Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengumumkan putusan atas permohonan uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres besok. Para pengamat menilai putusan itu akan berdampak pada sistem demokrasi Indonesia.

Hal tersebut salah satunya disampaikan Direktur PARA Sindycate Ari Nurcahyo dalam sebuah diskusi bertajuk 'MK Bukan Mahkamah Keluarga: Tahta, Kuasa, Lupa?' di kantor PARA Sindycate, Jakarta Selatan, Minggu (15/10). Ari menilai putusan MK nantinya akan menentukan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, yang belakangan digadang-gadang sebagai cawapres.

"Apakah manuver itu sampai menggunakan MK sebagai instrumentasi kekuasaan, tentu bayarannya akan sangat mahal. Reformasi 98 demokrasi yang kita bangun hari ini, mengangkat 3 isu besar yang harus ditegakkan," kata Ari di kantor PARA Sindycate, Jakarta Selatan, Minggu (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi, pola dinasti yang kemudian kita lihat yang sedang dimainkan, saya tidak mau menyebutkan Jokowi, tapi keluarga Jokowi, sebenarnya membahayakan demokrasi kita," ujarnya.

Ari menyebut, memang hak semua warga negara untuk maju sebagai ketua umum partai, calon legislatif maupun kepala negara. Namun, saat orang tersebut memiliki relasi dengan pimpinan negara, menurutnya hal itu akan berdampak politis.

"Bahwa memang hak semua warga negara menjadi capres cawapres, tetapi tentu menjadi berbeda jika anak presiden, tentu menjadi hak setiap warga negara untuk menjadi anggota atau ketum partai, tentu menjadi beda ketika itu anak Presiden. Tentu cerita menjadi lain ketika Gibran dan Kaesang itu bukan anak presiden," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti mengatakan seharusnya Ketua MK Anwar Usman sejak awal permohonan tersebut dilayangkan tidak ikut andil. Sebab, permohonan ini kerap dikaitkan dengan putra kakak iparnya, yakni Jokowi.

"Mestinya secara etik dari awal, beliau itu deklarasi. Apalagi setelah PSI sebagai salah satu pemohon mendudukkan Kaesang sebagai Ketum, kan lebih kentara lagi. Kalau dulu mungkin beliau masih beralasan PSI partai, tapi setelah PSI mendudukkan sebagai Ketum permohonan itu dilakukan PSI sebagai partai, partai itu sekarang diketuai oleh anak presiden, sementara isu nya berkembang di luar akan didorong salah satu anak presiden sebagai calon wakil presiden, dan kebetulan ketua MK nya adalah ipar presiden, itu sudah segitiga. makanya sejak saat itu menurut saya, Ketua MK menyatakan tidak memberi atau tidak ikut sidang bermuatan dengan gugatan ini," jelasnya.

Ray pun menilai putusan soal batas usia capres-cawapres nantinya akan berdampak pada integritas dan kepercayaan publik terhadap MK itu sendiri. Sebab, menurutnya MK kini kerap mengurusi hal teknis yang bukan ranahnya.

"Pertama makin terbiasa MK masuk ke hal-hal berhubungan dengan teknis, karena para pemohon ini nggak mendalilkan pasal itu bertentangan dengan konstitusi, kecuali mereka mendalilkan itu. Kedua karena kelihatan muatan politik nya makin kuat, tingkat kepercayaan pada MK bisa menurun, padahal mereka menurut saya adalah penjaga terakhir pemilu demokratif," pungkas Ray.


PSI, sebagai salah satu pemohon uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres-cawapres, ikut angkat bicara mengenai MK atau Mahkamah Konstitusi yang dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. PSI meyakini putusan MK atas permohonannya besok tidak terkait dengan politik.

"Mahkamah Konstitusi ada lembaga hukum, putusan yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan hukum bukan politik," kata Ketua DPP PSI William A Sarana kepada wartawan, Minggu (15/10/2023).

William mengatakan MK merupakan lembaga peradilan yang independen. Putusan yang dikeluarkan menurutnya berdasarkan pertimbangan hukum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi segala spekulasi politik yang ada hari ini terkait MK tidak ada pengaruh terhadap Putusan MK," ujarnya.

Politikus muda itu pun tak ambil pusing dengan dimintanya Ketua MK Anwar Usman untuk tidak ikut mengadili permohonannya. PSI disebutnya menyerahkan keputusan itu kepada MK.

"Kita serahkan semua ke MK," kata William.

Terlepas dari itu, William berharap permohonan partainya dikabulkan MK. PSI, kata dia, ingin agar anak-anak muda memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin.

"Harapan kami tentunya permohonan kami dikabulkan, anak anak muda punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin," ujar dia.

Untuk diketahui sejauh ini ada sejumlah gugatan terkait usia capres-cawapres di MK. Gugatan itu salah satunya diajukan oleh PSI saat partai tersebut masih dipimpin Giring Ganesha.

PSI meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Belakangan juga muncul gugatan dua mahasiswa UNS, agar kepala daerah juga bisa nyapres/nyawpares meski belum berusia 35 tahun.

Disusul gugatan sejumlah kelompok masyarakat agar MK juga membuat batas usia maksimal yaitu 70 tahun. Alasannya, dibutuhkan presiden dengan kondisi badan yang sehat dalam menjalankan tugas, baik fisik maupun psikologis.

Kembali ke pelesetan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi Mahkamah Keluarga, Rizal Ramli menyebut akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yang memutuskan seseorang boleh menjadi capres/cawapres asal pernah menjadi bupati atau gubernur. Dia pun menyinggung Mahkamah Keluarga membangun dinasti keluarga Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Hari ini akan ada sirkus Mahkamah Keluarga yang akan memutuskan boleh jadi Capres/Wapres, tidak ubah batas umur, asalkan pernah jadi Bupati/Gubernur. Memalukan ini MK menjadi 'Mahkamah Keluarga' membangun dinasti kerajaan Jokowi - disgusting. Jokowi jatuh, kita bubarkan MK nepotisme dan abal-abal ini," tulis Rizal Ramli di akun X nya, hari ini.

Putusan Dibacakan Senin Pekan Depan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin pekan depan, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.


Menko Polhukam Mahfud Md memastikan Partai Nasional Demokrasi atau NasDem dalam posisi aman dan bakalan bisa mengikuti rangkaian pelaksanaan Pemilu tahun 2024.

Hal itu Mahfud sampaikan pada saat selesai mengunjungi Kompleks Masjid Jamik Lasem, di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, pada Minggu (15/10/2023).

Semula, wartawan minta tanggapan kepada Mahfud ihwal adanya dugaan aliran dana hasil duit korupsi kasusnya mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL ke NasDem sebagai Partai Politik (Parpol).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud pun kemudian menanggapi. Hal itu bermula dari keterangan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat melakukan ekspose, yang menyebut ada aliran dana ke NasDem.

Dari sana kemudian muncul, soal spekulasi Partai NasDem dapat dibubarkan, dengan dalih telah melanggar Undang-Undang Kepartaian.

"Jadi memang KPK dalam eksposenya menyebut ada aliran dana ke NasDem sebagai Partai. Lalu ada spekulasi bahwa Nasdem bisa dibubarkan karena pelanggaran undang-undang kepartaian," ungkap Mahfud.

Atas hal itu, Mahfud memastikan posisi NasDem akan tetap aman mengikuti pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang dan tidak mungkin dibubarkan.

Sebab, kata Mahfud, kalaupun benar ada aliran dana ke NasDem, rangkaian proses hukumnya panjang dan memakan waktu cukup lama.

"Saya katakan itu hampir tidak mungkin Nasdem itu dibubarkan saat-saat ini. Saya ingin memastikan berdasar prosedur hukum saja. Nasdem itu akan tetap aman ikut Pemilu sampai Pemilu ini tuntas. Karena seumpama pun betul dana itu mengalir ke parpol, itu harus dibuktikan oleh peradilan pidana dulu, pada kasus yang sekarang berlangsung, kasus Syahrul Yasin Limpo. Kalau nanti dalam kasus Syahrul Yasin Limpo itu memang disebut ada dana ke Nasdem, nanti akan ada peradilan terhadap tindak pidana korporasi. Peradilan tersendiri sesudah terhadap SYL dan kawan-kawannya yang tiga orang itu selesai," terang Mahfud.

"Lalu disebut misalnya di situ, ini ada dana mengalir disebut, itu bisa diproses hukum lagi. Untuk tindak pidana korporasi, itu juga lama. Nah kalau korporasi juga terbukti, lalu pembubaran sebuah partai itu harus melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi masih ada tiga peradilan yang harus dilewati, sehingga apapun yang terjadi NasDem, menurut saya tetap aman untuk bisa ikut pemilu di tahun 2024 sampai tuntas," pungkas Mahfud.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud Md berkunjung ke Masjid Jamik Lasem, di Desa Karangturi, Kecamatan Lasem, Rembang, Jawa Tengah.

Pantauan detikJateng di lokasi masjid, Minggu (15/10/2023) pukul 13.05 WIB, Mahfud datang bersama rombongannya dengan menempuh perjalanan darat menggunakan mobil dinas Toyota Alphard berpelat nomor RI 14.

Ia tampak mengenakan pakaian kemeja panjang bermotif batik dan celana berwarna hitam, serta mengenakan peci hitam. Saat turun dari mobil yang ia tumpangi, Mahfud terlihat disambut oleh Kiai Haji Zaim Ahmad pengasuh Ponpes Kauman Lasem.

Pesan dari Menko Polhukam untuk Warga Madura


Bacapres PDIP Ganjar Pranowo berkicau soal loyalitas pada rumah yang membesarkan dalam postingannya di media sosial X (dahulu bernama Twitter) terkait kunjungannya ke salah satu pabrik rokok di Jawa Timur. Waketum PAN Viva Yoga menyebut jika para penafsir mencocokkan hal itu dengan relawan Pro Jokowi (Projo) yang mendukung Prabowo maka tak dosa juga.

"Jika para juru tafsir dan juru ramal memakai ilmu gathuk atau mencocokkan dengan dukungan Projo Pak Budi Arie ke Pak Prabowo, hal itu juga tidak dosa, he-he- he," kata Viva kepada wartawan, Minggu (15/10/2023).

Viva menyebut sebenarnya cuitan Ganjar tak menyindir Projo secara resmi. Ia mengatakan konteksnya saat Ganjar mengunjungi para pekerja di pabrik rokok.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Ganjar tidak menyindir Projo yang secara resmi mendukung Pak Prabowo sebagai calon presiden 2024. Mas Ganjar hanya bertanya kepada ibu-ibu pembuat rokok di pabrik yang telah belasan tahun membanting tulang untuk bekerja dan mendapatkan uang gaji," katanya.

Viva mengatakan Projo searah dengan Presiden Jokowi. "Projo itu identik dengan figur Presiden Jokowi, organisasi relawan ideologis yang berkontribusi memenangkan Jokowi terpilih dua kali menjadi presiden," ujar Viva.

"Dengan bergabungnya Projo dalam perjuangan Pilpres 2024 maka dipastikan akan menambah basis sosial dan suara kepada Pak Prabowo," sambungnya.

Viva yakin betul potensi dukungan ke Prabowo akan membesar. "Apalagi organisasi relawan di luar struktur organisasi partai politik di KIM ini akan bertambah banyak, tentu potensi menambah suara kepada Prabowo akan semakin besar," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, kicauan soal loyalitas itu dikemas dalam caption video kunjungan Ganjar ke salah satu pabrik rokok di Jawa Timur. Kunjungan tampak digelar saat matahari masih bersinar, namun baru diposting pada tengah malam.

"Soal loyalitas belajarlah pada ibu-ibu ini. Mereka setia pada rumah yang membesarkannya puluhan tahun. Merasakan suka duka tangis dan tawa bersama. Tetap sehat, guyub rukun dan kompak ya bu. I love you full pokoknya," tulis Ganjar dalam akun media sosial X yang diposting pada Minggu (15/10/2023) pukul 00.54 WIB.

Seperti diketahui, pada Sabtu (14/10), Projo menggelar Rakernas yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setelah dibuka Jokowi, Projo lalu mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto.

Kembali ke cuitan Ganjar, dia mengatakan banyak pekerja di pabrik ini yang setia dengan rumah yang membesarkannya selama puluhan tahun. Dia juga turut mendoakan pekerja ibu-ibu itu untuk tetap kompak.

Dalam video yang dibagikan, Ganjar sempat berkomunikasi dengan para pekerja. Salah satunya menanyakan soal berapa lama para karyawan bekerja di perusahaan itu.

