Petinggi PDIP malam ini bertemu dengan pengamat bidang militer, Connie Rahakundini Bakrie. Pertemuan itu salah satunya membahas soal Pilpres 2024.

Pertemuan tertutup itu digelar di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023) malam. Tiga politikus PDIP yang hadir dalam pertemuan itu yakni Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto, dan Effendi Simbolon.

"Ya kita makan malam, ini ada Pak Utut, Ketua Fraksi PDI Perjuangan. Ada Mbak Connie yang bajunya menunjukkan kecerahan dari hasil pertemuan malam ini. Ada Pak Effendi Simbolon ya kita bicara cukup lama kebetulan bernostalgia. Ketika Pak Jokowi menjadi calon gubernur itu yang mengantar Pak Effendi Simbolon naik Kopaja warna hijau," kata Hasto.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasto menuturkan dalam pertemuan yang digelar sembari makan malam itu mereka membahas soal strategi pemilu dari aspek historis dan psikoanalisa.

"Sehingga kita ya bicara sambil makan santai kemudian juga ya sedikit berbicara tentang strategi pemilu dari psikoanalisa dan juga aspek-aspek historis tapi dengan makan bersama itu semuanya menjadi lebih enak untuk melihat tahapan-tahapan Pemilu ke depan," tuturnya.

Saat ditanya apakah pertemuan itu juga membahas cawapres yang akan mendampingi Ganjar, Hasto enggan membocorkan. Dia hanya mengatakan bahwa dalam pertemuan itu Effendi Simbolon memberikan gagasan-gagasan untuk memenangkan 2024.

"Kita membahas soal makan tadi sudah lama nggak makan bareng dan ternyata Pak Effendi Simbolon juga memberikan gagasan-gagasan yang mencerdaskan apalagi juga Bu Connie ini kan pakar-pakar pertahanan hubungan internasional semua, apalagi sejarahnya juga cukup panjang," pungkas Hasto.

Simak juga Video 'Ade Armando Cabut dari Cokro TV: Dilarang Kritik-Duga Intervensi PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi menegaskan struktur PPP solid mengawal keputusan Rapimnas untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Dia menambahkan bahwa Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno akan diperjuangkan menjadi cawapres mendampingi Ganjar Pranowo.

"Tidak ada pembahasan alternatif lain selain yang diputuskan dalam Rapimnas mengusung Capres Ganjar Pranowo dan memperjuangkan Cawapres Sandiaga Uno," ujar Arwani di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Arwani mengatakan keputusan mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai Capres dan memperjuangkan Sandiaga Uno menjadi Cawapres merupakan keputusan melalui prosedur internal partai yang diikuti oleh seluruh struktur partai sebagaimana diatur dalam AD/ART PPP.

Arwani menegaskan Plt. Ketua Umum Muhamad Mardiono hingga saat ini intens merajut komunikasi politik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

"Komunikasi terus dilakukan secara intens dan masih terus berlangsung," tegas Sekjen PPP itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Diskusi 'Jika Sandiaga Tak Cawapres, PPP Gimana?'

Waketum PPP Arsul Sani sebelumnya mengungkapkan ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi bacawapresnya Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan isu itu berkembang karena internal mendengar informasi Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar.

"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu, gitu, lho. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang, karena kan juga tahu bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Prabowo meminta para mahasiswa untuk bekerja keras karena mereka generasi penerus bangsa.

Prabowo yang hadir mengenakan baju safari disambut riuh mahasiswa sejak muncul di pintu utama. Keriuhan dan tepuk tangan mereka mengantar Prabowo hingga panggung utama.

Prabowo mengaku gembira mendapat kesempatan berhadapan dengan ribuan mahasiswa baru. Prabowo mengaku berbicara dengan mahasiswa, artinya bicara dengan masa depan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya terima kasih diberi sambutan yang begitu meriah. Sekali lagi, ini kehormatan bagi saya," kata Prabowo dalam keterangan yang diterima, Selasa (8/8/2023).

"Karena artinya hari ini saya bicara kepada masa depan bangsa Indonesia. Saya bicara kepada sebagian masa depan Indonesia," tambahnya.

Banyak hal yang disampaikan Prabowo kepada para mahasiswa yang hadir mengenakan kemeja putih dan bawahan hitam. Ia bicara soal pengorbanan pahlawan hingga tanggungjawab yang mereka emban di masa depan.

"Para mahasiswa dan mahasiswi, kalian adalah generasi penerus, kalian adalah harapan orang tuamu, harapan seluruh bangsa dan tanah airmu," tutur Prabowo.

Ia pun memotivasi para mahasiswa untuk tekun belajar, dan tidak mudah menyerah. Prabowo meyakinkan bahwa masa depan para mahasiswa cerah, terutama bila didukung dengan disiplin dan kerja keras.

"Kalian harus jadi orang baik. Masa depan kalian gemilang, cerah, luar biasa kalau engkau sekalian mau kerja keras," jelas Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan mahasiswa baru UPN Veteran untuk bersyukur dapat menapaki pendidikan hingga jenjang kuliah. Sebab, kata dia, tak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama.

"Saudara-saudara adalah sebagian kecil dari anak-anak muda Indonesia yang bisa masuk ke jenjang perguruan tinggi. Sebab sebagain besar teman-temanmu tidak bisa masuk ke perguruan tinggi," kata Prabowo.

Prabowo pun mengingatkan mahasiswa untuk menuturkan terima kasih pada orang tua masing-masing. Menurutnya, langkah tersebut dapat diwujudkan dengan merampungkan pendidikan dan mencapai cita-cita yang diimpikan.

"Untuk kalian harus berterima kasih, bersyukur pada orangtua yang membesarkan kamu, yang telah berjuang keras agar supaya kalian semua bisa kuliah," tutur Prabowo.

"Cita-cita orang tuamu agar kalian semua bisa menjadi orang, menjadi anak bangsa yang berguna bagi orangtuamu, berguna bagi dirimu sendiri dan berguna bagi seluruh bangsa dan negara," sambungnya.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Menkopolhukam RI Mahfud MD mengungkapkan sering terjadi kasus korupsi menjelang tahun pemilihan umum (Pemilu). Ini disebabkan karena maraknya politik uang.

"Hasil penelitian yang dilakukan KPK yang diumumkan beberapa waktu lalu bahwa peningkatan volume terjadinya korupsi itu selalu sejalan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada," kata Mahfud usai membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Selasa (8/8/2023).

Mahfud menyebut banyak kasus korupsi terjadi di tahun-tahun politik. Biasanya kasus korupsi ditemukan setahun persis menjelang pemilihan umum.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau berdasar hasil penelitian kasus korupsi itu rentan terjadi pada misalnya tahun 2003-2004 (Pemilu 2004), kemudian 2008-2009 (Pemilu 2009), lalu 2013-2014 (Pemilu 2014), dan 2018-2019 (Pemilu 2019). Jadi terjadinya korupsi terjadi jelang tahun pemilu," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa temuan itu banyak terjadi sebelum Pemilukada dilakukan secara serentak. Ia berharap untuk tahun ini tidak terulang kembali hal-hal itu.

"Ketika pemilu belum serentak pemilukada, tampak jelas jika dalam Pilkada di tahun berapa aja selalu ada peningkatan korupsi terjadi jelang tahun itu," katanya.

"Berarti pemilu selalu diiringi dengan terjadinya upaya korupsi uang negara. Di situlah sebabnya, penangkapan banyak terjadi jelang pemilu. Mudah-mudahan ini menurun tahun 2023 dan 2024 ini. Jadi itu hasil penelitian ya," ujarnya.

Lewat Pantun, Hasto Sanjung Mahfud Md Cawapres Tegak Lurus


Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, membuka Tomohon International Flower Festival, di Tomohon, Sulawesi Utara. Pada cara itu Sandiaga menerima baju dari Wali Kota Tomohon, Caroll Senduk.

Baju berupa outer batik bermotif bunga warna merah itu diterima Sandiaga Uno dengan senang hati dan langsung dikenakannya. Sandiaga menyebut outer batik berwarna merah itu memiliki makna yang sangat mendalam.

Sandiaga menyebut semangat membara yang ditunjukkan warna merah harus berpadu dengan ekonomi hijau yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Baju merah yang dikasih ini ada pesan khusus dari Pak Wali ke saya, bahwa kelihatannya merah dan hijau ini harus bisa bersinergi dan bersanding dengan baik," ungkap Sandiaga Uno memamerkan baju merah yang dikenakannya, seperti dalam keterangan yang diterima detikcom, Selasa (8/8/2023).

Hal itu, kata dia, dibuktikannya lewat beragam bunga yang menghiasi Tomohon International Flower Festival. Aneka warna bunga itu diungkapkan Sandiaga Uno kian sempurna dengan adanya warna hijau dan merah.

Sandiaga menyebut warna hijau yang menjadi simbol ekonomi hijau menjadi masa depan bangsa. Sedangkan, katanya, warna merah menjadi simbol semangat dalam percepatan pembangunan bangsa.

Oleh karena itu, Sandiaga berharap Pilpres 2024 dapat menggerakkan perekonomian bangsa, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.

"Ekonomi hijau adalah ekonomi masa depan kita, tapi kita harus bersanding dengan semangat merah membara seperti ini," ungkap Sandiaga Uno.

"Jadi bersama PPP, harga mudah, kerja mudah, hidup berkah," ujarnya disambut tawa Caroll Senduk dan Wakil Wali Kota Tomohon Wenny Lumentut.

Beraneka ragam bunga itu diungkapkan Sandiaga Uno membawa dampak positif bagi dirinya. Termasuk soal elektabilitas dalam bursa cawapres. Apakah maksud merah dan hijau ini kode cawapres Ganjar Pranowo?

Meski demikian, Sandiaga enggan membahas soal kandidat Pilpres 2024. Sebab, kata dia penetapan kandidat Capres-Cawapres 2024 adalah kewenangan pimpinan partai politik.

"Ini karena dampak bunga-bunga di Tomohon. Bunga-bunga Tomohon semakin membawa efek elektabilitas itu berbunga-bunga," ungkap Sandiaga Uno.


Ketua Yayasan YNS sekaligus kader PKB di Kabupaten Bogor, Yusinta Ningsih Syarief mengatakan sebanyak 20 ribu relawan bakal mengikuti deklarasi dukungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024. Deklarasi rencananya akan digelar di GOR Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

"Dengan adanya deklarasi nanti yang dihadiri oleh 20 ribu orang di GOR Jonggol, harapan kami bahwa PKB bukan hanya berdiri di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tapi hari ini PKB membuktikan eksistensinya bahwa salah satu ujung penilaian Jabar itu ada di Bogor. Dengan catatan secara demografi jumlah DPT terbanyak ini," kata Yusinta kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Deklarasi akan digelar pada 10 Agustus 2023. Yusinta mengatakan sudah saatnya Cak Imin melangkah lebih jauh, yaitu menjadi presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami akan melaksanakan kegiatan deklarasi YNS Ngarojong Gus Muhaimin Iskandar sebagai presiden 2024 di tanggal 10 Agustus 2023. Jadi dengan deklarasi ini, kami mengirim sinyal khusus atau pesan khusus untuk koalisi PKB bahwa sudah saatnya PKB move on," ungkapnya.

"Kenapa? Selama ini PKB sudah menjadi bagian dalam koalisi apapun untuk ikut berperan serta. Kita tahu bahwa dalam dua kali menjadi presiden, PKB itu cukup berperan aktif menjadi tonggak perjuangan koalisi selama dua periode ini," sambungnya.

Menurutnya, sudah bukan saatnya Cak Imin hanya sebagai pengikut dari koalisi. Dia mengatakan minimal Cak Imin sudah seharusnya menjadi cawapres.

"Jadi dengan deklarasi ini, kami sebagai salah satu gerbong atau barisan Gus Muhaimin Iskandar, pingin bahwa koalisi manapun itu tawaran kepada Gus Muhaimin itu bukan hanya sebagai follower, terlalu murah kalau sebagai followers. Tetapi ya minimal bergerak follower ya cawapres. Itu satu hal mutlak yang harusnya ditawarkan pada seorang Gus Muhaimin," ungkapnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Hasto soal Peluang PKB Merapat ke PDIP: Kami Welcome':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Gabungan relawan Sandiaga Uno menyambangi DPP Projo sore ini. Gabungan relawan Sandiaga Uno menyampaikan tujuan mereka untuk belajar soal dukungan, lantaran Projo telah mengawal kemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama 2 kali.

