Fatmawati Rusdi Masse berpamitan mengakhiri masa jabatannya sebagai Wakil Wali Kota Makassar periode 2021-2024 pada momentum peringatan HUT ke-416 Kota Makassar. Sebelumnya DPRD Makassar telah mengumumkan pemberhentian Fatmawati yang mengajukan pengunduran diri.

Hal tersebut disampaikan Fatmawati saat memberikan sambutan di peringatan HUT ke-416 Makassar di Center Point of Indonesia (CPI), Kamis (2/11/2023) malam. Fatmawati mulanya menyampaikan ucapan terima kasih telah diberi kesempatan memberikan sambutan di akhir masa jabatannya.

"Pertama-tama tentunya saya sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi dan pengharagaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ir Ramdhan Pomanto beserta Ibu Indira Yusuf Ismail atas penghormatan, yang mulia, yang telah diberikan kepada saya, di mana perayaan Hari Jadi Kota Makassar digelar lebih awal dan dirangkai dengan saat-saat akhir pengabdian saya mendampingi Bapak Wali Kota sebagai Wakil Wali Kota Makassar," ujar Fatmawati dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fatmawati mengatakan kesempatan yang diberikan merupakan hadiah terindah. Dia mengaku akan terus mengenang perjuangan bersama Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto.

"Tentu ini adalah hadiah terindah dan tak terkira, saya akan mengenangnya sebagai kemuliaan dari seorang kawan berjuang untuk Kota Makassar yang kita cintai," tambahnya.

Dia kemudian menyinggung banyaknya terobosan yang telah dihadirkan saat bertugas bersama Danny. Menurutnya hampir semua sektor telah berkontribusi positif terhadap pengingkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sejumlah terobosan, kreativitas yang dibuat telah melahirkan output yang menggembirakan. Hampir setiap perkembangan di segala sektor telah berkontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar," ucapnya.

Namun dia berpesan momentum HUT ke-416 Makassar ini tidak hanya sampai pada perayaan semata. Fatmawati berharap ada lompatan lebih baik untuk Kota Makassar ke depannya.

"Momentum Hari Ulang Tahun Kota Makassar ini tentu tidak boleh hanya menyisahkan perayaan tahunan saja. Yang paling utama bahwa hari ulang tahun ke-416 ini menjadi momentum untuk evaluasi dan harapan ke depan akan melompat lebih baik lagi ke depannya," tuturnya.

"981 hari saya mendampingi Bapak Wali Kota mengemban amanah di Kota Makassar ini. Hari-hari penuh perjuangan bersama Bapak Wali Kota Makassar. Tentunya kebersamaan ini tidak menyisahkan keharuan dan pasang surut yang melibatkan emosi meski tantangan berat yang kami lalu dalam pelantikan masih dalam kondisi COVID-19," imbuhnya.

Fatmawati kemudian menyampaikan ucapan perpisahan dirinya sebagai Wakil Wali Kota Makassar. Dia mengaku telah mengundurkan diri untuk mengikuti kontestasi politik di 2024 nanti.

"Izinkan saya pamit untuk mengikuti kontestasi Pemilu 2024 sebagai calon anggota DPR RI. Pengunduran ini lebih ke momentum pesta demokrasi yang telah terjadwal dan salah satu sayaratnya mengundurkan diri," ucapnya.

Diketahui, DPRD Makassar resmi mengumumkan pemberhentian Fatmawati sebagai Wakil Wali Kota Makassar pada Jumat (20/10). Rapat paripurna pemberhentian Fatmawati dipimpin Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo.

"Melalui rapat paripurna pimpinan DPRD dengan ini mengumumkan bahwa Saudari Hj Fatmawati Rusdi yang telah diambil sumpah dan dilantik sebagai wakil wali kota Makassar masa jabatan 2021-2024 akan diberhentikan karena permintaan sendiri," ujar Rudianto Lallo dalam rapat paripurna.

Polisi Ringkus 2 Pelaku Pengeroyokan Pemuda di Makassar


Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo siap memenangkan partainya dalam Pemilu 2024 di Dapil 7 Jawa tengah. Untuk menunjang aktivitas Partai Golkar, ia menyerahkan tambahan 6 unit sepeda motor patroli ke DPD Partai Golkar Dapil 7 Jawa, yakni Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen.

Sebelumnya, Ketua MPR RI ini juga telah memberikan bantuan 12 unit mobil yang terdiri dari 3 unit ambulance, 3 unit Hilux, 3 unit Avanza, dan 3 unit Grand Max, serta 64 unit sepeda motor kepada para Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Dapil 7 Jateng. Kendaraan operasional ini diharapkan dapat mempermudah tim Partai Golkar dari tingkat DPD hingga desa dalam melakukan konsolidasi dan sosialisasi ke masyarakat.

"Kendaraan Ambulance dan Hilux bisa digunakan untuk Tim Rescue Partai Golkar dalam membantu masyarakat yang membutuhkan ketika sakit atau tertimpa musibah. Sementara Avanza, Grand Max, dan sepeda motor, bisa digunakan untuk mempermudah gerak kader Partai Golkar dalam melakukan mobilisasi guna memperkuat konsolidasi partai di daerahnya masing-masing, menjelang Pemilu 2024," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Senin (3/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini disampaikannya usai menerima Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen, di Jakarta, Kamis (2/11).

Anggota DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah ini menjelaskan selain kendaraan operasional, dirinya juga memberikan tambahan bantuan dana pembinaan dan operasional rutin kepada DPD Partai Golkar di wilayah Dapilnya. Ada juga dana pembinaan dan operasional kepada 64 pengurus Kecamatan Partai Golkar di tiga kabupaten tersebut.

"Bersama para pengurus DPD hingga tingkat desa, kita juga sedang menyiapkan pembekalan kepada ribuan kader Partai Golkar untuk menjadi petugas saksi di 4.831 TPS di Kabupaten Kebumen, 2.964 TPS di Kabupaten Purbalingga, dan 3.225 TPS di Kabupaten Banjarnegara. Keberadaan saksi sangat penting untuk memastikan Pemilu berjalan jujur, aman dan adil," jelasnya.

Bamsoet pun mengingatkan agar kader Partai Golkar dan masyarakat dapat menjadikan Pileg dan Pilpres pada 14 Februari 2024 sebagai pesta demokrasi yang damai dan penuh suka cita. Dengan demikian, tidak ada pertentangan di antara para elite politik dan perpecahan di tengah masyarakat.

"Jangan sampai ada polarisasi ataupun politik identitas dalam Pemilu 2024 nanti. Jangan ada perpecahan di antara masyarakat. Jangan ada lagi kubu 'cebong' dan 'kampret'. Mari kita semua bersikap dewasa dan menjadikan Pemilu 2024 yang damai dan membahagiakan," pungkas Bamsoet.

Sebagai informasi, turut hadir dalam pertemuan ini, antara lain Ketua DPD Partai Golkar Purbalingga Tenny Juliawati, Ketua DPD Partai Golkar Banjarnegara Agus Junaedi dan Ketua DPD Partai Golkar Kebumen Halimah Nurhayati.


Bacapres Ganjar Pranowo mengatakan banteng tidak cengeng tapi akan menyeruduk semua jika dilukai. Hal itu disampaikan Ganjar usai baliho bergambar dirinya dan Mahfud yang terpajang di Balai Desa Batu Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, dicopot.

Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno mengatakan pernyataan Ganjar merupakan pesan tegas bahwa PDIP tak bisa diganggu siapapun.

"Ganjar sepertinya ingin memberikan pesan tegas jika PDIP diganggu maka PDIP akan melawan. Tak peduli siapapun yang mengganggu. Apalagi darah politik PDIP sangat terbiasa melawan kekuasaan orba yang represif," kata Adi kepada wartawan, Kamis (2/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diketahui penurunan baliho itu dilakukan di lokasi dekat kunjungan Presiden Jokowi. Adi menyebut Bali merupakan kadang PDIP.

"Pernyataan Ganjar itu sepertinya terkait dengan pencopotan baliho dirinya dan Mahfud Md di Bali beberapa hari lalu. Apalagi Bali selama ini dikenal kandang Banteng," katanya.

Adi menyebut pernyataan Ganjar menunjukkan bahwa PDIP tak takut dengan siapapun. Dia juga memandang bahwa pernyataan Ganjar sebuah semangat untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Pernyataan Banteng tak cengeng menegaskan bahwa sekalipun PDIP diganggu mereka tak surut apalagi takut. Justru mereka siapa melawan siapapun yang mengganggu itu," ujarnya.

"Pernyataan Ganjar itu bisa melipatgandakan semangat barisan banteng menghadapi pemilu 2024 yang tensinya mulai naik," tambahnya.

Sebelumnya, Ganjar Pranowo bicara mengenai pihak-pihak yang mengganggu PDIP. Ganjar menegaskan banteng tidak cengeng, tapi akan menyeruduk semua kalau dilukai.

Hal itu disampaikan Ganjar saat berorasi di hadapan para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Bali. Hal itu merespons penurunan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Gianyar, saat kunjungan Presiden Jokowi, Selasa (31/10).

"Kalau saya bilang banteng tidak pernah cengeng. Tapi kalau banteng dilukai maka banteng akan nyeruduk semuanya," tegas Ganjar diiringi tepuk tangan seluruh kader PDIP Bali saat diskusi santai di kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Kamis (2/11).

Ia merasa kejadian di Gianyar sangat luar biasa. Namun, ia menyerahkan persoalan tersebut ke PDIP Bali.

"Tapi suara yang mengharuskannya saya satu saja. Beberapa rumah maksudnya warganya mengunci diri tidak mau keluar rumah, ada apa bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah nggak mau," ungkap Ganjar.

Simak Video 'Ganjar Dorong Peningkatan Pariwisata Lewat Infrastruktur hingga Ekowisata':

[Gambas:Video 20detik]


Partai Golkar dan PDIP cekcok buntut pernyataan anak-anak Sukarno tidak berprestasi sehingga tidak bisa menjadi cawapres. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritik keras cibiran Politisi Golkar Nusron Wahid.

Pernyataan Nusron Wahid

Nusron Wahid menyinggung anak-anak Sukarno saat diskusi Adu Perspektif detikcom X Total Politik, Rabu (1/11). Dia awalnya memuji prestasi Gibran Rakabuming Raka yang menjadi cawapres Prabowo Subianto di usia 36 tahun.

"Dia (Gibran) hebat berani mengambil keputusan untuk mengambil keinginan rakyat untuk tampil anak muda menjadi cawapres, nggak gampang itu, usia 36 tahun menjadi cawapres," kata Nusron.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Nusron itu lalu ditimpali politikus senior PDI Perjuangan (PDIP), Panda Nababan. "Apalagi bapaknya (Gibran) presiden kan?" timpal Panda.

Nusron langsung merespons ucapan Panda. Dia membandingkan dengan Presiden ke-1 RI Sukarno dan Presiden ke-2 RI Soeharto yang sama-sama tidak bisa menjadikan anak-anaknya jadi cawapres di usia muda seperti Gibran.

"Bos, Sukarno pun presiden nggak bisa menjadikan Bu Mega jadi calon wakil presiden, Pak Harto pun nggak bisa. Kenapa? Karena nggak punya prestasi waktu muda itu," ucapnya.

Nusron juga mengatakan Soeharto yang menjadi Presiden RI hingga 32 tahun tidak bisa menjadikan anak-anaknya sebagai cawapres di usia muda karena masyarakat dan partai politik menilai tak memiliki prestasi. Dia menegaskan alasan Koalisi Indonesia Maju memilih Gibran sebagai cawapres Prabowo itu karena prestasinya.

"Sekarang Pak Harto kuasa 30 tahun, punya anak Mbak Tutut, Mbak Titiek, mohon maaf sebut nama ini, tapi untuk dijadikan calon wakil presiden nggak bisa, kenapa? Dinilai masyarakat, dinilai partai-partai belum punya prestasi di usia itu," ujar Nusron.

"Ndak mungkin lah kita menjadikan Gibran itu kalau kita nggak yakin bahwa dia punya prestasi," imbuhnya.

Simak Video 'Bandingkan dengan Gibran, Nusron Singgung Anak-anak Soeharto':

[Gambas:Video 20detik]

Simak pernyataan Hasto Kristiyanto di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Politikus Partai Golkar Nusron Wahid mengungkit Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang mendukung Ganjar Pranowo usai pergantian ketua umum. PPP pun memberikan balasan menohok.

Perihal kartu truf Ketum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM itu awalnya disinggung oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto awalnya mengkritik keras proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo Subianto.

