Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia capres-cawapres. Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Habiburokhman menegaskan amar putusan MK tentang syarat capres-cawapres tetap berlaku.

"Dengan adanya putusan MKMK ini menjadi terang dan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 tetap berlaku serta tidak bisa diutak-atik, baik proses, pertimbangan hukum, teknis hukum, maupun amar putusannya," kata Habiburokhman kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

"Tadi juga ditegaskan bahwa perkara nomor 141 yang baru diregistrasi yang ingin menguji materi Pasal 169 yang telah diubah oleh Putusan Nomor 90 apapun hasilnya nanti tidak berpengaruh bagi Pemilu 2024, tetapi baru berlaku untuk Pemilu 2029," tegasnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Komisi III DPR ini pun menyinggung adanya dugaan pembocoran informasi soal putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Dia meminta Polri menindaklanjuti hal itu secara pidana.

"Terkait adanya pembocoran informasi yang secara jelas tadi disebutkan terjadi dalam proses pemeriksaan perkara nomor 90, kami meminta agar Polri bertindak cepat mengusut secara pidana. Siapa pun yang melakukannya harus dimintai pertanggung jawaban secara hukum," kata Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya, MKMK membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Massa Pro Putusan MK Sujud Syukur, Putusan soal Usia Capres-Cawapres Tak Dibatalkan':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik Berat-Diberhentikan dari Ketua MK

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak mengubah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia capres-cawapres.

Dilansir detikNews, dalam pertimbangannya saat membacakan putusan nomor 2/ MKMK/L/11/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman, anggota MKMK Wahiduddin Adams mengatakan MKMK tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK.

"Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi," kata Wahiduddin dalam sidang di gedung MK, Jakpus, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan, jika MKMK menyatakan berwenang dalam melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan upaya menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dia mengatakan MKMK malah akan melampaui kewenangan dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan-akan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu adap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dia mengatakan MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian.

"Penilaian itu berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," tuturnya.

"Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi," imbuhnya.

Dalam kesimpulannya, MKMK menyatakan tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Dalam putusan itu, warga Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu/pilkada.

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," ucap Ketua MKMK Jimly.

MKMK Putuskan Anwar Usman Langgar Etik Berat-Diberhentikan dari Ketua MK

Dilansir detikNews, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran hukum berat. MKMK memutuskan Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023, Selasa (7/11).

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang dipimpin majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan Etik Hakim MK Segera Dibacakan, Hasto: Kami Percaya Sepenuhnya


Pemegang saham PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) melakukan pergantian pejabat Direktur Teknik di dalam perseroan. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) hari ini, Direktur Teknik PT Pelindo Terminal Petikemas yang dijabat oleh Dothy sejak 1 Oktober 2021, kini digantikan oleh Faruq Hidayat.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas Widyaswendra menuturkan pergantian direksi ini sepenuhnya merupakan kewenangan pemegang saham. Baginya, hal tersebut adalah bagian dari dinamika perusahaan untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Sejak pertama dibentuk pada 1 Oktober 2021, PT Pelindo Terminal Petikemas telah dua kali melakukan pergantian direksi di tubuh perseroan.

"Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah dicurahkan selama kurang lebih 2 tahun ini oleh Ibu Dothy, yang turut membawa SPTP pada posisi yang ada sekarang ini," ungkap Widyaswendra dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Faruq Hidayat menjabat sebagai Direktur Strategi dan Komersial PT Pelindo Jasa Maritim sejak 1 Maret 2023. Ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong.

Pemegang saham juga melakukan pemberhentian dengan hormat kepada Ubaidillah Amin dan Ali Mochtar Ngabalin sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas. Pemberhentian tersebut berkaitan dengan pencalonan keduanya sebagai calon anggota DPR RI pada pemilu legislatif 2024. Keputusan tersebut sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan edaran Kementerian BUMN yang menuntut netralitas pengurus perusahaan.

"Keputusan pemberhentian sebagai anggota dewan komisaris efektif berlaku sejak tanggal 3 November 2023 dan diperkuat dengan penetapan daftar calon tetap yang telah diumumkan oleh KPU," tutup Widyaswendra.

Dengan pergantian tersebut, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo Terminal Petikemas adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama: M. Adji

Direktur Operasi: Muarip

Direktur Teknik: Faruq Hidayat

Direktur SDM: Ady Sutrisno

Direktur Keuangan: Endot Endrardono

Direktur Strategi dan Komersial: Rima Novianti

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Moermahadi Soerja Djanegara

Komisaris: Bahaduri Wijayanta Bekti Mukarta

Komisaris: Ronaldus Mujur

Komisaris: Montty Girianna

Komisaris: Nurrachman

Penampakan Uang Rp 3,4 M dari Korupsi Proyek Stasiun Pelindo Jambi


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tak mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat usia capres-cawapres. Meski begitu, Ketua MK, Anwar Usman tetap ditetapkan bersalah dan melanggar etik hingga harus diberhentikan.

Anggota MKMK Wahiduddin Adams mengatakan, MKMK tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK sehingga tak bisa mengubah apapun. Padahal, Anwar Usman yang membuat keputusan dinyatakan bersalah dan tetap dipecat sebagai Ketua MK.

"Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi," kata Wahiduddin dalam sidang, di Gedung MK, Jakpus, Selasa (7/11/2023), seperti dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut dijelaskan, MKMK tak bisa mengubahnya lantaran itu malah akan melampaui kewenangan dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi.

"Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu adap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi," jelasnya.

MKMK kembali menggelar sidang dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran etik hari ini. Persidangan digelar secara tertutup. Foto: Ari Saputra

Namun, Wahiduddin menegaskan bahwa MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian.

"Penilaian itu berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," katanya.

"Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi," tambah Wahiduddin.

Jadi kesimpulannya, MKMK menyatakan tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Diketahui, putusan itu terkait warga Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu/Pilkada.

Sementara itu diketahui, MKMK memutuskan bahwa Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat. Bahkan, jabatan Anwar Usman sebagai Ketua MK langsung dicopot saat sidang putusan.

Sidang tersebut dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11).

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan, Selasa (7/11), dikutip dari detikNews.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," lanjutnya.

Hal-hal yang Dilanggar Anwar Usman hingga Diberhentikan dari Ketua MK


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengingatkan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan umum. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), di Provinsi Jambi.

Sebelumnya, ia mengungkapkan pentingnya birokrasi yang lincah dan cepat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo agar reformasi birokrasi dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar reformasi birokrasi lebih memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya tumpukan kertas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka birokrasi harus lincah dan cepat," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Anas menjelaskan netralitas ASN telah diatur ke dalam dasar hukum berupa Undang-Undang No.20/2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No.11/2017, Peraturan Pemerintah No.42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ia pun menerangkan berdasarkan survei, pihak yang paling mempengaruhi ASN dalam melanggar netralitas adalah tim sukses, atasan ASN, dan pasangan calon pilkada. Penyebab keberpihakan ASN dalam Pilkada adalah ikatan persaudaraan dan kepentingan karir ASN.

Adapun bentuk intervensi politik terhadap ASN berupa intimidasi, dukungan dana pemenangan, penitipan proyek, permintaan bantuan pengerahan massa, dan mobilisasi suara. Oleh sebab itu, ia menghimbau para kepala daerah, terutama gubernur untuk dapat menjaga netralitas ASN.

Pada kegiatan yang sama, Gubernur Jambi Al Harris menyatakan kesiapannya untuk menjaga netralitas ASN jelang pemilihan umum. Pihaknya bersama organisasi APPSI juga berkomitmen menghadirkan daerah yang aman, damai, dan kondusif.

Selain itu, ia berharap melalui forum ini juga dapat menjadi pembelajaran antar daerah, sehingga bisa diterapkan di daerah masing-masing.

"APPSI ke depan tidak hanya sebagai asosiasi saja bagi pemerintah provinsi tapi ada kerja-kerja konkret kita dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, membangun ekonomi yang lebih baik di masa mendatang," ungkapnya.

Simak juga 'Jokowi Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Namun, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Anwar Usman masih berstatus Hakim MK.

Mulanya, dalam amar putusan, Jimly mengatakan bahwa Anwar terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan; menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi," sambungnya.

Sementara itu MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK mencari pengganti Anwar Usman dalam dua hari ke depan.

"Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

MKMK juga memutuskan Anwar Usman tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

"Hakim Terlapor juga tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan Pemilihan Kepala Daerah," imbuhnya.

Untuk diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia capres-cawapres. Wasekjen PKS Zainuddin Paru menyebut sudah seharusnya Anwar Usman mengundurkan diri dari hakim MK.

"Mengacu dari putusan MKMK, sudah sepatutnya Anwar Usman mengundurkan diri dari Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," kata Zainuddin kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

Dia menyebut hal itu penting dilakukan untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Selain diberhentikan menjadi Ketua MK, kata Zainuddin, Anwar Usman juga sebaiknya mengundurkan diri dari hakim konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hal ini penting dilakukan untuk menjaga marwah MK dan tidak menempatkan seorang Anwar Usman sebagai hakim tanpa palu dan terkurung dalam kesendirian di tengah persiapan MK menghadapi sengketa Pileg, Pilpres, dan Pilkada pada Pemilu 2024 yang akan datang," ujarnya.

