Ini Dugaan Penistaan Agama Yang Dilakukan Penggugat Ijazah Jokowi

Jakarta - Dittipidsiber Bareskrim Polri telah menetapkan Bambang Tri Mulyono dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur) sebagai tersangka penistaan agama dan ujaran kebencian. Adapun unsur penistaan agama itu terdapat di akun YouTube Gus Nur 13 Official.Berdasarkan link video YouTube Gus Nur 13 Official yang dikirimkan oleh Divisi Humas Polri, akun tersebut memposting video dengan judul 'Gus Nur: Mubahalah Bambang Tri Di Bawah Al-Qur'an'. Sesuai dengan judul videonya, dalam video itu, Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tindakan mubahalah. Mubahalah merupakan sumpah yang diucapkan dua orang atau dua kelompok, yang saling merasa benar, seperti yang dikutip detikcom dari laman resmi Perbandingan Madzhab UNIDA Gontor.Pada video itu Bambang Tri Mulyono menyinggung soal ijazah Presiden Jokowi. Dalam video berdurasi 45 menit 12 detik itu, Bambang bersumpah rela mati jika ijazah Jokowi tidak palsu.                        "Sampean berani ngomong demi Allah juga ya. Kalau nanti ngomong di atas Al-Qur'an, berani?" tanya Gus Nur."Berani (ngomong di atas Al-Qur'an), berani. Nggak ada soal, bahkan saya sudah sering sekali meminta langsung kepada Allah di FB 'Ya Allah saya, kalau ijazahnya Jokowi tidak palsu saya minta saya jangan diberi hidup sampai matahari terbit'," kata Bambang dalam video tersebut, seperti dilihat detikcom, Kamis (13/10/2022).           "Atau bahkan kok kurang cepet, 5 menit lagi itu Fadli saksinya. Sudah 5 menit lagi sudah kamu tidur, dia komentar gitu," tambahnya.Kemudian, di bagian 'cuplikan' video itu, ada adegan Gus Nur menuntun Bambang mengucapkan kalimat mubahalah. Dalam pernyataannya di bawah Al-Qur'an dan dituntun oleh Gus Nur itu, Bambang menyatakan siap hidupnya hancur jika pernyataannya merupakan fitnah.Baca juga: Bambang Tri Mulyono dan Gus Nur Tersangka Penistaan Agama, 23 Saksi DiperiksaKonstruksi PerkaraBerdasarkan informasi yang didapatkan redaksi, kegiatan mubahalah yang dilakukan atau dipertontonkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri tersebut dianggap tidak sesuai dengan syarat ketentuan untuk dilakukannya mubahalah dalam ajaran agama Islam. Anggapan tersebut berasal dari sejumlah saksi ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik.Oleh karena itu, penyidik menyimpulkan Gus Nur dan Bambang melakukan perbuatan penodaan atau penistaan terhadap ajaran agama Islam.Tak hanya itu, penyidik juga menganggap tindakan Gus Nur dan Bambang memposting video tindakan yang dinarasikan sebagai mubahalah tersebut sebagai bentuk mengajarkan suatu bagian dari ajaran Islam yang tidak sesuai dengan tata cara yang diajarkan agama Islam. Penyalahgunaan itu, menurut penyidik, dapat terjadi dalam bentuk penggunaan simbol, praktik peribadatan, termasuk penyimpangan pokok-pokok ajaran Islam, terutama untuk kepentingan yang bertentangan dengan tuntunan Agama dan bertentangan dengan keimanan.Oleh karena itu, penyidik memandang Gus Nur dan Bambang Tri telah secara sengaja di muka publik melakukan praktik bersumpah dengan memanfaatkan praktik dan simbol ajaran agama Islam untuk mengajak masyarakat mengikuti kepentingan mereka, dengan berusaha meyakinkan publik atas satu atau dua atau seluruh materi sumpah yang mengandung dusta.Hal ini menurut penyidik, termasuk sebagai tindakan penyalahgunaan agama.Gus Nur dan Bambang hingga kini masih menjalani pemeriksaan dan belum ditahan. Kasus ini awalnya berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/0568/IX/2022 Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022.Baca juga: Penggugat Ijazah Jokowi Ditetapkan Jadi Tersangka Penistaan AgamaKeduanya disangkakan Pasal 156 a huruf a KUHP tentang Penistaan Agama, Pasal 45 a ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan.Kemudian, Pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat.Sebelumnya, Bambang telah ditangkap penyidik Distribusi Bareskrim Polri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, sore tadi sekitar pukul 15.30 WIB. Bambang ditangkap di sebuah hotel.Simak Video: Bambang Tri: Gugat Ijazah Jokowi hingga Jadi Tersangka Penistaan Agama[Gambas:Video 20detik] (fjp/isa)   bambang tri mulyono bambang tri mulyono tersangka penistaan agama gus nur ujaran kebencian


