Wali Kota Medan Bobby Nasution mendatangi Kantor DPP PDIP, Jalan Pangeran Dipenogoro, Jakarta Pusat. Menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu datang usai menyatakan dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Pantauan detikcom di lokasi, Senin (6/11/2023), Bobby tiba pada pukul 15.50 WIB. Bobby memakai kemeja berwarna putih.

Bobby tiba dengan menaiki mobil Hyundai Palisade hitam. Bobby tak banyak bicara soal tujuannya mendatangi kantor DPP PDIP sore ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum tahu nih, masuk dulu ya," kata Bobby.

Bobby menyebut dirinya akan berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia berjanji akan menyampaikan lebih lanjut mengenai hasil pertemuan sore ini.

"Dipanggil, Pak Sekjen," jawabnya singkat.

Dilansir detikSumut, Bobby Nasution punya sikap berbeda dengan PDIP terkait dukungan di Pilpres 2024. Bobby yang masih kader PDIP mengaku akan mendukung pasangan Prabowo-Gibran, bukan Ganjar Pranowo-Mahfud Md yang diusung PDIP.

Terkait perbedaan sikap politik itu, Bobby mengatakan dirinya akan bertemu PDIP. Pertemuan itu akan digelar dalam waktu dekat.

"Ya saya tadi sampaikan, saya akan menyampaikan dengan baik-baik dan apa yang ada di hati dan pikiran, kemana akan saya titipkan tentunya suara yang hari ini kami mungkin masyarakat yang ada di Medan ataupun Sumatera Utara, kepada siapa akan kami titipkan suara itu ya itulah yang akan saya sampaikan," ujar Bobby di Karo, Sabtu (4/11/2023).

Pertemuan Bobby dan PDIP itu akan dilaksanakan secepatnya. Dia kemudian mengungkapkan jika hubungannya dengan PDIP maupun kader sejauh ini baik-baik saja, tidak ada kisruh.

"Nanti insyaallah secepatnya (pertemuan), yang pasti saya sampaikan saya dengan teman-teman hari ini di PDI Perjuangan kami komunikasi baik-baik, baik sebagai tugas saya sebagai Wali Kota Medan kami berkomunikasi untuk pembangunan Kota Medan sejauh ini baik-baik, kami berkomunikasi antar personal juga masih sangat baik-baik, jadi nggak ada yang seolah-olah kisruh kacau, nggak, kami semua baik-baik," sebutnya.

Simak Video: Airlangga Hartarto Jadi Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Bakal cawapres Gibran Rakabuming Raka merasa bangga dibantu jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru saja diumumkan. Gibran memberikan pesan soal dermaga bagi kapal besar Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Atas nama pasangan Prabowo-Gibran, saya merasa bangga, saya merasa bersyukur dibantu oleh orang-orang hebat, orang-orang yang, orang orang yang benar-benar ahli di bidangnya masing-masing," kata Gibran usai konferensi pers pengumuman TKN Prabowo-Gibran di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023).

Gibran menitipkan satu pesan penting bagi TKN Prabowo-Gibran. Gibran ingin kapal besar ini berlabuh di dermaga kemenangan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya pesan satu saja, Bapak Ibu semua yang tergabung dalam tim TKN ini, saya pesan satu saja, pastikan kapal besar Koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan," ujar Gibran.

Pengumuman susunan TKN Prabowo-Gibran dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid. TKN Prabowo-Gibran yang dipimpin eks wamen BUMN Rosan Roeslanin memiliki Ketua Koordinator Startegis Sufmi Dasco Ahmad dan dibantu 20 lebih wakil ketua. Berikut ini susunannya.

Ketua Umum TKN: Rosan Roeslani

Ketua Koordinator Strategis: Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua:

1. Ahmad Muzani

2. Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus

3. H. Teuku Riefky Harsya

4. Eddy Soeparno

5. Mahfudz Siddiq

6. Ir. Afriansyah Noor

7. Raja Juli Antoni

8. Yohanna Murtika

9. Dominggus Oktavianus

10. Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto

11. Komjen Pol (Purn) Condrokirono

12. Juri Ardiantoro

13. Arifah Choiri Fauzi

14. Erwin Aksa

15. Wishnu Wardhana

16. Fauzan

17. Akbar Himawan Buchari

18. Prof. Dr. Ali Masykur Musa

19. Panel Barus

20. Utje Gustaaf Patty

21. Silfester Matutina

22. Grace Natalie

Sekretaris: Nusron Wahid

Bendahara Umum: Thomas Djiwandono

Komandan Teritorial: Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Komandan Komunikasi: Budi Satrio Djiwandono

Komandan Penggalangan: Yandri Susanto

Simak juga Video: Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong pada hari Minggu (05/11) mengatakan bahwa dia akan menyerahkan kepemimpinan Partai Aksi Rakyat (PAP) yang berkuasa kepada Wakil PM Lawrence Wong, sesaat setelah perayaan ulang tahun partai ke-70 pada bulan November 2024, setahun sebelum pemilihan umum (pemilu).

Diperkirakan, Partai PAP akan terus memperpanjang dominasinya di Singapura sejak kemerdekaan pada tahun 1965. Itu artinya, Wong kemungkinan besar akan menjadi perdana menteri keempat Singapura.

Lee merupakan putra sulung Lee Kuan Yew, yang dianggap sebagai pendiri Singapura era modern. Lee telah menjabat sebagai sekretaris jenderal partai dan perdana menteri sejak tahun 2004. Tahun lalu, dia memilih Wong, yang saat itu tengah menjabat sebagai menteri keuangan, sebagai penerusnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menaruh kepercayaan penuh pada Lawrence dan timnya dan tidak ada alasan untuk menunda transisi politik mereka. Oleh karena itu, saya bermaksud menyerahkan jabatan ini kepada Wakil PM Lawrence sebelum pemilihan umum berikutnya," ujar Lee dalam sebuah konferensi tahunan partai.

Wong siap mengemban tugas selanjutnya

Lee, 71 tahun, sebenarnya memiliki rencana untuk mengalihkan kepemimpinan partai sebelum ulang tahunnya yang ke-70, tetapi rencananya itu harus tertunda karena pandemi COVID-19.

Dalam pidato konferensinya, Wong, 50 tahun, mengatakan bahwa, "Saya siap untuk tugas saya selanjutnya."

Wong menjadi sorotan ketika menjabat salah satu Ketua Satgas COVID-19 pemerintah Singapura yang berhasil mengendalikan infeksi dan menekan angka kematian dengan memberlakukan pembatasan pergerakan, pembatasan perbatasan, hingga pelacakan kontak.

Wong menjabat sebagai sekretaris pribadi Lee sejak tahun 2005 hingga 2008, kemudian memimpin Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Singapura sebelum akhirnya Wong menjabat menteri keuangan pada tahun 2021 dan Wakil Perdana Menteri Singapura tahun lalu.

Wong juga menjabat sebagai Wakil Ketua GIC, lembaga pengelola dana kekayaan negara (sovereign wealth fund), dan Ketua Otoritas Moneter Singapura, yakni bank sentral negara Asia Tenggara.

'Langkah yang berani'

Menyerahkan kepemimpinan sebelum pemilu berikutnya merupakan sebuah "langkah yang berani", menurut para analis, meskipun sebagian besar mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan hal ini akan berdampak pada stabilitas politik di Singapura.

"Hal yang lebih aman untuk dilakukan bagi partai adalah jika Lee menyerahkan jabatannya setelah pemilihan umum dan memberikan waktu bagi Wong untuk membangun hubungan baik dengan para pemilih," ujar ilmuwan politik Walid Jumblatt Abdullah dari Universitas Teknologi Nanyang.

Partai PAP memenangkan 83 dari 93 kursi parlemen pada pemilu 2020. Namun, dengan pemilu yang diadakan di tengah pergolakan pandemi, pangsa suara populernya turun ke rekor terendah dan 10 kursi tersisi dimenangkan oleh partai oposisi, di mana hal itu belum pernah terjadi sebelumnya.

"Yang penting adalah bahwa Wong harus memenangkan mandatnya sendiri (pada pemilu berikutnya)," kata ilmuwan politik Chong Ja Ian dari Universitas Singapura.

kp/ha (Reuters)


Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Deklarasi Pemilu Damai 2024 di Gedung Islamic Center, Kabupaten Ciamis, Senin (6/11/2023).

Deklarasi Pemilu Damai tersebut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Tasikmalaya, KPU dan Bawaslu Jabar, KPU dan Bawaslu Ciamis. Selain itu juga, partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat.

KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto berpesan agar kebersamaan ini menjadi komitmen bersama untuk menegakkan persatuan dan kesatuan yang paling utama, meski beda pandangan tugas dalam politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tahun 2023 ini sudah memasuki tahapan pileg dan pilpres. Menurutnya, tidak dipungkiri dibayangi polarisasi akibat fanatisme berlebihan dari pendukung calon yang berpotensi menimbulkan konflik. Hal itu sangat tidak diharapkan dalam perhelatan pesta demokrasi ini.

"Melalui deklarasi ini semua komponen masyarakat di Jabar sepakat melaksanakan Pemilu dengan damai dan sejuk. Mewujudkan Indonesia bermartabat dan tetap dalam wadah NKRI," ungkapnya.

Agus menegaskan TNI AD menjunjung tinggi netralitas. Hal itu sudah ada pada koridornya berdasarkan undang-undang TNI tidak boleh berpolitik. Jika ikut berpolitik, maka harus keluar dari institusi TNI.

"Apabila melakukan politik ada tindak pidana atau disiplin dari komandan satuannya," katanya.

Sementara itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menegaskan Ciamis siap melaksanakan Pemilu 2024 dengan aman dan kondusif.

"Dengan Deklarasi Pemilu Damai 2024 ini diharapkan dapat mendongkrak partisipasi masyarakat dengan target 85 persen dari DPT," jelasnya.


TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming resmi mengumumkan jajaran ketua umum hingga wakil ketua umum yang mendampingi. TKN Prabowo-Gibran juga dibantu ketua koordinator strategis.

Pengumuman ini dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, dalam konferensi pers di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). TKN Prabowo-Gibran memiliki Ketua Koordinator Startegis Sufmi Dasco Ahmad dan dibantu 20 lebih wakil ketua.

"Sekretaris. Nusron Wahid, saya sendiri," kata Nusron Wahid.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, TKN Prabowo-Gibran juga dibantu sejumlah wakil sekretaris, sejumlah wakil bendahara, dan sejumlah wakil komandan teritorial.

Ketua Umum TKN: Rosan Roeslani

Ketua Koordinator Strategis: Sufmi Dasco Ahmad

Wakil Ketua:

1. Ahmad Muzani

2. Letjen TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus

3. H. Teuku Riefky Harsya

4. Eddy Soeparno

5. Mahfudz Siddiq

6. Ir. Afriansyah Noor

7. Raja Juli Antoni

8. Yohanna Murtika

9. Dominggus Oktavianus

10. Komjen Pol (Purn) Ari Dono Sukmanto

11. Komjen Pol (Purn) Condrokirono

12. Juri Ardiantoro

13. Arifah Choiri Fauzi

14. Erwin Aksa

15. Wishnu Wardhana

16. Fauzan

17. Akbar Himawan Buchari

18. Prof. Dr. Ali Masykur Musa

19. Panel Barus

20. Utje Gustaaf Patty

21. Silfester Matutina

22. Grace Natalie

Sekretaris: Nusron Wahid

Bendahara Umum: Thomas Djiwandono

Komandan Teritorial: Ahmad Doli Kurnia Tanjung

Komandan Komunikasi: Budi Satrio Djiwandono

Komandan Penggalangan: Yandri Susanto

Lihat juga Video: Airlangga Hartarto Jadi Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Juri Ardiantoro mengajukan pengunduran diri sebagai Deputi Kepala Staf Kepresidenan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik. Juri mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena tergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Perkenankan saya, Juri Ardiantoro, Deputi Kepala Staf Kepresidenan RI Bidang Informasi dan Komunikasi Publik ingin menyampaikan infomasi dan penjelasan bahwa saya telah mengajukan pengunduran diri dalam jabatan tersebut kepada Presiden melalui Bapak Kepala Staf Kepresidenan," kata Juri dalam keterangannya, Senin (6/11/2023).

Juri menjabarkan alasan pengunduran dirinya dari jabatan di KSP. Juri mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kepala KSP Moeldoko yang sudah memberikan kepercayaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Alasan pengunduran diri saya adalah untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024, di mana saya akan bergabung dalam Tim Kampanye Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Kepala Staf Kepresidenan Bapak Jend. (Purn.) Dr. Moeldoko yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengabdi kepada bangsa dan negara dalam andil mengelola komunikasi pemerintah," ujar Juri.

