Massa menggelar aksi topo bisu di depan rumah dinas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Loji Gandrung. Di tengah aksi demo, massa pun didatangi oleh Gibran.

Dilansir detikJateng, aksi dimulai sekira pukul 09.30 WIB. Massa yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Surakarta memulai aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aksi kemudian dilanjutkan dengan pembentangan spanduk seperti 'Komunitas Pegiat Budaya Topo Bisu', 'Ojo Dumeh'. Tak ada orasi atau komunikasi yang dilakukan massa. Sekira pukul 10.00 WIB, massa kemudian membubarkan diri dan kembali ke kawasan Sriwedari.

Koordinator aksi Joko Suranto (56), warga Serengan mengatakan jika aksi ini dilakukan secara spontanitas oleh Aliansi Masyarakat Surakarta. "Tujuannya kita topo bisu, tidak ada tendensi ke mana-mana. Mungkin kita mengingatkan pimpinan di Solo, supaya Kota Solo tetap damai dan tentram. Masyarakat tidak butuh apa-apa, masyarakat butuh damai," kata Joko, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menuturkan, topo bisu merupakan aksi yang dilakukan masyarakat Jawa, ketika pemimpin sudah diingatkan. Dia menegaskan tak ada tendensi politik di balik aksi itu.

"Kita orang Jawa, dari nenek moyang dulu istilahnya topo bisu ya yen koe tak elingke wegah (kalau kamu sudah diingatkan tidak mau), aku tak meneng wae (saya tak diam saja). Gitu aja. Bahasa kerennya, yen koe dielingke karo masyarakatmu ra digugu (kalau kamu diingatkan oleh masyarakatmu tidak digubris), yo kita cuek aja. Orang Jawa tetap halus, orang Jawa tidak bisa kasar, tetep sabar," ucapnya.

"Tidak ada (dinasti politik). Kita topo bisu, tidak ada tendensi politik. Tidak ada ini masalah MK itu, kami masyarakat Solo saya kira tidak ada komen apa-apa. Monggo, itu keputusan MK, kita nggak tahu," lanjutnya.

Simak respons Gibran di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Bos PPI: Publik Makin Percaya Gibran Disiapkan Jadi Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka merespons putusan tersebut.

Ditemui di Balai Kota Solo, Senin (16/10), Gibran mengaku tidak mengikuti sidang putusan batas usia capres dan cawapres di MK. Ia mengaku hari ini fokus bekerja dan menerima tamu.

"Saya nggak tahu putusane (putusannya), wong lagi rampung rapat kok (saya baru selesai rapat kok). (Soal gugatan batas usia cawapres ditolak MK?) Ya nggak papa, putusan MK ya tanya MK ya," kata Gibran di Balai Kota Solo, Senin (16/10/2023) seperti dilansir detikJateng.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku tidak mengikuti soal putusan MK. Dia juga meminta publik untuk tidak mengira-ngira terkait putusan itu.

"Tidak ada tanggapan, kan saya nggak mengikuti, dari tadi kan (saya) rapat, tahu sendiri. Makanya jangan mengira-ngira, jangan menuduh-nuduh, jangan demo, habis demo saya samperin nggak tahu demo apa itu hlo," ujarnya.

Menurut Gibran, saat ini sudah klir dan MK juga telah memutuskan.

"Wes klir ya, ojo (jangan) bahas MK ya. MK itu putusan di MK, tanya orang MK, tanya penggugatnya atau tanya ke pakar hukum. Aku fokus pembangunan, aku nganti ora gagas (saya sampai tidak memikirkan) ditolak atau diterima, aku ora (tidak) ngerti," pungkasnya.

Baca di sini.

Simak Video 'MK Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia capres-cawapres yang diajukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) . Dua dari sembilan hakim konstitusi berbeda pendapat atau dissenting opinion dalam putusan ini.

Hakim konstitusi yang berbeda pendapat itu ialah Suhartoyo dan M Guntur Hamzah. Dalam pertimbangannya, Guntur Hamzah menilai seharusnya MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut.

"Saya hakim konstitusi M Guntur Hamzah berpendapat seharusnya permohonan para pemohon dikabulkan sebagian, sehingga pasal a quo dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah," ujar Guntur Hamzah dalam sidang MK, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Guntur mengatakan seharusnya perkara tersebut tidak termasuk open legal policy. Sehingga, kata dia, dapat dikesampingkan atau tidak digunakan sebagai alasan pembenaran.

Sebab, menurutnya, telah nyata merupakan bentuk ketidakadilan dan melanggar prinsip rasionalitas. Selain itu, kata dia, keadilan sebagai alasan yang dapat mengesampingkan kebijakan hukum terbuka yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang atau open legal policy.

"Ketidakadilan dimaksud karena pembatasan demikian tidak hanya merugikan dan bahkan menghilangkan kesempatan bagi figur atau sosok generasi muda yang terbukti pernah terpilih, seperti, dalam pemilihan umum atau kepala daerah. Sehingga figur tokoh muda tersebut sudah dapat dipandang berpengalaman," tuturnya.

Mahkamah Konstitusi diketahui menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/10).


Mahkamah Konstitusi (MK) lagi-lagi menolak gugatan usia capres/cawapres. Bila sebelumnya yang diajukan PSI dan Partai Garuda, kali ini yang diajukan oleh sejumlah kepala daerah.

Penggugat itu adalah:

1. Wali Kota Bukittingi Erman Safar

2. Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

3. Wagub Jatim Emil Dardak

4. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

5. Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara'.

Tapi apa kata MK?

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim konstitusi mengajukan dissenting opinion yaitu Suhartoyo dan Guntur Hamzah.

Hingga berita ini diturunkan, MK masih membacakan putusan tersebut.

Simak juga 'MK Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Dilansir detikNews, putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat."Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Sidang Putusan Masih Berlangsung

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan"

MK masih membacakan putusan untuk permohonan lain dalam perkara ini. Pembacaan pun masih berlangsung.

Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK


Ketua Umum (Ketum) PBB Yusril Ihza Mahendra merespons gugatan PSI terkait usia capres dan cawapres minimal 35 tahun yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Yusril mengatakan putusan MK terhadap gugatan PSI menepis tudingan 'Mahkamah Keluarga' terhadap keluarga presiden.

"Dugaan bahwa Anwar, Jokowi, Gibran dan bahkan Kaesang yang belakangan menjadi Ketua PSI sebagai Pemohon akan menjadikan MK sebagai 'Mahkamah Keluarga' ternyata tidak terbukti," kata Yusril dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Yusril mengatakan putusan ini membuktikan MK sebagai lembaga yang independen. Hal ini juga disikapi oleh Ketua Hakim MK Anwar Usman yang sepakat dengan hakim yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan putusan ini, MK dapat memposisikan diri sebagai penjaga konstitusi dan tidak mudah diintervensi oleh siapa pun juga. Ketua MK Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo dan paman dari Gibran Rakabuming Raka yang diduga berkepentingan dengan permohonan, ternyata sependapat dengan mayoritas hakim MK," katanya.

Menurutnya, putusan MK memang tidak bulat melihat dua dari sembilan hakim MK yakni Suhartoyo dan M Guntur Hamzah mempunyai pendapat yang berbeda. Adapun Suhartoyo mengatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau 'legal standing' sehingga MK seharusnya menyatakan tidak berwenang memeriksa pokok perkara.

"Sementara M Guntur Hamzah berpendapat bahwa permohonan seharusnya dikabulkan sebagian sebagai 'inkonstitusional bersyarat' yakni, calon Presiden dan Wakil Presiden dikabulkan berusia 35 tahun dengan syarat pernah menjadi pejabat negara yang dipilih secara langsung oleh rakyat, termasuk kepala daerah," ucapnya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

Simak Video 'MK Tolak Gugatan PSI soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Andi Widjajanto mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Andi mengaku mengundurkan diri sebagai Gubernur Lemhanas lantaran ingin lebih fokus bekerja di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP).

"Pagi tadi saya sudah pamitan di Lemhannas, mundur sebagai Gubernur Lemhannas. Langkah ini harus saya lakukan untuk menjaga netralitas Lemhannas," kata Andi Widjajanto melalui keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

Andi mengatakan akan segera menyerahkan surat formal pengunduran diri ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat itu kata Andi akan disampaikan saat dirinya sudah resmi didaftarkan sebagai anggota Tim TPN Ganjar Presiden ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, Andi Widjajanto telah dilantik menjadi Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden (TPN GP) oleh Ketua TPN GP Arsjad Rasjid beberapa waktu lalu.

Kabar Andi mundur sebelumnya juga disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana. Ari mengaku mendengar kabar bahwa Andi Widjajanto mengundurkan diri.

"Saya dengar begitu. Masih nunggu konfirmasi dari Gubernur Lemhanas," kata Ari kepada wartawan, Senin (16/10/2023). Ari menjawab pertanyaan apakah benar Andi Widjajanto mundur dari jabatan sebagai Gubernur Lemhanas.

Ari mengungkapkan Andi Widjajanto akan menyampaikan langsung perihal pengunduran dirinya ke Mensesneg Pratikno.

"Gubernur Lemhanas akan menyampaikan langsung ke Pak Mensesneg," ungkapnya.

Simak juga 'TPN Ganjar Resmikan Media Center, Ungkit Sejarah Jokowi Nyapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak gugatan Partai Garuda soal batas usia capres-cawapres dan minimal tetap 40 tahun. Putusan ini menyusul gugatan PSI yang menolak gugatan itu.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sidang Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres Masih Berlangsung

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah.

MK masih membacakan putusan untuk permohonan lain dalam perkara ini. Pembacaan pun masih berlangsung.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI, misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun.

Sementara Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti menjadi 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan'.

Simak Video 'Tok! MK Tolak Seluruh Gugatan soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memalingkan muka saat ditanya sidang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal gugatan batas usia capres dan cawapres hari ini.

