Dua menteri dari Partai NasDem ditanya perihal isu reshuffle kabinet yang kembali mencuat. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan fokus untuk bekerja, sedangkan Menteri LHK Siti Nurbaya menolak untuk memberikan jawaban.

Kedua menteri itu ditanya dalam kesempatan terpisah oleh wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023). Syahrul Yasin Limpo yang merupakan menteri dari NasDem mengatakan dirinya terus bekerja ke lapangan.

"Kita ini kan menteri kerja. Kerja aja. Kita di lapangan terus," ujar Syahrul.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syahrul menyerahkan sepenuhnya kewenangan reshuffle kepada Presiden Jokowi.

"Semuanya kita serahkan kepada beliau-beliau," ujar Syahrul.

Sementara itu, Menteri Siti menolak memberikan jawaban saat ditanya soal isu reshuffle kabinet. Dia mengatakan hal itu tak tepat ditanyakan kepada dirinya.

"Ah ngaco aja, jangan tanya saya dong," ujar Siti.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kembali menyinggung dua menteri dari Partai NasDem yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya serta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Djarot mendorong kedua menteri itu mundur dari jabatannya di tengah isu reshuffle kabinet yang belakangan mencuat.

Djarot mulanya menyampaikan alasan kedua menteri yang bermitra dengan Komisi IV DPR itu harus dievaluasi Presiden Joko WIdodo (Jokowi). Dia menilai produksi pangan dalam negeri masih tidak mencukupi.

"Karena saya di Komisi IV, maka saya sampaikan bahwa menteri pertanian dan menteri kehutanan KLH itu perlu dievaluasi, terkait misalnya kita sudah berusaha menjadi negara swasembada pangan, menjadi negara dengan kedaulatan pangan tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).

Anggota Komisi IV DPR ini lalu menyinggung keputusan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres usungannya di 2024. Menurutnya, NasDem akan menghargai sikap Jokowi jika betul menterinya terkena reshuffle.

"Ada beberapa alasan kenapa Menteri Pertanian, menteri LHK perlu dievaluasi, juga terkait dengan Partai NasDem yang sudah mendahului mendeklarasikan calon presidennya," ujarnya.

"Kalau menurut hemat saya, dengan sikap-sikap seperti ini berarti NasDem ini kan sahabat baiknya Pak Jokowi, dan selalu disampaikan apapun keputusan Pak Jokowi, Partai nasDem akan menghargai karena Pak Jokowi sahabat dari Partai NasDem. Oleh karena itu, mari kita evaluasi bersama-sama, karena di dalam proses pemerintahan seperti ini, ini ada etika, ada moral," imbuhnya.

Simak Video 'NasDem Tegaskan Dukung Jokowi Meski Isu Reshuffle Menguat':

[Gambas:Video 20detik]


Elite NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi menyebut tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dipertimbangkan untuk menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Partai Demokrat (PD) mengatakan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) layak dipertimbangkan sebagai cawapres Anies.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menilai siapa pun memiliki peluang untuk menjadi pemimpin nasional. Namun dia menyinggung keputusan NasDem yang telah menyerahkan kewenangan kepada bakal capresnya, Anies Baswedan, untuk memilih sosok cawapres.

"Siapa pun tentu punya peluang untuk menjadi pemimpin nasional. Untuk cawapres, NasDem sudah menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Anies untuk memilih. Kita tunggu saja," kata Syarief kepada wartawan, Jumat (14/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lebih lanjut Syarief mengatakan nama tokoh-tokoh NU tidak pernah muncul dalam pembahasan internal terkait sosok cawapres. "Tidak ada," ujarnya.

Senada, Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan pihaknya menyerahkan urusan penentuan sosok cawapres kepada tim kecil yang dibentuk bakal 'Koalisi Perubahan' yakni Partai NasDem, Partai Demokrat, PKS. Namun ia tak melarang munculnya wacana secara individual.

"Kita percayakan saja pembicaraannya kepada tim kecil perwakilan masing-masing partai, koalisi ini kan nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Namun secara individu tentu sah-sah saja berwacana, karena pada akhirnya keputusan koalisi akan diputuskan pimpinan masing-masing partai," kata Herman, Jumat (13/1/2023).

Soal apakah nama-nama tokoh NU layak dipertimbangkan di internal, Herman menilai yang layak ialah AHY. Menurutnya, AHY memiliki elektabilitas tertinggi.

"Kalau menurut saya yang layak adalah Ketum AHY karena memiliki elektabilitas tertinggi, memiliki jaringan dan struktur partai dan sumber daya sampai tingkat anak ranting atau rukun warga, serta representasi milenial," kata Herman.

Diberitakan sebelumnya, Gus Choi berbicara soal cawapres untuk Anies ke depannya. Gus Choi menilai semua usulan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik.

"Nggak apa-apa (Demokrat dorong AHY, PKS Aher), semua usulan kan harus ditampung dibicarakan bersama dan ujungnya siapapun harus diterima asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara," kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (12/1).

Gus Choi menilai saat ini belum ada nama khusus yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hanya saja, ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dari kalangan NU.

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Gus Choi menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski demikian, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal NasDem.

Ia belum mengetahui pembahasan di internal seperti apa. Hanya menurut Gus Choi pengurus menyuguhkan cawapres dari kalangan NU yang belum berpolitik praktis seperti Khofifah, Syaiful Yusuf, Yenny Wahid, hingga Gus Yasin.

"Kalau obrolan-obrolan di pengurus NasDem ya, level-level bawah, level menengah, sampai level atas ya. Intinya antara lain ya dari lingkungan NU," imbuhnya.

Simak juga 'Jawaban AHY ke NasDem soal Prediksi Koalisi Bubar Jika Paksakan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri merespons pernyataan Waketum NasDem Ahmad Ali terkait cawapres yang dipaksakan koalisi bisa bubar. Mabruri menyinggung 'Koalisi Perubahan' yang belum terbentuk hingga sekarang.

"Orang terbentuk aja belum, masa mau bubar gimana?," kata Mabruri saat dihubungi, Jumat (13/1/2023).

Mabruri menyebut pihaknya terbuka dengan nama-bama cawapres yang baru-baru ini disuguhkan ke publik. Meski demikian, partainya mengusahakan agar Ketum PKS Ahmad Heryawan (Aher) maju sebagai cawapres dari tim kecil.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita tetap usaha dengan Kang Aher, karena kan dari segi kapasitas oke. Cuma, masalahnya elektoralnya kurang bagus. Kita coba saja nanti yang penting semua partai koalisi seneng lah," ujar Mabruri.

'Koalisi Perubahan' Bisa Bubar

Sebelumnya, Partai Demokrat berharap Ketum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa dideklarasikan Koalisi Perubahan (PKS, Demokrat, NasDem) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Waketum NasDem, Ahmad Ali, menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies.

"Kita berharap bahwa Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1).

Dia mengatakan NasDem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi.

"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu," lanjutnya.

Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama.

"Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya, jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama," ujarnya.

Ali menyampaikan masing-masing partai Koalisi Perubahan mengajukan cawapres kecuali NasDem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies.

"Kita berkoalisi tiga partai, NasDem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres dia bukan kader NasDem dan tidak pernah me-NasDem-kan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY, nah kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya NasDem gimana? Kami sudah lah, kita tidak bicara NasDem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang," ucapnya.

Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur.

"Yah itu sah-sah aja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai NasDem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur," jelasnya.

Lebih lanjut Ali tidak mau dalam Koalisi Perubahan terjadi 'penguncian' hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada 'penguncian' terhadap cawapres Anies, Koalisi Perubahan bisa saja bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," ungkap dia.

Simak Video 'Jawaban AHY ke NasDem soal Prediksi Koalisi Bubar Jika Paksakan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pernah menelepon Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno untuk mengingatkan KPU agar berlaku profesional, bukan untuk mengintervensi. Terkait itu, Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari membenarkan adanya arahan untuk berhati-hati dan harus profesional.

"Sejak awal ketika kami beraudiensi dengan Pak Mahfud Md sebagai Menko Polhukam, beliau pernah menyampaikan pesan, di dalam pemilu bagi yang kalah ya cara pandangnya KPU itu selalu salah," ujar Hasyim di Kelenteng Kong Miao, di TMII, Jakarta Timur, Jumat (13/1/2023).

Oleh sebab itu, Hasyim mengatakan KPU sejak awal harus mempersiapkan diri dalam menyelenggarakan Pemilu 2024. Dia mengatakan bagi peserta yang kalah saat pemilu memiliki hak untuk mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu atau PTUN.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPU harus selalu menyiapkan diri untuk menghindari tujuan-tujuan misalkan ada curang, itu harus diantisipasi, karena siapa pun dalam sebuah kompetisi bagi yang kalah itu memang diberikan kesempatan saluran-saluran untuk melaporkan ke Bawaslu misalkan, kalau urusan hasil pemilu melaporkan ke MK, itu yang disiapkan selama ini untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di dalam kepemiluan," katanya.

Sebelumnya, Mahfud Md buka suara soal adanya dugaan pemerintah pusat mengintervensi KPU RI untuk meloloskan parpol peserta Pemilu. Intervensi itu disebut dilakukan pemerintah pusat melalui Mendagri dan Menko Polhukam kepada KPU.

Dugaan intervensi itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, dengan menunjukkan sejumlah bukti percakapan WhatsApp antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU Pusat untuk mengubah data. Bukti itu sempat ditunjukan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Mahfud lalu menjelaskan terkait hal itu. Dia mengaku memang pernah menelepon Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno, tapi bukan untuk mengintervensi, melainkan mengingatkan agar KPU agar berlaku profesional. Mahfud menyebut saat itu sudah mulai muncul isu ada pesanan di KPU dari kekuatan luar untuk meloloskan dan tidak meloloskan partai tertentu.

"Betul, tapi bukan mengintervensi proses verifikasi faktual di KPU. Tanggal 10 November 2022, saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Bukan untuk minta meloloskan atau tak meloloskan partai tertentu," kata Mahfud saat dikonfirmasi detikcom melalui pesan singkat, Rabu (11/1).

"Waktu itu saya mengingatkan agar KPU berlaku profesional karena sudah beredar isu bahwa di KPU ada pesan-pesanan dari kekuatan luar, ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu diminta untuk diganjal. Jadi saya mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar," lanjutnya.

Simak juga 'Istana Dituding Intervensi KPU, Wapres: Apa-apa Istana':

[Gambas:Video 20detik]


PKS merespons NasDem yang menyatakan tokoh-tokoh NU seperti Khofifah Indar Parawansa dan Yenny Wahid pantas dipertimbangkan jadi cawapres Anies Baswedan. Juru Bicara PKS M Kholid mengatakan nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dipertimbangkan NasDem semestinya dibawa ke tim kecil.

"Kami hormati usulan NasDem. Namun, sebagai sahabat kami sarankan agar NasDem secara resmi menyampaikannya di tim kecil untuk dibahas secara bersama sama dengan PKS dan Demokrat," kata Kholid saat dikonfirmasi, Jumat (13/1/2023).

Kholid menyebut partainya terbuka dengan semua usulan cawapres yang masuk. Ia menilai setiap partai di Koalisi Perubahan berhak untuk menyampaikan pandangannya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kita bawa diskusinya dengan asyik, nyaman dan mengedepankan kebersamaan. Tentu dengan basis rasionalitas dan objektivitas," tutur dia.

Kholid menekankan ada 3 kriteria mendasar yang perlu diperhatikan untuk cawapres di Koalisi Perubahan. Di antaranya, harus bisa mempersatukan ketiga partai.