"Sekaligus saya juga mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan selama ini dalam menjalankan tugas dan amanah. Saya mendoakan semoga Bapak Presiden dan keluarga, Bapak Moeldoko dan keluarga serta seluruh pejabat dan seluruh jajaran di lingkungan Istana yang selama ini bekerja sama akan lebih semangat bekerja mengawal berjalannya pemerintahan," imbuhnya.

Beredar informasi nama 19 calon wakil ketua TKN Prabowo-Gibran yang akan dideklarasikan. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor yang masuk dalam daftar membenarkan informasi tersebut.

"Iya benar," ujar Afriansyah ketika dihubungi, Senin (6/11).

Berikut ini daftar beredar 19 wakil ketua TKN Prabowo-Gibran:

1. H. Ahmad Muzani

2. Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk Freidrich Paulus

3. H. Teuku Riefky Harsya

4. Eddy Soeparno. SH, MH

5. Mahfudz Siddiq

6. Ir. Afriansyah Noor, MSi, IPU

7. Raja Juli Antoni, Ph.D

8. Yohanna Murtika, SH

9. Dominggus Oktavianus

10. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, SH

11. Komjen Pol (Purn) Drs. Condrokirono, MM, MHum.

12. Juri Ardiantoro

13. Erwin Aksa

14. Wishnu Wardhana

15. Akbar Himawan Buchari

16. Prof. Dr. Ali Masykur Musa

17. Panel Barus

18. Utje Gustaaf Patty

19. Grace Natalie

Simak juga Video: Ada RK-Fadli Zon di Susunan Dewan Pembina TKN Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming resmi mengumumkan nama pengurus mereka. Politikus Partai Golkar Nusron Wahid menjadi sekretaris di TKN Prabowo-Gibran.

Pengumuman itu dilangsungkan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). Nama sekretaris dan wakilnya diumumkan sendiri oleh Nusron Wahid.

"Sekretaris Nusron Wahid saya sendiri," ujar Nusron.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ada sejumlah nama yang jadi wakil sekretaris TKN Prabowo-Gibran. Berikut daftarnya:

1. Saleh P. Daulay

2. Renanda Bachtar

3. Fadli Tri Hartono

4. Fikroh Auliyarrahman

5. Azanil Kelana

6. Husni Jumat

7. Keke Parawansa

8. Ratu Ratna Damayani

9. Sulistianingsih

10. Edi Budiarso

11. Todo Tua Pasaribu

12. Aminuddin Maruf

13. Michael Umbas

14. Binbin Firman Tresnadi


Anggota Polri di Bangka Belitung yang ditugaskan mengamankan Pemilu 2024 mendatang diminta netral. Mereka diminta bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas.

"Tidak ada personel yang memasuki rumah kemenangan ataupun kantor partai. Jaga selalu perilaku sikap agar tidak dianggap berpihak dengan salah satu paslon partai politik, hal ini dikarenakan kita sebagai anggota Polri bersikap netral," tegas Kabid Humas Polda Bangka Belitung Kombes Jojo Sutarjo di halaman Mapolda, Senin (6/11/2023).

Diketahui, hari ini Polda Bangka Belitung melaksanakan apel Operasi Mantap Brata (OMB) 2023. Masing-masing Satuan Tugas (satgas) diminta bertugas dengan baik dan sesuai porsinya. Termasuk selalu memantau situasi setiap tahapan dalam pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih jauh diungkapkan Jojo, netralitas dan profesional serta menjunjung tinggi integritas itu sangatlah penting. Jojo menyebut hal ini juga berkaca dari kejadian yang terjadi di wilayah lain.

"Adanya beberapa kejadian yang terjadi didaerah lain, terkait dengan masa tahapan Pemilu yang memasuki Kantor Partai atau rumah kemenangan sehingga disalahartikan oleh pihak lain," tegasnya kembali.

Tahapan pemilu sendiri saat ini sudah mulai memasuki pengumuman Daftar Calon Tetap (DCT) Calon Legislatif (caleg), baik DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota. Dengan begitu, personel diminta tidak melakukan hal-hal yang dapat mencederai netralitas sebagai anggota Polri.

"Pelaksanaan Operasi Mantap Brata ini sudah memasuki tahapan pendaftaran caleg, dengan prioritas kita sebagai anggota Polri yaitu mengamankan serta memantau situasi kamtibmas yang ada di Kantor KPU," ujarnya.

Jika terbukti anggota Polri yang melanggar, tentunya sanksi telah menanti. Apel Operasi Mantap Brata (OMB) 2023 Polda Bangka Belitung itu diikuti oleh seluruh Pamen, Pama serta Personel yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata 2023.

Polri Minta Laporkan Jika Ada Anggota Tak Netral Terkait Pemilu


TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka turut mengumumkan susunan dewan pakar. Sejumlah ekonom mengisi Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, termasuk mantan gubernur Bank Indonesia (BI).

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, memimpin pengumuman struktur pengurus tim kampanye ini di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). Nusron mengumumkan mantan gubernur BI Burhanuddin Abdullah menjabat ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.

"Ketua. Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, mantan gubernur Bank Indonesia," kata Nusron dalam konferensi pers.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nusron lantas membacakan daftar dewan pakar TKN. Nama Budiman Sudjatmiko yang dipecat PDIP masuk ke dalam jajaran, termasuk mantan menteri Asman Abnur.

Berikut ini dewan pakar TKN Prabowo-Gibran:

Dewan Pakar

Ketua: Dr. Ir. Burhanuddin Abdullah, mantan gubernur Bank Indonesia

Anggota:

1. Prof. Sudrajat Djiwandono

2. Budiman Sudjatmiko

3. TB Ace Hasan Syadzily

4. Mohammad Jafar Hafsah

5. Williem Wandik

6. Dr. Drajad Hari Wibowo

7. Asman Abnur

8. Bima Arya Sugiarto

9. Helmy Yahya

10. Totok Lusida

11. Norman Zainal

12. Yanda Zaihifni Ishak

13. Mayjen TNI (Purn) Prijanto

14. Fuad Zakaria

15. Ihsan Jauhari

16. Rina Adelina

17. Sarah Handayani

18. Benny K Harman

19. Nachrowi Romli

20. Sukmo Harsono

21. Panji Iriawan

Simak juga Video: Airlangga Hartarto Jadi Ketua Pengarah TKN Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik di Pemilu 2024. Hasilnya, PDIP berada di posisi teratas, dibuntuti Gerindra, Golkar, PKB, dan NasDem.

Survei ini digelar pada 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi.

Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2% dengan tingkat kepercayaan survei 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para responden ditanyakan 'seandainya, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai politik di bawah ini, partai apa yang Ibu/Bapak pilih?'. Hasilnya, PDIP berada di posisi tertinggi dengan elektabilitas 26,3%.

Berikut ini hasilnya:

PDIP 26,3%

Gerindra 17,8%

Golkar 8,1%

PKB 7,9%

NasDem 7,6%

PKS 6,9%

Demokrat 3,8%

PPP 3,4%

PAN 3,1%

Perindo 2,8%

PSI 0,9%

Hanura 0,7%

PBB 0,4%

Gelora 0,3%

Buruh 0,2%

Garuda 0,1%

Ummat 0%

TT/TJ 9,8%

"Pillihan parpol kalau kita lihat masih didominasi partai-partai besar, pertama PDIP di angka 26,3 persen, Gerindra di angka 17,8 persen, Partai Golkar, PKB, dan NasDem bisa kita katakan cenderung berimbang, jadi saya nggak bisa katakan ada peringkat tiga karena bisa Golkar, PKB dan NasDem, mereka ada dalam kondisi yang cukup berimbang," kata Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, saat memaparkan survei, Senin (6/11/2023).

Yunarto lantas membeberkan bahwa Demokrat, PAN, dan PPP belum lolos ambang batas parlemen. Dia juga menyoroti secara khusus PSI yang masih belum berhasil menaikkan elektabilitas meski dipimpin oleh putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

"Lalu disusul PKS, Demokrat, dan saya pikir beberapa partai yang masih harus bertarung untuk mengejar parliamentary threshold. Ada Demokrat, PAN, PPP, Perindo, dan ada PSI yang walaupun balihonya banyak mengalahkan partai-partai besar lain, dan sudah punya ketum seorang anak presiden, angkanya masih di 0,9 persen," ujar dia.

"Jadi harus lebih semangat lagi Kaesang lagi nih keliling-keliling, termasuk memasang baliho dirinya dan ayahnya. Karena kalau kita baca di sini masih jauh sekali dari target angka untuk lolos parliamentary threshold," lanjutnya.

Simak juga Video: Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Akan Dukung Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mendapat kabar bahwa Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan hadir di acara puncak HUT Partai Golkar ke-59 di Jakarta malam ini. Ia menyebut kehadiran Khofifah sudah terkonfirmasi.

"Saya mendapatkan kabar Insyaallah Ibu Khofifah akan hadir di acara HUT Partai Golkar," kata Ace kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Ace tak merinci apakah kehadiran Khofifah ini sebagai salah satu nama yang akan mendukung struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Terkait hal itu, ia menyerahkan sepenuhnya ke TKN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diserahkan kepada TKN. Ya, kalau TKN tentu tanyanya kepada TKN saya baru resmi hari ini diumumkan tentang struktur TKN," ujar Ace.

Ia menyebut alasan Khofifah hadir dalam puncak HUT partainya. Ace meyakini Khofifah sudah satu jalan dengan Partai Golkar.

"Ya, tentu, sejauh ini relatif Insyallah Ibu Khofifah akan ketika beliau hadir di acara Golkar ya berarti beliau akan sejalan dengan Partai Golkar," pungkasnya.

Seperti diketahui, belakangan nama Khofifah santer dikaitkan dengan pasangan calon Prabowo dan Gibran. Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani sempat menyampaikan bahwa akan ada tokoh di Jatim yang akan mendukung pasangan ini.


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengumumkan susunan dewan penasihat. Adapun, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK, putra SBY Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, hingga Titiek Soeharto menjadi dewan penasihat.

Pengumuman ini dilangsungkan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). Nama-nama pembina TKN Prabowo-Gibran dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid.

Selain politisi ternama, beberapa mantan Kapolri seperti Jenderal Sutanto dan Jenderal Sutarman juga mengisi jajaran dewan penasihat. Beberapa jenderal TNI juga terlibat dalam susunan ini.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut ini susunan lengkap Dewan Penasihat TKN Prabowo-Gibran:

1. Jenderal (Purn) Sutanto

2. Jenderal (Purn) Sutarman

3. Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat

4. Letjen TNI (Purn) Safri Samsuddin

5. Nurmala Kartini Sahrir

6. Muhammad Ridwan Kamil

7. Putri Kawardani

8. Akbar Tandjung

9. Agung Laksono

10. Laksamana TNI (Purn) Ahmad Sucipto

11. Mayjen TNI (Purn) R Gautama Wira Negara

12. K.H Abdul Ghofur

13. K.H Adib Rofiudin Izza

14. Raden K.H Haror Azhar

15. Saifuddin Hassan

16. Edhie Baskoro Yudhoyono

17. Linda Agum Gumelar

18. Buya Zulfi Syukur

19. Dedi Mizwar

20. Fadli Zon

21. Komjen (Purn) Mochammad Iriawan (Iwan Bule)

22. Maher Alkatri

23. Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto)

24. Wijono Haryanto

25. Amir Syamsudin

26. Andi Alfian Mallarangeng

27. Muzakir Manaf

28. Theo Samboaga

29. Cicit Sutarjo

30. Badaruddin

31. Ahmad Hafiz Thohir

32. Umar Halim

33. Nasrullah

34. Dhohir Farisi

35. Giring Ganesha

36. Irma Hutabarat

37. Ust Syaifuddin

38. Dedi Miing Gumelar

39. Ratih Sanggarwati

40. Mayjen TNI (Purn) Musa Bangun

41. Irjen (Purn) Adnas

42. Laksda TNI (Purn) Muklas Sidik

43. M Irfan Yusuf Hassim

44. Laksda TNI (Purn) Iskandar Sitompul

45. Habib Umar Assegaf

46. Ida Agung Wayahan

47. Habib Ahmad bin Hasan Alaydrus

48. K.H Misbakhul Munir Cholil

49. K.H Zuhri Yakub

50. Tuan Guru Lalu Muhammad Zainudin Asani

51. K.H Muslikh Abbas

52. K.H Hamdi Hassan Almaliki

53. K.H Zaini Zulfa

54. Agus Masna Sofa Fauzan Al-Hafiz

55. K.H Masrur Anhar

56. K.H Muzafar

57. Cokorda Gede Agung Sumara Wisesa

58. Andi Taswin Abdullah

Lihat juga Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Susunan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming telah disepakati. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto menjabat ketua pengarah TKN Prabowo-Gibran.

