Halaman utama website Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Banyuwangi diretas. Laman itu menampilkan tayangan judi online berupa tampilan aplikasi slot. Laman Bawaslu Banyuwangi seharusnya menampilkan informasi terkait tahapan pemilu dan sejumlah informasi yang berkaitan dengan pemilu.

Saat dibuka, halaman utama website bawaslu Banyuwangi langsung menampilkan gambar khas judi slot bertuliskan Roket 288 dengan berbagai pilihan slot gacor, judi bola, slot pulsa dan slot gacor hari ini. Hingga Senin (11/9) siang, laman Bawaslu Banyuwangi masih memunculkan tampilan yang sama dan sesekali muncul tampilan server not found.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Banyuwangi Khomisa Kurnia Indra membenarkan hal tersebut, ia menduga ada pihak tertentu yang sengaja melakukan peretasan dengan mengubah tampilan laman utama bawaslu menjadi laman judi online. Menurutnya peretasan itu diketahui sejak Jumat (8/9).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tahu sekitar tiga hari yang lalu," kata Indra kepada wartawan Senin (11/9/2023).

Berdasarkan informasi yang ia terima, upaya peretasan tersebut tidak hanya dialami website Bawaslu Banyuwangi saja tetapi juga website bawaslu sejumlah daerah di Jatim lain mengalami gangguan nyaris serupa.

"Berdasarkan info ada beberapa kabupaten juga trouble error walaupun kasusnya berbeda. Ada yang file nya hilang, ada yang ga bisa login," ujarnya.

Temuan tersebut langsung dilaporkan ke bawaslu Jatim untuk diambil tindak lanjut.

Menkominfo Sebut TikTok Paling Komit Tak Ada Konten Judi Online


Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal rencana jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dipercepat. Mahfud mengatakan jika jadwal tersebut tidak dimajukan, tahapan Pemilu akan terganggu.

"Kalau tidak dimajukan justru mempengaruhi tahapan Pemilu. Pemilu bisa terganggu kalau tidak dimajukan," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Mahfud pun menjelaskan argumennya tersebut. Menurutnya, jika mengikuti jadwal pendaftaran capres-cawapres sebelumnya yakni 19 Oktober-25 November, akibatnya jadwal pencoblosan bisa mundur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena gini. Ketentuan jadwal tahapan itu ditentukan oleh KPU dalam PKPU setelah dipertimbangkan oleh Menteri Dalam Negeri dan DPR dan Bawaslu. Tapi ketentuan bahwa masa kampanye harus selesai tiga hari sebelum pencoblosan, sebelum pemungutan suara dan logistik harus selesai sekian hari sebelum pemungutan suara, gambar sudah dicetak sekian hari sebelum pemungutan suara itu ada UU," ujar Mahfud.

"Kalau menggunakan jadwal lama kita akan harus menunda malahan. Oleh sebab itu harus menunda dalam arti tanggal 14 (Februari 2024). Oleh sebab itu, lalu masa-masa yang bisa ya dimajukan ke tanggal 10 sampai 16 (Oktober 2023) itu udah cukup pendaftaran, lalu di situ ada pemeriksaan kesehatan, penetapan daftar calon dan sebagainya dan sebagainya," lanjut dia.

Mahfud menjelaskan dipercepatnya jadwal pendaftaran capres-cawapres menjadi 10-16 Oktober justru untuk melaksanakan Perppu Pemilu. Dia mengatakan Perppu itu mengakomodasi pemekaran daerah di Indonesia yang kini menjadi 38 provinsi.

"Itu justru untuk melaksanakan UU karena ada Perppu kan, Perppu tentang Pemilu berkenaan dengan terjadinya pemekaran, ada IKN. Di Perppu itu disebutkan tahapan-tahapan itu. Setiap hari kampanye, setiap hari sebelum pemungutan suara harus selesai kampanye dan seterusnya dan itu sesudah diitung bisa kalau tanggal 10-16 (Oktober 2023). Kan cuma mendaftar," kata Mahfud.

Sebagai informasi, berdasarkan draf PKPU yang dilihat detikcom, jadwal pengumuman pendaftaran capres-cawapres bakal pada 7 Oktober hingga 9 Oktober 2023. Sementara, masa pendaftaran direncanakan akan dipercepat mulai 10 hingga 16 Oktober 2023.

Diketahui sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3 tahun 2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Lihat juga Video: Rapat Pemenangan, Anies Disambut Cak Imin di DPP PKB

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md mengaku sering bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Mahfud mengatakan pertemuan itu kerap dilakukannya lantaran dirinya pernah menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di mana Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah.

"Ya saya sering ketemu Bu Megawati. Sejak zaman BPIP saya bersama Bu Megawati hampir setiap saat ya. Saya kan alumni BPIP. Sering ketemu Bu Megawati," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Mahfud juga mengakui bahwa baru-baru ini dirinya bertemu dengan Megawati. Namun dia memastikan pertemuan itu tidak membahas soal Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baru-baru dalam waktu belum lama ini juga bertemu itu agak lama, tapi kita nggak bicara soal Pilpres lah. Karena saya tahu itu bukan domain saya. Bu Megawati lebih tahu semuanya tentang setiap orang. Jadi kita nggak bicara itu. Menghormati aja," ungkap dia.

Mahfud melanjutkan, dalam pertemuannya baru-baru ini, dirinya dan Megawati membahas soal mantan warga negara Indonesia (WNI) korban Peristiwa 1965-1966 yang saat ini tinggal di luar negeri. Mahfud mengaku menyampaikan update mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat tersebut.

"Ya banyak (membahas) masalah politik, masalah ideologi, masalah konstitusi. Terakhir saya bertemu masalah mahid, mahasiswa ikatan dinas yang dulu disekolahkan oleh Bung Karno di luar negeri terus nggak bisa pulang selama puluhan tahun itu saya update ke Bu Mega. Saya ketemu dengan orang-orang ini," tutur Mahfud.

"Tapi kita nggak bicara Pilpres karena saya menghormati Bu Megawati untuk menentukan sesuai dengan kapasitas beliau yang saya yakini sudah nggak perlu masukan-masukan dari orang luar. Sudah ada mekanisme internalnya maksud saya di PDIP," imbuh dia.


Menko Polhukam Mahfud Md mengungkap isi percakapannya dengan bacapres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo saat ngopi bareng. Mahfud membantah bicara soal cawapres dalam pertemuan dengan Ganjar itu.

"Nggak, nggak," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023). Mahfud ditanya apakah dalam pertemuan itu Ganjar mengajaknya menjadi cawapres.

Mahfud menjelaskan ihwal pencawapresan merupakan wewenang ketua partai. Menurut dia, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah memiliki pertimbangan tersendiri mengenai cawapres yang akan mendampingi Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tahu bahwa keputusan itu ada di pimpinan partai dan pimpinan partai sudah punya pertimbangan-pertimbangan dan ukuran-ukuran sendiri. Oleh sebab itu, kita enggak bicara soal capres, cawapres. Yang penting, kita tahu itu misalnya kalau untuk koalisinya PDIP itu nanti akan ditentukan koalisi yang dipimpin Ibu Megawati," tutur Mahfud.

"Dan Bu Megawati itu punya sumber-sumber sudah kayak survei terbuka disiarkan orang maupun survei sendiri itu sudah punya. Kan ada survei yang diumumkan di koran, selalu kita baca tapi yang punya survei sendiri. Itu kalau PDIP udah lengkap, sehingga kita nggak perlu menyampaikan ini bagus, ini tidak, saya kira partai-partai sudah tau. Sehingga kita bicara gimana Indonesia yang baik," lanjutnya.

Mahfud mengungkapkan bahwa pertemuan dengan Ganjar itu hanya membahas yang ringan-ringan saja. Salah satu yang dibahas kata Mahfud adalah perihal cara memajukan Indonesia.

"Kalau bagi kita itu ya mudah-mudahan Tuhan memberi yang terbaik bagi Indonesia, bukan terbaik bagi orang yang ingin. Tapi terbaik bagi Indonesia. Ya itu aja yang kita bicarakan. Dan saya sudah sering makan bersama Ganjar. Cuma karena ini situasi politik begini lalu jadi berita," kata Mahfud.

Saat ditanya apakah dalam pertemuan dengan Ganjar juga membahas perihal Pilpres, Mahfud membantah.

Seperti diketahui, Ganjar mengunggah momen pertemuan dengan Mahfud di akun Instagram-nya, Minggu (10/9/2023) sore. Foto itu memperlihatkan keduanya sedang duduk berdua di sebuah halaman.

Ganjar mengenakan kemeja batik, sementara Mahfud memakai setelan jas. Keduanya tampak saling ngobrol santai dan tertawa bersama. Ganjar merasa asyik saat ngobrol dengan Mahfud di sore hari ini. Ganjar juga berterima kasih dengan Mahfud.

"Ngopi bareng beliau bikin sore makin asyik. Terimakasih ya Prof @mohmahfudmd," tulis Ganjar dalam Instagram-nya.


Forum Komunikasi (Forkom) Simpul Relawan Anies di Bali menyindir salah satu bakal calon presiden (capres) yang tiba-tiba muncul di tayangan azan stasiun televisi (TV). Sindiran itu diduga kuat ditujukan untuk Ganjar Pranowo.

Sindiran itu dilontarkan Relawan Anies dalam dalam acara pelantikan dan pengukuhan Tim 100 Badan Koordinasi Saksi Forkom Bali di Denpasar, Minggu (10/9/2023).

Awalnya, inisiator Forkom Simpul Relawan Anies Tatak Prapti Ujiyati mengatakan jika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak akan menggunakan politik identitas pada kontestasi Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tatak mengatakan jika para buzer tidak melihat ke capres selain Anies Baswedan. Bahkan, lanjutnya, ada capres yang tiba-tiba muncul dalam tayangan azan salah satu stasiun TV swasta, namun tidak ada yang mempersoalkan itu.

"Mengapa menyandangkan label yang tidak ada buktinya. Karena lima tahun memimpin Jakarta, Pak Anies berlaku adil untuk semua golongan," kata Tatak dalam keterangan resmi yang diterima detikBali, Senin (11/9/2023).

Ketua Badan Koordinator Saksi (Bakorsi) Simpul Relawan Anies Bali Ahmad Baraas pun mengatakan jika pasangan Anies-Cak Imin diterima dengan positif oleh masyarakat Bali. Ia mengeklaim jika kedua tokoh tersebut masing-masing memiliki basis pendukung yang berbeda. Sehingga saling melengkapi.

"Sangat jelas memberikan pengaruh yang positif bagi elektabilitas pasangan Amin," kata Baraas.

Simpul Relawan Anies menargetkan akan menyumbang sekitar 40 persen suara di Bali. Sebab, saat ini terdapat sebanyak 7.500 relawan Anies berbasis NIK dan jumlah itu diperkirakan meningkat sampai pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Merekalah yang akan mengawal suara Pak Anies, mulai dari persiapan pemungutan suara, penghitungan suara, sampai pada pengumumannya," kata mantan wartawan itu.

Ia juga menambahkan pada bulan Oktober akan menargetkan 100 Tim Bakorsi sudah ada di seluruh Kabupaten. "Bulan November, sudah terbentuk di seluruh kecamatan," ucapnya saat dikonfirmasi detikBali.

"Untuk tingkat desa juga dibentuk tim 100 saksi di tiap desa, yang nantinya ditugaskan mengawal tiap TPS (tempat pemungutan suara)," tandasnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo muncul dalam tayangan azan maghrib salah satu stasiun TV swasta. Dalam video yang dilihat detikcom, tayangan azan magrib itu dibuka dengan pemandangan alam Indonesia. Kemudian, Ganjar muncul menyambut jemaah yang akan salat.

Ganjar tampak mengenakan baju koko berwarna putih, peci hitam, dan sarung batik. Dia menyalami dan mempersilakan jemaah yang datang untuk masuk ke masjid.

Ganjar juga muncul saat sedang melakukan wudu sebelum salat. Ganjar duduk di saf depan sebagai makmum.

Ganjar Nongol di Azan TV, Ade Armando: Tidak Boleh Ada Iklan Politik


Momen menarik terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Menteri BUMN Erick Thohir kepada masyarakat Bogor di sela kunjungan kerja (kunker) mereka. PAN bersyukur figur Erick Thohir, bakal calon wakil presiden (bacawapres) usungan mereka, ternyata dikenali warga setempat.