Awalnya Gibran masih menjawab mengenai kedatangan di Rakernas Projo pada Sabtu (14/10/2023) kemarin. Gibran juga irit bicara soal kedatangan di Rakernas Projo.

Gibran yang ditemui awak media usai audiensi dengan DPD LDII Solo, kemudian ditanya mengenai sidang putusan MK soal batas usia capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Wali hasil keputusan MK hari ini soal batas usia?" tanya wartawan, Senin (16/10).

Gibran tak merespons sepatah kata pun. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu membuang muka dan memasuki ruang kerjanya

Dilansir dari detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini.

Sidang dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman. Sidang putusan itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Sidang dimulai pukul 10.35 WIB. Tampak sembilan hakim MK memasuki ruang sidang.

Ganjar Gelisah Putusan MK Loloskan Gibran Jadi Cawapres Tetap Berlaku


Menkopolhukam RI Mahfud Md mengungkap kecurangan aparat penegak hukum di Indonesia. Mahfud memaparkan sejumlah kecurangan aparat penegak hukum, dari menjadi beking mafia hingga menerima suap dari koruptor di penjara.

Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara kuliah umum tentang 'Peluang dan Tantangan Demokrasi yang Bermartabat' yang digelar Universitas Airlangga dan disiarkan di YouTube Universitas Airlangga, Senin (16/10/2023).

Mahfud awalnya berbicara terkait materi hukum di Indonesia yang sudah membaik setelah reformasi, dari adanya amendemen di konstitusi, pembentukan KY, KPK, LPSK, membuat aturan agar tidak ada pelaku korupsi, pembentukan pemerintahan daerah, perubahan Undang-Undang Pemilu, hingga dwifungsi ABRI dicabut. Menurutnya, aturan-aturan tersebut sebenarnya baik, tetapi yang tidak baik adalah aparat penegak hukumnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang rusak di tempat kita itu adalah legal structure-nya, aparat. Apa yang dilakukan aparat penegak hukum, nah saya sebelum ke apa yang dilakukan aparat penegak hukum kita itu sehingga menjadi jelek hukum kita itu," kata Mahfud.

"Aparat penegak hukum itu, banyak diwarnai oleh kecurangan-kecurangan politik, menjadi backing mafia tanah, menjadi beking orang membunuh orang, mafia nikel, narkoba, menjual beli pasal-pasal hukum itu ada di aparat penegak hukum, bukan pada aturan hukumnya," ujarnya.

Mahfud lalu menceritakan praktik penyuapan di penjara. Mahfud mengatakan seorang koruptor kelas kakap dapat membeli kamar mewah saat berada di penjara.

"Coba kalau menurut hukum, 'eh kamu kalau di penjara di penjara dong', 'ini standar penjaranya' misalnya, tapi Saudara, orang penjara di penjara, kalau koruptor kelas kakap itu kamarnya mewah, dia punya kamar cadangan di sebelahnya untuk ngundang tamu entah laki-laki entah perempuan, itu bukan rahasia lah. Orang jangan bilang endak, endak itu bohong, gimana? Endak, itu betul," katanya.

Selain itu, Mahfud bercerita terkait dugaan penyuapan seorang tahanan dapat keluar masuk penjara dengan mudah. Mahfud menceritakan tentang pengalaman mantan anggota DPR bertemu dengan temannya yang juga mantan anggota DPR.

Menurutnya, semestinya temannya, yang merupakan mantan anggota DPR, bertemu dengan mantan anggota DPR lain yang terjerat kasus korupsi di penjara, tetapi mereka justru bertemu di sebuah hotel untuk makan bersama. Menurut Mahfud, pengawal tahanan tersebut diduga telah disuap.

"Inget teman saya kemarin baru cerita, seorang teman namanya Slamet Efendi Yusuf almarhum, anggota DPR bersama saya dulu. Ada teman dari DPR masuk penjara, suatu saat mas Effendi Yusuf nelepon, 'Eh Mas aku kangen sama kamu lama ya di DPR lalu kita berpisah sejak kamu di penjara, aku mau nengok ya ke penjara, kamu tersinggung nggak?'. 'Oh ndak, ndak, kapan?' 'Hari minggu tanggal sekian jam 7' 'Saya Siap bertemu Mas Slamet'. 'Oke, ke mana?' 'Nanti setengah jam sebelumnya saya beri tahu di mana, di ruang mana kita harus bertemu'. Ya itu, setengah jam sebelum, 'Mas saya sudah berangkat, ini mau ke mana, pertemuannya di mana?' 'Di Hotel Mulia', 'sarapan pagi di Hotel Mulia kita'.

"Orang di penjara ngajak sarapan pagi di Hotel Mulia? berarti nyuap itu kepada sipirnya, kepada aparat-aparat yang mengatur, yang mengawal di jalan, itu Saudara. Yang saya katakan terjadi," kata Mahfud.

Meski demikian, Mahfud meminta publik tidak menyimpulkan bahwa 'semua polisi atau semua aparat penegak hukum itu banyak yang jelek'. Namun, menurut Mahfud, banyak juga aparat penegak hukum dan polisi yang berkinerja bagus.

"Meskipun selalu saya katakan tapi jangan Anda bilang 'polisi itu jelek ya' gitu, polisi itu jelek ya memang banyak yang jelek, tapi sebenarnya secara umum lebih banyak yang bagus," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, tidak semua aparat penegak hukum atau polisi nakal, sebab itu hanyalah oknum. Oleh karenanya, ia menyebutkan dibutuhkan pemimpin yang berani yang dapat mengatur oknum nakal tersebut.

"Karena begini, saya tidak bohong, kalau gini kalau seumpama urusan penataan keamanan selebar kertas ini, ini di jaga oleh polisi dengan bagus, nah tetapi kadang kala ada polisi di titik ini nakal (sambil menunjuk), di titik ini nakal, di titik ini (sambil menunjuk) membela narkoba, ini (nunjuk) membela tambang, ini membela nikel, illegal fishing, dan sebagainya, itu sedikit dibandingkan jumlah polisinya, dan jumlah keamanan yang dijaga," ujarnya.

"Jadi secara umum bagus, tetapi oknum oknum di tempat-tempat tertentu itu masih ada yang nakal, nah di sinilah dibutuhkan kekuatan leadership. Bukan lagi aturan, ndak penting aturan itu bagi saya, tapi bagaimana kita mengendalikan ini, aparat di kejaksaan, di kepolisian, di birokrasi," kata Mahfud.

Simak juga 'Soal Kasus Dugaan SYL Diperas, Mahfud Minta Polisi Profesional':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara (Jubir) Partai Solidaritas Indonesia Sigit Widodo merespons gugatan batas usia capres dan cawapres yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). PSI menghormati keputusan MK terhadap gugatan yang mereka layangkan.

"Sekali lagi, Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang kami yakini merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia," kata Sigit kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

Sigit menyebut partainya selalu menaati setiap hukum yang berlaku. PSI percaya dengan independensi yang dijaga MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PSI selalu mengikuti hukum dan aturan yang berlaku," tutur Sigit.

"PSI sendiri sangat percaya independensi MK dalam mengambil keputusan. Apapun yang diputuskan MK akan kami hormati. PSI yakin putusan MK merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia," sambungnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Simak Video 'Desakan MK Harus Netral Jelang Putusan Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait batas usia capres-cawapres. Uji materi itu diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023) dilansir detikNews.

Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Sidang Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres Masih Berlangsung

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan"

MK masih membacakan putusan untuk permohonan lain dalam perkara ini. Pembacaan pun masih berlangsung.

Diketahui, MK menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini.

Sidang Dipimpin Anwar Usman

Dilansir detikNews, Ketua MK Anwar Usman akan menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan tersebut.

"Jadi sidang pengucapan putusan dipimpin Ketua MK sebagai Ketua Majelis," kata Juri Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (16/10).

Selain itu, delapan Hakim Konstitusi lainnya juga akan hadir dalam sidang pembacaan putusan gugatan usia minimum capres dan cawapres.

"Insyaallah 8 Hakim konstitusi lainnya akan hadir," ujarnya.


Ketua Umum Pro Jokowi (Projo) yang juga penggagas sekaligus Penanggung Jawab Musyawarah Rakyat (Musra) relawan Jokowi, Budi Arie resmi mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres). Penggagas Musra lainnya, Andi Gani Nena Wea mendukung Ganjar Pranowo.

Andi Gani menyebut sejak awal pihaknya sudah melabuhkan dukungan ke Ganjar Pranowo. Meski ada perbedaan dengan Budi Arie, pihaknya menegaskan tak ada perpecahan di tengah relawan Jokowi.

"Tidak ada perpecahan, itu pilihan demokrasi dan itu hak demokrasi. Dari awal saya sudah menyatakan total mendukung Ganjar Pranowo dan sekarang Budi Arie menyatakan dukungan Prabowo, itu hal yang biasa dalam demokrasi," kata Ketua Dewan Pengarah Musra, Andi Gani kepada detikJateng dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, panitia Musra telah menyerahkan nama-nama capres dan cawapres yang diusung ke Presiden Jokowi pada Mei 2023 lalu. Kala itu, daftar nama capres yang diserahkan yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Airlangga Hartarto. Kemudian cawapres yaitu Mahfud Md, Arsjad Rasjid, Moeldoko, dan Sandiaga Uno.

Dikutip dari detikNews Budi Arie sudah menyatakan resmi mendukung Prabowo sebagai Capres di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

"Dari pandangan teman-teman seluruh Indonesia Projo yang saya serap adalah sepakat untuk mendukung Pak Prabowo," ujar Budi di Indonesia Arena GBK, Jakarta Pusat, Sabtu (14/10).

Sedangkan Andi Gani sudah sejak awal mendukung Ganjar Pranowo. Andi yang juga Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi menegaskan sudah berjuang bersama Jokowi sejak Pilgub DKI tahun 2012.