Pengumuman ini dilangsungkan di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). Nama-nama pembina TKN Prabowo-Gibran dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain itu, pengarah TKN Prabowo-Gibran dibantu juga oleh sejumlah wakil ketua. Mereka yakni Ketua Harian Gerindra Dasco, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY hingga Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Berikut ini susunan lengkap Pengarah TKN Prabowo-Gibran:

Pengarah

Ketua:

Airlangga Hartarto

Wakil Ketua:

1. Sufmi Dasco Ahmad

2. Agus Harimurti Yudhoyono

3. Zulkifli Hasan

4. Yusril Ihza Mahendra

5. M Anis Matta

6. Kaesang Pangarep

Anggota:

1. Ridha Sabana

2. Agus Jabo

3. Hashim S. Djojohadikusumo

4. Nyai Hj. Mahfudhoh Ali Ube

5. Jenderal TNI (Purn) Agustadi Sasongko Purnomo

6. Laksdya TNI (Purn) Muhammad Jurianto

7. Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia

Tonton juga Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


KPU Provinsi Bangka Belitung (Babel) telah menetapkan 542 daftar calon tetap (DCT) caleg DPRD Provinsi Babel di pemilu 2024. Ada 12 mantan napi yang bakal bertarung merebutkan kursi dewan.

Mantan napi ini dari kasus korupsi hingga kekerasan terhadap anak. Mereka maju dari berbagai partai dan dapil di daerah, Provinsi Bangka Belitung.

"Kasus tindak pidana korupsi 5 orang, izin usaha pertambangan (IUP), pemalsuan surat, 2 narkotika, perbuatan tidak menyenangkan, membawa senjata tajam, dan terakhir penambahan pas pencermatan DCT satu orang kasus kekerasan terhadap anak," jelas Ketua KPU Babel Husin dikonfirmasi detikSumbasgel, Senin (6/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para eks napi ini akan bertarung di pemilihan umum 2024 bersama ratusan calon anggota legislatif (caleg) lainnya untuk merebutkan 45 kursi dewan Provinsi Babel. Termasuk 53 dewan aktif baik dari Provinsi, Kabupaten dan Kota yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg.

Nama Caleg Eks Napi yang Maju di Pemilu 2024

1. Sri Rezeki, caleg dari PDI Perjuangan. Terjerat kasus tindak pidana korupsi dan bebas pada 23 April 2018. Sri merupakan dapil 1 Pangkalpinang.

2. H. Jamro H Jalil caleg dari PDI Perjuangan. Terjerat kasus tindak pidana korupsi dan bebas pada 9 Februari 2017. Jamro merupakan dapil 3 Bangka Selatan.

3. Ucok Oktahaber, caleg NasDem. Terjerat kasus izin usaha pertambangan (IUP) dan bebas pada 3 Juli 2015. Dapil 1 Pangkalpinang.

4. H. Syaifullah, caleg NasDem. Terjerat kasus tindak pidana korupsi dan bebas pada 13 Oktober 2009.

5. H. Adus MD, caleg PKS. Terjerat kasus pemalsuan surat dan bebas pada 16 Juli 2017.

6. Muhammad Natsir, caleg PAN. Terjerat kasus Narkotika dan bebas pada 20 November 2012.

7. Rustam Mataris, caleg Demokrat. Terjerat kasus perbuatan tidak menyenangkan, Tidak ditahan.

8. Arbiyanto, caleg Demokrat. Terjerat kasus membawa senjata tajam dan bebas 24 Juli 2006.

9. Abang Sjahroel Arifin, caleg Perindo. Terjerat kasus tindak pidana korupsi dan bebas pada 7 September 2017.

10. Muktabari, caleg Perindo, Terjerat kasus narkotika dan bebas 13 Oktober 2015.

11. Hamzah Suhaimi, caleg PPP. Terjerat kasus tindak pidana korupsi dan bebas pada 26 Agustus 2017.

12. Rio Kudu,caleg PSI. Terjerat kasus kekerasan terhadap anak dan bebas 14 Oktober 2022.

Tolak Peredaran Miras, Ratusan Warga Geruduk Diskotek Baru di Bangka


Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming resmi mengumumkan nama pembina mereka. Nama Habib Luthfi bin Yahya hingga Jenderal TNI (Purn) Wiranto masuk ke dalam pembina TKN Prabowo-Gibran.

Pengumuman ini berlangsung di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023). Nama-nama pembina TKN Prabowo-Gibran dibacakan Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid.

Ada 10 pembina TKN Prabowo-Gibran. Selain Habib Luthfi dan Wiranto, ada nama 2 mantan ketua umum partai. Berikut ini daftar pembina TKN Prabowo-Gibran.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembina

1. Habib Luthfi Bin Ali Bin Yahya

2. Jenderal TNI Purn Dr H. Wiranto

3. Ir. H. Aburizal Bakrie (mantan Ketum Golkar)

4. M Hatta Rajasa (mantan Ketum PAN)

5. Prof Dr. KH. Asep Saifudin Chalim

6. Laksamana TNI Purn Widodo Adi Sucipto

7. Jenderal TNI Purn Agum Gumelar

8. Letjen TNI Purn E.E Mangindaan.

9. Siti Hardjanti Wismoyo Arismunandar

10. Jeffrie Geovanie

Simak Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Daftar riwayat hidup calon anggota DPR RI dari PSI tak bisa dilihat dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang dipublikasikan KPU di situs resminya. PSI pun memberikan penjelasan.

Dilihat detikcom, Senin (6/11/2023), DCT untuk tingkat DPR RI hingga DPRD Kabupaten/Kota dapat dilihat di situs resmi KPU. Masyarakat juga dapat melihat riwayat hidup dari setiap caleg di situs KPU.

Status publikasi akan muncul ketika profil caleg diklik. Terdapat sejumlah keterangan, yaitu 'bersedia', 'bersedia sebagian' atau 'tidak bersedia untuk dipublikasi'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kemudian menjelaskan alasan profil calon anggota legislatif dari PSI tidak dipublikasi. Dia mengatakan PSI sebenarnya telah menyerahkan seluruh data kepada KPU.

"PSI membuka semuanya karena kan emang data, termasuk data riwayat hidup, sekolah, kerja, data kepolisian, pengadilan itu kan semua udah kami serahkan ke KPU," kata Grace.

Namun, katanya, PSI masih bernegosiasi dengan KPU soal kemungkinan data yang sangat pribadi seperti alamat rumah dapat dihilangkan. Menurutnya, alamat rumah menjadi data yang bersifat sangat pribadi.

"Nah, namun, kami lagi berkomunikasi dengan KPU, apakah memungkinkan bahwa ada data yang sifatnya privat sekali seperti rumah tinggal, mengingat di situ ada keluarga, ada anak-anak kecil yang tinggal di situ bersama dengan para caleg ini, agar tidak perlu atau opsional," ucapnya.

Grace kemudian bercerita pengalaman caleg PSI yang pernah didatangi oleh orang yang tidak dikenal ke rumahnya. Menurutnya, hal itu menjadi pertimbangan PSI untuk tidak mempublikasikan data alamat rumah tinggal.

"Karena pengalaman yang lalu, ketika semuanya ini pilihannya nggak ada per item, jadi sekali oke dibuka semua, ada pengalaman teman-teman caleg itu didatangi orang tidak dikenal, ada intimidasi yang diterima oleh orang-orang rumah yang nggak ngerti apa-apa," jelasnya.

"Jadi, bukannya kami tidak mau membuka, karena, toh, semuanya sudah diserahkan ke KPU," tambahnya.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah selesai memeriksa laporan dugaan pelanggaran etik dari berbagai pihak. MKMK pun telah memeriksa sembilan hakim konstitusi sebagai terlapor. Menurut jadwal, MKMK akan membacakan putusan pada 7 November 2023.

Salah satu perdebatan yang muncul, apakah putusan MKMK dapat menyatakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sah dan batal? Ada yang berpendapat, dan bahkan bersikeras meminta MKMK memutus tidak sah dan membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebaliknya, ada yang berpendapat MKMK tidak berwenang memutus tidak sah dan membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Saya berada dalam barisan pendapat kedua ini.

Bukan Lembaga Banding

MKMK adalah organ pengawas dan penegak etik terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi oleh hakim konstitusi, bukan lembaga banding atas putusan MK. Saya percaya, MKMK akan menempatkan dirinya sebagai lembaga etik yang tugas dan wewenangnya limitatif dalam koridor etika.

Saya pernah merilis pendapat hukum bahwa MKMK tidak dapat membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ada dua argumentasi pokok yang saya kemukakan. Pertama, sifat final putusan MK itu telah ditegaskan oleh Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. MK merupakan lembaga peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sehingga tidak ada upaya hukum yang tersedia untuk menilai Putusan MK itu tidak sah dan kemudian membatalkannya.

UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, membatalkan putusan MK bermakna mencederai konstitusi, terlepas suka atau tidak suka dan memuaskan atau tidak memuaskan isi putusan MK. Seorang konstitusionalis tidak akan melanggar konstitusi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, UU Kekuasaan Kehakiman, apabila dibaca dan dipahami secara utuh, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman perihal hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila hakim mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat untuk membatalkan Putusan MK yang bersifat final.

Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan dan membedakan tentang batasan pengertian hakim, hakim agung, hakim konstitusi, dan hakim ad hoc. Penyebutan ini untuk memberikan kejelasan dalam konteks apa batasan pengertian itu digunakan dalam UU Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan kata "hakim" yang secara spesifik dan limitatif ditujukan untuk hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 yaitu hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya. Dengan demikian, penggunaan kata hakim dengan huruf "h" kecil dalam Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman tidak dapat diartikan generik berlaku untuk semua hakim dan termasuk hakim konstitusi.

Jika dicermati lebih jauh, pasal-pasal lain dalam UU Kekuasaan Kehakiman secara jelas menggunakan penyebutan berbeda untuk kata hakim dan hakim konstitusi. Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman menggunakan penyebutan dan pembedaan kata hakim dan hakim konstitusi dengan sangat jelas sehingga menjadi jelas pula sesungguhnya dimaksudkan kepada siapa (addressaat norm).

Pasal 36: Hakim dan hakim konsitusi dapat diberhentikan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang.

Pasal 37: Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian hakim dan hakim konsitusi diatur dalam undang-undang.

Pasal 48:

(1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

(2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 36, kata "Hakim" menggunakan huruf "H" besar karena berada di awal kalimat dan menurut kaidah baku penulisan memang harus menggunakan huruf besar. Sementara dalam Pasal 37 dan Pasal 48, kata hakim dan hakim konstitusi dibedakan dan ditulis dengan huruf "h" kecil. Meskipun sama-sama menggunakan huruf "h" kecil, bukan huruf besar, addressaat norm ketentuan itu ditujukan secara jelas dan berbeda kepada siapa.

Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman terang-benderang menunjukkan perbedaan penggunaan kata hakim dan kata hakim konstitusi. Dengan demikian, penyebutan kata hakim tidak dapat dipaksakan mencakup hakim konstitusi, sebaliknya penyebutan kata hakim konstitusi bukan dimaksudkan untuk hakim.

Dengan menggunakan pendekatan sistematis, berdasarkan Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman di atas, menjadi jelas bahwa Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman sesungguhnya in concreto ditujukan untuk lembaga-lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung yang sifat putusannya tidak serta-merta final karena ada hierarki kelembagaan bertingkat (pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali).

Apabila Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman juga termasuk untuk hakim konstitusi, maka pembentuk undang-undang tentu sudah menambahkan kata hakim konstitusi sebagaimana dalam norma Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 48 UU Kekuasaan Kehakiman.

Jika ketentuan Pasal 17 ayat (5) dan (6) UU Kekuasaan Kehakiman ini dipaksakan sebagai dasar hukum untuk membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, maka akan terjadi konflik norma hukum, yaitu hukum yang rendah (UU Kekuasaan Kehakiman) bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi (UUD NRI Tahun 1945). Menurut asas hukum yang berlaku universal, tidak dapat dan tidak boleh hukum lebih rendah menganulir hukum lebih tinggi (lex superior derogat legi inferiori).