"Pertama kapasitas menangnya paling tinggi, kedua kapasitas memimpin baik, ketiga kapasitas mempersatukan. Dan juga yang penting pandangan capresnya seperti apa," ujar Kholid.

Hal senada juga disampaikan oleh Jubir PKS Ahmad Mabruri, ia menilai banyaknya nama yang masuk justru membuat pilihan semakin baik.

"Bagus ini (nama Khofifah), semakin banyak calon makin dinamis. Di satu sisi sudah punya massa, kreatif, Bu Khofifah perempuan," ujar Mabruri.

Meski demikian, ia tetap mengharapkan Ahmad Heryawan (Aher) menjadi pendamping Anies Baswedan nantinya. Terlebih, lanjut Mabruri, Aher dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni.

"Kalau PKS sih ya Kang Aher lah, sudah terbukti dua periode pimpin Jabar dengan sukses. Kita tetap usaha dengan Kang Aher, karena kan dari segi kapasitas oke, cuma masalahnya elektoralnya kurang bagus. Kita coba saja nanti, yang penting semua partai koalisi seneng lah," imbuhnya.

Wacana Khofifah-Yenny Wahid

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi berbicara soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan ke depannya. Gus Choi menilai semua usulan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik.

Gus Choi menilai saat ini belum ada nama khusus yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hanya saja, ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dari kalangan NU.

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Gus Choi menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski demikian, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal NasDem.

"Ini wacana bebas, saya yang berwacana ini. Di dalam NasDem-nya dari nama itu ada juga yang disebut. Cuma saya menambahkan," tutur Gus Choi.

"Kalau dari teknokrat ada Ilham Habibie. Jadi Ilham Habibie itu menarik juga kan, ini anaknya Habibie kan intelektual luar biasa itu, teknokrat kan. Itu menurut saya perlu juga diwacanakan ke publik. Nanti bagaimana respons publik, kan begitu," lanjutnya.

Simak juga 'NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari':

[Gambas:Video 20detik]


Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Paramadina Profesor Didik J Rachbini menyoroti banyak partai tak percaya dengan riset akademik survei. Menurut Didik, hal itu dikarenakan banyak lembaga survei yang tak kredibel.

"Pada saat ini masih banyak partai dan pimpinan partai yang tidak percaya kepada riset akademik survei. Ini beralasan karena memang banyak sekali lembaga survei yang tidak kredibel, karena metodenya tidak dijalankan dengan baik, dan lebih banyak lagi survei dipakai untuk kepentingan politik dengan menafikan metode ilmiahnya," kata Didik dalam keterangannya, Jumat (13/1/2023).

Dia kemudian menyinggung soal hasil survei yang menempatkan 3 sosok capres menonjol untuk Pemilu 2024. Menurutnya, nama seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo hingga Prabowo Subianto tersaring dari riset-riset yang beredar.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari kemajuan riset survei yang ada sekarang, 3 calon pemimpin yang menonjol tidak lain adalah Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo (urutan berdasarkan abjad). Tiga nama ini merupakan aspirasi yang tersaring dari riset-riset akademik tersebut. Riset-riset manipulatif sudah sulit untuk menafikan realitas dari hasil survei dan banyak lembaga," ujarnya.

Didik mengingatkan terkait partai yang mengesampingkan suara 'silent majority'. Mayoritas tersebut menurutnya akan menjadi penentu dari pemilihan presiden atau pemilihan legislatif.

"Dari mana silent majority diketahui secara lebih pasti (bukan pasti seratus persen karena ada margin error dari sampling yang ilmiah). Jawabnya dari metode riset polling, yang berbasis pada sampling yang ilmiah sesuai metode akademik yang sudah puluhan tahun dipraktekkan oleh para pollster dan peneliti," tutur Didik.

"Riset akademik berbicara jujur, kecuali lembaga riset yang manipulatif, yang lembaga dan pelakunya dipakai untuk mengelabui publik. Lembaga riset seperti ini tidak akan berumur panjang," pungkasnya.

Simak juga 'Survei LPI: 2023 Akan Jadi Tahun yang Berat dan Gelap':

[Gambas:Video 20detik]


Sudah ikutan memilih dan menjodohkan capres-cawapres 2024 pilihan di The Matchmaker? Sudah ribuan detikers ikutan dan ada sederet nama yang saat ini jadi favorit detikers untuk maju di Pilpres 2024.

The Matchmaker adalah program eksklusif yang diinisiasi detikcom dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Program ini bisa detikers temukan di sub kanal detikPemilu, yang khusus didedikasikan untuk artikel-artikel terkait pemilu.

The Matchmaker mengajak detikers untuk memilih dan menjodohkan tokoh-tokoh yang dinilai cocok untuk menjadi pasangan bakal calon presiden dan calon wakil presiden.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nama-nama tokoh yang ada di polling The Matchmaker disaring dari hasil berbagai survei lembaga ternama di Indonesia, di antaranya adalah Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC), Charta Politika, Litbang Kompas, dan sejumlah survei lainnya. Jika ada nama tokoh yang ingin dipilih tapi tidak ada di daftar, detikers bisa menulis nama tokoh yang diinginkan.

The Matchmaker dimulai pada 1 Desember 2022. Pada 1 Desember 2022-12 Januari 2023, sudah ada 4.469 detikers yang berpartisipasi memilih capres dan cawapres favorit.

Ada jagoanmu? Cek hasilnya di bawah ini.

Berikut top 5 pasangan capres-cawapres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-12 Januari 2023:

1. Ganjar Pranowo & Erick Thohir: 1.291

2. Prabowo Subianto & Erick Thohir: 803

3. Prabowo Subianto & Ganjar Pranowo: 371

4. Ganjar Pranowo & Ridwan Kamil: 275

5. Anies Baswedan & Agus Harimurti Yudhoyono: 193

Berikut top 5 capres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-12 Januari 2023:

1. Ganjar Pranowo: 2.108

2. Prabowo Subianto: 1.386

3. Anies Baswedan: 650

4. Ridwan Kamil: 78

5. Erick Thohir: 77

Berikut top 5 cawapres favorit detikers berdasarkan hasil sementara The Matchmaker pada 1 Desember 2022-12 Januari 2023:

1. Erick Thohir: 2.140

2. Ganjar Pranowo: 501

3. Ridwan Kamil: 488

4. Agus Harimurti Yudhoyono: 211

5. Prabowo Subianto: 189

Infografis The Matchmaker 1 Desember 2022-13 Januari 2023 Foto: Infografis: Andhika Akbarayansyah

The Matchmaker saat ini masih dibuka. Jadi, detikers yang belum ikutan, ayo segera pilih dan jodohkan capres-cawapres pilihanmu untuk Pilpres 2024.

Caranya yaitu buka The Matchmaker di LINK INI dan ikuti langkah-langkah polling berikut ini:

1. Klik "Ikuti Polling" untuk membuka formulir.

2. Login dengan akun MPC atau pilih register jika belum memiliki akun MPC.

3. Pilih salah satu Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menurut Anda layak maju di Pemilu 2024.

4. Masukkan nama rekomendasi di kolom yang disediakan jika bakal calon pilihan Anda tidak ada di daftar.

5. Klik "Selanjutnya" jika Anda sudah memilih.

6. Klik "Submit" jika sudah yakin dengan pilihan Anda atau "Edit Jawaban" jika ingin mengganti pilihan.

Simak juga 'Hensat Prediksi Angka Elektabilitas Capres di 2023 Bakal Berubah':

[Gambas:Video 20detik]


Surabaya Survey Center (SSC) merilis hasil survei untuk elektabilitas calon presiden (capres) pilihan masyarakat Surabaya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo unggul jauh di Surabaya atas nama-nama lain yang masuk bursa capres.

"Dari hasil temuan survei kami di Surabaya, Ganjar Pranowo masih terlalu kuat," kata Direktur SSC Surokim Abdussalam di Surabaya, Kamis (12/1/2023).

Elektabilitas Ganjar menurut SSC di Surabaya sebesar 34,6%. Angka itu menggungguli nama lain yang masuk bursa capres seperti Prabowo Subianto hingga Anies Baswedan. Bahkan, Puan Maharani di Surabaya hanya memiliki elektabilitas 3,5%.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo sendiri kata Surokim ada di peringkat ke-2 dengan angka elektabilitas 16,3%. Lalu Tri Rismaharini nangkring di peringkat 3 dengan elektabilitas 10,7%. Anies Baswedan ada di peringkat ke-4 dengan elektabilitas 9,3%.

Surokim menyebut elektabilitas Ganjar tertinggi dari survei SSC di Surabaya karena faktor pemilih PDIP. Di mana, PDIP juga menjadi partai dengan elektabilitas tertinggi di Surabaya menurut SSC dengan elektabilitas 46,7%.

"Basis pemilih Surabaya kan PDIP, dan banyak kecenderungannya untuk memilih Ganjar Pranowo," katanya.

Nama-nama bursa capres lain yang sudah aktif bergeliat, kata Surokim tidak banyak menyentuh Kota Surabaya. Salah satunya Anies Baswedan.

"Anies memang tidak banyak beredar di Jatim. Pemilih Surabaya cenderung moderat dan kecenderungan pilihannya memang ke tengah. Apalagi voters metro juga terpaan medianya cukup tinggi," jelasnya.

Meski demikian, Surokim mengungkapkan kalau ceruk di masyarakat Surabaya untuk bursa capres masih terbuka.

"Di survei elektabilitas ini 6,9% memilih tidak tahu dan tidak menjawab, yang berarti masih menyisakan ceruk yang potensial yang masih dapat diperebutkan kedepannya, mengingat pilpres masih di tahun 2024, walaupun jika melihat jarak angka elektabilitas Ganjar dengan kandidat lain yang sangat lebar, ceruk ini tidak akan terlalu signifikan berpengaruh," pungkasnya.

Survei SSC dilakukan di 31 kecamatan di Kota Surabaya dalam rentan waktu 1-10 Januari 2023. Survei ini menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan jumlah responden sebanyak 1.200 dan margin of error kurang lebih 2,83%. Untuk tingkat kepercayaan sebesar 95%.

Berikut ini elektabilitas bursa capres 2024 menurut survei SSC di Kota Surabaya:

1. Ganjar Pranowo 34,6%

2. Prabowo Subianto 16,3%

3. Tri Rismaharini 10,7%

4. Anies Baswedan 9,3%

5. Agus Harimurti Yudhyono 3,9%

6. Puan Maharani 3,5%

7. Erick Thohir 3,3%

8. Ridwan Kamil 3,2%

9. Sandiaga Uno 2,0%

10. Khofifah Indar Parawansa 1,4%

11. Andika Perkasa 1,4%

12. Airlangga Hartarto 1,3%

13. Mahfud MD 0,8%

14. Muhaimin Iskandar 0,6%

15. Lainnya 0,8%

16. Tidak tahu/tidak menjawab 6,9%

Anies Santai Masih di Peringkat Ketiga Survei: Terbukti Serupa Ketika di Jakarta


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merespons pernyataan Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali yang menyebut 'Koalisi Perubahan' akan bubar jika ada yang memaksakan diri menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. AHY memastikan dirinya tak mau memaksa dan dipaksa soal cawapres Anies.

Pernyataan AHY ini menanggapi Ahmad Ali yang awalnya menyinggung soal koalisi bubar. Ahmad Ali mengungkit soal koalisi bubar lantaran merespons harapan Demokrat agar AHY mendampingi Anies di 2024.

"Kita berharap bahwa Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dia mengatakan NasDem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi.

"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu," lanjutnya.

Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama.

"Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya, jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama," ujarnya.

Ali menyampaikan masing-masing partai Koalisi Perubahan mengajukan cawapres kecuali NasDem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies.

"Kita berkoalisi tiga partai, NasDem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres dia bukan kader NasDem dan tidak pernah me-NasDem-kan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY, nah kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya NasDem gimana? Kami sudah lah, kita tidak bicara NasDem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang," ucapnya.

Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur.

"Yah itu sah-sah aja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai NasDem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur," jelasnya.

Lebih lanjut Ali tidak mau dalam Koalisi Perubahan terjadi 'penguncian' hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada 'penguncian' terhadap cawapres Anies, Koalisi Perubahan bisa saja bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," ungkap dia.

Lihat juga video 'Jawaban AHY ke NasDem soal Prediksi Koalisi Bubar Jika Paksakan Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]

Simak respons AHY di halaman berikutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua DPP Partai NasDem Effendy Choirie atau Gus Choi berbicara soal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan ke depannya. Gus Choi menilai semua usulan ditampung untuk kemudian dipilih yang terbaik.

"Nggak apa-apa (Demokrat dorong AHY, PKS Aher), semua usulan kan harus ditampung dibicarakan bersama dan ujungnya siapapun harus diterima asal memang cawapresnya itu bisa mendongkrak suara," kata Gus Choi kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).

Gus Choi menilai saat ini belum ada nama khusus yang akan mendampingi Anies Baswedan di Pemilu 2024. Hanya saja, ia memiliki pertimbangan sendiri dengan beberapa nama dari kalangan NU.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Belum. Tapi, nama-nama yang mungkin pantas untuk dipertimbangkan untuk jadi Cawapres Anies dari kalangan NU, misalnya ada Khofifah, ada Saifullah Yusuf Sekjen PBNU, ada Yenny Wahid, ada Gus Yasin. Gus Yasin itu Wakil Gubernur Jawa Tengah," ujarnya.

Gus Choi menjelaskan jika nama-nama tersebut merupakan pertimbangan pribadi. Meski demikian, ia tak menampik jika ada dari daftar itu yang diperbincangkan di internal NasDem.

"Ini wacana bebas, saya yang berwacana ini. Di dalam NasDem-nya dari nama itu ada juga yang disebut. Cuma saya menambahkan," tutur Gus Choi.

"Kalau dari teknokrat ada Ilham Habibie. Jadi Ilham Habibie itu menarik juga kan, ini anaknya Habibie kan intelektual luar biasa itu, teknokrat kan. Itu menurut saya perlu juga diwacanakan ke publik. Nanti bagaimana respons publik, kan begitu," lanjutnya.

Ia belum mengetahui pembahasan di internal seperti apa. Hanya menurut Gus Choi pengurus menyuguhkan cawapres dari kalangan NU yang belum berpolitik praktis seperti Khofifah, Syaiful Yusuf, Yenny Wahid, hingga Gus Yasin.

"Kalau obrolan-obrolan di pengurus NasDem ya, level-level bawah, level menengah, sampai level atas yah intinya antara lain ya dari lingkungan NU," imbuhnya.

Simak juga video 'NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menepis adanya kabar Ketua Umum (Ketum) Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pecah kongsi. Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid menyebut partainya tak mau berspekulasi lebih jauh.

"Saya tidak tahu dan tidak mau berspekulasi benar atau tidaknya rumor itu, hanya Pak Jokowi dan Nasdem yang tahu," kata Jazilul saat dikonfirmasi, Kamis (12/1/2023).

Jazilul berharap hubungan antara Ketum NasDem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo tetap baik. Yang terpenting, lanjut dia, kepentingan masyarakat bisa diutamakan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami berharap semua baik baik saja, tetap solid berkerja untuk kepentingan rakyat. Kita kedepankan silaturrahim, sikap saling percaya dan menghargai," ujarnya.

Jazilul menyebut sejauh ini komunikasi antar partai di koalisi pemerintah berjalan lancar. "Iya adem ayem," kata Jazilul.

"Wah, itu bukan urusan saya. Biarkan waktu yang bicara," tutur Jazilul, merespons hubungan Surya Paloh dan Jokowi usai Anies diusung menjadi capres.

NasDem Menepis

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim menepis adanya kabar Ketua Umum (Ketum) Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pecah kongsi. Hermawi mengatakan komunikasi sampai saat ini terjalin baik.

"Tidak benar pecah kongsi, komunikasi tetap terjalin dengan baik. Semua on proses," kata Hermawi dikonfirmasi, Kamis (12/1).

Hermawi menyebut diskusi antara Jokowi dan Surya Paloh terus berjalan. Poin-poin penting bakal terus didiskusikan oleh kedua belah pihak.

"Proses terus berlangsung hanya memang masih belum final. Masih ada point-point penting yang akan terus didiskusikan dan disepakati," ujarnya.

Hermawi mengatakan jika pertemuan Surya Paloh dan Jokowi merupakan hal yang biasa. Ia pun tak merinci pertemuan keduanya apakah membahas isu reshuffle.

"Kalau Pak SP (Surya Paloh) ketemu Pak Jokowi kan sering dan sudah biasa, tapi saya belum tahu kapan. Saya tidak tahu kalau itu (info permintaan pertemuan Surya Paloh ke Jokowi)," kata dia.

Simak Video 'NasDem Tegaskan Dukung Jokowi Meski Isu Reshuffle Menguat':

[Gambas:Video 20detik]


Politikus PAN, Zita Anjani, bicara soal deklarasi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Zita mengatakan belum ada sinyal deklarasi KIB dan masih dalam tahap pembicaraan.

"Kalau untuk sinyal deklarasi, belum kayaknya, masih alot," kata Zita pada wartawan di Kantor DPW PAN, Jakarta Timur, Kamis (12/1/2023).

Zita Anjani merupakan putri dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Zita kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia menuturkan, ada beberapa calon nama yang sedang di pertimbangkan di KIB. Nama-nama yang diidamkan PAN untuk menjadi capres termasuk Anies hingga Puan Maharani.

"Kalau PAN lima. Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Eric, Pak Zulhas, Pak Airlangga, Pak Ketum PPP, ada Mbak Puan, ada beberapa nama, belum ditentukan," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Ketum Golkar soal deklarasi capres KIB:

Simak juga 'Airlangga: Ungkap Prioritas Sampai Capres KIB':

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan saat ini Partai Demokrat tetap akan bersama dengan NasDem dan PKS di koalisi perubahan. Menurutnya, semangat perubahan di Partai Demokrat itu telah hadir, sebelum adanya wacana terkait koalisi.

"Saya tegaskan di sini, semangat perubahan dan perbaikan itu jauh sudah kami gelorakan sebelum ada wacana apapun terkait dengan koalisi atau pasangan. Jadi kalau tadi pertanyaan apakah akan bergabung kepada koalisi perubahan?" kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

"Justru kami termasuk yang pertama menginisiasi dan menggelorakan semangat perubahan dan perbaikan, jadi kuat narasi kami di situ bisa dicek rekaman, rekaman sejarahnya, karena sekali lagi atas apa yang kami amati, dan hasil berdialog dengan rakyat, kami meyakini bahwa banyak aspek, banyak hal di sana-sini yang bisa dan harus kita lakukan perubahan dan perbaikan," sambungnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, menurutnya, koalisi merupakan sesuatu yang penuh misteri. Dia mengatakan saat ini pembahasan mengenai koalisi masih terus berproses.

"Saat ini memang terus berproses, saya senang progresnya nyata on the track, walaupun kita tahu politik adalah sesuatu yang penuh dengan misteri, koalisi juga begitu, kita terus berikhtiar, dinamis itu sudah pasti, menghangat juga hampir pasti," kata AHY.

AHY mengatakan saat ini baik Demokrat, NasDem dan PKS masih terus berdiskusi mengenai koalisi. Dia menyebut tujuan dari ketiga partai tetap sama yakni membawa perubahan bagi masyarakat.

"Tapi sejatinya kami terus mencari konsensus dan sekali lagi tujuannya adalah untuk bisa memenangkan kontestasi dan pada akhirnya membawa perubahan yang terbaik untuk masyarakat kita," katanya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan terkait calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan, saat ini masih dalam pembahasan. Dia mengatakan di koalisi perubahan masih mencari sosok terbaik untuk menjadi cawapres Anies.

"Kita diskusikan, kita buka bersama-sama, ini adalah ruang yang tersedia, sebelum ada deadline yang ditetapkan berdasarkan undang-undang, bahwa kita hari ini terus mencari pasangan yang terbaik kans kemenangannya. Tidak boleh berdasarkan like or dislike, nggak boleh asal suka atau tidak suka, preferensi itu sangat subjektif," ucapnya.

"Kami ingin membangun diskusi dan juga komunikasi politik yang rasional, yang objektif, yang aktual dan faktual, dengarkan suara rakyat, jangan hanya percaya pada statistik yang belum tentu bisa dikonfirmasi di lapangan. Itu saja sebetulnya," imbuhnya.


Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjawab NasDem yang memprediksi koalisi bubar jika Demokrat memaksakan dirinya menjadi cawapres Anies Baswedan. AHY menjawab pernyataan NasDem tersebut.

Seusai konferensi pers awal tahun di DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023), AHY melakoni sesi tanya jawab dan salah satu pertanyaannya yakni komentar Waketum NasDem soal prediksi koalisi bubar andai Demokrat memaksakan AHY cawapres Anies. AHY mengikuti komentar Ahmad Ali tersebut.

"Yang jelas begini, kami juga setuju bahwa tidak boleh dalam ikhtiar membangun koalisi ada yang saling memaksakan kehendak, ada yang saling memaksakan diri," ujar AHY.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

AHY kemudian mencontohkan sikap memaksakan. Menurut AHY, menolak seseorang tanpa alasan yang jelas juga sikap memaksa.

"Contoh memaksakan itu begini, pokoknya wajib si A. Itu maksa. 'Apapun ceritanya saya nggak perlu tahu urusan atau alasannya yang penting si A'," ujar AHY.

"Atau sebaliknya, 'Saya nggak perlu tahu alasannya yang penting jangan si A'. Sama-sama memaksa," imbuh AHY.

AHY menyebut Demokrat sepakat tidak bersikap demikian. Demokrat, kata AHY, mengacu kepada konsensus.

Pria yang sempat berkarier di militer ini mempunyai harapan andai Demokrat, NasDem dan PKS jadi bekerja sama dalam bingkai 'Koalisi Perubahan'. AHY menginginkan harapan masyarakat benar-benar bisa diwujudkan lewat koalisi yang tengah diupayakan ini.

"Kita ingin kalau koalisi ini mendapatkan restu dari Allah SWT itu benar-benar bisa menghadirkan kemenangan. Sebuah poros alternatif, sebuah poros perubahan, yang bisa membawa aspirasi dan harapan masyarakat Indonesia karena kami ingin meyakinkan Indonesia bisa berubah leboh baik tentunya dan melalui koalisi ini mudah2an terbuka jalan itu," ujar AHY.

AHY setuju perubahan ini tidak boleh dilakukan dengan paksaan. AHY menegaskan capres dan cawapres yang diputuskan haruslah mempunyai peluang kemenangan yang besar.

"Tidak boleh memang saling memaksakan tapi sebaliknya kita harus meyakinkan bahwa pasangan yang nanti bisa dihadirkan oleh koalisi perubahan ini adalah pasangan yang benar-benar merepresentasi gerakan perubahan dan perbaikan dan harus bisa membawa kans kemenangan yang paling besar. Itu yang menjadi konsensus," ujar AHY.


Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan menggelar Ijtima Ulama Nusantara. Acara yang digagas Dewan Syura DPP PKB ini mengambil tema 'Ulama Bangkit Bersatu Menjaga Indonesia'.

Acara tersebut rencananya diselenggarakan di Hotel Millenium Jakarta pada 13 hingga 14 Januari 2023. Ijtima tersebut akan dihadiri ulama dan kiai-kiai dari pesantren NU serta tokoh nasional seperti Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Mahfud Md, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, serta mantan Ketum DPP PKB Alwi Shihab.

"Ijtima Ulama ini seperti reuni para tokoh PKB sebagai partai yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama. PKB sepanjang perjalanannya telah melahirkan banyak tokoh yang punya kontribusi besar terhadap ," kata Sekretaris Dewan Syura DPP PKB, KH Saifullah Maksum, dalam keterangannya, Kamis (12/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Maksum menambahkan Ijtima Ulama Nusantara juga digelar dalam rangka memastikan kinerja dan program PKB selalu dalam pengawalan dan arahan dari ulama. Selain itu, dia menyebut acara ini digelar untuk memantapkan keterpautan perkhidmatan ulama dengan kehidupan kebangsaan dan masalah keumatan.

"Selain itu, Ijtima Ulama Nusantara diharapkan menyamakan visi tentang perjuangan politik PKB sebagai wasilah mewujudkan cita-cita luhur mu'assis Nahdlatul Ulama. Meneguhkan soliditas dan kebersamaan para ulama dengan misi perjuangan dan agenda politik PKB, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang," ucap Maksum.

Sementara itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku gembira atas penyelenggaraan Ijtima Ulama Nusantara ini. Baginya, musyawarah ulama dari seluruh wilayah Indonesia merupakan sebentuk perhatian ulama bagi PKB.

"Saya memberikan apresiasi kepada Dewan Syura DPP PKB yang mengadakan Ijtima Ulama Nusantara. Tentunya pokok-pokok pikiran, saran, dan masukan para ulama ini sangat kita perlukan bagi kemajuan bangsa. 400 hari menuju Pileg dan Pilpres 2024, PKB sangat membutuhkan nasihat dan bimbingan para ulama untuk kemenangan dan kejayaan PKB," kata Cak Imin.


Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar pertemuan internal untuk membicarakan koalisi dan pencapresan 2024 secara intensif. Pertemuan itu bakal dilakukan selama 3 hari sejak Jumat (13/1) hingga Minggu (15/1) di Pacitan, Jawa Timur.

"Masih, masih terus (Majelis Tinggi Partai Demokrat berkomunikasi soal koalisi dan pencapresan). Di internal kami komunikasi tanggal 13, 14, 15 pada ngumpul semua tuh di Pacitan," kata Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Hinca Pandjaitan seperti dikutip Kamis (12/1/2023).

"Artinya berdiskusi internal, berkomunikasi. Pasti partai lain juga akan melakukan yang sama. Partai Demokrat secara internal akan berkomunikasi intensif di Jawa Timur pekan ini," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hinca mengatakan pembicaraan di pertemuan itu bakal meliputi banyak hal terkait persiapan Pemilu 2024. Pembicaraan tersebut termasuk isu capres, cawapres, dan caleg Demokrat di 2024.

"Kalau majelis tinggi itu kan yang dibicarakan macam-macam, bisa capres, cawapres, perpilegan, caleg-caleg dan pilkada tingkat gubernur," kata dia.

Hinca menegaskan komunikasi politik terus dijalankan jelang Pemilu 2024. Dia meminta semua pihak bersabar.

"Jadi komunikasi politik itu terus berjalan, dari situ pasti siapa ke sini, siapa ke sini, gitukan caranya, karena sudah awal tahun. Jadi tunggu aja komunikasi masih panjang," ujarnya.

Hinca enggan menjawab gamblang saat ditanya apakah pertemuan para Majelis Tinggi Demokrat itu juga akan spesifik membicarakan proyeksi Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Hinca hanya memastikan bahasan itu masuk dalam pembicaraan jajaran Majelis Tinggi.

"Majelis Tinggi wilayahnya itu. Kami berbicara gimana menghadapi 2024," katanya.

Lihat Video: NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat dan NasDem bersitegang terkait cawapres pendamping Anies Baswedan di 2024. Prediksi 'Koalisi Perubahan' akan bubar pun ikut mencuat buntut perseteruan kedua partai tersebut.

Perseteruan kedua partai ini berawal dari harapan Partai Demokrat agar Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa jadi pendamping Anies Baswedan. Partai Demokrat bahkan berharap penentuan AHY cawapres Anies bisa terjadi pada Februari 2023.

Hal itu disampaikan, Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan. Dia awalnya menyampaikan harapan agar pendeklarasian koalisi dan capes-cawapres bisa dilakukan di bulan Februari 2023.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa dua minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (10/1).

Syarief berharap di bulan Februari itu akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS dan NasDem. Ia berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres.

"Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan (paket capres-cawapres)," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syarief berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan. AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju.

"Nggak (disampaikan di tim kecil), inikan perkiraan kita, harapan kita. Ya harapannya begitu (AHY cawapres Anies) mudah-mudahan ya," katanya.

Simak respons NasDem di halaman berikutnya.

Lihat Video: NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan juga d'Mentor on Location: Rahasia Jualan Baju Balita Hasilkan Ratusan Juta

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 3 Selanjutnya


Menko Polhukam Mahfud Md buka suara soal adanya dugaan pemerintah pusat mengintervensi KPU RI untuk meloloskan parpol peserta Pemilu. Intervensi itu disebut dilakukan pemerintah pusat melalui Mendagri dan Menko Polhukam kepada KPU.

Dugaan intervensi itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumay, dengan menunjukkan sejumlah bukti percakapan WhatsApp antar anggota KPU Provinsi terkait perintah KPU Pusat untuk mengubah data. Bukti itu sempat ditunjukan saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Mahfud lalu menjelaskan terkait hal itu. Dia mengaku memang pernah menelepon Sekjen KPU Bernard Dermawan Sutrisno, tapi bukan untuk mengintervensi, melainkan mengingatkan agar KPU agar berlaku profesional. Mahfud menyebut saat itu sudah mulai muncul isu ada pesanan di KPU dari kekuatan luar untuk meloloskan dan tidak meloloskan partai tertentu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Betul, tapi bukan mengintervensi proses verifikasi faktual di KPU. Tanggal 10 November 2022, saya menelpon Sekjen KPU, Pak Bernard. Bukan untuk minta meloloskan atau tak meloloskan partai tertentu," kata Mahfud saat dikonfirmasi detikcom melalui pesan singkat, Rabu (11/1/2023).

"Waktu itu saya mengingatkan agar KPU berlaku profesional karena sudah beredar isu bahwa di KPU ada pesan-pesanan dari kekuatan luar, ada yang minta agar partai tertentu diloloskan dan ada yang meminta partai tertentu diminta untuk diganjal. Jadi saya mengingatkan KPU agar berlaku profesional, jangan menerima pesanan dari luar," lanjutnya.

Mahfud menuturkan dirinya juga sempat bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari dalam sebuah acara peluncuran TV Pemilu dan sempat mengingatkan KPU agar bersikap profesional serta adil selama tahapan Pemilu. Mahfud mengatakan dirinya masih menyimpan percakapan antara dirinya dengan Bernard berisi data terkait hasil verifikasi parpol.

"Setelah ribut-ribut tentang unprofesional benar-benar mencuat, saya bertemu Ketua KPU Hasyim Asy'ari di acara peluncuran sebuah TV Pemilu. Saya bilang pada Pak Hasyim bahwa ada isu KPU berlaku tidak profesional dan saya menelpon Sekjen KPU agar aturan ditegakkan secara adil. Itu yang saya lakukan, yakni, mengingatkan KPU agar profesional. Tak lebih dari itu dan itu bisa ditanyakan kepada Ketua dan Sekjen KPU. Saya juga masih punya SMS dan data komunikasi saya dengan Sekjen KPU tanggal 10 November itu. Sebab setelah saya telepon dia mengirim data hasil verifikasi," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi II DPR, Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih Hadar Nafis Gumay sempat menampilkan layar diduga percakapan anggota KPU Provinsi. Ia menilai ada keresahan dari dugaan intervensi KPU Pusat.

"Kemudian ada satu gambar lagi, sekadar contoh juga, ini adalah komunikasi antar anggota KPU Provinsi yang resah lah, tapi bagian ini yang saya anggap penting," kata Hadar.

Ia kemudian membacakan percakapan salah satu anggota KPU Provinsi tentang intervensi itu.

Setelah pernyataan Hadar, Doli Kurnia menyebut hal ini harus dikonfirmasi karena menyeret nama banyak pihak. Rapat kemudian diputuskan berjalan tertutup.

Lihat juga video '8 Fraksi DPR Minta MK Tolak Gugatan Pemilu Proporsional Tertutup':

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka membantah isu bahwa dia akan dicalonkan dalam ajang Pilgub DKI Jakarta 2024 mendatang. Dia mengaku tidak sedang menyiapkan diri untuk mengikuti pemilihan tersebut.

"Denger seka sapa? (dari siapa?)," kata Gibran menanggapi isu tersebut.

Hal itu dikatakan Gibran kepada wartawan saat ditemui di Balai Kota Solo, Rabu (11/01/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Gibran mengatakan tidak ada komunikasi mengenai Pilgub DKI saat dia menghadiri HUT PDIP di JIExpo kemarin, termasuk dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang juga hadir dalam acara tersebut.

"Nggak ada komunikasi, nggak ada juga. Aku santai wae (saja)," kata Gibran.

Suami dari Selvi Ananda itu menegaskan dia mengikuti perintah dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait karier politiknya.

"Ya ditunggu wae to. Saya kan nunggu perintah. Perintah Bu Ketua Umum ya," ujarnya.

Gibran juga mengaku tidak ada persiapan apapun terkait rencana-rencana maju Pilgub DKI. "Nggak ada persiapan," jawab Gibran singkat.

Mengenai persiapan Pemilu 2024, Gibran mengaku tidak ada arahan khusus dari Ketua Umum untuknya. Menurutnya, arahan yang disampaikan Megawati secara menyeluruh untuk kepala daerah dan kader lainnya.

"Arahannya, harus mulai turun, turun ke bawah (arahan kepala daerah)," pungkasnya.

Bagikan Susu Bersama Gibran, Selvi: Kita Ingin Anak-anak Sehat


Sudirman Said resmi mengundurkan diri dari Komisaris Utama (Komut) TransJakarta. Pemprov DKI Jakarta pun menunjuk Luky Arliansyah sebagai Plt Komut TransJakarta.

"Pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Sdr. Sudirman Said dan mengangkat Saudara Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama. Selain itu, pengangkatan Sdr. Bambang Eko Martono sebagai Komisaris diharapkan juga dapat meningkatkan pengawasan atas kinerja Perseroan," kata Plt Kepala BP BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dalam keterangannya, Rabu (11/1/2023).

Selain itu, pihaknya mengangkat Bambang Eko Martono sebagai komisaris dan M Kuncoro Wibowo sebagai direktur utama menggantikan M Yana Aditya. Fitria memastikan pergantian direksi dan komisaris sesuai prosedur.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Penggantian direktur utama, komisaris utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 11 Januari 2022. Semoga Direktur Utama dan jajaran Dewan Komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sudirman Said resmi mundur dari Komisaris Utama (Komut) TransJakarta demi fokus membantu memenangkan Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Dia mengatakan surat pengunduran diri itu sudah diajukan pada akhir 2022.