Ia menyebut dukungan Relawan Buruh Sahabat Jokowi untuk Ganjar sudah ada di 11 provinsi hingga Hong Kong dan Makau.

"Konsolidasi buruh sangat siap dan basis massa kami jutaan buruh di seluruh Indonesia," kata Andi Gani.

Terekam CCTV! 4 Mobil KPU Semarang Dibaret Orang Tak Dikenal


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batasan usia capres-cawapres yang diajukan oleh PSI. PSI mengajukan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, usia minimal capres dan cawapres tetap 40 tahun.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023), dikutip dari detikNews.

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

Tak hanya itu, MK pun menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat. Menurut hakim hal itu tidak berkorelasi.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu sebenarnya diajukan sejumlah pihak. Di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun.

Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasal tersebut diganti "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan".


Permohonan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Dengan begitu syarat usia minimal capres dan cawapres yakni 40 tahun.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023) dilansir detikNews.

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Hakim MK Arief Hidayat dalam pertimbangannya, merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Argumentasi Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun juga ditolak oleh MK. "Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," tuturnya.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan"


Partai Garuda mempertanyakan langkah lawan politik yang kerap mempermasalahkan pemilihan cawapres Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan penentuan capres-cawapres merupakan kewenangan partai politik atau Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Hanya Prabowo yang pencapresannya dipermasalahkan oleh lawan politik. Hanya Prabowo yang pemilihan cawapresnya dipermasalahkan oleh lawan politik. Padahal kewenangan untuk menentukan capres-cawapres sudah jelas di konstitusi adalah kewenangan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu masing-masing," kata Teddy Gusnaidi dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

Teddy menyinggung pihaknya yang tak mempermasalahkan cawapres dari Ganjar. Begitu pula mengenai pencapresan Anies tak pernah dipersoalkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prabowo dan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) tidak pernah mempermasalahkan Ganjar jadi capres PDIP, tidak pernah memperdebatkan siapa cawapresnya. Tidak pernah mempermasalahkan Anies jadi Capres dari Nasdem, tidak pernah memperdebatkan siapa cawapresnya, walaupun Prabowo ditinggal oleh Muhaimin untuk bergabung dengan Anies," ujar Teddy.

Juru bicara Partai Garuda itu mengatakan hanya Prabowo yang dipermasalahkan oleh lawan politiknya ketika menggunakan hak konstitusionalnya untuk maju di Pilpres 2024. Teddy bertanya-tanya soal fenomena ini.

"Hanya Prabowo yang membuat lawan politik mengangkangi konstitusi, mereka berupaya membatasi hak Prabowo untuk berlaga di Pilpres 2024. Fenomena apa ini?" tutur Teddy.

Simak juga 'Budi Arie: Projo Dukung Siapapun Pasangan yang Diputuskan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan PSI. Usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi capres dan cawapres.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (15/10/2023).

Putusan ini diketok oleh sembilan hakim konstitusi. Dua hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Suhartoyo mengajukan dissenting opinion.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam pertimbangannya, Hakim MK Arief Hidayat merunut pembentukan UUD 1945 soal syarat usia capres/cawapres. Dalam runutan itu dimasukkan sebagai ranah kebijakan pembuat UU. MK juga menolak argumen PSI soal Perdana Menteri Sjahrir yang berusia di bawah 40 tahun.

"Sebab bukan kebiasaan atau konvensi," kata Arief Hidayat.

MK juga menolak alasan PSI soal menteri yang tidak ada minimal usia bila menjadi Triumvirat.

"Tidak ada korelasi dengan ketiadaan pengaturan menteri, karena hal ikhwal menteri menjadi hak prerogatif presiden," ucap Arief Hidayat.

Sidang Putusan Terkait Usia Capres-Cawapres Masih Berlangsung

Sebagaimana diketahui, permohonan uji materi terhadap Pasal 169 c UU Pemilu ini diajukan oleh sejumlah pihak. Mereka di antaranya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan juga sejumlah kepala daerah.

Permohonan ini teregistrasi dalam perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, 55/PUU-XXI/2023, 90/PUU-XXI/2023, 91/PUU-XXI/2023, 92/PUU-XXI/2023, dan 105/PUU-XXI/2023.

Para pemohon meminta agar hakim konstitusi menyatakan Pasal 169 c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 karena diskriminatif. PSI misalnya, meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta frasa dalam pasar tersebut diganti "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan"

MK masih membacakan putusan untuk permohonan lain dalam perkara ini. Pembacaan pun masih berlangsung.


Putusan gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun menuai berbagai reaksi. Sejumlah masyarakat pun menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus).

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro membenarkan bahwa ada dua kelompok massa aksi yang menyatakan mendukung dan menolak atas gugatan di MK. Polisi pun mencoba untuk menyekat kedua massa aksi ini.

"Ya saat ini memang ada massa baik itu dari massa pro pemohon ataupun yang kontra dengan pemohon, saat ini sudah kita sekat agar tidak bergabung," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Susatyo saat ditemui di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Susatyo juga menjelaskan sejauh ini sudah ada sebanyak 2.000 personel untuk mengamankan aksi hari ini. Dia pun mengaku penutupan Jalan Medan Merdeka Barat sudah dilakukan sejak pagi tadi.

"Kekuatan yang tergelar pada hari ini sekitar 2.000 personel gabungan yang kita tempatkan, baik di objek utama di Mahkamah Konstitusi maupun yang ada di seputaran Patung Kuda ini yang menjadi pusat dari aksi," jelas Susatyo.

"Sejak tadi pagi memang sudah kami lakukan penutupan di ruas Jalan Merdeka Barat untuk mengantisipasi massa maju ke dekat MK. Sementara Merdeka Barat masih steril dari masyarakat karena perwakilan dari pemohon semua juga sudah ada di ruangan untuk menyaksikan," pungkas Susatyo.

Seperti diketahui, MK akan memutuskan gugatan UU 7/2017 tentang Pemilu soal batas usia capres dan cawapres. Sejumlah orang menggelar unjuk rasa meminta agar MK tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Pantauan detikcom, Senin (16/10/2023), pukul 10.10 WIB, massa aksi yang meminta MK tidak mengabulkan gugatan menggelar aksi di silang barat Monumen Nasional (Monas). Mereka membuat barisan menghadap ke arah Patung Kuda.

Massa aksi tampak membentangkan beberapa spanduk bertulisan '#MKHARUSNETRAL', '#KAMIMUAK', '#TOLAKDINASTIJOKOWI', dan '#GANTIKETUAMK'. Mereka terus berteriak agar MK menolak gugatan putusan batas usia capres-cawapres. Mereka juga menyebut MK dengan kepanjangan 'Mahkamah Keluarga'.

Di lokasi yang sama, tepatnya di sisi kanan Patung Kuda, ada sekelompok massa aksi yang mendukung agar MK mengabulkan terkait gugatan putusan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Simak Video 'Ada Aksi Dukung MK Kabulkan Gugatan Usia Capres-Cawapres di Patung Kuda':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai hasil sidang batas usia Capres dan Cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputuskan hari ini. Gibran yang ditemui awal media usai audiensi dengan DPD LDII Solo enggan berbicara banyak terkait hal itu.

Awalnya Gibran masih menjawab mengenai kedatangan di Rakernas Projo pada Sabtu (14/10/2023) kemarin. Gibran juga irit bicara soal kedatangan di Rakernas Projo.

Namun saat ditanya wartawan soal hari ini putusan MK soal batas usia Capres dan Cawapres, Gibran membuang muka dan memasuki ruang kerjanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Wali hasil keputusan MK hari ini soal batas usia?" tanya wartawan, Senin (16/10).

Gibran tidak menjawab dan memilih untuk memasuki ruang kerjanya.

Dilansir dari detikNews, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. MK menyebut semua dukungan teknis untuk kelancaran sidang telah disiapkan.

"Persiapan ok. Semua dukungan teknis sudah disiapkan untuk kelancaran sidang," kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, kepada wartawan, Minggu (15/10).

Fajar menyebut pengamanan dalam sidang putusan ini akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Dia menyebut MK akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan.

Guyon Gibran ke Budiman Sudjatmiko: Loh, Nggak Jadi Dipecat ya Mas?


Divisi Humas Polri menggelar apel kesiapan Pasukan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023. Satgas Humas akan bekerja selama proses Pemilu 2024.

"Satgas Humas akan melaksanakan tugas dari mulai persiapan, saat pemilihan, hingga pascapemilu serentak," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho saat memimpin Apel Gelar Kesiapan Operasi Pasukan Satgas Humas dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, seperti dikutip detikcom dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

"Dalam satgas ini dibagi tiga subsatgas, yakni Subsatgas Peliputan, Subsatgas Publikasi, serta Subsatgas Pemantauan dan Viralisasi," lanjut dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sandi menyampaikan ada 45 personel Divisi Humas yang terlibat dalam satgas. Satgas Humas, terang Sandi, juga dibagi ke dalam Operasi Nusantara Cooling System.

"Di mana Satgas Humas membawahi Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia. Di satgas ini, 30 personel dilibatkan," ucap dia.

Sandi berharap Satgas Humas menampilkan bekerja semaksimal mungkin dan memastikan semua peralatan kerja siap dipakai saat Operasi Mantap Brata 2023-2024 dimulai. Sandi menyebutkan Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan digelar di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), Selasa (17/10).

"Terus berkoordinasi intensif untuk meng-update perubahan kebijakan dan memonitor kegiatan Satgas lain," tutur dia.

Dalam apel gelar kesiapan Pasukan Satgas Humas Operasi Mantap Brata 2023, dia turut mengecek kesiapan personelnya. Di akhir pengecekan, Sandi menyimpulkan seluruh personel Satgas Humas siap melakukan operasi.