"Saya tidak berani menduga-duga apa maksud di balik pernyataan Bapak Presiden yang memperkenalkan dan menanyakan Pak Erick kepada masyarakat, tapi saya bersyukur bahwa masyarakat langsung mengenali Pak Erick," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Eddy menilai Erick Thohir populer karena dianggap berhasil menyukseskan sejumlah program dan organisasi yang dipimpinnya, yakni kementerian BUMN dan PSSI. Dia juga menyinggung elektabilitas Erick di papan survei yang cukup diperhitungkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena Pak Erick sebagai tokoh nasional yang dianggap berhasil di berbagai bidang, penyelenggaraan ASEAN Games secara sukses, pengelolaan kementerian BUMN secara sukses, dan juga mengendalikan dan mengoordinir PSSI secara sukses," kata Eddy.

"Ya tentu mendapatkan respons yang positif dari masyarakat dan itu terlihat dari potret di dalam survei ketika masyarakat mengapresiasi kinerja Pak Erick dan mendudukan Pak Erick sebagai calon wakil presiden tertinggi dalam survei," imbuhnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR ini juga menganggap gesture Jokowi kepada Erick menguatkan optimisme dapat mendampingi bacapres Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bacawapres di Pilpres 2024.

"Ini merupakan sebuah optimisme di PAN bahwa kita ketika mengusung Pak Erick Thohir sebagai cawapresnya Pak Prabowo, itu akan mendapatkan respons yang positif juga dari beliau," kata Eddy.

"Meskipun ada teman-teman yang lain dari Golkar termasuk Pak Airlangga dan PBB mengusung Pak Yusril tetapi kami optimis bahwa dengan rekam jejak yang dimiliki oleh Pak Erick beliau kiranya merupakan kandidat yang sangat kuat yang mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ditunjuk sebagai cawapres mendampingi Pak Prabowo di Pilpres 2024," imbuhnya.

Sebelumnya momen menarik terjadi saat Jokowi meninjau Gudang Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jokowi bertanya ke warga apakah mereka mengenal Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut mendampinginya.

Pantauan detikcom, di lokasi, Senin (11/9/2023), Jokowi yang ditemani Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Kepala Bulog Budi Waseso hingga Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi meninjau Gudang Bulog Dramaga.

Usai meninjau di dalam gudang, Jokowi dan rombongan pun keluar menyapa warga yang sudah antusias menunggunya.

Warga yang hadir dalam acara itu merupakan warga Kabupaten Bogor yang masuk dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Jokowi dalam acara ini juga memberikan bantuan kepada mereka.

Jokowi kemudian bertanya ke warga apakah mengenal Erick Thohir.

"Tahu ini siapa?" tanya Jokowi sembari menunjuk Erick Thohir.

"Pak Erick Thohir, Menteri BUMN," jawab warga serempak.


Wakil Ketua DPN Partai Gelora Fahri Hamzah meyakini Demokrat akan bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto. Fahri mengungkit kedekatan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra tersebut.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam peluncuran buku 'Prabowo Subianto sang Pemersatu Bangsa' karya Sugiat Santoso di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat, Senin (11/9/2023).

Mulanya, Fahri menjelaskan Prabowo sangat dekat dengan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Fahri mengatakan Gus Dur sudah melabeli Prabowo dengan sebutan 'orang yang paling ikhlas di Republik ini'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Prabowo dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu sudah wafat dan kita tahu fatwanya masih ada sampai sekarang bawa orang yang paling ikhlas hatinya untuk Republik ini namanya Prabowo Subianto itu kata Gus Dur," kata Fahri Hamzah.

Fahri juga menyebut Prabowo sangat dekat dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Fahri mengatakan kedekatan itu terlihat dari duet Megawati-Prabowo (Mega-Pro) pada Pemilu 2009.

"Dekat dengan Ibu Mega kurang dekat apalagi jadi wakilnya Bu Mega. Mega-Pro. Meski saya sekarang agak menyayangkan mengapa Ibu Mega tidak bersama Pak Prabowo? Yang menurut saya seharusnya itu diteruskan sebagai satu momen persatuan nasional," kata Fahri.

Fahri kemudian bicara soal hubungan SBY dengan Prabowo. Dia pun meyakini hubungan SBY dengan Prabowo akan membawa Demokrat bergabung ke Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo sebagai capres.

"Beliau ada masalah sedikit saya kira residu dari zaman Pak Habibie dengan Pak SBY tapi itu tidak besar karena itu tidak ada masalah. Saya yakin Demokrat akan bergabung dengan Pak Prabowo. Feeling saya begitu," kata Fahri.

Fahri mengatakan SBY memiliki kedekatan dengan Prabowo. Karena itulah, kata Fahri, Prabowo sudah teruji kiprahnya di mata SBY.

"Perasaan saya, Pak SBY tentu tahu bahwa Pak Prabowo adalah tokoh yang sangat dekat dengan beliau dan juga teruji ya apa namanya, kiprahnya selama ini. Berkali-kali juga di beberapa momentum ada koalisi juga dengan beliau dan selama beliau menjadi presiden juga Pak Prabowo adalah menjadi orang yang melakukan penyeimbangan secara setia dalam rangka membangun demokrasi, sehingga di zaman Pak SBY rekor indeks demokrasi kita di antara yang paling baik," ujarnya.

"Nah, sekarang ini waktunya saya kira tokoh-tokoh ini semuanya bersatu dan mendukung Pak Prabowo itu harapan kita saya kira ke depan," imbuhnya.

Diketahui, Partai Demokrat memutuskan hengkang dari Koalisi Perubahan Untuk Persatuan (KPP). Dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai bacapres juga sudah dicabut. Kini, Demokrat belum bergabung dengan koalisi manapun.

Demokrat sebelumnya bersama NasDem dan PKS mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres 2024. Namun dukungan dicabut lantaran Anies memilih berduet dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Berikut peta koalisi parpol untuk Pilpres 2024:

1. PDIP-PPP-Hanura-Perindo (mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres).

2. Gerindra-PAN-Golkar-Gelora-PBB (mengusung Prabowo Subianto sebagai capres).

3. NasDem-PKB-PKS (mengusung Anies baswedan sebagai bacapres dan Cak Imin sebagai bacawapres).

Tonton juga Video: Dewan Pembina Relawan soal Baliho Prabowo-Gibran: Tahan Dulu, Ada Saatnya

[Gambas:Video 20detik]


Waketum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons nama eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) dalam radar Cawapres Ganjar Pranowo. Doli menyebut rencana Partai Golkar untuk RK, yakni memajukan menjadi gubernur kembali.

"Kami di Partai Golkar itukan sebenarnya sudah punya perencanaan-perencanaan itu ya, dibicarakan sudah sejak lama dan matang. Nah, kalau soal Pilpres kami sampai saat ini tidak ada perubahan, belum ada perubahan," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Doli menyebut berdasarkan musyawarah nasional, rapat pimpinan nasional, hingga rapat kerja nasional pihaknya memandatkan keputusan capres dan cawapres ke Ketum Airlangga Hartato. Ia menyebut rencana untuk RK hanya ada dua, yakni maju sebagai Gubernur Jawa Barat atau Pilgub DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal Ridwan Kamil sendiri kami juga sudah punya planning buat RK, kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur, nanti tinggal pilih 2, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta," kata Doli.

"Jadi keputusan itu sampai sekarang belum pernah kita tinjau ulang. Nah, jadi posisinya kayak gitu Golkar," sambungnya.

Ia mengatakan Golkar masih memasukkan RK pada target Pilkada. Menurutnya hal itu bisa saja berubah tergantung keputusan Airlangga.

"Kalau dalam konteks Golkar nggak pernah, kalau dalam konteks Golkar kami sudah punya perencanaan yang cukup lama dibahas, mulai dari target Pilpres, target Pileg, target Pilkada gitu. Nah, RK itu sampai saat ini masih masuk dalam perencanaan di Pilkada," kata Doli.

"Itu tergantung Pak Airlangga (kemungkinan keputusan diubah), maka kami sudah serahkan kepada Pak Airlangga untuk nanti keputusan akhirnya di Pak Airlangga yang sudah kita kasih mandat," pungkasnya.

Isu RK Masuk Kandidat Cawapres Ganjar Menguat

Ridwan Kamil sebelumnya menyebut wilayah Jabar dibutuhkan bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo, untuk bersaing di Pilpres 2024. Ridwan Kamil menyinggung hasil survei di Jabar saat menjawab isu bakal menjadi cawapres Ganjar Pranowo dalam wawancara Blak-blakan yang diadakan oleh detikcom, tayang pada Rabu (6/9).

"Jadi jawabannya adalah iya dihubungi, tapi tidak semata-semata hanya oleh tim Ganjar begitu. Cuma kalau lihat hitungan politik, memang yang paling membutuhkan Jawa Barat kan adalah koalisi Pak Ganjar. Jadi itu logika matematika," kata Ridwan Kamil.

Mantan Gubernur Jabar itu menyebut elektabilitas dirinya di Jawa Barat tinggi berdasarkan hasil survei. Sementara, menurut Ridwan Kamil, Ganjar sulit mendulang suara di wilayah Jabar.

Lihat juga Video: Waketum PAN Merasa Belum 'Klik' dengan PKB Usai PAN-Golkar Dukung Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia merespons gugatan usia capres atau cawapres yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK). Doli berharap setiap perubahan yang berkaitan dengan Undang-Undang didiskusikan juga dengan DPR dan pemerintah.

"Saya termasuk dari dulu kalau yang berkaitan soal undang-undang yang penting, undang-undang yang berimplikasi pada kehidupan politik, kehidupan berbangsa dan bernegara, berkaitan dengan sistem gitu ya selalu, pribadi ini ya, saya berkeinginan kalaupun ada perubahan itu dalam revisi UU yang dibahas oleh pembuat UU, DPR bersama dengan pemerintah gitu," kata Doli kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023).

Ia mengatakan terkait batas usia capres atau cawapres itu lebih baik dibahas oleh pembuat Undang-Undang. Meski demikian, ia sepakat adanya peremajaan capres dan cawapres mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau saya secara pribadi memang harus lebih baik dibahas oleh pembuat undang-undang. Walaupun saya juga setuju terjadi peremajaan pencalonan karena Indonesia ini termasuk yang mengalami bonus demografi, puncaknya tahun 2030. Artinya makin banyak sebetulnya pemilih muda, pemilih pemula di dalam konteks Pemilu," katanya.

Waketum Partai Golkar ini juga mengatakan setuju ada penurunan batas usia capres dan cawapres lantaran lebih relevan dengan bonus demografi Indonesia yang akan datang. Ia juga mengungkit peremajaan calon pemimpin yang sudah dilakukan oleh beberapa negara maju.

"Tentu tokoh-tokoh yang muncul termasuk siapa yang jadi anggota DPR, siapa yang jadi presiden, ya harusnya kan lebih dekat dengan kultur mereka, dengan lingkungan mereka," tutur Doli.

"Jadi saya sih dalam konteks itu setuju tapi sebaiknya kalau dalam perbaikan undang-undang yang berkaitan dalam sistem itu diserahkan kepada pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah," imbuhnya.

Ketua MK Bicara Pemimpin Muda

Anwar Usman sebelumnya menyinggung pemimpin muda soal gugatan usia capres/cawapres. Anwar Usman pun mencontohkan Nabi Muhammad SAW dalam persoalan itu.

"Saya sekali lagi, tidak bermaksud, karena belum putus ya. Insya Allah, pemeriksaan selesai, tinggal nunggu putusan," kata Anwar Usman dalam kuliah umum di kampus di Semarang yang ditayangkan di YouTube, Senin (11/9). Anwar menjawab pertanyaan mahasiswa soal gugatan usia capres-cawapres yang sedang berlangsung di MK.

Anwar Usman lalu mencontohkan kasus Nabi Muhammad SAW.

"Saya sudah katakan sebagian contoh tadi, bagaimana Nabi Muhammad, mengangkat seorang panglima perang, umurnya belasan tahun. Muhammad Alfatih yang melawan kekuasaan Bizantium, mendobrak Konstantinopel, sekarang menjadi Istanbul, usianya berapa? 17 tahun," ujar Anwar Usman yang berlatar belakang hakim pengadilan agama itu.

"Saya tidak menyinggung apapun putusan. Jangan dikaitkan dulu," sambung Anwar Usman.


Bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menyambangi kantor DPP PKB siang ini. Kunjungan itu merupakan kunjungan pertama Anies ke markas PKB usai dideklarasikan sebagai pasangan capres cawapres bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (11/9/2023), Anies tiba sekitar pukul 14.38 WIB. Anies tampak mengenakan batik hijau.

Anies disambut langsung oleh Cak Imin. Keduanya tampak saling menyapa dan berjabat tangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, hadir pula Sekjen PKB Hasanuddin Wahid, Waketum PKB Jazilul Fawaid, Wasekjen PKB Syaiful Huda, Ketua DPP PKB Daniel Johan, Ketua DPP PKB Faisol Riza. Mereka kemudian langsung memasuki ruangan rapat.

Sebelumnya, Jazilul Fawaid mengatakan pertemuan Anies dan DPP untuk menyusun agenda prioritas pemenangan Pilpres 2024.