"Yang sudah kerja 15 tahun? Siapa yang bekerja sudah 20 tahun?" tanya Ganjar. Lalu para pekerja antusias saling angkat tangan.

"Ibu-ibu terima kasih atas sambutannya, tapi yang ngarang lagi siapa ya? Jingle?" la

Simak juga 'OSO Sebut Cawapres Ganjar Bakal Diumumkan Rabu Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Ganjar Pranowo menonton balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok. Penonton bersorak "Ganjar Presiden!"

Peristiwa itu terjadi setibanya Ganjar di sirkuti tersebut, dilansir detikBali, Minggu (15/10/2023) siang. Saat itu, banyak orang yang mendekati Ganjar untuk meminta foto bersama.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu lantas naik ke tribun Grand Stand A. Di sana, Ganjar diserbu penonton untuk berfoto dan bersalaman sembari menunggu berlangsungnya start MotoGP Mandalika 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sini pak duduk dekat saya, " teriak salah satu penonton.

Politikus PDIP itu duduk di sebelah Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo (TPN-GP), Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi. Hadir pula istri TGB yakni Erica, serta putra mereka bernama Rifky Farabi.

Begitu balapan dimulai, Ganjar terlihat ikut bertepuk tangan bersama penonton yang hadir. Ia terlihat beberapa kali memenuhi permintaan penonton yang ingin berswafoto.

Simak selengkapnya di sini.

Saksikan juga 'Sandiaga Mau Pengguna Penginapan Naik 20 Persen di MotoGP Mandalika 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md memberikan tanggapan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka kasus korupsi mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo atau SYL. Mahfud mengingatkan agar penanganannya bukan hanya untuk unjuk kekuatan.

Kata Mahfud, hal itu terserah pihak kepolisian. Sebab menurutnya, polisi memiliki pedoman dan aturan hukum yang berlaku. Meski begitu, Mahfud berpesan, dalam proses penanganannya supada tidak ada unsur unjuk kekuatan.

"Terserah polisi saja. Polisi kan punya pedoman hukum punya aturan-aturan. Yang jelas jangan sampai terjadi hanya untuk unjuk kekuatan. Tetapi harus berdasar bukti-bukti hukum yang cukup," kata Mahfud saat diwawancarai wartawan seusai mengunjungi Masjid Jamik Lasem, Rembang, pada Minggu (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud menegaskan, pihaknya tidak bisa ikut cawe-cawe terhadap proses hukum atas kasus SYL yang sedang berjalan.

"Kita tentu tidak bisa menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung. Silahkan saja tetapi harus profesional dan bisa dinilai oleh publik secara terbuka," tegas Mahfud.

"Apakah dugaan atau sanggahan terhadap Syahrul Yasin Limpo benar? Dugaan terhadap Firli Bahuri benar apa tidak? Itu harus dikerjakan secara profesional dan terbuka. Agar orang bisa menilai mana yang benar mana yang salah. Tidak boleh ada politisasi terutama, di era-era ini waktu menjelang pemilu," imbuh Mahfud.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md berkunjung ke Masjid Jamik Lasem. Di sana Mahfud berziarah ke sejumlah makam tokoh Islam di kompleks Masjid Jamik Lasem, Jawa Tengah. Salah satunya adalah makamnya Mbah Sambu atau Sayyid Abdurrahman.

Selain itu, Mahfud juga terpantau mengunjungi Museum Islam Nusantara yang lokasinya juga berada di kompleks Masjid Jamik Lasem. Di museum itu, Mahfud melihat Al-Qur'an berukuran jumbo dan sejumlah foto serta biografi para tokoh Islam Nusantara.

Respons Mahfud Md soal Temuan 12 Senjata Api di Rumah Dinas Mentan


Aliansi Mahasiswa berunjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi digelar atas keresahan para mahasiswa terhadap netralitas dan integritas MK terkait batas umur capres-cawapres.

Pantauan detikcom di lokasi, unjuk rasa berlangsung di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2023). Pengunjuk rasa datang sekitar pukul 14.20 WIB. Pihak kepolisian turut mengawal peserta demo.

Para pengunjuk rasa juga terlihat memegang spanduk besar dengan tulisan 'Tolak Dinasti Politik', 'Lawan KKN' hingga 'Integritas Mahkamah Konstitusi Harus Dikawal'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ingin mengawal terkait dengan putusan yang akan diketuk palu oleh Hakim Senin ini," ujar salah satu Mahasiswa yang menyebut dirinya sebagai korlip dari unjuk rasa ini.

"Tidak boleh adanya intervensi politik. Yang mana ketua MK berhubungan dengan Gibran," tambahnya.

Massa dari Aliansi Mahasiswa ini juga menyuarakan tiga tuntutan. Diantaranya:

1. Menuntut integritas MK

2. Menolak intervensi politik terhadap MK

3. Menolak dinasti politik

Polisi pun sudah bersiaga untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa. Sejumlah personel dikerahkan.

"Akan kami layani sesuai ketentuan dengan kekuatan personel yang cukup," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo.

Susatyo mengatakan, pihak kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas. Namun, rekayasa bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan.

Susatyo mengimbau masyarakat untuk menghindari kawasan gedung MK untuk menghindari kemacetan. Selain itu, polisi juga mengimbau massa aksi untuk melakukan aksi sesuai aturan.

"Rekayasa lalu lintas situasional. Mengimbau agar tetap menjaga ketertiban," ujarnya.

Simak juga 'Perekat Nusantara Somasi Hakim MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho bergambar Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka marak di jalur Pantura Pati, Jawa Tengah. Baliho itu memperlihatkan sama-sama mengenakan jas berwarna hitam.

Pantauan detikJateng, Minggu (15/10/2023) sepanjang jalan Pantura Pati menuju Kudus terpasang baliho Menteri Pertahanan Prabowo dengan anak Presiden RI, Joko Widodo, Gibran.

Ada sekitar 5 titik baliho terpasang di jalan Pantura Pati-Kudus. Baliho itu memperlihatkan sosok Prabowo dengan Gibran mengenakan peci dan jas berwarna hitam. Di bagian bawah tertera tulisan 'Menuju Indonesia Maju'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu masuk di Kota Pati tepatnya Jalan Diponegoro depan halte Puri terpasang baliho Prabowo dengan Presiden RI Jokowi. Keduanya terlihat sama-sama mengenakan pakaian lengan panjang warna putih. Di tulisan bagian atas tertera 'Prabowo bersama Indonesia Maju. Sementara tulisan bagian bawah 'Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo'.

Humas Loyalis Prabowo Pati, Suyitno mengaku tidak mengetahui kembali marak baliho Prabowo-Gibran di jalanan Pati. Menurutnya hal itu menjadi tanda-tanda jika masyarakat rindu terhadap sosok Prabowo.

"Kembali maraknya Prabowo-Gibran di Pati ini, kami selaku loyalis Prabowo tidak memasangnya, tapi semakin marak baliho itu, kalau menurut saya sebagai tanda-tandanya," jelas Yitno dihubungi, Minggu (15/10/2023).

Dia mengatakan pemasangan baliho kemungkinan ada kaitannya menjelang putusan MK terkait gugatan usia capres dan capres. Akan tetapi dia menghormati keputusan nanti. Relawan kata dia tegak lurus terhadap calon presiden yang diusung oleh Gerindra yakni Prabowo Subianto.

"Rencana besok berkaitan dengan keputusan MK berkaitan dengan batas minimal atau batas maksimal umur capres dan cawapres kami hanya ikut punya simpati agar keputusan itu sesuai dengan mekanisme dan prosedur sudah berlaku, namun demikian kita mendung sepenuhnya keputusan MK," jelasnya.

"Perlu garis bawah kami loyalis tegak lurus kepada bapak Prabowo selaku calon presiden dari partai Gerindra," lanjutnya.

Prabowo-Gibran Dapat Dukungan Warga Tegal Jabodetabek Jakwire


DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur menggelar rapat koordinasi pemenangan Pileg dan Pilpres 2024. Seluruh kader yakin Ganjar Pranowo bisa menang di Jawa Timur.

"Kader PDIP Jatim sangat optimis dan yakin Ganjar bisa menang minimal 60 persen," tegas Ketua DPD PDIP Jatim Said Abdullah dilansir detikJatim, Sabtu (14/10/2023).

Kader PDIP Jatim percaya diri target minimal 60% kemenangan itu bisa diraih di tengah bacapres lain bermanuver di Jawa Timur. Said optimis karena Jawa Timur basis suara PDIP dan Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kata siapa (Jawa Timur) jadi rebutan? Jawa Timur basisnya PDI Perjuangan, kok mau direbut," tegasnya.

Suara Ganjar, jelas Said, bisa dioptimalkan sampai 70%. Caranya dengan memaksimalkan strategi dan kampanye yang tepat sasaran.

"Kita tetap optimis PDIP kembali menang di Jatim dan Ganjar Pranowo menang telak," tandas Said.

Simak selengkapnya di sini

Saksikan juga 'Gibran Hadiri Rakernas Projo yang Dukung Prabowo, Pengamat: Skema Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie angkat bicara mengenai MK yang dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga buntut permohonan uji materi terkait batas usia capres-cawapres. Menurut Jimly, sebaiknya Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus permohonan tersebut untuk menghindari tudingan tersebut.

"Iya makanya lebih baik sebetulnya, ketua itu lebih baik mengundurkan diri dari penanganan perkara, 8 aja. Jadi dia nggak ikut-ikut memeriksa, nggak ikut memutus, gitu. Ya mudah-mudahan begitu. Jadi tidak bisa dituduh bahwa ini ada kaitan keluarga," kata Jimly kepada wartawan, Minggu (15/10/2023).

Jimly menyarankan agar permohonan uji materi terhadap UU Pemilu itu hanya diputus oleh delapan hakim konstitusi selain Anwar Usman. Dia pun meyakini perbedaan pendapat nantinya akan mewarnai putusan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah selebihnya itu diserahkan aja pada 8 orang. Belum tentu sama pendapatnya kan. Jadi kayaknya seru ada dissenting. Kalau putusan ada dissenting berarti ada perdebatan substansial secara internal. Hakim dengan independensinya masing-masing, dengan keyakinannya masing-masing untuk memutus perkara ya harus kita hormati," ujarnya.

Lebih lanjut, Jimly menegaskan menghormati apapun putusan para hakim konstitusi terhadap uji materi tersebut. Menurutnya, apapun putusan yang dikeluarkan besok tidak akan bisa memuaskan seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi harus kita terima aja apa yang diputuskan besok. Meskipun tidak sesuai dengan pendapat kita gitu. Nah tapi ya begitulah sistem kita bernegara meskipun undang-undang dibuat oleh 570 orang yang dipilih melalui pemilu, bersama dengan presiden yang dipilih mayoritas rakyat Indonesia, artinya undang-undang itu produk mayoritas, tapi bisa dibatalin oleh 5 orang gitu lho. Kita memang sudah ngatur nya kayak gitu. Jadi pendapat 5 orang itu belum tentu memuaskan rakyat Indonesia, bisa ngamuk semua. Tapi ya sudah kita kita kita hormati aja terserah besok. Yang penting ada dissenting supaya kita tahu ada perdebatan internal, gitu," papar Jimly.

Simak Video 'Perekat Nusantara Somasi Hakim MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum (Ketum) PKB yang juga bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), berdoa untuk keselamatan warga Palestina. Selain itu, Cak Imin juga mengatakan jika dirinya bersama Anies Baswedan menang pada Pilpres 2024, Indonesia akan sejahtera.

"AMIN menang, kita bela Palestina. AMIN menang, kita selamatkan Palestina, setuju? AMIN menang, Indonesia akan sejahtera," ujar Cak Imin dalam pidatonya di acara mlaku bareng AMIN di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Minggu (15/10/2023).

Selain itu, Cak Imin juga berdoa agar Indonesia menjadi bangsa yang kuat. Hal itu, agar Indonesia bisa menolong bangsa yang lain, termasuk Palestina.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya Allah jadikan bangsa ini kuat, kuat, kuat, dan menolong bangsa-bangsa lainnya. Khususnya menolong bangsa Palestina," sebutnya.

Terakhir, Cak Imin juga berdoa agar seluruh masyarakat yang hadir agar diberikan kesehatan. Dirinya juga berterima kasih kepada seluruh massa yang telah datang.

"Ya Allah selamatkanlah seluruh yang hadir. Selamat kan seluruh yang hadir, sehatkan yang hadir," tuturnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) menghadiri acara mlaku yakni jalan pagi bersama di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Masyarakat dan kader PKB antusias menyambut acara ini.