"Tadi kita berbicara banyak tentang bagaimana kami belajar memaknai kepemimpinan Pak Presiden Jokowi melalui Projo. Bagaimana Pak Presiden Jokowi sangat luar biasa membesarkan para relawan-relawannya hari ini," kata Juru Bicara Gabungan Relawan Sandiaga Uno, Fikri El Aziz di Kantor DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).

Gabungan relawan Sandiaga Uno mengatakan soliditas dukungan Projo ke Jokowi menjadi hal yang menginspirasi mereka. "Menjadi inspirasi bagi kami di relawan Sandiaga Uno," imbuh Fikri El Aziz.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Fikri mengatakan DPP Projo sudah menjadi keluarga besar dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Ia berharap gabungan relawan Sandiaga dan DPP Projo bisa terus beriringan hingga Pemilu 2024.

"Ke depannya kami akan terus belajar kepada DPP Projo sebagai senior kami yang sudah sukses dua kali mengantarkan Pak Presiden Jokowi melenggang ke Istana. Kita ingin belajar banyak dari Projo bagaimana step-step yang harus kita lalui," ucap Fikri El Aziz.

Dia mengaku bersyukur nama Sandiaga Uno masuk rada calon presiden (capres) dalam Musra Projo. "Dan Alhamdulillah dari gelaran Musra yang dilalui bersama dengan DPP Projo kita menemukan sebuah titik terang bahwa Bang Sandi merupakan masuk dalam radar dari Musra DPP Projo. Merupakan capres yang dipilih oleh para relawan-relawan Jokowi," kata dia.

Diketahui gabungan relawan Sandiaga Uno ini terdiri dari beberapa unsur relawan, antara lain Sandipreneur Indonesia, Espas Indonesia, Rumah SandiUno Indonesia, Sahabat Sandi, OK OCE GAN, dan Gerbong Pecinta Sandi.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Saksikan juga 'Sandiaga Tunggu Keputusan Pimpinan Parpol soal Jadi Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Dua bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo sempat sowan ke kediaman Habib Novel Alaydrus di Solo dalam waktu terpisah. Kedua bacapres itu pun mendapat sambutan hangat dari Habib Novel. Lalu siapa yang dipilih?

Habib Novel Alaydrus mengaku menerima semua orang yang datang berkunjung ke kediamannya. Termasuk bacapres Anies dan Ganjar.

"Siapapun yang datang ke sini dengan senang, ini rumah semua orang kalau ke sini wajar buat saya, mau siapa yang datang ke sini saya terbuka," katanya di Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhoh, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dari catatan detikJateng, bacapres Anies Baswedan menyambangi kediaman Habib Novel pada 28 Oktober 2022. Lalu Bacapres Ganjar Pranowo pada hari ini untuk berpamitan.

"Yang disebut saat ini jadi calon presiden baru Pak Anies dan Pak Ganjar. Tapi kalau orang yang datang ke sini masyaallah macem-macem yang ke sini siapa pun yang ke sini saya terima. (Pak Prabowo) Saya belum pernah ketemu, kalau ke sini akan saya terima," jelasnya.

Terkait capres yang bakal dipilih, Habib Novel tidak menjawab gamblang. Menurutnya, siapa saja Presiden terpilih akan dia dukung.

"Di mana-mana saya ngajarin ini, untuk teman-teman saya di mana pun berada kalau nanya Habib Novel milih siapa? Presiden yang terpilih itulah pilihan saya, kita harus mengajari masyarakat pokoknya siapa pun yang nanti jadi presiden itu pilihan kita bersama," tegasnya.

Anies Baswedan dapat hadiah tongkat tanduk rusa dari Habib Novel Alaydrus Foto: dok. Istimewa

Novel menegaskan siapapun Presiden terpilih adalah pemimpin pilihan masyarakat. Ia berharap tidak ada perpecahan di lingkungan masyarakat usai Pilpres 2024.

"Jadi nanti negara kita menjadi negara yang kuat, karena yang sudah terpilih didukung oleh seluruh masyarakat, jangan sampai ada perpecahan kemudian permusuhan di bawah kita harus dorong agar yang di bawah agar senang dengan semua calon yang ada," harapnya.

Sebagai informasi, Ganjar Pranowo hari ini sowan ke kediaman Habib Novel untuk berpamitan sebelum purna tugas sebagai Gubernur Jateng. Ganjar juga sempat diberi buah tangan oleh Habib Novel yakni buku, susu kambing dan roti.

Ganjar Bakal Siapkan Lapangan Kerja untuk Disabilitas, Caranya?


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan besok Rabu (9/8/23) pimpinan MPR RI akan melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Joko Widodo untuk mematangkan persiapan penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 yang rencananya dilaksanakan dalam satu rangkaian dengan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2023. Diselenggarakan pada Rabu, 16 Agustus 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR RI/DPR RI/DPD RI.

"Penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 menjadi spesial, karena menjadi sidang terakhir sebelum menghadapi Pemilu 2024. Bahkan tidak menutup kemungkinan, jika tahun depan Gedung MPR RI sudah selesai dibangun di IKN Nusantara, maka tahun ini menjadi sidang terakhir di Jakarta. Mengingat tahun depan penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI juga akan diselenggarakan di IKN Nusantara," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Selasa (8/8/2023).

Hal ini dia ungkapkan usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Jakarta, Selasa (8/8/23). Turut hadir para pimpinan MPR RI antara lain, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023 akan dimulai pukul 09.30 WIB. Dimulai lagu kebangsaan Indonesia Raya, mengheningkan cipta dipimpin Ketua MPR RI, serta pembukaan dan pidato pengantar sidang oleh Ketua MPR RI. Dilanjutkan pidato Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan laporan kinerja lembaga-lembaga negara selama setahun terakhir.

"Melalui Sidang Tahunan MPR RI, rakyat bisa mengetahui sejauh mana kinerja lembaga-lembaga negara yang akan disampaikan melakui Presiden, sebagai pelaksana kedaulatan rakyat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai amanat UUD NRI 1945. Rakyat bisa mendengarkan sekaligus mengevaluasi dan mengapresiasi berbagai capaian yang telah diraih lembaga-lembaga negara tersebut," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan selain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2023, Rapat Pimpinan MPR RI juga menyepakati penyelenggaraan Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi dan Kelompok DPD untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), akan dilaksanakan setelah Pemilu Februari 2024. Sehingga situasi lebih kondusif dan tenang bebas dari isu-isu liar terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

"MPR RI melalui Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan juga tetap melanjutkan kajian mendalam terkait amandemen konstitusi. Khususnya untuk menghadirkan Utusan Golongan dalam keanggotaan MPR RI, menambah ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) agar jangan hanya Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, melainkan juga memasukan ruang udara dan bahkan ruang angkasa yang keseluruhannya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan Rapat Pimpinan MPR RI juga menyepakati pentingnya mengembalikan kewenangan subjektif superlatif MPR RI melalui Tap MPR RI, sebagai jalan keluar manakala terjadi kebuntuan konstitusi, deadlock antar cabang-cabang kekuasan, legislatif-eksekutif dan yudikatif. Seperti halnya presiden yang memiliki kewenangan PERPPU manakala terjadi kedaruratan atau kegentingan yang memaksa.

TAP MPR RI merupakan solusi dalam mengatasi berbagai persoalan negara tatkala dihadapkan pada situasi kebuntuan konstitusi, kebuntuan politik antar lembaga negara atau antar cabang kekuasaan hingga kondisi kedaruratan Kahar Fiskal dalam skala besar.

"Misalnya, ketika terjadi kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan dengan lembaga DPR RI, kebuntuan politik antara pemerintah dan DPR RI dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (MK), serta jika terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang melibatkan MK. Mengingat sesuai asas peradilan yang berlaku universal, hakim tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri, maka MK tidak dapat menjadi pihak yang berperkara dalam sengketa lembaga negara," pungkas Bamsoet.

Simak juga 'Saat Heboh Olok-olok Nama Gedung DPR di Google Maps':

[Gambas:Video 20detik]


Anies Baswedan, bakal calon presiden (Bacalon) dari Partai NasDem enggan berkomentar soal kasus Harun Masiku. Harun Masiku merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait urusan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR dari fraksi PDIP yang meninggal, Nazarudin Kiemas.

"Kita fokus ke pondok dulu," terang Anies kepada wartawan usai melakukan kunjungan ke Pondok Pesantren Nurul Qodim, Kalikajar Kulon, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Selasa (8/8/2023).

Dia mengaku kunjungannya kali ini ingin berdialog dengan ratusan santri di ponpes yang juga Kantor Aliansi Ulama Tapal Kuda (Autada).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kunjungannya meneruskan silaturahmi dengan pengasuh terdahulu yakni KH. Hasan Abdul Jalal, yang sudah wafat beberapa bulan lalu. Sehingga hubungan dirinya dengan pesantren terus berkesinambungan.

"Tadi juga mohon doa, ngobrol dengan para santri, bercerita dengan santri pentingnya belajar. Pertanyaannya tadi berbobot, mulai dari perempuan dalam karir politik, pendidikan, dan pekerjaan," ucapnya.

Sementara Pengasuh Ponpes Nurul Qodim KH. Hafidzul Hakiem Noer juga membenarkan, bahwa kunjungan Anies ke pondok untuk merajut silaturahmi dengan para ulama.

"Untuk mendapatkan nasehat yang terbaik untuk kemaslahatan Indonesia ke depan. Tidak ada pesan tersembunyi, hanya minta doa saja, dan pembahasannya hanya seputar santri," katanya.

Gus Hafidz berharap dengan adanya pilpres ini dibuat kondusif, saling legowo, dewasa, tidak caci maki untuk menjadikan Indonesia lebih baik.

Bukan Sebar Bansos, Ini Jurus Anies Atasi Kemiskinan di RI


Potongan video Bupati Banyumas Achmad Husein menanyakan calon presiden (capres) ke mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Dalam video itu tiga mahasiswa baru yang menjawab mantap menjawab bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan.

Potongan video yang viral itu berdurasi 2 menit 6 detik. Dalam video tersebut memperlihatkan Bupati Husein yang merupakan Kader PDIP memberikan tiga pilihan calon presiden kepada lima perwakilan mahasiswa yang maju ke depan.

"Kira-kira presidennya yang akan kamu jadikan pemimpin itu siapa?" tanya Husein dalam potongan video seperti dikutip detikJateng, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pertanyaan tersebut disambut riuh oleh para mahasiswa yang hadir. Termasuk juga lima orang perwakilan mahasiswa yang maju ke depan. Kelima mahasiswa ini tampak ragu-ragu dan malu-malu menjawab.

"Jawab saja, jujur saja, tidak usah ragu-ragu. Saya ingin kejujuran yang hakiki, kejujuran yang hakekat, ayo. Dari tiga yang ada, siapa yang akan memimpin Indonesia," pinta Husein.

Lalu salah satu peserta yang maju ke depan dengan sopan memberikan jawaban.

"Izin menjawab Pak, Anies Baswedan Pak," kata salah satu peserta menjawab pertanyaan Husein.

"Tidak masalah, tidak masalah, oke. Sekarang saya tanya yang kedua. Siapa yang akan memimpin Indonesia," tanya Husein lagi.

Peserta kedua dan ketiga juga kompak menjawab pertanyaan Bupati Husein. Keduanya juga menjawab capres Anies Baswedan.

"Anies Baswedan," kata dua mahasiswa lainnya dengan kompak.

"Tidak masalah ini adalah pilihan dari kalian bertiga. Walaupun beda pilihan dengan saya. Kalian tetap akan menjadi ajudan milenial saya, terima kasih" kata Husein mengakhiri.

Konfirmasi Bupati Husein

Bupati Husein saat dimintai konfirmasi menjelaskan video itu diambil saat acara Student Summit yang digelar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, pagi tadi. Acara itu digelar di Auditorium Graha Widyatama.

"Itu acara student summit, mahasiswa baru. Mungkin itu dari kelompok yang sama lari ke panggung. Tidak mewakili seluruh mahasiswa, pas kebetulan saja," kata Husein melalui pesan tertulis kepada detikJateng, Selasa (8/8).

Husein pun tidak mempermasalahkan pilihan ketiga mahasiswa tersebut. Namun ia berkeyakinan jika mereka menjadi ajudan milenial kemungkinan pilihannya akan berubah.

"Saya sudah bilang beda pilihan ndak masalah. Mungkin kalau ikut jadi ajudan milenial Bupati, lihat kinerja pemkab. Pilihan mereka bisa berubah, ngikut pilihan saya," terangnya.