Hasto Kristiyanto menilai proses pencalonan Gibran sebagai pembangkangan atau disobedience. Hasto mengaku dapat cerita soal kartu truf ketua umum partai politik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Indonesia negeri spiritual. Di sini moralitas, nilai kebenaran, kesetiaan sangat dikedepankan. Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobedience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/10/2023).

Hasto menyinggung soal tekanan kekuasaan hingga kartu truf ketua umum partai politik menyangkut pencalonan Gibran. Dalam dunia politik, kartu truf bisa dikatakan sebagai kiasan, yang artinya kartu terakhir untuk menghalau manuver seseorang.

"Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan," ujarnya.

Nusron Ungkit Pergantian Ketum PPP

Nusron pun menanggapi Hasto. Nusron menyebut Ketum KIM mendukung Gibran bukan karena kartu trufnya dipegang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Bahwa ketua umum KIM, Koalisi Indonesia Maju, memilih Gibran bukan karena kartu trufnya dipegang Pak Jokowi, tapi karena Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, KIP Kuliah, nanti berkembang jadi kartu Pra Kerja, Kartu Lansia, Kartu Anak Sehat," ucap Nusron dalam acara Adu Perspektif x Total Politik, Rabu (1/11/2023) malam.

Selain itu, Nusron sempat menyinggung soal pergantian Ketua Umum PPP. Setelah ada ketum baru, PPP paling pertama mendukung Ganjar Pranowo menjadi capres.

"Jangan-jangan, kenapa sampai ada pergantian Ketua Umum PPP juga dulu bermasalah, jangan-jangan kemudian kenapa PPP juga paling cepat dukung Ganjar. Jangan-jangan ada masalah waktu itu," katanya.

Nusron menilai tidak baik jika soal dukung-mendukung dikaitkan isu yang lain.

"Sudahlah kalau dukung ini, karena dukung, merasa cocok, nggak usah dikaitkan dengan kartu ini kartu itu," ujarnya.

Lihat Video 'Momen Debat Panas Panda Nababan-Nusron Wahid soal Petugas Partai':

[Gambas:Video 20detik]

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ada beberapa pihak yang menyampaikan kepada saya, mungkin saat ini sedang terjadi operasi rahasia untuk menjegal Gibran Rakabuming Raka maju menjadi wakil presidennya Pak Prabowo. Operasi ini dilakukan dengan berbagai cara dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

Cara yang paling utama adalah dengan upaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi UU Pemilu soal batas usia capres dan cawapres, kalau tidak bisa dibatalkan setidaknya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut didelegitimasi secara politik. Saya tidak begitu yakin soal kebenaran adanya operasi rahasia menjegal Gibran tersebut, namun saya hanya memetakan adanya dua elemen masyarakat yang mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi.

Elemen pertama adalah aktivis idealis yang memang selalu mengkritisi setiap produk keputusan atau kebijakan yang dianggap bersumber dari kekuasaan. Pada saat KUHP dibahas dan disahkan, mereka getol menyampaikan kritikan bahwa draf KUHP tersebut sangat buruk karena mengandung beberapa pasal yang mereka anggap kontroversial. Namun setelah melalui proses dialog dan diskusi beberapa kali di Komisi III DPR RI, mereka juga sadar bahwa banyak sekali hal-hal positif dalam KUHP yang menggantikan KUHP produk kolonial yang memang sangat-sangat buruk.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pada akhirnya ketika KUHP disahkan, resistensi mereka mulai mereda dan perlahan-lahan senyap, seiring dengan begitu masif penjelasan dari pemerintah dan DPR bawa KUHAP baru perlu disahkan agar kita tidak lagi menggunakan KUHP kolonial.

Elemen kedua yang mempersoalkan putusan Mahkamah Konstitusi adalah mereka yang khawatir bahwa majunya Gibran sebagai wakil presiden dari Prabowo Subianto akan membuat pasangan tersebut sangat sulit untuk dikalahkan. Langkah pertama pembatalan atau delegitimasi putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan dengan cara membuat laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dikembangkanlah narasi bahwa jika hakim konstitusi terbukti melakukan pelanggaran etika dalam memeriksa dan memutus perkara uji materi, maka perkara uji materi yang sudah diputus bisa dibatalkan.

Tentu langkah ini sangat tidak masuk akal, sebab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan mereka hanyalah memberikan hukuman baik berupa teguran lisan, tertulis atau berat kepada hakim konstitusi yang terbukti melanggar etika dalam menjalankan tugasnya.

Jangankan putusan MKMK, putusan pengadilan yang membuktikan hakim konstitusi melakukan tindak pidana saja tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kita ingat kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tahun 2014 yang tertangkap KPK dan dijatuhi pidana karena menerima suap saat menangani perkara hasil pemilihan umum (PHPU) beberapa daerah mulai dari perkara Pilkada Lebak, Gunung Mas, Sumatera Selatan dan lain-lain. Penjatuhan pidana terhadap Akil terkait perkara yang dia tangani di MK ternyata sama sekali tidak membuat putusan perkara tersebut dibatalkan.

Kita juga ingat tahun 2017 Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditangkap KPK dan dijatuhi pidana karena dituduh menerima suap terkait uji materi Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Putusan pidana terhadap Patrialis Akbar, ternyata tidak bisa merubah putusan uji materi undang-undang.

Selain itu, keputusan Dewan Etik Mahkamah Konstitusi juga tidak bisa merubah putusan atau hasil rapat Dewan Perwakilan Rakyat. Kasus hakim konstitusi Arief Hidayat yang dihukum oleh Dewan Etik Mahkamah Konstitusi karena bertemu dengan sejumlah anggota DPR sebelum rapat terkait pemilihan dirinya kembali sebagai hakim konstitusi ternyata tidak merubah hasil rapat DPR yang memutuskan dia terpilih kembali sebagai hakim konstitusi.

Kalau langkah pertama membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi gagal, mungkin mereka beranggapan setidaknya mereka bisa mendelegitimasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Namun jika melihat fakta di akar rumput sepertinya upaya mereka juga sia-sia. Saat ini, masyarakat terutama generasi muda sepertinya lebih fokus pada substansi putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan keadilan dan hak kepada generasi muda untuk bisa berpartisipasi dalam kontestasi politik paling bergengsi yakni pemilihan presiden dan wakil presiden.

Saya beranggapan bahwa fenomena yang terjadi di atas adalah keniscayaan serta kewajaran dalam politik. Kita semua tidak berada di ruang hampa, sebaliknya kita tentu punya latar belakang tertentu dalam menyampaikan sikap politik. Semua tersebut sah-sah saja, dan boleh-boleh saja sepanjang tidak terjadinya pemaksaan kehendak, pelanggaran hukum berupa penyebaran fitnah. Pada akhirnya semua akan dinilai oleh rakyat. Saat ini rakyat kita sudah cerdas, mereka bisa membedakan hal-hal yang secara prinsip benar atau tidak. Rakyat kuasa!

Habiburokhman Waketum Partai Gerindra & Wakil Ketua Komisi III DPR RI


Perwakilan pengusaha blak-blakan soal ketakutannya untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu diceritakan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Vice CEO PT Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto mengatakan pihaknya sebenarnya siap terlibat dalam pembangunan ibu kota baru itu, namun khawatir terhadap kepastian dan reformasi hukum. Ia mengaku takut salah langkah dan berujung diperiksa pihak berwenang.

"Jangan sampai kami support tapi (nasib) kami nggak jelas nantinya. Ujung-ujungnya, bapak tahu deh. Ujung-ujungnya kami yang diperiksa," kata Anne dalam acara Kompas 100 CEO Forum di Kawasan IKN Nusantara dilihat virtual, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Oleh karena itu, Anne menyampaikan agar Jokowi bekerja pelan-pelan dalam membangun IKN. Ia mengingatkan agar orang nomor satu di Indonesia itu tetap memperhatikan penegakan hukum.

"Izin pak, saya tahu 2024 Bapak ingin kita upacara di sini, tapi nuwun sewu pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya. Mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," ucap Anne.

Menanggapi itu, Jokowi menegaskan pembangunan IKN memang butuh waktu sekitar 15 tahun lagi. Pada 2024 sebatas keinginan untuk upacara HUT RI ke-79.

"Banyak yang berpikir tahun depan IKN jadi, siapa yang ngomong? Tahun depan itu kita mau upacara di IKN. Lapangannya, rumputnya sudah ditanam, pasti rampung. Kalau yang lain-lain bisa sampai 15 tahun," tuturnya.

Untuk itu, Jokowi meminta investor tidak perlu khawatir tentang keberlanjutan pembangunan IKN karena sudah diatur lewat Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Jadi kalau masih ada khawatir, khawatir apa gitu lho. 'Pak nanti nggak dilanjutkan', lho ini undang-undangnya sudah ada. Undang-undangnya itu didukung oleh 93% di DPR, apalagi? Takut apalagi? Takut Pemilu?" ucap Jokowi.

Terkait adanya Pemilu, Jokowi menganggap Indonesia sudah semakin pintar dalam berdemokrasi. Persaingan selama Pemilu dipandang biasa, terpenting setelahnya adalah kembali bersatu untuk Indonesia.

"Kalau mau Pemilu anget-anget dikit, agak-agak panas kan nggak apa-apa, yang paling penting bapak/ibu jangan beli kipas, ngipasin. Atau bapak/ibu (jangan) beli kompor, panas-panasin," imbuhnya.


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie mengungkapkan informasi internal MK bocor ke publik. Dia kemudian berkelakar banyak intel.

"Yang jelas informasi di dalam kok di luar sudah pada tahu detail sekali. Banyak intel rupanya di sini," kata Jimly kepada wartawan di Gedung MK, Jakpus, Kamis (2/11/2023).

Jimly mengatakan, informasi yang beredar di luar selama ini hanya dugaan. Namun belakangan semakin terbukti karena banyak informasi yang benar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Maksudnya ini yang rahasia dibuka keluar. Selama ini cuma dugaan-dugaan, tapi sekarang kok banyak betulnya sekarang ini. Ini pasti sumbernya kalau bukan staf, hakim. Kami sudah periksa semuanya, susah ini, siapa ini," ucapnya.

Namun, Jimly tidak merinci informasi apa tentang internal MK yang disebut bocor itu.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, hingga Wahiduddin.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Tim pemenangan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah akan menggelar rapat tertutup besok. Rapat akan dihadiri oleh ketua DPP PDIP, Puan Maharani.

Dilansir detikJateng, Jumat (3/11/2023), Ketua Tim Pemenangan Daerah Jateng Ganjar-Mahfud, Agustina Wilujeng mengatakan rapat tertutup itu digelar hari Sabtu (4/11/2023) di komplek Jatidiri Semarang. Rencananya akan ada 7.000 peserta yang akan hadir dalam rapat tersebut termasuk para milenial dan gen Z khususnya dari Solo Raya.

"Dalam daftar sebenarnya 7.000 berapa begitu. Saya nggak yakin karena terus-menerus sudah banyak yang minta datang," kata Agustina di Panti Marhaen atau Kantor DPD PDIP Jateng, Kamis (2/11/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia membeberkan berbagai lini pendukung mulai dari milenial, gen Z, guru, dosen, advokat, petani, nelayan, hingga seniman akan hadir. Beberapa juga akan berpentas di hadapan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

"Ada generasi milenial dan gen Z, kalau tidak ditahan (dibatasi) ya maunya diisi mereka. (Kuota) 1.000 bagi mereka. Ada guru dan dosen. Kan ada banyak organisasi kita minta perwakilan, para advokat juga. Yang tidak bisa ditahan itu seniman dan budayawan. Inginnya perform di depan ketua tim pemenangan nasional. Ketua tim, (dan) Mbak Puan confirm hadir," jelas Agustina.

"Akan hadir (perwakilan milenial dan gen Z), Kita khususkan dari keresidenan Solo," tegasnya.

Bendahara DPD PDIP Jateng itu juga menjelaskan rapat hari Sabtu juga untuk mempertahankan angka survei yang sudah dilakukan. Survei internal yang dilakukan sebelum pengumuman cawapres itu menunjukkan angka 60 persen. Kemudian setelah Mahfud Md resmi mendampingi Ganjar, Agustina yakin akan ada tambahan.

"Kami berharap proses untuk acara rapat internal kami di Jatidiri nanti akan berikan penguatan supaya kita ada dalam posisi terus bergerak pertahankan survei pak Ganjar-Mahfud yang memang sudah cukup tinggi sekitar 60 persen. Sehingga acara nanti memberikan energi positif terhadap teman-teman tim yang sampai saat ini bergerak. Utamanya proses pembentukan tim hingga tingkat desa, tingkat dukuh sampai TPS-nya," tutur Agustina.