"Alhamdulillah hari ini saya mendapat surat persetujuan pengunduran diri dari PT Transjakarta. Surat itu sudah saya ajukan pada bulan Desember (2022)," kata Sudirman usai pertemuan di kantor Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Sudirman berharap jajaran komisaris dan direksi baru dapat menjalankan tugas dengan baik. Saat ditanya soal sosok yang menggantikannya sebagai Komut, Sudirman enggan berbicara.

"Hari ini kami dapat keputusan itu dan insyaallah tim komisaris yang baru dan juga direktur yang baru akan menjalankan tugas dengan lebih baik bagi TransJakarta," ucapnya.

Sudirman Said Undur Diri

Diketahui, Sudirman Said mengajukan mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Ia juga mengaku telah menemui Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait permohonan pengunduran diri tersebut.

Pada tanggal yang sama, Sudirman Said juga mengajukan permohonan nonaktif dari jabatan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI). Permohonan nonaktif ini disampaikan melalui rapat pleno pengurus PMI.

Saat itu, Sudirman Said mengaku pengunduran diri ini dilakukan lantaran dirinya akan membantu Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Jadi dia akan lebih fokus dan leluasa dalam menjalankan proses politik.

"Dalam waktu waktu mendatang kemungkinan saya akan lebih banyak membantu Pak Anies Baswedan dalam persiapan Pemilu 2024," kata Sudirman Said pada Jumat (11/11).

"Keduanya saya lakukan dengan pertimbangan etis, menjaga good governance, menghindari potensi benturan kepentingan. Dengan demikian, aktivitas membantu Pak Anies dalam proses-proses politik ke depan dapat dijalankan dengan leluasa," imbuhnya.

Simak juga video 'Blak-blakan Sudirman Said soal Freeport & Sikap Jokowi yang Berubah':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menceritakan momen Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanyakan PBB itu partai Islam yang seperti apa. Apa jawaban Yusril?

Pertanyaan Jokowi ini diungkapkan Yusril dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PBB, Rabu (11/1/2023). Menjawab Jokowi, Yusril mengungkit tarian di pembukaan Rakornas PBB.

"Kemarin Pak Presiden tanya kepada saya, PBB itu Islam yang bagaimana? yang mungkin kalau ini acara PKB barangkali ada Cak Imin mungkin yang nari itu nggak nari orang dayak kaya tadi itu, mungkin narinya nari hadroh yang pakai rebana begitu. Tapi kok PBB narinya nari dayak nari macam-macam itu," kata Yusril.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Yusril lantas menjelaskan kalau PBB itu partai Islam sekaligus kebangsaan. Dia mengatakan hal itu sudah ditegaskan sejak awal.

"Sebenarnya PBB itu partai Islam dan sekaligus partai kebangsaan. Itu yang telah kita tegaskan sejak awal," ucapnya.

Yusril mengatakan PBB memiliki ideologi modernisasi Islam. Artinya, kata Yusril, ideologi ini berlaku secara universal dan mencakup seluruh aspek kehidupan.

"Kalau kita lihat dari studi ilmu politik sebenarnya PBB itu ideologinya itu ideologi yang disebut dengan modernisasi Islam, modernisasi Islam itu meyakini Islam itu rahmatan lillalamin, berlaku universal sepanjang masa," ujarnya.

"Ajaran-ajarannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, tapi sejauh menyangkut kehidupan sosial politik, kemasyarakatan, kenegaraan, hubungan internasional ekonomi dan lain-lain yang diberikan oleh ajaran Islam itu adalah prinsip-prinsip yang dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan situasi dan perkembangan zaman," lanjut Yusril.

Simak juga 'Yusril Nilai Tak Ada Alasan Pemakzulan Jokowi Gegara Perppu Ciptaker':

[Gambas:Video 20detik]


Sudirman Said resmi mundur dari Komisaris Utama (Komut) TransJakarta. Dia mengatakan surat pengunduran diri itu sudah diajukan pada akhir 2022.

"Alhamdulillah hari ini saya mendapat surat persetujuan pengunduran diri dari PT Transjakarta. Surat itu sudah saya ajukan pada bulan Desember (2022)," kata Sudirman usai pertemuan di kantor Badan Pembinaan (BP) BUMD DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

Sudirman berharap jajaran komisaris dan direksi baru dapat menjalankan tugas dengan baik. Saat ditanya soal sosok yang menggantikannya sebagai Komut, Sudirman enggan berbicara.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Hari ini kami dapat keputusan itu dan insyaallah tim komisaris yang baru dan juga direktur yang baru akan menjalankan tugas dengan lebih baik bagi TransJakarta," ucapnya.

Diketahui, Sudirman Said mengajukan mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Ia juga mengaku telah menemui Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi terkait permohonan pengunduran diri tersebut.

"Saya sudah menemui Pak Pj Gubernur menyampaikan permohonan pengunduran diri dari Komisaris Utama PT Trans Jakarta," kata Sudirman Said.

Pada tanggal yang sama, Sudirman Said juga mengajukan permohonan nonaktif dari jabatan Sekretaris Jenderal Palang Merah Indonesia (PMI). Permohonan nonaktif ini disampaikan melalui rapat pleno pengurus PMI.

Saat itu, Sudirman Said mengaku pengunduran diri ini dilakukan lantaran dirinya akan membantu Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Jadi dia akan lebih fokus dan leluasa dalam menjalankan proses politik.

"Dalam waktu waktu mendatang kemungkinan saya akan lebih banyak membantu Pak Anies Baswedan dalam persiapan Pemilu 2024," kata Sudirman Said pada Jumat (11/11/2022).

"Keduanya saya lakukan dengan pertimbangan etis, menjaga good governance, menghindari potensi benturan kepentingan. Dengan demikian, aktivitas membantu Pak Anies dalam proses-proses politik ke depan dapat dijalankan dengan leluasa," imbuhnya.

Simak juga 'Sudirman Said Sayangkan Sikap Mahfud Soal Situasi di Wadas':

[Gambas:Video 20detik]


PKS merespons pernyataan NasDem yang bilang koalisi akan bubar jika Partai Demokrat memaksakan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi cawapres Anies Baswedan. Apakah PKS merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan NasDem kalau Partai Demokrat terkesan memaksakan AHY?

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan dalam pembahasan di tim kecil, semua pembasahan dibahas dengan rasional dan tidak emosional. Partai Demokrat pun kata Kholid terbuka jika ada calon lain yang bersifat bagus dan berpotensi menang.

"Setahu saya PD juga objektif dan rasional. Selama ada calon yang lebih baik, punya kapasitas menang yang lebih bagus, mereka juga terbuka. Intinya dibahas dan disepakati secara rasional dan tidak emosional," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kholid memastikan pembahasan di tim kecil ketiga partai baik PKS, NasDem, dan Demokrat bersifat terbuka. Semua pembahasan dibahas dengan data dan fakta.

"Di tim kecil, kita bahasnya enak karena sama-sama terbuka. Kita pakai data dan fakta. Kita bahas secara rasional dan objektif mana yang paling memenuhi kriteria pasangan yang terbaik. Kami berpegang pada pembahasan di tim kecil, bukan pernyataan di media," ujarnya.

Kholid menilai NasDem pun masih berkomitmen untuk menentukan cawapres berdasarkan keputusan capres yang diusung yakni Anies Baswedan.

"Setahu saya, NasDem komitmen bahwa pasangan cawapres diberikan kewenangan sepenuhnya kepada capres untuk menentukan," ucapnya.

Kholid menegaskan komunikasi ketiga partai ini masih berjalan baik. Tidak ada keretakan di tim kecil.

"Dalam pembahasan di tim kecil, progresnya juga semakin baik. Tidak ada keretakan antara NasDem, PKS dan PD," ujarnya.

Kholid mengatakan PKS mengedepankan kebersamaan demi kepentingan bangsa dan negara. "PKS sendiri mengedapankan kebersamaan, tidak ada paksaan atau ancaman, karena kami mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan partai," ucapnya.

Sebelumnya, Waketum NasDem Ahmad Ali merespons harapan Demokrat yang ingin AHY jadi cawapres Anies. Ali menyebut harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies.

"Kita berharap bahwa Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Ali mengatakan NasDem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi.

"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu," lanjutnya.

Simak Video 'Bicara Koalisi, AHY: Idealnya Sekaligus Deklarasi Capres-Cawapres':

[Gambas:Video 20detik]


Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung masa jabatan presiden dalam pidatonya di HUT ke-50 PDIP. Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pernyataan itu tidak ada perbedaan dengan yang disampaikan Presiden Jokowi sebelumnya.

"Saya kira sebenarnya pernyataan Bu Megawati dalam HUT ke-50 PDIP kemarin, saya ada di sana mendengarkan dengan saksama, itu sebenarnya tidak ada pertentangan atau perbedaan dengan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi pada 5 April 2022," ujar Mahfud di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (11/1/2023).

"Delapan bulan atau sembilan bulan yang lalu kan ada tuh beritanya, presiden menyatakan sama para menteri dilarang berbicara perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu, itu pengumuman presiden, kemarin Bu Mega mengatakan tidak ada penundaan pemilu, ya presiden juga berbicara seperti itu," imbuhnya.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Mahfud mengatakan jika masih ada perbincangan mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, itu adalah hak politik mereka. Namun, Mahfud menegaskan tidak ada rencana penundaan pemilu.

"Kalau memang ada yang bicara (penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan), itu kan hak politik mereka untuk berwacana, dan itu tidak melanggar hukum pidana, sehingga tidak bisa diapa-apakan," ungkapnya.

"Tetapi kalau pemerintah seperti saudara lihat kita mempersiapkan ini dengan seksama, dan setiap tahapan jadwalnya sudah terpenuhi sampai saat ini mulai pendaftaran partai, seleksi, syarat-syarat administrasi, dan sebagainya sudah kita siapkan," lanjutnya.

Menurutnya, pernyataan Megawati tersebut dapat menguatkan pemilu dilaksanakan pada 2024. Dia menyebut dalam waktu dekat akan mengundang lembaga penyelenggara pemilu dan Kemendagri untuk membahas penyelenggaraan pemilu 2024.

"Untuk memantapkan ini karena ada pernyataan Bu Mega kemarin ya, dalam waktu tidak lama, saya akan mengundang koordinasi KPU, Bawaslu dan DKPP serta Kemendagri untuk bicara di sini, apa yang jadi hambatan dan apa yang harus diantisipasi, tapi so far baguslah persiapan pemilu kecuali bisik-bisik di bawah meja, ya biasalah politik kalau luarnya apanya kan sudah siap tapi hukumnya kita kawal, konstitusinya kita kawal," tuturnya," kata Mahfud.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berbicara soal wacana yang sempat mencuat soal masa jabatan presiden tiga periode. Megawati menolak keras gagasan tersebut.

Megawati awalnya bicara soal aturan yang telah disepakati bersama. Dia mengatakan semua rakyat Indonesia harus taat atas aturan yang berlaku baik, dari UUD 1945 hingga berpedoman pada Pancasila.

"Jadi sekarang kalau kita berpegang kepada Pancasila, karena kan gini, Pancasila itu yang mengayomi kalau gampangnya itu UUD 1945 itu sudah sepakat semua," kata Megawati di HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

"Susah payah loh kita ini menginginkan menjalankan supaya Republik ini utuh. Kedua bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama ya itu yang dijalankan," tambahnya.

Megawati lalu berkaca pada sistem demokrasi di Amerika Serikat. Dia mengatakan selama ratusan tahun Amerika berdiri, demokrasinya tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Salah satu yang disorot soal sistem dua partai yang terdapat di demokrasi Amerika.