"Insyaallah, merapatkan barisan, visi dan agenda prioritas dalam pemenangan," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (11/9).

Terpisah, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan agenda ini menjadi kunjungan perdana Anies ke kantor PKB sejak deklarasi duet bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Iya sejak pascadeklarasi, Mas Anies kan belum bertemu sama sekali dengan semua jajaran, dewan syuro, dewan tanfidz, dan DPP," kata Huda.

"Jadi bisa dibilang agenda nanti siang itu pertemuan perdana Mas Anies dengan jajaran pengurus DPP PKB secara formal," imbuhnya.

Lihat Video: Rapat Pemenangan, Anies Disambut Cak Imin di DPP PKB

[Gambas:Video 20detik]


Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin menggelar kunjungan kerja di Kota Bogor pada hari ini. Dia bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya beserta jajarannya.

"Barusan saya bertemu Pak Wali Kota Bogor bersama jajaran. Jadi ini kota pertama yang saya kunjungi setelah menjadi Pj Gubernur Jawa Barat, saya mendengar beberapa masukan dan saya rasa cukup baik," kata Bey kepada wartawan di Balai Kota Bogor, Senin (11/9/2023).

Salah satu yang dibicarakan adalah perihal transportasi umum. Menurut Bey, transportasi umum di Kota Bogor sudah cukup baik, salah satunya meminimalisir kepadatan lalu lintas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi kami mendengarkan transportasi, bagaimana Bogor cukup berhasil menggunakan bis, karena mengurangi angkutan kota di tengah kota. Itu saya rasa akan mengurangi kepadatan lalu lintas," jelasnya.

Bey turut mengingatkan para aparatur sipil negara (ASN) hingga TNI-Polri, agar aparatur harus bersikap netral.

"Tentunya pertama Pemilu, harus menjamin akan lancar, aman, dan netralitas ASN, Polri, dan TNI, harus kita jaga betul," tuturnya.

Terkait masalah polusi udara, Bey turut mengapresiasi pemerintah kota (Pemkot Bogor). Dia mengapresiasi kebijakan denda bagi warga yang membakar sampah, dan penggunaan kendaraan listrik.

"Polusi udara kan juga Pak Wali memberikan contoh yang cukup baik dimana ada denda kepada mereka yang bakar sampah. Jadi penegakkan hukum untuk mereka yang membakar sampah juga sudah cukup baik dijalankan," ungkapnya.

"Jadi saya kira masalah polusi ini kan sudah berkali-kali disampaikan bahwa ini adalah masalah bersama. Dari sisi pemerintah, kita harus mulai menerapkan apa yang sebaiknya dilakukan. Seperti penggunaan kendaraan listrik dan masyarakat harap pindah ke kendaraan umum," sambung Bey.


Syaiful Huda, wasekjen PKB menuai sorotan setelah ucapannya terkait janji menggratiskan BBM jika Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menang Pilpres 2024 viral. Ternyata bukan cuma BBM, Wasekjen PKB ini ternyata juga menjanjikan tunjangan bagi ibu hamil.

Hal itu diungkapkan Huda dalam sebuah diskusi yang digelar di Kota Bandung pada Minggu (10/9/2023). Dalam diskusi itu, Syaiful Huda memaparkan beberapa program yang akan diperjuangkan PKB.

Salah satu yang dia sebut, yakni memberikan tunjangan bagi ibu hamil. Menurutnya pemberian tunjangan ibu hamil mampu menekan angka stunting di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Lalu tunjangan untuk ibu hamil, kita bisa bayangkan hari ini Indonesia bonus demografi, tetapi di saat yang sama dibayang-bayangi terjadi stunting, hari ini stunting darurat di Indonesia ini," kata Huda dalam keterangan yang diterima detikJabar, Senin (11/9/2023).

Huda menyebut anggaran untuk penanggulangan stunting mencapai triliunan rupiah. Nantinya, seorang ibu hamil akan mendapat tunjangan senilai Rp 6 juta selama 9 bulan.

"Gus Imin dan PKB mendorong untuk menghilangkan stunting di Indonesia, udah diurus sejak dari ibu hamil, karena stunting itu terjadi karena asupan gizi yang didapat oleh ibu hamil," ujarnya

"Program kami tunjangan bagi ibu hamil sampe lahir itu kami menghitung potensi APBN kita mampu memberikan tunjangan 6 juta selama kehamilan selama 9 bulan, semangatnya supaya tidak ada stunting," sambung Huda.

Sebelumnya, Huda juga menjelaskan soal wacana BBM gratis jika Cak Imin menang Pilpres. Dia menyebut PKB ingin berjuang menurunkan harga BBM semurah-murahnya bagi pemilik sepeda motor dan angkutan umum.

"Ini kami menyebutnya perbaikan skema subsidi BBM yang selama ini bocor, masih dipake di pabrik-pabrik, masih dipake oleh orang-orang yang semestinya tidak menggunakan subsidi BBM itu," ungkapnya.

Dia pun mengatakan, salah satu jenis BBM yang disubsidi adalah jenis Pertalite yang disubsidi sebesar Rp.3.500. Namun menurutnya, subisidi itu belum tepat sasaran.

"Yang punya kendaraan roda empat itu pake Pertalite gak pake Pertamax, terus korporasi atau pabrik juga pake juga, artinya tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Oleh karena itu, Huda menuturkan, PKB ingin mendorong perbaikan subsidi harus berbasis segmen, dimana subsidi BBM nantinya hanya untuk pemilik sepeda motor dan angkutan umum saja.

"Pemilik sepeda motor di Indonesia ini berjumlah 120 juta, kalau subsidi BBM kita selama ini itu totalnya Rp 261 triliun, kalau subsidinya hanya pemilik sepeda motor dengan 120 juta, misalnya nanti pertalite mau kita turunkan harganya jadi 7.000 itu hanya keluar Rp 121 triliun, artinya efisien subisidi kita gak bengkak, kalau basisnya segmen," tegas Huda.

Lebih lanjut, Huda mengkritik sistem subsidi BBM yang digunakan saat ini menggunakan basis pada barang sehingga subsidi bocor tidak tepat sasaran yang semestinya.

"Jadi judulnya bukan gratis, tapi semurah-murahnya, berbasis segmented, hanya untuk pemilik motor dan angkutan umum," ucapnya.

Masih kata Huda, PKB juga bakal memperjuangkan listrik gratis bagi masyarakat yang menggunakan Kwh dengan daya 450 watt hingga subisidi pupuk bagi petani yang lahannya di bawah setengah hektar, termasuk program wajib belajar 15 tahun.

"PKB menargetkan wajar dikdas kita 15 tahun, artinya apa? SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, dan paling tidak kuliah bisa D3," pungkas Huda.


Menko Polhukam Mahfud Md mengaku telah mendengar kabar dirinya dan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat bakal cawapres untuk mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mahfud juga telah bertemu dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri seperti halnya Ridwan Kamil.

"Ya, saya juga mendengar itu (jadi kandidat bacawapres Ganjar). Ya saya dengar juga begitu. Biar nanti yang dipilih yang terbaik saja untuk bangsa dan negara ini, untuk kondisi ekonomi dan negara yang lebih baik. Kalau soal mengerucut ke nama-nama, itu kan urusan internal partai," kata Mahfud dilansir detikX, Senin (11/9/2023).

Mahfud mengklaim selama ini tidak pernah menawarkan diri sebagai cawapres kepada partai maupun Ganjar. Meski begitu, dia yakin partai dan koalisi pasti memiliki pertimbangan sendiri, terutama terkait hasil survei internal.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya tidak menyodorkan diri. Tidak pasang iklan juga, to. Tidak pasang baliho juga," tuturnya.

Namun demikian, Mahfud mengaku sudah sempat bertemu dengan Megawati Soekarnoputri. Dia menegaskan tidak ada perjanjian apapun dalam pertemuan itu.

"Saya bertemu dengan Bu Mega, dengan Mas Ganjar, tapi tidak ada perjanjian apa-apa. Saya belum mengikatkan diri," ujarnya.

Tak Cuma Mahfud, RK Juga Bertemu Megawati

Tak hanya Mahfud Md, pada tanggal 5 September kemarin, Ridwan Kamil juga bertemu dengan Megawati. Pertemuan itu terjadi di tengah kunjungan dirinya ke Jakarta, tepatnya ke Kemendagri, untuk menghadiri pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat.

Seorang politikus pendukung Ganjar membisikkan informasi bahwa tujuan Ridwan Kamil menyetir sendiri ke Jakarta bukan ke Kemendagri semata. Dia menyebut Ridwan juga berkunjung ke kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jl Teuku Umar.

Informasi ini diamini oleh politikus PDIP Deddy Sitorus. Deddy sudah mendengar informasi soal pertemuan Megawati dan Ridwan Kamil pekan ini.

"Ya saya dengar begitu," kata Deddy saat dikonfirmasi, Jumat (8/9). Deddy menjawab pertanyaan apakah benar Ridwan Kamil menemui Megawati pada tanggal 5 kemarin.

Deddy menuturkan Ridwan Kamil bertukar pikiran dengan Megawati. Dia menyebut Ridwan Kamil saat itu baru saja menyelesaikan tugasnya memimpin Jawa Barat.

"Tukar pikiran saja, karena beliau baru selesai tugas jadi gubernur Jabar," kata Deddy.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Mahfud Md Ungkap Kendala Usut TPPU Rp 349 T, Diduga Ada Dokumen Palsu

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon presiden (Bacapres) Gerindra Prabowo Subianto dikabarkan melirik sejumlah nama untuk jadi wakilnya dalam Pilpres 2024 mendatang. Salah satu nama yang ramai disebut yakni Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat.

Selain itu ada juga nama lainnya seperti Erick Thohir (Menteri BUMN), Gibran Rakabuming (Wali Kota Solo) hingga Airlangga Hartarto (Ketum Golkar).

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Dedi Mulyadi mengungkapkan, siapa yang akan dipilih untuk jadi pendamping Prabowo merupakan kewenangan dari partai koalisi yang mengusung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Prabowo yang juga Ketum Gerindra, didukung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Gerindra, PAN dan Golkar.

"(Cawapres) dengan Pak Prabowo bukan urusan saya menjelaskan. Itu bapak dan seluruh pimpinan koalisi yang membahas," ucap Dedi Mulyadi usai menghadiri konsolidasi akbar caleg Gerindra Jabar di Kota Bandung, Senin (11/9/2023).

Saat ditanya kapan Prabowo bakal mengumumkan wakilnya, Dedi menyebut hal itu akan dilakukan segera. Namun dia tidak merinci kapan dan dimana pengumuman cawapres Prabowo akan dilakukan.

"Kita tunggu pada waktunya," ujar mantan Bupati Purwakarta ini.

Sebelumnya, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, usulan cawapres untuk mendampingi Prabowo masih dimatangkan oleh pimpinan partai koalisi. Menurutnya, jika sudah waktunya, Gerindra akan mengumumkan hal itu ke publik.

"Wakil Presiden sekarang sedang dibicarakan dengan pimpinan partai koalisi, sedang dibicarakan dan dimatangkan. Pada waktunya akan kita umumkan cawapres yang akan mendampingi Pak Prabowo," kata Muzani, Minggu (10/9/2023).

Meski begitu, Muzani tidak menampik sosok Ridwan Kamil menjadi salah satu kandidat yang memenuhi kriteria untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024. Salah satu pertimbangannya karena rekam jejak pria tersebut saat memimpin Jabar.

"Ridwan Kamil sebagai seorang sosok Gubernur Jawa Barat, namanya cukup baik, cukup harum. Pak Prabowo mempertimbangkan itu juga sebagai sosok wakilnya," pungkasnya.

Foto: Prabowo Subianto saat menghadiri konsolidasi akbar Gerindra Jabar di Kota Bandung, Senin (11/9/2023).


Komunikasi politik yang terencana antara Prabowo Subianto dan Budiman Sudjatmiko baru-baru ini berlangsung di Semarang, Jawa Tengah (18/8). Mereka bersatu membentuk komunitas sukarelawan untuk kemenangan Prabowo dalam Pemilu 2024 yang diberi nama Prabu, yang merupakan singkatan dari Prabowo Budiman bersatu. Hal ini menandai dukungan politik terbuka dari Budiman terhadap Prabowo.

Dukungan politik yang diberikan oleh Budiman kepada Prabowo telah memicu pro kontra di kalangan aktivis 98 dan elite politik. Dua mantan aktivis PRD yang secara aktif terlibat dalam aksi reformasi 1998, yaitu Petrus Hariyanto dan Wilson mengecam sikap Budiman dalam memberikan dukungan kepada Prabowo, menganggapnya sebagai tindakan yang merusak politik dan mencoba untuk mencuci dosa Prabowo sebagai seorang pelanggar HAM di masa lalu.