MKMK diketahui membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal, takjub saat pertama kali melihat salah satu venue Piala Dunia U-17, Jakarta International Stadium (JIS). Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, merespons pujian Phelipe.

Bacapres Koalisi Perubahan itu mengklaim, pujian Phelipe sebagai ungkapan yang jujur. Menurutnya, penilaian pelatih Timnas Brazil itu objektif dan tidak memiliki kepentingan apapun.

"Kami apresiasi bahwa ada ungkapan jujur terhadap Jakarta Internasional Stadium. Ungkapan objektif, ungkapan yang tidak berbungkus kepentingan apapun," ucap Anies usai menghadiri acara Rapimnas IKAPPI di El Hotel Royal, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Anies menuturkan, pujian Phelipe objektif, sebab tidak tertuju pada satu orang. Melainkan ditujukan untuk karya anak bangsa.

"JIS dibangun oleh keringat anak-anak Indonesia yang dididik di sekolah Indonesia. Dididik hampir se-Indonesia dan tidak menggunakan tenaga kerja asing satupun," ungkap Anies.

"Itu adalah 100 persen karya Indonesia. Pesannya apa? Dunia kagum dengan karya anak bangsa," lanjutnya.

Lebih jauh, Anies berharap lebih banyak pandangan objektif lain terhadap karya anak bangsa tersebut. Dia berpesan untuk tidak meremehkan hasil kerja anak Indonesia.

"InsyaAllah ke depannya makin banyak pandangan objektif terkait dengan karya anak-anak bangsa. Jangan pernah sepelekan keringat tenaga kerja Indonesia karena mereka mampu menghasilkan bangunan spektakuler," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pelatih Timnas Brasil U-17, Phelipe Leal sudah mendatangi Stadion JIS. Dirinya dibuat takjub!

"Ini sangat gila," bukanya seperti dalam keterangan rilis resmi LOC Piala Dunia U-17 2023, Senin (6/11).

Leal melanjutkan, menurutnya Stadion JIS punya kemegahan dan keindahan. Malah menurutnya, dirinya tidak menyangka Indonesia punya stadion sebagus itu.

"Saya baru pertama kali datang ke Indonesia, awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah. Tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat," paparnya.

"Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini," tutup Leal.

Adapun, Piala Dunia U-17 2023 akan digelar di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Ada empat stadion yang akan jadi vanue Piala Dunia U-17. Keempatnya adalah Gelora Bung Tomo Surabaya, Stadion Manahan Solo, Jakarta International Stadium (JIS), dan Stadion Si Jalak Harupat.

Simak juga 'Pemprov DKI Jakarta Siapkan Shuttle Menuju JIS saat Piala Dunia U-17':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan terkait putusan syarat usia capres-cawapres. Ketua Komisi III DPR Fraksi PDIP, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, mengapresiasi putusan MKMK tersebut.

Bambang Pacul mulanya menekankan proses persidangan MKMK digelar secara terbuka untuk publik. Menurutnya, putusan MKMK ini menjadi pembelajaran bagi seluruh hakim konstitusi.

"Kita telah mengikuti secara bersama proses persidangan MKMK dengan terbuka. Siapa pun bisa mengikuti dan ikut merasakan dialektika sekaligus dinamika proses persidangan," kata Bambang Pacul kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sungguh ini pembelajaran bagi setiap anak bangsa yang tertarik terhadap kinerja hakim-hakim MK RI. Ini bagus sekali," imbuhnya.

Bambang Pacul pun menyampaikan apresiasi kepada Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie atas putusan MKMK tersebut.

"Sebagai Ketua Komisi III, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua MKMK yang memimpin sidang dengan baik dan mengambil keputusannya secara terbuka," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP itu.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi NasDem Ahmad Sahroni. Menurut Sahroni, keputusan MKMK sudah berimbang dan diambil secara tak mudah.

"Saya sangat apresiasi MKMK sudah sangat objektif dalam mengeluarkan putusan ini. Walau saya yakin pasti ini sangat tidak mudah. Ini menjaga kepercayaan publik kalau lembaga sakral negara tidak bisa diacak-acak seenaknya demi kepentingan pribadi," ujar Sahroni.

"Walau ini mungkin tidak otomatis membatalkan putusan sebelumnya, namun paling tidak rakyat bisa melihat bahwa jelas ada yang salah pada proses hukum kemarin, dan ini jelas sudah pada akhirnya," imbuhnya.

MKMK diketahui membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Istana Merdeka, Jakarta. Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, mengatakan dalam pertemuan itu, Jokowi mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga pemilu tetap damai.

"Disampaikan bahwa sebetulnya sekarang ini tidak ada persoalan, biasa-biasa saja, sejuk-sejuk saja, diimbau agar kita semua masyarakat ikut menjaga pemilu yang damai, yang menjaga keutuhan bangsa dan negara, tidak memecah belah," ujar Hendry dalam keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Selasa (7/11/2023).

"Saya kira kami menerima itu dengan sama pikiran kami juga sebetulnya pers itu bukan pihak yang mengompor-ngomporin, membuat suasana jadi tegang, suasana jadi seolah-olah ini event permusuhan," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hendry juga melaporkan kepada Jokowi atas terpilihnya sebagai Ketua Umum PWI Pusat serta upaya PWI dalam peningkatan kompetensi wartawan.

"Kami melaporkan bahwa telah terpilih ketua umum baru (dalam) Kongres PWI di Bandung pada 25-26 September yang lalu. Yang kedua, kami melaporkan bahwa kami ingin fokus kembali pada masalah pendidikan, peningkatan kompetensi wartawan, dan wawasan kebangsaan wartawan," ucap Hendry.

Hendry mengatakan, PWI menyampaikan terkait dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam penyelenggaraan sekolah jurnalisme Indonesia dan uji kompetensi wartawan. Hendry menyebut, mendengar hal tersebut Jokowi pun langsung menindaklanjutinya.

"Tadi Bapak Presiden langsung menelepon Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kembali PWI agar apa yang telah dilaksanakan dulu dapat berjalan kembali," ujar Jokowi.

Hendry menuturkan PWI membahas terkait sosialisasi pers kebangsaan sekaligus peluncuran Graha Pers Pancasila yang akan digelar di Yogyakarta pada November 2023 mendatang. Selain itu, PWI pun menyampaikan terkait acara Hari Pers Nasional yang direncanakan akan digelar di Ancol, Jakarta.

"Bapak Presiden mengatakan seandainya nanti memang ada kekurangan dari pemerintah Provinsi Yogyakarta, pemerintah pusat akan membantu," tutur Hendry.

Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan dengan Pengurus PWI Pusat yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Simak Video 'Pernyataan Lengkap Jokowi Sebut Akhir-akhir Ini Banyak Drama Politik':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diputuskan melakukan pelanggaran berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Menilik sisi lain dari Anwar Usman, bagaimana isi garasinya?

Dikutip dari laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Anwar Usman tercatat memiliki total harta kekayaan senilai Rp 33.492.312.061. Harta tersebut ia laporkan pada 24 Januari 2023/Periodik - 2022 dengan status jabatan sebagai Ketua MK.

Dari total harta kekayaan tersebut, Rp 5.176.100.000 berbentuk tanah dan bangunan, Rp 300.000.000 berbentuk harta bergerak lainnya, Rp 123.000.000 dalam bentuk surat berharga, serta kas dan setara kas senilai Rp 27.592.212.061.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya untuk harta berupa alat transportasi dan mesin, nilainya adalah Rp 301.000.000. Rinciannya sebagai berikut:

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000

4. MOBIL, TOYOTA KIJANG MINIBUS Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

5. MOBIL, TOYOTA COROLLA ALTIS SEDAN Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000.

MKMK memutuskan Ketua MK Anwar Usman Melakukan Pelanggaran Berat

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat. Namun MKMK juga menyatakan sejumlah laporan atas Anwar Usman tidak terbukti.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan dalil pelapor yang menyatakan putusan MKMK tidak tepat jika dipadankan dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

"Dalil yang memadankan putusan DKPP terkait dengan keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan perkara pengujian undang-undang tidak tepat," kata Jimly dalam sidang putusan di gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jimly mengatakan keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu bersifat konkret, sementara putusan MK merupakan putusan lembaga peradilan yang mengadili norma yang bersifat abstrak dengan putusan yang bersifat final dan mengikat serta berlaku erga omnes.

Jimly mengatakan tidak tepat jika pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan MKMK terhadap putusan MK. Dalil tersebut disampaikan pelapor Denny Indrayana.

Selain itu, Jimly mengatakan MKMK juga tidak menemukan cukup bukti Anwar Usman memerintahkan pelanggaran prosedur.

"Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk dapat menyatakan Hakim Terlapor memerintahkan adanya pelanggaran prosedur dalam proses pembatalan pencabutan permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata dia.