Saat ditanya siapa pilihan calon presiden pada pemilu 2024, Husein menjawab dengan tegas.

"Ganjar Pranowo," pungkasnya.

Bupati Banyumas Buka Suara soal Viral 3 Mahasiswa Kompak Pilih Anies


Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani mengungkapkan ada pembicaraan berkembang di internal soal ketidakpastian Sandiaga Uno menjadi bacawapresnya Ganjar Pranowo. Arsul mengatakan isu itu berkembang karena internal mendengar informasi Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar.

"Itu justru sedang berkembang sekarang ini di internal itu diskursus, kalau ternyata Pak Sandi Uno itu tidak dipilih sebagai cawapres, lalu bagaimana sikap PPP itu, gitu, lho. Itu memang berkembang sekarang. Saya harus akui itu berkembang. Kenapa kok itu berkembang, karena kan juga tahu bahwa di PPP itu jujur saja, yang mendukung Mas Ganjar banyak, yang mendukung Mas Anies juga lumayan banyak, yang mendukung Pak Prabowo juga lumayan banyak," kata Arsul kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Wakil Ketua MPR ini lalu menyinggung arah dukungan di internal PPP tidak tunggal. Dia mengaku masih terus menunggu perkembangan soal arah dukungan partainya apabila Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini partai walaupun kecil tapi itu tadi, ini kan berbeda, tidak bisa partai ini dikomando misal, 'Eh kau harus tegak lurus nggak boleh tengok kanan tengok kiri'. Nggak bisa kalau di PPP. Itu mau dibilang kelemahan ya boleh saja kelemahan. Tapi bagi orang seperti saya, ya itulah kenapa saya masuk politik, masuk partai kenapa kok milihnya PPP. Karena saya memang bukan orang yang tipe gitu. Saya orang profesional kok. Kenikmatan saya juga ada di situ," kata Arsul.

"Maka berkembang juga, antara lain yang sedang berkemuka adalah itu. Kalau Pak Sandi tidak jadi cawapres itu, harus bagaimana PPP. Kalau pertanyaannya seperti itu, apakah tetap ada koalisi ini atau kemudian itu, kan masih berkembang gitu lho," imbuhnya.

Arsul lalu menyebut internalnya memang telah mendengar soal isu bahwa Sandiaga tak dipilih menjadi cawapres Ganjar. Dengan demikian, muncullah isu yang berkembang itu.

"Muncul seperti itu kan pasti, kan teman-teman di PPP juga mendengar ada kemungkinan Pak Sandi juga tidak dipilih. Kan begitu, pasti lah," ujar dia.

Arsul menekankan komunikasi PPP dengan PDIP berjalan baik sejauh ini. "Hubungan kita dengan PDIP baik sekali dan selama ini komunikasinya juga baik, dan kami barangkali ya juga terhormat. Buktinya waktu Pak Ganjar sama relawan itu kan kita juga diundang itu. PPP beda lah dengan PSI," katanya seraya bergurau.

Dia pun blak-blakan berkembangnya isu itu agar PDIP mengajak PPP bicara soal penentuan cawapres Ganjar.

"Meskipun kita menghormati bahwa yang akan menentukan siapa pasangannya Pak Ganjar itu PDIP atau Bu Mega tapi barangkali dengan pesan seperti itu, teman-teman PPP itu sedang mengatakan, 'ya kami juga harus diajak bicaralah', gitu lho kira-kira," tambahnya.

Simak juga 'Sandiaga Tunggu Keputusan Pimpinan Parpol soal Jadi Cawapres Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Eri Cahyadi dipastikan jadi juru kampanye (Jurkam). Itu dilakukan setelah pekan lalu ada pertemuan antarkader PDIP di Jakarta. Eri sendiri siap dan sudah menjadi jurkam Ganjar Pranowo.

"Karena partai saya merekomendasi seorang presiden, maka secara otomatis wali kota akan menjadi jurkamnya partai yang menjadi presidennya. Nanti sama, PKB ya gitu, Gerindra ya gitu. Jadi nggak pakai jurkam wis jurkam, wei kampanye, wali kota soale latihan jurkam," ujar Wali Kota Surabaya ini kepada wartawan, Selasa (8/8/2023).

Eri juga sepakat dan berkomitmen menjalankan sebagai jurkam yang adem dan tidak mencaci maki pihak lain. Dirinya justru 'disenggol' saat pemilihan tahun 2020.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya saja sebagai wali kota ndak pernah mencaci maki pihak lain, yang dicaci maki saya waktu pilkada dulu. Makanya itu tidak boleh mencaci maki orang lain, karena kesalahan dan kekurangan itu milik manusia," tegasnya.

Menurutnya, akan lebih indah saat pemimpin-pemimpin yang bertanding dalam pemilu 2024 mengucapkan kata-kata yang baik. Tujuannya agar tidak menimbulkan perpecahan dengan pihak lain.

"Berkata yang santun, baik, saat kampanye tidak mengatakan kejelekan orang lain, sehingga tidak ada pertentangan di bawah. Karena pilkada, pilpres, pilgub harus dijalankan dan tetap menjaga rasa rukun dan gotong royong di tingkat bawah. Jangan sampai pertarungan di atas menyebabkan perpecahan di bawah. Cukup, sudah itu," tandasnya.

Kampung Madani, Strategi Eri Cahyadi Lawan Kemiskinan


Aktivitis politik, Ratna Sarumpaet, tiba-tiba muncul ke publik. Dalam kemunculannya kali ini, Ratna menyampaikan dirinya membentuk Gerakan Selamatkan Indonesia (GSI) untuk menolak Pemilu 2024.

"Aku enggak memilih pemilu soalnya. Jadi gerakan kami itu menolak Pemilu juga," tegas Ratna saat jumpa pers di kediamannya, di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2023).

Ratna menegaskan, bersama GSI, pihaknya menolak Pemilu 2024. Menurutnya, dari ketiga bakal capres itu tidak menunjukkan keseriusannya ingin mengubah bangsa Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketiga bacapres yang dimaksud Ratna yaitu Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ratna menuturkan, dia baru akan berpartisipasi pada pemilu jika di antara tiga bakal calon tersebut ada yang mengatakan mau kembali ke UUD 1945 yang asli.

"Orang mau maju jadi nyapres itu mau bikin apa? Apa yang bisa, misalnya dilakukan oleh mereka untuk terjadinya perubahan? Enggak ada. Kecuali ada satu yang mengatakan, 'Aku mau kembali ke UUD '45', aku dukung itu." ujar Ratna Sarumpaet.

Ratna berpendapat saat ini janji yang disampaikan para bacapres hanyalah janji manis. "Tapi kan sekarang perubahannya selalu dengan bahasa intelektual yang dibungkus manis supaya kelihatannya sopan, bukan itu. Rakyat itu sudah terlalu banyak dijanji-janjiin," sambungnya.

Jika mengacu pada UUD 1945 yang asli, sambung Ratna, Indonesia tak mengenal sistem pemilu one man one vote. Menurut Ratna, dalam UUD 1945 hanya mengenal sistem keterwakilan dari warga bangsa.

"Kalau UUD 1945 itu kan prinsip dari kita kan demokrasinya adalah keterwakilan, kenapa? Karena kita terdiri warga bangsa. Kita enggak bisa sama dengan Amerika atau negara-negara barat yang one man one vote. Karena mereka itu lahir dari proses eksploitasi dominasi yang ideologinya imperialisme dan kolonialisme, jadi enggak mungkin sama," ucap dia.

Meski begitu, Koordinator Gerakan Selamatkan Indonesia ini menegaskan bahwa secara personal dirinya tidak ada persoalan apapun terhadap ketiga bakal capres tersebut.

"Aku enggak punya persoalan sama mereka. Tapi aku persoalan pada bangsa ini," pungkas Ratna Sarumpaet.

Simak juga 'Mahfud Md: Pemilu 2024 Jadi Dilaksanakan Sesuai Kalender Konstitusi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha tiba-tiba berbicara soal mengembalikan partai ke pemilik aslinya. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie buka suara soal pernyataan Giring.

"Saya pikir pesan itu harus dibaca sebagai pernyataan rasa cinta Giring yang besar pada PSI," kata Grace Natalie saat dikonfirmasi, Selasa (8/8/2023).

Dalam pernyataannya, Giring mengaku siap mempertahankan PSI dan menyebut dirinya siap mengembalikan mandat ketua umum kepada para dewan pembina karena merasa sudah tua.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Apakah pernyataan Giring sebagai sinyal dia akan mundur dari Ketum PSI? Grace meminta publik tidak terburu-buru menyimpulkan.

"Sabar. Ojo kesusu," ujar Grace Natalie.

Untuk diketahui, Giring menyampaikan pernyataan ini dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (8/8). Giring mengungkit riak-riak politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.

"Berapa hari ini kan banyak terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan. It is okay lah. Ya menjelang-menjelang pemilu lah biasa kaya gini dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh," kata Giring Ganesha dalam video yang juga menampilkan cuplikan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI beberapa waktu lalu.

Giring menceritakan dirinya yang baru saja menginjak usia ke-40 beberapa minggu lalu. Dia mengaku mendapat banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta.

Giring juga mengungkit dirinya yang sudah tua. Karenanya, Giring mengaku siap mengembalikan partai ke tangan pemilik asli yakni anak muda.

"Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," ujar Giring.

Simak Video 'Giring Bicara Opsi Lepaskan Mandat Ketum PSI':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengangkat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Habib Umarsyah sebagai panglima santri Nahdlatul Ulama (NU) 2023. Panglima santri NU berganti setiap tahun.

Habib Umarsyah yang saat ini juga menjabat sebagai salah satu ketua di PBNU mendapatkan tugas khusus, yaitu untuk mengkonsolidasikan seluruh santri se-Indonesia.

"PBNU mengangkat Maulana Umarsyah sebagai Panglima Santri NU tahun ini," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung dilansir Antara, Selasa (8/8/2023).

Sulaeman menjelaskan panglima santri NU merupakan gelar tahunan yang diberikan oleh PBNU. Gelar tersebut nantinya akan berganti setiap tahun.

"Jadi, ini panglima santri yang asli. Selama ini kan ada panglima santri, tapi politis. Itu Cak Imin pakai simbol panglima santri, tapi hanya menjelang pemilu. Kalau PBNU gelar panglima santri setiap tahun menjelang hari santri," kata Sulaeman.

Pengangkatan panglima santri NU oleh PBNU sekaligus menandai akan dimulainya rangkaian kolosal peringatan hari santri secara nasional yang pada tahun ini akan dipusatkan di Surabaya.

Diperkirakan akan ada jutaan santri dari berbagai daerah yang hadir dalam peringatan hari santri di Surabaya tahun ini. "Dengan kedudukan sebagai panglima santri, Habib Umarsyah bertanggung jawab mengkonsolidasikan santri-santri NU se-Indonesia," ucap Sulaeman.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Simak juga 'Ganjar Temui Ibunda Ketum PBNU untuk Pamitan Sebagai Gubernur':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya Habib Umarsyah dinobatkan sebagai Panglima Santri NU tahun 2023. Pengangkatan dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Panglima Santri NU adalah gelar tahunan yang diserahkan oleh PBNU. Tiap tahunnya, Panglima Santri NU mengalami pergantian.

Saat ini, Habib Umarsyah menjabat sebagai ketua di PBNU. Ia mendapat tugas khusus untuk mengkonsolidasikan seluruh santri se-Indonesia, sebagaimana dikutip dari keterangan yang diterima oleh detikHikmah pada Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dengan kedudukan sebagai panglima santri, Habib Umarsyah akan bertanggung jawab mengkonsolidasikan santri-santri NU se Indonesia," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulaeman Tanjung.

Pengangkatan Panglima Santri NU menjadi penanda dimulainya rangkaian kolosal peringatan Hari Santri Nasional. Tahun ini, peringatan tersebut berpusat di Surabaya.

"Jadi ini panglima santri yang asli. Selama ini 'kan ada panglima santri tapi politis. Itu Cak Imin itu pakai simbol panglima santri tapi hanya jelang pemilu. Kalau PBNU gelar Panglima Santri setiap tahun jelang hari santri," tambah Sulaeman.

Nantinya, jutaan santri dari berbagai penjuru negeri akan hadir dalam peringatan Hari Santri 2023 di Surabaya mendatang.