Di Sidang Soal Meme Stupa Roy Suryo Didakwa Lakukan Ujaran Kebencian

Jakarta - Roy Suryo didakwa terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku, agama ras dan golongan (SARA), ujaran permusuhan atau penodaan agama, hingga kasus penyebaran kabar tidak pasti atau berlebihan yang menyebabkan keonaran terkait meme stupa Borobudur. Diketahui meme stupa Borobudur itu menjadi viral usai di-retweet oleh Roy Suryo."Bahwa terdakwa Roy Suryo pada tanggal 10 Juni 2022, atau pada tanggal 11 juni 2022... dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)," kata tim jaksa penuntut umum, Tri Anggoro Mukti, di Pengadilan Negeri Jakarta barat, Jakarta Barat, Rabu (12/10/2022).Awalnya Roy Suryo melihat adanya unggahan di media sosial Twitter terkait foto meme stupa Borobudur yang sudah direkayasa dan diubah menjadi foto lain di akun bernama @IrutPagut. Kemudian keesokan harinya postingan tersebut viral setelah banyak yang berkomentar pengguna Twitter di postingan itu, selain itu postingan itu juga telah dimuat di sebuah media online.                        Baca juga: Tak Hadir Langsung di Pengadilan, Roy Suryo Diadili Tanpa Penyangga LeherSelain itu, terdakwa melihat postingan terkait meme stupa itu yang diunggah oleh akun lainnya. Selanjutnya terdakwa melakukan screenshot terhadap postingan tersebut yang berisi gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Buddha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa yang berwajah selain Budha.Hingga akhirnya pada 10 Juni, terdakwa Roy Suryo secara sadar melakukan Quote tweet atau mengutip tweet gambar stupa yang merupakan simbol suci agama Budha yang telah diedit menjadi gambar yang bukan sebenarnya, yaitu figur stupa yang berwajah selain Budha yang bersumber dari akun twitter @fly_free_DY.           Jaksa Tri Anggoro mengatakan, terdakwa juga turut menambahkan kalimat terhadap stupa tersebut dengan caption atau kalimat yang berbunyi, "Mumpung akhir pekan yang ringan2 saja Twit-nya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik candi Borobudur (dari 50 ribu ke 750 ribu (sh sewarasnya) ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu, lucu hehehe Ambyar". Postingan tersebut dibuat terdakwa Roy Suryo menggunakan HP milik terdakwa.Baca juga: Pengacara: Oknum Kemenag Paksa Roy Suryo Ngaku Salah soal Meme StupaPostingan Roy Suryo itu kemudian menjadi viral hingga akhirnya terdakwa Roy Suryo dilaporkan oleh organisasi Dharmapala. Dharmapala merasa tersinggung atau timbul rasa kebencian karena isi tweet terdakwa sehingga melaporkan terdakwa Roy Suryo ke Polda Metro Jaya.Atas perbuatannya Roy Suryo didakwa Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).Atau kedua, Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan/atau ketiga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (yld/aik)   roy suryo meme stupa borobudur sidang roy suryo ujaran kebencian


