Saat ini masyarakat di Indonesia masih terus menantikan tanggal 19 Oktober-25 November 2023 guna memastikan siapa calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi para bakal calon presiden atau bacapres. Mengingat hingga kini, baik Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih belum mengumumkan sosok yang siapa yang akan mendampingi mereka di Pilpres 2024.

Menurut Direktur Polieco Digital Insights Institute (PEDAS) Anthony Leong, berdasarkan analisa big data dan media monitoring masih belum banyak isu ekonomi yang dibahas, untuk itu figur pengusaha bisa dipertimbangkan untuk mengisi kepemimpinan ke depan bisa cawapres dan juga kabinet ke depan.

"Isu ekonomi perlu banyak dielaborasi karena gagasan ekonomi dan program ekonomi menjadi concern ke depan. Bagaimana menjaga stabilitas harga bahan pokok, distribution of wealth yang lebih merata, lapangan pekerjaan. Tentunya pengusaha kini menjadi pilihan yang baik bagaimana bisa mengisi kursi cawapres ke depan," ujar Anthony pada keterangannya (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Paparan analisa dari PEDAS ini disampaikan Anthony dalam diskusi Top of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024: Kalkulasi Pasangan Capres-Cawapres Harapan Pengusaha di Jakarta. Menurutnya, terkait isu cawapres ini pembahasannya memang tidak bisa dilepaskan dari aspek ekonomi dan hal tersebut sebenarnya sejalan dengan apa yang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo terkait penggantinya nanti di 2024.

"Beberapa isu yang diharapkan Presiden Jokowi bagaimana Pemilu 2024 ada keberlanjutan, ada program hilirisasi yang dilakukan kepemimpinan selanjutnya. Para pengusaha juga berharap ada kepemimpinan ini tidak dimulai dari nol, tidak dimulai dari TK, tapi ada keberlanjutan," ujar Anthony.

Pakar digital yang juga menjabat sebagai CEO Menara Digital itu mengungkapkan bahwa pada dasarnya, saat ini sudah ada tiga sosok yang memang digadang-gadang tepat mendampingi para bacapres dan memang dari kalangan pengusaha. Dengan salah satunya yang mungkin banyak publik tidak tahu memang pengusaha tapi ia lebih diidentikan sebagai ketua umum dari salah satu partai.

"Dari analisa big data menunjukkan bahwa para pengusaha serta warganet menyambut potensi Erick Thohir yang memang seorang pengusaha serta menteri untuk mendampingi Prabowo. Sedangkan Ganjar bisa dipasangkan juga dengan sosok populer seperti Sandiaga Uno yang juga pengusaha serta dan politisi Partai Persatuan Pembangunan," ujarnya.

Dari sisi eksposure media, ketiga capres ini juga mendapatkan posisi yang kuat dari kalangan citra serta dukungan dari para pengusaha. Di mana berdasarkan analisa PEDAS untuk periode 1 Januari-25 Agustus 2023 terdapat 68% pengusaha yang condong ke Prabowo Subianto dengan 4% negatif dan 18% lainnnya netral. Kemudian untuk Ganjar Pranowo ada 65% sentimen positif dari pengusaha dengan 16% negatif dan 19% lainnya netral. Terakhir untuk Anies Baswedan, ada 56% pengusaha yang positif dengan 21% negatif dan 22% sisanya netral.

"Dari ketiga bakal calon presiden kami melihat bahwa Prabowo yang lebih menonjol gagasan ekonominya karena," papar Anthony.


Wakil Ketua MPR RI Sjarifuddin Hasan (Syarief Hasan) mengingatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam Pemilu 2024 dan memilih calon-calon terbaik yang bisa dipercaya untuk memimpin negara. Ia menghimbau masyarakat datang ke Tempat Pemungutan Suara setempat pada 14 Februari 2023 untuk memilih presiden, anggota DPR, DPD, maupun DPRD.

Keikutsertaan masyarakat memberikan suara pada pemilu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Ia menuturkan kedaulatan negara ada di tangan rakyat dan rakyatlah yang berhak menentukan siapa pemimpinnya, melalui mekanisme pemilihan umum.

"Pilihlah pemimpin yang bisa membawa negara kita semakin maju, dibanding sebelumnya. Baik itu Presiden, DPR juga DPD," ungkap Syarief Hasan dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat membuka Program pengobatan gratis dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil di Kampung Cinuti, Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Rabu (30/8).

Menyangkut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), terkait adanya sejumlah nama mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementar (DCS), baik DPR maupun DPD RI, Syarief Hasan mempersilakan masyarakat untuk menilai. Apalagi masalah mantan narapidana korupsi, itu sudah diatur dalam undang-undang.

"Setelah mereka melalui masa transisi dan asimilasi, maka UU memeperkenankan bagi mereka mengajukan diri untuk dipilih. Jadi sekarang dikembalikan ke rakyat, sebagai pemegang kedaulatan," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Dalam sistem pemilu yang transparan seperti sekarang, menurut Syarief Hasan, independensi rakyat sangat menentukan. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih, siapapun calon yang dikehendaki. Tidak boleh ada pengekangan, harus ini atau itu. Rakyat bebas menentukan.

"Silakan memilih calon-calon yang terbaik, bisa dipercaya, punya kualitas dan integritas, sesuai pilihan hati nurani masing-masing. Semua ini rakyat sudah tahu, termasuk resikonya, jika mereka salah dalam memilih," tutup Syarieh Hasan.


Ketua KPK Firli Bahuri angkat bicara soal pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang membeberkan ada 15 nama mantan narapidana kasus korupsi ikut nyaleg. Firli menyebut caleg tersebut harusnya mengenalkan diri bahwa dirinya pernah tersangkut kasus korupsi.

"Namun, yang perlu diperhatikan bahwa seorang mantan terpidana sebagaimana dimaksud harus menyatakan dan mengumumkan status hukum dirinya, dan dengan demikian publik menjadi tahu status caleg," kata Firli kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

"Pernyataan dan pengumuman caleg sebagai mantan terpidana kepada publik, dapat dijadikan pertimbangan bagi pemilih untuk menentukan pilihan dalam pemilu," tambahnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dengan begitu, kata Firli, masyarakat jadi tahu mana calon pejabat yang layak dipilih. Firli juga berharap pemimpin yang dipercaya nantinya bisa jujur dan berintegritas .

"Maka masyarakat penting memahami bahwa Pemilu sebagai pesta rakyat adalah untuk memilih para pemimpin, yang nantinya akan mengemban amanah dari rakyat. Yaitu melalui amanah jabatannya membawa masyarakat pada gerbang kemakmuran dan kesejahteraan, sehingga yang dibutuhkan adalah calon-calon pemimpin yang jujur dan berintegritas," katanya.

"Di sinilah menjadi penting kemudian bagi masyarakat, tidak hanya bertindak sebagai pemilih saja, namun juga turut mengawasi pelaksanaan pemilu. Termasuk secara cermat memilih para calon bupati, walikota, DPR/DPRD/DPD, bahkan presiden/wakil presiden yang berintegritas," sambungnya.

Kemudian, Firli berbicara bahwa pemberantasan korupsi yang efektif tentu butuh penegakan hukum yang membuat efek jera. Dengan itu, ia berbicara tentang pentingnya pidana tambahan yang salah satunya adalah pencabutan hak politik.

"Pidana tambahan pencabutan hak politik merupakan sanksi yang berakibat pada penghilangan hak politik kepada pelaku. Yang bertujuan untuk membatasi partisipasi pelaku dalam proses politik, seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan," katanya.

Firli mengatakan bahwa dalam UU Pemilu ditentukan bahwa salah satu syarat bakal calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Prov/Kab/Kota adalah tidak pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap dengan ancaman pidana 5 tahun atau lebih. Dengan begitu, mantan koruptor itu bisa nyaleg 5 tahun setelah bebas dari pidana.

"Memenuhi masa jeda 5 tahun terhitung sejak telah selesai menjalani pidana (bebas murni). Berdasarkan hal-hal tersebut dapat dikatakan tidak ada ketentuan tertulis yang melarang mantan terpidana korupsi untuk dicalonkan atau mencalonkan diri," katanya.

ICW Ungkap Nama Eks Koruptor Nyaleg

ICW membeberkan ada 15 nama yang pernah menjadi narapidana korupsi. ICW mendesak KPU mengumumkan status eks napi korupsi tersebut pada DCS.

"Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia harus segera umumkan status mantan terpidana korupsi dalam daftar calon sementara bakal calon legislatif," kata ICW dalam siaran persnya, Jumat (25/8).

ICW menilai KPU masih memberi karpet merah pada mantan terpidana korupsi. Seharusnya, KPU mengumumkan status hukum para calon wakil rakyat tersebut.

"Jika pada akhirnya pada mantan terpidana korupsi tersebut lolos dan ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT), tentu probabilitas masyarakat memilih calon yang bersih dan berintegritas akan semakin kecil. Padahal hasil survei jajak pendapat yang dipublikasikan oleh Litbang Kompas menunjukkan bahwa sebanyak 90.9% responden tidak setuju mantan napi korupsi maju sebagai caleg dalam Pemilu," kata ICW.

Simak Video 'Kata Firli soal Eks Napi Korupsi Daftar Jadi Bacaleg':

[Gambas:Video 20detik]


Pendukung yang juga sahabat Sandiaga Uno, Miftah Sabri, bicara mengenai duet capres-cawapres. Miftah menyebut opsi duet yang optimal adalah Sandiaga harus ada di kertas suara.

Hal ini diungkap Miftah dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023). Miftah mulanya ditanya mana duet yang akan ia pilih antara Anies-AHY, Sandiaga Uno-AHY, atau Ganjar-Sandiaga Uno.

"Ganjar-Sandi dan Sandi-AHY itu dua-duanya optimal karena Sandi di kertas suara," jelas Miftah.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Miftah menyebut Sandiaga yang sekarang berbeda jauh dari Sandiaga yang dulu. Sandiaga yang sekarang, bertanggungjawab atas capaian legislatif PPP.

"The best way itu adalah mas Sandi di kertas suara itu menghangatkan mesin. Kata mas Sandi not only survive but revive untuk Partai Persatuan Pembangunan," lanjutnya.

"Pokoknya bagi Sandiaga Uno dan PPP, mas Sandi harus di kertas suara," imbuhnya.


Sahabat Ganjar menghadiri soft launching lagu 'Banteng Metu Kandang' yang dirilis NDX AKA dan Banteng Muda Indonesia (BMI) di Cibis Park Cilandak, Selasa (29/8). Dalam rangka memeriahkan acara ini, Sahabat Ganjar membuka Distro Ganjar dengan menyediakan promo diskon 20% untuk semua jenis merchandise.

"Sahabat Ganjar hadir disini dalam rangka soft launching-nya NDX dengan motto 'banteng metu kendang' ini merupakan iconnya BMI untuk memperkenalkan sosok Pak Ganjar terhadap masyarakat yang ada di nusantara ini. Pada acara ini kita juga menyelenggarakan Distro Ganjar ini untuk memeriahkan acara BMI dengan memberikan promo diskon 20%, jangan lupa untuk follow Instagram Sahabat Ganjar" ungkap Ketua Umum Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Gus Nahib berharap kunjungan Sahabat Ganjar di acara BMI dapat memperkuat keyakinan bahwa Ganjar mampu meneruskan warisan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentunya hari ini Sahabat Ganjar hadir karena sudah berkolaborasi bersama BMI untuk memenangkan Pak Ganjar. Sahabat Ganjar bersama BMI yakin pada Bapak Haji Ganjar Pranowo sebagai penerus Bapak Joko Widodo dalam melanjutkan legacy pembangunan," tambahnya.

Sebagai informasi, BMI dan Sahabat Ganjar sebelumnya telah menjalin kerja sama sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai kandidat calon presiden dari PDI Perjuangan dalam berbagai kegiatan Sahabat Ganjar maupun BMI. Acara ini turut dihadiri berbagai komunitas peduli lingkungan dan influencer nasional.


Tiga bakal capres 2024 memiliki kekuatan elektoral menjelang pemilihan yang akan digelar enam bulan lagi pada Pilpres 2024. Kekuatan bakal capres Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan diungkap oleh dua hasil dari dua lembaga survei nasional.

Kedua lembaga survei itu yakni Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Lingkar Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang melakukan survei periodik pada awal Agustus 2023.

Untuk pengingat, Ganjar didukung oleh PDIP, PPP, Partai Hanura, dan Perindo, Prabowo didukung oleh Partai Gerindra, PKB, Partai Golkar, PAN, dan PBB. Sementara Anies didukung oleh Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hasil Survei LSI

LSI merilis survei elektabilitas bakal capres dalam simulasi 3 nama. Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37%, diikuti Prabowo Subianto 35,3% dan Anies Baswedan 22,2%.

Survei ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan mengatakan elektabilitas Ganjar ada di posisi teratas dalam simulasi 3 nama. Akan tetapi, kata dia, selisih Ganjar dengan Prabowo Subianto, tipis dan dalam margin of error.

