Ri Siapkan Aturan Denda Facebook Dkk Jika Tak Hapus Konten Langgar Hukum

Jakarta -  Pemerintah Indonesia disebut sedang menyiapkan aturan baru yang akan secara tegas mengatur perusahaan platform digital dan media sosial yang memuat konten terlarang. Aturan ini memungkinkan pemerintah untuk memberikan sanksi berupa denda.Seperti dilansir dari Reuters, Kamis (24/3/2021), seorang sumber menjelaskan bahwa aturan ini diperlukan untuk membuat platform mau menghapus konten yang melanggar hukum dengan cepat. Aturan ini serupa dengan aturan yang membuat para aktivis negara-negara lain, seperti India, khawatir.Indonesia diketahui merupakan pasar 10 besar secara global berdasarkan jumlah pengguna untuk perusahaan media sosial, termasuk Youtube Alphabet Inc, TikTok, Twitter Inc, Facebook, Instagram, dan WhatsApp Meta.                        Baca juga: Viral Transaksi Jumbo Kripto Tersangka Binary Option, Polisi Bilang Begini           Beberapa eksekutif perusahaan online yang diberi pengarahan terkait rencana tersebut memperingatkan bahwa langkah-langkah itu akan sulit dipatuhi. Selain itu, aturan ini dinilai akan meningkatkan biaya operasi mereka dan dapat merusak kebebasan berekspresi di Indonesia.Sumber tersebut menjelaskan aturan baru ini akan mengharuskan perusahaan menghapus konten yang dianggap melanggar hukum dalam waktu empat jam jika permintaan dianggap 'mendesak'. Permintaan lain yang tidak mendesak harus dipenuhi dalam waktu 24 jam. Langkah-langkah itu, yang sedang disusun oleh Kemenkeu dan Kominfo, disebut akan segera diselesaikan dan dilaksanakan mulai Juni.Dua sumber lain menjelaskan para pejabat juga mengungkapkan kepada perusahaan internet bahwa permintaan pemerintah 'mendesak' akan mencakup konten yang dianggap sensitif di bidang-bidang seperti keamanan, terorisme dan ketertiban umum, perlindungan anak serta dan pornografi.Tiga sumber lain juga mengungkap, setelah menerima keluhan resmi, perusahaan akan didenda per item konten, dengan denda akan naik jika konten bertahan lebih lama di platform. Hal ini juga tertuang dalam dokumen yang diterima Reuters.Denda akan ditentukan oleh ukuran perusahaan dilihat dari pengguna lokal dan 'keparahan konten'. Besaran denda masih harus diselesaikan tetapi bisa mencapai jutaan rupiah per item.Baca juga: Tantangan Industri Jasa Keuangan dan Peran OJK ke DepanSementara itu, platform yang gagal memenuhi permintaan pemerintah bisa diblokir dan pegawainya bisa terkena sanksi pidana.Peraturan tersebut akan berlaku untuk semua platform internet dan digital yang ditetapkan sebagai operator sistem internet. Aturan ini diberlakukan untuk raksasa media sosial, e-commerce, fintech, dan perusahaan telekomunikasi.Lihat juga video 'Pemosting Status FB 'Doakan Paramedis Kena Corona' Dibekuk!': [Gambas:Video 20detik]Mengapa aturan ini muncul? Silakan klik halaman selanjutnya.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       kominfo facebook media sosial konten terlarang sensor uu ite ujaran kebencian hoax


Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Pendeta Saifuddin Ibrahim Naik Penyidikan

Jakarta - Pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA. Bareskrim telah meningkatkan status perkara dugaan penistaan agama ini ke penyidikan."Informasi dari Dittipidsiber, kasus sudah naik ke penyidikan terkait kasus Saudara SI (Saifuddin Ibrahim)," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dimintai konfirmasi, Rabu (23/3/2022).Dedi menjelaskan Bareskrim masih terus berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI) terkait keberadaan Pendeta Saifuddin Ibrahim di Amerika Serikat (AS). Dia menekankan penyidik masih terus bekerja.                        Baca juga: GNPF Laporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim ke Bareskrim Polri"Komunikasi dengan pihak terkait dan FBI intens masih dilakukan terus. Penyidik masih terus bekerja," tuturnya.Sebelumnya, Pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian terkait SARA. Polri langsung memulai penyelidikan setelah menerima laporan tersebut.           "Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan penyelidikan terkait dugaan penistaan Agama dan Ujaran Kebencian terkait SARA oleh Saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (18/3).Laporan atas Pendeta Saifuddin teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/0133/III/2022/SPKT Bareskrim Polri. LP dibuat pada 18 Maret 2022 dengan pelapor berinisial RVR.Baca juga: Diduga Ancam Mahfud-Hina Madura, Pendeta Saifuddin Ibrahim Diadukan ke Polisi"Dengan persangkaan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana," tuturnya.Diduga Ada di ASPolisi mengungkap keberadaan Pendeta Saifuddin Ibrahim yang bikin gaduh karena meminta Kementerian Agama (Kemenag) menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Saifuddin diduga berada di Amerika Serikat."Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi bahwa Saudara Saifuddin Ibrahim saat ini berada di luar negeri," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (18/3).Dedi menjelaskan penyidik Bareskrim akan berkoordinasi dengan Federal Bureau of Investigation (FBI), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), dan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait keberadaan Saifuddin di Amerika Serikat.Baca juga: Bareskrim Periksa Ahli Agama Islam-Pidana di Kasus Pendeta Saifuddin Ibrahim"Melakukan koordinasi dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham terkait dugaan keberadaan Saudara SI di Amerika Serikat," tuturnya."Melakukan koordinasi dengan Kemlu terkait dugaan keberadaan Saudara SI di Amerika Serikat. Melakukan koordinasi dengan legal attache FBI," imbuh Dedi.Simak juga video 'GNPF Ulama Laporkan Pendeta Saifuddin Ibrahim ke Bareskrim!': [Gambas:Video 20detik] (drg/imk)   pendeta saifuddin ibrahim saifuddin ibrahim hapus ayat alquran bareskrim polri fbi kemlu penistaan agama ujaran kebencian


Kontroversi Pendeta Saifuddin Ibrahim Berujung Dilaporkan Ke Polisi

Jakarta -  Ucapan pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Qur'an untuk dihapus menuai kontroversi. Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke polisi karena dinilai telah menimbulkan ujaran kebencian dan penistaan agama.Sejumlah pihak mengecam pernyataan Saifuddin Ibrahim, salah satunya Menko Polhukam Machfud Md. Dalam tayangan YouTube berjudul 'Tanggapan Menko Polhukam Terkait Pendeta Saifuddin Ibrahim', Machfud Md meminta polisi untuk mengusut Saifuddinn.Pendeta Saifuddin Ibrahim DipolisikanAdalah Muhammad Firdaus Oiwobo yang melaporkan Saifuddin Ibrahim ke Polres Tangerang Selatan. Alasan Firdaus melaporkan Saifuddin Ibrahim karena pendeta tersebut telah berkali-kali melakukan penistaan terhadap agama Islam.                        "Agama islam kan perangkatnya itu nabi, Al-Qur'an dan lain-lain. Berkali-kali sudah 4 kali saya tantang debat dia nggak mau, karena dia sama-sama dengan saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat," kata Muhammad Firdaus saat dihubungi, Jumat (18/3/2022).Baca juga: Pendeta Saifuddin Ibrahim Dipolisikan soal 'Hapus 300 Ayat Al-Qur'an'Laporan Firdaus teregister dalam surat bernomor LP/B/526/III/2022/SPKT/POLRES TANGGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Maret 2022. Dalam laporan tersebut, Saifuddin Ibrahim dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.           Bareskrim Polri Mulai PenyelidikanDi sisi lain, pelapor yang diinisialkan RVR juga telah membuat laporan terhadap Saifuddin Ibrahim ini. Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan terkait pelaporan tersebut."Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri melaksanakan penyelidikan terkait dugaan penistaan Agama dan Ujaran Kebencian terkait SARA oleh Saudara Saifuddin Ibrahim alias Abraham Ben Moses," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat dihubungi, Jumat (18/3/2022).Laporan terhadap Pendeta Saifuddin teregister dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/0133/III/2022/SPKT Bareskrim Polri. Dalam laporan tertanggal 18 Maret 2022 ini, pelapor RVR melaporkan Saifuddin Ibrahim dengan persangkaan Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 156 KUHP dan/atau Pasal 156a KUHP dan/atau Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan/atau Pasal 15 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Baca juga: Polisi Mulai Selidiki Dugaan Penistaan Agama oleh Pendeta Saifuddin IbrahimSimak video 'Pendeta Saifuddin Ibrahim Diduga Berada di AS, Polri Koordinasi dengan FBI': [Gambas:Video 20detik]Baca di halaman selanjutnya: Polri berkoordinasi dengan FBI.    Halaman                  1                              2                              3                           Selanjutnya       saifuddin ibrahim pendeta saifuddin ibrahim penistaan agama ujaran kebencian saifuddin ibrahim pendeta kontroversi saifuddin ibrahim profil saifuddin ibrahim bareskrim polri polres tangsel jabodetabek round-up


