Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid atau HNW menyambut baik upaya-upaya yang dilakukan organisasi kemasyarakatan termasuk Persaudaraan Muslimah (Salimah) DKI Jakarta yang mengaplikasikan prinsip kedaulatan dengan cara yang konstruktif seperti membuat perkumpulan dengan kegiatan positif, memberdayakan masyarakat, peduli anak yatim, membantu lansia hingga melaksanakan bakti sosial, dan Jum'at berkah.

Mengamalkan kedaulatan dengan cara yang konstruktif, itu menurut Hidayat, sesuai dengan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal itu karena UUD sudah membuat ketetapan baru bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat.

Apalagi bila cara berkedaulatan Rakyat tersebut juga dilakukan pada tahun-tahun politik, sehingga bisa diharapkan akan melahirkan politik yang guyub rukun, gotong royong, membina ukhuwah, saling peduli dan melindungi. Bukan politik yang saling memusuhi, memfitnah dengan penyebaran hoax, yang memecahbelah persaudaraan umat dan bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bila cara-cara konstruktif itu konsisten dilakukan oleh ormas, apalagi ormas Islam, apalagi Ormas Perempuan Islam, maka hal itu akan mengantarkan kepada pesta demokrasi yang berprinsip pada ukhuwwah Islamiyah maupun ukhuwwah Wathoniyyah, gotong royong, persaudaraan dan kerukunan. Berkompetisi dalam pemilu tidak menimbulkan friksi, tali menghadirkan toleransi dan tidak memutus silaturrahmi, bahkan bisa memunculkan sportifitas, agar hasil pemilu juga positif bagi NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ini. Karena itu MPR mendukung langkah dan gagasan ormas Salimah, termasuk jika mereka mau melaksanakan Peringatan Hari Ibu, dengan mengundang serta berkolaborasi Bersama ormas-ormas lain," ungkap HNW dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Pernyataan itu disampaikan anggota DPR RI Dapil Jakarta dua meliputi Jakarta Selatan, pusat dan luar negeri, saat menerima kunjungan Pengurus Salimah DKI Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang Kerja Wakil Ketua MPR RI Gedung Nusantara III lantai 9, Komplek MPR DPR dan DPD RI, Selasa (10/10/2023).

HNW berharap ormas melakukan berbagai pencerahan kepada warga dan anggotanya. Hal itu karena pemilu bisa menghadirkan money politik dan manipulasi politik,lantaran umat lemah secara ekonomi dan pendidikan sehingga mereka mudah dibeli dan diiming-imingi. Akibatnya, mereka tidak berdaulat saat akan mempergunakan haknya sebagai pemilih yang bisa berdampak pada buruknya hasil pemilihan umum.

"Inilah kondisi yang ada di Indonesia, saya berharap kondisi itu bisa dikoreksi termasuk dengan peran Ormas untuk mengedukasi warganya. Meskipun pemilu itu hajatannya Orpol, dan orpol dengan ormas memang tidak sama, dan tidak saling mencamnpuri. Tapi keduanya bisa bekerja sama dan saling menghormati, untuk kemaslahatan umat, bangsa dan negara juga," harap HNW.

"Dengan begitu terjadilah hubungan saling menguntungkan dan saling menguatkan. Tanpa harus melakukan intervensi. Ada saat nya kerja sendiri-sendiri, dan ada saatnya bekerjasama. Sikap demokratis seperti itu bisa menguatkan kedaulatan rakyat agar hasil pemilu (pileg maupun pilpres) lebih baik dan lebih bermaslahat bagi masa depan umat, ormas dan orpol, juga bangsa dan negara,"pungkasnya.

Simak juga 'Wanti-wanti Jokowi di Pemilu 2024: Beda Pilihan Itu Biasa':

[Gambas:Video 20detik]


Relawan Gibran untuk Indonesia (Grak) melanjutkan sosialisasi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk maju calon wapres 2024. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh warga dan para pedagang UMKM setempat.

"Sosialisasi Mas Gibran dan kepada komunitas pedagang UMKM di Desa Bendungan," kata pimpinan Relawan Grak Muhammad Uwes dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Kegiatan sosialisasi ini digelar pada pukul 10.00 WIB di Jalan Puncak Raya, Desa Bendungan, Kecamatan Ciawi. Kegiatan dihadiri oleh 30 orang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Muhammad memastikan para pedagang UMKM dan warga setempat mendukung Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

"Para pedagang mendukung penuh Mas Gibran maju sebagai cawapres, sikap dari warga juga secara penuh mendukung Mas Gibran untuk maju menjadi cawapres di Pemilu 2024," imbuhnya.

Simak juga 'Alasan Gerindra Jaktim Usul Gibran Jadi Cawapres Prabowo: Cerdas-Sopan':

[Gambas:Video 20detik]


Hilangnya foto pelukan Ganjar Pranowo dengan penggagas Network for Ganjar Maruarar Sirait jadi buah bibir. Isu yang terkesan sepele itu dianggap terkait dengan keberanian Ganjar menghadapi intervensi pihak lain.

Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Ganjar Pranowo mengaku tidak tahu soal adanya penghapusan foto di Instagramnya. "Saya belum tahu, saya belum melihat, malah tahu dari media," kata Ganjar saat ditemui di Pondok Pesantren Cipasung, dilansir detikJabar, Selasa (10/10/2023).

Ganjar juga memberi penegasan foto tidak dihapus. Ganjar juga menyebut Maruarar Sirait sebagai teman baiknya. "Nggak (dihapus), itu teman saya, teman baik kok," ucap Ganjar sambil jalan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Ganjar ini kemudian memunculkan teka-teki, kalau bukan atas sepengetahuan Ganjar, lantas siapa yang menghapus foto tersebut? Apakah si penghapus foto menjalankan arahan dari orang selain Ganjar?

Tentu saja pertanyaan itu hanya bisa dijawab oleh Ganjar Pranowo seorang. Lebih dari itu, beberapa pihak melihat kejadian ini sebagai ujian keberanian Ganjar Pranowo. Kalau Ganjar ingin membuktikan bahwa dirinya tidak bisa diintervensi, Ganjar sebetulnya bisa memunculkan foto tersebut kembali.

"Kalau Ganjar memang berani kan harus tetap mempertahankan foto itu. Justru karena dia takedown memunculkan kesan negatif bahwa dia bisa diintervensi," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, Selasa (10/10/2023).


Relawan Prabowo untuk Indonesia (PROUI) menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024. Kelompok yang beranggotakan beberapa alumni Universitas Indonesia (UI) ini punya beberapa alasan mendukung Prabowo.

"Kami yang bertandatangan di bawah ini sepakat mendukung Prabowo sebagai calon presiden," ujar Ketua PROUI Kun Nurachadijat saat konferensi pers di Rumah Relawan PROUI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Kemudian, Kun menyebut alasan PROUI mendukung Prabowo. Dia menyebut ada 6 poin alasan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pertama, beliau dalam prespektif kami adalah tokoh pemersatu bangsa dan jalan tengah atas seluruh elemen anak bangsa. Kedua, beliau adalah pemimpin yang mampu melakukan konsolidasi antar elit politik dan rakyat Indonesia," ucap Kun.

PROUI juga menilai bahwa Prabowo merupakan tokoh bangsa yang mampu menjaga kedaulatan NKRI. Prabowo, menurut PROUI, dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Ketiga, tokoh bangsa yang mampu menjaga kedaulatan Republik Indonesia dari ancaman dalam dan luar negeri. Keempat, pemimpin yang akan membawa negara Republik Indonesia menjadi negara maju dalam hal kekuatan militer, teknologi, dan ekonomi," tuturnya.

PROUI menganggap Prabowo mampu mewujudkan cita-cita konstitusi dan amanat kemerdekaan. Berikutnya, Prabowo juga dinilai merupakan pemimpin pembelajar.

"Kelima, tokoh yang mampu mewujudkan cita-cita konstitusi, amanat kemerdekaan, dan amanat penderitaan rakyat, serta setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, pemimpin pembelajar yang terbuka untuk mencerdaskan kebidupan bangsa, mewujudkan perdamaian internasional dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Terakhir, PROUI juga menilai bahwa Prabowo dapat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan segalanya. Prabowo dinilai mampu meningkatkan kesempatan dan pemerataan pendidikan.

"Ketujuh, beliau adalah pemimpin yang mengutamakan kepemimpinan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, suku, agama, ras, atau golongan. Kedelapan, Beliau pemimpin yang mampu meningkatkan kesempatan pendidikan tinggi dan merata, disertai dengan lapangan kerjanya, kesehatan, sandang, pangan, dan perumahan bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Jubir Partai Demokrat yang juga tergabung dalam kelompok ini, Herzaky Mahendra Putra, menambahkan aspirasi untuk mendukung Prabowo datang dari alumni UI yang ada di berbagai daerah. Dia menyebut bahwa salah satu figur pemimpin yang cocok untuk kondisi bangsa saat ini adalah Prabowo.

"Nah ini kan banyak juga, teman-teman di sini berkumpul, ada aspirasi dari teman-teman alumni UI bersepakat karena ini berdasarkan masukan-masukan bahkan dari daerah terluar, daerah yang terpencil, yang terluar, alumni UI yang bertugas di sana memberikan masukan bahwa untuk situasi seperti ini yang terbaik adalah sosok Prabowo," ujar Herzaky.

Akan tetapi, keputusan itu tidak mencerminkan keseluruhan alumni UI yang ada. Menurut Herzaky, sah-sah saja apabila ada alumni UI yang tidak satu suara dengan PROUI.

"Kalau ada suara yang berbeda kan sah-sah saja, tapi sampai dengan saat ini setahu kami tadi barusan ada konpers ya, ini sama-sama kita mendukungnya Pak Prabowo," tuturnya.

Simak juga 'DPC Gerindra Jaktim Deklarasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi memberikan dukungan ke capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Ia menyebut pasangan ini memiliki masa depan untuk Indonesia.

Perwakilan Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi Pusat, Jakobus Eko Kurniawan, menyampaikan dukungan ini di depan Cak Imin. Acara 'Temu Juang Bersama Gus Muhaimin Iskandar' terlaksana di UC UGM, Jogja.

"Kami dari aktivis tahun 80-90an memang sepakat membentuk Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi, karena kami menyimpulkan bahwa kandidat capres dan cawapres yaitu Anies - Imin adalah mewakili masa lalu kami, sekaligus mewakili harapan masa depan kami," kata Jakobus dalam sambutannya, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jakobus mengatakan Anies dan Muhaimin merupakan sosok aktivis yang membantu permasalahan masyarakat. Ia menyebut dua tokoh alumni UGM itu mempu membawa perubahan bagi Indonesia.

"Anies dan Muhaimin terlihat aktif, istilah kami adalah ikut berantem, berdarah-darah di jalanan bersama kami saat itu untuk menuntut perubahan politik di era Orde Baru. Jadi kalau merasa aktivis, aktivis dukung aktivis," kata Jakobus.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Persatuan Nasional Aktivis Demokrasi Wilayah Yogyakarta, Danuri, menyebut Anies dan Cak Imin sudah lama menjadi bagian dari aktivis. Ia berharap publik memilih pemimpin yang berasal dari aktivis.

"Ketika ada problem di daerah-daerah sekitar, dengan banyak kebebasan kita ke daerah konflik tersebut. Ini sebagian cerminan bahwa mengapa kita harus memilih atau mendukung calon pemimpin yang berasal dari aktivis," kata Danuri.

Adapun dalam acara Temu Juang Bacapres Muhaimin Iskandar di Jogja, Cak Imin menerima beberapa pesan dari peserta. Cak Imin bahkan sempat membacakan Sumpah Perubahan karya Afnan Malay.

Simak juga 'Dua Kades di Bandung Mundur Demi Dukung AMIN, Anies: Kami Salut!':

[Gambas:Video 20detik]


Muhammadiyah secara kelembagaan mendukung penuh pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti selepas acara konferensi pers tentang perang Israel-Palestina, Rabu (11/10/2023).

"Saya kira semuanya harus konsisten melaksanakan keputusan yang sudah ditetapkan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian politik dan juga menimbulkan keraguan di masyarakat," katanya kepada wartawan.