"Simulasi 3 nama, kalau kita perhatikan di sini antara Prabowo dan Ganjar, Ganjar unggul di 37% pada Agustus 2023, tapi Prabowo di angka 35,3% jadi selisihnya 1,7% saja, sementara margin of error 2,9%," kata Djayadi dalam rilis survei yang ditayangkan YouTube LSI, Rabu (30/8).

Anies berada pada posisi terakhir dengan angka 22,2%. Dia menyebut elektabilitas Anies turun signifikan dari Agustus tahun lalu.

"Anies di angka 22,2% menurun cukup signifikan dibanding Agustus tahun yang lalu. Pada dasarnya terjadi pertarungan yang ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto," katanya.

Namun demikian, Djayadi menilai elektabilitas 3 capres ini cukup dinamis. Dia menyebut jika 3 nama ini maju pada Pilpres 2024, peluang Pilpres putaran kedua terbuka lebar.

"Kalau lihat angkat ini kompetisi antara 3 nama masih mungkin dinamis, kalau 3 nama ini maju semuanya maka kita menduga akan ada 2 putaran," tutur dia.

Berikut elektabilitas capres survei LSI simulasi 3 nama:

Agustus 2023

- Ganjar Pranowo 37%

- Prabowo Subianto 35,3%

- Anies Baswedan 22,2%

Tidak jawab 5,5%

Agustus 2022

- Ganjar Pranowo 31,7%

- Prabowo Subianto 30,1%

- Anies Baswedan 28,2%

Tidak jawab 10%

LSI juga memaparkan temuan simulasi head to head. Hasil survei menunjukkan Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 51,6% jika head to head dengan Anies Baswedan 32,6%.

"Antara Ganjar dan Anies, posisi Ganjar unggul signifikan di angka 51,6% berhadapan dengan 32,6%," ujar Djayadi Hanan.

Berikut hasilnya:

- Ganjar Pranowo 51,6%

- Anies Baswedan 32,6%

Tidak jawab 15,8%

Sementara itu, Prabowo Subianto mengungguli Anies Baswedan dalam survei simulasi head to head. Prabowo dinyatakan unggul signifikan terhadap Anies Baswedan.

Djayadi Hanan mengatakan Prabowo unggul signifikan dari Anies jika dilakukan pilpres dengan simulasi 2 nama. Elektabilitas Prabowo ada pada angka 53,1%.

"Kalau yang maju pada putaran kedua adalah Prabowo dan Anies, sama Prabowo Subianto unggul signifikan 53,1% berhadapan dengan Anies di angka 31,5%," kata Djayadi

Berikut hasilnya:

- Prabowo Subianto 53,1%

- Anies Baswedan 31,5%

Tidak jawab 15,5%

Prabowo Subianto kembali unggul jika simulasi head to head dari Ganjar Pranowo dalam survei LSI. Keunggulan Prabowo atas Ganjar hampir dua kali margin of error.

"Tapi kalau misalnya yang berhadapan adalah Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto di putaran kedua maka untuk sementara Prabowo masih unggul 5,1%, 47,3% berhadapan dengan 42,2%," ucap Djayadi.

Djayadi menyebut keunggulan Prabowo dari Ganjar ini cukup berarti. Akan tetapi, kata dia, keunggulan Prabowo atas Ganjar turun jika dibandingkan survei yang lain.

"Hampir dua kali margin of error keunggulannya, jadi keunggulan yang meski 2 kali margin of error saya kira cukup meaningful. Mungkin kalau dibandingkan survei-survei yang lain keunggulan Prabowo terhadap Ganjar Pranowo ini di simulasi 2 nama sementara ini turun," katanya.

Berikut hasilnya:

- Prabowo Subianto 47,3%

- Ganjar Pranowo 42,2%

Tidak jawab 10,5%

Simak Video 'LSI Denny JA: Partai Pro Anies ke Prabowo Jika Head to Head dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Waketum PAN Yandri Susanto bicara lebih lanjut terkait capres PDIP Ganjar Pranowo yang disebut oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai petugas partai. Yandri mengungkap Megawati pernah menyampaikan itu juga saat bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Yandri menyebut pernyataan Megawati itu disampaikan saat PAN menyambangi PDIP beberapa waktu yang lalu. Saat itu, Yandri menyebut Megawati sempat berbicara soal Ganjar Pranowo.

"Cuma waktu PAN ke PDIP itu, Mbak Mega itu ngasih tahu, ini kan ada Bu Mega, ada Bang Zul, ada Pak Ganjar, itu Bu Mega bilang 'ini Mas Ganjar ini harus pakai baju merah terus, kalau nggak bisa offside', bisa apa lah gitu, 'harus ditunjukkan sebagai petugas partai'," kata Yandri dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri menyebut Megawati menyampaikan hal itu secara langsung di depan Zulhas. Namun, dia bisa memahami mengapa itu disampaikan Megawati lantaran Presiden Jokowi juga dianggap sebagai petugas partai.

"Memang disampaikan langsung sama Bu Mega, gitu loh. Jadi, ya tapi memang kalau di PDIP kayak termasuk Pak Jokowi itu kan dianggap petugas partai kan," ucapnya.

Meski begitu, Yandri menilai jika Ganjar menanggalkan dirinya sebagai petugas partai bisa berdampak juga nantinya. Menurutnya, PDIP bisa tidak solid lagi mendukung Ganjar.

"Kalau dia (Ganjar Pranowo) juga menjauhi sebagai petugas partai bisa blunder juga buat Pak Ganjar gitu loh. Misal dia mau kurangi warna petugas partai, nanti PDIP bisa nggak solid lagi, Dewan Kolonel bisa hidup lagi," ujar dia.


Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan koalisi pendukung Anies Baswedan, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menjegalkan diri. Kenapa?

Hal ini terkait dengan persoalan cawapres pendamping Anies. Salah satu yang mencuat sebagai cawapres Anies, tentunya Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nmun AHY dinilai tidak bisa mendongkrak suara Anies.

"Problemnya tanpa AHY, barang ini tak berlabuh," tutur Adi di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sehingga, menurut Adi, narasi penjegalan KPP tidak relevan. Ia menyebut KPP sengaja menjegalkan diri.

"Narasinya ini adalah narasi yang sengaja menjegalkan diri, artinya apa? Satu sama yang lain ingin mengatakan poros perubahan (KPP) itu solid, padahal dalamnya itu sulit," terang Adi.

Adi menyebut partai-partai dalam KPP seperti saudara tiri. Satu sama lain, tidak akur.

"Tinggal cari way out, jalan keluar supaya basisnya itu tidak meninggalkan mereka," jelas Adi.

Simak Video 'LSI Denny JA: Partai Pro Anies ke Prabowo Jika Head to Head dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Grup musik NDX AKA dan Banteng Muda Indonesia (BMI) merilis lagu baru berjudul 'Bantenge Metu Kandang' di Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (29/8). Soft launching lagu ini dimeriahkan penampilan Marcell Siahaan, Thariq Halilintar, dan Blackline.

"Ini kegiatan pergelaran seni, wujud gotong royong musisi nasional bersama BMI, dipersembahkan untuk anak muda pecinta musik. Hidup terasa ada yang kurang jika tanpa musik," ujar Ketua Panitia Acara Andhika Putra Wijaya dalam keterangan tertulis, Selasa (31/8/2023).

Andhika menjelaskan lagu 'Bantenge Metu Kandang' merupakan bentuk kreativitas sekaligus dukungan kepada PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo untuk menang pada Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Melalui seni musik, BMI yang dipimpin Ketua Umum Bung Mochamad Herviano, sebagai sayap kepemudaan PDI Perjuangan berikhtiar gotong royong, menjalankan politik kebudayaan riang gembira untuk persatuan Indonesia," ungkapnya.

Terkait antusiasme para penggemar musik untuk menyaksikan konser gratis NDX AKA, Ketua DPP BMI Bidang Pemenangan Pemilu ini menambahkan, pihaknya menerapkan sistem registrasi. Namun sehari menjelang konser 'Bantenge Metu Kandang', tercatat lebih dari 5.000 orang penonton telah melakukan registrasi.

"Konser musik ini gratis, cukup mendaftar melalui online. Kami terima kasih atas antusias pendaftar yang luar biasa, kami mohon maaf bila kuota terbatas. Insya Allah, BMI akan membuat konser bersama NDX AKA lagi di lain waktu," jelas Andhika.

Sebelum puncak acara perilisan lagu 'Bantenge Metu Kandang', BMI juga menggelar lomba impersonate Ganjar dan talk show lingkungan hidup. Talkshow ini menghadirkan narasumber perwakilan Komunitas Peduli Ciliwung Suparno Jumar, pegiat energi bersih terbarukan Ardi Koto, serta Youtuber Thariq Halilintar. Talk show dipandu oleh Ketua DPP BMI Bidang Pelajar dan Mahasiswa, Yolanda Tamara.

"BMI berupaya melakukan penyadartahuan tentang arti penting merawat lingkungan hidup. Sekaligus edukasi gaya hidup hijau untuk anak muda dan masyarakat. Tujuannya mengajak anak muda agar peduli kepada setiap persoalan bangsa," pungkas Andhika.


Wacana hitung-hitungan duet Sandiaga Uno dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) muncul ke publik. Hal ini diungkap oleh pendukung yang juga sahabat Sandiaga, Miftah Sabri.

"Belakangan setelah melihat itu ada yang buat hitungan ternyata kalau PPP, Demokrat, PKS itu cukup almost (hampir) 21% (Presidential Threshold)," ujar Miftah di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Wacana koalisi ini, terang Miftah, bisa menjadi opsi. Ia menyebut wacana ini bisa muncul karena bagi Demokrat, ketum mereka, Agus Harimurti Yudoyono (AHY) harus maju di Pilpres 2024.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau boleh kita bilang (AHY maju Pilpres) harga mati dan tentunya teman-teman di PPP sama dong, Mas Sandi juga sama beliau bergabung ke PPP dengan idealisme untuk meningkatkan perolehan legislatif," tambah Miftah.

"Mas Sandi harus ada tiket, harus ada di kertas suara," lanjutnya.

Karena hal ini, tentunya opsi duet Sandiaga Uno-AHY, jelas Miftah, bisa saja terjadi.

"Kita bisa bekerja sama juga jadi itu muncul opsi Sandi-AHY," imbuh Miftah.

Simak Video 'Sandiaga Bicara soal Kans Jadi Pendamping Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya tengah menggeber 8 program prioritas. Program tersebut bertujuan untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang berdampak bagi masyarakat.

"Kementerian PANRB saat ini melakukan evaluasi program dan juga membuat skala prioritas yang kedepan, terutama mewujudkan reformasi birokrasi (RB) berdampak dan target kami ada 8 prioritas," ungkap Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (31/8/2023).

Anas mengungkapkan prioritas pertama adalah penguatan RB berdampak dengan mekanisme jemput bola dan fokus pada pemerintah daerah di luar Jawa-Bali. Menurutnya layanan jemput bola harus banyak digalakkan di semua daerah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan terbaik dan tidak ribet.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"RB berdampak adalah menjadikan kerja birokrasi itu bisa dirasakan. Jadi kinerjanya bukan hanya berorientasi ke laporan administratif, seperti katakanlah absensi, tetapi harus diukur dampak kerjanya ke masyarakat. Salah satunya lewat jemput bola, jemput masalah dan beri solusi," terang Anas.

Program kedua adalah percepatan transformasi digital melalui interoperabilitas sembilan layanan prioritas dalam skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), mulai dari sektor kesehatan, sejumlah layanan di kepolisian, hingga pendidikan. Sesuai arahan Presiden Jokowi, birokrasi tidak perlu berlomba bikin aplikasi.

"Harus ada interoperabilitas, integrasi baik data maupun penggunaannya. SPBE jalan terus dan akan dipantau langsung oleh Bapak Presiden. Sudah banyak best practices di negara lain, yang dulu punya ribuan aplikasi yang bikin bingung rakyat, dan kini hanya tersisa belasan aplikasi yang bikin simpel rakyat," jelas Anas.

Prioritas ketiga berupa penyiapan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara beserta penguatan kelembagaannya.

"Pemindahan ASN ini juga bukan dalam arti fisik semata, tapi perpindahan paradigma budaya kerja hingga paradigma pelayanan. Semuanya berbasis digital," sambung Anas.

Program keempat adalah penajaman Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP). SAKP diperkuat untuk memastikan kinerja instansi pemerintah berjalan serempak, tidak ego sektoral, sehingga target pembangunan tercapai.

"Jadi egonya jangan hanya kinerja instansi masing-masing, tapi kinerja pemerintah. Antar instansi pemerintah, dari pusat sampai daerah, kita bikin tidak jalan sendiri-sendiri, harus fokus pada target prioritas pemerintah," terang Anas.

Ia melanjutkan program kelima adalah peningkatan profesionalisme ASN berbasis digital, termasuk di dalamnya adalah penataan tenaga non-ASN.

