Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang menjadi bakal cawapres mendampingi bakal capres PDIP, Ganjar Pranowo. Di sisi lain, pendukung bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, merasa Gibran juga cocok mendampingi Anies.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka peluang Gibran Rakabuming yang merupakan kader PDIP untuk maju menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun hal itu tergantung keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait permohonan uji materi mengenai ambang batas minimal syarat capres dan cawapres.

"Kita mencermati hal tersebut, kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun ya bisa saja Mas Gibran yang maju," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8) lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun. Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK.

Merespons pernyataan Puan, Gibran malah khawatir Ganjar bisa kalah karena dirinya. Gibran menilai tokoh senior yang cocok mendampingi Ganjar.

"Sinyal? Beliau (Puan) yang bilang? Saya nggak tahu, nggak tahu saya malahan," kata Gibran saat ditemui di Balai Kota Solo, Jumat (18/8) seperti dilansir detikJateng.

Ditanya kesiapan menjadi cawapres Ganjar jika diberi tugas PDIP, Gibran menolaknya. Dia mengaku takut jika Ganjar malah gagal jadi capres gegara dia menjadi cawapresnya.

"Waduh, ya jangan lah. Saya kan bukan siapa-siapa, takutnya nanti Pak Ganjar kalah gara-gara saya kan repot, jangan, jangan, yang senior saja," ujarnya.

Gibran kembali menyinggung soal usianya yang masih belum cukup untuk menjadi bakal cawapres. "Kan umurnya belum cukup, umurnya nggak cukup," kata Gibran.

Nama Gibran memang dijagokan menjadi bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo dan juga Prabowo Subianto. Gibran berseloroh menunggu adanya penawaran menjadi cawapres dari Anies Baswedan.

"Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapres Pak Anies," seloroh Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (18/8).

Menanggapi seloroh Gibran, juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai Anies dan Gibran akan jadi pasangan yang cocok. Angga menyampaikan sejumlah argumentasinya.

Lihat Video: Jokowi Respons Wacana Gibran Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul dari dua capres lainnya, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam jejak pendapat head to head tiga calon presiden (capres) Lembaga survei Indikator. Gerindra mengaku bersyukur dan meminta para kader tak jemawa.

"Gerindra mensyukuri hasil survei Indikator Politik terbaru yang menunjukkan keunggulan elektabilitas Pak Prabowo jika dikontes head to head lawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan," kata Ketua DPP Gerindra, Habiburokhman, dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/8/2023).

Habiburokhman menilai simulasi head to head sangat penting, karena dengan adanya tiga calon presiden (capres), maka kemungkinan besar pemilihan presiden akan berlangsung dua putaran. Pada putaran kedua, sambung dia, head to head tak terhindarkan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan adanya tiga kontestan potensial Pilpres, keunggulan di simulasi head to head sangat penting karena kemungkinan besar Pilpres akan diadakan dua putaran dimana kontestasi akhir akan menjadi model head to head," ucap Habiburokhman.

Dia menilai sang ketum dapat unggul lantaran kinerjanya selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan dinilai baik oleh masyarakat. Di samping itu, Habiburokhman menuturkan kader di wilayah telah gencar melakukan konsolidasi.

"Keunggulan Pak Prabowo ini karena konsistensi kinerja beliau sebagai Menhan yang sangat moncer, dan kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintahan Jokowi secara keseluruhan. Selain itu mesin politik Gerindra dan parpol pendukung juga mulai panas seiring semakin gencarnya konsolidasi kader di berbagai daerah," tutur Habiburokhman.

Terakhir, dia meminta kader tak tinggi hati atas hasil survei head to head Indikator Politik ini. Dia memgingatkan situasi politik akan terus dinamis.

"Namun demikian kami meminta kader untuk tidak menjadi jumawa dan tinggi hati mensikapi hasil survei tersebut. Situasi politik akan terus dinamis sampai dengan hari H pencoblosan. Baik Ganjar dan Anies adalah lawan-lawan tangguh yang bisa memberi kejutan," pungkas Habiburokhman.

Simak hasil survei simulasi head to head capres 2024 di halaman berikutnya.

Sebelumnya Lembaga survei Indikator merilis hasil jejak pendapat head to head antara tiga calon presiden (capres) yang diperkirakan akan bertarung di Pilpres 2024. Hasil survei head to head menunjukkan Prabowo unggul dari Ganjar dan Anies.

Survei dilaksanakan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.811 responden yang diwawancarai tatap muka langsung. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.811 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.35% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh 38 provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Berikut hasil survei head to head:

- Prabowo Subianto Vs Ganjar Pranowo

Prabowo: 47,0%

Ganjar: 39,6%

- Ganjar Pranowo Vs Anies Baswedan

Ganjar: 48,3%

Anies: 37,1%

- Prabowo Subianto Vs Anies Baswedan

Prabowo: 51,2%

Anies: 33,5%.

Lihat Video: Prabowo Sempat Tak Percaya Didukung Budiman Sudjatmiko

[Gambas:Video 20detik]


Bawaslu mengumumkan anggota Bawaslu kabupaten/kota terpilih di daerah Provinsi Banten. Anggota Bawaslu di Banten ini akan bekerja untuk periode 2023 hingga 2028.

Berdasarkan pengumuman di laman resmi Bawaslu, anggota Bawaslu di 8 kabupaten/kota se-Banten diumumkan pada Sabtu (19/8/2023). Hal ini sebagaimana surat Pengumuman Calon Anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028 Nomor: 2573.1/KP.01.00/K1/08/2023.

"Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penilaian terhadap Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan, bersama ini diumumkan calon Anggota Bawaslu kabupaten/kota terpilih masa jabatan 2023-2028 di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan serta bersiap untuk mengikuti pengangkatan dan pelantikan menggunakan pakaian adat/daerah masing-masing di Jakarta," dalam surat pengumuman sebagaimana dikutip detikcom.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun anggota Bawaslu terpilih di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

Kabupaten Lebak

1. Asep Rizal Murtadho

2. Deden Kurniawan

3. Dedi Hidayat

4. Dwi Agus Setiawan

5. Firman Kiki

Kabupaten Pandeglang

1. Didi Rosadi

2. Didin Tahajudin

3. Febri Setiadi

4. Iman Ruhmawan

5. Lina Herlina

Kabupaten Serang

1. Abdul Holid

2. Ari Setiawan

3. Asep Kosasih

4. Furqon

5. Zaenal Mutiin

Kabupaten Tangerang

1. Ferry Purnawan

2. Hasanudin

3. Ikbal Al Ambari

4. Mochamad Khusoy Ulummudin

5. Muslik

Kota Cilegon

1. Alam Acy Ashari

2. Eneng Nurbaeti

3. Subiah

Kota Serang

1. Abdurrochim

2. Agus Aan Hermawan

3. Dita Yuliafnita

4. Fierly Murdlyat Mabrurri

5. Masykur Ridlo

Kota Tangerang

1. Faridan Arkam Machus

2. Komarulloh

3. Mohamad Ramli

4. Supri Andriani

5. Tri Hariyono

Kota Tangerang Selatan

1. Antonius Didik Trihatmoko

2. Apria Roles Saputro

3. Ilham Sarlito

4. Karina Permata Hati

5. MuhamadAcep


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah mengumumkan daftar nama anggota Bawaslu di 22 kabupaten/kota yang ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu tertuang dalam keputusan Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 yang yang diteken oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, Jumat (18/8/2023).

"Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setelah melakukan penilaian terhadap Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan, bersama ini diumumkan Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota terpilih Masa Jabatan 2023-2028," kata Rahmat Bagja dalam keputusan tersebut.

Dalam surat yang sama, Bawaslu juga melampirkan hasil pengumuman anggota Bawaslu kabupaten/kota untuk sejumlah provinsi lain, yakni Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terdapat 70 anggota Bawaslu yang tersebar di 22 kabupaten/kota di NTT. Sebanyak 20 kabupaten diisi oleh masing-masing tiga anggota Bawaslu. Dua kabupaten lainnya diisi oleh lima anggota Bawaslu.

Berikut daftar anggota Bawaslu 22 kabupaten/kota di NTT.

1. Kabupaten Alor

- Orias Langmau

- Salim Suro Ratu

- Therlince Loisa Mau

2. Kabupaten Belu

- Agustinus Bau

- Christafora Fernandez

- Julian Maurits Astari

3. Kabupaten Ende

- Basilius Wena

- Maria Uria Le

- Miftah Faridl

4. Flores Timur

- Agusalim Nama Raga

- Ernesta Katana

- Zakarias O. Atasoge

5. Kabupaten Kupang

- Adam Horison Bao

- Jakaria Senin

- Maria Yulita Sarina

- Marthoni Reo

- Suhardin Anas

6. Kabupaten Lembata

- Fransiskus Xaverius Pole

- Muhammad Rifai

- Thomas Febry Bayo Ala

7. Kabupaten Malaka

- Hilarius Bria Suri

- Nadap Betty

- Petrus Kanisius Nahak

8. Kabupaten Manggarai

- Fortunatus Hamsah Manah

- Marselina Lorensia

- Yohanes Manasye

9. Kabupaten Manggarai Barat

- Frumensius Menti

- Maria Magdalena S. Seriang

- Muhamad Hamka

10. Kabupaten Manggarai Timur

- Angela Vialentini Primatyningsih

- Maksimilianus Ukut

- Zakarias Gara

11. Kabupaten Nagekeo

- Abdulah Syukur

- Blasius Timba

- Yohanes Emanuel Nane

12. Kabupaten Nagada

- Antonius Ndiwal

- Sebastianus Fernandez

- Walterius Niku

13. Rote Ndao

- Demsi Toulasik

- Hasan Suwari Selolong

- Patje Jonsens Bernard Tari

14. Kabupaten Sabu Raijua

- Dikson Hau Pia

- Markus Haba

- Yulius Boni Geti

15. Kabupaten Sikka

- Florita Idah Djuang

- Muhajir Latif

- Yohanes Ariski

16. Kabupaten Sumba Barat

- Papi Ballan Djurumana

- Sri Demu Alemina Br Bangun

- Yusti Rambu Karadji

17. Kabupaten Sumba Barat Daya

-Emanuel Koro

-Sekti Handayani

-Yeremias Bayoraya Kewuan

18. Kabupaten Sumba Tengah

- Martinus Rudolf Walangara

- Roos Linda Rambu Lodji

- Yeremias Umbu Yagu

19. Kabupaten Sumba Timur

- Anwar Engga

- Hina Mehang Patalu

- Yohanis Landi

20. Kabupaten Timor Tengah Selatan

- Aryandi Achmad Amiruddin

- Dedan Median Aty

- Desi Meryanto Nomleni

- Longginus Ulan

- Ridwan Tapatfeto

21. Kabupaten Timor Tengah Utara

- Heppy Oktavia

- Martinus Kolo

- Roswita Helen Parkhurst Taus

22. Kota Kupang

- Leonardus Lian Liwun

- Muhammad Fathuda

- Yunior Adichandra Nange

Ganjar: Kami Percaya Penyelenggara Pemilu Sungguh-sungguh soal Komitmen


Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menanggapi Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang membuka peluang memajukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Awiek menyebut PPP tetap merekomendasikan Sandiaga Uno untuk mendampingi Ganjar.

"Kalau PPP tetap sesuai dengan keputusan rapimnas bahwa PPP merekomendasikan Pak Sandi," kata Awiek kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Awiek tidak masalah dengan peluang Gibran tersebut. Menurutnya, hingga saat ini PPP dan PDIP belum ada pembicaraan lebih lanjut terkait cawapres Ganjar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya namanya peluang kan boleh boleh saja. Apa yang disampaikan Mbak Puan kan mengantisipasi atau melihat sebuah peluang. Sampai saat ini belum ada pembicaraan siapa calon pendamping Pak Ganjar," ucapnya.