Mu'ti mengharapkan perhelatan politik dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara profesional, jujur, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu ia turut memberi tanggapan terkait banyaknya anggota Muhammadiyah yang menjadi calon legislatif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Banyaknya anggota, pimpinan, dan simpatisan Muhammadiyah yang menjadi calon legislatif tentu kami mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada mereka yang memang memilih untuk berjuang membangun bangsa dan negara melalui jalur partai politik dan jalur anggota legislatif," beber Sekum PP Muhammadiyah itu.

Selain itu, Mu'ti juga menyebut bahwa hal tersebut termasuk ke bagian perluasan dakwah Muhammadiyah melalui jalur politik. Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan tidak memiliki dan tidak hendak untuk melakukan gerakan-gerakan politik praktis.

"Sehingga peran itu memang sudah seharusnya dilakukan oleh warga persyarikatan Muhammadiyah sebagai warga negara," tambahnya.

Kemudian, Sekum PP Muhammadiyah itu turut menyampaikan terkait kelonggaran mengenai anggota atau pimpinan Muhammadiyah yang menjadi calon legislatif. Jika sebelumnya mereka harus mundur dari posisi, tahun ini tidak. Mereka hanya perlu nonaktif untuk periode waktu tertentu.

"Kalau sekarang ini ndak perlu, jadi mereka yang menjadi pimpinan itu tidak perlu mundur, hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampanye. Setelah itu nanti keputusan mereka akan tetapkan," jelas Abdul Mu'ti.

Ia menyampaikan, hal tersebut merupakan bagian dari dukungan Muhammadiyah kepada para kader yang berjuang untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif dan legislatif.

"Itu menjadi keputusan kami di tingkat nasional supaya mereka lebih leluasa dan lebih punya banyak waktu untuk kalo jadi caleg ya serius jangan setengah-setengah," pungkasnya.

Ketum PP Muhammadiyah Percaya Ganjar-Mahfud Berdiri Tegak soal Konstitusi


Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus bakal calon presiden (bacapres) tahun 2024 melakukan kunjungan ke Pangandaran, Rabu (11/10/2023). Di sana, ia bertemu dengan eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Menariknya, Usai memberikan sambutan di Pantai Timur Pangandaran, Susi diteriaki nelayan sebagai Cawapres Prabowo Subianto.

"Bu Susi Wapres," teriak salah satu nelayan yang di antara kerumunan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lantas Prabowo yang sedang memegang mic usai sambutan langsung menjawab santai dan merespon teriakan tersebut.

"Nggak-nggak," kata Prabowo senyum, Rabu (11/10/2023).

Usai selesai kegiatan di Pantai Timur Pangandaran pukul 11.30 WIB Prabowo kembali dijamu di rumah Susi Pudjiastuti berlokasi di Pananjung samping Masjid Agung Pangandaran. Jamuan dan pertemuan itu digelar secara tertutup bagi media.

Saat dikonfirmasi detikJabar, Prabowo menyebut menginginkan sosok yang peduli dengan kepentingan bangsa dan rakyat. Namun, saat disinggung Gibran sebagai sosok Cawapresnya, Prabowo enggan menjawab soal politik di Pangandaran.

"Saya ke sini hanya bantu nelayan melalui bu Susi saya ikut bantu. Saya berharap Susi terus memiliki peran bekerja untuk rakyat indonesia, saya kira itu saja," ucapnya.

"Apa yang bisa saya bantu, saya mampu, di lingkungan saya, tempat saya, dari akses yang saya punya Insya Allah saya pun akan menyalurkan bantuan," katanya.

Ihwal pengumuman cawapres pilihannya, Prabowo memilih tidak menjawab dan tersenyum. Sementara itu, Susi Pudjiastuti mengatakan kunjungan Prabowo ke Pangandaran sebagai Menhan.

"Ya meskipun sudah terkenal sebagai Capres dari Gerindra. Tentu nggak juga saya dipilih sebagai cawapres, kalau orang Pangandaran yang bilang pasti takut," katanya.

"Saya gak mau kunjungan ini dianggap kunjungan politik, ini kunjungan menhan ke Pangandaran membantu nelayan. Bangga dengan Prabowo hadir ke Pangandaran dua kali," sahutnya.

Simak juga 'Gerindra soal Cawapres Prabowo: Partai Koalisi-Relawan Jokowi Usulkan Nama Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Nama Gibran Rakabuming Raka belakangan menguat didorong untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto. Bakal capres PDIP Ganjar Pranowo merespons itu.

Ganjar mengatakan setiap warga negara punya hak politik. Karena itu, dia menganggap usulan kepada Gibran untuk jadi cawapres Prabowo adalah hal yang sah.

"Boleh, semua masyarakat, warga negara punya hak," singkat Ganjar usai jadi pembicara di kuliah umum yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung, dilansir detikJabar, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran Disebut Otomatis Keluar PDIP Jika Jadi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo angkat bicara soal nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang menguat sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Prabowo Subianto. Meski menyerahkan keputusan pada Gibran, Rudy menyebut Gibran otomatis akan keluar dari PDIP jika jadi cawapres Prabowo.

"Aturan partai sudah jelas, kalau sudah kamu di PDIP dicalonkan di partai lain ya otomatis (hangus keanggotaan) to ya. Lha yang mencalonkan itu di mana, siapa, sebagai apa," kata Rudy dilansir detikJateng, Selasa (10/10).

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak juga 'DPC Gerindra Jaktim Deklarasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal Capres Ganjar Pranowo gelar rapat di High End, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat dilakukan secara tertutup dengan dihadiri ketua umum partai pendukung.

"Pada saat ini sedang dilakukan pertemuan secara tertutup para ketua umum partai dan kemudian nanti dilanjutkan rapat pleno," kata sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di gedung High End, Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Hasto menyebut rapat dilakukan guna mendengar laporan dari para wakil ketua TPN Ganjar Pranowo. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan strategi ke depan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Para wakil ketua TPN akan menyampaikan laporannya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan selama ini dan juga agenda strategis ke depan," ujar Hasto.

Hasto juga menjelaskan rapat hari ini termasuk membahas persiapan pendaftaran. Seperti diketahui KPU mulai membuka pendaftaran Capres-cawapres pada 19 Oktober hingga 25 November mendatang.

"Khususnya juga seluruh persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden," ujar Hasto.

Seperti diketahui, rapat ini juga dihadiri Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Pantauan detikcom di lokasi, Megawati datang mengenakan pakaian merah.

Kedatangannya disambut Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Selain itu, Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid tiba lebih dulu. Lalu disusul oleh TGB Muhammad Zainul Majdi.

Kemudian tampak juga hadir Wakil Ketua TPN Gatot Eddy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta Ketua Umum PPP Mardiono yang mengenakan baju garis-garis hitam putih.

Simak juga 'Pengakuan Ganjar yang Komunikasi Intens dengan Mahfud Md':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengatakan fokus PSI ialah mengesahkan RUU Perampasan Aset jika lolos parlemen. Sebab, Kaesang menilai koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dipenjara.

Hal itu disampaikan Kaesang dalam acara silaturahmi dengan relawan Jokowi, Solidaritas Merah Putih (Solmet), di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023). Kaesang mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi fokus PSI meskipun akan ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan RUU tersebut.

"Saya juga sudah bilang ke teman-teman di PSI, misalkan insyaallah nanti kita lolos di Pemilu 2024, salah satu yang akan kita golkan adalah RUU Perampasan Aset," kata Kaesang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kaesang mengatakan pihaknya akan memulai implementasi perampasan aset itu di internal partai terlebih dulu. Dia menyebut seandainya kader PSI melakukan korupsi, dia akan menyita harta kader tersebut.

"Dan kalaupun nggak berhasil karena tetap pasti bakal ada yang nggak suka dengan kita, dengan RUU Perampasan Aset, ya sudah, kita mulai dulu dari internal PSI, kami akan menyita (harta)," ujarnya.

"Misalnya, amit-amit dah, ada salah satu teman kami yang di DPR maupun di DPRD yang melakukan tindakan tersebut, akan kami sita hartanya secara internal, ini akan kami lakukan supaya apa? Supaya partai lain bisa contoh kita," sambung dia.

Kaesang mengakui memang tidak akan mudah mengesahkan RUU Perampasan Aset itu. Namun dia meyakini kader PSI akan berani memperjuangkan RUU Perampasan Aset.

"Karena, balik lagi, RUU Perampasan Aset ini tidak mudah untuk digolkan di DPR. Jadi kami lakukan dulu secara internal, dan saya rasa semua teman-teman di PSI berani semua karena mereka nggak korupsi. Kalau yang korupsi nah pasti takut deg-degan," ungkapnya.

Menurutnya, para koruptor perlu membayar tindakan korupsinya dengan merampas aset. Sebab, Kaesang menilai para koruptor lebih takut dimiskinkan daripada dipenjara.

"Mereka lebih takut miskin daripada penjara soalnya. Jadi salah satu caranya adalah dengan dimiskinkan, biar mulai dari nol lagi, dia membayar apa yang telah dia perbuat sebelumnya," tutur dia.


Organisasi sayap kepemudaan Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (Tidar), mengusulkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres dari Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024. Usulan itu berdasarkan hasil rembuk nasional pengurus Tidar se-Indonesia.

"Kami akan memberikan rekomendasi kepada DPP Partai Gerindra untuk menjadikan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo Subianto," ujar Ketua Umum Tidar, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, dalam konferensi pers di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Meski begitu, kata dia, Tidar tetap menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan batas usia capres-cawapres. MK sendiri direncanakan akan mengumumkan batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Walau demikian, kami sebagai warga negara yang taat hukum tetap akan menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres pada 16 Oktober 2023 mendatang," sebutnya.

Rahayu menjelaskan, pihaknya mengusulkan Gibran karena merupakan sosok yang bisa mewakilkan kalangan anak muda. Untuk itu, kata dia, Gibran dianggap cocok menjadi Bacawapres Prabowo.

"Ini adalah langkah besar jika kepemimpinan nasional adalah dari kalangan mayoritas pemilih di tahun 2024. Oleh karena itu kami melihat tokoh yang sangat cocok untuk mendampingi pak Prabowo adalah tokoh muda yang mewakili kami dari suara mayoritas tersebut yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka," sebutnya.

Rahayu mengatakan, akan memberikan usulan tersebut ke DPP Gerindra. Dirinya juga akan menghormati apapun keputusan dari petinggi Gerindra dan koalisinya terkait siapa sosok bacawapres pendamping Prabowo.

"Dan tentunya keputusan akhir cawapres tetap kami serahkan kepada Pak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju untuk menentukan," tuturnya.

Simak juga 'DPC Gerindra Jaktim Deklarasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan terbuka dalam memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Namun saat ini, PP Muhammadiyah mengaku belum ada komunikasi soal arah dukungan, mengingat belum adanya pasangan capres dan cawapres yang telah ditetapkan KPU.

"Belum karena Muhammadiyah belum buka pintu. Karena sekarang kan belum ada capres, semuanya masih bakal. Nanti kalau sudah diterima, tapi tidak jadi gimana? Bakal tapi kemudian batal," kata Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti di kantor PP Muhmmadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023). Dia menjawab pertanyaan wartawan soal komunikasi Muhammadiyah dengan bakal capres 2024.

Abdul Mu'ti mengatakan Muhammadiyah akan mengambil sikap usai KPU resmi menetapkan capres dan cawapres Pemilu 2024. Dia membuka kemungkinan bahkan Muhammadiyah akan mendatangi sosok pasangan capres-cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti kalau sudah diputuskan, sudah jelas ya siapa capres-cawapres, saya kira kita akan membuka pintu. Bahkan kalau perlu Muhammadiyah yang mendatangi, kalau perlu," ucapnya.

Abdul Mu'ti juga bicara soal aturan kader Muhammadiyah yang akan maju dalam pemilihan legislatif di pemilu tahun depan. Dia mengatakan ada kelonggaran yang diberikan kepada kader Muhammadiyah yang ikut berkompetisi dalam Pemilu 2024.