Fokus di Ranah Etik

Atas dasar itulah saya yakin putusan MKMK akan hanya fokus di ranah etik, tidak akan melampaui tugas dan wewenangnya dengan membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Keyakinan saya ini diperkuat pula oleh alasan lain, yaitu Profesor Jimly Asshiddiqie memiliki track record sangat menghormati sifat final dan mengikat sebuah putusan hukum.

Saat menjadi Ketua MK, Profesor Jimly pernah berkirim surat resmi pada 7 Oktober 2005 kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) perihal kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang melanggar putusan MK mengenai pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. MK telah menjatuhkan putusan bahwa UU ini melanggar UUD 1945, namun pemerintah justru mencantumkannya sebagai rujukan dalam mengeluarkan Perpres Nomor 55/2005 tentang Harga Jual Eceran BBM. Ketua MK Profesor Jimly tegas mengingatkan Presiden SBY agar melaksanakan Putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

Ketika Profesor Jimly menjadi Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pernah ada dua KPUD mempermasalahkan Putusan DKPP dan menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu Ketua KPU Kabupaten Puncak Jaya dan Ketua KPU Kabupaten Lumajang. Ketua DKPP Profesor Jimly, pada 11 Januari 2013, mengadakan pertemuan koordinasi dengan pimpinan Mahkamah Agung terkait gugatan ini, dan menyampaikan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Atas dasar ketentuan ini, Putusan DKPP tidak dapat dibatalkan.

Dua peristiwa itu menunjukkan jalan pikiran dan sikap Profesor Jimly yang sangat menghormati putusan hukum yang bersifat final dan mengikat, terlepas putusan itu disukai atau tidak disukai dan memuaskan atau tidak memuaskan. Oleh karena itu, saya percaya MKMK tidak akan membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang bersifat final karena dasar hukumnya diatur pada level konstitusi.

Munafrizal Manan advokat, analis hukum konstitusi, alumnus University of Melbourne dan Universiteit Utrecht


Ketua KPU Kota Bogor Samsudin mengatakan ada sebanyak 1.081 caleg ikut dalam kontestasi pada pemilu 2024. Mereka di antaranya caleg DPR RI, DPRD Provinsi Jawa Barat dan Kota Bogor.

"Kami telah menetapkan 762 caleg DPRD Kota Bogor yang tersebar di 5 daerah pemilihan (dapil), dengan tingkat keterwakilan perempuan sebesar 37 persen. Kami berharap 762 caleg ini dapat melaksanakan kampanye di 28 November sampai 10 Februari 2024 dengan damai," kata Samsudin di kegiatan Kirab Pemilu dan deklarasi damai di Balai Kota Bogor, Senin (6/11/2023).

Samsudin mengatakan, total 1.018 orang ikut berkontestasi di Kota Bogor pada pemilu 2024. Jumlah itu belum ditambah dengan pasangan capres-cawapres 2024 yang akan ditetapkan KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak kurang dari 1.018 calon yang akan berkontestasi di Kota Bogor. Rinciannya, sebanyak 155 calon anggota DPR RI, 55 Calon DPD RI, 54 calon anggota DPRD Provinsi, dan 762 calon anggota DPRD Kota Bogor," kata Samsudin.

"Kalau KPU pusat nanti menetapkan tiga capres, maka total keseluruhan peserta pemilu yang akan melaksanakan kampanye sebanyak 1.024 orang," imbuhnya.

Sejauh ini, kata Samsudin, sebagian logistik Pemilu seperti, kotak suara, tinta, bilik suara sudah diterima. Sementara formulir dan 4.17.000 suara akan tiba menjelang pemungutan suara.

"Alhamdulillah beberapa logistik pemilu sudah hadir di Kota Bogor, kotak suara tinta bilik suara nanti akan disusul dengan formulir formulir. Kemudian tidak kurang dari 4.17.000 surat suara akan datang ke Kota Bogor untuk dilipat sortir dan didistribusikan menjelang hari dan tanggal pemungutan suara," katanya.

Pemkot Anggarkan Dana Cadangan

Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, Pemkot Bogor menyebut, telah mengalokasikan dana cadangan untuk pemilu 2024 dan sudah disetujui oleh DPRD Kota Bogor.

"Nah dana itu adalah dalm rangka pengamanan. Jadi komitmen Kota Bogor sudah diimplementasikan dalam bentuk anggaran, untuk dialokasikan kepada aparat penegak hukum dari TNI, Polri, Kejaksaan dan petugas di lingkungan pemkot," imbuhnya.

"Sejauh ini Koa Bogor aman kondusif, tidak ada riak-riak yang terlalu mengkhawatirkan, yang kita khawatirkan justru cuaca ekstrem ini," imbuhnya.


Susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan diumumkan. Cawapres dari KIM, Gibran Rakabuming Raka, menghadiri acara tersebut.

Pantauan detikcom di Ballroom Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2023) Gibran tiba sekitar pukul 14.13 WIB. Dirinya terlihat mengenakan kemeja berwarna biru.

Gibran disambut langsung oleh Ketua TKN Rosan Perkasa Roeslani. Selain itu, Gibran disambut oleh Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Sekjen Gelora Mahfudz Siddiq, Sekjen PBB Afriansyah Noor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan surat undangan yang diterima detikcom, Ketua TKN Rosan Perkasa Roeslani menyebut acara akan berlangsung di Ball Room Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Agenda dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.30-15.00 WIB.

"Sehubungan akan diselenggarakannya kegiatan pengumuman susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju, bersama ini kami mengundang Bapak/ Ibu / Saudara rekan jurnalis untuk berkenan hadir," bunyi undangan yang ditandatangani langsung oleh Rosan.

Berikut daftar 19 wakil ketua TKN Prabowo-Gibran:

1. H. Ahmad Muzani

2. Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk Freidrich Paulus

3. H. Teuku Riefky Harsya

4. Eddy Soeparno. SH, MH

5. Mahfudz Siddiq

6. Ir. Afriansyah Noor, MSi, IPU

7. Raja Juli Antoni, Ph.D

8. Yohanna Murtika, SH

9. Dominggus Oktavianus

10. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, SH

11. Komjen Pol (Purn) Drs. Condrokirono, MM, MHum.

12. Juri Ardiantoro

13. Erwin Aksa

14. Wishnu Wardhana

15. Akbar Himawan Buchari

16. Prof. Dr. Ali Masykur Musa

17. Panel Barus

18. Utje Gustaaf Patty

19. Grace Natalie

Lihat Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika membagikan hasil survei terbaru peta elektoral setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta pendaftaran capres dan cawapres untuk Pilpres 2024.

Dari temuan terbaru Charta Politika tercatat nama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang bersaing kuat dalam simulasi dua nama capres. Elektabilitas Ganjar dan Prabowo dianggap memiliki kekuatan yang hampir setara dalam benak para pemilih.

Survei Charta Politika mendapatkan hasil bahwa Prabowo meraup elektabilitas suara sebesar 44.4%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo berada di persentase 40.8%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut bahwa hasil survei elektabilitas Prabowo kini mulai menunjukkan ketidakkonsistenan. Yunarto menilai kalau Prabowo Subianto telah mengalami penurunan elektabilitas setelah putusan MK dan pendaftaran capres-cawapres dilakukan.

Pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres telah menjadi dampak buruk pada elektabilitas Prabowo sendiri. Pasangan Prabowo-Gibran dianggap masyarakat sebagai persetujuan elit politik pada dinasti dan meruntuhkan nilai-nilai demokrasi.

"Dari jumlah tersebut, 49.9% responden setuju bahwa hal tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan putra Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden," tutur Yunarto, Senin (6/11/2023).

Temuan Charta Politika juga melihat bagaimana mayoritas masyarakat sebenarnya menolak akan hasil putusan politik dinasti yang telah terjadi melalui Ketua MK Anwar Usman, yang diketahui adalah ipar dari Jokowi.

"Sebanyak 59.3% responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti," tegas Yunarto.

Sebagai informasi tambahan, survei 'Peta Elektoral Pasca Putusan MK & Pendaftaran Capres-Cawapres' dilakukan Charta Politika dalam periode 26-31 Oktober 2023. Survei dilakukan dengan jumlah sampel sebanyak 2,400 responden yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah memenuhi syarat pemilih dengan metode wawancara tatap muka (face to face).

Penghitungan dilakukan dengan menggunakan metode sampling multistage random sampling dengan toleransi kesalahan (margin of error) 2 sampel dan quality control 20% dari total sampel.

Lihat Video: Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar

[Gambas:Video 20detik]


Politisi Partai Demokrat yang juga mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution urung maju sebagai caleg DPR RI dan lebih memilih menjadi caleg DPRD Sumut. Akhyar tak menampil persoalan biaya menjadi salah satu alasannya batal nyaleg DPR RI.

"Sàya caleg DPRD Sumut dapil Medan A nomor 5," kata Akhyar, Senin (6/11/2023).

Awalnya dia bercerita lebih memilih maju ke DPRD Sumut karena ada sejumlah kegiatan yang harus tetap dia kerjakan di Kota Medan. Menurutnya, kegiatan-kegiatan itu tidak dapat dilakukan lagi jika terpilih menjadi anggota DPR RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau nanti terpilih, kan fokus di Jakarta. Kegiatan di sini takutnya tidak dapat dikerjakan lagi," sebut Akhyar.

Selain itu, kata Akhyar, besarnya cost politik yang harus disiapkan untuk menjadi calon anggota DPR RI turut menjadi salah satu alasan dia memilih mundur.

"Kalau ke Senayan juga biayanya besar, untuk turun ke seluruh daerah yang menjadi daerah pemilihan saja sudah besar," ujarnya.

Untuk diketahui, nama Akhyar sebelumnya masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (dapil) 1. Namun, setelah KPU mengumumkan daftar calon tetap (DCT), nama Akhyar tidak ada lagi.

Benny Demokrat Cerita Ada Anggota Polisi Kerjanya Pasang Baliho Parpol


Lembaga survei Charta Politika Indonesia juga merilis head to head antara para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Ketika diduelkan, Prabowo-Gibran unggul atas Ganjar-Mahfud serta Anies-Cak Imin (AMIN).

Survei ini digelar pada 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi.

Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2% dengan tingkat kepercayaan survei 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari 3 simulasi duet, para responden ditanyakan 'seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan

Bapak/Ibu/Saudara pilih?'. Berdasarkan jawaban responden, Prabowo-Gibran unggul atas Ganjar-Mahfud dan Anies-Cak Imin, sedangkan Ganjar-Mahfud unggul atas Anies-Cak Imin.

Berikut ini simulasi 2 nama capres-cawapres:

Prabowo Vs Ganjar

Prabowo-Gibran 43,5%

Ganjar-Mahfud 40,6%

TT/TJ 15,9%

Prabowo Vs Anies

Prabowo-Gibran 50,3%

Anies-Cak Imin 29%

TT/TJ 20,7%

Ganjar Vs Anies

Ganjar-Mahfud 45,5%

Anies Cak Imin 34,4%

TT/TJ 20,1%

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyoroti secara khusus duel antara Prabowo-Gibran dan Ganjar-Mahfud. Dia menyebut kedua paslon ini hanya berbeda 2,9%.

"Selisih 2,9 persen, artinya terkonfirmasi ada pola yang sama bahwa ada kecenderungan bahwa di 3 nama tidak banyak berubah, tapi penurunan cukup tajam terhadap Pak Prabowo itu terjadi ketika simulasi 2 nama," ucapnya saat memaparkan survei, Senin (6/11/2023).

Yunarto menjelaskan terjadi penurunan pada elektabilitas Prabowo karena Gibran menjadi cawapres. Menurutnya, ada efek pemilih Anies yang sebagian hijrah ke Ganjar karena Gibran menjadi cawapres Prabowo.

"Artinya apa? Pak Prabowo memang punya captive marketnya yang tidak terlalu terganggu ketika nama Mas Gibran masuk dalam konteks simulasi 3 nama, tetapi ketika bicara dalam simulasi 2 nama, artinya kita bicara pada potensi putaran kedua dan simulasi putaran kedua, pemilih Mas Anies yang tadinya memilih Pak Prabowo mulai ragu, sebagian ke Mas Ganjar tidak banyak, tetapi lebih banyak lagi ke undecided voters," ujar dia.