Sebelumnya, Puan Maharani menyatakan PDIP membuka peluang Gibran Rakabuming untuk maju menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Namun hal itu tergantung keputusan MK terkait permohonan uji materi mengenai ambang batas minimal syarat capres dan cawapres.

"Kita mencermati hal tersebut, kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun ya bisa saja Mas Gibran yang maju," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).

Seperti diketahui, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.

Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.

"Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya," kata Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Lantas, kapan kira-kira perkara tersebut akan diputus? "Ya nggak bisa diprediksi kapan, insyallah, ya lihat situasi perkembangan sidang," ujarnya.

Anwar mengatakan MK masih melihat perkembangan situasi yang ada. Namun, dia membuka kemungkinan perkara itu diketok tahun ini.

"Ya mudah-mudahan, ya lihat aja," ujarnya.

Tonton juga Video: Jokowi Respons Wacana Gibran Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko resmi mendukung bacapres Prabowo Subianto melalui deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Merespons hal itu, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat melempar satire dan mendoakan Budiman menjadi cawapres Prabowo.

Deklarasi tersebut berlangsung di Marina Convention Center, Semarang sekitar pukul 15.00 WIB. Pantauan detikJateng di lokasi, Jumat (18/8/2023), terlihat massa relawan memadati area Marina Convention Center. Prabowo juga hadir dalam deklarasi itu.

Massa relawan nampak kompak dengan seragam kaos bergambar wajah Prabowo-Budiman Sudjatmiko. Sejumlah atribut Prabu juga sudah terpasang di dalam Marina Convention Center hingga di sekitaran kawasan Pantai Marina.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam deklarasi ini, Prabowo dan Budiman menandatangani pembentukan relawan dan saling memakaikan jaket. Penandatanganan deklarasi dilakukan usai Budiman memberikan pidatonya.

Dalam pidatonya, Budiman menyebut dirinya sebagai orang yang berani menempuh risiko. Dia pun menitipkan pesan kepada Prabowo jika terpilih menjadi Presiden RI.

"Saya biasa mengambil risiko apapun hari ini saya katakan Budiman Sudjatmiko ingin menitipkan kepada Pak Prabowo Subianto jika insyaallah atas kehendak Allah Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi mengembangkan, BUMDes, meningkatkan jaminan sosial. Tolong cerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Budiman di saat deklarasi relawan di Semarang, Jumat (18/8/2023) seperti dilansir detikJateng.

Budiman mengaku terinspirasi oleh Prabowo usai membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan dan ditulis langsung Prabowo. Dia mengaku cinta akan isi pikiran Prabowo.

"Dulu terpaksa kita ada yang berbeda tapi setelah 25 tahun saya terinspirasi setelah saya membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Pak Prabowo dan ditulis oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Sedangkan, Prabowo sendiri merasa terharu atas dukungan yang diberikan Budiman. "Dengan Anda bergabung dengan saya saya merasa sangat-sangat diperkuat," kata Prabowo.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Simak juga Video: Viral Santri Ditanya Nama Pahlawan Jawab Prabowo, Gus Miftah: Itu Capresku

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kominfo didesak menindak akun YouTube 'Sunnah Nabi' yang mempublikasikan video diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menilai video di YouTube itu meresahkan masyarakat.

"Mencermati isu konten pada channel YouTube 'Sunnah Nabi' yang diduga meresahkan masyarakat karena menggambarkan kisah-kisah Nabi yang tidak sesuai dan memvisualisasikan sosok Rasulullah SAW secara jelas," kata Ashabul Kahfi kepada wartawan seperti yang dilansir detikcom, Jumat (18/8/2023).

"Oleh karena itu, kami mendorong pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meninjau dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap channel YouTube yang dimaksud," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif, terutama menjelang Pemilu 2024 yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Menurutnya, kondusivitas sosial merupakan kunci bagi terlaksananya pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.

"Kami memahami kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, etika, dan hukum yang berlaku di negara kita. Memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten yang dapat meresahkan dan memecah belah masyarakat tidak sejalan dengan semangat kebangsaan kita," ucapnya.

Ashabul Kahfi mengajak untuk sama-sama menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, penting bagi semua anak bangsa untuk memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi dan sebarkan adalah informasi yang benar dan konstruktif.

Bareskrim Selidiki Video Penista Agama-Ujaran Kebencian

Bareskrim Polri menyelidiki sebuah kanal YouTube yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW 'Sunnah Nabi'. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

"Sedang berproses (penyelidikan)," kata Adi Vivid ketika dihubungi, Jumat (18/8).

Dilihat detikcom pada Jumat (18/9) kanal YouTube ini berisikan video animasi yang menceritakan seputar Nabi Muhammad. Kanal YouTube bernama 'Sunnah Nabi' ini mengklaim menampilkan video animasi tentang Nabi Muhammad. Kanal YouTube ini telah mengunggah total 29 video dan telah ditonton lebih dari 1 juta orang.

Ribuan Warga Binaan Rutan Cipinang Gelar Maulid Nabi Muhammad SAW


Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi menilai video di YouTube yang diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW telah meresahkan masyarakat. Dia meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menindak akun YouTube yang mempublikasikan video tersebut.

"Mencermati isu konten pada channel YouTube 'Sunnah Nabi' yang diduga meresahkan masyarakat karena menggambarkan kisah-kisah Nabi yang tidak sesuai dan memvisualisasikan sosok Rasulullah SAW secara jelas," kata Ashabul Kahfi kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

"Oleh karena itu, kami mendorong pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk meninjau dan mengambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap channel YouTube yang dimaksud," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif, terutama menjelang Pemilu 2024 yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Menurutnya, kondusivitas sosial merupakan kunci bagi terlaksananya pemilu yang demokratis, adil, dan berintegritas.

"Kami memahami kebebasan berekspresi adalah hak setiap warga negara. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan norma-norma agama, etika, dan hukum yang berlaku di negara kita. Memanfaatkan platform digital untuk menyebarkan konten yang dapat meresahkan dan memecah belah masyarakat tidak sejalan dengan semangat kebangsaan kita," ucapnya.

Ashabul Kahfi mengajak untuk sama-sama menjaga keharmonisan dan ketertiban masyarakat, khususnya menjelang Pemilu 2024. Menurutnya, penting bagi semua anak bangsa untuk memastikan bahwa informasi yang dikonsumsi dan sebarkan adalah informasi yang benar dan konstruktif.

Bareskrim Selidiki Video Diduga Hina Nabi Muhammad

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyelidiki sebuah kanal YouTube yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

"Sedang berproses (penyelidikan)," kata Adi Vivid ketika dihubungi, Jumat (18/8).

Dilihat detikcom pada Jumat (18/9) kanal YouTube ini berisikan video animasi yang menceritakan seputar Nabi Muhammad. Kanal YouTube bernama Sunnah Nabi ini mengklaim menampilkan video animasi tentang Nabi Muhammad.

Kanal YouTube ini telah mengunggah total 29 video dan telah ditonton lebih dari 1 juta orang.

Lihat juga Video: Masuk Hari Kedua Ditahan, Panji Gumilang Minta Tes Kesehatan

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka peluang memajukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Jika Ganjar dan Gibran berduet di Pilpres 2024, pasangan itu bakal menjadi duet yang tak tertandingi.

Hal itu diungkap oleh Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno. Awalnya Adi menilai apa yang diutarakan Puan terkait peluang Gibran mendampingi Ganjar itu sebagai upaya untuk mencegah suara PDIP dan relawan Presiden Jokowi terpecah.

"Mungkin saja langkah PDIP ini untuk membendung supaya suara PDIP dan pendukung Jokowi itu tidak pecah, tidak terbelah. Makannya kemudian ada ungkapan bahwa sangat mungkin Gibran akan menjadi pendamping Ganjar kalau MK mengabulkan judicial review," kata Adi kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menyebut jika kekuatan politik Jokowi dan PDIP menyatu, maka akan sulit untuk membendung kemenangan Ganjar di pilpres mendatang. Alasannya karena tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi sangat luar biasa tinggi.

"Kalau Gibran maju sebagai pendamping Ganjar bisa dipastikan kekuatan politik yang cukup kuat, kemudian militansi para pendukung Jokowi cukup solid bisa menjadi satu kesatuan. Ya agak sulit bagi kubu-kubu yang lain untuk mengalahkan kekuatan politik Ganjar dan Gibran," ucapnya.

"Apapun judulnya, siapapun capres-cawapres yang didukung oleh Jokowi sangat mungkin potensial memenangkan pertarungan pilpres," tambahnya.

Oleh sebab itu, kubu lain yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mengusung Anies Baswedan dan koalisi partai pendukung Prabowo Subianto harus berpikir keras serta berusaha keras untuk mengalahkan Ganjar dan Gibran jika nanti dipasangkan.

"Kalau Gibran jadi maju kan bisa dipastikan Jokowi akan total, akan powerfull mendukung Gibran untuk bisa menang. Sekalipun di situ ada PPP, ya PPP juga mengatakan tegak lurus dengan PDIP. Sekalipun bukan Sandi (Sandiaga Uno) cawapresnya, PPP rasa rasanya tidak terlampau pusing," imbuhnya.

Tonton juga Video: Guyon Ganjar ke Cak Imin soal Lovebird: Kepalanya Merah, Badannya Hijau

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Relawan pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Pilpres 2019 mengalihkan dukungannya ke Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Peralihan dukungan itu dilakukan karena relawan tersebut kecewa dengan Prabowo Subianto.

Deklarasi pergantian dukungan ini diwarnai aksi ganti kaos bergambar Prabowo-Sandi menjadi kaus bergambar Ganjar Pranowo 2024 (GP 2024). Mereka menilai Ganjar sebagai sosok pemimpin yang menjadi simbol regenerasi kepemimpinan nasional.

"Kami sudah berkorban waktu, tenaga bahkan materi untuk kemenangan Prabowo di Sumatera Barat, dan itu berhasil kita wujudkan hingga memperoleh suara 86 persen lebih pada Pilpres 2019," ujar Jhon di Padang, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kini Kami mencari sosok pemimpin yang menjadi simbol regenerasi kepemimpinan nasional. Kami nilai Ganjar Pranowo tepat memimpin Indonesia 2024," lanjut Jhon mengenai sosok yang tepat menjadi Presiden 2024 mendatang.

Relawan membuka kaus Prabowo-Sandi pada acara pengalihan dukungan ke Ganjar Pranowo. (Jeka Kampai/detikSumut)

Menurut dia, para pejuang Prabowo 19 yang menyatukan kekuatan untuk Ganjar Pranowo tersebut memiliki latar belakang beragam. Mulai dari petani, kaum milenial, tokoh agama, ninik mamak hingga emak-emak dan aktivis LSM. Bahkan disebut ada yang berasal dari keluarga besar Partai Gerindra.

"Karena itu, kami terima kasih kepada Prabowo Subianto telah mengajarkan kami arti perjuangan dan pengorbanan serta keikhlasan. Pelajaran inilah kami jadikan modal utama dalam mendukung Ganjar Pranowo. Dulu Pak Prabowo mengingatkan kami agar tidak menjadi Malin Kundang. Sekarang, siapa sebenarnya yang menjadi malin kundang? Kami terus mengingat pesan beliau agar sejarah yang lalu tidak terulang," tambah dia.

Deklarasi di Kota Padang Sumatera Barat ini dilakukan oleh tiga figur utama. Mereka adalah Ardian Nova Chaniago, Jhon Kenedi, dan Toni Mardianto yang merupakan adik Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar.