Dalam sambutannya, Cak Imin mengatakan bahwa masyarakat yang hadir dalam acara tersebut mencapai 1,2 juta orang. Ucapan Cak Imin itu pun disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

"Mas Anies, tercatat yang datang 1,2 juta orang yang dateng," kata Cak Imin.

Simak Video 'Anies-Cak Imin Bakal Daftar ke KPU 19 Oktober 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) hadir dan membuka Rakernas Proji di Jakarta. Saat membuka acara tersebut, Jokowi memukul gong sebanyak 8 kali. Jumlah pukulan Jokowi ke gong tersebut pun ditafsirkan sebagai dukungan Jokowi untuk Prabowo Subianto sebagai capres.

Tafsir itu disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli hasan (Zulhas). Ia menilai pukulan Jokowi ke gong tersebut menjadi arah dukungan Jokowi pada pilpres 2024 mendatang.

"Tadi sudah ada tanda-tanda Jokowi kok mukul gongnya 8 kali padahal rakernasnya kan 6 kali. Terus sabar soal capres katanya," ujar Zulhas dilansir detikNews, Minggu (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Zulhas, pukulan gong 8 kali mengandung kode 08, yang melekat ke Prabowo. 08 melekat pada Prabowo sejak ia masih menjadi tentara.

Menteri Perdangan tersebut juga menangkap pernyataan Jokowi yang menyebutkan 'Capresnya tidak ada di sini'. Menurut Zulhas pernyataan itu juga mengarah ke ke Prabowo Subianto yang memang tidak di lokasi karena dijadwalkan hadir pada sore hari.

"Capresnya nggak ada di sini, karena Prabowo nanti jam 4 datengnya," sambungnya.

Projo sendiri juga telah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto sebagai capres. Namun Prabowo juga tak jadi hadir pada Rakernas tersebut, terakhir Projo yang mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara.

"Kami Projo sepakat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang," kata Ketum Projo Budi Arie di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Peneliti Indikator Politik Indonesia (IPI) Bawono Kumoro menilai, arah dukungan Projo sama dengan arah dukungan Jokowi. Karena, kata Bawono, Projo sendiri merupakan relawan utama pendukung Jokowi.

"Dukungan secara resmi relawan Projo kepada Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden 2024 kian menunjukkan ke mana arah kecenderungan dukungan politik Presiden Joko Widodo di pemilihan presiden mendatang," kata Peneliti Indikator, Bawono Kumoro melalui keterangan tertulis, Sabtu (14/10/2023).

Bawono juga menilai Jokowi hadir pada Rakernas Projo di GBK memberi berpesan bahwa dirinya masih berpengaruh.

"Apalagi dalam deklarasi dukungan Projo ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Presiden tampak ingin mengirimkan pesan politik kepada PDI Perjuangan dan juga kepada publik luas ia masih memiliki pengaruh dan juga kekuatan dukungan politik cukup besar di luar partai berupa para relawan seperti Projo ini," kata Bawono.

"Dengan dukungan politik solid dari para relawan tersebut Presiden Joko Widodo ingin menunjukkan kalau ia dapat berperan juga sebagai king maker dalam pemilu 2024," jelasnya.

Pembukaan Rakernas VI Projo


Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia (Proklamasi) meminta KPU menunda Peraturan KPU soal pendaftaran capres sampai putusan MK. Proklamasi saat ini tengah menggugat UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan penelitian khusus (litsus) rekam jejak capres dan cawapres.

Hal ini disampaikan karena perumusan Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam proses. Oleh karena itu, masih dimungkinkan adanya masukan dan partisipasi dari masyarakat untuk diharmonisasi dan kemudian dituangkan dalam PKPU.

"Kami memohon kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Menteri Hukum san Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan penundaan Pengundangan PKPU tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut sampai Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam Pemohon uji materil Nomor: 134/PUU-XXI/2023 yang sedang kami ajukan," kata kuasa hukum Proklamasi, Sunandiantoro, dalam suratnya yang didapat detikcom, Minggu (15/10/2024).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Proklamasi meminta penundaan ini sebagai bentuk perlindungan hak sebagai warga negara.

"Permohonan penundaan pengundangan tersebut kami mohonkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak kami sebagai warga negara Indonesia serta Kepastian Hukum terkait dengan Uji Materiil yang sedang kami ajukan secara Konstitusional di Mahkamah Konstitusi," sambung Sunandiantoro.

Seandainya pun PKPU itu tetap disahkan, makan Sunandiantoro meminta KPU, Bawaslu, dan Menkumham dapat memasukkan materi rumusan yang sedang kami ajukan di MK yang meliputi adanya Penelitian Khusus mengenai:

-Rekam Medis Kesehatan Fisik, Mental, dan ,

-Rekam Jejak Tindak Pidana Korupsi,

-Rekam Jejak Tindak Pidana Pencucian Uang,

-Rekam Jejak Pelanggaran Hak Asasi Manusia,

-Rekam Jejak Penculikan Aktifis, Rekam Jejak Penghilangan Orang Secara Paksa,

-Rekam Jejak Karier Pekerjaan dan Prestasi,

"Serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada publik (rakyat Indonesia) paling lambat pada hari terakhir masa kampanye Pasangan Calon Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tersebut," pintanya.

Dalam gugatannya itu, Proklamasi meminta MK memperjelas tugas KPU dan Bawaslu dalam melakukan verifikasi capres dan cawapres. Yaitu KPU bersama Bawaslu melaksanakan penelitian khusus tentang rekam jejak pasangan calon yang telah terdaftar dan terverifikasi di KPU meliputi rekam medis kesehatan fisik, mental, dan psikologi, rekam jejak tindak pidana korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM, penculikan aktivis, penghilangan orang secara paksa, tindak pidana berat lainnya, serta rekam jejak karier pekerjaan dan prestasinya. Serta mengumumkan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat paling lambat pada hari terakhir masa kampanye pasangan calon, dan melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami juga berharap lembaga/pihak terkait dapat memberikan data dan informasi dimaksud kepada KPU dan Bawaslu untuk selanjutnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat," ujar Sunandiantoro.

Tujuannya adalah memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat sehingga mereka dapat memilih capres dan cawapres yang benar-benar sehat secara jasmani dan rohani serta terbebas dari rekam jejak yang buruk.

"Harapannya, presiden dan wakil presiden terpilih adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang mampu mengemban amanah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkas Sunandiantoro.

Untuk diketahui, gugatan itu sudah didaftarkan di MK dan masih diproses di MK.

Simak juga 'Perekat Nusantara Somasi Hakim MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Gerakan Muda Indonesia Raya (Garuda) meresmikan markas atau 'omah' mereka di Menteng, Jakarta Pusat. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani hadir. Relawan Garuda siap memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

"Kita ingin pastikan dan yakinkan rakyat bahwa sosok Pak Prabowo Subianto adalah pemimpin yang bertekad untuk menghilangkan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Karena prediksi Indonesia Maju 2045 hanya bisa terwujud kalau kepemimpinan Indonesia dilanjutkan oleh orang yang tepat yakni Bapak Prabowo Subianto," kata Ketua Umum Relawan Garuda, Muhammad Perkasa Daniel, dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom, Minggu (15/10/2024).

Deklarasi akbar Omah Garuda ini akan digelar dalam waktu dekat. Deklarasi akbar akan digelar dengan jumlah relawan lebih dari 1.500 orang. Dalam peresmian Omah Garuda ini, hadir Sekjen Relawan Garuda yakni Dhika Yudistira. Fokus Relawan Garuda adalah memberdayakan UMKM dan rakyat kecil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hadir dalam acara peresmian markas Relawan Garuda ini, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, anggota DPR RI Fraksi Gerindra Hj Himmatul Aliyah, Wakil Ketua Umum Omah Garuda Ahmad Muzaffar, serta jajaran pengurus inti Omah Garuda.

"Kalau kita lihat sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini peran anak-anak muda itu selalu penting di berbagai momentum. Bung Karno dulu didesak kaum muda untuk membaca teks proklamasi kemerdekaan sehingga momen penculikan ke Rengandengklol adalah cikal bakal Indonesia merdeka," kata Muzani dalam keterangannya.

"Begitupun pergantian rezim Orde Baru ke Reformasi adalah momentum sejarah bangsa kita yang dimana pemuda yang berperan penting dalam prosesnya," jelas Muzani.

Itu sebabnya Muzani meminta agar relawan Omah Garuda harus terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita para pahlawan. Karena tantangan yang akan dihadapi bangsa Indonesia ke depan tidaklah mudah.

"Jadi saya berharap anak-anak muda tidak henti-hentinya untuk terus berjuang, terus berpikir, dan terus berkreativitas demi kemajuan bangsa Indonesia. Banyak negara di dunia memprediksi Indonesia menjadi negara maju pada 2045, dan kita sebagai suatu bangsa harus siap untuk segala sesuatunya," ujar Wakil Ketua MPR ini.

Simak Video 'Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merotasi sejumlah pejabat di jajaran Polri. Untuk di Kepulauan Riau (Kepri), ada dua Kapolres yang ikut dimutasi yakni Kapolres kabupaten Karimun dan Kapolres Kabupaten Lingga.

Pergantian Itu tertuang dalam surat telegram ST/2360/X/KEP./2023, yang terbit Sabtu (14/10/2023). Surat telegram tersebut ditandatangani Asisten Kapolri Bidang SDM Irjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes pol Zahwani Pandra Arsyad membenarkan mutasi tersebut. Ia menyebut mutasi tersebut dalam rangka penyegaran organisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alih tugas atau mutasi jabatan merupakan proses yang biasa terjadi dan pasti terjadi di lingkungan Polri sebagai bentuk penyegaran, promosi dan pembinaan karier," kata Pandra, Minggu (15/10/2023).

Pandra menyebut mutasi tersebut juga dalam rangka kesiapan kesatuan wilayah dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2024. Selain itu mutasi itu juga dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu 2024 yang tinggal beberapa bulan lagi.

"Mutasi sesuai Surat Telegram Kapolri itu dalam rangka penyegaran jabatan ke Satuan Kewilayahan dalam rangka Tour of Duty dan Tour Of Area menghadapi agenda nasional pengamanan perayaan Natal 2023 dan Tahun 2024 serta pengamanan rangkaian kegiatan pesta demokrasi tahun 2024," sebut Pandra.

Dalam surat telegram Kapolri itu Kapolres Karimun, AKBP Ryky Widya Muharam diangkat dalam jabatan baru yakni menjadi Kapolres Lampung Barat. AKBP Ryky Widya Muharam diketahui menggantikan AKBP Heri Sugeng yang diangkat menjadi Kasiwal Subditwal dan PJR Ditgakum Ditlantas Polda Lampung.

Lalu jabatan Kapolres Karimun kemudian diisi oleh AKBP Fadli Agus. AKBP Fadli Agus sendiri sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Kabupaten Lingga.

Untuk jabatan Kapolres Lingga diisi oleh AKBP Robby Topan Manusiwa. AKBP Robby sebelumnya menjabat sebagai Kasubdit III Ditreskrimum Polda Kepri.

Sederet Daftar Kursi Kapolda yang Dirombak


Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan merespons soal nama Gibran Rakabuming Raka masuk dalam salah satu kandidat cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Anies mengaku siap menghadapi siapapun yang menjadi lawan politiknya.

"Masa harus dikatakan lagi? Ya tentu dong. Pasti siap. Harus siap dengan siapa pun," kata Anies di Ponpes Bumi Sholawat, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/10/2023). Anies merespons soal kabar Gibran masuk dalam kandidat cawapres Prabowo.

Namun Anies enggan berkomentar lebih lanjut terkait sosok Gibran. Dirinya mengatakan hanya akan berfokus pada pendaftaran capres-cawapres 19 Oktober mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kalau kami fokus pada apa yang kami persiapkan saja untuk tanggal 19 besok. Tidak mau komentari yang lain," sebutnya.

"Saya tidak komentar yang lain lah. Kita nyiapin diri kita aja," tambah Anies.

Diketahui sebelumnya, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan partai pendukungnya di Kertanegara, Jakarta, Jumat (13/10) malam. Dikatakannya, pertemuan tersebut membahas mengenai calon wakil presiden dan sudah mengerucut pada empat nama.

Dari empat nama tersebut, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Timur Khofifah, hingga ketua PBB Yusril Ihza disebut-sebut jadi nama yang kemungkinan dimaksud oleh Prabowo.

