Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, yang menghadiri acara silaturahmi oraganisasi-organisasi perangkat desa bernama Desa Bersatu di Indonesia Arena, GBK, Minggu (19/11) kemarin. Puan mengatakan tidak ada aturan yang melarang itu.

"Saya baru membaca berita, kemudian Kemendagri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam pemilu," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/11/2023).

Puan menekankan pemilu 2024 harus berjalan jujur, adil, dan damai. Dia meminta semua pihak menjaga kualitas pemilu dengan tidak memecah belah bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Namun yang saya harapkan bahwa kita harus laksanakan pemilu ini dengan baik, damai, jujur, adil, tanpa kemudian, memecah belah, itu yang harus kita laksanakan bersama-sama," ujarnya.

"Memang tidak ada aturan, namun saya berharap semua elemen bangsa, bisa sama-sama menjaga pemilu berjalan baik, jujur, adil, netral tanpa kira jadi terpecah pecah," lanjutnya.

Gerindra Pastikan Tak Ada Dukungan Politik

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara organisasi-organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu di GBK, Minggu (19/11) kemarin. Partai Gerindra memastikan acara tersebut hanya penyampaian aspirasi tanpa deklarasi.

"Acara tersebut adalah acara penyampaian aspirasi dari organisasi-organisasi perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Sejak penyampaian undangan, kami memastikan bahwa di acara tersebut tidak ada penyampaian dan penerimaan dukungan. Dalam pelaksanaan acara tersebut hingga selesai jelas tidak ada sama sekali bentuk penyampaian dukungan politik kepada kami," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (20/11).

Habiburokhman menyebut pihak Prabowo-Gibran memahami ada aturan di Pasal 280, 282, dan 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan kepala desa. "Ada larangan keras melibatkan kepala desa dalam kampanye dan juga larangan bagi kepala desa untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye," imbuhnya.

Simak Video 'Asosiasi Perangkat Desa Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Daftar Isi Gibran Turun Tangan Langsung Jadi Panglima

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mengungkapkan bahwa Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur telah memiliki panglima pemenangan Prabowo-Gibran. Bahkan, Golkar menyebut jika Gibran akan turun langsung untuk pemenangan di Jawa Tengah.

Ketua Dewan Pengurus Golkar Institute, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tim kampanye pemenangan (TKD) di Jawa Barat telah terbentuk. Pria yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini menyebut, bahwa Ketua TKD Prabowo-Gibran Jawa Barat adalah Ridwan Kamil.

"Kalau Jawa Barat sudah ditetapkan yang menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah adalah Pak Ridwan Kamil. Kami telah melakukan rapat antar partai politik pendukung Prabowo-Gibran yang ada di Jawa Barat beberapa kali dan rapat langsung dipimpin oleh Pak Ridwan Kamil," katanya kepada wartawan di Bantul, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Semua itu, kata Ace, untuk mengamankan suara Prabowo seperti saat Pilpres 2019. Di mana saat itu Prabowo menang di Jawa Barat.

"Kita menargetkan di Jawa Barat, di Pilpres 2019 Prabowo selalu menang. Nah, harapannya dengan bersatunya Prabowo-Gibran maka suara Jawa Barat menjadi sangat penting," ujarnya.

Menurut Ace, salah satu strateginya adalah memelihara dan menjaga suara Prabowo saat Pilpres 2019. Mengingat saat Pilpres 2019, Prabowo memiliki kekuatan signifikan terutama di Jawa Barat, Banten, DKI dan wilayah Sumatera.

"Itu nanti wilayah yang akan di-maintenance secara khusus oleh Pak Prabowo. Selanjutnya tahun 2019 juga banyak kantong-kantong kuat dari Jokowi. Nah, nanti Mas Gibran akan secara khusus turun ke kantong-kantong tersebut, misalnya Jawa Tengah dan DIY," ucapnya.

Menurutnya, dengan cara tersebut Prabowo-Gibran bakal menang dalam datu putaran. Apalagi, Golkar mengklaim bergabungnya Gibran dapat menarik pemilih dari kalangan milenial.

"Apalagi Gibran harapannya bisa menarik kalangan muda untuk memilih Prabowo-Gibran. Ini yang membuat kita yakin target bahwa Prabowo-Gibran menang satu putaran," katanya.

Gibran Turun Tangan Langsung Jadi Panglima

Sehingga untuk Jawa Tengah, Ace menyebut Gibran sendiri yang akan turun langsung. Pasalnya, Ace menilai Gibran memiliki kekuatan di Jawa Tengah.

"Kita Insyaallah Pak Gibran, Pak Gibran kan punya kekuatan. Di Jawa Tengah banyak misal Bupati Kendal, mantan Bupati Batang sudah pasti ke Mas Gibran itu," ujarnya.

Sedangkan untuk Jawa Timur, Ace mengklaim Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bakal merapat ke pasangan Prabowo-Gibran. Namun, Ace belum bisa memastikan status Khofifah di TKD.

"Bu Khofifah, yang jelas yang sudah pasti menjadi TKD Pakde Karwo. Kita tahu Pakde Karwo mantan Gubernur Jatim yang sukses dan memiliki pengikut cukup besar," ucapnya.

"Nah, Bu Khofifah sampai saat ini, ketika beliau datang di HUT Partai Golkar tentu kedatangannya kan mengandung isyarat ya, sangat jelas ya kalau beliau akan bersama dengan partai Golkar untuk mengusung Prabowo-Gibran," imbuh Ace.

Ace optimistis jika Khofifah bakal berkolaborasi dengan Soekarwo untuk memenangkan Prabowo-Gibran di Jawa Timur. Apalagi, keduanya memiliki basis massa yang besar di Jawa Timur.

"TKD masih belum diputuskan secara resmi, tapi saya yakin antara bu Khofifah dan Pakde Karwo akan bisa berkolaborasi," ucapnya.

Alasan nama Khofifah belum masuk TKD Prabowo-Gibran, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Golkar, Maman Abdurrahman menyebut marena Khofifah masih berstatus sebagai Gubernur Jawa Timur.

"Kan Bu Khofifah masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur, jadi tidak etis juga kan kalau masuk TKD," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memberi sambutan di puncak HUT Partai Golkar. Di depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Airlangga Hartarto sempat menyapa Waketum Partai Golkar Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Respons PPP soal Prabowo-Gibran Diprediksi Menang Pilpres


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, memberi nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum dan HAM era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengatakan Ganjar pasti punya data tersendiri soal penilaian itu.

"Ya Pak Ganjar menyampaikan hal tersebut pasti mempunyai data yang beliau sampaikan," kata Puan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/11/2023).

Puan menekankan penegakan hukum di Indonesia harus bisa berjalan baik sesuai dengan koridornya. Hal itu lah yang dia harapkan kepada pemimpin yang akan datang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, hal hal tersebut, yang bisa saya sampaikan adalah bahwa semua penegakan hukum yang ada di Indonesia tentu saja harus berjalan dengan baik, sesuai dengan koridornya, tanpa membeda-bedakan atau kemudian ada tebang pilih," ujarnya.

"Jadi memang ke depan saya berharap bahwa siapa pun yang jadi pilihan rakyat, harus menjalankan hukum secara baik, benar, jujur, adil sesuai dengan koridor tanpa ada tebang pilih," lanjutnya.

Sebelumnya, Ganjar menyampaikan hal itu dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

Pada Minggu (19/11), Ganjar memberikan penjelasan di balik nilai 5 penegakan hukum di era Jokowi. Ganjar menyebut itu merupakan suara masyarakat.


Ketua Harian Gerindra Dasco merespons mencuatnya isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres di pemilu 2024. Dasco heran dengan munculnya isu tersebut.

"Begini, kan apa yang disampaikan itu kita belum tahu kebenarannya. Tapi yang pasti memang sejak Mas Gibran ini maju ada-ada saja isu yang dicari, kan gitu," kata Dasco di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Terkait isu tersebut, Dasco mendorong semua pihak fokus memenangkan paslon usungan masing-masing di Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Padahal kita sebenarnya seharusnya kita fokus dalam rangka adu program dalam rangka pemenangan," ujar Wakil Ketua DPR RI itu.

"Apakah kemudian ada pelanggaran hukum soal isu itu, sebenarnya kan nggak ada, kalau memang ada, kan gitu, kalau memang itu terjadi. Udah fokus aja kita berjuang memenangkan paslon masing-masing dong," imbuhnya.

Sebelumnya, Gibran telah menanggapi isu tersebut. Dia menepis soal manuver Iriana menemui kalangan pengusaha dalam upaya mendorong dirinya maju di pilpres.

"Kata siapa?" kata Gibran di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (19/11). Gibran menjawab pernyataan wartawan soal cawe-cawe Iriana mendorong dirinya maju Pilpres.

Gibran juga merespons soal informasi ibunya yang disebut bertemu dengan organisasi relawan Jokowi bahkan dengan para pengusaha untuk mendapatkan dukungan. Gibran mengatakan hal tersebut tidakkah benar.

"Nggak benar. Tanya aja ke relawan pernah nggak ketemu. Oh Hipmi apalagi (nggak bertemu)," ujarnya.

Simak juga Video 'Berulang Kali Gibran Minta Pendukung Tahan Diri Hadapi Fitnah':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menunjukkan ijazah kuliah di Management Development Institute of Singapore (MDIS) dan gelar diperoleh dari University Bradford saat berkantor di Balai Kota Surakarta. Gibran membawa ijazahnya untuk menepis isu beredar terkait ijazah palsu.

Sebagai informasi, tudingan terkait ijazah Gibran dilontarkan akun media sosial Dokter Tifa. Lewat akun Twitter atau X-nya dilihat detikcom, Minggu (19/11), sambil 'mencolek' akun X milik Gibran, Tifa menuding Gibran tidak pernah kuliah S1 di University of Technology Sydney (UTS) Insearch Sydney, Australia, melainkan hanya kursus untuk persiapan masuk ke UTS.

Gibran mengaku membawa ijazah agar isu liar ijazah yang mencuat di media sosial cepat terselesaikan. Menurutnya, bila ijazahnya palsu harusnya dipersoalkan sejak awal saat mendaftar sebagai cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini tak bawa ya tapi jangan direkam. Ojo direkam, jangan direkam mesaake wong tuwo wis nyekolahke (kasihan orang tua yang sudah menyekolahkan)," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Senin (20/11/2023).

Gibran mengaku membawa ijazah itu biar cepat selesai mengenai isu liar ijazah yang mencuat di media sosial. Menurutnya, bila ijazahnya palsu harusnya dipersoalkan sejak awal saat mendaftar sebagai cawapres.

"Yo ben cepat selesai, ya ini kan ijazah ini. Kalau palsu seharusnya dipermasalahkan dari awal waktu pendaftaran," ungkapnya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menilai tuduhan-tuduhan tersebut tidak merugikan dirinya. Ia juga menyebut tuduhan tersebut sebagai bahan lucu-lucuan.

"Nggak (merugikan), saya anggap untuk lucu-lucuan aja," tuturnya.

"Ya nggak papa, makanya saya bawain mangga teman-teman media bisa pegang bentuk fisik ini yang sudah dilegalisir," sambung dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Berulang Kali Gibran Minta Pendukung Tahan Diri Hadapi Fitnah':

[Gambas:Video 20detik]


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian Ganjar itu ditanggapi oleh Partai Demokrat.

Kepala Bakomstra Demokrat Herzaky Mahendra heran dengan pernyataan Ganjar. Menurutnya, apa yang disampaikan Ganjar justru mengkritik cawapresnya sendiri yakni Mahfud Md.

