Sejumlah kantor desa di Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen, mendapat kiriman bungkusan bunga kantil. Bungkusan itu ditemukan di halaman kantor desa dalam waktu yang hampir bersamaan.

Dari foto yang diterima detikJateng, bungkusan tersebut di plastik berwarna bening dan terdapat tulisan nama-nama kantor desa tersebut. Isi plastik tersebut berupa bunga kantil, bunga warna putih, beras kuning, telur, menyan hio yang dikemas dalam wadah daun pisang mirip sesajen.

Camat Sambungmacan, Budi Santoso mengatakan, bungkusan tersebut tersebar pada Selasa (28/11) lalu. Dan ditemukan pertama oleh Kepala Desa (Kades) Bedoro, Pri Hartono.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya benar, Selasa kemarin, saya mendapatkan laporan adanya teror kiriman bunga kantil di setiap desa di wilayah saya. Yang awalnya tahu itu Pak Kades Bedoro," katanya dihubungi awak media, Rabu (29/11/2023).

Dirinya mengatakan, sebaran bunga kantil itu menyasar Desa Banaran, Plumbon, Toyogo, Banyurip, Bedoro dan beberapa desa lain. Bungkusan tersebut diletakkan di depan pintu masuk setiap kantor desa.

"Siapa yang naruh kita nggak tahu," ucapnya.

Disinggung apakah kiriman tersebut karena memasuki kampanye Pilpres 2024, dirinya mengaku tidak tahu. "(Masuk kampanye?) nggak tahu, yang pasti kita jangan membuat suasana nggak enak. Kita positif thinking saja," tegasnya.

Dirinya juga meminta masyarakat untuk menanggapi positif kejadian tersebut. Ia juga minta masyarakat tetap rukun meskipun beda pilihan saat Pemilu mendatang.

"Jangan bikin suasana jadi tegang, kita bikin hidup ini enak saja, anggap saja orang yang berdoa untuk keselamatan," pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Kades Bedoro Pri Hartono membenarkan kiriman bunga kantil tersebut. Dirinya menyebut sempat resah dengan temuan itu.

"Ditemukan di halaman kantor desa. Ya sempat resah, bunga kantil kan identik dengan pengasihan, apalagi ini menjelang Pilpres 2024," ujarnya.

Dirinya kemudian membagikan temuan tersebut ke grup WhatsApp (WA) forum kepala desa di Sragen. Ternyata sejumlah desa juga menemukan paket bunga kantil yang sama.

"Di grup WA sejumlah desa ternyata juga mengalami hal yang sama. Beberapa kades sempat resah juga," kata Pri.

Meski tak memiliki petunjuk siapa yang meletakkan bunga kantil tersebut. Namun pihaknya menduga bunga-bunga tersebut dikirim orang yang sama.

"Dugaannya oknumnya sama. Soalnya di bunga kantil itu kan tertulis nama masing-masing desa. Tulisannya identik," jelasnya.

"Namun kami husnuzon saja. Yang penting situasi tetap kondusif," pungkasnya.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Capres nomor urut 1, Anies Baswedan menyinggung pelanggaran kode etik mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman terkait keputusan batas usia capres-cawapres. Anies mengatakan peristiwa itu tak boleh terulang di institusi lain.

"Menurut saya, udah jelas, jelasnya di mana? Namanya MKMK, apa MKMK itu? Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita tidak perlu menyampaikan pandangan, MKMK sudah mengatakan telah terjadi pelanggaran kode etik berat, sampai harus diberhentikan, udah jelas. Karena itu, jangan tempat lain meniru peristiwa itu," kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan peristiwa pelanggaran itu tak boleh dijadikan contoh. Menurutnya, pelanggaran di MK terbukti telah dilakukan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan itu dijadikan contoh ya, jangan, karena kalau itu belum dihukum, belum diproses, kita boleh kasih penilaian, sekarang sudah diproses, sudah jelas itu. Buktinya ada dan ketika kita mengatakan itu terjadi pelanggaran, itu melanggar kode etik. Itu bukan tuduhan, itu kesimpulan Mahkamah, yang lebih tinggi daripada Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dia mengaku menerima keluhan pengangkatan guru berdasarkan kedekatan penguasa atau nepotisme. Dia menegaskan peristiwa di MK tak boleh terulang kembali.

"Banyak tempat yang mengeluhkan, saya terima keluhan, 'Pak, ini pengangkatan guru ada yang diangkat karena saudaranya kepala sekolah', betul nggak? Diangkat karena saudaranya kepala dinas, diangkat karena punya orang dalam, terus gimana kita mau menegakkan kalau di MK terjadi peristiwa seperti ini? Betul tidak? Jadi Bapak-Ibu-Saudara, ini sudah disampaikan MK. Kita melihat, jangan sampai terulang lebih jauh ya," ujarnya.


Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan perempuan memiliki kontribusi penting sebagai 'ibu bangsa'. Terlebih seiring dinamika dan tantangan dalam pembangunan yang semakin kompleks, dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sekadar memiliki kompetensi dan daya saing, namun juga berkarakter.

Artinya, pendidikan yang holistik menjadi faktor menentukan. Di sinilah peran penting dari 'ibu bangsa', karena dari rahim kaum perempuan dan dari buaian kaum ibu, pendidikan paling elementer dan paling fundamental bagi setiap generasi bangsa, mulai dibentuk dan ditanamkan.

Hal ini disampaikan Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama organisasi Wirawati Catur Panca, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Rabu (29/11/23).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Begitupun dalam menghadapi Pemilu 2024, para kaum Ibu juga memiliki peran penting untuk memastikan keluarganya tidak termakan hoax apalagi sampai ikut menyebarkan hoax. Kaum ibu memiliki peran penting dalam menjaga Pemilu tetap semarak dengan duka cita, bukan berujung dengan air mata," ujar Bamsoet, dalam keterangannya, Rabu (29/11/2023).

Bamsoet juga mengapresiasi perjalanan 47 tahun Wirawati Catur Panca yang terus tumbuh dan berkembang menjadi organisasi modern yang tetap konsisten dalam memperjuangkan harkat, martabat, dan kedudukan wanita Indonesia.

Dalam konteks kemajuan peradaban, isu utama yang masih mengemuka adalah isu keadilan dan kesetaraan gender, di mana wanita bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum pria.

Karenanya patut disyukuri banyak kemajuan yang telah dicapai kaum perempuan Indonesia. Tercermin dari kenaikan indeks pemberdayaan gender, yang pada tahun 2022 mencatatkan rekor tertinggi dalam lima tahun terakhir, mencapai 76,59 poin (kategori tinggi).

Indeks pemberdayaan gender ini diukur dari tiga dimensi, yaitu proporsi keterwakilan perempuan dalam parlemen, proporsi perempuan yang bekerja sebagai pengambil keputusan, dan distribusi pendapatan.

"Indeks pembangunan gender yang menggambarkan rasio indeks pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki, juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 lalu mencapai 91,63 poin, yang merupakan angka tertinggi dalam satu dasawarsa terakhir," jelas Ketua DPR RI ke-20 tersebut.

Bamsoet menerangkan di tengah kemajuan juga masih terbuka banyak ruang dan peluang, yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh kaum perempuan. Misalnya keterlibatan perempuan dalam parlemen yang meskipun saat ini sudah meningkat hingga mencapai 21,9%, namun masih belum memenuhi kuota 30% yang disediakan bagi keterwakilan perempuan di parlemen.

"Momentum Pemilu 2024 harus dimanfaatkan seoptimal mungkin agar menjadi titik balik penguatan pemberdayaan perempuan. Berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) yang ditetapkan KPU, jumlah pemilih perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah pemilih laki-laki," kata Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini.

"Dari 204,81 juta jiwa daftar pemilih, sebanyak 102,58 juta (lebih dari 50%) adalah pemilih perempuan," tutup Bamsoet.

Sebagai informasi, acara Sosialisasi Empat Pilar ini juga turut dihadiri oleh Ketua Umum Wirawati Catur Panca Pia Feriasti Megananda, Sekretaris Umum Wirawati Catur Panca Damayanti Moehono, serta tokoh perempuan Okky Asokawati.


Setiap warga negara asing (WNA) yang masuk ke wilayah Rusia kemungkinan akan diminta untuk menandatangani 'perjanjian loyalitas' pada saat tiba di negara tersebut. Dalam perjanjian itu, setiap WNA harus berjanji untuk tidak mengkritik invasi Moskow ke Ukraina.

Aturan baru yang mengatur soal 'perjanjian loyalitas' itu sedang dipersiapkan lebih lanjut oleh Kementerian Dalam Negeri Rusia. Demikian seperti dilansir AFP, Rabu (29/11/2023).

Rusia melakukan penindakan keras, yang belum pernah terjadi sebelumnya, terhadap setiap perbedaan pendapat di wilayahnya. Langkah itu ditingkatkan menjelang pemilu tahun 2024, yang berpeluang untuk memperpanjang pemerintahan Presiden Vladimir Putin hingga setidaknya tahun 2030 mendatang.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Langkah terbaru Moskow ini, menurut laporan kantor berita TASS, akan mewajibkan setiap WNA untuk mematuhi undang-undang ketat yang melarang kritikan terhadap perang yang dipicu Rusia di Ukraina, dan untuk tidak membuat pernyataan positif soal komunitas LGBTQ.

TASS, yang mengutip rancangan dokumen, melaporkan bahwa setiap WNA akan 'menyetujui, dengan memasuki wilayah Rusia, untuk mematuhi larangan-larangan yang ditetapkan dengan tujuan melindungi kepentingan nasional Rusia'.

Orang tersebut, menurut laporan TASS, akan setuju untuk tidak 'mendiskreditkan, dalam bentuk apa pun, kebijakan luar negeri dan dalam negeri Federasi Rusia'.

Simak berita selengkapnya di halaman berikutnya.


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berjanji mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Anies menyebut kaji ulang itu akan dilakukan jika memenangkan Pilpres 2024.

"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang," kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies menyebut anggaran untuk kebijakan fiskal pemindahan ibu kota terbatas. Menurutnya, anggaran itu jauh lebih tepat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan jaminan kesehatan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi gini, Indonesia ini sedang menuju perubahan untuk pertumbuhan bagi pembangunan dan lain-lain, anggaran yang kita miliki itu terbatas, ruang fiskal untuk bangunan itu terbatas, lebih baik ruang fiskal itu dipakai untuk urusan-urusan yang urgen. Kita masih punya banyak anak-anak yang stunting, kita masih punya banyak orang tua yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Itu jauh lebih penting menggunakan anggaran kita daripada saat ingin membangun bangunan untuk ibu kota baru, masih bisa memanfaatkan Jakarta sambil pembangunan yang urgen itu dikerjakan," ujarnya.

Dia mengatakan pembangunan sebuah lokasi baru membutuhkan dana sekitar Rp 460 triliun. Dia mengatakan anggaran itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan polisi hingga tentara.

"Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," ujarnya.

Anies menyinggung ketimpangan yang masih terjadi di wilayah Indonesia. Dia menyebut pembangunan di Indonesia belum merata.

"Nah, yang timpang itu bukan satu lokasi, yang timpang itu di Nusa Tenggara ada, di Kalimantan, di Sulawesi. Karena itu, kita perlu melakukan pemerataan pembangunan. Tapi, kalau ketimpangan itu kita putuskan dengan membangun satu tempat, maka tempat-tempat yang timpang lain dapat apa? Nggak dapat apa apa. Yang dapat di mana? Ya cuma satu tempat itu aja," kata Anies.

"Itulah sebabnya kenapa kami melihat lebih penting membangun tempat-tempat yang hari ini tertinggal, supaya mereka punya pertumbuhan ekonomi yang baik, kualitas sumber daya yang baik. Jadi bukan hanya satu tempat. Tapi, kalau kita hanya bangun satu tempat, yang lain-lain tertinggal juga. Justru itulah kami lihat kenapa penting," lanjutnya.


Pemilu 2019 lalu banyak memakan korban jiwa dari petugas penyelenggara. Mengantisipasi kejadian serupa pada pemilu 2024 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Dinas Kesehatan menekankan untuk seleksi petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) lebih diperketat dari sisi kesehatan.

Kepala Dinas Kesehatan Brebes, Ineke Tri Sulistiowati menjelaskan, berkaca pada Pemilu 2019, banyak petugas KPPS di berbagai daerah termasuk Brebes yang jatuh sakit dan meninggal dunia. Sakit yang mereka alami faktor kelelahan.