Simak Video 'Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Putra Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Prananda Surya Paloh, mengatakan partainya tengah menghadapi badai usai mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL), yang merupakan kader NasDem, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Prananda mengaku akan tetap terus mendukung dan memberi semangat ke Surya Paloh.

"Saya ingin memberikan sedikit semangat kepada ketua umum kita. Bapak tidak sendiri, ada kami semua di sini. Satu terkena, semua terkena. Satu sakit, semua sakit," ungkap Prananda Surya Paloh di hadapan ratusan caleg dalam acara Konsolidasi Pemenangan Partai NasDem Se-Jawa dan Bali di NasDem Tower, Jakarta Pusat, dikutip Minggu (15/10/2023).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai NasDem itu pun meminta kader untuk tidak pantang menyerah selama bersikap benar. Prananda mengingatkan siapa pun untuk tidak bermain api dengan NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau memang kita yakin kita benar, ya kita lawan itu. Jangan mencoba bermain-main bersama NasDem, karena itu sama juga bermain-main dengan api," kata Prananda.

Prananda mengatakan saat ini partainya tengah diterpa badai yang begitu besar. Tapi dia mengaku optimis badai ini akan segera berlalu.

"Saya yakin dan percaya, masalah demi masalah pasti segera berlalu, ini saya yakin. Saya jujur saja masih melihat wajah-wajah yang tetap optimis di tengah badai yang begitu berat menimpa," imbuh dia.

Dia juga berpesan kepada seluruh kader yang saat ini menjadi caleg Partai NasDem agar memanfaatkan waktu untuk menyerap aspirasi rakyat. Dia meminta kader NasDem turun mendengarkan keluhan rakyat di setiap gang-gang.

"Jadi, sekali lagi saya ingin tekankan jika waktu kita hanya tiga bulan. Bekerjalah dengan penuh semangat, dengan penuh sukaria. Partai NasDem adalah partai yang militan, siap menghadapi semua badai dan rintangan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan SYL, Sekjen Kementan Kasdi, dan Direktur Kementan M Hatta sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Selain itu, SYL dijerat pasal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam penjelasannya, KPK menemukan dugaan uang hasil korupsi yang SYL mengalir ke Partai NasDem. SYL merupakan kader NasDem.

"Ditemukan juga aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai NasDem dengan nilai miliaran rupiah," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta, Jumat (13/10).

Alexander belum menyebutkan jumlah rinci dari penggunaan uang hasil dugaan korupsi yang ditujukan kepada NasDem. Dia mengatakan penyidik terus mendalami kasus ini.

"KPK akan terus mendalami," kata dia.

SYL diduga memaksa bawahannya menyetor USD 4.000 hingga USD 10.000 tiap bulan. Jika tak menyetor duit, ASN di Kementan bakal dimutasi.

Duit itu diduga disetor ke SYL lewat Kasdi dan Hatta. Ketiganya diduga telah menikmati duit haram Rp 13,9 miliar.

SYL juga diduga menggunakan uang setoran itu untuk membayar cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, perawatan wajah, beli tiket pesawat, hingga umrah.

NasDem Pertimbangkan Somasi

Partai NasDem mempertimbangkan melayangkan somasi terhadap Alexander Marwata. Somasi itu terkait ucapan Alexander dalam konferensi pers yang menyebut ada dugaan aliran duit dalam kasus dugaan korupsi mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke NasDem.

"Kami mempertimbangkan untuk somasi Pak Alex Marwata dengan ucapannya. Kami mempertimbangkan," ucap Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni dalam konferensi pers di markas NasDem, Sabtu (14/10).

Sahroni mengatakan partainya tak pernah memerintahkan SYL untuk korupsi dan meminta SYL menyetorkan uang hasil korupsi ke partai. Dia mengatakan NasDem telah dirugikan oleh ucapan Alexander Marwata.

"Kami sudah rugi di hadapan publik, seolah-olah partai kami ini adalah partai korupsi," ucapnya.

Simak Video 'Buntut Dugaan Aliran Dana SYL Buat NasDem Pikir-pikir Somasi Alex Mawarta':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga Sudut Pandang terbaru: Adu Taring Jualan Daring

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menerka maksud Ganjar Pranowo berkicau soal loyalitas pada rumah yang membesarkan. Adi menilai kicauan tersebut bersifat umum dan tak ditujukan personal ke Presiden Joko Widodo.

"Saya yakin Ganjar cuitannya berlaku umum kepada ibu-ibu bahwa jangan pernah melupakan perusahaan, institusi ataupun tempat yang telah membesarkan dirinya," kata Adi saat dihubungi, Minggu (15/10/2023).

Meski begitu, Adi menilai wajar apabila publik menganggap cuitan tersebut sebagai bentuk sindiran untuk Jokowi. Adi kemudian menyinggung orkestrasi politik Jokowi yang terlihat mejatuhkan dukungan terhadap bacapres Prabowo Subianto ketimbang bacapres dari partainya sendiri, Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi kan yang kedua publik tidak pernah berhenti bahwa segala sesuatu yang ditulis oleh Ganjar, cuitan yang disampaikan oleh Ganjar seringkali dikait kaitkan dengan sikap politik Jokowi yang terkesan memberikan angin surga kepada Prabowo Subianto melalui relawannya dan melalui sejumlah gesture politik yang lain," jelasnya.

"Karena sekarang memasuki tahun politik maka akan dikaitkan dengan politik terutama soal orkestrasi politik Jokowi yang keliatan memberikan dukungan politik ke Prabowo, seakan-akan Jokowi lupa bahwa menjadi presiden saat ini karena faktor PDIP. Itu yang ramai ya, dikait-kaitkan pasti," sambungnya.

Menurut Adi, publik pasti bertanya-tanya dosa apa yang dilakukan PDIP sampai membuat Jokowi seakan-akan mendukung Prabowo. Padahal, jelas Adi, nama Jokowi menjadi besar berkat PDIP sebagai kendaraan politiknya.

"Itu sesuatu hal yang selalu menjadi tanda tanya publik seakan akan Jokowi merasa berjarak, merasa tak nyaman di partainya sendiri, merasa tak nyaman dan tak happy mendukung jagoan partainya sendiri dibandingkan mendukung Prabowo yang jelas jelas menjadi rival politiknya selama kurang lebih 10 tahun," ucapnya.

Tak hanya itu, langkah Jokowi mendukung Prabowo juga terlihat dari sejumlah instrumen lainnya. Seperti misalnya, sikap putra bungsunya yang juga Ketum PSI, Kaesang Pangarep yang lebih nyaman saat bersama Prabowo.

"Karena Jokowi terkesan memberikan dukungan politik yang cukup terbuka kepada Prabowo Subianto, dan itu tidak bisa dibantah. Sudah menjadi rahasia umum, tak perlu lagi ada aling-aling. banyak instrumennya, melalui para relawannya, bahkan melalui Kaesang jadi Ketum PSI kelihatan lebih mesra dan akrab dengan Prabowo ketimbang Ganjar," terangnya.

Sebelumnya, bacapres PDIP Ganjar Pranowo berkicau soal loyalitas pada rumah yang membesarkan dalam postingannya di X. Kicauan itu diposting usai relawan pendukung Jokowi, Projo, mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto. Adakah kaitannya?

Kicauan soal loyalitas itu dikemas dalam caption video kunjungan Ganjar ke salah satu pabrik rokok di Jawa Timur. Kunjungan tampak digelar saat matahari masih bersinar, namun baru diposting pada tengah malam.

"Soal loyalitas belajarlah pada ibu-ibu ini. Mereka setia pada rumah yang membesarkannya puluhan tahun. Merasakan suka duka tangis dan tawa bersama. Tetap sehat, guyub rukun dan kompak ya bu. I love you full pokoknya," tulis Ganjar dalam akun media sosial X yang diposting pada Minggu (15/10/2023) pukul 00.54 WIB.

Seperti diketahui, pada Sabtu (14/10), Projo menggelar Rakernas yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setelah dibuka Jokowi, Projo lalu mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto.

Kembali ke cuitan Ganjar, dia mengatakan banyak pekerja di pabrik ini yang setia dengan rumah yang membesarkannya selama puluhan tahun. Dia juga turut mendoakan pekerja ibu-ibu itu untuk tetap kompak.

Simak juga 'OSO Sebut Cawapres Ganjar Bakal Diumumkan Rabu Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan siapapun kandidat cawapres yang akan dipilih Prabowo Subianto pasti bakal menang. Ada empat kandidat yang sudah dibahas.

Dilansir detikSulsel, hal tersebut disampaikan Zulhas usai menghadiri acara senam PAN yang berlangsung di Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Minggu (15/10/2023).

"Wapres ada empat yang diputuskan semalam. Nanti kita akan rapat lagi. Satu luar jawa, satu Jawa Barat, satu Jawa Tengah, dan satu Jatim. Nanti kita akan rapat lagi," kata Zulhas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Siapapun yang disepakati akan memenangkan dengan baik," lanjut Zulhas.

Pertemuan untuk menyepakati empat nama itu digelar di kediaman Prabowo, Jakarta Selatan, pada Jumat (13/10) lalu. Saat itu, para ketum parpol pendukung Prabowo berkumpul.

"Ya kan dia punya kapasitas memimpin wilayah, merepresentasikan kaum millenial ya kan, basis di Jawa Tengah karena beliau kan apapun kan memang sangat menonjol," ujar Fahri usai mengikuti pertemuan dengan Prabowo.

"Bahkan surveinya, katanya survei calon Gubernur Jateng beliau yang paling tinggi, itu banyak sekali lah poin positif dari Mas Gibran itu," sambung dia.

Belum jelas betul soal siapa empat nama kandidat cawapres untuk Prabowo itu. Namn, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, membocorkan nama salah satu kandidat itu yakni Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo (Jokowi). Dia juga mengatakan ada sosok perempuan di antara empat nama itu.

"Ada, ada perempuannya," ucap dia.

Prabowo sendiri menyatakan empat nama itu akan dikerucutkan menjadi satu nama. Satu nama itulah yang akan mendampingi dia maju ke Pilpres 2024 nanti.

"Dan kita sudah sepakat dalam beberapa hari ini kita akan kumpul lagi secara intensif setelah masing-masing partai berembuk dan kita juga tugaskan jaringan kita dan mesin partai masing masing untuk mengecek ke akar rumput kita dan kita akan kumpul beberapa hari lagi untuk memutuskan yang terakhir dari 4 menjadi 1," ujar Prabowo.

Simak juga 'Gibran Hadiri Rakernas Projo yang Dukung Prabowo, Pengamat: Skema Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diterbitkan. Masa pendaftaran capres dan cawapres dimulai pada 19-25 Oktober 2023.

Berdasarkan PKPU yang dilihat detikcom, Minggu (15/10/2023) peraturan ini memuat tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen hingga penetapan dan pengundian nomor pasangan calon (Paslon). Partai gabungan partai politik juga disyaratkan memberikan surat pernyataan tidak akan menarik capres dan cawapres yang didaftarkan ke KPU.

Berikut jadwal lengkap kegiatan pencalonan peserta pemilu presiden dan wakil presiden:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pendaftaran bakal pasangan calon

a) Pengumuman pendaftaran, Senin (16/10) sampai Rabu (18/10)

b) Pendaftaran bakal pasangan calon, Kamis (19/10) sampai Rabu (25/10)

c) Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon, Kamis (19/10) sampai Jumat (27/10)

Verifikasi bakal pasangan calon

a) Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon, Kamis (19/10) sampai Sabtu (28/10)

b) Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon, Senin (23/10) sampai Senin (29/10)

c) Perbaikan dan atau proses melengkapi dokumen persyaratan bakal pasangan calon, Rabu (25/10) sampai Selasa (31/10)

d) Penyerahan dokumen hasil perbaikan dan atau kelengkapan dokumen persyaratan bakal pasangan calon, Kamis (26/10) sampai Rabu (1/11)

e) Verifikasi dokumen hasil perbaikan, Kamis (26/10) sampai Kamis (2/11)

f) Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen perbaikan persyaratan bakal pasangan calon, Kamis (26/10) sampai Jumat (3/11)

Pengusulan Penggantian

a) Pengusulan bakal pasangan calon pengganti, Kamis (26/10) sampai Rabu (8/11)

b) Pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon pengganti, Kamis (26/10) sampai Sabtu (11/11)

c) Verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti, Kamis (26/10) sampai Minggu (12/11)

d) Pemberitahuan hasil verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon pengganti, Sabtu (11/11) sampai Minggu (12/11)

Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

a) Penetapan pasangan calon Senin (13/11)

b) Pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon Selasa (14/11)

Putaran Kedua

Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap.

