Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menghadiri acara konsolidasi internal pemenangan AMIN dari keluarga besar DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan. Cak Imin sempat bercerita momen dirinya sebelum meninggalkan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan memilih mendampingi capres Anies Baswedan.

Mulanya, Cak Imin mengatakan dirinya dan Anies merupakan pasangan dwi tunggal yang saling mengisi. Dia juga memberikan pesan ke Anies sebelum mau menjadi cawapres.

"Jenengan mirsani wawancara Mas Anies setelah keluar dari KPU? Kami ini dwi tunggal, saling mengisi saling menopang, bahkan waktu sebelum koalisi ini kulo mpun ngomong, 'Mas Anies saya mau tapi ojo digeletakno koyok model sing wingi yo'," kata Cak Imin dalam acara konsolidasi DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan ia merupakan anak pendiri NU sekaligus Ketum PKB yang memiliki pendukung mencapai 13 juta orang. Dia menuturkan hal itu disampaikannya ke Anies sebelum kesepakatan menjadi pasangan capres-cawapres terbentuk.

"'Aku mau dadi wapres, aku iki ketua umum partai Pak, umatku yo akeh 13 juta minimal, iki anake pendiri NU Pak, ojo salah. Nek po geletakno, tempiling'. Akhire salaman terus menjadi kesepakatan inilah pasangan dwi tunggal untuk perubahan dan perbaikan Indonesia," ujarnya.

Dia juga bercerita kebingungannya lantaran sudah bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) saat mendapat tawaran sebagai cawapres Anies. Cak Imin mengaku sowan ke sejumlah kiai sebelum memutuskan keluar dari KIM.

"Nah, kulo sempat sebelum memutuskan itu, wah koalisi wingi sing wingi wis kadung piye iki, sing anyar piye iki. Konsultasi kalih para kiai, salah satu kiai njenengan pirso namane, Kiai Munif Muhammad Zuhri, Kiai Munif Muhammad Zuhri iki sing anti PKI Pak, mergo pimpinan besar PKB NU, manute PKS, wah ini nek ono koalisi mbi PKS, kiai NU iso muring-muring iki. Saya sowan, begini-begini, wah 'iki justru sing tak tunggu' ini namanya," ujarnya.

Dia mengatakan Kiai Munif mendukungnya menjadi cawapres Anies. Dia mengatakan Kiai Munif menyebut dirinya dan Anies pasangan seimbang yang terjalin optimal.

"Ini namanya koalisi satu kubu, sejajar seimbang nggak ada satu yang lain saling menggeletakan. Wis kapok Pak digeletakan 5 tahun," ujarnya sambil tertawa.

Lebih lanjut, Cak Imin mengatakan AMIN tak bekerja berdasarkan feeling atau nafsu. Dia mengatakan AMIN bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan dan scientific.

"Dan insyaallah kami berdua, saya dengan Mas Anies bukan bekerja berdasarkan feeling, bukan bekerja berdasarkan selera, bukan bekerja berdasarkan nafsu, insyaallah kami berdua telah bersepakat bekerja berdasarkan syanat yang nyambung kepada junjungan Allah SWT. Bekerja berdasarkan ilmu pengetahuan, bekerja berdasrakan scientific, itu komitmen," ucapnya.


Daftar Isi Isi Video Pengakuan ASN Boyolali

Beredar video di sejumlah media sosial seorang perempuan berseragam PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali, yang mengaku diarahkan untuk memilih Ganjar dan PDIP di Pemilu 2024. DPC PDI Perjuangan Boyolali pun buka suara.

"Kami selaku ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali bersama Pak Sekjen (Sekretaris DPC PDIP Boyolali) tentunya akan menyikapi berita-berita yang ada di luar yang sangat-sangat santer dan itu sangat-sangat membuat kami yang ada di DPC Partai tidak nyaman," kata Ketua DPC PDI Perjuangan Boyolali, Susetya Kusuma Dwi Hartanta, kepada para wartawan di kantor DPC PDIP Boyolali, Kamis (16/11/2023).

Dalam memberikan keterangan kepada awak media, Susetya didampingi Sekretaris DPC PDI Perjuangan Boyolali, Marsono. Susetya membantah menyuruh ke jaringan ASN untuk pengumpulan dana guna pemenangan PDIP. Juga membantah mengarahkan atau menyuruh ASN untuk memilih Ganjar Pranowo dalam Pilpres dan memenangkan PDIP dalam Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya akan menyampaikan bahwasanya kami fungsionaris DPC PDI Perjuangan Boyolali tidak pernah, tidak pernah menyampaikan atau menyuruh kepada lajur atau jaringan ASN untuk melakukan satu kegiatan terutama untuk pengumpulan dana yang endingnya digunakan untuk pemenangan dalam event politik. Jadi itu tidak pernah kami lakukan," ujar Susetya.

Dalam video yang beredar di media sosial, perempuan mengenakan seragam ASN warna khaki dengan badge di lengan lambang Pemkab Boyolali itu mengaku ASN diarahkan untuk memenangkan PDIP dan memenangkan Ganjar.

Lebih lanjut Susetya mengaku sangsi dengan pengakuan perempuan video itu benar-benar dilakukan oleh ASN Boyolali. Dia menduga itu merupakan settingan.

"Ketika saya cermati (video itu) dengan isinya, dengan cara, logat dan gaya, apa yang ada di dalam video itu, kami sangsi kalau itu asli. Kalau saya melihat itu adalah sebuah settingan," kata dia.

Dia juga ragu, perempuan di video itu benar ASN Boyolali. Apalagi untuk mendapatkan seragam dan emblem PNS mudah didapatkan di pasaran.

"Saya berpikiran ketika golek (cari) baju golek emblem, gampang, mudah," ucapnya.

Dia menduga, tujuan beredarnya video itu untuk merapuhkan PDIP Boyolali yang saat ini memiliki 35 kursi dari 45 kursi di DPRD Boyolali. Sebagai partai yang besar di Boyolali, ada lawan-lawan politik yang bagaimana caranya membuat PDIP rapuh.

Isi Video Pengakuan ASN Boyolali

Diberitakan sebelumnya, beredar video di sejumlah media sosial pengakuan seorang perempuan berbaju warna keki dengan atribut PNS Pemerintah Kabupaten Boyolali. Dia berbicara dengan seorang pria dan menceritakan tentang kondisi ASN di Boyolali jelang Pemilu 2024 ini.

Dalam video itu terlihat, seorang perempuan dengan sembari makan bakso bercerita kepada seseorang bersuara pria. Dialog itu direkam dari belakang sisi kiri perempuan tersebut.

Dia berbicara menggunakan bahasa jawa campur bahasa Indonesia. Di video itu juga terdapat teks yang dikatakan perempuan yang mengenakan kerudung dan baju warna keki dengan bed di lengannya lambang Pemkab Boyolali. Video berdurasi 1 menit 41 detik.

Sembari mengaduk-aduk bakso di mangkoknya, perempuan itu mengatakan bahwa ASN di Boyolali diarahkan untuk memenangkan calon dari partai politik tertentu dalam Pemilu 2024 mendatang. Si perempuan menyebutkan, hal itu diarahkan oleh Bupati.

Juga disebutkan dia, ASN Boyolali ditarik iuran untuk pemenangan. Jika tidak mau akan dipindah yang jauh dari tempat tinggalnya.

Dikemukakan pula, dalam rekrutmen P3K dari Pemdes mendapat rekomendasi dari orang partai. Sehingga harus setor uang ke partai.

Bupati Boyolali, Mohammad Said Hidayat, di konfirmasi membantah bahwa dirinya mengarahkan ASN untuk memilih calon presiden dan partai politik tertentu.

"Pertanyaannya, pernah mendengar saya memerintahkan seperti itu? Pernah mendengar? Semua pernah mendengarkan? Ya sudah jawabannya itu. Artinya bupati tidak pernah memerintahkan untuk itu (mengarahkan ASN untuk memilih calon dan partai tertentu)," kata Bupati Boyolali, M. Said Hidayat, kepada para wartawan ditemui di acara pengundian hadiah tabungan BPR BKK Boyolali di gedung Cendana, Rabu (15/11/2023).

Pihaknya mengajak menyukseskan Pemilu 2024 dengan cara-cara yang baik. Pemilu harus didukung karena untuk memilih pemimpin yang terbaik di negeri ini.

Gaya Foto ASN yang Dilarang Selama Pemilu


Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Timnas AMIN, Sudirman Said, menanggapi viralnya video saat Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menyalami Prabowo-Gibran. Momen tersebut terjadi setelah Prabowo-Gibran memberikan sambutannya di acara pengundian nomor urut pilpres 2024 di KPU RI.

"Bahwa politik itu tugas publik, secara personal beliau harus tetap menjaga hubungan dengan semuanya," kata Sudirman di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Sudirman menjelaskan kedekatan Anies dan Prabowo sudah terjalin sejak Pilgub DKI Jakarta 2017. Di mana kala itu Prabowo yang mengusung Anies sebagai calon gubernur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pada tahun 2017, yang mencalonkan Pak Anies adalah Pak Prabowo, dan hubungannya tetap baik," ucap co-kapten Timnas AMIN tersebut.

Sementara itu, Sudirman menyebut Anies dan Gibran memang belum sempat kenal baik. Namun demikian, dia menyebut Anies dan Gibran memiliki hubungan emosional karena Anies pernah menjadi menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan Mas Gibran memang belum sempat kenal baik, tetapi sebagai wali kota dan Gubernur pasti punya hubungan yang emosional. Dan Mas Gibran adalah putranya Pak Jokowi yang menjadikan Pak Anies sebagai menteri, jadi mempunyai hubungan emosional," jelas Sudirman.

Sudirman juga menyebut Anies memiliki kedekatan dengan Ganjar Pranowo. Kedekatan tersebut terjalin saat Anies masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Anies Baswedan dengan Mas Ganjar itu koleganya di gubernur," terang Sudirman.

Sementara dengan Mahfud Md, Sudirman menyebut kedekatan keduanya sudah terjalin sejak Anies masih kecil. Di mana Anies sudah menganggap Mahfud sebagai seniornya.

"Dengan Prof Mahfud itu kawan dekat ayahnya. Dari kecil itu istilahnya Prof Mahfud sudah kenal sebagai seniornya. Itu sangat dekat," tambahnya.

Simak momen AMIN tos dengan Prabowo-Gibran pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) mendapatkan nomor urut 1 dalam Pilpres 2024 mendatang. Ketua DPD NasDem Kota Bandung Rendiana Awangga optimis, pasangan AMIN bisa meraih suara lebih dari 60 persen di Kota Bandung.

Rendiana yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung itu mengaku senang karena pasangan AMIN mendapatkan nomor urut 1. "Ya kalau kita bersyukur, pertanda alam, bahwa nomor 1, pemenang nomor 1, juara nomor 1, bisa menang 1 putaran juga, itu yang diharapkan bersama," kata Awang sapaan karib Rendiana Awangga dihubungi via sambungan telepon, Kamis (16/10/2023).

Awang menilai nomor urut 1 bagi pasangan AMIN merupakan suatu keberuntungan. "Akan lebih dimudahkan karena memang kalau nomor 1 identik dengan juara dan lebih mudah menyosialisasikannya," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, saat ini mesin partai dan Tim Pemenangan AMIN di lapangan sudah bekerja untuk menyosialisasikan pasangan AMIN. "Kita juga akan sosialisaikan ke struktural dan jaringan relawan Anies yang sudah terbentuk untuk sama-sama bergerak door to door, campign memperkenalkan nomor urut dan pasangan capres dan cawapres," ungkapnya.

"Semuanya sudah (bekerja), tanpa diinstruksi semua sudah sosialisasikan dari kemarin, untuk kemenangan Anies dan Muhaimin. Kita juga sedang lakukan rapat koordinasi terkait detail pemenangan di Kota Bandung," tambahnya.

Disingung terkait berapa persen pasangan AMIN akan memenangi pemilu di Kota Bandung, Awang menyebut bisa lebih dari 60 persen suara.

"Target kita ingin di atas 60 persen, kita sangat percaya diri, kita turun dan dapatkan laporan dari teman caleg, relawan danlainnya respon terhadap Pak Anies sangat luar biasa," tuturnya.

Selain itu, pasangan AMIN menurut Awang lain dari pasangan lainnya kerana mengusung perubahan.

"Memang di antara calon lain paling identik dengan perubahan Pak Anies ya, program, visi dan misinya juga akan bawa perubahan ke arah lebih baik ya. Kita sudah all out, siap kolaborasi dengan siapapun untuk memenangkan Pak Anies ya," jelasnya.

Awang juga sudah memberikan imbauan kepada para caleg untuk memasang foto pasangan AMIN serta nomor urut di spanduk dan media kampanyenya.

"Kita sudah mulai siapkan buat Tanggal 28 November, kita juga sudah intruksinan kepada caleg khususnya dalam setiap peraga harus memunculkan Pak Anies dan Pak Muhimin, dan kita sudah dapat templet dari pusat tinggal kita aplikasikan dalam media luar ruang saja," pungkasnya.