Pendeta Saifuddin Ibrahim Dipolisikan Soal Hapus 300 Ayat Al Quran

Tangerang Selatan -  Pendeta Sarifuddin Ibrahim membuat gaduh dengan pernyataannya yang meminta agar Meteri Agama menghapus 300 ayat Al-Qur'an. Pernyataan Saifuddin Ibrahim dalam sebuah video ini menuai kecaman sejumlah pihak, salah satunya Menko Polhukam Mahfud Md.Mahfud Md dalam tayangan YouTube berjudul 'Tanggapan Menko Polhukam Terkait Pendeta Saifuddin Ibrahim', mengecam pernyataan Saifuddin Ibrahim ini dan meminta polisi untuk mengusutnya.Kini, pendeta Saifuddin Ibrahim dilaporkan ke Polres Tangerang Selatan. Pendeta Sarifuddin Ibrahim dilaporkan atas dugaan ujaran kebencian karena ucapannya yang meminta 300 ayat Al-Qur'an dihapus itu.                        Saifuddin Ibrahim dilaporkan oleh Muhammad Firdaus Oiwobo. Laporan itu teregister dengan nomor TBL/B/526/III/2022/SPKT/POLRES TANGGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA tertanggal 17 Maret 2022. Dalam laporan tersebut, Saifuddin Ibrahim dilaporkan atas tuduhan ujaran kebencian Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE."Alasan saya melaporkan Saifuddin Ibrahim karena berkali-kali menghina agama islam. Agama islam kan perangkatnya itu nabi, Al-Qur'an dan lain-lain. Berkali-kali sudah 4 kali saya tantang debat dia nggak mau, karena dia sama-sama dengan saya dari Bima, Nusa Tenggara Barat," kaat Muhammad Firdaus saat dihubungi, Jumat (18/3/2022).           Muhammad Firdaus mengatakan dirinya telah melapor ke Polres Tangsel, Kamis (7/3). Dia membawa saksi Sandy Tumiwa dan Suhanda dalam pelaporan tersebut."Saya bawa saksi Sandy Tumiwa dan Suhanda," kata Firdaus.Terpisah, Sandy Tumiwa menjelaskan terkait pelaporan oleh Muhammad Firdaus ini. Sandy mengklaim pihaknya sudah mensomasi pendeta Saifuddin untuk membuat video permintaan maaf. Dia menyebut somasi itu dikirimkan melalui pesan WhatsApp namun nomor pendeta Saifuddin tidak aktif sampai saat ini.Baca juga: Buntut Panjang Pendeta Saifuddin yang Bikin Gaduh"Kita bikin LP ya ke pendeta gadungan soal dia bilang 300 ayat Al-Qur'an suruh diganti. Surat somasi melalui WA," ujar Sandy Tumiwa.Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya melaporkan Saifuddin karena menilai ucapan Saifudin Ibrahim yang meminta menghapus 300 ayat Al-Qur'an berpotensi menimbulkan konflik SARA. Laporan itu dibuat di Polres Tanggerang Selatan pada Kamis (17/3) sekitar pukul 21.58 WIB tadi malam."Kita sebagai penjaga keseimbangan sosial dan kontrol sosial serta menjaga kondusifitas dari keragaman dan menjunjung pluralisme dan kebhinekaan, maka kita membuat laporan kepolisian untuk Pendeta gadungan, yang berpotensi memicu kebencian dan konflik SARA," kata Sandy.Dikonfirmasi, Kapolres Tangsel Kombes Sarly Sollu mengatakan belum menerima informasi terkait laporan terhadap Pendeta Saifuddin Ibrahim ini."Saya belum dapat informasinya," ucap Sarly.Baca juga: Sosok Pendeta Saifuddin Ibrahim di Mata Teman Kuliahnya di ShabranVideo Saifuddin Ibrahim Minta 300 Ayat Al-Qur'an DihapusPendeta Saifuddin Ibrahim membuat kegaduhan dengan video yang meminta 300 ayat Al-Qur'an dihapus dan direvisi. Menurut Saifuddin, ayat-ayat tersebut mengajarkan kekerasan dan terorisme. Ia juga menyebut pesantren adalah sumber terorisme.Permintaan itu beredar lewat video viral. Terlihat seorang pria mengenakan kaus hitam berbicara soal terorisme dan radikalisme, serta meminta Menteri Agama mengatur kembali kurikulum di Pondok Pesantren (Ponpes)."Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya, yang karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua," kata dia dalam video viral itu."Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Qur'an Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali," kata dia.Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menyatakan pernyataan Saifuddin tidak ada kaitannya dengan PGI dan gereja-gereja. Pernyataan Saifuddin adalah pernyataan pribadinya."PGI berharap umat Islam tak terprovokasi oleh berita seperti itu. PGI juga berharap berita itu tidak digunakan oleh kelompok tertentu untuk membuat gaduh dan memperkeruh situasi kerukunan kita," kata Kepala Humas PGI, Jeirry Sumampow, kepada wartawan, Kamis (17/3).Baca juga: PGI Tegaskan Pernyataan Saifuddin Ibrahim Tidak Terkait GerejaSimak video 'Respons Mahfud Md, Pendeta Saifuddin Ngaku Diancam Dibunuh':[Gambas:Video 20detik]Simak di halaman selanjutnya: Menkopolhukam minta polisi usut pendeta Sarifuddin Ibrahim.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       pendeta saifuddin pendeta saifuddin ibrahim saifuddin ibrahim ujaran kebencian polres tangsel jabodetabek


Gp Ansor Tanjungbalai Adukan 2 Akun Medsos Diduga Hina Menag Yaqut Ke Polisi

Tanjungbalai - GP Ansor Kota Tanjungbalai Sumatera Utara (Sumut) mengadukan dua akun media sosial (medsos) terkait dugaan penghinaan berupa ujaran kebencian. Kedua pemilik akun medsos itu diadukan lantaran mengunggah meme hinaan kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.Aduan tersebut telah diserahkan ke Polres Tanjungbalai dalam bentuk pengaduan masyarakat (dumas) perihal penghinaan kepada Menteri Agama sebagaimana dilihat detikcom, Jumat (25/2/2022) malam. Aduan tersebut disampaikan oleh Salman Al Hariz Saragih, yang juga merupakan Ketua GP Ansor Tanjungbalai."Ada dua akun socmed yang kami adukan dalam bentuk dumas hari ini ke Polres Tanjungbalai dan sudah diterima tadi," kata Salman kepada wartawan.                        Baca juga: Laporan GP Ansor atas Roy Suryo soal Video Menteri Yaqut Dinilai PrematurIa mengatakan laporan tersebut terkait unggahan dugaan ujaran kebencian berbentuk meme oleh nama akun berinisial TS pada statusnya di Facebook dan pada Story akun MY."Aduan itu terkait penghinaan kepada Menteri Agama RI sekaligus Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor," kata dia.           Dalam unggahannya, akun TS memposting meme seekor anjing dengan area wajah mirip Yaqut Cholil Qoumas disertai narasi pada gambar. Sementara itu, ditemui terpisah, Kapolres Tanjungbalai AKBP Triyadi mengaku belum mengetahui soal aduan tersebut."Tadi saya cek Kasat Reskrim belum ada. Biasanya, kalau sore masuk, paginya baru dimasukkan ke ruangan," kata Triyadi.Namun dia memastikan, bila ada laporan, pasti segera ditindaklanjuti."Pada intinya, apabila ada dumas, pasti ditindaklanjuti," terangnya.Baca juga: Dilaporkan GP Ansor soal Postingan Video Menag Yaqut, Roy Suryo: Hadapi!Untuk diketahui, Menag Yaqut Cholil Qoumas tengah menjadi sorotan lantaran mengeluarkan SE Menag 05 Tahun 2002 tentang Pedoman Penggunaan Suara di Masjid dan Musala. Keputusan tersebut diteken pada 18 Februari 2022 dan menjadi sorotan publik hingga sekarang.Isi SE mengatur perihal pengeras suara atau Toa di masjid dan musala. Penerbitan SE dilakukan dengan tujuan meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga.Adapun salah satu keterangannya, volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 dB (100 desibel). (maa/maa)   tanjungbalai gp ansor menag yaqut cholil penghinaan ujaran kebencian


Pimred Fnn Diperiksa Terkait Kasus Jin Buang Anak Edy Mulyadi Hari Ini

Jakarta - Bareskrim Polri bakal memeriksa Pemimpin Redaksi Forum News Network (Pimred FNN), Mangarahon Dongaran, terkait kasus dugaan ujaran kebencian 'jin buang anak' Edy Mulyadi hari ini. Hal itu diungkap pihak Edy Mulyadi."Betul.. besok (Rabu, 16 Februari 2022) jam 10, Bareskrim pemeriksaan keterangan Pak Dongaran / Pim.Red FNN," ujar penasihat hukum Edy Mulyadi, Djuju Purwantoro, saat dimintai konfirmasi, Selasa (15/2/2022).Djuju memastikan Mangarahon Dongaran bakal memenuhi panggilan tersebut. Dia mengatakan Mangarahon Dongaran hari ini akan datang ke Bareskrim bersama tim kuasa hukum Edy Mulyadi.                        "Iya..(Dongaran) akan datang. Benar (Dongaran bakal datang bersama Tim kuasa hukum Edy Mulyadi)" kata Djuju.Baca juga: Harapan Edy Mulyadi Agar Segera DiadiliSebelumnya, polisi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka dan menahannya terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Pengacara bersikukuh menyebut kanal YouTube Edy Mulyadi sudah terdaftar di Dewan Pers.           "Selama pemeriksaan Pak Edy dari saksi itu ada kurang lebih 30 pertanyaan tadi, dilakukan oleh penyidik ke bang Edy. Pertanyaan itu sekitar YouTube-YouTube beliau, jadi tidak hanya YouTube yang viral itu, tapi YouTube sebelumnya juga dipertanyakan sama penyidik," kata Ketua tim kuasa hukum Edy Mulyadi, Herman Kadir kepada wartawan, Senin (31/1/2022)."Nah kalau yang dipertanyakan itu YouTube artinya itu produk jurnalistik, karena YouTube-nya bang Edy itu sudah terdaftar di dewan Pers," ujarnya.Herman mengatakan kanal YouTube 'bang edy channel' terdaftar di Dewan Pers melalui perusahaan Forum News Network (FNN). Dia menyebut Edy Mulyadi seharusnya dibawa ke Dewan Pers terlebih dahulu.Baca juga: Pengacara Minta Edy Mulyadi Segera Disidang: Nggak Usah Dilama-lamain!"Sudah didaftarkan ke Dewan Pers melalui perusahan FNN itu Forum News Network, jadi itu sudah didaftarkan. Nah kalau penyidik berdasarkan itu, YouTube-YouTube sebelumnya termasuk produk Jurnalistik," tuturnya."Jadi kalau Pak Edy mau diadili sebagai atas dasar YouTube itu, dia harus dibawa ke Dewan Pers dulu. Jadi penyidik itu harus dapat izin dari Dewan Pers dulu," ujarnya.Simak Video 'Berkas 'Jin Buang Anak' Edy Mulyadi Sudah Dikirim ke Kejagung':[Gambas:Video 20detik] (aud/aud)   edy mulyadi edy mulyadi ditahan edy mulyadi hina kalimantan edy mulyadi dipolisikan fnn bareskrim polri ujaran kebencian ujaran sara