Baca selengkapnya di sini.


Komunitas milenial di Bandung mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka. Anak muda yang tergabung dalam komunitas Milenial Creative Bandung akan mendukung kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Koordinator Milenial Creative Bandung, Gilang Ramadhani Rachma mengatakan Prabowo memiliki kepedulian tinggi terhadap generasi muda Indonesia. Dia mengatakan hal itu dibuktikan saat Prabowo memilih Gibran yang merupakan tokoh pemuda Indonesia menjadi cawapres.

"Kita butuh pemimpin yang konkret berpihak terhadap generasi muda seperti kita dan sosok ini hanya ada dalam diri Bapak Calon Presiden Prabowo Subianto," kata Gilang saat dihubungi, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, langkah Prabowo tersebut sangat positif untuk generasi muda. Sebab, dipilihnya Gibran menunjukkan generasi muda dapat lebih berperan dalam berkontribusi secara langsung untuk kemajuan negara.

"Langkah Bapak Prabowo mendapuk Kang Gibran sebagai calon wakil presiden adalah bukti nyata pemberdayaan pemuda di tingkat kepemimpinan nasional," ucap Gilang.

Keberpihakkan Prabowo terhadap anak muda lainnya juga terlihat dari program-program yang membantu pemberdayaan generasi muda. Salah satunya adalah pendanaan startup yang sangat dinantikan oleh generasi muda Indonesia saat ini.

Pendanaan terhadap startup itu dianggap perhatian terhadap anak muda untuk semakin berdaya dan berkembang. Selain itu, adanya program tersebut berpotensi membuka lapangan pekerjaan di masyarakat Indonesia.

"Bahkan mampu membuka lapangan kerja baru yang dibutuhkan oleh masyarakat serta para pemuda," ucap Gilang.


Syamsuar mengundurkan diri sebagai Gubernur Riau. Pengunduran diri Syamsuar secara resmi diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Syamsuar kini sudah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Riau. Wakil Gubernur Edy Natar menggantikan Syamsuar sebagai gubernur.

Kepastian diterimanya pengunduran diri Syamsuar dibenarkan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Elly Wardhana. Keputusan itu ditandatangani Presiden Jokowi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya sudah (pengunduran diri diterima), hari ini," kata Elly dilansir detikSumut, Jumat (3/11/2023).

Dalam keputusan itu, Edy Natar Nasution naik jadi Plt Gubernur Riau. Keputusan pengunduran diri diterima sebelum pengumuman daftar calon tetap (DCT) oleh KPU.

"Besok (terakhir Syamsuar menjabat). Ya sesuai tanggal DCT," kata Elly.

Syamsuar mengajukan surat pengunduran diri ke DPRD Riau September lalu. Syamsuar memilih mundur karena maju sebagai calon anggota DPR RI.

Baca selengkapnya di sini.


Geng motor kembali berbuat onar di Mojokerto. Kali ini, mereka menyerang 3 pemuda di Desa Sedati, Kecamatan Ngoro. Perbuatan mereka menyebabkan 1 korban menderita luka bacok.

Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Imam Mujali mengatakan, geng motor Mojokerto Serikat atau All Star digulung pada Selasa (1/11/2023) sekitar pukul 11.00 WIB. Pihaknya bersama Unit Reskrim Polsek Ngoro lebih dulu meringkus Deny Agustian alias Bondet (18), warga Desa Sekargadung, Pungging.

"Dari pelaku DA (Deny Agustian) kami temukan barang bukti pedang untuk membacok korban. Selanjutnya kami menangkap pelaku lainnya," kata Imam saat jumpa pers di Mapolres Mojokerto, Jalan Gajah Mada, Mojosari, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari penangkapan Deny, polisi lantas meringkus 4 pelaku lainnya yang semuanya warga Mojokerto. Yaitu Abi Dwi Arta (18), warga Desa Kalipuro, Pungging, Muhammad Sayyid Agil (19) dan Dimas Rurodzi Aditya Pratama alias Glik (19), keduanya warga warga Desa Jiyu, Kutorejo, serta Aril Dwi Riyanto (19), warga Desa Mojorejo, Pungging.

Polisi menunjukkan barang bukti geng motor yang diringkus (Foto: Enggran Eko Budianto)

"Para pelaku merupakan anggota geng motor bernama Mojokerto Serikat atau All Star," terang Imam.

Polisi juga menyita barang bukti 1 sepeda motor Honda PCX nopol S 6519 NAK, 1 pedang, 3 celurit, 2 tombak, pakaian para pelaku ketika beraksi, serta 1 bendera bertulis Mojokerto Serikat bergambar tengkorak dan warna bendera Amerika Serikat.

Imam menjelaskan, korban penyerangan geng motor Mojokerto Serikat berjumlah 3 orang. Yaitu Crishtyanto Pratama Putra (25), warga Desa Wonosarii, Ngoro, MGP (17), warga Pandaan, Pasuruan dan DA (17), warga Ngoro, Mojokerto. Ketiga korban dari geng motor Kampung Timur.

"Geng motor ini lebih dulu janjian untuk tantangan (tawuran). Begitu dapat sasaran, langsung membacok korban," jelasnya.

Penyerangan oleh geng motor Mojokerto Serikat, lanjut Imam, terjadi di perempatan Desa Sedati, Ngoro, Mojokerto pada Sabtu (14/10) sekitar pukul 01.00 WIB. Ketika itu, ketiga korban melintas di Jalan Desa Jasem, Ngoro mengendarai sepeda motor Honda Scoopy nopol S 2126 NBL.

Mereka lantas berpapasan dengan geng motor Mojokerto Serikat yang konvoi menggunakan sekitar 4 sepeda motor. Para pelaku pun memutar balik, lalu mengejar ketiga korban. Mereka berhasil menghentikan korban di Simpang 4 Desa Sedati, Ngoro.

Penyerangan tersebut menyebabkan Crishtyanto menderita luka bacok di jari dan pergelangan tangan kanan, serta di kepala belakang sisi kanan. MGP terluka di wajah dan kepala karena terjatuh dari sepeda motor. Sedangkan DA mengeluh sakit di tangan, punggung dan kepala karena dipukuli para pelaku.

"Tersangka utama masih DPO. Kasus ini masih kami kembangkan," cetusnya.

Akibat perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan. Mereka terancam hukuman 7 tahun penjara. Menurut Imam, setidaknya terdapat 5-6 geng motor di Mojokerto. Pihaknya akan menindak tegas jika mereka melakukan tindak pidaka.

"Semua kelompok yang mengganggu keamanan menjelang Pemilu, kami tindak tegas secara prosedural. Kami patroli skala besar setiap hari untuk menjaga stabilitas wilayah kami," tandasnya.

Hendak Tawuran, 4 Anggota Geng Motor di Karawang Dibekuk Polisi


DPC PDIP Solo melayangkan surat kepada Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dan mengembalikan KTA PDIP usai jadi cawapresnya Prabowo Subianto. Gibran mengatakan surat sudah diterima.

"Sudah ada suratnya, sudah," kata Gibran saat ditemui awak media di sela konsolidasi relawan Gedung Teater Karanganyar, dilansir detikJateng, Kamis (2/11/2023).

Gibran enggan meresponsnya terkait surat tersebut. Dia juga tak menyampaikan kapan akan menemui ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti ya, nanti," ucapnya.

Di Karanganyar sendiri, Gibran menemui relawan Bolone Mase, dan gabungan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). Di sana, Gibran melakukan konsolidasi.

"Silahturahmi dengan relawan. Antusiasnya lumayan," ucapnya.

Seperti diketahui, surat dikirim Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo. Selain diminta mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP, Gibran juga diminta membuat surat pengunduran diri. Surat tersebut dikirimkan Rudy melalui Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video 'PDIP Makin Frontal Sindir Jokowi, Pengamat: Cara Gaet Simpati Rakyat':

[Gambas:Video 20detik]


Pagi-pagi sekali, Nurhadi, 54 tahun, sudah berada di Pasar Bruyung, Kecamatan Mejabo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sebagai salah satu penyewa kios di pasar tersebut, tak ada perlengkapan jualan yang disiapkannya pagi itu. Tidak ada pula barang dagangan yang hendak dijual kepada para pembeli.
Ya, memang, Nurhadi tidak lagi menjadi pedagang di pasar itu. Sejak 2004, ia memutuskan banting setir dari pedagang pakaian menjadi tukang pijat. Di kios sederhana berukuran 2x4 meter, Nurhadi membuka jasa pijat refleksi dari pagi sampai sore hari. Ia juga melayani jasa pijat panggilan.
“Kalau dipanggil jauh, (sampai) Jakarta. Soal tarif, tidak menarif kalau ke sini. Kalau saya dipanggil,
. Ya, begitu cowok panggilan,” kata Nurhadi dengan guyonan khasnya saat berbincang dengan
 di kiosnya pada Kamis, 2 November 2023.
Banyak pasien baik laki-laki maupun perempuan yang menjadi pelanggan Nurhadi. Mereka datang dengan berbagai keluhan penyakit. Bahkan...
… yang terkait dengan urusan di atas ranjang. Menurut Nurhadi, perempuan juga mengalami problematika seksual. “Tapi pada perempuan dianggap bukan masalah dan diam,” katanya.
Setop dulu. Anda yang membaca tulisan ini sampai di sini pasti sudah menebak-nebak kalau Nurhadi adalah sosok yang terkenal pada masa Pilpres 2019. Dia adalah calon presiden guyonan yang wajahnya bertebaran di jagat media sosial, bahkan bersaing dengan capres-cawapres resmi Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Ya, Anda betul 100 persen.
Supaya lebih segar lagi, mari mengingat-ingat kegayengan yang dimunculkan Nurhadi bersama ‘cawapresnya’, Aldo Suparman, lima tahun silam. Nurhadi dan Aldo hadir sebagai capres-cawapres dengan akronim 'Dildo'. Nama Nurhadi ditulis dengan tinta merah pada bagian ‘DI’ dan nama Aldo ditulis warna merah juga pada huruf ‘LDO’.
Selain cawapres ‘ala-ala’, Aldo merupakan tokoh fiktif. Dalam spanduk kampanye Pilpres 2019, Nurhadi disandingkan dengan sosok Aldo, yang fotonya dicomot sang pembuat dari foto Dr Drs Anak Agung Gede Oka Wisnumurti, Rektor Universitas Warmadewa dan Ketua Yayasan Kesejahteraan Korps Pegawai Negeri (Korpri) Provinsi Bali.
Selayaknya capres-cawapres, Nurhadi-Aldo pun diusung partai politik bernama Partai untuk Kebutuhan Iman (PUKI). Partai yang juga fiktif ini membentuk koalisi tanpa peserta lain, yaitu Koalisi
Tronjal-Tronjol Maha Asyik. Kata
 dalam bahasa Jawa diartikan sebagai terabas-terobos atau tindakan tak beraturan.
Nurhadi-Aldo ternyata memiliki tim sukses yang memasarkan paslon di media sosial. Mereka juga menyebarkan kutipan-kutipan guyon ala paslon Nurhadi-Aldo alias Dildo. Ini masih bisa dilihat pada spanduk yang dipasang di kios pijat dan jamu milik Nurhadi. Di antaranya bertulisan
lalu ada tulisan
Lantas bagaimana Nurhadi mengenang keisengan lima tahun silam? Menurutnya, gagasan capres guyonan pada 2019 itu muncul dari sekelompok pemuda yang tergabung dalam Komunitas Angka 10. “Itu gagasannya Mas Edwin dan teman-temannya. Saya dimintai presiden guyonan, terus saya kasih nama Presiden Tronjal-Tronjol dengan nomor urut 10 sesuai dengan komunitas saya, Komunitas Angka 10,” tutur Nurhadi.
Nurhadi menerangkan Komunitas Angka 10 memiliki makna bahwa angka 1 adalah simbol Tuhan, sedangkan angka 0 adalah ikhlas. Jadi Komunitas Angka 10 itu bisa dimaknai mencintai Tuhannya dan mengikhlaskan semua amalan. “1 itu Tuhan, 0 itu ikhlas, karena kemuliaan manusia apabila kita mencintai Tuhannya dan bisa mengikhlaskan semua amalan,” ujar pria lulusan madrasah aliyah itu.
Tapi uniknya, Nurhadi tak mengetahui para pemuda yang ada di dalam komunitas itu. Sebab, semuanya bertemu di dunia maya. Yang jelas, lanjut Nurhadi, mereka bukanlah kader-kader partai politik. “Edwin mungkin sudah kuliah. Dulu ada yang ojek, tapi kecerdasannya luar biasa. Dari Yogyakarta, Jakarta, Sumatera, Kalimantan,” katanya.
Nurhadi juga mengakui Aldo adalah sosok fiktif. Dia tak pernah berjumpa dengan Aldo. Apalagi dengan sosok yang disebutkan sebagai Anak Agung Gede Oka Wisnumurti dari foto yang beredar. “Aldo yang kasih tambah Suparman, saya sendiri tidak kenal. Anak-anak itu saya mintai penjelasan, Pak Aldo katanya memang fiktif. Saya belum pernah ketemu,” jelasnya.
“Itu juga tidak mengerti, tentang orang yang disebut (Anak Agung Gede Oka Wisnumurti Rektor Universitas Warmadewa dan juga Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali), tahunya gambar, mereka tak menjawab detail. Ya, tidak apa-apa. Sampai sekarang aman-aman saja,” lanjut Nurhadi tersenyum.
Nurhadi melontarkan candaan lagi bahwa dirinya sempat mendaftarkan pasangan Nurhadi-Aldo atau Dildo ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, ketika datang, kantor KPU selalu tutup karena dirinya datang setiap tengah malam setelah menunaikan tugas rutin, yakni memijat pasien. “Kita datang ke KPU pasti tutup, datangnya pas malam. Kampanyenya
 dan
 lewat komunitas saja.”
Walau begitu, Nurhadi-Aldo tetap melakukan kampanye melalui medsos. Kampanye itu dalam definisi Nurhadi adalah memposting kata-kata lelucon yang bertujuan menghibur masyarakat di tengah panasnya suhu politik kala itu, yang tengah memilih sosok Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. “Dengan kata-kata yang menghibur, seperti 'jika orang lain bisa, kenapa harus kita?',” ucapnya.
Nurhadi mengatakan hingga kini banyak warga dan pasien yang dipijatnya merasa bangga dengan dirinya yang pernah menyandang sosok capres. Malah di antara warga dan pasiennya meminta berswafoto dengan dirinya. “Tidak ada masalah di keluarga, tetangga baik-baik saja. Ketemu saya ya ramai, terus presiden sampai saat ini dikenal presiden. Senang, terus banyak yang mengajak foto,” tuturnya.
Menghadapi Pilpres 2024 ini, Nurhadi kembali menjaring sosok cawapres sebanyak-banyaknya. Karena itu, Nurhadi mempersilakan warga yang ingin memasang foto dirinya dengan orang lain. Tetapi pesannya yang terpenting tidak melanggar aturan agama dan negara. “Tahun 2024 ini karena saya sudah jadi presiden tinggal mencari wakil sebanyak-banyaknya, terserah siapa pun, Noval, terus apalagi Pak Adam, itu tidak tahu yang
,” jelas Nurhadi tertawa.
Nurhadi pun berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan tidak memilih golput. Sebab, keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum akan menentukan kebaikan negara ke depannya. Warga masyarakat harus memilih yang terbaik. “Pesan saya, tetaplah berbuat baik untuk kebaikan bersama untuk tetap bekerja dan berkarya. Arahan politik itu rahasia, pilihan harus ada dan harus punya pilihan,” pungkas Nurhadi.
 Dian Utoro Aji (Kudus)
 M. Rizal Maslan
 Irwan Nugroho
 Fuad Hasim


Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung terus mengupayakan partisipasi pemilu bagi penyandang disabilitas. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas wajib tersedia.

Hal itu diungkapkan anggota Bawaslu Kabupaten Bandung bidang Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas, Dede Sodikin. Dia mengatakan saat pencoblosan, penyandang disabilitas memerlukan alat bantu. Pendataan terhadap penyandang disabilitas pun perlu terus dilakukan.

"Tidak setiap TPS ada. Tapi perlu dipastikan, maka perlu ada pemetaan di setiap daerah, dan alat bantunya mesti disesuaikan dengan masing-masing penyandang," ujar Dede, saat ditemui di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pihaknya akan merekomendasikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung. Salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.

"Termasuk penetapan TPS itu harus ramah disabilitas. Nanti direkomendasikan pada saat pendirian TPS, harus memperhatikan soal disabilitas," ucapnya.

Dede menjelaskan alat bantu tersebut disesuaikan dengan para penyandang disabilitas. Hal tersebut akan memudahkan para disabilitas ketika mencoblos.

"Misalnya braille bagi yang tunanetra, kursi roda bagi disabilitas fisik, petunjuk arah, semisal penyandang tuna rungu itu perlu alat bantu yang seperti apa, supaya dia ini bisa mendengarkan visi dan misi dari calon peserta pemilu misalnya," bebernya.

Di samping itu, kata Dede, saat ini para penyandang disabilitas pun harus tetap mendapatkan sosialisasi terkait pemilu. Sehingga nantinya, mereka dapat memilih sesuai dengan pilihannya.

"Kegiatan sosialisasi telah sesuai dengan Perbawaslu bahwa kelompok disabilitas penyandang harus mendapatkan sosialisasi soal Pemilu dan soal pendidikan politik," katanya.

Dede mangungkapkan pendidikan politik atau pemilu harus merata ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga, kelompok penyandang disabilitas nantinya bisa menggunakan hak pilihnya.

"Sejauh ini jumlahnya belum ditentukan, karena ini baru tahap pemetaan. Tujuannya, kelompok disabilitas harus bisa berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, dengan alat bantu tadi, agar pendidikan politik bisa sampai ke semua kalangan," jelasnya.

Sementara itu, seorang anggota Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni), Dadang Zaelani menyebutkan alat bantu bagi disabilitas dibutuhkan saat pencoblosan di TPS.

"Secara pribadi saya menginginkan adanya kebutuhan alat bantu di TPS. Supaya kita mudah saat mencoblos," tuturnya.

Dia menambahkan alat bantu bagi penyandang disabilitas harus disesuaikan. Pasalnya penyandang disabilitas berbeda-beda kemampuannya.

"Ya alat bantunya di sesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing penyandang disabilitas," pungkasnya.

Penampakan KA Feeder Whoosh Tabrak Mobil 6 Penumpang di Bandung


Capres Ganjar Pranowo dan cawapres Mahfud Md mendapat pelatihan untuk mempersiapkan debat dalam pilpres mendatang. Pelatihan dilakukan bersama dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Kami harus mempersiapkan proses debat secara khusus, karena berbeda dengan 2014-2019, ini debat tentang 3 calon," ujar Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Andi mengatakan proses yang sama juga diberikan kepada Mahfud Md. Hal itu juga agar TPN mendapatkan gambaran lengkap dari Ganjar dan Mahfud dalam memberikan panduan ke depannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti proses yang sama kita lakukan kepada Prof Mahfud sehingga kami selalu akan mendapatkan gambaran yang lengkap dari capres dengan cawpares bagaimana beliau berdua bisa memandu kami di TPN," ujarnya.

Selain itu dalam acara kali ini, TPN juga melakukan media briefing di mana Ganjar dan Mahfud memberikan arahan terkait isu-isu terkini. Ganjar juga memberikan arahan ke TPN tentang bagaimana menghadapi debat capres-cawapres nantinya.

"Media brief itu pada dasarnya kami di TPN mendapatkan arahan dari capres kami, Mas Ganjar Pranowo tentang isu-isu strategis yang berkembang saat ini, apa yang harus di antisipasi dan sekaligus tadi Mas Ganjar sudah memberikan tips-tips awal tentang bagaimana kita di TPN mempersiapkan debat 1 sampai 5," sebutnya.

Adapun acara ini diikuti oleh pengurus TPN Ganjar-Mahfud yaitu Ketua Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Andika Perkasa, Wakil Ketua Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) hingga Wakil Ketua Usman Tokan hingga Dewan Penasihat Yenny Wahid.


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan pihaknya bakal berunding soal putusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman dkk pada Senin mendatang. Hal itu ia sampaikan sesaat setelah melakukan pertemuan dengan 3 hakim konstitusi Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin.

"Mulai Senin (akan berunding)," kata Jimly kepada wartawan di gedung MK, Jakpus, Kamis (2/11/2023).

"Draf putusan sudah ada, cuma (isi) belum yang rincinya," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan putusan dugaan pelanggaran etik cukup dirundingkan dalam sehari. Setelah itu, MKMK akan melakukan sidang pembacaan putusan.

"Cuma bertiga (yang berunding). Kalau 9 kan, 9 sarjana hukum kan begitu berkumpul banyak pendapatnya. Kalau cuma bertiga gini, bisalah. Apalagi udah tua-tua, kalau masih muda itu suka berdebat ke sana kemari," ujarnya.

Tercatat sudah 9 hakim konstitusi yang menjalani sidang MKMK. Kesembilan hakim itu ialah Ketua MK, Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin.

Ketua MK Anwar Usman akan menjalani pemeriksaan sebanyak dua kali. Anwar kembali diperiksa oleh MKMK pada Jumat (3/11) besok.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Cawapres Mahfud Md yakin Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kredibel. MKMK saat ini menangani dugaan pelanggaran etik hakim Mahkamah Konstitusi terkait gugatan usia capres-cawapres.

Hal ini disampaikan Mahfud Md menjawab pertanyaan soal Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud yang meminta MKMK memberikan sanksi berat bila hakim MK terbukti melanggar etik.

"Ya silakan saja lah itu kan majelis MKMK nya itu menurut saya cukup kredibel," ujar Mahfuddi kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan MKMK juga mengetahui apa yang harus diputuskan. Keputusan yang diambil juga harus sesuai dengan rasa keadilan.

"(MKMK) tahu apa yang harus diputuskan sesuai tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga," sebutnya.

Sebelumnya Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta MKMK memberikan sanksi berat bila hakim MK terbukti melanggar etik. Majelis MKMK juga diharapkan bisa menjaga independensi.

"Tentu saja kita berharap prosesnya bisa berjalan dengan baik, majelis MKMK itu bisa tetap menjaga independensi dan kemudian juga tegas dalam mengambil keputusan. Artinya kalau lah memang kemudian terbukti tentu sanksi yang berat harus dijatuhkan," kata juru bicara TPN Tama S Langkun saat jumpa pers di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (31/10).

Tama mengatakan pihaknya menghargai sejumlah elemen masyarakat yang melaporkan Anwar Usman dkk ke MKMK terkait putusan yang membuka keran kepala daerah bisa maju capres/cawapres meski belum berusia 40 tahun. Tama menyebut hal itu dilakukan untuk menjaga marwah MK.

"Kita juga menghargai apa yang kemudian dilakukan oleh para guru besar dan akademisi hukum tata negara, termasuk dari Koalisi Masyarakat Sipil juga yang sudah melaporkan terkait dugaan pelanggaran etik yang berhubungan dengan pengambilan keputusan beberapa waktu yang lalu, nah ini kita harus hargai, kita harus meletakkan itu semua sebagai semangat untuk menjaga marwah MK," ujarnya.

Tama mengatakan proses di MKMK harus dilakukan cepat karena berkaitan dengan momentum pemilu. Dia mengatakan MK harus menjaga netralitas dan independensi.

"Nah jadi kita harapkan ada kepastian juga dalam konteks pemberian sanksi karena ini kita penting untuk melihat hal ini karena kita masih membutuhkan MK sampai kapan pun. Bagi kami yang kemudian juga sebagai peserta pemilu, kita butuh juga netralitas dan independensi MK, paling tidak dalam waktu dekat, " ujarnya.

Simak Video 'Mahfud Md Mempersilakan DPR Ajukan Hak Angket Terhadap MK':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan melakukan kunjungan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan ini berjanji akan membangun stadion berstandar FIFA di Sumut.

"Insyaallah, di Sumut ini nantinya kita akan bangun stadion yang bagus untuk seluruh warga Sumut. Mau tidak di Sumut ada stadion sepak bola yang bagus? Insyaallah nanti dibangun stadion kelas FIFA di Sumut," kata Anies saat memberikan sambutan di gedung Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Langkat, seperti dilansir detikSumut, Kamis (2/11/2023).

Anies memang belum memerinci soal janji pembangunan stadion kelas internasional tersebut. Namun Anies memamerkan berdirinya Jakarta International Stadium (JIS) saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di Jakarta ada namanya Stadion Jakarta Internasional Stadium," jelasnya.

Selain berjanji membangun stadion berstandar FIFA, Anies juga berpesan kepada warga di Kabupaten Langkat untuk ikut memilih calon presiden dan wakil presiden. Sambil berseloroh, Anies meminta warga untuk mencoblos pasangan capres dan cawapres yang menggunakan kacamata.