"Begitupun di Polda jajaran yang hari ini juga telah melakukan apel pengecekan kesiapan. Insyaallah hoaks bisa kita cegah dan tangkap demi tujuan pemilu kali ini berjalan aman dan damai," kata Sandi.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho memimpin apel kesiapan Pasukan Satgas Humas Operasi Mantap Brata 2023 di Mabes Polri, Senin (16/10/2023). (Foto: dok. Istimewa)

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan Polri harus mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan damai serta mencegah berbagai kerawanan. Oleh sebab itu, Sigit memaparkan strategi kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama masa pemilu.

"Kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat," ungkap Jenderal Sigit dalam keterangannya, Kamis (9/2).

Simak juga 'Saat KPU-Polri Teken MoU, Atur Pengamanan Pemilu hingga Distribusi Surat Suara':

[Gambas:Video 20detik]


Perihal persyaratan batas usia minimal Calon Presiden dan Calon Wakil sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sangat terkait dengan prinsip "perlakuan yang sama dihadapan hukum", prinsip "kesempatan yang sama dalam pemerintahan" dan prinsip "jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif". Ketiga prinsip tersebut terhubung dengan aksiologi hukum konstitusi yang disebutkan secara jelas dan tegas dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 yakni "kepastian hukum yang adil". Oleh karena itu, persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden tidak boleh bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan. Lebih spesifik, tidak boleh mengurangi atau menghambat hak-hak konstitusional warga negara.

Pada perkara pengujian Pasal 169 huruf q UU Pemilu, maka penentuannya menunjuk pada prinsip-prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat, yakni konstitusi. Sejalan dengan hal ini, Dworkin mengatakan bahwa maksim hukum itu tidak bersandar pada aturan-aturan (rules) saja, tetapi juga prinsip-prinsip (principles). Prinsip-prinsip merupakan bagian dari hukum. Prinsip-prinsip tentunya memiliki dimensi kadar. Jika terdapat pertentangan, maka metode yang tepat untuk memecahkan suatu masalah adalah dengan memilih prinsip yang memiliki kadar yang lebih kuat dan mengabaikan prinsip yang kadarnya lemah. Dengan demikian walaupun ketentuan persyaratan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan open legal policy, namun ternyata bertentangan dengan kepastian hukum dan keadilan, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutuskannya.

Dalam rangka mewujudkan keadilan, maka harus dibukanya peluang secara proporsional dan berlaku untuk semua orang, sehingga ada kesempatan yang adil. Kita ketahui bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, disebutkan bahwa persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun. Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Kedua undang-undang tersebut dipandang lebih membuka peluang yang lebih besar dan lebih menjangkau prinsip kesamaan atas kesempatan yang adil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terlebih lagi, keberadaan kaum Milenial demikian banyak, sekitar 26 persen dari total populasi Indonesia. Keberadaan mereka tentunya harus diakomodasi. Sejalan dengan hal ini, terdapat kaidah fiqh yang berbunyi "maa laa yudroku kulluhu laa yutroku kulluhu", artinya jika tidak dapat seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya. Oleh karena itu, keberadaan mereka tidaklah dapat dinegasikan.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan persyaratan usia Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditemui pula adanya ketidaksamaan dengan persyaratan usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, mempersyaratkan usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun. Dapat dikatakan kondisi demikian, tidak mencerminkan kesamaan pengaturan dan sekaligus tidak mencerminkan kepastian hukum dan keadilan.

Kondisi adanya perbedaan persyaratan menunjukkan adanya perbedaan pandangan pembentuk undang-undang menyangkut batas usia minimal yang dianggap ideal. Namun, batas usia ideal tersebut cenderung subjektif. Pandangan yang subjektif tersebut tidak pula diiringi dengan adanya suatu "pengecualian". Pengecualian dimaksud adalah dalam hal seseorang yang belum mencapai batas usia sebagaimana dipersyaratkan, namun yang bersangkutan memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara - termasuk tetapi tidak terbatas sebagai Kepala Daerah - seyogyanya dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam hukum terdapat suatu "pengecualian". Terdapat adagium "tidak ada hukum tanpa pengecualian" (no law without escape clause). Pada prinsipnya, pengaturan pengecualian dalam produk hukum dapat dibenarkan sepanjang pengecualian tersebut mampu mendatangkan kemanfaatan, demikian itu dianjurkan.

Perihal pengecualian dalam kaitannya dengan batas usia dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 87 huruf b menyebutkan, "Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun." Dengan adanya pengecualian tersebut, terhadap Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dianggap telah memenuhi persyaratan usia sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d yakni berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun.

Ketentuan pengecualian juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang menyatakan Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan: "Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan", bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Dengan demikian, walaupun belum mencapai batas usia, sepanjang berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, maka yang bersangkutan dianggap telah memenuhi persyaratan batas usia minimal.

Pada prinsipnya pengaturan distribusi hak yang dilakukan secara berbeda dapat dibenarkan, sepanjang hal itu tidak menimbulkan kerugian. Demikian itu dapat dikatakan adil. Dalam kaitannya dengan norma Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang di dalamnya tidak ada pengecualian telah menimbulkan ketimpangan distribusi hak. Pembatasan usia tanpa adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksudkan, tidak mencerminkan kondisi yang adil dan benar. Perihal pengecualian terkait dengan "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan ini sejalan dengan perimbangan sebagaimana disampaikan oleh Aristoteles. Disini pembebanan sesuatu sesuai kemampuan dan memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya secara proporsional. Aristoteles mengatakan hukum menjadi indikator guna menentukan apakah sesuatu norma dalam peraturan perundang-undangan adil atau tidak. Dalam kaitan ini, aturan yang benar adalah penjaga apa yang adil yang mampu menjaga keseimbangan dan keadilan. Pengecualian terkait dengan "persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan" dan demikian itu harus diberikan secara sama. Hal ini penting dalam rangka perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Perihal ketentuan pengecualian tidak dapat diterapkan hanya bagi satu pihak saja. Penerapan pengecualian harus diberlakukan sama terhadap semua orang dan semua jabatan. Jadi, perihal pengecualian batas usia tidak hanya berlaku bagi Hakim Konstitusi dan Pimpinan KPK saja, namun juga berlaku bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Dengan adanya perubahan persyaratan batas usia minimal dari 35 (tiga puluh lima) tahun menjadi 40 (empat puluh) tahun tentu melahirkan isu konstitusional. Oleh karena itu harus dilakukan koreksi. Koreksi dimaksud merupakan wujud dari keadilan korektif. Keadilan korektif adalah keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Koreksi dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan batas usia minimal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu, namun dengan pengecualian sepanjang seseorang telah berpengalaman sebagai Penyelenggara Negara termasuk di dalamnya Kepala Daerah, maka dianggap telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan. Pengecualian ini merupakan 'jalan tengah' guna terwujudnya jaminan kesamaan atas kesempatan dan kepastian hukum yang adil.

Semoga Mahkamah Konstitusi mencantumkan perihal pengecualian dalam putusannya. Namun semuanya kembali pada Mahkamah, sebagai warga negara kita wajib menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi.

*Penulis adalah Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia.

Simak Video 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Projo di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta Pusat, akhir pekan lalu. Gibran menghadiri Rakernas Projo selama 15 menit, lalu meninggalkan lokasi.

Ditemui di Balai Kota Solo, Gibran tak banyak bicara soal kedatangannya 15 menit di Rakernas Projo, lalu meninggalkan lokasi acara rakernas.

"Ya memang sebentar," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran hadir di Rakernas Projo mengenakan baju kotak-kotak berwarna merah, menyalami relawan yang hadir dan menyapa para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo Subianto.

Ditanya mengenai arah dukungan yang diambil Projo apakah sudah berbincang dengan dirinya, ia meminta untuk menanyakan langsung ke Projo. Ia juga irit bicara saat disinggung mengenai dukungan Projo ke Prabowo ini cerminan dukungan dari Presiden Jokowi.

"(Arah dukungan Projo) tanyakan ke Projo. (Dukungan Projo cerminan Jokowi) tanyakan ke Projo," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video 'Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Pemkab Magelang meminta warga jangan terprovokasi dengan kerusuhan di Muntilan yang terjadi kemarin. Pemkab juga meminta warga menjaga suasana kondusif.

"Kita berharap semua saling menahan diri, tidak terprovokasi oleh siapa pun, pihak mana pun," kata Sekda Kabupaten Magelang Adi Waryanto kepada wartawan di Kompleks Setda Kabupaten Magelang, Senin (16/10/2023).

"Jangan sampai nanti yang dirugikan kita semua, tapi sekali lagi jangan terprovokasi oleh pihak manapun hingga semuanya tenang, tidak ada yang dirugikan," sambung Adi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemkab Magelang prihatin dengan kejadian tersebut. Terlebih menjelang tahun politik.

"Saat ini sudah tahun politik menjelang pemilu. Kita berharap kepada semua komponen masyarakat di Kabupaten Magelang tidak terkecuali marilah kita ikut untuk istilahnya menjaga kondusivitas daerah," ujar Adi.

"Agar tetap adem, ayem, sehingga aktivitas masyarakat apa pun bisa berjalan dengan baik, lancar, tidak terganggu apa pun," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, kerusuhan antardua kelompok pecah di Muntilan, Magelang, Minggu (15/10) sore kemarin. Kedua kelompok yang diketahui merupakan simpatisan PDIP dan GPK saling lempar bahkan terjadi pembakaran enam unit motor.

Kerusuhan di Muntilan juga menimbulkan kerusakan rumah dan satu panti asuhan. Kerusakan itu berupa kaca jendela yang pecah akibat lemparan batu.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Satake Bayu menyebut kejadian berawal pada pukul 15.20 WIB saat massa Laskar BSM PDIP hendak pulang ke Jogja usai menghadiri kegiatan di Mungkid, Magelang.