Ingat Pns Haram Nge Like And Share Postingan Ujaran Kebencian Di Medsos

Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengimbau agar PNS menghindari paham atau tindak radikalisme. Untuk itu, PNS pun diimbau harus bijak menggunakan media sosial.Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Penanganan Radikalisme Y. Tony Surya Putra mengatakan jangan sampai PNS mudah terpancing dengan pemberitaan di media sosial terkait ujaran kebencian terhadap suatu kelompok maupun pemerintah."Jadi kalau sudah ada medsos mengandung ujaran kebencian, harus dihindari cukup hanya dibaca. Jangan malah like bahkan diteruskan atau di share kemana-mana!" tegasnya dalam paparan di YouTube Kementerian PANRB, dikutip Kamis (3/2/2022).                                    Baca juga: Pemerintah Temukan 27 PNS Terbukti Radikal Sepanjang 2021Dia menjelaskan, seharusnya PNS bisa berperan penting dalam memberikan pencerahan di lingkungan sekitar terkait ujaran kebencian di media sosial yang berujung ke tindak radikalisme. Agar lingkungannya juga terhindari dari hoax dan tidak mudah terprovokasi."Justru kembali lagi peran ASN sebagai pemersatu bangsa, mempererat kesatuan bangsa justru ada berita-berita apakah itu melalui medsos, apakah itu langsung, ASN harus mampu sebagai aparatur memberikan pencerahan di lingkungan sekitarnya," ujarnya.           Selain itu, ASN juga diminta untuk melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Lalu, menghindari kegiatan terutama keagamaan yang mengarah ke kegiatan intoleransi, adanya indikasi SARA, dan kegiatan yang cenderung menjatuhkan pemerintah yang sah."Kalau ASN mendapati kegiatan seperti ini, sudah harus mengambil sikap dihindari bukan malah bergabung dengan kelompok-kelompok ini," ucapnya."Untuk itu kembali ke jati diri aparatur sipil negara, sejak dilantik, aparatur sipil negara harus memegang teguh ideologi negara pancasila, UUD 1945, dan pemerintah yang sah," imbuhnya.Simak video 'KemenPAN RB Temukan 27 ASN Lakukan Tindakan Radikalisme di Medsos': [Gambas:Video 20detik] (eds/eds)   pns ujaran kebencian radikalisme pns radikal


Jeratan Pasal Berlapis Untuk Edy Mulyadi Tersangka Kasus Sara

Jakarta -  Polisi menetapkan Edy Mulyadi sebagai tersangka kasus ujaran kebencian SARA terkait pernyataannya soal Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur 'tempat jin buang anak'. Edy dijerat pasal berlapis."Penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian, hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin (31/1/2022).Baca juga: Edy Mulyadi Ditahan Polisi!Ramadhan mengatakan Edy juga dijerat Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 juncto Pasal 156 KUHP. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Edy Mulyadi langsung ditahan.                        "Setelah diperiksa sebagai tersangka yang berlangsung dari 16.30 sampai 18.30 WIB, untuk kepentingan penyidikan perkara dimaksud terhadap EM penyidik melakukan penangkapan dan dilanjutkan penahanan," tuturnya.Berikut ini isi pasal-pasal yang menjerat Edy Mulyadi:           Pasal 28 UU ITE:2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Pasal 45a UU ITE:Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946:(1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.(2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.Pasal 15:Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.Pasal 156 KUHP:Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500Baca juga: Polisi Sita YouTube Edy Mulyadi Tersangka Ujaran KebencianEdy Mulyadi ditetapkan jadi tersangka dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait kasus 'jin buang anak'. Ucapan Edy menjadi polemik lantaran dianggap menghina Kalimantan Timur tempat berdirinya Ibu Kota Negara baru.Ucapan itu mulanya terlontar karena Edy menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Dia mengibaratkan ibu kota negara baru itu sebagai tempat 'jin buang anak'.Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.Simak Video: Edy Mulyadi Jadi Tersangka Kasus 'Jin Buang Anak'[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       edy mulyadi edy mulyadi tersangka uu ite ujaran kebencian


Edy Mulyadi Tersangka Ujaran Kebencian Terancam 10 Tahun Penjara

Jakarta - Edy Mulyadi ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian terkait ucapan 'Kalimantan tempat jin buang anak'. Edy Mulyadi terancam penjara maksimal 10 tahun atas perkataannya."Ancaman 10 tahun ya," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Ramadhan kepada wartawan di Mabes Polri, Senin (31/1/2022).Edy Mulyadi dikenakan Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 juncto Pasal 15 Undang-Undang Perhimpunan Hukum Pidana juncto Pasal 156 KUHP.                        Baca juga: Polisi Sita YouTube Edy Mulyadi Tersangka Ujaran KebencianStatus Edy Mulyadi kini ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka. Polisi menahan Edy Mulyadi selama 20 hari ke depan di Rutan Bareskrim Mabes Polri."Jadi ancaman masing-masing pasal ada, tapi ancaman 10 tahun," ujarnya.           Baca juga: Edy Mulyadi Ditahan Polisi!Ramadhan menjelaskan polisi melakukan pemeriksaan dan memperhatikan dengan beberapa bukti pemeriksaan saksi dengan jumlah 55 orang, yang terdiri dari 37 saksi dan 18 ahli."Saksi ahli terdiri dari saksi ahli bahasa, saksi ahli sosial ilmu hukum, saksi ahli pidana, ahli ITE, analisis medsos, digital forensic, dan antropologi hukum," ucap Ramadhan."Setelah itu penyidik melakukan gelar perkara, hasil dari gelar perkara penyidik menetapkan status dari saksi menjadi tersangka," imbuhnya. (rfs/hri)   edy mulyadi edy mulyadi dipolisikan edy mulyadi ditahan edy mulyadi tersangka edy mulyadi hina kalimantan edy mulyadi dilaporkan bareskrim polri ujaran kebencian


Praktisi Hukum Dukung Polri Proses Laporan Soal Edy Mulyadi

Jakarta -  Praktisi hukum yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Solidaritas Bangsa indonesia (Fokosbi) Djafar Badjeber menyesalkan pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan sebagai lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai 'tempat jin buang anak'. Dia mendukung Bareskrim Polri memproses pelaporan yang dilakukan masyarakat."Belakangan ini muncul lagi sebuah suasana politik yang kurang kondusif terutama ujaran kebencian yang disampaikan oleh saudara Edy Mulyadi beberapa saat yang lalu, sehingga menimbulkan kemarahan yang luar biasa dari masyarakat Kalimantan," kata Djafar dalam pernyataannya dalam video seperti dilihat wartawan, Sabtu (29/1/2022).Bareskrim sendiri telah memanggil Edy Mulyadi untuk dimintai keterangannya pada Jumat (28/1) kemarin, namun Edy tidak hadir. Bareskrim telah melayangkan panggilan kedua pada Selasa (31/1) mendatang.                        Baca juga: PWI Kaltim: Ujaran Edy Mulyadi Opini, Bukan Produk JurnalistikTerkait itu, Djafar meminta Edy Mulyadi agar hadir memberi klarifikasi dan mempertanggungjawabkan ucapannya. Djafar juga berharap Bareskrim Polri bisa menuntaskan persoalan ini"Olehnya saya harap pihak Polri untuk menuntaskan persoalan ini sehingga masyarakat Kalimantan menjadi tenang dan masalah SARA semacam ini tidak terjadi kristalisasi yang tajam di tengah masyarakat, menjadikan pro kontra di tengah masyarakat sehingga merugikan seluruh elemen masyarakat kita," ujarnya.           "Saya juga mengimbau masyarakat Kalimantan untuk juga tenang, siapa tau agenda ini memang sebuah upaya untuk menggagalkan Kalimantan menjadi ibu kota negara. Kalau ini terjadi keributan maka bisa tertunda dan itu akan merugikan masyarakat Kalimantan khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Olehnya saya harap semua bisa menahan diri," sambungnya menegaskan.Dihubungi lebih lanjut lewat telepon, Djafar menyatakan dirinya menyesalkan pernyataan yang dilontarkan Edy Mulyadi karena berbau SARA. Dia mendukung Bareskrim Polri memproses kasus ini bukan karena masalah pribadi, namun semata-mata agar tidak menimbulkan gejolak terus menerus di masyarakat."Pernyataan itu kami sesalkan karena berbau SARA, apapun dalam situasi Indonesia seperti ini kan kita butuh persatuan dan kesatuan. Kemudian ada pihak-pihak yang memancing di air keruh. Artinya itu bisa berakibat kepada tertundanya ditetapkannya ibu kota kalau eskalasi politiknya memanas terus," jelasnya.Baca juga: Panggilan Bareskrim Sesuai KUHAP, Edy Mulyadi Penuhi Pemeriksaan Lusa"Ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua anak Indonesia, jangan sekali-kali membuat pernyataan berbau SARA, etnis, suku, agama. Itu berbahaya. Kontraproduktif lah. Ngapain sih dalam situasi kita lagi recovery ekonomi ada pihak yang memancing, memecah belah persatuan dan kesatuan," ucap sosok yang juga Wakil Ketua Umum bidang Ideologi dan Politik Partai Hanura ini.Simak di halaman selanjutnya pernyataan maaf dari Edy Mulyadi...    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       edy mulyadi edy mulyadi dipolisikan edy mulyadi hina kalimantan edy mulyadi dilaporkan ujaran kebencian