"Ini suatu hal pertama kali terjadi dalam sejarah, seorang capres mengkritisi pekerjaan cawapresnya. Kita kan tahu, cawapresnya Mas Ganjar itu Mahfud Md, beliau Menkopolhukam. Jadi kalau kita bicara penegakan hukum yang diberi nilai 5, jadi sama saja Mas Ganjar menilai kinerja Pak Mahfud ini sangat jelek," kata Herzaky di sela acara pembekalan caleg DPR RI Demokrat di Hotel Aston Madiun, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi kita sangat bingung di sini, seharusnya capres-cawapres saling mendukung dan mengapresiasi," tambahnya.

Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo-Gibran ini menyebut, seharusnya capres mengapresiasi cawapresnya sendiri. Bahkan kalau perlu, capres mengapresiasi paslon lain.

"Kami misalnya, pak Prabowo bahkan dengan capres lain, cawapres lain mengapresiasi. Kita ingat saat di KPU, Prabowo memuji apa yang disampaikan Anies-Muhaimin," jelasnya.

"Dan ini ada yang luar biasa, ternyata di sebelah capres sendiri mengkritisi cawapresnya. Bagi kami ini suatu hal kontradiktif ya," lanjutnya.

Herzaky melanjutkan, penegakan hukum di Indonesia memang belum sempurna dan itu merupakan tugas bersama untuk diperbaiki di masa yang akan datang.

"Kami berharap penegakan hukum di Indonesia semakin baik. Tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Polri, kejaksaan, MK, MA, dan KPK serta berbagai institusi penegakan hukum lainnya," ujarnya.

"Tapi tentu pasti tidak sempurna, pasti adalah kurang, ya wajar ada kritikan dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Ini yang buat kita ayo sama-sama diamati, cermati, apa yang dirasa kurang, apa yang perlu diperbaiki, ya kita sampaikan untuk bahan perbaikan ke depan," tandasnya.

Ganjar Usul Koruptor Diseret ke Nusakambangan


Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam peraturan tersebut disebutkan penataan tenaga honorer wajib diselesaikan paling lambat Desember 2024.

Adapun penataan yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi verifikasi, validasi, dan pengangkatan tenaga honorer oleh lembaga yang berwenang.

Pasal 66 Bab XIV dalam beleid tersebut berbunyi, "Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN".

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lantas, bagaimana syarat pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN?

Syarat Tenaga Honorer Diangkat Jadi ASN

Saat ini belum ada UU terkait pengangkatan honorer jadi ASN yang baru, sehingga proses pengangkatan status pegawai honorer menjadi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2005 yang diubah dengan PP Nomor 56 Tahun 2012.

Berikut syarat-syarat pengangkatan tenaga honorer jadi ASN:

1. Usia paling tinggi 46 tahun dan paling rendah 19 tahun.

2. Masa kerja sebagai tenaga honorer paling sedikit satu tahun secara terus menerus. Syarat ini tidak berlaku bagi honorer dokter yang telah selesai menjalani masa bakti.

3. Khusus honorer dokter yang telah selesai atau sedang menjalankan tugas, berusia paling tinggi 46 tahun dan bersedia bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau tempat yang tidak diminati minimal 5 tahun.

4. Tenaga ahli tertentu/khusus yang dibutuhkan oleh negara tetapi tidak tersedia di kalangan PNS dapat diangkat menjadi CPNS dengan syarat berusia paling tinggi 46 tahun dan telah mengabdi kepada negara sekurang-kurangnya satu tahun.

5. Pengangkatan tenaga honorer dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan administrasi dan diprioritaskan bagi tenaga honorer yang mempunyai masa kerja lebih lama atau yang usianya menjelang 46 tahun.

Tonton juga Video: Jokowi Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara organisasi-organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu di GBK, Minggu (19/11) kemarin. Partai Gerindra memastikan acara tersebut hanya penyampaian aspirasi tanpa deklarasi.

"Acara tersebut adalah acara penyampaian aspirasi dari organisasi-organisasi perangkat desa yang tergabung dalam organisasi Desa Bersatu. Sejak penyampaian undangan, kami memastikan bahwa di acara tersebut tidak ada penyampaian dan penerimaan dukungan. Dalam pelaksanaan acara tersebut hingga selesai jelas tidak ada sama sekali bentuk penyampaian dukungan politik kepada kami," kata Waketum Partai Gerindra Habiburokhman dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

Habiburokhman menyebut pihak Prabowo-Gibran memahami ada aturan di Pasal 280, 282, dan 490 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu berkaitan dengan kepala desa. "Ada larangan keras melibatkan kepala desa dalam kampanye dan juga larangan bagi kepala desa untuk membuat kebijakan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon selama masa kampanye," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi III DPR itu menyebut Gibran dan beberapa jajaran TPN tetap hadir karena merasa perlu mendengarkan aspirasi kepala desa dan perangkatnya. Dia juga menegaskan Koalisi Indonesia Maju berkomitmen untuk terus memperhatikan desa dan masyarakat desa.

"Kami merasa perlu menghadiri undangan panitia tersebut karena kami memang harus mendengar, menerima, menyerap aspirasi semua elemen masyarakat termasuk kepala desa dan perangkat desa. Kami berkomitmen untuk terus memberi perhatian pada desa dan masyarakat desa. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera," ujar dia.

Gibran Hadiri Acara Desa Bersatu

Sebelumnya diberitakan, beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat. Calon Wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka hadir di lokasi.

Pantauan detikcom, Minggu (19/11) Gibran hadir di lokasi pada pukul 15.23 WIB. Gibran mengenakan baju kemeja panjang berwarna biru. Gibran datang bersama istrinya Selvi Ananda.

Gibran tampak menyalami satu per satu perangkat desa yang ada. Selain itu, massa yang sudah hadir di lokasi mencoba menghampiri dan berswafoto bersama Gibran.

Di lokasi sudah hadir sebelum beberapa pejabat lainnya, yakni Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) hingga Mantan Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule. Ada juga jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yakni Jubir TKN Andre Rosiade, Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko hingga Sekretaris TKN, Nusron Wahid.

Simak Video 'Asosiasi Perangkat Desa Beri Sinyal Dukungan ke Prabowo-Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi II DPR menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP membahas tindak lanjut permohonan konsultasi dari KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28P/HUM/2023 soal masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju di Pilkada. Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia heran lantaran tidak ada satu pun komisioner KPU yang mewakili rapat tersebut.

"Nah biasanya pada saat kita membahas atau adanya permohonan konsultasi rancangan peraturan baik itu KPU Bawaslu semuanya lengkap hadir terutama DKPP. Tapi hari ini dari KPU tidak ada satu pun yang hadir. Jadi kami baru menerima surat terimanya hari minggu permohonan penundaan karena semuanya sedang berada di luar negeri," kata Doli saat membuka rapat di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/11/2023).

"Saya nggak tahu ya gimana tata cara pengelolaan kantor bisa tidak ada satu pun komisioner termasuk sekjennya nggak ada di dalam negeri," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Doli menyebut para anggota Komisi II DPR telah hadir. Dia menyinggung rencana pelaporan soal absennya KPU dalam rapat itu ke DKPP.

"Kami saja di sini yang sekarang sibuk dengan urusan dapil ya terpaksa harus ada yang datang satu pun. Saya nggak tau ini harus dilaporkan apa gimana sama DKPP ini. Terus yang urusin kantor di sini siapa, siapa penanggung jawabnya ya kan," tutur dia.

Waketum Golkar itu mengklaim pihaknya selalu memprioritaskan permohonan KPU dan Bawaslu jika terkait dengan konsultasi peraturan. Dia pun mempertanyakan kepada DKPP apakah KPU bisa diperiksa terkait pelanggaran etik jika tidak ada satu pun anggota dinas di dalam negeri.

"Jadi ini menjadi catatan kita sebelum kita mulai terutama DKPP ini pelanggaran etik tidak? Etik manajemen pekerjaan ya nggak? Masa kantor ditinggal semuanya pergi se-sekjen sekjennya pergi semua," ujar Doli.

MA Kabulkan Permohonan ICW dkk

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil atau judicial review terhadap Pasal 11 ayat 6 PKPU Nomor 10 tahun 2023 dan Pasal 18 ayat 2 PKPU No 11 Tahun 2023 yang diajukan Indonesian Corruption Watch (ICW) dkk. MA berpendapat alasan Pemohon menggugat pasal-pasal kontroversial terkait masa jeda mantan narapidana korupsi untuk maju di Pilkada itu dapat dibenarkan.

"Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: 1. Indonesia Corruption Watch (ICW), 2. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 3. Saut Situmorang dan 4. Abraham Samad untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan MA dalam perkara Nomor 28 P/HUM/2023, berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (29/9).

MA juga menyatakan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022. Berikut bunyi Pasal 11 ayat 5 dan 6 tersebut:

Pasal 11

5. Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Selain itu, MA menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023. Berikut bunyi Pasal 18:

Pasal 18

(1) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik


Calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, mengunggah video salam 3 jari bersama para pendukungnya. Ada tiga janji yang disertakan Ganjar bersama salam 3 jari tersebut.

Video berdurasi 23 detik ini diunggah Ganjar ke akun media sosial X (Twitter) resminya, Senin (20/11/2023). Video tersebut menampilkan momen Ganjar Pranowo yang berpakaian serba hitam, berdiri di tengah-tengah pendukungnya yang juga memakai setelan hitam-hitam.

Sembari memegang mikrofon, Ganjar lantas mengangkat tangan kanannya ke atas dan membentuk pose 3 jari. Gerakan Ganjar diikuti para pendukungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rekaman video ini disertai musik dramatis. Terdengar juga suara siulan seperti di film The Hunger Games.

Foto: Ganjar Pranowo salam 3 jari bersama para pendukung. (Screenshot video Ganjar Pranowo).

Adapun susunan salam 3 jari di video Ganjar yakni jari telunjuk, jari tengah dan jari manis menunjuk ke atas. Sementara itu, jari jempol dan kelingking berada di bawah dengan posisi saling bersentuhan.

"Ini bukan tentang Ganjar. Ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang Indonesia," demikian tulisan di dalam video tersebut.

Ganjar kemudian menuliskan keterangan 'tiga jari tiga janji' pada unggahannya. Salah satu janji Ganjar yakni setia kepada rakyat.

"Tiga jari tiga janji: Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat," ujar Ganjar Pranowo.

Tiga jari tiga janji: Taat pada Tuhan, patuh pada hukum, dan setia pada rakyat pic.twitter.com/9HjT2FzIVT — Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo) November 20, 2023

Lihat juga Video 'Kala Ganjar dan JK Sepakat Pemilu 2024 Harus Berjalan Baik':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumpulkan para calon anggota legislatif (caleg) DPR RI-nya di Madiun, Jawa Timur. Rencananya, dalam kesempatan itu, capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, juga akan mengisi acara pembekalan kepada para caleg Demokrat.

Sebelum melakukan acara pembekalan caleg DPR RI se-Indonesia, AHY sempat mengajak ratusan caleg DPR RI Partai Demokrat untuk menikmati kuliner khas di Madiun, Mereka berkumpul di Rumah Makan Srasadesa, pada Minggu (19/11) malam.

"Alhamdulillah malam hari ini saya senang sekali bisa kulineran sambil mengajak para kader utama, para calon anggota legislatif Partai Demokrat se-Indonesia, yang baru berkumpul di Madiun untuk besok bisa melakukan konsolidasi. Tadi saya coba makan nasi pecel, lontong tahu telur, dan masih banyak lagi yang rasanya luar biasa enak," kata AHY dalam keterangannya, Senin (20/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY menyampaikan rencananya Prabowo juga akan hadir dalam acara pembekalan caleg Partai Demokrat. Menurutnya, Prabowo akan memberikan arahan dan instruksi kepada para caleg Demokrat.