"Sesampainya di Batikan Pabelan Kecamatan Mungkid terjadi gesekan dengan laskar GPK Militan. Dari GPK Militan ada yang luka terkena lemparan batu," kata Satake saat dikonfirmasi, Minggu (15/10).

Kemudian, Satake melanjutkan, di sekitar DPC PDIP Prumpung Muntilan, massa GPK mengadang Laskar BSM PDIP. Akhirnya bentrok pecah dan kedua massa saling melempar batu.

Selain aksi saling lempar batu, kerusuhan yang terjadi sore itu juga merembet pada pembakaran kendaraan bermotor. Sedikitnya ada enam unit sepeda motor yang dibakar massa.

Polisi pun langsung diterjunkan ke lapangan untuk mengendalikan masa.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan UU 7/2017 tentang Pemilu soal batas usia capres dan cawapres. Sejumlah orang menggelar unjuk rasa meminta agar MK tidak mengabulkan gugatan tersebut.

Pantauan detikcom, Senin (16/10/2023) pukul 10.10 WIB, massa aksi yang meminta MK tidak mengabulkan gugatan menggelar aksi di silang barat Monumen Nasional (Monas). Mereka membuat barisan menghadap ke arah Patung Kuda.

Massa aksi tampak membentangkan beberapa spanduk yang bertuliskan #MKHARUSNETRAL, #KAMIMUAK, #TOLAKDINASTIJOKOWI, dan #GANTIKETUAMK'. Mereka terus berteriak agar MK menolak gugatan putusan batas usia capres-cawapres. Mereka juga menyebut MK dengan kepanjangan 'Mahkamah Keluarga'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di lokasi yang sama, tepatnya di sisi kanan Patung Kuda, ada sekelompok massa aksi yang mendukung agar MK mengabulkan terkait gugatan putusan batas usia capres-cawapres menjadi 35 tahun.

Mereka membawa spanduk yang menyatakan dukungan agar MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres. Terlihat Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis ikut berorasi di atas mobil komando di depan massa aksi yang tampak kompak menggunakan baju bernuansa putih.

Massa aksi juga kompak membawa atribut berupa tulisan-tulisan dukungan untuk MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres. Mereka juga ramai-ramai berteriak dengan yel-yel serta nyanyian-nyanyian lagu nasional.

MK Akan Putuskan Gugatan Usia Capres-cawapres

Seperti diketahui, MK menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

"Jadi sidang pengucapan putusan dipimpin Ketua MK sebagai Ketua Majelis," kata Juri Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (16/10).

(Kurniawan Fadilah/detikcom)

Selain itu, delapan Hakim Konstitusi lainnya juga akan hadir dalam sidang pembacaan putusan gugatan usia minimum capres dan cawapres.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI, Francine Widjojo, menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait peringatan karma politik jelang keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan batas usia capres dan cawapres. Francine yakin hakim Mahkamah Konstitusi independen dalam mengambil keputusan tersebut.

"PSI yakin bahwa putusan tersebut sudah melalui pertimbangan terbaik dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang independen," kata Francine kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

PSI menurutnya dalam posisi menghargai putusan MK terkait gugatan usia minimal capres dan cawapres. Ia menilai MK tak akan goyah dengan intervensi politik manapun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partai Solidaritas Indonesia menghargai apapun putusan Mahkamah Konstitusi hari ini terkait syarat usia minimal capres dan cawapres. Tidak mempan oleh intervensi politik, dan terus mengawal demokrasi Indonesia," katanya.

Untuk diketahui, Hasto melarang simpatisan, anggota, kader, hingga pendukung bakal capres Ganjar Pranowo demo ke MK jelang putusan batas usia capres-cawapres. Hasto menilai MK tak perlu didemo, lantaran kebaikan dan keburukan akan nampak pada akhirnya.

"PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK. Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (16/10).

Hasto menilai pihak PDIP tidak perlu turun untuk merespons gugatan tersebut. Menurutnya, kebaikan dan keburukan nantinya akan nampak dengan sendirinya.

"Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya, selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," ucapnya.

Hasto memperingatkan ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dia menyebut akan ada karma politik di setiap keputusan MK.

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ujar dia.

Simak Video 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Sidang putusan terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun dimulai. Sidang dipimpin langsung Ketua MK Anwar Usman.

Sidang putusan itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Sidang dimulai pukul 10.35 WIB. Tampak sembilan hakim MK memasuki ruang sidang.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Sidang juga dihadiri oleh para penggugat, terlihat Direktur LBH PSI Francine Widjojo, hingga perwakilan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, ada tujuh gugatan yang mengajukan uji materil terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Pihak yang menggugat di antaranya Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, hingga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Berikut tujuh perkara dan penggugatnya:

1. Perkara 55/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

2. Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

3. Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

4. Perkara 90/PUU-XXI/2023

Pemohon: Almas Tsaqibbirru Re A (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta)

5. Perkara 91/PUU-XXI/2023

Pemohon: Arkaan Wahyu Re A (mahasiswa Universitas Sebelas Maret)

6. Perkara 92/PUU-XXI/2023

Pemohon: Melisa Mylitiachristi Tarandung SH

7. Perkara105/PUU-XXI/2023

Pemohon: Soefianto Soetono, Imam Hermanda SH

Maklumat Juanda, Bentuk Keprihatinan Para Tokoh atas Putusan MK


Menkopolhukam RI Mahfud Md mengatakan kampanye untuk mengajak memilih partai politik atau calon tertentu di kampus tidak boleh dilakukan. Mahfud menyebut yang boleh dilakukan di kampus adalah menyampaikan terkait politik kebangsaan.

Hal itu disampaikan Mahfud, dalam acara kuliah umum tentang 'Peluang dan Tantangan Demokrasi yang Bermartabat' yang digelar Universitas Airlangga, dan disiarkan di YouTube Universitas Airlangga, Senin (16/10/2023).

Mahfud awalnya menyapa para Dekan Kampus, Direktur, dan mahasiswa Universitas Airlangga. Ia menekankan, akan memberikan kuliah umum tentang high politics atau terkait politik kebangsaan, bukan melakukan kampanye politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya akan disclaimer dulu, saya akan kuliah bidang politik dan hukum, bidang saya, ini penting saya katakan di depan, karena sekarang ada kebijakan tidak boleh ada kampanye politik di kampus," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan, kampanye dapat dilakukan dengan cara kuliah dialog, tetapi bisa juga dilakukan dengan cara lain. Mahfud menjelaskan ada 2 tingkatan politik, yaitu high politics atau politik tingkat tinggi dan low politics atau politik tingkat rendah.

Mahfud mengatakan high politics merupakan politik kebangsaan dan kenegaraan. Sementara low politics adalah politik elektoral, yaitu yang mengajak memilih partai tertentu atau calon tertentu. Ia menekankan, kampanye politik elektoral lah yang dilarang di kampus.

"Saya tidak akan kampanye, karena politik itu ada dua tingkatan. Satu politik tinggi, politik tingkat tinggi atau high politics atau kalau istilah Gus Dur itu politik inspiratif, ini meliputi politik kebangsaan, kenegaraan," ujarnya.

"Kemudian ada politik atau Low Politics, politik elektoral, politik rendah, yang satu tinggi yang satu rendah, bukan rendahan, ini tingkat yang lebih rendah yaitu politik elektoral, misalnya kuliah agar memilih partai tertentu, kuliah agar memilih calon tertentu atau mengusulkan dan mendeklarasikan calon tertentu, nah itu tidak boleh dilakukan di kampus," katanya.

Ia menambahkan, politik tingkat tinggi merupakan politik tentang gagasan bernegara dan kebangsaan sehingga mesti diajarkan di setiap kampus.

"Tapi kalau high politics, politik yang sifatnya inspiratif bukan politik praktis, itu justru harus diajarkan di kampus-kampus karena di dalam politik tingkat tinggi itu ada namanya politik kebangsaan, gagasan gagasan kita bernegara," katanya.

Mahfud menekankan, kampanye politik praktis dan elektoral tidak boleh dilakukan di kampus atau dalam forum resmi. Namun menurutnya, apabila ada pembicaraan antar warga di dalam kelas tentang siapa memilih siapa secara tidak resmi tidak masalah.

"Oleh sebab itu di sini tidak ada kampanye politik praktis, politik elektoral, nanti itu hanya boleh dilakukan di luar kampus atau di dalam bisik bisik di dalam kelas masing masing boleh, besok kamu pilih ini, besok saya milih ini, ini, ini silakan, tapi dalam forum forum resmi tidak boleh ada kampanye politik," kata Mahfud.

Simak juga 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Sidang putusan terkait gugatan batas usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun dimulai. Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) hadir di persidangan.

Sidang putusan itu digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2023). Sidang dimulai pukul 10.35 WIB. Tampak sembilan hakim MK memasuki ruang sidang.

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua MK Anwar Usman. Sidang juga dihadiri oleh para penggugat, terlihat Direktur LBH PSI Francine Widjojo, hingga perwakilan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui, ada tujuh gugatan yang mengajukan uji materil terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017. Pihak yang menggugat di antaranya Wali Kota Bukittingi Erman Safar, Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa, hingga dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Berikut tujuh perkara dan penggugatnya:

1. Perkara 55/PUU-XXI/2023

Pemohon:

Wali Kota Bukittingi Erman Safar

Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

Wagub Jatim Emil Dardak

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

2. Perkara 51/PUU-XXI/2023

Pemohon:Ahmad Ridha Sabana (Ketum Partai Garuda)

Yohanna Murtika (Sekjen Partai Garuda)

3. Perkara 29/PUU-XXI/2023

Pemohon: PSI

4. Perkara 90/PUU-XXI/2023

Pemohon: Almas Tsaqibbirru Re A (mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta)

5. Perkara 91/PUU-XXI/2023

Pemohon: Arkaan Wahyu Re A (mahasiswa Universitas Sebelas Maret)

6. Perkara 92/PUU-XXI/2023

Pemohon: Melisa Mylitiachristi Tarandung SH

7. Perkara105/PUU-XXI/2023

Pemohon: Soefianto Soetono, Imam Hermanda SH

Simak Video 'Anwar Usman Bakal Pimpin Sidang Putusan Batasan Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun dari yang sebelumnya 40 tahun. Ketua MK Anwar Usman akan menjadi pemimpin dalam sidang kali ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. Di sisi lain, PDIP menyinggung soal karma politik jelang sidang MK ini.