Pakar Pidana Panggilan Polri Ke Edy Mulyadi Sesuai Prosedur Profesional

Jakarta -  Bareskrim Polri memproses pelaporan masyarakat terkait pernyataan Edy Mulyadi yang menyebut Kalimantan, lokasi pemindahan ibu kota negara (IKN) sebagai 'tempat jin buang anak'. Pakar pidana menilai ucapan Edy Mulyadi tersebut memang mengandung ujaran kebencian bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)."Panggilan Pro Justitia Polri sudah profesional atas sikap dan pernyataan EM yang mengandung penghinaan," kata guru besar hukum pidana Universitas Indonesia (UI) Indriyanto Seno Adji kepada wartawan, Sabtu (29/1/2022).Indriyanto menjelaskan, dalam dunia hukum tidak ada pernyataan-pernyataan sebagai kebebasan absolut tanpa batas yang justru melanggar rambu-rambu obyektif kebebasan itu sendiri. Dia berpandangan pernyataan Edy Mulyadi itu membuat keonaran di masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan.                        Baca juga: Edy Mulyadi Ingin Berlindung di UU Pers, Pakar Nilai Tak Sesuai Konteks"Memang pernyataan saudara Edy Mulyadi diduga sebagai "formeele belediging" yang mengandung ujaran kebencian, ejekan dan penghinaan (hatred, ridicule and contempt) bernuansa SARA sehingga berdampak membuat onar masyarakat di Kalimantan," ujarnya.Proses hukum kasus ini sendiri sedang berjalan di Bareskrim Polri. Pengajar PPS Bidang Studi Ilmu Hukum UI ini mendukung Polri bekerja secara profesional.           "Langkah pemanggilan penyidik Polri yang cepat-tepat dan tanggap, patut diapresiasi, dan perlu didukung sebagai langkah Polri yang profesional dan proporsional dalam rangka penegakan hukum," jelasnya.Baca juga: Pakar Forensik Bahasa Nilai Ucapan Edy Mulyadi Provokasi-Menista PemerintahBareskrim Polri diketahui telah menaikkan kasus ujaran kebencian Edy Mulyadi ke penyidikan. Edy Mulyadi sendiri sedianya pada Jumat (28/1) kemarin dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, namun dia tidak hadir.Bareskrim melayangkan panggilan kedua untuk Edy Mulyadi pada Senin (31/1). Jika Edy Mulyadi tidak hadir juga, polisi akan melakukan pemanggilan paksa.Simak di halaman selanjutnya permintaan maaf dan penjelasan Edy Mulyadi...Saksikan Video 'Jawaban Polisi soal Surat Pemanggilan Edy Mulyadi Tak Sesuai KUHP': [Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       edy mulyadi edy mulyadi dilaporkan edy mulyadi dipolisikan edy mulyadi hina kalimantan edy mulyadi mangkir ujaran kebencian sara


Kasus Pelintir Ucapan Jenderal Dudung Habib Bahar Belum Tersangka

Bandung - Selain menangani kasus penyebaran berita bohong Habib Bahar bin Smith, Polda Jabar tengah mengusut kasus ujaran kebencian yang diduga berkaitan dengan pelintir ucapan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman. Untuk kasus tersebut, Bahar belum ditetapkan tersangka."Itu belum (tersangka)," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo saat dihubungi, Senin (24/1/2022).Ibrahim menuturkan kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Polisi masih melakukan sejumlah klarifikasi ke sejumlah saksi hingga ahli.                        "Masih dalam proses. Kita klarifikasi-klarifikasi," tutur dia.Baca juga: Polda Jabar Periksa Saksi Kasus Habib Bahar Pelintir Ucapan Jenderal DudungSekadar diketahui, Polda Jabar menerima pelimpahan perkara atas laporan dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Bahar dari Polda Metro Jaya. Kasus dugaan pelintir ucapan Jenderal Dudung tersebut dilaporkan oleh habib Husein Shihab.           Habib Husin Shihab menjelaskan dirinya melaporkan Bahar Smith karena diduga telah memelintir pernyataan Jenderal Dudung soal 'Tuhan bukan orang Arab' yang ditayangkan melalui podcast Deddy Corbuzier. Menurut Husin, pelintiran Bahar Smith ini menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok."Pak Dudung mengatakan bahwa 'pakai Bahasa Indonesia saja, karena Tuhan kita bukan orang Arab, saya pakai Bahasa Indonesia, Yaa Tuhan, Yaa Allah SWT saya ingin membantu orang, saya ingin menolong orang', (menit: 01:02:37). Namun, ucapan pak Dudung soal 'Tuhan kita bukan orang Arab ini dipelintir', seolah-olah pak Dudung menyamakan Tuhan dengan manusia," ujar Husin Shihab dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/12). (dir/bbn)   habib bahar bahar bin smith polda jabar jenderal dudung abdurachman bandung ujaran kebencian birojabar


Klarifikasi Pks Tak Mau Dikaitkan Heboh Macan Mengeong Edy Mulyadi

Jakarta -  Seorang pria bernama Edy Mulyadi dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara (Sulut) atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam video yang beredar, Edy Mulyadi tengah membicarakan wacana pemindahan ibu kota baru. Dia diduga menghina Prabowo Subianto dengan sebutan 'macan yang jadi mengeong'."Masa, Menteri Pertahanan gini saja nggak ngerti, sih? Jenderal bintang 3. Macan yang jadi kayak mengeong. Nggak ngerti begini aja. ini bicara soal kedaulatan negara, Bos. Gila. Geblek-nya kelewatan gitu, lho. Ini mereka tinggal semua. Saat dibutuhkan tinggal kasih, siap, selesai nih kita Indonesia," teriak Edy dalam video itu.Baca juga: Ini Pernyataan Edy Mulyadi soal Prabowo 'Macan Mengeong' Berujung DipolisikanDia juga menyebut politikus Gerindra Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo, memiliki sejumlah lahan di lokasi proyek ibu kota baru.                        "Halo, Prabowo? Prabowo Subianto, kamu dengar suara saya? Masa, itu nggak masuk dalam perhitungan kamu, Menteri Pertahanan? Jangan adik kamu punya lahan di sana," imbuhnya.Sebelumnya, Edy memang sedang membicarakan terkait pengembang di proyek ibu kota baru. Menurutnya, pengembang di sana dikuasai asing.           "Jadi pertanyaannya coba, 1, yang ngebangun perumahan siapa? Nggak mungkin pengembang-pengembang itu. Jadi yang membangun adalah pengembang-pengembang asing. Dari mana? Purwokerto, Banyumas? Dari Cina, Bos. Pengembang-pengembang China yang melakukan pembangunan di sana. Mereka nggak masalah rugi, kosong, nggak masalah, karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana, siapa? Warga RRC tinggal di sana," kata Edy dengan nada tinggi.Dilaporkan Atas Dugaan Ujaran KebencianDPD Gerindra Sulut kemudian melaporkan Edy Mulyadi ke Polda Sulawesi Utara (Sulut). Mereka merasa tidak terima atas pernyataan Edy Mulyadi yang dianggap menghina ketum mereka."Iya, Pak Prabowo Subianto ketua umum kita, ikonnya Partai Gerindra, kebanggaan kader Partai Gerindra. Jadi kita tidak terima kalau Pak Prabowo Subianto dihina dan difitnah orang," ujar Ketua DPD Gerindra Sulut Conny Lolyta Rumondor saat dimintai konfirmasi, Sabtu (22/1/2022).Laporan itu terdaftar dalam laporan polisi (LP) bernomor LP/B/29/I/2022/SPKT/POLDA SULUT. Edy Mulyadi dilaporkan atas dugaan melakukan ujaran kebencian melalui media sosial pada 21 Januari 2022.Simak terkait pelaporan terhadap Edy Mulyadi di halaman selanjutnya.Saksikan Video 'Awal Pernyataan Edy Mulyadi Sebut Prabowo 'Macan Mengeong'': [Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                              3                           Selanjutnya       edy mulyadi edy mulyadi dipolisikan ujaran kebencian macan jadi meong prabowo subianto gerindra pks ahmad mabruri


Polisi Tangkap Pria Yang Viral Hina Warga Suku Makassar Di Medsos

Makassar - Polrestabes Makassar menangkan pria berinisial MA (26), pelaku ujaran kebencian di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Pelaku diciduk polisi setelah tulisannya yang diduga menghina warga suku Makassar viral di media sosial (medsos)."Yang kami amankan terkait dengan adanya beberapa postingan yang sempat viral di media sosial yaitu dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh salah satu akun di Facebook, maka dengan viralnya informasi tersebut maka perintah Kanit Jatanras Iptu Afhi Abrianto memerintahkan untuk melakukan penyelidikan dan Alhamdulillah dari hasil penyelidikan kami berhasil mengamankan terduga pelaku di Kecamatan Biringkanaya," kata Kasubnit 2 Jatanras Polrestabes Makassar, Ipda Nasrullah, pada Minggu (23/1/2022).Baca juga: Viral Bendera Merah Putih Lis Emas di Acara MKGR, Golkar Sulsel Buka SuaraKini, pelaku telah dibawa ke Mapolrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Selain membekuk pelaku, polisi juga menyita barang bukti HP yang digunakan untuk membagikan tulisannya di medsos.                        "Dari hasil penangkapan tadi maka kami berhasil mengamankan HP yang dipakai mempsoting pada bulan Desember lalu," ucapnya.Nasrullah menyebut tulisan pelaku di medsos telah terhapus dari HP-nya yang diunggah pada 8 Desember 2021. "Postingan tersebut diposting pada tanggal 8 Desember 2021, baru viral sekarang," ujarnya.           Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Polisi juga masih menggali motif pelaku melakukan ujaran kebencian itu."Sementara kami dalami dalam pemeriksaan secara intensif untuk diketahui motif apa dilakukan pelaku memostingan postingan tersebut," imbuh Nasrullah.Baca juga: Bayi Meninggal di Ambulans Gegara Sulit Berobat, Ini Kata Walkot Makassar (fas/fas)   biromakassar ujaran kebencian penghinaan polrestabes makassar