Jimly menambahkan MKMK juga tak menemukan bukti Anwar Usman berbohong soal alasan tak hadir putusan sejumlah perkara. Sebelumnya, Anwar mengungkapkan alasannya tak menghadiri rapat permusyawaratan hakim (RPH) saat memutus perkara 29-51-55/PUU-XXI/2023 karena sakit, bukan karena dia merasa ada konflik kepentingan dirinya dalam perkara itu.

"Majelis Kehormatan tidak menemukan bukti Hakim Terlapor telah berbohong terkait alasan ketidakhadiran dalam RPH pengambilan putusan perkara Nomor 29/PUU-XXI/2023, 51/PUU-XXI/2023, dan 55/PUU-XXI/2023. Melainkan hakim terlapor justru tidak merasa adanya benturan kepentingan yang nyata," ucap dia.

Selain itu, Jimly mengatakan MKMK tak menemukan bukti Anwar Usman menunda pembentukan MKMK secara permanen.

"Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti berkenaan dengan motif penundaan pembentukan MKMK permanen, sehingga patut dikesampingkan," kata dia.

Pernyataan itu disampaikan Jimly saat membacakan 13 poin kesimpulan dalam putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Ketua MK Anwar Usman melanggar etik. Anwar juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK.

Hal itu merupakan putusan dari sidang perkara nomor 2/MKMK/L/11/2023 yang berlangsung hari ini. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya seperti dilansir detikNews, Selasa (7/11/2023).

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Adapun putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/ MKMK/L/11/2023 terkait laporan pelanggaran etik dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman. Dalam pertimbangannya, anggota MKMK Wahiduddin Adams mengatakan MKMK tidak memiliki wewenang dalam menilai putusan MK.

"Bahwa meskipun kewenangan Majelis Kehormatan menjangkau dan mencakup segala upaya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, tidak terdapat kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, terlebih lagi turut mempersoalkan perihal keabsahan atau ketidakabsahan suatu Putusan Mahkamah Konstitusi," kata Wahiduddin dalam sidang di gedung MK, Jakpus, Selasa (7/11/2023).

Dia mengatakan, jika MKMK menyatakan berwenang dalam melakukan penilaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, pada saat bersamaan, Majelis Kehormatan bukan sedang menjalankan upaya menjaga dan menegakkan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Dia mengatakan MKMK malah akan melampaui kewenangan dengan mendudukkan Majelis Kehormatan seakan-akan memiliki superioritas legal tertentu terhadap Mahkamah Konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bahwa posisi Majelis Kehormatan dengan superioritas legal tertentu adap Mahkamah Konstitusi tersebut akan sama artinya dengan Majelis Kehormatan melecehkan prinsip kemerdekaan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sekaligus melabrak sifat final dan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dia mengatakan MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan isu dalam laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sepanjang berkaitan dengan permintaan Pelapor untuk melakukan penilaian.

"Penilaian itu berupa pembatalan, koreksi, atau meninjau kembali, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," tuturnya.

"Termasuk juga dalam hal ini, Majelis Kehormatan tidak akan masuk melakukan penilaian terhadap aspek teknis yudisial Mahkamah Konstitusi in casu Hakim Konstitusi yang merupakan yang merupakan perwujudan pelaksanaan prinsip kemerdekaan hakim konstitusi," imbuhnya.

Dalam kesimpulannya, MKMK menyatakan tidak berwenang menilai putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Dalam putusan itu, warga Indonesia yang berusia di bawah 40 tahun dapat menjadi capres atau cawapres asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu/pilkada.

"Majelis Kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi, in casu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," ucap Ketua MKMK Jimly.

Simak Video 'Massa Pro-Putusan Batas Usia Pencapresan: MKMK Tak Punya Kewenangan':

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu Kabupaten Majalengka membentuk tim investigasi untuk mendalami rekaman audio viral Bupati Majalengka Karna Sobahi. Dalam rekaman audio yang beredar, Karna berpidato mengajak audiensnya untuk memenangkan calon-calon dari PDIP di Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Majalengka Dede Rosada mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman terkait rekaman tersebut. Bawaslu belum memastikan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan Karna Sobahi.

"Kita masih mendalami, melakukan investigasi ke lapangan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Majalengka. Kita melakukan investigasi, membuat tim ke lapangan siapa yang terlibat, apakah benar itu kegiatannya, lalu apakah itu benar suara Pak Bupati. Kita patut memastikan itu," kata Dede kepada wartawan, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Disinggung terkait pemanggilan Bupati, dalam tahapan investigasi, kata Dede, Bawaslu tidak akan memanggil Bupati Karna. Itu karena, Bawaslu masih menggali informasi dari sejumlah pihak.

"Untuk penelusuran ini tidak ada pemanggilan, kita terjun ke lapangan ke semua pihak yang dianggap kita perlu untuk mendapatkan informasi. Jadi sementara karena ini belum dinyatakan temuan," ujar dia.

Dede memastikan, penelusuran ini merupakan inisiatif dari Bawaslu. Sejauh ini, belum ada pelaporan dari pihak manapun terkait beredarnya rekaman audio Bupati Karna.

"Betul (investigasi inisiatif Bawaslu), ini karena kita mendapatkan informasi dari media sosial terkait rekaman audio yang divideokan, ini kita melakukan langkah-langkah yang tadi disebutkan melakukan investigasi untuk peneluran," jelas dia.

Dede menyampaikan, pihaknya saat ini tidak ingin berasumsi terlalu jauh. Pasalnya, Bawaslu masih fokus melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti atas dugaan pelanggaran Bupati Karna.

"Kita tidak mau berasumsi. Itu tergantung nanti hasil dari investigasi temen-temen di lapangan yang sudah dibuatkan," ucap dia.

Sementara itu, Bupati Karna hanya menyikapi dengan santai terkait viral nya rekaman audio dirinya. Karna memastikan, dalam kegiatan tersebut bukan berkampanye dengan ASN. Dalam kegiatan tersebut juga, ia memposisikan dirinya sebagai Ketua Partai bukan Bupati Majalengka.

"Itukan biasa. Biasa kan sebagai pimpinan partai mengajak, dan itu bukan ASN. Itu acaranya lagi kemah di Talaga Pancar, Pak TB (Hasanuddin) memberikan 8 motor dan 5 sepeda dari Bu Ineu," ujar Karna.

"Sebagai pimpinan partai menyebut seperti itu, wajar," tegas dia menambahkan.

Disinggung di akhir rekaman dirinya sempat mengabsen dinas-dinas di lingkungan Pemkab Majalengka, ia membantahnya. Ia menegaskan tidak ada dinas ataupun ASN yang terlibat dalam acara tersebut.

"Tidak ada (dinas yang hadir). Wajar-wajar lah dalam kondisi politik seperti itu (banyak yang menggiring opini)," ucap dia.

Disinggung dirinya sempat menyebut Sekda Majalengka Eman Suherman mempunyai kewajiban memenangkan caleg dari PDIP, Karna menegaskan, 'tugas' tersebut diluar kewenangan Eman sebagai pejabat di Majalengka. Namun, dukungan itu muncul karena Eman dengan calon tersebut mempunyai ikatan kekeluargaan.

"Pak Sekda itu kan mendampingi Pak TB itu kan saudaranya. Lepas (embel-embel pejabat)," ucap dia.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar Usman melanggar kode etik berat dalam sidang terkait batas usia capres-cawapres. Adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mendapat sanksi diberhentikan dari Ketua MK.

Pemberhentian paman Gibran Rakabuming itu tertuang dalam putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya, Selasa (7/11/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada. Pada akhirnya, dengan putusan ini Gibran yang merupakan keponakan Anwar Usman bisa melenggang menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto.


Bakal capres PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin politik adu gagasan, bukan malah banyak drama Korea atau drakor. Ganjar menyinggung demokrasi harus sesuai porsinya.

"Saya setuju pertarungan gagasan. Ya nggak papa, semua orang bisa berkomentar apa pun. Saya setuju dengan politik gagasan, maka demokrasi mesti kita dudukkan dalam porsinya sehingga cara-cara yang tidak pas jangan dipakai," kata Ganjar di kantor CSIS, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Ganjar menilai, dengan demokrasi yang sesuai porsi, semua memiliki ruang yang adil. Dia mengatakan semuanya harus jujur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sehingga semua punya sikap yang sama, punya lapangan yang fair, sehingga gagasan-gagasan itu bisa disampaikan. Dan kita harus jujur," ujarnya.

Jokowi Singgung 'Politik Drakor'

Jokowi sebelumnya menyinggung kondisi politik jelang Pemilu 2024. Dia menilai politik saat ini terlalu banyak drama.

Hal itu diungkap Jokowi saat memberi sambutan di HUT ke-59 Golkar yang digelar di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11). Jokowi awalnya meminta semua pihak memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi, yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja, itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi bagi untuk kemajuan bangsa.

"Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling memfitnah, demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi-strategi untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Dia menyebut seharusnya pertarungan demokrasi diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan, repot semua kita. Tidak usah saya teruskan, nanti ke mana-mana," ujarnya.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Ketua MK Anwar Usman melakukan pelanggaran hukum berat. MKMK memutuskan Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 seperti dikutip dari detikNews, Selasa (7/11/2023).

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat. Sidang dipimpin majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberikan sanksi pemberhentian Anwan Usman dari Ketua MK. Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat.

Pemberhentian itu termaktub dalam putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya dilansir detikNews, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri dari Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam Pemilu atau Pilkada.

Sederet Pembelaan Anwar Usman: Singgung Fitnah Keji-Objek Politisasi


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) karena melakukan pelanggaran etik berat. MKMK juga melarang Anwar terlibat dalam sidang terkait sengketa hasil pemilu.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK juga menjatuhi sanksi lain terhadap Anwar. MKMK menyatakan Anwar Usman tidak boleh melibatkan diri dalam perkara perselisihan hasil Pemilu.

"Hakim terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," ucap Jimly.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. MKMK memerintahkan Wakil Ketua MK mencari pengganti Anwar Usman dalam dua hari ke depan.

"Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dalam waktu 2x24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan yang digelar di gedung MK, Selasa (7/11/2023).

Anwar Usman dijatuhi sanksi berat karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Jimly.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.

Simak Video 'Detik-detik Pembacaan Putusan Pemberhentian Anwar Usman dari Ketua MK':

[Gambas:Video 20detik]


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023. Putusan itu terkait dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Ketua MK Anwar Usman.

"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie membacakan putusannya.

"Sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini terkait laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, serta PADI.

MKMK mengawali pembacaan dengan menjelaskan soal putusan MK yang bersifat final dan mengikat. MKMK berpendirian menolak atau sekurang-kurangnya tidak mempertimbangkan permintaan pelapor untuk melakukan penilaian, membatalkan, koreksi, ataupun meninjau kembali putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah syarat usia capres-cawapres. Putusan itu diketahui membuat warga negara Indonesia yang di bawah 40 tahun bisa menjadi capres atau cawapres asal pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih dalam pemilu atau pilkada.


Bakal Calon Presiden (Capres) dari PDIP Ganjar Pranowo bertemu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Jawa Barat. Pelukan hangat dan tawa renyah mewarnai pertemuan dua sahabat di Susi International Beach Strip, Kabupaten Pangandaran, Selasa (7/11/2023).

"Saya sudah janji lama ke sini dulu mau dimasakin udang, terus telepon berkali-kali tidak bisa kemarin waktu ada Air Show, saya diundang tapi WA-nya telat saya buka, akhirnya kesempatannya hari ini," ungkap Ganjar, Selasa (7/11/2023).

Pada pertemuan itu, Ganjar dan Susi sempat saling menyopiri mobil bak satu sama lain di Pangandaran. Susi lebih dulu menyopiri Ganjar menuju kediamannya menggunakan mobil bak terbuka miliknya yang berwarna putih dengan tulisan 'Susi Air'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita naik ini? Yakin bisa nyetir manual ?," canda Ganjar disambut tawa Susi.

Ganjar pun bergegas masuk mobil dan duduk di sebelah Susi. Kaca samping keduanya terbuka, terdapat sebuah kipas angin di kabin yang menempel di kaca di depan. Mobil tersebut lalu melaju pelan menuju kediaman Susi.

Sekira lima menit dari bandara, mereka pun sampai di lokasi yang disebut Susi sebagai markas besar (mabes). Susi menjelaskan terdapat kantor Susi Air yang berdiri dengan empat lantai, kemudian di sampingnya terdapat rumah Susi.

Ganjar pun diajak berkeliling ke rumah Susi. Pada sebuah bangunan yang dijadikan tempat makan, Ganjar disuguhi beragam makanan olahan laut, antara lain udang dan ikan. Sambil menikmati makan siang, keduanya terlihat asik mengobrol.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menuturkan telah berteman lama dengan Susi. Menurutnya, Susi adalah sosok teman sekaligus ibu baginya, lantaran banyak memberikan pembelajaran dan pengalaman hidup.

"Sebagai orang yang pernah berteman lama, beliau teman saya ya ibu saya. Jadi kalau kami sudah bertemu ya ledek-ledekan," kata Ganjar.

Setelah dua jam ngobrol, Ganjar pun berpamitan. Susi lagi-lagi ingin mengantarkan Ganjar ke bandara dengan mobil pick up-nya. Keinginan itu dimanfaatkan Ganjar untuk bertukar posisi, kali ini ia yang mengemudi mobil.

"Ayo kalau mau ngantar, tapi kali ini saya yang nyetirin," minta Ganjar.

Susi yang awalnya sudah siap duduk di belakang kemudi akhirnya berpindah ke kursi penumpang sebelah. Ganjar mengemudikan mobil itu dari rumah Susi menuju ke bandara.

Sebelum Ganjar meninggalkan Pangandaran, Susi berterima kasih atas kunjungan Ganjar ke rumahnya. Ia pun berpesan agar Ganjar senantiasa menjaga kesehatan, mengingat banyaknya kegiatan yang akan dilakukan jelang kontestasi Pemilu 2024.

"Terima kasih kunjungannya, ya. Kamu mesti sehat terus, jangan sampai kecapekan," pesan Susi kepada Ganjar.


Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan jiwa. Menurutnya, hal ini karena kurangnya kemampuan untuk mendeteksi gangguan jiwa dari awal.

Menkes mengatakan deteksi dini gangguan jiwa di Indonesia masih sangat lemah. Sifatnya masih secara observasi.

"Di Indonesia, 1 dari 10 yang terdeteksi (gangguan jiwa). Deteksi dini kita itu lemah sekali," sebut Menkes dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau gangguan jiwa ini masih sangat manual, jadi pakai kuisioner. Apakah dia punya anxiety sama depresi," sambungnya.

Berdasarkan Riskesdas tahun 2018, ada tiga gangguan jiwa yang paling banyak ditemukan di Indonesia, yaitu:

Gangguan mental emosional (anxiety, bipolar) 9,8 persen

Depresi 61 persen

Gangguan jiwa berat (skizofrenia) 0,2 persen

Dalam pemaparannya, Menkes mengatakan gangguan jiwa anxiety yang paling sulit terdeteksi. Ia menyebut banyak masyarakat yang mengalami gangguan ini.

Bahkan tes kesehatan jiwa ini sudah dilakukan di wilayah Kementerian Kesehatan. Menurut Menkes, hasilnya sangat mengejutkan.

"Tapi, anxiety nih nggak tertangkap, biasanya,padahal banyak sekali yang kena, ini hormonalnya sudah terpengaruh. Karena ada hormon serotonin dan dopamin, kemudian bisa jadi depresi," beber Menkes.

"Skrining ini juga baru dilakukan di Kemenkes, dan ternyata hasilnya mengejutkan saya. Banyak juga yang anxiety, depresi, padahal mereka tidak running untuk pemilu," lanjut dia.

Menkes menyebut nantinya sistem skrining gangguan jiwa ini akan diperbaiki. Permasalahan ini sangat penting dan tinggi sekali.

"Seharusnya bisa ditangani lebih baik agar jangan terus turun jadi anxiety, nggak ke rawat jadi depresi, nggak ke rawat jadi skizofrenia. Kalau skizofrenia masuk rumah sakit jiwa sudah susah, sudah telat. Harusnya saat dia sudah anxiety sudah diajarin untuk terapi," pungkasnya.

Inikah Alasan Kasus Gangguan Jiwa Meningkat?

Sepanjang Januari hingga Juni 2023, POLRI melaporkan terdapat 663 kasus bunuh diri di Indonesia. Angka tersebut meningkat sebesar 36,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021 yakni 486 kasus.

"Kasus bunuh diri meningkat di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tekanan ekonomi menjadi salah satu penyebab terciptanya beban mental dalam jiwa seseorang," ujar Mind Technology Expert (Pakar Teknologi Pikiran) Coach Rheo, kepada wartawan di Jakarta, Minggu, (5/11/2023).

Kasus bunuh diri, menurut Coach Rheo, kecenderungannya dipicu gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Termasuk kekerasan berbasis gender, perundungan, kekerasan siber dengan berbagai modus, penyakit sulit disembuhkan, sampai tekanan ekonomi.

"Beban itu seringkali tersimpan abadi dalam relung jiwa seseorang. Semakin hari sulit menjalani kehidupan. Apalagi dengan hadirnya teknologi Artificial Intelligence (AI) yang lagi berkembang. Banyak orang putus asa kehilangan mata pencaharian," papar ahli kesehatan mental jebolan Certified Facilitator Access Consiousness USA, Certified Hypnotist, dan Hypnotherapist (Indonesian Board Of Hypnotherapy) ini.