"Sudah 200 tahun lebih presidennya beberapa tapi partainya hanya dua. Saya tanya apa bener partainya Amerika cuman dua ketika saya diundang ke 40 hari. Mereka bilang ada keinginan mendirikan partai tapi ya nggak ada, nggak bisa. Hal itu menurut saya hal yang baik," katanya.

Terkait jabatan presiden, Megawati menegaskan untuk tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Megawati meminta tak ada lagi uji coba terkait hal ini.

"Apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus nggak ada habis-habisnya? Ya kalau sudah dua kali, ya maaf dua kali," kata Megawati.

Megawati kemudian menyatakan dirinya bukanlah tidak mempercayai Jokowi."Bukannya Pak Jokowi nggak pinter. Ngapain saya jadiin kalau nggak pinter," ujar Megawati.

Simak juga 'Teka-teki Capres PDIP yang Sudah Di Kantong Megawati':

[Gambas:Video 20detik]


Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali menyebut 'Koalisi Perubahan' tak akan berjalan jika Partai Demokrat memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi pendamping calon presiden Anies Baswedan. Partai Demokrat heran dengan sikap NasDem.

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkit 'Koalisi Perubahan' yang diupayakan pihaknya dengan NasDem dan PKS semata-mata demi perubahan dan perbaikan di 2024. Syahrial menyebut cawapres yang akan mendampingi Anies haruslah mampu ikut mendukung untuk memenangkan pasangan.

"Bingkainya sudah jelas, semangat untuk saling menguatkan dan memenangkan calon dari Koalisi Perubahan. Untuk melengkapi upaya tersebut, lantas Demokrat mengusulkan Ketum AHY sebagai cawapres pendamping Anies. Begitupun dengan PKS, mengusulkan mantan gubernur Jawa Barat Kang Aher sebagai cawapres pendamping Anies," kata Syahrial saat dikonfirmasi, Rabu (11/1/2023).

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Syahrial menegaskan Demokrat tidak memaksakan AHY, ketua umum mereka, menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Syahrial mengaku heran dengan sikap NasDem yang sampai memprediksi koalisi bubar andai AHY dipaksakan menjadi cawapres Anies.

"Demokrat tidak dalam posisi memaksakan Ketum AHY melainkan dalam posisi bersikap atas kian intensifnya pembicaraan pada tim kecil koalisi. Justru dengan pernyataan Pak Ahmad Ali kita bertanya-tanya, dasarnya apa melarang Demokrat bersikap? Apalagi memprediksi koalisi akan bubar," kata dia.

"Karena Demokrat tidak memaksa, melainkan bersikap jika Koalisi Perubahan mau menang pada Pilpres 2024, maka sebaiknya pasangan yang diusung adalah Anies-AHY," ujarnya.

Syahrial menyebut usulan duet Anies-AHY disampaikan dengan dasar yang kuat. Syahrial mengklaim duet ini diinginkan masyarakat.

"Sikap Demokrat tentu didasari atas pertimbangan yang jelas dan matang. Ada mekanisme survei. Menangkap keinginan atau mood yang selama ini ditangkap di masyarakat, juga pertimbangan lainnya yang sangat prinsipil," kata dia.

Pernyataan Ahmad Ali

Ahmad Ali sebelumnya menanggapi harapan Demokrat agar AHY menjadi cawapresnya Anies. Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies.

Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur.

"Yah itu sah-sah aja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai NasDem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur," ujar Ahmad Ali saat dihubungi, Selasa (10/1).

Lebih lanjut Ali tidak mau dalam 'Koalisi Perubahan' terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, Koalisi Perubahan bisa saja bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," kata dia.

Lihat Video: Bicara Koalisi, AHY: Idealnya Sekaligus Deklarasi Capres-Cawapres

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan (PDIP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, kemarin. Saat ditanya soal kejutan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya sempat jadi perbincangan, begini jawaban Gibran.

"Ada, kejutane (kejutannya) tumpeng, (kejutan lainnya) ditunggu wae (saja)," kata Gibran dilansir detikjateng, Rabu (11/1/2023).

Gibran mengaku tidak ada arahan khusus dari Megawati untuk dirinya kemarin. Arahan yang diberikan sama untuk semua kader PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pesannya ya sama kayak pidatonya, sesuai arahan beliau (Megawati). Arahan sama kemarin disimak sendiri banyak yang nonton juga kan," ujarnya.

Gibran mengaku dirinya langsung kembali ke Solo usai acara HUT ke-50 PDIP rampung. Gibran mengaku tidak ada momen ketemu berdua dengan Megawati.

"Selesai acara langsung pulang, nggak ketemu berdua (dengan Megawati) langsung pulang," ujarnya.

Baca selengkapnya di sini.

Lihat Video: Momen Jokowi Ikut Bernyanyi 'Kartonyono Medot Janji' di HUT PDIP

[Gambas:Video 20detik]


Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara HUT ke-50 PDI Perjuangan (PDIP) di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1). Saat ditanya soal kejutan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya sempat jadi perbincangan, begini jawaban Gibran.

"Ada, kejutane (kejutannya) tumpeng, (kejutan lainnya) ditunggu wae (saja)," kata Gibran saat ditemui di Gulon, Jebres, Rabu (11/1/2023).

Gibran mengaku tidak ada arahan khusus dari Megawati untuk dirinya kemarin. Arahan yang diberikan sama untuk semua kader PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Pesannya ya sama kayak pidatonya, sesuai arahan beliau (Megawati). Arahan sama kemarin disimak sendiri banyak yang nonton juga kan," ujarnya.

Gibran mengaku dirinya langsung kembali ke Solo usai acara HUT ke-50 PDIP rampung. "Selesai acara langsung pulang, nggak ketemu berdua (dengan Megawati) Langsung pulang," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir detikNews, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memotong nasi tumpeng pada acara HUT ke-50 PDIP. Potongan tumpeng pertama diberikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Potongan kedua baru dia berikan ke Ma'ruf Amin. Setelah itu mereka foto bersama di atas panggung

Pantauan detikcom, Selasa (10/1), Megawati memotong tumpeng utama di atas panggung. Megawati ke atas panggung didampingi oleh Presiden Jokowi, Wapres Ma'ruf Amin, Ketua DPR Puan Maharani, dan elite PDIP lainnya yakni Prananda Prabowo, Sekjen Hasto Kristiyanto, Pramono Anung, dan Olly Dondokambey.

Moderator acara mengatakan ada 50 tumpeng dalam perayaan HUT PDIP kali ini. Namun, Megawati hanya memotong satu tumpeng yang ada di panggung utama.

Terkait kejutan saat HUT ke-50 PDIP yang sempat jadi perbincangan, dikutip dari detikNews, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan memang tidak menutup kemungkinan Megawati memberikan kejutan. Hal itu seperti saat mengumumkan Joko Widodo di periode keduanya.

"Bu Mega sering menampilkan berbagai kejutan di dalam peringatan HUT partai, rakernas, bahkan ketika umumkan Pak Jokowi pada periode kedua itu pun di luar dugaan sehingga rekamannya hanya melalui HP, sosmed. Saat itu secara tiba-tiba Ibu membicarakan itu, karena beliaulah mempunyai kewenangan siapa yang menjadi capres dan cawapres dari PDIP," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta, Minggu (8/1).

Megawati Larang Kader PDIP Serang Kewibawaan Jokowi


Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali mengungkapkan partainya bakal mendeklarasikan bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Deklarasi akan dilakukan Februari mendatang.

"(Deklarasi) Februari, jadi NasDem akan deklarasi Anies dengan pasangannya. Entah dengan partai apa itu saya nggak tahu. Februari, tapi saya tidak tahu dengan partai apa," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1/2022).

Ali mengaku belum dapat memastikan apakah NasDem akan menggelar deklarasi bersama Koalisi Perubahan. Koalisi Perubahan ialah nama yang rencananya dipakai antara NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali mengatakan bisa saja deklarasi dilakukan dengan partai politik (parpol) di luar Koalisi Perubahan.

"(Deklarasi cawapres pendamping Anies) bisa jadi Koalisi Perubahan, bisa jadi NasDem dengan partai lain," lanjutnya.

Ali menuturkan NasDem tidak ingin saling 'mengunci'. Meski intens berkomunikasi dengan Demokrat dan PKS, Ali mengaku belum ada kesepakatan yang dibuat terkait sosok cawapres pendamping Anies.

"Artinya kita nggak mau saling mengunci, ini sudah berapa bulan kan. PKS sudah berdiskusi dengan banyak partai, NasDem sudah berdiskusi dengan banyak partai, Demokrat berdiskusi dengan banyak partai. Tapi memang intensitas pertemuan itu Demokrat, NasDem, PKS itu intens. Tapi sampai hari ini kita kan belum ada kesepakatan-kesepakatan itu," jelasnya.

Saat ditanya kemungkinan ada tidaknya partai lain yang akan bergabung dengan Koalisi Perubahan, Ali meminta semuanya menunggu. Ali berbicara kemungkinan adanya koalisi baru.

"Kita tunggu (partai baru yang mau gabung Koalisi Perubahan). Kalau Koalisi Perubahan berjalan terus tiga partai, kalau jalan terus. Atau koalisi baru bisa jadi kan?' imbuhnya.

Rencana Koalisi NasDem-PKS-Demokrat

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi mengaku mendapat bocoran Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Gus Choi menyebut deklarasi itu akan dilakukan pada bulan Februari.

"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya. Tetapi saya mendengar sebenarnya, saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan, mendukung Anies sebagai calon presiden," kata Gus Choi kepada wartawan dalam acara diskusi politik di Kopi Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (7/1).

Gus Choi mengatakan dirinya tak memiliki hak untuk menyampaikan secara resmi terkait rencana deklarasi tersebut. Namun demikian, Gus Choi menuturkan deklarasi itu tak lama lagi akan dilakukan.

Simak Video: NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari

[Gambas:Video 20detik]


Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pada 2024 nanti akan ada pihak yang menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) curang terkait pelaksanaan Pemilu 2024. KPU menganggap ucapan Mahfud sebagai wanti-wanti yang mengajak publik agar rasional sehingga tidak mudah melontarkan tudingan.

"Hal tersebut merupakan bentuk persuasi untuk mengajak publik Indonesia agar dapat melihat realitas elektoral dalam konteks yang rasional di mana jangan mudah menuding sebelum memahami konteks persoalan elektoral," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI Idham Holik saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Menurutnya, perlu ada peningkatan literasi dan partisipasi elektoral dalam pemilu. Dia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mari menjadi bagian dari proses penyelenggaraan Pemilu agar dapat menyaksikan secara langsung bagaimana Pemilu serentak 2024 diselenggarakan," ucapnya.

Idham menuturkan saat ini disinformasi bisa dijadikan sebagai senjata bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi proses pelaksanaan pemilu. Dia mengajak masyarakat untuk memerangi disinformasi dan lebih meningkatkan kemampuan literasi.

"Di era post-truth (era pasca kebenaran), disinformasi bisa jadi senjata bagi pihak atau oknum yang tak bertanggung jawab untuk mendelegitimasi proses pemilu. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memiliki literasi informasi yang baik," katanya.

Dia mengajak masyarakat untuk mencerna informasi yang diterima sehingga tidak terjadi disinformasi. Dia mengingatkan agar menghindari informasi dari pihak yang tidak dapat dimintai tanggung jawab.

