawapres di KPU Malam ini


Puluhan ribu warga Purwakarta membanjiri halaman parkir Stadion Purnawarman. Mereka berbondong-bondong menghadiri Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #17.

Selain sebagai ajang hiburan bagi masyarakat, konser musik ini sekaligus sebagai sarana untuk menampung aspirasi dukungan dari masyarakat kepada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

"Antusias warga sangat luar biasa menghadiri Pesta Rakyat, banyak UMKM juga di sini," ujar Ketua DPC Sahabat Ganjar Kabupaten Purwakarta, Syaiful Wahyudin dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapan kita, pemilu nanti bisa adil, jujur, kondusif, aman dan menjadi lebih baik, dan semoga Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang," tambahnya.

Diketahui, pesta rakyat ini berlangsung meriah dengan penampilan deretan musisi Tanah Air. Ada D'Gampangan, Kuburan Band, Souljah, dan berbagai penampilan menarik lainnya. Penampilan mereka menjadikan Pesta Rakyat Ganjar Mahfud #17 sebagai magnet bagi para pecinta musik di Kabupaten Purwakarta

Salah satu pengisi acara, Kuburan Band pun juga memberikan tanggapannya tentang acara Pesta Rakyat ini.

"Masyarakat Purwakarta luar biasa antusias ya, walaupun hujan, tetap ramai, dan Kuburan berharap pemilu nanti berjalan lancar, tidak ada kecurangan, tanpa gesekan, kita damai aja lah, karena tujuan kita adalah membangun bangsa ini," ujar Kuburan Band.

Selain panggung hiburan, booth Distro Ganjar turut memeriahkan acara dengan menawarkan aneka ragam merchandise bertemakan Ganjar Pranowo. Pesta rakyat ini juga ikut diramaikan oleh ratusan pelaku UMKM lokal.

Kubu Ganjar: Ketua KPU Tak Berhak Ubah Format Debat Capres-Cawapres


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pihaknya menolak aturan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) terkait gubernur Jakarta dipilih oleh presiden. Hasto menegaskan kedaulatan memilih pemimpin ada di tangan rakyat.

"Kami mendorong, kami menangkap aspirasi dari masyarakat, bahwa demokrasi di tangan kedaulatan rakyat itu untuk menentukan pemimpinnya, sehingga keistimewaan dari DKI itu tidak harus dilakukan dengan merubah suatu undang-undang," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Hasto menekankan penolakan ini juga muncul dari rakyat. Dia menyebut rakyat mau kepala daerah di DKI dipilih oleh rakyat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Inilah kemudian kami terus mereka-mereka yang mengkritisi itu adalah suara rakyat, itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyat lah yang berdaulat," ucapnya.

Hasto lalu merespons terkait Fraksi PDIP yang menyetujui RUU DKJ saat rapat pleno di Baleg DPR RI. Menurutnya, karena mendengar aspirasi rakyat, akhirnya keputusan PDIP pun mengikuti suara rakyat.

"Ya kita kan terus kemudian mendengar aspirasi rakyat, jadikan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan, konstelasi, sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu pedoman kita terpenting adalah suara rakyat, rakyat ingin agar gubernur di DKI itu dapat dipilih," ujar dia.

Seperti diketahui, dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Ada momen menarik saat cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming menghadiri acara Pergerakan Perempuan Muda Nahdliyyin (Perdana) deklarasi dukungan kepada paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. Gibran mendadak jadi sasaran ibu-ibu gemas hingga pipinya dicolek.

Momen itu tepat saat para relawan Perdana berebut selfie bersama Gibran di acara tersebut di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2023). Gibran mengenakan baju koko lengkap dengan peci.

Selama berjalan menuju kursinya, Gibran menjadi rebutan selfie oleh para peserta. Di sela-sela itu, Gibran terkejut saat pipinya dicolek ibu-ibu yang telah mendapat selfie bersama.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran kemudian tersenyum dan menutup mulutnya dengan tangan. Aksi ibu-ibu itu pun lantas mengundang gelak tawa orang di sekitar.

Setelah itu, Gibran kembali lanjut berjalan menuju kursi yang telah disiapkan. Acara deklarasi pun dimulai.

Adapun sejumlah tokoh Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang hadir dalam acara, antara lain Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid; Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani; dan Wakil Ketua Umum Gerindra, KH Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan yang juga merupakan cucu pendiri NU, KH Hasyim Asyari.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berharap KPU RI tidak mengubah format debat capres-cawapres 2024. Dia menyebut perubahan di tengah jalan terkait debat akan memengaruhi independensi KPU.

"Ya kita taat pada aturan yang sudah berlaku sebelumnya karena ini sudah menjadi kultur di dalam debat bahwa debat itu dilakukan oleh dua kali capres, dua kali cawapres, dan kemudian satu pasangan. Bahkan di dalam peraturan tiga capres kemudian dua cawapres. itu yang kita ikuti dengan penuh disiplin. ketika aturan berubah di tengah jalan nanti terkesan KPU tidak independen," kata Hasto kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

Hasto pun berharap format debat capres-cawapres tetap, tanpa perubahan, mengikuti PKPU yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, kata dia, masyarakat nantinya bisa fokus pada gagasan yang disampaikan para capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kami mengharapkan tetap, karna itu peraturan yang sudah ada, sehingga dengan antusiasme masyarakat untuk menunggu seluruh gagasan yang akan disampaikan oleh capres dan cawapres," ucapnya.

"Sebaiknya kita fokus pada narasi yang mau disampaikan, fokus pada karakter pemimpin, fokus pada apa yang dilakukan pemimpin dalam menyelesaikan masalah-masalah rakyat, dan membawa bangsa Indonesia ini ke depan, dengan pemimpin yang memiliki komitmen kerakyatan, pemimpin yang berani memberantas korupsi, pemimpin yang tidak kolusi, tapi pemimpin yang turun ke bawah, melakukan blusukan ke rumah-rumah rakyat," lanjut dia.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkap kesiapan debat Ganjar Pranowo dan Mahfud Md. Dia memastikan keduanya sudah siap.

"Ya debat sudah dipersiapkan apalagi kita lihat pak ganjar selama ini dalam debat-debat di dalam pilgub pertama, pilgub kedua, dan pengalaman sebagai anggota legislatif, terlebih Prof Mahfud dengan pengalaman di tiga lembaga negara, itu menunjukkan kedua pemimpin ini sangat siap, maka kami berharap debat tetap sesuai dengan apa yang tertulis di dalam PKPU. jangan merubah peraturan yang terkait dengan debat ketika proses sudah berjalan," tuturnya.


Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku belum membaca draf Rencana Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk Presiden sebagaimana tertera dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Ia mengatakan belum membaca RUU tersebut karena sibuk dengan pekerjaan dari DPRD DKI Jakarta.