Beban mental menurutnya memang seperti parasit. Sulit hilang dari dalam jiwa seseorang. "Seringkali trauma hadir hilang timbul. Perlu proses healing panjang dan melelahkan. Tapi semua upaya hanya membantu melewati saja. Tidak membuat beban mental hilang permanen. Kata yang digunakan hanyalah 'pulih', tinggal tunggu waktu balik lagi," tukas Coach Rheo.

Menkes Ungkap 1 dari 10 Orang Indonesia Alami Gangguan Jiwa


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik 50 anggota KPU daerah dari 10 kabupaten/kota di 2 provinsi Indonesia. Anggota KPU kabupaten/kota yang dilantik bertugas untuk periode 2023-2028.

Pelantikan digelar di Lantai 2 Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023). Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Pelantikan itu diawali dengan pembacaan sumpah oleh seluruh anggota KPU secara bersama-sama. Kemudian sebagai bentuk simbolis, 3 perwakilan anggota KPU yang dilantik menandatangani berita acara dihadapan jejeran Komisioner KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya, Hasyim mengatakan ada hal yang menjadi perhatian untuk anggota KPU yang baru dilantik. Yakni, saat ini KPU sudah 25 persen menuju tahapan akhir pemilu 2024.

"Saudara sekalian ada beberapa hal yang saya kira penting untuk menjadi perhatian terutama para anggota KPU yang baru saja dilantik. Yang pertama bahwa saudara-saudara dilantik baik yang untuk periode kedua maupun yang baru saja bergabung dengan KPU. Sekarang ini sudah pada tahapan-tahapan yang kurang lebih 25% menuju tahapan akhir 2024," kata Hasyim dalam sambutannyaz

Hasyim menyebut saat ini situasi KPU sudah approval persetujuan design surat suara. Dia menyebut kehadiran kembali KPUD ke Jakarta untuk mengonfirmasi ulang hasil persetujuan design suara untuk pemilu 2024 tersebut.

"Jadi kalau saat ini situasi nya setelah menetapkan daftar calon tetap kemudian telah melakukan aprroval persetujuan design surat suara yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu dan pada tanggal 5-7. Ini temen-temen KPU Provinsi kabupaten/kota dihadirkan kembali ke Jakarta dalam rangka untuk mengonfirmasi ulang hasil persetujuan design surat suara untuk pemilu 2024," ucapnya.

Hasyim menyebut pertengahan bulan ini KPU juga akan mencetak surat suara, formulir yang menjadi bagian logistik pemilu untuk diadakan dan didistribusikan. Kemudian pada 23 November KPU, kata Hasyim, menunjukkan bahwa KPU bekerja dalam tahapan pemilu banyak krusial yang sudah menentukan hari pemungutan suara pada Rabu 14 februari 2024 mendatang.

Total anggota yang dilantik hari ini sebanyak 50, yang berasal dari 10 Kabupaten/Kota di 2 Provinsi. Provinsi Kepulauan Belitung, di antaranya Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang.

Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Kabupaten Banyumas, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Simak juga 'KPU Minta Persetujuan Parpol untuk Publikasi Daftar Riwayat Hidup Caleg':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPD RI periode 2009-2016 Irman Gusman menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Gugatan itu terkait pencoretan nama Irman Gusman dari daftar calon tetap (DCT) DPD RI daerah pemilihan Sumatera Barat (Sumbar) untuk Pemilu 2024.

Pendaftaran gugatan sengketa dilakukan oleh tim kuasa hukum Irman Gusman, dipimpin advokat Tommy S.S. Bhail di Kantor Bawaslu RI di Jakarta, hari ini. Laporan dengan nomor 003/PS.PNM/LG/00.00/XI/2023 itu, diterima oleh staf Bawaslu RI, Maising Simbolon.

Tonmy menjelaskan yang mereka gugat adalah SK KPU RI No.1563 tanggal 3 November 2023 tentang Daftar Calon Tetap yang proses penetapannya dianggap menyalahi aturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu kegiatan yang dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan kelancangan prosedural yang berkonsekuensi pidana, yakni ketika KPU di provinsi tersebut mengadakan konperensi pers pada 31 Oktober 2023 untuk mengumumkan pencoretan nama Irman Gusman dari DCT. Itu menabrak prosedur yang semestinya," kata Tonmy melalui keterangannya, Selasa (7/11/2022).

Menurutnya, pada hari itu KPU belum mengadakan sidang pleno untuk menetapkan DCT dan DCT dimaksud baru ditetapkan empat hari kemudian, yaitu melalui Surat Keputusan KPU RI No.1563 tanggal 3 November 2023 tentang DCT DPD RI.

Tim kuasa hukum Irman Gusman berpendapat, nama mantan Ketua DPD RI ini telah masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) berdasarkan Surat Keputusan KPU No. 1042 tanggal 18 Agustus 2023. Kliennya disebut Tonmy telah mengikuti semua kegiatan yang diwajibkan oleh KPU, namun tiba-tiba saja nama Irman Gusman dicoret dari DCT tanpa alasan yang berdasar hukum.

"Pembatalan nama klien kami dari DCT yang dilakukan secara tiba-tiba oleh KPU Provinsi Sumatera Barat tersebut telah menimbulkan kerugian yang besar, baik secara langsung maupun secara tak langsung, bahkan juga merugikan masyarakat Sumatera Barat yang berniat memilih Irman Gusman dalam Pemilu mendatang," katanya.

Ia juga menilai bahwa pembatalan dimaksud menyebabkan kliennya telah kehilangan hak konstitutionalnya untuk dipilih sebagai anggota DPD RI dalam Pemilu tahun 2024 padahal secara hukum, kliennya berhak menggunakan hak dimaksud.

"Pemohon telah mengorbankan tenaga, waktu dan pikiran dalam rangka persiapan mengikuti proses setiap tahapan Pemilu, karena Pemohon telah mempersiapkan sarana dan pra-sarana serta pendukung utama. Namun semua pengorbanan ini diabaikan nilainya oleh KPU yang secara tiba-tiba saja membatalkan pencalonan Irman Gusman," jelas dia.

"Harkat dan martabat, nama baik, serta kehormatan Irman Gusman sebagai salah seorang tokoh masyarakat sekaligus negarawan yang telah banyak menerima berbagai penghargaan dan tanda jasa dan telah sangat dirugikan oleh keputusan KPU yang mencoret nama Irman Gusman dari DCT dimaksud. Secara tidak langsung, masyarakat Sumatera Barat pada umumnya pun dirugikan, khususnya pada pendukung Irman Gusman yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat," katanya lagi.

Oleh karena berbagai faktor tersebut di atas, maka dalam petitumnya, tim kuasa hukum memohon kepada Bawaslu agar "Memerintahkan kepada Termohon (KPU RI) untuk menetapkan Keputusan Daftar Calon Tetap tambahan/susulan yang memuat Nama Pemohon dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Anggota DPD RI Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu Tahun 2024.

Selengkapnya di Halaman Berikutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya

Ayah di Padang Tega Perkosa 2 Anak Kandungnya Sendiri


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan hakim konstitusi Saldi Isra tak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023. MKMK menyatakan dissenting opinion bukan pelanggaran etik.

"Hakim terlapor Saldi Isra tidak dapat dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan berbeda (dissenting opinion) dalam putusan nomor 90," kata anggota MKMK Wahiduddin Adam dalam sidang di gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

"Meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda yang mengungkapkan sisi emosional seorang hakim, namun itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran etik," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wahiduddin menjelaskan dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari Putusan 90/PUU-XXI/2023 tentang gugatan syarat kepala daerah di bawah 40 tahun dapat maju ke pilpres. Putusan itu termaktub dalam nomor 3/MKMK/L/11/2023.

Saldi Isra dilaporkan karena sikap dissenting opinion dianggap menjatuhkan rekannya sesama hakim MK. Namun MKMK menyatakan dissenting opinion merupakan perbedaan perspektif dan bukan pelanggaran etik.

"Jikalau hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara, seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara. Hal itu pun tidak bermasalah. Sebab, pada hakikatnya pendapat berbeda (dissenting opinion) seorang hakim merupakan wujud independensi personal," imbuhnya.

Putusan yang dibacakan itu terkait laporan dari Bob Hasan dkk yang tergabung dalam ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Advokat Lingkar Nusantara (Advokat LISAN), LBH Cipta Karya Keadilan, serta TAPHI. Laporan terhadap Saldi Isra ini terkait dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan uji materi UU Pemilu yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Para pelapor menganggap dissenting opinion Saldi Isra itu menjatuhkan rekannya sesama hakim MK. MKMK menyatakan Saldi Isra tak dapat dinyatakan melanggar kode etik gara-gara dissenting opinion-nya.

"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sepanjang pendapat berbeda atau dissenting opinion," ucap Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie.

Simak Video 'Saldi Isra Tak Terbukti Langgar Etik Terkait Dissenting Opinion':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Bappilu Partai Golkar Maman Abdurahman menilai tak terlalu penting status partai Gibran Rakabuming Raka di Golkar atau PDIP. Dia menyebut Gibran merupakan sosok anak muda yang punya potensi dan bebas dicalonkan oleh siapapun dalam kontestasi politik.