Ppgi Hendak Laporkan Uas Soal Ujaran Kebencian Laporan Ditolak Polisi

Jakarta - Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia (PPGI) melaporkan Ustaz Abdul Somad (UAS) terkait penyebaran ujaran kebencian ke Bareskrim Polri. Namun laporannya ditolak."Kami ke sini untuk menyampaikan laporan polisi. Tapi kecewa, kami ditolak. Melaporkan Ustaz Abdul Somad, pernyataannya yang sampai saat ini masih beredar di media sosial," ujar Ketua Umum PPGI Maruli Tua Silaban kepada wartawan, Rabu (19/1/2022).Alasannya, PPGI belum melengkapi sejumlah bukti lampiran. Menurut Maruli, UAS telah memenuhi syarat sebagai bentuk tindak pidana ujaran kebencian.                        "Bahwa kami harus menghadirkan dua bukti. Menurut kami, perbuatan UAS itu telah memenuhi syarat karena secara nyata niat perbuatannya telah melanggar memasuki ajaran agama orang lain," tutur Maruli.Baca juga: Perkumpulan Batak Polisikan UAS Terkait Ujaran KebencianDia menyebut pihaknya masih berniat melaporkan kembali UAS. Pasalnya, UAS dinilai telah mengganggu kenyamanan dalam beragama.           "Kami mempertimbangkan itu. Sebenarnya ada juga laporan polisi terkait kasus tersebut. Termasuk di wilayah Polda Metro Jaya, tapi bukan PPGI. Kami datang ke sini ingin supaya ujaran kebencian ini ada sebuah sikap, kalau dibiarkan kenyamanan dalam berkeyakinan," jelas Maruli.Lebih lanjut Maruli menuturkan UAS dinilai telah menyinggung perasaan umat kristiani lewat pernyataannya yang diunggah melalui media sosial. Di video tersebut, menurut Maruli, UAS seolah melecehkan kepercayaan umat kristiani."Video itu dia berkata bahwa di salib ada jin. Jin itu adalah jin kafir. Dia seolah-olah mengolok-olok agama kristiani," pungkasnya.Baca juga: Begini Tanggapan Umat Katolik di Ponorogo soal Video Viral UASSimak juga 'UAS Tepis Kena COVID-19, Tunjukkan Dirinya Sehat-Ngajar Mengaji':[Gambas:Video 20detik] (rak/aud)   bareskrim polri bareskrim uas ustaz abdul somad jakarta selatan jabodetabek ujaran kebencian


Pendeta Hindu Ditangkap Gegara Serukan Genosida Muslim Di India

New Delhi -  Otoritas India menjeratkan dakwaan menghasut kekerasan terhadap seorang pendeta Hindu setelah dia menyerukan 'genosida' terhadap warga Muslim di negara tersebut. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan para pendukung sayap kanan di India.Seperti dilansir Associated Press, Selasa (18/1/2022), pejabat kepolisian setempat, Swatantra Kumar, menyatakan bahwa Yati Narsinghanand Giri awalnya ditangkap pada Sabtu (15/1) waktu setempat, atas tuduhan melontarkan pernyataan yang menghina perempuan.Dia dihadirkan dalam persidangan keesokan harinya di pengadilan kota Haridwar, di mana dia dijebloskan ke penjara selama 14 hari selama kasusnya berproses. Giri dijerat tuduhan ujaran kebencian terhadap warga Muslim dan menyerukan tindak kekerasan terhadap mereka,                        Pada Senin (17/1) waktu setempat, Giri secara resmi dijerat dakwaan menyerukan 'permusuhan antara kelompok-kelompok berbeda atas dasar agama'. Dakwaan ini memiliki ancaman hukuman maksimum lima tahun penjara.Baca juga: Puluhan Ribu Warga India Padati Sungai Gangga, Tak Takut Omicron?Kumar menyebut Giri sebagai 'pelanggar berulang' dalam kasus ini. Pada Desember lalu, menurut dokumen kepolisian setempat, Giri dan sejumlah pemimpin keagamaan lainnya menyerukan kepada warga Hindu untuk mempersenjatai diri mereka untuk 'genosida' terhadap warga Muslim.           Seruan itu disampaikan dalam rapat di Haridwar, sebuah kota suci di Uttarakhand yang dikuasai Partai Bharatiya Janata (BJP) yang menaungi Perdana Menteri (PM) Narendra Modi. BJP naik menjadi partai berkuasa di India sejak tahun 2014 dan setelah kembali menang pemilu tahun 2019.Naiknya BJP yang beraliran nasionalis Hindu sebagai partai berkuasa di India dilaporkan memicu lonjakan dalam serangan terhadap warga Muslim dan minoritas lainnya di negara tersebut. Warga Muslim tercatat mencapai nyaris 14 persen dari total 1,4 miliar jiwa populasi India yang didominasi warga Hindu.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       india ujaran kebencian penghasutan kekerasan


Yahya Waloni Jalani Sidang Vonis Kasus Ujaran Kebencian Terkait Sara Hari Ini

Jakarta - Sidang kasus Yahya Waloni memasuki babak akhir. Yahya Waloni akan menjalani sidang pembacaan putusan dalam kasus ujaran kebencian terkait SARA atas ceramahnya di masjid di wilayah Jakarta Selatan."Tanggal 11 Januari 2022 insyaallah dengan acara putusan," kata pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Suharno, saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).Sidang vonis Yahya Waloni akan dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Sidang tersebut akan dibacakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.                        Baca juga: Rusak Kerukunan Umat Agama Bikin Yahya Waloni Dituntut 7 Bulan PenjaraSebelumnya, Yahya Waloni dituntut 7 bulan penjara dalam kasus dugaan ujaran kebencian terkait SARA. Jaksa meyakini Yahya Waloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terkait SARA."Menyatakan Terdakwa Muhammad Yahya Waloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," kata jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) saat membacakan tuntutannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (28/12/2021).           Jaksa meyakini perbuatan Yahya Waloni melanggar Pasal 45a ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Yahya Waloni dituntut hukuman 7 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta, dan subsider 1 bulan."Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan pidana penjara selama 7 bulan dikurangi selama terdakwa di dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 50 juta, subsider 1 bulan kurungan," katanya.Kasus ini bermula ketika pada Rabu, 21 Agustus 2019, terdakwa Yahya Waloni sebagai penceramah diundang oleh DKM Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center Jakarta untuk mengisi kegiatan ceramah dengan tema ceramah 'Nikmatnya Islam'.Pada hari itu, jumlah anggota jemaah sekitar 700 orang, tetapi terdakwa dalam mengisi kegiatan ceramah tersebut ternyata memuat materi yang dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA, karena menyangkut kata-kata yang bermuatan kebencian terhadap umat Kristen sehingga materi ceramah diduga dapat menyakiti umat kristiani.Baca juga: Yahya Waloni Usai Dituntut 7 Bulan Bui: Saya Merasa Bukan SayaPadahal, selain didengar oleh jemaat masjid tersebut, ceramah itu ditayangkan secara langsung (live streaming) di akun media sosial yang dimiliki oleh masjid WTC, yaitu YouTube dan Facebook, sehingga ditonton oleh khalayak ramai.Saat itu terdakwa Yahya Waloni memberikan ceramah dengan mengatakan:"Ulang-ulang berapa hari 3 hari pokoknya kamu mati Yahya, memang nama saya Yahya, komandan, dari sana nama saksi di ijazah dulu waktu di Papua di GKI rektor di sana dulu, saya yang mendirikan Universitas Kristen Papua dengan Support Stuttgart Jerman, jadi saya, orang keluarga saya kaget kok bisa masuk Islam, tunggu kami bikin malu keluarga, kami di Manado malu gara-gara kau masuk Islam, begitu kamu masuk Islam kau hajar terus itu Yesus, nah saya yang ditantang dan dilaporkan ke Mabes Polri kan begitu, begitu lapor seperti Ahok dulu kan diminta saksi ahli, begitu saksi ahli diminta yakin saya kosong Gereja itu di Indonesia, saya bukan mengatakan bible Kristen fiksi, bible Kristen itu palsu, lapor memang ini fakta ilmiah, kajian ilmiah, dibuktikan dengan data-data ini yang Pak Dede percaya selama ini omong kosong, Pak, saya yang bohongin ente dulu ini datanya palsu semua, pergi lapor polisi, lapor polisi sana Mabes, ini palsu semua. Kapolda Bali saja masuk Islam saya ceramah di Mabes Polri pak polisi bilang pelan-pelan sedikit ustad di sini banyak jenderal, biar jenderal 100 bintang kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Apakah saya benci kalau bilang begini? Apakah saya benci? Tidak, sayang ashidal alal khufar ikhwan lilmuslimin dengan musim bersaudara, dengan kafir keras tapi tidak ada dasar benci sayang kepada mereka, nah sekarang Pak Dede masih di Kristen, pendeta kalau hari Minggu kan ngomong dengarlah firman Tuhan, jemaat di bawah tinggal amin-aminkan, nah saya sebagai pendeta dulu, saya liati Firman Tuhan bagaimana ini kacau begini, tidak masuk akal, irasional kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempet menulis, lagi mudik ke Jombang...begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat, ini bukan saya yang ngomong ya, ini saya sudah ustad sekarang, ini pendeta yang ngomong sendiri. Jadi jangan-jangan ini kan Pak Irjen Pol Benny Mokalu, beliau bertanya apa betul ustad ini palsu? Jangan tanya kepada saya, Jenderal, tanyakanlah kepada pendeta-pendeta, apa ini palsu atau tidak karena saya sudah Islam. Tanyakan ke mereka sudahlah terbuka sajalah, menyerah sajalah angkat tangan masuk Islam, sunat. Begitu antum bahagia Pak Dede rasa nanti beda Pak Dede kalau di Islam ini lihatlah cuma 5 menit, masya Allah, tapi keberkahannya takbir Allahu Akbar daripada ente di dalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan 'grgrgr' kenapa? kepenuhan roh kudis, eh, sori, roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor Yahya Waloni bilang roh kudis, lapor...ndak ada kelas sudah nggak ada kelas makanya kami sampe ke Islam karena cerdas, smart, ndak ada kelas lagi, orang kalau sudah pintar masuk ke Islam, pasti ke Islam yakin saya 1.000 persen. Makanya kalau ada orang kafir bantah kita nggak usah bantah Al-Qur'an, Al-Qur'an bukan kitab pembanding, yuk pelajari bible-mu kitabmu, pelajari saja kitab mu insyaallah antum kaliber, antum qualified dalam pemahaman kitab mu antum akan dekat dengan Islam. Belajar saja kitabmu nggak usah belajar Al-Qur'an, Al-Qur'an ini bukan kitab pembanding...."Dalam ceramahnya, jaksa mengatakan terdakwa Yahya Waloni mengeluarkan kata-kata yang bermuatan SARA terhadap umat Kristen, yaitu 'bible Kristen itu palsu', 'kemudian ada ayat-ayat yang kosong, ada nomornya, tapi tidak ada kalimat. Saya tulis nabinya tidak sempat menulis, lagi mudik ke Jombang, begitu. Ini harus dipertanggungjawabkan, pendeta jawab ini, kenapa ada ayat kosong, saya akan lihat ini, bukan saya yang ngomong ya'.Serta kalimat 'daripada ente di dalam lompat sana lompat sini sampe kemasukan 'grgrgr' kenapa? Kepenuhan roh kudis, eh, sori, roh kudus, lapor lagi roh kudis, lapor Yahya Waloni bilang roh kudis'. Dan kalimat yang diduga menimbulkan perbencian SARA lainnya. (yld/dwia)   yahya waloni yahya waloni ditangkap sidang yahya waloni sara ujaran kebencian