Sidang Dipimpin Anwar Usman

Dilansir detikNews, Ketua MK Anwar Usman akan menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan tersebut.

"Jadi sidang pengucapan putusan dipimpin Ketua MK sebagai Ketua Majelis," kata Juri Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, delapan Hakim Konstitusi lainnya juga akan hadir dalam sidang pembacaan putusan gugatan usia minimum capres dan cawapres.

"Insyaallah 8 Hakim konstitusi lainnya akan hadir," ujarnya.

PDIP Singgung Karma Politik

Terpisah, dilansir detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melarang simpatisan, anggota, kader, hingga pendukung bakal capres Ganjar Pranowo demo ke MK jelang putusan batas usia capres-cawapres hari ini. Hasto menilai MK tak perlu didemo, lantaran kebaikan dan keburukan akan nampak pada akhirnya.

"PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK. Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (16/10).

Hasto menilai pihak PDIP tidak perlu turun untuk merespons gugatan tersebut. Menurutnya, kebaikan dan keburukan nantinya akan nampak dengan sendirinya.

"Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya, selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," ucapnya.

Hasto memperingatkan ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dia menyebut akan ada karma politik di setiap keputusan MK.

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ujar dia.

Lebih lanjut, Hasto juga meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya. Dia juga yakin MK tidak akan menambahkan materi muatan yang baru, karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.

Selengkapnya di halaman selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. Pakar yakin MK akan bersikap independen.

Dr Abdul Chair Ramadhan, pakar hukum dari Universitas Krisnadwipayana meyakini putusan MK akan independen meski Ketua MK Anwar Usman adalah ipar Presiden Jokowi.

"Saya tidak merasa pantas menyebut MK sebagai mahkamah keluarga, bagi saya kurang elok disebut demikian. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa Ketua MK Anwar Usman adalah ipar Presiden Jokowi, tetapi kan kedudukan mahkamah konstitusi ini ada 9 orang. 9 orang ini tentu tidak dapat dikatakan ada superioritas antara satu dan lainnya, tidak demikian," kata Abdul Chair, saat dihubungi detikcom, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abdul Chair meyakini hakim MK memiliki integritas yang kuat. Hal ini akan tercermin dari pembacaan putusan nantinya.

"Ini akan terbaca nanti pada saat pembacaan putusan. Kalaupun ada disenting opinion, juga masyarakat terutama para pakar ahli di bidang hukum akan menilai sesuai dengan pendekatannya masing-masing, sesuai mahzab hukum yang dianutnya yang mana yang memenuhi azas kepastian hukum dan keadilan," paparnya.

Ia menilai MK akan objektif dalam memutuskan soal batas usia capres-cawapres nantinya. Putusan MK nanti, lanjutnya, tidak berlaku bagi pihak pemohon.

"Saya positif thinking, saya melihat sejauh ini MK objektif, walaupun objektivitas putusannya itu nanti akan dinilai oleh masyarakat," katanya.

"Karena putusan MK nanti tidak hanya berlaku bagi pihak pemohon, tetapi berlaku mengikat pada pihak lain, berlaku pada kepada semua orang. Walaupun pemohonnya dalam perkara ini tidak termasuk Gibran," katanya.

Namun, apapun putusan MK nantinya, Abdul Chair berharap agar putusan MK ini memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

"Secara normatif MK harus memberikan putusan dengan memenuhi azas kepastian hukum dengan putusan keadilan, itu sudah baku. MK harus memberikan putusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, itu prinsipnya," kata Abdul Chair.

Seperti diketahui, MK menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. Sidang akan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

"Jadi sidang pengucapan putusan dipimpin Ketua MK sebagai Ketua Majelis," kata Juri Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

Selain itu, delapan Hakim Konstitusi lainnya juga akan hadir dalam sidang pembacaan putusan gugatan usia minimum capres dan cawapres.

"Insyaallah 8 Hakim konstitusi lainnya akan hadir," ujarnya.

Simak Video 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Garuda, salah satu penggugat batas minimal usia capres-cawapres, sempat buka suara terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi heran narasi tersebut bisa muncul ke publik.

"Bodoh jika ada yang bilang MK itu Mahkamah Keluarga, hanya karena salah satu Hakim MK iparnya Presiden Jokowi. Karena 8 Hakim MK yang lain bukan iparnya Jokowi. Lalu bagaimana bisa jadi Mahkamah Keluarga?" kata Teddy kepada wartawan, Minggu (15/10/2023).

Teddy menyebut ada sembilan hakim konstitusi yang akan memutus permohonan uji materi. Menurutnya, jika pun nantinya permohonan yang diajukan partainya diterima, itu adalah putusan yang diambil secara kolektif kolegial, bukan individual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"MK itu membuat putusan secara kolektif kolegial. Jadi jika Ketua MK mengabulkan gugatan Partai Garuda tapi 8 orang hakim MK lainnya berpendapat untuk menolak gugatan Partai Garuda, artinya putusan MK adalah menolak Gugatan Partai Garuda," tuturnya.

Lebih lanjut, Teddy menyayangkan masyarakat saat ini dicekoki informasi yang tidak benar soal MK. Dia pun mengingatkan jangan sampai masyarakat tertipu dengan narasi pihak-pihak yang takut kalah dalam Pemilu.

"Masyarakat dicekoki dengan informasi yang tidak benar, maka dari itu, penjelasan ini bagian dari pendidikan politik, jangan sampai masyarakat tertipu dengan narasi yang menyesatkan tentang MK oleh pihak-pihak yang takut kalah dalam Pemilu," kata Teddy.

Putusan MK Dibacakan Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin besok, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.

Simak Video 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Massa aksi mulai berdatangan ke Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus) dalam rangka menanti putusan sidang gugatan soal batas usia capres dan cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Mereka membawa spanduk yang menyatakan dukungan agar MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (16/10/2023) pukul 09.00 WIB, terlihat Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis ikut berorasi di atas mobil komando. Seluruh massa aksi tampak kompak menggunakan baju bernuansa putih.

Massa aksi juga kompak membawa atribut berupa tulisan-tulisan dukungan untuk MK mengabulkan gugatan batas usia minimal capres-cawapres. Mereka juga ramai-ramai berteriak dengan yel-yel serta nyanyian-nyanyian lagu nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Foto: Massa aksi dukung MK kabulkan gugatan usia capres-cawapres, beraksi di sekitar Patung Kuda. (Kurniawan Fadilah/detikcom).

Sebelumnya, akses Jalan Medan Mereka Barat, Jakarta Pusat (Jakpus), mulai ditutup. Hal ini dilakukan berkaitan dengan akan adanya aksi penyampaian pendapat terkait putusan sidang gugatan soal batas usia capres dan cawapres di MK hari ini.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (16/10) pukul 07.15 WIB, polisi telah menutup Jalan Medan Merdeka Barat yang mengarah ke Istana Merdeka. Penutupan dilakukan dengan pemasangan beton barrier serta kawat berduri.

Sementara untuk arah sebaliknya di Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju Patung Kuda masih bisa dilalui oleh kendaraan. Penutupan baru dilakukan setengah badan jalan.


Sidang gugatan soal batas usia minimal capres dan cawapres akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini. Polisi mengimbau semua pihak untuk menghormati apapun putusan MK nanti.

"Kami imbau seluruh elemen masyarakat agar turut menjaga ketertiban dan keamanan pada saat gelaran putusan dan pasca keputusan sidang gugatan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Sustayo Purnomo Condro, dalam keterangannya, kepada wartawan, Senin (16/10/2023).

1.992 personel polisi dan TNI mengamankan jalannya sidang putusan gugatan UU Pemilu soal uji Materi Pasal 169 huruf Q UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai batas usia minimal Capres dan Cawapres, hari ini Senin 16 Oktober 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Susatyo mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama sidang berlangsung. Susatyo menegaskan pihaknya akan all out mengamankan sidang putusan MK hari ini.

"Polda Metro Jaya akan all out melaksanakan pengamanan di MK. Mohon bantuan dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelancaran gelaran tersebut," imbuhnya.

Lalu Lintas Dialihkan

Demi kelancaran lalu lintas, polisi melakukan rekayasa lalin di sekitar Monas. Berikut ruternya:

Adapun arus lalu lintas yang dialihkan meliputi tiga ruas jalan. Di antaranya Jalan Medan Merdeka Barat arah Patung Kuda menuju Harmoni dan sebaliknya, Jalan Medan Merdeka Utara. serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3.

"Agar masyarakat menggunakan jalur alternatif. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih," tulis TMC Polda Metro lagi.

Simak Video 'Jl Merdeka Barat Ditutup Jelang Putusan MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan terkait gugatan batas minimal usia capres dan cawapres hari ini. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yakin MK independen dan tak akan bisa diintervensi.

"PSI menghormati apapun keputusan MK, meskipun yang menjadi permohonan kami ditolak karena MK adalah institusi peradilan independen, tidak mempan diintervensi secara politik," kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSi Francine Widjojo dalam keterangannya, Minggu (15/10/2023).

Francine mengatakan pihaknya akan menghormati apapun keputusan MK. Namun, dia meninggung terkait hak konstitusi anak muda Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang kami yakini merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia. Sejak berdiri, PSI konsisten menjadi partainya anak muda serta mengawal dan memperjuangkan hak konstitusi anak muda Indonesia," ucapnya.