"Saya belum baca. Ini banyak PR dari DPRD bacain Raperda ini. Belum baca," kata Heru pada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (6/12/2023).

Heru pun enggan menjawab pertanyaan awak media mengenai keterlibatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pembuat RUU DKJ bersama Kemendagri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam RUU Daerah Khusus Jakarta, gubernur dan wakil gubernur akan ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan memperhatikan usul DPRD. Draf ini merupakan hasil pembahasan dalam rapat pleno Baleg DPR penyusunan RUU Daerah Khusus Jakarta pada Senin (4/12) kemarin.

Dalam draf RUU Daerah Khusus Jakarta yang dilihat detikcom, Selasa (5/12), Jakarta nantinya ditetapkan menjadi pusat perekonomian nasional dan kawasan aglomerasi. Hal ini tertuang dalam Pasal 4.

Meski berubah dari Daerah Khusus Ibu Kota menjadi Daerah Khusus, Jakarta bakal tetap dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur. Gubernur dan wakil gubernur Daerah Khusus Jakarta akan ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul dari DPRD. Berikut ini bunyi pasalnya:

Pasal 10

(1) Provinsi Daerah Khusus Jakarta dipimpin oleh Gubernur dan dibantu oleh Wakil Gubernur.

(2) Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD.

(3) Masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

(4) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Simak juga Video: Respons Mahfud soal RUU DKJ Atur Gubernur Dipilih Presiden

[Gambas:Video 20detik]


KPU RI telah selesai rapat bersama tiga tim sukses pasangan calon (timses paslon) capres-cawapres membahas soal format debat Pilpres 2024. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyebut tak ada usulan debat menggunakan Bahasa Inggris dari ketiga timses.

"Nggak ada yang mengusulkan itu (debat pakai bahasa Inggris)," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mempersilakan jika saat debat pasangan capres-cawapres menggunakan Bahasa Inggris. Namun, dia menegaskan usulan itu tak muncul dalam rapat bareng ketiga timses paslon hari ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau mau jawab pakai Bahasa Inggris juga boleh. Tapi, kan rakyat kita bahasanya Bahasa Indonesia," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Sumatera Barat (Sumbar), Andre Rosiade, mengusulkan debat capres-cawapres ada yang menggunakan bahasa Inggris. Andre menyebut calon yang terpilih nantinya harus memiliki kecakapan dalam pergaulan internasional.

"Kami tegaskan kami tidak takut menghadapi debat capres cawapres, apapun keputusan KPU, bahkan kami mengusulkan dibuat debat dalam bahasa Inggris," kata Andre dalam keterangannya, Senin (4/12).

Andre kemudian membeberkan alasannya terkait usulan itu. Dia mengatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus menguasai isu geopolitik dan cakap dalam pergaulan internasional.

Andre menekankan pasangan Prabowo-Gibran siap untuk menghadapi debat. Pihaknya juga siap menghadapi segala format debat, termasuk dalam bahasa Inggris.


Pemkot Medan mengumumkan 13 ruas jalan yang dilarang dipasangi alat peraga kampanye di masa kampanye Pemilu 2024. Berikut daftar 13 ruas jalan tersebut.

Larangan itu diumumkan Pemkot Medan melalui akun Instagram resminya. Alasan pelarangan itu karena di 13 jalan itu terdapat kantor pemerintahan, sekolah, hingga jalan protokol.

"13 ruas jalan tersebut dilarang untuk dipasang Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Pasal 70 dan 71. Hal ini karena di 13 ruas jalan tersebut terdapat kantor pemerintahan, sekolah, kantor TNI dan Polri, dan merupakan jalan protokol," demikian tertulis di unggahan yang dilihat detikSumut, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepala Kesbangpol Medan Andy Mario Siregar membenarkan pelarangan tersebut. Hal itu, katanya, sesuai Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) Nomor 46 Tahun 2020.

"Betul kita melarang 13 ruas jalan untuk pemasangan alat kampanye, termasuk reklame bukan hanya alat kampanye aja. Sesuai dengan Perwal Nomor 46 Tahun 2020," kata Andy Mario Siregar saat dikonfirmasi.

Pemkot Medan bersama KPU dan Bawaslu juga sudah mensosialisasikan soal larangan tersebut kepada seluruh partai politik. Termasuk pelarangan spanduk atau baliho yang melintang di jalan.

"Itu sudah disampaikan pada saat sebelum masa kampanye, sudah dikumpulkan oleh KPU dan Bawaslu seluruh partai yang ada di Kota Medan untuk mensosialisasikan ini. Spanduk atau baliho tidak boleh melintang, sudah sepakat dengan KPU dan Bawaslu," ucapnya.

Berikut Daftar 13 Jalan di Medan yang Dilarang Dipasangi APK:

• Jalan Jenderal Sudirman (mulai dari simpang Jalan Letjend S Parman sampai dengan simpang Jalan Imam Bonjol)

• Jalan Kapten Maulana Lubis (mulai dari simpang Jalan Letjend S Parman sampai dengan simpang Jalan Jembatan Sei Deli)

• Jalan Pangeran Diponegoro (mulai dari simpang Jalan Sudirman sampai dengan simpang Jalan Kejaksaan)

• Jalan Imam Bonjol (mulai dari simpang Jalan Kapten Maulana Lubis sampai dengan simpang Jalan Ir H Juanda)

• Jalan Walikota (mulai dari simpang Jalan Sudirman sampai dengan simpang Jalan Ir H Juanda)

• Jalan Pengadilan (mulai dari simpang Jalan Kejaksaan sampai dengan simpang Jalan Kapten Maulana Lubis)

• Jalan Kejaksaan (mulai dari simpang Jalan Imam Bonjol sampai dengan simpang Jalan Teuku Umar)

• Jalan Letjend Suprapto (mulai dari simpang Jalan Brigjend Katamso sampai dengan simpang Jalan Imam Bonjol)

• Jalan Balai Kota (mulai dari simpang Jalan Ahmad Yani sampai dengan simpang Jalan Bukit Barisan)

• Jalan Pulau Pinang (mulai dari simpang Jalan Stasiun sampai dengan simpang Jalan Balai Kota)

• Jalan Bukit Barisan (mulai dari simpang Jalan Balai Kota sampai dengan simpang Jalan Stasiun)

• Jalan Stasiun (mulai dari simpang Jalan Bukit Barisan sampai dengan simpang Jalan Pulau Pinang)

• Jalan Raden Saleh (mulai dari simpang Jalan Jembatan Sei Deli sampai dengan simpang Jalan Balai Kota)

Relawan Ganjar Datangi Bawaslu Minta Usut Perusakan Baliho di Karawang


Bawaslu DKI Jakarta berencana memanggil calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait kegiatannya membagikan susu di car free day (CFD). Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Benny Sabdo mengatakan akan memanggil pihak yang terlibat saat pembagian susu itu.