Suasana Pemilu 2024 sudah mulai terasa saat ini. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi pun memberikan imbauan kepada para pengguna WhatsApp di Indonesia.

Budi meminta masyarakat, khususnya pengguna WhatsApp, dapat lebih bijak saat menerima dan meneruskan informasi yang didapatkan terkait pelaksanaan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ingin menyampaikan imbauan kepada para pengguna WhatsApp di seluruh penjuru Tanah Air. Saya mohon kepada saudara-saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua pengguna WhatsApp tolong kendalikan jempolnya," ungkapnya saat menyampaikan Keynote Speech Seminar dan Workshop Lawan Misinformasi untuk Pemilu Sehat secara virtual dari Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Disampaikannya, masyarakat diingatkan agar selalu melakukan check and recheck akan kebenaran informasi yang diterimanya, sebelum meneruskan ke orang lain atau berbagai kanal internet. hal ini guna sebagai bentuk mitigasi penyebaran informasi yang keliru atau misinformasi.

"Sebelum mempercayai dan forward pesan-pesan WA ke orang lain, cek dulu kebenaran informasinya. Jika pesan atau konten meragukan, tidak jelas sumbernya, provokatif dan manipulatif maka sebaiknya tidak usah ikut disebar," tegasnya.

Sementara itu, Menkominfo menyarankan agar masyarakat lebih baik menjadi agen yang meluruskan segala informasi sesat.

"Misalnya dengan mengirimkan stempel hoax dari Kominfo atau lembaga pengecek fakta lainnya untuk mengcounter disinfomasi yang beredar. Karena kolaborasi multistakeholder adalah kunci perwujudan pemilu yang damai," tuturnya.

Budi pun mengajak berbagai organisasi, komunitas hingga seluruh elemen masyarakat untuk bersama-bersama menggaungkan narasi Pemilu Damai 2024.

"Saya mengajak seluruh pihak, para penggiat literasi digital yang tergabung dalam Gerakan Nasional Literasi Digital, dan komunitas lainnya, seluruh platform digital, pelaku bisnis, akademisi dan seluruh elemen masyarakat untuk bergerak bersama menggelorakan ruang digital yang sehat dan kondusif sepanjang Pemilu 2024 demi kejayaan dan kemajuan Indonesia tercinta," pungkas dia.

Menkominfo Ungkap 42% Masyarakat Percaya Disinformasi Seputar Pemilu


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) berbicara terkait perbedaan pilihan capres-cawapres di tubuh Nahdlatul Ulama (NU). Cak Imin mengatakan perbedaan pilihan dengan Habib Luthfi yang mendukung pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka merupakan hal biasa.

Hal itu disampaikan Cak Imin dalam acara konsolidasi internal pemenangan AMIN dari keluarga besar DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan, Kamis (16/11/2023). Mulanya, Cak Imin mengatakan ada dua warisan NU.

"Kulo PKB lan kita sedoyo iku pewaris dua hal, pewaris dua hal. Pewaris pertama ajaran-ajaran nilai doktrin ideologi," kata Cak Imin dalam acara konsolidasi internal pemenangan AMIN dari keluarga besar DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Cak Imin mengatakan warisan kedua adalah sejarah panjang perjuangan. Dia mengatakan tokoh NU turut ambil bagian dalam sejarah pembangunan bangsa Indonesia.

"Pewaris yang kedua adalah pewaris sejarah panjang perjuangan," ujarnya.

Lalu, dia mengatakan perbedaan pilihan di keluarga besar NU merupakan hal biasa. Dia mencontohkan tokoh besar NU, Habib Muhammad Luthfi bin Yahya yang mendukung Prabowo-Gibran.

"Insyalaah dari seluruh keluarga besar kita meskipun berbeda pendapat itu biasa, insyalaah PKB selalu menjadi kekuatan utama. Biasa, Habib Lutfhi di sana, biasa, yang lain di sana, biasa," ujarnya.

Meski demikian, Cak Imin yakin mayoritas ulama NU berada di barisan PKB. Dia mengatakan tak ada pilihan untuk tak percaya diri maju di Pilpres dengan dua warisan NU tersebut.

"Tetapi mayoritas ulama dan kiai NU selalu istiqomah ada di dalam barisan PKB, inilah yang disebut pewaris sejarah perjuangan NU," kata Cak Imin.

"Kalau sudah punya pewaris ini tidak ada jalan mundur tidak percaya diri, kita harus percaya diri karena ini amanah," lanjutnya.

Sebagai informasi, Habib Muhammad Luthfi bin Yahya mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Habib Luthfi juga masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN).

Komposisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran secara resmi diumumkan di Hotel Grand Kemang Jakarta. Deretan tokoh NU masuk dalam daftar Tim Kampanye Nasional tersebut.

Adapun beberapa nama besar tersebut di antaranya adalah Habib Muhammad Luthfi bin Yahya (Ketua Jam'iyyah Ahlutthoriqoh al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah), K.H. Nusron Wahid (Ketua Umum PP Gerakan Pemuda Ansor 2010-2015 ), K.H. Ali Masykur Musa (Ketua Umum PP ISNU), Ny. H. Mahfudzoh Ali Ubaid (Dewan Pembina PP Muslimat NU), K.H. Adib Rofiuddin Izza (Pondok Pesantren Buntet Cirebon), dan Hj. Arifah Choiri Fauzi (Sekretaris PP Muslimat NU).

Lalu ada K.H. Asep Rofiuddin Chalim (Ketua Pergunu), KH. Abdul Ghufur (Pimpinan Pondok Pesantren Sunan Drajat Lamongan), serta K.H. Kharor Aschal (Cicit syaikhona Kholil Bangkalan), dan lainnya.

Simak juga Video: Jawaban Habib Luthfi Kala Ditanya 'Gimana Kalau Wapresnya Masih Muda'

[Gambas:Video 20detik]


Korps Brigade Mobile atau Brimob menegaskan akan netral di kontestasi Pemilu 2024. Mereka siap mengamankan pelaksanaan Pesta Demokrasi di Indonesia pada 2024.

Hal ini ditegaskan Komandan Satuan Brimob (Dansat Brimob) Polda Jatim Kombes Suryo Sudarmadi usai peringatan HUT Korps Brimob ke-78 di Mako Brimob Kompi 3 batalion A Pelopor, Porong, Sidoarjo, Kamis (16/11/2023).

Upacara peringatan HUT Korps Brimob ini dipimpin Kapolda Jatim Irjen Imam Sugianto. Selain itu, Wakapolda Jatim Brigjen Akhmad Yusep Gunawan mendapatkan penghargaan sebagai warga kehormatan Brimob.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dansat Brimob Polda Jatim Kombes Suryo Sudarmadi mengaku pihaknya sudah diperintahkan Komandan Korps (Dankorps) Brimob untuk menjaga netralitas dalam Pilpres.

"Untuk Pemilu 2024 kami sudah diperintahkan Dankorps Brimob untuk netral," kata Suryo di Mako Kompi Brimob Porong, Kamis (16/11/2023)

Suryo menjelaskan, jumlah personel Brimob di Polda Jatim ada 1.989 orang. Mereka terbagi di sejumlah wilayah di Jawa Timur. Diantaranya Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Malang dan Pamekasan.

Selain siaga di sekitar markas komando, kata Suryo, personel Brimob siap diterjunkan ke wilayah yang terjadi konflik. Personel Brimob juga akan bergerak atas perintah Kapolda Jatim.

"Personel siap diterjunkan apabila ada daerah mengalami konflik," jelas Suryo.

Seperti diketahui, Korps Brimob merupakan kesatuan operasi khusus yang bersifat paramiliter milik Polri. Personel Brimob disiapkan untuk kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa.

Selain itu, juga kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, termasuk penyelamatan dan pertolongan (SAR) akibat bencana maupun gangguan lainnya, bersama unsur pelaksana dalam negeri.

"Brimob akan bergerak sesuai perintah kapolda atau permintaan mendesak dari satuan fungsi atau kewilayahan polda setempat," tandas Suryo.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md jadi pembicara dalam kegiatan kuliah umum di Universitas Andalas Sumatera Barat. Mahfud menegaskan kuliah umum tersebut bukan politik praktis.

"Kuliah umum saya ini adalah reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis," kata Mahfud Md di Unand, Padang, dilansir Antara, Kamis (16/11/2023).

Mahfud juga menegaskan kuliah umum tersebut sama sekali bukan ajang kampanye untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024. Dia menekankan tidak ada kampanye untuk pemilu saat kuliah umum tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di sini tidak ada kampanye untuk pemilu," ucapnya.

Cawapres Ganjar Pranowo itu mengatakan materi kuliah umum tentang kepemiluan penting untuk disampaikan kepada masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa. Menurutnya itu penting demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Di hadapan civitas akademika Unand, Mahfud juga mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa atas berdirinya Indonesia, di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan Mohammad Yamin.


Capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo buka suara soal Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Diketahui Aiman dilaporkan soal 'polisi tidak netral'.

Ganjar bakal menyiapkan tim hukum untuk mendampingi Aiman namun ia meyakini aparat netral.

"Ya kita siapkan tim hukum bisa mendampingi, tapi lagi-lagi kita sangat percaya semua akan bekerja sangat profesional," kata Ganjar saat ditemui wartawan di UGM, Sleman, DIY, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar mengatakan saat ini dirinya masih percaya aparat bisa netral. Apalagi petinggi Polri maupun TNI terus menggaungkan aparat harus netral.

"Saya orang yang percaya aparat bisa netral. Kepolisian bisa netral karena pengalaman-pengalaman itu sudah ditunjukkan. Saya kira petinggi TNI-Polri sudah menyampaikan itu. Apalagi saya anak polisi," jelasnya.

Pernyataan Aiman

Pelaporan itu merupakan buntut dari pernyataan Aiman yang menyatakan polisi tidak netral. Oleh karena itu, Ganjar meminta agar nanti bukti dan fakta dibeberkan agar tidak menjadi fitnah.

"Saya sampaikan, seluruh data, dan fakta musti betul-betul ditunjukkan biar nanti tidak menjadi fitnah," ujar Ganjar.

Aiman Dipolisikan

Sebelumnya, Jubir Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Aiman Witjaksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Aiman dipolisikan terkait postingannya yang membuat pernyataan soal polisi diperintah komandan memenangkan pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

Laporan dibuat oleh aliansi elemen masyarakat sipil untuk demokrasi yang terdiri dari garda pemilu damai, juga front pemuda jaga pemilu, dan juga barisan mahasiswa Jakarta. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dipolisikan terkait Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

"Kita melaporkan saudara Aiman Witjaksono terkait pernyataannya beberapa waktu lalu yang terjadi dan sempat mengguncang media juga, terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden wakil presiden yaitu Prabowo-Gibran," kata pelapor, Fikri Fakhruddin di Polda Metro Jaya, Senin (13/11) dilansir detikNews.

Aiman Dicecar 60 Pertanyaan Terkait Omongan 'Polisi Tak Netral'


Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said menyebut pengumuman struktur lengkap Timnas AMIN dilakukan akhir pekan ini. Dia menyebut ulama hingga purnawirawan TNI/Polri masuk dalam jajaran tim pemenangan.

"Sekarang kita sedang menyusun tim lengkap yang mungkin jumlahnya cukup besar dan dalam satu dua hari sebelum akhir pekan, insyaallah hari Sabtu atau Minggu akan kita umumkan pada masyarakat," ucap Sudirman di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (16/11/2023).

Sudirman mengaku pihaknya sedang dalam proses menghubungi tokoh-tokoh untuk bergabung dalam Timnas AMIN. Ia menyebut akan memastikan ketersediaan para tokoh tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang ini kita sedang memastikan, menghubungi tokoh-tokoh, memastikan kembali kesediaan beliau karena sejumlah tokoh senior akan masuk dalam tim penasehat, tim pengarah, kemudian juga akan ada dewan pakar," tuturnya.

Sudirman mengatakan posisi dewan pembina Timnas AMIN akan diisi oleh pimpinan tertinggi partai Koalisi Perubahan. Selanjutnya juga ada dewan pengarah hingga dewan pakar.

"Tentu saja dewan pembina adalah isinya elemen pimpinan tertinggi partai politik, dewan pengarah gabungan keduanya, kemudian nanti ada dewan pakar yang isinya para ahli, para profesor para pelaku yang selama ini sudah berkontribusi dalam menyusun visi misi yang sekarang sudah dinikmati oleh masyarakat. Nanti dalam jajaran tim penasehat banyak sekali tokoh tokoh berpengaruh, dari ulama, eks militer, dari tokoh nasional berbagai bidang itu juga akan berjajar di sana," sebut dia.

Sudirman juga memaparkan bahwa nantinya beberapa purnawirawan TNI dan Polri akan bergabung dalam Timnas AMIN. Ia juga mengatakan bahwa purnawirawan TNI dan Polri itu akan mengisi posisi tim penasihat dan dewan pakar.