"PSI yakin bahwa usia seharusnya tidak menjadi hambatan yang mengubur mimpi dan menghalangi kompetensi anak muda. Banyak usia muda yang sukses menjadi kepala daerah dan sangat mungkin sukses menjadi kepala negara jika diberikan kesempatan dan kepercayaan," lanjut Francine yang juga juru bicara bidang hukum PSI.

Putusan MK Dibacakan Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin besok, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.

Simak Video 'Anwar Usman Bakal Pimpin Sidang Putusan Batasan Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. Ketua MK Anwar Usman akan memimpin sidang putusan ini.


Jelang pendaftaran capres-cawapres 2024, beberapa simulasi pasangan mulai mencuat. Khususnya untuk pasangan dari Koalisi Indonesia Maju yang saat ini belum mengumumkan cawapresnya.

Dari banyak nama, Yusril Ihza Mahendra disebut cocok mendampingi Prabowo pada pilpres 2024. Direktur Riset Parameter Strategi Indonesia, Tri Yudha Haryanto menilai jika dipasangkan dengan Prabowo, sosok Yusril bisa mendulang suara pemilih muslim.

"Nama nama cawapres potensial juga hadirkan kejutan baru di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Yusril Ihza Mahendra muncul sebagai teknokrat dan paling berpengalaman dalam pemerintah dan dekat dengan umat Muslim," ujar Haryanto dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu dia sampaikan saat paparan hasil survei nasional dengan tema 'Kunci Elektoral Suara Cawapres Potensial Koalisi Indonesia Maju' di Jakarta Selatan pada Minggu (15/10) kemarin.

Dia menjelaskan Parameter Strategi Indonesia melakukan survei dalam kurun waktu 1-7 Oktober 2023 menggunakan metode multistage random sampling. Berdasarkan temuan survei, cawapres Prabowo yang dekat dengan umat muslim, yaitu Yusril Ihza Mahendra 19,6 %, Erick Thohir 17,4 %, Yenny Wahid 14,8 %, Gibran Rakabuming Raka 10,7 %, Airlangga Hartarto 8,3 %, Agus Harimurti Yudhoyono 4,8 %, Tidak Tahu / Tidak memilih 24,4%.

Selain itu, nama Yusril Ihza Mahendra muncul dalam beberapa kategori yang disimulasikan oleh Parameter Strategi Indonesia. Jika dilihat dari kategori ketatanegaraan, kemampuan memberikan keadilan pada rakyat, dan kemampuan meraup suara golongan muslim, nama Yusril dominan unggul signifikan di urutan pertama dibandingkan kandidat cawapres Prabowo lainnya.

Bacawapres Prabowo dekat dengan pemilih Muhammadiyah:

Yusril Ihza Mahendra 18,4 %

Erick Thohir 14,6 %

Gibran Rakabuming Raka 10,8 %

Airlangga Hartarto 6,2 %

Agus Harimurti Yudhoyono 5,8 %

Yenny Wahid 3,2 %

Tidak Tahu / Tidak memilih 41%

Bacawapres Prabowo dekat yang mampu menegakkan ketatanegaraan bangsa:

Yusril Ihza Mahendra 27,4 %

Gibran Rakabuming Raka 16,5 %

Agus Harimurti Yudhoyono 11,5 %

Yenny Wahid 9,7 %

Airlangga Hartarto 6,7 %

Erick Thohir 5,8 %

Tidak Tahu / Tidak memilih 22,4 %

Dari nama nama cawapres yang dianggap oleh masyarakat cukup mampu mengelola ekonomi, adalah menko perekonomian saat ini Airlangga Hartarto 24.7%, Erick Thohir 20.4%, Yusril Ihza Mahendra 17.6%.

Dalam elektabilitas 6 bacawapres yang teratas dihasilkan dengan susunan sebagai berikut : Erick Thohir 22,4 %, Sandiaga Uno 19,4 %, Muhaimin Iskandar 15,6 %, Yusril Ihza Mahendra 12,2 %, Khofifah Parawansa 10,6 %, Gibran Rakabuming Raka 7,2, dan Tidak Tahu / Tidak Memilih 12,6%

Sementara itu, Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali mengatakan dengan munculnya beberapa nama cawapres koalisi Indonesia Maju, seperti Yusril Ihza Mahendra patut diapresiasi.

"Dinasti politik yang kini sedang diperbincangkan ternyata tidak berimbas secara signifikan, jadi kriteria kompetensi dan elektabilitas menjadi salah satu hal yang bisa dianggap potensial untuk 2024 mendatang," katanya.

Effendi pun menjelaskan salah satu hasil menarik dari survei yang dilakukan. Salah satunya perihal temuan, siapapun cawapresnya, tidak mempengaruhi secara signifikan elektabilitas Prabowo yang hari ini cenderung sangat kuat.

"Ya dari survei tadi, Gibran dekat dengan anak muda, Yusril dekat dengan kalangan muslim secara umum, dan Airlangga yang unggul soal pemahaman perekonomian bangsa," jelas Effendi.

"Elektabilitas Prabowo dengan siapapun tetap sama, siapapun cawapresnya tidak menambah secara signifikan. Tidak di atas margin of error terhadap angka hasil survei Prabowo Subianto," pungkasnya.

Effendi juga menekankan fenomena politik 'Sayang Anak' juga bisa menjadi bumerang bagi Gibran jika dipaksakan dan mendapatkan atensi buruk oleh publik terhadap Presiden Jokowi khususnya.

Simak juga 'Budi Arie: Projo Dukung Siapapun Pasangan yang Diputuskan Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md berbicara tentang adanya spekulasi Partai NasDem bisa dibubarkan usai KPK menduga adanya aliran dana di kasus dugaan korupsi yang menjerat eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL). Mahfud menilai hampir tak mungkin NasDem dibubarkan untuk saat-saat ini.

"Jadi memang KPK dalam ekspose-nya menyebut ada aliran dana ke NasDem sebagai Partai. Lalu ada spekulasi bahwa Nasdem bisa dibubarkan karena pelanggaran undang-undang kepartaian," kata Mahfud di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dilansir detikJateng, Minggu (15/10/2023).

Untuk saat ini, Mahfud meyakini hampir tak mungkin NasDem dibubarkan. Menurutnya, NasDem akan tetap aman untuk ikut Pemilu 2024 hingga tuntas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya katakan itu hampir tidak mungkin NasDem itu dibubarkan saat-saat ini. Saya ingin memastikan berdasar prosedur hukum saja. NasDem itu akan tetap aman ikut pemilu sampai pemilu ini tuntas," kata Mahfud.

"Karena seumpama pun betul dana itu mengalir ke parpol, itu harus dibuktikan oleh peradilan pidana dulu, pada kasus yang sekarang berlangsung, kasus Syahrul Yasin Limpo," imbuhnya.

Mahfud menerangkan aliran dana ke partai politik harus dibuktikan. Nantinya, kata Mahfud, ada peradilan terhadap tindak pidana korporasi bila terbukti ada aliran dana ke partai politik.

"Kalau nanti dalam kasus Syahrul Yasin Limpo itu memang disebut ada dana ke NasDem, nanti akan ada peradilan terhadap tindak pidana korporasi. Peradilan tersendiri sesudah terhadap SYL dan kawan-kawannya yang tiga orang itu selesai," ucap Mahfud.

Sebagai informasi, mengenai pembubaran parpol diatur dalam UUD 1945, UU Parpol, UU Pemilu, dan diatur lebih teknis oleh Peraturan MK (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Disebutkan partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu dalam putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, Mahkamah Konstitusi (MK) meminta parpol yang membiarkan praktik politik uang dibubarkan. Hal itu untuk mencegah politik uang yang tidak dibenarkan dengan alasan apa pun.

"Bahkan, untuk efek jera, partai politik yang terbukti membiarkan berkembangnya praktik politik uang dapat dijadikan alasan oleh pemerintah untuk mengajukan permohonan pembubaran partai politik yang bersangkutan," demikian pertimbangan putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022 yang dikutip detikcom, Jumat (16/6/2023).

Dengan putusan MK Nomor 114/PUU-XX/2022, maka alasan membubarkan parpol bertambah, yaitu parpol terlibat politik uang.

Berdasarkan PMK 12/2008, ada beberapa aturan pembubaran parpol, di antaranya yaitu:

1. Pemohon adalah pemerintah yang diwakili Jaksa Agung dan/atau Menteri

2. Termohon adalah parpol yang akan dimohonkan untuk dibubarkan

3. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

4. Diadili minimal oleh 7 hakim konstitusi

5. Sidang diputus maksimal 60 hari kerja, sejak permohonan dicatat kepaniteraan.

6. Bila dikabulkan, maka parpol dibubarkan dan:

-pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;

-pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;

-pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;

-pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan

Simak Video 'KPK Vs NasDem soal Aliran Uang Haram Eks Mentan SYL':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengungkapkan kaderisasi dalam PDIP dilakukan untuk menguatkan rekrutmen jabatan-jabatan politik. Menurutnya, tidak ada jalan instan bagi setiap kader PDI Perjuangan dalam penugasannya ke jabatan politik.

"Semua dijalani dari bawah. Jalan berliku itu juga yang ditempuh oleh Ibu Mega, Mbak Puan Maharani, Mas Ganjar Pranowo, termasuk Presiden Joko Widodo saat ini," ujar Said dalam keterangan tertulis, Senin (16/10/2023).

"Berproses dari bawah adalah jalan untuk menggembleng setiap kader mendapati pengalaman politik yang panjang. Pengalaman panjang itulah yang menjadi 'ilmu kehidupan' untuk mematangkan setiap kader, untuk 'bisa selesai atas dirinya sendiri'," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menegaskan PDI Perjuangan tidak mengenal penugasan instan dan kilat. Sebab keselamatan rakyat lah yang dipertaruhkan.

"Jika tetap memaksakan jalur kilat, PDI Perjuangan tidak menyediakan perangkonya," imbuhnya.