Sedangkan politisi dari PDIP, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengritik sikap Budiman sebagai upaya semata-mata untuk merias dan mencuci citra Prabowo. Namun, Budiman membantah semua tuduhan ini dalam wawancara dengan MetroTV (24/8).

Budiman dianggap oleh aktivis 1998 dan elite politik PDIP telah mengambil langkah-langkah politik yang bersifat oportunis dan pragmatis dalam mendukung Prabowo. Tindakan ini telah mengecewakan semangat perjuangan para aktivis yang berjuang pada 1998 dan PDIP yang telah membesarkannya. Namun, tentu saja perlu menelusuri lebih jauh alasan di balik manuver politik Budiman untuk mendukung Prabowo dalam Pemilu 2024 ini.

Perubahan Orientasi

Perkembangan terakhir pemikiran dan perubahan orientasi politik Budiman Sudjatmiko mulai terlihat mengarahkan fokus pemikirannya secara ekonomi politik untuk merumuskan arah baru perkembangan bangsa dan negara dengan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan. Visi baru ini tampaknya hasil dari refleksi aktivisme politiknya di masa lalu dan hasil dari studinya di luar negeri.

Budiman sering mengangkat isu pentingnya mengembangkan sebuah Silicon Valley versi Indonesia, yang ia wujudkan melalui proyek pembangunan dan pengembangan industri teknologi 4.0 di Cikidang, Sukabumi yang dikenal dengan sebutan Bukit Algoritma. Budiman juga telah menginisiasi kelas inspirasi melalui berbagai platform media sosial seperti Instagram, Youtube, Twitter, dan Tiktok, dengan tujuan mendorong generasi muda untuk berpikir dan bertindak demi kemajuan Indonesia.

Ia juga menekankan perlunya kesadaran politik yang tinggi untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan berbasis sains di berbagai sektor dalam berbagai kelas inspirasinya. Pandangan politik Budiman menunjukkan perlunya lahirnya generasi baru yang memiliki kecerdasan serta keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan bangsa.

Budiman secara tersirat mendorong perlunya perubahan pola pikir elitis yang cenderung konservatif dan feodal menjadi progresif berbasis sains. Dalam pandangan Budiman, masa depan bangsa sangat bergantung pada kemampuan untuk menggabungkan ilmu pengetahuan dengan tindakan politik.

Dukungan yang diberikan oleh Budiman kepada Prabowo dapat dijelaskan sebagai pilihan strategis. Budiman mengakui bahwa pilihannya ini dipengaruhi oleh pikiran Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia dan Solusinya. Budiman menyatakan bahwa visi yang tercantum dalam buku tersebut sesuai dengan aspirasi para aktivis. Budiman meminta Prabowo jika terpilih Presiden di 2024 untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan koperasi, desa, dan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia.

Melihat Celah

Konteks politik saat ini memungkinkan adanya komunikasi politik yang lebih cair dalam arus politik yang lebih cenderung rasional. Partai politik belum sepenuhnya berhasil membangun fondasi politik demokratis dalam dua dekade pasca Reformasi. Budiman melihat celah hari ini dan sigap melirik Prabowo bukan hanya sebagai mantan tokoh militer yang memiliki keterampilan, tetapi juga sebagai pemimpin alternatif yang lebih relevan dalam konteks saat ini, yang potensial memenangkan Pemilu 2024 dan akan mampu membawa visi masa depan Indonesia di tengah dinamika global yang semakin terpolarisasi.

Jika Prabowo berhasil meraih posisi presiden, maka Budiman akan mendapatkan peran yang strategis dalam pemerintahan. Hal ini membuka peluang bagi Budiman untuk mewujudkan gagasannya terkait inovasi teknologi di era industri digital, serta mendidik generasi muda agar memahami kebijakan-kebijakan strategis yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan. Bahkan, peran Budiman bisa meluas hingga memajukan sektor-sektor di tingkat desa.

Budiman berambisi untuk melampaui sudut pandang politik yang cenderung hitam-putih dan terbebani masa lalu di tengah lemahnya orientasi politik dan ideologi yang diadopsi oleh partai politik dan elitenya saat ini. Pendekatan yang diusung oleh Budiman lebih mengarah pada pemahaman geopolitik global, inovasi teknologi, kebijakan berbasis sains, dan pengembangan institusi ekonomi yang inklusif, bahkan hingga tingkat desa.

Dalam pandangan Budiman, Prabowo dapat mewujudkan perubahan yang signifikan dan menjadi pemimpin alternatif di tengah perubahan geopolitik global. Budiman berupaya mengajak semua pihak untuk berpikir secara rasional dan strategis.

Pendekatan politik yang diadopsi oleh Budiman mencerminkan semangat Machiavellisme dalam hal strategi politiknya, meskipun tujuan utamanya adalah untuk visi politiknya yang futuristik. Budiman bercita-cita membangun bangsa yang lebih maju melalui pendekatan baru yang melibatkan generasi muda, yang memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Alhasil, langkah strategis yang diambil oleh Budiman dalam mendukung Prabowo menjadi peluang untuk mewujudkan visi politiknya untuk membentuk arah pembangunan yang lebih strategis bagi Indonesia.

Muhammad Thaufan Arifuddin dosen Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas


Momen menarik terjadi saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Gudang Bulog Dramaga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jokowi bertanya ke warga apakah mereka mengenal Menteri BUMN Erick Thohir yang ikut mendampinginya.

Pantauan detikcom, di lokasi, Senin (11/9/2023), Jokowi yang ditemani Erick Thohir, Mensesneg Pratikno, Kepala Bulog Budi Waseso hingga Kepala Bapanas Arief Arief Prasetyo Adi meninjau Gudang Bulog Dramaga.

Usai meninjau di dalam gudang, Jokowi dan rombongan pun keluar menyapa warga yang sudah antusias menunggunya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Warga yang hadir dalam acara itu merupakan warga Kabupaten Bogor yang masuk dalam keluarga penerima manfaat (KPM). Jokowi dalam acara ini juga memberikan bantuan kepada mereka.

Jokowi mulanya menanyakan kabar warga yang hadir menunggunya. Warga pun dengan kompak menjawab pertanyaan Jokowi.

"Sehat?" tanya Jokowi sembari tersenyum lebar.

"Sehat pak," jawab warga kompak.

Jokowi kemudian bertanya ke warga apakah mengenal Erick Thohir.

"Tahu ini siapa?" tanya Jokowi sembari menunjuk Erick Thohir.

"Pak Erick Thohir, Menteri BUMN," jawab warga serempak.

"Bukan," canda Jokowi.

Jokowi kemudian menyadari bahwa warga mengetahui nama Erick Thohir lantaran Menteri BUMN itu menggunakan name tag di bajunya.

"Oh ada ini," kata Jokowi tertawa sembari memperlihatkan gestur menunjukkan bahwa ada name tag di baju Erick Thohir.

Simak Video 'Jokowi Pastikan Stok Beras Melimpah, Minta Masyarakat Tak Khawatir':

[Gambas:Video 20detik]


Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) kini berusia 59 tahun dan menjadi organisasi advokat tertua di Indonesia. Wakil Ketua Umum Peradin, Boyamin Saiman mengatakan, acara HUT Peradin menjadi momentum penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

"Ini tentu menjadi kesempatan penting dalam membangun penegakan hukum yang lebih adil dan berpihak pada kebenaran, di samping merefleksikan perjalanan Peradin selama 59 tahun berdiri," ujar Boyamin Saiman yang juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Puncak acara ulang tahun itu digelar di Solo, akhir pekan lalu. Acara juga akan dirangkaikan dengan Pemberian Penghargaan (Award) 'Pendobrak Penegakkan Hukum di Indonesia'. Penghargaan tersebut diberikan kepada Mahfud Md yang dinilai memiliki peran dan keberanian dalam menyuarakan kebenaran dan keadilan di Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selain itu, pemberian Award 'Pendobrak Hukum' juga diberikan kepada Paguyuban Warga Kedungombo dan Pendamping Hukum atas perannya melawan kekuasaan Orde Baru yang memarginalkan rakyat berupa penggusuran tidak manusiawi tanpa ganti rugi yang memadai dari proyek pembangunan Bendungan Kedungombo," ucap Boyamin lagi.

Boyamin menyatakan momentum ultah ke-59 Peradin dijadikan introspeksi untuk meneguhkan diri Peradin.

"Yaitu organisasi advokat haruslah berjiwa konservatif progresif yang tidak terseret oleh hiruk pikuk panjat sosial (pansos) media sosial hanya untuk sekedar popularitas murahan kosong tanpa substansi sumbangan pembaharuan hukum," ungkap Boyamin.

Selain itu, sejalan dengan profesi advokat sebgai the guardian of constitution, kata Boyamin, maka sudah barang tentu peran advokat sangat penting dalam terselenggaranya Pemilu yang adil dan berkeadaban. Dia menegaskan Peradin menolak money politik dalam Pemilu.

"Peradin menolak money politik dalam Pemilu dan akan 'menghajar' peserta pemilu yang membodohi rakyat dalam bentuk melakukan money politik. 'Menghajar' money politic dengan cara melaporkan dan mengawalnya kepada Bawaslu dan penegak hukum. Peradin akan membentuk 'Satgas Hajar Money Politic' pada setiap jajaran pengurus propinsi dan kota/kabupaten di seluruh Indonesia," pungkas Boyamin.


Direktur Wahid Institute Yenny Wahid memberikan arahan kepada Barisan Kader (Barikade) Gus Dur agar memilih Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Yenny menilai hal itu penting demi keberlanjutan pembangunan.

Dilansir dari detikJatim, Yenny menyampaikan arahan tersebut tepat di Lapangan Unhasy Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Lokasi tersebut merupakan tempat digelarnya Harlah Gus Dur.

"Kalau kemarin pertimbangan kita ada tiga pilihan, sekarang pilihan kita hanya 2 bakal calon presiden. Arahan politiknya (untuk Barikade Gus Dur) adalah 2. Jadi, kalau kemarin masih 3 (bakal calon presiden), sekarang tinggal 2 pasangan calon yang jadi pertimbangan kita. Bukan tiga pasangan calon lagi," kata Yenny kepada wartawan di lokasi, Kamis (7/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yenny menyebutkan bahwa kriteria bacapres ini tentunya harus sejalan dengan keinginan para pengikut Gus Dur. Siap untuk melanjutkan pembangunan dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

"Keberlanjutan pembangunan menjadi salah satu kriteria kami untuk menentukan calon presiden yang akan kami dukung ke depan," ujarnya.

Yenny mengatakan dirinya sebagai simbol gerakan politik Gus Dur memiliki tanggungjawab untuk menentukan arah dan dukungan bakal calon presiden yang dapat mengayomi masyarakat.

''Tugas saya sebagai simbol gerakan kelompok politik Gus Dur memastikan pemimpin ke depan betul-betul bisa mengayomi rakyat, menciptakan kesejahteraan. Ini aspirasi akar rumput," imbuhnya.

Dalam upaya spiritual dan rasional memilih antara mendukung Prabowo atau Ganjar dalam pilihan yang sangat tepat. Yenny juga mengaku bahwa kedua bacapres tersebut dekat dengannya.

"Dua-duanya dekat. Pak Ganjar maupun Pak Prabowo keduanya dekat. Saya masih melakukan komunikasi intens dengan kedua pihak," kata Yenny.

Saat bertemu Prabowo, Yenny mengungkapkan bahwa mereka memiliki kesamaan visi terutama dalam melihat keadaan geopolitik dimasa sekarang penuh dengan permasalahan dan tantangan untuk membawa Indonesia lebih maju lagi.

"Karena Indonesia ke depan akan berada dalam tantangan geopolitik yang tidak kecil. Kita berada dalam dunia yang penuh konflik dan ketegangan. Misalnya ketegangan di Ukraina itu mengancam ekonomi dunia. Karena mengancam rantai pasok dunia. Hal-hal semacam ini harus disadari pemimpin ke depan bahwa masih ada ekskalasi-ekskalasi konflik di kawasan kita sendiri. Pemimpin ke depan harus mampu merespons dengan pas kalau terjadi ketegangan di kawasan," jelasnya.

Sementara dengan Ganjar, Yenny mengaku dirinya banyak membahas masalah perekonomian yang dihadapi masyarakat hingga kini.

"Bagaimana membangun ekonomi untuk rakyat kecil, bagaimana menumbuhkan sektor UKM agar lebih maju lagi. Jadi, penyerapan tenaga kerja paling banyak dari sektor UKM. Makanya harus dibantu," tandasnya.