"Muhammadiyah periode ini memberikan kelonggaran. Kalau di sebelumnya, ketika pimpinan menjadi caleg dia harus mundur dari posisinya. Kalau sekarang ini nggak perlu," jelas Abdul.

Para kader Muhammadiyah yang ikut maju dalam pemilihan umum tahun depan tidak harus mundur dari jabatannya. Jika kelak terpilih, kader tersebut diberikan kesempatan untuk memilih tetap bertugas di Muhammadiyah atau fokus sebagai anggota legislatif.

"Jadi mereka yang menjadi pimpinan itu tidak perlu mundur, hanya nonaktif saja untuk periode waktu tertentu selama mereka kampnye. Setelah itu nanti akan ditetapkan, misalkan mereka yang terpilih, apakah akan tetap lanjut sebagai pimpinan persyarikatan, atau memilih untuk berkhidmat penuh di lembaga legislatif atau eksekutif dan kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan persyarikatan," jelas Abdul.

Dia menambahkan hal tersebut sebagai bentuk dukungan Muhammadiyah kepada kadernya yang memilih maju dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Ini bagian dari dukungan Muhammadiyah kepada para kader yg berjuang untuk membangun bangsa dan negara melalui jalur eksekutif dan legislatif. Kalau sebelumnya begitu nyalon itu sudah harus mundur sekarang nggak harus mundur, tetap saja di posisi itu," ujar Abdul.

"Hanya karena kesibukan-kesibuka politik untuk kampanye supaya fokus mereka nonaktif dulu tapi posisinya tetap sebagai pimpinan atau tetap sebagai mereka yang kerja di amal usaha dan di posisi-posisi lain di persyarikatan," sambungnya.

Simak juga 'PP Muhammadiyah Desak PBB Ambil Langkah Hentikan Perang Israel-Hamas':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal capres Anies Baswedan dan relawan tidak bisa menggelar diskusi di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung, karena izinnya dicabut. Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin angkat bicara.

Cak Imin yang juga merupakan bacawapres Anies Baswedan itu menanggapi dengan santai. Dia tak mempermasalahkan hal itu.

"Barangkali pemilik gedung pendukung yang lain kan biasa, biasa aja," ujar Cak Imin di UC UGM, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di sisi lain, Cak Imin juga mengaku mengalami hal yang sama. Dia bilang beberapa kali juga mengalami pembatalan acara.

"Sama sih saya juga beberapa tempat membatalkan acara, penggunaan gedung. Biasa sih. Saya kira itu proses," ungkapnya.

Sebelumnya, kegiatan Change Indonesia, relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, batal digelar di dalam Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung. Anies dan relawan tetap menggelar diskusi sambil lesehan di luar gedung.

Dilansir detikJabar, Senin (9/10), penutupan gedung itu dilakukan oleh pihak UPTD Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat, Minggu (7/10) malam. Panitia acara mengklaim telah mengantongi izin kegiatan tersebut.

Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar mengatakan gedung bersejarah yang merupakan aset Pemprov Jabar dilarang digunakan untuk kegiatan politik. Benny mengungkapkan jika gedung itu awalnya dipinjam oleh anggota DPRD Jabar Fraksi PKB Yuningsih.

Pesan Ibunda Cak Imin soal Peta Jatim, Sebut Nama Khofifah


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi adanya somasi dari NasDem Sumatera Utara ke LSI Denny JA. Dalam survei itu elektabilitas Anies di Sumut hanya 5 persen.

"Saya belum cek ya. Mungkin kalau itu masih mewakili siapa saya belum cek," ujar Cak Imin merespons pertanyaan wartawan apakah akan ikut melayangkan somasi, Rabu (11/10/2023).

Ia menekankan lembaga survei bisa mengeluarkan hasil elektabilitas semaunya. Tapi dia menegaskan suara rakyat yang nanti akan menentukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sebetulnya soal LSI atau survei nanti rakyat yang menguji kredibilitasnya. Silakan mau bilang kecil mau bilang besar mau menggiring opini mari kita buktikan suara rakyat yang menjadi penentunya," jelasnya.

Dikutip dari detikSumbagsel, somasi yang dilayangkan Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara ini tertuang dengan nomor 009/BAHU/XI/2023 tertanggal 7 Oktober 2023. Surat ini dilayangkan ke kantor LSI Denny JA di Jakarta Timur.

Somasi itu dilayangkan karena mereka tidak terima dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5%.

"Tentang elektabilitas bakal calon presiden yang disurvei khususnya di Sumatera Utara. Dimana disebutkan dalam rilis itu, Pak Ganjar memperoleh 65%, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30%, dan Pak Anies Rasyid Baswedan hanya memperoleh 5%," kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar di Medan, Senin (9/10).

"Maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan," sambungnya.

Elektabilitas Capres LSI Denny JA: Prabowo-Gibran Makin Jauhi Ganjar-Mahfud


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menegaskan jika partainya tidak akan menjomlo di Pilpres 2024. Kaesang mengatakan PSI akan mendukung salah satu bakal capres di Pilpres.

"Nggak, nggak. Kita untuk Pemilu kali ini kita nggak jomlo, kita ada pilihan. Cuma nanti, sabar," kata Kaesang di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Kaesang mengatakan saat ini dirinya masih menyerap aspirasi-aspirasi kader PSI. Dia mengatakan jika masih ada waktu untuk mendiskusikan arah dukungan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk capres belum, masih lama toh masih seminggu," tuturnya.

Diketahui, PSI masih belum menentukan arah dukungannya. PSI juga sempat mengungkap ada kemungkinan untuk menjomlo di Pemilu 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menyebut akan ada ancaman sanksi pada setiap partai politik (parpol) yang tak ikut mengusung capres-cawapres di Pemilu 2024. Hukuman itu berupa tidak diperbolehkannya parpol tersebut ikut dalam pemilu selanjutnya.

"Kalau ada partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tapi tidak mengusulkan atau tidak mendaftarkan pasangan calon itu dikenai sanksi next selection pemilu berikutnya tidak boleh ikut dalam pemilu presiden itu menurut Undang-Undang Pemilu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10).

Saat ditanya mengenai parpol yang masih belum mengusung Capres-Cawapres, Hasyim pun enggan mengomentari hal itu. Ia beralasan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden masih panjang.

"Masa pendaftaran calon tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023, masih banyak waktu jadi saya belum bisa komentar soal itu," tutupnya.

Simak juga 'PSI Akan Bertemu Prabowo, Gerindra: Mudah-mudahan Memberikan Dukungan':

[Gambas:Video 20detik]


Baliho gambar Prabowo Subianto bertuliskan 'Diejek, Difitnah, Dijelekin, Senyumin Aja', muncul di Jakarta. Gerindra buka suara mengenai asal usul baliho tersebut.

"Kami nggak ngerti siapa yang pasang, yang jelas bukan DPP Partai Gerindra," kata Waketum Gerindra Habiburokhman kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).

Habiburokhman menduga baliho itu dipasang simpatisan Prabowo. Dia memaknai muatan baliho itu memuji kepribadian Prabowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mungkin itu simpatisannya Pak Prabowo. Kalau tulisan tersebut maksudnya mungkin menunjukkan kualitas kepemimpinan Pak Prabowo yang benar-benar bijak sebagai negarawan," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut Prabowo tak jarang menghadapi fitnah tetapi memilih mengabaikannya. Menurutnya, Prabowo cocok menjadi pemimpin bangsa ke depan.

"Kita tahu bahwa sejak muda beliau seringkali difitnah macam-macam, tetapi beliau tidak boper serta tidak peduli karena beliau tidak memikirkan diri sendiri saja tetapi memikirkan dan memperjuangkan nasib bangsa dan negara," kata Habiburokhman.

"Di zaman seperti ini tidak mudah menemui karakter kepemimpinan seperti Pak Prabowo. Bagi beliau kepentingan pribadi tidak pernah menjadi prioritas," lanjutnya.

Diketahui, baliho gambar Prabowo Subianto bertuliskan 'Diejek, Difitnah, Dijelekin, Senyumin Aja', mejeng di Mampang, Jakarta Selatan. Prabowo Subianto tampak tersenyum dalam baliho itu.

Baliho itu berlatar putih dengan gambar Prabowo Subianto. Lalu tampak ada tulisan besar di atas Prabowo 'Diejek, Difitnah, Dijelekin, Senyumin Aja'.

Dahnil juga turut memposting baliho itu di akun X-nya (dulu Twitter), @Dahnilanzar. Baliho itu tampak dalam video berdurasi 12 detik.

Terlihat video direkam dari dalam mobil yang sedang melintas di Tol Jakarta, dekat Mampang Prapatan. Lalu, jelang akhir video, tampak baliho bergambar Prabowo Subianto yang sedang tersenyum.

Dahnil lalu menyelipkan keterangan pada video yang dipostingnya.

"Senyumin aja," tulis Dahnil di akun X-nya, Rabu (11/10).

Simak juga 'Alasan Gerindra Jaktim Usul Gibran Jadi Cawapres Prabowo: Cerdas-Sopan':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yakin Pemilu 2024 akan berjalan damai. Ia pun membeberkan alasannya.

"Urusan pemilu jadi damai atau tidak, ya tergantung komitmen kita dan cara pandang kita. Kalau kita optimistis pemilu kita akan berjalan damai, maka akan damai. Insyaallah akan damai," kata Hasyim Asy'ari ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

"Kalau saya dan kami di KPU optimistis pemilu berjalan dengan damai dan demokratis. Banyak hal yang bisa jadi indikator itu, secara faktual bisa kita lihat sendiri," lanjut Hasyim.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasyim lantas membeberkan alasannya. Dia mengungkit soal pilkada yang tidak digelar pada 2022 dan 2023.

"Nah, sekarang ini yang mestinya 5 tahun masa jabatan kepala daerah habis 2022 dan 2023 tidak ada pilkada, sehingga situasi konfliknya hampir dikatakan tidak ada dalam konteks kompetisi dalam pilkada-pilkada," ucapnya

Lebih lanjut Hasyim juga bicara soal hasil coblosan Pemilu 2024 nantinya akan dijadikan modal untuk pencalonan kepala daerah. Menurutnya, saat itu bisa saja partai-partai berkawan dalam satu koalisi.

"Yang kedua, nanti coblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari, 35 hari kemudian harus sudah ada penetapan hasil pemilu secara nasional sehingga kurang lebih 20 Maret kita akan tahu hasil pemilu terutama untuk DPRD provinsi, kabupaten atau kota, yang itu akan dijadikan modal untuk pencalonan kepala daerah," katanya.

"Karena sama-sama menunggu hasil suaranya di DPRD berapa yang akan dijadikan modal untuk syarat pencalonan pilkada sehingga sangat mungkin situasinya terjadi sekarang sedang sebagai lawan atau kompetitor, tapi dalam situasi yang lain, bisa jadi menjadi kawan dalam suatu koalisi," tambahnya.

Simak juga 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) Kaesang Pangarep menyebut waktu pertemuan partainya dengan Partai Gerindra sudah ditentukan. Namun, putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu belum menyebut waktu pasti pertemuan tersebut.

"Insyaallah kami juga sudah merencanakan untuk bertemu dengan Partai Gerindra, yang di mana juga sudah mengusung capres Pak Prabowo," kata Kaesang di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023), dikutip dari detikNews.

Kaesang mengatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang akan menyampaikan informasi lanjutan soal pertemuan PSI dengan Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk pertemuan dengan Gerindra sudah ada, nanti tunggu aja. Nanti yang ngumumin biar Pak Sekjen saja kapannya," ujarnya.

Sebelumnya, Kaesang menyatakan PSI terbuka untuk semua partai. PSI akan datang ke Hambalang untuk menemui Prabowo Subianto. PSI juga ke Teuku Umar atau markas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan PSI dengan PDIP telah digelar di kawasan Menteng pada Kamis (5/10) lalu. Pertemuan itu dilakukan antara Kaesang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Adapun pertemuan PSI dengan Prabowo masih dalam rencana. Diketahui, awalnya Prabowo mengajak langsung Kaesang untuk berkunjung ke rumahnya di Hambalang.