Said mengaku PDI Perjuangan merasa sangat terhormat karena banyak kader yang telah berproses dan tumbuh besar di PDI Perjuangan, bahkan menjadi perhatian banyak pihak. Ia menyebut makna kebesaran bagi PDI Perjuangan adalah tumbuh bersama, menjalankan jiwa gotong royong, dan bahu membahu membesarkan partai, bukan membesarkan diri sendiri.

Menurutnya, watak individualis berlawanan dengan ideologi dan ajaran partai. Namun, bila dalam perjalanan politik tersebut ada satu dua kader yang memilih jalan sendiri karena tergiur kedudukan atau hal lainnya, PDI Perjuangan menghormati jalan politik yang ditempuhnya.

"PDI Perjuangan tidak akan menghitung jasa, karena setiap kader sesungguhnya sudah diasah jiwa pengorbanan sejak ia menjalani kaderisasi pratama, madya, hingga utama," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kekuasaan bagi PDIP harus diperjuangkan bersama rakyat. Menurutnya, seluruh kader wajib bergotong royong saat mendapatkan penugasan merebut kekuasaan melalui jalan elektoral. Para kader pun diimbau bahu membahu agar memenangkan pemilihan. Adapun kerja politik ini menurutnya terus digelorakan PDIP secara disiplin.

"Semua kader bantingan, iuran, berbagi waktu, tenaga dan pikiran, bahkan di antara mereka ada yang sakit dan meninggal karena kelelahan. Pejuang-pejuang partai inilah yang menggerakkan rakyat dalam pemenangan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, Joko Widodo di DKI Jakarta dan Pilpres, Basuki Tjahaya Purnama di DKI Jakarta, dan masih banyak tempat lainnya," tuturnya.

Ia menambahkan Megawati telah mengajarkan arti loyalitas pada partai, bangsa, dan negara kepada para kader. Bahkan di masa orde baru (orba), kesetiaan kader terhadap partai teruji militansinya dalam menghadapi ancaman dan teror aparatur orde baru.

"Masa reformasi, kesetiaan kader teruji pada saat yang bersangkutan memegang kekuasaan. Apakah kekuasaan digunakannya untuk membesarkan partai, menjalankan cita-cita, ideologi, dan garis perjuangan partai? Melayani rakyat?" papar Said.

"Ataukah digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya? Dan kekuasaan sering kali membuat beberapa kader lupa diri. Kami mengajak setiap kader untuk selalu mawas diri, jangan mabuk kekuasaan," tegasnya.

Sebagai informasi, pernyataan Said mengenai kader PDIP tersebut diungkapkannya sebagai respons terhadap dinamika politik menjelang pendaftaran Pilpres 2024. Ia menegaskan PDIP teguh berpendirian menjaga norma konstitusi,

Said mengatakan partai politik punya tanggung jawab politik-konstitusional untuk mengajukan capres dan cawapres sebagaimana yang diatur oleh konstitusi. Namun, fokusnya bukan sekadar pada letter lux aturan, apalagi utak-atik aturan.

Menurutnya, diperlukan kematangan dalam kepemimpinan karena ada tanggung jawab sekaligus risiko besar pada pundak pemimpin nasional.

"Memaknai peran ini, kami mengajukan Ganjar Pranowo karena beliau mengawali dengan merit politik yang benar, kiprahnya teruji dalam kepemimpinannya dua periode di Jawa Tengah, suatu jabatan politik satu tingkat di bawah Presiden. Rute itu telah kami buktikan melalui jalan politik dari Presiden Joko Widodo saat ini," pungkasnya.

Simak Video 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto melarang simpatisan, anggota, kader, hingga pendukung bakal capres Ganjar Pranowo demo ke Mahkamah Konstitusi (MK) jelang putusan batas usia capres-cawapres hari ini. Hasto menilai MK tak perlu didemo, lantaran kebaikan dan keburukan akan nampak pada akhirnya.

"PDI Perjuangan menginstruksikan agar seluruh simpatisan, anggota dan kader partai serta pendukung Ganjar Pranowo untuk tidak melakukan demo ke MK. Partai mencermati adanya ribuan pengamanan gabungan Polri dan TNI akan dikerahkan untuk mengamankan MK. Pengamanan yang berlebihan seharusnya tidak diperlukan selama konstitusi benar-benar ditegakkan, dan tidak ada vested of interest serta sikap kenegarawanan dikedepankan," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (16/10/2023).

Hasto menilai pihak PDIP tidak perlu turun untuk merespons gugatan tersebut. Menurutnya, kebaikan dan keburukan nantinya akan nampak dengan sendirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Larangan demo tersebut sangat penting karena bangsa Indonesia diajarkan falsafah baik akan terbukti dan buruk akan nampak dengan sendirinya, selain itu politik harus bersandarkan pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan individu, keluarga, atau kepentingan golongan," ucapnya.

Hasto memperingatkan ketika norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan ada konsekuensinya. Dia menyebut akan ada karma politik di setiap keputusan MK.

"Ketika etika politik, norma kebenaran dan kebaikan bagi kepentingan umum dilanggar, maka akan menjadi perbincangan rakyat, dan tercipta suatu moral force. Jadi ngapain didemo. Cermati saja keputusannya yang sudah diambil. Sekiranya prinsip kenegarawanan hakim MK digadaikan bagi kepentingan lain, maka akan ada karma politik. Selanjutnya lembaga tersebut bisa kehilangan legitimasinya, dan ujung-ujungnya rakyat akan melakukan koreksi," ujar dia.

Lebih lanjut, Hasto juga meyakini para hakim MK akan menjaga integritasnya. Dia juga yakin MK tidak akan menambahkan materi muatan yang baru, karena fungsi legislasi merupakan hak DPR RI bersama pemerintah.

"Konstitusi itu juga punya ruh, punya tujuan mulia bagi tata pemerintahan negara, karena itulah akan berimplikasi serius, bahkan ada karma pada politik sekiranya dilanggar," imbuhnya.

"Jadi daripada demo, lebih baik kita membatinkan suatu keyakinan bahwa siapa menabur angin, akan menuai badai," lanjut dia.

Putusan Dibacakan Hari Ini

Untuk diketahui, MK telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin har ini, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.

Simak Video 'MK Putuskan Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Hari Ini!':

[Gambas:Video 20detik]


Indeks harga saham gabungan (IHSG) hari ini diprediksi bergerak mixed dalam range 6.900-6.960. Ajaib Sekuritas menjelaskan pada perdagangan Jumat (13/3) IHSG ditutup minus 0,12 atau minus 8,37 poin di level 6.926.

Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menjelaskan sentimen yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini antara lain,dari dalam negeri,Bank Indonesia (BI) melaporkan Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada kuartal III-2023 sebesar 52,93%, meningkat dari kuartal sebelumnya sebesar 52,39%, sekaligus masih berada di level ekspansif. Volume produksi, persediaan barang jadi dan jumlah pesanan mengalami akselerasi.

BI memperkirakan kinerja LU Industri Pengolahan pada kuartal IV-2023 tetap berada di level ekspansif sebesar 52,25%. Memasuki tahun politik 2024, pelaku pasar mencermati kandidat yang akan menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendaftaran calon tersebut akan dilaksanakan pada periode 10-25 Oktober 2023. Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan anggaran pemilu untuk tahun 2024 sebesar Rp37,4 triliun, sebelumnya pada 2022 dan 2023 anggaran pemilu telah tersalurkan masing-masing sebesar Rp3,1 triliun dan Rp30 triliun.

Kemudian dari mancanegara, Output industri di Kawasan Eropa periode Agustus 2023 meningkat 0,6% mom, lebih baik dari Juli 2023 yang terkoreksi sebesar 1,3% mom. Produksi bahan tahan lama dan non tahan lama meningkat di tengah turunya produksi energi.

Secara tahunan, aktivitas industri terkoreksi 5,1%, penurunan paling tajam selama kontraksi dalam 6 bulan beruntun. Dari Asia, China mencatat surplus neraca dagang periode September 2023 sebesar US$77,71 miliar, naik dari posisi surplus bulan sebelumnya sebesar USD68,36 miliar. JIka dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 surplus neraca dagang turun dari US$82,67 miliar.

Ekspor mengalami koreksi 6,2% yoy, sejalan dengan impor yang juga turun 6,2% yoy. Hari ini pelaku pasar mencermati rilis neraca perdagangan nasional periode September 2023 yang berpotensi menurun.

Saham - saham pilihan Ajaib Sekuritas

AKRA

Buy :1.460

TP :1.500

Stop loss: <1.420

MIDI

Buy :494

TP : 510

Stop loss: <484

MDKA

Buy :2.550

TP : 2.630

Stop loss: <2.440

Disclaimer: Investasi saham mengandung risiko dan seluruhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ajaib Sekuritas membuat informasi ini melalui riset internal perusahaan, tidak dipengaruhi pihak manapun, dan bukan merupakan rekomendasi, ajakan, usulan ataupun paksaan untuk melakukan transaksi jual/beli Efek. Harga saham berfluktuasi secarareal-time. Harap berinvestasi sesuai keputusan pribadi.


Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang putusan atas gugatan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terkait usia minimal capres-cawapres menjadi 35 tahun hari ini. Ketua MK Anwar Usman akan menjadi Ketua Majelis Hakim sidang putusan tersebut.

"Jadi sidang pengucapan putusan dipimpin Ketua MK sebagai Ketua Majelis," kata Juri Bicara MK, Fajar Laksono saat dihubungi, Senin (16/10/2023).

Selain itu, delapan Hakim Konsitusi lainnya juga akan hadir dalam sidang pembacaan putusan gugatan usia minimum capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah 8 Hakim konstitusi lainnya akan hadir," ujarnya.

Makamah Konstitusi (MK) diketahui telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin (16/10), apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.