"Seleksi petugas di TPS harus ketat, dan mensyaratkan calon petugas tidak punya penyakit yang berisiko fatal jika terjadi kelelahan. Kemudian kepesertaan BPJS Kesehatan petugas juga harus aktif untuk mengantisipasi jika nanti harus dirujuk ke faskes," kata Ineke, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ineke menyebutkan, jumlah tempat pemungutan suara (TPS) di Kabupaten Brebes cukup banyak, mencapai 6.291. Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, Kepala Dinkes Brebes mengakui tidak bisa menjangkau semua.

Sehingga, pihaknya perlu bekerja sama dengan organisasi profesi kesehatan seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Para perawat dan bidan desa memiliki tanggung jawab di masing-masing tempat tinggalnya. Jika terjadi sesuatu kegawatdaruratan di TPS, maka mereka bisa segera melakukan pertolongan pertama.

Untuk memobilisasi jika ada petugas TPS yang akan dirujuk, maka harus melibatkan mobil siaga yang ada di desa atau ambulans puskesmas.

"Pelayanan ini nanti secara berjenjang. Kalau memang perlu dirujuk ke rumah sakit berarti nanti langsung ke rumah sakit tapi kalau cukup di Puskesmas ya nanti di Puskesmas. Untuk koordinator pelayanan kesehatan di sekitar TPS nanti bidan desa. Nanti pelaporannya di puskesmas. Puskesmas nanti yang mengkoordinir nakes termasuk armada ambulans," lanjut Ineke.

Ganjar Ingatkan Bahaya Hoaks Saat Hadiri Haul KH Dalhar Watucongol


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan tanggal debat capres-cawapres. KPU akan menggelar debat selama lima kali.

"Iya, benar," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Rencananya, debat akan digelar sebanyak dua kali pada Desember 2023, dua kali pada Januari 2024, dan satu kali pada Februari 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut jadwal debat capres-cawapres:

1. Selasa, 12 Desember 2023

2. Jumat, 22 Desember 2023

3. Minggu, 7 Januari 2024

4. Minggu, 14 Januari 2024

5. Minggu, 4 Februari 2024

KPU rencananya akan menggelar lima kali debat itu di Jakarta. KPU menilai ada beberapa faktor debat tak digelar di luar Jakarta, salah satunya terkait mobilisasi.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

"Ada satu (debat) nanti, entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.


Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati kembali menggaungkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2024. Pentingnya netralitas ASN disampaikan Ikfina ketika upacara peringatan HUT Korpri ke-52 pagi tadi.

Ikina memimpin langsung jalannya upacara peringatan HUT Korpri ke-52 di halaman PendopaKantor Bupati Mojokerto. HUT Korpri bertema 'Korprikan Indonesia' ini dibuka dengan tarian Mandala Rastra Wilwatikta dari SMAN 1 Ngoro.

Dalam momentum ini, Ikfina menyampaikan tujuan peringatan HUT Korpri ke-52. Yaitu mengajak seluruh anggota Korpri untuk selalu menjaga netralitas dalam Pemilu 2024, serta terus meningkatkan profesionalisme, kinerja dan kepedulian terhadap layanan publik. Selain itu, Korpri juga menjadi organisasi yang selalu mempersatukan bangsa untuk mendukung pembangunan nasional.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya ingin menegaskan kembali kepada seluruh ASN anggota Korpri Kabupaten Mojokerto untuk selalu bekerja dengan berintegritas, profesional dan pengabdian dengan melandaskan pada Core Value ASN berakhlak dan employer brandingnya bangga melayani bangsa dan jaga netralitas di tengah-tengah pusaran dinamika politik yang terjadi," terangnya di lokasi, Rabu (29/11/2023).

Orang nomor satu di Pemkab Mojokerto ini menjelaskan, HUT Korpri kali ini bertepatan dengan tahun politik. Sehingga ia berpesan kepada seluruh ASN anggota Korpri senantiasa menjaga netralitas dalam gelaran Pileg maupun Pilpres 2024. Menurutnya, netralitas ASN sangat krusial karena menjadi prinsip dasar sistem pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

"ASN diwajibkan bersikap obyektif, bekerja untuk kepentingan bersama tanpa campur tangan politik atau preferensi pribadi. Hal ini adalah prinsip yang penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh ASN adalah adil, transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat," jelas Ikfina.

Oleh sebab itu, lanjut Ikfina, seluruh ASN Pemkab Mojokerto telah mengucapkan ikrar dan menandatangani pakta integritas netralitas ASN dalam Pemilu 2024 beberapa waktu lalu. Ia menekankan kembali bahwa pelanggaran netralitas ASN bakal dikenakan sanksi yang tegas sesuai peraturan perundang-undangan.

"Jadikan momen tersebut sebagai tonggak bahwa asn kabupaten mojokerto selalu menjaga netralitas dan tidak melakukan pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena akan ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran netralitas, baik sanksi moral maupun administrasi berupa hukuman disiplin tingkat sedang sampai berat," tegasnya.

Bupati Ikfina lantas menjelaskan tema 'Korprikan Indonesia'. Artinya, seluruh anggota Korpri diharapkan tetap bersemangat dalam bekerja dan berkontribusi melayani masyarakat. Sejalan dengan amanat UU nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Korpri bertransformasi menjadi bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan standar profesi, sebagai pemersatu bangsa, serta memberikan perlindungan hukum dan mengembangkan kesejahteraan anggotanya.

"Keberadaan Korpri diharapkan dapat menjadi motor penggerak percepatan dan kemajuan pembangunan di Kabupaten Mojokerto," tandasnya.

Upacara peringatan HUT Korpri Ke-52 ini diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto. Hadir pula Sekda Teguh Gunarko, para asisten dan staf ahli bupati, jajaran Forkopimda Mojokerto, serta Camat se-Kabupaten Mojokerto.


Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai tidak akan berdamai di Ukraina sebelum dia mengetahui hasil pemilu Amerika Serikat (AS) yang digelar November 2024. Penilaian ini disampaikan di tengah kekhawatiran soal potensi kemenangan mantan Presiden Donald Trump bisa mengurangi dukungan Barat terhadap Kyiv.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (29/11/2023), penilaian itu disampaikan oleh seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, yang enggan disebut namanya, saat berbicara kepada wartawan setelah menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara NATO di Brussels, Belgia.

"Harapan saya adalah Putin tidak akan melakukan perdamaian atau perdamaian yang berarti sebelum dia mengetahui hasil pemilu kita," ungkap pejabat senior AS tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Trump yang mencalonkan diri kembali dalam pemilu 2023 dan menjadi kandidat utama untuk calon presiden dari Partai Republik, diketahui sangat kritis terhadap dukungan militer yang diberikan Washington terhadap Ukraina.

Disebutkan juga oleh pejabat senior AS itu bahwa aliansi militer NATO menegaskan kembali dukungannya terhadap Ukraina, dan menyadari bahwa perjanjian damai pada tahun depan tidak mungkin tercapai.

Ketika ditanya apakah penilaiannya ini merupakan pendapat pribadi atau pandangan pemerintah AS, pejabat senior AS ini menyatakan bahwa hal tersebut merupakan 'premis yang dianut secara luas'.

"Itu adalah konteks di mana semua sekutu menyatakan dukungan kuat untuk Ukraina," ucapnya, merujuk pada rapat para Menlu NATO yang digelar Selasa (28/11) waktu setempat.

Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.


Masa kampanye Pemilu 2024 telah dimulai sejak 28 November 2023. Pada Pemilu tahun depan, rakyat Indonesia tak hanya memilih calon presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Memasuki masa kampanye, ada banyak baliho hingga poster foto caleg DPRD yang terpampang di jalan raya dan lainnya. Aktivitas kampanye tersebut juga dilakukan oleh caleg DPRD DIY.

Adapun pada Pemilu 2024 nanti, dapil DIY dibagi menjadi 7, termasuk untuk wilayah Kulon Progo. Jika merujuk kepada PKPU Nomor 6 tahun 2023, Kabupaten Kulon Progo termasuk dapil 4. Alokasi kursi untuk DPRD Provinsi dapil 4 tersebut adalah sebanyak 7 kursi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagi masyarakat Kulon Progo, bisa menggunakan informasi daftar nama caleg DPRD DIY dapil 4 berikut ini untuk mengetahui siapa saja caleg di daerahnya.

Daftar Nama Caleg Provinsi DIY Dapil 4

Berdasar data yang tertera di laman resmi KPU, terdapat 84 total nama caleg untuk dapil 4 DIY. Ke-84 nama tersebut diusung oleh total 16 partai. Berikut ini daftar namanya sesuai dengan partai pengusung dan nomor urut:

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Hifni Muhammad Nasikh, S.E., M.B.A. Sihabudin Sri Maryatun Mustofa Daud, S.Ag. Ananda Setyawati, A.Md. Par. Salman Al Farizi Nur Eni Rahayu, S.E.

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

Ika Damayanti Fatma Negara, S.I.P. Hj. Bray. Iriani Pramastuti Imelda Erlin Ariestyowatie, S.E. Muhammad Da'i R. Herjuno Kismoyojati Nashrilla Disa Septiatri Samijo

Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP)

Fajar Gegana, S.T. Akhid Nuryati, S.E. Reda Refitra S. Anton Supriyono Eka Septi Wulandari, S.H. Aridan Purbo Kuncoro Dian Hastiwi

Partai Golongan Karya (Golkar)

Drs. Suharto Lilik Syaiful Ahmad, S.P. Khilmy Rosyidah, S.H. Tugiyat R. Sutahan Dra. Nurmiyati Rikatri Kadarina

Partai NasDem

Saryono, S.Pd. Yoga Dwi Rezky Hariyanto, S.Pd. Sri Rahayu Dian Fitri Rachmawati, S.Th.I. Andika Edo Wicaksana, S.I.Kom. Tri Winarni, S.Pd. Joko Suseno, S.E.

Partai Buruh

Firmansyah Burhasnita

Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)

Rice Bianti Purwoningsih Muhammad Isa Kustiyo

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Muh. Ajrudin Akbar, S.Sos.I. Suharmanta, S.Pd., S.E., M.M. Endang Retno Sariyah Sulasminingsih, A.Md. Alim, S.H. Diah Sulistiani, S.Sos. Erry Krisdwianti, S.Si. Faza Triawan, S.Pd.

Partai Kebangkitan Nusantara

Suyatno Fany Riyana

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

Drs. R. Harnanto Heni Periati Mendropa, M.Th.

Partai Amanat Nasional (PAN)

Mahmud Ardi Widanto, S.I.P. Riemas Ginong Pratidina, S.Fil. Purwanti Suparjo, S.T. Nugrohotomo Tasik Amanah Harti Mukti Suwarti

Partai Demokrat

Satmoko Cahyo Purnomo Tarmanto Sabila Nur Azizah Muhammad Adi Alim, S.Pd. Dina Yuliananda Jalu Prakoso Herman Fajar Suranto

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Edi Sukoyo Ir. Lorensius Hardi Pranoto Christina Putri Wahyuni Helina Rini Ernawati Yuliana Susanti Radzki Fajar Kurnia Prasetyo

Partai Perindo

Dwi Elinda Septianingrum Muhkamad Toil

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

R. Faidullah Rafi'ur Rutab Rinto Wardiyanto Siti Salamah Erni Setyawati Dinda Choerunnisa R. Teguh Wijaya Zazin Sulaiman

Partai Ummat

Achmad Zulkarnaen Prakoso, S.T. Retno Panji Riandani Heriyanto Suparsiyah Mugi Astuti Ahmad Baihaqy Rais

Demikian daftar nama caleg tetap DPRD Provinsi DIY dapil 4 Kabupaten Kulon Progo. Semoga bermanfaat, ya, detikers!

Gempa M 5,2 Guncang Kulon Progo DIY


Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy bercerita pernah ditawari mengisi posisi Wakil Menteri (Wamen) PUPR. Rudy mengatakan menolak tawaran jabatan tersebut.

"Yang pertama Pak Pramono Anung (Mensesneg) telepon saya. 'Mas Rudy, Ibu (Megawati) sudah setuju Mas Rudy akan diusulkan dilantik menjadi Wakil Menteri PUPR'. Saya jawab 'Mboten (tidak)'. Setelah itu saya di-WA oleh Pak Mensesneg hari Rabu harus sampai di Jakarta membawa PSL. Saya jawab 'Mboten'," kata FX Rudy di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Rudy menuturkan, setelah dirinya menolak tawaran itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka datang ke kediamannya. Dia mengungkapkan kedatangan Gibran untuk menanyakan alasan menolak tawaran sebagai Wamen PUPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Akhirnya Mas Gibran disuruh ke rumah untuk menanyakan itu. Ya tetap saya tolak, 'Mboten, tidak'," ujarnya.