"Terakhir adalah sejumlah purnawirawan pati akan juga bersama kita. Mereka akan duduk baik di tim pengarah maupun tim penasehat dan juga dewan pakar. Begitupun satu dua deputi akan datang juga dari kalangan purnawirawan TNI dan Polri seluruh angkatan," kata Sudirman.

Terkait deputi, Sudirman menjelaskan bahwa para deputi atau tim kerja nantinya akan bekerja di bawah masing-masing co-captain Timnas AMIN. Setelah struktur lengkap, co-captain Timnas AMIN akan mengarahkan deputi.

"Nanti para co-captain akan dilengkapi dengan kedeputian. Kedeputian itu adalah istilahnya tim kerjanya. Co-captain ini yang mengarahkan dari pekerjaan para deputi dan bawahannya," jelas Sudirman.

Sudirman mengaku bahwa Timnas AMIN juga telah mendapatkan dukungan dari para tokoh agama. Ia mengatakan bahwa dukungan tersebut diharapkan bisa menjaga dukungan alam semesta.

"Kami mendapatkan satu support dari para tokoh agama baik itu agama Kristen, agama Islam, agama Budha, Hindu untuk terus menjaga berkah langit," ucap Sudirman.

Simak selengkapnya pada halaman berikut.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan sejumlah pesan kepada pasukan Brimob. Salah satunya mewaspadai pengamanan tahapan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Jenderal Sigit di HUT ke-78 Korps Brimob Polri, di Mako Brimob, Depok, Kamis (16/11/2023). Jenderal Sigit menuturkan ada tujuh hal menghadapi tantangan stabilitas Kamtibmas yang perlu menjadi perhatian.

"Pertama, pengamanan major project pemerintah. Berikan dukungan penuh dalam menjamin stabilitas kamtibmas di lokasi major project, karena major project merupakan leverage point (daya ungkit) pembangunan nasional," kata Jenderal Sigit.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kedua, lanjut dia, yang perlu dilakukan pengamanan adalah event nasional maupun internasional. Jenderal Sigit mengatakan keberhasilan pengamanan merupakan pertaruhan Indonesia di mata internasional.

Oleh sebab itu, Jenderal Sigit meminta seluruh event yang digelar harus berjalan aman dan lancar sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap Indonesia dan pertumbuhan ekonomi.

"Ketiga, penanggulangan bencana alam. Selalu pastikan kesiapsiagaan personel dan sarpras sehingga kita dapat melakukan quick response guna memitigasi bencana, sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Keempat, pergerakan KKB dan KKP di Papua," jelas Jenderal Sigit.

"Lakukan gakkum dengan menjunjung tinggi HAM, namun tetap tingkatkan upaya soft approach untuk 'winning hearts and minds' (memenangkan hati dan pikiran), sehingga dapat mengurangi pengaruh kelompok anti NKRI serta meningkatkan kecintaan masyarakat Papua terhadap Indonesia," lanjut dia.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Dok Istimewa)

Lebih lanjut, ancaman terorisme juga perlu diwaspadai. Jenderal Sigit meminta Brimob berkolaborasi dengan Densus 88 guna mengantisipasi pelaku teror melancarkan aksinya.

"Perlu diwaspadai adanya kelompok teror yang menggunakan isu konflik Palestina-Israel sebagai propaganda, guna memicu aksi teror secara terorganisir maupun lone wolf," terangnya.

Kemudian perlu diantisipasi konflik sosial. Jenderal Sigit mengatakan jika ada konflik sosial harus dilakukan sesuai SOP dengan memperhatikan asas-asas proporsionalitas, legalitas, akuntabilitas, dan nesesitas.

"Agar kita dapat melakukan pengamanan secara efektif dan terhindar dari tindakan excessive use of power. Ketujuh, Pengamanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Amankan seluruh tahapan pemilu dengan penuh kewaspadaan, sungguh-sungguh dan tidak underestimate. Pastikan pembagian 4 wilayah zonasi serta kesiapan pasukan power on hand Kapolri dapat dimobilisasi kapan pun dan di mana pun jika sewaktu-waktu diperlukan," terangnya.

Jenderal Sigit berharap Brimob terus menjadi pasukan elite kebanggaan Polri. Dia juga mengutip pesan Komjen Jasin, salah satu pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Brimob.


Politikus PDIP Masinton Pasaribu bicara soal rangkaian skenario terkait Pemilu 2024. Masinton mengungkit usulan 3 periode hingga isu penundaan Pemilu yang sempat beredar di masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Masinton dalam agenda Dialetika Demokrasi bertajuk 'Nomor Urut Pasangan Capres Telah Ditetapkan, Saatnya Menuju Kampanye dengan Damai'. Hadir dalam acara itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid hingga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan.

"Suasana kebatinan masyarakat itu, sebenarnya terkonfirmasi Pak, dengan usulan 3 periode tadi. Rakyat puas, iya. Karena gue memilih presiden untuk bekerja. Oke. Tetapi mau nggak 3 periode? Nggak, kata rakyat Pak, karena itu nabrak aturan," ujar Masinton dalam diskusi, Gedung DPR, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Masinton mengatakan setelah isu tiga periode, dilanjutkan dengan penundaan pemilu yang diglorifikasi menyertakan big data. Ia juga menyinggung soal tingkat kepuasan dari publik di atas 70 persen.

"Kemudian masuk skenario berikutnya, setengah periode penundaan Pemilu itu dengan menglorifikasi big data tadi, approval rating wah, ya kan tingkat kepuasan publik sekian di atas 70% iya kan. Big data kemudian, iya ini dia rangkaiannya Pak. Ini dia rangkaiannya," ujar Masinton.

"Ini kan rangkaian skenario itu semua Pak, jadi ini jangan dilihat dia terpisah sendiri Pak, urusan kontestasi sendiri, tidak. Ini bagian dari rangkaian grand skenario itu Pak. Setelah setengah periode tadi, tertolak juga karena rakyat sejatinya tidak ingin ketika masa reformasi demokrasi ini pemimpinnya nabrak aturan Pak," sambungnya.

Ia menyatakan puncaknya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang diputus belakangan. Ia menyebut MK yang semestinya menjadi benteng konstitusi justru yang membegal keputusan hukum tadi.

"MK sebagai benteng konstitusi itu, memutus nadi itu, bahkan membegalnya seharusnya menjadi benteng konstitusi, malah jadi pembegal konstitusi untuk kontestasi tadi itu," katanya.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, menimpali pernyataan Masinton. Ia menyebut Masinton harus secara jelas ungkapan itu disematkan kepada siapa.

"Dan sudah ada nomor Pak, itu kan yang saya katakan ini barang selundupan, ya kan, udah diolah, udah dikasih ya itu tadi, barang selundupan udah diolah terus udah diregistrasi pemerintah layak edar, layak edar ya kan. Kemudian ketahuan ini barang ilegal gitu loh, tapi udah beredar, udah dilegalkan, dan dikonsumsi sama Pak Syarif ha-ha-ha," tutur Masinton.

"Iya kan sudah dilegalkan, sudah-sudah di-declare kemarin. Ada nomor satu, pasangan nomor 2, ada nomor 3 iya kan. Yang pasangan nomor 2 inilah barang selundupan, satunya, satunya, ya kan? Ha-ha-ha," imbuhnya.

Lihat juga Video 'Jaksa Agung Perintahkan Jajaran Tunda Periksa Peserta Pemilu, Ini Alasannya':

[Gambas:Video 20detik]


Puncak Milad ke-111 Muhammadiyah akan berlangsung pada 18 November 2023. Rangkaian acara ditandai dengan pencanangan gerakan infak pendidikan.

"Rangkaian acara Milad itu ditandai dengan pencanangan gerakan infak pendidikan atau dana infak pendidikan yang Muhammadiyah berusaha untuk menghimpun dana abadi pendidikan," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam konferensi pers yang turut disiarkan secara daring, Kamis (16/11/2023).

Gerakan yang bertajuk Gerakan Infak Pendidikan 111 Muhammadiyah (GIP 111) ini merupakan brand dari Gerakan Amal Muhammadiyah di usianya yang ke-111. Gerakan ini sudah dimulai namun secara resmi akan diluncurkan pada Milad ke-111 Muhammadiyah pada Sabtu (18/11/2023) mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto menjelaskan, tujuan peluncuran Gerakan Infak Pendidikan 111 Muhammadiyah adalah untuk membangun fondasi yang kuat di Indonesia. Hal ini sudah sejak lama menjadi fokus utama PP Muhammadiyah.

"Muhammadiyah mencoba untuk menggalang dana abadi yang memang dikhususkan untuk pendidikan. Sebagaimana yang kita ketahui mungkin sekitar 70 persen pendidikan Muhammadiyah itu ditujukan kepada mereka yang kelas menengah ke bawah," ujar Agung yang turut hadir dalam konferensi pers.

Maka dari itu, lanjut Agung, PP Muhammadiyah membutuhkan pembiayaan yang banyak, di samping untuk menopang dinamika pendidikan. Dana abadi pendidikan yang bersumber dari infak tersebut nantinya juga akan digunakan untuk renovasi sekolah hingga subsidi gaji guru swasta non PPPK.

"Dana pendidik ini tentu akan ditujukan untuk mencerdaskan seluruh anak bangsa di samping nanti untuk memberikan beasiswa kepada mereka yang membutuhkan dan pengembangan lainnya," jelas Agung.

Selain peluncuran gerakan infak pendidikan, beberapa acara lain turut mengisi rangkaian acara Milad ke-111 Muhammadiyah . Di antaranya konsolidasi Muhammadiyah jelang Pemilu 2024, Global Forum for Climate Movement yang melibatkan 13 negara dan sejumlah organisasi internasional, dan malam puncak Milad Muhammadiyah ke-111 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Opini Prabowo soal Jabatan Menteri Tidak Sesuai Bidangnya


Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat, Sulawesi Tenggara (Sultra), Bahri, tengah viral di media sosial lantaran diduga mengkampanyekan salah satu calon presiden dan calon anggota DPD RI. Bawaslu Muna Barat pun turun tangan mengusut dengan menelusuri video viral tersebut.

"Kami sudah dapat videonya, kita langsung bentuk tim untuk penelusuran terkait dengan video tersebut," kata Ketua Bawaslu Muna Barat Awaluddin Usu dilansir detikSulsel, Minggu (16/11/2023).

Awaluddin mengatakan pihaknya akan menelusuri lebih dalam terkait video viral itu. Selain itu, pihaknya akan menggali keterangan saksi yang hadir dalam kegiatan itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penelusuran yang kita lakukan terkait dengan kapan kejadiannya, di mana tempatnya, termasuk keterangan dari mereka yang mendengar atau melihat langsung peristiwa tersebut, termasuk video utuhnya, karena yang beredar itu video yang dipenggal-penggal," lanjut dia.

Bawaslu Muna Barat saat ini sudah membentuk tim khusus untuk menelusuri informasi viral itu. Tim khusus Bawaslu juga sudah bekerja sejak Senin (13/11) kemarin.

Dalam video dilihat detikcom, Bahri terlihat berdiri di depan warga lalu memperkenalkan nama salah seorang calon anggota DPD RI. Calon tersebut diketahui bernama La Ode Umar Bonte.

"Yang saya hormati, yang saya banggakan, ini jauh-jauh dari Jakarta hadir di pertemuan kita ini. Ya, ini namanya pak La Ode Umar Bonte. Beliau calon anggota DPD RI, ingat masyarakat saya, calon anggota DPD RI," ujar Bahri.

Bahri juga memperkenalkan Umar Bonte sebagai ketua relawan capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Dan beliau adalah salah satu tokoh pemuda kita orang Muna yang ada di Jakarta. Dan beliau juga sebagai ketua relawan Ganjar. Pro Ganjar, ingat Pro Ganjar," sebut Bahri.

Baca berita lengkapnya di sini.

Lihat juga Video 'PNS Dilarang Like, Comment hingga Follow Akun Kampanye!':

[Gambas:Video 20detik]


Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, mengatakan Muhammadiyah akan bersifat netral tetapi aktif dalam Pemilu 2024. Pihaknya membangun komunikasi dengan semua Capres Cawapres Pilpres 2024.

"Saya kira Muhammadiyah memang akan bersikap netral tapi netral nya bukan netral pasif, tapi netral aktif. Kami membangun komunikasi dengan semua pasangan calon presiden dan wakil presiden, tadi saya sampaikan kita sudah bertemu," kata Abdul Mu'ti, dalam Konferensi Pers Milad Muhammadiyah ke-111, yang disiarkan di YouTube Muhammadiyah Channel, Kamis (16/11/2023).

Selain itu, Muhammadiyah membebaskan anggotanya apabila ingin bergabung dengan salah satu timses capres cawapres berdasarkan pilihannya sendiri. Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak memberi rekomendasi agar kadernya bergabung dengan salah satu timses capres cawapres, melainkan keder tersebut memilih sendiri siapa tokoh yang didukung berdasarkan pilihannya sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami memberi kebebasan kepada pimpinan dan anggota persyarikatan untuk masuk di tim, sehingga kalau diperhatikan dari nama-nama tim dari 3 pasang itu semuanya ada dari Muhammadiyah," katanya.