"Kami berharap Ganjar bisa membangun Indonesia, termasuk Sumatera Barat, agar kemiskinan dan pengangguran di tanah Minang ini bisa diatasi. Kami melihat Uda Ganjar Pranowo mampu menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Melalui program-program unggulannya, kami yakin hal serupa juga dapat dilakukan Uda Ganjar. Buat Indonesia dan khususnya Sumatera Barat," katanya.

Seperti diketahui, pada Pemilu Presiden 2019, Prabowo berhasil menguasai suara di Tanah Minang. Prabowo yang saat itu berpasangan dengan Sandiaga Uno merebut 85,95 persen pemilih atau 2.488.733 suara. Sedangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf hanya meraup 14,05 persen atau 407.761 suara.

Prabowo Terima Dukungan Alumni PMII di Pilpres 2024


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ganjar dan Cak Imin mengaku ngobrol panjang lebar dalam pertemuan tersebut.

Momen pertemuan itu diunggah oleh Ganjar dalam akun Instagramnya, Jumat (18/8/2023). Ganjar menyertakan foto yang menampilkan keduanya duduk berhadapan sambil tersenyum lebar.

Tampak dalam foto itu, posisi Ganjar dan Cak Imin duduk bersebelahan di sebuah sofa. Mereka juga terlihat mengobrol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ngobrol Panjang Lebar

Ganjar lantas menjelaskan terkait pertemuannya itu. Dia mengaku, dalam postingannya, berbicara panjang lebar dengan Cak Imin.

"Sudah lama gak ngobrol panjang kali lebar dengan Cak Imin," tulis Ganjar dalam keterangan di unggahannya.

Ganjar menilai Cak Imin masih seperti sosok yang dia kenal selama ini. Menurutnya, kepribadian Cak Imin sosok penuh humor yang membuat betah nongkrong.

"Dari dulu nggak berubah, ada saja cerita lucu yang bikin betah nongkrong. Suwun ya @cakiminow salam sehat dan waras," katanya.

Ganjar Berikan Love Bird Warna Merah Hijau

Tak hanya ngobrol, di ujung pertemuan itu, Ganjar Pranowo ternyata juga punya hadiah untuk Cak Imin. Ganjar memberikan burung jenis love bird berwarna merah hijau kepada Cak Imin.

"Saya itu punya hadiah buat Cak Imin. Cak Imin kan suka burung, saya kasih hadiah burung," kata Ganjar dalam keterangannya.

Burung yang dibungkus oleh kandang berkain hitam tersebut berisikan sepasang Lovebird dengan corak warna merah hijau. Ganjar menyebut jenis burung tersebut memiliki simbol kesetiaan.

"Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial Cak, Lovebird-nya berwarna merah dan hijau," ungkap Ganjar.

"Tapi kepalanya yang merah lho cak, badannya yang hijau," sambung Ganjar.

Simak respons PDIP di halaman berikutnya.

Simak juga Video: Usai Ngeteh Bareng, Ganjar Beri Cak Imin Lovebird Merah Hijau

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengecam keras video di YouTube yang diduga menghina Islam dan Nabi Muhammad SAW. Dia meminta Bareskrim Polri segera mengusut pembuat dan penyebar konten video tersebut.

"Kita mengecam keras siapa pun yang membuat video animasi yang melecehkan Rasulullah SAW, manusia paling mulia dan paling dihormati umat Islam di muka bumi. Kita mendorong agar Bareskrim Polri segera bertindak cepat mengusut dan menindak tegas siapa pelaku dan pengedar video tersebut," kata Gus Fahrur kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Gus Fahrur menyebut konten video itu telah menghina Nabi Muhammad dan Islam. Menurutnya, video tersebut bisa membuat marah umat Islam dan merusak suasana kondusif di dalam negeri yang akan menghadapi Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Video sampah seperti itu berpotensi merusak suasana kondusif dan keamanan negara yang mulai sibuk dengan urusan pemilu. Jangan sampai umat Islam marah dan bergejolak seperti api disiram bensin," ucapnya.

Dia mendesak agar kepolisian segera menangkap pelaku yang membuat dan menyebarkan video tersebut.

"Islamophobia tidak mengekspresikan kebebasan berpendapat yang dijamin HAM maupun Konstitusi RI, apalagi ideologi Pancasila. Demi kerukunan umat beragama dan tegaknya aturan hukum dan keadilan di Indonesia, seharusnya kepolisian menangkap dan menahan pelakunya," tegasnya.

Bareskrim Selidiki Video Diduga Hina Nabi Muhammad

Sebelumnya, Bareskrim Polri menyelidiki sebuah kanal YouTube yang diduga menghina Nabi Muhammad SAW. Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan pihaknya tengah melakukan penyelidikan.

"Sedang berproses (penyelidikan)," kata Adi Vivid ketika dihubungi, Jumat (18/8).

Dilihat detikcom pada Jumat (18/9) kanal YouTube ini berisikan video animasi yang menceritakan seputar Nabi Muhammad. Kanal YouTube bernama Sunnah Nabi ini mengklaim menampilkan video animasi tentang Nabi Muhammad.

Kanal YouTube ini telah mengunggah total 29 video dan telah ditonton lebih dari 1 juta orang.

Lihat juga Video: Masuk Hari Kedua Ditahan, Panji Gumilang Minta Tes Kesehatan

[Gambas:Video 20detik]


Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal anggapan food estate bagian dari kejahatan lingkungan lantaran tidak dikerjakan dengan baik menuai respons dari banyak pihak. Teranyar, komentar Hasto dijawab langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, pandangan ini dilontarkan Hasto yang memberikan catatan terhadap program food estate. Hasto menyampaikan pernyataan tersebut di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023), saat menjawab soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan mengalir ke partai politik seperti yang diungkapkan PPATK.

Hasto menilai kebijakan itu disalahgunakan. Sebab, menurutnya, kebijakan itu mengakibatkan hutan-hutan banyak ditebang habis sehingga dinilai suatu kejahatan lingkungan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"PDIP ini mempunyai program Merawat Pertiwi. Maka kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate, tetapi dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Beda Komentar dengan Puan

Ketua DPP PDIP Puan Maharani merespons soal pandangan Hasto tersebut. Dia menilai pernyataan itu terlalu jauh.

"Itu masih terlalu jauh ya," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8). Puan menjawab pertanyaan soal food estate dianggap sebagai kejahatan lingkungan.

Puan menekankan pentingnya untuk mengecek di lapangan sebelum menentukan apakah program itu dikerjakan dengan baik atau tidak. Dia mendorong perlunya dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

"Kita lihat dulu bagaimana sebenarnya yang terjadi di lapangan. Untuk sampai ke situ kan kita perlu datang ke lapangan, dilihat dulu bagaimana dan sebagainya," ujarnya.

Hal itu kata Puan juga selaras dengan fungsi pengawasan yang dilakukannya sebagai Ketua DPR RI. Dia mengatakan lembaga yang dipimpinnya itu akan melihat dahulu kinerja kementerian terkait sebelum memberi keputusan.

"Kalau saya di DPR fungsi pengawasannya akan melihat dulu bagaimana kinerja kementerian terkait," kata Puan.

Kendati demikian, Puan berharap semua program Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa diselesaikan oleh para menterinya. Apalagi, menurutnya Jokowi juga mengharapkan hal yang sama.

"Jadi seperti yang diharapkan Pak Jokowi, semua kementerian itu kan menyelesaikan program-program prioritasnya di semua kementeriannya. Jadi saya berharap ya termasuk itu bisa diselesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden," papar dia.

Simak selengkapnya di halaman berikut.

Simak Video: Jokowi: Bangun Food Estate Tidak Semudah yang Bapak-Ibu Bayangkan

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketum Gerindra Prabowo Subianto memperkenalkan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra. Dedi juga turut hadir dalam deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu).

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sambutannya. Pada sambutan itu Prabowo menyapa Dedi Mulyadi.

"Hadir juga tokoh Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Kang Dedi Mulyadi," kata Prabowo saat pidato di Marina Convention Center, Semarang, seperti dilansir detikJateng, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedi Mulyadi terlihat datang bersama dengan rombongan Prabowo. Dia mengenakan pakaian berwarna putih dengan penutup kepala khas Sunda.

Dia juga ikut duduk di di atas panggung bersama Wakil Ketua Gerindra, Sugiono, dan Hashim Djojohadikusumo. Hadir juga Ketua Relawan Prabowo Mania Imanuel Ebenezer.

Di acara tersebut, Prabowo dan Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Keduanya juga saling memakaikan jaket saat acara deklarasi.

Baca selengkapnya di sini

Simak Video: Viral Santri Ditanya Nama Pahlawan Jawab Prabowo, Gus Miftah: Itu Capresku

[Gambas:Video 20detik]


Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan dukungannya kepada bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto. Dukungan kepada Ketum Gerindra itu dinyatakan dalam deklarasi Relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Kota Semarang.

Deklarasi berlangsung di Marina Convention Center, kawasan Pantai Marina, Jumat (18/8/2023) sekitar pukul 15.00 WIB. Terlihat massa relawan memadati area Marina Convention Center.

Massa relawan nampak kompak dengan seragam kaus bergambar wajah Prabowo-Budiman Sudjatmiko. Sejumlah atribut Prabu juga sudah terpasang di dalam Marina Convention Center hingga di sekitaran kawasan Pantai Marina.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Baik Prabowo maupun Budiman Sudjatmiko hadir langsung di acara tersebut. Budiman tiba terlebih dulu di acara tersebut dengan mengenakan baju batik merah. Beberapa menit kemudian Prabowo Subianto menyusul tiba. Prabowo terlihat mengenakan pakaian yang biasa digunakannya berupa baju safari warna krem.

Keduanya menandatangani pembentukan relawan dan saling memakaikan jaket. Penandatanganan deklarasi itu dilakukan usai Budiman memberikan pidatonya. Dalam pidatonya, dia menyebut dirinya memang merupakan orang yang berani menempuh risiko.

"Saya biasa mengambil risiko apa pun hari ini saya katakan Budiman Sudjatmiko ingin menitipkan kepada Pak Prabowo Subianto jika insyaallah atas kehendak Allah Pak Prabowo jadi Presiden ke-8 Indonesia, tolong Pak Prabowo majukan kesejahteraan umum dengan mengembangkan koperasi mengembangkan, BUMDes, meningkatkan jaminan sosial. Tolong cerdaskan kehidupan bangsa dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi," kata Budiman di saat deklarasi relawan di Semarang, Jumat (18/8).

Budiman mengaku terinspirasi oleh Prabowo usai membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan dan ditulis langsung oleh Prabowo. Dia mengaku cinta akan isi pikiran Prabowo.

"Dulu terpaksa kita ada yang berbeda tapi setelah 25 tahun saya terinspirasi setelah saya membaca buku Paradoks Indonesia yang diberikan oleh Pak Prabowo dan ditulis oleh Pak Prabowo," ujarnya.

Respons Prabowo

Prabowo merasa terharu atas dukungan yang diberikan Budiman. "Dengan anda bergabung dengan saya saya merasa sangat-sangat diperkuat," kata Prabowo di kesempatan yang sama.

"Saya terharu, saudara datang dari tempat yang jauh, berkorban untuk hadir di sini. Saya terima kasih atas pengorbanan saudara rasa persaudaraan yang hadir. Mas Budiman ini benar-benar rakyat Jawa Tengah, ciri khas rakyat Jawa Tengah tangannya keras-keras, apalagi emak-emaknya ini. Saya terima kasih, saya bangga," imbuhnya.

Prabowo pun mengaku sempat tak percaya bahwa Budiman mendukung dirinya. Sebab, dulu keduanya berada di posisi yang berseberangan.