Rudy mengungkapkan alasan menolak tawaran tersebut. Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan lebih mementingkan persahabatan dengan Ahmad Purnomo, yang hendak maju sebagai Wali Kota Solo pada 2019 tapi Gibran yang maju.

"Saya lebih penting persahabatan dengan Pak Ahmad Purnomo cawalkot yang dipotong 9 September 2019," ucapnya.

Rudy mengaku dirinya dan Purnomo juga sempat dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Saat itu kata Rudy, Purnomo ditawari menjadi komisaris utama (komut) BUMN. Rudy mengatakan tawaran dirinya sebagai Wamen PUPR sebelum Gibran terpilih sebagai Walkot Solo.

"Sudah, setelah itu dipanggil 3 hari rekomendasi turun, Pak Pur dan saya dipanggil ke Istana. Pak Pur ditawari jadi Komut BUMN SK Kalbe Farma dia tidak mau. Terus Mas Gibran terpilih jadi walkot, belum dilantik, ditawarin jadi Wamen PUPR saya tolak karena lebih penting persahabatan daripada jabatan, nanti Pak Pur menilai saya dibarter, sakit hati lagi saya," imbuhnya.


Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelontorkan anggaran Rp 38 triliun di 2024 untuk penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). Hal ini sebagai wujud dukungan terhadap sistem demokrasi Indonesia.

"Tahun depan kita akan terus mendukung pelaksanaan Pemilu yang total anggaran Rp 38 triliun dan antisipasi kalau terjadi putaran kedua," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Kementerian Keuangan sebenarnya telah mengalokasikan anggaran untuk persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 dari 2022. Tahun lalu, belanja Pemilu telah terealisasi Rp 3,1 triliun.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Khusus tahun ini disiapkan anggaran sebesar Rp 30,1 triliun untuk persiapan Pemilu 2024. Anggaran itu dibagikan ke 16 kementerian/lembaga, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pemilu ini anggarannya tahun ini itu adalah Rp 30,1 triliun. Itu tersebar di 16 kementerian/lembaga mulai dari KPU, Bawaslu, dan juga KL-KL lain seperti Kemendagri dan lain-lain," kata Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (24/11).

Dari anggaran Rp 30,1 triliun, Isa menyebut yang sudah disalurkan dan diserap kementerian/lembaga sebesar Rp 18,8 triliun. Utamanya di dua lembaga utama yakni KPU dan Bawaslu senilai Rp 16,3 triliun.

Sementara itu, di 14 kementerian/lembaga lainnya yang juga melakukan kegiatan-kegiatan terkait Pemilu 2024 sudah menyerap anggaran Rp 2,6 triliun.

"Yang terbesar ada di dua lembaga utama yaitu KPU dan Bawaslu. KPU dan Bawaslu ini sudah Rp 16,3 triliun," sebut Isa.


Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengungkapkan kejengkelannya di hadapan ribuan relawan pendukung Pilpres 2024 Ganjar-Mahfud di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia mengungkap kekesalan dengan dinamika politik yang terjadi jelang masa penetapan kampanye yang dimulai Selasa (28/11).

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).

Sementara Calon wakil presiden Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menilai ungkapkan itu muncul karena ada kerisauan kecurangan jelang Pemilu 2024 usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal gugatan usia capres dan cawapres. Ia mengaku keresahan itu disampaikan masyarakat ke dirinya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Keresahan yang disampaikan teman-teman di sini adalah keresahan bahwa ini ada pembiaran proses dari semua yang terjadi, butuh perubahan cara kerja sehingga semua misalnya ditangani dengan sungguh-sungguh. Penanganan stunting, penanganan kemiskinan, penanganan kesenjangan sosial itu benar-benar tidak dibiarkan," ucap Cak Imin Selasa (28/11/2023).

Menanggapi pidato Megawati, Sekretaris Tim Kampanye Nasional pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran, Nusron Wahid menilai kritik itu tidak relevan. Ia justru mencurigai ada maksud di balik pidato Presiden RI ke 5 Megawati Soekarnoputri.

"Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya," ujar Nusron dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

"Sistem seperti orde baru hanya terjadi jika ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat dan tuduhan seperti yang diutarakan Megawati tidak mungkin ada. Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan, Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan," sambung Nusron.

Sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan masa kampanye Pemilu 2024 dapat berjalan damai. Sehingga adu gagasan dari capres-cawapres menjadi warna-warni di masa kampanye.

"Kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum. Penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide. Tapi tetap dengan senyum dan gembira," kata Jokowi Rabu (29/11/2023).

Jauh sebelum pidato dari Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, baik Capres Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan juga telah melempar kritik keras di ruang publik. Pernyataan para elite partai politik itu mewarnai lembaran awal masa kampanye pemilu

lalu apakah situasi itu bisa menjadi barometer jalannya proses pemilu ke depan? Akankah naskah perdamaian yang telah diteken capres-cawapres bersama 18 partai politik perserta pemilu dapat menjadi jaminan iklim pemilu yang damai dan kondusif?

Adu Perspektif malam ini membahas tema Perang Terbuka Di Awal Masa Kampanye bersama Guntur Romli (Politikus PDI Perjuangan), Ade Armando (Politikus PSI), Bestari Barus (Politikus Partai Nasdem) dan Adi Prayitno (Direktur PPI). Acara disiarkan secara langsung dari kanal detikcom dan sosial media lainnya, Rabu 29 November 2023, live pukul 20:00 wib.


Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy'ari, memastikan pihaknya akan bertanggung jawab terkait dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024. Ia memastikan tengah menyelidiki kebocoran data tersebut.

"Sedang kita selidiki itu data dari KPU atau bukan, kemudian apakah sistemnya kena hack atau tidak. Tentu kami akan tanggung jawab soal itu," ucapnya ditemui di Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Hasyim pun menegaskan bahwa KPU akan bertanggung jawab atas kebocoran data yang ada jika memang data yang bocor itu berasal dari data yang dikelola oleh KPU sendiri.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pasti KPU tanggung jawab. Karena data itu kan dikelola KPU," ujarnya.

Sebelumnya diketahui, threat actor bernama Jimbo membobol data pemilih dari KPU dan menjual data tersebut. KPU mengambil langkah berkoordinasi dengan BSSN.

Salah satu akun di media sosial X membeberkan dalam cuitannya, mengenai threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Data-data tersebut dijual dengan 2 BTC (Bitcoin). Untuk harga 1 BTC setara dengan Rp 571.559.477.

Data itu memuat terkait informasi dari dua ratusan juta data personel, di antaranya meliputi NIK, NKK, nomor KTP, TPS, e-KTP, jenis kelamin, dan tanggal lahir. Data-data itu juga termasuk dari konsulat jenderal Republik Indonesia, kedutaan besar Republik Indonesia, dan konsulat Republik Indonesia.


Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka telah menentukan titik atau lokasi yang tidak boleh dipergunakan untuk melakukan Kampanye baik pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas maupun pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).

Ketua KPU Majalengka Agus Syuhada menyebut, larangan tersebut merupakan hasil dari kajian dan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan aspek estetika dan tata ruang.

"Kita juga sudah berkoordinasi dengan Pemda, dan pemda juga sudah mengajukan titik-titik yang dilarang untuk melakukan kampanye maupun memasang APK. Kita sudah tetapkan dan sudah saya tanda tangan dan titik-titiknya sudah jelas mana saja yang boleh dan mana saja yang tidak," kata Agus saat ditemui di kantornya, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lokasi yang dilarang digunakan untuk kampanye dan pemasangan APK itu, kata Agus, diantaranya lapangan Gelanggang Generasi Muda (GGM) Majalengka serta sepanjang jalan KH Abdul Halim.

"Di GGM itu dilarang, dan sepanjang area KH Abdul Halim itu juga dilarang secara umum kampanye dan memasang APK diperbolehkan, kecuali di tempat yang tadi disebutkan namun tetap dengan memperhatikan asas kepantasan dan estetika," ujar Agus.

Estetika menjadi alasan KPU tidak mengizinkan lokasi tersebut digunakan untuk kampanye dan pemasangan APK. Pasalnya, lokasi tersebut merupakan wajah Kabupaten Majalengka yang dilarang dirusak keindahannya.

"(Alasan tidak boleh) hasil kesepakatan antara Pemda dan KPU dengan mempertimbangkan alasan estetika, kalau di jalan KH Abdul Halim. Kalau di GGM karena fasilitas publik yang aktif dikunjungi masyarakat," ucap Agus.

Agus menyampaikan, pihaknya juga telah mensosialisasikan terkait tahap dan metode kampanye sesuai peraturan yang berlaku seperti pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka di tempat umum.

"Nah untuk kampanye saat ini tahapan dan metodenya kan ada rapat terbatas dengan jumlah masa kurang dari 1000 orang jadi boleh kampanye di ruang publik dengan ketentuan-ketentuan tadi," jelasnya.

Sekedar diketahui, masa kampanye sendiri telah berlangsung per tanggal 28 November 2023 kemarin. Masa kampanye sendiri akan dilaksanakan selama 75 hari atau sampai 10 Februari 2023.

Janji Anies ke Warga Bogor: Bangun Transportasi Umum Terjangkau


Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti penegakan hukum terpadu (gakkumdu) dalam Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel). Pihaknya meminta agar aparat kepolisian dan kejaksaan melibatkan Bawaslu dalam penyidikan pelanggaran Pemilu.

Hal itu disampaikan Junimart Girsang dalam kunjungan kerja spesifik di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/11). Junimart menilai Bawaslu harus dilibatkan dalam gakkumdu.

"Gakkumdu itu sangat sensitif sekali. Walaupun tadi tidak kami tanyakan, tapi dalam pernyataan tertulis sudah dijawab bahwa dalam proses gakkumdu itu Bawaslu harus dilibatkan dalam proses penyidikan," ujar Junimart kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Junimart mengaku keterlibatan Bawaslu belum maksimal. Dia menilai proses hukum terhadap pelanggaran pemilu masih diproses secara terbatas oleh polisi dan jaksa.

"Kalau selama ini kan Bawaslu itu hanya menemukan suatu dugaan pelanggaran pemilu. Diserahkan ke kepolisian dan kejaksaan, seterusnya Bawaslu tidak perlu dilibatkan," jelasnya.

Dia menyebut keikutsertaan Bawaslu dalam gakkumdu sangat penting dan diberikan atensi khusus. Pasalnya temuan dugaan penyelenggaraan Pemilu dapat dikawal dengan baik oleh Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan.

"Nah itu perlu disikapi nanti supaya betul-betul kelengkapan dari dugaan temuan itu tetap menjadi bagian dari kawalan Bawaslu. Tidak ujuk-ujuk berhenti di kepolisian, kejaksaan. Terus gak tahu kemana raibnya," sebutnya.

Junimart turut menyinggung kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Sulsel. Dia menekankan soal kesiapan Naskah Perjanjian Dana Hibah (NPHD) untuk Pilkada serentak di tahun depan.

"Kalau menurut dari laporan KPU semua sudah beres. Mudah-mudahan dengan direalisasikannya NPHD tersebut maka kerja-kerja KPU juga tidak akan terganggu," imbuh Junimart.

Dia menekankan agar Pemprov Sulsel dapat membangun koordinasi dengan penyelenggara Pemilu. Hal ini dilakukan demi menekan angka pelanggaran dalam perhelatan Pemilu.

"Saya kira begini, ini kan hanya perlu meningkatkan fungsi koordinasi komunikasi. Antara Pemprov dan Bawaslu dengan pihak-pihak terkait. Nah kalau komunikasi terjalin dengan baik tidak akan ada pelanggaran yang signifikan," tuturnya.

Junimart juga turut menanggapi soal 46 orang ASN yang dilaporkan atas dugaan pelanggaran netralitas jelang Pemilu 2024. Baginya, kasus itu pada dasarnya bukanlah pelanggaran, melainkan faktor ketidaktahuan terhadap aturan yang berlaku.

"Kalau tadi disebutkan ada 46 ASN yang melakukan, bukan pelanggaran menurut saya, mungkin karena ketidaktahuan. Faktor ketidaktahuan dan bukan faktor kelalaian," paparnya.

Sementara Ketua Bawaslu Makassar Mardian mengatakan 46 ASN yang diduga melanggar tersebar di kabupaten/kota di Sulsel. Dia menyebut ada 2 orang di antaranya yang sudah dipecat.

"Yang banyak itu di Palopo, Parepare. Ada yang dipecat. Ada dua yang dipecat. Di Luwu Timur dan Bantaeng. Iya Pemkab. Ada kepala desa, ada juga di kelurahan. Yang jelas dia di lingkup pemerintah daerahnya," kata Mardiana.