Oleh karenanya, dari ketiga timses capres cawapres tersebut terdapat nama-nama kader Muhammadiyah yang tersebar. Menurutnya bergabungnya anggota Muhammadiyah kepada timses Capres Cawapres merupakan pilihan politik bersifat pribadi, ia menyebut perbedaan pilihan tersebut bagus agar tidak ada konflik di internal Muhammadiyah.

"Tetapi yang perlu saya tegaskan beliau-beliau itu masuk ke dalam tim bukan atas rekomendasi PP Muhammadiyah. Tetapi sebagai bagian dari afiliasi politik personal para tokoh itu, sehingga karena itu kami mengapresiasi para pimpinan dan anggota persyarikatan yang memang telah menentukan pilihan politiknya dan bahkan juga telah masuk dalam jajaran timses, tapi sekali lagi itu semua pilihan politik yang bersifat pribadi," ujarnya.

"Memang ada yang sempat menyampaikan ke saya Mas Mu'ti saya kira bagus kalau semuanya nyebar supaya tidak ada panas dalam di Muhammadiyah, sehingga supaya tidak panas dalam maka perlu 'kaki tiga'," tuturnya.

Lihat video 'Ganjar Sowan ke Ulama Banten, Dapat Dukungan di Pilpres 2024':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memuji capres pasangannya Anies Baswedan. Cak Imin mengatakan Anies satu-satunya gubernur yang mampu membangun stadion bertaraf internasional dan dipuji dunia.

"Satu-satunya gubernur yang berhasil membangun stadion tingkat internasional dan dipuji seluruh dunia adalah Mas Anies Baswedan," kata Cak Imin dalam acara konsolidasi internal pemenangan AMIN DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan, Kamis (16/11/2023).

Cak Imin mengatakan Anies juga penggerak pendidik di Indonesia. Dia mengatakan ide dan gagasan Anies dalam dunia pendidikan mengantarkan menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mas Anies Baswedan adalah penggerak pendidik, meratakan guru-guru yang bermutu. Jadi karena beliau bergerak di dunia pendidikan Mas Anies ini punya, hanya seorang dosen, punya gagasan Indonesia mengajar, turun tangan, siapapun kalian mahasiswa yang berprestasi, syukur-syukur rangking satu, dua, tiga mau uji nyali sekaligus punya pengalaman dan kemampuan siapkan dirimu dikirim ke daerah terjauh, terluar, termiskin, terbodoh, kira-kira gitu lah, terjauh," ujar Cak Imin.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan Anies akan memperhatikan pendidikan dan pesantren jika menang di Pilpres 2024. Dia menyebut hal itu dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat.

"Jadi Mas Anies punya latar belakang bagian dari gerakan pendidikan sama dengan kita semua, Insyaallah kalau jadi presiden memperhatikan pesantren dan seluruh kekuatan yang mencerdaskan, membuat rakyat kita semakin berkualitas dan memiliki keunggulan dibanding bangsa-bangsa lain," tambahnya.

Cak Imin lalu memuji Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta paling sukses dalam sejarah. Dia mengaku langsung memerintahkan jajaran PKB untuk mendukung Anies saat menjadi gubernur.

"Waktu saya agak berbeda, waktu Mas Anies calon gubernur kebetulan saya nggak ikut mencalonkan, maklum saya masih dalam koalisi pemerintahan Pak Jokowi waktu itu, jadi koalisi pemerintah harus istilahnya solid. Meski demikian ketika Mas Anies terpilih menjadi gubernur saya langsung perintahkan, Fraksi PKB DPRD DKI harus dukung dan mensukseskan Anies Baswedan menjadi gubernur DKI," kata Cak Imin.

"Dan alhamdulillah saya bersaksi gubernur paling sukses dalam sejarah pemerintahan kepemimpinan DKI," sambungnya.

Lebih lanjut, Cak Imin bercerita NU DKI Jakarta sebelumnya tak memiliki kantor. Dia mengatakan NU DKI memiliki kantor saat kepemimpinan Anies di DKI.

"Dalam berbagai aspek, NU DKI niku zaman bahela sampai zaman Mas Anies, NU itu mboten wonten kantore, nyewo, cilik, elek. Sejak Mas Anies menjadi gubernur NU punya kantor di jalan besar strategis dan bahkan beberapa lantai, itu contohnya, contohnya," ujarnya.

Simak juga Video 'Bos PPI Sebut Elektabilitas Anies Naik Karena Faktor Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Jaringan Survei Pemuda Pelajar (JSPP) bersama Ragaplasma Research merilis hasil survei elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden menjelang Pemilu 2024 mendatang. Hasilnya, paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menempati urutan urutan pertama dalam hasil survei tersebut.

Dalam keterangannya, JSPP mencatat tingkat elektabilitas Prabowo-Gibran mencapai 48 persen. Sementara 2 pesaingnya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat elektabilitas 26 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 15 persen.

"Elektabilitas kandidat calon presiden dan wakil presiden di Jawa Barat, Prabowo-Gibran unggul cukup jauh dibanding dua kandidat lainnya. Elektabilitas Prabowo tinggi karena tingkat popularitas dan kesukaan cenderung lebih tinggi dibanding kandidat lainnya," kata Direktur JSPP Salman Ramadhani, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selain dari sisi paslon, survei ini juga mencatat tingkat elektabilitas dari masing-masing kandidat yang akan maju di Pilpres 2024. Hasilnya, elektabilitas Prabowo tercatat mencapai 88%, disusul Anies 78%, Ganjar 73%, Gibran 62%, Mahfud MD 49%, dan Muhaimin 44%.

"Dan untuk tingkat kesukaan dari masyarakat Jawa Barat, Prabowo mendapat 74%, Anies 67%, Muhaimin 63%, Gibran 61%, Mahfud MD 59%, dan Ganjar 55%," ucapnya.

Selain mensurvei tingkat elektabilitas paslon, JSPP dan Ragaplasma Research juga mencatat tingkat pengetahuan masyarakat tentang Pemilu 2024 baru mencapai 64 persen. Temuan ini pun menjadi catatan yang perlu diperhatikan lantaran masih ada 36 persen warga Jabar yang belum tahu kapan pelaksanaan Pemilu mendatang.

"Para penggiat/penyelenggara Pemilu bisa lebih intensif melakukan sosialisasi pelaksanaan Pemilu serentak, agar yang belum tahu, bisa menjadi tahu. Media informasi yang dapat digunakan berdasarkan hasil survei yaitu Medsos, TV, Spanduk/Baligo, atau berbagai media lainnya," ucap Direktur Ragaplasma Research Romdin Azhar.

"Kemudian terkait kampanye negatif, masyarakat perlu diedukasi agar lebih bijak dalam melakukan kroscek informasi negatif. Penyelenggara Pemilu dapat membuat Pemilu Saber Hoaks guna menangkal misinformasi seputar Pemilu, disamping juga tentunya menegakan aturan yang tegas terkait kampanye negatif agar Pemilu bisa berjalan secara jujur dan adil," pungkasnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI buka suara terkait terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) kepada Komisioner Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan. Bawaslu menghormati proses hukum yang terjadi saat ini.

"Kami menghormati proses hukum termasuk asas praduga tak bersalah pada yang bersangkutan, sampai adanya putusan pengadilan hukum yang berkekuatan hukum tetap," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

Meski begitu, Lolly tak menampik jika peristiwa OTT tersebut telah mencoreng nama baik Bawaslu. Dia menyebut hal itu menjadi perhatian serius bagi pihaknya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Peristiwa OTT yang terjadi pada salah satu komisioner Bawaslu Kota Medan, telah mencoreng nama baik kelembagaan dan menjadi perhatian serius kami," jelasnya.

Lolly menuturkan pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan. Bawaslu, kata Lolly, juga akan memberi dukungan kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Bawaslu dalam hal ini akan memberikan dukungan penuh pada aparat penegak hukum untuk dapat mengusut dan menegakkan proses hukum dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Sebelumnya, Polda Sumatera Utara (Sumut) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada anggota Bawaslu Medan Azlansyah Hasibuan. Azlan ditangkap polisi saat menerima uang dari caleg di sebuah hotel di Medan.

Dilansir detikSumut, Kamis (16/11), Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, selain Azlan, ada dua warga sipil lainnya berinisial FH (29) dan IG (25) yang ikut diamankan. Anggota Bawaslu itu menerima uang dugaan pemerasan.

"Ketiganya tertangkap tangan saat sedang menerima uang atas dugaan pemerasan dari salah seorang calon anggota legislatif Kota Medan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi, Rabu (15/11) malam.

Hadi belum merinci jumlah uang yang diterima Azlan dari korban. Hadi mengatakan kasus ini dilaporkan oleh korban. Para pelaku melancarkan aksinya dengan mempersulit pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan korban menjadi anggota DPRD Kota Medan.

"Tujuannya untuk pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan. Kasus ini berhasil diungkap berdasarkan laporan korban yang merasa dipersulit dalam pengurusan kelengkapan administrasi persyaratan menjadi anggota DPRD Kota Medan," jelasnya.

Simak Video 'Detik-detik Anggota Bawaslu Medan Kena OTT di Hotel JW Marriott':

[Gambas:Video 20detik]


Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berjanji akan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal itu disampaikan Cak Imin saat menghadiri konsolidasi internal pemenangan AMIN dari keluarga besar DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan.

Mulanya, Cak Imin mengatakan sering terjadi penangkapan terkait kebebasan berpendapat karena UU ITE. Dia memberikan contoh pedagang di Bogor yang ditangkap karena berbeda pendapat.

"Niki sakniki bahaya Pak, sakniki ini gara-gara UU ITE. Ngertos nopo ITE? Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik, sitik-sitik tangkap, sitik-sitik tangkap. Wingi wonten pedagang cilik neng Bogor gara-gara beda pendapat kalihan tokoh besar kemudian ngomong di TikTok, oh diangkut sak barange langsung melarat mendadak, gara-gara ITE (Saat ini bahaya pak, saat ini gara-gara UU ITE. Undang-undang Informasi Teknologi Elektronik, sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit tangkap. Kemarin ada pedagang kecil di Bogor gara-gara beda pendapat sama tokoh besar kemudian ngomong di TikTok, oh diangkut sekalian barang-barangnya, langsung miskin mendadak, gara-gara ITE)," kata Cak Imin dalam pidatonya di acara konsolidasi DPC PKB Kabupaten Batang, Pekalongan, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Imin mengatakan UU ITE tak boleh menghambat kebebasan berpendapat. Menurutnya, perubahan harus terjadi.

"Saya dan Mas Anies bertekad insyalaah seperti dulu, perubahan harus terjadi, tidak boleh ada ITE yang menghambat kebebasan berpikir dan berpendapat. Ojo ono maneh sing semenang-menang ditangkap hanya gara-gara selera kesewenang-wenangan," ujarnya.

Dia mengatakan AMIN akan melakukan evaluasi dan perubahan terhadap UU ITE jika menang di Pilpres 2024. Pernyataan Cak Imin pun disambut hangat para peserta konsolidasi.

"Makanya insyalaah Mas Anies sama saya menang kita harus evaluasi UU ITE supaya tidak menjadikan kekuatan korban rakyat dan masyarakat dalam berbeda dan berpendapat. Sakniki salah ngomong iso-iso mlebu penjara, begitu menang langsung dirubah. Setuju nggih? (saat ini salah ngomong bisa masuk penjara, begitu menang langsung dirubah, setuju ya?) " kata Cak Imin.

"Setuju," sahut peserta konsolidasi.


PP Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional Muhammadiyah menjelang Pemilu 2024 hari ini. Acara ini merupakan rangkaian dalam acara milad Muhammadiyah ke-111.

"Siang nanti kita akan menyelenggarakan Konsolidasi Nasional Muhammadiyah menjelang Pemilu 2024 di Universitas Aisiyah," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, yang disiarkan di YouTube Muhammadiyah Channel, Kamis (16/11/2023).

Acara konsolidasi nasional tersebut diagendakan siang ini pukul 14.00 WIB hingga malam hari di Universitas Aisiyah, Yogyakarta. Acara tersebut akan dihadiri pimpinan wilayah Muhammadiyah, organisasi perempuan Persyarikatan Muhammadiyah Aisiyah, dan lainnya yang akan membahas persiapan Muhammadiyah menghadapi pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Agendanya adalah kesiapan dan persiapan Muhammadiyah menghadapi Pemilu 2024," katanya.

Abdul Mu'ti mengatakan kegiatan pembukaan konsolidasi nasional terkait pemilu tersebut bersifat tertutup. Namun Muhammadiyah akan menggelar konferensi pers terkait hasil konsolidasi tersebut pada besok siang. Selain itu, Muhammadiyah akan menggelar diskusi dengan 3 pasangan capres-cawapres Pilpres 2024 dalam acara terpisah.