"Sebenarnya pertemuan ini bisa dikatakan pertemuan yang mustahil, pertemuan yang bisa dikatakan impossible karena apa? Saudara Budiman sama saya kita berada di pihak yang berseberangan, dulu saya di tentara dapat perintah untuk ngejar-ngejar saudara Budiman," lanjutnya.

Meski begitu, Prabowo mengaku sudah memperhatikan Budiman sejak masa-masa sebelum reformasi. Saat itu, kata Prabowo, Budiman merupakan sosok yang cerdas dan baik.

"Saya terharu karena seorang Budiman mau bergabung dengan saya berjuang bersama, dari dulu Budiman ini adalah orang yang memang saya harus katakan tidak hanya cemerlang pemikirannya tapi juga bersih hatinya dan berani orangnya," kata Prabowo.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya

Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo


Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Agung Setya Imam Effendi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan area publik yang aman dan nyaman di Sumut. Hal tersebut disampaikan dalam acara halaqah kebangsaan bersama tokoh dari berbagai organisasi islam di Medan.

"Halaqah ini kita tahu ditujukan supaya kita bisa mewujudkan pemilu yang damai, area publik yang aman dan nyaman," kata Agung dalam acara itu, Jumat (18/8/2023).

Agung mengatakan dengan adanya majelis seperti ini, bisa menjadi wadah literasi bagi banyak pihak. Hal tersebut tentu bermanfaat dalam menyamakan persepsi sehingga masyarakat tidak terpecah belah dengan informasi-informasi yang tak akurat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kemudian tentu ini sesuatu yang baik bagi kita untuk menjadikan majelis ini literasi bagi banyak pihak untuk bisa menyamakan dan menerima informasi-informasi yang baik dan cukup untuk membangun kemajuan bagi Sumatera Utara," ujar Agung.

"Kami ingin penyelenggaraan majelis-majelis ini bisa diperbanyak supaya kita dalam konteks pemahaman, pemikiran itu bisa disalurkan pengertian dan kedalaman pemahamannya dan kita tentu menjadi hal yang penting supaya kemudian perilaku-prilaku kita, pilihan kita menjadi lebih baik," tambah Agung.

Agung menuturkan pemilu ke depan diharapkan berlangsung dengan damai. Dia berharap masyarakat bisa mewujudkannya dengan aman dan nyaman.

"Pemilu ini perlu damai, pemilu perlu nyaman dan ini adalah pesta demokrasi yang harus kita wujudkan bersama keamanan dan kenyamanannya," ujar Agung.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen DPP MUI, Amirsyah Tambunan mengatakan pemilu damai merupakan tanggung jawab semuanya, termasuk umat Islam. Hal tersebut, bisa terwujud dengan memberikan pemahaman tentang ajaran agama kepada seluruh insan manuasia.

"Kita semua punya tanggung jawab dalam menciptakan pemilu damai yang ramah, santun dalam rangka untuk menyumbangkan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil," sebutnya.

"Kewajiban memberikan pemahaman terhadap ajaran agama untuk menciptakan keamanan, kedamaian sekaligus menciptakan suasana yang guyub, rukun, untuk menghasilkan kepemimpinan nasional yang legitimate yang dipilih oleh semua anak bangsa. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita komponen bangsa ini sebagai bagian dari problem solver yaitu memberi solusi terhadap masalah. Jangan kita menjadi problem maker," ujarnya.

Kabaharkam: Pemilu Damai, Aman dan Sejuk Jadi Pondasi Kita Bersama


Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyatakan PDIP membuka peluang Wali Kota Solo Gibran Rakabuming untuk maju menjadi cawapres Ganjar Pranowo. Presiden Joko Widodo (Jokowi) lalu merespons pernyataan Puan.

Dilansir dari detikNews, awalnya Puan menyebut kans Gibran berpeluang menjadi cawapres itu tergantung keputusan MK terkait permohonan uji materi mengenai ambang batas minimal syarat capres dan cawapres.

"Kita mencermati hal tersebut, kalau emang kemudian di MK-nya kemudian disetujui ada calon cawapres di bawah 40 tahun ya bisa saja Mas Gibran yang maju," kata Puan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun merespons pernyataan Puan. Jokowi tersenyum saat menjawab pertanyaan itu.

"Tanyakan Bu Puan," kata Jokowi di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Para pejabat yang mendampingi Jokowi juga tertawa mendengar pernyataan Jokowi. Setelah itu, mereka semua bergerak meninggalkan sesi wawancara cegat atau doorstop.

Diketahui, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.

Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.

"Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya," kata Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

Lantas, kapan kira-kira perkara tersebut akan diputus? "Ya nggak bisa diprediksi kapan, insyallah, ya lihat situasi perkembangan sidang," ujarnya.

Anwar mengatakan MK masih melihat perkembangan situasi yang ada. Namun, dia membuka kemungkinan perkara itu diketok tahun ini.

"Ya mudah-mudahan, ya lihat aja," ujarnya.

Puan soal Jokowi Sebut Namanya Jadi Ketum PDIP: Saya Taat Aturan PDIP


Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan selamat di Hari Konstitusi Republik Indonesia. Bertepatan dengan HUT ke-78 MPR RI, Jokowi berharap perayaan kali ini bisa menjadi ajang untuk mendiskusikan strategi bangsa.

"Pertama-tama atas nama pemerintah, bangsa dan negara saya ucapkan selamat Hari Konstitusi dan selamat ulang tahun ke-78 pada MPR Republik Indonesia," kata Jokowi dalam sambutannya di Acara HUT MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

"Peringatan ini merupakan merupakan momentum yang strategis untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita di tengah kondisi dunia yang sering tidak terduga dan penuh dengan ketidakpastian," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menyebut rakyat Indonesia seringkali berharap ingin maju, makmur, maju tetapi secara praktiknya masih ada pihak yang mengabaikan. Ia mengatakan hal itu perlu ada eksekusi yang jelas dan tolok ukur yang jelas pula.

"Adil dan makmur apa tolok ukurnya? Negara maju, sejahtera, apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan perkapita atau indeks pembangunan manusia atau tingkat pengangguran atau apa," kata Jokowi.

"Menurut saya eksekusinya harus jelas, tolak ukurnya," kata Jokowi.

Sebagaimana diketahui, Hari Konstitusi 2023 diperingati tanggal 18 Agustus. Peringatan ini bersamaan dengan HUT ke-78 MPR RI.

Keduanya merupakan agenda besar ketatanegaraan yang diselenggarakan setiap tahun oleh MPR RI. Dilansir situs resmi MPR RI, peringatan Hari Konstitusi 2023 beserta HUT ke-78 MPR RI mengusung tema 'Pemilu 2024 Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Mempererat Persatuan Bangsa'.


Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai-partai di 2024. Hasilnya, elektabilitas PAN meningkat signifikan bahkan sampai tembus parlemen. Lantas apa kata Ketum PAN Zulkifli Hasan?

"Memang PAN sering underdog di survei, tapi kenyataannya selalu lolos ke Senayan. Sebelumnya PAN selalu disebut 1 atau 2 persen, tapi kenyataannya lolos dengan 7% perolehan suara dalam pemilu. Kalau sekarang di survei 4-5%, saya kira hasilnya insyaallah lebih baik nanti." Kata Zulhas dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Zulhas mengatakan hasil survei ini bakal dijadikan masukan bagi partainya sebagai acuan untuk membuat program kerja di Pemilu mendatang. Torehan ini, kata Zulhas, merupakan kerja keras semua kader PAN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semua kader bekerja keras, dari pusat sampai daerah. Saya yakin hasilnya akan maksimal. Survei-survei ini harus menjadi pemicu semangat dan sekaligus tantangan buat kader." ujar Zulhas.

Sebelumnya, Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai-partai politik yang akan bersaing di 2024. Partai Amanat Nasional atau PAN jadi salah satu partai yang mengalami peningkatan elektabilitas jelang Pemilu 2024.

Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan, capaian PAN tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan 3 tahun terakhir. Bahkan, kali pertama di atas parliamentary threshold.

"April 2020 sampai April 2023, PAN itu umumnya antara 1,5 sampai 2%. Tetapi beberapa bulan terakhir, Juni dan Juli, PAN mengalami peningkatan," kata Burhanuddin dalam paparannya, Jumat (18/8/2023).

Burhanuddin menilai ada indikasi menarik dari elektabilitas PAN yang mencapai 4,3%. Dia menyebut ini pertama kalinya PAN tembus ambang batas parlemen.

"Di bulan Juni, (elektabilitas PAN) 3,1% di survei terakhir, 4,3%. Menurut saya, ini ada indikasi menarik," ujarnya.

"Dan ini kali pertama di data kita, suara PAN di atas ambang batas parliamentary threshold," lanjutnya.

Sebagai informasi, ambang batas parlemen adalah batas minimum bagi partai politik (parpol) untuk dapat menempatkan anggotanya duduk di DPR jika perolehan suaranya pada pemilu memenuhinya. Ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 ditetapkan 4%.

Berikut hasil survei elektabilitas Parpol:

PDIP: 24,7%

Gerindra: 12,3%

Golkar: 10,7%

PKB: 8,0%

Partai Demokrat: 6,9%

PKS: 5,3%

NasDem 5,0%

PAN: 4,3%

PPP: 2,7%

Perindo: 1,6%

PSI: 0,6%

Hanura: 0,5%

Partai Buruh: 0,2%

PBB: 0,2%

Gelora: 0,2%

Partai Garuda: 0,1%

Partai Ummat: 0,1%

PKN: 0,0%

Tidak tahu/tidak jawab: 16,8%.


Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman tak bisa menentukan kapan gugatan usia capres dan cawapres akan diputuskan oleh pihaknya. Anwar mengatakan tak bisa memprediksi hal itu.

"Tunggu saja karena masih ada proses, pihak-pihak masih mengajukan ahli maupun saksi. Jadi MK semakin cepat itu ketika para pihak membatasi pengajuan saksi atau ahli," kata Anwar di Gedung MPR RI, Jumat (18/8/2023).

Anwar menyebut tak ada tanggal pasti gugatan usia capres dan cawapres ini berakhir. ia mengatakan prosesnya di MK masih menghadirkan saksi dan ahli.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itulah tergantung dari para pihak-pihak, baik DPR maupun pemerintah, utama pemohon," ujar Anwar.

"Susah diprediksi. Yang pasti para pihak mengajukan ahli dan saksi," kata dia menjawab kapan gugatan usia capres cawapres ini diputuskan.

Seperti diketahui, sejumlah warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi terhadap Pasal 169 huruf q UU Pemilu terhadap UUD 1945. Dalam pasal ini menyebutkan persyaratan menjadi capres/cawapres berusia paling rendah 40 tahun. Permohonan itu teregistrasi (laman MK) tertanggal 16 Maret 2023 dengan nomor 29/PPU-XXI/2023. Kemudian pemohon lain tertanggal 17 Mei 2023 dengan nomor 55/PPU-XXI/2023.

Para penggugat meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 35 tahun. Kemudian ada juga yang meminta usia minimal capres dan cawapres menjadi 25 tahun dan 21 tahun.

Sidang uji materi ini pun saat ini masih bergulir di MK. Ketua MK Anwar Usman mengatakan saat ini persidangan perkara tersebut masih di tahap pembuktian.

"Masih proses, masih pembuktian di sidang berikutnya," kata Anwar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8).


Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis terkait basis koalisi pendukung para bakal capres di 2024. Hasilnya, basis pendukung Prabowo Subianto merupakan yang paling besar sekitar 35%, unggul signifikan dibanding koalisi lainnya.