"Insyaallah di sela-sela itu, besok (hari ini) calon presiden yang kami usung Bapak Prabowo Subianto juga akan hadir dan kami akan secara langsung menyampaikan harapan, termasuk semangat perjuangan bersama. Begitu pula sebaliknya kami menantikan tentunya arahan, instruksi dari capres kita Pak Prabowo untuk dijalankan bersama-sama bagi para caleg karena sekali lagi tujuan ganda kita pemenangan dalam pilpres dan kesuksesan dalam pemilihan legislatif," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY menyampaikan tujuan acara pembekalan caleg dilakukan di Madiun. Dia menjelaskan Madiun dipilih demi mendorong kuliner dan ekonomi masyarakat.

"Tujuan lain yang juga penting kita menyelenggarakan acara di Madiun selain untuk memastikan kemenangan besar di Jawa Timur, kita juga ingin terus mendorong para pelaku UMKM, para pelaku ekonomi dan industri kreatif yang ada di sini," tutur AHY.

"Mudah-mudahan ini juga bisa terus kita lakukan dari kota/kabupaten yang satu ke kota yang lainnya, bukan hanya Jawa Timur tetapi juga seluruh Indonesia," tandasnya.


Co-Kapten Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), Yusuf Martak, menyinggung pasangan calon yang menurutnya terindikasi akan mengkhianati ijtima ulama. TPN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membalas pernyataan Yusuf Martak tersebut.

"Masa Pak Prabowo menurunkan egonya, rekonsiliasi dengan Pak Jokowi, dan bergabung dalam koalisi Kabinet Indonesia Maju, demi kemaslahatan bangsa agar tidak pecah dan kondusif, dianggap berkhianat?" kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Nusron kemudian mengungkit siapa sosok yang berkhianat. Dia mengatakan orang yang berkhianat ialah orang yang ingin Indonesia pecah dan gaduh.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang berkhianat itu, orang yang ingin Indonesia pecah dan gaduh terus menerus," ujar Nusron.

Sebelumnya, Yusuf Martak berbicara terkait Ijtima Ulama pada saat Pilpres 2019. Yusuf menyinggung pasangan calon yang menurutnya terindikasi akan mengkhianati para ulama.

Hal itu disampaikan Yusuf dalam acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Tahun 2023 di Majelis Az Zikra, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11). Yusuf mengaku bersyukur diselamatkan dari pasangan calon tersebut.

"Alhamdulillah kita bersyukur ke hadirat Allah SWT, Allah lebih cinta dan menyayangi kita, menyelamatkan kita dari pasangan calon yang memang sudah ada indikasi akan mengkhianati kita," kata Yusuf.

Simak Video 'Ada Airin Rachmi-RK di Daftar Ketua Tim Kampanye Daerah Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Agus, yang kini telah disetujui Komisi I DPR menjadi Panglima TNI itu, mengatakan ada Sapta Marga TNI yang menjadi pedoman setiap prajurit dalam melaksanakan tugas.

"Ya biar aja sih kan penilaian dari masyarakat kan boleh-boleh saja. Tetapi kan saya profesional aja. Karena kita kan ada sumpah prajurit, sapta marga kita ke situ aja. Masalah netralitas juga kan sudah ada UU nya, masyarakat sudah cerdas kok sekarang memilih siapa," kata Agus dalam wawancara khusus detikcom di Mabes TNI AD, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Sumpah Prajurit dan Sapta Marga merupakan pedoman dan kode etik yang harus ditaati oleh setiap prajurit TNI. Sapta Marga terdiri dari tujuh prinsip yang terdiri dari kesetiaan terhadap NKRI yang bersendikan Pancasila hingga senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kembali ke pernyataan Agus. Agus mengatakan dirinya dengan Kapolri bersama para kepala staf angkatan akan terus mengajak masyarakat untuk menjaga Pemilu berjalan aman dan lancar. TNI dan Polri terus bersama-sama masyarakat menggaungkan deklarasi Pemilu damai.

"Saya dengan Kapolri, para kepala staf angkatan, pangdam, kapolda, muter untuk deklarasi damai Pemilu 2024. Itu yang harus kita gaungkan di masyarakat, sementara elite politik di sini ribut, kita gaungkan di bawah di masyarakat di masyarakat kita gaungkan deklarasi damai, jadi semuanya damai, damai, damai," ujar Agus.

Agus menjelaskan bentuk deklarasi damai tersebut yaitu dengan penandatangan pakta integritas Pemilu damai. Semua elemen masyarakat terlibat dalam pakta integritas itu.

"Semua elemen masyarakat ikut pakta integritas, tanda tangan damai, semua ketua partai, LSM, tokoh adat, agama, tokoh pemuda masyarakat, semua," tutur Agus.

Selain itu, Agus juga mengantisipasi munculnya hoax hingga provokasi di Pemilu 2024. Menurut Agus, hal itu merupakan pekerjaan berat namun harus dilakukan agar Indonesia tetap aman.

"Jadi terus kita gaungkan supaya ada wacana-wacana tadi hoax, provokasi bisa kita mereka yang di wilayah sendiri yang akan mengcounter, memang kita kerja berat mas tapi ya nggak apa-apa, yang penting negara ini aman kan," tutur Agus.


Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, bertemu dengan wakil presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK). Keduanya berbicara banyak hal mulai dari urusan negara, Pemilu 2024, hingga penegakan hukum.

Pertemuan keduanya berlangsung di kediaman JK, Jakarta Selatan, Minggu (19/11), kemarin. Keduanya bertemu sejak pukul 16.00 WIB.

Ganjar pun diterima langsung oleh JK di rumahnya. Keduanya sempat saling bersalaman lalu masuk ke dalam untuk bertemu secara tertutup.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai bertemu, JK dan Ganjar menjelaskan isi pertemuan tersebut. Ada beberapa hal yang dibicarakan.

1. Isu Ketidakadilan

Salah satu hal yang dibahas Ganjar dan JK yakni perihal negara hingga perpolitikan Tanah Air. Dalam kesempatan itu, JK sempat mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar berlaku adil terkait Pemilu 2024.

"Hari ini kita bersilaturahim dan berdiskusi tentang negara, kita tidak bicara tentang politik, ya tentu politik, kita lebih lebih bicara tentang negara, bagiamana negara ini ke depan lebih baik, negara lebih baik itu haruslah dengan kerja sama semua pihak yang baik, dan karena itu lah kita harapkan dalam pemilu yang akan datang ini diselenggarakan sebagaimana dengan baik dan aman," kata JK.

JK juga menyinggung terkait keinginan Jokowi soal Indonesia Emas di 2045. Dia memperingatkan itu tidak akan terlaksana jika Pemilu 2024 tidak diselenggarakan secara adil.

"Keinginan kita negara harus baik ke depan, juga keinginan Pak Jokowi, bagaimana 2045 baik? Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik, kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 2045. Apabila diberikan contoh tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya, itu yang jadi kita setuju bersama untuk jaga bangsa dan negara ini. Kita bisa berbeda, beda pilihan politik, tapi kita tidak berbeda dalam pilihan negara," tegasnya.

"Kita ingin menjaga bangsa negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya berlakulah adil, berlakulah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mengalami masalah," sambung dia.

Simak poin lainnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyambangi kediaman Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla di Jakarta Selatan, Minggu (19/11). Dalam pertemuan itu, keduanya sepakat agar Pemilu 2024 harus berjalan baik.


PPP merespons PKS soal pernyataan capres nomor urut 1 Anies Baswedan yang mengungkit pihak sudah memiliki kontrak politik saat memimpin DKI Jakarta namun tak diteruskan ditujukan ke Presiden Jokowi. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) menyebut kontrak politik Anies di Jakarta pun ada yang tak tuntas.

"Memang kontrak politiknya Anies dituntaskan? Ada juga yang belum kan," kata Awiek kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Awiek menyinggung soal program rumah DP 0 persen saat Anies menjadi Gubernur DKI. Ia menilai program itu belum dituntaskan oleh Anies di Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia meminta Anies tidak melempar isu yang tidak jelas. Sebab, kata dia, Jokowi tidak bisa dianggap tak meneruskan kontrak politik sebagai Gubernur DKI karena terpilih menjadi Presiden RI yang tugasnya lebih besar.

"Ya sebaiknya tidak melempar isu-isu yang nggak jelas. Kalau kemudian Jokowi dari Gubernur jadi Presiden kan tidak bisa dianggap tidak meneruskan, karena kan ada penugasan yang lain," tegasnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Anies terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. Mardani menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi.

"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Mardani kepada wartawan.

Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Ia mengatakan rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.

"Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam," tutur Mardani.

Simak juga Video 'Anies-Imin Bantah Jalin Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Kekuasaan':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Nasional Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno terus menggelorakan Pemilihan Umum (Pemilu) yang riang gembira dan damai. Menurutnya hal ini bertujuan demi mencapai percepatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

"Karena kita tahu, masyarakat saat ini ingin Pemilu riang gembira dan Pemilihan Presiden (Pilpres) bersuka cita. Maka, kami PPP akan bekerja sama dengan relawan dan partai koalisi untuk mewujudkan itu salah satunya di Kalbar," tutur Sandiaga dalam keterangan tertulis, Senin (20/11/2023).

Hal ini disampaikan Sandiaga saat melakukan kunjungan ke Aming Coffe Podomoro, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (18/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut ia menilai saat ini masyarakat sudah bisa cerdas dalam menentukan pilihannya di Pemilu 2024 mendatang. Dengan demikian maka nantinya tidak ada lagi perpecahan jelang pesta demokrasi tersebut.

"Saya meyakini masyarakat sudah cerdas, jadi saya sampaikan adalah bagaimana peluang ekonomi akan baik dibawah kepemimpinan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kemudian sesuai dengan PPP yang akan melakukan pelatihan, pemasaran, dan permodalan yang berdampak pada usaha masyarakat," terangnya.

Sandiaga menambahkan dengan adanya perbedaan politik, persatuan harus tetap diutamakan demi mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

"Pilihan politik berbeda bisa terjadi kapan saja, tapi di dalam perbedaan kita tingkatkan persatuan. Kita juga tidak bisa terpecah belah hanya karena siklus lima tahun sekali ini," pungkasnya.


Dua cawapres peserta Pilpres 2024, Mahfud Md dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), diadukan ke Bawaslu RI lantaran dianggap 'curi start' kampanye sebelum memasuki masa kampanye per 28 November mendatang. Aduan itu bermula dari pantun yang dilontarkan mereka pada saat hari pengundian dan penetapan nomor urut di KPU RI beberapa waktu lalu.

Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut bersama Anies, Cak Imin sempat melontarkan pantun. Begini pantun Cak Imin.

Ke Mamuju, jangan lupa pakai sepatu

Kalau ingin mau, pilih nomor satu

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Mahfud juga sempat berpantun usai Ganjar berpidato. Begini pantun yang disampaikannya.

Hukum yang tegak harapan kita

Sejahtera merata idaman bersama

Ganjar-Mahfud pilihan kita

Gotong-royong pilih nomor 3

Pantun itu berujung pada aduan keduanya ke Bawaslu RI. Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K) melaporkan cawapres nomor urut 3 Mahfud Md karena pantun itu dinilai menyatakan ajakan memilih.

"Kami dari Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K), melaporkan ke Bawaslu terkait adanya pelanggaran dugaan masa pemilihan, yang mana seharusnya kampanye itu dilakukan setelah masa sosialisasi," kata perwakilan P3K, Maydika Ramadani, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (17/11/2023).