"Bawaslu Jakarta Pusat akan segera memanggil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembagian susu di area CFD," ujar Benny saat dihubungi, Rabu (6/12/2023).

Namun Benny belum bisa memastikan untuk waktu pemanggilan putra sulung Presiden Joko Widodo itu. Menurutnya, Bawaslu DKI Jakarta akan memanggil semua pihak yang terlibat dalam kegiatan politik itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seluruh pihak akan diklarifikasi secara resmi. Kegiatan tersebut juga tak ada pemberitahuan kepada Bawaslu Jakarta Pusat," ujarnya.

Pemanggilan Gibran itu disebut juga untuk mengklarifikasi ada atau tidak dugaan pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 280 Ayat 1 Huruf J Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Pasal itu menegaskan, larangan kampanye yakni menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye. Nah dalam hal ini, susu bukan merupakan bahan kampanye," ucapnya.

Sementara itu, Bawaslu DKI juga memeriksa terkait kegiatan politik Gibran di kawasan Jakarta Utara, yang diduga melibatkan anak-anak. Gibran disebut akan diklarifikasi terkait kegiatannya yang diduga melanggar Pasal 280 Ayat 2 Huruf K Undang-Undang Nomor 7 Tahu 2017 tentang Pemilu.

"Update penanganan perkara, Gibran libatkan anak-anak di Jakut, Bawaslu Jakarta Utara akan segera melakukan pemanggilan terhadap pihak yang terlibat dalam perkara tersebut," tuturnya.

Benny mengemukakan pasal tersebut menegaskan larangan untuk aktivitas kampanye yang melibatkan anak-anak. "Lalu dugaan pelanggaran Pasal 15 Huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu tidak boleh ada penyalahgunaan anak-anak untuk kegiatan politik," pungkasnya.

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sebelumnya memberikan tanggapannya setelah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta menyoroti aksinya bagi-bagi susu di area Car Free Day (CFD) Sudirman-Thamrin.

Menanggapi dengan santai, cawapres pendamping Prabowo Subianto itu malah mempersilakan Bawaslu untuk mendalami aksinya tersebut. Menurut Gibran, aksinya itu dilakukan tanpa adanya atribut dan Alat Peraga Kampanye (APK).

"Silakan ditelusuri, jika ada sesuatu yang tidak pas silakan nanti bisa dikomunikasikan dengan tim kami," kata Gibran kepada wartawan di GBK Arena, Jakarta, Senin (4/12).

Lebih lanjut, Gibran menjelaskan bahwa pembagian susu dilakukan saat olahraga di CFD dan tanpa menggunakan atribut apapun.

"Yang jelas kemarin kami semua tanpa atribut, tanpa APK ya, itu ya," jelasnya.

Tonton juga Video: Bawaslu Soroti Aksi Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, TKN Bilang Begini

[Gambas:Video 20detik]


Sejumlah kader PPP dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur membelot dengan mendukung paslon nomor urut 02 Prabowo-Gibran.

Dukungan ini diberikan belasan kader PPP kepada Wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran Ibu Nyai Mahfudhoh Aly Ubaid yang juga merupakan anggota Mahakamah Partai PPP di Ponpes Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur.

Presidium Kornas Petiga Jatim sekaligus Ketua Dewan Majelis Pakar DPC PPP Lamongan, M Samsuri menyatakan, ada 17 kader PPP di antaranya dari Mojokerto, Gresik, hingga Pamekasan yang menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran. Mereka sengaja sowan ke Nyai Mahfudhoh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami semua masih aktif di PPP dan memiliki KTA. Saya sebagai ketua majelis pakar PPP Lamongan, dulu pernah jadi Ketua DPC PPP Lamongan. Di sini yang hadir teman-teman masih aktif di struktur PPP," kata Samsuri saat dikonfirmasi detikJatim, Rabu (5/12/2023).

Samsuri menyatakan ada beberapa hal yang membuat mereka mendukung Prabowo-Gibran. Salah satunya soal komitmen melanjutkan program Presiden Jokowi.

"Karena kami menilai Jokowi pro rakyat dan Prabowo mau meneruskan program Presiden Jokowi," katanya.

"Indonesia juga saat ini mengalami kriris hoaks. Indonesia butuh pemimpin yang kuat dan tegas. Prabowo jiwa NKRI dan nasionalismenya kuat, karena saat ini kami lihat ada pihak yang ingin merubah paham Indonesia jadi kilafah, dan Prabowo jelas menolak ajaran serta paham tersebut," tegasnya.

Samsuri juga menyebut Gibran sosok yang mewakili anak-anak muda. Adanya Gibran membuat anak muda bisa menitipkan aspirasinya serta keinginan anak-anak muda bisa diprioritaskan oleh eksekutif.

Dirinya menyatakan silaturahmi kader PPP ke Nyai Mahfudhoh juga dalam rangka meminta restu serta nasihat untuk memenangkan Pasangan Prabowo - Gibran di Jatim.

"Ibu nyai Mahfudhoh menitipkan pesan bagi para kader PPP untuk memenangkan PPP di Pileg. Terkait pilihan pilpres beliau mempersilakan jika ada kader yang mendukung Prabowo-Gibran walaupun berbeda dengan keputusan partai. Beliau menekankan bahwa presiden ke depan harus mempunyai visi yang berkelanjutan dengan program pak Jokowi. Pandangan beliau, sosok prabowo bisa melanjutkan program pak Jokowi dan membawa Indonesia lebih baik lagi," ujar Samsuri menirukan pesan Nyai Mahfudhoh.

"Ibu Nyai Mahfudhoh juga secara khusus memberikan wejangan bagi para kader PPP untuk terus membaca shalawat nariyah dan shalawat burdah demi kebesaran PPP dan dukungan ke Prabowo-Giibran. Selain itu Nyai Mahfudhoh berpesan untuk Kornas Petiga melakukan kegiatan keagamaan di kantong-kantong PPP untuk mendukung Prabowo," tambahnya.

Kornas Petiga sendiri, kata Samsuri terdiri dari unsur kader yang pernah menjabat di tingkatan DPW dan DPC PPP, serta merupakan gerakan inisiatif dari Kader akar rumput yang masih setia menaruh dukungannya kepada Prabowo Subianto. Ia juga tidak takut mendapat sanksi dari PPP karena tidak patuh keputusan partai yang mendukung Ganjar-Mahfud.

"Kami siap menerima konsekuensi. Nggak apa-apa disanski, karena hanya pak Prabowo yang layak, dan beliau juga bisa menyelamatkan PPP," tandasnya.

Optimis Pemilu 2024, PPP Gelar Pelatihan Saksi se-Indonesia


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari mengatakan pasangan calon capres-cawapres harus hadir di setiap sesi debat. Hasyim mengatakan kehadiran pasangan capres-cawapres itu bersifat mendampingi.