Dia menambahkan salah satu yang dipecat merupakan kepala desa (kades) di Bantaeng. Kades tersebut tergabung dalam partai politik dan maju sebagai caleg.

"Kepala desa di Bantaeng. Karena di nyaleg dan ternyata ditemukan KTA. Itu kan tidak boleh kepala desa berpolitik praktis, sama dengan ASN," tutup Mardiana.

Tips Hindari Hoax yang Berseliweran Jelang Pemilu 2024


Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan menggelar Munajat Kubro di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Tujuannya untuk memanjatkan doa bagi keselamatan NKRI dan Palestina.

Pihak Kemensetneg juga telah mengeluarkan izin kegiatan Munajat 212 di Monas tersebut. Simak informasi selengkapnya berikut ini.

1. Munajat Kubro 212 di Monas: Diawali Tahajud

Kegiatan Munajat Kubro 212 akan dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat. Acara digelar pada Sabtu, 2 Desember 2023 dini hari sampai pagi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Iya, Sabtu, 2 Desember, acaranya mulai jam 03.00 WIB sampai pukul 09.00 WIB," ujar Wasekjen PA 212 Habib Novel Bamukmin, saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11/2023).

Acara akan diawali dengan salat tahajud bersama, kemudian dilanjutkan dengan munajat dan tausiah-tausiah dari alim ulama. Diperkirakan, jemaah dari berbagai daerah akan tiba di Jakarta sejak Jumat, 1 Desember 2023.

"Tapi dari Jumat malam dari seluruh Indonesia sudah datang, Lampung sudah siap, ini saya lagi keliling ke Jawa Barat buat ngundang ulama-ulama Majalengka. Biasanya jam 9 malam sudah stand by, ada yang tidur di situ di Monas juga, ada yang ke Istiqlal dulu," jelasnya.

Persiapan sarana prasarana acara Munajat Kubro 212 dilaksanakan sejak Jumat, 1 Desember pagi. Novel Bamukmin mengklaim acara tersebut akan dihadiri jutaan orang.

"Persiapan sudah dari Jumat pagi. InsyaAllah 3 juta orang (akan hadir)," katanya.

Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin (Foto: Lamhot Aritonang)

2. Kemensetneg Sudah Beri Izin

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengeluarkan izin kegiatan Munajat 212 di Monumen Nasional (Monas) pada 1-2 Desember 2023. Izin tersebut tercantum pada surat yang dikeluarkan per 28 November 2023 dan ditandatangani Sekretaris Kemensetneg, Setya Utama.

Dalam isi surat itu, tertulis tema Munajat 212 di Monas adalah 'Untuk Keselamatan NKRI dan Kemenangan Palestina'. Acara tersebut digelar pada Jumat-Sabtu (1-2 Desember 2023) pukul 03.00-09.00 WIB.

Setya Utama membenarkan surat tersebut. Dia mengatakan izin kegiatan dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dan Kemensetneg setuju asal tidak untuk kegiatan politik.

"Izinnya dari DKI, kami prinsip setuju dengan syarat tidak untuk kegiatan politik," ujarnya.

3. PA 212 Tidak Undang Capres-Cawapres Mana Pun

Persaudaraan Alumni (PA) 212 memastikan tidak mengundang capres dan cawapres mana pun dalam kegiatan Munajat 212 di Monas, Jakarta Pusat. PA 212 mengatakan kegiatan ini murni untuk memanjatkan doa bagi keselamatan NKRI dan Palestina.

"Kami pastikan tidak mengundang capres-cawapres mana pun. Karena ini acaranya munajat untuk keselamatan umat menjelang Pemilu 2024 dan juga untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina," kata Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi detikcom, Rabu (29/11/2023).

Pihaknya PA 212 tidak menolak apabila nantinya ada capres dan cawapres yang akan hadir. Namun, PA 212 tidak akan memberikan panggung kepada capres dan cawapres tersebut.

"Undangan ini kan umum terbuka, ya kita tidak bisa tolak juga kalau mereka akan hadir, tapi kita tidak bisa kasih sambutan," katanya.

4. Habib Rizieq Belum Dipastikan Hadir

Habib Rizieq mengaku mau menghadiri Munajat Kubro 212 di Monas, Jakarta Pusat. Namun, kehadiran Habib Rizieq masih melihat kondisi kesehatannya.

"Mau, beliau mau hadir. Tapi masih melihat kondisi kesehatan beliau dan istri yang sedang masa pemulihan," kata pengacara Habib Rizieq Shihab, Azis Yanuar, kepada detikcom, Rabu (29/11/2023).

Selain itu, Azis Yanuar mengatakan bahwa kehadiran Habib Rizieq di Munajat Kubro 212 tidak memerlukan koordinasi dengan kejaksaan. Menurutnya, Habib Rizieq bebas beraktivitas selama tidak melanggar hukum.

"Karena HRS bebas untuk aktivitas apapun selama tidak melanggar hukum," kata Azis.

Azis Yanuar menambahkan tidak ada halangan bagi Habib Rizieq untuk melakukan aktivitas, termasuk kegiatan keagamaan sekalipun selama tidak melanggar hukum.

"Dan acara apa pun, termasuk acara doa, istigosah, dan lain-lain adalah acara (yang) dilindungi UU dan acara legal serta sah sehingga tidak ada halangan sebenarnya untuk HRS hadir, apalagi urusan dengan kejaksaan," katanya.

"Tidak ada urusan sama sekali, tidak ada urgensi, dan tidak ada hubungan," tambahnya.

Azis Yanuar mengatakan Habib Rizieq akan diusahakan hadir di Munajat Kubro 212 yang berlangsung pada 1-2 Desember 2023 di Monas, Jakarta Pusat.

"Adapun kendalanya hanya dari beliau personal belaka dan hal lain bersifat pribadi seperti kurang sehat dan semacamnya. Itu pun masih akan diusahakan," tuturnya.


Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memutuskan KPU RI melakukan pelanggaran administrasi mengenai target keterwakilan caleg perempuan sebesar 30 persen. Bawaslu meminta KPU memperbaiki administrasi tata cara pencalonan DPR RI dengan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA).

Putusan itu disampaikan ketua majelis, Puadi, dalam persidangan di Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023). Sidang itu terkait perkara yang dilaporkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Keterwakilan Perempuan.

"Memutuskan, satu, menyatakan Terlapor (KPU RI) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Puadi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dua, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023," sambung dia.

Selain itu, Bawaslu memberi teguran kepada KPU agar tidak mengulangi perbuatan yang melanggar aturan. Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU lamban dalam menindaklanjuti putusan MA Nomor 24/P/HUM/2023 terkait penghitungan kuota perempuan di legislatif dengan pembulatan ke bawah melanggar UU Nomor 7 Tahun 2017.

Diketahui, putusan tersebut terbit sejak 29 Agustus 2023. Namun, saat itu KPU hanya memberikan surat kepada parpol untuk mematuhi putusan tersebut.

"Majelis pemeriksa menilai tindakan Terlapor sudah terlambat dan membuktikan Terlapor tidak memiliki komitmen dan keseriusan melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata anggota majelis, Herwyn Malonda.

Herwyn menilai keterlambatan itu pun berakibat terhadap kesiapan parpol dalam memperbaiki daftar bakal calonnya agar dapat memenuhi kuota keterwakilan perempuan 30 persen. Hal itu, menurut Bawaslu, terbukti dalam DCT anggota DPR RI dari 17 parpol yang jumlah caleg perempuannya di bawah 30 persen.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan KPU RI terkait dugaan pelanggaran administrasi dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI.

"Kami melihat mengetahui bahwa KPU RI telah menetapkan daftar calon tetap yang dilakukan pada 3 November yang lalu, dan kemudian diumumkan pada 4 November yang lalu, itu banyak daftar pemilih yang ditetapkan tersebut tidak memenuhi kriteria atau keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen," ujar Direktur Eksekutif NETGRIT sekaligus perwakilan dari Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, Hadar Nafis Gumay, di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin (13/11).

Menurutnya, hal itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Hadar menegaskan perempuan memiliki hak menjadi calon anggota legislatif.

"Yang jelas, di dalam UU Pemilu pun itu sudah diatur di mana keterwakilan perempuan di dalam DCT yang diajukan oleh setiap parpol di setiap dapilnya itu harus memenuhi paling sedikit 30 persen," paparnya.


Wakil Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyhari, meminta KPU tanggung jawab atas dugaan kebocoran data pemilih Pemilu 2024. Kharis menilai KPU yang berwenang mengelola data pemilih.


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya berkomitmen akan meningkatkan pengawasan menjelang natal dan tahun baru (nataru) 2024, kampanye politik, hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Diketahui, pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut, ada sekitar 2,1 juta pemilik suara di Kota Pahlawan ini.

Surabaya juga akan menghadapi momen Nataru, di mana mobilitas penduduk akan padat dan kebutuhan konsumsi diperkirakan meningkat. Harga bahan-bahan pokok diharapkan tetap terkendali. Keamanan tetap terjaga, di tengah kegembiraan dan kebahagiaan warga masyarakat di momen bahagia ini.

DPRD Kota Surabaya bakal memaksimalkan kewenangan konstitusionalnya untuk terus memonitor dan melaksanakan pengawasan berbagai dinamika masyarakat dan pembangunan di akhir tahun. Dalam momen kampanye Pemilu, misalnya, semua kontestan partai politik, calon-calon legislatif, relawan, dan para kandidat calon presiden-calon wakil presiden serta masyarakat luas dapat difasilitasi dengan baik.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Salah satu kata kuncinya, aparatur pemerintah dan penyelenggara Pemilu bertindak profesional dan berintegritas. Semua peserta Pemilu harus diperlakukan sama dan setara. Merasa diayomi dan difasilitasi. Pun sebaliknya, ditindak jika melanggar peraturan perundang-undangan," kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).

DPRD menaruh perhatian serius terhadap pelaksanaan Pemilu 2024 yang taat akan asas langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Karena Pemilu akan menentukan para legislator terpilih dan para pemimpin yang terbaik dalam mengemban amanat penderitaan rakyat.

"Kita berharap masa kampanye dimanfaatkan para partai politik, calon-calon legislatif, calon presiden-calon wakil presiden dengan baik untuk sosialisasi pemikiran, gagasan, dan program-program di masyarakat. Dan, warga masyarakat pun dapat menyerap kontestasi dengan gembira, dengan mengenal lebih dekat dan mendalam terhadap calon-calon yang akan dipilih," tambah Adi.

Kota Surabaya harus semakin menguatkan kerukunan, keguyuban, dan gotong royong di antara warga masyarakat yang selama ini telah terjaga dengan baik. Karena gotong royong itu menjadi modal kuat dan mendasar bagi warga kota ini dalam melewati masa-masa sulit, seperti misalnya selama 2 tahun dilanda pandemi COVID-19.

Begitu pula dalam menyambut perayaan Nataru, pasti diwarnai berbagai kesibukan warga masyarakat, mobilitas penduduk meningkat dan kebutuhan konsumsi melonjak. Selama Kebutuhan-kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi pun diharapkan meningkat di akhir tahun.

"Kita berharap aparatur Pemerintah Kota Surabaya dan seluruh pemangku kewenangan dan kepentingan dapat menjaga serta mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Salah satunya dengan menggencarkan operasi pasar yang tepat sasaran," kata Adi.

DPRD Kota Surabaya mengapresiasi langkah Pemkot yang memasang simbol-simbol perayaan di depan Balai Kota Surabaya ketika menyambut peringatan hari-hari besar keagamaan.

"Kita perkuat terus kerukunan dan kita jaga Surabaya sebagai kota yang dihuni bermacam-macam corak warga masyarakat di mana kota besar ini menjadi rumah bersama yang nyaman, aman, dan damai bagi semua warga masyarakat," tambahnya.

Pada Desember, Pemerintah Kota Surabaya akan menuntaskan program-program pembangunan sepanjang 2023. Berbagai aspirasi masyarakat yang disepakati dalam APBD dijalankan untuk kepentingan perbaikan di pemukiman, kampung-kampung dan pemberdayaan masyarakat.

"Desember juga memasuki musim penghujan. Bahkan Januari-Februari diperkirakan hujan lebat. Warga masyarakat berharap berbagai saluran air dan pompa air berfungsi dengan baik untuk menekan ancaman banjir di jalan dan pemukiman," tutur Adi.

Pembangunan jalan-jalan kampung, saluran air, sodetan, lampu penerangan jalan dapat dioptimalkan untuk memenuhi berbagai kepentingan warga. Warga masyarakat harus berpartisipasi aktif untuk menciptakan kawasan kampung dan pemukiman yang semakin nyaman.