"Besok siang setelah salat Jumat kita akan konferensi pers lagi tentang konsolidasi nasional itu dan tentang rencana dialog publik Muhammadiyah dengan tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden," kata Abdul Mu'ti.

Abdul mengatakan Muhammadiyah telah menyampaikan undangan resmi kepada tiga capres-cawapres Pilpres 2024 untuk menghadiri dialog. Namun baru ada dua pasangan capres-cawapres yang merespons undangan tersebut.

"Sudah dua pasang yang menyatakan akan hadir, pasangan AMIN sudah menyatakan akan hadir dan kemudian pasangan Ganjar-Mahfud menyampaikan akan hadir, beliau berdua menyampaikan lewat japri dan kemudian Cak Imin juga menyampaikan lewat japri, bahkan kemarin ketemu Mas Anies juga saya sampaikan lagi. Yang belum ada kabar Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi insyaallah melalui timnya juga akan hadir," katanya.

Dalam rangkaian ulang tahun atau milad PP Muhammadiyah ke-111, Muhammadiyah menggelar tiga kegiatan, yaitu Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang digelar pada 16 November, Global Forum for Climate Change pada 17-18 November, dan resepsi milad ke-111 pada 18 November 2023.

Adapun acara Global Forum for Climate Change merupakan kerja sama antara Muhammadiyah dengan Kementerian Luar Negeri. Abdul Mu'ti mengatakan pada acara Global Forum For Climate Movement tersebut, Muhammadiyah meluncurkan Muhammadiyah Climate Center (MCC). Hal itu sebagai bentuk kepedulian Muhammadiyah terkait tantangan perubahan iklim.

"Nanti rangkaian acara di milad itu ditandai dengan pencanangan gerakan infak pendidikan atau dana insan pendidikan yang Muhammadiyah berusaha untuk menghimpun dana abadi pendidikan," kata Abdul.

Sementara itu, Ketua Panitia Milad Muhammadiyah ke-111 Bachtiar Dwi Kurniawan mengatakan acara milad Muhammadiyah pada Jumat akan dihadiri oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan akan dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Setelah itu akan ada ucapan milad dari pimpinan lembaga tinggi negara, termasuk Presiden, Wapres, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Panglima TNI, Kapolri, dan tentu juga tokoh tokoh masyarakat, tokoh agama dari MUI, PBNU, dari Katolik dari Konghucu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya," katanya.


Gibran Rakabuming Raka mengunggah foto dua karakter di serial manga Boruto: Naruto Next Generations, yaitu Boruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha. Apa maksud Gibran mengunggah foto tersebut.

Foto itu diunggah Gibran di akun X (Twitter) resminya, Kamis (16/11/2023). Foto itu menampilkan Sasuke dan Boruto yang berdampingan.

Untuk diketahui, Boruto merupakan anak pertama dari Naruto Uzumaki, kepala desa atau hokage ke-7 di desa Konohagakure (Konoha) dalam serial manga asal Jepang tersebut. Sementara itu, Sasuke merupakan rival Naruto Uzumaki yang pada akhirnya bersatu setelah keduanya melewati pertarungan panjang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), saat ini menjadi cawapres Prabowo Subianto. Prabowo merupakan rival Jokowi dalam dua pemilihan presiden sebelumnya dan kini menjadi menteri pertahanan RI.

Tak ada penjelasan dari Gibran atas foto Sasuke dan Boruto yang diunggahnya. Gibran hanya menuliskan satu kata sebagai keterangan foto unggahannya.

"Punten," kata wali kota Solo tersebut.

Pasangan Prabowo-Gibran resmi ditetapkan sebagai capres-cawapres 2024 bersama Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Prabowo-Gibran mendapatkan nomor urut 2 di Pilpres 2024, sementara Anies-Cak Imin maju dengan nomor urut 1, diikuti Ganjar-Mahfud yang memegang nomor urut 3.

Simak juga Video 'Bos PPI Nilai Elektabilitas Prabowo-Gibran Naik Karena Jokowi Effect':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) memfasilitasi peserta Pemilu 2024 untuk membuat iklan kampanye di media pada saat masa kampanye telah dimulai. Namun, KPU membuat batasan-batasan iklan kampanye tersebut.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum, yang dilihat Kamis (16/11/2023), jumlah iklan kampanye yang difasilitasi oleh KPU diantaranya media cetak, media elektronik dan media online. Iklan kampanye itu difasilitasi untuk pasangan capres-cawapres dan parpol peserta Pemilu 2024.

Pada media massa cetak, KPU memfasilitasi iklan kampanye dengan ketentuan berupa paling banyak dua halaman untuk pasangan calon dan partai politik peserta Pemilu. Kemudian, paling banyak tiga media dan paling lama 21 hari.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Selanjutnya, untuk media massa elektronik, masing-masing pasangan calon dan parpol peserta Pemilu diberi paling banyak tiga spot dengan durasi paling lama 30 detik. Iklan kampanye itu dapat dibuat paling banyak di enam media massa elektronik dan paling lama 21 hari.

Aturan lainnya ialah iklan kampanye di media online. Dalam aturannya, pasangan calon dan parpol peserta Pemilu dapat melakukan iklan kampanye paling banyak satu banner di lima media dengan durasi waktu 21 hari.

"KPU menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi penayangan iklan kampanye pemilu untuk setiap peserta pemilu dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran negara," bunyi Keputusan KPU.

Selanjutnya, untuk desain dan materi iklan kampanye dibuat dan dibiayai oleh peserta pemilu. Desain dan materi tersebut harus meliputi nama, nomor urut, visi misi, foto pasangan calon/foto pengurus parpol, foto tokoh yang melekat pada citra diri pasangan/parpol peserta Pemilu, dan lambang parpol.

"Tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat nasional, pelaksana kampanye pemilu dan/atau petugas kampanye pemilu atau partai politik peserta pemilu di tingkat pusat menyampaikan desain dan materi iklan Kampanye Pemilu paling lambat 5 (lima) Hari sebelum penayangan iklan Kampanye Pemilu," bunyi Keputusan KPU RI.

Lihat juga Video 'Sudirman Said Ungkap Sumber Dana Kampanye Anies-Cak Imin':

[Gambas:Video 20detik]


Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Sudirman Said menyebut bahwa Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) tidak bergabung dalam timnas. Sudirman mengungkap alasan JK tak bisa bergabung.

"Pak JK mungkin tidak bisa bergabung karena beliau kan Ketua Palang Merah Indonesia," ucap Sudirman di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Sebagai mantan sekjen PMI, Sudirman mengaku mundur dari jabatannya untuk menjaga netralitas PMI. Ia juga mengatakan keinginannya dalam menjaga etik dalam timnas.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya saja sebagai sekjen tahun lalu kan mengundurkan diri karena kita pengen menjaga netralitas PMI dan juga pengen menjaga etik di antara seluruh tim kampanye," katanya.

Lain halnya dengan JK, Sudirman mengatakan bahwa Mantan Gubernur DKI Jakarta Letjen (Purn) TNI Sutiyoso akan bergabung dalam Timnas AMIN. Ia menjelaskan salah satu alasannya adalah jabatan Sutiyoso di partai Nasdem.

"Pak Sutiyoso insyaallah bergabung. Karena Pak Sutiyoso kan Dewan Pembina atau Dewan Penasehat dari Partai Nasdem," jelas Sudirman.

Sudirman juga menjelaskan alasan lain Sutiyoso bergabung dalam Timnas AMIN. Sudirman menilai bahwa Sutiyoso sangat aktif menarik jajaran purnawirawan TNI Polri.

"Beliau aktif sekali menghimpun teman-teman, sahabat, atau senior purnawirawan," ujarnya.

Kapten dan Co-Captain Timnas AMIN

Sebelumnya, penunjukan M Syaugi sebagai kapten Timnas AMIN diumumkan langsung Anies Baswedan. Anies membanggakan sosok M Syaugi yang merupakan pensiunan TNI AU dengan pangkat terakhir Marsekal Madya, lulusan Akademi Angkatan Udara dan merupakan peraih Adhi Makayasa pada tahun 1984.

Adapaun Syaugi didampingi oleh 12 co-kapten yang diisi oleh pengusaha, ulama, budayawan, hingga mantan kepala daerah. Co-kapten atau wakil ketua Timnas AMIN diisi oleh Sudirman Said, Thomas Trikasih Lembong, hingga Al Muzammil Yusuf.

Berikut daftar co-captainTimnas AMIN:

1. Sudirman Said

2. Thomas Trikasih Lembong

3. Muzammil

4. Hj Nihayatul Wafiroh

5. Azrul Tanjung

6. Nasirul Mahasin

7. Leontinus Alpha Edison

8. Yusuf Martak

9. Ki KRT H Lebdo Nagoro Anom Suroto (Ki Anom Suroto)

10. Jumhur Hidayat

11. KH Abdullah Faqih

12. Suyoto

Simak Video 'Ditanya Kans JK-Susi Gabung Timnas AMIN, Ini Jawaban Sudirman Said':

[Gambas:Video 20detik]


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut sudah tutup buku soal status keanggotaan cawapres Gibran Rakabuming Raka. Apa kata Gibran?

"He'em," kata Gibran dilansir detikJateng, Kamis (16/11/202). Gibran menjawab singkat ketika ditanya tanggapannya soal PDIP bilang sudah tutup buku dengannya.

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengaku sudah dikirimi surat oleh DPC PDIP Solo mengenai nasibnya di PDIP. Hanya saja, dia tidak mau membeberkan isi surat itu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari DPC mengirimkan surat ke saya. Isi suratnya biar yang tahu yang menerima isi surat ya," ujar Gibran.

Gibran menyebut surat itu jadi satu dengan surat permintaan mengembalikan KTA. Dia kembali enggan mengungkap surat itu.

"Suratnya sudah lama ya itu jadi satu. (Tutup buku) Isi suratnya tidak bisa saya ekspose, yang jelas sudah kami terima. Sudah lama juga," ungkapnya.

Baca berita lengkapnya di sini.

Simak Video 'Bos PPI: Iman Politik Jokowi Cuma Satu, Prabowo dan Gibran':

[Gambas:Video 20detik]


Dalam disiplin ilmu kesehatan atau psikologi dikenal istilah quarter life crisis, yang dipahami sebagai krisis diri atau personal tentang kehidupan mereka yang memasuki masa dewasa. Dipergunakannya istilah "quarter" karena krisis hidup ini kerap terjadi pada orang muda dalam fase umur 25 – 30 tahun. Krisis personal ini timbul karena ketidaknyamanan, kegundahan atau kecemasan tentang arah hidup di masa depan. Mereka yang mengalami quarter life crisis merasakan ketidakpastian dan bahkan ancaman terhadap masa depan kehidupan yang lebih baik.

Pemahaman tentang quarter life crisis ini bisa kita pinjam untuk menggambarkan fase kehidupan demokrasi Indonesia yang berumur 25 tahun ketika kita menghitung permulaannya dari 1998, tahun dimulainya Orde Reformasi. Dengan meminjam terminologi tersebut, tulisan ini mengintroduksi istilah quarter democracy crisis untuk menyoal keadaan demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia saat ini.

Tentu kita bisa berdebat panjang apakah saat ini Indonesia sedang mengarah pada gejala krisis demokrasi setelah dua puluh lima tahun era Reformasi? Jawaban atas pertanyaan ini memang bisa berbeda-beda diantara kita. Namun agar jelas ukuran atau rujukannya, maka seyogianya kita menggunakan parameter-parameter tentang indikasi ada-tidaknya krisis demokrasi di suatu negara sebagaimana dapat dijumpai dalam literatur ilmu politik.

Parameter tersebut misalnya dengan menganalisis ada dan berkembang-tidaknya keraguan kalangan civil society bahwa pemilu akan merupakan free and fair elections. Kemudian ada-tidaknya kecemasan terhadap tegaknya prinsip the rule of law (negara hukum) dalam kehidupan bernegara (Abramowitz, 2017). Di luar keduanya, ada parameter tumbuh-tidaknya ketidakpuasan yang makin meninggi terhadap (keadaan) politik yang sedang berjalan (Campus & Andre, 2014).

Parameter lainnya adalah masih efektif-tidaknya lembaga perwakilan menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif (Shields, 2006). Yang juga dianggap menjadi parameter krisis demokrasi ialah apakah berkembang kecurigaan akan adanya "pengaturan" (arrangement) oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk melakukan penghindaran terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam proses-proses politik dan pengambilan keputusan yang normal (Runciman, 2014).

Jika kita terapkan parameter-parameter di atas terhadap apa yang berkembang di lingkungan sosial-politik kita saat ini, maka tak bisa dipungkiri bahwa di hari-hari ini kita menyaksikan sejumlah kalangan masyarakat sipil yang menyuarakan kecemasan, kegundahan dan ketidakpuasan terhadap keadaan demokrasi di negara kita. Arah sentralnya adalah keraguan yang makin tinggi bahwa Pemilihan Umum --tepatnya Pemilihan Presiden-- 2024 akan bisa berlangsung dengan jujur dan adil (jurdil), meski sifat lubernya (langsung, umum, bebas dan rahasia) bisa jadi tidak bermasalah.