Respons Nusron Wahid Setelah Diberhentikan dari Ketua PBNU


Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus bakal calon presiden 2024, Prabowo Subianto, menanggapi kabar dirinya meminta dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pilpres 2024. Apa kata Prabowo?

"Alhamdulillah," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023). Prabowo menjawab pertanyaan apakah kunjungannya ke PSI beberapa waktu lalu untuk mencari dukungan.

Seperti diketahui, Prabowo sempat berkunjung ke kantor DPP PSI pada Rabu (2/8). Prabowo hadir bersama sejumlah petinggi Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Usai pertemuan itu, PSI pun semakin mesra dengan Prabowo. Buntutnya, kader PSI, Guntur Romli, keluar karena tidak bisa menerima dinamika PSI semakin dekat dengan Prabowo Subianto.

"Ada hal yang mengganggu hati nurani saya dan idealisme saya dengan kehadiran Prabowo Subianto di DPP PSI, Rabu 2 Agustus 2023," kata Guntur Romli, Sabtu (5/8).

Guntur Romli mengaku tidak pernah diberi tahu soal kehadiran Prabowo di Kantor DPP PSI. Dia terkejut lantaran PSI pernah memberikan penghargaan satire untuk Prabowo.

Karena itu, dia pun memilih untuk keluar dari PSI dan mendukung bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Guntur melihat ada kesamaan antara Ganjar dengan Jokowi. Ini, kata dia, sudah sesuai dengan hasil Rembuk Rakyat yang diumumkan PSI pada Oktober 2022.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie kemudian angkat bicara. Dia heran mengapa ada kesimpulan bahwa partainya mendukung Prabowo.

"PSI masih punya sejumlah mekanisme internal antara lain Kopdarnas. Kok bisa konklusinya begini (PSI beralih dukung Prabowo)?" kata Grace Natalie saat dihubungi, Sabtu (5/8).


Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, mendapat tawaran menjadi bakal cawapres pada Pilpres 2024. Yenny mengaku belum membuat keputusan terkait langkah politiknya ke depan.

Yenny menyatakan saat ini masih akan melakukan sowan ke makam para pendahulunya. Hal itu, kata dia, dilakukan untuk meminta doa dan petunjuk dalam menentukan langkah politik ke depan.

"Saya sebagai seorang muslim akan melakukan riyadhoh-riyadhoh, atau melakukan exersice-exercise spiritual dulu, melakukan laku-laku spiritual dulu dan akan juga pastinya sowan ke makam para leluhur saya dahulu," ujar Yenny kepada wartawan di Aula Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terutama ke makam Gus Dur, makam Mbah Hasyim, ke makam Mbah Wahid sebagai upaya untuk minta didoakan kepada beliau-beliau itu agar diberikan petunjuk, dituntun dalam menentukan pilihan yang paling pas," sambungnya.

Yenny lantas mengatakan bakal membuat keputusan terkait langkah politiknya usai bulan Oktober 2023."Tapi saya tidak akan mengambil keputusan sampai sesudah bulan Oktober, pokoknya sesudah Oktober baru saya akan mengambil keputusan," ucapnya.

Karena itu, lanjut Yenny, dia membantah kabar yang mengatakan dirinya telah memutuskan untuk menjadi cawapres salah satu calon. Dia menegaskan baru akan memutuskan soal maju menjadi cawapres selepas bulan Oktober.

"Jadi sekarang kalau santer macam-macam pemberitaan, ini saya tegaskan saya baru akan mengambil keputusan sesudah Oktober. Dengan siapa-siapanya belum, ini baru akan dilihat. Belum ada sama sekali," tegasnya.

Lebih lanjut, Yenny menuturkan membuka ruang komunikasi dengan semua pihak. Dia pun menyatakan memiliki kedekatan baik terhadap Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

"Jadi dengan semua calon, saya membuka ruang komunikasi, saya merasa dekat dengan semua calon," tuturnya.


Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menanggapi survei yang menyatakan elektabilitasnya berada di posisi pertama sebagai calon presiden (capres). Prabowo bersyukur atas hal tersebut.

"Alhamdulillah," kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

"Alhamdulillah," kata Menteri Pertahanan itu kembali bersyukur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebagai informasi, di beberapa survei, elektabilitas Prabowo selalu mengungguli capres-capres lainnya seperti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Misalnya di hasil survei terbaru yang Indikator Politik Indonesia.

Dalam survei Indikator Politik Indonesia, Prabowo menempati posisi pertama. Posisi kedua diikuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan di posisi ketiga.

Survei itu digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Adapun margin of error survei +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Berikut ini elektabilitas simulasi 3 nama capres:

Prabowo Subianto 36,8%

Ganjar Pranowo 35,7%

Anies Baswedan 21,5%

TT/TJ 6,1%

Selain itu, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru-baru ini juga merilis hasil survei head to head bakal capres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Prabowo dan Ganjar berjarak 10,4 persen.

Survei ini dilakukan secara tatap muka (face to face interview) dengan menggunakan kuesioner kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Dengan 1.200 responden, margin of error survei ini sebesar 2,9%. Survei dilakukan pada tanggal 3-15 Juli 2023.

Berikut hasil survei head to head Prabowo Vs Ganjar di LSI Denny JA:

Prabowo Subianto: 52%

Ganjar Pranowo: 41,6%

Tidak tahu/tidak jawab: 6,4%.


Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, siap maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024, salah satunya Anies Baswedan. Merespons itu, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan tetap mendukung figur Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Anies.

"Bagi Demokrat tentunya itu sudah kita serahkan, sudah komit, itu kita serahkan kepada Anies. Tergantung Anies sekarang," kata Syarief kepada wartawan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Meski begitu, Wakil Ketua Komisi I DPR ini menegaskan pihaknya tak akan menarik dukungan apabila AHY tak menjadi cawapres Anies. "Kita kan sudah bilang, kita tetap di Koalisi Perubahan, jadi kita kan solid mendukung Anies," ujarnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syarief menilai komunikasi Anies dan Yenny Wahid tak ada yang spesial. Dia menyebut nama Yenny juga tak masuk dalam pertimbangan di partai-partai poros koalisi.

"Saya melihat biasa-biasa saja, tidak ada sesuatu yang spesial gitu ya," kata dia.

"Menurut informasi tidak, dalam pertimbangan kami," lanjutnya.

Lebih lanjut, Syarief menilai Anies mesti berpasangan dengan AHY apabila hendak memenangkan pemilu. Menurutnya, elektabilitas AHY yang cukup tinggi patut diperhitungkan.

"Ya secara teori memang kalau ingin menang ya harus berpasangan sama AHY. Karena apa? karena AHY memiliki partai yang tidak kecil ya, cukup besar kan, bahkan sekarang kan sudah menembus 10 persen menurut survei Kompas. Jadi karena kan untuk menang kan itu juga harus suara partai yang menjadi menentukan," kata dia.

"Yang kedua, secara nasional surveinya Mas AHY kan cukup tinggi ya kan, jadi punya partai, suara nasionalnya juga tinggi, nah kalau ingin menang harus berpasangan dengan AHY," imbuhnya.

Yenny Siap Jadi Cawapres

Yenny Wahid diketahui siap maju menjadi bakal cawapres bila ditunjuk salah satu bakal capres yang santer maju di Pilpres 2024. Yenny bicara punya kedekatan khusus dengan bakal capres Anies Baswedan.

"Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik, yang membuat perubahan positif di masyarakat," kata Yenny usai acara bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Delegasi Presiden Global Council for Tolerance & Peace (GCTP) dan penandatanganan MoU di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

"Jadi kalau orang yang sudah ada di dunia politik tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," imbuh Yenny menjawab pertanyaan apakah siap jika ditunjuk jadi cawapres.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, menyatakan kesiapannya jika ditunjuk menjadi cawapres. Yenny Wahid mengaku memiliki kedekatan dengan semua bakal capres yang muncul saat ini.

Yenny mengatakan masih menjalin komunikasi dengan semua pihak. Dia menyatakan memiliki kedekatan baik dengan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto.

"Jadi dengan semua calon, saya membuka ruang komunikasi, saya merasa dekat dengan semua calon," ujar Yenny kepada wartawan di Aula Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yenny lantas mengungkapkan detail kedekatan yang dimaksudnya. Dengan Prabowo, Yenny Wahid menyebut kedekatan itu terjalin karena suaminya dulu di Partai Gerindra.

"Saya punya kedekatan khusus dengan Pak Prabowo, karena suami saya dulu di Gerindra," ucapnya.

Sementara dengan Ganjar, Yenny mengatakan gubernur Jawa Tengah itu merupakan temannya, pun masih bertaut relasi dari sang suami. Keduannya berasal dari almamater yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada.

"Pak Ganjar itu di UGM, suami saya juga di UGM, temen-tememnya, temen-temen kita juga jadi dekat," ungkapnya.

Sementara kedekatan dengan Anies, lanjut Yenny, yakni dirinya pernah menjadi Dosen di Universitas Paramadima. Diketahui, Anies pernah menjadi Rektor di universitas tersebut.

"Saya dengan Pak Anies, saya dulu pernah jadi dosen di Paramadina," katanya.

"Jadi dekat semua, semua kandidat saya punya kedekatan khusus, tidak cuma satu kandidat," sambung Yenny.

Yenny lantas menyatakan masih akan terus berkomunikasi dengan ketigannya. Adapun dia berharap para cawapres itu harus mengusung toleransi hingga perdamaian.

"Harapan kami ke depannya terhadap semua calon presiden. Ya tentunya harus sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita kami, yaitu mengusung toleransi, mengusung perdamaian, melindungi hak semua warga, melindungi kebebasan berkeyakinan, itu semua harus ada dalam diri setiap calon. Calon yang pasti akan mendapatkan dukungan dari kami," imbuhnya.

Adapun Yenny Wahid mengaku siap jika ditawarkan maju menjadi cawapres. Namun dia menyatakan belum membuat keputusan tentang fokus langkah dukungan politiknya.

"Karena ini masih menjalin komunikasi dengan semua pihak, jadi keputusannya belum saya ambil. Kesiapan saya adalah kesiapan yang sifatnya umum dengan semua calon, tidak dengan satu kandidat tertentu," pungkasnya.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan anggota Wantimpres Habib Luthfi bin Yahya. Pertemuan itu membahas Muktamar Sufi Internasional yang akan digelar pada 29-31 Agustus 2023 di Pekalongan, Jawa Tengah.

"Dan akan dihadiri para ulama sufi dari 64 negara, yang tergabung dari World Sufi Assembly, di antaranya para ulama sufi, mufti, rektor universitas hadir juga dari Mesir, Wantimpres Mesir, Palestina Wantimpres Palestina, Syekh dari Al-Azhar, dan tentunya para tokoh ulama dari dalam negeri dan rektor universitas dari dalam negeri, ormas islam dan pimpinan pondok pesantren," kata Prabowo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Dalam muktamar itu, akan dibahas empat bidang. Prabowo membeberkan empat bidang itu yakni pendidikan sufi dan pengaruhnya dalam penyucian jiwa, ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, industri media dan opini publik, peran penting tasawuf dalam membangun manusia dan mengembangkan peradaban.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi dilaporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan membuka Muktamar Sufi Indonesia ini pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Saya kira itu," ujarnya.

Jokowi, kata Prabowo, juga memberikan arahannya dalam pertemuan sore ini. Jokowi meminta agar koordinasi dilakukan dengan kementerian lainnya.

"Jadi arahan Presiden agar juga melaksanakan suatu koordinasi dan kerja sama dengan kementerian lain. Kementerian Luar Negeri, Kemendagri untuk lancarnya muktamar internasional ini," tutur Prabowo.

Sebagai informasi, Habib Luthfi merupakan Panitia Pelaksana Muktamar Sufi Internasional. Sementara Prabowo merupakan Ketua Umum Pusat Multaqo Sufi Al-Alamy.

Simak juga Video: Relawan Prabowo: Ada 160 Komunitas yang Daftar di Rumah Relawan

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Koordinator Relawan Prabowo, Haris Rusly Moti, menyebut akan ada dua organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden (bacapres) Gerindra Prabowo Subianto. Siapa?

"Ada dua organisasi relawan pendukung Jokowi yang akan deklarasi, namun belum kita umumkan," kata Haris kepada wartawan di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/8/2023).

Haris menilai wajar saja jika pendukung Jokowi kini mendukung Prabowo. Sebab, kata Haris, banyak kesamaan antara kepemimpinan Jokowi dan Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi tanggapan kami, kalau hari ini banyak sekali komunitas relawan yang dulunya mendukung Jokowi sekarang pindah dukung Prabowo, saya kira itu normal saja," tuturnya.