"Ingat-ingat itu nanti, coblos yang pakai kacamata. Coblos yang dua-duanya pakai kacamata," ucap Anies.

Simak selengkapnya di sini.


Bacawapres Gibran Rakabuming Raka menemui pendukungnya di Gedung Karanganyar Theatre, Karanganyar, Jawa Tengah. Gibran berpesan agar para relawan menjaga soliditas.

Pertemuan dengan relawan ini bertajuk 'Karanganyar Bergerak Menjemput Kemenangan Menuju Indonesia Maju'. Gibran menyampaikan ucapan terimakasih ke pendukungnya yang telah bergabung hari ini.

"Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berkumpul, berkonsolidasi," ujar Gibran, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran berpesan ke para pendukungnya untuk menjaga iklim politik Indonesia tetap sejuk dengan mengedepankan gagasan Indonesia maju. Dia juga mengingatkan pendukungnya tak menanggapi serangan-serangan di media sosial.

"Saya hanya ingin berpesan sedikit. Saat ini serangan-serangan di sosial media semakin keras. Tidak perlu ditanggapi, tidak perlu ditanggapi kita tetap santai tapi kita bergerak di bawah. Jangan mau diprovokasi, jangan mau dipancing, kita tegak turun ke bawah, kita tetap door to door, kita tetap mengadakan pertemuan gede, pertemuan kecil, pertemuan sedang. Sekali lagi kita jangan mau terprovokasi, terpancing," tegas Gibran.

"Tadi siang sudah muncul hoax, saya kan bagi-bagi beras dan nengokin rumah yang kita bedah. Sudah terkonfirmasi dan saya harap teman-teman tidak terpancing," kata Gibran.

Gibran mengingatkan pendukungnya jaga silaturahmi. Dia mengatakan angka-angka di lembaga survei untuk dibuktikan di TPS saat pencoblosan.

"Tetap jaga kekompakan, tetap jaga silaturahmi, yang penting kita semua tetap kompak sampai 14 Februari (2024) nanti. Pokoknya tetap semangat, banyak yang memfitnah, biasa saja. Nanti angka-angka yang ada di survei, di TPS-TPS akan membuktikan semua," sambung Gibran.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani turut hadir dalam acara itu. Dia mengapresiasi para pendukung yang rela menghadapi hujan deras demi bertemu Gibran. Dia berharap semangat itu tak hilang sampai pencoblosan 14 Februari 2024.

Sementara itu, Ketua Pelaksana acara 'Karanganyar Bergerak Menjemput Kemenangan Menuju Indonesia Maju', Ilyas menyampaikan para pendukung yang hadir terdiri dari para pendukung Prabowo-Gibran, mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan se-Kabupaten Karanganyar.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat Bambang Karyono buka suara soal dua bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dari Partai Hanura dan PKB yang menjadi tersangka di kepolisian.

Menurut Bambang, kedua bacaleg insial EI dari Hanura dan MZ dari PKB dinyatakan sudah masuk ke dalam daftar calon tetap (DCT) yang akan ditetapkan pada Jumat (3/11/2023) besok.

"Terhadap dua bacaleg yang menjadi tersangka kasus hukum itu bukan tugas KPU untuk mengurus itu. KPU hanya akan menyentuh persoalan itu ketika ada putusan pengadilan jika memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah)," kata Bambang, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

KPU Lombok Barat tidak bisa mencoret kedua bacaleg dari DCT. Sebab, Bambang melanjutkan, kasus hukum yang menjerat kedua tersangka belum memiliki kekuatan hukum tetap atau terbukti melakukan tindak pidana.

"Jadi kasus ini sepenuhnya adalah urusan institusi lain. KPU nanti, jika ada kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan dari pengadilan baru bisa diambil tindakan," tegas Bambang.

Bambang menyebut jika EI dan MZ terbukti secara sah melakukan tindak pidana pun KPU tidak bisa mencoret keduanya.

"Misalnya ketika ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka pada posisi itu surat suara sudah tercetak. Itu nanti kami akan bareng dengan surat edaran ke seluruh dapil bahwa keduanya dicabut pencalonannya," ujar Bambang.

Jika ada pemilih yang mencoblos kedua tersangka, maka suara aleg EI dan MZ secara otomatis akan masuk ke suara partai tempat keduanya dicalonkan.

"Jadi tidak akan dicoret walaupun sudah ada kekuatan hukum tetap besoknya. Nanti kami buat surat edaran. Contohnya calon ini dari partai ini, nomor ini dia dibatalkan sebagai calon. Tapi, di surat suara tidak akan berubah," katanya.

Bambang mengatakan total jumlah bacaleg yang akan ditetapkan pada Jumat sebanyak 656 orang dari semua partai. Dari 656 itu sudah memenuhi syarat dan tidak bisa diganti oleh partai tempat keduanya dicalonkan.

"Tidak ada waktu untuk dicoret. Kecuali hari ini putusan pengadilan itu ada (terbukti) itu bisa," tandas Bambang.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Barat Rizal Umami mengatakan kedua bacaleg yang ditetapkan menjadi tersangka kepolisian tersebut inisial EI dari Hanura dan MZ dari PKB. Keduanya berasal dari dapil (daerah pemilihan) berbeda.

"EI dari dapil Kediri-Labuapi dan MZ dari dapil Gerung-Kuripan," kata Rizal ditemui di kantornya, Kamis.

Menurut Rizal surat penetapan tersangka kedua Bacaleg tersebut didapatkan pada Rabu (1/11/2023). Kebenaran surat penetapan tersangka kedua Bacaleg EI dan MZ itu akan ditelusuri ke Polres Lombok Barat.

"Terhadap informasi yang kami dapatkan itu akan kami melakukan penelusuran untuk mengkonfirmasi kebenaran terkait hal tersebut. Itu bertujuan menyampaikan imbauan atau perbaikan kepada KPU untuk mencermati penetapan DCT yang dilakukan besok pagi," kata Rizal.

Ponpes di Lombok Barat Gelar Doa, Dukung Gibran Cawapres Prabowo


TikTok bersama Rekata Studio, yang baru saja merilis film Budi Pekerti, menyuarakan #SalingJaga agar netizen pengguna Media Sosial bergotong royong menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman.

Hal ini disampaikan melalui pemutaran perdana film Budi Pekerti di Senayan City, Jakarta, pada Kamis (02/11/2023). Anbar Jayadi, Outreach and Partnership, Trust and Safety, TikTok Indonesia, mengatakan kerja sama dilakukan karena cerita Budi Pekerti sesuai dengan visi dan misi TikTok dalam menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi pengguna.

"Yang terjadi pada Bu Prani sangat relate pada kita. Dia itu korban framing," jelas Silma Agbas, ketua Komite Publikasi dan Media Sosial Mafindo, yang bekerja sama dengan TikTok dalam mewujudkan visi dan misi tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bu Prani merupakan tokoh fiksi dari film Budi Pekerti. Diceritakan, ia menjadi korban framing saat memarahi pembeli kue putu yang berusaha menerobos antrian. Semenjak video yang menjatuhkan namanya itu viral di media sosial, dunianya perlahan hancur.

Cerita ini sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Wregas sendiri mengaku ide cerita Budi pekerti terinspirasi dari pengalamannya sendiri.

Suatu hari, ia melihat video seorang ibu yang menegur karyawan. Ibu itu kemudian trending karena dianggap tidak memiliki sopan santun. Video itu pun menjadi meme dan hidupnya berubah.

"Ada banyak ibu dan bapak guru yg trending karena memberikan hukuman dan pelajaran pada siswanya. Begitu di posting di media sosial dan jadi tren, banyak yang bilang bahwa hukuman itu tidak layak pada siswa. Dari situ ide cerita ini muncul," tambah Wregas Bhanuteja, sutradara film Budi Pekerti, dalam keterangan yang diperoleh detikINET, Kamis (02/11/2023)

TikTok melakukan upaya dua arah dalam memastikan peristiwa yang menimpa Bu Prani dan kasus hoax lainnya bisa dicegah. Upaya ini berasal dari pihak TikTok maupun pengguna TikTok.

Upaya TikTok cegah hoax

TikTok memiliki kebijakan panduan komunitas yang salah satu kebijakannya adalah pelarangan perundungan. Melalui kebijakan ini, TikTok akan membatasi interaksi di komentar,stitch, duet, dan pesan yang membahayakan bagi pengguna.

Selain itu, Tiktok juga bekerja dengan fact checker dalam memastikan kredibilitas konten yang ada sehingga pengguna bisa terhindar dari asupan hoax.

Di lain sisi, Silma mengatakan bahwa tidak semua data yang menampilkan konten hoax itu masuk ke fact checker. Untuk itu, TikTok juga memberikan kendali bagi pengguna untuk bekerja sama mencegah penyebaran hoax.

Tiktok telah memberikan fitur-fitur yang menjadi alat pengguna dalam mengendalikan penyebaran konten di TikTok mereka. Beberapa di antaranya:

1. Fitur swipe. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk bisa mengabaikan konten yang tidak diminatinya dengan mudah.

2. Fitur bendera. Fitur berupa tombol bendera ini akan membatasi konten pengguna, seperti pada konten hoax, kekerasan, kebencian, dan masih banyak lagi.

3. Fitur "Refresh your For You Feed", di mana pengaturan rekomendasi feed TikTok pengguna diset ulang sehingga seperti saat baru pertama kali membuka TikTok.

4. Fitur "Filter video keywords". Pengguna bisa hanya mendapatkan konten yang sesuai dengan kata kunci yang pengguna inginkan.

Upaya demi Pemilu 2024 yang bersih

Mungkin masih terngiang di kepala kita video buatan AI di mana presiden RI Joko Widodo terlihat fasih berbahasa Arab dan China. Ini adalah fenomena yang mengerikan, mengingat lisan yang keluar dari tokoh besar seperti presiden itu sungguh krusial bagi ketahanan bangsa dan negara.

Merujuk pada pernyataan Anbar, TikTok bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu dalam meluncurkan kanal khusus pemilu di mana pengguna bisa memperoleh informasi kredibel terkait pemilu.

Ini akan sangat bermanfaat dalam menahan pengguna Tiktok menerima hoax yang bisa mengarah pada perpecahan bangsa. Menurut data dari Menkominfo yang diambil dari CNBC Indonesia, terhitung ada 526 konten hoaks pemilu di media sosial sejak 19 Januari sampai 27 Oktober 2023.

Cara saling jaga

Di akhir acara, Silma memberikan tips bagi para pengguna media sosial TikTok untuk saling jaga dalam bermedia sosial.

1. Check and recheck

Hal pertama yang perlu dilakukan saat mendapatkan sebuah informasi adalah melakukan check and recheck. Mintalah sumber beserta tautannya kepada penyebar informasi tersebut.

Kalau orang itu tidak mampu memberikan sumber yang kredibel, maka nasehati sehingga ia pun sadar bahwa tidak baik menyebar informasi sembarangan.

"Minta sumbernya mana dan linknya mana untuk sekalian mengedukasi orang yang menyebar informasi untuk sadar. Jadi kita saling jaga dan mengedukasi," ujar Silma.

2. Jaga jempol

Setelah melakukan check and recheck dan ternyata kredibel, sebaiknya jangan langsung disebar. Pikirkan, apakah penyebaran informasi ini akan menyakiti atau merugikan pihak tertentu? Yang menurut kita lucu, bisa jadi menyakitkan bagi sebagian orang.

"Dulu mulutmu harimaumu. Sekarang, jempolmu harimaumu," Silma menegaskan.

3. Laporkan

Bila informasi yang didapatkan ternyata adalah hoax, maka laporkan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, laporan ini akan mempermudah fact checker dalam mencegah penyebaran hoax di TikTok.

Dengan adanya pemutaran ini, TikTok berharap masyarakat dapat teredukasi untuk saling jaga dan bijak dalam bermedia sosial, serta bergotong royong dalam menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman bagi pengguna.

Kemendag Beri Waktu Uji Coba Kolaborasi TikTok dan Tokopedia


Tim pemenangan Ganjar-Mahfud di Jawa Tengah akan menggelar rapat tertutup yang bakal dihadiri ketua DPP PDIP, Puan Maharani. Para milenial dan gen Z juga bakal hadir khususnya dari Solo Raya.

Ketua Tim Pemenangan Daerah Jateng Ganjar-Mahfud, Agustina Wilujeng mengatakan rapat tertutup itu digelar hari Sabtu (4/11/2023) mendatang di komplek Jatidiri Semarang. Rencananya akan ada 7.000 peserta yang akan hadir dalam rapat tersebut.