Program keenam penyiapan 'Machinery of Government' yaitu rekomendasi arsitektur kelembagaan bagi struktur kabinet ke depan setelah Pemilu 2024.

"Kami menjaring masukan banyak pihak agar kelembagaan pemerintah ke depan semakin agile dalam menghadapi dinamika zaman," ujarnya.

Ia menambahkan program ketujuh berupa akselerasi pembentukan mal pelayanan publik (MPP) dan MPP digital.

"MPP dan MPP Digital menjadi jantung dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Maka ini sangat penting untuk didorong," jelas Anas.

Program terakhir atau yang kedelapan adalah penyusunan kebijakan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2025-2045 untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

"Indonesia Emas 2045, dimana negara kita akan masuk dalam empat besar ekonomi dunia, bisa diraih bila birokrasi bekerja makin reformis, profesional, dengan ditopang digitalisasi. Ini yang sedang dirumuskan peta jalannya sampai 2045," pungkas Anas.


Politikus PDIP Johan Budi menceritakan pengalamannya saat berkampanye. Johan menyebut dirinya tak pernah sekalipun bagi-bagi amplop kepada masyarakat.

"Saya dulu nggak pernah pas kampanye nggak pernah bagi-bagi amplop," ujar Johan dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Johan Budi disebut dikenal tak pernah membagikan amplop kepada warga calon pemilihnya karena pengalamannya menjadi bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, Johan Budi pernah menjadi juru bicara di lembaga antirasuah tersebut.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kepada warga, Johan Budi mengaku kerap mengingatkan agar tidak memilih seseorang hanya karena diberikan uang.

"Saya sampaikan Anda jangan karena Rp 100 ribu, Rp 200 ribu (Anda) jadi memilih seseorang," terang Johan.

Dia juga mengaku kerap mengunjungi masyrakat di daerah pemilihan (dapil) tanpa harus menunggu waktu reses anggota dewan. Diketahui, Johan akan kembali maju menjadi calon anggota legislatif (caleg) di Dapil VII Jawa Timur (Jatim) yang meliputi 5 kabupaten di Jatim yaitu Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, Pacitan, dan Magetan.

Kemudian, dia juga mengaku tak pernah memaksa warga untuk memilihnya. Dia mengingatkan warga untuk memilih didasarkan pada hati nurani, bukan pada materi yang diberikan.

"Panjenengan milih kulo matur suwo, mboten milih mboten nopo nopo (kalian memilih saya, terima kasih, tidak memilih ya nggak apa-apa)," ucapnya.

"Yang penting apa yang anda pilih sesuai dengan hati nurani," lanjut Johan.


Mencuatnya nama Koalisi Indonesia Maju untuk partai-partai pendukung Prabowo Subianto sempat membuat Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kaget. Namun demikian, Koalisi Indonesia Maju yakin tetap solid.

Kagetnya Cak Imin ini disampaikan saat diberi kesempatan bicara di HUT PAN pada Senin (28/8) yang lalu. Cak Imin pun sempat menyebut KKIR bubar dengan munculnya nama Koalisi Indonesia Maju.

"Ya saya baru dikasih tahu tadi sama Pak Prabowo bahwa koalisinya tadi Koalisi Indonesia Maju," kata Cak Imin usai acara HUT PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (28/8).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu," sambungnya.

Wakil Ketua DPR ini mengaku tidak dalam posisi setuju atau tidak dengan nama koalisi tersebut. Dia juga tak mempersoalkan lebih lanjut soal nama koalisi itu.

"Ya saya kan nggak punya hak setuju atau nggak setuju. Oh nggak, nggak terlalu penting itu (soal tak dilibatkan). Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya," ujar Cak Imin.

Zulhas Sebut Nama Muncul Spontan

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas pun menjelaskan terkait nama tersebut. Dia menyebut penamaan koalisi itu dilakukan secara spontan di acara HUT ke-25 PAN kemarin.

"Memang kita semua baru tahu. Memang kita di situ ngomong-ngomongnya, nggak direncanakan. Kan pidato saya judulnya kemajuan dan kedaulatan," kata Zulhas usai acara PANtura ulang tahun ke-25 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (29/8).

Zulhas mengatakan di acara HUT PAN kemarin, Prabowo spontan menanyakan nama koalisi itu ke ketum-ketum partai pendukungnya. Cak Imin, kata Zulhas, juga setuju dengan penamaan Koalisi Indonesia Maju.

"Pak Prabowo 'gimana kalau nama koalisi kita... sudah, Indonesia Maju saja, meneruskan', 'Gimana Pak Zul?' setuju. 'Gimana Cak Imin?' setuju. Jadi memang baru di acara HUT PAN itu," ucap Zulhas.

"Nggak didiskusikan, nggak dianu semua. Ya spontan aja di situ," sambungnya.

Simak Video 'PPI: PKB Murung Usai PAN-Golkar Gabung Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Simak respons Golkar di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei elektabilitas calon presiden di Pemilu 2024 dan posisi Anies Baswedan berada di bawah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Partai NasDem tak mengindahkan hasil survei tersebut.

"LSI Hanan Djayadi, kita hargai sebagai satu produk ilmiah, tapi NasDem nggak pernah terpengaruh dengan hasil tersebut," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Ali menyebut NasDem pernah memiliki bukti bahwa survei itu memang tak berpengaruh pada hasil asli di pemilu. Buktinya di antaranya pada Pemilu 2014 dan 2019.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Punya pengalaman 2 pemilu 2014 dan 2019 mengatakan bahwa NasDem tidak lolos," ujarnya.

Survei Terbaru LSI

Sebelumnya, LSI merilis survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37%, diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 35,3% dan bakal capres NasDem Anies Baswedan 22,2%.

Survei ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan elektabilitas Ganjar ada di posisi teratas dalam simulasi 3 nama. Akan tetapi, kata dia, selisih Ganjar dengan bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, tipis dan dalam margin of error.

"Simulasi 3 nama, kalau kita perhatikan di sini antara Prabowo dan Ganjar, Ganjar unggul di 37% pada Agustus 2023, tapi Prabowo di angka 35,3% jadi selisihnya 1,7% saja, sementara margin of error 2,9%," kata Djayadi dalam rilis survei yang ditayangkan YouTube LSI, Rabu (30/8).

Anies berada pada posisi terakhir dengan angka 22,2%. Dia menyebut elektabilitas Anies turun signifikan dari Agustus tahun lalu.

"Anies di angka 22,2% menurun cukup signifikan dibanding Agustus tahun yang lalu. Pada dasarnya terjadi pertarung

Simak Video 'LSI Denny JA: Partai Pro Anies ke Prabowo Jika Head to Head dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Kader PDIP Johan Budi dan Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto saling menyayangkan situasi yang terjadi di koalisi lawan. Yandri menyayangkan capres PDIP Ganjar Pranowo hanya posting 1 momen Apel Pemenangan di Semarang, sedangkan Johan Budi menyayangkan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kecewa dengan nama Koalisi Indonesia Maju.

Momen itu terjadi ketika Johan Budi tengah menanggapi soal Ganjar Pranowo yang hanya memposting 1 momen terkait konsolidasi yang terjadi di Jawa Tengah, pada Jumat (25/8) yang lalu. Johan mulanya menjelaskan bahwa hal itu mungkin karena persoalan non-teknis.

"Banyak hal yang kadang-kadang non-teknis, orang yang kemudian di luar, saya kan lama di humas, pengamat menganalisis detail banget, padahal yang terjadi nggak begitu, kan bisa saja, tadi saya bilang sederhana saja teknis, karena yang upload kan bukan Mas Ganjar, bisa jadi lupa misalnya, atau bisa jadi yang bagian upload itu bahannya nggak ada, misalnya itu. Itu bisa terjadi nggak? Bisa, misalnya juga," kata Johan Budi saat acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Johan, semestinya Ganjar atau timnya banyak mempublikasikan acara tersebut seperti yang dilakukan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.

"Harusnya diselebrasikan bagian dari itu," imbuhnya.

Namun, Yandri tiba-tiba ikut berkomentar dengan situasi yang terjadi terhadap Ganjar Pranowo. Yandri ikut menyayangkan Ganjar hanya memposting 1 momen dalam acara sebesar itu.

"Saya juga ikut menyayangkan Pak Ganjar nggak posting, nggak, itu kan menguntungkan Pak Ganjar loh konsolidasi Jawa Tengah, gede, Mbak Puan bergetar ngomongnya, itu luar biasa. Loh kan saya, saya kan temennya Pak Ganjar," ujar Yandri.

Johan Budi lantas menimpali Yandri. Dia juga ikut menyayangkan yang terjadi pada koalisi pendukung Prabowo Subianto. Dia menyinggung Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang mengaku kecewa tidak diajak terkait nama Koalisi Indonesia Maju.

"Tapi sebagai kader PDIP saya juga menyayangkan Cak Imin, Cak Imin kenapa kecewa, sebagai kader PDIP kan, dia sebagai PAN komentar itu (Ganjar Pranowo), saya sebagai kader PDIP juga menyayangkan kenapa Cak Imin kecewa, kenapa ya tanya sama Cak Imin, tanya sama dia PAN," timpal Johan Budi.

Tak berhenti sampai di situ, Yandri lantas menanyakan ke Johan Budi apakah Cak Imin betul kecewa atau tidak.

"Cak Imin serius nggak tuh kecewanya?" tanya Yandri sambil tertawa.

Johan Budi pun mengaku tidak tahu. Momen 'saling serang' ini terjadi dalam percakapan yang dipenuhi tawa.

"Oh saya nggak tahu, tapi kenapa kok Cak Imin kok baru dikasih tahu, pertanyaannya kan gitu, Cak Imin kan lebih dulu sama Pak Prabowo, PAN kan belakangan, kenapa PAN nggak kasih tahu," jawab Johan Budi.

Simak Video 'Saran Johan Budi ke Ganjar: Segeralah Punya Personal Branding':

[Gambas:Video 20detik]


Bacapres PDIP Ganjar Pranowo hanya memposting 1 momen acara apel pemenangan PDIP di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah. Politikus PDIP Johan Budi buka suara.

"Itu nggak bisa ditanya ke saya karena saya nggak tahu kenapa dia begitu," ujar Johan di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Seharusnya, kata Johan, Ganjar merayakan acara tersebut dengan cara menguggah momen apel pemenangan sebanyak-banyaknya. Sebagai pembanding, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengunggah 5 postingan terkait apel pemenangan PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Harusnya (Ganjar) menselebrasi melalui media (sosial)," tambahnya.

Johan menyebut selebrasi yang dilakukan Ganjar di medsos harusnya seperti Puan. Johan menyebut bila dirinya bagian penting dalam acara apel pemenangan, maka akan meramaikan acara tersebut di media sosialnya.

Ia menduga Ganjar dan tim media sosialnya lupa mengunggah apel pemenangan sebanyak-banyak.

"Karena yang upload bukan Mas Ganjar, bisa jadi lupa misalnya, bisa jadi yang bagian upload itu bahannya nggak ada misalnya itu bisa terjadi," jelasnya.

Berdasarkan penelusuran, Ganjar Pranowo memang hanya memposting 1 momen berkaitan dengan acara Apel Pemenangan PDIP dan Ganjar Pranowo yang digelar di Jatidiri, Semarang, pada Jumat (25/8) yang lalu. Sementara itu, Puan Maharani terlihat memposting 5 momen dalam Instagram pribadinya.

Simak Video 'Pengamat Menilai Apel Pemenangan Ganjar Jadi Momen Penegasan PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) merilis survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2024 dan Bacapres PDIP Ganjar Pranowo berada di posisi teratas. Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menyambut baik dan menyebut bahwa hal itu menandakan kesadaran masyarakat meningkat.

"Terima kasih untuk kepercayaan masyarakat. Terima kasih untuk literasi dan kesadaran masyarakat yang terus meningkat. Namun, hasil-hasil survei tidak boleh membuat kami arogan atau menepuk dada," kata Hendrawan kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Hendrawan mengatakan kepercayaan masyarakat tersebut harus tetap membuat para kader PDIP rendah hati. Dia mengklaim hal ini membuat PDIP semakin dekat dengan masyarakat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kepercayaan masyarakat justru harus membuat kami rendah hati dan semakin dekat dengan urat nadi kehidupan rakyat," ujarnya.

Sebelumnya, LSI merilis survei elektabilitas calon presiden menjelang Pilpres 2024. Dalam simulasi 3 nama, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mendapatkan elektabilitas 37%, diikuti bakal capres Gerindra Prabowo Subianto 35,3% dan bakal capres NasDem Anies Baswedan 22,2%.

Survei ini digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan mengatakan elektabilitas Ganjar ada di posisi teratas dalam simulasi 3 nama. Akan tetapi, kata dia, selisih Ganjar dengan bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, tipis dan dalam margin of error.