"Karena antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo banyak kesamaan, kesamaan dari sisi primbon, lahir di Rabu PON. Jadi mungkin takdirnya sama setelah Pak Jokowi dilanjutkan Pak Prabowo menjadi presiden," imbuhnya.

Haris mengungkap setidaknya ada 150 kelompok relawan yang sudah menyambangi Rumah Besar Relawan Prabowo 08 di Jakarta. Haris pun menyebut 20 diantaranya sudah menyatakan dukungannya secara resmi.

"Sekarang sudah ada lebih dari 150 relawan datang ke sini dan yang sudah deklarasi ada sekitar 20 lebih," tuturnya.

Lebih lanjut, Haris berharap kelompok relawan ini dapat terbentuk hingga 5.000 komunitas di seluruh Indonesia pada bulan Oktober mendatang. Tujuannya, kata Haris, untuk menjabgkau seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang.

"Kali ini sampai bulan Oktober nanti Insyaallah mudah-mudahan sudah terbentuk 5000 komunitas organisasi relawan di seluruh plosok dengan tujuan untuk menjangkau seluruh masyarakat di berbagai macam pelosok dengan berbagai latar belakang," kata Haris.


Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan anggota Wantimpres Habib Luthfi bin Yahya. Habib Luthfi enggan pertemuan dengan Jokowi bareng Prabowo itu digiring urusan politik.

Pantauan detikcom, Prabowo dan Habib Luthfi keluar dari Istana Kepresidenan usai bertemu Jokowi sekitar pukul 16.02 WIB, Selasa (8/8/2023). Prabowo bersama Habib Luthfi kemudian bersama-sama memberikan keterangan pers.

Prabowo dan Habib Luthfi bertemu Jokowi untuk mengundang kepala negara menghadiri Muktamar Sufi Indonesia. Jokowi diharapkan dapat membuka Muktamar Sufi Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tadi dilaporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden berkenan membuka Muktamar Sufi Indonesia ini pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Saya kira itu," ujar Prabowo.

Usai Prabowo menjelaskan isi pertemuan dengan Jokowi, wartawan mencoba meminta keterangan dari Habib Luthfi. Ulama kharismatik ini kemudian mengatakan enggan digiring urusan politik.

"Maaf ya saya tidak mau digiring urusan politik," kata Habib Luthfi sembari tersenyum.

Prabowo Subianto dan Habib Luthfi bin Yahya diketahui merapat ke Istana Kepresidenan. Datang secara terpisah, Prabowo dan Habib Luthfi datang untuk menemui Jokowi.

Prabowo dan Habib Luthfi datang di waktu yang hampir bersamaan. Prabowo tiba lebih dulu di Kompleks Istana Kepresidenan, sekitar pukul 15.16 WIB, masuk melalui pintu VVIP.

Tak berapa lama, Habib Luthfi tiba bersama rombongan. Habib Luthfi tiba sekitar pukul 15.24 WIB. Habib Luthfi bersama rombongan masuk ke Istana Kepresidenan melalui pintu pilar depan Jalan Ir Juanda. Habib Luthfi mengaku datang untuk bersilaturahmi.

Simak juga Video: BRPN Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres, Siap Kampanye Positif

[Gambas:Video 20detik]


Tiga warga Jawa Timur (Jatim) yang diwakili lewat kuasa hukumnya, Sunandiantoro dan Anang Suindro, mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjadi pihak terkait soal judicial review batas usia capres/cawapres. Mereka meminta agar usia cawapres tetap minimal 40 tahun, dan tidak diturunkan, sebagaimana permintaan PSI.

"Menolak Permohonan Pemohon Register No 29/PUU-XXI/2023 untuk seluruhnya. Menyatakan obyek perkara a quo merupakan open legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang dan bukan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi," ujar Sunandiantoro-Anang dalam berkas yang diterima wartawan, Selasa (8/8/2023).

Keduanya mengutip dissenting opinion atau pendapat berbeda yang dikemukakan oleh hakim MK Maria Farida Indrati, yaitu:

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bahwa tata cara pelaksanaan pilpres, ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum, dan aturan presidential threshold adalah open legal policy. Dalam Putusan MK No. 51-52- 59/PUU-VI/2008 (Bukti PT-XII), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang atau Sebagian isinya jika merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun suatu undang-undang dinilai buruk, mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir.

"Pihak Terkait beranggapan obyek perkara a quo yang merupakan open legal policy bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan haruslah dikembalikan kepada pembentuk perundang-undangan untuk mengevaluasi, memperbaiki, maupun mengubah," ucapnya.

Dalam gugatannya, PSI menyebutkan batas minimal usia 40 tahun merupakan suatu pelanggaran moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable karena diskriminatif terhadap satu golongan umur tertentu.

"Namun hal tersebut bertentangan dengan petitum pemohon perkara a quo yang meminta batas minimal 40 tahun dirubah menjadi sekurang kurangnya berusia 35 tahun. Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon pada perkara a quo itu sendiri jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral dan diskriminatif terhadap Warga Negara Indonesia yang berumur kurang dari 35 tahun," pungkasnya.


Putri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid, mengungkapkan sudah ada dua partai yang menawarkan kepada dirinya untuk menjadi bakal cawapres pada Pemilu 2024. Yenny menyebut kedua partai itu ialah Partai NasDem dan PSI.

"Kalau yang sudah bicara di luar, bicara di publik tentang keinginan mereka untuk mencalonkan itu ada dua partai. Yang pertama itu PSI, yang kedua NasDem," ungkap Yenny kepada wartawan di Aula Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/8/2023).

Yenny mengaku sangat mengapresiasi dukungan yang disampaikan oleh NasDem dan PSI. Menurutnya dukungan itu tak lepas dari seluruh pekerjaan baik yang dilakukannya di Wahid Foundation.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memang selama ini selalu bekerja dalam senyap, tapi banyak kandidat-kandidat presiden itu yang mungkin melihat. Banyak partai-partai yang melihat, sehingga kemudian mereka menawarkan kepada saya, saya apresiasi itu semuanya," ucapnya.

Soal ajakan partai lain yang mungkin belum dilakukan secara terang-terangan, Yenny enggan menjawab. Dia hanya membeberkan bahwa dalam waktu dekat bakal ada pertemuan dengan partai lain.

"Kalau yang mau ketemu, hampir semuanya mau ketemu. Mungkin dalam waktu-waktu ke depan akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih terbuka sifatnya," beber Yenny.

"Ya kalau ketemu-ketemu di belakang layar ya sering banget," pungkasnya.

Partai NasDem kini tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP bersama Partai Demokrat dan PKS. Koalisi ini telah resmi mendeklarasikan dukungannya mengusung Anies Baswedan sebagai capres di 2024.

Sementara itu, PSI hingga kini mengaku belum memutuskan dukungan kepada siapa capres 2024. Namun, pada awal-awal PSI sempat mengeluarkan dukungan terhadap Ganjar Pranowo berdasarkan hasil Rembuk Rakyat.


Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha menyinggung dirinya yang sudah tua. Giring siap meletakkan dan menyerahkan mandat ketua umum ke para Dewan Pembina PSI. Apakah Giring mundur dari ketua umum PSI?

Giring menyampaikan pernyataan ini dalam video yang diunggah di Instagram resminya, Selasa (8/8/2023). Giring mengungkit riak-riak politik yang melibatkan PSI beberapa waktu lalu.

"Berapa hari ini kan banyak terjadi keriuhan-keriuhan di perpolitikan. It is okay lah. Ya menjelang-menjelang pemilu lah biasa kaya gini dan mudah-mudahan video ini juga mungkin akan bikin tambah riuh," kata Giring Ganesha dalam video yang juga menampilkan cuplikan kedatangan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke markas PSI beberapa waktu lalu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Giring menceritakan dirinya yang baru saja menginjak usia ke-40 beberapa minggu lalu. Dia mengaku mendapat banyak perhatian dari sahabat hingga keluarga tercinta.

"Beberapa minggu yang lalu alhamdulillah gue berulang tahun ke-40. Dan di hari itu, alhamdulillah banyak senang, didoakan oleh banyak semua sahabat-sahabat gue, didoakan oleh semua fans, dipeluk sama anak-anak, sama istri. Dan jujur di hari itu gue banyak merenung tentang arti hidup itu sendiri itu apa," kata Giring.

Mantan personel band Nidji ini mengaku teringat adegan salah satu manga Jepang, Naruto. Dia menceritakan momen dua karakter di Manga tersebut yang bertanya apa yang sebenarnya harus mereka lindungi yang mana jawabannya ialah generasi muda.

"Di momen gue ulang tahun ke-40, gue jadi ingat satu adegan ketika Shikamaru bermain catur bersama Asuma. Shikamaru bertanya, dalam realita, siapa sosok raja sebenarnya yang harus kita lindungi. Apakah hokage? Apakah para elite shinobi? Asuma menjawab, raja sebenarnya adalah generasi muda dan inilah yang harus kita lindungi walaupun kita harus mengorbankan nyawa kita," ujar Giring.

Giring kemudian menyebut PSI merupakan wadah bagi generasi muda. PSI ingin melindungi dan memberi kesempatan bagi generasi muda untuk berkiprah di politik sehingga tidak menerapkan politik mahar. Giring siap berjuang agar PSI tetap eksis.

"Jadi alasan PSI tetap berpegang teguh kepada prinsip antimahar dan egaliter itu tujuannya untuk memberikan jalan kepada siapa pun yang ingin berpartisipasi aktif dalam perpolitikan. Jadi kalau dipikir-pikir ini sesuatu yang mungkin sulit ditemukan di partai lain," kata Giring.

Giring mengaku siap mempertahankan PSI. Dia lantas menyebut dirinya siap mengembalikan mandat ketua umum kepada para dewan pembina karena merasa sudah tua.

"Gue siap melakukan apapun untuk mempertahankan Partai Solidaritas Indonesia dan bila memungkinkan, gua nggak masalah untuk meletakkan dan menyerahkan mandat gue sebagai ketua umum PSI kembali kepada para Dewan Pembina dan menyerahkan segala keputusan kepada mereka jika memang hal itu bisa membuat PSI lebih baik dan bisa lebih memberi dampak positif untuk masyarakat Indonesia," kata Giring.

"Karena gua udah tua. Jadi sudah saatnya mengembalikan partai ini ke tangan pemilik aslinya, yaitu anak muda," ujar Giring.

detikcom menghubungi Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie untuk mengonfirmasi maksud pernyataan Giring di dalam video tersebut. Grace menyebut ini merupakan bentuk kecintaan Giring.

"Saya pikir pesan itu harus dibaca sebagai pernyataan rasa cinta Giring yang besar pada PSI," kata Grace.

Simak Video: Sejumlah Kader PSI Mundur Usai Kunjungan Prabowo, Ini Kata Gerindra

[Gambas:Video 20detik]


Kelompok relawan Barisan Relawan Prabowo Nusantara (BRPN) resmi mendeklarasikan dukungan terhadap bakal capres Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. BRPN siap untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden di 2024.

Dukungan itu disampaikan Sekjen BRPN Erwan Bambang Irawan di Rumah Besar Relawan Prabowo 08, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (8/8/2023). Erwan pun membacakan maklumat deklarasi mewakili Ketum BRPN Sutrisno.

"Pertama, bahwa kami Barisan Relawan Prabowo Nusantara menghimpunkan diri dari berbagai latar belakang, suku, agama, dan ras menyatakan siap memenangkan Balak Prabowo Subianto dalam Pilpres tahun 2024. Kedua, bahwa kami membutuhkan pemimpin yang berwibawa, bermartabat, berkeadilan untuk membawa negara Republik Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ketiga, bahwa kami Barisan Relawan Prabowo Nusantara siap bekerja keras, demi memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden Republik Indonesia tahun 2024," kata Erwan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Erwan pun mengaku merasa bangga sudah bergabung untuk mendukung Ketum Partai Gerindra itu di 2024. Visi BRPN, kata Erwan, ialah memenangkan Prabowo sebagai presiden di Pilpres 2024.

"Alhamdulillah kami merasa bangga merasa senang sekali sudah niat berbuat baik untuk bergabung ke Bapak Prabowo Subianto. Visi dan misi kami adalah ingin memenangkan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden RI 2024/2029," tuturnya.