"Koalisi partai Prabowo Subianto memiliki basis paling besar, sekitar 35,3%. Koalisi partai pendukung Ganjar Pranowo sekitar 27,4%. Sementara koalisi partai pendukung Anies Baswedan basis massanya paling sedikit sekitar 17,1%," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan survei, Jumat (18/8/2023).

Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang mendukung Prabowo Prabowo itu terdiri dari Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar dan PAN. Kemudian, koalisi pendukung Ganjar yakni PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo, sedangkan, Anies Baswedan didukung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan meliputi NasDem, PKS, Demokrat.

Elektabilitas Prabowo, Ganjar dan Anies

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Indikator merilis hasil survei elektabilitas calon presiden (capres) menjelang Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dan diikuti Menhan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan eks gubernur Jakarta Anies Baswedan.

Survei dilaksanakan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.811 responden yang diwawancarai tatap muka langsung. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.811 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.35% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh 38 provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Berikut hasilnya:

Ganjar Pranowo: 35,2%

Prabowo Subianto: 33,2%

Anies Baswedan: 23,9%


Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei Head to Head antara bakal capres 2024. Salah satunya simulasi dilakukan antara bacapres Prabowo Subianto dan bacapres Anies Baswedan.

Hasilnya, Prabowo jauh lebih signifikan unggul daripada Anies. Prabowo berhasil meraup persentase sebesar 51,2% sementara Anies 33,5% dan yang belum menentukan pilihan sejumlah 15,3%.

"Kalau Anies vs Pak Prabowo, Pak Prabowo bahkan mencapai lebih dari 51% artinya sudah aman," kata Burhanuddin Muhtadi saat memaparkan survei, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Burhanuddin lalu mengandaikan responden yang belum menentukan pilihan, yakni 15%, seluruhnya diarahkan ke Anies. Dia menyebut Prabowo tetap unggul.

"Karena minimal 50% kan. Taruhlah TT/TJ 15% itu lari semua ke Anies. Pak Prabowo masih mendapatkan angka di atas 50%. Bagaimana trend-nya? Lagi-lagi sangat signifikan," ucapnya.

Head to Head Capres

Sebelumnya, Indikator merilis hasil jejak pendapat head to head antara tiga calon presiden (capres) yang diperkirakan akan bertarung di Pilpres 2024. Hasil survei head to head menunjukkan Menhan Prabowo Subianto unggul dari dua calon pesaingnya yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan eks gubernur DKI Anies Baswedan.

Survei dilaksanakan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.811 responden yang diwawancarai tatap muka langsung. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.811 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.35% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh 38 provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

Berikut hasil survei head to head:

- Prabowo Subianto Vs Ganjar Pranowo

Prabowo: 47,0%

Ganjar: 39,6%

- Ganjar Pranowo Vs Anies Baswedan

Ganjar: 48,3%

Anies: 37,1%

- Prabowo Subianto Vs Anies Baswedan

Prabowo: 51,2%

Anies: 33,5%.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan momen pemilu harus dijauhkan dari tindakan negatif yang dapat memecah persatuan. Hal ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI bertema Pemilu 2024 'Mewujudkan Demokrasi Konstitusional yang Memperkuat Persatuan Bangsa'.

Sebagaimana ditekankan Presiden Joko Widodo, kata Bamsoet, momentum peringatan ini sangat tepat untuk mendiskusikan strategi bangsa dalam mencapai cita-cita di tengah kondisi dunia yang penuh ketidakpastian.

"Sejak tahun 1955, kita telah menyelenggarakan 12 kali Pemilu, dimulai Pemilu 1955 sampai Pemilu 2019. Kini Pemilu 2024 sudah semakin dekat," ungkap Bamsoet dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pemilu harus dijauhkan dari politik identitas dan berbagai tindakan negatif lainnya yang dapat memecah belah masyarakat. Pilihan politik yang berbeda jangan menjadi penyebab terpecah belahnya bangsa kita yang kaya akan keberagaman suku bangsa, agama, ras, golongan, dan budaya," imbuhnya.

Ia menilai peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 RI merupakan momen memperkuat berbagai agenda kebangsaan MPR RI ke depan. Terutama dalam menciptakan kolaborasi sinergis dengan seluruh elemen bangsa, khususnya antar lembaga negara.

Menurutnya, momen ini dapat dimanfaatkan MPR RI bersama seluruh lembaga negara untuk menyusun strategi jangka panjang dalam mengelola potensi regenerasi bangsa di segala bidang. Baik di bidang politik, pemerintahan, maupun sektor-sektor strategis di bidang sosial dan ekonomi.

"Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," jelasnya.

Bamsoet pun mengatakan peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI menjadi rangkaian tak terpisahkan dari peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni serta Proklamasi Indonesia 17 Agustus.

Ia menyebut kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bukanlah sesuatu yang jatuh begitu saja dari langit. Melainkan bentuk kristalisasi keringat, darah, dan air mata. Bahkan mengorbankan nyawa pejuang dan syuhada bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari tangan kolonialisme asing di bumi nusantara.

"Sejarah mencatat, pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para pendiri bangsa yang menjadi pimpinan dan anggota sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) telah bersidang dan membahas tentang apa dasarnya jika bangsa Indonesia merdeka kelak," papar Bamsoet.

"Kemudian pada 1 Juni 1945, melalui Pidato Bung Karno di depan sidang BPUPK, untuk pertama kalinya usulan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia disampaikan dan disepakati untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia Delapan dan Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945," sambungnya.

Ia menambahkan Naskah Piagam Jakarta kemudian disempurnakan lagi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945. Sidang ini menjadi momentum bersejarah konsensus final penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka.

Rumusan tersebut lalu dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI sebagai bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka. Pada rapat PPKI 18 Agustus 1945, istilah 'Badan Permusyawaratan' pun ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945 yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MPR RI.

"Berbagai peristiwa bersejarah itulah yang kemudian disahkan menjadi Hari Besar Nasional bangsa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, dan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang penetapan 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi," terangnya.

Sebagai informasi, Bamsoet mengapresiasi kehadiran Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI yang menyampaikan pidato dan melakukan prosesi pemotongan tumpeng.

Selain dihadiri Bamsoet dan Jokowi, peringatan ini turut dihadiri oleh Ketua MK RI Prof. Anwar Usman, Ketua KY RI Amzulian Rifai, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Menkopolhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri ATR/Kepala BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, MenPAN-RB Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakapolri Komjen Agus Andrianto, dan Imam Besar Masjid Istiqlal Prof. K.H. Nasaruddin Umar.

Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Yandri Susanto, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, Wakil Ketua DPR RI Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich, dan Rachmat Gobel, Wakil Ketua DPD RI Letjen TNI (Mar) (Purn.) Nono Sampono, Mahyudin, dan Sultan Bachtiar Najamudin.


Wakil Ketua MPR Arsul Sani memberi penjelasan tentang isu amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang muncul dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD. Isu amandemen UUD NRI Tahun 1945 itu muncul dalam pidato pengantar Ketua MPR Bambang Soesatyo dan pidato pengantar Ketua DPD La Nyalla Mattalitti dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD pada Kamis, (16/8/2023).

Arsul Sani mengatakan amandemen yang disampaikan Ketua MPR dan Ketua DPD terdapat perbedaan yang substansial. Ia juga menerangkan maksud pidato pengantar Ketua MPR RI Bambang Soesatyo terkait amandemen UUD NRI 1945.

"Dalam pidato pengantar Ketua MPR, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas, yaitu untuk menempatkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang menyebabkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Aturan konstitusional itu belum ada," kata Arsul dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023)

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu ia sampaikan di sela-sela Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Sementara itu, amandemen dalam pidato pengantar yang disampaikan Ketua DPD adalah amandemen untuk kembali pada UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), setelah itu dilakukan addendum.

"Bagi kami di MPR, apa yang disampaikan Ketua DPD adalah hak konstitusional dan pendapat DPD. Kita hormati," ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Menurut Arsul Sani, amandemen UUD baik usulan MPR maupun DPD harus mengikuti aturan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal itu disebutkan amandemen UUD harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain usul amandemen harus diajukan oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota.

"Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota. Kalau hanya DPD yang jumlah 136 anggota saja yang mengusulkan amandemen UUD, maka belum cukup untuk mendorong proses amandemen UUD," terangnya.

Wakil Ketua MPR ini juga mengatakan pasal yang diamandemen pun harus jelas. Amandemen UUD tidak seperti membahas UU. Pembahasan amandemen hanya sesuai usulan yang akan diamandemen. Jika tidak ada dalam proposal usulan amandemen, maka usulan lain untuk amandemen tidak bisa muncul tiba-tiba.

Kemudian, Arsul mengungkapkan Pimpinan MPR telah berkomunikasi dengan Presiden dan menyepakati diskursus amandemen dengan menyertakan partisipasi publik dilakukan setelah Pemilu 14 Februari 2024.

"Kenapa setelah Pemilu 2024? Karena kalau amandemen UUD NRI Tahun 1945 dilakukan sebelum pemilu maka bisa muncul persepsi dan prasangka-prasangka buruk di masyarakat bahwa amandemen UUD itu adalah cara untuk menghidupkan kembali wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu," ujar Arsul.

Arsul Sani mengungkapkan MPR dan Presiden sepaham bahwa tidak ada proses amandemen UUD sebelum dilaksanakannya pemilu. Ia juga mengatakan MPR sudah mempersiapkan bahan amandemen untuk periode mendatang jikalau MPR periode ini tidak bisa melakukan amandemen hingga akhir masa jabatan.

"Jika sekarang muncul wacana amandemen, MPR dan Presiden sudah mempunyai kesepahaman bahwa tidak ada proses amandemen UUD sebelum pemilu dilaksanakan. Setelah Pemilu 14 Februari 2024 masih ada waktu 6 bulan untuk melakukan proses amandemen UUD. Nanti kita lihat, karena kita juga harus mendengarkan pendapat publik. Kalau kita tidak bisa melakukan amandemen sampai akhir masa jabatan MPR periode saat ini, kita sudah mempersiapkan bahan amandemen untuk MPR periode mendatang," pungkasnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengungkap alasan penundaan pengumuman hasil seleksi anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Bawaslu berdalih penundaan itu lantaran adanya peretasan sistem rekrutmen Bawaslu.

"Ada laporan dari teman-teman di Biro SDM bahwa sistem kita di-hack, diserang dari luar, sehingga kemudian uploading data mengenai siapa orang ini (calon komisioner), berkas-berkasnya itu terhambat," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Kemudian, kata Bagja, alasan lainnya ialah untuk menjaga prinsip kehati-hatian dalam proses rekrutmen. Dia menyebut hal itu untuk memastikan para anggota Bawaslu terpilih nanti, memiliki rekam jejak yang bersih dari kepentingan politik praktis.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah yang bersangkutan punya masalah atau tidak, apakah yang bersangkutan yang dipilih oleh timsel ini pernah menjadi anggota partai atau tidak, pengurus partai atau tidak, ini yang kami cek. Proses itu terus kami lakukan," ujarnya.

Padahal seharusnya, perkara rekam jejak itu sudah selesai di tahapan seleksi sebelumnya. Dia pun berdalih jika tim seleksi mungkin tidak menemukan masalah tersebut.

"Kadang-kadang laporan (masyarakat) itu muncul setelah tim seleksi mengajukannya (calon komisioner) ke kami," jelas dia.

Lebih lanjut, Bagja menuturkan akibatnya Bawaslu perlu mencocokan satu per satu rekam jejak calon anggota Bawaslu di Sipol KPU. Hal itu untuk memastikan tidak ada anggota parpol dalam daftar calon anggota itu.