"Namanya didampingi kan ya di sebelahnya kan," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan pasangan capres-cawapres juga akan naik ke atas panggung mendampingi pasangannya saat debat. Dia mengatakan saat debat capres maka hanya capres yang akan bicara, dan begitupun saat pelaksanaan debat cawapres hanya cawapres yang akan berbicara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Intinya yang bicara boleh dikatakan, sepenuhnya, kalau debat capres, ya sepenuhnya capres. Kalau cawapres, sepenuhnya cawapres," ujarnya.

Dia menegaskan saat debat capres maka cawapres tak memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia mengatakan hal itu juga akan berlaku saat debat cawapres, maka capres tak memiliki kesempatan untuk bicara.

"Oh tidak, kesempatannya kan seperti saya bilang tadi sepenuhnya jadi porsi debat capres ya capres, debat cawapres ya cawapres," ujar Hasyim.

"Kalau yang bicara cawapres, yang capresnya mendampingi. Kalau bicara cawapres, capresnya mendampingi. Tapi kan yang bicara sebagaimana kesempatan bicaranya kan capres-cawapres sudah ada pembagiannya sudah ada 1-5 kan," tambahnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan diskusi sebelum debat merupakan hak dari capres-cawapres. Namun, dia menekankan porsi bicara bergantung pada proporsi debat yang telah ditentukan yakni 3 debat untuk capres dan 2 debat untuk cawapres.

"Soal beliau diskusi dulu kan urusan capres-cawapres. Yang bicara adalah saat debat capres, capres yang bicara. Saat cawapres, cawapres yang bicara," ujarnya.

Simak juga Video: KPU Umumkan 5 Tema Debat Capres-Cawapres 2024: HAM-Kebudayaan

[Gambas:Video 20detik]


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut KPU membatasi jumlah tim sukses (timses) pasangan calon (paslon) capres-cawapres yang dapat hadir saat debat Pilpres 2024. Dalam setiap sesi debat, KPU hanya memperbolehkan 50 orang dari timses masing-masing paslon.

"Yang berikutnya, topik kelima yang jadi bahan pembicaraan adalah masing-masing tim pasangan calon akan diberikan kesempatan untuk tim yang hadir itu maksimal adalah 50 orang," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim menyebut daftar siapa saja timses yang akan hadir saat debat merupakan kebebasan dari ketiga paslon. Namun, dia menegaskan hanya ada 50 orang dari timses yang dapat menghadiri jalannya debat tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi KPU akan menyiapkan undangan kepada tim pasangan calon 1, 2, dan 3, 50 orang. Nah tentang siapa-siapanya kami serahkan kepada masing-masing pasangan calon tentang siapa yang akan diundang atau diberikan undangan tersebut," ucapnya.

Sebagai informasi, debat Pilpres 2024 akan digelar dengan format 3 kali debat capres dan 2 kali debat cawapres. Debat perdana merupakan debat untuk capres.

Debat perdana akan digelar di Kantor KPU RI pada Selasa (12/12). Tema debat perdana untuk capres itu yakni pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik dan kerukunan warga.


Dinas Pariwisata (Dispar) DIY menargetkan 800 ribu wisatawan berkunjung ke destinasi wisata di DIY pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru). Dispar DIY juga melakukan persiapan guna menghadapi masa kampanye dan faktor cuaca.

Plh Kepala Dispar DIY, Kurniawan membeberkan jumlah kunjungan wisatawan saat libur Nataru dari tahun ke tahun ke DIY selalu mengalami peningkatan. Pihaknya mencatat pada Desember 2021, ada 735 ribu wisatawan, kemudian Desember 2022 ada 785 ribu wisatawan.

"Puncak kunjungan wisatawan di bulan Juni-Juli dan Desember. Di 2023 ini targetnya 800 ribuan (wisatawan), kita berharap ada peningkatan," ujar Kurniawan saat dihubungi wartawan, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Persiapan di Masa Kampanye

Berbeda dari libur Nataru tahun-tahun sebelumnya, tahun ini libur Nataru berbarengan dengan masa kampanye Pemilu 2024. Kurniawan menyebut pihaknya telah melakukan persiapan menghadapi hal ini.

"Berkaitan dengan Nataru sepertinya persiapan tidak hanya dari sektor wisata saja, sekarang kan juga masa kampanye. Jadi ada tiga hal selain Natal, Tahun Baru, juga ada kampanye," jelasnya.

Persiapan yang dilakukan Dispar DIY, lanjutnya, yakni dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait seperti Bawaslu, KPU, Kesbangpol, serta Linmas. Hal ini dilakukan agar dapat menjaga momentum menanjaknya kunjungan wisatawan dalam maupun luar negeri.

"Pertama soal momentum agar Desember atau akhir tahun bisa kita jaga pertumbuhan ekonomi stabil dan kontribusi wisatawan juga meningkat dan puncak kunjungan bisa kita pertahankan seperti tahun sebelumnya," ungkapnya.

"Mempertahankan tren kunjungan wisman (wisata mancanegara) yang sudah mulai tambah terus, sehingga kita mau pastikan kondisi kampanye selalu aman tertib dan damai," imbuh Kurniawan.

Waspadai Cuaca Buruk

Selain memastikan kondisi keamanan di DIY tetap terjaga saat kampanye, Dispar DIY juga mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi di kawasan DIY. Mengingat beberapa waktu terakhir curah hujan di DIY cukup tinggi.

"Waspadai tanah longsor, banjir dan puting beliung, longsor juga sudah kita petakan di destinasi wisata yakni di perbukitan Menoreh, perbukitan Patuk Imogiri, Pegunungan Sewu Gunungkidul. Selain itu kita juga koordinasi berkaitan dengan status Merapi," jelas Kurniawan.

Kurniawan menyebut pihaknya juga berkoordinasi dengan BPPTKG untuk mewaspadai bahaya lahar hujan yang berpengaruh dengan jalur wisata di sekitar Merapi, misalnya jalur jip wisata.

"Dari BPPTKG bilang bahwa untuk waspadai bahaya lahar terutama saat hujan, itu kan berpengaruh dengan jalur dan destinasi wisata yang di sana semisal jalur jip wisata," jelasnya.

Mudahnya Berwisata ke Jogja dengan Angkutan Antarmoda KSPN


Struktur Tim Kampanye Daerah (TKD) Jawa Timur (Jatim) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah ditetapkan. Ada sebanyak 212 orang yang masuk struktur TKD. Menariknya, tak ada nama Khofifah Indar Parawansa yang santer dikabarkan bakal masuk ke dalam TKD usai jabatannya sebagai gubernur Jatim tuntas.

Dalam SK TKN Nomor SKEP/707/TKN-PG/XI/203 Tentang Pembentukan TKD Prabowo-Gibran Koalisi Indonesia Maju Jawa Timur, jabatan ketua TKD diemban oleh Boedi Prijo. Juga terdapat sejumlah nama tenar yang masuk struktur TKD Jatim.