"Dalam daftar sebenarnya 7.000 berapa begitu. Saya nggak yakin karena terus-menerus sudah banyak yang minta datang," kata Agustina di Panti Marhaen atau Kantor DPD PDIP Jateng, Kamis (2/11/2023) malam.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menjelaskan akan hadir perwakilan dari berbagai lini pendukung mulai dari milenial, gen Z, guru, dosen, advokat, petani, nelayan, hingga seniman. Beberapa juga akan berpentas di hadapan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

"Ada generasi milenial dan gen Z, kalau tidak ditahan (dibatasi) ya maunya diisi mereka. (Kuota) 1.000 bagi mereka. Ada guru dan dosen. Kan ada banyak organisasi kita minta perwakilan, para advokat juga. Yang tidak bisa ditahan itu seniman dan budayawan. Inginnya perform di depan ketua tim pemenangan nasional. Ketua tim, (dan) Mbak Puan confirm hadir," jelas Agustina.

Terkait pendukung atau tim pemenangan dari milenial dan gen Z, menurut Agustina merupakan hal penting karena mereka akan menjadi penerus di masa depan. Saat ditanya apakah para milenial dan gen Z di Solo juga digandeng, ia menegaskan justru itu yang diprioritaskan.

"Akan hadir (perwakilan milenial dan gen Z), Kita khususkan dari keresidenan Solo," tegasnya.

Bendahara DPD PDIP Jateng itu juga menjelaskan rapat hari Sabtu juga untuk mempertahankan angka survei yang sudah dilakukan. Survei internal yang dilakukan sebelum pengumuman cawapres itu menunjukkan angka 60 persen. Kemudian setelah Mahfud Md resmi mendampingi Ganjar, Agustina yakin akan ada tambahan.

"Kami berharap proses untuk acara rapat internal kami di Jatidiri nanti akan berikan penguatan supaya kita ada dalam posisi terus bergerak pertahankan survei pak Ganjar-Mahfud yang memang sudah cukup tinggi sekitar 60 persen. Sehingga acara nanti memberikan energi positif terhadap teman-teman tim yang sampai saat ini bergerak. Utamanya proses pembentukan tim hingga tingkat desa, tingkat dukuh sampai TPS-nya," tutur Agustina.

Ganjar Harap Pemilu Tidak Ada Intervensi, Singgung Bukan Anak Siapa-siapa


Situasi politik di Indonesia terus menjadi sorotan berbagai media asing setelah sosok Gibran Rakabuming Raka maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres 2024. Salah satunya adalah media asal Jerman, Handesblat.

Dalam tulisannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya membangun dinasti politik. Langkah politik Jokowi tersebut juga dianggap mematikan demokrasi di Indonesia. Handesblatt juga menyatakan bahwa kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.

"Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional adalah berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pekan lalu," tulis Handelsblatt.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Media asing tersebut juga mengutip soal keterangan Jokowi yang berkali-kali membantah ikut campur dalam urusan politik di akhir masa jabatannya. Namun, nyatanya Jokowi disebut terlibat dan turut mencampuri urusan politik.

"Secara resmi, Jokowi membantah mengerjakan bisnis keluarga politiknya sendiri. Ketika ditanya tentang hal ini, dia menekankan di masa lalu bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam keputusan anak-anaknya. Selain itu, pada akhirnya, orang-orang memutuskan siapa yang akan menerima kekuasaan," lanjut isi tulisan Handelsblatt.

Keputusan MK yang dipimpin Anwar Usman, yang juga adik ipar dari Jokowi dan paman Gibran turut menjadi sorotan.

"Menurut keputusan hakim, orang-orang muda yang sudah memiliki pengalaman politik di tingkat daerah juga akan diterima di masa depan - seperti Wali Kota Gibran. Kritikus bereaksi dengan marah terhadap keputusan tersebut dan menuduh pengadilan nepotisme mendukung keluarga presiden. Mereka menunjukkan bahwa hakim konstitusional tertinggi adalah saudara ipar Jokowi dan paman Gibran," demikian tulisan Handelsblatt.

Sementara pengamat politik Adi Prayitno mengatakan komentar dan tulisan media asing sebagai bentuk kritik kepada Indonesia.

"Kritik dari pihak asing melihat fenomena politik politik mutakhir Indonesia. Terutama manuver Jokowi yang dinilai merestui dan mendoakan keluarganya juga terjun ke dunia politik," kata dia ketika dikonfirmasi wartawan.

Selain itu, Adi juga menilai media asing itu juga terlihat menyoroti putusan MK yang kontroversial yang dijadikan parameter menilai demokrasi Tanah Air.

"Kritik pihak luar itu mesti dilihat sebagai vitamin untuk perbaikan," kata dia.

Sebelumnya, sorotan media mancanegara sudah pernah mengarah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Laman TIME mengunggah artikel berjudul 'Indonesian Presidential Candidate Names Current President's Son as Running Mate'.

Artikel yang tayang pada Senin (23/10/2023) pukul 03.05 EDT itu secara khusus mengupas peluang Jokowi tetap memainkan pengaruhnya setelah masa kepresidenannya berakhir tahun depan. TIME menulis Jokowi sudah berkali-kali menepis anggapan soal Presiden Ketujuh RI itu cawe-cawe pada penentuan capres-cawapres.

"Namun, Gibran sebagai wakil presiden bisa memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk memainkan peran penting dalam mengarahkan negeri dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara setelah periode keduanya berakhir pada Oktober 2024," demikian ditulis TIME.

Simak juga 'Gerindra Ungkap TKN Prabowo-Gibran Diumumkan Kamis Depan':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni meminta kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumsel untuk menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Selain itu, Agus juga meminta tokoh agama, masyarakat, dan lainnya dapat menjaga agar pemilu damai.

Agus menegaskan bahwa netralitas ASN akan terus disosialisasikan kepada seluruh pegawai yang ada di Sumsel. Dia juga mengaku meminta semua ASN untuk tidak berpihak kepada partai politik mana pun.

"Untuk Pemilu 2024, seluruh ASN di Sumsel wajib netral. ASN bertugas di birokrasi pemerintahan, tidak boleh ikut dalam politik praktis," katanya, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bukan hanya meminta ASN untuk netral, Agus pun mengaku dirinya juga akan bersikap netral pada Pemilu 2024. Apalagi dirinya sebagai kepala daerah di Sumsel dan akan kembali ke birokrasi.

"Saya di Sumsel ini hanya ditugaskan bekerja dan akan bekerja sampai selesai. Setelah selesai, saya akan kembali ke birokrasi," ujarnya.

Selain dari pemerintah, Fatoni juga berharap peran dari tokoh masyarakat, agama dan stakeholder untuk dapat ikut berperan dalam menciptakan kondisi damai di Sumsel sehingga kondusivitas di Bumi Sriwijaya dapat terjaga.

"Semua stakeholder memiliki peran dalam rangka menciptakan kondisi damai. Pemerintah, termasuk TNI/Polri akan menjalankan fungsinya untuk melaksanakan hal tersebut dan menjaga tetap kondusif," ungkapnya.

"Dengan berlangsungnya Pemilu secara damai dan terjaganya kondusivitas, maka kenyamanan akan tercipta dan semuanya bisa menjalankan tugas dan aktivitas dengan baik," lanjutnya.

Agus menambahkan, dengan kondusifnya situasi di Sumsel, maka akan berdampak positif. Saat ini, lanjutnya, nama baik Sumsel hingga sekarang masih tetap terjaga.

"Jika Pemilu berjalan damai, investor akan datang ke Sumsel," ungkapnya.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Timur, Sulawesi Selatan (Sulsel) melakukan pencermatan daftar calon tetap (DCT) calon anggota legislatif (caleg). Sebanyak 369 bacaleg dinyatakan lolos verifikasi.

"Hasil pencermatan DCT dari 369 bacaleg selanjutnya akan diumumkan melalui Rapat Pleno pada 4 November 2023," ujar Komisioner KPU divisi Teknis Yusril Hidayat kepada detikSulsel, Kamis (2/10/2023).

KPU Luwu Timur melakukan pencermatan selama 3 hari dari Selasa (31/10) hingga Jumat (3/11). Pencermatan berlangsung di Media Center KPU Luwu Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kami telah lakukan pencermatan DCT mulai dari 31 Oktober dan hasilnya 369 bacaleg sudah terverifikasi," terang Yusril.

Yusril mengungkap pihaknya mengundang perwakilan masih-masing partai selama proses pencermatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan nama hingga gelar caleg sudah sesuai.

"Kami undang perwakilan masing-masing partai politik untuk lakukan cek dan ricek. 369 bacaleg dilakukan pencermatan mulai dari nama, gelar dan jenis kelaminnya sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), ini untuk surat suara," ungkapnya

Sebanyak 369 bacaleg yang dilakukan pencermatan DCT berasal dari 15 partai politik. Tiga parpol tidak lakukan pendaftaran bacaleg dikarenakan tidak memiliki bacaleg.

"369 bacaleg itu dari 15 partai, dari total 18 Parpol peserta pemilu 2024. 3 partai tidak mendaftar karena tidak ada bacaleg," jelasnya.

Berdasarkan data KPU Luwu Timur, 369 bacaleg yang terdaftar dan telah diverifikasi terdiri dari 242 orang Laki-laki dan 127 orang perempuan.

Untuk diketahui, KPU Sulsel telah menetapkan jumlah surat suara yang akan dicetak untuk Pemilu 2024. Total ada 6.816.579 lembar surat suara yang akan disebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel.

Berikut Jumlah DPT dan Surat Suara di Kabupaten Luwu Timur

DPT: 218.322

Surat Suara: 222.986

Cadangan: 4.664

Heboh Oknum Brimob di Luwu Timur Ancam Bakar Mobil Pendemo


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyebut pihaknya akan menghadirkan mantan Hakim MK I Dewa Gede Palguna dalam sidang lanjutan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK. Palguna akan dihadirkan dalam dua sidang.

"Kita akan mendengarkan keterangan Pak Palguna. Ada dua kali (sidang). Satu kali terbuka. Satu kali tertutup," kata Jimly kepada wartawan di gedung MK, Jakpus, Kamis (2/11/2023).

Selain itu, pihaknya akan kembali memanggil Ketua MK Anwar Usman dan pihak panitera untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik besok. Anwar Usman akan diperiksa dua kali oleh MKMK sebelum putusan diketok pada 7 November.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Besok juga kami akan khusus memeriksa panitra dan terakhir sekali nanti, sekali lagi dengan Pak Ketua (Anwar Usman). Pak ketua kita undang lagi karena kan paling banyak Pak Ketua jadi nggak cukup hanya satu kali," ujarnya.

"Jadi kita harus beri dia kesempatan untuk klarifikasi karena rata-rata laporan itu ekstrem semua," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, Suhartoyo, hingga Wahiduddin terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Relawan Semeton Gibran di Bali membantah pernyataan bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, yang menyebut sejumlah warga enggan keluar rumah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja di Desa Batubulan, Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu. Semeton Gibran mengatakan faktanya, warga Gianyar sangat antusias untuk bertemu Jokowi.

"Saya rasa itu tidak benar, fakta di lapangan justru sebaliknya, antusias masyarakat Gianyar sangat tinggi untuk bertemu dengan Pak Jokowi," kata Ketua Umum Semeton Gibran, Agung I Prawira, kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Agung menyebut informasi yang diterima Ganjar salah. Dia pun mempertanyakan apakah informasi tersebut datang dari orang yang berada di lokasi Jokowi berkunjung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jika dikatakan ada warga yang tidak mau keluar rumah saat kedatangan Pak Jokowi silakan ditanyakan langsung kepada yang memberikan informasi apakah ada di lokasi atau tidak," ujarnya.

Agung melanjutkan dia menyaksikan warga keluar rumah untuk bertemu Jokowi. Padahal, kata dia, ada upaya menghalangi warga untuk bertemu dengan Presiden RI itu.

"Bahkan ada upaya menghalangi warga untuk ketemu Pak Jokowi, tapi justru sebaliknya warga keluar rumah untuk melihat dan bertemu Pak Presiden," kata Agung.

Bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo, sebelumnya menyebut sejumlah warga enggan keluar rumah ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) kunjungan kerja di Desa Batubulan, Gianyar, Bali, beberapa waktu lalu. Ganjar menyebut peristiwa itu membuatnya terharu.

"Tapi suara yang membuat haru saya satu saja. Beberapa rumah, maksudnya warganya mengunci diri tidak mau keluar rumah, ada apa bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah nggak mau," ungkap Ganjar saat diskusi santai di kantor DPD PDIP Bali di Denpasar seperti dikutip dari detikBali, Kamis (2/11/2023).