"Namun pada saat pemilihan nomor urut itu, disampaikan oleh capres nomor urut 3, yaitu dia menyampaikan adalah kampanye, mengkampanyekan dirinya, seharusnya hal itu tidak boleh dilakukan," sambungnya.

Sementara itu, cawapres nomor urut 1 Cak Imin dilaporkan ke Bawaslu RI oleh Advokat Pengawal Demokrasi (APD). Laporan itu terkait dugaan ucapan mengajak pada saat pengundian nomor urut.

"Seharusnya paslon nomor 1 jangan mengutarakan pilih nomor 1, karena dengan mengutarakan nomor 1 telah melanggar aturan-aturan kampanye di masa sosialisasi, di mana di dalam penyampaian nomor urut satu itu ya mengajak untuk dirinya menyampaikan visi misi dan menyampaikan citranya," kata Rahmansyah di Bawaslu RI.

Kemudian, Advokat LISAN juga turut melaporkan Cak Imin ke Bawaslu. Dia menilai pidato yang disampaikan Cak Imin bermakna untuk menggiring opini publik agar memilih nomor urut satu.

"Pada tanggal 14 November 2023 saat penetapan nomor urut bacawapres dan capres di KPU RI, beliau menyampaikan pidato yang isinya menggiring opini publik untuk memilih nomor urut 1 sebagai calon Presiden maupun calon Wakil Presiden," jelas dia.

Simak Video 'Kala Kubu AMIN Ungkit Ijtima 2019 Sebut Ada Paslon Terindikasi Khianat':

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons Mahfud dan Cak Imin di halaman selanjutnya...

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKS menunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai sosok yang dimaksud Anies Baswedan terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. PDIP membela tuduhan terhadap Jokowi tersebut. Apa kata PDIP?

"Kontrak politik tersebut tidak bisa dipenuhi karena diganti dengan kontrak politik yang lebih besar dan lebih penting. Itu yang dialami dan dijalani Pak Jokowi," kata politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Hendrawan mengatakan saat itu Jokowi dihadapkan pada pilihan yang amat penting dalam perjalanan hidup dan peran politiknya. Menurutnya, dalam porsi dan varian yang berbeda-beda, semua orang juga sering dihadapkan pada situasi yang sama seperti Jokowi dulu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu sudah berlalu. Kita sekarang dapat berefleksi dan menilai, apakah pilihan tersebut tepat atau salah. Dalam kasus Pak Jokowi, pilihan tersebut tepat adanya," ucap Hendrawan.

Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi pernyataan Anies terkait seseorang yang punya kontrak politik di DKI Jakarta tetapi tidak diteruskan. Mardani menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Jokowi.

"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Mardani kepada wartawan.

Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Ia mengatakan rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.

"Politik itu memang pilihan, jaga janji atau ambil momentum. Tapi apapun, sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam," tutur Mardani.

Simak Video 'Anies-Imin Bantah Jalin Komunikasi dengan Hasto soal Tekanan Kekuasaan':

[Gambas:Video 20detik]

Simak pernyataan Anies di halaman selanjutnya:

Halaman 1 2 Selanjutnya


Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkit ada seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan. PKS kemudian menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi dia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu disampaikan Anies saat berkunjung ke sejumlah Kiai dan Bu Nyai kampung di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam kunjungan itu, Prof Siti Zuhro sebagai perwakilan Bu Nyai di Kecamatan Dau bertanya kepada Anies soal bagaimana menuntaskan kemiskinan khususnya di desa.

Siti ingin Anies meneken kontrak politik sebagai bukti komitmennya ke Kiai dan Bu Nyai di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam menuntaskan kemiskinan, khususnya bagaimana masyarakat yang ada di daerah, butuh komitmen dan kontrak politik dari Pak Anies," kata Siti Zuhro di Atamimi Place, Karangwidoro, Malang, Jawa Timur, pada Sabtu (18/11/2023).

Anies kemudian mengatakan semua kebijakan yang dilakukan harus berlandas pada unsur keadilan. Dia mengatakan akan muncul pertanyaan tentang bagaimana kebijakan yang dilakukan memenuhi unsur keadilan.

"Pertanyaannya akan memenuhi unsur keadilan tidak, dan apa yang terjadi ketimpangan, ketimpangan antar kota-desa, ketimpangan antara pulau Jawa dan luar Jawa, ketimpangan antar wilayah dan ketimpangan antara sekolah negeri dan swasta, ketimpangan antar madrasah dan sekolah umum. Itu namanya ketimpangan," ujar Anies.

Anies lalu mengungkit saat dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta. Anies mengklaim pihaknya sudah menuntaskan semua janji politik di Jakarta yang totalnya yakni 23 janji.

"Apa yang harus dikerjakan, yang harus dibicarakan adalah komitmen politik di dilaksanakan. Kami di Jakarta punya 23 janji dan 23 janji telah dilaksanakan, kenapa 23 janji bukan program? Kenapa? karena janji adalah utang," tutur Anies.

Anies mengatakan 23 janji itu diterjemahkan dengan 150 program dan dikembangkan lebih dari 1.000 kegiatan. Di sinilah, Anies kemudian mengungkit ada seseorang yang masih punya kontrak politik di Jakarta tapi tidak diteruskan.

"Tentu dilaksanakan di Jakarta semua janji-janji. Bahkan ada yang punya kontrak politik kemudian tidak diteruskan di Jakarta, bagian kami yang meneruskannya Prof Zuhro, karena yang bersangkutan tidak lagi di Jakarta," imbuhnya.

PKS Sebut Nama Jokowi

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons pernyataan Anies terkait seseorang yang punya kontrak politik di Jakarta tetapi tidak diteruskan. Mardani menyebut sosok yang dimaksud itu hanya Anies yang tahu, tetapi ia menyinggung Gubernur DKI Jakarta sebelumnya Joko Widodo (Jokowi).

"Mas Anies yang tahu. Tapi, Pak Jokowi memang cuma dua tahun di Jakarta. Tapi momentum memang kuat saat itu ke Pak Jokowi," kata Mardani kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Mardani mengatakan politik adalah sebuah pilihan apakah akan berkomitmen pada janji atau sebaliknya. Dia menyebut rakyat bisa menilai rekam jejak dari setiap pemimpin.

"Sejarah akan mencatat semua pimpinan bisa dengan tinta emas atau tinta hitam yang kelam," tutur Mardani.

Dia mengatakan janji yang disampaikan Anies ke masyarakat Jakarta terbukti. Mardani mengungkit seberapa besar janji yang akan diperjuangkan pemimpin setelah memperoleh sebuah jabatan.

"Tergantung berapa banyak manfaat bagi rakyat. AMIN di DKI jadi buktinya," imbuh Mardani.

Simak Video 'Anies: Apapun Tekanan yang Kita Alami, Tekanan Rakyat Lebih Besar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto yang telah disetujui Komisi I DPR untuk menjadi Panglima TNI mengakui dirinya memang telah mengenal dan bekerja sama dengan Joko Widodo (Jokowi) sebelum dia menjadi Presiden. Kala itu dirinya menjabat Komandan Batalyon Kopassus di Kertasura lalu menjadi Dandim Surakarta pada 2009-2011, dan Jokowi menjadi walikota Solo, 2005 - 2012.

"Ya tentu dekat karena saya sering membantu bila terjadi bencana alam seperti longsor di Karanganyar, gempa di Bantul. Tapi waktu itu ya jarang ngobrol juga," kata Agus Subiyanto dalam wawancara khusus dengan detikcom di Mabes Angkatan Darat, Kamis (16/11/2023).

Terkait tafsir politik atas pencalonannya sebagai panglima TNI, lelaki kelahiran Cimahi, 5 Agustus 1967 itu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilainya. Ia menegaskan dirinya seorang tentara dan pribadi yang profesional. Setiap tugas operasi, teritorial, maupun pendidikan selalu dilaksanakan dengan tuntas dan baik sehingga selalu mendapat apresiasi dari atasannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus juga menegaskan dirinya termasuk yang eligible (memenuhi syarat) untuk menjadi panglima TNI karena telah menjabat sebagai KSAD, dan sebelumnya pernah menjadi Danrem, Pangdam, hingga Wakil KSAD. "Kalau jabatan sih saya semua sudah (operasi tempur, pembinaan teritorial, penerangan maupun menjadi dosen). Pendidikan pun Alhamdulillah selalu lulus," kata Agus Subiyanto.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta-minta jabatan dalam jenjang apapun. Kalau kemudian dia diberi tugas dan jabatan tertentu itu bukan diminta tapi karena prestasi. "Saya prinsipnya tidak pernah memikirkan jabatan. Saya kerjakan saja dengan baik dan tuntas apa yang menjadi perintah pimpinan," tuturnya.

Jauh sebelum berinteraksi dekat dengan Jokowi rupanya Agus Subiyanto telah lebih dulu mengenal sosok Prabowo Subianto. Selepas Akabri dengan pangkat Letnan Dua, dia termasuk perwira muda yang direkrut oleh Prabowo untuk dilatih sebagai anggota Kopassus yang akan dikirim ke Timor Timur. Namun perkenalan kala itu ya sebatas bawahan dan atasan dengan rentang pangkat yang berbeda sangat jauh sehingga tidak terjalin komunikasi langsung.

Komunikasi langsung dengan Prabowo kembali terjalin intens ketika dirinya menjabat Komandan Paspampres. "Saya suka ajak ngobrol bila beliau akan menghadap Presiden Jokowi," ujarnya.

Terkait netralitas TNI yang belakangan ini kerap didengungkan seolah menjadi isu baru, Agus Subiyanto menegaskan bahwa hal tersebut sebetulnya tak perlu dipersoalkan lagi. Sebab di TNI itu ada Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan masalah netralitas juga sudah ada undang-undangnya. "Masyarakat sudah cerdas kok sekarang, mau memilih siapa," tegasnya.

Fokus perhatiannya saat ini hingga menjelang pemilu dan pilpres, Agus melanjutkan, bersama Kapolri dan kepala staf angkatan yang lain, termasuk Pangdam dan Kapolda terus berkeliling untuk mendeklarasikan pemilu 2024 yang damai.


Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto yang telah disetujui Komisi I DPR untuk menjadi Panglima TNI mengakui dirinya memang telah mengenal dan bekerja sama dengan Joko Widodo (Jokowi) sebelum dia menjadi presiden. Kala itu dirinya menjabat Komandan Batalyon Kopassus di Kertasura lalu menjadi Dandim Surakarta pada 2009-2011, dan Jokowi menjadi walikota Solo, 2005-2012.

"Ya tentu dekat karena saya sering membantu bila terjadi bencana alam seperti longsor di Karanganyar, gempa di Bantul. Tapi waktu itu ya jarang ngobrol juga," kata Agus Subiyanto dalam wawancara khusus dengan detikcom di Mabes Angkatan Darat, Kamis (16/11/2023).

Terkait tafsir politik atas pencalonannya sebagai panglima TNI, lelaki kelahiran Cimahi, 5 Agustus 1967 itu menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilainya. Ia menegaskan dirinya seorang tentara dan pribadi yang profesional. Setiap tugas operasi, teritorial, maupun pendidikan selalu dilaksanakan dengan tuntas dan baik sehingga selalu mendapat apresiasi dari atasannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus juga menegaskan dirinya termasuk yang eligible (memenuhi syarat) untuk menjadi panglima TNI karena telah menjabat sebagai KSAD, dan sebelumnya pernah menjadi Danrem, Pangdam, hingga Wakil KSAD.