Di antaranya ada nama Soekarwo (Pakde Karwo) yang merupakan Gubernur Jatim 2009-2019. Pakde Karwo mendapat jabatan Dewan Penasihat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada juga nama Imam Utomo yang merupakan Gubernur Jatim 1998-2008. Sama seperti Pakde Karwo, Imam Utomo ditempatkan sebagai Dewan Penasihat.

Nama Mantan Sekdaprov Jatim Heru Tjahjono juga masuk sebagai Dewan Penasihat TKD Jatim Prabowo-Gibran. Ada juga nama Menantu Pakde Karwo yakni Bayu Airlangga sebagai Koordinator Relawan TKD Jatim Prabowo-Gibran.

Terdapat juga puluhan nama kiai, gus, dan bu nyai yang masuk struktur TKD Jatim Prabowo-Gibran.

Sejumlah ketua parpol Koalisi Indonesia Maju di Jatim juga masuk struktur sebagai dewan pengarah. Yakni Ketua Gerindra Jatim Anwar Sadad, Ketua Demokrat Jatim Emil Dardak, Ketua Golkar Jatim M Sarmuji, Ketua PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig, Ketua PBB Jatim Masduki, Ketua PSI Jatim Aan Rochayanto, Ketua Gelora Jatim M Sirot, Ketua Garuda Jatim Suryono, dan Ketua PRIMA Jatim Samirin.

Berikut struktur lengkap TKD Jatim Prabowo-Gibran:

- Pembina/ Penanggung Jawab Tim Kampanye Daerah

1. Rosan Perkasa Roeslani

- Dewan Pengarah

1. Emil Elestianto Dardak

2. Anwar Sadad

3. M. Sarmuji

4. Rizki Sadig

5. Mohamad Masduki

6. Aan Rochyanto

7. Muhamad Sirot

8. Suryono

9. Samirin

- Dewan Penasihat

1. Mayjend TNI (Purn) Imam Utomo

2. Soekarwo

3. Bambang Haryo Sukartono

4. KH Sholalul AM Notobuono

5. KH Zahrul Jihad

6. Mayjend TNI Mar (Purn) Kasirun Situmorang

7. Mayjend TNI (Purn) Istu Hari Subagio

8. Heri Soegihono

9. Heru Tjahjono

10. Nurwiyatno

11. Rasiyo

12. Dr. Agung Mulyono

13. Agus Dono

14. Masfuk

15. Zainudin Maliki

16. Dr. A Rubaie

17. Malik Effendi

18. Budi Santoso

19. Mayjend TNI Mar (Purn) Soenarko

20. KH Muh Anas

21. KH Imron Fauzi Ali

22. KH Ahmad Bashori

23. KH Khoiruddin

24. KH Sholeh Sayuti

25. Nyai Malikal Bulqis Saifouridzall

26. KH Tamam Syaidudin

27. KH Luqman Harist Dimyati

28. KH Masykur Ali

29. KH Ja'far Sodiq

30. KH Ahmad Faiz Abdul Haq Zaini

31. KH Fathur Rozi Zubair

32. Priyo Effendi

33. KH Miftahul Lathofi

34. KH Syafiuddin Abd Wahdi

35. Muhammad Mirdasy

36. KH Drs. Fauzi Hasyim

37. Mayjend TNI (Purn) Thony SB

38. KH Misbahul Munir

39. Habib Maulana Asyik

40. KH AR. Jauharuddin Fatich

41. Ahmad Biyadi

42. KH HM Samsul Hidayat

43. Habib Hasyim Bin Alwi

44. Marsda TNI (Purn) Bambang Eko Suhariyanto

- Ketua

1. Boedi Prijosoeprajitno

- Wakil Ketua

1. Kharisma Febriansyah

2. Kodrat Sunyoto

3. Husnul Aqib

4. Muhammad Reno Zulkarnaen

5. Hudiyono

6. Al Fajar

7. Mokhamad Solikhudin

8. Agus Prayitno

9. Aditya Halindra Faridzky

10. Billy Salahuddin Wahid

- Sekretaris

1. Indra Nur Fauzi

- Wakil Sekretaris

1. Halimur Rosyid

2. Bacharuddin Abdillah

3. Badrus Sholeh

4. M Syaifullah

5. Heri Romadhon

6. Dedi Irwansa

7. Mahatir Muhammad

8. Arif Kamal Bafadal

- Bendahara

1. Restu Prayogi

- Wakil Bendahara

1. Ferdians Reza Alvisa

2. Dicanatta Santari

3. Yuli Maria Lyanawati

4. Blegur Prijanggono

5. M Aziz

6. Subianto

7. Hari Astuti

8. Eko Wahyudi

- Bidang A Koordinator Saksi

1. Hidayat

2. Satib

3. Rachmad Basuki

4. Agus Maimun

5. Jakfar Shodik

6. Reksi Syahputra

7. Ali Mokhammad Nadzir

- Bidang A Koordinator Lintas Partai/Legislatif

1. Ahmad Hadinuddin

2. Budiono

3. Wahid Nurahman

4. Basuki Babussalam

5. Kuswanto

6. Mathur Khusairi

7. Dimas Bagus Kristianto

- Bidang A Koordinator Program Aksi

1. Dr. Benjamin Kristianto, M.A.R.S.

2. Herni Yunita

3. Agung Supriyanto

4. Eko Nursucahyo

5. Ilham Muqorrobin

- Bidang B Koordinator Media Propaganda

1. Rofiq

2. Meulila Osman

3. Agus Anang Fathoni

4. Zainuddin

5. Mohammad Ilyas

- Bidang B Koordinator Media Relation

1. Hadi Dediansyah

2. Amin Istighfarin

3. Christianto Wahyu

4. Fatkhul Hadi

5. Reza

- Bidang B Koordinator Juru Bicara

1. Rohani Siswanto

2. Zahrul Azhar Asumta

3. Juliana Evawati

4. M Ali Afandi

5. Ramli

- Bidang B Koordinator Juru Kampanye

1. Zulfahami Wahab

2. Ali Mufthi

3. Harun Al Rasyid

4. Khulaim Junaedi

5. Muhammad Arbayanto

6. Rizal Aminuddin

- Bidang C Koordinator Konsolidasi Daerah

1. Chusni Mubarok

2. Redatini

3. Arga Wijaya

4. Abdulah Asy Aibulhuda

5. Sofyan

6. Dedy Prasetyo

7. Al Fajar

8. Muhammad Ferdi Andika Fuadi

- Bidang C Koordinator Organisasi Masyarakat

1. Drs. H Imam Makruf

2. Aan Ainur Rofik

3. Suli Daim

4. Amar Saifudin

5. Samwail

6. Faiq Khumaidi

- Bidang C Koordinator Kelompok/Komunitas

1. Muhammad Fawait

2. Erick R Tahalele

3. Ragil Nugrono

4. Zainul Lutfie

5. M Yasir

6. Izzudin

7. Arif Akhsan

8. Alex Kurniawan

9. Agung Hermanto

- Bidang C Koordinator Influencer

1. Hendro Tri Subiantoro

2. Rucita Permatasari

3. Aulia Ulfa Mawardhika

4. Tom Liwafa

5. Nadhiema Fitrangga

6. Sulis Ernawati (Lisa Kwok)

7. Chentya Aisya Oktarina

8. Andi Setiawan

9. Sugiyanto

10. Kamarudin

- Bidang D Koordinator Hukum dan Advokasi

1. Abdul Malik

2. RB Zainal Arifin

3. Edward Dewaruci

4. Habib

5. Ghufron

6. Wiwien Ariesta

7. Naufal

8. Zaenal Fandi

9. Yudi Hardiansyah

10. Ali Subekan

- Bidang D Koordinator Logistik

1. Muhlisator Rohman

2. Ahmad Malik

3. Arifan Wibisono

4. Kurnia Setiadi

5. Fenny Lufitasari

6. Mayyada Masyhur

7. M Akbar

8. Ine Listiyani

9. Moehaimin Achmad

10. Siswoyo

11. Yayuk Jumiatin

12. Abdul Halim

13. Idris Thalib

14. M Mahfud Simpatik

15. Handoko

16. Yudi

17. Abdul Manaf

18. Sumardi

19. Teguh

20. Djunaidi Haris

- Bidang E Koordinator Pemilih Muda

1. Noer Syamsi Zakaria

2. Aufa Zhafir

3. Pranaya Yudha Mahardhika

4. Julianto

5. Chandra H Perdana Kusuma

6. Haerul Anwar

7. Rivky Baa'bud

8. Adibah

9. Annisa (Nesya)

10. Revindia Carina

11. Muhammad Romadhon Haqiqi

12. Niki Rafadiah Erfani

13. Cony

14. Alun Syafaat Naridho

- Bidang F Koordinator Relawan

1. Bayu Airlangga

2. Kusriyanto

3. Heidar

4. Escha Islami Anwar

5. Novita Rachmasari

6. Rinjani

7. M Nur Sugianto

8. Pieter Pierre Temmar

9. Haris Kusdianto

10. Iskohar

11. Fauzi

12. Agus Salim

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung menemukan dugaan indikasi pelanggaran baru saat masa kampanye. Dugaan temuannya adalah adanya salah satu caleg yang menggunakan bank emok untuk meraih suara.

"Iya ada modus salah satu caleg yang menggunakan perbankan emok sebagai transaksi ajakan dengan dugaan money politik namun disamarkan," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, kepada awak media, setelah evaluasi tahapan pemilu, Bandung, Rabu (6/12/2023).

Pihaknya menjelaskan saat ini masih melakukan penelusuran terkait detail modus tersebut. Pasalnya modus pelanggaran tersebut masih terbilang baru.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Detailnya masih kita telusuri yah," katanya.

Sementara itu, Koordinator Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Bandung, Deni Jaelani membenarkan adanya kasus pelanggaran tersebut. Kata dia, hal tersebut terjadi saat salah satu caleg tersebut berkampanye.

"Setelah pihak calon berkampanye di satu wilayah, nanti masyarakat itu didatangi oleh seseorang untuk memberikan sebuah tawaran pinjaman dengan modus awalnya dia bilang tidak ada bunga tapi ternyata bisa digratiskan kalau memilih calon tersebut," kata Deni, kepada awak media.

Menurutnya bank emok tersebut melakukan pinjaman tanpa harus membayar hingga tanpa bunga. Namun saat ini masih dilakukan penelusuran terkait adanya warga yang mengikutinya.

"Tidak disampaikan (jumlah transaksi). Pinjamannya bahkan tidak usah bayar beserta bunga. Justru sedang telusuri hari ini, beberapa orang sudah mengikuti atau belum," ucapnya.

Deni mengaku bank emok tersebut masih dimiliki secara langsung oleh caleg tersebut. Namun dirinya belum bisa menjelaskan secara rinci mengenai lokasi kampanye yang dilakukan.

"(Lokasi) tidak bisa saya sebutkan. Partai pun tidak bisa kita sebutkan masih dalam proses penelusuran. Iyah bank emok milik calegnya, tapi ini dalam penelusuran," tegasnya.

Menurutnya caleg tersebut bisa dijerat dengan pasal yang masuk dalam politik uang. Kata dia, Caleg tersebut menjanjikan uang untuk suaranya.

"Iya dia menjanjikan, termasuk money politik," jelasnya.

"Kita akan tindak sesuai regulasi, apakah ada pidana lain, kalau sudah ada bukti, material lain nanti kita akan bertindak bersama Gakumdu. Sanki paling berat bisa dicoret bisa jadi, kita lihat apakah ada pidana lainnya, kita bertindak bersama Gakumdu, kita lihat juga UU Pemilu," tambahnya.

Selain itu, pada hari ke delapan masa kampanye tersebut Bawaslu Kabupaten Bandung telah melakukan pencegahan terhadap Caleg yang akan memberikan minyak goreng kepada masyarakat. Minyak goreng tersebut berjumlah hingga satu mobil boks.

"Selama satu minggu Panwascam juga sudah beberapa kali melakukan pencegahan terjadinya indikasi yang akan melakukan pelanggaran. Kemarin kami mencegah Calon yang akan membagikan Minyak Goreng alhamdulillah bisa di cegah," tuturnya.

Deni mengungkapkan minyak goreng tersebut diberhentikan petugas pengawas sebelum dibagikan ke masyarakat. Sehingga tidak terjadi pembagian minyak goreng di wilayah tersebut.

"Enggak ditahan tapi dicegah, kami tidak melakukan penahanan karena memang, gini informasinya ketika itu mau ada pembagian tapi kami stop, pulang dan tidak terjadi tapi ada informasi di wilayah lain terjadi dibagikan" kata Deni.

Bawaslu juga telah menyelesaikan sengketa cepat terkait alat peraga kampanye (APK). Hal tersebut berkenaan terkait adanya tumpang tindih spanduk dalam satu lokasi.

"Penyelesaian sengketa cepat di Pamengpeuk terkait APK yang dipasang dan ditutup APK lain. Panwas mampu memediasi dan menempuh jalur sengketa secara cepat. Ada juga di Cicalengka, tumpang tindih spanduk dengan dalam proses penelusuran," pungkasnya.


Pemerintah Kabupaten Pangandaran mengalami defisit anggaran tahun 2023 sebesar Rp 350 Miliar. Untuk menangani hal tersebut Bupati merencanakan untuk melakukan pinjaman.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan defisit anggaran itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, karena COVID-19 menyebabkan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), berkurangnya dana transfer daerah dan sebagainya.