Relawan menilai Prabowo sebagai sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab. Sebab itulah, Prabowo dinilai sosok yang paling pantas memimpin Indonesia yang dapat menyatukan bangsa.

"Kami menilai figur seorang calon presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang sangat baik, bijaksana dan tanggung jawab. Beliau adalah sosok yang pantas memimpin republik ini karena beliau sudah bisa menyatukan bangsa ini dalam keadaan sangat sulit dan sangat kacau dari pemilu yang kemarin, sekarang sudah bersatu semuanya untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto," ungkapnya.

Erwan mengatakan BRPN akan mengambil langkah pasti dan bergerak cepat memenangkan Prabowo di 2024. Terlebih, kata Erwan, BRPN sudah terbentuk di 30 provinsi di Indonesia.

"Untuk itu kami di sini selaku tim dari relawan BPRN bergerak dengan cepat untuk mengambil langkah-langkah yang pasti. Kami sendiri sudah mendirikan di sampai 30 provinsi yang kami bentuk dan kami resmikan di daerah dan seluruh kabupaten di daerah sudah kami bentuk semuanya. Maka dengan ini kami dari tim relawan Prabowo semangat tanpa ada kelelahan, semangat terus," terang Erwan.

Dalam kesempatan itu, Ketum BRPN Sutrisno juga memandang Prabowo sebagai sosok yang komplit. Selain itu, Prabowo juga dinilai dapat diterima oleh semua kalangan saat ini.

"Kami hadir di sini mendedikasikan diri, perjuangan kami untuk memenangkan Pak Prabowo jadi presiden 2024/2029, Pak Prabowo itu figur yang sangat komplit, beliau itu sudah selesai dengan dirinya sendiri," kata Sutrisno.

"Artinya, beliau sudah bisa memaafkan beberapa orang yang dulunya menyakiti beliau, beliau beberapa waktu yang lalu pernah dihujat dan sekarang beliau memaafkan. Artinya, Pak Prabowo itu pribadi yang sangat sempurna secara perjalanan spiritual. Jadi, inilah figur penting yang mesti dimiliki bangsa kita ke depan yang bisa merekatkan polarisasi 2014/2019 kemarin, tidak ada kata cebong, tidak ada kata kampret ya, Pak Prabowo bisa menyatukan cebong dan kampret ke dalam satu naungan NKRI," imbuhnya.


Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tetap mempertahankan syarat usia calon wakil presiden (cawapres) minimal 40 tahun. Hal itu menanggapi gugatan PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah yang meminta syarat usia cawapres diturunkan.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat," demikian keterangan Perludem yang dibacakan di sidang MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Penggugat meminta meletakkan usia 35 tahun sebagai batas minimal syarat menjadi capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bila mengatakan batas usia 40 tahun adalah diskriminasi usia, maka menurunkannya menjadi 35 tahun juga merupakan bentuk ageism bila menggunakan logika yang sama. Oleh karenanya, isu yang dibawa Pemohon bukanlah isu diskriminasi usia sehingga tidak terdapat isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo," bebernya.

Perludem menegaskan penting untuk melihat bagaimana kualifikasi kandidat sebelum dikontestasikan melalui pemilihan langsung.

"Hal ini berguna sebagai penjaga rel demokrasi agar tidak jatuh dalam jebakan oklokrasi atau pemerintahan masa dan populisme semata. Persyaratan juga penting dihadirkan untuk mendapatkan calon-calon pemimpin yang dapat memenuhi hak konstitusional warga negara, termasuk hak atas pelayanan publik dan kesejahteraan bersama," ujarnya.

Perludem lalu merunut sejumlah putusan MK dengan isu yang sama. Dari perbandingan beberapa putusan di atas, dapat terlihat bagaimana sikap MK dalam memandang uji materi dan dalil permohonan pengujian undang-undang yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum untuk mengisi jabatan publik.

"Mahkamah memandang tidak terdapat pelanggaran hak konstitusional dalam tiap dalil terkait batas usia minimum, sebab UUD 1945 sendiri tidak mengatur usia tertentu dalam pengisian jabatan publik," pungkasnya.

Lihat juga Video: Sandiaga Tunggu Keputusan Pimpinan Parpol soal Jadi Cawapres Ganjar

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan Habib Luthfi bin Yahya merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Datang secara terpisah, Prabowo dan Habib Luthfi datang untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pantauan detikcom, Prabowo dan Habib Luthfi datang pada waktu yang hampir bersamaan. Prabowo tiba lebih dulu di kompleks Istana Kepresidenan, pukul 15.16 WIB, Selasa (8/8/2023). Prabowo masuk melalui pintu VVIP.

Tak berapa lama, Habib Luthfi tiba bersama rombongan. Habib Luthfi tiba pukul 15.24 WIB.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Habib Luthfi bin Yahya merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, untuk menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (8/8/2023). (Marlinda/detikcom)

Habib Luthfi bersama rombongan masuk ke Istana Kepresidenan melalui pintu pilar depan Jalan Ir Juanda. Habib Luthfi mengaku datang untuk bersilaturahmi.

"Silaturahmi aja," kata Habib Luthfi.

Belum diketahui apakah pertemuan Prabowo dan Habib Luthfi dengan Jokowi ini dilakukan secara bersamaan atau agenda yang terpisah.

Tonton juga Video: Prabowo: Saya Tak Malu Belajar dari Jokowi, Bukan Menghamba Kekuasaan

[Gambas:Video 20detik]


Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menyatakan siap maju menjadi bakal cawapres jika ditunjuk salah satu bakal capres di Pilpres 2024. Yenny bilang punya kedekatan dengan tiga bakal capres yang santer dikabarkan maju yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto.

"Sebagai orang yang berkecimpung di dunia politik sudah cukup lama, pasti harus siap untuk menduduki jabatan publik. Karena itu kan memang salah satu tujuan kita adalah untuk menduduki jabatan publik yang strategis agar bisa membuat kebijakan publik, yang membuat perubahan positif di masyarakat," kata Yenny usai acara bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Delegasi Presiden Global Council for Tolerance & Peace (GCTP) dan penandatanganan MoU di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8/2023) dilansir detikNews.

"Jadi kalau orang yang sudah ada di dunia politik tentunya ketika ada momentum, ketika ada kesempatan yang tercipta, ya harus bersedia kalau memang cita-citanya adalah bekerja dalam bidang kebijakan publik. Saya juga masuk dalam kategori itu, tentunya harus siap, harus bersedia, harus menyiapkan diri. Tentunya harus menyiapkan diri," imbuh Yenny menjawab pertanyaan apakah siap jika ditunjuk jadi cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yenny bilang dekat dengan Anies, Prabowo, dan Ganjar. Namun khusus Anies, Yenny menyebut dirinya punya kedekatan khusus.

"Semua sama, semua sama (menjalin komunikasi). Saya itu dengan Pak Anies punya kedekatan khusus, karena Pak Anies jadi rektor saya jadi salah satu dosen. Saya pulang dari ambil master saya di Amerika, Mas Anies tawari saya di Universitas Paramadina, beliau waktu itu jadi rektor," kata Yenny.

Sementara kedekatannya dengan Ganjar karena berada dalam satu komunitas.

"Lalu saya dengan Mas Ganjar, misalnya ya, itu dekat sebagai teman, karena komunitas kita sama. Lalu kemudian suami saya juga di UGM. Jadi temannya Mas Ganjar, sebagai juga teman kami, teman main jadinya," ujarnya.

Kemudian dengan Prabowo, Yenny mengatakan dekat karena suaminya pernah di Partai Gerindra.

"Lalu dengan Pak Prabowo, suami saya dulu di Gerindra," ujar Yenny.

"Jadi yang namanya komunikasi ya lancar dengan semua kandidat ini," imbuhnya.

Arah Politik Yenny Wahid Kini Tinggal 2 Opsi, Ganjar dan Prabowo


Menko Polhukam RI Mahfud Md memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 tepat waktu. Isu-isu penundaan dan perpanjangan masa jabatan kini mulai tak terdengar.

"Tahun ini adalah tahun politik. Pemerintah berhasil memastikan sekurang-kurangnya sampai saat ini, tahapan ini dan tahapan terakhir ke depan, bahwa pemilu 2024 jadi dilaksanakan sesuai kalender konstitusi," kata Mahfud Md usai membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Selasa (8/8/2023).

"Jadi tidak ada lagi isu penundaan dan tidak ada lagi isu perpanjangan periode. Karena implikasinya bagi konstitusi sangat berat dan bisa menimbulkan kekisruhan di bidang kehidupan politik kita, jika kita tidak bisa memastikan pemilu dilaksanakan sungguh-sungguh dan sesuai jadwal," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud Md mengatakan, perlunya ada penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) untuk menjaga Pemilu dari pelanggaran-pelanggaran.

"Kita antisipasi pelanggaran yang bisa membatalkan dan menodai pelaksanaan pemilu. Penegak hukum kita menentukan perlunya ada Gakkumdu," jelasnya.

Selain itu, ia menyebut, ada sejumlah penyakit dalam Pemilu yang harus diantisipasi. Salah satunya soal politik uang.

"Penyakit pemilu yang harus kita antisipasi dari sekarang itu politik uang. Yaitu upaya memenangkan pemilu melalui pembelian dukungan. (Caranya) banyak, ada yang borongan melalui pejabat-pejabat desa, kecamatan, banyak di KPU. Meski KPU independen, tapi di tingkat desa, TPS itu orang-orangnya KPU semua. Politik uang sering dibeli dari mereka," bebernya.

"Kalau politik uang yang eceran, ya serangan fajar," lanjutnya.

Selain politik uang, Mahfud Md meminta masyarakat waspada terhadap berita hoaks. Lalu, ada politik identitas yang mengintimidasi pihak-pihak tertentu.

"Hasil CG Kompas, bahwa 56% masyarakat kita khawatir akan polarisasi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik bahkan politik identitas. Politik identitas itu bahaya bagi kehidupan bangsa dan negara. Beda dengan identitas politik. Karena setiap orang punya identitas politik, punya ikatan premordial, agama, suku itu identitas, ras itu identitas," jelasnya.

"Apakah memilih berdasarkan itu (identitas politik) tidak boleh? Ya boleh tapi bukan dijadikan alat untuk mendiskriminasikan orang lain. Misal Jawa sikat Bugis, itu namanya politik identitas menggunakan identitas politik," tambahnya.

Mahfud menambahkan, Pemilu memang sulit mencari pemimpin yang sempurna. Namun, harus dicari pemimpin yang lebih banyak baiknya.

"Pemilu mencari pemimpin bersama, bukan cari musuh. Pemilu sulit menghadirkan pemimpin sempurna, tapi pemilu untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk jadi pemimpin. Jadi agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Pilihnya yang terbaik, usai pemilu nanti saling dukung satu sama lain. Kita masyarakat cerdas harus memilih calon yang mendengar aspirasi rakyat," tandasnya.

Mahfud ke PMI di Malaysia: Pilih Wakilmu yang Dapat Dipercaya


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambangi Pondok Pesantren Al-Muayyad, Mangkuyudan, Solo. Kehadiran Ganjar di Ponpes Al-Muayyad sekaligus pamitan kepada para kiai pemimpin pondok pesantren.

Dilansir detikJateng, Selasa (8/8/2023), Ganjar bertemu dengan pengasuh Ponpes Al-Muayyad, KH Rozak Shofawi. Kedatangan Ganjar di Ponpes Al-Muayyad tidak didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Lalu Ganjar melanjutkan salat Zuhur berjemaah dengan para santri ponpes dan dilanjutkan dialog bersama di selasar Masjid Al-Muayyad.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar ditemani pengasuh ponpes KH Rozak Shofawi, alumni Ponpes Al-Muayyad Husein Syifa, dan Kiai Abdul Muid Ahmad selaku sesepuh Al-Muayyad.

Ganjar mengaku kedatangannya ke Ponpes Al-Muayyad untuk berpamitan karena masa dirinya menjadi Gubernur Jateng akan berakhir.

"Iya, sekalian pamitan, karena saya mau habis masa jabatan, saya sowan kembali kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk Mbah Yai (KH Rozak Shofawi), untuk bisa menyampaikan banyak hal, termasuk tentu mohon maaf bila selama memimpin Jateng ada yang kurang," kata Ganjar di Ponpes Al-Muayyad.

Baca selengkapnya di sini.


PAN memastikan tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya nggak apa-apa, kita hargai," kata Surya Paloh dilansir detikSumut, Selasa (8/8/2023).