Yenny Wahid Deklarasi Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024


Tanpa menafikan para pemimpin bangsa sebelumnya dengan peranannya masing-masing sejak Bung Karno, Soeharto, B.J. Habibie, Adurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarno Putri hingga Soesilo Bambang Yudhoyono, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki kekhasan dalam gaya kepemimpinannya melalui revolusi mental, Nawa Cita, dan terbaru "cawe-cawe" kiranya patut kita renungkan dan menjadi teladan, juga pedoman dalam membawa bangsa ini ke depan.

Dengan gayanya yang unik, khas, dan juga membumi Jokowi melalui karakter inklusifnya berhasil merangkul rakyat dari Sabang sampai Merauke dan menyatukannya dalam gerak pembangunan bangsa secara merata, serentak, dan berkeadilan. Melangkah dalam dunia politik yang penuh tantangan, Jokowi berhasil membuktikan bahwa ia bukan sekadar seorang pemimpin di kancah politik nasional maupun global. Tetapi, ia juga seorang sosok yang mampu memberikan inspirasi dan berhasil mengubah paradigma politik Indonesia.

Jokowi telah membuktikan bahwa kepemimpinan inklusif, semangat, dan ketekunan mampu membentuk fondasi politik yang kuat dalam menjaga stabilitas di bidang sosial, ekonomi, dan politik nasional. Tentunya, kita semua masih ingat, bahwa pada 2014 muncul fenomena yang disebut "Jokowi Effect" (Efek Jokowi) yang telah mengubah pandangan umum terhadap kepemimpinan politik nasional.

"Efek Jokowi" ini mengajarkan nilai-nilai positif bahwa kemampuan dan kualitas, visi, kerja keras, keterampilan komunikasi, empati, tekat kuat untuk mencapai tujuan, mampu melontarkan gagasan dan kebijakan yang cemerlang, dan semangat dedikasi terbukti jauh lebih berharga dibanding latar belakang garis keturunan atau "trah politik" sekalipun. Oleh karena itu, peran Presiden Joko Widodo yang mengedepankan semangat, karakter, dan aura inklusif dalam dunia politik sangat relevan menjelang Pemilu 2024 mendatang.

Selanjutnya, dalam konteks persiapan menjelang Pemilu 2024 yang makin dekat, peran sentral Jokowi tak terbantahkan lagi. Gaya kepemimpinannya yang terkenal dengan karakter inklusifnya (mengajak dan ikut serta dengan menghormati harkat dan martabatnya), ditambah keberpihakan kepada rakyat, komitmennya dalam selalu mengedepankan keadilan dan pendekatannya dalam menjaga diri menjauhi urusan hukum makin meningkatkan kredibilitasnya sebagai seorang pemimpin.

Sikap positifnya ini juga telah memposisikannya sebagai seorang pemimpin bangsa yang dikenal menjunjung tinggi nilai-nilai keeadilan dan integritas, selain sikap rendah hati dan arif-bijaksana ala punakawan yang menjadikan Jokowi sebagai sosok pemimpin sangat khas dalam sejarah politik Indonesia, bahkan dunia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uraian tersebut tentu merupakan pandangan pribadi saya. Tentu, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, seperti tindakan-tindakan yang diambil dan efektivitasnya dapat memunculkan perspektif yang beragam dan kontroversi dalam dinamika wacana politik, yang terkait dengan interaksi antara kepemimpinan karismatik dan pandangan pribadi, di mana pro dan kontra tersebut adalah hal yang umum.

Namun, setelah hampir sepuluh tahun menjabat, yang dimulai dengan gebrakan revolusi mental dan Nawa Cita, Presiden Jokowi berhasil membawa perubahan yang sangat signifikan, yang telah memunculkan fenomena baru. Dalam konteks politik nasional, fenomena baru ini, saya memberanikan diri menyebutnya "cakrawala baru".

Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bila Jokowi mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan yang melebihi dukungan 'konvensional' dari partai-partai politik pendukungnya dan partai politik lainnya.

Demikian juga, ia mendapat dukungan dari berbagai ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan pihak-pihak lain serta rakyat Indonesia secara umum. Jokowi laksana "magnet" yang menarik berbagai elemen bangsa untuk bersatu-padu melanjutkan pembangunan di berbagai bidang yang merupakan cita-cita mulia para pendiri bangsa.

Fenomena ini, dalam kaitan politik praktis, ibarat konsep metaforis "teori magnet" yang sering digunakan untuk menggambarkan daya tarik dan pengaruh pemimpin terhadap rakyat, seperti magnet menarik objek di sekitarnya, meskipun hal ini tidak memiliki akar dalam disiplin ilmu tertentu. Diskusi mengenai konsep ini umumnya muncul dalam ilmu politik, studi kepemimpinan, dan sosiologi, di mana para akademisi dan analis mengeksplorasi bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi kemampuan pemimpin untuk meraih dukungan dan perhatian masyarakat.

Bila ditinjau lebih mendalam, gaya kepemimpinan Jokowi yang khas ini merupakan wujud nyata dari cita-cita yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan sudah terbukti bahwa Jokowi bukan hanya sebagai simbol bagi suatu partai politik ataupun sekumpulan kelompok yang berkepentingan, tetapi menjadi "ikon" bagi semua orang yang percaya pada potensi dan kemampuan individu tanpa memandang latar belakangnya.

Melirik popularitas Jokowi ini, perdebatan publik yang menarik perhatian saat ini adalah, apakah Jokowi akan mengambil kesempatan untuk memainkan "peran pragmatis" atau "memanfaatkan" popularitas gaya inklusifnya pada kesempatan "cawe-cawe" dalam Pemilu 2024 mendatang?

Magnet Politik

Jika dilihat dari kacamata netral, Jokowi telah berhasil membangun "identitas dan marwah" (identity and dignity) kepemimpinannya yang bersumber dari sikap dan pola inklusif serta kesetaraan yang dijadikannya sebagai kebijakan. Jika kita menganalisis fenomena terkini dalam politik Indonesia, terutama menjelang pendaftaran calon presiden pada Oktober 2023 mendatang, dalam sepak-terjang politiknya, Jokowi dapat diibaratkan telah mengadopsi "teori magnet" dalam politik.

Dalam kerangka pemikiran "magnet politik" ini, Jokowi menjadi "kutub positif" yang mempengaruhi dinamika politik yang tengah berputar. Melalui pidatonya di berbagai kesempatan, ia sudah memberikan isyarat pendekatan "cawe-cawe" (sebuah kata serapan dari bahasa Jawa yang mengandung arti sederhana "ikut serta") dalam pesta demokrasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Pandangan "cawe-cawe" ini dapat dianalisis dari perspektif teori psikologi sosial yang dipopulerkan oleh Kurt Lewin, Bapak Psikologi Sosial keturunan Jerman-AS (1890 – 1947), yang menekankan pentingnya lingkungan dan suasana sosial dalam membentuk perilaku seorang individu. Dalam hal ini, Jokowi bertindak sebagai "magnet" yang menghasilkan gaya tarik psikologis untuk berbagai aktor serta bermacam-macam instrumen politik.

Pola kepemimpinannya yang mengajak untuk "ikut serta" dalam perjalanan politiknya, menciptakan suasana harmonis yang mendorong membaurnya bermacam-macam pandangan dan berbagai kelompok. Sangat menarik untuk mencermati bagaimana Jokowi secara psikologis telah menggerakkan dan mempengaruhi aktor-aktor politik melalui daya tariknya, sehingga berhasil membentuk pola baru dalam lingkungan dan dinamika politik Indonesia yang membangkitkan harmoni, semangat koordinasi dan persatuan-kesatuan.

Pola pendekatan "cawe-cawe" yang diterapkannya mencerminkan semangat keakraban dengan rakyat, menciptakan hubungan pribadi yang erat antara pemimpin dan rakyat, juga dengan berbagai kelompok berkepentingan. Meskipun pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan, usaha-usaha Presiden Jokowi ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam konteks ketahanan nasional menghadapi persaingan politik yang cukup ketat pada periode Pemilu 2024.

Pendekatan politik "cawe-cawe" ala Jokowi ini tampaknya bukan sekadar jurus politik biasa. Namun, juga dapat dipandang sebagai dasar untuk membangun visi kepemimpinan inklusif yang bertujuan membentuk masa depan Indonesia yang cemerlang dan berkelanjutan.

Bagi Jokowi sendiri, momentum ini juga menjadi sarana untuk suatu soft landing atas kepemimpinannya selama satu dekade terakhir sebagai figur presiden yang tidak hanya melakukan berbagai pembangunan fisik, tetapi juga dalam menggelorakan "revolusi mental" di jagat perpolitikan nasional. Jokowi telah membuka jalan dan menyumbangkan sebuah gaya baru dalam tren politik modern dimana pemimpin masa depan dituntut untuk lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Oleh karena itu, pemimpin masa depan dalam konteks ini para calon presiden juga harus memiliki kemampuan mumpuni untuk mempersatukan bangsa dengan cara pandang politik inklusif. Calon pemimpin jangan sampai terjebak dalam politik praktis-pragmatis ala "tawar-menawar" yang terlanjur dikenal umum sebagai citra politik yang negatif. Rupanya, tidak salah jika kita mengasumsikan bahwa "cakrawala politik Jokowi" ini, kini memiliki daya tarik yang tidak kalah dari tawaran pola klasik "tiket" menuju pemilu melalui suatu partai politik.

Inspirasi yang Memandu

Di tengah hiruk-pikuk dinamika politik menjelang Pemilu 2024 serta dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan tugas yang kompleks, cakrawala politik Jokowi" hadir sebagai suatu contoh inspiratif yang siap memandu langkah-langkah para pemimpin bangsa ke depan. Kepemimpinan Jokowi telah berhasil mengatasi berbagai perbedaan yang berakar pada kompetisi capres sebelumnya.

Namun, perjalanan menuju pendaftaran calon presiden tidaklah bebas dari cobaan. Polaritas opini dan isu-isu sensitif merajut jaring yang kompleks, menguji kebijaksanaan calon dalam mengelola potensi konflik. Integritas pemilu juga menjadi ujian penting, di tengah maraknya teknologi yang mempengaruhi arus informasi dan opini masyarakat. Di sisi lain, dalam tantangan-tantangan itulah terbuka peluang-peluang emas.

Calon presiden yang mampu mengartikulasikan visi inklusif, menampilkan dedikasi terhadap kepentingan rakyat, dan menjembatani perbedaan dalam semangat persatuan, menciptakan lingkungan yang mendorong keadilan, kejujuran, dan meniadakan campur-tangan kekuasaan dalam proses hukum akan memiliki potensi besar untuk meraih dukungan yang luas. Pendidikan politik menjadi kunci untuk membentuk masyarakat yang cerdas dalam memilih pemimpin mereka.

Inisiatif dalam mendidik pemilih tentang pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi dan dampak dari setiap suara yang diberikan dapat membentuk pandangan politik yang lebih matang. Dalam menjalani perjalanan ini, kemitraan dan kolaborasi akan memainkan peran penting. Kemampuan dalam membangun jaringan yang kuat dengan partai politik dan berbagai kelompok masyarakat akan memberi landasan dukungan yang solid kepada calon presiden untuk mewujudkan semangat inklusif dalam aksi nyata. Tak lupa, rekam jejak dan prestasi menjadi sumber kepercayaan para pemilih.

Menampilkan pencapaian nyata yang membangun, menjelaskan bagaimana visi diwujudkan dalam perbuatan, adalah senjata ampuh yang mengajak pemilih untuk bergabung dalam perubahan yang dijanjikan. Sebagaimana kita meyakini, bahwa pemilu selalu menjadi momentum penting dalam perjalanan demokrasi sebuah bangsa.

Namun, perjalanan menuju pemilu juga harus diiringi dengan kemampuan para stakeholders dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dapat berlangsung dengan baik dan dapat mewujudkan kepastian stabilitas nasional di berbagai bidang. Oleh karena itu, sangatlah wajar, beberapa kandidat bakal capres 2024 kini berkumpul pada kutub magnet yang menawarkan harapan tersebut.

Selanjutnya, semangat "cakrawala politik Jokowi" menjadi topik menarik untuk diamati sejak sekarang. Akankah semangat ini terus menjadi panduan pendorong dalam usaha mencapai masa depan yang lebih positif. Atau, bisa jadi, kecenderungan pemikiran politik praktis akan menjadi jalur menuju perbaikan yang lebih baik. Mari kita bersama-sama memperhatikan langkah-langkah para capres, apakah mereka mampu mengedepankan kepentingan nasional di atas segala bentuk praktik politik pragmatis seperti pada umumnya.

Abhiram Singh Yadav, M.Sos dosen International Relations Communication di LSPR Jakarta, Wakil Ketua Bidang Eksternal Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pelita Harapan


Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zita Anjani menyikapi banyaknya kejutan-kejutan di peta perpolitikan Indonesia beberapa minggu terakhir ini dengan positif. Zita melihat bahwa politik yang dinamis menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat.