"DPRD Kota Surabaya berharap penyerapan anggaran pembangunan berlangsung maksimal. Pada akhir tahun ini, para legislator akan menjalankan evaluasi pelaksanaan di semua organisasi perangkat kerja," ujar Adi.

"Baru-baru ini kami juga menerima pengaduan kelompok-kelompok masyarakat penyedia permakanan. DPRD akan terus mencarikan solusi yang tepat bagi semuanya," pungkasnya..


Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menyinggung soal orang baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba) dalam pidatonya. Menko Perekonomian sekaligus Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Orba merupakan masa lalu.

"Ya kalau kita masuk dalam Orde Reformasi," ujar Airlangga di Istana Negara, Rabu (29/11/2023). Airlangga menjawab pertanyaan apakah ada tanggapan soal pernyataan Megawati yang menyebut penguasa saat ini seperti Orba.

Kemudian, Airlangga ditanya apakah setuju atau tidak dengan ucapan Mega. Ia mengatakan Orde Baru adalah bagian yang sudah lewat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orde Baru kan sudah chapter yang sudah lewat," tuturnya.

Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyinggung soal Orba saat menghadiri Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat. Megawati menyemangati relawan untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud.

"Mestinya Ibu (menceritakan dirinya sendiri -red) nggak boleh ngomong gitu, tapi sudah jengkel. Tahu nggak, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati ketika memberi arahan di rakornas relawan Ganjar-Mahfud di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

"Benar tidak? merdekaaa, merdeka, merdeka. Menang kita....? Ganjar-Mahfud satu putaran..?" imbuh Mega disambut riuh para relawan.


Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyayangkan Bawaslu karena prematur memroses atas aduan pantun dalam pengundian nomor urut capres/cawapres di KPU. Hal itu disampaikan menanggapi laporan Anggreini Mutiasari.

Sidang pantun di Bawaslu (YoTube Bawaslu)

"Keputusan Bawaslu dengan menetapkan Laporan Perkara 001 sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah melalui hasil kajian yang prematur," kata Wakil Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Dr Duke Arie Widagdo kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Sidang di Bawaslu siang ini disiarkan secara langsung lewat chanel YouTube Bawaslu. Agenda sidang yang mendengarkan pembacaan aduan oleh Anggreini Mutiasari. Duduk sebagai ketua Majelis Pemeriksa, Fuady. Aggreini membacakan laporanya terkait pantun yang dibacakan oleh Wapres Paslon Nomor Urut 3 Mahfud MD atas dugaan melanggar Pasal 492 UU Pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Duke Arie Widagdo yang didampingi Abdul Aziz Hakim dan Idris Sopian Ahmad juga mempertanyakan pertimbangan apa sehingga perkara ini diregister sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilu. Padalah Pasal yang dilaporkan Pelapor terkait dugaan tindak pidana Pemilu Pasal 492.

"Harusnya menurut Terlapor ada klarifikasi terlebih dahulu karena ini dugaan tindak pidana dan prosesnya juga melalui Gakumdu," ucap Duke.

"Sebab sangat tidak mungkin suatu dugaan pelanggaran yang mengandung unsur pidana yakni pasal 492 diuji pada Majelis Pemeriksa Pelanggaaran Administrasi Pemilu," sambung Duke Arie Widagdo.

Sebab, kata Duke Arie Widagdo, berdasarkan Pasal 37 ayat 1 Perbawaslu 8 Tahun 2022 menyatakan bahwa putusan pada pemeriksaan Pelanggaran Administratif Pemilu itu ada 2 yakni terbukti dan tidak terbukti.

"Bagaimana jika majelis memutuskan Terbukti melakukan Tindak Pidana Pemilu Pasal 492 padahal proses pengujiannya bukan melalui Gakumdu. Ini tentu tidak sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Bawaslu sendiri sebagaimana Perbawaslu 7 Tahun 2022," ucap Duke Arie Widagdo.

Menurut Duke seharusnya jika hal ini terkait masalah tindak pidana maka diteruskan melalui Gakumdu.

"Untuk itu proses klarifikasi penting dilakukan oleh Bawaslu guna menentukan pelanggaran ini bersifat administratif atau pidana. Namun sayangnya proses klarifikasi itu tidak dilakukan oleh Bawaslu," tutur Duke Arie Widagdo.

Untuk diketahui, Mahfud diadukan ke Bawaslu RI lantaran dianggap 'curi start' kampanye sebelum memasuki masa kampanye per 28 November mendatang. Aduan itu bermula dari pantun yang dilontarkan mereka pada saat hari pengundian dan penetapan nomor urut di KPU RI beberapa waktu lalu.

Sebelum menutup sambutannya usai mendapat nomor urut, Mahfud juga sempat berpantun usai Ganjar berpidato. Begini pantun yang disampaikannya.

Hukum yang tegak harapan kita

Sejahtera merata idaman bersama

Ganjar-Mahfud pilihan kita

Gotong-royong pilih nomor 3


Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Fanta HQ Prabowo-Gibran, Dedek Prayudi, bicara soal pentingnya gerakan anak muda dalam sejarah politik di Indonesia. Dia mengatakan jika tidak ada anak muda, Indonesia tidak ada.

"Anak muda itu penting dalam sejarah perpolitikan nasional. Anak muda sering banget dianggap bocil nggak tahu apa-apa, diremehkan kemampuannya, diremehkan keberaniannya atau keteguhan hatinya kadang-kadang. Tapi kita lupa kalau nggak ada kita, nggak ada bocil, nggak ada Indonesia," kata Dedek dalam acara diskusi Politik Marah-marah vs Politik Gemoy di kantor Fanta Headquarters, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dedek mengatakan sejumlah gerakan politik penting di Indonesia selalu diinisiasi oleh kalangan muda. Gerakan itu mulai dari pergerakan Boedi Utomo, munculnya Sumpah Pemuda pada 1928, hingga meyakinkan Sukarno-Hatta agar segera menyatakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Tahun) 1945 ketika orang tua dalam hal ini proklamator kita sedang bimbang untuk negosiasi dengan Jepang atau tidak, lalu siapa yang menculik mereka ke Rengasdengklok untuk dikuatkan hatinya supaya segera memproklamirkan kemerdekaan tanpa bernegosiasi dengan pihak luar manapun, anak-anak muda juga," katanya.

Dalam konteks pemilu 2024, Dedek mengatakan para generasi muda juga memiliki peran signifikan. Dia mengatakan untuk pertama kalinya anak muda akan menjadi mayoritas dalam daftar pemilih tetap di pemilu.

"Anak-anak muda Gen Z dan milenial itu komposisinya itu mencapai 57 persen dari daftar pemilih tetap. Ini paling dominan menentukan arah politik dan kebijakan dari bangsa besar bernama Republik Indonesia," ujar Dedek.

Dedek mengatakan sejumlah langkah juga telah disiapkan TKN Fanta dalam menggaet ceruk suara pemilih muda. Menurutnya, para pemilih muda menginginkan politik yang gembira.

"Anak-anak muda ini nggak suka dengan politics of fear atau politik yang menakut-nakuti, menawarkan rasa takut. Mereka kalau melihat kalau politikus pada berantem mereka jadi eneg. 'Alah lu berantem juga bukan buat gua'. Mereka menyukai politics of hope, politik yang menawarkan harapan," ujar Dedek.

Dia menambahkan, prinsip tersebut membuat TKN enggan menanggapi sejumlah fitnah yang ditunjukkan kepada Prabowo-Gibran dalam kontestasi pemilu saat ini.

"Kami tidak akan balas fitnah dengan fitnah. Kita fokus memperkenalkan paslon kita baik itu paslonnya dengan segala karakteristiknya juga dengan program-program yang termaktub dalam dokumen visi misi yang kira sebut Asta Cita," pungkas Dedek.


Mahkamah Konstitusi (MK) tak menerima gugatan nomor 141/PUU-XXI/2023 pada sidang pembacaan putusan hari ini. Perkara tersebut berkaitan dengan gugatan ulang terhadap syarat usia capres-cawapres di dalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu yang sebelumnya berubah oleh Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam pertimbangannya, MK pada pokoknya menegaskan putusan itu secara hukum telah berlaku sejak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, sehingga bersifat final dan mengikat, sebagaimana putusan MK lainnya.

"Jika dikaitkan dengan ketentuan norma Pasal 10 dan Pasal 47 UU MK serta Pasal 77 Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021, maka Mahkamah berpendapat Putusan a quo adalah putusan yang dijatuhkan oleh badan peradilan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final," kata hakim konstitusi Enny Nurbaningsih membacakan pertimbangan putusan, Rabu (29/11/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal tersebut dikarenakan, Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan konstitusi di Indonesia tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk 'upaya hukum'," sambungnya.

MK juga menyampaikan adanya pelanggaran etika berat yang melibatkan eks Ketua MK Anwar Usman dalam penyusunan Putusan 90 tak serta-merta membuat putusan itu dapat disidangkan ulang dengan majelis hukum yang berbeda, sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Kekuasaan Kehakiman dianggap sebagai undang-undang yang sifatnya lebih umum, ketimbang UU MK yang menegaskan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. Sesuai asas hukum lex specialis derogate lex generali, maka beleid yang bersifat khusus akan mengesampingkan beleid yang sifatnya umum.

"Pembentukan majelis yang berbeda untuk memeriksa kembali perkara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 17 ayat (7) UU 48/2009 tidak mungkin dapat diterapkan di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

"Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, di dalam mempertimbangkan dalil permohonan pemohon, khususnya berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, Mahkamah lebih menekankan dengan bertumpu pada UU MK yang bersifat khusus," pungkasnya.

Simak selengkapnya di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menghadiri rapat mingguan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud di Gedung High End, Jakarta Pusat. Rapat turut dihadiri oleh para ketua umum partai politik pengusung capres dan cawapres nomor urut 2 itu.

Berdasarkan keterangan tertulis yang diteruma, Megawati tiba sekitar pukul 15.00 WIB didampingi oleh Olly Dondokambey. Terlihat Ketua Umum Perindo Harry Tanoe menyambut kedatangannya.

Megawati melempar senyumnya kepada Harry Tanoe. Megawati pun dihantar oleh Hary Tanoe untuk menuju ruang rapat di lantai 5 Gedung High End.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di lantai 5, Megawati disambut Ketua TPN Arsjad Rasjid bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) bersama jajaran petinggi TPN menyambut di lantai 5. Ini merupakan rapat pertama para Ketum Parpol dan TPN setelah masa kampanye berjalan.

Suasana akrab, hangat sambil bercanda sangat terasa sebelum rapat dimulai. Arsjad bahkan sambil menenteng segelas kopi di tangannya.

Dari meja pimpinan, Megawati bersama Harry Tanoe, OSO, Mardiono dan Arsjad melambaikan tangan ke tim dokumentasi. Usai itu, Megawati terlihat juga memeragakan salam 3 jari khas PDIP kepada Arsjad. Ketua TPN itu pun tertawa. Belum diketahui apa saja yang menjadi materi rapat TPN Ganjar-Mahfud ini.


Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyebut masyarakat membutuhkan akses untuk bisa melakukan kredit pemilikan rumah (KPR). Anies ingin mengubah akses warga untuk mendapatkan KPR dipermudah.

"Tadi kami sampaikan bahwa ada persoalan-persoalan mendasar. Satu adalah kebutuhan pangan yang harganya tinggi. Dan lebih dari 50% pengeluaran keluarga rata-rata di Indonesia itu untuk kebutuhan pangan. Kemudian kedua banyak sekali masyarakat yang pada saat ini membutuhkan rumah dan mereka membutuhkan akses untuk bisa KPR," kata Anies Baswedan di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023).

Anies mengatakan KPR di Indonesia belum memfasilitasi seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, masyarakat yang bekerja di sektor informal masih sulit mendapatkan KPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi KPR kita itu KPR yang belum memfasilitasi semua. Mereka yang bekerja di sektor formal mudah mendapatkan KPR, tapi mereka yang bekerja mandiri mereka yang informal nonformal itu kesulitan," ujarnya.

Dia mengatakan sektor yang memperoleh investasi merupakan sektor yang tak banyak menyerap lapangan kerja. Dia mencontohkan investasi Indonesia tahun 2013 dan 2022 yang tinggi namun angka penurunan pengangguran rendah.

"Jadi kita ingin itu rencananya mau diubah. Tadi terkait lapangan kerja, sama investasi yang masuk dan kegiatan-kegiatan investasi tinggi. Tetapi, sektor-sektor yang mendapatkan invetasi ini adalah sektor yang tidak banyak menyerap lapangan kerja," kata Anies.