Surya Paloh mengatakan pihaknya menerima keputusan PAN tidak mendukung Anies. Paloh menyebut pasti ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan yang diambil NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita juga harus bisa menerima konsekuensi seperti itu, jangan pernah berharap semuanya akan bersepakat dengan kita. Tapi tetaplah konsisten daripada keyakinan apa yang Anda perjuangkan," sebutnya.

Surya Paloh kemudian menyebut hingga kini belum ada partai lain yang akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Sampai saat ini belum ada kemungkinan itu," jelasnya.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: Respons Waketum soal PAN Dipelesetkan Jadi Partai Artis Nasional

[Gambas:Video 20detik]


Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, mempersilakan uji judicial review (JR) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terkait usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Saat ini, sejumlah pihak seperti partai politik, dan elemen masyarakat telah melayangkan permohonan JR ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka meminta batas minimal usia Capres dan Cawapres tidak 40 tahun lagi.

"Biar aja itu diuji. Karena dengan ujian itu nanti akan ada yang didengarkan pendapatnya masing-masing," kata Ganjar kepada awak media di Balai Rehabilitasi Sosial Bhakti Candrasa Solo, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, hal ini adalah hak demokrasi masyarakat untuk mengajukan JR terhadap UU ke MK. Dia menyerahkan semuanya kepada putusan hakim.

Terkait idealnya batas minimal capres dan cawapres, Ganjar mengikuti aturan Perundang-undangan yang sudah ada.

"Kita berikan kebebasan kepada hakim untuk memutus," ucapnya.

"Kalau usia kan sudah ditentukan UU, ini kan soal uji UU. Dan UU pasti dulu sudah dikaji. Jadi kita berikan seluruh hak warga, hak demokrasi warga. Kita tunggu saja," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, dua mahasiswa asal Solo melayangkan uji materi UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke MK. UU itu terkait aturan usia minimal seseorang bisa mendaftar sebagai capres dengan batas minimal 21 tahun.

Batas usia21 tahun itu didasari pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) umur kedewasaan seseorang adalah 21 tahun. Kemudian pasal 27 UUD tahun 1945 tentang kesamaan kedudukan Dimata hukum.

"Jadi yang kita ingin dilakukan JR adalah pasal 169 huruf Q terkait umur minimal pencalonan presiden. Di mana kami ingin umur minimal seseorang bisa menjadi presiden adalah 21 tahun, atau pernah menjabat sebagai kepala daerah," kata kuasa hukum keduanya, Arif Sahudi, saat konferensi pers di rumah makan Ayam Taliwang Bliyan, Kamis (3/8).

Respons KPU soal Putusan Batas Usia Capres-Cawapres


Menko Polhukam Mahfud Md bicara soal tidak ada manusia yang sempurna, termasuk calon pemimpin bangsa. Mahfud mengingatkan agar masyarakat memilih calon pemimpin yang terbaik.

Hal itu disampaikan Mahfud saat membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Jawa Timur, Selasa (8/8/2023). Awalnya Mahfud berbicara soal setiap pemimpin memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing.

"Saudara, ingin saya katakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna, semua calon pemimpin yang ada itu kalau dicari baiknya pasti ada, dicari jeleknya pasti ada, tidak mungkin manusia itu 'Ini calon pemimpin yang paling baik, memenuhi syarat ini, tidak ada celahnya' tidak mungkin. Atau 'Ini calon pemimpin atau calon wakil rakyat yang sangat jelek jangan dipilih, ndak ada baiknya', semua pemimpin atau manusia itu ada baiknya dan ada jeleknya," kata Mahfud dalam sambutannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengimbau masyarakat untuk tetap menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu nanti. Mahfud mengatakan akan rugi jika hak suara pemilu tidak digunakan.

Dia kemudian mengutip filsuf politik yang menyebut Pemilu bukan mencari pemimpin baik. Melainkan untuk menghalangi orang jahat jadi pemimpin.

"Oleh sebab itu kalau misalnya saudara berpikiran 'Wah calon pemimpin kita ini ndak ada yang baik, semuanya jelek', maka jangan tidak memilih. Pilihlah yang kejelekkannya lebih sedikit karena pemimpin harus ada. Kalau tidak, maka kita sendiri yang akan rugi. Karena ada sebagian orang, filsuf politik mengatakan begini, 'Pemilu itu bukan mencari pemimpin yang baik, Pemilu itu sulit menghadirkan pemimpin yang baik, tapi Pemilu itu adalah untuk menghalangi orang yang lebih jahat untuk menjadi pemimpin'" kata Mahfud.

"Jadi agar orang jahat tidak jadi pemimpin, kita ikut memilih, pilihlah yang terbaik dari yang semuanya memang tidak ada yang baik itu, relatif, dan ketidakbaikan itu nanti saling dukung, gotong royong membangun negara ini secara bersama-sama sehingga intinya mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa kita," imbuh dia.

Mahfud mendorong masyarakat untuk menilai calon pemimpin terbaik yang mau mendengarkan aspirasi rakyat, bukan hanya aspirasi kelompoknya semata. Apalagi, lanjut dia, kelompok yang memanfaatkan politik identitas dalam Pemilu.

"Saudara sekalian, sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon terbaik yang sekiranya mau mendengarkan aspirasi rakyat, bukan hanya aspirasi kelompoknya yang hanya memanfaatkan politik elektoral maupun politik identitas," tutur Mahfud.

"Dibutuhkan kedewasaan dan kematangan dalam berpolitik khususnya partai politik dari tingkat elite hingga akar rumput agar proses demokrasi lima tahunan tersebut berjalan lancar dan aman," sambungnya.

Simak juga Video: Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut ada kesalahpahaman yang terjadi selepas partainya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Paloh menyebut persepsi salah itu yakni NasDem tidak lagi menjadi partai pendukung pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Paloh saat memberikan sambutan di acara Orientasi Calon Legislatif Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara di Medan. Paloh awalnya menceritakan dukungan NasDem ke Jokowi.

"Sejak tahun 2014, partai ini dikenal sebagai partai pendukung utama pemerintahan Jokowi. Tahun 2019 partai ini dikenal sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi," kata Paloh, Selasa (8/8/2023) seperti dilansir detikSumut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paloh kemudian menegaskan NasDem masih menjadi partai pendukung pemerintahan dari Presiden Jokowi.

Kini, kata Paloh, ada kesalahpahaman sehingga NasDem disebut tidak lagi mendukung Jokowi. Hal itu terjadi semenjak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Di tengah-tengah perjalanan kita, ketika kita mendeklarasikan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan sejak tanggal 3 Oktober 2022, kita berhadapan dengan suasana baru, suasana yang mempertanyakan apakah kita masih dalam barisan partai pemerintahan atau tidak," tuturnya.

Paloh mengatakan pihaknya masih tetap menjadi pendukung Jokowi saat ini. Namun untuk pemilihan presiden yang akan datang, NasDem sudah menentukan siapa yang akan diusung.

"Kita harus menegaskan kembali kesalahpahaman ini, kesalahpengertian ini, yang dimaksudkan oleh NasDem sejatinya adalah kita ingin proses perjalanan sistem demokrasi di negara ini harus terjaga seutuhnya," tuturnya.

Baca di sini.

Lihat juga Video: Relawan GMPP Deklarasi Dukung Prabowo di Pilpres 2024

[Gambas:Video 20detik]


Partai Gerindra di Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan syarat calon presiden dan calon wakil presiden (capres/cawapres) harus direvisi. Gerindra menilai penyelenggara negara meski belum berusia 40 tahun harusnya bisa menjadi capres/cawapres.

Gugatan itu dilayangkan atas Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang berbunyi:

Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Atas gugatan itu, Gerindra mengajukan diri menjadi pihak terkait terhadap 55/PUU-XXI/2023 yang diajukan sejumlah kepala daerah.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," demikian keterangan resmi Gerindra yang dibacakan perwakilannya di depan sidang MK yang disiarkan di channel YouTube, Selasa (8/8/2023).

Gugatan 55/PUU-XXI/2023 diajukan oleh:

-Wali Kota Bukittingi Erman Safar

-Wakil Bupati Lampung Selatan Pandu Kesuma Dewangsa

-Wagub Jatim Emil Dardak

-Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor

-Wabup Sidoarjo Muhammad Albarraa

Para penggugat meminta bahwa frasa 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun' dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

"Bahwa permohonan pihak terkait ini merupakan komitmen dan dukungan Partai Gerindra kepada para pemohon dan generasi muda yang memperjuangkan akan haknya ke MK yang sah dan konstitusional bahwa MK bukan alat untuk mengubah uu secara otoriter tetapi tempat bagi warga yang menderita untuk mencari keadilan," ujarnya.


PAN memastikan tidak akan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) di Pemilu 2024. Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak mempermasalahkan hal tersebut.

"Ya enggak apa-apa, kita hargai," kata Surya Paloh di Medan, Selasa (8/8/2023).

Surya Paloh mengatakan pihaknya menerima jika PAN tidak mendukung Anies. Dia menyebut, pasti ada pihak yang tidak sepakat dengan keputusan yang diambil NasDem.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita juga harus bisa menerima konsekuensi seperti itu, jangan pernah berharap semuanya akan bersepakat dengan kita. Tapi tetaplah konsisten daripada keyakinan apa yang anda perjuangkan," sebutnya.

Surya Paloh kemudian menyebut hingga kini belum ada partai lain yang akan bergabung dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Sampai saat ini belum ada kemungkinan itu," jelasnya.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi sebelumnya menyampaikan soal partainya tak akan mendukung Anies Baswedan. Sikap itu sama dengan yang diucapkan oleh Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Sama (dengan sikap Golkar tidak mendukung Anies). Kan dari awal saya mengatakan bahwa PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah," kata Viva Yoga kepada wartawan di Kantor DPP PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta Selatan, Senin (7/8/2023).

Viva menegaskan PAN tak akan berkoalisi dengan partai di luar pemerintah. Sebagai informasi, Anies Baswedan merupakan bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), koalisi yang diinisiasi NasDem, Demokrat, dan PKS.

"PAN akan berkoalisi dengan partai pemerintah. Seperti itulah," ujarnya.

Surya Paloh Klarifikasi soal 'Bubarkan NasDem Jika Ada Kader Korupsi'


Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan ada kesalahpahaman yang terjadi semenjak partainya mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Paloh menyebut kesalahpahaman itu yakni persepsi jika NasDem tidak lagi menjadi partai pendukung pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini disampaikan Paloh saat memberikan sambutan saat acara Orientasi Calon Legislatif Partai NasDem Provinsi Sumatera Utara di Medan. Paloh awalnya menceritakan dukungan NasDem ke Jokowi.

"Sejak tahun 2014, partai ini dikenal sebagai partai pendukung utama pemerintahan Jokowi. Tahun 2019 partai ini dikenal sebagai pengusung utama pemerintahan Jokowi," kata Paloh, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paloh kemudian menegaskan jika hingga kini NasDem masih menjadi partai pendukung pemerintahan dari Presiden Jokowi.

"Sekarang pun juga masih menyatakan kita adalah partai yang masih punya komitmen untuk mensukseskan pemerintahan," sebutnya.

Kini, kata Paloh, ada kesalahpahaman sehingga NasDem disebut tidak lagi mendukung Jokowi. Hal itu semenjak NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Di tengah-tengah perjalanan kita, ketika kita mendeklarasikan calon presiden kita yang bernama Anies Baswedan sejak tanggal 3 Oktober 2022, kita berhadapan dengan suasana baru, suasana yang mempertanyakan apakah kita masih dalam barisan partai pemerintahan atau tidak. Kita harus menegaskan kembali kesalahpahaman ini, kesalahpengertian ini," tuturnya.

Paloh mengatakan pihaknya masih tetap menjadi pendukung Jokowi saat ini. Namun untuk pemilihan presiden yang akan datang, NasDem sudah menentukan siapa yang akan diusung.

"Yang dimaksudkan oleh NasDem sejatinya adalah kita ingin proses perjalanan sistem demokrasi di negara ini harus terjaga seutuhnya," tuturnya.

"Kebebasan menentukan setiap warga negara yang memiliki hak politik untuk dipilih dan memilih," jelasnya.

Surya Paloh Klarifikasi soal 'Bubarkan NasDem Jika Ada Kader Korupsi'


Waketum Partai Gerindra Musa Bangun berbicara soal kedekatan PSI dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto usai pertemuan di DPP PSI beberapa waktu lalu. Musa menyebut Prabowo ingin menunjukkan memimpin Indonesia tak bisa merasa hebat sendiri.