Lihat juga Video: Ditanya soal Bobby-Gibran, Gerindra: Kami Terbuka, Siapa Saja Bisa Masuk

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Charta Politika Indonesia merilis survei elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Hasilnya, paslon Ganjar Pranowo-Mahfud Md unggul atas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN).

Survei ini digelar pada 26 hingga 31 Oktober 2023 dengan melibatkan 2.400 responden. Para responden dipilih secara acak atau multistage random sampling di 38 provinsi.

Metode survei dilakukan wawancara secara tatap muka. Adapun margin of error survei +/- 2% dengan tingkat kepercayaan survei 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Charta Politika menanyakan kepada para responden 'seandainya pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan hari ini, pasangan manakah yang akan bapak/ibu/saudara pilih?'. Hasilnya, pasangan calon Ganjar-Mahfud unggul atas 2 paslon lainnya.

Berikut ini hasilnya:

Ganjar Pranowo-Mahfud Md 36,8%

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka 34,7%

Anies Baswedan-Cak Imin 24,3%

TT/TJ 4,3%

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya lantas menjelaskan hasil survei tersebut. Dia menyoroti secara khusus perbedaan tipis antara Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran.

"Tidak terlalu jauh berbeda, Ganjar dan Mahfud ada di 36,8 persen, Prabowo dan Gibran ada di angka 34,7 persen, Anies dan Cak Imin ada di angka 24,3 persen, jadi ada selisih sekitar 2,1 persen kalau kita lihat," ucapnya.

Namun demikian, menurutnya, hasil survei periode ini tidak banyak berbeda dengan periode survei sebelumnya. "Tidak terlalu banyak perubahan kalau dibandingkan dengan 13-17 Oktober unutk 3 nama," imbuhnya.

Simak juga Video: Survei LSJ: 66,5% Responden Yakin Jokowi Akan Dukung Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]


Badan Pusat Statistik (BPS) merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2023. BPS menjelaskan perbandingan IPAK tahun 2023 dibanding tahun 2022.

"IPAK Indonesia 2023 sebesar 3,92 pada skala 0 sampai 5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2022 sebesar 3,93," demikian tertulis dalam situs resmi BPS seperti dilihat, Senin (6/11/2023).

BPS menjelaskan nilai indeks semakin mendekati 5 berarti menunjukkan masyarakat berperilaku semakin antikorupsi. Sementara itu, menurut BPS, nilai indeks yang semakin mendekati 0 menunjukkan masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BPS mengatakan IPAK disusun berdasarkan dua dimensi, yaitu Dimensi Persepsi dan Dimensi Pengalaman. Nilai Indeks Persepsi 2023 sebesar 3,82, meningkat sebesar 0,02 poin dibandingkan Indeks Persepsi tahun 2022, 3,80.

Sebaliknya, Indeks Pengalaman 2023 berada di angka 3,96. Skor itu menurun sebesar 0,03 poin dibanding Indeks Pengalaman 2022, yakni 3,99.

Sebagain informasi, dimensi persepsi dalam IPAK disusun berdasarkan pendapat responden terhadap kebiasaan atau perilaku koruptif di lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Sementara, Dimensi Pengalaman mencakup pengalaman responden ketika berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya, seperti kampanye Pemilu, penerimaan pegawai negeri/swasta, penerimaan masuk sekolah/kampus, ataupun saat ditilang.

"Pada 2023, terjadi pola penurunan pada persepsi masyarakat di lingkup publik. Pada tahun ini terlihat bahwa masyarakat lebih permisif terhadap korupsi. Hal ini ditunjukkan oleh menurunnya persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar beberapa perilaku korupsi kecil (petty corruption). Dibanding 2022, penurunan terbesar terjadi pada variabel sikap orang 9 Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) 2023 tua/wali murid/mahasiswa memberikan uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah/kampus pada saat penerimaan rapor/kenaikan kelas/sidang akhir/kelulusan, di mana persentase masyarakat yang menganggap tidak wajar menurun dari 60,57 menjadi 49,49," demikian tertulis dalam laporan IPAK 2023 yang diunduh dari situs BPS.

BPS juga menampilkan data soal dimensi pengalaman. Pada 2023, menurut BPS terdapat 83,67 persen masyarakat yang tidak membayar suap kepada petugas ketika mengakses layanan publik, baik sendiri maupun melalui perantara.

"Nilai ini menurun dibandingkan 2022 (84,54 persen). Sementara itu, kondisi yang berbeda terjadi pada kelompok pelaku usaha. Pada 2023, persentase pelaku usaha yang tidak membayar suap kepada petugas ketika mengakses layanan publik adalah 82,60 persen, naik dibandingkan 2022 (81,68 persen)," tulis BPS.

BPS juga memaparkan persentase masyarakat yang tidak pernah ditawari untuk membayar uang damai saat ditilang polisi. Menurut BPS, tingkat masyarakat yang tidak pernah ditawari untuk membayar uang damai saat ditilang meningkat.

"Persentase masyarakat yang tidak pernah ditawari untuk membayar uang damai saat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas meningkat dari 95,73 (2022) menjadi 96,71 (2023)," tulis BPS.


Polemik internal antara DPD dan DPW Partai Ummat di Lampung tuntas. 27 bakal calon legislatif (Bacaleg) DPD Tulang Bawang yang sebelumnya mengancam mundur dari pencalonan, mengurungkan niatnya.

Sekretaris DPD Partai Ummat Kabupaten Tulang Bawang, Sahroni mengatakan telah ada kesepakatan terkait permasalahan internal antara DPD dengan DPW Partai Ummat Lampung.

"Alhamdulillah, permasalahan internal kemarin hingga adanya ajaun kader untuk mengundurkan diri sudah clear," kata dia sata dikonfirmasi detikSumbagsel, Senin (6/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Roni mengakui ada miskomunikasi antara DPD dan DPW Partai Ummat. Meski begitu dia tidak merincikan secara detail terkait permasalahan tersebut.

"Sudah, sudah selesai semua melalui musyawarah antara DPD dan DPW," ujarnya.

Dengan berakhirnya polemik internal ini, Roni menyatakan ke 27 kader Partai Ummat yang sebelumnya menyatakan mundur dari pencalonan Bacaleg siap bertarung pada Pemilu 2024 mendatang.

"Selanjutnya Partai Ummat Kabupaten Tuba menarik / klarifikasi kembali terkait pengunduran diri. Dan siap bertarung dalam proses demokrasi pada 14 Februari 2024 mendatang," tandasnya.

Sebelumnya pada Jumat (3/11/2023) bertempat di Kantor KPU Tulang Bawang para kader Partai Ummat memutuskan untuk mundur dari pencalonan. Keputusan ini dikarenakan adanya beberapa point perbedaan pandangan antara Pengurus Partai Ummat tingkat provinsi maupun pusat.

"Ada beberapa point yang tidak sejalan. Salah satunya yang mendasar adalah kekecewaan, karena tidak sejalannya kita dengan vertikal ke atas Partai Ummat yaitu DPW Partai Umat Lampung dan DPP, sehingga itu menjadi salah satu bentuk kekecewaan serta kami berprinsip untuk mengundurkan diri," jelas Roni.

Amien Rais Desak Jokowi Lebih Konkret Beri Bantuan ke Palestina


Provinsi Bangka Belitung (Babel) masuk daerah paling rawan politisasi SARA di Pemilu 2024 mendatang. Babel menduduki peringkat ketiga kerawanan paling tinggi se-Indonesia provokasi SARA di media sosial.

Data tersebut berdasarkan hasil pemetaan kerawanan pemilu 2024 terkait politisasi SARA, yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. Atau bercermin dari pemilu di 2019 lalu.

"Media sosial menjadi satu tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang. Karena menjadi media yang efektif untuk penyebarluasan informasi. Baik penyelenggara maupun peserta Pemilu menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan masing-masing agendanya pada Pemilu 2024," jelas Ketua Bawaslu Babel, EM Osykar selaku kepada detikSumbagsel, Senin (6/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk tingkat pertama yakni DKI Jakarta, disusul Maluku Utara. Sedangkan urutan keempat hingga enam adalah Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Bangka Belitung berada pada tingkat kerawanan ketiga paling tinggi se-Indonesia dengan skor 34,03 persen berdasarkan total kejadian untuk seluruh indikator kerawanan media sosial, baik adanya SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial.

Sementara Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan termasuk 20 besar Kabupaten dan Kota paling rawan isu kampanye negatif di media sosial, skornya 3,26 persen.

Untuk melakukan pencegahan, kata Osykar, pihaknya akan melakukan kolaborasi dengan Polda Babel dan Diskominfo.

"Bawaslu Babel akan intensif membangun kolaborasi dengan teman-teman Polda Babel dan Diskominfo untuk men-screening setiap berita yg disinyalir kuat bernilai black campaign di media sosial, salah satunya mengaktifkan patroli siber," tegasnya.

Osykar menyebutkan media sosial inilah yang juga menjadi sarana rawan terjadinya politisasi sara, hoaks, dan ujaran kebencian. Sebagaimana diketahui, media sosial menjadi instrumen yang dinilai paling efektif untuk mengkampanyekan agenda atau penyebarluasan informasi.

"Dibutuhkan beberapa langkah seperti pembentukan Satgas, membentuk bank data, mengedukasi pemilih dan masyarakat, serta melakukan patrol siber untuk mencegah potensi berkembangnya politisasi SARA, hoaks, dan ujaran kebencian di media sosial," tambahnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco mengatakan pihaknya baru mengetahui Wali Kota Medan Bobby Nasution mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dasco menyebut pihaknya akan mendalami itu lantaran belum ada penyampaian secara resmi.

"Ya kita mungkin dengan awak media, saya juga sama-sama mantau dari media, bahwa kemudian Pak Bobby itu mendukung atau melakukan deklarasi mendukung pasangan Pak Prabowo-Gibran," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

Dasco menyebut akan mengkomunikasikan hal itu kepada pihak terkait. Sejauh ini belum ada pemberitahuan apapun terhadap Partai Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kita akan coba lebih dalami karena itu juga tidak ada pemberitahuan lebih resmi kepada pihak kami Gerindra. Ya nanti ada yang tugasnya coba mendalami apakah kemudian bagaimana ceritanya itu," kata Dasco.

Ia menyebut Partai Gerindra terbuka dengan semua pihak yang mendukung pasangan Prabowo dan Gibran. Ia akan menyambut dengan baik.

"Ya kami kan memang dukungan-dukungan itu kami akan sambut dengan baik dari manapun itu yang sifatnya mempunyai visi yang sama dengan Prabowo-Gibran untuk Indonesia yang lebih maju," ucapnya.

Bobby Dukung Prabowo-Gibran

Relawan Wali Kota Medan Bobby Nasution menyatakan mendukung pasangan bacapres dan bacawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Bobby pun menegaskan sikapnya selaras dengan relawan.

Dilansir detikSumut, Sabtu (4/11), mulanya, Penasihat Rumah Kolaborasi Bobby Nasution (RKBN) Hasanul Jihadi alias Jiji menyatakan bahwa mereka adalah Jokowisme atau mengikuti Presiden Joko Widodo (Jokowi). RKBN sendiri merupakan induk relawan Bobby.

"Hari ini kita bersama kawan-kawan di LMD, kita dari Rumah Kolaborasi Bobby Nasution (RKBN) teman-teman relawan hari ini semua di Tanah Karo semangat, semangat kami juga merupakan semangatnya Pak Jokowi, artinya hari ini kita sepakat tentang Jokowisme," kata Hasanul Jihadi usai peletakan batu pertama Monumen Juma Jokowi di Liang Melas Datas (LMD), Karo, Sabtu (4/11).

Jiji kemudian menyatakan akan mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Pihaknya akan bergerak untuk memenangkan Prabowo-Gibran.

"Hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita kawan-kawan dari Rumah Kolaborasi Bobby Nasution, artinya mesin ini, kendaraan ini akan kami gunakan untuk kepentingan dan memenangkan Bapak Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka dalam kontestasi presiden," ucapnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Bobby menyebut akan mengikuti relawan soal arah dukungan di Pilpres 2024. "Ya saya ikut relawan saya, saya ikut relawan saya. Iya (mendukung Prabowo-Gibran)," ujarnya.


Beredar informasi nama 19 calon wakil ketua TKN Prabowo-Gibran yang akan dideklarasikan siang nanti. Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor yang masuk dalam daftar membenarkan informasi tersebut.

"Iya benar," ujar Afriansyah ketika dihubungi, Senin (6/11/2023).