"Jadi ketika investasi kita melonjak dari sekitar Rp 400 triliun di 2013, sekarang menjadi Rp 1.200 triliun di tahun 2022, angka itu lonjakannya tinggi, tapi penurunan pengangguran itu rendah. Karena banyak sektor-sektor yang terima investasi itu tidak menyerap tenaga kerja," lanjutnya.

Anies mengatakan pihaknya akan mendorong investasi di sektor yang menyerap tenaga kerja atau reindustrialisasi. Di antaranya sektor manufaktur dan pertanian.

"Jadi ke depan kami akan dorong memperbanyak investasi di sektor yang menyerap tenaga kerja, yaitu sektor manufaktur, sektor pertanian. Itu bisa menyerap tenaga kerja yang amat banyak karena itulah kita mendorong apa yang disebut dengan reindustrialisasi, bukan sekadar hilirisasi tapi juga reindustrialisasi, membangun industri-industri. Dan kita tahu, Bandung Raya ini yang menyerap tenaga kerja adalah pabrik-pabrik yang ada di sekitar sini, itu yang harus diperbanyak, itu rencana kita ke depan," ucapnya.

Anies mengatakan persyaratan KPR saat ini membatasi akses masyarakat. Dia menyebut masyarakat yang berpendapatan cukup tak jarang masih gagal mendapatkan KPR lantaran persyaratannya yang ketat.

"Jadi KPR ini persyaratan-persyaratannya itu sangat membatasi, sehingga mereka yang sesungguhnya memiliki pendapatan yang cukup tapi karena persyaratannya ketat dan hanya bisa diikuti oleh sebagian, maka mereka tidak dapat akses," ujarnya.

Anies berjanji mengubah kebijakan KPR tersebut. Dia mengaku akan membuat kebijakan agar KPR dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan mudah.

"Jadi ini adalah sebuah kebijakan KPR untuk semua, agar orang-orang yang selama ini sesungguhnya layak mendapatkan fasilitas kredit jadi punya fasilitas kredit. Saya beri contoh, kalau Anda seorang seniman, seorang budayawan, terus mau ngajuin KPR, pasti sulit sekali karena dia tidak memiliki kontrak kerja seperti pegawai-pegawai yang lain. Tapi dia memiliki kebutuhan yang sama untuk punya rumah, nah skemanya akan dibuat lebih adil," tutur Anies.

"Di sisi lain, bank-bank BUMN salah satu keuntungan terbesarnya adalah dari KPR. Kan unik ini, bank-bank milik negara, harusnya membantu rakyat bisa punya KPR ini rakyatnya tidak punya KPR tapi keuntungan dari KPR sangat tinggi. Nah ini yamg mau kita ubah, jadi dengan begitu harapannya nanti warga muda kemudian keluarga-keluarga yang sekarang ini masih ngontrak rumah itu dapat kemudahan sebagaimana kemudahan itu diberikan untuk kredit bagi kepemilikan kendaraan bermotor ya cukup ya," imbuhnya.


Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy menegaskan cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka sudah bukan lagi kader PDIP. Dia mengatakan KTA PDIP Gibran ingin dikembalikan.

"KTA mau dikembalikan, atau tidak dikembalikan ya bukunya sudah saya tutup. Sudah bukan kader PDIP," kata Rudy di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Menurut Rudy, tidak perlu ada surat pemberhentian. Dia menegaskan Gibran bukan lagi kader PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nggak, nggak perlu (surat pemberhentian). Tutup buku. Jadi kalau ada apa-apa, Mas Gibran bukan kader PDIP," ujarnya.

Sementara Rudy menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kader PDIP. Rudy mengatakan Jokowi masih diberi tugas partai sebagai presiden.

"Kalau masih punya KTA, nggak tahu, tapi bahwa dia ditugasi partai untuk menjadi presiden berjuang untuk kesejahteraan rakyat," jelasnya.

"Masih kader PDIP dong, wong dia pernah jadi pengurus DPD hanya catatan di SK nggak masalah bagi saya," lanjutnya.


Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Petrus Reinhard Golose menyebut terjadi penurunan angka penyalahgunaan narkoba selama 2 tahun terakhir. Petrus mengatakan angka pengguna narkoba turun 0,022 persen.

"Ini adalah public expose dari pada penelitian yang dilakukan bersama-sama antara BNN dengan BRIN dan BPS. Jadi kita lihat bahwa selama 2 tahun terakhir ini ada penurunan pengguna narkotika di Indonesia dari 1,95 persen ke 1,73 persen. Kalau kita lihat jumlah ini kita lihat hanya menurun 0,22 persen," ujar Petrus usai acara Uji Publik Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2023, di Hotel Grand Sahid Jaya, Rabu (29/11/2023).

Petrus mengatakan lebih dari 300 ribu anak diselamatkan usai terbongkarnya sejumlah kasus narkoba baik. Penurunan angka pengguna narkoba juga turun di kalangan pelajar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Khususnya sasaran sekolah dari 1,38 persen menjadi 1,36 persen. Memang hanya turun 0,02 persen, tetapi ini makna terjadi penurunan karena setiap saya berkunjung melakukan atau ceramah di kampus-kampus seluruh Indonesia maka kita lihat secara langsung itu banyak yang pernah menggunakan narkotik," ucapnya.

Menurutnya, para pengguna narkoba ini ada yang berusia belasan tahun sampai 64 tahun. Atas hal itulah BNN menentukan kebijakan dan program untuk mencegah peredaran narkoba.

"Hasil ratas terakhir 12 Oktober Pak Presiden nyatakan harus ada hal-hal yang luar biasa yang berbeda dengan tentunya untuk mengambil kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah penanggulangan, jelas Petrus.

Petrus turut menyampaikan antisipasinya terhadap peredaran narkoba saat kampanye Pemilu 2024 berlangsung. Salah satunya mengawasi tempat yang kerap dijadikan penyalahgunaan narkoba.

"Untuk antisipasi ini di seluruh daerah kita mengeluarkan SKHPN itu namanya, kemudian nantinya saya sudah perintahkan ke seluruh jajaran untuk mengawasi tempat-tempat tertentu. Kalau kita lihat sekarang ekstasi sudah mulai masuk lagi. Jadi kita tetap antisipasi, saya sudah instruksikan ke seluruh jajaran BNN bekerja sama dengan seluruh stakeholders," ungkap Petrus.

Petrus menyebut BNN akan turut menyelesaikan persoalan kriminal justice system, termasuk tindak pidana pencucian uang.

"Untuk kasus-kasus money laundering, kami sementara sudah melakukan investigasi bersama-sama. Karena banyak yang sudah tertangkap pun, sudah di lembaga pemasyarakatan mereka masih melakukan kegiatan dan melakukan pencucian uang," ucapnya.


Ketua DPC PDIP Solo, FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy merespons pernyataan Ketum Megawati Soekarnoputri terkait baru berkuasa mau bertindak seperti orde baru (orba). Menurutnya pernyataan Megawati bukan sebuah kegelisahan.

"Bukan kegelisahan. Bu Mega itu kan pengalaman mulai kecil sampai dengan hari ini belum sejahtera lahir batin loh. Saya ini sebagai kader PDI Perjuangan hanya kepingin menyejahterakan batinnya Ibu saja belum kesampaian," kata FX Rudy di Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Rudi menyampaikan Megawati secara batin belum bahagia. Dia mengaitkan dengan kesempatan Jokowi menjadi Presiden RI.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya belum bahagia jelas, 2014 punya kesempatan dia maju sendiri. Entah kalah atau menang kan punya hak. Diberikan ke Pak Joko Widodo. 2019 sama, diberikan kepada Pak Joko Widodo. Perolehannya pun juga hanya 57 persen, tidak bisa melebihi karena sudah bekerja 5 tahun," ujarnya.

Rudy kemudian menyinggung dinasti politik. Dia juga mengungkit pernyataan Jokowi yang menyebut Prabowo yang akan menggantikan dirinya sebagai Presiden.

"Dan sebetulnya rakyat dalam proses menilai itu sama saja sudah tahu persis. Apalagi sekarang sudah mau menamakan dinasti atau dan sebagainya, yang paling utama yang saya catat, (pernyataan Jokowi) 'Setelah saya nanti Pak Prabowo' itu loh sebetulnya yang nggak bener. Karena kita itu NKRI dengan proses yang namanya pemilihan umum," imbuhnya.

Megawati Disebut Gelisah soal Orba

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, merespons pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyinggung pihak baru berkuasa mau bertindak seperti Orde Baru (Orba). Nusron mengatakan pernyataan itu mencerminkan kegelisahan Megawati sebagai orang tua dan partai pengusung yang sebetulnya berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi alat dan petugas partai.

"Jadi saya kira kami menghormati Ibu Mega, tapi statement yang disampaikan Ibu Mega itu adalah statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung, yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu," kata Nusron di media center TKN, Jalan Sriwijaya Raya, Jakarta Selatan, Selasa (28/11).


Jenderal Maruli Simanjuntak resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Maruli pun bercerita mendapatkan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal netralitas TNI AD di Pemilu 2024.


Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan permohonan Perkara Nomor 128/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) dengan anotasi Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 terkait larangan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.

"Mengadili. Dalam Provisi: Menyatakan permohonan provisi para pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan: Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ujar Suhartoyo saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Dalam salah satu pertimbangannya, MK menilai pemohon tidak memahami secara utuh Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 karena dalam pertimbangan hukum putusan tersebut telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusionalitas yang dipermasalahkan pemohon. Khususnya, terkait larangan dan pengecualian untuk melakukan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ketua MK Suhartoyo, mahkamah kesimpulan bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; Permohonan provisi tidak dapat diterima, dan pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Gugatan ini diajukan oleh tiga mahasiswa menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Perkara yang diregistrasi MK dengan Nomor 128/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Muhammad Syeh Sultan, A Fahrur Rozi, dan Tri Rahma Dona.

Para Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi, "Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu,".

Sebagaimana diketahui, frasa "Kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggungjawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu," yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 lalu.


Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya netralitas dan profesionalitas ASN dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. Utamanya, karena Indonesia akan menggelar pesta demokrasi dengan berlangsungnya pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil Walikota.

"Pesta Demokrasi akan selalu disandingkan dengan netralitas ASN. Maka netralitas termasuk profesionalitas inilah yang ingin saya tekankan kepada seluruh anggota KORPRI di Jawa Timur," katanya saat memimpin Upacara Peringatan HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2023, di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, dalama keterangan tertulis, Rabu (29/11/2023).

Khofifah mengatakan Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun Indonesia. Tak hanya itu, mereka juga merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya minta kepada seluruh pengurus KORPRI untuk terus menjaga anggotanya. Agar tetap tegak lurus kepada Negara, Pancasila, dan UUD 1945. Secara khusus, saya juga meminta keluarga besar KORPRI untuk terus-menerus membentengi anggotanya dari intoleransi dan radikalisme," tambah Khofifah.

Dalam kesempatan yang sama, mantan Menteri Sosial RI itu juga menjelaskan bahwa saat ini tengah terjadi perubahan yang sangat cepat. Perubahan ini, dikarenakan perkembangan teknologi dan harapan masyarakat yang terus meningkat.

"Ini harus kita sikapi dengan bijaksana dan komprehensif. Saat ini dunia sudah digerakan oleh AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Things), Big Data, sistem dan algoritma pemrograman, coding, bahkan verifikasi biometrik. Sehingga kita tidak bisa lagi menggerakan pemerintahan dengan cara-cara lama dan pendekatan masa lalu," katanya.

Maka dari itu, Khofifah mengharapkan digitalisasi sistem di semua sektor layanan pemerintahan dimaksimalkan. Pelayanan lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat dan dapat diakses secara online merupakan suatu kebutuhan. Mengingat, harapan masyarakat terhadap kinerja baik pemerintah terus meningkat tajam.

"Korpri harus mampu membaca dan menjawab perubahan ini. Agar birokrasi Jawa Timur berkembang dan betul-betul mampu menjadi motor penggerak menuju Indonesia Emas 2045," katanya.

Khofifah menjelaskan di Jawa Timur sendiri, Pemerintah Provinsi senantiasa berupaya mewujudkan digitalisasi sistem komprehensif dan menyeluruh. Ini dibuktikan dengan dianugerahkannya Digital Government Award kategori penerapan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kemenpan-RB kepada Pemprov Jatim pada Maret lalu.

Lebih jauh, Khofifah mengatakan meritokrasi dalam birokrasi juga merupakan hal yang harus segera diimplementasikan. Hal ini sangat penting, agar birokrasi di Jawa Timur semakin baik. Apalagi, sistem ini sudah diterapkan semua negara maju di dunia.