Awal: Paling lama 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap

Akhir: 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

Simak juga 'Saat DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres-cawapres 19-25 Oktober 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri BUMN Erick Thohir menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) 2024 potensial dari penilaian generasi milenial di Jambi. Rekam jejak kinerja Erick Thohir sudah terbukti.

"Penilaian ini bukan tanpa alasan, Erick Thohir menjadi sosok Cawapres yang diperhitungkan karena memiliki catatan kinerja yang baik dan dedikasi untuk Indonesia di masa kepemimpinannya sebagai Menteri BUMN juga terbukti," kata Pengurus DPP Kesatuan Angkatan Muda Sriwijaya (Kamsri) Faizin Hisabi di Jambi, Minggu (15/10/2023).

Faizin mengatakan Erick Thohir yang lahir dari pulau Sumatra itu paling digadang-gadang sebagai cawapres pilihan anak muda. Dia juga patut diperhitungkan, karena sudah banyak hal-hal penting yang dilakukannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini tujuan hanya untuk bangsa demi mewujudkan Indonesia emas," kata Faizin.

Tidak hanya Faizin, Ketua BM PAN Kota Jambi Tengku Gilang juga menyampaikan hal serupa. Kader PAN Jambi itu juga menyebut Erick Thohir adalah figur cawapres 2024 yang paling representasi bagi anak muda termasuk di Jambi

"Di mata anak muda, Erick memiliki prestasi jadi menteri BUMN. Erick juga mampu meningkatkan laba BUMN dari Rp 13 triliun pada 2020 menjadi Rp 124 triliun pada 2021. Perolehan laba BUMN itu terus meningkat menjadi Rp 303 triliun pada 2022, ini tentu luar biasa," ucap Gilang.

Gilang juga mengaku background Erick sebagai pengusaha membawa harapan baru bagi anak muda karena dinilai visioner dan memiliki beragam program yang mengedepankan konsep entrepreneur untuk kalangan muda.

"Erick seorang pengusaha dan olahragawan yang patut menjadi usungan anak muda maka menjadi kewajiban kita menentukan arah politik ke depan, untuk membawa kelanjutan yang lebih baik," sebut Gilang

Sementara dari kalangan akademisi Jambi, Erick Thohir bukan hanya mampu membawa perusahaan negara menjadi lebih maju. Pada bidang olahraga Erick juga dipercaya menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang telah memperkuat sumber daya manusia sepak bola.

"Ini yang jelas, Erick Thohir mampu membuka peluang bagi para pemain muda untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Kemampuan Erick mengomandoi PSSI ini juga seiring dengan latar belakangnya yang pernah menjabat presiden klub sepak bola Inter Milan, pemegang saham mayoritas DC United dan Oxford United, dan menjadi pemegang saham di Persis Solo," terang Dauzen Ahmed

Keterlibatan Erick Thohir juga mampu meningkatkan performa klub, dan menjadi modal besar untuk representasi anak muda buat Erick sebagai wakil presiden yang paling kuat di 2024.

"Sosok Erick ini pula yang menjadi harapan masyarakat Indonesia terutama kalangan anak muda karena kinerjanya yang mampu membawa Indonesia maju dalam berbagai bidang," jelas Dauzen yang juga akademisi itu.

Erick Thohir Tegaskan Bakal Support Prabowo


Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 telah diterbitkan. Dalam aturan itu, persyaratan untuk usia calon presiden dan calon wakil presiden RI masih minimal 40 tahun.

"Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun," bunyi Pasal 13 Ayat 1 poin q tentang Persyaratan Calon, dilihat detikcom Minggu (15/10/2023).

Dalam pasal tersebut, dijelaskan beberapa syarat bagi capres dan cawapres. Di antaranya, telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara hingga tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bakal capres dan cawapres juga harus tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Pun tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD.

"Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih," bunyi Pasal 13.

"Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia. Dan memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia," sambungnya.

KPU Bakal Revisi PKPU jika gugatan dikabulkan

Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan gugatan usia capres-cawapres pada Senin 16 Oktober 2023. Ketua KPU RI Hasyim mengungkap pihaknya akan merevisi Peraturan KPU, jika gugatan itu dikabulkan.

"Bahwa kemudian ada putusan yang berbeda, KPU sebagai pelaksana UU akan melaksanakan putusan tersebut," kata Hasyim di Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2023).

Hasyim menyebut KPU akan langsung merevisi PKPU, meski saat ini DPR tengah dalam masa reses. Sebab, revisi PKPU itu harus diterbitkan sebelum pendaftaran capres-cawapres. Diketahui, pendaftaran dimulai pada 19-25 Oktober 2023.

"Mestinya begitu. Sebisa mungkin kan sudah harus ada landasan hukum sebelum kegiatan pendaftaran pasangan calon dilakukan," ujarnya.

"Kan kita nggak tahu apakah ada yang mendaftar pada hari pertama atau tidak, sehingga antisipasinya ketika hari pertama pendaftaran pasangan calon presiden-wakil presiden tanggal 19 ke KPU, sudah ada kepastian tentang pengaturan itu di level peraturan KPU," sambungnya.

Hasyim menjelaskan nantinya revisi PKPU itu akan dikonsultasikan setelah selesai masa reses DPR. "Nanti kita laporkan kalau sudah revisi," tuturnya.

Simak juga 'Perekat Nusantara Somasi Hakim MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) menemui pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Bumi Sholawat Sidoarjo, Jawa Timur, KH Agus Ali Masyhuri. Keduanya diberikan restu untuk maju dalam Pilpres 2024.

"Alhamdulillah saya (dan) Mas Anies hari ini sowan, tadi teman-teman menyaksikan Gus Ali meridai, mendoakan, dan alhamdulillah insyaAllah tanggal 19 kita siap mendaftar bersama Mas Anies," ujar Cak Imin di Ponpes Bumi Sholawat, Jatim, Minggu (15/10/2023).

Foto: Pertemuan Anies dan Cak Imin bersama KH Agus Ali Masyhuri (Adrial/detikcom)

Dalam kesempatan yang sama, Anies mengatakan dirinya diberi pesan untuk selalu sabar. Sebab, dalam perjuangan akan banyak sekali cobaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Beliau (KH Agus Ali) memesankan supaya terus dekatkan dengan sabar. Dalam perjuangan itu tentu akan banyak seperti selama ini kita hadapi, banyak tantangan, banyak cobaan, nah itu bagian dari sebuah perjuangan," sebutnya.

Anies mengatakan, akan memegang pesan yang disampaikan tersebut. "Dan beliau tadi memesankan selalu dekat dengan sabar, InsyaAllah kita pegang nasihat dari beliau, kita amalkan," sebutnya.

Adapun dalam kunjungan itu turut hadir, istri dari Anies Baswedan, Fery Farhati. Selain itu, hadir pula Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi dan Waketum PKB Jazilul Fawaid.

Simak juga 'Anies-Cak Imin Bakal Daftar ke KPU 19 Oktober 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Mahkamah Konstitusi (MK) bakal memutuskan gugatan batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober besok. Jika MK memungkinkan Mas Gibran Rakabuming Raka Maju sebagai calon wakil presiden, ada beberapa hal yang perlu kami luruskan.

Yang pertama, majunya Mas Gibran sebagai Cawapres bukanlah merupakan politik dinasti dalam konotasi negatif.

Praktik politik dinasti kita lihat juga di salah satu negara demokrasi termaju di dunia yaitu Amerika Serikat, kita bisa mengacu pada klan Kennedy. Lebih dari setengah abad klan Kennedy menduduki berbagai jabatan penting, bahkan mereka masih eksis hingga saat ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dinasti politik di Amerika tidak dianggap nepotisme selama tidak melanggar konstitusi sebagaimana dinyatakan bahwa seseorang pejabat publik tidak boleh menunjuk atau mempromosikan kerabatnya untuk menempati jabatan eksekutif tertentu di mana dia menjabat.

Jabatan Wakil Presiden di Indonesia bukanlah jabatan yang ditunjuk oleh eksekutif, tapi sebaliknya, jabatan tersebut adalah jabatan yang harus dipilih oleh masyarakat luas secara demokratis. Di era reformasi dan keterbukaan seperti sekarang ini tidak akan ada kekuatan yang bisa memaksa masyarakat untuk memilih seseorang menduduki jabatan tersebut.

Jadi kalau Mas Gibran akhirnya bisa terpilih menjadi wakil presiden, hal tersebut bukanlah merupakan bentuk keistimewaan yang secara sewenang-wenang diberikan kepadanya hanya karena statusnya yang merupakan anak seorang presiden.

Untuk dapat terpilih menjadi wakil presiden, Mas Gibran harus bekerja keras memenangkan kompetisi yang fair dan bisa diawasi oleh semua pihak.

Hal yang sama berlaku ketika Mas Gibran maju sebagai Cawalkot Kota Solo dengan didukung oleh PDI Perjuangan, Gerindra dan partai-partai politik lain. Saat itu Mas Gibran dan parpol pengusungnya tidak dikatakan mempraktikkan politik dinasti, karena jabatan walikota Solo bukanlah jabatan eksekutif yang ditunjuk oleh Pak Jokowi, melainkan jabatan yang dipilih oleh publik secara langsung. Setelah bekerja keras berkampanye, akhirnya Mas Gibran bisa memenangkan pemilihan.

Yang penting digarisbawahi, majunya Mas Gibran menjadi Cawapres merupakan implementasi hak konstitusional. Baik hak konstitusional Mas Gibran untuk berpartisipasi dalam pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945 dan sekaligus juga hak warga negara yanng mendukungnya ubtuk mengeluarkan pendapat sebagaimana diatur Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.

Framing Mahkamah Keluarga Tidak Tepat

Kedua soal framing Mahkamah Konsitusi yang diplesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Framing tersebut bisa saja kita anggap merupakan kritikan, namun kita juga harus bersikap logis untuk tidak menuduh tanpa argumentasi yang kuat.

Teringat beberapa bulan yang lalu, MK juga pernah diframing akan membuat putusan yang berpihak pada kekuatan politik besar terkait undang-undang pemilihan umum soal sistem proporsional terbuka atau tertutup. Tetapi sejarah membuktikan Mahkamah Konsitusi bisa bersikap independen dalam membuat putusan.

Kita harus menghormati ketentuan konstitusi kita bawa Mahkamah Konsitusi memang memiliki kewenangan memutus perkara uji materi dan putusannya bersifat final dan mengikat semua pihak.

Secara logika, hakim Mahkamah Konsitusi ada sembilan orang yang masing-masing memiliki independensi. Putusan Mahkamah Konsitusi dibuat dalam rapat permusyawaratan hakim, di mana setiap hakim Konsitusi memiliki satu suara.

Banyak sekali putusan MK yang menunjukkan para hakim tersebut bisa berbeda pendapat satu sama lain, dan tidak bisa mendikte satu sama lain. Jadi status Mas Gibran yang merupakan Ponakan dari istri salah satu hakim konsitusi tidak bisa begitu saja menjadi alasan bahwa putusan Mahkamah Konsitusi dibuat untuk menguntungkan Gibran.

Apapun putusannya, apapun argumentasi putusannya harus kita hormati sebagai produk hukum berdasarkan konstitusi.

Menyadari bahwa memang banyak kelompok kritis yang menyampaikan kritikan membangun terkait pencalonan Mas Gibran ini. Tujuan mereka baik agar tidak terjadi abuse of power terkait wacana pencarian Mas Gibran. Tentu kritikan mereka akan menjadi panduan bagi kita semua untuk memastikan jadinya abuse of power tersebut. Kami ajak masyarakat untuk secara cermat dan teliti mengawasi setiap tahapan Pemilu apabila benar Mas Gibran bisa maju sebagai Cawapres.

Habiburokhman. Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret.

Simak Video 'Gibran Hadiri Rakernas Projo yang Dukung Prabowo, Pengamat: Skema Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan pro Jokowi (Projo) mendeklarasikan dukungan kepada Ketum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bacapres 2024. Deklarasi dilakukan di kediaman Prabowo, bukan di lokasi Rakernas GBK. Kenapa?

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pemilihan lokasi deklarasi di Kertanegara untuk menghindari munculnya kesan negatif terhadap Presiden Jokowi dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.

Adi menjelaskan Projo tidak ingin ada anggapan deklarasi terhadap Prabowo bagian dari arahan Jokowi, hal itu untuk menjaga hubungan baik dengan PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sepertinya karena ada Jokowi dan Gibran takut diklaim semua atas setting dan arahan presiden. Sementara Jokowi juga mesti merawat hubungan baiknya dengan PDIP dan Ganjar," kata Adi saat dihubungi, dilansir detikNews, Sabtu (14/10/2023).