"Kalau jabatan sih saya semua sudah (operasi tempur, pembinaan teritorial, penerangan maupun menjadi dosen). Pendidikan pun Alhamdulillah selalu lulus," kata Agus Subiyanto.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meminta-minta jabatan dalam jenjang apapun. Kalau kemudian dia diberi tugas dan jabatan tertentu itu bukan diminta tapi karena prestasi. "Saya prinsipnya tidak pernah memikirkan jabatan. Saya kerjakan saja dengan baik dan tuntas apa yang menjadi perintah pimpinan," tuturnya.

Jauh sebelum berinteraksi dekat dengan Jokowi rupanya Agus Subiyanto telah lebih dulu mengenal sosok Prabowo Subianto. Selepas Akabri dengan pangkat Letnan Dua, dia termasuk perwira muda yang direkrut oleh Prabowo untuk dilatih sebagai anggota Kopassus yang akan dikirim ke Timor Timur. Namun perkenalan kala itu ya sebatas bawahan dan atasan dengan rentang pangkat yang berbeda sangat jauh sehingga tidak terjalin komunikasi langsung.

Komunikasi langsung dengan Prabowo kembali terjalin intens ketika dirinya menjabat Komandan Paspampres. "Saya suka ajak ngobrol bila beliau akan menghadap Presiden Jokowi," ujarnya.

Terkait netralitas TNI yang belakangan ini kerap didengungkan seolah menjadi isu baru, Agus Subiyanto menegaskan bahwa hal tersebut sebetulnya tak perlu dipersoalkan lagi. Sebab di TNI itu ada Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan masalah netralitas juga sudah ada undang-undangnya. "Masyarakat sudah cerdas kok sekarang, mau memilih siapa," tegasnya.

Fokus perhatiannya saat ini hingga menjelang pemilu dan pilpres, Agus melanjutkan, bersama Kepala polri dan kepala staf angkatan yang lain, termasuk pangdam dan kapolda terus berkeliling untuk mendeklarasikan pemilu 2024 yang damai.


Pengacara Richard Eliezer alias Bharada E, Ronny Talapessy, menjadi salah seorang yang akan bertarung di Pemilu 2024 sebagai calon anggota legislatif (Caleg) DPR RI. Dia maju dari PDI Perjuangan di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta II.

Dapil DKI Jakarta II bukan lah arena mudah bagi Ronny. Untuk diketahui, Dapil DKI II bisa disebut Dapil 'Neraka', karena diisi oleh sejumlah tokoh tenar, sementara yang tersedia hanya tujuh kursi DPR.

Di Jakarta II, Ronny akan bersaing dengan Manaker Ida Fauziyah, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi, penyanyi Ellfonda Mekel alias Once, artis Uya Kuya, hingga mantan Menpora Adhyaksa Dault.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian ada pula petinggi partai seperti Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid yang juga Wakil Ketua MPR, Jubir Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya hingga Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Tak ketinggalan ada kader PSI Ade Armando.

Ronny Talapessy dikenal masyarakat saat dia menjadi pengacara dari Eliezer di kasus pembunuhan berencana oleh Mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo. Di kasus itu, Eliezer diperintah oleh Ferdy Sambo untuk menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Di persidangan, Ronny mendampingi Eliezer yang pengakuannya menjadi 'kunci' untuk membuka kasus pembunuhan itu. Elizer pun akhirnya divonis pidana 1 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang sebelumnya.

"Kita terima kasih banyak untuk dukungan para ibu, doa para ibu, doa para orang kecil, bahwa doa itu didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa," kata Ronny usai sidang vonis Eliezer.

Kenapa Ronny mencalonkan diri sebagai Wakil Rakyat? Bagaimana pula strategi dia lolos dari Dapil 'Neraka' itu? Saksikan di detikPagi segmen Waktunya Milih!, Selasa (21/11) pukul 10.00 WIB!

Simak Video 'Pengacara Bharada E Ronny Talapessy Jadi Caleg DPR PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Presiden Ganjar Pranowo memberi nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum era Presiden Joko Widodo. Ganjar menyebut nilai itu berasal dari masyarakat.

"Kalau soal penilaian, karena banyak suara dari masyarakat yang masuk kepada kami, dan semua bicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum, soal bagaimana hukum harus benar-benar lurus," kata Ganjar usai bertemu dengan Jusuf Kalla di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Ganjar menyebut penegakan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, saya lihat turun lah skornya," kata Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar menilai penegakan hukum hingga HAM di era Jokowi merah. Terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres-cawapres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11/2023). Saat itu salah satu panelis, Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya Uceng.

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.

Uceng kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.

Ganjar sendiri di Pemilu 2024 berpasangan dengan Mahfud Md. Mahfud sendiri berstatus sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Mahfud pun menanggapi soal nilai 5 penegakan hukum dan HAM di era Jokowi. Mahfud menyatakan nilai dari Ganjar itu setelah putusan MK terkait putusan usia capres-cawapres.

"Skala 5 dari 10 itu sesudah putusan majelis (Kehormatan) Mahkamah Konsitusi kan," kata Mahfud Md di Taman Ismail Marzuki (TIM), Minggu (19/11/2023).

Mahfud mengatakan penegakan hukum selama dirinya menjabat sebagai Menko Polhukam Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi selalu baik. Dia pun memamerkan hasil survei terkait penegakan hukum.

"Kalau mau objektif anda lihat hasil survei kompas terakhir, penegakan hukum itu 64, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Bidang politik dan keamanan 76, tertinggi sepanjang pemerintahan pak Jokowi. Dan itu Menkopolhukam nya saya. Kepuasan terhadap pemerintah 73, tapi bidang polkan itu 76. Itu survei kompas, buka aja, survei kompas yang terakhir, Litbang Kompas," jelasnya.

Di sisi lain, detik Pagi edisi Senin (19/11/2023) juga akan membahas tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menjadi juara Japan Masters 2023. Di partai final, Gregoria berhasil mengalahkan Chen Yu Fei, perwakilan dari China dengan skor 21-12, 21-12.

Dalam pertandingan di Kumamoto Prefectural Gymnasium, Minggu (19/11/2023), Gregoria dan Chen Yu Fei langsung terlibat perebutan poin cukup alot di awal-awal gim pertama. Tapi Gregoria perlahan menjaga keunggulan atas lawannya.

Gregoria bahkan sempat memimpin dengan keunggulan 11-5 atas Chen Yu Fei pada saat interval gim pertama. Selepas interval, tunggal putri China itu berusaha mengejar dan sempat mendekat pada skor 11-15.

Pada prosesnya, Gregoria mampu mempertahankan keunggulan untuk merebut gim pertama final tunggal putri Japan Masters 2023 ini. Ia menang 21-12 dalam 17 menit.

Di gim kedua, saling rebut poin langsung terjadi di awal permainan. Bahkan Chen Yu Fei mampu memimpin saat interval gim kedua. Selepas interval, Gregoria langsung tampil agresif hingga meraih kemenangan 21-12 di ajang yang memiliki nama resmi Kumamoto Masters Japan 2023 tersebut.

Gregoria, yang menjadi unggulan keenam Japan Masters 2023, berhasil menjadi juara tunggal putri usai mengalahkan Chen Yu Fei selaku unggulan ketiga, dengan permainan dua gim langsung yang berlangsung 40 menit.

Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang mampu menembus partai puncak Japan Masters 2023. China mendominasi final pada hari ini dengan keberadaan para wakilnya di setiap nomor, termasuk di antaranya tiga nomor All Chinese Final.

Selalu hadir menemani sarapan informasi detikers, detik Pagi tayang langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 08.00-11.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Pagi ini akan banyak pembahasan menarik, detikers bisa berbagi ide, cerita, hingga membagikan pertanyaan lewat kolom live chat.

"Detik Pagi, Jangan Tidur Lagi!"


Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian Ganjar itu pun menuai balasan dari partai pendukung Jokowi.

Pernyataan itu awalnya disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.

"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Turun," ucap Ganjar.

Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.

"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.

Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.

Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.

"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.

"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.

"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.

Partai-partai pendukung Jokowi pun lantas buka suara terkait penilaian Ganjar. Mereka justru menunjuk Mahfud Md, cawapres Ganjar.

Simak Video 'Alasan Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Baca di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ijtima Ulama memberikan syarat berupa 13 pakta integritas untuk mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Syarat tersebut akan diserahkan oleh utusan Ijtima Ulama pada pekan ini.

"Pekan ini Insyaallah (akan diserahkan ke Anies-Cak Imin)," kata Sekretaris Steering Committee Ijtima Ulama 2023, Aziz Yanuar, kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Aziz menyebut Ijtima Ulama akan mengutus lima orang perwakilan untuk menyampaikan pakta integritas tersebut. Adapun lima perwakilan itu yakni KH Muhyidin Junaedi hingga Habib Muhammad Alatas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Utusan ada 5 orang antara lain KH Muhyidin Junaedi, Habib Muhammad Alatas, dan 3 lagi masih dipilih dari peserta ijtima kemarin," ucap Aziz.

Aziz juga membagikan surat yang berisi 13 poin pakta integritas Ijtima Ulama yang akan diserahkan kepada AMIN. Dilihat detikcom, poin pertama pakta integritas itu tertulis bahwa pasangan AMIN harus menjaga persatuan dan kesatuan NKRI dengan bebas dari terorisme hingga separatisme.

"Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme," tulis poin ke-1 dalam pakta integritas Ijtima Ulama.

Ada juga syarat bahwa pasangan AMIN juga harus bersedia memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme tanpa pandang bulu, serta menjamin pengelolaan keuangan negara sebaik-baiknya tanpa utang yang ugal-ugalan.

"Apabila saya melanggar segala klausul yang terdapat pada Pakta Integritas ini, maka saya bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatannya," tulis poin ke-13.

Berikut ini 13 poin lengkapnya:

1. Bersedia menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 18 Agustus 1945 dari rongrongan Sekulerisme, Islamofobia, Terorisme, Separatisme dan Imperialisme.

2. Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No. 17 tahun 2022 dan Keppres No. 4 tahun 2023 serta Inpres No. 2 tahun 2023, yang memposisikan para pelaku pemberontakan G 30 S/ PKI sebagai Korban Pelanggaran HAM Berat dalam Peristiwa 1965-1966, padahal justru mereka pelaku Pelanggaran HAM Berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 sampai dengan 1965.

3. Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres No. 1/PNPS/ 1965, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No. 5 Tahun 1969 yang disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apa pun wajib diproses hukum, untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya:

Simak Video 'Ijtima Ulama Rekomendasikan Anies-Imin di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Lyfe with Less, Jalan Suci Praktikkan Minimalisme

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Nasib keanggotaan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution di PDI Perjuangan kini disebut telah tutup buku. Terbaru, DPC PDIP Kota Medan menerbitkan surat yang menyebut Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDIP.

Namun, PDIP Sumut menyebut surat itu bukan pemecatan terhadap Bobby melainkan rekomendasi untuk DPP PDIP. Sebab menurutnya pemecatan merupakan ranah DPP PDIP.

"Kalau pemecatan itu dari DPP Partai. Nah, DPP Partai setahu saya belum mengeluarkan keputusan itu walaupun sudah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi," kata Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Aswan Jaya, Selasa (14/11).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keputusannya dikembalikan ke DPP. DPC saran saja, pemberitahuan saja. Di surat DPC itu kan tidak ada juga surat pemecatan dari DPP yang dijadikan dasar surat," sebutnya.

Cawapres Gibran Rakabuming Raka pun ikut angkat bicara terkait pernyataan PDIP Medan tersebut. Abang ipar Bobby menyebut dirinya menghormati keputusan PDIP Medan tersebut.

"Ya itu kita hormati keputusan dari partai ya. Itu aja," kata Gibran saat berkunjung ke Medan, dilansir detikSumut, Minggu, (19/11/2023).