"Simulasi 3 nama, kalau kita perhatikan di sini antara Prabowo dan Ganjar, Ganjar unggul di 37% pada Agustus 2023, tapi Prabowo di angka 35,3% jadi selisihnya 1,7% saja, sementara margin of error 2,9%," kata Djayadi dalam rilis survei yang ditayangkan YouTube LSI, Rabu (30/8).

Anies berada pada posisi terakhir dengan angka 22,2%. Dia menyebut elektabilitas Anies turun signifikan dari Agustus tahun lalu.

"Anies di angka 22,2% menurun cukup signifikan dibanding Agustus tahun yang lalu. Pada dasarnya terjadi pertarungan yang ketat antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto," katanya.

Simak Video 'LSI Denny JA: Partai Pro Anies ke Prabowo Jika Head to Head dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Kader PDIP Johan Budi bicara mengenai Puan Maharani yang mendukung bacapres Ganjar Pranowo. Menurutnya, Puan Maharani mendukung Ganjar untuk memenangi Pilpres 2024.

Hal ini diutarakan Johan dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023). Mulanya, Johan menuturkan dalam beberapa acara, Puan kerap mempersilakan Ganjar untuk berbicara di hadapan publik.

"Sebelumnya ketika Hari Bung Karno, siapa yang suruh Ganjar maju) ke depan? itu kan Mbak Puan. Mas Ganjar disuruh ke depan untuk bicara sebelum yang lain ngomong, dia disuruh bicara," kata Johan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hal ini menunjukkan Puan begitu memperjuangkan Ganjar untuk bisa menduduki kursi nomor 1 di Tanah Air.

"Banyak lagi statement-statement di pidato yang menunjukkan itu tadi Mbak Puan sudah firmed memperjuangkan Mas Ganjar," tambah Johan.

Johan pun menegaskan dirinya mendukung Ganjar agar menang Pilpres 2024. Untuk diketahui, Johan bersama sejumlah kader PDIP pernah membentuk Dewan Kolonel untuk Puan sebelum Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar sebagai bacapres PDIP.

"Kalau Mbak Puan begitu (memperjuangkan Ganjar), apalagi yang dulu mendukung Mbak Puan. Ini logika sederhana saja," lanjutnya.

Simak Video 'Saran Johan Budi ke Ganjar: Segeralah Punya Personal Branding':

[Gambas:Video 20detik]


Lembaga Survei Indonesia (LSI) mencatat elektabilitas Anies Baswedan menurun pada survei terbaru. Peneliti dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menilai hal itu diakibatkan oleh kurang kompaknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Tercecernya elektabilitas Anies karena bergeraknya Koalisi Perubahan secara efektif. Stagnasi itu akibat proses negosiasi yang belum selesai, yang diindikasikan belum kompaknya ritme langkah partai pendukung Anies," kata Umam kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

Pada survei tersebut Ganjar Pranowo berada paling atas dan memiliki selisih sedikit dengan Prabowo Subianto di bawahnya. Umam menilai salah satu penyebab menurunnya elektabilitas Anies karena terkait kesiapan dalam mengumumkan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Misalnya, di saat PKS dan Demokrat mengklaim siap mendeklarasikan pasangan Capres-Cawapres dan membentuk infrastruktur pemenangan Anies, NasDem justru tampak bersikeras mengulur waktu hingga menit-menit terakhir (last minute)," tambahnya.

Umam menilai tidak bergeraknya NasDem kemungkinan besar disebabkan oleh situasi di mana NasDem tersandera oleh tangan-tangan kekuasaan yang tak terlihat atau the invisible hand). Umam menyebut hal itu belakangan punya hobi menggebug lawan politik dengan instrumen hukum.

"Karena ketakutannya pada manuver "tukang gebug" itu, Paloh cenderung memilih diam, mengulur waktu, dan tidak segera memutuskan nasib keberlanjutan pencapresan Anies," katanya.

Selanjutnya, Umam menyebut Anies yang seharusnya tampil agresif memimpin koalisi, kini juga ikut-ikutan diam menyaksikan koalisinya stagnan. Bahkan, Anies juga dinilai sendiri belakangan juga tampak semakin gamang dan tidak cukup keberanian untuk mengkritik kebijakan pemerintahan yang ia klaim hendak ia ubah.

"Problemnya, stagnasi elektabilitas Anies dan bergemingnya Nasdem dalam jangka panjang ini betul-betul menjadi "ujian berat" bagi partai-partai pengusung Anies lainnya. Selain terancam tidak akan mendapatkan efek ekor jas (coat tail effect) dari pencapresan Anies, PKS dan Demokrat kini juga tampak mulai gusar setelah merasakan koalisinya seolah tidak ada kemajuan, tidak ada kesetaraan dalam pengambilan keputusan di internal koalisi, dan tidak ada keseriusan untuk bergerak bersama," katanya.

Umam memandang munculnya ide penggabungan Ganjar-Anies sebagai pasangan capres-cawapres belakangan ini merupakan bagian dari strategi awal pembubaran Koalisi Perubahan. Yakni agar salah satu dari partai yang merasa tidak nyaman itu bisa segera keluar dari koalisi.

"Jika ini terjadi, maka deadlock Koalisi Perubahan sebenarnya bukan semata-mata akibat benturan ego elit partai-partai, tetapi juga akibat dari cawe-cawe tangan kekuasaan yang 'mengunci' tangan dan kaki salah satu partai pengusung Anies, sehingga gamang dan tidak siap menghadapi risiko besar pencapresan Anies ke depan," katanya.

Simak Video 'LSI Denny JA: Partai Pro Anies ke Prabowo Jika Head to Head dengan Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]

Baca hasil survei LSI terbaru di halaman selanjutnya..

Halaman 1 2 Selanjutnya


Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno merespons terkait isu adanya perbedaan jumlah postingan Instagram antara capres PDIP Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait acara Apel Pemenangan PDIP di Jatidiri, Semarang. Adi melihat Ganjar Pranowo memang sengaja melakukan hal tersebut.

Berdasarkan penelusuran, Ganjar Pranowo memang hanya memposting 1 momen berkaitan dengan acara Apel Pemenangan PDIP dan Ganjar Pranowo yang digelar di Jatidiri, Semarang, pada Jumat (25/8) yang lalu. Sementara itu, Puan Maharani terlihat memposting 5 momen dalam Instagram pribadinya.

Perbedaan ini kemudian menjadi sorotan. Adi Prayitno lantas menjelaskan alasan di balik hal itu. Dia mulanya membandingkan antara Ganjar dan Puan Maharani yang berbeda dalam struktur partai.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ini kan acara partai, konsolidasi politik PDIP Jawa Tengah, jadi ekspos politik yang ditunjukkan kader-kader PDIP, garis utama lah kita sebutnya, seperti Puan Maharani memang luar biasa. Sementara kita tahu bahwa Ganjar ini kan bukan barisan elite dari partai. Kan di-publish, tapi nggak sebanyak, itu dipublish tidak sebanyak, yang ditunjukkan, betul kan ada kan? Ada 1, betul," kata Adi Prayitno dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Adi menyebut situasi tersebut juga menunjukkan bahwa Ganjar Pranowo berada di posisi yang sulit saat ini. Menurutnya, hal itu menunjukkan Ganjar sebetulnya ingin keluar dari bayang-bayang petugas partai yang pernah disampaikan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Menjadi seorang Ganjar Pranowo nggak gampang, Pak, satu sisi ingin keluar dari bayang-bayang dan persepsi publik yang selalu dikatakan sebagai petugas partai, itu intonasinya nggak terlalu bagus buat Ganjar, intensi negatifnya kuat, bahkan kalau kita cek satu per satu instagram dari Ganjar Pranowo warna merah apa segala macem sudah diamplifikasi, artinya apa? Mulai ada gradasi-gradasi mulai ingin amplifikasi warna merahnya nggak terlalu dominan, karena itu dianggap menimbulkan resistensi yang agak kurang oke," ucapnya.

Sementara itu, kata dia, pada saat yang sama Ganjar tetap ingin menunjukkan dirinya tegak lurus dan loyalitas sebagai seorang kader. Karena itu, dia menyebut Ganjar tetap memposting satu momen acara tersebut.

"Dengan harapan tentu saja postingan 1 foto itu sekalipun tidak tunjukkan euforia di dalamnya bisa mewakili suasana hati yang sesungguhnya, ini yang saya bilang antara mendayung soal gimana tegak lurus ke partai, tapi di saat bersamaan memang harus mengurangi resistensi persepsi publik yang memang cukup kentara," jelasnya.

Lebih lanjut, Adi menegaskan pernyataan Ganjar petugas partai ini sebetulnya berdampak buruk. Terlebih, kata dia, pernyataan ini direspons oleh kader PSI sebagai kontak politik.

"Karena Ganjar disebut sebagai petugas partai ini langsung ngeong-ngeong, Pak, sembelehoi, Pak, apa lagi ditambah oleh kritik dan statemen-statemen yang selalu disampaikan politisi PSI kan 'oh ini ada kontrak politik', itu kan bikin intensi yang cukup, pokoknya itu lah yang bilang 'ini ada kontrak politik antara PDIP dan Ganjar yang lain tidak ada urusan', dua hal itu lah yang kemudian sebenarnya membuat Ganjar relatively mendapatkan resistensi yang cukup kuat di level publik, yang menjelaskan kenapa 3 bulan terakhir relatively elektabilitas Ganjar itu stagnan, Pak," jelas dia.

Adi juga menyebut Ganjar sebetulnya ingin tunjukkan bahwa dirinya bukan hanya milik PDIP, tapi juga milik publik. "Ganjar ingin tunjukkan bahwa dia itu adalah barang publik, siapapun boleh mengklaim, Ganjar itu ya tidak harus merah yang mendukung, mau biru, coklat, putih hitam garis-garis dan sebagainya," imbuhnya.

Simak Video 'PPI: PKB Murung Usai PAN-Golkar Gabung Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Puan Maharani yang digadang-gadang bakal menjadi calon presiden, ternyata harus mengakui partainya, yakni PDIP lebih memilih Ganjar sebagai bacapres. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai Puan Maharani sudah healing soal Ganjar yang ditunjuk sebagai capres PDIP.

"Saya kira (Puan sudah) healing ya," ujar Adi di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Adi melihat sesuatu yang berbeda ketika Puan berbicara di apel pemenangan Ganjar di Semarang. Menurut Adi, gestur tubuh Puan saat berpidato luar biasa.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya melihat Puan beberapa hari yang lalu ketika bicara dalam rapat konsolidasi dengan PDIP itu mirip-mirip Megawati Soekarnoputri waktu muda, apalagi pakai tongkat itu artinya memang adalah satu fase di mana PDIP melampaui proses-proses yang disebut tidak move on," jelas Adi.

Adi menyebut saat ini PDIP tengah menikmati elektabilitas yang meningkat. Meski elektabilitas Ganjar masih kalah dengan Prabowo Subianto.

"Harus diakui tapi naiknya (elektabilitas) Ganjar menjadi satu momentum politik di mana PDIP seakan-akan mendapatkan angin surga mendapatkan energi positif untuk menunjukkan kepada publik bahwa minimnya dukungan partai terutama partai yang lolos parlemen itu tidak berbanding lurus dengan tingkat elektabilitas dan kemenangan Pilpres," jelasnya.

Simak Video 'PPI: PKB Murung Usai PAN-Golkar Gabung Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:


Kader PDIP Johan Budi berbicara terkait capres-capres yang akan maju di kontestasi Pilpres 2024. Dia melihat Pilpres 2024 berbeda dengan Pilpres sebelumnya.

Johan Budi mulanya membahas terkait dinamika koalisi-koalisi yang ada saat ini. Dia menyebut koalisi ini memang tidak akan permanen dan bisa berubah sewaktu-waktu.

"Benar apa yang disampaikan Mas Adi (Direktur Parameter Politik Indonesia) saya kira benar koalisi lah yang namanya pecah atau nggak itu nggak permanen, Pak. Semua bisa berubah dalam hitungan waktu cepat atau lambat," kata Johan Budi dalam acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Johan Budi lalu beralih ke kondisi Pilpres 2024 yang menurutnya akan berbeda dengan Pilpres yang lalu. Dia menyebut Pilpres 2024 merupakan kontestasi antara sosok fotokopi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sosok yang melawan kebijakan Jokowi.

"Cuma ini ya ada 1 yang menurut saya Pilpres sekarang ini agak beda dengan yang dulu, sekarang yang saya lihat ya, saya bukan pengamat politik, tapi saya politisi, kader, yang masuk di itu, sehingga saya sedikit-sedikit akhirnya memahami. Sekarang ini pertarungan itu bukan soal ide dan gagasan capres, sekarang ini adalah siapa yang fotokopi Pak Jokowi versus yang melawan Pak Jokowi," ucapnya.

Dia mengambil contoh terkait baliho-baliho yang ada di daerah. Menurutnya, saat ini baliho yang beredar di masyarakat adalah yang menggambarkan kedekatan dengan Jokowi. Di sisi lain, ada capres yang kini juga menyuarakan perlawanan terhadap kebijakan Jokowi.