Ajakan itu disampaikan Prabowo saat bertemu Kaesang di acara ulang tahun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ke 76 di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

"Oh ya alhamdulillah bagus, karena memang sebelumnya Pak Prabowo janji ngajak saya ke Hambalang untuk buat podcast bareng," ucap Kaesang kepada wartawan di Gedung Mustika Ratu, Jumat (29/9).

Saat itu Kaesang juga mengatakan bakal mengajak seluruh kader PSI untuk berkunjung ke Hambalang. "Ya semua datang ke Hambalang, datang ke Teuku Umar, semua kami akan datang," kata Kaesang.

Target Kaesang di Pemilu 2024: Fraksi PSI di Senayan


Sekretaris jendral PDIP Hasto Kristiyanto menyebut bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo bisa saja diumumkan sebelum pendaftaran ke KPU dimulai. Hasto mengatakan hal serupa dilakukan saat Pilpres 2014 dan 2019.

"Kalau dari pengalaman 2014 dan 2019, diumumkan dulu (capres-cawapres) baru kemudian dilakukan pendaftaran. Sama juga dulu dengan Pak Jk (Jusuf Kalla), Pak Ma'ruf Amin, ketika mendampingi Pak Jokowi di umumkan dulu baru di daftarkan. Itu bisa seperti itu bisa juga sebelum pendaftaran," ujar Hasto jelang rapat TPN di Gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Namun Hasto belum memastikan kapan pengumuman bakal cawapres Ganjar Pranowo dilakukan. Dia menekankan pengumuman akan diumumkan di waktu yang tepat sesuai tahapan KPU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya nanti sesuai dengan tahapan dari KPU. Tunggu waktu yang tepat," ucap Hasto.

Hasto menjelaskan saat ini TPN sedang merancang semua strategi pemenangan. Termasuk juga mekanisme saat pengumuman bakal capres-cawapres.

"Ya nanti disiapkan. Semua disiapkan dengan detail," ujar Hasto.

Seperti diketahui, Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal calon presiden Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat di gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam rapat siang ini.

Pantauan detikcom, Rabu (11/10/2023), Megawati yang mengenakan pakaian merah tiba di gedung High End, pukul 14.30 WIB. Tampak Megawati disambut Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid tiba lebih dulu. Lalu disusul oleh TGB Muhammad Zainul Majdi.

Kemudian tampak juga hadir Wakil Ketua TPN Gatot Eddy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta Ketua Umum PPP Mardiono yang mengenakan baju garis-garis hitam putih.

Simak juga 'Sandiaga Serahkan Keputusan soal Jadi Cawapres Ganjar ke Pimpinan Parpol':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menjajal kapal pemberiannya untuk para nelayan Pangandaran bersama dengan mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti. Prabowo juga didampingi para nelayan berlayar keliling Pantai Pangandaran, Jawa Barat.

Momen ini terjadi setelah Prabowo memberikan bantuan 10 kapal beserta mesinnya untuk para nelayan itu. Prabowo berlayar bersama untuk memastikan bahwa kapal dan mesin yang diberikannya tersebut layak untuk digunakan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo pun sempat melepaskan alas kakinya. Dia juga tampak memakai kaus oblong saat menjajal kapal pemberiannya yang diberi tagline 'Cintai, Jaga dan Rawat Laut Kita' serta 'Merusak Laut? Tenggelamkan!'.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bapak mau naik?" tanya Susi pada Prabowo sebelum menaiki kapal, Rabu (11/10/2023).

Prabowo bersama Susi Pudjiastuti dan nelayan berkeliling menikmati suasana laut di Pangandaran dimulai di pelabuhan menuju Pantai Timur Pangandaran. Setelah berlayar selama kurang lebih 15 menit, Prabowo menyampaikan kesan soal kapal tersebut.

"Nelayan kita cukup terampil ya, tujuannya untuk mendukung pemberdayaan nelayan. Nelayan adalah suatu komponen penting dalam ekonomi. Mereka menghasilkan hasil bumi," ucap Prabowo.

Sementara itu, Susi juga mengunggah momen naik kapal nelayan bareng Prabowo Subianto. Sembari berkelakar, Susi mengaku deg-degan karena khawatir dikira memaksa Prabowo menaiki kapal kecil ketika ombak sedang besar.

"Hari ini bersama Pak Prabowo Subianto @prabowo bersih-bersih pantai & membagikan 10 kapal 2GT untuk para nelayan .. Surprise, Pak Prabowo minta naik kapal dan keliling sampai ke Cagar Alam .. Saya deg-degan kalau sampai ada apa-apa dengan beliau pasti orang pikir Susi yang cowboy memaksa Pak Prabowo naik kapal kecil saat ombak sedang besar," kata Susi di akun X (dulu Twitter).


Muhammadiyah buka suara terkait aturan dari Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas soal batasan kampanye elektoral di pondok pesantren jelang kampanye Pemilu 2024 digelar. Muhammadiyah menilai aturan kampanye menjadi wewenang dari KPU.

"Yang berhak mengatur itu kan aturan KPU, lalu yang awasi Bawaslu. Nah sekarang di aturan itu boleh apa nggak, kan gitu aja," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

Abdul Mu'ti mengatakan pihaknya juga memiliki aturan tersendiri terkait kampanye di lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Muhammadiyah. Dia mengaku kampanye politik diizinkan digelar di kampus-kampus Muhammadiyah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di kampus karena masyarakat lebih dewasa dan kemudian juga jumlahnya nggak terlalu masif bisa aja di kampus-kampus tertentu di Muhammadiyah kita akan memberikan kesempatan pada parpol atau capres," katanya.

Menurut Abdul Mu'ti, lembaga pendidikan kampus Muhammadiyah tidak tertutup pada kegiatan kampanye partai politik atau capres dan cawapres pada pemilu mendatang. Namun, ia menekankan konsep kampanye tersebut ke arah uji publik.

"Kita buka tapi dengan format yang sesuai dengan kampus. Misalnya uji publik di kampus soal program yang mereka tawarkan, lalu visibilitas dari mereka yang berminat jadi caleg. Itu belum kita buat aturannya secara resmi," jelas Abdul.

Aturan berbeda diterapkan pada sekolah di bawah naungan Muhammadiyah. Abdul mengatakan pihaknya telah melarang adanya kegiatan kampanye politik di sekolah-sekolah Muhammadiyah saat kampanye pemilu 2024 dimulai.

"Untuk sekolah Muhammadiyah tidak buka pintu untuk kampanye di sekolah. Karena ya selain sebagian mereka belum punya hak pilih, juga jumlahnya besar. Sekolah Muhammadyah ribuan jadi kami tentu harus berhati-hati untuk jaga agar situasi pembelajaran tak terganggu oleh kampannye parpol," ujar Abdul Mu'ti.

Aturan Menag Batasi Kampanye di Ponpes

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas akan menetapkan aturan yang membatasi kampanye politik elektoral di lingkungan pondok pesantren dan lembaga pendidikan lain di bawah Kemenag. Keterangan ini disampaikannya usai menghadiri peluncuran logo dan tema Hari Santri Nasional 2023 di Kantor Kemenag, MH Thamrin, Jakarta pada Jumat (6/10).

"Kita tidak akan memberikan aturan yang membebaskan orang bisa melakukan kampanye politik yang sifatnya elektoral di lembaga pendidikan ya. Yang (kampanye politik) sifatnya elektoral, kami akan batasi itu," katanya.

Konsep dasarnya, kata Gus Men, ia membolehkan bentuk kampanye yang bersifat pendidikan politik.

"Kalau tujuannya untuk melakukan pendidikan politik, membuka cakrawala santri atau siapa pun yang berada di bawah Kemenag menjadi lebih baik atas politik, kita akan persilakan," terang dia.

Gus Men menyebutkan, sudah ada aturan tersendiri mengenai konsep kampanye yang dibolehkan di lingkungan lembaga pendidikan. Hal ini pun tidak terkhusus bagi Ponpes saja.

"Karena kami membawahi banyak lembaga pendidikan, bukan hanya pesantren, di situ ada madrasah, lembaga pendidikan. Bukan hanya pesantren, di situ ada madrasah, di kami itu, ada perguruan tinggi, ya," katanya.

Simak Video 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (Ketum PSI) Kaesang Pangarep mengatakan partainya akan segera menggelar pertemuan dengan Partai Gerindra. Kaesang menyebut waktu pertemuan sudah ditentukan.

"Insyaallah kami juga sudah merencanakan untuk bertemu dengan Partai Gerindra, yang di mana juga sudah mengusung capres Pak Prabowo," ujar Kaesang di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Kaesang tak menyebut waktu pasti pertemuan itu. Dia hanya mengatakan Sekjen PSI Raja Juli Antoni yang akan menyampaikan informasi lanjutan soal pertemuan PSI dengan Gerindra.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk pertemuan dengan Gerindra sudah ada, nanti tunggu aja. Nanti yang ngumumin biar Pak Sekjen saja kapannya," katanya.

Kaesang sebelumnya memastikan PSI partai yang terbuka untuk semua partai. PSI akan datang ke Hambalang untuk menemui Prabowo Subianto dan juga ke Teuku Umar atau markas Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Pertemuan dengan PDIP telah digelar di kawasan Menteng, Kamis (5/10). Saat itu, pertemuan dilakukan antara Kaesang dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

Sementara itu, untuk pertemuan dengan Prabowo masih dalam rencana. Mulanya, Prabowo yang mengajak langsung Kaesang untuk berkunjung ke rumahnya di Hambalang.

Prabowo mengajaknya saat bertemu dengan Kaesang di acara ulang tahun Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan ke 76 di Sopo Del Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9). Kaesang merespons positif ajakan tersebut.

"Oh ya alhamdulillah bagus karena memang sebelumnya Pak Prabowo janji ngajak saya ke Hambalang untuk buat podcast bareng," kata Kaesang kepada wartawan di Gedung Mustika Ratu, Jumat (29/9).

Ia mengatakan, nantinya ia akan mengajak seluruh kader PSI untuk berkunjung ke Hambalang. Selain itu, kata Kaesang, PSI juga akan berkunjung ke rumah Megawati di Jalan Teuku Umar.

"Ya semua datang ke Hambalang, datang ke Teuku Umar, semua kami akan datang," imbuhnya.

Simak Video 'PSI Akan Bertemu Prabowo, Gerindra: Mudah-mudahan Memberikan Dukungan':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Poltracking Indonesia juga merilis survei sebaran suara pendukung Jokowi untuk capres 2024 di Jawa Timur. Hasilnya, Erick Thohir berada di posisi teratas.

Survei digelar pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling. Para responden merupakan warga Jawa Timur dengan kriteria di atas 17 tahun dan sudah mempunyai hak memilih.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melibatkan surveyor terlatih. Adapun margin of eror survei +/- 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan dalam survei sebelumnya kepuasan masyarakat di Jawa Timur terhadap Jokowi sebesar 80,6%. Berdasarkan hasil survei Erick Thohir mendapatkan suara pendukung Jokowi di Jawa Timur sebesar 20,3%.

"Kita coba petakan pemilih-pemilih Jokowi, orang yang puas yang senang dengan kinerja Jokowi ada 80,6% terekam di Jawa Timur. Berdasarkan kepuasan publik pada kinerja Jokowi distribusinya juga mirip, ada Erick 20,3%, Mahfud 17,9%, Khofifah 14,5%, Muhaimin 14,1%," kata Arya dalam pemaparannya, Rabu (11/10/2023).

Arya mengatakan terdapat empat cawapres yang kompetitif, memperebutkan suara pendukung Jokowi. Keempatnya yaitu, Erick Thohir, Mahfud Md, Khofifah Indar Parawansa dan Muhaimin Iskandar.

"Sejauh ini yang terekam agak tinggi ada Erick Thohir meskipun angkanya kompetitif pada figur-figur lain, ada Mahfud, Khofifah dan Muhaimin," tuturnya.