Simak Video 'PDIP Sebut Gibran dan Bobby Sudah Tutup Buku':

[Gambas:Video 20detik]

Simak halaman selanjutnya

Halaman 1 2 Selanjutnya


PKB merespons Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang mengklaim Ganjar sebagai calon presiden (capres) paling paham mengenai permasalahan kemiskinan di Indonesia. PKB sindir balik Ganjar saat jadi Gubernur Jawa Tengah (Jateng) dinilai gagal mengurangi kemiskinan di wilayahnya.

"Untuk apa paling paham kemiskinan namun tidak paham bagaimana mengentaskannya? Apa yang bisa dibanggakan kalau hanya paham? Dari rilis-rilis BPS tingkat kemiskinan di jawa tengah malah meningkat dan gagal mencapai target mengurangi tingkat kemiskinan di Jateng," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Daniel menyebut Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami, tapi juga memiliki hati dan keberpihakan kepada kaum miskin sehingga punya program-program konkret. Menurutnya, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) akan menjalankan program pengentasan kemiskinan jika menang Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang bukan hanya memahami tapi juga memiliki hati dan keberpihakan kepada kaum miskin sehingga punya program-program konkrit melalui politik anggaran di sejumlah sektor yang menjadi kantong kemiskinan, baik di bidang pertanian, perikanan, UMKM, pedesaan, dan perkotaan," ucap Daniel.

"Sehingga kemiskinan bisa ditekan dan pada saat yang sama mampu meningkatkan pendapatan mereka, dan ini yang akan dijalankan oleh AMIN," tambahnya.

TPN Klaim Ganjar Paling Paham Masalah Kemiskinan RI

Seperti diketahui, Direktur Narasi dan Konten TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Roby Muhamad, mengklaim Ganjar Pranowo capres yang paling paham mengenai permasalahan kemiskinan di Indonesia. Sebab, kata dia, hal itu dilatarbelakangi Ganjar yang berasal dari keluarga menengah ke bawah.

Hal itu disampaikan Roby dalam diskusi Total Politik bertajuk 'Mimpi Bonus Demografi: Talenta Muda Masih Bisa Cari Kerja?' di Jakarta Selatan, Sabtu (18/11). Awalnya, Roby bercerita tentang latar belakang pendidikan keluarga Ganjar.

"Mas Ganjar itu ayahnya lulusan SD, ibunya lulusan SMP, kakak nomor satunya juga lulusan SMA. Baru kakak nomor dua kuliah. Nah Mas Ganjar ini di keluarganya nggak ada tradisi kuliah karena orang tuanya lulusan SD, SMP. Karena kakak nomor duanya kuliah, Mas Ganjar terinspirasi bisa kuliah," kata Roby.

Simak juga Video '10.860 Warga Pati Masuk Kategori Kemiskinan Ekstrem':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ijtima Ulama memberikan syarat berupa 13 pakta integritas untuk mendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN). Syarat tersebut akan diserahkan oleh utusan Ijtima Ulama pada pekan ini.

"Pekan ini Insyaallah (akan diserahkan ke Anies-Cak Imin)," kata Sekretaris Steering Committee Ijtima Ulama 2023, Aziz Yanuar, kepada wartawan, Minggu (19/11/2023).

Aziz menyebut Ijtima Ulama akan mengutus lima orang perwakilan untuk menyampaikan pakta integritas tersebut. Adapun lima perwakilan itu yakni KH Muhyidin Junaedi hingga menantu Habib Rizieq Shihab, Habib Muhammad Alatas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Utusan ada 5 orang antara lain KH Muhyidin Junaedi, Habib Muhammad Alatas, dan 3 lagi masih dipilih dari peserta ijtima kemarin," ucap Aziz.

Syarat Ijtima Ulama

Sebelumnya, Ijtima Ulama akan mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) di Pilpres 2024 jika rekomendasi dan 13 poin pakta integritas yang sudah disiapkan ditandatangani. Apa saja 13 poin pakta integritas itu?

Anggota SC Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Aziz Yanuar mengatakan hasil Ijtima Ulama merekomendasikan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN), dalam Pilpres 2024. Hasil rekomendasi itu dibacakan setelah Anies dan Cak Imin meninggalkan lokasi.

"Capres yang direkomendasikan adalah yang datang tadi pagi, yaitu Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar," kata Aziz Yanuar di Masjid Az-Zikra Sentul, Bogor, Sabtu (18/11).

Jika rekomendasi dan pakta integritas yang sudah disiapkan diteken Anies-Cak Imin, maka Ijtima Ulama mendukung penuh keduanya. Namun Aziz belum membeberkan apa saja 13 pakta integritas itu.

"Menghasilkan pakta integritas, di mana pakta integritas ini sudah disusun tadi oleh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat tadi, luar biasa," kata Aziz Yanuar.

Ijtima Ulama menyepakati ada 13 pakta integritas untuk Anies dan Cak Imin. Pakta integritas itu akan dibawa ke Anies dan Cak Imin.

"Disepakati pakta-pakta integritas ada sekitar 13, yang kemudian nanti akan dibawa pakta integritas itu oleh utusan. Kemudian akan disampaikan capres dan cawapres yang memang direkomendasikan oleh acara Ijtima Ulama," ujar Aziz.

Bila Anies-Cak Imin setuju dengan pakta integritas itu, maka Ijtima Ulama akan mendukung penuh Anies-Cak Imin.

"Jika memang nanti disetujui, ditandatangani, dan disepakati oleh capres-cawapres tersebut, maka dengan bulat Ijtima Ulama ini mendukung penuh calon capres dan cawapres yang direkomendasikan tadi," imbuhnya.

Simak juga Video 'Ijtima Ulama Rekomendasikan Anies-Imin di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) seiya sekata membantah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut sudah membangun komunikasi terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024. Ganjar Pranowo merespon hal tersebut.

"Oh mungkin mereka ngobrol. Mereka kan temenan semua. Saya Pak Mahfud, Mas Anies, Cak Imin, Mas Hasto semua sekolahnya di UGM jadi kalau komunikasi kita komunikasi terus tidak selalu formal," kata Ganjar di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Ganjar juga tak mempersoalkan bantahan AMIN terhadap Sekjen PDIP Hasto terkait komunikasi yang dijalin.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nggak apa-apa. Ditanya aja. Kalau nggak (komunikasi) yaudah," ujarnya.

Saat ditanya terkait adanya intervensi kekuasaan menjelang pemilu 2024 seperti yang disebutkan Hasto, Ganjar tak menjawab gamblang. Ganjar justru berkelakar, mungkin Hasto sendiri yang ditekan kekuasaan tersebut.

"Nggak tahu. Siapa yang tertekan? Oh ya mungkin MMas Hasto yang ditekan. Nanti saya tanya Mas Hasto. Mas ditekan siapa Mas," ujarnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menegaskan belum ada komunikasi bersama PDIP terkait indikasi tekanan instrumen kekuasaan dan hukum jelang Pilpres 2024.

"Kalau saya nggak ada ya (komunikasi)," kata Anies di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11).

Cak Imin juga membantah adanya komunikasi dengan PDIP terkait hal tersebut. Cak Imin tak menjawab gamblang saat ditanya apakah akan ada komunikasi lanjutan bersama kubu PDIP terkait tekanan yang ada. Namun dia mengatakan silaturahmi tak boleh terputus.

"Belum ada komunikasi, belum," kata Cak Imin.

"Ya pokoknya sebagai sesama jangan memutus silaturahmi kepada semua kandidat jangan memutus silaturahmi, jangan memutus tali persahabatan," imbuhnya.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut indikasi tekanan yang diterima PDIP dan Ganjar-Mahfud tak hanya dalam bentuk pencopotan baliho. Hasto mengatakan PDIP juga membangun komunikasi dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) terkait indikasi tekanan jelang Pilpres 2024.

"Oh, ya cukup banyak. Kan juga ada kan itu sama, kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada pada koridornya, demokrasi berada pada rakyat yang mengambil keputusan bukan pada elite dan itu harus dibangun suatu narasi bagi masa depan," kata Hasto kepada wartawan di Hotel Sari Pasific, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (18/11).

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Lyfe with Less, Jalan Suci Praktikkan Minimalisme

[Gambas:Video 20detik]


Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menyatakan bahwa netralitas aparat keamanan pada Pemilu 2024 menjadi tanggung jawabnya. Mahfud akan memastikan netralitas aparat pada kontestasi politik 2024 mendatang.

"Iya lah (jadi tanggung jawab). Pasti laporannya (pelanggaran aparat) ke saya. Jadi itu pentingnya. Kenapa memangnya. Kan harus tetap begitu," kata Mahfud Md di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Sebagaimana diketahui, Mahfud Md maju sebagai peserta pemilu bersama pasangannya Ganjar Pranowo. Di satu sisi, Mahfud juga masih menjabat sebagai Menko Polhukam di kabinet Indonesia Maju.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menegaskan dirinya akan profesional terkait dua posisi tersebut. Mahfud juga menegaskan posisinya sama seperti Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan. Mahfud memastikan dirinya akan mengawal netralitas aparat.

"Iya saya akan buktikan saya netral dan menjaga netralitas seperti halnya Pak Prabowo masih Menhan saya Menkopolhukam. Kita harus tunjukkan bahwa kita netral dan turut aturan. Dan ikut mengawal," jelasnya.


Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), sependapat dengan Capres Ganjar Pranowo soal nilai lima terkait penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). JK mengatakan penilaian itu relevan dengan kondisi yang terjadi belakangan ini.

"Soal hukum ini ya seperti dikatakan kalau di Makassar, saya baca Pak Ganjar mengatakan 5 gitu kan, saya kira anda juga mungkin sependapat. Terutama karena soal-soal terakhir ini kan. Ini yang menentukan bangsa ke depan. Sangat penting sekali," kata JK usai menerima kunjungan Ganjar di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (19/11/2023).

JK juga menyinggung keinginan Jokowi terkait visi Indonesia emas di 2045. JK mengatakan hal itu bisa dicapai dengan sikap adil dan netral.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekali lagi kita ingin menjaga bangsa dan negara ini aman ke depan mencapai tahun 2045 seperti yang diinginkan Pak Jokowi, tapi syaratnya ialah berlakulah adil, berlaku lah netral, begitu tidak, maka bangsa ini akan mulai masalah," ujar JK.

Sementara itu, Ganjar mengungkap alasan dirinya memberi nilai lima dari 10 terkait penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar menyebut nilai itu berasal dari suara masyarakat.

"Kalau soal penilaian, karena banyak suara dari masyarakat yang masuk kepada kami, dan semua bicara soal kepastian hukum, soal penegakan hukum, soal bagaimana hukum, soal bagaimana hukum harus benar-benar lurus," kata Ganjar usai bertemu dengan JK.

Ganjar menyebut, penegakan hukum mendapat nilai rendah usai kejadian hukum akhir-akhir ini.

"Tentu dengan kejadian terakhir, angka itu menjadi tidak seperti sebelumnya, saya lihat turun lah skornya," kata Ganjar.

Saksikan juga SOSOK pilihan minggu ini: Lyfe with Less, Jalan Suci Praktikkan Minimalisme

[Gambas:Video 20detik]


Isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran Rakabuming Raka maju jadi cawapres di pemilu 2024 mencuat. Gibran pun merespon hal tersebut.

"Kata siapa?," kata Gibran di Taman Ismail Marzuki. Gibran menjawab pernyataan wartawan soal cawe-cawe Iriana mendorong dirinya maju Pilpres.