Namun Afriansyah belum memerinci lebih lanjut terkait acara deklarasi tersebut. Dirinya juga menyebut hampir tidak ada perubahan dari susunan 19 nama wakil ketua TKN Prabowo-Gibran itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Insyaallah (tidak ada perubahan)," ucapnya.

Sementara itu, berdasarkan agenda yang diterima detikcom, acara deklarasi itu akan digelar di Ballroom Hotel Grand kemang, pukul 13.30 hingga 15.00 WIB. Adapun agenda deklarasi itu yakni 'Pengumuman Susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju'.

Berikut ini daftar beredar 19 wakil ketua TKN Prabowo-Gibran:

1. H. Ahmad Muzani

2. Letjen TNI (Purn) H. Lodewijk Freidrich Paulus

3. H. Teuku Riefky Harsya

4. Eddy Soeparno. SH, MH

5. Mahfudz Siddiq

6. Ir. Afriansyah Noor, MSi, IPU

7. Raja Juli Antoni, Ph.D

8. Yohanna Murtika, SH

9. Dominggus Oktavianus

10. Komjen Pol (Purn) Drs. Ari Dono Sukmanto, SH

11. Komjen Pol (Purn) Drs. Condrokirono, MM, MHum.

12. Juri Ardiantoro

13. Erwin Aksa

14. Wishnu Wardhana

15. Akbar Himawan Buchari

16. Prof. Dr. Ali Masykur Musa

17. Panel Barus

18. Utje Gustaaf Patty

19. Grace Natalie

Simak Video 'Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan':

[Gambas:Video 20detik]


Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2023 tak sampai 5%, hanya mencapai 4,94% secara year on year (yoy). Meski begitu konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan sebenarnya berbagai komponen pertumbuhan ekonomi masih tumbuh positif. Komponen yang dimaksud adalah konsumsi rumah tangga, PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto), dan konsumsi LNPRT (Lembaga Non-profit yang Melayani Rumah Tangga).

"Sementara untuk ekspor impor dan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Sebagai penyumbang utama dari PDB menurut komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%, PMTB tumbuh 5,77% didorong oleh pertumbuhan barang modal bangunan, kendaraan, serta produk kekayaan intelektual," terangnya dalam konferensi pers, Senin (6/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ekspor pada triwulan 3 mengalami kontraksi 4,26% dan impor juga mengalami kontraksi 6,18%. Konsumsi pemerintah juga mengalami kontraksi sebesar 3,76% di triwulan III-2023 didorong oleh penurunan belanja pegawai, belanja barang dan belanja bantuan sosial," tambahnya.

Sementara itu konsumsi LNPRT tumbuh 6,21% didorong oleh peningkatan aktivitas dalam rangka Pemilu seperti rakernas, rakerda dan rapimnas, serta konsolidasi nasional.

Konsumsi rumah tangga terus tumbuh seiring dengan terkendalinya inflasi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tertinggi terjadi pada transportasi dan komunikasi, tercermin dari peningkatan penjualan sepeda motor dan penumpang angkutan rel, laut dan udara serta restoran dan hotel tercermin dari peningkatan tingkat hunian kamar hotel.

Berdasarkan hal itu pada kuartal III-2023 konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia yang paling besar yakni 2,63%. "Kontribusi ini sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan triwulan lalu karena konsumsi rumah tangga telah mencapai puncaknya biasanya di triwulan II-2023," terangnya.

Pertumbuhan ekonomi kuartal III-2023 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan 1,81% serta konsumsi LNPRT dengan sumber pertumbuhan 0,07%.

Lihat Video: Jokowi Ungkap Perang Hamas-Israel Bisa Bikin Harga Minyak Dunia Naik

[Gambas:Video 20detik]


KPU Kota Bogor bersama Pemkot Bogor menggelar Kirab Pemilu 2024 di sejumlah jalan utama di Kota Bogor hari ini. Kirab itu akan melewati enam kecamatan.

"Kirab Pemilu hari ini digelar setelah penandatanganan deklarasi damai, kita akan pawai keliling Kota Bogor sepanjang 32 Km," kata Ketua KPU Kota Bogor Samsudin di Balai Kota Bogor, Senin (6/11/2023).

Samsudin menyebut pawai Kirab Pemilu 2024 dimulai dari Balai Kota Bogor di Jalan Ir Juanda lalu menuju Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Warung Jambu, Jl Pajajaran hingga Simpang Sukasari. Kirab Pemilu 2024 juga dilanjutkan ke kawasan Empang, Pancasan, Gunungbatu hingga Simpang Bubulak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rute di Kota Bogor yang pasti akan melewati enam Kecamatan di Kota Bogor, dari Balai Kota ke Warung Jambu, kemudian arah Jalan Padjajaran sampai Baranangsiang. Kemudian bergeser k arah BTM, Pancasan, Bogor Barat kemudian arah Bubulak, kemudian ke arah Jalan Sholeh Iskandar, kemudian kembali ke Warung Jambu dan titik terakhir ke kantor KPU Kota Bogor," ujar Samsudin.

Kirab Pemilu 2024 dengan diawali penandatanganan deklarasi pemilu damai. Deklarasi dihadiri Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, bersama jajaran Forkopimda Kota Bogor, Dandim 0621 Kota Bogor Kolonel Inf Fikri Ferdian, Kapolresta Bogor Kota Kombes Bismo Teguh Prakoso, Ketua DPRD Kota Bogor, Ketua KPU Kota Bogor, Ketua Bawaslu Kota Bogor, Kajari Kota Bogor dan perwakilan ketua Partai.

Kirab Pemilu 2024 di Kota Bogor (Sholihin/detikcom)

"Kita akan laksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada perempuan, kepada disabilitas, kepada anak muda. Kita juga bekerja sama dengan bekerja sama dengan KNPI Kota Bogor, melaksanakan semua tahapan kegiatan sosialisasi Pemilu 2024. Selanjutnya, kami akan kirimkan kirab Kota Bogor ke Kabupaten Bogor pada 13 November 2023," ujarnya.

Kasat Lantas Polresta Bogor Kota Kompol Galih Apria mengatakan tidak ada rekayasa lalu lintas selama kirab berlangsung. Dia mengatakan ada 508 petugas gabungan yang diterjunkan ke titik yang dilintasi peserta kirab.

"Saat ini kita memastikan seluruh jalur yang dilintasi tetap mengalir. Dalam pelaksanaannya jalur yang dimulai dari Balai Kota dan berakhir di Kantor KPU. Tidak ada pengalihan maupun penutupan arus, kita berupaya agar aktivitas masyarakat dan kirab dapat berjalan dengan baik," kata Galih.

"Kapolresta Bogor Kota menerjunkan 508 personel gabungan TNI-Polri-Dishub-Pol PP. Pawai kirab akan finis di Kantor KPU," imbuhnya.


Putusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dkk dibacakan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) besok. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menyakini hasil keputusan MKMK tak akan mengubah hasil sebelumnya terkait batas usia capres dan cawapres.

"Kami meyakini bahwa keputusan MKMK ini tidak akan mengubah putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, kita harus kembalikan kepada konstitusi kita bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi itu sifatnya adalah final dan mengikat," kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (6/11/2023).

Ace menyebut keputusan etik Hakim MK tersebut diserahkan sepenuhnya kepada MKMK. Ia meyakini apa diputuskan MKMK nantinya akan sesuai dengan aturan yang berlaku.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya pertama bahwa keputusan mahkamah kehormatan mahkamah konstitusi ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada anggota dewan etik dari MKMK," ujar Ace.

"Dan saya yakin sebagai mantan serta hakim konstitusi mereka akan mengetahui seharusnya keputusan apa tepat di dalam memutuskan majelis kehormatan tersebut," sambungnya.

Ace menyebut MKMK tak akan mengubah keputusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada. Mengingat putusan terkait batas usia capres dan cawapres sudah final dan binding.

Sekali lagi kami tentu berkeyakinan bahwa MKMK sesuai kewenangannya tidak akan mengubah hasil keputusan dari MK yang telah dikeluarkan terkait dengan batasan umur calon presiden maupun calon wakil presiden," imbuhnya.

Simak Video 'Gerindra Nilai MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution batal menjadi calon anggota DPR RI. Ada apa?

Untuk diketahui, nama Akhyar sebelumnya masuk dalam daftar calon sementara (DCS) anggota DPR RI dari Partai Demokrat untuk daerah pemilihan (dapil) 1. Namun, setelah KPU mengumumkan daftar calon tetap (DCT), nama Akhyar tidak ada lagi.

Kepada detikcom, Akhyar membenarkan hal tersebut. Akhyar menyebut dia tidak jadi menjadi calon anggota DPR RI, namun menjadi calon anggota DPRD Sumut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sàya caleg DPRD Sumut dapil Medan A nomor 5," kata Akhyar, Senin (6/11/2023).

Akhyar mengatakan dia memilih untuk maju untuk ke DPRD Sumut karena ada sejumlah kegiatan yang harus tetap dia kerjakan di Kota Medan. Menurutnya, kegiatan-kegiatan itu tidak dapat dilakukan lagi jika terpilih menjadi anggota DPR RI.

"Kalau nanti terpilih, kan fokus di Jakarta. Kegiatan di sini takutnya tidak dapat dikerjakan lagi," sebut Akhyar.

Selain itu, kata Akhyar, besarnya cost politik yang harus disiapkan untuk menjadi calon anggota DPR RI turut menjadi salah satu alasan dia memilih mundur.

"Kalau ke Senayan juga biayanya besar, untuk turun ke seluruh daerah yang menjadi daerah pemilihan saja sudah besar," ujarnya.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Pakar hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Mochtar juga mengajukan permintaan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres. Berikut bunyi permohonan gugatannya.

Dilansir detikNews, Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UGM (FH UGM) itu dalam permohonannya meminta putusan MK Nomor 90 dibatalkan MK.

"Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," bunyi permohonan penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan yang dilansir website MK, Senin (6/11/2023), dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Denny Indrayana juga ikut menjadi penggugat. Dalam gugatan itu, keduanya meminta MK membuat putusan sela.

"Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023. Menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023," pinta Zainal dan Denny.

Alasan Zainal dan Denny yaitu Putusan Putusan 90/PUU-XXI/2023 turut serta diadili oleh YM. Anwar Usman yang saat itu posisinya adalah Paman dari Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo (Presiden RI). Hubungan tersebut terjalin akibat yang bersangkutan menikah dengan adik Presiden, Idayati.

Diketahui, Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga dijadikan dasar oleh Gibran Rakabuming Raka (keponakan Yang Mulia Anwar Usman) mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2024.

"Seharusnya, Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, ketika YM. Anwar Usman terlibat dalam Putusan 90/-PUU/XXI/2023, jelas-jelas hal itu menjadikan Putusan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah," ujarnya.

Selain itu, syarat formil sebuah putusan yang diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tidak hanya mengikat hakim di bawah Mahkamah Agung, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat (5) tersebut yang menggunakan frasa 'seorang hakim', dengan huruf 'h' kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan 'Hakim' dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di bawahnya.

Selengkapnya di halaman selanjutnya.


Partai Golkar akan menggelar puncak perayaan HUT Partai Golkar yang ke-59 tahun di Jakarta hari ini. Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan diundang dalam perayaan HUT.

Ace menyebut selain Presiden Jokowi dan Gibran, pihaknya juga mengundang bacapres Prabowo Subianto dan ketua umum partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Ya, saya sebagai ketua pengarah dari HUT ke-59 Partai Golkar kita telah mengundang Bapak Presiden RI Bapak Insinyur Joko Widodo, mengundang juga Pak Prabowo dan juga Mas Gibran dan para ketum partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju," kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Ketua DPD Golkar Jawa Barat ini menyebut kehadiran para undangan tersebut masih dikonfirmasi. Ia belum bisa memastikan apakah Prabowo dan bakal calon wakil presidennya, Gibran, akan menghadiri acara.

"Dan tentu hingga saat ini kami masih mengkonfirmasi kehadiran dari para terutama presiden dan capres-cawapres yang kita usung termasuk juga para Ketum KIM," sambungnya.

Adapun Gibran diketahui izin tidak berkantor di Balai Kota Solo pada hari ini. Gibran disebut izin satu hari untuk bertolak ke Jakarta.

Dilansir detikJateng, berdasarkan surat izin yang diterima, Senin (6/11), Gibran izin untuk menghadiri undangan makan siang bersama Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Selain itu, dia juga izin menghadiri beberapa rangkaian kegiatan di Jakarta.