"Apalagi isunya menjelang tahun politik 2024 ini, wajar jika banyak manuver yang terjadi," ujar Zita, dalam keterangannya, Senin (11/9/2023)

Ketika dimintai pendapatnya, Zita bahkan menyebutkan bahwa PAN juga menyiapkan sebuah kejutan spesial dalam waktu dekat. Ia menuturkan akan ada gebrakan dari anak-anak muda yang ingin membawa perubahan positif bagi Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PAN sebagai partai anak muda selalu berusaha jadi wadah bagi mereka yang ingin berkarya. Dengan berbagai kreativitas khas anak muda yang juga dinamis, PAN punya kejutan khusus besok," lanjut perempuan yang juga Wakil Ketua DPRD DKI ini.

Tapi Zita enggan membahas lebih detail terkait kejutan seperti apa yang disiapkan. Ketika ditanyakan lebih lanjut, ia hanya menyebut singkat.

"Muda, Dinamis, Besok. Tunggu ya," pungkasnya.


Partai Gerindra mencopot Joko Santoso dari jabatannya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Semarang buntut dugaan pemukulan terhadap kader PDIP. Joko Santoso pun meminta maaf atas perbuatannya tersebut.

"Saya Joko Santoso, warga Jl. Cumi-Cumi Kampung Bandarharjo Kecamatan Semarang Utara selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang dengan ini menyampaikan permohonan maaf kepada warga sekitar maupun para kader dan pendukung saya atas kegaduhan yang terjadi di lingkungan saya pada hari Jumat tanggal 8 September 2023," kata Joko dilansir detikJateng, Senin (11/9/2023).

Joko menjelaskan dalam kejadian hari Jumat malam lalu itu ia bermaksud ingin menunjukkan loyalitas terhadap partai. Dia juga menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa yang saya lakukan ini semata sebagai bentuk loyalitas, tanggung jawab dan perjuangan saya sebagai kader Partai Gerindra. Harapan saya kejadian tersebut tidak terulang di kemudian hari," jelasnya.

"Sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan ikuti proses ini sehingga akan terlihat apa yang sebenarnya terjadi," lanjutnya.

Dia juga menerima keputusan Mahkamah Kehormatan Partai Gerindra terkait pencopotan dirinya dari jabatan Ketua DPC Gerindra Kota Semarang. "Saya sebagai kader partai akan taat dan patuh terhadap putusan yang diambil DPP melalui Mahkamah Kehormatan Partai. Demikian yang saya sampaikan, sekali lagi mohon maaf kepada Pak Prabowo, pimpinan partai dan semua struktur dan stakeholder partai atas tidak kenyamanan yang saya lakukan," imbuhnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video: Buntut Dugaan Pukul Kader PDIP Buat Ketua Gerindra Semarang Dipecat

[Gambas:Video 20detik]


Anak muda, khususnya gen-Z juga membutuhkan kesiapan menuju Pemilu 2024. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), gen-Z menjadi salah satu daftar pemilih tetap (DPT) terbanyak setelah milenial dan gen-X.

Oleh karena itu Divisi Litbang Korps Mahasiswa Komunikasi (Komako UGM) berkolaborasi dengan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Google News Initiative (GNI) menyelenggarakan pelatihan cek fakta pada 8 hingga 9 September 2023 di gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM.

Kegiatan yang bertajuk "Workshop Fact-checking Litbang Komako Check the Fact, See Through The Fake: Berantas Gangguan Informasi Menuju Pemilu 2024" ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan diskusi bulanan Komako UGM pada November 2022 silam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tujuan acara tersebut adalah menjadi wadah literasi pemuda agar tidak sekedar menjadi swing-voters namun juga informed voters. Dengan pelatihan cek fakta maka diharapkan pemilih muda tidak hanya besar dari segi kuantitas sumber suara pemilu 2024, tetapi juga berdaya produktif di bidang politik.

"Saat ini kan bisa dikatakan road to 2024. Di mana dalam tahun-tahun persiapan pemilu akan ada banyak gangguan informasi seperti misinformasi, disinformasi, hingga malinformasi yang mempengaruhi masyarakat umum termasuk pemuda sebagai pemilih pemula," kata Defindra Hafara, anggota Komako UGM (10/9/2023).

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kesiapan anak muda sebagai pemilih pemula yang akan menyalurkan kontestasi suara pertama nya di pilpres 2024. Mengingat, pembangunan kedepannya sangat berpengaruh pada pilihan mereka, sebagai salah satu pemilik suara terbesar.

Pelatihan cek fakta ini sebelumnya sudah dimulai oleh Aliansi Jurnalis Independen, komunitas sipil MAFINDO, dan dukungan beberapa media bersama Google News Initiative sebagai bagian dari Trusted Media Summit 2018.

Awalnya, training centre pelatih cek fakta dilakukan untuk para jurnalis. Namun seiring perkembangannya, akademisi yang memiliki visi dan misi yang sama untuk membahas gangguan informasi ikut serta bergabung.

Zainuddin Muda Z Monggilo yang akrab dikenal Mas Zam, menjadi trainer workshop yang tersertifikasi oleh AJI dan GNI. Dia merupakan dosen Ilmu Komunikasi UGM dengan fokus studi komunikasi digital, jurnalisme digital, dan literasi digital.

Walaupun didukung oleh GNI, workshop ini tidak membawa misi dari GNI saja, melainkan turut membawa misi bersama dalam mengatasi gangguan informasi di era digital. Termasuk agar masyarakat lebih sadar, lebih berdaya dalam menggunakan informasi.

"Jadi, GNI ini tidak andil dalam apa yang seharusnya dilakukan, justru inisiatif-inisiatif yang dilakukan datang dari dalam negeri sendiri. GNI dengan senang hati terbuka dan mendukung sejauh itu sesuai dengan consent mereka. Mendukung tidak hanya dengan bantuan dana, tapi lebih besar daripada itu adalah kesepahaman visi dan misi," ujar Mas Zam dalam wawancara dengan tim detikEdu, Minggu (10/9/2023).

Pada workshop yang diadakan selama dua hari, peserta membahas masifnya pengguna internet di Indonesia yang sebagian besar merupakan anak muda dan pemilih pemula. Peserta juga diajak mengenali modus dan anatomi gangguan informasi saat pemilu, dan praktik cek fakta dengan bantuan Open Source Intelligence atau OSINT. Melalui kegiatan ini, harapannya peran gen-Z yang menjadi pemilih pemula tidak terjebak dalam kebingungan memilih calon, dan berakhir pada golput.

Menurut Zam, sekurang-kurangnya para peserta dan panitia akan jadi agen berikutnya untuk menularkan ilmu yang didapat melalui aktivasi-aktivasi baik daring atau luring. Mengingat, tantangan tidak hanya pada hoaks, tetapi juga residu polarisasi pemilu sebelumnya seperti kampanye hitam tidak berdasar dan kampanye negatif.

Alasan Gen Z Rentan Kena Masalah Kesehatan Mental


Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando akan menyambangi rumah besar relawan bacapres Gerindra, Prabowo Subianto, di Slipi, Jakarta Barat, siang ini. Ada apa?

Dalam agenda diterima detikcom, Senin (11/9/2023), Ade akan menghadiri acara peluncuran buku berjudul Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa. Ade menjadi penanggap dalam acara launching buku tersebut.

"Ya saya itu diundang untuk mengomentari buku berjudul Prabowo Subianto Sang Pemersatu Bangsa. Tentu saja kita dengan senang hati datang ke sana dan mengomentari buku baru tersebut," kata Ade dikonfirmasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apakah kedatangan Ade menjadi sinyal dukungan PSI kepada Prabowo? Ade tak menjawab tegas. Dia mengatakan partainya menjalin hubungan baik dengan partai mana pun.

"Jadi kalau disebut sinyal (dukungan PSI kepada Prabowo), ya, ini sinyal bahwa PSI membangun hubungan yang harmonis dengan semua partai-partai lain," kata Ade.

Ade menegaskan pihaknya juga akan menyambut baik apabila ada undangan tertentu dari partai lain, termasuk PDIP. "Mau diundang PDIP juga pasti datang. Kebetulan sekarang yang ngundang lagi-lagi Gerindra. Ya sudah kita datang aja. Kita sih dengan senang harti menyambut undangan tersebut," ujar dia.

Ade memastikan kedatangannya ke markas relawan Prabowo turut diketahui Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI. Dia mengaku tidak ada pesan tertentu yang dititipkan DPP terkait kehadirannya merapat ke rumah relawan Prabowo.

"Ya diketahui dong, nggak mungkin nggak. Undang itu sebetulnya juga diketahui oleh DPP dan juga ke saya," kata Ade.

"Sama sekali nggak ada (pesan dari DPP PSI). Karena di PSI kan saya nggak dianggap sebagai petugas partai. Jadi dipercaya aja," tandasnya.

Simak juga Video: Buntut Panjang Kedatangan Prabowo

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali mewajibkan penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) bagi peserta Pemilu 2024. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye.

"Jadi, apa yang diatur di dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023, pasal 22, itu akan diberlakukan kepada para peserta Pemilu," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Dalam Pasal 22 PKPU Nomor 18 Tahun 2023, disebutkan laporan dana kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden terdiri dari tiga, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

LPSDK sendiri merupakan instrumen yang memuat informasi identitas pemberi dan jumlah sumbangan dana kampanye ke peserta Pemilu. Penyumbang atau pemberi dana kampanye itu terdiri dari perseorangan, perusahaan atau badan usaha non pemerintah.

Mulanya, KPU berencana untuk menghapus LPSDK. Namun, rencana tersebut banyak ditentang oleh berbagai pihak, lantaran dinilai tidak ada transparansi terkait dana kampanye.

Sebab itu, KPU pun kembali mewajibkan LPSDK. Tak hanya untuk pasangan capres cawapres, LPSDK juga diwajibkan bagi caleg DPR dan DPD.

Idham menjelaskan sejak awal KPU tidak berniat untuk menghapus LPSDK. Hanya saja, kata dia, KPU ingin mengubah format LPSDK.

"Dahulu pun sebetulnya LPSDK itu nggak dihapus, cuma emang LPSDK formatnya kita ubah dari rentang waktu menjadi harian," jelasnya.

"Jadi kalau hari ini peserta Pemilu menerima sumbangan, maka hari itu atau esok wajib diunggah ke dalam sistem informasi dana kampanye (Sidakam)," sambungnya.

Namun, Idham menuturkan KPU akhirnya kembali mewajibkan peserta Pemilu untuk menyampaikan LPSDK. Dia mengatakan hal itu berdasarkan dari masukan-masukan publik yang diterima KPU.

"Karena kemarin banyak masukan dari publik, saya pikir masukan-masukan itu sebenarnya nggak ada yang bertentangan sama sekali dengan rancangan legal draf kami. Jadi akhirnya kami pertegas di dalam PKPU tentang dana kampanye," ungkap dia.

"Dan ini membuktikan bahwa KPU dalam proses legal drafting menggunakan pendekatan deleberatif," tambahnya.

Penyampaian LPSDK dilakukan mulai 28 November 2023 sampai 11 Februari 2024. Hal itu tertuang dalam Pasal 29 ayat 3 PKPU Nomor 18 Tahun 2023.

"Penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir," bunyi Pasal 29 ayat 3.

Bawaslu Sebut Pengawasan Sulit Jika LPSDK Dihapus

Sebelumnya, KPU menghapus kewajiban peserta Pemilu menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai hal itu membuat pengawasan dana kampanye menjadi sulit.

"Ya tentu pengawasan kita akan menjadi agak sulit," kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, kepada wartawan, Selasa (13/6).

Bagja mengatakan Bawaslu hanya dapat mengawasi melalui Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Dia menyebut penghapusan LPSDK menjadi masalah bagi Bawaslu.

"Tapi kan tetap ada LADK dan LPADK, itu instrumen yang akan kita gunakan dalam melakukan pengawasan," katanya.

"Ada masalah, iya. Masalah pasti iya. Tapi tentu yang kita inginkan lebih terbuka nih masalah pengawasan dana kampanye. Laporan awal dan akhir tentu akan kita bandingkan nanti. LPSDK itu kan di tengah-tengah dan kami harapkan instrumennya lebih terbuka dibanding 2019 lalu," sambungnya.


Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali I Putu Agus Tirta Suguna segera memanggil Bawaslu Badung berinisial RT yang diduga memalsukan dokumen kependudukan. Nama RT masuk pada salah satu Kartu Keluarga (KK) penduduk di Banjar Lateng, Desa Sibangkaja, tanpa proses administrasi kependudukan.

"Hasil investigasi, kami akan panggil pihak-pihak terkait selain yang bersangkutan," kata Agus saat dihubungi detikBali, Senin (11/9/2023).