"Di daerah-daerah ada gambar Pak Prabowo sama Pak Jokowi, ada gambar sesama kader Ganjar dengan Pak Jokowi, versus sekarang lihat deh komen-komen Anies Baswedan 'menghantam' apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi kan, di sisi lainnya 2 capres ini Prabowo dan Ganjar berusaha untuk mengidentikkan diri dengan Pak Jokowi, penerus Pak Jokowi," jelasnya.

"Pertarungan sekarang itu saya lihat direduksi ke persoalan itu, kesampingkan lah soal koalisi-kolaisi itu, itu bisa setiap saat berubah," lanjut dia.

Simak Video 'Saran Johan Budi ke Ganjar: Segeralah Punya Personal Branding':

[Gambas:Video 20detik]


PKB mengaku kaget dengan perubahan nama koalisi menjadi Koalisi Indonesia Maju. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai murungnya PKB di Koalisi Indonesia Maju bisa jadi pura-pura.

"Meski kita juga melihat dari jauh mungkin saja kesedihan PKB pura-pura," ujar Adi di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Adi menuturkan koalisi antara PKB dan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sudah selama 1 tahun 16 hari. Meski proses perubahan nama koalisi sangat tiba-tiba, ia menduga sikap sedih PKB hanya lah dibuat-buat.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apa jangan jangan sikap sedihnya dari PKB itu yang sudah setahun 16 hari itu juga sedih yang pura-pura," tambahnya.

Sebelumnya, Adi berbicara terkait adanya noda di HUT PAN yang digelar secara megah dan luar biasa. Menurutnya, noda itu muncul dari pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar merespons mencuatnya nama Koalisi Indonesia Maju.

"Yang jadi noda adalah ketika Cak Imin bilang 'loh kok ada nama judul koalisi baru, kok aku baru dikasih tahu?', rusak barang ini pak, bagaimana mungkin ini disebut solid pak," kata Adi.

Adi menyebut PKB yang selama ini merasa punya gembok cawapres, tiba-tiba jadi tidak dianggap. Dia bahkan menilai bubarnya koalisi mungkin terjadi lantaran PKB kehilangan privilege cawapres.

"Kalau Ketum PKB yang merasa punya gembok cawapres selama ini, tiba-tiba ngomong 'kita nggak dianggap'. Kalau mau kita cerita dari awal, kenapa soal bubarnya poros ini tidak menjadi suatu hal yang biasa menurut saya? Karena ini hilangkan privilege yang selama ini dimiliki PKB, bayangkan PKB dengan Gerindra ini sudah 1 tahun 16 hari. Oh saya hitung betul, karena kita ingin tahu bagaiman sakit hatinya PKB ini. Jadi per hari ini sudah genap 1 tahun 16 hari, kalau kemarin 1 tahun 15 hari," ucapnya.

Simak Video 'PPI: PKB Murung Usai PAN-Golkar Gabung Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno bicara terkait kondisi PKB usai PAN dan Golkar bergabung ke koalisi Prabowo Subianto. Adi menilai PKB saat ini tengah dalam kondisi murung.

Adi mulanya berbicara terkait adanya noda di HUT PAN yang digelar secara megah dan luar biasa. Menurutnya, noda itu muncul dari pernyataan Ketum PKB Muhaimin Iskandar merespons mencuatnya nama Koalisi Indonesia Maju.

"Yang jadi noda adalah ketika Cak Imin bilang 'loh kok ada nama judul koalisi baru, kok aku baru dikasih tahu?', rusak barang ini, Pak. Bagaimana mungkin ini disebut solid, Pak," kata Adi di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Adi menyebut PKB yang selama ini merasa punya gembok cawapres, tiba-tiba jadi tidak dianggap. Dia bahkan menilai bubarnya koalisi mungkin terjadi lantaran PKB kehilangan privilege cawapres.

"Kalau Ketum PKB yang merasa punya gembok cawapres selama ini, tiba-tiba ngomong 'kita nggak dianggap'. Kalau mau kita cerita dari awal, kenapa soal bubarnya poros ini tidak menjadi suatu hal yang biasa menurut saya? Karena ini hilangkan privilege yang selama ini dimiliki PKB, bayangkan PKB dengan Gerindra ini sudah 1 tahun 16 hari. Oh saya hitung betul, karena kita ingin tahu bagaiman sakit hatinya PKB ini. Jadi per hari ini sudah genap 1 tahun 16 hari, kalau kemarin 1 tahun 15 hari," ucapnya.

Adi melihat bergabungnya PAN dan Golkar ini bukan hanya soal bubarnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dia menyebut pakta integritas dan perjanjian kerja sama Gerindra dan PKB yang terbentuk di Sentul, Bogor satu tahun lalu juga ikut bubar.

"Bahwa KKIR bubar kira-kira gitu, ini bukan soal KKIR bubar, artinya apa? Pakta integritas, kerja sama Sentul antara PKB dan Gerindra wassalam, Pak, ya kan, gembok atau kunci inggris soal cawapres ada di tangan Muhaimin dan PKB wassalam," jelasnya.

"Apa lagi kita tahu PAN dan Golkar, itu berkoalisinya bukan dengan KKIR, berkoalisinya dengan Prabowo Subianto, saya sering diskusi dengan teman-teman PAN dalam beberapa panggung diskusi termasuk teman-teman Golkar, ketika PKB sentil bahwa PAN dan Golkar belum bicara soal posisi cawapres dan langkah strategis politik mereka, bagi PAN dan Golkar 'saya nggak urusan dengan PKB', urusan PAN itu dengan Prabowo Subianto, urusan Golkar dengan Prabowo Subianto, nggak ada huubungan dengan Muhaimin Iskandar," lanjutnya.

Alasan inilah, kata Adi, menunjukkan posisi PKB saat ini sedang murung. Gembok cawapres hilang dan bahkan koalisinya bisa bubar.

"Ini yang saya kira membuat, menurut saya, PKB agak murung, Pak, murung betul, Pak, ini kawan lama, sudah dapat angin surga posisi cawapres, tapi tak kunjung diumumkan, bahkan koalisinya dibubarkan," imbuhnya.

Simak Video 'PPI: PKB Murung Usai PAN-Golkar Gabung Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


DPD PDIP Sumut membuat pengaduan masyarakat (dumas) terkait akun TikTok bernama @ummirahma26 yang diduga menghina Megawati dan PDIP. Polisi pun saat ini tengah meneliti aduan tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan aduan tersebut telah diterima. Menurutnya, saat ini, penyidik dari Ditreskrimsus tengah meneliti dumas tersebut.

"Dumasnya sudah diterima, yang tangani krimsus. Tentu nanti akan diteliti oleh penyidik terkait materi dumasnya," kata Hadi, saat dikonfirmasi detikSumut, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya diberitakan, PDIP mengadukan akun tiktok @ummirahma26 ke Polda Sumut. Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD PDIP Sumut Alamsyah Hamdani mengatakan laporan itu berbentuk pengaduan masyarakat (dumas). Dumas itu dilayangkan ke Polda Sumut pada Senin (28/8).

"Iya, hari Senin," kata Alamsyah Hamdani saat dikonfirmasi detikSumut, Rabu.

Alamsyah mengatakan awalnya video itu

diperlihatkan oleh teman-temannya ke padanya. Melihat itu, dia pun berkoordinasi dengan Sekretaris DPD PDIP Sumut Sutarto. Setelah berkoordinasi, mereka pun memutuskan untuk melaporkan akun TikTok tersebut.

"Setelah kita rembuk kan, terpaksa kita laporin supaya jangan buat seperti itu lagi. Biar orang bijak memakai teknologi," jelasnya.

Dia mengatakan semua yang dikatakan pemilik akun TikTok di video itu berisi kebencian kepada Megawati dan juga PDIP. Menurutnya, apa yang disampaikan wanita tersebut tidaklah benar.

Alamsyah juga mengutip salah satu pernyataan pemilik akun yang menyebutkan PDIP sebagai partai terkorup. Dia pun menantang wanita itu untuk menyampaikan data terkait hal tersebut, jika memang benar.

"Soal partai terkorup, mana buktinya, ada buktinya enggak. Jadi, jangan asal nyablak saja mulutnya," jelasnya.

Alamsyah meyakini bahwa wanita tersebut merupakan orang suruhan. Menurutnya, ada pihak tertentu yang menyuruh wanita tersebut untuk menyampaikan pernyataan itu. Oleh karena itu, Alamsyah meminta pihak kepolisian mengungkap hal tersebut.

"Saya yakin di belakang dia ada siapa-siapa, orang itu yang mesti diambil juga oleh pihak kepolisian sebetulnya, yang menyuruh, kalau kita lihat awam sekali orang itu (wanita dalam video)," ujarnya.

"Ini juga pelajaran untuk yang lain, ibu-ibu yang lain atau orang lain. Jangan mau disuruh orang kalau enggak tahu masalah sebenarnya. Jangan nanti sudah diadukan, nangis minta maaf," sambung Alamsyah.

Dilihat detikSumut, akun TikTok @ummirahma26 itu masih ada. Namun, wajah yang berada di dalam video itu berbeda dengan foto profil di TikTok itu.

Selain itu, video diduga berisi penghinaan itu juga sudah tidak ada. Namun, video itu sudah beredar luas di akun TikTok dan media sosial lainnya.

Dalam video itu tampak wanita tersebut mengenakan penutup kepala berwarna biru. Dia terlihat berada di sebuah ruangan.

"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenape lu ye mak banteng, ye, lu take down video gue mak banteng, lu ketakutan? Mak banteng, Megawati Soekarnoputri, biang rusuh di NKRI," ujar wanita dalam video itu.

Wanita itu mengatakan dirinya tidak takut melawan Megawati. Dia bahkan menyebut Megawati adalah sosok orang yang gila jabatan.

"Mak banteng, gue nyatain sekali lagi ye, gue enggak akan mundur, gue siap perang lawan lu mak banteng. NKRI ini merdeka berkat bertumpah darah seluruh Indonesia, lu gak tau lu mak banteng anak dari bini ke berapa Presiden Soekarno, tapi lu yang gila jabatan, haus jabatan, gila-gilaan lu ingin menguasai NKRI, lu pikir NKRI ini punya bapak moyang lu. Apa lu serasa ratu yang punya kesatuan Republik Indonesia?" jelasnya.

Wanita itu juga menyindir soal Megawati yang meminta agar KPK dibubarkan. Menurutnya, Megawati meminta itu karena PDIP adalah partai terkorup.

"Lu minta KPK lu bubarin segala macam, lu ketakutan ye, karena lu di kandang lu ye, ternyata PDIP partai terkorup di NKRI. Apa-apa minta bubarin, pantas jongos lu tu si boneka pinokio si Jokowi berani ngomong-ngomong apa-apa bubarin, apa-apa bubarin, ngikutin gaya lu ternyata," kata wanita itu.

Dia juga mengkritik slogan PDIP sebagai partai wong cilik. Menurutnya, PDIP bukan partai wong cilik, tapi partai wong licik.

"Partai lu tu dari PDIP yang slogan lu partai wong cilik ternyata adalah cuma isinya partai wong licik. Slogan lu cuma jadiin manipulasi politik lu buat ngeruk suara rakyat Indonesia," jelasnya.

"Sama kayak zaman bapak moyang lu dulu ngedirin partai, parta nasional Indonesia, PNI, petani-petani lu jerat, zaman dulu para petani gak bisa baca tulis, lu nunjukin gambarnya, lu nunjukin gambar suruh tusuk ini, gak taunya isinya partai komunis, pendukung nasakom," sambungnya.

Dia mengaku tidak takut menyampaikan hal tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikannya adalah bentuk menyuarakan pemikirannya sebagai masyarakat Indonesia.

"Gue tunggu, gue nyatain gue siap perang, suara gue juga dilindungi UU. Kita berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata negara NKRI," ujarnya.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berkomentar mengenai apel pemenangan Ganjar Pranowo di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng). Menurutnya, apel pemenangan tersebut menunjukkan kader PDIP harus berbaris satu suara mendukung Ganjar Pranowo.

"Ini salah satu bentuk bahwa siapa pun yang mengatasnamakan banteng harus ya berbaris," ujar Adi di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Menurut Adi, apel pemenangan tersebut tentang marwah politik PDIP yang telah memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bacapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terlepas dari kekurangan apapun terlepas dari suka dan tidak suka, termasuk juga terlepas apakah soliditas kemarin itu pura-pura atau tidak, itu lain hal," ucap Adi.

Dia mengatakan PDIP yang berlogo banteng ditunjukkan dengan sikap tegak lurus dengan arahan partai, yaitu berbaris memenangkan Ganjar. Sementara bagi kader PDIP yang tidak tegak lurus dan berbaris sesuai arahan partai dianggap sebagai celeng, bukan banteng.

"Yang ingin ditunjukkan kepada publik bahwa PDIP banteng itu berbaris," lanjutnya.