Selain itu dicemaskan pula akan tetap tegaknya prinsip rule of law yang menjadi prasyarat sebuah negara hukum. Kecemasan ini ditandai dengan sindiran-sindiran penegakan hukum di tengah masyarakat bahwa "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" dan "hukum tajam ke kanan, tapi tumpul ke kiri". Sedangkan parameter terkait dengan tidak berjalannya pengawasan melalui mekanisme checks and balances akibat dominan-nya kekuatan fraksi/partai politik yang memiliki kursi di DPR merupakan hal yang sudah lebih awal disuarakan. Terakhir, yang menjadi concern kalangan masyarakat sipil adalah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam proses peradilan konstitusional yang menghasilkan Putusan No. 90/PUU/2023 dinilai publik sebagai terdapat pelanggaran etika.

Bagi saya, soal akurasi dan kuantum kecemasan serta kegundahan yang disampaikan tersebut memang bisa kita perdebatkan. Namun, akan lebih produktif jika kita lebih fokus bekerja untuk memperbaiki kualitas demokrasi kita (yang dianggap sedang menurun itu) dari pada memperdebatkannya secara terus menerus tanpa ikhtiar perbaikan. Memang harus diakui bahwa tanggung jawab utama dalam kerja-kerja memperbaiki keadaan demokrasi kita khususnya yang terkait dengan Pemilu 2024 ada pada kelembagaan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Majelis Kehormatan MK telah mengambil porsinya melakukan kerja perbaikan itu melalui putusan etiknya yang saya yakini akan memperbaiki kepercayaan publik terhadap MK.

Seruan netralitas TNI, Polri, dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, termasuk penyelenggara pemilu, telah dikumandangkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Namun masih menyisakan pertanyaan apakah seruan tersebut benar diwujudkan dalam sikap nyata di lapangan. Tentu terpulang kepada TNI, Polri, dan K/L terkait untuk menjawabnya di bawah tatapan jutaan rakyat Indonesia. Yang jelas, ketidakjelasan jawaban atas keharusan netralitas tersebut berpeluang besar menjadikan Pemilu Serentak 2024 wujud quarter democracy crisis di Indonesia.

Arsul Sani Wakil Ketua MPR, Anggota DPR periode 2019 - 2024, terpilih sebagai hakim konstitusi MK mulai Januari 2024


Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said, sependapat dengan Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) terkait larangan kampanye di Masjid. Sudirman juga mengomentari soal pandangan JK terkait pilih presiden yang mencintai masjid.

"Masjid itu tempat ibadah, kita ikuti aturan tersebut tidak boleh dipakai untuk kampanye, dan tidak boleh dipakai untuk politik praktis," ujar Sudirman Said saat konferensi pers update Timnas AMIN dan Koalisi Perubahan, di Rumah Perubahan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Sudirman turut menanggapi terkait kriteria pemimpin menurut Jusuf Kalla yakni pemimpin yang cinta terhadap Masjid. Sudirman menyebut kriteria itu hanyalah preferensi pribadi Jusuf Kalla.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pak JK soal pilihan pemimpin itu preferensi pribadi," ucap Sudirman.

Menurutnya pesan yang disampaikan JK cukup baik. Menurutnya pemimpin yang cinta Masjid berarti pemimpin yang ahli ibadah.

"Beliau menyampaikan ingin Indonesia mendapat pemimpin yang cinta pada Masjid, itu saya kira pesan baik. Karena kebetulan seluruh calonnya agamanya Islam kan, jadi yang cinta masjid artinya ahli ibadah," jelas Co-Captain Timnas AMIN tersebut.

Sudirman turut menjelaskan pemimpin itu merupakan teladan. Dia kemudian menyinggung penganut agama Islam itu harus menunjukkan komitmennya dalam beribadah.

"Saya menerjemahkannya ya pemimpin itu teladan. Jadi dalam beragama ya dia harus menunjukkan komitmennya dalam ibadah, termasuk kalau di agama Islam ya cinta Masjid," pungkas Sudirman.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) bicara terkait calon presiden dan wakil presiden yang akan dipilihnya di Pemilu 2024. JK memastikan akan memilih capres-cawapres yang mencintai masjid.

Dia mengatakan itu saat memberi sambutan di acara Malam Penganugerahan DMI Award Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 di Auditorium Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa), Jawa Timur, Selasa (14/11) malam.

"Saya tekankan DMI tidak boleh berkampanye dan masjid tidak boleh dipakai berkampanye, tapi ketika saya ditanya secara pribadi, ya, sederhana saja, pilih yang lebih mencintai masjid," kata Jusuf Kalla dilansir Antara, Kamis (16/11).

Simak Video 'Ditanya Kans JK-Susi Gabung Timnas AMIN, Ini Jawaban Sudirman Said':

[Gambas:Video 20detik]


Capres Ganjar Pranowo mengunggah momen dirinya berkunjung ke kosan semasa SMA. Dia sempat bercerita terkait kenangan semasa tinggal di kos.

Momen kunjungan itu diunggah Ganjar lewat akun Instagram @ganjar_pranowo dan akun X-nya (dulu Twitter) @ganjarpranowo. Tampak Ganjar juga menyertakan sejumlah foto dirinya di dalam salah satu ruangan rumah.

Terlihat salah satu foto menunjukkan Ganjar memegang sebuah bingkai gambar. Tampak tulisan padamu negeri pada gambar tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ganjar pun menceritakan terkait kossan masa SMA-nya tersebut. Kosan itu, kata Ganjar, berada di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Jogja.

"Ini adalah kos yang saya tinggali semasa SMA di Kelurahan Klitren, Gondokusuman, Jogja," kata Ganjar dalam unggahannya seperti dilihat detikcom, Kamis (16/11/2023).

Ganjar menyebut ada beberapa bagian rumah yang telah hilang. Meski begitu, dia menyebut kenangan ngekos tidak pernah hilang.

"Meski beberapa bagian rumah telah hilang, tapi kenangan ngekos di sini tak akan pernah hilang," ucapnya.


Daftar Isi Sidang Perdana 30 November 2023

Alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyono Lestari dari tim Giberan (Giliran Berantakan) menggugat Almas Tsaqibbirru RE A dan Gibran Rakabuming Raka membayar ganti rugi Rp 204 triliun. Penggugat menganggap tergugat melakukan perbuatan melawan hukum.

Mengenai gugatan itu, Gibran mengaku bakal mengikuti proses hukum yang ada.

"Ya dijalankan aja nggih (ya), kita ikuti saja," kata Gibran di Balai Kota Solo, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ditanya mengenai apakah dirinya akan menggunakan kuasa hukum sendiri atau dari kejaksaan (jaksa pengacara negara), Gibran enggan menjelaskan.

"Nanti saja nggih. Ya intinya dijalankan nggih," pungkasnya.

Sidang Perdana 30 November 2023

Sebelumnya, alumnus Universitas Sebelas Maret (UNS) Ariyono Lestari dari tim Giberan (Giliran Berantakan) menggugat Almas Tsaqibbirru RE A dan Gibran Rakabuming Raka yang dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Dia meminta agar tergugat membayar ganti rugi Rp 204 triliun.

Gugatan tersebut diajukan terkait dengan uji materi UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait batas usia capres-cawapres yang diajukan oleh Almas yang kini telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi.

Dilihat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman Pengadilan Negeri Solo pada Rabu (15/11/2023), saat ini gugatan itu sudah didaftarkan dan mendapat nomor register 283/Pdt.G/2023/PN Skt.

Adapun PN Solo juga sudah menetapkan majelis hakim, panitera, juru sita, serta penjadwalan persidangan.

Sidang pertama akan digelar pada 30 November 2023 di ruang Subekti Gedung PN Solo pukul 09.00 WIB hingga selesai.

"Rencana sidang pertama tanggal 30 November 2023. (Agenda) Pemeriksaan identitas formalitas oleh pihak yang hadir dulu," kata Humas PN Solo Bambang Aryanto saat dimintai konfirmasi.

Dalam perkara itu, penggugat menilai ada kebohongan yang dilakukan Almas dalam pengajuan gugatan awal perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Sebab ditulis Almas sebagai mahasiswa Universitas Negeri Surakarta, yang mana menurut Tim Giberan itu merujuk pada Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Sementara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, dianggap menguntungkan Gibran untuk maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Gibran soal Tak Diundang Pertemuan PDIP di Semarang: Saya Kan Anak Kecil


Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat (PD), Didik Mukrianto, mengingatkan kejaksaan negeri (kejari) tak boleh tumpul dalam melakukan penindakan perkara pemilu di daerah. Didik menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin.

Didik mulanya menyinggung anggaran untuk desa yang kerap berbeda satu sama lain. Ia menilai penganggaran itu dilakukan secara subjektif bukan lantaran kebutuhan masing-masing desa.

"Tapi persoalannya Pak, banyak terjadi di dapil kami dalam konteks 1 desa atau saling bersebelahan dengan desa yang sama, cara penganggaran berbeda sangat subjektif tidak ada aturan, tidak ada kebijakan, tidak ada Pergub, tidak ada KPI-nya didasarkan kepada selera yang subjektif," kata Didik dalam rapat di Komisi III, Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Didik menilai penganggaran yang berbeda ada maksud di baliknya. Ia mengklaim bisa saja anggaran yang lebih besar diberikan kepada kepala daerah yang bisa dikendalikan.

"Nah ini kan merugikan semuanya, Pak, ini pasti ada udang di balik batu pasti. Orang yang dianggap tidak bisa dikendalikan, kepala desa yang tidak bisa dikendalikan, pasti tidak diberi apa-apa. Ini jelas kebijakan yang salah, seorang kepala daerah karena anggarannya bukan anggaran pribadi tapi anggaran rakyat," ujarnya.

Ia meminta Kejari tak diam saja jika ada permasalahan serupa. Ia meminta pihak kejaksaan mengingatkan hal itu dan jangan tumpul terhadap pelaku.

"Akuntabilitas dan transparansi menjadi pertanyaan apakah kemudian kita jaksa-jaksa juga diam melihat itu? Jangan sampai kemudian rakyat juga berpikir Pak, karena Jaksa ini dapat hibah dari kepala daerah akhirnya Kejarinya jadi tumpul, ya. Jangan kalau memang ada kesalahan tolong ini juga diingatkan," kata dia.

Didik mengatakan di daerah pemilihannya, Jawa Timur, ada informasi beredar jika kepala daerah yang ingin mendapat bantuan keuangan desa (BKD) mesti mengumpulkan suara untuk calon. Menurutnya hal itu mesti dihentikan lantaran tak sesuai dengan demokrasi di RI.

"Ini dapil saya mohon diatensi, Pak. Bahkan Pak, terakhir, beredar di dapil saya setiap kepala desa yang mau menerima BKD suruh bikin pernyataan sekian suara untuk calon ini, calon ini, nyata itu," ujar Didik.

"Saya juga meskipun saya tidak yakin bahwa kepala daerah melakukan itu, tapi ini menjadi potret yang sangat buruk terhadap demokrasi kita dan perkembangannya. Bahkan jangan sampai kemudian menjadi konflik berikutnya," pungkasnya.


Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), membocorkan kriteria capres-cawapres yang akan dipilihnya kelak. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu mengaku akan memilih capres dan cawapres yang mencintai masjid.

JK yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) awalnya berbicara mengenai organisasi yang dipimpinnya tidak akan terlibat politik praktis. DMI juga dimintanya tak mengkampanyekan capres dan cawapres tertentu.

"Saya tekankan DMI tidak boleh berkampanye dan masjid tidak boleh dipakai berkampanye," ujarnya dilansir detikNews dari Antara Kamis (16/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Setelah itu barulah JK menyebut kriteria capres-cawapres pilihannya. Dia menegaskan pilihan itu murni pribadi dirinya dan tak ada kaitan dengan DMI.

"Tapi ketika saya ditanya secara pribadi, ya, sederhana saja, pilih yang lebih mencintai masjid," tuturnya.

Jusuf Kalla juga menceritakan fenomena unik menjelang pemilihan umum (pemilu), khususnya di Jawa Timur. Menurutnya, para calon biasanya rajin ke provinsi tersebut untuk sowan kepada para kiai.

"Makanya ada guyon kalau sudah ramai-ramai datangi para kiai, itu berarti sudah dekat pemilu, ya," ujar Jusuf Kalla.

Lebih lanjut, Jusuf Kalla juga menyoroti secara khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang didatangi semua capres-cawapres dan ditawari untuk menjadi calon wakil presiden. Khofifah, kata dia, tidak tergoda dengan tawaran tersebut karena cinta kepada provinsi yang dipimpinnya.