"Maka, untuk menghadapi defisit anggaran, ada langkah-langkah yang harus dilakukan pemda," kata Jeje kepada wartawan, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, ada dua pilihan yang bisa diambil, diantaranya, langkah apa adanya atau pola kedua melakukan pinjaman melalui portofolio. Ia menjelaskan, pola apa adanya itu dengan cara pengetatan anggaran, sementara pola kedua melalui pinjaman portofolio.

"Kalau pakai portofolio, memberikan utang dengan risiko tinggi menjadi utang jangka panjang dengan dibayar nyicil," ucap Jeje.

Namun, untuk melakukan peminjaman itu pemda harus memiliki persetujuan dari DPRD dan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas. Sementara itu, saat ini Pemkab sudah proses melakukan langkah peminjaman melalui portofolio.

Kendati demikian, kata Jeje, memakai pola kedua itu karena ingin mempertahankan asa pertumbuhan, pemerataan, tercapainya RPJMD 2024 karena masa jabatan yang seharusnya selesai 2026 menjadi 2023 dan sebagainya.

"Portofolio ini sebetulnya adalah memindahkan utang dari risiko tinggi menjadi risiko rendah dengan cara meminjam dengan cara jangka panjang," katanya.

Jeje menganalogikan pinjaman ini sama halnya ketika ingin bayar rumah Rp 200 juta, tapi uangnya cuma ada Rp 10 juta sehingga mau tak mau pembayaran rumah dilakukan dengan cara mencicil.

"Karena uangnya kurang, hanya bayar Rp 5 juta per bulan, seperti itu analoginya," kata Jeje.

Solusi Jeje Menghadapi Defisit Anggaran Rp 350 Miliar

Menurut Jeje, jika menyelesaikan defisit melalui portofolio atau melakukan pinjaman itu, seluruh kegiatan yang menjadi program unggulan dapat berjalan kembali.

"Ada 8 program yang dapat kembali berjalan diantaranya, Pangandaran Hebat (Pahe) akses pendidikan mudah dan bermutu, ajengan masuk sekolah, jaminan kesehatan, program penguatan desa berjalan pembangunan infrastruktur pedesaan, ekonomi pedesaan, tunjangan kepala desa, perangkat desa, RT/RW, Linmas, pembiayaan tenaga penunjang kegiatan pemda/honorer, rekrutmen PPPK, rekrutmen ASN jasa pelayanan kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan dan bagi hasil ke desa bisa berjalan kembali," jelasnya.

Sementara itu, kata Jeje, apabila pinjaman itu tidak diberikan maka akan terjadi pengetatan anggaran yang luar biasa. "Apalagi kita menghadapi tahun politik, akan Pemilu dan Pilkada," kata Jeje.

Dia mengatakan defisit anggaran hal yang tidak bisa dihindari dan ini terjadi di sejumlah daerah di Jawa Barat. "Defisit itu hal yang tidak bisa dihindari, karena COVID-19. Seluruh daerah defisit mengalami hal yang sama, bukan hanya Pangandaran," katanya.

Jeje menambahkan, Pangandaran Indeks Kinerja Daerah (IKD) mulai membaik karena dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. "IKD ini memang jadi patokan keberhasilan daerah," ucapnya.

Kata dia, saat ini dan tahun 2024 waktunya melakukan penyehatan anggaran. Sehingga Jeje mengharapkan Bupati Pangandaran selanjutnya telah mendapatkan fiskal yang baik. "Apalagi nanti PAD meningkat 5 persen saja sudah enak," katanya.


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menargetkan 1 (satu) kursi DPR RI di Dapil Jawa Timur 1 yang meliputi Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Untuk mencapai itu PPP gencar melakukan konsolidasi di DPC Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) Achmad Baidowi (Awiek) mengatakan konsolidasi tersebut turut melibatkan pengurus DPC struktur PAC dan para caleg tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional.

Hal itu diungkapkan olehnya di acara Silaturrahim & Konsolidasi dengan DPC PPP Kota Surabaya, Surabaya, hari ini. Acara dihadiri juga oleh Wakil Sekretaris DPW PPP Jawa Timur Saiful Amin juga Bendahara Agus Mashuri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harapannya suara PPP bisa maksimal di Jawa Timur 1 ini. Kemudian kita mengimbau kepada warga PPP untuk menjaga kekompakan dan terus berjuang mengembalikan kejayaan PPP di Jawa Timur," kata Awiek dalam keterangan tertulis, Selasa (6/12/2023)

Dikatakan Awiek, Pemilu 2019 suara PPP suplai terbanyak dari wilayah Jawa Timur. Oleh karena itu, dia berharap pada Pemilu 2024 predikat penyuplai suara PPP terbanyak se-Indonesia bisa kembali tercapai.

"Tetapi sekaligus kita juga menargetkan Jawa Timur sebagai penyuplai kursi DPR RI terbanyak," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Syaiful Amin mengatakan dirinya siap menindaklanjuti perintah dari DPP PPP untuk menjaga kondusivitas dan terus melakukan konsolidasi di DPC Kota Surabaya dan DPC Kabupaten Sidoarjo.

"Langkah ini merupakan upaya menggugah kembali semangat kader partai untuk mencapai target di 2024 nanti," tutupnya.


Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut penelis hingga moderator untuk debat Pilpres 2024 belum diputuskan. KPU memberikan ruang bagi tim sukses (timses) tiga pasangan calon (paslon) untuk mengusulkan nama panelis dan moderator.

"Berikutnya KPU sudah menyiapkan nama-nama tim panelis untuk masing-masing tema debat. Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing tim pasangan calon 1, 2, dan 3 untuk mengusulkan nama-nama tim panelis yang harus disampaikan kepada KPU," kata Hasyim kepada wartawan usai rapat bareng timses ketiga paslon capres-cawapres di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2023).

Hasyim mengatakan KPU memberikan waktu selama dua hari. Menurutnya, ketiga timses paslon capres-cawapres harus menyerahkan usulan nama panelis dan moderator pada Jumat (8/12) lusa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dua hari lagi pada hari Jumat, 8 Desember 2023," ujarnya.

Meski begitu, Hasyim menyebut KPU sudah menyiapkan pilihan nama-nama untuk panelis dan moderator debat. Dia mengatakan ada dua moderator yang akan memimpin jalannya debat.

"Kemudian, pembicaraan kita yang keempat soal moderator. KPU juga sudah menyiapkan nama-nama usulan untuk moderator. Jadi moderator itu nanti yang akan memimpin atau memoderasi debat capres-cawapres itu. Masing-masing debat satu sampai debat kelima itu moderatornya ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Ini sedang kita matangkan," ujarnya.