Diketahui, dalam apel tersebut, Ganjar Pranowo mengungkapkan capaian kebijakan hingga pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga merupakan kader PDIP. Ganjar kemudian menyinggung soal pihak yang menghambat kemajuan negara.

"Karena itu saudara-saudara sekalian mulai hari ini akan kita seruduk sekuat-kuatnya sekat-sekat penghambat kemajuan negara," kata Ganjar dalam sambutannya di Stadion Jatidiri, Semarang, Jateng, Jumat (25/8).

Ganjar juga mengajak para kader untuk siap-siap memenangkan PDIP di Pemilu 2024. Dia meminta semua kader untuk merapatkan barisan.

"Dan ingat 170 hari lagi perjuangan kita akan menentukan nasib bangsa dan negara," ujarnya.

Apel siaga pemenangan PDIP dan Ganjar Pranowo di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), itu digelar Jumat (25/8) malam. Para elite PDIP itu bertekad memenangkan Ganjar sebagai presiden 2024 di kandang banteng.

Dalam acara tersebut, Ganjar dan Puan duduk berdampingan di bagian kursi paling depan. Puan dan Ganjar tampak mengenakan pakaian warna hitam. Duduk sejajar dengan Ganjar dan Puan yakni Tuan Guru Bajang atau TGB.

Sementara duduk di belakang Ganjar dan Puan dari kanan ke kiri yakni Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto. Pada baris belakang lagi dari kanan ke kiri yakni politikus PDIP seperti Abidin Fikri, Johan Budi, Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang.

Simak Video 'Pengamat Menilai Apel Pemenangan Ganjar Jadi Momen Penegasan PDIP':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Salahuddin Uno mengungkap bahwa sang ketum Muhamad Mardiono, bersama Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tengah membahas figur bacawapres Ganjar Pranowo. Sandiaga mengatakan kedua petinggi partai pengusung Ganjar itu telah menggelar pertemuan beberapa waktu lalu.

Meski demikian, Sandiaga tak membeberkan isi pertemuan tersebut. Dia hanya menyebutkan hasil pertemuan akan disampaikan oleh Mardiono dalam waktu dekat.

"Nanti Pak Mardiono akan menyampaikan, tapi saya diberitahu bahwa pembicaraan terus berlanjut dan terus meningkat ke tingkatan selanjutnya. Jadi kita sabar saja menunggu, ibaratnya pasangan calon gitu mau menikah kan orang tuanya harus bicara dan harus sepakat," kata Sandiaga kepada wartawan, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Itu yang kita beri ruang dan penghormatan kepada orang tua-orang tua kita ini untuk berbicara dalam situasi yang bersahabat kondusif dan saling menghormati," tambahnya.

Sandiaga mengaku optimistis penetapan capres-cawapres 2024 sesuai dengan kesepakatan politik antara PPP dan PDIP. Diketahui, PPP menyodorkan nama Sandiaga untuk menjadi pendamping Ganjar.

"Kalau saya menganggapnya sih optimis dan positif," imbuhnya.

Sandiaga mengaku kian optimistis saat bertemu dengan sejumlah pimpinan PDIP di gedung DPR RI. Para pimpinan PDIP, kata Sandiaga, memintanya untuk berdoa lebih sering dan lebih panjang untuk menyambut penetapan capres-cawapres 2024.

"Tadi sempat teman-teman PDI Perjuangan menyampaikan beberapa harapan dan meminta saya untuk berdoa lebih panjang," kata Sandiaga.

"Tapi pada intinya kita akan terus membuka komunikasi untuk mengajak semua pihak bersama membangun negeri," lanjut dia.

Sebelumnya, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan tak ada target deklarasi cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Mardiono menyebut Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah turun gunung perihal cawapres Ganjar Pranowo.

"Kita tidak ada target September harus diumumkan, mungkin juga minggu depan bisa jadi," kata Mardiono dalam acara 'Ngopi Bareng Ketum PPP' di Senayan Park, Jakarta Pusat, Rabu (23/8).

Diketahui, PDIP mengungkap pengumuman cawapres Ganjar akan dilakukan pada September oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Namun, Mardiono mengatakan tak ada target untuk deklarasi cawapres.

Mardiono menekankan terkait deklarasi cawapres, koalisinya tidak sedang menunggu koalisi lain. Dia menyebut pengumuman cawapres perlu dilakukan secara cermat.

"Kita tidak akan menunggu partai politik lain, itu pasti. Tetapi sekali lagi ya yang menjadi keputusan bersama ini haruslah yang betul-betul kita cermati," jelasnya.

Lihat juga Video 'Sandiaga Bicara soal Kans Jadi Pendamping Ganjar':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP sekaligus Menparekraf Sandiaga Uno bertemu dengan elite PKS pekan lalu. Dia membicarakan pentingnya kolaborasi dalam membangun negeri.

"Minggu lalu waktu saat kita di Bekasi, (membicarakan) bagaimana kolaborasi membangun negeri dan bagaimana kita bisa membangun channel komunikasi. Bagi kami itu sangat penting karena silaturahim itu kan insyaallah mendatangkan rezeki dan itu yang akan kita fokuskan," kata Sandiaga usai rapat bersama Komisi X DPR di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Sandi tak banyak berkomentar saat ditanya apakah pertemuannya itu membahas soal peluang konfigurasi capres dan cawapres di pilpres. Dia hanya menyerahkan hal ini kepada masing-masing ketua umum parpol.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi opsi-opsi itu adalah domainnya ketua umum dan itu akan dibahas secara tertutup. Karena pengalaman kita, jika kita membahas opsi di ruang terbuka itu akan memberikan distorsi dan akan membingungkan para caleg yang sekarang berjuang ini," ujarnya.

"Jadi itu yang sudah kami sampaikan, kita istiqomah dengan kerja sama politik yang telah kita tanda tangani dan sepakati," imbuhnya.

Sandiaga juga enggan menyampaikan dibahas tidaknya opsi-opsi capres dan cawapres dalam komunikasi antara PPP dan PKS. Dia menekankan saat ini fokus menargetkan suara partainya dapat mendongkrak di pemilu nanti.

"Itu domainnya beliau dan beliau yang nanti akan menyampaikan kepada teman-teman, tapi bappilu diminta untuk fokus kepada target pencapaian suara dan fokus kerja," ujarnya.

Di samping itu, Sandiaga juga terus bekerja dalam posisinya sebagai menteri untuk menciptakan lapangan kerja dan membuka peluang usaha bagi kalangan masyarakat.

"Kerja elektoral, kerja di bawah, kerja di domain saya untuk membuka peluang usaha, lapangan kerja. Tagline kita harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Ini harus kita internalisasikan di kalangan para bakal calon legislatif," kata dia.

Sandiaga Bertemu Bendum PKS

Diketahui, Sandiaga sempat bertemu dengan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurrahman di Unisma Bekasi, Jumat (25/8). Keduanya menjadi pembicara dalam acara tersebut.

Sandiaga mengaku memiliki kedekatan dengan PKS. Dia mengatakan akan merangkul PKS dan Demokrat seiring munculnya wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan beberapa waktu lalu.

"Kita kan berjuang bersama membangun negeri jadi saya punya kedekatan secara histori, secara pribadi personal, kami merasa dekat," kata Sandiaga usai acara.

Sandiaga menegaskan akan berupaya membangun negeri bersama berbagai pihak. Ia lantas mengaku saat ini tengah mengatur pertemuan dengan Ketua Bappilu PKS Sigit Sosiantomo untuk menyamakan langkah.


Elektabilitas PAN naik lebih dari 100% dalam setahun terakhir berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI). Angkanya menjadi 4,3% pada Agustus 2023 dari 2,0% pada Agustus 2022.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut hasil survei tersebut akan memacu PAN untuk bekerja lebih keras lagi. Menteri Perdagangan tersebut pun berterima kasih kepada masyarakat dengan kepercayaan yang diberikan kepada PAN.

"Tentu terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan terus meningkat diberikan kepada kita. Tentu ini menjadi semangat buat kami terus bekerja lebih baik, bantu rakyat, terus bekerja keras sebagai partai politik kan tugasnya untuk melahirkan kebijakan-kebijakan untuk Indonesia lebih baik. Terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia," ujar Zulhas usai menghadiri malam malam penganugerahan 'Indonesia Entrepreneur Challenge 2023' (IEC) di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, LSI merilis pilihan partai DPR RI dengan simulasi 18 daftar nama dan lambang partai. Salah satu hasilnya menyebut kenaikan elektabilitas PAN yang naik 100% dalam setahun terakhir, dari 2,0% menjadi 4,3%.

Survei digelar 3-9 Agustus 2023 dengan populasi seluruh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden.

Margin of error dari survei ini +/- 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95% (dengan multistage random sampling).

"Ini kita bandingkan dari setahun lalu. Jadi selama setahun ini tidak banyak perubahan di PDIP. Lalu elektabilitas Gerindra naik sekitar 3% dari 9,9% jadi 13,3%. Golkar mengalami penurunan sekitar 2%, dari 11,7% jadi 9,3%," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi, Rabu (30/8/2023).

"PKB mengalami sedikit kenaikan 1% dari 6,6% ke 7,6%, Demokrat di angka sedikit turun, PKS di angka 5,2%. lalu PAN, nah ini yang menarik, PAN sekarang di LSI berada di angka 4,2% (dari sebelumnya 2,0%)," imbuhnya.

Dengan demikian, PAN diproyeksikan akan kembali lolos ke DPR pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Diketahui, ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) ditetapkan sebesar 4%.

Djayadi berpendapat melonjaknya dukungan publik terhadap PAN tidak lepas dari faktor piawai merawat basisnya. Selain itu, manuver PAN dalam beberapa waktu terakhir.

"Gerakan atau manuver-manuver PAN belakangan yang cenderung makin dekat ke Prabowo juga kemungkinan memberikan efek positif (terhadap dukungan publik kepada PAN). Kedekatan Prabowo itu dipersepsi dari pandangan bahwa Jokowi (juga) meng-endorse Prabowo (dalam Pilpres 2024)," tuturnya.

Pada kesempatan sama, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan peningkatan elektabilitas PAN termasuk fenomena yang menarik. Sebab, tingkat keterpilihan partai cenderung stabil atau naik-turunnya tidak signifikan.

"(Elektabilitas) partai cenderung stabil kecuali beberapa partai mengalami pergerakan. Nah, misalnya PAN. Jadi, beberapa partai umumnya naik-turunnya relatif kecil, tapi untuk PAN ada yang menarik," ujarnya.

"Meskipun kenaikannya masih dalam margin of error, tetapi menurut saya, dinamika di PAN ini lebih positif ketimbang partai lain yang cenderung stagnan atau stabil," imbuh Burhanuddin.

Di sisi lain, merujuk hasil survei LSI, setidaknya ada 7 partai lain yang juga bakal lolos ke DPR karena elektabilitasnya di atas 4%.

Berikut hasil elektabilitas partai politik versi LSI:

- PDIP 25,4% (2023), 26,6% (2022)

- Gerindra 13% (2023), 9,9% (2022)

- Golkar 9,3% (2023), 11,7% (2022)

- PKB 7,6% (2023), 6,6% (2022)

- Demokrat 6,6% (2023), 8,7% (2022)

- PKS 5,2% (2023), 6% (2022)

- NasDem 5% (2023), 4% (2022)

- PAN 4,2 % (2023), 2% (2022)

- PPP 2,5% (2023), 4,2% (2022)

- Perindo 1,9% (2023), 2,3 (2022)

- Hanura 0,5% (2023), 0,4 (2022)

- PSI 0,4 (2023), 1,2 (2022)

- PBB 0,3%

- Partai Buruh 0,3%

- Garuda 0,2%

- Ummat 0,2%

- Gelora 0,1%

- PKN 0,0%

Tidak jawab 17,4%

Lihat juga Video 'PPI: PKB Murung Usai PAN-Golkar Gabung Koalisi Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]