"Ada satu orang yang didatangi semua untuk diajak berpasangan tapi tidak mau. Itu adalah Ibu Khofifah. Itu artinya ia lebih mencintai Jawa Timur," tutupnya.

Kala Ganjar dan JK Sepakat Pemilu 2024 Harus Berjalan Baik


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) menetapkan 260 daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar untuk Pileg 2024. Caleg tersebut akan bertarung memperebutkan 25 kursi di 5 dapil di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Diketahui, Dapil Kepulauan Selayar 1 (4 kursi) meliputi Kecamatan Benteng. Selanjutnya, Dapil Kepulauan Selayar 2 (6 kursi) meliputi tiga kecamatan yakni Bontomatene, Bontomanai, dan Buki.

Sementara Dapil Kepulauan Selayar 3 (3 kursi) mencakup dua kecamatan di antaranya Pasimarannu dan Pasilambena. Kemudian Dapil Kepulauan Selayar 4 (6 kursi) meliputi tiga kecamatan yaitu Pasimasunggu, Taka Bonerate, dan Pasimasunggu Timur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Terakhir, Dapil Kepulauan Selayar 5 (6 kursi) meliputi dua kecamatan yakni Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu.

Nah, berikut ini daftar DCT caleg DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar lengkap beserta parpol dan dapilnya.

1. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PKB

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Moh. Saifuddin Asriadi Rosmegawati Sunarti Yusuf,S.Sos

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Mursalim,S.M. H. Patta Lolo Andi Riny Indrayanti, S.Pd Andi Kamal, S. Kom Imran Nurhidayat Nur Sakinah

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Drs. Syamsul Bakhri Tamrin, S.Pd Nurul Rizky Ramadhani

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Wahyuningsih, S.H., M.H. Lisnawati Nur, S.M. Andi Supratman Ds., S.Pd. Drs. H. Mustari. M Sri Sartininsih, S.T. Lasmi Malik

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Nasaruddin, S.Pd. Agus Salin, S.Sos. Ratna Juita Ilmiahwan H. Ayatullah, S.E. Eka Astuti Ningsih, S.H.

2. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Gerinda

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

M. Affandi, S.E. Hikmawati, S.E. Hasmiati Bhaktiardo Laksamana Putra, S.Kom.

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Kasmawati Bachtiar, S.Pd. A. A. O. Ilham Habibi, S.E. Muhammad Reifki Darmawan Muhammad Azwar Dian Mayasari Drs. H ABD. Rahman, M.M.

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Nasaruddin A. Mulawangsa Kasmawati

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

H. Dg. Mangitung, S.H. Ahmad Nur Ansari, S.Sos. Sri Wahyuni Jamal Hj. Sitti Nur Ati Muhammad Danial

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Ambo Mustahiruddin Andi Ridha Nur Afdal, S.E. Putriani Hasmawati Andi Faisal M, S.Sos. Andi Jalil Muslim

3. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PDIP

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Muhammad Anas Ali, S.H. H. Zukhri Sri Arini Lestari, S.E. Andi Ahmad Djaka

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Nur Chalis, S.Pi. Rismawanti Andika Aris Taba, S.E. Sri Wahyuni, A.Md.,Kom. Bayu Ardiansyah Nehru

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Abd. Wahab Andi Irwan Annisa Mutmainna Imran

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Tamrin. S Awiluddin, S.H. Fardillah Sudarjo, S.Pd. Risnawati Dedy Mulianto, S.Pd.

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

H. Muhammad Hasdar, S.KM.,M.Kes. Khaerul Dg. Maujung, S.Sos. Dra. HJ. Sitti Johorah Nurhaedah Ricky Chandra Dinata Kasman

4. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Golkar

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Muhammad Aqsa Ramadhan Aa H. Andi Muslim, S.E. Nur Meiti M. Yusuf Husain

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki

Andi Arpin, S.S. Hj. Asnaina H. Syamsurrijal Rahim, S.Sos. Hj. Andi Mawar, S.Pd. Andi Ako Wiwik Trisnawati

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Devi Zulkifli, S.Psi. Ir. ABD. Munir Nurmiati, S.Kep.

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

H. Yonder Muhammad Ardi, S.Sos. Ermawati Sherly Yohannah Reza Cahyadi Sukran Yusuf, S.Sos.

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Mappatunru, S.Pd. Hj. Asmawar Yusril Mahenndra, S.H., M.H. Musdalifah Yanti Nur Baeti Drs. H. Syamsu Alam Ibrahim, M. Si

5. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari NasDem

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Abdul Rajab Karaeng Rapanna, S.T. Andi Sinrang, S.E. Hj. Patta Tulen, S.Sos.,M.Si. Muchtar Tanete, S.Pd.I.

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Drs. H. Nadeng Nur Sakinah, S.I.P. Dg. Siola, S.Pd., M.M. Juli Hartati H. Kamaruddin Muhammad, S.E.,M.Si. Muhammad Saing, S.Pd.

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

H. Atiku Rahman Andi Safri Yemmy Nilasari Bahar, A.Ma.

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Sulfandy T, S.H.,M.H. Imelda Leonita, S.E. Ahmad Suldi Wijaya Hj. A. Hasmawati Arsyil Ihsan Muh. Darwis

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Sudirman Muhammad Irfan Asmaul Husna, A.Md.A.B. Fitri Andriani Tahir Ahmad YAsin Zulhan Effendi

6. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Partai Buruh

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Andi Arman

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Jamaluddin, S.H. Suraedah

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

-

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Andi Agung

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Andi Asmunawar, S.H.

7. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Partai Gelora

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Abd. Haris Mubarak.A.M. Nur Abidin Syahrir Suaeba, S.Pd.

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Andi Darwis Baso Parang Jamilawati Andi Fahri Muhammad Armaya Nur Jaya

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Jaharuddin Andi Asma

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

-

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

-

8. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PKS

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Rudi, S.Pt. Incah Jaya, S.Pd.I. Andi Alfiah, S.Sos., M.M. Winarsa Surung, S.H.

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Hj. Eni Sutiyono Muhammad Suryadi Muh. Kasman, S.Kel. Hasrawati Muhammad Asri Rachmat Ariyanto Arif, S.Tr.T.

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Muh. Alim, S.E. Hapiduddin, S.K.M. Nur Inrawati, A.Md

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Frengky Wijaya, S.E. Sapiing, S.Pd. Saringai Taufan Muchtar Andi Rina Daeng Manajai

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Afrianto, S.T.P. Sukardi, S.Sos Nur Mayanti, S.Pd. Ahmad Takbir Drs. Suardi Bau Masni, S.Pd.

9. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PKN

-

10. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Partai Hanura

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Syafaruddin Ahmad, S.Sos. Andi Gusti Opu, S.E. Febri Riska Fadila Andi Satria Datu,Sm.Hk.

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Andi Rahmayanthi Rahman, S.Sos. Bambang Haryanto, S.E. Yudi Ansar Sonia Sirajuddin

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

-

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

-

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Andi Jamarong, S.Sos. Hamzah, BcHK. Nur Aidah Azizah Andi Irfandi Niabong, S.Sos. Yesril Laoh

11. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Partai Garuda

-

12. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PAN

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Muhammad Husni, S.Ag. Fatimah Tul Ilyin, S.P. Nur Ilma Najib, S.Pd.I. Saenuddin P, S.H.

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Sofyan Indra Pratama Ramli, S.E., M.M. Andi Nur Hamzah Sry Mulyanti Nur Alisafitra, A.Ma.Par. Roswati Ali Yathas, S.T.

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Jasmianti Asbullah, S.Pd. Hambalin, S.Pd.

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

H. Andi Idris, S.Sos. Ahmad, S.Pd.I., M.AP Harapiah Nur Ainun Tasfar Muh. Nur Ramadhani. R, S.Pd. Alfian Ariyanto, S.Pd.,M.Pd.

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Drs. Tanri Bangun Patta Hasiruddin, S.I.Kom. Rikawati, S.E. Ika Wirasti Abd Halim, S.Pd. SD Zulfikar Wanri

13. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PBB

-

14. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Demokrat

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Rahayu Nurul Ilmi, S.Pd. Andi Anwar, S.Sos. Drs. Muh Bakri Syam, S.Pd. Asriadi

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Andi Mahmud, S.T., M.I.Kom. Darling Asniati Dewa Kasim Dg. Sibone Andi Ardianto Uci Safitra

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Sukri, S.IP Nurla Indrawati, A.Md

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Andi Irwan Syahrul Arjuna Putra Eka Sasmita Andi Irwan, S.Pd.I. Jumaali, S.Pd. Jihan Syafitri

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Miswar Wahyudhy Nasir Leha, S.E., M.M. Arisda Khairul Amri Pinarti Patta Bundu Irham Yulandi Herawaty

15. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PSI

-

16. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Perindo

-

17. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari PPP

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Abdul Rifai Muhammad Sukri Zul Fitri Muh. Mi'raj

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Nur Syamsul Andi Nur Ali, S.H., M.H. Nur Baeti Raja Opu Dg. Karaeng Lisnawati Muh. Ikrar Rahwanda

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

-

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

Muhammad Rusli Fitrianti Andi Tahir Suci Puspita Muhammad Haerul Rismawati

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Irmawati B Syamsul Maarif Reza Aprianto Putra Hj. Nur Ida ABD. Azis Muh. Fachrul Hasrun S.

24. Daftar Caleg DPRD Kepulauan Selayar dari Partai Ummat

Dapil Kepulauan Selayar 1

(Benteng)

Abdul Waris Ibrahim Asruddin Untung Ernayani

Dapil Kepulauan Selayar 2

(Bontomatene, Bontomanai, Buki)

Muhammad Idris Limpo

Dapil Kepulauan Selayar 3

(Pasimarannu dan Pasilambena)

Andi Lawing

Dapil Kepulauan Selayar 4

(Pasimasunggu, Taka Bonerate, Pasimasunggu Timur)

-

Dapil Kepulauan Selayar 5

(Bontoharu dan Bontosikuyu)

Hasbuddin Adamsyah Sitti Nur Rohmawati

PDIP Pecat Caleg DPRD Jambi yang Tertangkap Lagi Nyabu


Cawapres Mahfud Md menyebut pakta integritas Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 bukanlah masalah hukum. Co-Captain Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Sudirman Said, memberikan komentar.

"Kejadian di Sorong itu bentuk dari suasana baru di Pemilu 2024. Saya sebut suasana baru karena akan terjadi proses saling mengawasi. Ini kami syukuri. Jadi kalau ada kontestan di mana semuanya sebaiknya menyampaikan daya kritis, check and balance itu baik dan sehat bagi pemilu," kata Sudirman Said di Rumah Perubahan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2023).

Sudirman berhadap suasana pengawasan itu terus terbangun. Sehingga, kata dia, peluang kecurangan dalam pemilu berkurang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya berharap suasana ini akan terus terbangun. Kalau para pihak itu saling mengawasi pihak lainnya, maka peluang kecurangan akan menurun," tutur dia.

Sudirman berharap para penyelenggara negara untuk netral dalam pemilu. Menurutnya netralitas itu diharapkan oleh masyarakat.

"Jadi nanti ini untuk bagian pengawasan melekat. Kalau sebelah curang pasti ada yang teriak lah, dan memang ini contoh bahwa ada begitu. Tapi memang kita sering mengucapkan, sering menyampaikan, semua orang juga menyampaikan bahwa mengharapkan atau mengimbau agar penyelenggara negara itu netral," sebut dia.

Sudirman kemudian menyinggung soal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan saat diundang makan siang bersama Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo. Sudirman menyebut saat ini Anies menyampaikan pesan dari orang-orang yang sayang dengan Jokowi terkait netralitas.

"Seperti yang kita tahu pada waktu Pak capres diundang Pak Presiden makan siang, pesannya itu dan itu bagian menjaga netralitas," pungkasnya.

Mahfud Md sebelumnya buka suara soal dokumen diduga pakta integritas yang menyebutkan dukungan Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk kemenangan Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024. Mahfud menilai hal itu bukan masalah hukum.

"Nggak, itu kan bukan masalah hukum ya, biarkan saja," kata Mahfud Md kepada wartawan di iNews Tower, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Menko Polhukam ini tak banyak komentar terkait pakta integritas tersebut. Menurutnya, pakta integritas itu dikeluarkan bulan Agustus saat belum ada penetapan capres-cawapres.

"Kalau hukumnya di-clear-kan aja itu kan bulan Agustus, belum ada calon-calon resmi kan," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan kalau pakta integritas itu tak melanggar netralitas aparatur sipil negeri (ASN). Tapi, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut soal keyakinannya tidak ada pelanggaran tersebut.

"Nggak juga," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan apakah pakta integritas itu melanggar netralitas ASN.


Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Johni Asadoma mengungkapkan tidak semua kabupaten di NTT memiliki batalion Brimob. Saat ini, hanya ada tiga batalion Brimob di NTT. Yakni, batalion A di Kota Kupang, batalion B di Maumere, dan batalion C di Sumba Barat Daya.