Ganjar mengaku tidak mengetahui alasan warga sekitar tidak banyak keluar saat Jokowi datang. Padahal, kata dia, biasanya banyak warga antusias meski hanya sekadar melihat atau menyapa Jokowi.

Kader senior PDIP Bali, I Nyoman Parta, mengiyakan Ganjar. Dia mengaku ikut bertanya-tanya kenapa saat presiden datang, warga malah tidak ingin keluar.

"Saat Pak Jokowi datang, masyarakat di sana bukan menutup pintu, masyarakat di sana tidak keluar. Apa yang menyebabkan mereka tidak keluar? Apa yang menyebabkan tidak menyambut presiden? Saya tidak tahu," kata dia.

Simak Video 'Baliho Wajahnya Dicopot di Bali, Mahfud Md Tak Ambil Pusing':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka bertemu dengan kelompok relawan Bolone Mase di Karanganyar, malam ini. Di pertemuan itu Gibran meminta agar relawan tidak terpancing serangan di media sosial atau medsos.

Gibran menyebut serangan di medsos tidak perlu ditanggapi meskipun saat ini disebutnya semakin keras.

"Sekarang ini serangan di medsos semakin keras. Tidak perlu ditanggapi. Kita tetap santai, tapi kita terus gerak di bawah. Jangan terprovokasi, jangan mau terpancing, jangan mau mengeluarkan tenaga untuk hal-hal yang tidak penting," kata Gibran Rakabuming di Gedung Teater Kabupaten Karanganyar, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia meminta agar para relawan tetap fokus bekerja dengan bertemu masyarakat secara langsung.

"Kita tetap turun ke bawah, door to door, tetap datangi pertemuan. Sekali lagi jangan mau terprovokasi, dan tetap tenang," ujarnya.

Gibran juga menyebut meskipun banyak fitnah beredar di medsos, hasil dari pemilihan umum mendatang akan menjadi bukti.

"Pokoknya tetap semangat, yang penting jangan terprovokasi. Banyak yang memancing kita, banyak memfitnah, kita santai saja.Nanti angka di survei dan TPS yang membuktikan. Malam ini hujan, mohon jaga kesehatan. Stamina kita harus tetap fit sampai Februari nanti," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, beredar narasi di media sosial X (sebelumnya bernama Twitter) bahwa paspampres Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta warga untuk mengganti baju yang bergambar caleg PDIP Aria Bima saat blusukan di Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo beberapa hari yang lalu.

Narasi tersebut dibagikan oleh akun X @i*** kemarin siang. Dalam foto yang diunggah itu terdapat narasi bahwa Gibran sudah berbeda. Unggahan itu sudah disaksikan netizen puluhan ribu kali.

"Gibran sudah berubah. Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja di Kampung Sangkrah Solo, pada Selasa pagi, 30 Oktober 2023. Warga tidak lagi antusias menyambut kehadiran Gibran. Terjadi sebuah insiden ketika ada seorang warga yang memakai kaos bergambar foto caleg PDIP Aria Bima, dan oleh paspampres diminta untuk mengganti kaos yang dipakainya. TIM PRABOWO-GIBRAN BEKERJA MENGATUR PASPAMPRES," tulis foto yang diunggah akun tersebut seperti dilihat detikJateng, Kamis (2/11/2023).

Saat dikonfirmasi, Gibran menyebut bahwa narasi itu hoaks. Menurutnya, dia memang bertemu dengan warga yang mengenakan kaus Ganjar Pranowo. Namun Gibran justru menyalaminya.

"Itu hoaks ya. Kalau mau full kan pada di sana semua. Apa ditegur? Orangnya juga baik, saya salami to orangnya," kata Gibran.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Badan Intelijen Korsel mengungkap Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un melakukan mobilisasi dukungan terhadap Palestina usai perang Hamas vs Israel. Korea Utara juga disebut terlibat jual beli senjata ke kelompok Hamas.

Dikutip The Korean Herald, Kamis (2/11/2023), dalam audit tahun 2023 oleh Majelis Nasional yang dilakukan Rabu (1/11) waktu setempat, Direktur Badan Intelijen Nasional Kim Kyou-hyun mengatakan kepada anggota parlemen bahwa pemimpin Korea Utara diyakini telah menginstruksikan 'berbagai dukungan' untuk Palestina. Dukungan itu disebut untuk mendapatkan keuntungan dari perang yang terjadi.

Kepala mata-mata Korea Selatan seperti dikutip Rep Yoo Sang-bum, sekretaris eksekutif komite intelijen Majelis, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Korea Utara dapat terlibat dalam perdagangan senjata dengan kelompok militan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Kepala mata-mata tersebut mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Rusia kemungkinan besar menyediakan teknologi yang dapat meningkatkan peluang Korea Utara berhasil meluncurkan satelit mata-mata setelah dua kali gagal pada awal tahun ini.

Korea Utara juga disebut memasok senjata ke Rusia untuk membantu perang melawan Ukraina, termasuk mengirimkan peluru artileri dan senjata lainnya melalui laut sejak bulan Agustus.

Disebutkan jumlah artileri yang dikirim Korea Utara ke Rusia diperkirakan cukup untuk dua bulan untuk perang di Ukraina. Korea Utara juga dituding telah mengoperasikan pabriknya di seluruh negeri dengan kapasitas penuh untuk terus menyediakan senjata ke Rusia.

Kepala mata-mata tersebut mengatakan kepada anggota parlemen bahwa lebih dari 80 persen serangan siber asing terhadap Korea Selatan dilakukan oleh Korea Utara dan Tiongkok. Frekuensi serangan siber yang dilakukan meningkat 32 persen sepanjang tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya.

Korea Utara baru-baru ini lebih sering menargetkan perusahaan swasta dibandingkan lembaga pemerintah, termasuk situs portal Korea Selatan yang paling banyak digunakan, Naver.

Dalam audit yang dilakukan hari Rabu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa dan Partai Demokrat Korea sepakat membentuk sebuah komite untuk menyelidiki kekhawatiran keamanan siber seputar Komisi Pemilihan Umum Nasional, yang pemilunya tinggal enam bulan lagi.

Badan Intelijen Korea melakukan evaluasi keamanan siber bersama dengan Badan Internet dan Keamanan Korea sejak 17 Juli hingga 22 September dan menemukan ada kemungkinan untuk membobol database pemilih terdaftar milik pengawas pemilu nasional, mencetak surat suara tambahan, dan memanipulasi hasilnya.


Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengunjungi Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Di hadapan ratusan warga, Anies menyinggung soal mahalnya harga pupuk.

Hal itu disampaikan Anies saat berada di gedung Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Langkat, Kamis (2/11/2023). Awalnya Anies meminta warga memilih calon yang menggunakan kacamata

"Ingat-ingat itu nanti, coblos yang pakai kacamata. Coblos yang dua-duanya pakai kacamata," kata Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta warga untuk tidak salah pilih saat mencoblos nanti. Sebab, kata Anies ada juga pasangan capres cawapres yang mengenakan kacamata.

"Ada lain yang pakai kacamata, jangan keliru, coblos yang dua-duanya pakai kacamata. Partainya apa? Nasdem, PKS, PKB, Ummat. Ingat itu," ujarnya.

Anies menyebut perlu ada perubahan untuk kondisi masyarakat saat ini. Dia turut menyinggung soal harga sejumlah kebutuhan yang mahal.

Menurutnya, kesulitan itu dapat diubah hanya dengan selembar kertas dan tanda tangan dari pemimpin yang memang mau melakukan perubahan. Untuk itu, Anies mengingatkan masyarakat agar memilih capres dan cawapres yang benar pada pemilu 14 Februari 2024.

"Pupuk yang sekarang harganya mahal, subsidi pupuk yang sulit yang sekarang sulit bisa diubah dengan selembar kertas dan tanda tangan. Itulah sebabnya kita harus bergerak bersama. Tanda tangan itu hanya didapat jika tangan ibu bapak semua mencoblos yang benar saat 14 Februari besok. Jutaan tangan mencoblos di TPS, berwujud pada satu tanda tangan untuk perubahan," jelasnya.

"Itulah sebabnya kita harus bergerak bersama, tapi kalau kita diam saja dan kita membiarkan yang satunya melanjutkan, maka kita semua akan menyaksikan kerumitan yang berkelanjutan," sambung Anies.

Bukan Sebar Basos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi membentuk satgas anti hoax menghadapi Pemilu 2024. Satgas anti hoax ini juga untuk mengatasi buzzer di media sosial.

Tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu akan bertugas melabel informasi hoax yang beredar.

"Kami sudah memiliki satgas anti hoax di Kominfo dan memang tugas kami adalah melakukan penjelasan ke masyarakat. Nanti kita stempilin hoax saja semua berita-berita palsu dan bohong itu, kami stempelin hoax," ujar Budi di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahkan, kata Menkominfo, ke depannya tidak ada lagi konten disinformasi maupun misinformasi lagi. Selama ini, Kominfo seringkali melabeli konten berdasarkan isi informasi tersebut.

"Tadi saya instruksikan ke satgas anti hoax, sudah nggak usah dibeda-bedain disinformasi, misinformasi, langsung saja semua distempelin hoax. Biar publik gampang nangkepnya," jelasnya.

Bicara soal hukumannya, Budi menuturkan, itu mengacu pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Ada UU ITE, UU KUHP, dan sebagainya. Pokoknya kalau melanggar hukum, kami serahkan ke penegak hukum. Kita netral Kominfo, siapapun kandidatnya, siapapun partainya, kalau difitnah bisa kami proses," ucap dia.

Berdasarkan temuan Kominfo, hoax yang menyangkut pemilu sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 10 isu saja. Tetapi, jelang memasuki tahun politik atau pada 2023 meningkat drastis.

Kominfo mencatat sepanjang tahun 2022 hanya terdapat 10 hoax pemilu. Namun, sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Artinya, terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu.

Lebih lanjut, kata Budi, secara khusus terjadi fluktuatif penyebaran hoax pemilu itu berlangsung dari bulan Juni, menurun di September, tetapi meningkat lagi pada Oktober 2023.

Adapun penyebaran hoax dan disinformasi ditemukan di internet platform hingga media sosial. Khusus untuk media sosial, Facebook, jadi sarang hoax pemilu.

Tips Tangkal Berita Hoax dari Kominfo


Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie melakukan sidang secara khusus dan tertutup terhadap hakim Wahiduddin. Ia disidang terakhir setelah dua hakim MK lainnya, yaitu hakim MK Daniel Yusmic dan Guntur Hamzah.

"Sudah tadi (hakim Wahid diperiksa) yang terakhir," kata Jimly kepada wartawan di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Jimly menyampaikan Wahiduddin Adams cocok menjadi anggota MKMK karena paling bebas dari tuduhan pelanggaran kode etik hakim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak Wahid paling bebas dari tuduhan langgar kode etik. Makanya cocok dia jadi anggota MKMK," ujarnya.

Hingga saat ini sudah ada 9 hakim konstitusi yang menjalani sidang MKMK. Kesembilan hakim itu ialah Ketua MK, Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, Daniel Yusmic, Guntur Hamzah, dan Wahiduddin.

Dijadwalkan besok (3/11) Anwar Usman dan Arief Hidayat kembali akan diperiksa oleh MKMK.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah memeriksa sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya, yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengungkap proses pencapresan Ganjar Pranowo sejak 18 Maret 2023. Hasto menyebut nama Ganjar sebagai capres PDIP lahir dari proses bersama Presiden Jokowi.

"Pak Ganjar lahir dari proses bersama Pak Jokowi. Pada tanggal 18 Maret kalau tidak salah, ada pertemuan 3 jam, 2 jam dengan Bu Mega. Satu jam kami ikut mendampingi bersama Mas Pramono Anung, di situ sebenarnya sudah disepakati untuk mencalonkan Pak Ganjar Pranowo," kata Hasto, kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Hasto mengatakan capres yang diputuskan semata-mata demi menjawab persoalan bangsa dan negara. Dia mengatakan sejak saat itu ada kesesuaian visi misi kepemimpinan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu yang dilakukan PDI Perjuangan, betul-betul Bu Mega berkontemplasi sehingga melahirkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud Md. Itu semua demi kepentingan bangsa dan negara," terangnya.

Hasto turut menjawab soal apakah saat Jokowi bertemu Megawati ada kesepakatan untuk mendukung Ganjar. Hasto tidak menjawab gamblang, dia hanya mengungkit pernyataan Jokowi soal rambut putih.