Anggota Dpr Dorong Kasus Bahar Smith Ferdinand Diselesaikan Restorative Justice

Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengomentari kasus ujaran kebencian yang menjadi sorotan publik yakni Habib Bahar bin Smith dan Ferdinand Hutahaean. Dia menilai kedua kasus itu bukti belum berakhirnya ketegangan antara kelompok yang membela dan mendorong proses hukum."Saya tidak membandingkan sosok pribadi dua orang warga negara Indonesia ini, tapi dua kasus itu menggambarkan belum berakhirnya ketegangan dua kelompok besar anak bangsa , yang akhirnya berimbas pada munculnya kasus-kasus hukum, fenomena saling melaporkan terkait ujaran kebencian," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya, Senin (10/1/2022).Baca juga: Polda Jabar Periksa Saksi Kasus Habib Bahar Pelintir Ucapan Jenderal DudungAnggota Komisi III DPR ini menyesalkan adanya kelompok yang bersitegang imbas dari kasus tersebut. Habiburokhman mempertanyakan sampai kapan hal itu akan terjadi.                        "Hampir tiap hari selama beberapa tahun ini kita terjebak pada perdebatan soal kasus-kasus dugaan ujaran kebencian seperti di atas. Kasus dan orang-orangnya bisa berbeda-beda, tetapi substansi perseteruan kita tetaplah sama. Kalau pelakunya kawan tentu kita bela mati-matian , tetapi kalau lawan tentu kita minta untuk dipenjarakan. Setiap hari kita berganti peran, kadang meminta orang dibiarkan bebas berbicara, besoknya minta orang lain dipenjara," ujarnya."Mau sampai kapan kita seperti ini? Berapa banyak waktu, tenaga, biaya yang kita kuras?" lanjut Habiburokhman.           Baca juga: Ferdinand Hutahaean Siap Diperiksa Polisi Hari IniMenurut dia, setiap orang punya perspektif berbeda dari suatu pernyataan. Hal itu juga dapat membuat siapapun mudah terjerat hukum."Kadang apa yang ingin kita sampaikan tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dapat kita tuliskan. Kadang apa yang kita tuliskan dimaknai berbeda oleh orang yang menyaksikan. Hal tersebut yang membuat siapapun mudah terjerat kasus hukum dugaan ujaran kebencian. Jangan dikira yang dekat kekuasaan bisa terus selamat, sebab kalau tekanan dahsyat tetap bisa juga terjerat," ujarnya.Habiburokhman mengatakan penyelesaian kasus ujaran kebencian tidak bisa diselesaikan dengan mencari kesalahan. Justru hal itu lah momen restorative justice perlu ditegakkan."Karena itu penegakan hukum dugaan ujaran kebencian tidak bisa dilakukan dengan semangat semata mencari kesalahan. Penegakan hukum terkait ujaran harus dilakukan dengan semangat restorasi berkeadilan atau disebut keadilan restoratif," ucapnya."Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula," lanjutnya.Baca juga: MUI Respons Ferdinand Mualaf: Islam Tak Izinkan Hina Tuhan Agama Lain!Habiburokhman menilai aparat harus memfasilitasi korban seluas-luasnya. Serta mengedepankan dialog, dengan begitu tidak ada lagi kesalahpahaman."Aparat penegak hukum hendaknya berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi," ucapnya."Dengan keadilan restoratif, hukum tidak diabaikan, tapi justru ditegakkan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Kita kedepankan dialog daripada saling menonjok,kita hindari kesalahpahaman dan perkuat persaudaraan," imbuh Habiburokhman.Simak Video 'Bareskrim Periksa Ferdinand Hutahaean':[Gambas:Video 20detik] (eva/tor)   gerindra habib bahar bin smith ujaran kebencian ferdinand hutahaean


Cuitan Allahmu Lemah Ferdinand Hutahaean Berbuntut Panjang

Jakarta - Cuitan Ferdinand Hutahaean di media sosial yang menyebut "Allahmu ternyata lemah" berujung laporan polisi. Bareskrim Polri pun menindaklanjuti laporan tersebut atas dugaan menyebarkan informasi bermuatan permusuhan berdasarkan SARA dan menyebarkan pemberitaan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat."Bareskrim Polri telah menerima laporan dari seseorang atas nama inisial HP yang melaporkan adanya tindak pidana atau dugaan tindak pidana menyebarkan informasi pemberitaan bohong pemberitaan hoax yang mana dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat.Di mana yang dilaporkan adalah pemilik atau pengguna akun atas nama inisial FH dengan username @FerdinandHaean3," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.Sebelumnya, Ferdinand dilaporkan oleh Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Haris menyebut cuitan Ferdinand meresahkan masyarakat.                        "Jadi kita tidak mau ke ranah masalah apa perbedaan agama tapi intinya bahwa, dia membanding-bandingkan, bahwa dia adalah yang kuat, punya dia yang kuat, punya orang yang lemah. Ini kan masalah yang nantinya bisa membuat masyarakat Indonesia bergejolak kembali di tingkatan bawah," kata Haris.Sebelumnya, kecaman juga berdatangan dari berbagai tokoh, meskipun Ferdinand telah menjelaskan maksud dari cuitannya itu. Ferdinand menjelaskan bahwa cuitannya itu adalah dialog imajiner.           "Cuitan saya itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya. Dan saya juga minta maaf kepada siapa pun yang merasa terganggu dengan cuitan saya, tapi tidak ada cuitan saya itu untuk menyerang kelompok tertentu, agama tertentu, orang tertentu, atau kaum tertentu. Itu adalah dialog antara pikiran saya dengan hati saya. Jadi itu dialog dengan diri saya sendiri untuk menguatkan saya, memotivasi saya supaya bangkit dari sebuah masalah," lanjut Ferdinand. (/)   ferdinand hutahaean ujaran kebencian bareskrim polri penistaan agama


Pengunggah Video Ceramah Berita Bohong Bahar Smith Juga Jadi Tersangka

Bandung - Habib Bahar bin Smith kembali menjadi tersangka dan ditahan di Polda Jawa Barat (Jabar) karena diduga menyebarkan berita bohong dalam sebuah ceramah. Tak hanya Bahar Smith, pengunggah video ceramahnya di Youtube, yakni TR juga ditetapkan sebagai tersangka."Berdasarkan penyidikan, ditambah alat bukti yang sah, serta didukung barang bukti, penyidik meningkatkan status hukum BS dan TR menjadi tersangka," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (3/1/2022).Selain pengunggah video ceramah Bahar Smith di Bandung, Jabar, TR juga diketahui sebagai pemilik akun YouTube tersebut. Dia pun menjalani pemeriksaan di Polda Jabar bersama Bahar Smith siang tadi.                        Sama seperti Bahar Smith, polisi juga memutuskan untuk menahan TR. "Untuk kepentingan penyidikan, penyidik melakukan satu penangkapan dan kemudian dilanjutkan penahanan," kata dia.Baca juga: Polda Jabar Ungkap Alasan Tahan Bahar SmithSebelumnya, Polda Jawa Barat menetapkan Bahar Smith sebagai tersangka kasus penyebaran berita bohong. Bahar Smith jadi tersangka usai menjalani pemeriksaan.           Penetapan tersangka terhadap Bahar sendiri dinyatakan telah sesuai dengan hasil penyidikan dan pemeriksaan ditambah dua alat bukti yang sah di dapat oleh penyidik Polda Jabar.Bahar diperiksa berkaitan dengan laporan yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021.Bahar sendiri memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Dia datang sekitar pukul 12.15 WIB didampingi tim kuasa hukumnya.Baca juga: Jadi Tersangka Penyebaran Berita Bohong, Bahar Smith Ditahan! (aud/aud)   habib bahar bin smith bahar smith habib bahar smith berita bohong ujaran kebencian bahar smith dipolisikan habib bahar bin smith tersangka birojabar


Sudah 7 Jam Habib Bahar Diperiksa Soal Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