"Jadi kalau kita ingin maju juga, kita harus mulai menerapkan meritokrasi. Maka semua hal harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi," katanya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat ini tengah berupaya mencari solusi mengenai kendala izin pendirian tempat pemungutan suara (TPS) di luar negeri. KPU mengungkap Hong Kong dan Macau, tidak membolehkan adanya pendirian TPS di luar yang sudah disepakati.

"Hal serupa juga terjadi di Republik Ceko. Kondisi tersebut kami ketahui setelah penetapan. Jadi, kami akan bicarakan dalam rapat pleno untuk mencari jalan keluarnya," kata Ketua Divisi Data dan Informasi KPU RI Betty Epsilon Idroos kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Pemilu di luar negeri dapat dilaksanakan dengan menggunakan TPS, kotak suara keliling (KSK), dan penggunaan pos. Betty memastikan untuk sistem pos aman lantaran seluruh paket pos berisi alamat lengkap.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Semuanya berisikan alamat, lengkap. Kalau misalnya tidak ditemui orangnya maka return to sender. Return ke KPU, PPLN, akan disimpan," paparnya.

Lebih lanjut, Betty mengatakan untuk di Republik Ceko tidak membolehkan penggunaan KSK. Maka, kata dia, ada kemungkinan pemilu dilakukan dengan menggunakan pos.

"Permintaan pindah-pindah ke pos itu kita lagi bicarakan juga," jelasnya.

"Sebenarnya sudah final, tetapi kan ada kondisi di luar kuasa kami untuk menyetop karena tergantung pada kebijakan yurisdiksi masing-masing negara," imbuh Betty.


Ni Luh Djelantik kembali menjadi sorotan publik setelah namanya masuk dalam struktur Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar Pranowo-Mahfud Md Bali. Calon anggota DPD RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali itu dianggap melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) karena masuk dalam tim kampanye Ganjar-Mahfud.

Ia seharusnya tak masuk tim kampanye karena telah menjadi calon anggota DPD RI. Menurut Pasal 20 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, calon anggota DPD tidak dapat melaksanakan kampanye pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.

Lantas, bagaimana sosok dan perjalanan politik Ni Luh Djelantik? Berikut ulasannya.

Seorang Desainer Kondang

Sebelum terjun ke dunia politik, Ni Luh Djelantik dikenal sebagai desainer dan pengusaha sepatu kondang di Tanah Air. Karyanya bahkan dikenal hingga mancanegara dan digunakan oleh artis ternama Hollywood seperti Paris Hilton hingga Julia Roberts.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perempuan bernama lengkap Niluh Putu Ary Pertami Djelantik itu lahir pada 15 Juni 1975. Ia menempuh pendidikan di Universitas Gunadarma Jakarta sembari bekerja. Tamat kuliah, ia pulang ke Bali dan bekerja di perusahaan busana milik seorang berkebangsaan Amerika Serikat.

Pernah Bergabung dengan Partai NasDem

Setelah malang melintang sebagai seorang desainer, Ni Luh Djelantik pun mulai terjun ke dunia politik. Ia bergabung dengan Partai NasDem pada 2018.

Ni Luh memutuskan hengkang dari partai besutan Surya Paloh itu pada Oktober 2022. Ia mengundurkan diri setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024. Pengalamannya dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu menjadi salah satu pertimbangannya.

Ia mengaku mendapat intimidasi saat mendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat Pilkada Jakarta 2017. Seperti diketahui, ketika itu Ahok bertarung sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan bersaing dengan Anies Baswedan.

Ni Luh mengungkapkan keputusannya keluar dari NasDem semata-mata demi prinsip. Terlebih, ia telah menyatakan akan keluar dari NasDem bila Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres. Pernyataan itu ia keluarkan beberapa tahun sebelum menyatakan mengundurkan diri.

"Jadi saya tidak ada masalah dengan NasDem. Partai itu rumah yang mulia dan indah. Cuma saya tidak bisa terima cara-cara politik yang dijalankan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu," kata Ni Luh di kediamannya pada 6 Oktober 2022.

Maju Jadi Calon DPD RI

Seusai hengkang dari NasDem, Ni Luh Djelantik memutuskan maju sebagai calon DPD RI Dapil Bali. Ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali pada 10 Mei 2023. Ketika itu, Ni Luh datang bersama lima orang dari timnya.

Ni Luh menegaskan pendaftarannya sebagai awal dari perjuangan untuk warga Bali. "Bagaimana kami bersama-sama akan mewujudkan Bali yang bermartabat, rakyat terhormat, sejahtera, dan berbahagia, tanpa terkecuali," kata Ni Luh ketika itu.

Dari 18 bacaleg DPD Dapil Bali periode 2024-2029, Ni Luh menjadi satu-satunya calon perempuan. Dia pun optimistis akan merebut kursi DPD RI Dapil Bali. Bahkan, ia menjanjikan warga Bali bahwa ia tidak akan mengambil gaji atau tunjangan yang diperolehnya jika terpilih menjadi seorang senator.

"Berkali-kali saya sampaikan kepada masyarakat, Ni Luh tidak akan mengambil sepeser pun gaji dan tunjangannya," tegas dia.

Seluruh gaji dan tunjangan, kata dia, akan diserahkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat Bali. "Termasuk salah satunya bagaimana kami akan melakukan pendampingan dan juga penempaan generasi muda Bali agar siap menjadi pelayan masyarakat," pungkasnya.

Diduga Langgar Aturan karena Masuk TPD Ganjar-Mahfud Bali

Kini, Ni Luh Djelantik diduga melanggar aturan karena namanya masuk dalam daftar TPD Ganjar-Mahfud Bali. Sebagai calon DPD, Ni Luh seharusnya tidak terlibat dalam tim kampanye capres-cawapres.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membenarkan nama Ni Luh Djelantik masuk dalam daftar struktur Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Bali. Nama Ni Luh tercantum dalam salinan SK TPN Ganjar yang diterima Bawaslu.

"Benar nama (Ni Luh Djelantik) tersebut (ada). Yang diserahkan ke KPU itu, memang sama yang kami terima di Bawaslu," ujar Ketua Bawaslu Bali I Putu Agus Tirta Suguna, Rabu (29/11/2023).

Agus mengungkapkan Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU Bali untuk menindaklanjuti saran dari dugaan pelanggaran PKPU itu. "Bawaslu Bali sudah menyiapkan saran perbaikan kepada KPU agar KPU bisa memperbaiki nama yang bersangkutan tidak masuk dalam tim kampanye Ganjar-Mahfud," jelas Agus.

Terpisah, Ni Luh mengaku tak tahu namanya masuk dalam daftar tim pemenangan Ganjar-Mahfud di Bali. Ia pun akan mengonfirmasi hal itu kepada Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid. Ni Luh mengaku mendengar namanya masuk TPD dari media.

"Mbok justru dikirim sama media. Makanya sekarang Mbok akan konfirmasikan kembali ke TPN. Makanya Mbok juga nggak ada statemen apapun," ujar Djelantik saat dihubungi, Rabu (29/11/2023).

Ni Luh menyayangkan TPN tidak berkoordinasi sebelumnya ketika memasukkan namanya ke dalam TPD Ganjar-Mahfud Bali. "Kenapa nggak konfirmasi ke Mbok Niluh gitu loh. Biar tidak ada polemik karena kami kan dikenal oleh masyarakat sebagai pembela semua kalangan, pembela semua kepentingan masyarakat," jelasnya.

Artikel ini ditulis oleh Ni Made Maheswari Anindya Putri peserta Program Magang Bersertifikat Kampus Merdeka di detikcom.

Viral Bule Ribut di Bali Usai Ketahuan Corat-coret Tembok SD


Pria berinisial RH alias Rudi (44) ditemukan meninggal dunia di warung angkringan di Jalan Katalia I, Kelurahan Ubung, Denpasar Utara, Bali. Rudi, yang berprofesi sebagai sopir angkut logistik Pemilu 2024, diduga kelelahan bekerja.

"Diduga karena kelelahan, seorang sopir angkut logistik Pemilu 2024 ditemukan meninggal dunia," kata Kasi Humas Polresta Denpasar AKP I Ketut Sukadi dalam keterangan resminya, seperti dilansir detikBali, Rabu (29/11/2023).

Rudi dilaporkan meninggal sekitar pukul 07.00 Wita pagi tadi. Sukadi mengatakan atas laporan tersebut polisi dan petugas BPBD Bali langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengevakuasi jenazah Rudi ke RSUP Prof Dr IGNG Ngoerah, Denpasar. Di sana, tim dokter memeriksa kondisi jenazah Rudi untuk memastikan penyebab kematiannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ambulans BPBD mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUP Prof Dr IGNG Ngoerah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ucap Sukadi.

Budianto, rekan kerja Rudi, adalah saksi mata kejadian tersebut. Mereka awalnya datang ke angkringan untuk beristirahat sambil menikmati segelas teh. Tak lama kemudian, Budianto melihat Rudi kejang-kejang dalam posisi tengkurap.

"Karena panik, saksi berusaha membangunkan RH (Rudi). Namun tidak ada respons dari RH sehingga korban langsung mencari bantuan," imbuh Sukadi.

Simak selengkapnya di sini.


Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengungkap ancaman sanksi bagi ASN Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel yang diduga ikut dalam jalan sehat capres-cawapres di Kota Makassar. Sanksi ringan hingga berat berupa pemecatan bisa direkomendasikan jika terbukti melanggar.

"Kan tetap mengacu ke PP 94 tentang Disiplin Pegawai. Mulai dari hukuman ringan sampai hukuman paling berat. Termasuk ancaman pemecatan dengan tidak hormat," ujar Kepala BKD Sulsel Sukarniaty Kondolele kepada wartawan, Rabu (29/11/2023).

Sukarniaty mengaku saat ini pihaknya belum menerima laporan dugaan keterlibatan ASN Disdik tersebut dari Bawaslu Makassar. Namun, dia memastikan akan memproses ASN tersebut jika laporan telah diterima.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum ada laporannya dari (Bawaslu Makassar). Tergantung nanti kesalahannya. Kita kan belum tahu. Itu harus didalami dulu, diverifikasi. Ibaratnya disidangkan," bebernya.

"Kalau ada yang melaporkan pasti ada mi itu sidang kode etiknya. Yang jelas undang-undang terbaru, UU 20 tahun 2023 itu kan mengamanahkan ASN harus menjunjung tinggi netralitas," lanjut Sukarniaty.

Dia menuturkan Bawaslu Makassar atau Disdik Sulsel bisa saja melakukan komunikasi informal terkait hal itu ke BKD Sulsel. Hanya saja sejauh ini dia memastikan pihaknya belum menerima laporan dari kedua instansi tersebut.

"Belum. Justru, biar informal (dari Bawaslu Makassar) belum ada. (Disdik Sulsel juga) belum ada yang melaporkan. Mungkin mereka ke KASN. Tapi dari KASN juga belum ada ke kami. Biasanya KASN langsung memverifikasi ke ASN itu di tempat di mana dia bekerja," sebutnya.

Sukarniaty menegaskan ASN tidak boleh terlibat politik praktis yang berakibat pada pelanggaran netralitas menjelang Pemilu 2024. Apalagi kebijakan yang berlaku saat ini sangat tegas mengatur terkait sikap ASN.

"Jadi tidak bisa main-main. Itu sudah amanah undang-undang baru pula. Itu berkaitan dengan pelanggaran disiplin kalau tidak netral. Nanti kaitannya ke penjatuhan hukuman disiplinnya lari ke PP 94," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu Kota Makassar mengusut dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN Disdik Sulsel dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Keduanya didapati mengikuti jalan sehat yang dihadiri capres dan cawapres di Makassar.

Temuan itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Makassar selama dua hari. Pihaknya memantau aktivitas kunjungan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka pada Sabtu (25/11) dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada Minggu (26/11).

"Di tanggal 25 (November) kami menemukan seorang yang diduga ASN dinas pendidikan, sementara kami melakukan penelusuran. Dan di tanggal 26 ada staf teknis PPS yang juga kami lakukan penelusuran," kata Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah di kantornya, Selasa (28/11).

Dede belum merinci identitas ASN dan PPS yang dimaksud. Dia menuturkan ASN yang mengikuti agenda jalan sehat itu datang menggunakan atribut Korpri.

"Insyaallah akan kami lakukan penelusuran, apakah betul itu ASN atau tidak, yang jelas ada di lokasi kejadian dan memakai atribut Korpri," ungkapnya.