Menurutnya Projo tidak ingin terlalu vulgar sebab suasana politik berpotensi memanas. Adi menyebut Projo identik dengan Jokowi.

"Meski semua publik tahu bahwa Projo itu sangat identik dengan Jokowi. Meski begitu, sepertinya tak mau juga Projo terlampau vulgar berikan dukungan ke 08 saat masih ada presiden karena akan memanaskan situasi," ucapnya.

"Karena apapun Jokowi itu masih kader PDIP," imbuhnya.

Sebelumnya, Projo sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Projo pun mendeklarasikan dukungan tersebut.

"Kami Projo sepakat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang," kata Ketum Projo Budi Arie di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Dukungan itu disampaikan relawan usai mendatangi rumah Prabowo. Sebelumnya, relawan Projo menggelar Rakernas di Indonesia Arena, GBK. Rakernas itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kriteria pemimpin ke depan.

Budi Arie juga menyinggung kriteria capres yang disebut Jokowi, saat momen deklarasi itu. Budi Arie yakin kriteria yang disebut Jokowi merujuk ke Prabowo.

"Rakernas VI Projo kami sudah dibuka resmi oleh bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan beberapa-beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo," katanya.

Saling Lempar Sindiran Projo Budi Arie Vs Projo Ganjar


Salah satu pemohon uji materi UU Pemilu terkait batas usia capres dan cawapres, Partai Garuda, angkat bicara ihwal Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipelesetkan menjadi Mahkamah Keluarga. Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi menegaskan MK bukanlah Mahkamah Keluarga.

"Bodoh jika ada yang bilang MK itu Mahkamah Keluarga, hanya karena salah satu Hakim MK iparnya Presiden Jokowi. Karena 8 Hakim MK yang lain bukan iparnya Jokowi. Lalu bagaimana bisa jadi Mahkamah Keluarga?" kata Teddy kepada wartawan, Minggu (15/10/2023).

Teddy menjelaskan ada sembilan hakim konstitusi yang akan memutus permohonan uji materi. Jika pun nantinya permohonan yang diajukan partainya diterima, menurutnya itu adalah putusan yang diambil secara kolektif kolegial, bukan individual.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"MK itu membuat putusan secara kolektif kolegial. Jadi jika Ketua MK mengabulkan gugatan Partai Garuda tapi 8 orang hakim MK lainnya berpendapat untuk menolak gugatan Partai Garuda, artinya putusan MK adalah menolak Gugatan Partai Garuda," tuturnya.

Teddy pun menyayangkan masyarakat saat ini dicekoki informasi yang tidak benar mengenai MK. Dia mewanti-wanti masyarakat untuk tidak tertipu narasi menyesatkan dari pihak-pihak yang takut kalah pada Pemilu 2024.

"Masyarakat dicekoki dengan informasi yang tidak benar, maka dari itu, penjelasan ini bagian dari pendidikan politik, jangan sampai masyarakat tertipu dengan narasi yang menyesatkan tentang MK oleh pihak-pihak yang takut kalah dalam Pemilu," kata Teddy.

Untuk diketahui sejauh ini ada sejumlah permohonan uji materi terkait usia capres-cawapres di MK. Gugatan itu di antaranya diajukan oleh PSI hingga Partai Garuda.

PSI meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Sementara, Partai Garuda meminta dinyatakan inkonstitusional dan meminta frasanya diganti "berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau yang berpengalaman di bidang pemerintahan".

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan juga 'Perekat Nusantara Somasi Hakim MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Mahkamah Konstitusi (MK) meminta pemohon gugatan orang kerabat anggota DPR/Presiden tak bisa jadi hakim konstitusi menguraikan argumennya. Pemohon juga diminta menambahkan hasil penelitian demi memperkuat argumentasinya.

Sebagaimana diketahui, warga Lebak, Banten, Mochamad Adhi Tiawarman, meminta agar UU MK di-review sehingga orang yang punya hubungan darah/semenda dengan anggota DPR/Presiden tidak bisa jadi hakim konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan Pemohon harus menguraikan dalam permohonan mengenai kerugian Pemohon apakah bersifat potensial atau aktual. Apabila kerugian Pemohon bersifat potensial, maka ada kemungkinan bisa tidak terjadi. Sedangkan, jika kerugian Pemohon bersifat aktual, maka hal ini dialami langsung oleh Pemohon.

"Itu harus Anda uraikan, tetapi ini harus berkaitan, karena ini bicara soal syarat calon hakim MK. Anda cek dulu dari Pemohonnya itu. Kira-kira terkoneksi tidak dengan syarat yang ada di sini. Sehingga memang ada anggapan kerugian di sini sekalipun potensial. Kalau tidak ada (kerugian) ya tidak bisa dilihat soal pokok (permohonannya). Berhenti hanya di legal standing. Itu yang harus Anda perhatikan, memang belum diuraikan di sini baru cerita hal-hal di luar itu," kata Enny sebagaimana dilansir website MK, Minggu (15/10/2023).

Sementara Hakim Konstitusi Daniel meminta Adhi untuk memperkuat bangun argumentasinya dengan menambahkan hasil penelitian atau perbandingan dengan negara lain.

"Kalau di negara lain apakah syarat negarawan ada atau tidak. Karena kita lihat dalam kaitan dengan khususnya pengujian UU ini lebih ke norma umum yang abstrak. Tetapi tidak bisa dipungkiri juga kalau dalam kaitan dengan sengketa perselisihan hasil pemilu itu ada irisan kepentingannya juga pilkada maupun pilpres. Ini juga harus bisa menyakinkan hakim mengapa ini harus mundur dan sebagainya," kata Daniel.

Sedangkan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah mengatakan perlu diketahui bahwa Presiden dan DPR itu bukan pihak dalam pengujian UU di MK, tetapi sebagai pemberi keterangan.

"Tolong nanti dalam permohonan Saudara bisa dibuat sedemikian rupa supaya bisa ketahuan bahwa kaitannya dengan konflik kepentingan itu memang ada konflik kepentingan dengan pihak. Karena sejatinya DPR dan Presiden bukan pihak. Itu perlu dielaborasi lagi, perlu dipertajam. Kalau permohonan ini dikabulkan anda kan tidak mempersoalkan norma pasal 15 ayat (2) ini. Tetapi ingin menambahkan norma baru, ini juga perlu dielaborasi lagi karena kan kerugian konstitusional itu dengan berlakunya norma. Normanya ini yang mana? Karena kalau berlakunya norma ini sepertinya tidak ada kerugian konstitusional pemohon tetapi anda ingin menambahkan norma," terang Guntur.

Sebagaimana diketahui, Adhi menggugat Pasal 15 ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi (UU MK). Adhi memberikan kuasa kepada Muhammad Zen Al-Faqih. Zen menjelaskan hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan secara spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar dengan berlakunya norma yang terdapat di dalam Pasal 15 ayat (2) UU MK. Menurutnya, norma Pasal 15 ayat (2) UU MK nyata dan jelas tidak selaras dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang telah mengatur dengan jelas bahwa Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang diadili.

"Berdasarkan kenyataan hukum, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, kedudukan Presiden dan DPR merupakan pihak yang berkepentingan secara langsung," kata Zen.

Menurutnya, selama adanya perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 dan dalam proses pengujian undang-undang di MK, Presiden dan DPR akan mempertahankan keberlakuan undang-undang dan norma yang terdapat di dalam undang-undang. Ia menyebut, dalam rangka menjaga kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independensi hakim konstitusi serta melindungi hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi, maka seorang hakim konstitusi harus terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objectum litis (objek yang diadili) in casu terbebas dari hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.

Zen menilai Pemohon tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil jika permohonan Pemohon ini diadili oleh hakim konstitusi yang memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan pihak yang berkepentingan secara langsung dengan objectum litis (objek yang diadili) in casu terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU MK konstitusional bersyarat.

"Pasal 15 ayat (2) UU MK tidak bertentangan dengan UUDv1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat: i. tidak terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga dengan Presiden dan/atau anggota DPR'," kata Zen.

Simak juga 'Perekat Nusantara Somasi Hakim MK soal Batas Usia Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Pasangan bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN) menyapa para relawan di Sidoarjo. Keduanya mengikuti kegiatan jalan sehat bertajuk 'Mlaku Bareng'. Dalam kesempatan itu, Cak Imin mengajak seluruh relawan yang hadir memanjatkan doa untuk Palestina.

Dari pantauan detikJatim, relawan AMIN datang dari berbagai kota di Jatim. Mulai Sidoarjo, Surabaya, Gresik, Mojokerto, hingga Pasuruan. Mereka sudah tiba di lokasi sejak pukul 06.00 WIB.

Beberapa relawan sempat berdesakan mendekati panggung utama di sekitaran Bundaran Taman Pinang Indah, Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Terlihat juga ada beberapa emak-emak yang pingsan karena tak kuat berdesakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dalam sambutannya, Cak Imin menyebut relawan yang hadir diperkirakan mencapai 1,2 juta orang. Cak Imin lantas meminta para relawan untuk membacakan Al Fatihah bagi warga Palestina yang saat ini sedang berperang. Dia berharap peperangan berhenti.

"Agar seluruh peperangan di muka bumi ini dihentikan. Ya Allah, kuatkanlah saudara-saudara kami di Palestina," ucap Cak Imin, Minggu (15/10/2023).

Cak Imin juga mengajak relawan untuk memanjatkan selawat Asyghil bagi para korban peperangan di Pelestina. Dia berharap Indonesia selalu diliputi kedamaian tanpa adanya peperangan.

"Kami berkumpul di sini tidak lain adalah untuk satu tekad, mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan Indonesia yang lebih makmur," imbuhnya.

Sementara itu, Anies Baswedan mengatakan bahwa dia yakin masyarakat Jatim menginginkan perubahan yang lebih baik. Anies menilai, saat ini kebutuhan pokok hingga biaya pendidikan semakin mahal. Oleh sebab itu, AMIN ingin melakukan perubahan yang lebih baik.

"Perubahan itu bukan sekadar ganti nama dan bukan ganti menempatkan partai, tapi perubahan itu harus mengubah kondisi rumah tangga di seluruh Indonesia," ujar Anies.

Dia yakin relawan dan masyarakat yang hadir di acara Mlaku Bareng ini bisa membawa perubahan.

"Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak dan ibu yang rela berpanas-panasan. Kami yakin bapak dan ibu yang hadir ini ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini menginginkan perubahan," ucap Anies.

"Kami juga yakin bapak dan ibu ini sanggup menjadi kekuatan perubahan. Perubahan yang lebih baik untuk masyarakat Indonesia," sambungnya.

Dalam acara itu 120 relawan asal Sidoarjo juga membentangkan bendera raksasa PKB sepanjang 200 meter. Para relawan yakin AMIN akan menang mutlak di Sidoarjo.

"Bendera PKB ini sebagai bentuk kekompakan serta kebesaran PKB Sidoarjo. Pagi ini kami sepakat untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kami optimistis bahwa Sidoarjo akan menang mutlak dengan menunjukkan kebesaran Bendera PKB ini," tegas Ketua Ansor Sidoarjo Reza Ali Faizin.

Tak Masukkan Program IKN di Visi-Misi AMIN, Ini Kata Cak Imin


Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam peraturan ini, KPU akan memperpanjang jadwal pendaftaran capres dan cawapres jika hanya ada satu pasangan calon selama periode yang telah ditentukan.

Hal tersebut tertuang dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 56. Pendaftaran akan diperpanjang selama 7 hari jika hanya ada satu paslon.

"Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon, KPU memperpanjang jadwal pendaftaran pasangan calon selama 2 (dua) kali 7 (tujuh) hari," bunyi Pasal 56 ayat (1) Bab VII tentang Perpanjangan Pendaftaran, dilihat detikcom Minggu (15/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tujuh hari," sambung aturan di ayat kedua.

Meski demikian, jika dalam periode pendaftaran sudah ada bakal paslon lain. maka hal ini tak berlaku. Jika perpanjangan pertama tak kunjung ada paslon baru, KPU memberikan waktu kembali selama 7 hari di kesempatan kedua.

"Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan perpanjangan pendaftaran kedua selama 7 (tujuh) Hari," bunyi Ayat ke-4 Pasal 56.

Setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran dan kondisinya masih sama. Maka, tahapan pemilu presiden dan wakil presiden mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dalam hal setelah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran masih terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini," tertulis di Pasal 56 Ayat (6).