Berikut hasil survei Poltracking terkait sebaran pemilih yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke 10 kandidat cawapres:

Erick Thohir 20,3%

Mahfud Md 17,9%

Khofifah Indar Parawansa 14,5%

Muhaimin Iskandar 14,1%

Ridwan Kamil 8,7%

Sandiaga Salahuddin Uno 4,8%

Andika Perkasa 2,5%

Agus Harimurti Yudhoyono 2,2%

Puan Maharani 2,0%

Airlangga Hartarto 0,5%

Tidak tahu/tidak jawab 12,5%

Simak juga 'Survei Poltracking di Jabar: Prabowo Unggul Jauh dari Anies-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari optimistis terkait logistik Pemilu 2024. Dia yakin logistik pemilu akan siap sesuai dengan kebutuhan.

"Insyaallah kami optimis untuk logistik, alat perlengkapan pemungutan alat perhitungan suara akan siap sesuai yang dibutuhkan," ucap Hasyim Asy'ari ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Hasyim menyebutkan logistik untuk Pemilu 2024 terbagi menjadi dua tahapan. "Tahapan pertama itu untuk beberapa di antaranya kotak suara, bilik suara, tinta, kemudian segel," tuturnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, ia menjelaskan penyebaran logistik tahap kedua meliputi surat suara hingga formulir.

"Untuk tahap kedua, surat suara, formulir, dan lain-lain itu masuk ke tahap kedua," katanya.

KPU juga turut menyebarkan logistik untuk para WNI yang kini tinggal di luar negeri. Tercatat, setidaknya ada 1,7 juta suara yang akan tercatat di luar negeri.

"Karena kita juga harus mengirim logistik Pemilu itu untuk luar negeri. Melayani sekitar 1,7 juta pemilih kita di luar negeri," ujarnya.

"Karena di luar negeri itu ada early voting, suara lebih awal dr dalam negeri. Maka kita ada metode pos, kapan dan kemudian harus dimasukkan amplop, dikirim. Maka surat suara harus datang lebih awal. Insyaallah itu akan sesuai dengan rencana," lanjutnya.

Simak juga 'KPU Teken MoU Bareng Kemenag hingga PPATK Terkait Pengawalan Pemilu 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus Pusat Gerakan Milenial Indonesia (GMI) mengusulkan duet Ketua Umum (Ketum) Gerindra Prabowo Subianto dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming di Pilpres 2024. GMI menilai tokoh muda dibutuhkan dalam kepemimpinan bangsa ke depan.

"Kepemimpinan politik Indonesia ke depan harus kepemimpinan yang lahir dari kelompok kaum muda, pemimpin yang merepresentasikan keinginan, dan kebutuhan anak-anak muda Indonesia," kata Ketua Umum GMI Sasha Tutuko dalam acara deklarasi dukungan itu di Gunawarman, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

GMI, kata Shasa, berpandangan figur cawapres Prabowo haruslah sosok yang memiliki orientasi pada ranah kepemudaan. Menurut dia, sosok Gibran tepat untuk mendampingi Prabowo agar menjadi pasangan yang ideal dan saling melengkapi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasangan tersebut menjadi ideal karena pengalaman kepemimpinan Pak Prabowo di dunia militer dan relasi internasional mampu membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara besar. Hal ini mampu menciptakan keberlanjutan kinerja Jokowi di dunia Internasional," ujar Shasa.

Shasa yakin Gibran akan mengakomodasi aspirasi kelompok muda. Dia menyinggung, saat ini kelompok mudalah yang mendominasi jumlah penduduk nasional.

"Kami meyakini bahwa Gibran Rakabuming sebagai cawapres Pak Prabowo akan bekerja dengan mengakomodir aspirasi anak muda Indonesia karena Gibran juga merupakan dari golongan kaum muda. Terlebih pada saat ini, jumlah anak muda di Indonesia mencapai angka 52% dari total keseluruhan penduduk Indonensia, dan angka besar ini harus diwakilkan oleh sosok pemimpin muda," kata dia.

Lebih lanjut, Shasa mengklaim pihaknya terus menjadi wadah bagi anak muda menyalurkan aspirasi. Menurutnya, hal ini akan sejalan dengan yang dilakukan Gibran apabila menjadi pemimpin terpilih ke depan.

"GMI memiliki kanal yang tepat untuk menyalurkan aspirasi anak muda Indonesia dan sosok Gibran adalah individu yang akan mewakili suara anak muda Indonesia," pungkasnya.

Simak Video 'Gerindra soal Cawapres Prabowo: Partai Koalisi-Relawan Jokowi Usulkan Nama Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Di antara ribuan (DPR dan DPD sejumlah 9.919) calon anggota legislatif (caleg), rakyat "dipaksa" untuk cermat dalam menentukan pilihan pada 24 Februari 2024 nanti. Sementara informasi terkait caleg sangatlah minim didapat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya menyajikan nama si caleg, rakyat diminta untuk mencari sendiri informasi yang diinginkan.

Problemnya, tidak semua pemilih mau mencari informasi perihal rekam jejak caleg. Meskipun saat ini akses informasi sangatlah mudah didapat, namun rakyat hanya terfokus pada caleg yang sudah memiliki popularitas seperti para artis dan tokoh politik yang sering muncul di layar kaca. Alhasil, mereka yang sudah pernah menjadi anggota legislatif tentu berpotensi terpilih kembali.

Aturan yang mengharuskan seorang caleg secara jujur atau terbuka mengumumkan dirinya sebagai mantan narapidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang (Pasal 11 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan Pasal 15 huruf g PKPU No 11/2023 tentang Pencalonan Anggota DPD) terkait kejahatan yang pernah dilakukan dan diberikan sanksi hukum oleh pengadilan negeri, ternyata masih belum efektif.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mengapa? Sebab, informasi yang diberikan hanya sebatas formalitas belaka untuk menggugurkan kewajiban. Bagaimana tidak, caleg memasang informasi di media massa dengan tempat paling kecil dan di pojok paling bawah halaman. Hal tersebut diduga sengaja dilakukan agar publik tidak melihat.

Dan, strategi tersebut sangat jitu. Terbukti Abdullah Puteh merupakan mantan narapidana koruptor yang divonis penjara 10 tahun oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada 11 April 2005 terpilih menjadi anggota DPD Periode 2019 - 2024; Desy Yusandi pernah terjerat kasus korupsi perihal proyek pembangunan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) di Tangerang Selatan, Banten 2011 - 2012. Dari hasil audit negara rugi Rp 5,1 miliar. Pengadilan Tipikor Serang memvonisnya satu tahun penjara pada 25 Januari 2016. Dan, tentu masih banyak lagi para mantan narapidana yang terpilih kembali menjadi wakil rakyat.

Butuh Informasi Komprehensif

Kita ketahui bersama Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa hakikatnya setiap warga negara memiliki hak yang sama di mata hukum untuk dipilih dan memilih. Hak tersebut juga dijamin dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang mengatakan setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak.

Oleh karenanya, KPU menjadi keliru ketika membuat peraturan yang melarang mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak maju menjadi wakil rakyat (Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota dan PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD).

Seharusnya, untuk menjalankan perintah pada frasa "kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana" (baca Pasal 240 ayat [1] huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), KPU cukup menyebarluaskan nama-nama caleg (sesuai dengan daerah pemilihan) yang pernah menjadi narapidana di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Namun, jika caleg mantan narapidana tersebut sudah mengumumkan di media massa atau media elektronik dengan strategi yang telah penulis tulis di atas, maka KPU harus aktif membantu menginformasikan secara komprehensif kepada publik melalui sosialisasi dan dipampang di media sosial milik KPU bahwa si fulan adalah mantan narapidana dan sudah secara terbuka serta jujur menginformasikan jati dirinya.

Menurut saya, hal tersebut tidaklah masalah, sebab tujuan peraturan penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas (Pasal 4 huruf b UU No 7/2017). Kemudian KPU memiliki tugas menyosialisasikan kepada masyarakat. Untuk itu, langkah tersebut patut dicoba demi menyajikan calon calon anggota legislatif yang ideal.

Gandeng KPI

Kita harus akui bahwa minat membaca rakyat Indonesia menurut The United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sangatlah rendah yakni 0,001 persen. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma satu orang yang rajin membaca. Dan, minat menonton rakyat Indonesia menurut riset Nielsen hingga 21 Maret 2023 tumbuh hingga 135 juta. Artinya menonton menjadi pilihan utama masyarakat dalam menerima informasi.

Gugus tugas antara KPU, Bawaslu, Dewan Pers, dan KPI sepertinya belum maksimal. Sebab, KPU tidak memanfaatkan kewenangan KPI dalam memerintah lembaga penyiaran (televisi dan radio) untuk mengejawantahkan pemilu yang bebas dari caleg mantan narapidana. Padahal, dalam Pasal 60 Peraturan KPI Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran telah disebutkan dengan jelas dan gamblang bahwa lembaga penyiaran swasta wajib menyiarkan iklan layanan masyarakat (ILM) paling sedikit 10 persen dan lembaga penyiaran publik paling sedikit 30 persen.

Dalam peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa ILM wajib ditayangkan secara cuma-cuma salah satunya adalah untuk kepentingan umum. Informasi terkait jati diri caleg adalah kepentingan umum bahkan menurut saya menjadi kepentingan bangsa dalam mewujudkan peserta pemilu yang bersih dari perbuatan tercela.

Ahmad Halim Ketua Panwaslu Kota Adm Jakarta Utara Periode 2016 - 2017

Simak juga 'Heboh Mahasiswa Rusak Baliho Caleg di Bogor, Polisi Buka Suara':

[Gambas:Video 20detik]


Bakal calon wakil presiden (bacawapres) Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) merespons pencabutan izin acara Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung. Cak Imin mengatakan hal itu pernah dirasakan pihaknya selama menjalani komunikasi ke daerah-daerah.

"Sama sih saya juga beberapa tempat membatalkan acara penggunaan gedung," kata Cak Imin kepada wartawan di UC UGM, Jogja, Rabu (11/10/2023). Cak Imin menjawab apakah pihaknya mendapat kesulitan serupa.

Ia mengatakan hal itu lumrah terjadi dan pihaknya tak terlalu mempermasalahkan. Ia mengatakan bisa saja, pemilik gedung, mempunyai dukungan ke capres yang lain.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Biasa sih saya kira itu proses. Barangkali pemilik gedung memiliki pendukung ya lain, biasa," katanya.

Sebelumnya, kegiatan Change Indonesia, relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, batal digelar di dalam Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung. Anies dan relawan tetap menggelar diskusi sambil lesehan di luar gedung.

Dilansir detikJabar, Senin (9/10/2023), penutupan gedung itu dilakukan oleh pihak UPTD Pengelolaan Taman Budaya Jawa Barat di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Barat, Minggu (7/10) malam. Panitia acara mengklaim telah mengantongi izin kegiatan tersebut.

Kadisparbud Jabar Benny Bachtiar mengatakan gedung bersejarah yang merupakan aset Pemprov Jabar dilarang digunakan untuk kegiatan politik. Benny mengungkapkan jika gedung itu awalnya dipinjam oleh anggota DPRD Jabar Fraksi PKB Yuningsih.

Pernyataan PJ Gubernur Jawa Barat

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin angkat bicara terkait pencabutan izin acara Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Bandung. Bey menyebut hal itu dilakukan demi menegakkan aturan.

Dilansir detikJabar, Senin (9/10/2023), Bey mengatakan permasalahan ini harus dilihat secara utuh. Izin acara yang dihadiri Anies itu awalnya adalah hanya kegiatan diskusi.

"Terkait dengan acaranya Bapak Anies Baswedan, mohon dilihat secara utuh. Pertama adalah ada pengajuan permohonan izin. Di situ disampaikan bahwa digunakan untuk diskusi. Kemudian teman-teman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan konfirmasi apakah betul ini untuk diskusi? Benar. Tidak ada politik? Tidak ada," kata Bey kepada wartawan.