"Bacalah sumber informasi terpercaya misalnya dari media berita yang tersertifikasi Dewan Pers. Disinformasi misalnya dalam bentuk tuduhan curang adalah sangat berbahaya dalam upaya bangsa Indonesia membangun demokrasi yang rasional. Mari perangi disinformasi. Pemilih Indonesia berhak atas informasi yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan dan mencerahkan," ujarnya.

Idham yakin Pemilu nanti akan terselenggara lebih partisipatif dan jauh dari tuduhan kecurangan dengan pengawasan dari berbagai pihak. Dia lantas mengajak semua pihak berkolaborasi menyukseskan Pemilu mendatang.

"Dengan kepengawasan melekat oleh Bawaslu, pemantauan persisi oleh pemantau terdaftar, peran strategis pers, partisipasi aktif dari aktivis kepemiluan, dan peran strategis pihak-pihak lainya yang menginginkan terwujudnya Pemilu yang (lebih) berintegritas, saya yakin penyelenggaraan Pemilu serentak akan terselenggara yang lebih partisipatif dan jauh dari tuduhan kecurangan," katanya.

"Mari kita bergotong royong atau berkolaborasi sukseskan tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Pemilu untuk Bangsa Indonesia dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik," imbuhnya.

Simak di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Demokrat berharap Ketum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi bakal calon cawapres dari Anies Basweadan dan dideklarasikan Koalisi Perubahan (PKS, Demokrat, NasDem). Sementara Waketum NasDem, Ahmad Ali, tidak ada pemaksaan.

"Kita berharap bahwa Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," kata Ali saat dihubungi, demikian dilansir detikNews, Selasa (10/1/2023).

Ali mengungkap NasDem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu," lanjutnya.

Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama.

"Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya, jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama," ujarnya.

Ali menyampaikan masing-masing partai Koalisi Perubahan mengajukan cawapres kecuali NasDem. Menurutnya yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies.

"Kita berkoalisi tiga partai, NasDem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres dia bukan kader NasDem dan tidak pernah me-NasDem-kan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY, nah kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya NasDem gimana? Kami sudah lah, kita tidak bicara NasDem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang," ucapnya.

Meski begitu Ali menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Namun menurutnya hal itu masih terlalu prematur.

Simak lebih lengkap di halaman berikutnya....

Halaman 1 2 Selanjutnya

Demokrat Buka Peluang Bentuk Poros Baru di Pilpres 2024


Duduk bersama kepala daerah lainnya, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo hadir di acara puncak perayaan HUT ke-50 PDI Perjuangan (PDIP). Sejumlah kader PDIP berteriak Ganjar presiden di sela-sela HUT ke-50 PDIP.

Saat tiba di arena HUT ke-50 PDIP di Hall A JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1), Ganjar menjadi sasaran selfie kader PDIP. Petinggi PDIP mulai dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berada di panggung terbuka untuk apel akbar terlebih dahulu.

Para menteri yang berasal dari PDIP juga turut hadir dalam acara ini, antara lain Pramono Anung, Abdullah Azwar Anas, Yasonna Laoly, Hasto Wardoyo, Bintang Puspayoga dan Hendar Prihadi, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Para menteri yang sudah hadir terlihat ialah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Luar Negeri Marsudi, Menteri ATR/ Kepala BPN Marsekal Hadi Tjahjanto Kepala BIN Budi Gunawan dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Di baris kedua juga terlihat Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri ESDM Arifin Tasrif, juga terlihat tokoh seperti AM Hendropriyono.

Kepala daerah lainnya yang datang antara lain Gubernur Sulut Ollu Dondokambey, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, hingga eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung soal calon presiden (capres) usungan PDIP. Megawati mengatakan keputusannya menunjuk capres PDIP bahkan jadi ajang taruhan.

"Katanya Hasto wartawan yang meliput saja, kata Hasto loh, kalau salah ya salahin Hasto, katanya yang daftar 150 dalam dan luar negeri, saya kaget, ngopo toh yo (kenapa ya)? Wong iki (orang ini) seremonial 50 tahun gitu," kata Megawati saat pidato.

Megawati Soekarnoputri saat memberikan pidato politik HUT ke-50 PDIP. (Dok. PDIP)

Megawati lalu menyinggung soal Pemilu. Dia juga bicara soal capres yang akan diumumkannya jadi bahan taruhan. "Karena ada Pemilu yang ditunggu-tunggu, kalau orang lain taruhan, oh sudah taruhan sing arep diumumke ibu sopo (yang mau diumumkan ibu siapa)?" ucap Megawati.

Megawati lalu menyanggah. Dia menyebut belum akan mengumumkan soal capres PDIP. "Yo ntar dulu, emangnya lu, situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan? Nggak," ujar dia.

Tuntas pidato Megawati dan acara HUT PDIP ke-50, Ganjar Pranowo ramai dikerubungi kader-kader PDIP. Ganjar juga sempat diteriaki 'presiden' oleh para kader.

Ganjar keluar dari Hall A JIExpo Kemayoran, Jakarta, sekitar pukul 14.00 WIB. Saat berjalan keluar, Ganjar sempat dikerubungi oleh kader-kader PDIP yang meminta foto bersama.

Lihat Video: Teka-teki Capres PDIP yang Sudah Di Kantong Megawati

[Gambas:Video 20detik]

Halaman 1 2 Selanjutnya


Partai Demokrat berharap Ketum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan dalam Pemilu 2024. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai wajar jika Demokrat mencalonkan AHY.

"Selalu ada musyawarah (persoalan cawapres). Wajar tiap partai mengajukan calonnya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Mardani mengungkapkan PKS yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan mengajukan kadernya yakni Ahmad Heryawan atau Aher sebagai cawapres pendamping Anies. Dia mengatakan semuanya masih dibahas dalam musyawarah bersama Koalisi Perubahan.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koalisi Perubahan ialah nama koalisi yang rencananya dipakai antara NasDem, Partai Demokrat, dan PKS.

"PKS masih mengajukan Kang Aher. Tapi semua dibahas dalam musyawarah yang penuh harmoni dan saling legowo," ujarnya.

Saat ditanya apakah deklarasi cawapres pendamping Anies akan dilakukan Februari mendatang, Mardani meminta doa agar rencana itu dilancarkan. Dia mengatakan deklarasi diusahakan dilakukan bersama Koalisi Perubahan.

"Doakan lancar. Akan diumumkan pada saatnya. Diusahakan bersama-sama (koalisi perubahan) itu etikanya," imbuhnya.

Demokrat Harap AHY Cawapres Anies

Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partai. Syarief berharap pendeklarasian koalisi dan capes-cawapres bisa dilakukan di bulan Februari 2023.

"Bisa dua minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (10/1).

Syarief berharap di bulan Februari itu akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS dan NasDem. Ia berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres.

"Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan (paket capres-cawapres)," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syarief berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan. AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju.

"Nggak (disampaikan di tim kecil), inikan perkiraan kita, harapan kita. Ya harapannya begitu (AHY cawapres Anies) mudah-mudahan ya," katanya.

Lihat Video: NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari

[Gambas:Video 20detik]


Partai Demokrat berharap Ketum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bisa dideklarasikan Koalisi Perubahan (PKS, Demokrat, NasDem) sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan. Waketum NasDem, Ahmad Ali menyampaikan harapan itu belum dibicarakan di internal dan juga dengan Anies.

"Kita berharap bahwa Koalisi Perubahan yang akan diusung ini membicarakan untuk hal yang lebih besar. Sejak awal kita bersepakat koalisi ini untuk membentuk koalisi yang setara, tidak ada orang yang memaksakan kehendaknya dalam koalisi ini," kata Ali saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Dia mengatakan NasDem juga berdiskusi dengan PKS dan Demokrat ketika mengumumkan Anies sebagai calon presiden. Dia berharap ada kesinambungan dalam diskusi terkait koalisi.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kemudian ada partai yang membuat syarat kadernya harus menjadi calon wakil presiden misalnya, dan itu menjadi suatu aturan maka saya pastikan koalisi ini akan bubar. Jadi karena sampai hari ini kita belum membicarakan itu. Anies belum membicarakan itu," lanjutnya.

Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan harus dibicarakan bersama-sama.

"Intinya kan kita harus punya pemahaman yang sama. Koalisi itu kan tidak ada orang yang merasa pemimpin di koalisi ini, tidak ada orang yang merasa lebih dibutuhkan, tidak ada orang yang memaksakan keinginannya, jadi semua kita bicarakan secara bersama-sama," ujarnya.

Ali menyampaikan masing-masing partai Koalisi Perubahan mengajukan cawapres kecuali NasDem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies.

"Kita berkoalisi tiga partai, NasDem sudah sejak awal melihat Anies sebagai capres dia bukan kader NasDem dan tidak pernah me-NasDem-kan Anies. Kemudian juga PKS, kemudian juga Demokrat. PKS menawarkan Aher, Demokrat menawarkan AHY, nah kalau semua bicara kemungkinan partainya, pertanyaannya NasDem gimana? Kami sudah lah, kita tidak bicara NasDem dapat apa, yang penting kita mau mengajukan capres ini kan dengan pertimbangan harus menang," ucapnya.

Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur.

"Yah itu sah-sah aja sebagai harapan, tapi di kertas kita belum pernah bicarakan dan Pak Anies belum pernah bicarakan itu kepada Partai NasDem. Jadi saya pikir ini masih hal yang terlalu prematur," jelasnya.

Lebih lanjut Ali tidak mau dalam Koalisi Perubahan terjadi 'penguncian' hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada 'penguncian' terhadap cawapres Anies, Koalisi Perubahan bisa saja bubar.

"Ini bukan harga mati yang kemudian kalau tidak AHY kami tidak mau. Ya itu namanya mengunci kan. Kalau terjadi seperti itu, saya pastikan koalisi ini tidak berjalan," ungkap dia.

Demokrat Harap AHY Cawapres Anies

Sebelumnya, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partai. Syarief berharap pendeklarasian koalisi dan capes-cawapres bisa dilakukan di bulan Februari 2023.

"Bisa dua minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (10/1).

Syarief berharap di bulan Februari itu akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS dan NasDem. Ia berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres.

"Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan (paket capres-cawapres)," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syarief berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan. AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju.

"Nggak (disampaikan di tim kecil), inikan perkiraan kita, harapan kita. Ya harapannya begitu (AHY cawapres Anies) mudah-mudahan ya," katanya.

Lihat Video: NasDem: PKS-Demokrat Deklarasikan Anies Januari-Februari

[Gambas:Video 20detik]


Partai NasDem merespons pernyataan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir partai politik (parpol) yang mendompleng kadernya untuk Pilpres 2024. Tak hanya iitu, Megawati juga heran dengan partai yang tidak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.

Perlu diketahui, NasDem telah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Anies tidak menjadi kader parpol manapun. Sebelum memutuskan nama Anies, NasDem mempertimbangkan beberapa nama yang akan diusung. Termasuk kader PDIP Ganjar Pranowo dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa sebagai bakal calon presiden mereka.

"Gini, kalau NasDem selalu berpikir bahwa parpol itu kan punya wewenang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mencalonkan presiden. Jadi kalau kemudian semua partai politik berpikir seperti itu maka saya akan anggap itu penyalahgunaan kewenangan yang diberikan negara," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (10/1/2023, dikutip dari detikNews.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Ali, masih banyak kader bangsa dari kalangan non-parpol yang menurutnya memiliki kapasitas untuk dimajukan sebagai capres. Menurutnya, orang-orang itu tak boleh dibatasi haknya.