Gibran juga merespon soal informasi ibunya yang disebut bertemu dengan organisasi relawan Jokowi bahkan dengan para pengusaha untuk mendapatkan dukungan. Gibran mengatakan hal tersebut tidakkah benar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak benar. Tanya aja ke relawan pernah nggak ketemu. Oh Hipmi apalagi (nggak bertemu)," ujarnya.

TKN Bilang Gibran Kantongi Izin Iriana

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merespons isu soal Ibu Negara Iriana Joko Widodo jadi sosok yang mendorong Gibran maju jadi cawapres. Benarkah hal tersebut?

Sekretaris TKN Nusron Wahid tidak menjawab gamblang saat ditanya hal tersebut. Namun dia mengatakan Iriana mendukung dan merestui Gibran untuk maju sebagai Cawapres.

"Ya namanya ibunya. Anaknya maju ibunya pasti mendukung mendoakan merestui," kata Nusron Wahid di Indonesia Arena, GBK, Jakarta Pusat, Minggu (19/11/2023).

Nusron menambahkan majunya Gibran sebagai cawapres sudah atas restu Iriana. Dia mengatakan Gibran tak akan maju tanpa dukungan Iriana.

"Anaknya kan pasti minta doa restu. Kalau anaknya nggak direstui nggak mungkin mau jalan. Namanya anak durhaka," jelasnya.


Milenial dari berbagai kalangan mendeklarasikan diri sebagai Barisan Pelopor Milenial Nusantara (BPMN). Barisan milienial ini menyampaikan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

Koordinator Nasional BPMN Albab Nashrulloh menyebut BPMN berisi dari kalangan mahasiswa hingga karang taruna. Ia berharap dengan adanya deklarasi ini dapat menjadi wadah untuk milenial yang mendukung serta mengusung Prabowo-Gibran.

"Deklarasi Barisan Pelopor Milenial Nusantara yang dihadiri 1.100 orang dan di dominasi oleh para mahasiswa ini ke depan menjadi wadah gerakan kemahasiswaan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo-Gibran menjadi Presiden dan Wakil Presiden," ujar Albab dalam keterangannya, Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Ketua Pelaksana deklarasi BPMN Okky Fachmi berharap peran dan suara pemuda dalam pemilu saat ini akan menjadi penentu kemajuan bangsa.

"Satukan suara marilah kita sambut peran kita dalam membangun tatanan demokrasi yang lebih kuat, serta memberdayakan suara-suara kita sebagai landasan bagi kemajuan bangsa. Mari bersinergi, dan beraksi menuju masa depan yang kita impikan," ujar Okky.

Syamil, salah satu mahasiswa yang menghadiri acara deklarasi mengaku deklarasi ini untuk mengajak milenial untuk ikut dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Berkesempatan menghadiri Deklarasi Barisan pelopor milenial nusantara ini bisa mengajak para pemuda lebih peduli dan ikut menentukan masa depan Indonesia dan dengan sempat adanya penolakan Gibran menjadi Wapres menurut saya itu bukan cuma mahasiswa tapi semua kalangan memiliki pilihannya masing-masing, tapi kalau dari saya sendiri tidak ada masalah selama Pak Gibran memiliki ambisi untuk maju menjadi wapres memprioritaskan rakyatnya dan benar-benar bisa menjalankan program-program yang sudah disampaikan," ungkap syamil.


DPP Partai Demokrat akan menggelar acara pembekalan caleg DPR RI di Madiun pada Senin (20/11/2023). Dalam acara pembekalan caleg ini, Capres Prabowo Subianto akan hadir.

"Malam ini senang sekali bisa kulineran dengan para kader utama, para caleg DPR RI Demokrat se Indonesia yang selama 2 hari ini akan berkumpul di Madiun untuk bisa melakulan konsolidasi," kata Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di salah satu rumah makan di Kota Madiun, Minggu (19/11/2023) malam.

"Insyaallah capres Partai Demokrat Pak Prabowo Subianto akan hadir," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY menyatakan para kader dan caleg Demokrat DPR RI se Indonesia akan menyampaikan harapan kepada Prabowo.

"Kami akan secara langsung menyampaikan harapan termasuk semangat perjuangan bersama. Begitu pula kami menantikan arahan dan instruksi capres kita Prabowo untuk dijalankan bersama oleh para caleg," kata AHY.

"Karena tujuan kami ganda kemenangan pilpres dan kesuksesan pileg. Keduanya sama penting dan harus beriringan. Pertemuan Demokrat atau konsolidasi kemenangan pemulu Demokrat di Madiun sangat penting dan strategis. Mudah-mudahan itulah jadi penyemangat kita semua," tambahnya.

Secara khusus, AHY akan memberikan sejumlah strategi khusus untuk para caleg DPR RI Demokrat akan bisa lolos ke Senayan.

"Kami akan menyampaikan pembekalan khusus caleg Demokrat, karena butuh dibekali strategi sekaligus juga saya ingin memotivasi semua untuk benar-benar berjuang secata total karena kita ingin meraih kesuksesan di dalam pemilu nanti," jelasnya.

"Kita akan sinergikan strategi, ikhtiar kemenangan ini bukan hanya pemenangan pileg tapi juga pilpres," tandasnya.

Menanti Arah Dukungan Demokrat: Pilih Ganjar, Prabowo, atau Bikin Poros Baru?


Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo berpandangan implementasi ideologi Pancasila adalah solusi terbaik untuk menangani radikalisme dan eksterimisme. Tak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.

Hal tersebut digambarkan Irjen Dedi Prasetyo dalam bukunya berjudul 'Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia'. Peluncuran buku ini merupakan upaya cooling system, mengingat saat ini Indonesia menuju Pemilu 2024, yang berpotensi meningkatkan suhu politik.

"Upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme, ekstrimisme dan terorisme melalui pengembangan kearifan lokal yang kontra ideologi radikalisme dan terorisme, dalam hal ini Pancasila," ucap Dedi dalam keterangan tertulis pada Minggu (19/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu anggota Kompolnas, Mohammad Dawam, saat acara Diskusi Publik dan Bedah Buku 'Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia', Hotel Griphta Kudus, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (18/11), mengatakan masalah terorisme adalah problem global yang enyelesaiannya harus melibatkan semua pihak dengan cara yang efektif.

"Tidak bisa parsial. Hal ini adalah problem kita semua dalam berbangsa," ucap dia.

Peluncuran buku 'Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia' Foto: Peluncuran buku 'Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia'

Mohammad Dawam menuturkan data yang terdapat di buku karya Irjen Dedi ini adalah hasil riset dirinya dan tim yang dikolaborasikan dengan pemikiran Irjen Dedi. Lewat buku ini, tutur Dawam, Irjen Dedi hendak menyampaikan Pancasila tak hanya buah pikir founding fathers Indonesia untuk menjaga keutuhan bangsa dari ancaman paham-paham ekstrem, tapi juga strategi yang menjaga perdamaian dunia.

"Nilai Pancasila kini sangat dibutuhkan dunia untuk menyelesaikan problem mendasar, ideologi terorisme yang telah menggejala di seluruh dunia. Di Indonesia sejak dulu juga tak luput eksistensi sebagian kelompok organisasi teror tersebut yang disebabkan belum tuntasnya pemahaman konsep dalam memahami cara pandang agama dan dalam cara pandang bernegara," ujar Mohammad Dawam.

"Bahkan jauh hari Alghozali, pakar Shufi itu telah menjelaskan bahwa hubungan antara agama dan negara adalah hubungan terpadu, menyatu yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya," imbuh dia.

Karenanya dalam buku yang ditulis Irjen Dedi ini, ungkap Mohammad Dawam ditekankan Pancasila tidak bertentangan sedikitpun dengan agama-agama yang diakui pemerintah Indonesia. Mohammad Dawam berujar Irjen Dedi telah menjelaskan tentang agama dan negara menjadi dua hal yang justru saling melengkapi.

"Diksi Jihad dan Teror yang sering dikumandangkan kalangan ektrimisme harus dipahami secara tepat, yakni setiap hal yang merusak tatanan berbangsa, memecah belah persatuan umat, mendelegitimasi pemerintahan yang sah, dan lain-lain sejenisnya maka itu adalah teror. Intinya, merusak 'bangunan' yang sudah baik," ucap Mohammad Dawam.

Mohammad Dawam menjelaskan buku 'Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia' juga memuat gambaran soal pentingnya sinergitas antara aparat negara dengan semua unsur masyarakat seperti tokoh agama, Lembaga pendidikan berbasis agama dan pengurus rumah ibadah.

"Buku ini juga memuat tinjuan sejarah, jaringan, data pelaku, sistem sel jaringan gerakannya, pendeteksian, sistem penegakan hukumnya, dan lain-lain secara tuntas dan gambling. Profesor Dedi Prasetyo menjelaskan secara utuh dan kompherehensif," terang Mohammad Dawam.

Salah satu tokoh agama di Solo, Habib Ali Assegaf, yang hadir dalam diskusi dan bedah buku karya Irjen Dedi ini menyampaikan soal konsep bernegara dengan pendekatan teologis, juga pentingnya menjaga kebersatuan umat, pelayanan maksimal bagi penyelenggara negara terhadap rakyat, perang terhadap gerakan ekstrimisme yang mengarah pada tindak pidana terorisme di Indonesia.

"Dengan pendekatan cinta dan kasih sayang untuk semuanya," ujar Habib Ali Assegaf.

Acara diskusi publik dan bedah buku ini diikuti beragam kelompok masyarakat mulai dari Ketua PCNU Kudus, aktivis, perwakilan ormas, wartawan, ulama, para da'i, tokoh masyarakat, dan polisi dari Polres Kudus dan jajaran. Diskusi digelar secara luring dan daring. Irjen Dedi menjelaskan perihal intisari dari buku 'Radikalisme, Terorisme dan Deradikalisasi di Indonesia' melalui rekaman video.


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut adanya indikasi kecurangan pemilu 2024. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, hal itu akan dibuktikan saat pemilu sudah berlangsung.

"Kalau dari kami kecurangan itu dibuktikan pada saat nanti pemilu," kata Mardiono usai menghadiri musyawarah kerja wilayah (Mukerwil) PPP DKI Jakarta, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Mardiono menyebut indikasi kecurangan dalam pemilu 2024 nanti bisa saja terjadi. Namun, katanya, hal itu harus dicegah oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tetapi kita mencegah harus, agar pemilu itu kita jaga karena itu di dalam pelaksanaan pemilu berlapis-lapis ya kita siapkan sebuah instrumen sebagai pengawasan. Ada Bawaslu, ada dewan kehormatan, KPU dan sebagainya. Ini tujuannnya untuk melakukan pengawasan," katanya.

"Itu tidak hanya cukup di situ tapi rakyat juga diberi hak untuk melakukan pengawasan ke semua, karena memang semua sistem di Indonesia sudah terbangun sesungguhnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Mardiono menambahkan Indonesia sudah memiliki aturan yang tercantum dalam undang-undang. Ia mengajak masyarakat agar dapat taat aturan.

"Tinggal kita mengimplementasikan itu Indonesia sudah banyak punya aturan, Indonesia sudah banyak undang-undang nah bagaimana sekarang kita bertekad dari semua aturan itu kita bisa menjalankan. Jangan sampai kita memproduk aturan tetapi kita yang melanggar aturan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan pemilu mulai terjadi lagi. Megawati mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.

Awalnya, Megawati mengajak semua pihak untuk terus mengawal demokrasi. Sebab, menurutnya, hal ini menjadi kewajiban semua anak bangsa.

"Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," kata Megawati melalui video di akun YouTube PDI Perjuangan, Minggu (12/11).

"Sebab kedaulatan rakyat haru terus kita junjung tinggi," lanjutnya.