Berdasarkan PKPU terbaru yang dilihat, peraturan ini memuat tahapan pencalonan mulai dari pendaftaran bakal pasangan calon, verifikasi dokumen hingga penetapan dan pengundian nomor pasangan calon (Paslon). Adapun disepakati, pendaftaran bakal pasangan calon pada 19-25 Oktober 2023.

Simak juga 'Saat DPR-Pemerintah Sepakat Pendaftaran Capres-cawapres 19-25 Oktober 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal Calon Presiden (Bacapres) Anies Baswedan menyinggung soal harga bahan pokok yang sekarang semakin mahal. Lalu, Anies bertanya satire apakah harga yang mahal itu ingin dilanjutkan atau tidak.

"Ibu bapak, harga-harga sekarang murah atau mahal? Murah atau mahal? Mahal atau mahal sekali?" tanya Anies di acara Mlaku bareng AMIN di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), Minggu (15/10/2023). Massa pun menjawab bahwa harga bahan pokok sekarang mahal.

"Yuk kita teruskan yuk? Kita teruskan yuk? Wong cuma mahal kok. Mau nggak kita teruskan? Kalau kita tidak mau teruskan, apa yang kita butuhkan? Apa yang dibutuhkan? Perubahan," tambah Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal serupa juga disampaikan Anies terkait biaya pendidikan. Untuk itu, kata dia, perubahan itu bukan soal nama, tapi terkait tentang kondisi masyarakat di Indonesia.

"Kita ingin kebutuhan pokok harganya murah. Setuju? Kita ingin pendidikan anak-anak kita harganya terjangkau, setuju? Perubahan itu bukan soal mengganti nama. Bukan soal menempatkan partai. Perubahan itu adalah tentang kondisi rumah tangga kita di seluruh Indonesia. Betul?" tuturnya.

Anies pun mengatakan, bahwa jika ingin melakukan perubahan, maka dibutuhkan wewenang untuk mengambil keputusan. Jika tidak memiliki wewenang, maka hanya bisa melakukan protes dengan demo.

"Tanpa wewenang tidak bisa membuat keputusan. Paling cuma protes, cuma demo. Tapi kalau ada wewenang maka disitu bisa ambil keputusan," ungkapnya.

Simak juga 'Saat Anies Santai Masih di Peringkat Ketiga Survei: Terbukti Serupa Ketika di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Sekolah (Kepsek) SMA Negeri 6 Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama La Enre dimutasi gegara kasus pelanggaran netralitas ASN. La Enre juga dikenakan sanksi etik lantaran dianggap mengakomodir peserta pemilu dengan memasang logo partai politik (parpol) di sekolahnya.

Momen pelanggaran netralitas ASN oleh La Enre itu terjadi pada Juni 2023 di SMAN 6 Makassar. Kala itu, La Enre menerima reses dari salah satu anggota DPRD Makassar yang juga tercatat sebagai bakal calon legislatif (caleg).

"Jadi kejadiannya itu ada reses salah satu anggota dewan. Nah, kebetulan resesnya itu ada logo salah satu peserta pemilu," ujar Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada detikSulsel, Sabtu (14/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun Dede tidak menyebut identitas caleg dan parpol yang dimaksud. Dia beralasan tidak ingin mendiskreditkan satu pihak.

"Nda bisa saya sebut. (Kalau disebut) jangan sampai dianggap berpolitik, mendiskreditkan satu pihak," ujarnya.

Menurutnya anggota dewan dibolehkan melakukan reses di lingkungan sekolah. Hanya saja jangan sampai menampilkan logo parpol atau simbol peserta pemilu.

"Boleh sih. Cuma tidak boleh menyertakan simbol peserta pemilu. Karena jangan sampai dianggap memihak," sebut Dede.

Dede mengaku perkara itu sudah ditindaklanjuti usai pihaknya menerima laporan. Kasus ini sudah dilimpahkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk selanjutnya pegawai bersangkutan diproses oleh instansi yang berwenang.

"Kami limpahkan ke KASN untuk memberi telaah dan sanksi terhadap itu," jelasnya.

Pemprov Sulsel pun telah menindaklanjuti rekomendasi KASN atas dugaan pelanggaran netralitas ASN oleh La Enre. Kepsek SMAN 6 Makassar itu lalu menjalani sidang kode etik pada Jumat (13/10).

"Jadi kami kasih sanksi hukuman disiplin ringan, meminta maaf. Yang dia dapat sanksi kode etik," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel Sukarniaty Kondolele saat dihubungi, Jumat (13/10).

Sukarniaty menjelaskan La Enre telah dimintai klarifikasi sebelumnya terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN itu. Namun La Enre tidak membantah pelanggarannya yang dilakukannya.

"Jadi waktu ada acara di sekolahnya yang menggunakan ruang kelas. Itu ada teridentifikasi pemasangan spanduk yang ada logo partainya, dan ada calegnya," jelasnya.

Sementara Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel Iqbal Najamuddin menyebut La Enre juga telah dimutasi ke sekolah lain. La Enre dipindahkan ke SMAN 15 Makassar.

"Bertukar saja. Pak La Enre di SMA Negeri 6 (dimutasi) ke SMA Negeri 15," ujar Iqbal saat dikonfirmasi detikSulsel, Sabtu (14/10).

Iqbal juga membenarkan La Enre telah dijatuhi sanksi kode etik terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN. Penjatuhan sanksi itu dilakukan berdasarkan rekomendasi KASN ke Pemprov Sulsel.

"Kemarin sudah ada rekomendasi KASN, untuk dilakukan sidang kode etik oleh BKD dan Inspektorat," imbuhnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Cak Imin (AMIN) merasa salut atas banyaknya massa yang menghadiri acara Mlaku bareng AMIN di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim). Anies pun menyebut bahwa jumlah massa yang datang diluar dugannya.

"Saya salut untuk Sidoarjo dan sekitarnya yang sudah jumlah kehadirannya melampaui dugannya," ujar Anies di Jalan Pahlawan Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (15/10/2023).

Anies mengatakan massa tersebut mengirimkan pesan bahwa mereka menginginkan perubahan. Anies juga menghargai massa yang datang bersama-sama untuk menyambutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menunjukan ini adalah swakarsa, swadaya, swadana dengan semangat perubahan. Itu kami sangat hormati dan kami pandang sebagai amanah," sebutnya.

"InsyaAllah dari Sidoarjo akan menggema ke seluruh Jawa Timur dan Indonesia," tambah Anies.

Sementara itu, Cak Imin mengatakan pesan perubahan yang terlihat dari banyaknya massa yang hadir, telah ditangkap olehnya. Dirinya meyakini, bahwa wilayah Jawa Timur menginginkan perubahan.

"Ya dentum perubahan, semangat perubahan nyata, Sidoarjo menunjukan energi perubahan, sudah kami tangkap amanah ini," kata Cak Imin.

Cak Imin juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah hadir. Cak Imin juga berpesan agar masyarakat bersama dirinya dan Anies Baswedan mewujudkan perubahan yang lebih baik.

"Terima kasih, seluruh Sidoarjo, terima kasih seluruh rakyat Jawa Timur," tuturnya.

Sebut 1,2 Juta Orang Hadir

Dalam sambutannya, Cak Imin mengatakan bahwa masyarakat yang hadir dalam acara tersebut mencapai 1,2 juta orang. Ucapan Cak Imin itu pun disambut tepuk tangan masyarakat yang hadir.

"Mas Anies, tercatat yang datang 1,2 juta orang yang dateng," kata Cak Imin.

Simak juga 'Anies-Cak Imin Bakal Daftar ke KPU 19 Oktober 2023':

[Gambas:Video 20detik]


Sosok cawapres Ganjar Pranowo kabarnya sudah mengerucut menjadi satu nama. Kabarnya sosok itu akan diumumkan pada 18 Oktober 2023.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan nama cawapres Ganjar itu sudah siap diputuskan. Hasto menyebut Ketum Megawati Soekarnoputri yang tentunya akan mengumumkan sosok tersebut.

"Ya namanya sudah siap diputuskan. Keputusan menunggu momentum yang tepat, mohon bersabar. Kalau nama-nama, nanti Bu Mega yang memutuskan, dari nama-nama yang beredar. Apakah nama-nama yang selama ini sudah sering disebutkan atau akan muncul nama baru sebagai suatu upaya untuk membangun konsolidasi politik mengingat tantangan bangsa tidak mudah," kata Hasto di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Pemenangan Pileg dan Pilpres Pemilu 2024 Caleg DPR RI dan Kepala Daerah Serta Wakil Kepala Daerah Se-Jawa Timur di Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (14/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

PDIP bersama partai koalisi, PPP, Perindo, Hanura, dan tim pemenangan nasional (TPN) tengah menyiapkan element of surprise atau elemen kejutan saat mengumumkan cawapres dari Ganjar nanti.

Bakal Diumumkan 18 Oktober

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang atau OSO, mengatakan cawapres Ganjar Pranowo segera diumumkan. Sosok cawapres Ganjar masih dalam proses pembahasan.

"Cawapres, cawapres ini, wah ini kan kita belum putus. Kalau Ganjar itu ya memang ya kita dukung. Hanura mendukung. Di situ ada PDIP, ada PPP, ada Perindo, dan masih akan ada lagi, itu sedang kita bahas dan untuk wapresnya mudah-mudahan Rabu depan," kata Oso di Tanjungpinang, dilansir detikSumut, Sabtu (14/10).

OSO belum bisa membeberkan siapa cawapres yang dimaksud. Namun, ia baru membocorkan kapan pengumumannya disampaikan.

"Ini kan saya belum diajak bicara nanti kalau diajak bicara saya sampaikan. Ya minggu depan lah, minggu depan," ujarnya.

Lebih lanjut, OSO menegaskan kembali bahwa pengumuman cawapres Ganjar akan dilakukan pada Rabu pekan depan karena berdasarkan penanggalan Jawa.

"Rabu (pengumuman cawapres Ganjar) Insya Allah Rabu ya. Itu kan berdasarkan kesepakatan. Ya kalau Jawa kan Rabu. Kenapa umpamanya Jawa ya kan Pak Jokowi hari Rabu gitu kan," katanya.

Guntur Romli Sebut Ganjar Tak Pernah Serang Jokowi


Diskusi publik GoGo Bangun negeri membahas Paparan Hasil Riset persepsi Publik Calon Wakil Presiden bertajuk 'Peluang Yusril Ihza Mahendra Jadi Cawapres Prabowo'. Yusril dinilai menjadi sosok yang memiliki kapabilitas, profesionalitas, leadership, manajerial, pengalaman pengelolaan pemerintahan, dan kualitas lainnya untuk memimpin Indonesia.

Founder GoGo Bangun Negeri & Komunikolog Indonesia Emrus Sihombing mengungkapkan setidaknya ada tujuh alasan utama Prabowo cocok berpasangan dengan Yusril Ihza Mahendra pada Pemilu 2024.

Pertama, Yusril dinilai memiliki magnet elektoral yang sangat bagus, utamanya dari luar Pulau Jawa. Modal elektoral ini menjadi faktor penting bagi Prabowo untuk memenangkan Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedua, Yusril Ihza Mahendra mempunyai relasional yang sangat dekat dengan tokoh agama dan komunitas religius yang penganutnya mayoritas di negeri ini. Tentu ini juga merupakan modal politik elektoral pada Pilpres 2024. Lalu Yusril Ihza Mahendra sangat dikenal masyarakat luas secara nasional karena ketokohannya," jelas Emrus dalam keterangan tertulis, Minggu (15/10/2023).

Ia menambahkan Yusril juga dikenal sebagai guru besar hukum yang kredibel dan pengacara kawakan. Serta telah mengawal berbagai kasus mendapat sorotan dan dukungan positif dari berbagai kalangan di tengah masyarakat.

"Pandangan profesor hukum ini acapkali mendobrak kebuntuan hukum di ruang publik. Ia selalu memberikan melontarkan ide dan gagasan hukum serta menawarkan solusi hukum dalam suatu diskusi atau dialog," paparnya.

"Alasan lainnya sebab Yusril Ihza Mahendra menjadi pasangan bagi Prabowo untuk menawarkan kedaulatan hukum di Tanah Air. Sebab, sampai saat ini, penanganan hukum di negeri kita masih jauh dari harapan mayoritas rakyat Indonesia," imbuhnya.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang yang juga salah satu partai pengusung Prabowo ini dinilai sangat rendah hati dan tidak krasak-krusuk. Bahkan, Yusril memposisikan dirinya sebagai cawapres alternatif, jika terjadi deadlock di koalisi Prabowo.