"Bahwa dalam surat dimaksud, Saudara sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diundang oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Makan Siang Bersama Bakal Calon Wakil Presiden dan beberapa rangkaian kegiatan pada Hari Senin, 6 November 2023 di Jakarta," bunyi salah satu poin pada surat izin tersebut yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, juga membenarkan surat itu. Dia mengatakan Pemkot Solo surat menerima tersebut hari ini. Dirinya pun mengaku akan hadir menggantikan Gibran di beberapa agenda yang sebelumnya sempat sudah diagendakan.

"Surat masuk baru saja," lanjutnya.


Pj Wali Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) Akbar Ali mengangkat Iwan Asaad sebagai staf khusus. Iwan Asaad sebelumnya menduduki jabatan sekretaris daerah (Sekda) Parepare, namun dicopot oleh Taufan Pawe saat masih menjabat sebagai wali kota.

"Bukan staf ahli, tapi staf khusus karena SK-nya itu jabatan fungsional muda," kata Akbar Ali kepada detikSulsel, Senin (6/11/2023).

Akbar mengungkapkan dirinya mengangkat Iwan Asaad menjadi staf khusus karena dinilai bisa membantu untuk melaksanakan program-program prioritasnya selama menjabat sebagai Pj Wali Kota Parepare. Di antaranya pengendalian inflasi, menjaga ketahanan pangan, mengurangi angka kemiskinan dan gizi buruk, pencegahan stunting, serta menyukseskan pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertimbangannya, orang yang memiliki pemahaman luas dan pernah menduduki jabatan strategis di Pemkot. Jadi akan membantu untuk melaksanakan program-program ke depannya," ungkapnya.

Diketahui, Iwan Asaad sempat menduduki jabatan sebagai Sekda Parepare pada masa jabatan 2018-2023. Namun pada Rabu (2/8) lalu, Iwan dicopot dari jabatan tersebut saat Wali Kota Parepare masih dijabat Taufan Pawe.

Taufan Pawe beralasan pencopotan Iwan Asaad dari jabatan sekda karena dianggap melawan usai menolak evaluasi jabatan. Iwan Asaad disebut sudah menandatangani surat keputusan untuk tidak melanjutkan jabatan sebagai sekda.

Dia menjelaskan, keputusan untuk melakukan evaluasi terhadap jabatan sekda dilakukan sesuai mekanisme yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Dalam regulasi tersebut disebutkan evaluasi dilakukan bagi pejabat masa jabatannya yang akan memasuki 5 tahun.

"Satu hal saya sesalkan kenapa yang bersangkutan (Iwan Asaad) menolak untuk evaluasi jabatannya. Dia melakukan perlawanan dan dia bertanda tangan bahwa dia tak bersedia untuk evaluasi jabatan dan tidak bersedia tidak menjabat lagi sebagai sekda," ungkap Taufan Pawe kepada wartawan, Rabu (2/8).

Tebas Kepala Penjual Ikan, Pria di Parepare Nyaris Dihajar Massa


Beredar informasi susunan wakil ketua TKN Prabowo-Gibran yang akan dideklarasikan siang nanti. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa membenarkan rencana deklarasi tersebut.

"Nanti diumumkan di Grand Kemang," kata Erwin Aksa saat dikonfirmasi, Senin (6/11/2023).

Erwin tidak menjelaskan lebih lanjut soal agenda deklarasi tersebut. Meski begitu, dia memastikan akan hadir pada acara itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti saya hadir," ucap Erwin Aksa. Dia menjawab pertanyaan apakah dirinya menjadi salah satu calon wakil ketua TKN Prabowo-Gibran.

Sementara itu, berdasarkan agenda yang diterima detikcom, terlihat acara deklarasi itu akan digelar di Ballroom Hotel Grand kemang, pukul 13.30 hingga 15.00 WIB. Adapun agenda deklarasi itu yakni 'Pengumuman Susunan Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju'.

Kemudian dalam agenda itu, tertera 19 nama calon wakil ketua TKN Prabowo-Gibran. Nama Erwin Aksa tercantum sebagai salah satu calon wakil ketua.

Simak Video 'Gerindra Nilai MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dijadwalkan akan memeriksa Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dan anggota Panwaslih Aceh Fahrul Rizha Yusuf. Keduanya diadukan karena meloloskan orang yang tidak ikut seleksi Panwaslih Nagan Raya.

Sidang pemeriksaan keduanya akan digelar di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, Senin (6/11/2023) siang. Rahmat Bagja (teradu I) dan Fahrul Rizha Yusuf (teradu II) diadukan oleh Zam Zami.

Zam Zami dalam aduannya mendalilkan Rahmat telah meloloskan seseorang bernama Ramhadsyah menjadi anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028 melalui surat pengumuman Bawaslu RI Nomor 2570.1/KP.01.00/K1/08/2023 tentang Pengumuman Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Terpilih Masa Jabatan 2023-2028. Ramhadsyah disebut tidak pernah mengikuti seleksi Panwaslih kabupaten/kota.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rahmat juga disebut melantik Rahmadsyah yang namanya tidak tercantum dalam surat pengumuman tersebut. Sementara Fahrul didalilkan melakukan kesalahan dengan mengirim nama Ramhadsyah kepada Bawaslu RI untuk dipilih sebagai Anggota Panwaslih Kabupaten Nagan Raya periode 2023-2028.

"Agenda sidang ini adalah mendengarkan keterangan pengadu, teradu, serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan dalam sidang," kata Sekretaris DKPP David Yama kepada wartawan.

Menurutnya, DKPP telah memanggil para pihak sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

"Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut dengan menyampaikan surat pemanggilan sidang lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," jelasnya.

Pj Gubernur Ungkap Penyebab Warga Aceh Tolak Pengungsi Rohingya


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka izin tidak berkantor di Balai Kota Solo pada hari ini. Gibran disebut izin satu hari untuk bertolak ke Jakarta. Apa agenda Gibran di Jakarta?

Dilansir detikJateng, berdasarkan surat izin yang diterima, Senin (6/11/2023), Gibran izin untuk menghadiri undangan makan siang bersama Wakil Presiden, Ma'ruf Amin. Selain itu, dia juga izin menghadiri beberapa rangkaian kegiatan di Jakarta.

"Bahwa dalam surat dimaksud, Saudara sebagai Bakal Calon Wakil Presiden Indonesia pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diundang oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia pada kegiatan Makan Siang Bersama Bakal Calon Wakil Presiden dan beberapa rangkalan kegiatan pada Hari Senin, 6 November 2023 di Jakarta," bunyi salah satu poin pada surat izin tersebut yang ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa, juga membenarkan surat itu. Dia mengatakan Pemkot Solo surat menerima tersebut hari ini. Dirinya pun mengaku akan hadir menggantikan Gibran di beberapa agenda yang sebelumnya sempat sudah diagendakan.

"Surat masuk baru saja," lanjutnya.

Sementara saat ditanya mengenai adanya kabar terkait undangan makan siang dengan Wapres yang batal digelar hari ini, Teguh mengaku tidak tahu. Dia juga tidak tahu terkait acara HUT Golkar di Jakarta yang digelar hari ini.

"Entah, itu surat dibaca saja, izinnya itu yang ditandatangani oleh Pj makan siang bareng wapres," ungkapnya.

"Itu nggak ada urusan dengan kita, yang tertulis hanya izin makan siang. Undangan resmi sudah beredar perkara berubah kita nggak tahu, yang penting surat resmi sudah ada," lanjutnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga Video 'Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Permintaan agar Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres terus berdatangan. Kali ini permintaan diajukan oleh pakar hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar. Dalam permohonannya, Ketua Departemen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) itu meminta putusan MK Nomor 90 dibatalkan MK.

"Menyatakan pembentukan Putusan 90/PUU-XXI/2023 yang memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi permohonan penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan yang dilansir website MK, Senin (6/11/2023).

Ikut menjadi penggugat yaitu Denny Indrayana. Dalam gugatan itu, keduanya meminta MK membuat putusan sela.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menyatakan menunda berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023. Menyatakan menangguhkan tindakan/kebijakan yang berkaitan dengan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai dalam Putusan 90/PU-XXI/2023," pinta Zainal-Denny.

Alasan Zainal-Denny yaitu Putusan Putusan 90/PUU-XXI/2023 turut serta diadili oleh YM. Anwar Usman yang saat itu posisinya adalah Paman dari Gibran Rakabuming Raka bin Joko Widodo (Presiden RI). Hubungan tersebut terjalin akibat yang bersangkutan menikah dengan adik Presiden, Idayati. Terbukti, Putusan 90/PUU-XXI/2023 juga dijadikan dasar oleh Gibran Rakabuming Raka (keponakan Yang Mulia Anwar Usman) mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Presiden RI dalam Pemilu 2024.

"Seharusnya, Yang Mulia Anwar Usman mengundurkan diri dalam Perkara 90/PUU-XXI/2023. Dengan demikian, ketika YM. Anwar Usman terlibat dalam Putusan 90/-PUU/XXI/2023, jelas-jelas hal itu menjadikan Putusan a quo tidak memenuhi syarat formil dan menjadi tidak sah," ujarnya.

Selain itu, syarat formil sebuah putusan yang diatur dalam Pasal 17 UU Kekuasaan Kehakiman tidak hanya mengikat hakim di bawah Mahkamah Agung, namun juga hakim di Mahkamah Konstitusi. Pasal 17 ayat (5) tersebut yang menggunakan frasa "seorang hakim", dengan huruf "h" kecil, yang artinya generik berlaku untuk semua hakim. Bukan "Hakim" dengan huruf besar, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ketentuan Umum angka 5, yang memang hanya dimaksudkan untuk hakim agung dan peradilan di

bawahnya.

"Dengan kata "hakim" dengan huruf "h" kecil, maka itu berarti Pasal 17 ayat (5) berlaku untuk semua hakim. Terlebih kata "seorang" yang mengawalinya menguatkan, bahwa yang dimaksudkan adalah setiap hakim, terikat dengan ketentuan untuk mundur jika perkara yang ditanganinya ada benturan kepentingan dengan keluarganya sendiri," beber Zainal-Denny.

Untuk diketahui, gugatan di atas menambah daftar panjang permohonan sidang ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya diajukan oleh dua mahasiswa, Ilham Maulana dan Asy Syyifa Nuril Jannah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres. Ikut menggugat bergabung dua advokat Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan.

Gugatan juga diajukan warga Solo dan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

"Bahwa dikarenakan Pemilu Tahun 2024 telah sampai pada Tahap Pendafatran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian perkara a quo masih diperksa oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, maka demi menjaga marwah konstitusi UUD 1945, maka Para Pemohon mengajukan Putusan Sela dalam Provisi," demikian bunyi gugatan yang diajukan Fatikhatun yang tinggal di Serengan, Solo. Ada juga Gunadi yang tinggal di Pasar Kliwon, Solo. Warga Laweyan, Solo, yaitu Hery Dwi Utomo dan Retno juga ikut menggugat. Selain itu, warga Sukoharjo, Abdullah juga ikut menggugat.

Mereka mengajukan permohonan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan ketentuan norma Pasal 16 huruf q UU RI No. 17/2017 : "Berusia paling rendah 40 tahun" tetap sah dan berlaku hingga putusan akhir dalam perkara a quo;

2. Menyatakan terhadap Kepala Daerah yang belum berusia 40 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Simak juga Video 'Gerindra Nilai MKMK Tak Bisa Batalkan Putusan MK, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Dua mahasiswa, Ilham Maulana dan Asy Syyifa Nuril Jannah menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menyidangkan ulang soal syarat capres-cawapres. Ikut menggugat bergabung dua advokat Lamria Siagian dan Ridwan Darmawan.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sepanjang frasa 'atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah', bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," demikian bunyi permohonan penggugat sebagaimana tertuang dalam gugatan yang dilansir website MK, Senin (6/11/2023).

Dalam gugatannya, mereka juga mengajukan permohonan provisi yaitu agar MK memerintahkan pihak terkait dalam hal ini KPU untuk tidak memberlakukan Pasal 169 huruf q Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, pada konstestasi Pemilihan Capres Dan Cawapres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memerintahkan pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk mendiskualifikasi Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketntuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tenatng Pemilihan Umum," pinta Ilham Maulana dkk.