Agus juga akan memanggil Ketua Bawaslu Badung untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terlebih, persoalan ini juga sudah Agus sampaikan dan koordinasikan dengan Bawaslu RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini kami plenokan, kami lakukan investigasi ke lapangan untuk mencari kebenarannya," ujarnya.

Saat ditanya mengenai sanksi, Agus belum bisa menjawab lebih dalam terkait itu. Yang pasti, ia akan menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu.

Sebelumnya, Perbekel Sibangkaja, Kecamatan Abiansemal, Badung, Ni Nyoman Rai Sudani geram mengetahui ada nama yang tak dikenal masuk dalam KK salah satu warga tanpa proses pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) di desa setempat. Masalah itu diketahui staf desa saat melakukan pengecekan dan validasi data kependudukan rutin pada sistem.

Nama tersebut diduga anggota Bawaslu Badung berinisial RT. Perbekel Sibangkaja Ni Nyoman Rai Sudani menuturkan dugaan pemalsuan dokumen Adminduk ini diketahui bermula saat pengecekan Adminduk pada sistem secara rutin sepekan lalu.

Saat itu, muncul nama penduduk baru berinisial RT masuk pada salah satu KK penduduk di Banjar Lateng, desa setempat. Merasa asing dengan nama itu, staf desa mengonfirmasi kepala lingkungan setempat. Pihak banjar justru tidak tahu atau tidak mengenal siapa warga itu.

"Kami perintahkan Kelian Banjar Lateng cek warga yang namanya tertera itu ke penduduk pendatang. Kami tidak temukan. Akhirnya saya tugaskan kelian dan staf konfirmasi ke Dinas Dukcapil. Kami tidak mau kecolongan data penduduk apalagi terkait Pemilu," tutur Rai, Jumat (8/9/2023).

Ketua Bawaslu Badung I Putu Heri Indrawan mengaku tidak tahu informasi yang menyeret nama salah satu anggotanya. Hery mengatakan yang bersangkutan izin tidak ngantor dua hari karena sakit. "Terkait informasi itu bukan ranah kami. Silakan konfirmasi ke yang bersangkutan," kata Hery.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan


Rusia mengklaim Partai Rusia Bersatu, yang secara gigih mendukung Presiden Vladimir Putin, memenangkan pemilu lokal di empat wilayah Ukraina yang diduduki dan dianeksasi oleh Moskow tahun lalu. Bahkan disebutkan lebih dari 70 suara di masing-masing wilayah Ukraina yang dianeksasi mendukung partai tersebut.

Seperti dilansir AFP, Senin (11/9/2023), Kremlin menganeksasi atau mencaplok secara sepihak wilayah timur dan selatan Ukraina tahun lalu, meskipun tidak memiliki kendali penuh atas wilayah-wilayah tersebut. Pemilu lokal yang digelar di wilayah aneksasi itu dikecam oleh Kyiv dan sekutu Baratnya sebagai 'pemilu palsu'.

Data yang dirilis oleh Moskow dan para pejabat proxy Kremlin di wilayah-wilayah aneksasi itu menunjukkan para pemilih di wilayah-wilayah yang dilanda perang, tempat Ukraina berupaya bangkit, telah mendukung Partai Rusia Bersatu dengan lebih dari 70 suara dukungan di masing-masing wilayah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemungutan suara juga digelar di seluruh wilayah Rusia menjelang pemilu presiden yang dijadwalkan tahun depan, yang diperkirakan akan memperpanjang kekuasaan Putin hingga setidaknya tahun 2030 mendatang.

Rival-rivalnya berada dalam pengasingan atau penjara, dan Moskow telah mengkriminalisasi para pengkritik operasinya di Ukraina dan menahan ribuan orang karena menyuarakan pendapatnya melawan operasi itu.

Otoritas setempat mendirikan tempat pemungutan suara (TPS) keliling beberapa hari menjelang pemungutan suara di wilayah Donetsk, Lugansk, Kherson, dan Zaporizhzhia, di mana Moskow menyebut ada satu TPS yang diserang oleh drone Ukraina.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.


Bacapres Anies Baswedan diagendakan bertemu dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB siang ini. Apa yang dibahas?

Adapun pertemuan itu digelar di kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023). Dewan Syuro, Dewan Tanfidz, hingga DPP PKB akan hadir dalam agenda itu.

Waketum PKB Jazilul Fawaid mengatakan pertemuan Anies dan DPP untuk menyusun agenda prioritas pemenangan Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah, merapatkan barisan, visi dan agenda prioritas dalam pemenangan," kata Jazilul kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Terpisah, Wasekjen PKB Syaiful Huda mengatakan agenda ini menjadi kunjungan perdana Anies ke kantor PKB sejak deklarasi duet bersama Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Iya sejak pascadeklarasi, Mas Anies kan belum bertemu sama sekali dengan semua jajaran, dewan syuro, dewan tanfidz, dan DPP," kata Huda.

"Jadi bisa dibilang agenda nanti siang itu pertemuan perdana Mas Anies dengan jajaran pengurus DPP PKB secara formal," imbuhnya.

Menurut Huda, pihaknya perlu segera menyatukan sinergi dalam memenangkan Anies dan Cak Imin di 2024. Selain itu, kata dia, rapat pemenangan ini juga untuk memperkuat konsolidasi di basis-basis politik PKB.

"Yang kedua, karena waktu yang sangat pendek, sekaligus pertemuan nanti langsung bersinergi, tancap gas, kerja-kerja konsolidasi, terutama di basis-basis PKB, di Jawa Timur, Lampung, sebagian Jawa Barat, Kalimantan," kata Huda.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti Menteri Kabinet Indonesia Maju yang maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pemilu 2024 agar tidak menggunakan fasilitas negara. Termasuk juga mengikuti aturan saat melakukan kampanye.

"Yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023) dilansir detikNews.

Lebih lanjut, Jokowi juga mengingatkan menteri yang akan maju untuk mengajukan cuti jika nanti berkampanye. Mantan Wali Kota Solo itu pun meyakini pemerintahannya tidak akan terganggu saat para menteri cuti kampanye.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua, kalau kampanye cuti. Aturannya jelas," kata Jokowi.

Terkait adanya menteri yang maju capres maupun cawapres dan mengajukan cuti, Jokowi pun mengaku tidak mempermasalahkannya. Terlebih hal itu diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.

"Aturannya seperti apa, kalau aturannya tidak boleh, tidak usah mundur ya nggak apa-apa," tutur Jokowi.

Draft PKPU: Menteri Nyapres Harus Cuti

Seperti diketahui KPU tengah merancang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rancangan aturan tersebut, menteri atau pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri cukup mengajukan cuti selama tahapan Pemilu 2024.

Dilihat detikcom, Jumat (8/9) aturan ini terdapat dalam draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 15 ayat (2).

Dalam draf tersebut dituliskan, pejabat negara yang dicalonkan oleh parpol maupun koalisi harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara untuk Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR hingga menteri dan pejabat setingkat menteri perlu melakukan cuti atas persetujuan Presiden.

Cuti tersebut disebutkan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sampai selesainya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Sebanyak 170 pemimpin dunia dan pemenang Nobel menandatangani petisi yang menuntut pemerintah Bangladesh menghentikan proses hukum terhadap Muhammad Yunus. Sudah sejak beberapa tahun terakhir, pemenang Nobel Perdamaian 2006 itu berkutat menghadapi berbagai dakwaan hukum.

Para penandatangan mencakup bekas Presiden AS, Barack Obama, bekas Sekretaris Jendral PBB, Ban Ki Moon, dan lebih dari 100 pemenang Nobel. Mereka menyuarakan kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi dan hak asasi manusia di Bangladesh.

"Salah satu ancaman terhadap HAM yang mengkhawatirkan kami dalam konteks kekinian adalah kasus Professor Muhammad Yunus. Kami merasa cemas bahwa dia baru-baru ini menjadi target dari apa yang kami sebut sebagai perundungan yudisial berkelanjutan," tulis mereka dalam suratnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Peringatan serupa datang dari juru bicara Kantor HAM PBB, Ravina Shamdasani, yang meyakini Yusuf menjadi korban "intimidasi dan perundungan selama hampir satu dekade," ujarnya dalam sebuah keterangan pers.

Namun tuduhan itu ditepis Menteri Kehakiman Bangladesh, Anisul Huq. Kepada DW, dia menyebut respons internasional sebagai campur tangan asing ke dalam sistem hukum Bangladesh.

Gelombang dakwaan tak berkesudahan

Pertengkaran antara Perdana Menteri Bangladesh Shekih Hasina dan Yunus dimulai ketika dia mulai berkuasa pada 2009 silam. Saat itu, dia menuduh Bank Grameen yang didirikan Yunus menggunakan kekerasan untuk menagih utang dari perempuan miskin desa.

Buntutnya, sejak 2011 pemerintah mulai memeriksa aktivitas bank dan memaksakan pemecatan Yunus karena dianggap melanggar batasan usia pensiun.

Pada 2013, Yunus didakwa menerima uang tanpa izin pemerintah, antara lain berupa uang hadiah Nobel dan royalti dari buku terbitannya.

Dia juga menghadapi dakwaan korupsi dan pelanggaran hak buruh di sejumlah perusahaan miliknya yang lain.

"Secara keseluruhan, ada 198 dakwaan yang sejauh ini sudah dilayangkan kepada Professor Yunus," kata kuasa hukumnya, Abdullah Al Mamun.

Kenapa Hasina membidik Yunus?

Beberapa pengamat politik di Bangladesh meyakini, Hasina merasa dikhianati ketika Yunus mengumumkan akan mendirikan partai politik pada 2007. Namun begitu, Yunus membatalkan rencana itu sesaat kemudian dan sejak itu menjauhi arena politik praktis.

"PM Hasina seakan masih yakin bahwa Yunus bertanggung jawab atas semua masalah internasional yang dihadapinya, termasuk keputusan Bank Dunia mencabut kesepakatan kredit dan tekanan dunia bagi pemilu yang bebas dan adil," kata Asif Nazrul, Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Dhaka.

"Tapi kita tidak tahu kenapa dia berpikiran demikian," imbuhnya.

Menurut pengacara Yunus, Al Mamun, gugatan hukum merupakan upaya untuk merusak citra Yunus sebagai inovator masalah sosial. "Tidak ada alasan untuk melayangkan dakwaan kriminal kepadanya," kata dia.

Berbagai organisasi HAM menuduh Sheikh Hasina memanfaatkan aparat hukum dan keamanan untuk membungkam suara-suara oposisi. Langgam otoriter itu diklaim sudah marak sejak dia mulai berkuasa 14 tahun silam.

rzn/hp

Simak juga Video 'Kapal Tenggelam di Sungai Buriganga Bangladesh, 4 Orang Tewas':

[Gambas:Video 20detik]


Ahli Hukum Tata Negara dan Konstitusi, Dr Fahri Bachmid mendorong debat capres/cawapres digelar di kampus. Sebab kampus adalah laboratorium pengetahuan dan intelektual. Sehingga debat capres/cawapres di kampus dinilai tepat mengukur kualitas calon pemimpin bangsa.

"Kampus sebagai laboratorium pengetahuan serta intelektual. Dengan berhimpunya para cedekia agar dapat memainkan peran-peran konstruktif akademik dalam proses konsolidasi demokrasi, demi pemajuan serta perkembangan demokrasi konstitusional di Indonesia," kata Dr Fahri kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Hal itu juga disampaikan saat mengisi kuliah umum yang diselenggarakan oleh Universitas Kanjuruhan Malang (Unikama). Kuliah Umum tersebut dilaksanakan di Auditorium Multikultural Universitas Kanjuruhan Malang, Sabtu, (9/9), dengan mengangkat tema 'Membangun Kesadaran Hukum dalam Mengelola Pemerintahan Desa Di Era Revolusi Industri 4.0'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh sebab itu, Dr Fahri menawarkan ke depan para capres dan cawapres bisa berdebat di kampus.

"Capres/capares agar dapat dihadirkan, atau minimal hadir pada mimbar-mimbar akademik untuk mengeksplorer gagasan, pikiran serta visi misinya untuk membangun indonesia lima tahun kedapan, biar pandangan para capres itu dapat diperdebatkan secara terbuka dan terukur," ucap Dr Fahri Bachmid.

Sebab, kata Dr Fahri Bachmid, pada hakikatnya debat merupakan metode kampanye untuk menyampaikan visi, misi, dan program capres/cawapres untuk diketahui publik.

"Jadi debat merupakan alat di mana para kandidat presiden bertemu dan berdebat tentang berbagai topik kontemporer yang relevan dengan pemilihan presiden. Hal ini dilakukan agar terjadi adu gagasan dan dipublikasi secara luas," kata Dr Fahri mengutarakan sikapnya.