"Pak Ganjar lahir kan yang mengatakan rambut putih siapa? Kan itu dicatat oleh rakyat. Tetapi seseorang bisa berubah, tapi kalau bagi Bu Mega, bagi kami, karena rakyat Indonesia itu juga kokoh. Kalau nggak, mana ada perjuangan sejak Pangeran Diponegoro, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa, laksamana Malahayati, semua kan berjuang demi kemerdekaan," tuturnya.

Hasti menyinggung soal bangsa Indonesia yang sangat konsisten. Hasto mengatakan jika ada yang berubah maka menimbulkan tanda tanya.

"Meskipun menghadapi tantangan-tantangan tapi bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat konsisten. Konsistensi itulah yang ditangkap juga oleh Ibu Megawati Soekarnoputri dan kami semua sebagai karakter dari bangsa ini. Bangsa kita nggak pernah berubah-ubah. Ketika ada yang berubah pasti ada tanda tanya," jelasnya.


Presiden Joko Widodo mengatakan situasi pemilu yang terkadang menjadi agak panas menjadi hal yang lumrah. Menurutnya, agar situasi tersebut tidak menjadi semakin panas, jangan dikompor-kompori bahkan dikipasi.


Ketua Umum PKB yang juga bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyatakan siap menggambil cuti atau mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI selama kampanye berlangsung. Hal tersebut ia lakukan apabila tak mampu membagi tugas secara bersamaan.

"Ya masih menjadi pertimbangan, apabila saya masih bisa membagi waktu, saya akan terus berbagi tugas dengan pimpinan-pimpinan DPR yang lain," ujar Cak Imin di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023).

Cak Imin menyebut tidak ada masalah jika dirinya harus mundur sebagai Wakil Ketua DPR RI. Namun, ia mengingatkan selama tugas yang diemban masih bisa dikoordinasikan dengan pimpinan lain dirinya akan tetap menjaga amanah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi nanti kalau kita lihat terlalu padat mungkin saya mengajukan cuti atau mungkin mundur juga. Nggak masalah," kata Cak Imin.

"Tapi yang jelas selagi masih bisa berbagi tugas dengan pimpinan-pimpinan lain, maka saya akan masih bisa sebagai Wakil Ketua DPR. Kita lihat nanti," imbuhnya.

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar telah mendaftarkan diri sebagai pasangan calon ke KPU pada 19 Oktober kemarin. Kedua pasangan ini juga dinyatakan lolos tes kesehatan di RSPAD Gatot Subroto sebagai salah satu persyaratan untuk Pemilu 2024.


Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kembali menggelar sidang terkait laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi. MKMK memeriksa hakim konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh.

Daniel mengaku ditanya MKMK soal rapat permusyawaratan hakim (RPH). RPH yang dimaksud yakni saat sembilan hakim merumuskan putusan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang penyesuaian syarat usia minimal capres-cawapres.

"Hanya soal persidangan saja, RPH-nya," kata Daniel kepada wartawan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023), saat ditanya awak media soal apa saja yang ditanyakan saat sidang berlangsung.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengaku menceritakan proses saat RPH putusan gugatan Nomor 90.

"Ya hanya prosesnya (RPH) ya," ujarnya singkat.

Hingga saat ini sudah ada 7 hakim konstitusi yang menjalani sidang MKMK. Keenam hakim itu ialah Ketua MK Anwar Usman serta hakim konstitusi Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan MP Sitompul, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic.

Sebagaimana diketahui, MKMK sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang melaporkan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi. MKMK juga telah memeriksa Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya yakni Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, hingga Suhartoyo terkait ini.

Mereka diperiksa soal putusan yang dibacakan pada 16 Oktober lalu, yakni putusan atas gugatan uji materi terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres-cawapres. Sebagaimana diketahui, putusan itu memutuskan capres-cawapres usia di bawah 40 tahun bisa maju pilpres asalkan sudah punya pengalaman menjadi kepala daerah.


Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bicara soal birokrasi di Indonesia. Ia menyinggung seorang menteri yang siap menjadi korban lantaran sistem birokrasi yang buruk.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin dalam acara Pelantikan Pengurus Besar Anak Muda Indonesia (AMI) di Sofyan Hotel, Cikini, Jakarta Pusat. Cak Imin mulanya merespons salah satu perwakilan AMI yang berharap mampu menjadi penerus menteri jika pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) memenangkan Pemilu.

"Pemberantasan korupsi misalnya. Yang terjadi adalah siklus antara telur dan ayam mulai dari mana mengatasi. Jadi Sahabat Syafii, Mr Syafii, bilang siap jadi Menteri. Ntar jangan salah, siapapun yang akan jadi menteri, ujungnya akan menjadi pecundang kalau salah," kata Cak Imin dalam pemaparannya, Kamis (2/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya menjadi menteri sama halnya dengan menjadi korban. Ia menyinggung seseorang yang terjebak dengan ancaman bahaya korupsi.

"Jadi Menteri sama dengan siap menjadi korban. Anda korupsi atau tidak korupsi, sistemnya membuat Anda akan terjebak dalam seluruh ancaman bahaya korupsi. Tinggal kira-kira siapapun yang mau jadi menteri siap-siap akan menjadi koruptor. kira-kira begitu," kata dia.

Ia lantas menceritakan pengalamannya kala menjadi menteri yang seolah-okah dijerumuskan dengan isu yang tak benar. Sebagai informasi, Cak Imin pernah menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) pada 2009 hingga 2014.

"Itu terjadi. Saya mengalami kok. Saya mengalami, nggak salah apa-apa tapi seolah-olah dibikin sebuah suasana pasti menjurus ke arah korupsi. Nah apa yang terjadi? Yang dibenahi apa?" ungkap dia.

Menurutnya yang mesti dibenahi adalah sistemnya. Ia mengatakan seorang menteri adalah negarawan yang tangguh dan mampu menjadi pemimpin kebanggaan.

"Jangan jadi Menteri kok siap-siap jadi pecundang. Ada, dari kampung berjuang keras, berjuang lalu jadi menteri, pulang ke kampung bukan jadi kebanggaan, jadi korban. Karena itu kita benahi, selain kepemimpinannya," ungkap Cak Imin.

"Saya yakin sahabat Syafii (perwakilan AMI) ini akan bisa jadi Menteri. Tapi kalau sistemnya masih busuk, bahaya seperti di pinggir jurang, setiap saat bisa menjadi koruptor. Ini yang disebut penyelesaian hilir-hulu yang harus diatasi secara bersama-sama," pungkasnya.

Simak juga 'Cak Imin: Saingan Kita Kuat tapi Energi Rakyat Tak Terkalahkan':

[Gambas:Video 20detik]


Bupati Kendal Dico Ganinduto menghadiri acara konsolidasi relawan Bolone Mase di Karanganyar. Bacawapres dari Koalisi Indonesia Maju Gibran Rakabuming Raka juga dikabarkan akan hadir dalam acara tersebut.

Nampak relawan Bolone Mase dan relawan dari partai koalisi berkumpul di Gedung Teater sejak pukul 16.00 WIB. Dalam acara itu, juga dihadiri Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng) sekaligus Bupati Karanganyar Juliyatmono,

Dalam kesempatan itu, Dico mengatakan kedatangannya di Karanganyar untuk mendampingi Gibran bertemu relawan. Dia menyebut Gibran akan hadir bersama para relawan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kedatangan saya untuk mendampingi kegiatan Mas Gibran dengan relawan di Kabupaten Karanganyar. (Agendanya) Ada beberapa titik di Karanganyar. Salah satunya di sini. Insyaallah (Gibran) hadir," kata Dico kepada awak media, Kamis (2/11/2023).

Saat disinggung mengenai dirinya masuk tim pemenangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dico mengaku masih belum mengetahui hal tersebut.

"Masih belum tahu, masih disusun. Nanti kita lihat," ucapnya.

Dari pantauan detikJateng, relawan berada di dalam dan di halaman gedung Teater. Baik di dalam maupun di luar, disiapkan panggung hiburan.

Ketua Tim Pemenangan KIM Karanganyar, Ilyas Akbar Almadani mengklaim, Bolone Mase di Karanganganyar sudah terbentuk sebanyak 1.200 orang. Jumlah itu masih bertambah dengan relawan dari KIM di Karanganyar.

"Beliau (Gibran) menyampaikan arahan kepada kita," kata Ilyas.

Gibran Rakabuming Dorong Santri Melek Teknologi di Era Industri


Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menandatangani Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yakni pada 31 Oktober 2023.

Dengan secara resmi telah diberlakukannya UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN tersebut maka mencabut peraturan sebelumnya, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Berikut informasi selengkapnya:

Dilansir laman resmi Database Peraturan Perundang-Undangan, pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN adalah sebagai berikut:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

1) Penguatan pengawasan Sistem Merit

2) Penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK)

3) Kesejahteraan PNS dan PPPK

4) Penataan tenaga honorer

5) Digitalisasi Manajemen ASN termasuk di dalamnya transformasi komponen Manajemen ASN.

Dijelaskan bahwa, pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Kemudian terkait batas usia pensiun jabatan pegawai ASN yaitu dibagi menjadi:

a. Jabatan Manajerial: 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat administrator dan pejabat pengawas.

b. Jabatan Non-Manajerial: sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat fungsional; dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat pelaksana.

Lampiran dan Link Download UU Nomor 20 Tahun 2023

Selengkapnya tentang isi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat diunduh melalui laman resmi Database Peraturan Perundang-Undangan. Berikut link download dan lampirannya:

Simak juga 'Jokowi Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali mengingatkan ASN tidak cawe-cawe atau terlibat langsung politik menjelang Pemilu 2024. Akbar akan bertindak tegas memberikan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran netralitas.

"Saya sebagai Pj akan dievaluasi setiap 3 bulan sesuai aturan Permendagri. Nah sekarang saya sebagai pembina kepegawaian akan evaluasi tapi hari juga ASN Parepare, kalau ada yang bekerja tidak maksimal dan didapati cawe-cawe mendukung apalagi terlibat politik praktis pasti kami tegasi, harga mati tidak boleh sama sekali," tegas Akbar kepada wartawan, Kamis (2/11/2023).

Akbar mengatakan ASN Parepare harus memiliki standar pelayanan masyarakat yang maksimal. Pasalnya kata dia, integritas pemerintah akan diukur dari pelayanan ke masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tugas pemerintah itu mengatur, mengurus dan melayani masyarakat. Kita harus terapkan standarisasi pelayanan yang baik masalah fasilitas, administrasi, dan biaya jangan persulit mereka. Saya akan melihat loyalitas, integritas dan kemampuan ASN beberapa bulan ini, itu saya akan nilai," ucapnya.

Akbar pun meminta masyarakat Parepare ikut berperan aktif untuk mengawasi ASN yang terlibat politik praktis. Dia menambahkan, sebagai Pj Wali Kota dirinya memiliki hak untuk melakukan evaluasi terhadap ASN.

"Untuk masyarakat kalau ada ASN yang cawe-cawe dalam politik lapor ke saya, saya akan sanksi tegas. Siapapun dia, mau pejabat tertinggi, mau sekda, sampai lurah saya akan berikan sanksi, saya punya hak itu," ujarnya.

Dia menuturkan sudah mengumpulkan ASN Pemkot Parepare di hari pertamanya berkantor usai dilantik. Dia berharap pegawainya bisa sejalan untuk menjalankan program pemerintah.

"Dalam sejarah hidup saya inilah pertama saya masuk kantor sebagai Wali Kota. Tadi saya kumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Lurah dan Camat se Kota Parepare untuk menyamakan frekuensi terkait bagaimana melaksanakan program prioritas nasional dan Pj Gubernur Sulsel," jelas Akbar.

Diberitakan sebelumnya, Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin melantik Pj Wali Kota Parepare Akbar Ali di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Selasa (31/10) kemarin. Bahtiar turut melantik Pj Bupati Enrekang H Baba.

Akbar menggantikan Taufan Pawe sebagai Wali Kota Parepare yang masa jabatannya telah habis 31 Oktober 2023. Baba juga dilantik sebagai Pj Bupati Enrekang menggantikan Muslimin Bando.

Bahtiar mengatakan, kinerja kepala daerah termasuk Pj Wali Kota Parepare dan Pj Bupati Enrekang dievaluasi secara rutin oleh Mendagri Tito Karnavian. Pj kepala daerah ditantang untuk menunjukkan kemampuannya jika layak dipercayakan memegang amanah tersebut.

"Mendagri akan mengevaluasi kita semua. Apakah memang, membuktikan kedua Pj ini, memang negara menunjuk dia sesuai dengan harapan publik," tutur Bahtiar.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024