"Syarat pencalonan capres-cawapres itu kan adalah dukungan partai, iya dong. Jadi bagi kami, kami nggak terlalu penting Mas, bagi kami Gibran itu di Golkar atau bukan di Golkar, di PDIP atau bukan di PDIP, kita melihat Gibran ini adalah satu sosok individu anak muda yang cukup punya potensi ke depan dan beliau punya hak konstitusi politik untuk dicalonkan oleh siapapun. Saya pikir itu," kata Maman kepada wartawan di DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

Maman mengatakan hal itu juga berlaku untuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dia menyebut gestur tubuh Khofifah bahagia bersama Prabowo dan Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kembali lagi, sama saya sampaikan, menjadi tidak terlalu penting Bu Khofifah, Mas Gibran, di Golkar atau tidak di Golkar, yang terpenting hari ini beliau, berdasarkan petunjuk-petunjuk yang sudah kita lihat, kan gitu, sepertinya gestur tubuhnya happy sekali bersama-sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran gitu," ujarnya.

Dia juga memuji penampilan Khofifah saat menghadiri HUT Golkar kemarin yang disebutnya sebagai sinyal positif. Menurutnya, Khofifah terlihat cantik mengenakan hijab warna kuning.

"Dan bahkan kemarin pakai jilbab warna kuning, itu kan bagi saya sudah cukup positif. Jadi mau nanti Bu Khofifah bergabung di Golkar atau tidak di Golkar, saya pikir itu hak politiknya Bu Khofifah, yang terpenting kemarin, Bu Khofifah cantik sekali pakai jilbab warna kuning," ujarnya.

Lebih lanjut, Maman merasa senang jika Khofifah merasa nyaman dengam tim pemenangan Prabowo-Gibran. Dia mengatakan Golkar terbuka untuk siapapun termasuk Khofifah.

"Ya alhamdulillah, makanya saya sampaikan ya kita senang sekali apabila Bu Khofifah merasa happy dan nyaman bersama-sama dengan tim pemenangan Prabowo dan Mas Gibran," kata Maman.

"Tentunya jangankan Bu Khofifah, satu orang masyarakat di Jawa Timur pun apabila mendukung Pak Prabowo pun kita senang, apalagi satu orang Khofifah, yang kita ketahui beliau cukup memiliki track record positif di kalangan wanita-wanita maupun ibu-ibu nahdliyin (NU) di Jawa Timur," lanjutnya.


Forum Rektor Indonesia bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Forum Rektor mendapatkan tugas untuk menyusun formula Indonesia Maju pada 2034.

"Banyak program yang kita coba tadi gali secara bersama-sama, dan tentu kami mendapatkan 'penugasan' dari Pak Presiden untuk memformulasikan dan mentekniskan lagi, kira-kira untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju di 2034 itu diperlukan apa saja. Dan tentu kami akan nanti membahas dengan lebih teknis sebagai bagian dari masukan yang mesti menjadi pijakan para pengelola negara ini, siapa pun yang nanti akan memimpin bangsa dan negara ini," kata Ketua Forum Rektor Indonesia yang juga Rektor Universitas Airlangga, Prof Dr Mohammad Nasih, SE, MT, Ak, dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Nasih mengatakan formula itu untuk menuntun keberlanjutan pembangunan Indonesia sehingga mempunyai kesamaan untuk mewujudkan Indonesia maju pada 2034. Selain itu, ada beberapa fokus yang akan ditekankan dalam formula Indonesia maju 2034, salah satunya mengenai sumber daya manusia (SDM).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu kuncinya, satu, kualitas sumber daya manusia sehingga diperlukan fokus-fokus tertentu termasuk di agromaritim pengembangannya. Kemudian kedua, roadmap berkaitan pengembangan dalam sains dan teknologi yang tentu ini akan menjadi pilar dari sebuah negara maju atau tidak," ujar Nasih.

Nasih mengatakan tak ada pembahasan spesifik soal pemilu dalam pertemuan para rektor dengan Jokowi. Namun para rektor diminta memberikan masukan kepada para capres.

"Tetapi kita justru diminta nanti untuk memberi masukan bagi para capres apa yang harus mereka lakukan. Jadi bukan sebaliknya, bukan capres yang menarik kita, tapi kita yang kemudian diminta memberikan masukan-masukan, apa yang mesti dilakukan untuk Indonesia maju, dan itu ada berkaitan banyak sekali pada diskusi di kami," imbuh Nasih.

Nasih tak menjelaskan secara detail mengenai mekanisme penyampaian masukan kepada para capres itu. Teknisnya bakal segera dibahas oleh para rektor.

"Nanti Forum Rektor akan menggagas mekanismenya, tapi nggak ada mekanisme seperti itu, mungkin bukan di soal perdebatan. Yang terpenting adalah kami memposisikan perguruan tinggi menjadi guru-guru bangsa istilahnya, yang harus memberi informasi kepada para capres, bukan sebaliknya, sehingga itu yang nanti akan kita coba formulasikan," tutur dia.


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Ganjar dan Susi menyantap udang dan sambal saat pertemuan.

Ganjar dan Susi sempat saling menyopiri mobil bak satu sama lain di Pangandaran. Susi lebih dulu menyopiri Ganjar menuju kediamannya menggunakan mobil bak terbuka miliknya yang berwarna putih dengan tulisan 'Susi Air'.

"Rumahnya yang mana?" kata Ganjar saat tiba di kediaman Susi, dalam keterangan tertulis, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar langsung diajak berkeliling kompleks kediaman Susi. Menteri Kelautan dan Perikanan 2014-2019 itu memamerkan sebuah ruangan yang dipenuhi dengan lukisan.

Dari sana, Ganjar dan Susi langsung menyantap makan siang bersama. Ganjar dengan kemeja putih, celana coklat dan sneakers itu tampak menikmati udang dan hidangan lain yang disediakan bersama Susi Pudjiastuti.

"Oke terima kasih ya. Oh ini ada sambalnya juga. Makannya cukup lengkap ya, semuanya hasil dari laut. Ada juga sambal khusus udang katanya," ujar Ganjar.

Setelah menikmati hidangan makan siang, Ganjar dan Susi terlihat berbincang berdua dengan akrab. Ganjar mengaku sudah lama janji berkunjung ke kediaman Susi, namun baru sempat hadir.

"Saya sudah janji lama ke sini dulu mau dimasakin udang, terus telepon berkali-kali tidak bisa kemarin waktu ada Air Show saya diundang tapi WA-nya telat buka saya, akhirnya saya buka dan kesempatannya hari ini," ungkap Ganjar.

Kunjungannya ke kediaman Susi pun untuk bersilaturahmi. Ganjar menyebut Susi adalah sosok teman sekaligus ibu baginya lantaran sering memberikan pembelajaran dan pengalaman hidup.

Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Selasa (7/11/2023). (Dok. TPN Ganjar-Mahfud)

"Sebagai orang yang pernah berteman lama, beliau teman saya ya ibu saya. Jadi kalau kami sudah bertemu ya ledek-ledekan. Jadi hari ini saya sowan beliau sebagai ibu saya yang banyak memberikan cerita dan pengalaman hidup yang hebat ya. Begitu ceritanya," kata Ganjar.

Sementara itu, Susi mengaku sudah lama berteman dan berkomunikasi intens dengan eks Gubernur Jawa Tengah itu. Susi mengingat saat Ganjar sering mengirim ikan manyung yang lezat dan terkenal di Semarang untuknya saat Ganjar masih menjadi gubernur.

"Ya teman lama sejak beliau sibuk keliling-keliling sana sini ke daerah-daerah bertemu masyarakat, kan kita tidak ada waktu bertemu. Jadi ya sebagai teman ya ngobrol banyak hal. Beliau kan suka mengantar manyung dulu ke rumah di Jakarta, manyung kan terkenal di Semarang. Ya ke sini saya bilang kapan-kapan," ucap Susi.

"Ya waktu juga kan tidak banyak, kesempatan ketemu jarang ya saya merasa terhormat beliau datang ke sini," sambung Susi.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 4/MKMK/L/11/2023 dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor hakim MK Arief Hidayat. Putusan ini terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion Arief Hidayat dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 dan ucapan Arief di media massa.

"Tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait pendapat berbeda (dissenting opinion)," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan kesimpulan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan yang dibacakan itu terkait laporan dari Bob Hasan dkk yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi, Advokat Lingkar Nusantara (Advokat LISAN), LBH Cipta Karya Keadilan, serta Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI). Pelapor menganggap Arief memuat pendapat yang provokatif dan membuka rahasia rapat permusyawaratan hakim dalam memutus uji materi UU Pemilu yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

MKMK juga memberikan pertimbangan soal pidato Arief dalam acara Konferensi Hukum Nasional. MKMK juga memberi pertimbangan terkait pernyataan Arief Hidayat yang merendahkan MK dalam wawancara dengan salah satu media.

"Sepanjang terkait dengan pernyataan di ruang publik yang merendahkan martabat Mahkamah Konstitusi dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis," ujar Jimly.