Seusai rapat di kantor Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan pada pertengahan November 2022, Rokhmin Dahuri langsung menemui Megawati Soekarnoputri di ruangannya. Kepada Mega, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu meminta restu untuk maju menjadi calon anggota DPR RI. Mega merestui niat itu. Sebab, sudah lama Presiden ke-5 Republik Indonesia ini berencana meminta Rokhmin kelak mewakili PDI Perjuangan di Komisi IV DPR RI.
“Jadi istilahnya, pucuk dicita, ulam pun tiba,” kenang Rokhmin kepada reporter
 pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Dalam pertemuan bersama Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut, Rokhmin mengaku sudah siap kembali mengemban jabatan publik setelah 13 tahun menghirup udara bebas. Rokhmin pernah merasakan dinginnya hotel prodeo lantaran kasus korupsi dana nonbujeter saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada 2002-2004.
Pada 10 November 2009, majelis hakim Mahkamah Agung menyatakan Rokhmin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dia divonis bersalah karena mengumpulkan dana sumbangan dari berbagai pihak senilai Rp 31 miliar dan membagi-bagikannya kepada sekitar 14 ribu penerima. Total kerugian negara dalam kasus itu diperkirakan Rp 15 miliar.
Bagi Rokhmin saat itu—dan masih sampai sekarang—pemidanaannya amat kental motif politik. Kala itu, kata Rokhmin, hampir semua menteri nonpartai di era Megawati dijebloskan ke penjara. Dua di antaranya mantan Menteri Agama Said Agil Husin al Munawar dan Menteri Kesehatan Achmad Sujudi. Rokhmin bahkan menjadi menteri era Megawati pertama yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Megawati membentuk lembaga antirasuah itu pada 23 Desember 2003. Rokhmin dibui pada 30 November 2007 dan dibebaskan pada 25 November 2009.
“Itu masa-masa yang aroma yang politiknya kuat sekali,” kata Rokhmin.
Setelah bebas, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan ini mengaku kerap diminta kembali mengemban jabatan publik. Tapi Rokhmin selalu menolak. Baru tahun lalu, setelah berbicara dengan sejumlah nelayan di desa kelahirannya di Cirebon, Rokhmin merasa perlu kembali berlaga di kancah politik. Rokhmin bilang para nelayan mengeluhkan terkait sulitnya mencari ikan dan sejumlah problematika kelautan.
““Saya kan banyak menjumpai kehidupan ini kan, aduh, kalau saya punya
, kayaknya
 positifnya jadi lebih ini (besar), ya,” ujarnya.
Sekarang nama Rokhmin telah tercatat dalam daftar calon sementara (DCS) anggota legislatif yang dirilis Komisi Pemilihan Umum. Rokhmin diusung PDI Perjuangan untuk maju dari daerah pemilihan Jawa Barat VIII. Daerah itu mencakup wilayah Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu, yang merupakan kampung halaman Rokhmin.
Secara administratif, Rokhmin mengaku sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta KPU. Dia juga telah mengumumkan secara langsung kepada media massa bahwa dirinya adalah mantan terpidana korupsi. Dalam Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023, mantan narapidana diwajibkan melampirkan bukti pernyataannya sebagai mantan narapidana, baik melalui media massa cetak, daring, maupun spanduk atau baliho.
“Bukti-buktinya sudah dikirim ke KPU, maka dari itu memenuhi syarat,” tegas Rokhmin.
Selain Rokhmin, mantan terpidana korupsi yang juga maju sebagai bakal calon legislatif adalah Rahudman Harahap. Rahudman terjerat dalam dua kasus korupsi. Pertama kasus korupsi tunjangan aparat desa saat menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2004-2006. Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp 1,59 miliar. Lantaran kasus ini, Rahudman harus duduk di kursi pesakitan sejak 2013 hingga 2017.
Setelah itu, Rahudman harus kembali berhadapan dengan perkara hukum lantaran kasus korupsi pengalihan aset PT Kereta Api Indonesia. Nilai kerugian dalam kasus ini ditaksir Rp 185 miliar. Rahudman sempat dinyatakan tidak bersalah dalam pengadilan tingkat pertama. Namun jaksa mengajukan kasasi sehingga Rahudman divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan.
Rahudman kemudian mengajukan peninjauan kembali. Oleh Mahkamah Agung, Rahudman dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dan akhirnya terbebas dari hukuman penjara.
Kepada reporter
, Rahudman mengaku semua perjalanan politiknya itu telah membuatnya banyak berubah. Belakangan, setelah bebas dari penjara, Rahudman mengaku lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan dan bersosialisasi dengan masyarakat. Dia mengaku kerap berkunjung ke masyarakat Medan hanya untuk sekadar menghadiri pesta pernikahan atau memberikan bantuan.
Itu, menurut Rahudman, cukup sebagai modal sosial untuk maju sebagai bakal calon anggota legislatif. Pada 2024 nanti, Rahudman bakal maju sebagai calon anggota DPR RI dari Partai NasDem di Dapil Sumatera Utara I. Semua persyaratan administratif yang diminta KPU, kata Rahudman, sudah dipenuhi, termasuk pengumuman terhadap media massa bahwa dirinya adalah mantan terpidana kasus korupsi.
“Di salah satu media massa cetak seperti yang diminta KPU yang terbit di Medan, koran lokal,” kata Rahudman kepada reporter
 pada Senin, 28 Agustus 2023.
Anehnya, meski sudah mengakui sendiri sebagai mantan terpidana korupsi, Rahudman justru tidak masuk dalam daftar 52 nama bakal caleg DPR RI mantan terpidana yang diumumkan KPU pada Ahad, 27 Agustus lalu. Nama Rahudman hanya masuk dalam daftar 9 nama bacaleg mantan terpidana korupsi yang dirilis Indonesia Corruption Watch (ICW). Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan komisioner KPU Idham Holik belum menjawab pertanyaan reporter
 terkait hilangnya nama Rahudman dalam daftar nama mantan narapidana yang dirilis KPU.
Idham hanya pernah bilang nama-nama yang masuk dalam daftar 52 mantan terpidana itu sudah sesuai dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022. Putusan ini merupakan hasil uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya, MK mengamanatkan bahwa KPU perlu mengumumkan nama-nama mantan narapidana yang pernah menjalani masa hukuman 5 tahun penjara.
“Dan bisa jadi, salah satunya adalah mantan terpidana korupsi,” tutur Idham saat dihubungi reporter
pada Selasa, 29 Agustus 2023.
Dalam pengumumannya, KPU tidak menyebutkan secara gamblang siapa saja dari nama mantan terpidana yang dirilis itu yang merupakan terpidana korupsi. Namun, berdasarkan penelusuran
, dari 52 nama mantan terpidana yang dirilis KPU itu, ada sedikitnya 31 orang yang merupakan terpidana korupsi. Ditambah satu nama, yakni Rahudman Harahap, yang dirilis oleh ICW, sehingga total ada 32 nama mantan terpidana korupsi yang nantinya bakal maju sebagai caleg DPR pada Pemilu 2024.
Dari 31 nama itu, paling banyak mencalonkan melalui Partai Golkar dengan total 8 bacaleg. Disusul Partai NasDem dengan 6 nama, kemudian PKB dan PDI Perjuangan dengan masing-masing 4 nama. Sisanya, ada Partai Demokrat 3 nama, Partai Hanura 3 nama, serta PPP, Gerindra, dan PAN masing-masing 1 nama.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan situasi yang terjadi sekarang ini berbeda dengan Pemilu 2019. Saat itu, kata Kurnia, dari total 81 nama yang mendaftar sebagai caleg, tidak ada satu pun yang berani maju sebagai caleg anggota DPR RI.
Situasi ini, kata Kurnia, berbahaya bagi komitmen pemberantasan korupsi. Apalagi, sekarang, KPU juga tidak menyertakan daftar riwayat hidup para mantan terpidana korupsi. Di laman resminya, KPU hanya menyematkan kolom tanggapan bagi masyarakat yang ingin memberikan komentar terhadap nama-nama calon yang kini sudah tercatat dalam DCS.
“Tapi bagaimana masyarakat memberikan tanggapan kalau mereka tidak menampilkan daftar riwayat hidup bakal calon legislatif?” tegas Kurnia saat berbincang dengan reporter
 pekan lalu.
Tim
 telah berupaya menghubungi sejumlah petinggi partai yang beberapa bacalegnya pernah menjadi terpidana korupsi. Dari delapan partai yang nama bacalegnya merupakan mantan terpidana korupsi, hanya tiga di antaranya yang menjawab permohonan wawancara
. Salah satunya Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim. Hermawi mengatakan keputusan mencalonkan mantan terpidana korupsi sebagai bakal calon anggota legislatif sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Partai NasDem, kata Hermawi, juga mencoba menghormati hak politik mantan terpidana tersebut. “Setiap orang punya masa lalu masing-masing, tapi kita harus tetap menghormati setiap warga negara dengan hak dan kewajiban masing-masing,” tulis Hermawi melalui pesan singkat pada Senin, 28 Agustus lalu.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan keputusan partainya mencalonkan mantan terpidana korupsi sebagai anggota legislatif bukanlah tanpa perhitungan. PKB sudah melakukan uji kelayakan dan kepantasan kepada semua bacalegnya, termasuk mereka yang terpidana korupsi. Para bacaleg PKB diuji kelayakan dan kepantasannya oleh satu pihak internal dan dua pihak eksternal. Pihak eksternal ini berasal dari pelbagai latar belakang, termasuk akademisi, lembaga survei, budayawan, bahkan staf khusus wakil presiden.
Artinya, kata Jazilul, semua bacaleg PKB, termasuk yang mantan terpidana korupsi, sudah memenuhi standar etik dan hukum yang diramu dalam internal PKB. Mereka juga dianggap memiliki jaringan yang luas serta jasa kepada masyarakat kendati pernah menjadi terpidana korupsi.
“Kemudian kami berindikasi kasusnya, karena di kita ini kan ada kasus-kasus yang di mana misalkan kejadiannya itu ada rekayasanya, kan kelihatan,” tutur Jazilul kepada reporter
.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan partainya tidak bisa melarang mantan terpidana korupsi mengajukan diri sebagai bacaleg selama sudah memenuhi ketentuan undang-undang. Apabila sudah terbebas dari hukuman pidana dan memenuhi persyaratan sebagai bacaleg, mereka dipersilakan maju menjadi bacaleg. Sebab, mereka juga telah menjalani hukuman yang didakwakan dan dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan.
“Sebagaimana ada di undang-undang, tujuan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan,” tutur Habiburokhman pekan lalu. “Jadi, kalau memang sudah bebas dan sudah memenuhi ketentuan pemasyarakatan, ya
.”
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Fajar Yusuf Rasdianto
 Dieqy Hasbi Widhana
 Luthfy Syahban


Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja (kunker) di Surabaya. Dalam kunker-nya di Surabaya, Ma'ruf Amin hadir sebagai pembicara dalam acara Sarasehan Ekonomi, Keuangan Syariah serta Peresmian Zona Kuliner Halal, Aman, Sehat ITS Surabaya di Hotel Sheraton Surabaya.

Ma'ruf melakukan tanya jawab dengan sejumlah audiens dari Kemenag, ormas islam, hingga perwakilan pemerintah daerah di Jawa Timur. Pada momen tersebut, Ma'ruf menyentil sejumlah kepala daerah yang belum membentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

KDEKS sendiri merupakan pembantu Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di daerah. Diketahui, KDEKS di provinsi lain dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jawa, kecuali Jawa Barat ya, seluruhnya (sudah membentuk KDEKS), ini yang telat Jawa Barat ya. Sibuk, soalnya mau jadi capres-cawapres," kata Ma'ruf, Rabu (30/8/2023).

Ma'ruf menegaskan perlunya KDEKS sebagai kepanjangan dari KNEKS di daerah.

"Jadi kenapa itu kita buat? Selain KNEKS kita buat KDEKS. Itu karena untuk menggerakkan KNEKS di daerah harus ada lembaga penggerak. Maka itu gubernur dan wagub yang memimpin supaya bisa menggerakkan itu," tegasnya.

Menurut Ma'ruf, saat ini di Indonesia sudah ada 22 KDEKS yang sudah didirikan provinsi. Salah satunya di Jawa Timur (Jatim).

"Hampir semua daerah Sumatra itu sudah dan akan masih menyusul Insyaallah (daerah lainnya)," jelasnya.

Ma'ruf ingin adanya KDEKS bisa menyinergikan potensi ekonomi syariah di daerah dengan lembaga perbankan dan keuangan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Saya minta di daerah semua kelembagaan di daerah dikoordinasikan untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi kolaborasi itu penting," tegasnya.

KNEKS sendiri, lanjut Ma'ruf, memiliki tugas untuk peningkatan pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah serta menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia. Mantan Ketum MUI ini ingin KDEKS yang sudah terbentuk untuk terus bekerja menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah di setiap daerah.

"Alhamdulillah ini satu mesin penggeraknya kita bangun dari pusat sampai ke daerah. Tinggal nanti jangan sampai mesinnya tidak hidup," katanya

Maruf melanjutkan, KNEKS juga siap membantu KDEKS jika menemui kendala dan masalah. Ia ingin pengurus di daerah melaporkannya secara tertulis.

"Jadi kalau ada masalah saya minta ditulis disampaikan ke KNEKS, di sana ada manajemen eksekutif itu ada yang menangani," tukasnya.

Wapres Minta Pengawas Pemilu Tegas dan Tindak Pelanggaran


Ketua Umum (Ketum) Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemikirannya soal kemungkinan hanya muncul satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024. Yusril mempersoalkan pemberlakuan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold atau PT) sebesar 20 persen. Ada apa di balik pemikiran ini?

Yusril mewanti-wanti kemungkinan hanya ada satu paslon hingga masa pendaftaran di KPU pada Oktober nanti. Apabila hal itu terjadi dan dianggap menimbulkan kegentingan yang memaksa, Yusril menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat mengatasinya dengan menerbitkan perpu.