Hasyim mengatakan KPU tak membatasi jumlah usulan nama moderator dan panelis yang dapat diajukan ketiga timses paslon. Menurutnya, ketiga timses paslon bebas mengusulkan nama-nama itu dari kalangan mana saja.

"Kita juga sudah minta usulan dari tim pasangan 1, 2, dan 3 sama dengan putusan tim panelis tadi, maksimal disampaikan ke KPU maksimal besok hari Jumat tanggal 8 Desember 2023," imbuhnya.


Tim Kampanye Nasional (TKN) Fanta (Pemilih Muda) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di TKN Fanta Headquarter, Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian program kampanye Fanta Health.

Komandan Tim Fanta, Arief Rosyid Hasan menjelaskan kegiatan tersebut merupakan wujud sosialisasi dari salah satu Program Hasil Terbaik Cepat yang dituangkan dalam visi dan misi Prabowo-Gibran.

"Ini adalah aktivasi dari salah satu dari delapan program hasil terbaik cepat di visi misi Prabowo-Gibran. Yaitu poin kedua tentang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50 persen dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten," kata Arief dalam keterangan tertulis, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Arief berharap lewat kegiatan ini masyarakat bisa merasakan langsung seperti apa pemeriksaan gratis yang nantinya akan diselenggarakan, jika kelak Prabowo-Gibran terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Lebih lanjut dia menjelaskan dalam mengadakan pemeriksaan gratis, pihaknya melibatkan anak-anak muda dari berbagai latar belakang, terutama tenaga kesehatan.

"Jadi gini, kan di Fanta HQ ini seperti yang mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa Fanta HQ ini bangun ekosistem anak-anak muda dari berbagai latar belakang. Nah, hari ini yang kita buat kegiatan ini namanya Gemas ya atau Generasi Muda Indonesia Sehat, kan ada gemoy, ada Gemas," ucap dia.

"Ini dukungan dari teman-teman kelompok muda ya, kayak latar belakangnya perawat, ya. Kemudian ada ketuanya itu, Dokter Ardi, ya, dulu sekjen Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, dan teman-teman anak-anak muda yang punya profesi atau latar belakang kesehatan," lanjut Arief.

Arief pun menjelaskan alasan Tim Fanta memulai penggalangan sosialisasi anak muda dari sisi kesehatan. Salah satunya dengan mempertimbangkan aspek kesehatan yang menjadi bagian penting Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagaimana visi dan misi yang diusung pasangan capres Prabowo-Gibran.

"Kita melihat data bahwa jumlah Nakes dan tempat tidur RS per populasi kita,masih di bawah standar WHO. Nah ini harus segera dibenahi. Prabowo Gibran memperhatikan hal ini, anak muda harus sadar pula tentang hal ini." urainya.

Arief memastikan kegiatan tes pemeriksaan kesehatan gratis nantinya tidak hanya akan diadakan di Jakarta saja.

"Nanti juga akan diselenggarakan oleh pendukung Prabowo-Gibran di berbagai daerah. Kita berdoa ikhtiar kita memperbaiki kesehatan lewat anak muda ini berhasil." jelasnya.


Bawalu Kota Cirebon mendapat sejumlah aduan terkait pelanggaran pada masa kampanye Pemilu 2024. Salah satu pelanggaran yang cukup mencolok adalah terkait kendaraan roda tiga plat merah yang digunakan untuk membawa alat peraga kampanye (APK) milik salah satu calon anggota legislatif (caleg).

Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Mohamad Joharudin mengatakan penggunaan kendaraan plat merah untuk membawa APK milik caleg itu terjadi di wilayah Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.

"Berkaitan dengan kasus penggunaan kendaraan roda tiga berplat merah, kita Bawaslu Kota Cirebon setelah mendapatkan laporan dari Panwaslu Lemahwungkuk langsung menindaklanjuti dan kami sudah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait," kata Joharudin di Kantor Bawaslu Kota Cirebon, Rabu (6/12/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa pihak yang telah diminta keterangan antara lain yakni mulai dari camat, Lurah, RW, dua orang yang membawa kendaraan roda tiga, hingga caleg yang bersangkutan.

Menurut Joharudin, larangan penggunaan kendaraan plat merah yang merupakan fasilitas milik negara itu diatur dalam Pasal 280 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Kemudian berkaitan dengan larangan tersebut, itu ada diatur dalam Pasal 521, yang berbunyi setiap peserta dan tim kampanye Pemilu yang melanggar larangan kampanye sebagaimana telah diatur Pasal 280, akan dipidana 2 tahun penjara dan denda Rp 24 juta," kata dia.

Namun, Joharudin mengatakan berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan dari sejumlah pihak, Bawaslu Kota Cirebon tidak menemukan adanya tindak pidana dalam kasus tersebut. Sebab, camat, lurah, hingga ketua RW tidak mengetahui atau memberi izin terkait penggunaan kendaraan roda tiga tersebut.

"Setelah kami melakukan kajian dari semua pihak, dari mulai camat, lurah, RW, dua orang yang membawa kendaraan, hingga caleg yang bersangkutan, kami Bawaslu Kota Cirebon tidak bisa membuktikan bahwa itu masuk ke dalam unsur pidana. Karena camat, lurah, dan RW itu tidak pernah mengizinkan (penggunaan kendaraan plat merah)," kata dia.

"Status kendaraan roda tiga itu adalah hibah dari Pemkot Cirebon yang diserahkan ke RW. Dan, RW-nya juga tidak mengetahui. Artinya pengguna kendaraan itu tidak izin ke RW," sambung dia.

Kemudian, berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap dua orang yang membawa kendaraan roda tiga plat merah itu, diketahui mereka bukan bagian dari tim kampanye Pemilu atau anggota dari salah satu partai politik.

"Untuk keterpenuhan unsur pasal itu, apakah dua orang itu adalah pelaksana kampanye, kita kroscek ke tim kampanye yang pelaksana dan tim kampanye yang dilaporkan ke KPU. Dan ternyata, dua orang itu bukan bagian dari tim kampanye. Dan, kita cek di Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), mereka juga bukan sebagai anggota (partai politik)," kata Joharudin.

Terkait dengan kasus ini, Bawaslu Kota Cirebon juga telah memanggil caleg yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Hasilnya, kata Joharudin, caleg tersebut mengaku tidak pernah memerintahkan dua orang itu menggunakan kendaraan plat merah untuk melakukan pemasangan APK.

"Untuk caleg, ketika kami panggil, dia mengatakan tidak tahu. Dia mengatakan bahwa dia menyuruhnya pakai mobil untuk memasang APK itu," ucap Joharudin.

Atas dasar itu, Bawaslu Kota Cirebon menyatakan tidak menemukan adanya unsur pidana dalam kasus penggunaan kendaraan plat merah yang digunakan untuk membawa APK milik salah satu Caleg.