Kemudian, Bey mengungkapkan malam hari jelang acara yang digelar pada Minggu (8/9), ditemukan berbagai baliho bertema politik. Dengan begitu, Bey menyebut acara di GIM itu melanggar Peraturan KPU Pasal 71 Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

"Namun satu hari menjelang acara, hari Sabtu malam, teman-teman Dinas Pariwisata dan kebudayaan Jawa Barat melihat baliho dengan tulisan capres cawapres. Sudah jelas bahwa Aturan KPU melarang adanya pelaksanaan yang bersifat seperti kampanye selama sebelum kampanye," jelasnya.

Simak juga 'Pandangan Dua Sisi soal Dicabutnya Izin Acara Anies di Bandung':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menanggapi soal Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang diusulkan menjadi cawapres Prabowo Subianto. Menurutnya, urusan Gibran akan ditentukan pada Senin 16 Oktober 2023.

"Kalau Mas Gibran urusannya nanti tanggal 16, baru kita tahu seperti apa," kata Kaesang dalam acara silaturahmi dengan relawan Jokowi, Solidaritas Merah Putih (Solmet) di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

"Ya kalau saya berharapnya Pak Walkot Solo ini bisa memberikan yang terbaik itu aja," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Saat ditanya terpisah, terkait dirinya yang mengizinkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, Kaesang menegaskan jika dirinya tidak mengatakan hal demikian. Sebaliknya, Kaesang hanya menyerahkan keputusan kepada Gibran akan mengarah kemana di Pilpres 2024.

"Nggak, siapa itu yang bilang gitu? Saya cuma bilang kalau mau arahnya ke manapun ya terserah," ujarnya.

Kaesang mengatakan jika saat ini PSI belum menentukan arah dukungan. Dia menyebut akan menampung aspirasi-aspirasi dari kader-kader PSI terlebih dulu.

"Balik lagi kalau kami kan kepentingan saya itu di PSI, saya akan nanya aspirasi di teman-teman PSI di DPP, DPD, DPW dan semuanya, mau mengarahnya ke mana," paparnya.

"Bukan berarti ketika ada apa lagi kalau ada isu itu saya langsung arahkan ke sana nggak seperti itu, bukan berarti saya mendukung," imbuh dia.

Putusan Dibacakan Senin Pekan Depan

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin pekan depan, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10/2023), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.

Sejauh ini, ada sejumlah gugatan terkait usia capres-cawapres di MK. Gugatan itu salah satunya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan sejumlah kepala daerah.

PSI dkk meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Belakangan juga muncul gugatan dua mahasiswa UNS, agar kepala daerah juga bisa nyapres/nyawpares meski belum berusia 35 tahun.

Disusul gugatan sejumlah kelompok masyarakat agar MK juga membuat batas usia maksimal yaitu 70 tahun. Alasannya, dibutuhkan presiden dengan kondisi badan yang sehat dalam menjalankan tugas, baik fisik maupun psikologis.

Simak juga 'Gerindra Optimistis Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dikabulkan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Calon Presiden Ganjar Pranowo memiliki peran besar dalam menghapus diskriminasi terhadap warga minoritas atau keturunan Tionghoa. Sewaktu menjabat sebagai Anggota DPR RI, ia membidani lahirnya Undang-Undang No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Pada saat itu aturan kewarganegaraan masih mendiskriminasi warga minoritas. UU No.62 Tahun 1958 membedakan warga negara Indonesia dan keturunan. Ganjar yang lolos Pemilu Legislatif 2004 menanggapi kegelisahan ini bersama teman-temannya di DPR.

"UU ini menguatkan bahwa anak dengan status rentan misalnya tiga contoh itu akan diakui, dilindungi, dan diperlakukan sebagai WNI," ujar Ganjar, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal itu disampaikan pada Kuliah Umum Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia di Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Kemunculan undang-undang ini disambut suka cita karena mengusung prinsip kesetaraan, tidak ada diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, kesetaraan gender, dan hak-hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada lagi pemisahan WNI dan keturunan, tetapi hanya WNI dan warga negara asing.

Selain itu, UU tersebut juga menguatkan status anak pada tiga kelompok rentan, yakni anak dari perkawinan campur sah orang tua asing dan Indonesia, anak di luar perkawinan sah orang tua asing dan Indonesia, serta pengukuhan status WNI anak yang lahir di Indonesia walaupun status orang tua tidak diketahui atau meninggal.

Selanjutnya, Ganjar menceritakan hal itu sebagai contoh bagaimana anak muda bisa terlibat dalam sistem untuk mengubah kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik.

"Ada dua cara terlibat, di dalam sistem seperti saya dengan masuk DPR dan menghasilkan undang-undang tersebut atau di luar sistem dengan menjadi pengawas pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, keduanya cara yang bagus asal dijalankan dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen pada bangsa dan negara serta integritas dan keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Sekadar informasi, kuliah umum ini dihadiri oleh lebih dari seribu mahasiswa. Para mahasiswa nampak antusias menyimak pemaparan gagasan Ganjar selama hampir dua jam.

Sedianya panitia mengundang tiga bakal calon presiden, yakni Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto, tetapi hanya Ganjar yang memenuhi undangan tersebut.

Simak juga 'Sandiaga Serahkan Keputusan soal Jadi Cawapres Ganjar ke Pimpinan Parpol':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menanggapi terkait Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan terkait batas usia capres-cawapres pada 16 Oktober 2023 mendatang. Hasyim memastikan akan ada cukup waktu mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika nantinya batas usia capres-cawapres berubah.

"Masih cukup, masa pendaftaran sampai 25 Oktober 2023 dan tidak sebanyak pendaftaran calon anggota DPR," kata Hasyim Asy'ari ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Hasyim lalu mengatakan PKPU yang ada saat ini terkait pemilu telah sah. Ia sudah menandatangani peraturan itu pada Senin 9 Oktober 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya sudah tandatangani peraturan KPU itu pada hari Senin yang lalu. Kalau sudah saya tanda tangani sebenarnya sudah sah,"

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan PKPU akan langsung sah ketika sudah ditandantangani olehnya. Menurutnya, PKPU yang ditandatangani olehnya hanya tinggal dinomori oleh Kemenkumham.

"Jadi menurut UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebuah peraturan perundang-undangan itu dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani oleh lembaga atau pimpinan lembaga yang berwenang, karena ini peraturan KPU maka yang berwenang adalah KPU simbolnya untuk pengesahan yang menandatangani ketua KPU.

"Tinggal dinomori saja untuk pengundangan di Kemenkumham, nanti akan kami cek lagi apakah sudah dinomori atau belum karena sampai saya berangkat ke sini hari ini tadi, belum ada informasi dinomori atau diundangkan," lanjut dia.

Simak juga 'Gerindra Optimistis Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dikabulkan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep kembali bicara soal namanya yang didukung sebagai calon Wali Kota Depok. Kaesang mengatakan ada Indonesia yang sebenarnya harus diurus.

Hal itu disampaikan Kaesang dalam acara silaturahmi dengan relawan Jokowi, Solidaritas Merah Putih (Solmet) di kawasan Ciputat Raya, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023). Kaesang menjawab peluang dirinya maju menjadi calon Wali Kota Depok.

Mulanya, Ketua Solmet Silfester Matutina mengatakan ada sejumlah relawan yang sudah mendeklarasikan Kaesang sebagai Calon Wali Kota Depok. Namun, Silfester mengatakan jika Kaesang bukan hanya untuk Depok, melainkan untuk Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi memang, Mas Kaesang ini bukan hanya untuk di Depok, tapi untuk Indonesia dan dunia," ujar Silfester dalam sambutannya.

Kaesang lalu menjawab soal peluang tersebut. Dia mengatakan ingin fokus dulu mengurus partai.

"Tadi juga mau menjawab tentang Depok, nanti ya ibu-ibu ya, soalnya kalau di partai kan saya bisa ngurus keseluruhan, bisa ngurus setiap orang di setiap posnya masing-masing," ujarnya.

Kaesang mengatakan dirinya harus fokus pada Depok saja jika maju sebagai calon Wali Kota Depok. Padahal, kata dia, Indonesia juga perlu untuk diurus.

"Nanti kalau saya jadi Walkot Depok, mau nggak mau nanti saya harus fokus di Depok aja, padahal ada Indonesia yang sebenarnya harus diurus," tuturnya.

Kaesang lalu berkelakar jika dirinya tidak mencalonkan diri di Pemilu 2024. Dia mengatakan akan berlibur dengan istrinya, Erina Gudono.

"Mohon titip diri dengan teman-teman PSI lainnya, kalau saya sih kan nggak nyaleg, nggak nyalon, nggak apa pun, saya mau nyantai, mau liburan sama istri saya," ujarnya.

Simak juga 'Saat Kaesang Bawa Tas Boneka Beruang Saat Temui Ketum PP Muhammadiyah':

[Gambas:Video 20detik]


Pengurus Pusat Muhammadiyah buka suara menjelang gugatan putusan usia capres dan cawapres yang segera diputus Mahkamah Konstitusi (MK) pekan depan. Muhammadiyah menilai calon pemimpin Indonesia tidak perlu dibandingkan dengan negara lain.

Sekretaris Umum PP Muhmmadiyah Abdul Mu'ti awalnya mencontohkan sejarah pemimpin di dunia. Dia mengatakan ada pemimpin yang dipercaya memimpin di usia tua dan muda.

"Kalau sejarah macam-macam ya. Ada pimpinan yang menjadi pimpinan usia sangat senja, misalnya Usman bin Affan jadi Khalifah usianya sudah sangat kalau ukuran sekarang sangat tinggi. Tapi ada juga yang usianya sangat muda, Umar bin Abdul Aziz itu jadi Khalifah bani Umayyah itu umur 35, nabi Muhammad jadi rasul (usia) 40. Jadi terserah ukurannya mana aja itu relatif," kata Abdul di kantor PP Muhmmadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (11/10/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Abdul Mu'ti mengatakan calon pemimpin Indonesia tidak harus selalu mengikuti sejarah pemimpin dunia. Dia pun menilai tidak perlu membandingkan calon pemimpin di Indonesia dengan negara lain.

"Nggak bisa juga kita membanding-bandingkan Indonesia dengan misalnya di Denmark yang perdana menterinya masih sangat muda atau negara-negara lain. Indonesia adalah Indonesia dan semuanya tentu harus mengikuti peraturan yang berlaku," katanya.

Abdul Mu'ti mengatalan sosok calon presiden dan wakil presiden Indonesia tidak terbatas pada persoalan usia. Muhammadiyah, kata Abdul, menekankan pemimpin Indonesia harus ditempati sosok yang kompeten dan memiliki integritas.

"Oleh karena itu ya bagi Muhammadiyah berapa pun usia calon presiden, calon wakil presiden tidaklah menjadi persoalan yang penting bagi Muhammadiyah. Yang penting dia punya kompetensi, kemampuan dan dia punya integritas yang memang tidak kita ragukan untuk menjadi pemimpin bangsa yang sangat besar ini," katanya.

Untuk diketahui, MK telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin pekan depan, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10/2023), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.

Simak juga 'PP Muhammadiyah Desak PBB Ambil Langkah Hentikan Perang Israel-Hamas':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, menyebut akan ada ancaman sanksi pada setiap partai politik (parpol) yang tak ikut mengusung Capres-Cawapres di Pemilu 2024. Hukuman itu berupa tidak diperbolehkannya parpol tersebut ikut dalam pemilu selanjutnya.

"Kalo ada partai politik yang memenuhi syarat untuk dapat mencalonkan tapi tidak mengusulkan atau tidak mendaftarkan pasangan calon itu dikenai sanksi next selection pemilu berikutnya tidak boleh ikut dalam pemilu presiden itu menurut undang-undang pemilu," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari ditemui di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).

Saat ditanya mengenai parpol yang masih belum mengusung Capres-Cawapres, Hasyim pun enggan mengomentari hal itu. Ia beralasan pendaftaran calon Presiden dan Wakil Presiden masih panjang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Masa pendaftaran calon tanggal 19 sampai 25 Oktober 2023, masih banyak waktu jadi saya belum bisa komentar soal itu," tutupnya.

Hingga saat ini, ada 3 partai politik (parpol) yang masih belum menentukan pilihannya terkait Capres-Cawapres mana yang akan mereka usung. Ketiga parpol tersebut ialah Partai Buruh, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).


Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang juga bacawapres Anies Baswedan merespons adanya somasi dari NasDem Sumatera Utara ke LSI Denny JA. Hal ini menindaklanjuti hasil survei elektabilitas Anies yang hanya 5% di wilayah Sumut.

"Saya belum cek ya, mungkin kalau itu masih mewakili siapa, saya belum cek," kata Cak Imin menjawab pertanyaan apakah akan melakukan somasi serupa, di UC UGM Bulaksumur, Jogja, Rabu (11/10/2023).

Ia menjelaskan setiap lembaga survei boleh saja mengukur kredibilitas seseorang. Namun, ia menekankan hasil akhir ada di tangan rakyat.

"Ya sebetulnya soal LSI atau survei rakyat yang menguji kredibilitas ya silakan. Mau bilang kecil, mau bilang besar, mau menggiring opini, nanti kita buktikan suara rakyat yang menjadi penentunya," kata dia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adapun, somasi yang dilayangkan Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara ini tertuang dengan nomor 009/BAHU/XI/2023 tertanggal 7 Oktober 2023. Surat ini dilayangkan ke kantor LSI Denny JA di Jakarta Timur.

Somasi itu dilayangkan karena mereka tidak terima dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5%.

"Tentang elektabilitas bakal calon presiden yang disurvei khususnya di Sumatera Utara. Dimana disebutkan dalam rilis itu, Pak Ganjar memperoleh 65%, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30%, dan Pak Anies Rasyid Baswedan hanya memperoleh 5%," kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar di Medan, Senin (9/10).

"Maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan," sambungnya.

Iskandar menyebut pihaknya merasa janggal dengan data yang dirilis LSI Denny JA. Salah satunya dengan penurunan elektabilitas Anies di Sumut yang signifikan.

Simak juga 'Saat Anies Santai Masih di Peringkat Ketiga Survei: Terbukti Serupa Ketika di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Poltracking merilis hasil survei elektabilitas tiga nama yang digadang maju sebagai capres di Pilpres 2024. Prabowo Subianto unggul tipis atas Ganjar Pranowo.

Dalam survei Poltracking di Jatim, elektabilitas Prabowo di angka 40,6% disusul Ganjar di angka 38,2%. Sedangkan Anies Baswedan berada di posisi ketiga dengan angka 13,6%.

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi membeberkan sebaran wilayah dukungan dari tiga bacapres tersebut di Jatim. Secara umum, Ganjar Pranowo unggul di kawasan Mataraman yang memang dikenal sebagai 'kandang banteng. Sementara Prabowo menang di Tapal Kuda dan bersaing ketat dengan Anies untuk berebut suara Madura.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ganjar unggul di wilayah Mataraman, Arek. Di wilayah Pantura Ganjar bersaing ketat dengan Prabowo. Lalu untuk Prabowo unggul di Tapal Kuda, dan Anies unggul tipis di Madura atas Prabowo," kata Arya Budi saat paparan zoom, Rabu (11/10/2023).

Dalam survei Poltracking, keunggulan Ganjar Pranowo cukup tinggi di wilayah Mataraman yang meliputi wilayah Blitar, Kediri, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, dan Tulungagung.

Di Mataraman, elektabilitas Ganjar di angka 48,4%. Disusul Prabowo Subianto di angka 36,7%, dan Anies Baswedan 4%. Masih ada 10,9% responden yang belum menjawab/tidak tahu.

Ganjar juga unggul di wilayah Arek yang meliputi Kota Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Mojokerto, Malang, dan Batu. Elektabilitas Ganjar di wilayah Arek di angka 43,1%. Lalu Prabowo di angka 36,9%, dan Anies di angka 12,5%. Sebanyak 7,5% responden belum menentukan jawabannya.

Beralih ke wilayah Tapal Kuda, elektabilitas Prabowo unggul jauh dari Ganjar dan Anies. Prabowo meraih elektabilitas 47,8%, Ganjar 30%, dan Anies 13,4%. Responden yang belum menentukan pilihan sebanyak 8,8%.

Wilayah Tapal Kuda meliputi Pasuruan, Probolinggo, Bondowoso, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang.

Selanjutnya di wilayah Pantura meliputi Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, elektabilitas Ganjar bersaing ketat dengan Prabowo.

Di mana elektabilitas Ganjar berada di angka 41,9%, sedangkan Prabowo di angka 40,2%. Anies Baswedan di angka 12%. Sebanyak 3,4% responden belum menentukan pilihan.

Terakhir di wilayah Madura, elektabilitas Anies Baswedan tertinggi yakni 44,8%. Anies ditempel ketat Prabowo di angka 42,5%. Ganjar Pranowo hanya meraih elektabilitas 9,2% di Madura. Sebanyak 3,5% responden belum menentukan pilihan. Untuk diketahui, pada Pilpres 2019 lalu Prabowo menang telak di Madura

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Denny Januar Ali, merespons Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Sumatera Utara yang melayangkan somasi lantaran hasil survei Anies Baswedan di wilayahnya hanya 5%. Denny mengatakan seharusnys hasil riset dibantah pula dengan hasil riset, bukan dengan somasi hukum.

"Hasil riset sebaiknya juga dibantah oleh hasil riset. Jika hasil riset dibantah oleh somasi hukum, itu akan dikenang oleh sejarah," kata Denny dilansir Antara, Rabu (11/10/2023).

Dia menyampaikan lembaga surveinya disomasi pihak NasDem lantaran hasil survei Anies Baswedan yang kecil di wilayah Sumatera Utara. Dia menyinggung pihak yang tidak senang dengan hasil survei itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Awal Oktober 2023, Lembaga survei LSI Denny JA digugat dan disomasi secara hukum karena dukungan atas Anies Baswedan di Sumatera Utara dalam survei itu sangat kecil," ucapnya.

"Untuk banyak kasus lain, juga kasus pilkada, kubu yang dikalahkan bahkan menduga ada permainan tingkat tinggi, bahkan mereka mengatakan hasil survei ini diatur untuk nanti membenarkan kecurangan pemilu atau pilkada," lanjut dia.

Dia pun menyampaikan peristiwa terjadi berulang-ulang di setiap pilpres sejak tahun 2004, termasuk pilkada. Untuk itu, dia menilai para elite politik penting untuk lebih rileks dalam membaca hasil survei jelang Pilpres 2024.

"Para elite politik, terutama mereka yang baru saja terjun dalam politik praktis, harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik," ujarnya.

Dia lantas menjelaskan setidaknya ada tiga tips untuk menilai kredibel tidaknya suatu hasil survei, yakni melihat rekam jejak lembaga survei melalui mesin pencarian daring. Kedua, melihat reputasi dan kiprah lembaga survei terkait berdasarkan pencapaian-pencapaian yang ditorehkan-nya.

"Tips ketiga, survei juga harus dilihat dalam kerangka waktu. Survei itu hanyalah potret ketika saat survei itu dilakukan. Waktu yang berbeda dapat pula menghasilkan survei yang berbeda," kata dia.

DPW NasDem Sumut Somasi LSI Denny JA

Untuk diketahui NasDem Sumut melayangkan somasi kepada lembaga survei LSI Denny JA. Adapun, somasi yang dilayangkan BAHU ini dengan nomor 009/BAHU/XI/2023 tertanggal 7 Oktober 2023 dilayangkan ke kantor LSI Denny JA di Jakarta Timur.

Somasi itu dilayangkan karena mereka tidak terima dengan hasil survei LSI Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan di Sumut hanya 5%.

"Tentang elektabilitas bakal calon presiden yang disurvei khususnya di Sumatera Utara. Dimana disebutkan dalam rilis itu, Pak Ganjar memperoleh 65%, kemudian Pak Prabowo memperoleh 30%, dan Pak Anies Rasyid Baswedan hanya memperoleh 5%," kata Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar di Medan, Senin (9/10).

"Maka dengan ini kami menyatakan keberatan dengan hasil survei tersebut, dan kami ingin menguji hasil survei tersebut karena kami menemukan adanya kejanggalan-kejanggalan," sambungnya.

Iskandar menyebut pihaknya merasa janggal dengan data yang dirilis LSI Denny JA. Salah satunya dengan penurunan elektabilitas Anies di Sumut yang signifikan.

Simak juga 'Anies Santai Masih di Peringkat Ketiga Survei: Terbukti Serupa Ketika di Jakarta':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Poltracking Indonesia juga merilis survei sebaran suara pendukung Jokowi untuk capres 2024 di Jawa Timur. Hasilnya, Prabowo dan Ganjar kompetitif merebut suara pendukung Jokowi.

Survei digelar pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling. Para responden merupakan warga Jawa Timur dengan kriteria di atas 17 tahun dan sudah mempunyai hak memilih.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melibatkan surveyor terlatih. Adapun margin of eror survei +/- 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan dalam survei sebelumnya kepuasan masyarakat di Jawa Timur terhadap Jokowi sebesar 80,6%. Menurutnya, sebaran suara pendukung Jokowi ke capres perlu diperhatikan sebab Jokowi efek berkontribusi terhadap elektabilitas capres.

"Jokowi di Jawa Timur terakhir itu mendapatkan 65 persen perolehan suaranya, di beberapa minggu terakhir Poltracking merekam kepuasan publik yang tinggi secara nasional terhadap Jokowi. Di Jawa Timur terekam kepuasan publik pada Jokowi-Ma'ruf 80,6%." ujar Arya dalam pemaparannya, Rabu (11/10/2023).

"Dari 80,6% ini penting kita baca karena ada Jokowi efek yang bisa jadi berkontribusi juga terhadap peta elektoral baik Ganjar, Prabowo maupun Anies," sambungnya.

Berikut hasil survei Poltracking terkait sebaran pemilih yang puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke tiga kandidat capres:

Ganjar Pranowo 42,5%

Prabowo Subianto 39,3%

Anies Baswedan 11,6%

Tidak tahu/tidak jawab: 6,6%

Arya mengatakan Anies sedikit mendapat suara pendukung Jokowi lantaran mengkampanyekan kebijakan perubahan yang bersebrangan dengan Jokowi. Sementara Ganjar dan Prabowo disebut kompetitif mencoba merebut pemilih-pemilih Jokowi.

"Anies kecil, tidak mengagetkan karena Anies mempromosikan langgam politik yang bersebrangan dengan responden yang merasa puas, yaitu dia mengusung perubahan," kata Arya.

"Tapi di Ganjar dan Prabowo praktis juga adalah dua capres yang mengusung langgam yang sama yaitu melanjutkan pemerintahan Jokowi, sehingga ada distribusi kelompok pemilih yang puas cukup berimbang, yaitu ke Ganjar dan Prabowo. Jadi sangat kompetitif sangat berimbang mencoba merebut pemilih-pemilih Jokowi, orang yang puas dengan kinerja Jokowi di Jawa Timur," tuturnya.

Simak juga 'Survei Poltracking: Elektabilitas Gerindra Tertinggi di Jabar, PDIP Kedua':

[Gambas:Video 20detik]


Tim Pemenangan Nasional (TPN) bakal calon presiden Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat di gedung High End, Menteng, Jakarta Pusat. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri turut hadir dalam rapat siang ini.

Pantauan detikcom, Rabu (11/10/2023), Megawati yang mengenakan pakaian merah tiba di gedung High End, pukul 14.30 WIB. Tampak Megawati disambut Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Selain itu, Ketua TPN Ganjar Arsjad Rasjid tiba lebih dulu. Lalu disusul oleh TGB Muhammad Zainul Majdi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kemudian tampak juga hadir Wakil Ketua TPN Gatot Eddy, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta Ketua Umum PPP Mardiono yang mengenakan baju garis-garis hitam putih.

Mardiono sedikit menyampaikan apa saja yang akan dibahas dalam rapat TPN siang ini. Salah satunya terkait dengan rencana pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Bahas Menyeluruh, pemenangan, pendaftaran. Itu nanti diumumkan sama bu Mega," kata Mardiono kepada wartawan sambil jalan memasuki gedung High End.