"Harus dicek berkasnya satu-satu. Sipolnya kan harus dilihat satu-satu juga. Misalnya, ada laporan masyarakat (calon komisioner itu) anggota partai politik. Begitu kami cek sekarang, tidak ada lagi data (komisioner) itu di Sipol (sebagai anggota parpol). Ini kan memakan waktu juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Bawaslu RI menegaskan tidak ada kekosongan jabatan di Bawaslu kabupaten/kota. Bawaslu RI telah memerintahkan Bawaslu provinsi untuk menjalankan tugas Bawaslu kabupaten/kota sementara waktu.

"Bawaslu memerintahkan Bawaslu provinsi di seluruh Indonesia melaksanakan tugas tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilu Bawaslu kabupaten/kota untuk sementara waktu sampai dengan dilantiknya anggota Bawaslu/Panwaslih kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI Herwyn J Malonda, dalam keterangannya, Jumat (18/8).

Perintah itu diputuskan lantaran anggota Bawaslu kabupaten/kota di 514 kabupaten/kota masa jabatan 2018-2023 telah berakhir. Karena itu, kata Herwyn, perlu adanya penugasan sementara untuk mengisi kekosongan.

Perintah itu tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 565/KP.05/K1/08/2023 tentang Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota yang terbit pada 15 Agustus 2023. Dalam surat itu, Bawaslu provinsi diminta mengambil alih tugas tahapan pengawasan penyelenggaraan pemilu sementara waktu.


Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan dukungannya terhadap bacapres Prabowo Subianto. Dia juga memberi tanggapan terkait kemungkinan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping Prabowo di Pilpres 2024.

Budiman awalnya menyebut Gibran terkendala dengan usia. Dia lebih memilih menunggu keputusan MK terkait batas usia calon presiden-wakil presiden.

"Saya kira itu ada aturan soal usia ya, itu tunggu soal MK ya," kata Budiman usai deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, saat ditanya apakah Gibran cocok mendampingi Prabowo, dia menjawab normatif. Dia mengatakan Prabowo dan Gibran cocok-cocok saja.

"Oh bagi saya setiap warga negara yang dimungkinkan oleh undang-undang ya cocok-cocok saja nggak ada masalah selama nggak pernah dihukum, nggak ada hukuman lebih dari 5 tahun kan," jelasnya.

Budiman mengaku tak membawa proposal terkait cawapres atau jabatan apa pun untuk mendukung Prabowo. Dia menyebut hanya menitipkan terkait strategi pembangunan nasional.

"Tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, kita bicara tadi, Pak Prabowo mengelaborasikan dengan detail saya kira, Pak Prabowo, saya kan tadi bilang saya nitip, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa di perbaiki sumber daya manusia diperbaiki saya titip itu," jelasnya.

Budiman Merasa Aneh Hadiri Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran


Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei elektabilitas partai-partai politik yang akan bersaing di 2024. Partai Amanat Nasional atau PAN jadi salah satu partai yang mengalami peningkatan elektabilitas jelang Pemilu 2024.

Peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan, capaian PAN tersebut adalah yang tertinggi dibandingkan 3 tahun terakhir. Bahkan, kali pertama di atas parliamentary threshold.

"April 2020 sampai April 2023, PAN itu umumnya antara 1,5 sampai 2%. Tetapi beberapa bulan terakhir, Juni dan Juli, PAN mengalami peningkatan," kata Burhanuddin dalam paparannya, Jumat (18/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Burhanuddin menilai ada indikasi menarik dari elektabilitas PAN yang mencapai 4,3%. Dia menyebut ini pertama kalinya PAN tembus ambang batas parlemen.

"Di bulan Juni, (elektabilitas PAN) 3,1% di survei terakhir, 4,3%. Menurut saya, ini ada indikasi menarik," ujarnya.

"Dan ini kali pertama di data kita, suara PAN di atas ambang batas parliamentary threshold," lanjutnya.

Sebagai informasi, ambang batas parlemen adalah batas minimum bagi partai politik (parpol) untuk dapat menempatkan anggotanya duduk di DPR jika perolehan suaranya pada pemilu memenuhinya. Ambang batas parlemen untuk Pemilu 2024 ditetapkan 4%.

PDIP Teratas

Indikator Politik juga merilis survei elektabilitas partai politik (parpol) menjelang Pemilu 2024. Tiga parpol teratas masih ditempati PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Golkar.

"Publik masih mendukung PDIP, sleisihnya jauh sama Gerindra sekitar 12,4% persen, Gerindra-Golkar masih dekat," kata Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi saat konpers, Jumat (18/8).

Berikut hasil survei elektabilitas Parpol:

PDIP: 24,7%

Gerindra: 12,3%

Golkar: 10,7%

PKB: 8,0%

Partai Demokrat: 6,9%

PKS: 5,3%

NasDem 5,0%

PAN: 4,3%

PPP: 2,7%

Perindo: 1,6%

PSI: 0,6%

Hanura: 0,5%

Partai Buruh: 0,2%

PBB: 0,2%

Gelora: 0,2%

Partai Garuda: 0,1%

Partai Ummat: 0,1%

PKN: 0,0%

Tidak tahu/tidak jawab: 16,8%.


Mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ikut hadir dalam deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Dalam pidatonya, Prabowo Subianto memperkenalkan Dedi Mulyadi sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Hadir juga tokoh Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Kang Dedi Mulyadi," kata Prabowo saat pidato di Marina Conventiom Center, Semarang, Jumat (18/8/2023).

Dedi Mulyadi terlihat datang bersama dengan rombongan Prabowo. Dia mengenakan pakaian berwarna putih dengan penutup kepala khas Sunda.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia juga ikut duduk di di atas panggung bersama Wakil Ketua Gerindra, Sugiono, dan Hashim Djojohadikusumo. Hadir juga Ketua Relawan Prabowo Mania Imanuel Ebenezer.

Di acara tersebut, Prabowo dan Budiman Sudjatmiko mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu). Keduanya juga saling memakaikan jaket saat acara deklarasi.

Prabowo sendiri mengaku bersyukur atas bergabungnya Budiman ke dalam barisannya. Dia tak menyangka dan terharu atas bergabungnya Budiman Sudjatmiko.

"Saya terharu karena seorang Budiman mau bergabung dengan saya berjuang bersama, dari dulu Budiman ini adalah orang yang memang saya harus katakan tidak hanya cemerlang pemikirannya tapi juga bersih hatinya dan berani orangnya," kata Prabowo.

Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo


Bacapres yang juga Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyebut dukungan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menjadi semangat baru bagi dirinya. Prabowo juga sempat berkelakar soal jabatan yang pantas bagi Budiman jika dirinya menjadi presiden.

"Kalau saya mendapat mandat jadi presiden, dengan dukungan rakyat, kira-kira Pak Budiman Sudajtmiko pantasnya jadi apa ya?" kata Prabowo saat berpidato di hadapan relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Semarang, Jumat (18/8/2023).

Prabowo sempat menanyakan apakah Budiman cocok dijadikan duta besar. Namun, di akhir, Prabowo menyebut bahwa Budiman lebih bisa bermanfaat di dalam negeri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apakah kira-kira menginginkan jadi duta besar di luar negeri? Saudara-saudara sekalian saya kira beliau harus kita manfaatkan di Indonesia. Orangnya sangat pintar, lebih pintar dari saya," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyematkan canda dalam pidatonya itu. Dia meminta kepada Budiman agar lebih memperhatikan penampilannya bila ingin menjadi pemimpin.

"Tapi rambutnya harus dirapikan lagi. Pak Budiman, kalau mau jadi pimpinan di sini ya penampilan harus dirapikan. Dulu aktivis yang dikejar-kejar aparat, sekarang Anda mau jadi pemimpin, mau jadi apa, ya tidak tahu, makanya harus rapi," candanya.

Hal tersebut merupakan canda Prabowo. Namun, menurutnya, orang-orang seperti Budiman memang dibutuhkan.

"Saya suka humor maaf ya tapi iktikad saya, maksud saya benar, orang-orang seperti ini kita butuhkan di Republik Indonesia, yang duduk ini orang-orang hebat semua ini, semuanya di belakang saya orang-orang hebat," ujarnya.

Gerindra Terbuka Terima Budiman Sudjatmiko Jadi Kader Usai Dukung Prabowo


Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno mengatakan dirinya ingin fokus untuk penyusunan kampanye bagi Bacapres PDIP Ganjar Pranowo. Sandiaga mengatakan persoalan cawapres Ganjar dia menyerahkan kepada pimpinan partai koalisi.

"Satu, dua bulan ke depan dalam rangka penyusunan strategi kampanye yang tepat, sebentar lagi kampanye memulai di Oktober-November ini, kita harus tentu fokus pada isu isu yang sangat strategis untuk kalangan muda dan juga dari kaum perempuan itu fokus kita," kata Sandiaga kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/8/2023).

Sandiaga menyebut penentuan cawapres Ganjar ada di tangan para ketua umum partai koalisi. Pihaknya secara bulat mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk membangun semangat dan motivasi para kader di bawah untuk memenangkan Mas Ganjar sebagai calon presiden dan diputuskan didukung oleh kerjasama partai politik antara PDIP dengan PPP," tutur Sandiaga.

Sandiaga menyebut dirinya istikamah dengan partai manapun pengusung Ganjar. Ia menegaskan jika perjuangan yang dicari bukan jabatan, melainkan pengabdian.

"Kita istikamah dalam kerja sama partai apapun juga, apapun keputusannya pimpinan parpol telah menyepakati kerjasama dan kita komit istikamah untuk berjuang," tutur Sandiaga.

"Dan ini kan mencari pengabdian, bukan berkaitan dengan mencari jabatan perlu pengorbanan," pungkasnya.


Usulan amandemen UUD 1945 mulai mengemuka, akhir-akhir ini. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan pembahasan amandemen dilakukan setelah Pemilu 2024.

"Ini kan proses pemilu ini sedang berproses, dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres. Sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu," kata Jokowi di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023), dikutip dari detikNews.

Presiden menyarankan pembahasan itu didiskusikan usai Pemilu 2024. "Sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi juga merespons terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang mempu memberikan arah bagi negara. Ia menyebut, PPHN yang disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sifatnya filosofis memberikan fleksibilitas pada eksekutif.

Diketahui, MPR RI kembali membahas ihwal kemungkinan untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan para pimpinan MPR menyadari bahwa UUD 1945 harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

"Yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu. Kita sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi, yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu," kata Bamsoet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).

Bamsoet Ungkap Alasan MPR Tak Amandemen UUD: Takut Dicurigai


Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dengan tegas menyatakan dukungannya kepada bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia mengaku punya sejumlah alasan khusus lebih memilih Prabowo dibanding bacapres PDIP Ganjar Pranowo.

"Indonesia butuh kepemimpinan yang strategic, Pak Ganjar baik, bukannya buruk ya, tapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategic kali ini karena situasi global," kata Budiman usai deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang dilansir detikJateng, Jumat (18/8/2023).

Lebih lanjut, Budiman menjelaskan ke depan akan banyak tantangan global yang harus dihadapi oleh Indonesia. Karena itu lah, Budiman menganggap Prabowo lebih pas untuk memimpin Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita butuh kepemimpinan strategic yang mencoba melihat keadaan global, tatanan global, dan tantangan juga keadaan ekonomi, perang, teknologi yang menurut saya kita membutuhkan kepemimpinan strategic yang menempatkan visi-visi jangka panjang strategis dan melihat soal-soal rakyat yang saya sebut tadi," jelasnya.

Budiman Siap Terima Sanksi PDIP

Sebelumnya, Budiman mengaku siap bertanggung jawab atas keputusannya mendukung Prabowo Subianto. Dia bahkan mengaku siap disanksi oleh PDIP.

"Ya tunggu saja jangan berandai-andai (ada sanksi dari PDIP). Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab," pungkasnya.