MKMK juga memberikan pertimbangan soal kebocoran informasi rapat permusyawaratan hakim (RPH) dalam uji materi UU Pemilu terkait syarat usia capres-cawapres. MKMK menganggap Arief ikut bertanggung jawab atas kebocoran itu.

MKMK juga mengungkit soal Arief Hidayat pernah dijatuhi sanksi teguran lisan sebanyak tiga kali oleh Dewan Etik. Namun Dewan Etik itu sudah tak ada lagi sehingga sanksinya tidak dapat dibuat akumulatif.


Bacapres Ganjar Pranowo berharap Pemilu 2024 jujur, adil dan tanpa intervensi. Ganjar lantas bercerita dirinya bukan anak siapa-siapa dan hidup dengan keterbatasan ekonomi.


Mahkamah Konstitusi (MK) bakal kembali menggelar sidang terkait syarat usia capres-cawapres pada Rabu (8/11). Sidang kali ini digelar untuk permohonan yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atas nama Brahma Aryana.

Dilansir detikcom, Brahma Aryana dalam permohonannya berharap bahwa hanya kepala daerah selevel gubernur saja yang dapat maju sebagai calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) di bawah usia 40 tahun. Sedangkan kepala daerah di bawah level gubernur tidak.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 90/PUU-XXV2A23 terhadap frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi'. Sehingga bunyi selengkapnya 'Berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi'," bunyi permohonan Brahma dikutip detikcom dari website MK, Selasa (7/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam permohonan itu juga, Brahma yang memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Harseto Setyadi Rajah menyebut tidak ada kepastian hukum dalam frasa 'kepala daerah'. Putusan MK yang sebelumnya dinilai menimbulkan kerancuan dan pro kontra.

"Terdapat persoalan konstitusionalitas pada frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Di mana tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya hanya pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat Provinsi saja? Atau juga pada Pemilihan Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota? Atau pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten kota? Demikian pula pada pemilu pada pemilihan DPR saja? Atau pada tingkat DPRD tingkat Provinsi saja? Atau kabupaten/kota saja? Atau pada kesemua tingkatannya yakni DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota?" paparnya.

MK akan menggelar sidang permohonan Brahma Aryana ini pada Rabu (8/11) siang. Namun tidak disebut apakah permohonan akan langsung diputuskan hari itu juga atau akan ada sidang lanjutan.

"Jadwal sidang Rabu, 8 November 2023, pukul 13:30 WIB. Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," demikian keterangan jadwal sidang sebagaimana dikutip detikcom pada Selasa (7/11/2023).

Sidang Gugatan Syarat Usia Capres-Cawapres


Sebanyak 6 hakim Konstitusi dijatuhi sanksi teguran lisan karena dinyatakan melanggar pelanggaran etik. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie mengatakan hakim Konstitusi tak boleh saling mempengaruhi.

"Hakim Konstitusi tidak boleh membiarkan kebiasaan praktik saling pengaruh mempengaruhi antarhakim dalam penentuan sikap dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang menyebabkan independensi fungsional tiap-tiap hakim sebagai 9 pilar tegaknya konstitusi menjadi tidak kokoh dan pada gilirannya membuka peluang untuk terjadinya pelemahan terhadap independensi struktural kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan," kata Jimly dalam sidang yang digelar di gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dia menambahkan, Hakim Konstitusi juga tidak boleh membiarkan terjadinya praktik pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang nyata tanpa kesungguhan untuk saling ingat mengingatkan antarhakim, termasuk terhadap pimpinan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan budaya kerja hakim Konstitusi 'ewuh pekwuh', sehingga prinsip kesetaraan antarhakim terabaikan, dan praktik pelanggaran etika biasa terjadi.

"Hakim Konstitusi harus menjaga iklim intelektual yang sarat dengan ide-ide dan prinsip-prinsip pencarian kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup berdasarkan nurani yang bersih dan akal sehat yang tulus untuk kepentingan bangsa dan negara, tercermin dalam penulisan pendapat-pendapat hukum, dan dalam permusyawaratan dan perdebatan substantif di antara para hakim untuk menemukan kebenaran dan keadilan konstitusional yang hidup itu sebagaimana mestinya," jelas Jimly.

Lebih lanjut, Jimly juga menyinggung kabar soal putusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) soal gugatan usia capres-cawapres yang bocor. Dia mengingatkan soal tanggung jawab hukum dan moral hakim.

"Hakim Konstitusi secara sendiri-sendiri dan bersama-sama harus memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga agar informasi rahasia yang dibahas dalam Rapat Permusyawaratan hakim tidak bocor keluar," ujar dia.

Jimly juga merekomendasikan agar mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang (UU).

"Hakim Kehormatan merekomendasikan agar diadakan revisi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terutama dengan meniadakan mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Banding, atau bilamana dinilai sangat diperlukan sebaiknya diatur dalam undang-undang, bukan diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi," ujar dia.

Dalam putusan nomor 5/MKMK/L/10/2023 ini, enam hakim MK dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi sanksi teguran lisan. Putusan ini terkait laporan yang membuat enam hakim MK terlapor secara kolektif.

"Majelis kehormatan tidak berwenang menilai putusan Mahkamah Konstitusi in casu Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqiesaat membacakan kesimpulan.

"Hakim terlapor terbukti tidak dapat menjaga informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup sehingga melanggar prinsip kepantasan," sambungnya.

Putusan ini terkait dengan laporan yang dilaporkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia (TAPHI), Advokat Pengawal Konstitusi, Perhimpunan Pemuda Madani dan Alamsyah Hanafiah.

Berikut hakim terlapor yang masuk dalam putusan ini:

1. Manahan M. P. Sitompul

2. EnnyNurbaningsih

3. Suhartoyo

4. Wahiduddin Adams

5. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

6. M Guntur Hamzah.

Putusan terhadap laporan lain masih belum dibacakan. Sidang terus dilanjutkan untuk pembacaan putusan terhadap laporan lain.

Simak Video 'MKMK: 6 Hakim Konstitusi Terbukti Melanggar Etik':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung kondisi politik jelang Pemilu 2024 terlalu banyak drama. Bacapres Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, merespons Jokowi.

Untuk diketahui, pernyataan itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan di HUT ke-59 Golkar yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (6/11) kemarin.

"Nggak ada tanggapan. Kita biasa-biasa aja," kata Anies kepada wartawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Jokowi

Jokowi sebelumnya meminta semua pihak untuk memiliki pandangan yang sama untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas.

"Saat ini kita sudah masuk tahun politik tahun pemilu, dan saya ingin kita semua memiliki pandangan yang sama bahwa dalam demokrasi yang namanya kompetisi politik itu biasa itu biasa, wajar, keinginan untuk menang itu juga boleh-boleh saja itu juga wajar, bertanding untuk menang itu hal yang sangat wajar, tapi yang harus tetap kita tunjukkan adalah demokrasi yang berkualitas," kata Jokowi.

Jokowi mengingatkan demokrasi yang dibangun saat ini tidak bertujuan untuk memecah belah bangsa. Jokowi ingin demokrasi menghasilkan solusi-solusi bagi untuk kemajuan bangsa.

"Demokrasi yang tidak memecah belah, demokrasi yang tidak saling menjelekkan dan saling memfitnah, demokrasi yang ingin kita bangun adalah demokrasi yang membangun, yang menghasilkan solusi terhadap masalah-masalah bangsa, yang menghasilkan strategi-strategi untuk kemajuan bangsa," ujarnya.

Jokowi lantas menilai kondisi politik saat ini penuh dengan drama. Dia menyebut seharusnya pertarungan demokrasi diisi dengan kompetisi adu gagasan, bukan adu perasaan.

"Karena saya melihat akhir-akhir ini yang kita lihat adalah terlalu banyak dramanya, terlalu banyak drakornya, terlalu banyak sinetronnya, sinetron yang kita lihat. Mestinya kan pertarungan gagasan, mestinya kan pertarungan ide, bukan pertarungan perasaan. Kalau yang terjadi pertarungan perasaan repot semua kita. Tidak usah saya teruskan nanti kemana-mana," ujarnya.

Tonton juga Video: Anies soal Pengumuman Kapten Timnas AMIN: Formalisasinya Sebentar Lagi

[Gambas:Video 20detik]


Rekaman suara Bupati Majalengka Karna Sobahi viral di aplikasi WhatsApp. Dalam rekaman itu, Bupati berpidato mengajak audiensnya untuk memenangkan calon-calon dari PDIP untuk Pemilu 2024.

Namun dalam rekaman berdurasi 4,40 menit itu, belum diketahui secara pasti lokasi, waktu dan audiensnya, apakah itu kegiatan internal partai atau ASN. Akan tetapi diakhir rekaman, bupati mengabsen beberapa dinas di lingkungan Pemkab Majalengka.

"Oleh karena itu saya minta saudara-saudara untuk kemenangan Pileg, Pilpres di Majalengka saya minta dari unsur DP3AKB mana suaranya? Siap?, PUTR siap?, Dinkes siap?, Pertanian siap?," demikian ucapan Bupati di akhir rekaman yang dikutip detikJabar, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siap," jawab audiens.