Namun, Yusril menekankan perpu itu bukan untuk mengatur bagaimana melaksanakan pilpres yang hanya ada satu pasangan calon, melainkan menerbitkan perpu yang membatalkan presidential threshold 20 persen itu menjadi nol persen.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lalu, apakah mungkin apa yang diwanti-wanti Yusril ini bisa terjadi di Pemilu 2024?

"Ya saya kan sebetulnya ikut dalam diskusi-diskusi dalam kelompok koalisi maupun nonkoalisi. Ya pembicaraan-pembicaraan seperti itu ada. Apalagi ada tekanan-tekanan kan, kemudian kesulitan untuk menyelesaikan permasalahan ini," kata Yusril saat dihubungi, Rabu (30/8/2023).

Guru Besar Hukum Tata Negara ini menyoroti sosok bacapres potensial selama ini hanya ada dua nama yang bisa dikatakan telah memenuhi syarat PT. Mereka adalah bacapres PDIP dan partai pengusung, Ganjar Pranowo, dan bacapres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto. Menurutnya, permasalahan pencalonan yang mensyaratkan pemenuhan PT bisa membawa kontestasi pemilu pada kondisi buruk.

"Nah apalagi misalnya ternyata yang mau di-threshold 20%, itu hanya dua pasangan yang potensial," kata Yusril.

"Krusial masalah ini. Kita ini orang hukum tata negara. Kita mengantisipasi keadaan paling buruk yang bisa terjadi," imbuhnya.

Yusril lalu menceritakan pernah menulis cara agar Presiden Soeharto punya landasan konstitusional untuk berhenti dari jabatannya di tengah krisis moneter 1998. Dia meminta Soeharto harus menyatakan mundur dari jabatannya secara sepihak, bukan dalam sidang MPR.

"Anda bisa bayangkan nggak, kalau saya tidak menulis tentang gimana caranya Pak Harto terpaksa harus turun. Itu kan waktu saya menulis itu orang akan ketawa, bertanya itu apa maksudnya. Tapi kan saat itu Pak Harto akhirnya mundur. Saat itu Pak Harto menyatakan berhenti secara sepihak. Hanya berapa lama Pak Habibie diangkat sumpahnya," cerita Yusril.

Yusril mengaku pernah dipertanyakan oleh eks Gubernur DKI Ali Sadikin soal tulisannya itu. Dia menilai tak ada cara lain dalam situasi darurat kala itu.

"Waktu itu kan saya debat panjang dengan Pak Ali Sadikin kan. Pak Ali Sadikin bilang, 'Ril, ngapain kamu bikin Pak Harto berhentikan'. Saya bilang, ini saya harus bikin jalan keluar dari kesulitan krusial negeri ini. Harus berhenti di hadapan MPR. Karena gimana mau sidang MPR, MPR aja lagi diduduki mahasiswa," katanya.

Yusril memandang, tak mungkin menyarankan Soeharto menyerahkan pemberhentian jabatannya pada sidang MPR. Lantaran, menurutnya, posisi politik Soeharto masih begitu kuat kala itu, termasuk di MPR.

"Andai pun MPR bisa sidang, terus Pak Harto saya bikin di pidato, 'Majelis permusyawaratan yang saya muliakan, saya mohon saya mau berhenti dari jabatan saya'. Terus MPR bilang jangan. Terus mau ngapain, he-he-he...," katanya.

"Loh, Pak Harto itu waktu itu masih kuat loh. TNI Polri masih ada di MPR, Golkar masih ada, utusan daerah, utusan golongan masih ada. 'Oh jangan, Pak Harto. Ini negara masih krisis. Bapak jangan mundur'. Makin panjang urusannya," lanjut dia.


Waketum PAN Yandri Susanto menjelaskan asal-usul nama Koalisi Indonesia Maju yang mencuat saat HUT PAN beberapa saat lalu. Yandri menyebut nama tersebut bukan usulan Ketum PAN Zulkifli Hasan ataupun Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

Awalnya Yandri menanggapi pernyataan Cak Imin yang sempat berceletuk bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang dibentuk Gerindra dan PKB bubar karena ada nama Koalisi Indonesia Maju. Dia mengungkit Koalisi Indonesia Bersatu bentukan PAN, Golkar dan PPP juga bubar.

"Masalah koalisi, misal PAN dulu ada Koalisi Indonesia Bersatu, bubar juga itu barang kan, biasa-biasa aja, ini proses panjang Pilpres ini biasa-biasa aja. Komentar para ketum, Bang Zul gimana, Cak Imin gimana, ketum-ketum lain gimana, saya kira itu proses biasa saja, jadi tidak perlu baperan," kata Yandri saat diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yandri mengatakan nama Koalisi Indonesia Maju yang muncul saat HUT PAN merupakan kemajuan. Dia menyebut nama itu diilhami dari keinginan untuk meneruskan pembangunan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Diilhami dengan Kabinet Indonesia Maju, artinya memang Pak Prabowo ini bagian yang tak terpisahkan dari proses panjang Pak Jokowi membangun republik ini, jadi ada di situ PAN, PKB, Gerindra, Golkar, ada juga PBB, dan insyaallah ada juga partai-partai lain yang akan bergabung, jadi Koalisi Indonesia Maju itu sudah sangat pas," jelasnya.

Yandri juga menyebut bubarnya KKIR tidak bisa dihindari. Menurutnya, itu otomatis terjadi ketika PAN dan Golkar bergabung.

"Kalau ada yang katakan KKIR bubar, ya memang otomatis bubar, karena namanya sudah ada penggabungan PAN dan Golkar di situ, dan sudah disepakati waktu itu, Koalisi Indonesia Maju itu kesepakatan para ketum parpol, bukan hanya maunya Bang Zul, bukan hanya maunya Pak Prabowo, tapi kesepakatan semua ketum parpol, dan bisa diterima, dibicarakan," ujarnya.

Yandri juga menepis ketika Ketum PKB Cak Imin mengaku baru tahu ada nama tersebut. Menurutnya, nama itu sudah dibahas jauh hari olehnya bersama jajaran Gerindra, PKB, dan Golkar.

"Iya jadi memang saya beberapa kali kita ketemu dengan 4 parpol, saya wakili PAN, ada Bang Dasco, jadi PKB Syaiful Huda, ada Sekjen Mas Hasan, Golkar ada Dito, di situ kita bincangkan apa nih nama koalisi kita, itu ketika di acara HUT PAN, ada Pak Prabowo, ada Pak Airlangga, ada Bang Zul, ada Cak Imin, pas rangkulan itu disepakati sebenarnya namanya Koalisi Indonesia Maju, gitu, jadi nggak ada istilah yang ditinggalkan," tuturnya.


Politisi PDIP Johan Budi memberikan masukan kepada bacapres Ganjar Pranowo jelang Pilpres 2024. Johan meminta Ganjar untuk segera punya personal branding.

"Segeralah mas Ganjar Pranowo ini punya personal branding yang genuine dia," ujar Johan di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Johan menyebut terkait personal branding akan dibahas dalam diskusi dengan Ganjar. Diketahui, Johan mengundang langsung Ganjar dalam kelompok diskusi di lantai 7 fraksi PDIP di Gedung DPR.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau perlu saya harus sama dia (Ganjar), diskusi lama," terang Johan.

"Kemudian saya bisa memberikan saran berarti personal branding Anda itu sebaiknya ini lho, dari hasil ngobrol," tambahnya.

Sebelumnya, Johan telah menelepon langsung Ganjar. Ia mengundang Ganjar dalam kelompok diskusi yang dikenal dengan sebutan 'Dewan Kolonel'.

Diketahui, 'Dewan Kolonel' berisikan anggota DPR RI Fraksi PDIP yang diperspektifkan sebagai pendukung Puan Maharani.

"Dia (Ganjar) bilang 'oke mas Johan'," tutur Johan.


Kader PDIP Johan Budi menjelaskan terkait posisi duduk mantan 'Dewan Kolonel', anggota DPR RI Fraksi PDIP pendukung Puan Maharani, di belakang capres PDIP Ganjar Pranowo saat acara apel pemenangan di Semarang, Jawa Tengah. Johan Budi menjelaskan bahwa posisi duduk itu terjadi setelah dirinya diarahkan duduk oleh Ketua Bappilu PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

"Kemarin itu adalah konsolidasi dari kader PDIP di Jawa Tengah, saya kan di Jawa Timur, saya diundang kemudian saya diminta oleh Mas Pacul untuk duduk di situ, saya diginiin, saya sebenarnya ada tempatnya di sebelah kanan kiri, saya dipanggil, saya disuruh duduk situ," kata Johan Budi saat diskusi Adu Perspektif kolaborasi detikcom dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Johan Budi menjelaskan saat itu anggota-anggota DPR lainnya, yang kebetulan mantan 'Dewan Kolonel', juga ikut bergabung. Dia menyebut tidak semua 'Dewan Kolonel' berada di belakang Ganjar Pranowo.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terus yang lain gabung, lalu kamu bilang itu, jadi semua, sebenarnya Dewan Kolonel nggak cuma 5 itu atau 4 itu, masih ada lagi ya, yang dulu ya, yang dulu, dulu ada yang duduk di sebelah kiri, Masinton di sebelah kiri, yang lain di sebelah kanan. Itu aja ceritanya," ucap Johan Budi.

Johan Budi pun menyebut posisi duduk itu lalu dipersepsikan publik bahwa 'Dewan Kolonel' kini berada di belakang Ganjar Pranowo. Selain itu, menurutnya persepsi PDIP solid juga muncul seiring dengan posisi duduk tersebut.

"Kemudian menurut saya dipersepsikan bahwa dukungan kepada Ganjar sudah solid gitu di PDIP, nggak ada lagi sekat-sekat pemisah yang dulu di awal itu seolah olah ada 2 kubu yang dukung Mbak Puan dan dukung Mas Ganjar, itu dipersepsikan begitu lah," ujarnya.

"Muncul persepsi itu, tahu dari mana? Dari banyak komentar, sebetulnya simple sekali, saya datang ke situ, disuruh duduk di situ, kok kebetulan semua yang di Dewan Kolonel itu," sambungnya.

Meskipun begitu, Johan Budi tidak membantah terkait PDIP yang kini semakin solid. Dia pun tidak mengetahui jika ada orang-orang yang tidak merasa demikian.

"Ya menurut saya benar (persepsi itu), untuk itu tadi, yang lain saya nggak tahu, saya mana tahu hati orang, yang lain kita nggak tahu," ujar dia.

Sebagai informasi, eks 'Dewan Kolonel' memang sempat terlihat saat apel siaga pemenangan PDIP dan Ganjar Pranowo di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (25/8) malam. Para elite PDIP itu bertekad memenangkan Ganjar sebagai presiden 2024 di kandang banteng.

Dalam acara tersebut, Ganjar dan Puan duduk berdampingan di bagian kursi paling depan. Puan dan Ganjar tampak mengenakan pakaian warna hitam. Duduk sejajar dengan Ganjar dan Puan yakni Tuan Guru Bajang atau TGB.

Sementara duduk di belakang Ganjar dan Puan dari kanan ke kiri yakni Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming, dan Ketua Fraksi PDIP DPR RI Utut Adianto. Pada baris belakang lagi dari kanan ke kiri yakni politikus PDIP seperti Abidin Fikri, Johan Budi, Trimedya Panjaitan, dan Junimart Girsang.


Politisi PDIP Johan Budi mengaku telah mengundang Bacapres Ganjar Pranowo ke kelompok diskusi lantai 7 fraksi PDIP gedung DPR. Johan menelepon langsung Ganjar.

"Waktu ada diskusi lantai 7 itu, saya telepon mas Ganjar. 'Mas Ganjar bisa nggak hadir di lantai tujuh, kami ingin memberikan masukan-masukan kepada mas Ganjar," ujar Johan di acara Adu Perspektif yang disiarkan detikcom berkolaborasi dengan Total Politik, Rabu (30/8/2023).

Masukan-masukan tersebut yakni cara melawan bacapres lain seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ganjar, saat itu, mengiyakan ajakan Johan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dia bilang 'oke mas Johan'," tutur Johan.

Kelompok diskusi yang dimaksud yakni 'Dewan Kolonel'. 'Dewan Kolonel' berisikan anggota DPR RI Fraksi PDIP yang diperspektifkan sebagai pendukung Puan Maharani.

"(Kelompok diskusi lantai 7) Yang dulu mendukung Mbak Puan sebelum diputuskan oleh ketua umum PDI perjuangan ibu Megawati Soekarnoputri (mendukung) mas Ganjar itu," lanjutnya.

"Kita ingin memberikan sumbangsih dan saran biar nggak salah," tambahnya.

Johan mengatakan dalam diskusi tersebut, Dewan Kolonel memberi dukungan berupa masukan kepada Ganjar dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024. Salah satu yang disampaikan, Dewan Kolonel meminta Ganjar untuk segera memiliki personal branding.