Alasan MK harus menyidangkan ulang karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, belum tercapai suara mayoritas hakim konstitusi. Berikut pertimbangan para hakim MK:

-3 orang hakim mengabulkan sebagian dengan memaknai syarat usia tetap 40 tahun sepanjang dimaknai berpengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih (elected official);

-2 orang hakim mengabulkan untuk sebagian dengan alasan yang berbeda terkait pertimbangannya, yakni hanya terbatas berpengalaman sebagai Gubernur yang kriterianya diserahkan kepada pembentuk undang-undang;

-1 orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion) dengan menyatakan bahwa Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing);

-2 orang hakim berpendapat bahwa perkara ini bukan merupakan permasalahan inkonstitusionalitas norma, tetapi merupakan opened legal policy;

-1 orang hakim memiliki pendapat berbeda (Dissenting Opinion), yaitu permohonan pemohon dinyatakan gugur.

"Sudah sepatutnya Rapat Pemusyawaratan Hakim untuk pengambilan Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditunda hingga mendapat kemufakatan yang bulat oleh para hakim dan tidak seharusnya melanjutkan Rapat Permusyawaratan Hakim dengan agenda Pengambilan Putusan Mahkamah," ucap pemohon yang memberikan kuasa kepada Ecoline Situmorang dkk.

Untuk diketahui, gugatan di atas menambah daftar panjang permohonan sidang ulang terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebelumnya diajukan oleh warga Solo dan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

"Bahwa dikarenakan Pemilu Tahun 2024 telah sampai pada Tahap Pendafatran Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun demikian perkara a quo masih diperksa oleh Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, maka demi menjaga marwah konstitusi UUD 1945, maka Para Pemohon mengajukan Putusan Sela dalam Provisi," demikian bunyi gugatan yang diajukan Fatikhatun yang tinggal di Serengan, Solo. Ada juga Gunadi yang tinggal di Pasar Kliwon, Solo. Warga Laweyan, Solo, yaitu Hery Dwi Utomo dan Retno juga ikut menggugat. Selain itu, warga Sukoharjo, Abdullah juga ikut menggugat.

Mereka mengajukan permohonan provisi sebagai berikut:

1. Menyatakan ketentuan norma Pasal 16 huruf q UU RI No. 17/2017 : "Berusia paling rendah 40 tahun" tetap sah dan berlaku hingga putusan akhir dalam perkara a quo;

2. Menyatakan terhadap Kepala Daerah yang belum berusia 40 tahun tidak dapat mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Simak juga Video 'KPU Bakal Revisi Syarat Capres-cawapres Sesuai Putusan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Gibran Rakabuming Raka disebut akan diumumkan sebagai kader Partai Golkar. Gibran menepis kabar itu dan mengaku hanya hadir dalam acara HUT Golkar.

Sebagaimana diketahui, Golkar akan menggelar puncak acara perayaan HUT Partai Golkar yang ke-59 tahun di Jakarta hari ini. Acara akan berlangsung di DPP Golkar, Jakarta Barat. Gibran mengatakan hanya hadir saja.

"Besok (hari ini) hanya mendatangi HUT (Golkar) aja," kata Gibran dilansir detikJateng, Senin (6/11/2023) dini hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya soal kemungkinan pengumuman dirinya masuk Partai Golkar di acara tersebut, Wali Kota Solo itu menepis.

"(Pengumuman Gibran masuk Golkar?) Setahu saya tidak ada agenda seperti itu," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengaku menerima telepon dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hasto menyebut berdasarkan informasi Airlangga dalam telepon tersebut, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, akan bergabung dengan Partai Golkar.

"Saya juga sudah menerima telepon dari Ketua Golkar. Saat itu Pak Airlangga (bilang) bahwa Mas Gibran ini 'dikuningkan', 'digolkarkan'. Maka otomatis Mas Gibran karena menjadi cawapres, Mas Gibran sudah tidak menjadi bagian dari PDIP," kata Hasto seusai membuka Rakorda PDIP NTB di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Minggu (5/11/2023) dikutip dari detikBali.

Baca berita selengkapnya di sini.

Simak Video 'Isu Gibran Digolkarkan dan Jawaban Partai Golkar':

[Gambas:Video 20detik]


Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Agus Subiyanto pulang kampung ke Pangandaran. Di hadapan warga Pangandaran, Agus mengajak untuk menyambut Pemilu 2024 dengan damai.

Agus datang tiba di Pangandaran pada Minggu (5/11) sore sekitar pukul 16.00 WIB. Setibanya di Dusun, Haurseah, Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Agus langsung ziarah ke makam kedua orang tuanya, kemudian berkunjung ke masjid tempatnya mengaji.

Agus juga berkesempatan makan di warung nasi Ma Uti tempatnya beli makan sejak kecil. Di rumah makan Ma Uti Agus mencoba menjajal makan kesukaannya jengkol dan pete.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Malam harinya, Agus menghadiri hiburan rakyat yang digelar di Lapangan Serka Dedi Unadi Cijulang. Hiburan Rakyat bertajuk 'TNI-POLRI Ngajaga Lembur Pemilu Damai dan Indonesia Maju' itu dihadiri ribuan warga Pangandaran.

Warga yang hadir berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari KSAD Agus Subiyanto berupa 50 sepeda listrik hingga sepeda motor.

Panggung Hiburan Rakyat itu dibuka oleh seniman ternama Jawa Barat, Egga Robot dan diakhiri pertunjukan wayang yang dipimpin Ki Dalang Kanha Giri Harja 2.

Dalam sambutannya KSAD Agus Subianto mengenang masa kecilnya di kampung Cijulang. Diketahui, masa kecil Agus dihabiskan di Pangandaran.

"Terimakasih banyak semua yang hadir, pulang kampung, desa penuh kenangan," kata Agus kepada warga Pangandaran.

Tak banyak yang disampaikan. Bagi Agus Pangandaran merupakan kampung yang nyaman dan asyik.

"Dulu saya berenang di Situ Cisamping dan cari kerang di Pantai Batukaras," katanya.

Agus mengatakan panggung hiburan rakyat ini dipersembahkan untuk warga Pangandaran. "Bukan hanya untuk hiburan saja, tapi kami TNI-Polri ajak semua elemen masyarakat menyambut Pemilu damai tahun 2024 nanti," ucapnya.

Disela-sela acara Agus berkesempatan untuk bernyanyi dan membawakan dua lagu favoritnya yakni Naif berjudul Benci untuk Mencinta dan Bon Jovi - Thank You for Loving Me.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengaku bangga dan senang ada warga Pangandaran yang moncer karirnya tingkat nasional.

"Dulu ada Susi Pudjiastuti, sekarang ada Jenderal TNI Agus Subiyanto. Tentu kami warga Pangandaran bangga. Apalagi saat ini sudah dipromosikan jadi Panglima TNI. Kita doakan semoga secepatnya," kata Jeje kepada wartawan.

Menurutnya Jenderal Agus adalah bukti ketekunan dan keuletan dalam bekerja hingga menggapai cita. "Warga Pangandaran harus dapat meneladani Jenderal Agus, meski dari desa tidak boleh putus asa," ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, KSAD juga memberikan 1.500 paket bantuan sosial kepada masyarakat Pangandaran. KSAD juga menyerahkan 5.000 bibit pohon jengkol dan 10.000 bibit pohon kopi sebagai upaya menghijaukan wilayah Pangandaran.


Partai Gerindra menghormati keputusan PDIP yang tidak menarik menteri dari Kabinet Indonesia Maju usai Gibran Rakabuming Raka menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Gerindra kemudian menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah berubah.

"Kami menghormati keputusan rekan-rekan PDI Perjuangan tersebut. Ini menunjukkan sikap kenegarawanan mereka, soal haluan politik mungkin kita bisa berbeda tetapi terkait pengelolaan negara kita dalam satu frekuensi yang sama, yakni ingin memastikan pemerintahan saat ini sukses menjalankan tugasnya melayani rakyat," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (5/11/2023).

Habiburokhman menekankan bahwa Gerindra tidak ingin mengintervensi hubungan PDIP dan Jokowi. Akan tetapi, kata dia, Presiden Jokowi tidak berubah sama sekali.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami tidak dalam posisi mengintervensi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI perjuangan. Namun demikian kami bersaksi Pak Jokowi tidak berubah sama sekali," katanya.

Dia menambahkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan bangsa. Jokowi, kata dia, adalah sosok pekerja keras.

"Beliau adalah sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Beliau adalah pekerja keras yang tiap menit dalam hidupnya didedikasikan untuk kemaslahatan rakyatnya," jelas Habiburokhman.

PDIP sebelumnya memastikan tak akan menarik kadernya dari kursi menteri Kabinet Indonesia Maju usai Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres pendamping bacapres Prabowo Subianto. PDIP menekankan partainya tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto seusai membuka Rakorda DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Minggu siang (5/11/2023). Hasto mengakui Jokowi telah berubah seiring putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres koalisi lain.

"Komitmen kami meskipun beliau (Jokowi) sudah berubah, tetapi tugas PDIP untuk bangsa dan negara tetap dikedepankan. Sehingga kami mengawal sebagai satu kesatuan sampai akhir tugas," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto seusai membuka Rakorda DPD PDIP Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, seperti dilansir detikbali, Minggu (5/11/2023).

Hasto menyebut PDIP lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang manuver politik belaka. "Maka menteri PDIP tetap menjalankan tugas bagi bangsa dan negara. Itu jauh lebih dikedepankan daripada sekadar manuver politik," imbuh Hasto.

Simak juga Video 'Ditanya soal Bobby-Gibran, Gerindra: Kami Terbuka, Siapa Saja Bisa Masuk':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Erick Thohir, Ridwan Kamil (RK) hingga Khofifah Indar Parawansa sempat masuk bursa bacawapres Pilpres 2024. Namun kini, setelah 3 pasangan capres-cawapres daftar ke KPU, arah dukungan Erick, RK, dan Khofifah tengah dinanti-nanti.

Erick Thohir pada pertengahan Oktober sempat mencuat sebagai kandidat bacawapres Prabowo Subianto. Koalisi Indonesia Maju (KIM) kala itu ada tiga kandidat yang akan dipasangkan dengan Prabowo, ketiganya yakni Erick Thohir, Airlangga Hartarto, dan Gibran Rakabuming Raka.

Menjelang pendaftaran Pilpres, Erick tak dipilih sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024. Koalisi Gerindra, PAN, Golkar, Demokrat, hingga PSI mendeklarasikan pasangan Prabowo dengan Gibran, putra sulung Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nasib Ridwan Kamil hampir serupa dengan Erick. Mantan Gubernur Jawa Barat itu sempat masuk bursa cawapresnya Ganjar Pranowo. Koalisi PDIP juga sempat memiliki sejumlah kandidat untuk menjadi pendamping Ganjar.

Kala itu nama Ridwan Kamil sempat menguat menjadi bacawapresnya Ganjar. Termasuk Sandiaga Uno, hingga akhirnya Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar berpasangan dengan Mahfud Md di Pilpres 2024.

Sementara itu, Khofifah diisukan bakal berpasangan dengan Prabowo Subianto. Khofifah tidak pernah menanggapi serius soal peluangnya jadi bacawapres mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Khofifah kala itu menekankan fokus bekerja sebagai Gubernur Jawa Timur.

Menjelang Pilpres 2024, arah dukungan ketiganya ditunggu-tunggu. Ada yang jadi rebutan agar masuk timses salah satu pasangan, ada juga yang blak-blakan bakal beri dukungan. Berikut rangkumannya:

Erick Thohir Siap Dukung Prabowo

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memberikan dukungan ke Prabowo Subianto. Erick ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang lebih besar, maju dan baik lagi.

Hal itu disampaikan Erick usai makan siang bersama Prabowo. Dalam kesempatan itu, Erick mengatakan, anak perempuannya menitipkan mimpinya ke Prabowo agar Indonesia ke depannya menjadi hijau. Sementara, anak laki-laki Erick berharap agar Prabowo menjaga ekonomi Indonesia.

"Saya akan support Pak Prabowo karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu yang lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi," kata Erick Thohir di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/10/2023).

"Anak-anak laki saya tadi bicara 'Pak ini namanya ekonomi harus dijaga karena ini bagian masa depan anak muda kita untuk terus menjadi pengusaha dan pekerja'," katanya.

Meski akan mendukung Prabowo, Erick masuk tim pemenangan. Prabowo mengatakan Erick tak gabung timses karena masih berstatus sebagai menteri.

"Kan saya sudah mengatakan bahwa beliau menteri, jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan. Tadi kan sudah ada statement di depan pers. Mungkin di depan anda semua, beliau menyatakan mendukung saya," jelasnya.

Simak Video 'Erick Thohir Tegaskan Bakal Support Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Halaman 1 2 Selanjutnya