Bandung - Habib Bahar bin Smith menjalani pemeriksaan di Polda Jawa Barat berkaitan dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang disampaikan dalam ceramah di Bandung. Sudah tujuh jam berlalu, Bahar belum juga keluar dari ruangan pemeriksaan.Bahar datang ke Mapolda Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta Kota Bandung pada Senin (3/1/2022) pukul 12.15 WIB. Sesaat keluar dari kendaraannya, Bahar kemudian menjalani tes swab antigen terlebih dahulu.15 menit menjalani tes swab antigen, Bahar kemudian masuk ke gedung pemeriksaan di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar sekitar pukul 12.37 WIB. Bergamis putih dengan kacamata hitam dan masker, Bahar masuk dengan dicek kesehatan dan menjalani protokol kesehatan.                        Baca juga: Polda Jabar Periksa Pengunggah Video Ceramah Habib BaharSebelum masuk ke ruang pemeriksaan, Bahar sempat berbicara terlebih dahulu dengan wartawan. Dia menyatakan siap menjalani pemeriksaan dan hadir memenuhi panggilan penyidik."Saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan Polda Jabar dan yang perlu diketahui, saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang habib Bahar mangkir-mangkir itu hoaks. Dari sejak di Bareskrim, cybercrime, saya selalu hadir karena saya warga negara yang baik, harus kooperatif," ucap Bahar.           Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menyatakan pemeriksaan terhadap Bahar hari ini sesuai dengan surat panggilan yang sebelumnya telah dilayangkan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan ini, Bahar masih berstatus saksi."Jadi memang pemeriksaan hari ini sebagai saksi," ujar Ibrahim.Baca juga: Diperiksa Kasus Ujaran Kebencian, Status Habib Bahar Masih SaksiSementara itu hingga berita ini ditulis atau pukul 19.30 WIB, belum ada tanda-tanda Bahar selesai menjalani pemeriksaan.Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.Polda Jabar sudah melayangkan surat panggilan terhadap Bahar pekan lalu. Surat tersebut sudah diterima. (dir/mso)   habib bahar bin smith habib bahar diperiksa polisi ujaran kebencian polda jabar bandung birojabar


Polda Jabar Periksa Pengunggah Video Ceramah Habib Bahar

Bandung - Polisi turut memeriksa pemilik akun YouTube yang mengunggah video ceramah habib Bahar bin Smith di Bandung. Video yang diunggah pemilik akun TR itu berujung pelaporan di polisi."Ya hari ini memang agendanya memeriksa BS dan TR," ucap Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (3/1/2022).Baca juga: Habib Bahar: Andaikan Saya Dipenjara, Teruslah Berjuang Menyampaikan KebenaranTR diketahui pemilik akun yang mengunggah video Bahar ceramah ke YouTube. Sebelum diperiksa hari ini, polisi juga sudah menggeledah kediaman TR.                        "TR ini yang menggunakan channel YouTube-nya," kata dia.Sama seperti Bahar, TR juga masih berstatus saksi saat diperiksa hari ini di Polda Jabar.           "Iya sebagai saksi," ujarnya.Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.Baca juga: Habib Bahar: Kalau Saya Dipenjara, Keadilan dan Demokrasi Sudah Mati (dir/bbn)   habib bahar bahar smith ujaran kebencian polda jabar birojabar


Diperiksa Polisi Habib Bahar Kalau Saya Dipenjara Demokrasi Sudah Mati

Bandung - Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk diperiksa terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Bahar pun berbicara mengenai kemungkinan dirinya ditahan."Saya ingin menyampaikan, andaikan, jikalau nanti saya ditahan, jikalau saya nanti tidak keluar dari ruangan, atau saya dipenjara, maka sedikit saya sampaikan bahwasannya ini adalah bentuk keadilan dan demokrasi sudah mati di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai," ujar Bahar begitu turun dari kendaraan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (3/1/2022).Bahar sendiri memenuhi panggilan penyidik Polda Jabar untuk hadir menjalani pemeriksaan. Dia datang sekitar pukul 12.15 WIB didampingi tim kuasa hukumnya.                        Baca juga: Penuhi Panggilan Polda Jabar, Habib Bahar: Saya Tak Pernah Mangkir!Kembali ke soal penahanan. Bahar mengungkapkan soal penahanan lantaran dia merasa laporan terhadap dirinya diproses secepat kilat."Sebab kenapa, karena saya dilaporkan secepat kilat, sedangkan masih ada penista-penista Allah, penista agama dilaporkan, tidak diproses sama sekali," tutur dia.           Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.Polda Jabar sudah melayangkan surat panggilan terhadap Bahar pekan lalu. Surat tersebut sudah diterima.Tonton video 'Habib Bahar Penuhi Panggilan Polda Jabar': [Gambas:Video 20detik] (dir/mso)   habib bahar bin smith ujaran kebencian kasus ujaran kebencian polda jabar bandung birojabar


Penuhi Panggilan Polda Jabar Habib Bahar Saya Tak Pernah Mangkir

Bandung - Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan Polda Jawa Barat untuk diperiksa berkaitan dengan kasus ujaran kebencian. Bahar terlihat siap menjalani pemeriksaan.Bahar datang bersama tim kuasa hukumnya ke Markas Polda Jabar di Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Senin (3/1/2022) pukul 12.15 WIB. Bahar tampak mengenakan pakaian gamis berwarna putih dengan kacamata hitamnya.Setibanya di Mapolda Jabar, pria pemilik rambut panjang itu menjalani tes antigen terlebih dahulu di ruangan seberang gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar.                        Sebelum masuk ke gedung, Bahar sempat berbicara mengenai pemeriksaannya itu. Dia menyatakan sebagai warga Indonesia yang baik, menghadiri pemanggilan.Baca juga: Polisi Periksa Pengunggah Video Ceramah Habib Bahar di Bandung"Saya datang ke sini untuk memenuhi panggilan Polda Jabar dan yang perlu diketahui, saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir-mangkir itu hoaks. Dari sejak di Bareskrim, cybercrime, saya selalu hadir karena saya warga negara yang baik, harus kooperatif," ucap Bahar.           Bahar menyatakan pihaknya sudah menerima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dari Polda Jabar. Begitupun surat pemanggilan untuk pemeriksaan dirinya."Saya ingin menyampaikan sedikit pesan, saya menyampaikan surat SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat, kemudian menerima surat pemanggilan, sehingga saya datang kemari sebagai kewajiban saya, sebagai warga negara saya kooperatif, saya datang atas panggilan pihak polda jabar, maka saya datang kemari," kata dia.Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.Polda Jabar sudah melayangkan surat panggilan terhadap Bahar pekan lalu. Surat tersebut sudah diterima. (dir/mso)   habib bahar bin smith ujaran kebencian ujaran kebencian habib bahar polda jabar bandung birojabar


Bahar Smith Diperiksa Polda Jabar Hari Ini Soal Ujaran Kebencian

Bandung - Habib Bahar bin Smith akan menjalani pemeriksaan hari ini. Bahar akan diperiksa berkaitan dengan kasus dugaan ujaran kebencian dalam sebuah ceramah di Bandung.Bahar rencananya akan menjalani pemeriksaan di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Senin (3/1/2022). Pemeriksaan terhadap Bahar dilakukan oleh tim gabungan Polda Jabar."Jadwal pemeriksaan berdasarkan surat panggilan itu pukul 09.00 WIB," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo saat ditemui di Mapolda Jabar.                        Baca juga: Usut Ujaran Kebencian Bahar Smith, Polda Jabar Janji TransparanBahar akan diperiksa berkaitan dengan laporan ujaran kebencian yang awalnya dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi bernomor B 6354/12/2021 SPKT PMJ 2021.Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.           Polda Jabar sudah melayangkan surat panggilan terhadap Bahar pekan lalu. Surat tersebut sudah diterima.Sementara itu, Bahar mengaku siap datang untuk melakukan pemeriksaan. Ichwan Tuankotta kuasa hukum Bahar Smith bahkan menyatakan kliennya akan datang."Habib akan hadir, beliau itu gentleman, beliau ulama panutan tidak gentar dengan siapapun," tuturnya, beberapa waktu lalu.Baca juga: Penjelasan Kodam Siliwangi soal Debat Panas Danrem-Habib BaharLihat Video: Saksi Kasus Ujaran Kebencian Habib Bahar Jadi 50 Orang![Gambas:Video 20detik] (dir/bbn)   bahar smith habib bahar ujaran kebencian polda jabar bandung birojabar


Habib Bahar Akan Penuhi Panggilan Polda Jabar Kasus Ujaran Kebencian Hari Ini

Jakarta -  Habib Bahar Smith akan memenuhi panggilan Polda Jawa Barat (Jabar) terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Pihak pengacara Habib Bahar mengatakan kliennya akan mendatangi Polda Jabar hari ini."Iya. Benar besok (hari ini) kita akan memenuhi panggilan Polda Jabar," ujar pengacara Habib Bahar Smith, Ichwan Tuankotta, kepada wartawan, Minggu (2/1/2022).Ichwan mengatakan pihaknya telah menyiapkan beberapa dokumen. Nantinya Habib Bahar Smith disebut akan didampingi oleh tim pengacara.                        Baca juga: Polda Jabar Siapkan Pemeriksaan Habib Bahar Terkait Kasus Ujaran Kebencian"Insyaallah segala sesuatunya sudah kita siapkan dan nanti tim pengacara akan mendampingi beliau. Mohon doanya saja semoga proses pemerikasaannya lancar," tuturnya.Senada dengan Ichwan, Pengacara Habib Bahar, Aziz Yanuar mengatakan kliennya akan datang pada pukul 10.00 WIB. Menurutnya salah satu hal yang disiapkan yaitu kesabaran, sebab Aziz mengatakan kemungkinan akan adanya ketidakadilan.           "Biasanya jam 10," kata Aziz."Mesti disiapkan kesabaran, karena kemungkinan ketidakadilan akan kembali hadir," sambungnya.Simak Video: Saksi Kasus Ujaran Kebencian Habib Bahar Jadi 50 Orang![Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       habib bahar habib bahar smith ujaran kebencian polda jabar birojabar