Megawati tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Apalagi, menurutnya, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi.

"Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," katanya.


Ketum PSI Kaesang Pangarep mengatakan agar kadernya yang nanti masuk menjadi anggota DPR ataupun DPRD RI untuk tidak banyak bergaul. Hal itu ia katakan karena belum lama ini, ada salah satu kadernya yang terindikasi melakukan korupsi karena bertemu dengan banyak pemangku kepentingan.

"Makanya saya bilang ke teman-teman nanti yang masuk ke senayan, DPRD, maupun kota. Saya selalu bilang, kalau di DPR/DPRD, jadi introvert saja," kata Kaesang di Pontianak, Kalbar, Minggu (19/11/2023).

Ia mengingatkan agar kadernya tidak terjerat dengan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak usah gaul, udah jadi introvert saja. Kerja, pulang, kerja, pulang. Takutnya nanti mulai kenal sana sini kan. Saya selalu bilang kalau di PSI masuk ke Senayan, harus jadi introvert, itu saja," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie pun sempat mengatakan bahwa kader PSI tak ada satupun yang terkena kasus korupsi. Ia mengaku pihaknya selalu menindak kadernya yang berindikasi mengarah untuk berbuat KKN.

"Kalau di PSI kami saat ini punya 71 anggota DPRD di seluruh Indonesia, dan tidak ada satupun yang kena kasus korupsi. Jadi maksud saya, kita ini melawan sebuah sistem. Saya yakin kita tidak kekurangan orang baik, tetapi kalau rumahnya memilih untuk ikut arus, maka percuma mau ada orang baik dan pintar" ungkap Grace.

"Di PSI, kita punya policy yang sangat saklek. Jadi ada 1 orang yang diberhentikan karena memilih untum sama dengan yang lain dalam hal pertanggungjawaban soal keuangan yang lazim dilakukan oleh anggota dewan lain tapi di PSI nggak boleh," imbuhnya.

"Jadi dengan adanya kesamaan nilai, bukan cuma orang baik yang bisa kuta dorong. Tapi dia akan terus baik ketika di luar karena rumahnya baik," pungkasnya.


Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meyakini paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bisa menang Pilpres 2024, termasuk di Jawa Timur.

"Yang penting menang di sini (di Jawa Timur). Kita yang jelas semua berikhtiar," kata AHY usai makan malam bersama rombongan DPP Demokrat di salah satu restoran di Kota Madiun, Minggu (19/11/2023) malam.

AHY mengaku keyakinan dirinya Prabowo-Gibran bisa menang Pilpres 2024 bukan tanpa alasan. Ia melihat tren elektabilitas survei Prabowo-Gibran yang terus menanjak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami juga mengukur target-target melalui survei dan secara umum ada optimisme yang dibangun bahwa pada 14 Februari 2024 nanti kita bisa meraih sukses," jelasnya.

"Dan saya tidak ingin menyampaikan secara persisnya berapa (angka kemenangan Prabowo-Gibran), tetapi kan kemenangan itu sangat optimis dan tentunya itu semua harus kita perjuangkan," tambahnya.

AHY juga meminta semua kader Demokrat tetap all out terus bekerja elektoral di masyarakat.

"Saya juga pesan ke semua jangan pernah merasa sudah puas, ataupun sudah cukup bekerja. Karena bagi saya yang paling menentukan ya tanggal 14 Februari 2024 nanti di TPS nanti," bebernya.

"Kalau survei itu semua sebagai indikator dan sebagai sebuah parameter yang kita gunakan untuk mengukur sejauh mana kita telah bekerja di lapangan. Tetapi sekali lagi kita ingin mengkonversi semua menjadi suara real. Itulah yang akan saya bedah pada saat pembekalan caleg seluruh Indonesia," tandasnya.

Isi Surat Anies untuk AHY, Tertulis Minta Jadi Pasangan di Pilpres 2024


Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut berkomunikasi dengan kubu Anies-Muhaimin Iskandar (AMIN) soal tekanan kekuasaan. Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya akan tetap menjalankan amanah hingga akhir periode Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Sepanjang kita diperlukan, jangan salah, kalau kita dari PPP ada wamen kemudian ada menteri saya juga utusan khusus presiden, ini adalah menjalankan tanggung jawab politik partai, bahwa partai yang dulu mendukung Pak Jokowi, maka kita harus bertanggung jawab mengawal bagaimana kinerja pemerintahan Pak Jokowi itu sampai tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan janji-janji yang dulu kita kampanyekan," kata Mardiono saat ditanya wartawan soal apakah PPP akan menarik menteri dari pemerintahan Jokowi, Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Menurut Mardiono, jabatan merupakan tanggung jawab. Sehingga, katanya, PPP akan konsisten dengan melaksanakan tanggung jawab hingga selesai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jabatan-jabatan ini adalah bentuk tanggung jawab moral itu kepada rakyat. Jadi kalau kita mendukung selesai kita keluar, apalagi habis mendukung kita malah mengkritik, ini kan nggak bertanggung jawab juga, PPP akan konsisten itu insyaAllah sampai tahun 2024," imbuhnya.

PPP memastikan tak akan menarik kadernya dari kursi menteri Kabinet Indonesia Maju hingga akhir masa jabatan. PPP menekankan partainya tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pemilu sudah selesai, masa jabatan di pemerintahan ini sudah selesai, baru nanti kita akan melihat langkah-langkah politik ke depan, sampai akhir masa jabatan ini kita akan konsisten kalau kita ada di dalam partai koalisi di mana partai koalisi ini leadernya adalah presiden Joko Widodo," pungkasnya.

PDIP sebelumnya memastikan tak akan menarik kadernya dari kursi menteri Kabinet Indonesia Maju usai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping bacapres Prabowo Subianto. PDIP menekankan partainya tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto seusai membuka Rakorda DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Minggu siang (5/11/2023). Hasto mengakui Jokowi telah berubah seiring putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres koalisi lain.

"Komitmen kami meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tetapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga kami mengawal sebagai satu kesatuan sampai akhir tugas," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai membuka Rakorda DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, seperti dilansir detikbali, Minggu (5/11).

Hasto menyebut PDIP lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang manuver politik belaka. "Maka menteri PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Itu jauh lebih dikedepankan daripada sekadar manuver politik," imbuh Hasto.


Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyoroti soal anggota dewan dalam pemerintahan yang pintar, baik dan bersih dari korupsi. Namun beberapa diantaranya tak bisa melawan sistem dalam partai yang menaunginya.

Hal itu ia sampaikan dalam acara silahturahmi bersama tokoh agama dan pemuda di Hotel Haris Pontianak, Kalimantan Barat pada Minggu (19/11/2023). Mulanya ada seorang pemuda dari Ikatan Mahasiswa Dayak bernama Libertus bertanya soal bagaimana cara PSI dapat meyakinkan pemuda bahwa partainya yang terbaik untuk mewakilkan suara rakyat.

"Bagaimana kami anak muda benar-benar yakin bahwa PSI adalah pilihan terbaik bagi kami dalam mewakili kepentingan masyarakat, membentuk kebijakan politik, dan mengawasi pemerintah ke depan? Karena partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi Indonesia," kata Libertus.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi hal itu, Grace Natalie pun mengatakan bahwa semua anggota parlemen adalah orang yang pintar dan bersih. Namun tak semua partai memiliki tujuan yang sama dengan kadernya itu.

"Ternyata nggak cukup, anggota dewan itu banyak yang pinter, banyak orang yang baik, banyak orang yang bersih. Tapi kalau partainya tidak satu nilai dengan dia, maka percuma ada orang yang bersih dan bagus di situ," kata Grace.

Lalu ia pun mencontohkan pada saat kasus korupsi E-KTP tahun 2012 lalu yang menyoroti banyaknya anggota Komisi II DPR RI ikut terjaring KPK.

"Contoh dulu pasangannya Pak Jokowi di DKI Jakarta, Pak Ahok, beliau ini kan pernah di banyak partai ya. Waktu beliau di DPR komisi II, ada sebuah kasus korupsi yang sangat besar, yang sampai saat ini KTP kita nomornya beda, BPJS kita nomornya beda, yang harusnya terintegrasi ya, korupsi E-KTP," terangnya.

"Ada Pak Ahok di situ antara lain, tapi ternyata dia tidak bisa menghentikan kasus korupsi E-KTP, Kasus itu terjadi dan banyak anggota komisi II yang kena dan ditangkap oleh KPK. Apakah itu artinya kurang orang baik, kurang orang pintar? Saya kira nggak, tapi partainya sebagai sebuah fraksi memilih untuk tutup mata atau menyetujui tindakan korupsi, maka percuma ada orang baik," lanjutnya.

Grace menjelaskan bahwa kader PSI tak ada satupun yang terkena kasus korupsi. Ia mengaku pihaknya selalu menindak kadernya yang berindikasi mengarah untuk berbuat KKN.

"Kalau di PSI kami saat ini punya 71 anggota DPRD di seluruh Indonesia, dan tidak ada satupun yang kena kasus korupsi. Jadi maksud saya, kita ini melawan sebuah sistem. Saya yakin kita tidak kekurangan orang baik, tetapi kalau rumahnya memilih untuk ikut arus, maka percuma mau ada orang baik dan pintar" ungkapnya.

"Di PSI, kita punya policy yang sangat saklek. Jadi ada 1 orang yang diberhentikan karena memilih untuk sama dengan yang lain dalam hal pertanggungjawaban soal keuangan yang lazim dilakukan oleh anggota dewan lain tapi di PSI nggak boleh," imbuhnya.

"Jadi dengan adanya kesamaan nilai, bukan cuma orang baik yang bisa kuta dorong. Tapi dia akan terus baik ketika di luar karena rumahnya baik," pungkasnya.

Simak juga Video 'Kaesang Jawab Kemungkinan Jokowi Gabung PSI Setelah Tak Jadi Presiden':

[Gambas:Video 20detik]


Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyambut baik dukungan Ijtima ulama kepada dirinya dan pasangannya Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Dia mengatakan Ijtima ulama berubah haluan dari tahun 2019 yang mendukung Prabowo Subianto.

"Semua dukungan pasti bagus, apalagi Ijtima ulama itu kan 2019 dukung Prabowo, ini dukung ke kita," kata Cak Imin di Taman Ismail Marzuki, Minggu (19/11/2023).

Cak Imin tidak menjawab kapan 13 pakta integritas yang diajukan Ijtima ulama sebagai persyaratan dukungan akan ditandatangani. Cak Imin menyebut dirinya belum membaca seluruh pakta integritas yang diajukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya belum baca (pakta integritas)," ujarnya.

Ijtima Ulama Rekomendasikan AMIN

Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 2023 merekomendasikan pasangan capres-cawapres nomor urut 1 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Pilpres 2024. Jika rekomendasi dan pakta integritas yang sudah disiapkan diteken Anies-Cak Imin, maka Ijtima Ulama mendukung penuh keduanya.

"Menghasilkan pakta integritas, di mana pakta integritas ini sudah disusun tadi oleh ulama dan tokoh-tokoh masyarakat tadi, luar biasa," kata Anggota SC Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional Aziz Yanuar di Masjid Az-Zikra Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (18/11).

Ijtima Ulama menyepakati ada 13 pakta integritas untuk Anies dan Cak Imin. Pakta integritas itu akan dibawa ke Anies dan Cak Imin.

"Jika memang nanti disetujui, ditandatangani, dan disepakati oleh capres-cawapres tersebut, maka dengan bulat Ijtima Ulama ini mendukung penuh calon capres dan cawapres yang direkomendasikan tadi," imbuhnya.

Simak Video 'Ijtima Ulama Rekomendasikan Anies-Imin di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]