"Iya kita serahkan aja beliau yang bertemu kemarin, saya nggak ada di situ, kalau bersatu alhamdulillah kalaupun nggak kita tetap bersahabat," kata Musa Bangun kepada wartawan di Santika Premier Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Selasa (8/8/2023).

Musa menyinggung Prabowo dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dulunya rival politik di Pilpres 2014 dan 2019. Dia menyebut hal itu menjadi bukti jika lawan politik bisa menjadi satu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itu dalam suasana sistem politik seperti ini, itu kan memang tidak bisa dihindari. Kemarin kita sepertinya berseberangan tapi hari ini dengan suasana politik berbeda akhirnya jadi satu. Ya sama dengan yang saya bilang tadi, Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sebelumnya adalah rival politik, dua periode, tapi hari ini takdir membuat mereka jadi satu," ujarnya.

Tak menutup kemungkinan juga bagi rival partai politik bisa menjadi satu. Dia menyebut kebutuhan koalisi membuat parpol tak bisa maju sendiri dalam pesta demokrasi.

"Begitu juga dengan parpol, karena sistem ini membuat mau tak mau partai itu harus berkoalisi, kan begitu, kecuali dia secara mandiri sudah bisa sendirian, tetapikan dalam rangka membangun bangsa ini kita tidak bisa merasa mampu sendiri, elemen kekuatan bangsa inikan sangat besar, tidak hanya parpol. Ini yang dibuka oleh Pak Prabowo maka Pak Prabowo membuka diri membuka komunikasi," ujarnya.

Musa mengatakan kunjungan dan pertemuan yang dilakukan Prabowo merupakan tanda jika Prabowo membutuhkan bantuan orang lain dalam memimpin Indonesia. Dia menyebut Prabowo sadar tak bisa bergerak sendiri dalam memimpin Indonesia.

"Kalian lihat beberapa waktu yang lalu beliau mendatangi senior-senior yang dulu di TNI, kemudian bertemu dengan semua partai, partai mana yang beliau belum ketemu? Karena beliau ingin menggambarkan bahwa Prabowo sebagai, yang punya cita-cita ingin memimpin bangsa ini, merasa bahwa beliau butuh dibantu apabila beliau memimpin beliau butuh oleh semua lapisan masyarakat. Jadi tidak hanya merasa hebat sendiri, ini yang digelorakan oleh beliau dan itu kita lihat hari ini," kata Musa.

"Gerakan beliau seperti itu, alhamdulillah rakyat meresponsnya dengan baik karena tampak dari situ menggambarkan orang akhirnya, oh perbedaan politik itu ternyata tidak membuat sekat-sekat di kehidupan kita, hari ini mungkin beda pandangan tapi besok jadi satu itu keniscayaan dalam sistem demokrasi, ini yang sekarang kita kembangkan," imbuhnya.

PSI akhir-akhir ini diketahui terlihat dekat dengan Ketum Gerindra sekaligus bacapres 2024, Prabowo Subianto. Akankah PSI beralih mendukung Prabowo?

"PSI masih punya sejumlah mekanisme internal antara lain Kopdarnas. Kok bisa konklusinya begini (PSI beralih dukung Prabowo)?" kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat dihubungi, Sabtu (5/8).

Prabowo diketahui sempat berkunjung ke kantor PSI Rabu (2/8). Prabowo hadir bersama sejumlah petinggi Gerindra.

PSI Pada 3 Oktober 2022 mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai capres Pemilu 2024. PSI menyebut Ganjar memiliki semangat kebangsaan yang sejalan dengan PSI.

"Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa PSI akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024," kata Garace kala itu.


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan banyak laporan terhadap Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Mahfud meminta semua pihak tetap percaya kepada proses hukum.

"Kenapa Rocky Gerung? Ya, biar berproses," kata Mahfud Md setelah membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, dilansir detikJatim, Selasa (8/8/2023).

"Saya tidak tahu yang mana yang lanjut ke pengadilan. Tapi yang saya tahu pengaduannya bukan hanya delik aduan, tapi delik-delik lain yang sekarang sedang diproses Polri. Mudah-mudahan semua berjalan baik," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud Md menegaskan, dalam kasus Rocky Gerung, Presiden Jokowi tidak melakukan pengaduan. Semuanya murni dari masyarakat.

"Jadi begini, Rocky Gerung itu kan, Pak Jokowi tidak akan ngadu, jadi tidak akan ada pengaduan dari Pak Jokowi, delik aduannya. Tapi kan laporannya banyak, bukan hanya delik aduan," tegasnya.

Untuk diketahui, Rocky Gerung akan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel) atas kasus dugaan menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus 2023. Ia digugat atas perbuatan melawan hukum.

Baca selengkapnya di sini.

Simak Video: Prabowo Sebut Rocky Gerung Gegabah dan Keliru Nilai Jokowi

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan berdasarkan hasil survei sebagian besar masyarakat khawatir adanya polarisasi atau perpecahan berupa politik identitas jelang pemilu. Mahfud menyebut politik identitas berbahaya bagi kehidupan bangsa dan negara.

"Berdasarkan CG Kompas, itu dicatat bahwa 56 persen masyarakat kita itu terkait dengan Pemilu, khawatir akan ada terjadi perpecahan atau polarisasi, bentuknya itu tadi, fitnah, kebohongan, pencemaran nama baik, bahkan politik identitas. Saya selalu mengatakan politik identitas itu berbahaya bagi kehidupan bangsa dan bernegara, berbeda dengan identitas politik," kata Mahfud dalam Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Jawa Timur, yang disiarkan melalui YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (8/8/2023).

"Jadi politik identitas itu beda dengan identitas politik, setiap orang punya identitas politik, punya ikatan primordial, agama Islam, Kristen, Katolik, suku Madura, Jawa, Bugis, Batak, itu identitas. Ras Melayu, Cina, Arab, dan sebagainya. Nah itu identitas," lanjutnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan meilih pemimpin berdasarkan identitas politiknya boleh saja. Namun jangan sampai identitas politik dijadikan alat untuk mendiskriminasi kelompok tertentu.

"Apakah memilih berdasarkan identitas itu tidak boleh? Boleh, tetapi jangan itu menjadi hal yang utama, apalagi dijadikan alat untuk mendiskriminasi orang lain. Saya orang Jawa, sikat orang Batak, sikat orang Bugis. Begitu juga di sana di Bugis di Makassar, saya orang Bugis, pokoknya orang pendatang di sini mari kita sikat, dalam politik itu namanya politik identitas, politik identitas yang menggunakan identitas politik," ucapnya.

Lebih lanjut Mahfud menyampaikan pemilu merupakan ajang mencari pemimpin bukan mencari musuh. Untuk itu, dia mengingatkan jangan sampai gara-gara pemilu timbul perpecahan sampai menahun.

"Nah saudara sekalian, supaya diingat bahwa pemilu itu adalah mencari pemimpin bersama bukan mencari musuh, mencari pemimpin itu karena kita negara demokrasi dan kemampuan serta aspirasi masyarakat itu berbeda-beda sehingga perlu pemimpin yang bisa menjahit semua perbedaan itu. Oleh sebab itu, begitu selesai pemilu ya selesai, kita sudah memilih pemimpin, bukan yang tadinya tidak memilih seperti kita lalu dianggap musuh lalu terus menjadi oposisi yang membelah," terang Mahfud.

"Mengontrol boleh, mengkritik itu boleh, tapi menimbulkan perpecahan yang menahun memanjang itu dari Pemilu sekarang sampai Pemilu berikutnya itu tidak boleh karena Pemilu itu menjadi pemimpin yang disepakati bersama dan pemimpin itu harus ada. Karena kalau negara tidak ada pemimpin, negara itu bubar, berarti kita mengkhianati para pendiri negara dan mengkhianati perintah konstitusi," sambungnya.

Simak Video 'Mahfud Ungkap Penelitian KPK: Pemilu Selalu Diiringi dengan Upaya Korupsi':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Ganjarian Spartan Provinsi Bengkulu Dedi Ruskam mengundurkan diri dari jabatannya. Pengunduran dirinya disebabkan tidak adanya kegiatan atau kunjungan dari pimpinan pusat Ganjarian Spartan.

Selain ketua tingkat provinsi, ada 9 orang ketua tingkat kabupaten/kota yang juga ikut mengundurkan diri. Dedi Ruskam menyatakan bahwa keputusan mundur ini telah dipertimbangkan secara matang karena tidak adanya kegiatan sejak awal tim relawan dibentuk.

"Selain saya, ada 9 ketua DPD (kabupaten/kota) relawan Ganjarian se-Provinsi Bengkulu yang ikut mengundurkan diri, karena sejak dibentuk tidak ada kegiatan atau kunjungan dari pusat," kata Dedi dilansir detikSumbagsel, Selasa (8/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dedi menjelaskan dirinya baru dilantik pada 29 Mei 2023 lalu. Namun, Ganjarian Spartan Bengkulu sendiri sudah dibentuk sejak Mei 2022. Pembentukannya menyusul PSI yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden.

"Kita pembentukan di bulan Mei (2022), SK baru terbit memang. Waktu itu kan PSI duluan mengusung Ganjar, maka kita buat Ganjarian Spartan," jelasnya.

Namun, Dedi mengaku hingga saat ini tidak ada bentuk kerja sama yang baik dari DPP relawan Ganjarian dan tidak ada kegiatan yang diberikan ke Bengkulu.

Baca selengkapnya di sini.

Simak juga Video: KPK Apresiasi Sistem Pencegahan Korupsi yang Dibangun Provinsi Jateng

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md membeberkan update terkait rombongan TNI yang menggeruduk Polrestabes Medan beberapa waktu lalu. Menurutnya, kasus ini sudah masuk dalam tahap penyelesaian.

"Sudah dalam proses penyelesaian, sudah diklarifikasi kasusnya, baik oleh TNI maupun oleh Polri," kata Mahfud Md usai membuka Forum Diskusi Sentra Gakkumdu 'Wujudkan Pemilu Bersih' di Surabaya, Selasa (8/8/2023).

Mahfud menegaskan, saat ini baik Polri dan TNI sedang melakukan investigasi. Setelah itu, baru akan diputuskan siapa yang salah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang tinggal langkah-langkah berikutnya yang akan diambil untuk penertiban, bagi siapa yang salah, baik di tingkat lingkungan TNI atau di Polri. Sekarang sedang berjalan koordinasi untuk dilakukan itu (mencari yang salah)," tegasnya.

Mahfud meminta semua pihak menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan, baik oleh TNI maupun Polri.

"Ya sekarang sudah mulai diperiksa, mulai ditangani oleh Itjen AD dan Puspom AD. Sudah gitu," lanjutnya.

Tak hanya itu, Mahfud mengaku sudah mendapat detail lengkap soal peristiwa rombongan TNI menggeruduk Mapolrestabes Medan tersebut.

"Saya sudah mendapat resume laporan tadi malam, sudah sampai apa titiknya, hari ini akan dilakukan pemanggilan-pemanggilan. Tapi kronologi peristiwanya saya sudah dapat," tandasnya.

Sebelumnya, puluhan personel Kodam I/Bukit Barisan mendatangi Sat Reskrim Polrestabes Medan dan sempat terjadi cekcok di antara kedua belah pihak. Polda Sumut menyebut hal itu adalah masalah personal, bukan secara institusi.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, awalnya anggota TNI bernama Mayor Dedi Hasibuan yang merupakan penasehat hukum dari Kumdam I/BB datang ke Polrestabes Medan. Dia hendak menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi soal proses hukum saudaranya, ARH.

"Ia ingin menemui Kasat Reskrim untuk berkoordinasi atas proses hukum yang dihadapi oleh saudaranya, yakni ARH," kata Hadi saat diwawancarai di Polrestabes Medan, Minggu (6/8).

Hadi mengatakan, ARH merupakan tersangka kasus tindak pidana pemalsuan tanda tangan sertifikat tanah bersama tersangka lainnya berinisial P. Dia menegaskan bahwa hal ini adalah kesalahpahaman.

"Jadi sekali lagi ini kesalahpahaman personal. Bukan institusi. Kami perlu sampaikan Kodam I/BB dan Polda Sumut tetap solid dan berkomitmen untuk proses penegakan hukum dan menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif," sebutnya.

TNI: Mayor Dedi Datangi Polrestabes Medan Diduga Show of Force