Polisi Periksa Pengunggah Video Ceramah Habib Bahar Di Bandung

Bandung - Polisi turut memeriksa pemilik akun YouTube yang mengunggah video ceramah habib Bahar bin Smith. Video yang diduga berisi ujaran kebencian tersebut diunggah ke media sosial (medsos)."Sesuai dengan perkembangan hasil penyidikan, kami akan memeriksa saudara TR," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Minggu (2/1/2022).Belum diketahui isi dari video tersebut yang sudah disita oleh polisi. Namun diduga video yang diunggah pemilik akun berinisial TR itu berupa ceramah Bahar di sebuah acara di Bandung.                        Baca juga: Kaleidoskop 2021: Ragam Aksi Protes Warga Jabar Kala PPKM DaruratArief menambahkan kasus ini akan terus dilakukan penyelidikan secara komprehensif. Menurutnya, proses penyidikan akan dilakukan secara transparan."Adapun rencana tindak lanjutnya, penyidik akan terus bekerja secara marathon, tentunya mengedepankan prinsip profesional, prosedural, transparan, dan akuntabel," katanya.           Seperti diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.Polda Jabar sudah melayangkan surat panggilan terhadap Bahar pekan lalu. Surat tersebut sudah diterima. Rencananya Bahar akan diperiksa terkait kasus tersebut, Senin (3/1/2022) besok. (dir/mso)   ujaran kebencian habib bahar bin smith polda jabar bandung birojabar


Usut Ujaran Kebencian Bahar Smith Polda Jabar Janji Transparan

Bandung - Polda Jabar tengah mengusut dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh habib Bahar bin Smith dalam sebuah acara di Bandung. Polisi janji mengusut kasus itu secara profesional dan transparan."Diperlukan secara profesional dan dengan scientific crime investigation secara profesional, prosedural, transparan dan akuntabel," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (1/1/2022).Baca juga: 50 Orang Jadi Saksi Kasus Ujaran Kebencian Bahar Smith di BandungKasus tersebut tengah ditangani penyidik gabungan Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar dibantu oleh Bareskrim Mabes Polri. Penanganan kasus Bahar Smith ini masih dalam pemeriksaan saksi-saksi yang kini sudah berjumlah 50 orang.                        Kabid Humas Polda Jabar Kombes Ibrahim Tompo menambahkan pihaknya akan melakukan penyelidikan kasus Bahar Smith tersebut secara konsisten dan profesional. "Kasus ini kita laksanakan secara konsisten, cukup dinamis, itu diselesaikan dengan kondisi perkembangan penyidikan dan kita laksanakan secara profesional, sesuai dengan aturan, untuk itu setiap saat perkembangan penyidikan akan kita update sebagai transparansi kepada publik," tutur Ibrahim.           Simak Video 'Saksi Kasus Ujaran Kebencian Habib Bahar Jadi 50 Orang!':[Gambas:Video 20detik] (dir/bbn)   bahar smith habib bahar ujaran kebencian polda jabar bandung birojabar


Polda Jabar Periksa Saksi Lain Kasus Ujaran Kebencian Bahar Smith

Bandung - Polisi terus menyelidiki kasus ujaran kebencian yang dilakukan habib Bahar bim Smith saat ceramah di Bandung. Saksi-saksi yang diperiksa juga bakal bertambah."Penyidikan akan terus mengembangkan kasus ini dan melakukan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (1/1/2022).Sekadar diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung.                        Baca juga: 50 Orang Jadi Saksi Kasus Ujaran Kebencian Bahar Smith di BandungSejauh ini, ada 50 orang yang sudah diperiksa penyidik gabungan Polda Jabar dibantu Bareskrim Mabes Polri. Saksi tersebut terdiri dari saksi pelapor, saksi di TKP hingga ahli.Jumlah ini saksi ini bertambah ketimbang pemeriksaan sebelumnya yang berjumlah 34 saksi termasuk ahli. Selain saksi, total barang bukti yang disita juga bertambah dari empat menjadi enam barang bukti.           "Penyidik sudah memeriksa total 50 saksi dan enam item barang bukti," kata Arif.Simak Video 'Momen Debat Panas Habib Bahar-Anggota TNI Bawa-bawa Jenderal Dudung':[Gambas:Video 20detik] (dir/bbn)   bahar smith habib bahar polda jabar ujaran kebencian birojabar


50 Orang Jadi Saksi Kasus Ujaran Kebencian Bahar Smith Di Bandung

Bandung - Polisi kembali memeriksa saksi lain berkaitan dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh habib Bahar bin Smith. Kini sudah ada 50 saksi termasuk ahli yang diperiksa."Adapun perkembangan hari ini, saksi yang telah diperiksa bertambah menjadi 50 orang dan bertambah menjadi 6 item barang bukti yang berhasil kita sita," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombed Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Sabtu (1/1/2022).Baca juga: Polisi Ungkap Kronologi Ujaran Kebencian Bahar Smith Saat Ceramah di BandungArief mengatakan saksi yang diperiksa terdiri dari saksi di TKP, saksi pelapor hingga ahli. Total ahli yang dimintai tanggapan sebanyak 21 ahli.                        "Untuk ahli tetap 21 orang," katanya.Guna mempermudah identifikasi saksi, kata Arief, pihaknya membagi dua klaster pemeriksaan saksi. Klaster pertama yakni klaster Bandung dengan memeriksa saksi di TKP tempat Bahar melakukan ceramah sebanyak 15 orang saksi.           "Kemudian selanjutnya kami namakan klaster Garut, dimana total saksi yang berhasil kita periksa adalah 10 orang," tutur dia.Baca juga: Polisi Geledah Kediaman Pengunggah Video Ujaran Kebencian Bahar SmithSelain penambahan saksi, penyidik gabungan juga menyita barang bukti tambahan. Sebelumnya ada empat barang bukti yang disita, kini bertambah menjadi enam."Barang bukti yang kita sita bertambah satu handphone dan satu flashdisk," ujar Arif.Sekadar diketahui, Polda Jabar menaikkan status penyelidikan ke penyidikan atas kasus ujaran kebencian yang dilakukan Bahar bin Smith. Polisi menyebut kasus ini berkaitan dengan penyampaian Bahar dalam sebuah acara di Bandung. (dir/bbn)   habib bahar bahar smith polda jabar ujaran kebencian bandung birojabar


Usut Ujaran Kebencian Bahar Smith Polda Jabar Libatkan Ahli Bahasa Forensik

Bandung - Polisi telah memeriksa 13 saksi berkaitan dengan kasus dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh habib Bahar bin Smith. Selain saksi, polisi juga memeriksa 21 orang ahli."Adapun langkah yang dilakukan penyidik yang pertama tentunya melakukan pemeriksaan saksi pelapor dan saksi-saksi lainnya sebanyak 13 orang," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (31/12/2021).Baca juga: Polisi Geledah Kediaman Pengunggah Video Ujaran Kebencian Bahar SmithArief menuturkan tim penyidik gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Kriminal Umum serta Mabes Polri juga turut meminta keterangan ahli. Ada 21 ahli yang sudah dimintai keterangan berkaitan kasus Bahar Smith ini.                        "Kami juga melakukan pemeriksaan ahli secara maraton dengan tim sebanyak 21 orang ahli yang sudah kami periksa terdiri dari ahli agama, bahasa, pidana, ITE, sosiologi dan ahli kedokteran forensik," tuturnya."Kesimpulan penyidik tim penyidik gabungan Ditreskrimum dan Ditreskrimsus Polda Jabar dan dibekup Bareskrim Mabes Polri memeriksa 34 saksi dan 4 item barang bukti," kata dia menambahkan.           Baca juga: Polisi Ungkap Kronologi Ujaran Kebencian Bahar Smith Saat Ceramah di BandungKasus ujaran kebencian Bahar Smith ini berawal dari ceramah di sebuah acara di Margaasih, Kabupaten Bandung pada 11 Desember 2021 lalu. Video ceramah Bahar ini kemudian diunggah ke YouTube dan disebarluaskan.Bahar sendiri diduga terlibat dalam kasus ujaran kebencian. Surat perintah dimulainya penyidikan (SPPD) sendiri sudah dikirimkan ke Bahar Smith.Simak Video 'Ujaran Kebencian Bahar Smith Disampaikan saat Ceramah di Bandung':[Gambas:Video 20detik] (dir/bbn)   bahar smith habib bahar ujaran kebencian polda jabar bandung birojabar


Polisi Geledah Kediaman Pengunggah Video Ujaran Kebencian Bahar Smith

Bandung - Polisi turut menggeledah kediaman dari pengunggah video ceramah berisi ujaran kebencian yang dilakukan oleh habib Bahar bin Smith. Video Bahar sendiri diketahui diunggah dalam akun YouTube berinisial TR."Kemudian melakukan penyitaan dan penggeledahan rumah," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Arief Rachman di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (31/12/2021).Dalam penggeledahan itu, polisi juga turut menyita sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita berkaitan dengan unggahan ceramah Bahar ke medsos.                        Baca juga: Polisi Ungkap Kronologi Ujaran Kebencian Bahar Smith Saat Ceramah di Bandung"Berupa satu unit handphone, kemudian satu laptop kemudian menyita juga satu akun chanel media youtube atas nama TR kemudian satu buah email itu yang kami sita sebagai barang bukti," tuturnya.Kasus ujaran kebencian Bahar Smith ini berawal dari ceramah di sebuah acara di Margaasih, Kabupaten Bandung pada 11 Desember 2021 lalu. Video ceramah Bahar ini kemudian diunggah ke YouTube dan disebarluaskan.           Bahar sendiri diduga terlibat dalam kasus ujaran kebencian. Surat perintah dimulainya penyidikan (SPPD) sendiri sudah dikirimkan ke Bahar.Simak Video 'Ujaran Kebencian Bahar Smith Disampaikan saat Ceramah di Bandung':[Gambas:Video 20detik] (dir/mud)   bandung birojabar ujaran kebencian bahar smith polda jabar