Baca berita lengkapnya di sini.


Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo bertemu dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik pertemuan keduanya.

"Pertemuan tersebut sangat positif, menunjukkan bahwa dialog antar pemimpin merupakan hal yang sangat penting dan sesuai kultur bangsa," kata Hasto dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Hasto menyebut pertemuan keduanya nampak berlangsung santai, rileks, namun mendalam ketika berbicara tentang dinamika politik nasional dan arah bagi masa depan bangsa dan negara. Dia pun mengungkit persahabatan keduanya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Karena persahabatan Pak Ganjar dan Cak Imin sudah berlangsung lama, maka pertemuan tersebut terasa menggembirakan, jauh dari kesan tegang. Keduanya dipersatukan oleh masa lalu, dan harapan serta imajinasi terhadap masa depan," ucapnya.

Lebih lanjut, Hasto menilai pertemuan tersebut semakin menunjukkan karakter kepemimpinan Ganjar Pranowo yang merangkul, penuh ketulusan dan menempatkan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. "Dalam diri Ganjar, kekuasaan itu bukan force, bukan sebagai rasa 'ingin berkuasa', namun sebagai daya atau power untuk mengabdi dan melayani rakyat," imbuhnya.

Kemudian, Hasto pun menyebut Ganjar dan Cak Imin seperti menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Dia menilai keduanya punya basis kultural yang juga saling melengkapi.

"Yang terpenting pertemuan tersebut menunjukkan bahwa antara Ganjar dan Cak Imin memiliki basis kultural yang saling melengkapi," tuturnya.

Ganjar Bertemu Cak Imin

Sebelumnya, Ganjar Pranowo bertemu dengan Cak Imin. Keduanya pun mengobrol panjang dalam pertemuan itu.

Momen pertemuan Ganjar dan Cak Imin diunggah dalam akun Instagram Ganjar seperti dilihat, Jumat (18/8). Terlihat keduanya tengah tersenyum di foto tersebut.

Ganjar dan Cak Imin duduk di sebuah sofa. Mereka mengobrol bersebelahan. Ganjar mengaku mengobrol banyak dalam pertemuannya dengan Cak Imin.

"Sudah lama gak ngobrol panjang kali lebar dengan Cak Imin," tulis Ganjar dalam keterangan di unggahannya.

Ganjar menilai Cak Imin masih seperti sosok yang dia kenal selama ini. Menurutnya, kepribadian Cak Imin sosok penuh humor yang membuat betah nongkrong.

"Dari dulu nggak berubah, ada saja cerita lucu yang bikin betah nongkrong. Suwun ya @cakiminow salam sehat dan waras," katanya.


Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) buntut deklarasi capres di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Bawaslu saat ini masih mengkaji laporan tersebut.

"Kita lagi kaji. Pasti kami agak normatif sesuai aturan," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja kepada wartawan, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

"(Kajian meliputi) itu fasilitas pemerintah atau tidak, itu pertanyaannya," sambung dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya laporan terhadap Prabowo itu dilayangkan oleh Masyarakat Pecinta Museum Indonesia (MPMI). Kuasa Hukum MPMI sekaligus Relawan Ganjarian Spartan DKI Jakarta, Anggiat Tobing mengatakan pihaknya diminta MPMI untuk mengukuhkan laporan ke Bawaslu. Hal ini mengenai adanya dugaan pelanggaran penggunaan museum untuk kegiatan politik.

"Kami mengacu pada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum itu sebetulnya sudah dibuat batasan-batasan bagaimana pembuatan museum dan itu sudah dibuat supaya tidak berkelindan dengan kepentingan parpol dan sudah diatur," ujar Tobing kepada wartawan di Bawaslu RI, Jakpus, Rabu (16/8).

"Jadi makanya kita menyoroti deklarasi yang dilakukan oleh para pendukung Prabowo kemarin, pencapresan beliau, kita melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah. Khususnya di pasal 39 ayat 2 poin e itu berbunyi tentang kerja sama sudah jelas bunyinya, bahwa kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kesepakatan, kesetaraan, dan saling menguntungkan. Tidak merusak koleksi, tidak mengomersialkan koleksi dan tidak menggunakan untuk kepentingan politik tertentu. Itu jelas ditulis di bawahnya," lanjutnya.

Laporan ini diketahui diterima Bawaslu dengan nomor laporan 008/LP/PL/RI/00.00/VIII/2023. Beberapa barang bukti diserahkan, salah satunya yaitu video deklarasi capres. Deklarasi itu sendiri digelar pihak Prabowo pada Minggu, 13 Agustus 2023.


Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko resmi mendeklarasikan relawan Prabowo-Budiman (Prabu) yang mendukung bakal capres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Budiman menegaskan dirinya siap bertanggung jawab atas keputusannya.

"Ya tunggu aja jangan berandai-andai. Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab," kata Budiman di sela acara deklarasi relawan Prabu di Marina Convention, Semarang, seperti dilansir detikJateng, Jumat (18/8/2023).

Budiman menegaskan deklarasi tersebut merupakan atas nama pribadi dan tidak ada kaitannya dengan kepartaian. Dia memilih berprasangka baik terhadap PDIP atas deklarasinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi saya yakin, saya tidak punya prasangka buruk pada partai PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan tentu saja punya aturan dan kalau saya disanksi ya bagi saya itu tanggung jawab saya, itu sepenuhnya tanggung jawab Budiman Sudjatmiko," jelasnya.

Dia menegaskan bahwa deklarasi tersebut berarti bahwa dia mendukung Prabowo Subianto. Dia mengaku memiliki alasan lebih memilih Prabowo dibanding Ganjar Pranowo, yang diusung partainya.

"Saya dukung Pak Prabowo ya," katanya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video: Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku menunggu tawaran dari bakal capres Anies Baswedan untuk menjadi cawapres. Juru bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, menilai Anies dan Gibran akan jadi pasangan yang cocok.

"Saya rasa Mas Gibran cocok juga dengan Pak Anies," kata Angga dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Mantan Anggota TGUPP periode 2017-2022 ini juga menyebut Gibran cocok untuk menjadi wapres selama dua periode kepemimpinan Anies yang akan datang. Dia menyebut apabila Anies purna tugas sebagai presiden selama dua periode, maka Gibran sudah di usia yang matang untuk maju menjadi capres di tahun 2034.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau beliau jadi wapres Pak Anies dua periode, nanti 2034 bisa jadi capres," ucapnya.

Angga juga menyebut apabila Gibran menjadi wapres, maka bisa memudahkan kerja Anies apabila ada program presiden sebelumnya yang akan dihentikan. "Mas Gibran nanti bisa ngomong juga ke Pak Jokowi kalau misalnya ada program yang dihentikan," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Gibran Rakabuming Raka mengaku menunggu adanya penawaran menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Gibran saat ditanya namanya yang disandingkan dengan bacapres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Ya tinggal nunggu ada penawaran cawapres Pak Anies," seloroh Gibran di Balai Kota Solo, Jumat (18/8).

Hal itu disampaikan Gibran ketika ditanya soal namanya yang ramai disandingkan sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo. Gibran menanggapinya dengan santai.

Simak Video: Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengungkap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg). KPU mencatat ada sembilan bacaleg DPR RI penyandang disabilitas.

"Total disabilitas itu sebanyak sembilan orang disabilitas. Satu disabilitas sensorik rungu, satu netra, tujuh disabilitas fisik," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

Idham menuturkan bacaleg penyandang disabilitas terbanyak dari PPP. Kemudian, ada pula dari Partai Golkar, Partai NasDem, PKS, PBB, Perindo, dan PSI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini yang tersebar tiga orang di PPP, satu orang di Partai Golkar dan satu di Partai NasDem. Satu di PKS. Satu di PBB. Satu di Partai Perindo. Satu di PSI," ujarnya.

Idham menyebut data disabilitas itu baru pertama kali diumumkan. "Ini yang disabilitas, mungkin baru tahun ini data disabilitas dipublikasikan," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan 9.925 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) DPR RI masuk daftar calon sementara (DCS). KPU akan mengumumkan nama-nama bacaleg itu besok.

"Mulai besok, tanggal 19-23 Agustus, KPU akan mengumumkan kepada masyarakat secara luas ya kepada publik daftar calon sementara tersebut," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam konferensi pers di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (18/8).

"Melalui media yang ditentukan oleh KPU dan juga melalui laman-laman yang dimiliki oleh KPU dan juga media sosial KPU," sambungnya.

Hasyim menuturkan di waktu bersamaan, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukan terhadap nama-nama bacaleg yang masuk ke DCS. Tanggapan itu dapat diajukan masyarakat berdasarkan tingkatan.

Untuk DPR RI, masyarakat dapat mengajukan ke KPU RI. Sedangkan untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat dapat mengajukan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.


Kirana Larasati menjadi perbincangan publik usai pengunduran dirinya kemarin dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Diketahui, selama ini ia aktif menjalani kegiatannya di bidang hiburan Tanah Air mau pun dunia politik.

Namun pernyataan untuk undur diri dari salah satu partai besar itu menimbulkan tanda tanya banyak orang. Apakah Kirana Larasati sudah bosan di dunia politik?

Keputusan tersebut terbilang mendadak lantaran berdekatan dengan tahun politik Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini diketahui dari unggahan artis itu di media sosialnya, Jumat (18/8/2023).

"Dirgahayu ke-78 Republik Indonesia, di hari kemerdekaan negara Indonesia yang saya cintai ini saya Kirana Larasati ingin menyampaikan bahwa saya telah mengundurkan diri dari partai tempat saya bernaung selama ini PDIP Perjuangan," kata Kirana dalam sebuah video.

Alasan kepergian Kirana Larasati ini karena persoalan kesibukan pekerjaan lainnya.

Lalu apakah Kirana Larasati akan sepenuhnya mengembalikan waktu dan bekerja di dunia hiburan Tanah Air saja?

"Alasan kenapa saya mengundurkan diri dikarenakan kesibukan-kesibukan saya sehingga saya tidak bisa lagi mengakomodir pekerjaan saya sebagai petugas maupun pengurus partai," tutur Kirana Larasati.

"Untuk saat ini saya tidak bergabung dengan partai mana pun, terima kasih. Semoga PDI Perjuangan selalu berjaya, saya pamit undur diri," tambahnya.

Diketahui, sebelumnya Kirana Larasati sangat bersemangat menjalani kegiatannya di dunia politik. Apalagi pada masa Pemilu Legislatif 2019.

Ia bersama Krisdayanti dan Katon Bagaskara semarak ikut dalam kegiatan tersebut.


Wanti-wanti disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar visi besar untuk membawa Indonesia maju jangan sebatas jargon politik. Jokowi ingin ada tolak ukur yang jelas sehingga visi besar itu bisa terimplementasi menjadi hal yang konkret.

Jokowi menyampaikan sambutan ini dalam peringatan Hari Konstitusi dan hari ulang tahun ke-78 MPR RI, Jumat (18/8/2023). Banyak hal yang disinggung Jokowi dalam pidatonya itu mulai dari visi yang harus disertai tolak ukur yang jelas hingga insentif kepada para pembeli mobil listrik.

Jokowi mengawal pidatonya dengan kembali mengingatkan kondisi global. Jokowi menyebut dunia saat ini dipenuhi hal yang tak terduga dan dipenuhi dengan ketidakpastian.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi kemudian berbicara mengenai banyaknya keinginan sejumlah pihak untuk membuat Indonesia maju. Menurut Jokowi, semua visi itu benar namun harus dilengkapi dengan tolak ukur yang jelas.

"Sering kita mengatakan kita ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur, kita ingin menjadi negara yang maju, kita ingin menjadi negara yang sejahtera, semua visi ini benar," kata Jokowi.