"Tetapi itu tidak mengurangi kesiapan kami dalam mengamankan pemilu. Semua tahapan menuju Pemilu sudah kami siapkan sejak lama. Misalkan HUT Brimob ini kami persiapkan dengan baik dan berjalan lancar," ujarnya saat diwawancarai wartawan seusai peringatan HUT Brimob di Mako Brimob Polda NTT, Kota Kupang, Kamis (16/11/2023).

Johni juga menyebut tidak semua kabupaten memiliki kompi Brimob. Tercatat, hanya kompi Brimob hanya ada di Kabupaten Belu, Ende, Manggarai Barat, Sumba Timur, dan Alor.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menginginkan kompi ini juga diperbanyak, tetapi pembentukannya membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga kami sedang upayakan," ujar Johni.

Meski masih minim personel, Johni menegaskan semua persoalan jelang pemilu bisa diatasi. "Tidak ada masalah yang signifikan. Semua kami bisa tekan. Tentunya itu merupakan kolaborasi dari semua stakeholder," tandasnya.

Dalam momen upacara peringatan HUT Brimob tersebut, Wakapolda NTT Brigjen Awi Setiyono mendapat penghargaan warga kehormatan Korps Brimob Polri.

Bus Brimob Polda Lampung vs Truk LPG, 6 Orang Luka


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengaku tak menemukan adanya dugaan settingan atau pengaturan pengundian nomor urut Pilpres 2024. Bawaslu hadir langsung untuk mengawasi proses pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024.

"Dalam pengawasan Bawaslu tidak ditemukan indikasi pengaturan terhadap pengundian nomor urut calon presiden dan wakil presiden," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty, kepada wartawan, Kamis (16/11/2023).

"Dalam proses pengundian nomor urut itu kami hadir untuk melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses pengundian tersebut berdasarkan kewenangannya," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lolly mengatakan Bawaslu juga telah menuangkan hasil pengawasan itu ke dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP). Meski ada kesamaan nomor urut capres-cawapres dengan nomor urut parpol, Lolly menekankan pengundian tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

"Isu yang berkembang mengenai kesamaan nomor urut calon dengan nomor urut partai telah dilakukan sesuai dengan prosedur teknis yang telah dilakukan oleh KPU," paparnya.

Diketahui, KPU telah melakukan pengundian nomor urut peserta Pilpres 2024. Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat nomor urut 2, Ganjar Pranowo-Mahfud Md mendapat nomor urut 3.

KPU membantah adanya settingan dalam pengundian nomor urut tersebut. KPU menilai proses pengundian itu berlangsung dengan apa adanya.

"Tidak ada (settingan)," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari usai penetapan nomor urut capres-cawapres, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/11).

Anggapan adanya settingan tersebut lantaran para pendukung pasangan calon telah membawa atribut sesuai dengan nomor urut yang diterima. Atribut itu dikeluarkan ketika pasangan calon telah mendapatkan nomor urutnya masing-masing.


Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto menimbulkan gelombang perbincangan dan perbedaan pendapat di seluruh Indonesia. Saat kita membahas topik ini lebih dalam, penting untuk mengeksplorasi implikasi potensial dari pencalonan ini dan menganalisis apakah hal ini menandakan sebuah langkah menuju transformasi politik oleh para pemimpin muda atau sekadar memperkuat gagasan dinasti berkuasa di bawah kepemimpinan Jokowi.

Gembira dan Skeptis

Munculnya pemimpin-pemimpin muda dalam dunia politik Indonesia disambut dengan perasaan gembira dan skeptis. Di satu sisi, hal ini memberikan peluang bagi perspektif segar, ide-ide inovatif, dan penyimpangan dari norma-norma politik tradisional. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai kelangsungan dinasti politik dan potensi nepotisme yang melemahkan meritokrasi dan representasi yang adil.

Pencalonan Gibran menjadi katalis diskusi seputar isu ini. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa ikatan kekeluargaan dengan Presiden Jokowi berperan dalam pencalonannya, kita juga harus mengakui kemampuan, kualifikasi, dan komitmennya terhadap pelayanan publik. Hal ini memberikan peluang untuk mencapai keseimbangan antara mengakui pengaruh hubungan kekeluargaan dan memastikan bahwa prestasi dan kompetensi tetap menjadi yang terdepan dalam seleksi politik.

Lebih jauh lagi, pencalonan pemimpin muda seperti Gibran mencerminkan semakin besarnya pengakuan akan pentingnya keterwakilan pemuda dalam proses pengambilan keputusan. Aspirasi dan keprihatinan generasi muda Indonesia harus diberi landasan dan secara aktif dimasukkan ke dalam lanskap politik negara. Melibatkan generasi muda tidak hanya memberikan perspektif baru, namun juga memastikan bahwa kebijakan mengatasi tantangan dan aspirasi mereka yang unik.

Namun, penting untuk menghindari tokenisme atau menggunakan representasi pemuda hanya sebagai simbolisme tanpa adanya perubahan substantif. Keterwakilan pemuda yang sejati memerlukan partisipasi yang bermakna, keterlibatan aktif, dan penciptaan ruang inklusif agar suara-suara pemuda Indonesia yang beragam dapat didengar dan diperhatikan. Hal ini mencakup penyediaan platform untuk berdialog, berinvestasi dalam program pengembangan pemuda, dan menciptakan lingkungan di mana para pemimpin muda dapat berkembang dan berkontribusi terhadap kemajuan bangsa.

Sebagai generasi muda Indonesia, kita telah menyaksikan transisi demokrasi yang penuh gejolak di negara ini selama beberapa dekade terakhir. Meskipun lanskap politik telah menjadi lebih progresif, keterwakilan kepentingan kaum muda masih kurang. Terpilihnya Gibran sebagai Wali Kota Solo pada usia 33 tahun pada 2020 telah memicu perdebatan.

Bagi sebagian orang, kemenangan Gibran menandakan bangkitnya pemimpin-pemimpin muda yang berpikiran maju yang membentuk masa depan politik Indonesia. Bagi sebagian lainnya, hal ini merupakan contoh terbentuknya dinasti politik dan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh segelintir keluarga elite. Sebagai warga negara muda yang menginginkan perubahan dan peluang politik nyata di negara Indonesia, banyak masyarakat yang terpecah di antara perspektif-perspektif ini.

Ada yang ingin memiliki harapan terhadap potensi keterwakilan pemuda, namun tetap skeptis terhadap realisasinya ketika posisi kekuasaan tampaknya hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki nama belakang yang tepat. Konflik internal ini mencerminkan ketegangan yang lebih luas dalam sistem politik Indonesia yang kompleks antara cita-cita kemajuan demokrasi dan penguatan struktur kekuasaan yang sudah mapan.

Persimpangan Jalan

Indonesia berada di persimpangan jalan, terpecah antara cita-cita demokrasi yang mendasari sistem politiknya dan kekuatan dinasti yang mengancam akan melemahkan cita-cita tersebut. Pencalonan Gibran menjadi wakil presiden semakin memperkeruh ketegangan ini. Di satu sisi, pemuda dan karisma Gibran menarik bagi generasi milenial dan generasi Z yang sedang berkembang, yang merupakan 60% pemilih.

Pencalonannya menandakan upaya untuk memberikan representasi demografis yang lebih besar dan kepentingan dalam pemerintahan. Namun, ikatan kekeluargaan Gibran dengan presiden mengundang tuduhan nepotisme dan melemahkan ketidakberpihakan pemerintahan Jokowi. Dukungan presiden terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi yang menguntungkan putranya, seperti menurunkan persyaratan usia bagi para kandidat, telah menyebabkan para kritikus mempertanyakan apakah ia akan memanfaatkan sumber daya negara untuk membantu kampanye Gibran.

Secara historis, demokrasi Indonesia telah terombang-ambing antara prinsip-prinsip demokrasi dan kekuasaan terpusat. Kebangkitan Jokowi di kalangan akar rumput mencerminkan hal tersebut, namun manuver pemerintahannya baru-baru ini berisiko mencerminkan hal tersebut.

Pencalonan Gibran harus dilihat dalam konteks lintasan demokrasi Indonesia. Di permukaan, hal ini tampak sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan generasi dan memberikan suara kepada generasi muda. Namun, hal ini mungkin juga merupakan upaya sinis untuk merayu pemilih muda dan mengkonsolidasikan kekuatan politik dalam keluarga Jokowi. Masa depan demokrasi Indonesia bergantung pada keterwakilan generasi muda yang benar-benar mencerminkan aspirasi generasi muda, dan bukan hanya sekadar kedok politik dinasti.

Peran cita-cita demokrasi, pengaruh dinasti, dan keterwakilan pemuda telah menyatu dalam pemilu kali ini. Generasi muda Indonesia akan membentuk jalur demokrasi ke depan, baik dengan menjaga esensi demokrasi pada intinya atau membiarkan kekuatan strategis mengambil alih demokrasi. Negara ini berada di persimpangan jalan, dan masa depannya bergantung pada arah yang dipilihnya.

Menawarkan Harapan

Kita telah melihat dinamika kompleks yang terjadi menyikapi majunya Gibran sebagai calon wakil persiden. Di satu sisi, Gibran mewakili idealisme dan energi pemuda Indonesia yang menginginkan perubahan politik. Di sisi lain, pencalonannya menunjukkan menguatnya dinasti politik yang telah lama mendominasi negara ini.

Bagi generasi muda Indonesia, majunya Gibran menawarkan harapan akan keterwakilan dan pengaruh yang lebih besar. Namun bagi para kritikus, hal ini menandakan ketahanan struktur kekuasaan yang sudah mapan dan mengancam reformasi demokrasi yang sejati.

Ketika pencalonan Gibran terus berlanjut, Indonesia berada di persimpangan jalan. Apakah aspirasi generasi muda akan dihormati atau elite politik akan semakin mengkonsolidasikan kendali mereka? Hasilnya masih belum jelas. Yang pasti generasi muda Indonesia akan membentuk masa depan negaranya, baik melalui kerja sama atau tantangan terhadap status quo.

Suara mereka penting dalam menentukan apakah pemimpin baru yang visioner dapat muncul atau dinasti politik akan bertahan. Pada akhirnya, generasi muda Indonesia dapat memegang kunci untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Jalan yang mereka pilih akan menentukan Indonesia untuk generasi mendatang.


Menko Polhukam Mahfud Md menyoroti permasalahan tiket palsu di konser Coldplay semalam. Mahfud Md menyayangkan masih ada kebobolan di acara sebesar konser Coldplay.

Hal ini disampaikan Mahfud melalui unggahan Reels Instagram, Kamis (16/11/2023). Mahfud menonton berita kasus tiket palsu konser Coldplay.

"Melalui laporan beberapa televisi, tadi saya melihat ada seseorang ditangkap dan diborgol tangannya karena menjual tiket palsu di dalam pertunjukan besar Coldplay," ujar Mahfud Md dalam video di Instagram.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nah, saya tentu sangat menyesalkan event yang begitu besar lalu masih ada kebobolan seperti itu, di mana ada orang membuat tiket palsu sehingga ada orang yang sudah membeli tidak bisa masuk," imbuh Mahfud.

Mahfud menyebut konser Coldplay berjalan sukses. Namun, Mahfud tetap menyayangkan kejadian adanya tiket palsu. Mahfud mengaku kasihan dengan para korban tiket palsu tersebut.

"Konsernya sendiri menurut saya berjalan sukses tapi sebaiknya kalau ada acara acara seperti ini supaya lebih profesional. Kasihan orang beli tiket karena ingin nonton lalu tidak bisa masuk," ujar Mahfud.

Mahfud menyebut, meski pelaku tiket palsu ditangkap, orang-orang yang tertipu sudah melewatkan momen menonton konser Coldplay. Karenanya, Mahfud mengimbau agar pelaksanaan konser ataupun acara besar lainnya untuk lebih profesional.

"Meskipun pelakunya sudah ditangkap, tetapi orang sudah terlanjur kelewatan peluang, kelewatan momen untuk nonton. Perbaiki untuk ke depan pada siapa pun yang ingin menyelenggarakan event, perbaiki, dan aparat tentu akan profesional seperti menjaga keamanan tadi malam," imbuh Mahfud.

Dalam keterangan video tersebut, Mahfud juga menyoroti masalah tiket lain seperti double scan. Cawapres dari Ganjar Pranowo itu berharap tak ada lagi masalah di acara-acara besar lainnya.

"Pagi ini saya dapat informasi juga baca di medsos bahwa konser Coldplay tadi malam berlangsung lancar, namun ada masalah soal ticketing, misalnya ada kasus double scan, sehingga tidak sedikit penonton yang dirugikan karena tidak bisa masuk. Kita menyesalkan kejadian ini. Saya berharap di berbagai event besar lainnya nanti, hal serupa tidak terulang dan agar pihak penyelenggara bisa lebih profesional," tulis Mahfud.

Simak Video 'Serba-serbi Konser Coldplay: Chris Martin Nyeker-Pantun Pinjam Seratus':

[Gambas:Video 20detik]