Simak Video 'Alasan Arsjad Rasjid Dukung Ganjar: Personality hingga Value':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga survei Poltracking Indonesia merilis survei head to head calon presiden Pemilu 2024 di Provinsi Jawa Timur. Survei menunjukkan bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto unggul dari dua kandidat bakal capres lainnya.

Survei tersebut digelar pada 25 September hingga 1 Oktober 2023 dengan melibatkan 1.000 responden yang dipilih dengan metode stratified multistage random sampling. Para responden merupakan warga Jawa Timur dengan kriteria sudah di atas 17 tahun dan sudah mempunyai hak memilih.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melibatkan surveyor terlatih. Adapun margin of eror survei +/- 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terdapat tiga simulasi yang dilakukan dalam head to head. Berikut ini simulasi head to head 3 kandidat capres untuk Pemilu 2024:

Simulasi 1

Ganjar Pranowo 51,9

Anies Baswedan 17,6%

Tidak tahu/tidak jawab 30,5%

Simulasi 2

Prabowo Subianto: 53,4%

Anies Baswedan 17,9%

Tidak tahu/tidak jawab: 28,7%

Simulasi 3

Prabowo Subianto 42,3%

Ganjar Pranowo 40,5 %

Tidak tahu/tidak jawab: 17,2%

Direktur Riset Poltracking Indonesia Arya Budi mengatakan dari ketiga simulasi, Prabowo dan Ganjar bersaing secara ketat.

"Dalam tiga simulasi dimana ada Anies dua-duanya kompetitif, dalam simulasi dimana tida ada Anies dua duanya juga kompetitif," ujar Arya.

Simak juga 'Survei Poltracking di Jabar: Prabowo Unggul Jauh dari Anies-Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyerahkan keputusan gugatan batas usia capres dan cawapres ke hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dia bersama Anies Baswedan siap lawan siapapun di 2024.

"Saya mengajak semua untuk menghormati apapun keputusan MK kita tunggu saja, saya sampai hari ini belum tahu apakah sudah sidang atau belum, yang penting MK harus mempertanggungjawabkan, transparan, akuntabel di dalam mengambil keputusan," kata Cak Imin di acara Temu Juang aktivis Jogja, UC UGM, Rabu (11/10/2023).

Cak Imin merespons anggapan prediksi di luar yang mengaitkan keputusan MK untuk meloloskan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menjadi kandidat cawapres. Ia tak ingin berspekulasi dan memilih untuk bersabar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya saya lebih baik bersabar, menunggu apa sudah sidang apa belum, nanti, terus keputusannya apa dan bagaimana pasti akan dijelaskan oleh MK daripada berspekulasi," ungkapnya.

Cak Imin mengatakan siapapun lawan AMIN pihaknya akan siap. Hal itu sudah menjadi komitmen bersama dengan partai pengusung.

"Siap (siapapun lawannya), kita sangat siap dengan siapapun, kami sudah konsolidasi dan menyatakan mau 2 pasang, 3 pasang, mau siapapun, kami menyatakan siap," tegasnya.

Putusan Dibacakan Senin 16 Oktober 2023

Mahkamah Konstitusi telah menjadwalkan putusan usia capres cawapres pada Senin pekan depan, apakah minimal tetap berusia 40 tahun atau turun. Atau malah diberi batas usia maksimal.

Berdasarkan jadwal sidang yang dilansir website MK, Selasa (10/10), keluar jadwal sidang putusan tersebut.

"Senin 16 Oktober 2023, 10:00 WIB," demikian keterangan MK.

Sejauh ini, ada sejumlah gugatan terkait usia capres-cawapres di MK. Gugatan itu salah satunya diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda dan sejumlah kepala daerah.

PSI dkk meminta agar syarat usia capres/cawapres diturunkan jadi 35 tahun. Belakangan juga muncul gugatan dua mahasiswa UNS, agar kepala daerah juga bisa nyapres/nyawpares meski belum berusia 35 tahun.

Disusul gugatan sejumlah kelompok masyarakat agar MK juga membuat batas usia maksimal yaitu 70 tahun. Alasannya, dibutuhkan presiden dengan kondisi badan yang sehat dalam menjalankan tugas, baik fisik maupun psikologis.

Simak juga 'Gerindra Optimistis Gugatan Batas Usia Capres-Cawapres Dikabulkan MK':

[Gambas:Video 20detik]


Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sempat berkelakar harusnya menjadi capres bukannya Anis Baswedan. Apa alasannya?

Hal itu diungkapkan Cak Imin saat menghadiri acara 'Temu Juang Aktivis Jogja untuk AMIN (Anies-Imin) di University Club UGM Sleman, DIY, Rabu (11/10/2023).

Dalam acara tersebut Cak Imin menyebut pasangan Anies-Cak Imin merupakan sebuah dwitunggal. Dia menyepakati untuk menjadi bacawapres meski sebenarnya merasa lebih cocok jadi bacapres ketimbang Anies.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dwitunggal itu penting, karena sebenarnya usia Mas Anies lebih muda dari saya. Harusnya saya yang capres ya," kelakar Cak Imin disambut tawa.

Selain itu, Cak Imin juga merasa bahwa dia memiliki sebuah partai yang cukup besar. Sedangkan, Anies bukan orang partai politik.

"Yang kedua saya punya partai Mas Anies nggak punya partai," sambungnya.

Dia melanjutkan, keputusan menjadi cawapres Anies ini merupakan keputusan terbaik untuk diambil. Hal ini juga tak lepas dari pengalamannya saat menjadi aktivis semasa kuliah dulu.

"Tapi karena kita sepakat mana yang terbaik dan mana yang (tidak). Jadi saya ingat dulu kalau lagi zaman aktivis itu sudahlah perbedaan itu biasa yang penting musuhnya satu turunkan orde baru lahirkan demokrasi dan reformasi," ucapnya.

"Musuh kita hari ini satu stagnasi kemandegan, kejumudan, kemudian ketidakberadayaan," pungkasnya.

Cak Imin: Anies Itu Liberal, Bukan Radikal


Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Katolik Parahyangan (Unpar). Ganjar sempat ditanya mahasiswa soal pemimpin seenak jidat.

Mengenakan pakaian serba hitam, Rabu (11/10/2023), Ganjar dengan penuh semangat menyapa ratusan mahasiswa-mahasiswi hingga civitas akademika Unpar yang hadir dalam kuliah umum bertajuk 'Peran Pemuda dalam Masa Depan Politik Indonesia' di Auditorium PPAG Unpar seperti dilansir detikJabar.

Saat memberi pemaparan, Ganjar disenggol oleh seorang mahasiswi soal penguasa seenak jidat yang dianggap sering bersikap semena-mena. Momen itu terjadi ketika Ganjar melempar pertanyaan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya minta dua aja problem republik ini yang menurut kamu mesti diselesaikan, apa?" kata Ganjar melempar pertanyaan kepada seorang mahasiswi.

Mahasiswi itu pun dengan yakin menjawab pertanyaan Ganjar. Dengan lantang, dia mengungkapkan ada dua persoalan bangsa yang harus segera diselesaikan saat ini.

"Penguasa yang selalu melakukan seenak jidat, Pak. Kedua, penutupan tempat ibadah, Pak," ucap mahasiswi itu disambut tepuk tangan meriah.

Ganjar yang mendengar jawaban mahasiswi itu pun tersenyum. Menurutnya apa yang diungkapkan mahasiswi itu adalah jawaban dan keresahan yang dialami oleh sebagian besar anak muda.

"Ini bahasanya saya suka, ini saya bahasa paling suka, anak muda banget, penguasa seenak jidat, ya," ucap Ganjar.

Namun dia tidak spesifik menjawab pertanyaan mahasiswi itu. "Ini contoh bagaimana anak muda sekarang memikirkan bangsa dengan narasi dan pemikirannya," ujarnya.

Baca di sini.

Simak juga 'Respons Ganjar soal Foto Pelukan Bareng Ara di Instagram Hilang':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan otomatis keluar dari PDIP apabila maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran merespons hal itu.

"Saya kan masih di sini (Solo). Lha ini saya masih di sini (kader PDIP), wis," kata Gibran di Balai Kota Solo, dilansir detikJateng, Rabu (11/10/2023).

Gibran lantas merespons banyaknya usulan dari para relawan maupun parpol soal maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Dia mengaku masih menampung usulan tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya kami tampung dulu keinginan relawan, warga, partai," ucapnya.

Lebih lanjut, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini mengaku biasa saja soal banyaknya dukungan agar dia maju sebagai bakal cawapres. Menurutnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi cawapres selain dia seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketum Golkar Airlangga Hartarto.

"Aku biasa-biasa wae, yang dukung saya ada, yang dukung Pak Erick ada, yang dukung Pak Airlangga ada. Yang dukung Pak Sandiaga ada, ada semua makane sing mbok beritake ojo aku tok. Kalau masif saya sih tidak," tutur dia.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak 'Gerindra soal Cawapres Prabowo: Partai Koalisi-Relawan Jokowi Usulkan Nama Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Pada pemilu 2024, Gen Z menjadi kelompok usia pemilih yang paling banyak. Ratusan mahasiswa Surabaya pun menggaungkan campaign generasi solid memilih pemimpin valid dalam laga debat beradu gagasan melalui acara Noise No Cancel.

Acara tersebut dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang juga politisi muda. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Persepsiii Media di Gedung Balai Budaya Surabaya dengan tajuk 'Gen Z Berdikari Menuju Indonesia Emas 2045'.

Ketika menjadi pembicara dan panelis, Eri meminta para generasi muda untuk tidak menjadi anti politik. Karena peran Gen Z yang menentukan mau kemana dan dipimpin orang seperti apa Indonesia kelak.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Negara ini, kota ini, mau dibawa ke mana tergantung para pemudanya. Saya mohon, saya minta, jangan pernah pemuda anti politik. Tentukan nasib bangsa dari politik para pemuda," kata Eri dalam paparannya, Rabu (11/10/2023).

Menurut Eri, kehadiran Gen Z dalam Pemilu 2024 membawa suasana baru. Yakni santai dan gembira, tetapi tetap menentukan pilihan dengan tepat.

"Politik dibuat santai, gembira, bahagia dan tentukan pilihanmu yang terbaik. Jangan menjauh dari politik, karena bangsa ini ada di tangan adik-adikku semuanya," jelas Eri.

Sementara Ketua Pelaksana Noise No Cancel, Elni Nainggolan mengatakan adu gagasan dan talkshow ini untuk membangun semangat Gen Z yang harus rasional dalam memilih pemimpin ke depan dan melihat track record calon pemimpin. Generasi muda ini juga memiliki keinginan tersendiri bagaimana pemimpin yang diinginkan.

"Tentunya kami berharap gagasan dan program yang disuguhkan para calon bukanlah angan semata, tapi valid dapat diwujudkan," kata Elni.

Menurutnya, generasi yang validlah yang dapat terus melaju menjadi negara maju dan berhasil mewujudkan Indonesia emas di 2045.

Selain Eri, ada anggota DPRD Jatim, Deni Wicaksono yang menjadi pembicara. Dalam paparannya Deni mengatakan campaign yang digaungkan oleh Gen Z ini adalah kolaborasi antar generasi, milenial, Gen Z dan lainnya.

"Hal ini untuk mewujudkan Indonesia emas 2045. Generasi solid! Tak hanya Gen Z, kita semua bisa melebur dalam campaign ini, untuk memilih pemimpin valid demi Indonesia emas," paparnya.

Acara puncak dari kegiatan ini ialah laga debat adu gagasan pemuda. Gagasan yang dibawa oleh para tim debat dalam acara ini salah satunya adalah kedaulatan pangan.

Isu tersebut menjadi prioritas bagi anak muda, mereka banyak membicarakan pada pentingnya kepemimpinan yang tepat untuk mewujudkan gagasan mereka. Laga debat ini dimenangkan oleh Universitas Airlangga sebagai juara pertama, UPN Veteran Jawa Timur sebagai juara kedua dan Institut Teknologi Sepuluh November sebagai juara ketiga.

Kampung Madani, Strategi Eri Cahyadi Lawan Kemiskinan