"Namun, menurut saya, untuk mengeksekusinya, harus jelas tolok ukurnya. Adil dan makmur apa tolok ukurannya? Negara maju, negara yang sejahtera apa tolok ukurnya? Apakah pendapatan per kapita? Atau indeks pembangunan manusia? Atau tingkat pengangguran? Atau angka kemiskinan? Atau apa, atau justru semuanya," sambung Jokowi.

Barulah kemudian dia menegaskan visi tanpa tolok ukur yang jelas itu hanya sebuah jargon politik. Menurut Jokowi, visi itu sulit terwujud jika tidak disertai dengan langkah-langkah yang jelas.

"Karena visi, jika tidak dirumuskan tolok ukurannya, itu namanya jargon politik. Iya, jargon politik. Tidak jelas bentuknya, tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," ujar Jokowi.

Jokowi mengingatkan visi besar untuk Indonesia jangan hanya bahasa-bahasa normatif. Menurut Jokowi, visi besar itu harus membumi.

"Artinya yang ingin saya katakan, visi besar itu jangan sampai hanya jargon politik. Jangan hanya bahasa-bahasa normatif saja, yang indah-indah saja yang enak didengarkan. Jangan juga yang hanya di awang-awang," lanjut Jokowi.

"Visi besar itu harus membumi, visi yang taktis, harus jelas strategi besar dan strategi teknisnya. harus jelas langkah-langkahnya, harus jelas target waktunya, dan seterusnya," sambung dia.

Jokowi menganggap hal ini penting agar masyarakat dapat memahami. Dia pun mendorong RI harus dapat terus lebih baik dari negara-negara pesaing.

"Ini penting agar rakyat kita bisa memahami, seperti sekarang ini untuk bisa menang. Kita harus bisa lebih baik dibandingkan dengan kompetitor, dengan negara lain," katanya.

Baca selengkapnya di halaman berikutnya

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan pembahasan amendemen UUD 1945 ada baiknya dilakukan usai Pemilu berlangsung. Usulan amendemen 1945 memang sudah (kembali) mengemuka.

"Ini kan proses pemilu ini sedang berproses, dalam waktu yang dekat kita sudah pemilu, sudah pilpres. Sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu," kata Jokowi di Gedung MPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Jokowi menyarankan pembahasan itu didiskusikan usai Pemilu 2024 berlangsung. "Sehingga ya menurut saya sebaiknya proses itu setelah pemilu," ucapnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga merespons terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) yang mempu memberikan arah bagi negara. Ia menyebut, PPHN yang disampaikan Ketua MPR Bang Soesatyo (Bamsoet) sifatnya filosofis memberikan fleksibilitas pada eksekutif.

"Ndak PPHN ini kan penting untuk memberikan arah, memberikan panduan karena di situ ada pokok-pokok haluan, tida saya sampaikan dan memang PPHN bagi Pak Ketua MPR menyampaikan memang berisi filosofis tidak detail sehingga memberikan fleksibilitas pada eksekutif," kata dia.

Diketahui, MPR RI kembali membahas ihwal kemungkinan untuk melakukan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan para pimpinan MPR menyadari bahwa UUD 1945 harus disesuaikan dengan tuntutan zaman.

"Yang pasti kemarin kita bicara soal pentingnya PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara) untuk perjalanan bangsa ini ke depan. Pertanyaan kemudian apakah pembahasan ini kita lakukan sebelum pemilu atau setelah pemilu. Kita sepakat kemarin untuk membahas Pokok-Pokok Haluan Negara yang tinggal satu langkah lagi, yaitu pembentukan panitia ad hoc di sidang paripurna MPR kita tunda selesai pemilu," kata Bamsoet di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (9/8).


Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas para bakal calon presiden di 2024. Jika disimulasikan head to head, elektabilitas bacapres Prabowo Subianto unggul lebih dari 7% dari bacapres Ganjar Pranowo.

Survei dilaksanakan pada 15 hingga 21 Juli 2023. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1.811 responden yang diwawancarai tatap muka langsung. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1.811 memiliki toleransi kesalahan (margin of error--MoE) sekitar ±2.35% pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sampel berasal dari seluruh 38 provinsi yang terdistribusi secara proporsional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut hasil survei head to head:

- Prabowo Subianto Vs Ganjar Pranowo

Prabowo: 47,0%

Ganjar: 39,6%

- Ganjar Pranowo Vs Anies Baswedan

Ganjar: 48,3%

Anies: 37,1%

- Prabowo Subianto Vs Anies Baswedan

Prabowo: 51,2%

Anies: 33,5%.

Peneliti Utama IPI Burhanuddin Muhtadi menjelaskan secara khusus terkait head to head antara Prabowo Subianto dan Ganjar. Dia menyebut Prabowo Subianto ternyata unggul jika head to head melawan Ganjar Pranowo.

"Jadi Pak Prabowo unggul signifikan di atas margin of error 2,35 selisih kurang lebih 7,4% kan begitu ya. Jadi ini signifikan nih." kata Burhanuddin saat memaparkan survei, Jumat (18/8/2023).

Simulasi dengan cawapres

Selain itu head to head, Indikator juga merilis hasil survei capres dan cawapres. Ada Anies dipasangkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ganjar dengan Sandiaga Uno, dan Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir. Ada pula nama Yenny Wahid hingga Gibran Rakabuming Raka yang disandingkan dengan Anies dan Prabowo.

Berikut simulasi dan hasilnya:

1.

Anies-AHY: 23,4%

Ganjar-Sandiaga: 34,1%

Prabowo-Erick Thohir: 33,9%

Tidak tahu/tidak jawab: 8,6%

2.

Anies-Yenny: 22,6%

Ganjar-Erick: 35,5%

Prabowo-Airlangga Hartarto: 32,6%

Tidak tahu/tidak jawab: 9,4%

3.

Anies-AHY: 24,3%

Ganjar-Erick: 35,8%

Prabowo-Gibran: 31,2%

Tidak tahu/tidak jawab: 8,8%.

Simak Video: Survei Indikator Politik: Ganjar Ungguli Prabowo-Anies

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan meminta parpol untuk membuka daftar riwayat hidup (curriculum vitae/CV) bakal calon anggota legislatif (bacaleg). KPU menilai pemilih berhak memperoleh informasi terkait profil bacaleg akan dipilihnya.

"Kami akan menyampaikan kepada partai politik bahwa pemilih berhak tahu terhadap profil calon anggota legislatif," Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/8/2023).

"Kami meminta kepada partai, karena anggota legislatif adalah orang yang berada dalam lembaga publik, maka sebaiknya sejak dini menyampaikan profil dirinya. Kami akan persuasif (kepada) partai politik dan caleg," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Idham kemudian menyinggung terkait riset pengetahuan pemilih soal kandidat bacaleg, ialah faktor penting dalam membentuk kedekatan bacaleg dengan pemilihnya. Kedekatan itu dinilai akan membawa dampak positif terkait elektabilitas bacaleg.

"Kita ketahui ada banyak riset mengatakan bahwa kandidasi knowledge ini merupakan faktor penting untuk membentuk kandidasi engagement. Kandidasi engagement akan mengarahkan pada kandidasi electability," jelas dia.

Meski begitu, Idham menuturkan tidak dapat bisa begitu saja membuka daftar riwayat hidup bacaleg. Sebab, berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengecualikan CV sebagai informasi publik.

Idham lantas menuturkan jika bacaleg mengizinkan untuk membuka CV, maka KPU akan umumkan CV itu pada 4 November 2023. Pengumuman CV itu dilakukan bersamaan dengan Daftar Calon Tetap (DCT).

"Daftar riwayat hidup caleg kami akan umumkan tanggal 4 November 2023 pada saat kami umumkan DCT," jelasnya.

"Mengapa kami harus meminta izin dari caleg? Karena kita semua terikat dengan ketentuan dalam pasal 17 huruf a UU Nomor 14 2008 berkenaan informasi yang dikecualikan, informasi yang dikecualikan dapat dipublikasi apabila ada izin yang bersangkutan," tambahnya.

Lebih lanjut, Idham pun menyinggung data 2018 saat menjelang Pileg 2019. Saat itu, kata dia, hanya ada 49,5 caleg DPR RI yang mau mengumumkan CV-nya.

"Dahulu, di 2018, ketika KPU mengumumkan DCT tanggal 21 September 2018, itu hanya 49,5% calon anggota DPR yang berkenan mempublikasikan daftar riwayat hidup," tuturnya.


Budiman Sudjatmiko menegaskan bahwa tak ada pembahasan menteri atau calon wakil presiden (cawapres) soal dirinya mendukung Prabowo Subianto. Kepada Prabowo, dia hanya menitipkan strategi pembangunan nasional.

"Tidak ada kita ngomong proposal menteri, cawapres, kita bicara tadi. Pak Prabowo mengelaborasikan dengan detail," ujar Budiman usai deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Marina Convention Center, Semarang, Jumat (18/8/2023).

Budiman sempat menitipkan pesan kepada Prabowo agar menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Budiman memaparkan soal memajukan koperasi, BUMDes, hingga ilmu dan teknologi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya kan tadi bilang saya nitip, saya nitip soal strategi pembangunan nasional, teknologi, soal ekonomi kerakyatan, desa diperbaiki, sumber daya manusia diperbaiki. Saya titip itu," jelasnya.

Dia tak ingin dukungannya ke Prabowo dikaitkan dengan jabatan atau uang. Dukungan itu merupakan sikap pribadinya.

"Kita ini tidak bicara jabatan, tidak, tidak ada jabatan, jangan orang mengira bahwa saya orang dapat duit, jangan nuduh saya minta jabatan, nggak," lanjut dia.

Budiman juga membantah bila dukungannya dikaitkan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tidak ada ini sepenuhnya inisiatif saya dan generasi pergerakan yang ngurusin desa di Jawa Tengah," pungkasnya.

Pujian Budiman Sudjatmiko ke Prabowo Berbuntut Dipanggil PDIP


Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko dengan tegas menyatakan dukungannya kepada bacapres Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dia memiliki alasan khusus lebih memilih Prabowo dibanding bacapres partainya, Ganjar Pranowo.

"Indonesia butuh kepemimpinan yang strategic, Pak Ganjar baik, bukannya buruk ya, tapi Indonesia butuh kepemimpinan yang strategic kali ini karena situasi global," kata Budiman usai deklarasi relawan Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Semarang, Jumat (18/8/2023).

Dia menjelaskan bahwa ke depan akan banyak tantangan global yang harus dihadapi oleh Indonesia. Budiman pun menganggap Prabowo lebih pas untuk memimpin Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita butuh kepemimpinan strategic yang mencoba melihat keadaan global, tatanan global, dan tantangan juga keadaan ekonomi, perang, teknologi yang menurut saya kita membutuhkan kepemimpinan strategic yang menempatkan visi-visi jangka panjang strategis dan melihat soal-soal rakyat yang saya sebut tadi," jelasnya.

Budiman kembali menegaskan bahwa Ganjar juga merupakan sosok yang baik. Dia juga menyatakan tak ada komunikasi dengan Ganjar terkait deklarasi relawan tersebut.

"Nggak, nggak (ada komunikasi)," ujarnya.

Bahkan, jika nantinya mendapat sanksi dari PDIP, Budiman mengaku siap. Namun dia menyebut saat ini situasi masih dinamis.

"Ya tunggu saja jangan berandai-andai (ada sanksi dari PDIP). Ini kan situasi dinamis, kalau ada risiko ya tentu saja saya nggak akan lari dari tanggung jawab," pungkasnya.

Pujian Budiman Sudjatmiko ke Prabowo Berbuntut Dipanggil PDIP