"Sebab, di koalisi ini bisa saja terjadi kekuatan tarik-menarik dengan muatan politik sektoral masing-masing partai. Padahal sebenarnya, menurut hemat saya, Yusril Ihza Mahendra punya kompetensi untuk jadi Cawapres," ungkap Emrus.

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menyebut Yusril dapat mewakili suara nasional karena merepresentasikan kemajemukan Indonesia.

"Capres dan Cawapres terpilih ini menurut Undang-Undang harus mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap Provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah Provinsi di Indonesia," terang Fahri.

"Yusril Ihza Mahendra jadi harapan terakhir yang mewarisi suatu sistem ketatanegaraan yang kuat, mampu membangun satu sistem yang mampu mengayomi semua pihak dan semua potensi anak bangsa," sambungnya.

Halaman Selanjutnya: Prabowo Butuh Cawapres Berpengalaman

Simak Video 'Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Rakernas ke-6 relawan Pro Jokowi (Projo) dengan memukul gong sebanyak delapan kali. Delapan kali pukulan gong Jokowi itu pun ditafsirkan sebagai kode dukungan ke bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto.

Tafsir itu datang dari Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi hingga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Mereka menilai pukulan gong Jokowi itu juga menyiratkan siapa capres yang didukungnya.

"Tadi sudah ada tanda-tanda Jokowi kok mukul gongnya 8 kali padahal rakernasnya kan 6 kali. Terus sabar soal capres katanya," ujar Zulhas usai menghadiri Rakernas, Sabtu (14/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kode 08 memang lekat dengan Prabowo. Kode itu melekat ke Prabowo sejak zaman Menteri Pertahanan itu masih menjadi tentara.

Kembali ke pernyataan Zulhas, Menteri Perdagangan itu juga menangkap kode Jokowi yang menyatakan 'capresnya tidak ada di sini'. Bagi Zulhas, itu spesifik mengarah ke Prabowo karena memang Ketum Partai Gerindra dijadwalkan hadir sore hari.

"Capresnya nggak ada di sini, karena Prabowo nanti jam 4 datengnya," sambungnya.

"Capresnya nggak ada di sini, karena Prabowo nanti jam 4 datengnya," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Umum Projo Budi Arie. Dia mengatakan pukulan 8 kali itu menandakan sinyal dukungan untuk Prabowo Subianto.

"Sabar gimana itu sudah gongnya 8 kali, gong 8 kali masa bukan sinyal," ujar Budi Arie usai deklarasi Prabowo sebagai capres 2024 di Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Budi mengartikan pukulan 8 kali itu mengarah kepada 08. Di mana, 08 merupakan kode yang tersemat di diri Prabowo.

"Artinya 08. 08 Prabowo masa kamu nggak tahu?" tuturnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

Saksikan Video 'Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Relawan pro Jokowi (Projo) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Ketum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai bacapres 2024. Deklarasi dilakukan di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai pemilihan lokasi deklarasi di Kertanegara karena di GBK, tempat Rakernas Projo ada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming. Sehingga tidak ada kesan deklarasi terhadap Prabowo bagian dari arahan Jokowi, hal itu untuk menjaga hubungan baik dengan PDIP.

"Sepertinya karena ada Jokowi dan Gibran takut diklaim semua atas setting dan arahan presiden. Sementara Jokowi juga mesti merawat hubungan baiknya dengan PDIP dan Ganjar," kata Adi saat dihubungi, Sabtu (14/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi memandang Projo tidak ingin terlalu vulgar sebab suasana politik berpotensi memanas. Adi menyebut Projo identik dengan Jokowi.

"Meski semua publik tahu bahwa Projo itu sangat identik dengan Jokowi. Meski begitu, sepertinya tak mau juga projo terlampau vulgar berikan dukungan ke 08 saat masih ada presiden karena akan memanaskan situasi," ucapnya.

Di satu sisi, hingga deklarasi dukungan ke Prabowo disampaikan Projo, Jokowi masih kader PDIP.

"Karena apapun Jokowi itu masih kader PDIP," imbuhnya.

Sebelumnya, Projo sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Projo pun mendeklarasikan dukungan tersebut.

"Kami Projo sepakat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang," kata Ketum Projo Budi Arie di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Dukungan itu disampaikan relawan usai mendatangi rumah Prabowo. Sebelumnya, relawan Projo menggelar Rakernas di Indonesia Arena, GBK. Rakernas itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kriteria pemimpin ke depan.

Budi Arie juga menyinggung kriteria capres yang disebut Jokowi, saat momen deklarasi itu. Budi Arie yakin kriteria yang disebut Jokowi merujuk ke Prabowo.

"Rakernas VI Projo kami sudah dibuka resmi oleh bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan beberapa-beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo," katanya.


Bacapres PDIP Ganjar Pranowo berkicau soal loyalitas pada rumah yang membesarkan dalam postingannya di X. Kicauan itu diposting usai relawan pendukung Jokowi, Projo, mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto. Adakah kaitannya?

Kicauan soal loyalitas itu dikemas dalam caption video kunjungan Ganjar ke salah satu pabrik rokok di Jawa Timur. Kunjungan tampak digelar saat matahari masih bersinar, namun baru diposting pada tengah malam.

"Soal loyalitas belajarlah pada ibu-ibu ini. Mereka setia pada rumah yang membesarkannya puluhan tahun. Merasakan suka duka tangis dan tawa bersama. Tetap sehat, guyub rukun dan kompak ya bu. I love you full pokoknya," tulis Ganjar dalam akun media sosial X yang diposting pada Minggu (15/10/2023) pukul 00.54 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seperti diketahui, pada Sabtu (14/10), Projo menggelar Rakernas yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setelah dibuka Jokowi, Projo lalu mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto.

Kembali ke cuitan Ganjar, dia mengatakan banyak pekerja di pabrik ini yang setia dengan rumah yang membesarkannya selama puluhan tahun. Dia juga turut mendoakan pekerja ibu-ibu itu untuk tetap kompak.

Dalam video yang dibagikan, Ganjar sempat berkomunikasi dengan para pekerja. Salah satunya menanyakan soal berapa lama para karyawan bekerja di perusahaan itu.

"Yang sudah kerja 15 tahun? Siapa yang bekerja sudah 20 tahun?" tanya Ganjar. Lalu para pekerja antusias saling angkat tangan.

"Ibu-ibu terima kasih atas sambutannya, tapi yang ngarang lagi siapa ya? Jingle?" lanjutnya.

Dalam video tersebut, Ganjar juga menjajal proses pembuatan rokok. Dia juga menanyakan setiap pekerjanya bisa menghasilkan berapa batang rokok.

"Sehari bisa berapa?" tanya Ganjar.

"2.700 batang, tadi udah bisa 3.100," jawab karyawan tersebut, sambil melinting rokok.

Projo Dukung Prabowo

Sebelumnya, Projo sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Projo pun mendeklarasikan dukungan tersebut.

"Kami Projo sepakat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang," kata Ketum Projo Budi Arie di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10).

Dukungan itu disampaikan relawan usai mendatangi rumah Prabowo. Sebelumnya, relawan Projo menggelar Rakernas di Indonesia Arena, GBK. Rakernas itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kriteria pemimpin ke depan.

Budi Arie juga menyinggung kriteria capres yang disebut Jokowi, saat momen deklarasi itu. Budi Arie yakin kriteria yang disebut Jokowi merujuk ke Prabowo.

"Rakernas VI Projo kami sudah dibuka resmi oleh bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan beberapa-beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo," katanya.

Dukungan itu disampaikan relawan usai mendatangi rumah Prabowo. Sebelumnya, relawan Projo menggelar Rakernas di Indonesia Arena, GBK. Rakernas itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kriteria pemimpin ke depan.

Simak juga 'Budi Arie Ungkap Projo Bali Sempat Usulkan Ganjar Jadi Cawapres Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan pro Jokowi (Projo) mendukung bacapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Golkar sebagai bagian dari KIM yakin Projo bisa memberikan dukungan signifikan terhadap Prabowo.

"Tentunya dapat memberikan dukungan yang cukup signifikan," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono saat dihubungi, Sabtu (14/10/2023).

Dave mengatakan Projo berhasil menyukseskan kemenangan Jokowi dalam dua kali pemilu. Dave juga akan mengkaji apakah nantinya Projo dilibatkan dalam tim 17-8-45 yang dibentuk KIM untuk kampanye Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mengingat Projo telah berhasil menyukseskan Presiden Jokowi 2 kali. Nanti kami akan kaji lebih dalam lagi," ujarnya.

Sebelumnya, Projo sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Projo pun mendeklarasikan dukungan tersebut.

"Kami Projo sepakat mendukung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden RI pada Pilpres 2024 mendatang," kata Ketum Projo Budi Arie di depan rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (14/10/2023).

Dukungan itu disampaikan relawan usai mendatangi rumah Prabowo. Sebelumnya, relawan Projo menggelar Rakernas di Indonesia Arena, GBK. Rakernas itu dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya, Jokowi menyebutkan kriteria pemimpin ke depan.

Budi Arie juga menyinggung kriteria capres yang disebut Jokowi, saat momen deklarasi itu. Budi Arie yakin kriteria yang disebut Jokowi merujuk ke Prabowo.

"Rakernas VI Projo kami sudah dibuka resmi oleh bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan beberapa-beberapa hal termasuk kriteria-kriteria calon pelanjut beliau. Kami dari Projo menyimpulkan bahwa calon yang dimaksud adalah Bapak Prabowo," katanya.

Simak Video 'Kejutan di Rakernas Projo: Dibuka Jokowi, Gibran Hadir, Dukung Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum (Ketum) PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), memuji capresnya, Anies Baswedan. Menurut Cak Imin, Anies adalah Gubernur DKI Jakarta yang paling sukses.

Cak Imin awalnya menjelaskan keputusan dirinya menjadi bacawapres Anies tidak diambil secara terburu-buru. Dia dan Anies sudah berteman lama.

"Kenapa kok tiba-tiba berkoalisi sama Mas Anies? Berpasangan sama Mas Anies? Sebetulnya tidak tiba-tiba. Secara substansi saya sama Mas Anies itu teman sangat lama," ungkap Cak Imin dalam acara diskusi bertajuk 'Diskusi Kebangsaan dan Kebudayaan' di Joglo Kondang Ayem, Magetan, Jawa Timur, pada Sabtu (14/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin juga menjelaskan karier Anies Baswedan hingga sempat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Cak Imin mengatakan bahwa Anies adalah gubernur DKI Jakarta paling sukses.

"Alhamdulillah sampai lima tahun jadi Gubernur, menurutku loh ya, Anies itu gubernur paling sukses dibanding gubernur lain-lain," tuturnya.

Cak Imin mengatakan Anies berhasil mengembangkan pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur di DKI Jakarta. Salah satunya, Anies berhasil membangun Jakarta International Stadium (JIS)

"Menurut ku loh, dijejer-jeker faktanya ya, pertumbuhan ekonomi pembangunan infrastruktur. Tidak ada satupun gubernur yang bisa bangun Jakarta International Stadium. Monggo dicek. Tidak ada gubernur yang mendapatkan penghargaan berbagai bidang yang cepat ya tentram, aman, damai," sebut Cak Imin.

Kirim Surat Pemberitahuan Daftar ke KPU 19 Oktober

Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi F Taslim mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan pendaftaran pasangan AMIN ke KPU dan sudah diterima. Dalam surat tersebut, pasangan AMIN akan mendaftar ke KPU pada hari Kamis, 19 Oktober 2023 pada pukul 08.00 WIB.

"Sudah kami masukkan dan sudah diterima KPU," ujar Hermawi, Sabtu (14/10/2023).

Tim Koalisi Perubahan katanya, sudah mengirimkan surat tersebut pada Kamis, 14 Oktober, pada pukul 15.00 WIB. Surat tersebut langsung diterima oleh staf sekretaris jenderal KPU RI.

Sementara, Sekjen DPP PKB Hasanudin Wahid menambahkan bahwa dengan adanya surat pemberitahuan tersebut, maka proses pendaftaran akan segera diselesaikan. Sehingga pada saat hari pertama pendaftaran dibuka, pasangan AMIN katanya menjadi pasangan capres-cawapres pertama yang mendaftar.

"Insyaallah kami jadi pasangan pertama dan akan tiba sekitar pukul 08.00 pagi," ujar Hasanudin.

Simak juga 'Saat Cak Imin Akui Tak Dukung Anies Baswedan saat Pilkada DKI, Tapi...':

[Gambas:Video 20detik]