Karna menegaskan, dirinya berani berbicara seperti itu lantaran yang diajaknya bukanlah ASN. Oleh karena itu, ia merasa leluasa mengajak audiensnya untuk memenangkan PDIP di Pemilu 2024.

"Saya akan minta nanti para caleg berkomunikasi dengan saudara-saudara. Saya ngomong begini karena saudara bukan ASN, jadi bebas leluasa," ujar Karna dalam rekaman.

Dalam rekaman itu juga, Karna beberapa kali meminta audiens ikut membantu 'jagoannya' agar menang Pileg dan Pilpres di Kabupaten Majalengka. Kemenangan PDIP, merupakan tanggung jawab moril dirinya sebagai ketua partai.

Bupati Majalengka Karna Sobahi menanggapi santai terkait pidatonya yang viral. Pasalnya, kata dia, dalam kegiatan tersebut bukan berkampanye dengan ASN. Dalam kegiatan tersebut juga, ia memposisikan dirinya sebagai Ketua Partai bukan Bupati Majalengka.

"Itukan biasa. Biasa kan sebagai pimpinan partai mengajak, dan itu bukan ASN. Itu acaranya lagi kemah di Talaga Pancar, Pak TB (Hasanuddin) memberikan 8 motor dan 5 sepeda dari Bu Ineu," ujar Karna.

"Sebagai pimpinan partai menyebut seperti itu, wajar," tegas dia menambahkan.

Disinggung di akhir rekaman dirinya sempat mengabsen dinas-dinas di lingkungan Pemkab Majalengka, ia membantahnya. Ia menegaskan tidak ada dinas ataupun ASN yang terlibat dalam acara tersebut.

"Tidak ada (dinas yang hadir). Wajar-wajar lah dalam kondisi politik seperti itu (banyak yang menggiring opini)," ucap dia.

Disinggung dirinya sempat menyebut Sekda Majalengka Eman Suherman mempunyai kewajiban memenangkan caleg dari PDIP, Karna menegaskan, 'tugas' tersebut diluar kewenangan Eman sebagai pejabat di Majalengka. Namun, dukungan itu muncul karena Eman dengan calon tersebut mempunyai ikatan kekeluargaan.

"Pak Sekda itu kan mendampingi Pak TB itu kan saudaranya. Lepas (embel-embel pejabat)," ucap dia.


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Maman Abdurahman bicara terkait buzzer menjelang Pilpres 2024. Ia menyebut banyak buzzer non organik yang menyerang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu diungkapkan Maman dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bappilu, Selasa (7/11/2023). Mulanya, Maman menyebutkan program yang dibahas dalam rakornas Bappilu untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Salah satu program itu yakni menyiapkan tim siber serangan udara.

"Kita sekarang sedang mempersiapkan betul-betul langkah-langkah teknis terkait sisa waktu yang kurang lebih tiga bulan dan efektif, apa langkah-langkah yang kita persiapkan? Yang pertama adalah menyiapkan tim siber serangan udara," kata Maman kepada wartawan di DPP Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maman lalu mengatakan banyak buzzer non organik yang menyerang Prabowo-Gibran. Dia menyebut buzzer non organik itu melakukan degradasi nama baik Prabowo-Gibran.

"Kita melihat sekali bahwa pasca diputuskannya pasangan Prabowo-Gibran menjadi capres dan cawapres, begitu banyak sekali buzzer-buzzer non organik yang melakukan pendegradasian nama baik dari capres yang kita usung," ujarnya.

Dia mengatakan Golkar akan membentuk buzzer organik dalam tim siber serangan udara untuk melawan buzzer non organik tersebut. Menurutnya, buzzer non organik memiliki asal usul yang tak jelas.

"Maka dari itu, salah satu yang kita lakukan adalah membentuk buzzer organik. Beda ya, buzzer non organik itu tidak jelas asal usulnya namun Partai Golkar hari ini akan menyiapkan tim serangan udara yang akan diisi oleh pengurus-pengurus provinsi, kader-kader Partai Golkar di provinsi maupun kabupaten di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan tim siber serangan udara itu akan mengkampanyekan jika Indonesia tak butuh kampanye negatif untuk lima tahun ke depan. Dia menyebut Indonesia membutuhkan kampanye yang berisi perdebatan gagasan dan ide terbaik untuk masa depan Indonesia.

"Dan nanti fokusnya ingin menyampaikan kepada rakyat Indonesia yang dibutuhkan lima tahun ke depan adalah bukan praktik-praktik kampanye negatif. Yang dibutuhkan oleh Indonesia ke depan adalah kampanye-kampanye yang isinya perdebatan konseptual, gagasan, dan ide yang terbaik buat Indonesia sesuai dengan doktrin kita karya kekaryaan," kata Maman.

"Artinya apa? Partai Golkar tetap konsisten walaupun ada langkah-langkah pembusukan karakter, namun partai Golkar tetap konsisten pada semangat untuk mengusung isu-isu, narasi-narasi yang jauh dari konstruktif. Agar momentum politik ke depan bisa dijadikan sebagai momentum pendewasaan dan pembelajaran politik di era demokrasi ke depan," imbuhnya.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) membacakan putusan nomor 3/MKMK/L/11/2023 pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlapor Wakil Ketua MK Saldi Isra. MKMK menyatakan Saldi tak melanggar kode etik terkait pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi terkait dissenting opinion terhadap hakim terlapor tidak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi," kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan kesimpulan.

Putusan itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Selasa (7/11/2023). Sidang ini dipimpin oleh majelis yang terdiri atas Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie serta anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Putusan yang dibacakan itu terkait laporan dari Bob Hasan dkk yang tergabung dalam ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara), Advokat Lingkar Nusantara (Advokat LISAN), LBH Cipta Karya Keadilan, serta TAPHI. Laporan terhadap Saldi Isra ini terkait dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan uji materi UU Pemilu yang mengubah syarat usia capres-cawapres.

Para pelapor menganggap dissenting opinion Saldi Isra itu menjatuhkan rekannya sesama hakim MK. MKMK menyatakan Saldi Isra tak dapat dinyatakan melanggar kode etik gara-gara dissenting opinion-nya.

"Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik sepanjang pendapat berbeda atau dissenting opinion," ucap Jimly.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai telah mencopot 1.045 alat peraga kampanye (APK) caleg yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Penertiban APK oleh Bawaslu bersama jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa didampingi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Satpol PP, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas.

"Terdapat 1.045 buah APK berupa baliho yang ditertibkan. Baliho-baliho yang ditertibkan merupakan alat peraga bermuatan kampanye sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) Bawaslu Manggarai, Marselina Lorensia, Selasa (7/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Marselina menjelaskan APK itu ditertibkan sejak Senin (6/11/2023). Penertiban APK berlanjut hingga 27 November 2023 atau sehari sebelum dimulainya masa kampanye. APK caleg baru boleh dipasang lagi saat masuk masa kampanye 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Baliho terbanyak diamankan oleh Panwaslu Kecamatan Langke Rembong sebanyak 201 lembar, disusul oleh Panwaslu Kecamatan Wae Rii 139 buah, Cibal Barat 127 buah, Satarmese Barat 106 buah, dan Kecamatan Cibal 101 buah.

Tujuh kecamatan lainnya berada di bawah angka 100 yakni Kecamatan Satarmese 97 buah, Rahong Utara 77 buah, Ruteng sebanyak 65 buah, Kecamatan Reok 46 buah, Lelak sebanyak 40 buah, Satarmese Utara 24 buah, dan Kecamatan Reok Barat sebanyak 22 buah.

Marselina mengatakan penertiban APK dilakukan agar tidak terjadi kampanye di luar masa kampanye yang ditetapkan oleh KPU. Bawaslu RI juga telah menegaskan larangan kampanye mulai 4-27 November 2023. Larangan itu sehari setelah KPU menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) Caleg Pemilu 2024.

"Peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota pada tanggal 3 November 2023 dilarang melakukan kampanye sebelum tanggal 28 November 2023," tegas Marselina.

Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Manggarai, Yohanes Manasye, menambahkan pihaknya telah melakukan berbagai upaya pencegahan sebelum penertiban APK tersebut.

"Sebelumnya kami sudah mengeluarkan imbauan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu. Kami minta agar para caleg mengamankan sendiri APK-nya," kata Yohanes.

Selain imbauan berupa surat, Bawaslu juga sudah mensosialisasikan larangan kampanye tersebut kepada pimpinan partai politik. Pascaimbauan dan sosialisasi tersebut, ada banyak calon legislatif yang mencopot dan mengamankan balihonya.

"Kepada para caleg yang mengamankan sendiri APK-nya, kami ucapkan terima kasih. APK yang belum sempat diamankan oleh para caleg, kami yang amankan," katanya.

Sekdes di Boyolali Diduga Lakukan Intimidasi Politik, Bawaslu Turun Tangan