Bawaslu Bakal Beberkan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Acara Desa Bersatu


Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak gugatan syarat capres-cawapres. Putusan itu diketok atas permohonan judicial review yang diajukan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Brahma Aryana.

"Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan MK dalam sidang terbuka untuk umum di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Putusan itu diketok delapan hakim MK. Anwar Usman tidak dilibatkan karena dikenai sanksi Majelis Kehormatan MK.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dalam hal, Mahkamah perlu menegaskan, dalam hal pembentuk undang-undang akan menyesuaikan dengan semua pilihan tersebut, perubahan atas UU 7/2017 diberlakukan untuk Pemilu 2029 dan pemilihan umum setelahnya," ucap hakim MK Daniel.

Sebagaimana diketahui, Brahma memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa dan Harseto Setyadi Rajah. Tidak disebutkan apakah MK akan memutus langsung permohonan itu atau mengambil jeda hari untuk menggelar sidang lagi.

"Agenda sidang pemeriksaan pendahuluan I," ujarnya.

Brahma berharap hanya gubernur yang belum berusia 40 tahun yang bisa maju capres/cawapres, dan tidak berlaku untuk kepala daerah di bawah level gubernur.

"Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20l7 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 90/PUU-XXV2A23 terhadap frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi'. Sehingga bunyi selengkapnya 'Berusia paling rendah 40 tahun atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat Provinsi'," demikian bunyi permohonan Brahma.

Salah satu alasan pengajuan gugatan itu adalah latar belakang putusan MK yang membuat pro-kontra.

"Terdapat persoalan konstitusionalitas pada frasa 'yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah'. Di mana tidak terdapat kepastian hukum pada tingkat jabatan apa yang dimaksud pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Sehingga timbul pertanyaan, apakah hanya hanya pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi saja? Atau juga pada pemilihan kepala daerah tingkat kabupaten/kota? Atau pada pemilihan kepala daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota? Demikian pula pada pemilu pada pemilihan DPR saja? Atau pada tingkat DPRD tingkat provinsi saja? Atau kabupaten/kota saja? Atau pada kesemua tingkatannya, yakni DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota?" tanya Brahma.


Angka kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, meningkat beberapa bulan terakhir ini. Polisi mengajak warga ikut berpatroli melalui siskamling.

Hal tersebut disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Indradi saat melakukan asistensi di Poskamling RW 11 Jalan Delman Kencana II RT 01 RW 11 Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023). Kombes Ade Ary didampingi Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Widya Agustiono, Ketua RW 11 Budiono, Ketua LMK Adrian, dan Ketua RT 01 Doni.

"Kami harapkan masyarakat ikut bersama-sama melakukan patroli di lingkungan wilayahnya masing-masing," kata Ade Ary.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ade Ary mengimbau masyarakat melaksanakan Siskamling tak hanya pada malam hari, tapi juga siang hari. Ini dilakukan untuk mencegah curanmor yang meningkat.

Polres Jaksel mengajak warga patroli Siskamling di siang hari demi mencegah curanmor. (Foto: dok. Istimewa)

"Laksanakan Satkamling di siang hari agar meminimalisir angka kejahatan, khususnya curanmor, yang sering dilakukan pelaku pada saat waktu-waktu yang tidak terduga atau waktu masyarakat lengah," tuturnya.

Polisi juga mengimbau masyarakat tidak memarkirkan motornya di sembarang tempat. Warga juga diminta menambah kunci pengamanan kendaraan tambahan untuk meminimalisir curanmor.

"Anggota Bhabinkamtibmas agar selalu melaksanakan patroli kewilayahan dan selalu memberi saran kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan terutama menjelang Pemilu ini," pungkasnya.


Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan istri, Wury Ma'ruf Amin, tiba di Tanah Air setelah melakukan kunjungan kerja ke tiga negara. Ma'ruf kembali ke Indonesia setelah menempuh penerbangan selama 1 jam dari Kuching, Malaysia.

Pesawat yang membawa Ma'ruf Amin dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 15.30 WIB, Rabu (29/11/2023). Begitu turun dari pesawat, Ma'ruf langsung disambut sejumlah pejabat yang telah menunggu.

Ma'ruf menyalami satu per satu para pejabat tersebut. Setelah itu, Ma'ruf bersama Wury masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berikut rangkuman kunjungan kerja Ma'ruf Amin ke 3 negara:

Kunjungan Kerja di Yunani

Negara pertama yang dikunjungi Ma'ruf adalah Yunani. Ma'ruf mengawali kunjungan kerjanya dengan bertemu Wakil Ketua I Parlemen Yunani, Ioannis Plakiotakis.

Setelah itu, Ma'ruf bertemu dengan Uskup Agung Athena dan seluruh Yunani, Ieronymos II. Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menjelaskan mengenai Yunani yang menjadi tujuan kunjungan kerja pertamanya ke Eropa. Ma'ruf memuji Yunani sebagai negara yang akan sejarah.

"Saya sangat senang karena kunjungan resmi pertama saya ke Eropa adalah Yunani yang kaya akan sejarah dan budaya," kata Ma'ruf Amin di Holy Archdiose of Athens, Yunani, Kamis (23/11).

Setelah itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu Menteri Luar Negeri Yunani George Gerapetritis. Ma'ruf dijamu makan siang oleh George.

Selanjutnya, Ma'ruf bertemu dengan Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis. Konflik di Gaza juga menjadi topik bahasan pertemuan itu.

"Soal Gaza, saya menyampaikan pentingnya kita semua, Yunani, untuk menghentikan perang di sana karena sudah terjadi genocide di sana, anak-anak bahkan tempat ibadah terkena gempuran dan butuh penyelesaian permanen dan two-state solution itu yang saya sampaikan pada beliau," kata Ma'ruf usai pertemuan di Athena, Yunani, Jumat (24/11).

Saat hari terakhir di Yunani, Ma'ruf menunaikan salat Jumat di Masjid Athena. Ma'ruf merasa nyaman bisa salat di masjid pertama di Athena itu.

"Jadi saya merasa nyaman sekali bahwa di mana pun kita bisa ada komunitas muslim yang bisa menjalankan, walaupun di negeri mayoritas nonmuslim. Ini menunjukkan bahwa memang kita sedang membangun yaitu ada toleransi, tasamuh, di antara agama-agama bisa hidup di mana saja, dan ini menunjukkan adanya sesuatu kemajuan bahwa ada isu sulit masjid di daerah, ternyata di Athena, Yunani, juga tidak ada masalah," ujar Ma'ruf.

Kunjungan Kerja di Slovakia

Ma'ruf kemudian melanjutkan kunkernya ke Slovakia. Selama di Slovakia, Ma'ruf bertemu dengan Yayasan Islam Slovakia dan pengusaha halal. Ma'ruf bertukar pandangan mengenai penguatan Islam moderat atau Islam wasathiyah.

"Tantangan Islam yang dihadapi, tantangan yang dihadapi oleh Islam di Slovakia tentu berbeda dengan di Indonesia namun kepentingan kita sama yaitu komitmen membangun peradaban Islam yang maju, toleran, dan damai dan berakar dari pemahaman Islam yang moderat, di tengah gelombang Islamofobia, radikalisme dan ekstremisme," kata Ma'ruf di Bratislava, Slovakia, Minggu (26/11).

Setelah itu, Ma'ruf menghadiri dialog kebangsaan dengan masyarakat Indonesia di Slovakia. Salah satu hal yang disampaikan Ma'ruf yaitu WNI di luar negeri untuk menyukseskan Pemilu 2024.

"Ini untuk menyambut Pemilihan Umum tahun 2024, saya meminta dukungan dan partisipasi semua pihak untuk menyukseskan agenda demokrasi lima tahunan ini agar berjalan dengan damai, jujur, tertib dan adil," kata Ma'ruf di Bratislava, Slovakia, Minggu (26/11).

Ma'ruf juga bertemu Deputi Perdana Menteri Slovakia, Denisa Sakova. Setelah itu dilanjutkan pertemuan dengan Presiden Slovakia Zuzana Caputova.

Dalam pertemuan itu, Ma'ruf menyampaikan mengenai belum adanya masjid bagi warga negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam dan warga Muslim lainnya di Slovakia saat bertemu Presiden Slovakia Zuzana Caputova. Namun Zuzana mengatakan syarat pendirian masjid belum terpenuhi.

"Dan terus terang banyak warga kita yang muslim belum punya masjid di sini, tapi beliau menyampaikan bahwa belum cukup aturannya dipenuhi," kata Ma'ruf di Bratislava, Slovakia, Senin (27/11).


Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana menggelar seluruh debat capres dan cawapres di Jakarta. KPU mengatakan ada beberapa pertimbangan perihal itu.

"Pelaksanaan debat ini rencananya demikian (di luar Jakarta mulanya), tapi akhirnya kami ambil keputusan dilaksanakannya di Jakarta," kata komisioner KPU RI August Mellaz di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Mellaz mengakui faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan. Kemudian faktor mobilisasi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"(Keamanan) itu satu faktor saja. Faktor-faktor yang lain misalnya gini, yang gimana-gimana kan, ini bukan kemudian Jakartasentris ya, kantor KPU ya di Jakarta, jadi lokasi," ungkapnya.

"Termasuk nanti kan ada faktor-faktor teknis, misalnya mobilisation, segala macam dipindah di satu daerah bukan di Jakarta itu juga kan tidak mudah," sambung dia.

Mellaz lalu menyampaikan faktor efektivitas pun menjadi pertimbangan lainnya. Dia menuturkan pelaksanaan debat di Jakarta dinilai lebih terkonsentrasi.

"Saya kira dalam konteks efektivitas, di Jakarta terkonsentrasi," ujarnya.

Mellaz lalu menuturkan tak menutup kemungkinan debat juga dilaksanakan di perguruan tinggi. Terlebih, kata dia, dalam focus group discussion (FGD) hari ini, ada usulan-usulan agar debat dilaksanakan di kampus.

"Tapi kalau misalnya ada peluang-peluang, misalnya perguruan tinggi di beberapa tempat kampus mengadakan diskusi, itu kan hal yang juga bisa dibuka ruangnya, meskipun tidak dalam format debat capres-cawapres yang diselenggarakan KPU," tuturnya.

Sebelumnya, debat capres-cawapres akan dimulai pada Desember 2023. Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari memang sudah menyampaikan kemungkinan debat capres digelar di Jakarta seluruhnya.

"Ada kemungkinan rencananya di Jakarta semua," ujar Hasyim Asy'ari di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

Dari lima debat capres-cawapres, salah satunya nanti akan digelar di kantor KPU. Namun belum diketahui pasti debat keberapa yang akan digelar di kantor KPU.

"Ada satu (debat) nanti (di kantor KPU), entah pembukaan atau penutupan di kantor KPU," lanjutnya.

Simak Video 'KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil':

[Gambas:Video 20detik]


Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar diskusi bersama perwakilan dari tiga tim capres-cawapres. Dalam diskusinya, KPU mematangkan format debat capres-cawapres pada Pemilu 2024.

"Hari ini diskusi dengan beberapa pihak, ada perwakilan dari kementerian, ada perwakilan dari jurnalis senior, ada teman-teman NGO, untuk membahas dua hal. Pertama format atau metode kampanye debat capres-cawapres," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya, di gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Selain membahas format, Hasyim mengatakan tema debat pun akan dimatangkan. Dia pun mengatakan pihaknya akan menampung jika terdapat aspirasi-aspirasi terkait metode maupun tema debat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang kedua membahas tentang topik-topik sebagaimana topik-topik debat yang diamanatkan di UU Pemilu, yang kira-kira detailnya bagaimana, termasuk rencana menentukan nama-nama panelis untuk masing-masing topik perdebatan dari para capres-cawapres," paparnya.

"Kita manfaatkan sharing dan gagasan hasil dari pertemuan tadi kira-kira nanti kita rumuskan, kita bahas dalam rangka untuk mematangkan rencana kita dalam kampanye dalam bentuk debat capres-cawapres," sambung dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menggelar focus group discussion (FGD) untuk membahas debat capres-cawapres. Metode tanya jawab hingga durasi bicara dibahas dalam diskusi ini.

"Kami membayangkan selama lima kali itu pasangan capres cawapres hadir semua. Hanya, proporsi untuk bicaranya tiga kali untuk debat capres itu kesempatan capres untuk bicara mungkin proporsinya lebih banyak ketimbang cawapres," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dalam sambutannya di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (29/11).

"Untuk debat yang cawapres mungkin proporsi cawapres bicara lebih banyak ketimbang capres," sambungnya.

Simak Video 'KPU Matangkan Format Debat Capres: Libatkan Masyarakat Sipil':

[Gambas:Video 20detik]