Di sisi lain, debat merupakan bentuk komunikasi dengan pemilih serta menjadi medium untuk menyampaikan pandangan serta proyeksi program untuk memimpin negara ke depan.

"Secara esensial debat capres dengan format seperti ini adalah sebagai salah satu kesempatan bagi calon presiden untuk menunjukkan keterampilan dan kemampuan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan politik dan kebijakan negara," tutur Fahri Bachmid.

Alhasil, Fahri Bachmid meminta KPU untuk mempertimbangkan format/konsep serta desain mekanisme debat capres/cawapres 2024 agar diharapkan jauh lebih substansial dan signifikan. Tujuannya biar konstruksi debat capres tidak terjebak pada aspek formalitas serta seremonial belaka.

"Tetapi kepentingan terbesar adalah produk dari kegiatan debat itu menjadi isu yang meyakinkan publik. Untuk itu salah satu elemen penting yang harus diperhatikan oleh KPU ke depan untuk mengevaluasi pemilihan moderator dan tim panel ahli yang jauh lebih kapabel untuk memastikan kelangsungan lalu lintas perdebatan calon kepala negara yang berkualitas tinggi," pungkas Fahri Bachmid.

Sebagaimana diketahui, belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kampanye di kampus/lembaga pendidikan diperbolehkan sepanjang tidak membawa atribut kampanye dan mendapatkan izin dari pengelola kampus. Jauh sebelumnya, hakim konstitusi Saldi Isra sudah mendorong agar kampus tidak fobia politik dan menyambut baik kampanye di kampus.

"Kita terlalu fobia, tidak boleh politik di kampus. Di negara-negara maju pemimpin besar debatnya diadakan di kampus. Nggak apa-apa," kata Saldi pada Desember 2021.

Dalam mimbar debat itu, Saldi tidak mempermasalahkan bila akhirnya ada dosen yang pro-capres tertentu. Namun dalam batasan etika yang bisa dibenarkan.

"Oh misalnya dosen ini pro ke calon ini, dosen itu pro ke calon itu, sepanjang itu dalam perdebatan akademik, silakan saja. Yang tidak boleh adalah 'eh kamu harus pilih calon ini ya. Kalau tidak nilainya saya gagalkan'. Itu yang tidak boleh," ujar Saldi.

Simak juga Video 'Mahfud Setuju Pendaftaran Capres Dimajukan: Karena Terlalu Lama Bertengkar':

[Gambas:Video 20detik]


Dalam draft Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, menteri atau pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri cukup mengajukan cuti selama tahapan pemilu 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan akan menyetujui cuti yang nantinya diajukan para menteri yang maju menjadi capres maupun cawapres.

"Diizinkan lah. Yang dulu-dulu juga gitu," kata Jokowi di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Jokowi pun meyakini pemerintahannya tidak akan terganggu jika nantinya para menterinya yang maju menjadi capres maupun cawapres mengajukan cuti. Menurut dia, saat ini sistem birokrasi di Indonesia sudah mapan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ah, sistem birokrasi kita ini sudah mapan," ujarnya.

Sebagai informasi, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju memang bakal maju dalam Pileg maupun Pilpres. Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang akan diusung oleh Gerindra sebagai capres. Kemudian ada juga nama-nama Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menparekraf Sandiaga Uno yang digadang-gadang menjadi cawapres.

Draft PKPU: Menteri Nyapres Harus Cuti

KPU tengah merancang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam rancangan aturan tersebut, menteri atau pejabat setingkat menteri yang mencalonkan diri cukup mengajukan cuti selama tahapan pemilu 2024.

Dilihat detikcom, Jumat (8/9/2023) aturan ini terdapat dalam draf PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 15 ayat (2).

Dalam draf tersebut dituliskan, pejabat negara yang dicalonkan oleh parpol maupun koalisi harus mengundurkan diri dari jabatannya. Sementara untuk Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR hingga menteri dan pejabat setingkat menteri perlu melakukan cuti atas persetujuan Presiden.

Cuti tersebut disebutkan terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden sampai selesainya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membahas Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui bukunya berjudul 'Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045' dengan menekankan pentingnya Indonesia memiliki protokol darurat saat terjadi kekosongan kekuasaan ketika pemilu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu

Baginya haluan negara dalam bentuk PPHN perlu dikembalikan untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dengan daerah dan seluruh stakeholder pemerintahan, agar setiap perencanaan serta pelaksanaan APBN dapat dilakukan secara matang, sehingga pelaksanaannya tidak mangkrak di tengah jalan.

"Selain pentingnya kembali Kehadiran PPHN membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati dirinya sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi, juga pentingnya kita semua mulai memikirkan adanya Pintu darurat dalam konstitusi kita dengan menghidupkan kembali kewenangan MPR dalam mengeluarkan ketetapan-ketetapan atau TAP MPR yang saat ini dibatasi oleh ketentuan 'penjelasan' pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 yang mengakibatkan tidak adanya Ketetapan MPR yang baru karena terdapat pembatasan terhadap Ketetapan MPR yang menjadi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Senin (11/9/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadir sebagai pembicara dalam acara bedah buku tersebut antara lain Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, dan Arsul Sani, Menkopolhukam RI Mahfud MD, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan Robert Kardinal, Anggota BPK Ahmadi Noor Supit, Rektor IPB Arief Satria, Guru Besar UNPAD Ahmad M. Ramli serta Influencer Deddy Corbuzier dan Baim Wong serta moderator Ketua Koordinatorat Wartawan Parlemen Ariawan.

Sebagai informasi, PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD, berhak merancang dan menetapkannya. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi rujukan bagi presiden dan penyelenggara negara lainnya dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangannya masing-masing.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan sekaligus mengingatkan pada gagasan pentingnya perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan oleh pendiri bangsa pada tahun 1947 yang terlihat dalam tujuh bahan-bahan pokok indoktrinasi. Tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur.

"Bentuk hukum PPHN yang paling tepat dilakukan melalui Ketetapan MPR RI. Sehingga, dalam menghadirkan PPHN tidak perlu melakukan amandemen konstitusi, karena bisa dilakukan melalui konvensi ketatanegaraan atau cukup dengan mengeluarkan ketetapan MPR jika kewenangan tersebut telah hidup kembali dengan menghilangkan ketentuan ayat (1) huruf b pasal 7 dalam UU No. 12 Tahun 2011," kata Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Alumni Doktor Ilmu Hukum UNPAD ini menuturkan, buku 'Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045' merupakan buku ke-31 karya dirinya. Terkait dengan tema PPHN, buku ini merupakan buku yang keempat. Tiga buku bertema PPHN yang sebelumnya telah ditulis Bamsoet, yaitu 'Cegah Negara Tanpa Arah' (2021), 'Negara Butuh Haluan' (2021), dan buku 'PPHN Tanpa Amendemen' (2023).

"Melalui buku 'Haluan Negara Menuju Indonesia Emas 2045' saya kembali mengingatkan semua kalangan tentang urgensi PPHN. Arah dan masa depan kehidupan berbangsa bernegara perlu atau harus dirumuskan dan disepakati oleh semua elemen bangsa. Dari rumusan program-program pembangunan dan kesepakatan tentang target-target pembangunan nasional itu, akan lahir haluan pembangunan nasional yang berkelanjutan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," tutur Bamsoet.

Sementara itu, Menkopolhukam Mahfud MD menilai gagasan menghadirkan haluan negara relevan dengan kondisi saat ini. Pada saat pemerintahan Presiden Soekarno Indonesia memiliki peta jalan atau perencanaan jangka panjang yang jelas, yakni Pembangunan Semesta Berencana yang bersifat menyeluruh untuk menuju tercapainya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Lebih lanjut, istilah Pembangunan Semesta Berencana pertama kali dipergunakan pada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/ 1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahun 1961-1969. Tap MPRS ini dapat disebut tonggak kesadaran bangsa Indonesia untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan benar.

"Pola pembangunan jangka panjang dilanjutkan di era Presiden Suharto dengan nama Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai haluan penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR," kata Mahfud.

Mahfud MD menjelaskan di era reformasi, GBHN dihapuskan. Namun, pemerintah menerbitkan Undang-Undang (UU) nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Jangkauan pembangunan Indonesia menurut UU SPPN dan UU RPJPN adalah 20 tahunan untuk jangka panjang, lima tahun untuk jangka menengah, dan tahunan untuk jangka pendek.

"Gagasan Ketua MPR RI terkait perlunya PPHN harus dipandang sebagai salah satu tawaran yang niscaya diperlukan. Namun, harus diingat seumpama nanti PPHN ini disetujui menjadi TAP MPR, atau masuk di UUD atau apapun bentuknya disetujui oleh negara, jangan pernah bermimpi bahwa negara ini akan selesai dengan mengubah peraturan. Karena masalah kita sebenarnya bukan di peraturan, tetapi masalah moralitas, integritas, konsistensi, kejujuran dan keberanian," ujar Mahfud.


Ketua Majelis Pertimbangan Partai PPP Romahurmuziy (Rommy) menyampaikan dalam pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik pengusung Ganjar Pranowo, tak ada pembahasan lain terkait nama calon wakil presiden (cawapres) selain Menteri Pariwisata Menparekraf Sandiaga Uno. Pertemuan itu telah berlangsung pekan lalu di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

"Menyikapi berbagai perkembangan politik terkait bakal Cawapres Mas Ganjar. Perlu kami tegaskan, hanya nama Pak Sandi yang muncul di pertemuan para Ketum pekan lalu," kata Rommy kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Menurut Rommy hal itu lantaran hanya PPP yang menawarkan cawapres di antara partai pengusung Ganjar. Ia mengatakan hal itu disampaikan langsung oleh Plt Ketum PPP Mardiono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena hanya PPP, melalui Pak Mar, yang mengajukan nama Cawapres, yaitu Pak Sandi sesuai hasil Rapimnas PPP 17-18 Juni lalu. Sedangkan para Ketum lainnya tidak mengajukan nama cawapres siapapun," kata Rommy.

"Sehingga praktis, tidak ada nama lainnya. Kami meyakini, Sandi adalah pasangan yang memenuhi seluruh kebutuhan obyektif Mas Ganjar," sambungnya.

Ia menyebut beberapa pertimbangan mengapa Sandi cocok untuk menjadi pendamping Ganjar Pranowo, salah satunya berpengalaman dalam birokrasi. Ia juga menyebut Sandi memiliki basis tersendiri untuk memperoleh suara di Pemilu 2024.

"Sandi adalah satu-satunya nama yang pernah ada di kertas suara pilpres, mewakili suara luar Jawa, berlatar ekonomi dan berpengalaman birokrasi di tingkat nasional. Serta memiliki fan base yang jelas, yaitu emak-emak dan milenial," katanya.

Menurut Rommy para Ketum akan membahas cawapres Ganjar pada waktunya. Ia menyebut pihaknya juga masih terbuka dengan bergabungnya partai lain untuk mendukung Ganjar.

"PPP dengan demikian, saat ini tidak dalam posisi mempertimbangkan adanya poros atau koalisi baru. Karena dukungan PPP kepada Mas Ganjar didasarkan atas kelanjutan koalisi Ganjar-Taj Yasin Maimoen Zubair di Jawa Tengah," imbuhnya.

Untuk diketahui pertemuan para Ketum pendukung Ganjar Pranowo berlangsung pada Senin (4/9). Hadir di sana Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo dan Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.

Simak Video 'PPP soal Janji Politik Cak Imin 'BBM Gratis': Saya Belum Paham Gagasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Masa pendaftaran Capres dan Cawapres dalam draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden direncanakan dipercepat menjadi 10-16 Oktober 2023. Bagaimana respons Presiden Joko Widodo (Jokowi)?

"Tanyakan ke KPU," kata Jokowi di Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9/2023).

Diberitakan sebelumnya,masa pendaftaran Capres-cawapres dalam draf PKPU terkait Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dimajukan menjadi 10 Oktober 2023. Dilihat detikcom, berdasarkan draf PKPU, Kamis (7/9/2023) pendaftaran direncanakan akan dipercepat dengan durasi yang lebih singkat. Masa pendaftaran akan dimulai pada 10 hingga 16 Oktober 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, masa pendaftaran pencalonan dimulai pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Jadwal ini berdasarkan PKPU 3/2022 tentang jadwal dan tahapan Pemilu 2024.

Dengan rencana majunya masa pendaftaran, parpol ataupun koalisi memiliki waktu satu minggu untuk mendaftar. Sementara pada jadwal sebelumnya, KPU memberikan waktu kurang lebih 3 minggu untuk pendaftaran.

Namun, draf PKPU ini diketahui masih akan dibahas bersama DPR RI sebelum akhirnya ditetapkan menjadi PKPU.

Simak juga Video 'Mahfud Setuju Pendaftaran Capres Dimajukan: Karena Terlalu Lama Bertengkar':

[Gambas:Video 20detik]