"Karena kita juga harus melihat bahwa di luar partai politik masih banyak kader-kader bangsa yang memiliki kapasitas, integritas, yang tidak boleh kita pasung, tidak boleh kita ambil hak-haknya," ujarnya.

Ali juga mempertanyakan apakah kualitas kader parpol sudah pasti lebih baik ketimbang tokoh non-parpol, begitupun sebaliknya.

"Pertanyaannya, apakah kader politik jauh lebih baik daripada tokoh-tokoh nasional atau bukan anggota partai politik? Nggak seperti itu. Begitupun sebaliknya, tidak semua profesional di luar partai politik lebih baik daripada kader partai politik," kata Ali.

Ali menegaskan, partainya didedikasikan sebagai wadah bagi siapa saja yang dianggap berkompeten sebagai capres. Itulah sebabnya, orang-orang tersebut harus diberikan kesempatan.

"NasDem melihat orang-orang di luar partai politik itu melihat politik itu sebagai harapan, harapan untuk membangun negeri. dan partai politik memberikan kesempatan mereka untuk maju sebagai calon presiden tanpa mereka harus menjadi anggota partai politik," sambungnya.

Dilansir dari detikNews, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyentil partai lain yang mendompleng kader PDIP menjadi bakal calon presiden (capres) 2024. Ia kemudian menyampaikan rasa herannya terhadap partai yang tidak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.

"Ya ntar dulu, emangnya aku, situ tepuk tangan saya tergiur umumkan, nggak.. orang berpolitik sekarang kok kayak gitu ya, gimana si maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Iya, dompleng-dompleng, iki aturannya piye," ungkap Megawati.

Sentilan itu diungkap Megawati saat merespons soal isu capres PDIP bakal diumumkan di HUT ke-50 partai di JIExpo Kemayoran, Selasa (10/1/2023). Megawati bertanya-tanya mengapa partai lain begitu ngotot mengusung capres dari PDIP.

Saat Megawati Singgung Adanya Intimidasi Jelang Pemilu 2024


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyindir partai politik (parpol) yang mendompleng kadernya untuk Pilpres 2024. Partai NasDem merespons pernyataan Megawati.

"Gini kalau NasDem selalu berpikir bahwa parpol itu kan punya wewenang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mencalonkan presiden. Jadi kalau kemudian semua partai politik berpikir seperti itu maka saya akan anggap itu penyalahgunaan kewenangan yang diberikan negara," kata Wakil Ketua Umum (Waketum) NasDem Ahmad Ali kepada wartawan, Selasa (10/1/2023).

Perlu diketahui, saat ini NasDem telah mendeklarasikan eks Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Anies tidak menjadi kader parpol manapun. Sebelum memutuskan nama Anies, NasDem mempertimbangkan kader PDIP Ganjar Pranowo dan Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa sebagai bakal calon presiden mereka.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ali menilai masih banyak kader-kader bangsa dari kalangan non-parpol yang menurutnya memiliki kapasitas untuk dimajukan sebagai capres. Menurutnya, orang-orang itu tak boleh dibatasi haknya.

"Karena kita juga harus melihat bahwa di luar partai politik masih banyak kader-kader bangsa yang memiliki kapasitas, integritas, yang tidak boleh kita pasung, tidak boleh kita ambil hak-haknya," ujarnya.

Ali mengungkit amanat dalam UUD 1945 yang mengatur setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk dipilih. Lantas, kata dia, jika parpol semata berpandangan hanya memajukan kader sebagai capres maka akan membatasi hak warga lainnya.

"Artinya undang-undang itu memberikan syarat bahwa seluruh warga negara memiliki hak dicalonkan atau hak dipilih. Kalau kemudian partai politik berpikir bahwa semua kader partai atau semua orang yang mendirikan partai itu semata-mata untuk berkuasa dan keluarganya untuk berkuasa, nah ini membatasi hak-hak warga negara yang lain," lanjut dia.

Ali mempertanyakan apakah kualitas kader parpol sudah pasti lebih baik ketimbang tokoh non-parpol, begitupun sebaliknya.

"Pertanyaannya, apakah kader politik jauh lebih baik daripada tokoh-tokoh nasional atau bukan anggota partai politik? Nggak seperti itu. Begitupun sebaliknya, tidak semua profesional di luar partai politik lebih baik daripada kader partai politik," kata Ali.

Ali mengatakan partainya didedikasikan untuk menjadi wadah bagi siapa saja yang dianggap berkompeten sebagai capres. Dengan demikian, lanjutnya, orang-orang tersebut harus diberikan kesempatan.

"NasDem didirikan, didedikasikan untuk mengakomodir kader-kader bangsa. Kami ingin menjadikan NasDem ini sebagai rumah, untuk menjadi fasilitator bagi anak-anak bangsa untuk menjadi pemimpin," katanya.

"NasDem melihat orang-orang di luar partai politik itu melihat politik itu sebagai harapan, harapan untuk membangun negeri. dan partai politik memberikan kesempatan mereka untuk maju sebagai calon presiden tanpa mereka harus menjadi anggota partai politik," sambungnya.

Baca di halaman selanjutnya.

Halaman 1 2 Selanjutnya


Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan calon presiden dan wakil presiden terbaik pilihan partai. Syarief berharap pendeklarasian koalisi dan capes-cawapres bisa dilakukan di bulan Februari 2023.

"Bisa dua minggu lagi, bisa sebulan lagi. Mudah-mudahan doakan saja Februari ya," kata Syarief saat dihubungi, Selasa (10/1/2023).

Syarief berharap di bulan Februari itu akan ada pendeklarasian koalisi Partai Demokrat, PKS dan NasDem. Ia berkeinginan di bulan tersebut juga sudah sekaligus pendeklarasian capres dan cawapres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mudah-mudahan koalisinya terbentuk, mudah-mudahan berbarengan (paket capres-cawapres)," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syarief berharap Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) dari Koalisi Perubahan. AHY diharapkan bisa mendampingi Anies Baswedan untuk maju.

"Nggak (disampaikan di tim kecil), inikan perkiraan kita, harapan kita. Ya harapannya begitu (AHY cawapres Anies) mudah-mudahan ya," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Effendi Choirie atau Gus Choi mengaku mendapat bocoran Partai Demokrat dan PKS akan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres). Gus Choi menyebut deklarasi itu akan dilakukan pada bulan Februari.

"Sebetulnya yang punya hak untuk menyatakan itu mereka sendiri ya, dinyatakan oleh PKS sendiri atau oleh Demokrat bukan saya. Tetapi saya mendengar sebenarnya, saya mendengar bahwa PKS maupun Demokrat akan mendeklarasikan, mendukung Anies sebagai calon presiden," kata Gus Choi kepada wartawan, Sabtu (7/1/2023).


Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang dianggap tenang dan tidak grasa-grusu dalam mengumumkan calon presiden (capres). Jokowi mengatakan kalimat itu tidak ditunjukkan ke pihak lain.

"Saya kan menyampaikan Bu Mega itu kalau memutuskan itu sangat hati-hati, tidak grasa-grusu, penuh kalkulasi, penuh perhitungan tidak grasa-grusu," kata Jokowi seusai menghadiri HUT ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (10/1/2023).

Jokowi mengaku tidak mengarahkan kalimat yang dilontarkannya itu kepada partai politik tertentu. Jokowi pun menolak pernyataannya dikaitkan dengan Partai Nasdem yang telah mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Megawati," ucap kata Jokowi menjawab pertanyaan yang dikaitkan dengan pengumuman capres dari Nasdem.

Jokowi diketahui senang Megawati Soekarnoputri menekankan capres yang bakal diumumkan untuk 2024 dari kader PDIP. Jokowi menilai Megawati selalu tenang dalam mengumumkan capres.

"Saya sangat senang sekali tadi Ketua Umum Ibu Megawatai Soekarnoputri menyampaikan bahwa calonnya adalah dari kader sendiri," kata Jokowi, saat pidato di HUT ke-50 PDIP.

Jokowi mengatakan nama capres PDIP sudah di kantong Megawati. Namun Jokowi senang Megawati tak grasa-grusu mengumumkan sosok kader yang bakal diusung di 2024.

"Yang saya seneng, mohon maaf Bu Mega, Bu Mega dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati, betul-betul tenang dan tidak grasa-grusu seperti yang lain lainnya. Didesak-desak dari mana pun tidak goyah, meskipun namanya sudah di kantongnya Bu Mega," ucap Jokowi.

"Kita semuanya sabar menunggu yang nanti akan beliau sampaikan pada saatnya dengan perhitungan dan kalkulasi yang telah dibuat Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," lanjutnya.

Megawati sempat bicara isu capres PDIP bakal diumumkan di HUT ke-50 partai. Megawati menegaskan nama capres tak diumumkan saat HUT ke-50 PDIP.

"Ya ntar dulu, emangnya aku, situ tepuk tangan saya tergiur umumkan, nggak.. Kan saya mesti keren. Enak aja, aku sampe lihatin, aku bilang Mbak Puan, Mas Nana lucu ya orang berpolitik sekarang kok kayak gitu ya, gimana si maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Iya, dompleng-dompleng, iki aturannya piye," lanjut dia.

Megawati lantas menyinggung partai harus menyiapkan kadernya untuk menatap Pemilu. Megawati heran dengan parpol yang tak mengusung kader untuk maju di kontestasi politik.

"Jadi pertanyaan saya, big question, mau bikin partai itu untuk apa? Jangan lupa itu organisasi partai politik, jadi ya terang dong, internalnya itu kan harus mempersiapkan, saya ndak tau kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita sudah jelas itu kader, untuk jadi kader aja susah," kata Megawati.


Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri menyentil partai lain yang mendompleng kader PDIP menjadi bakal calon presiden (capres) 2024. Megawati pun heran dengan partai yang tidak mengusung kadernya sendiri di kontestasi politik.

"Ya ntar dulu, emangnya aku, situ tepuk tangan saya tergiur umumkan, nggak.. orang berpolitik sekarang kok kayak gitu ya, gimana si maunya? Emangnya nggak punya kader sendiri? Iya, dompleng-dompleng, iki aturannya piye," ungkap Megawati.

Hal tersebut diungkapkan Megawati saat merespons soal isu capres PDIP bakal diumumkan di HUT ke-50 partai di JIExpo Kemayoran, Selasa (10/1/2023). Megawati bertanya-tanya mengapa partai lain begitu ngotot mengusung capres dari PDIP.

ADVERTISEMENT SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang ini seremonial 50 tahun, karena ini (pengumuman capres) kan yang ditunggu-tunggu kalau orang main taruhan udah masang, sing arep diumumkan ibu sopo," ujar Megawati.

Megawati lantas menyinggung partai harus menyiapkan kadernya untuk menatap Pemilu 2024. "Jadi pertanyaan saya, big questin, mau bikin partai itu untuk apa? Jangan lupa itu organisasi partai politik, jadi ya terang dong, internalnya itu kan harus mempersiapkan, saya ndak tau kalau mempersiapkan di lain partai itu apa namanya, tapi kalau di kita sudah jelas itu kader, untuk jadi kader aja susah," kata Megawati.

Untuk diketahui, PDIP menggelar puncak HUT ke-50 di Kemayoran, DKI Jakarta, Selasa (10/1/2022). Mantan Gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama (BTP) atau Ahok, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka hingga Gubernur Jateng Ganjar Pranowo turut hadir di acara tersebut.

Para menteri dari PDIP juga turut hadir dalam acara ini, antara lain Pramono Anung, Abdullah Azwar Anas, Yasonna Laoly, Hasto Wardoyo, Bintang Puspayoga dan Hendar Prihadi, serta Ketua DPR RI Puan Maharani.