Alvin Lim Melawan Usai Dipolisikan Gegara Konten Kejaksaan Sarang Mafia

Jakarta -  Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta melaporkan advokat Alvin Lim ke Polda Metro Jaya terkait konten yang menyebut 'Kejaksaan Sarang Mafia'. Tak tinggal diam, Alvin Lim pun memastikan akan membuktikan pernyataannya.Laporan terhadap Alvin Lim disampaikan oleh Jaksa Yadyn sebagai perwakilan Persaja Kejati DKI didampingi Advokat Persaja Kejati DKI Abdul Bari Alkatiri. Laporan tersebut telah diterima polisi dan teregister dengan nomor LP/B/4820/IX/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tertanggal 20 September 2022."Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) wilayah Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta yang diwakili oleh Dr Yadyn SH, MH membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya terkait kasus penyebaran berita bohong dan atau ujaran kebencian yang dilakukan oleh Alvin Lim yang menyebut 'Kejaksaan Sarang Mafia'," kata perwakilan Persaja Kejati DKI Yadyn dalam keterangan pers tertulis, Selasa (20/9).                        Baca juga: Persatuan Jaksa DKI Polisikan Alvin Lim soal Konten 'Kejaksaan Sarang Mafia'Yadyn menyebut Alvin Lim diduga telah menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian lewat akun YouTube Quotient TV. Dia memastikan laporan itu telah diterima oleh pihak kepolisian."Laporan telah diterima oleh Polda Metro Jaya, terkait video-video yang diunggah di akun YouTube Alvin Lim channel Quotient TV, yang kami pandang sebagai suatu kebohongan publik dengan menyampaikan asumsi-asumsi untuk mempengaruhi masyarakat dengan mendisreditkan Kejaksaan sebagai instansi dan jaksa sebagai personal tanpa disertai fakta hukum dan alat bukti," kata Yadyn.           Yadyn mengatakan Alvin Lim telah menyampaikan kebohongan. Yadyn menyebut kejaksaan telah memiliki wadah melalui bidang pengawasan apabila masyarakat ingin melaporkan perilaku jaksa yang menyalahi aturan."Kami insan Adhyaksa dan sebagai perwakilan Persaja wilayah DKI Jakarta, berharap Polda Metro Jaya memproses laporan kami dengan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang ada, dan dalam laporan kami ke Polda Metro Jaya, kami Persaja Kejati DKI Jakarta telah melampirkan sejumlah bukti-bukti guna mendukung fakta hukum mengenai peristiwa perbuatan dan perbuatan materiil sehubungan dengan dugaan menyampaikan berita bohong kepada masyarakat oleh Alvin Lim melalui channel Quotient TV," ujar Yadyn.Simak selengkapnya di halaman berikutnya.Saksikan juga 'Kanwil BPN DKI Klaim 54 Kasus Mafia Tanah Telah Diungkap':[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       alvin lim kejaksaan agung kejati dki kejagung hoaks ujaran kebencian polda metro jaya


Chat Kembali Ke Tuhan Deolipa Ke Angel Lelga Dalam Penyelidikan

Jakarta -  Nama Deolipa Yumara mencuat lagi ke publik karena dipolisikan terkait tuduhan penistaan terhadap agama hingga ujaran kebencian bermuatan SARA. Hal itu ternyata gegara chat ke artis Angel Lelga yang meminta 'kembali ke Tuhanmu'.Diketahui, Deolipa merupakan bekas pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E dalam kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua. Kasus ini menyita perhatian publik karena menyeret petinggi Polri Irjen Ferdy Sambo.Deolipa saat ini dilaporkan atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA. Deolipa dilaporkan atas pernyataan maupun chat kepada artis Angel Lelga yang meminta Angel Lelga 'kembali ke Tuhan Yesus'. Sebagai informasi, Angel Lelga merupakan seorang mualaf.                        Baca juga: Pelapor Tak Gentar Kamaruddin Lapor Balik soal Hoax Brigadir J: Itu Hak DiaDeolipa Dianggap Menodai AgamaLaporan itu teregister dengan nomor LP/2089/IX/2022/RJS tertanggal Jumat, 2 September 2022, oleh seorang YouTuber, Yonatan Nandar. Dalam laporannya itu, Yonatan Nandar melaporkan Deolipa Yumara atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA."Pada kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini, saya melaporkan Deolipa Yumara atas dugaan penyalahgunaan penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan SARA sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE," kata Yonatan Nandar kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (2/9).           Baca juga: Pelapor soal Deolipa Ngaku Cuma Menduga di Kasus Ferdy Sambo: Ngeles!Yonatan menilai ucapan Deolipa yang meminta Angel Lelga bertobat dan kembali kepada 'Tuhan yang mula-mula' adalah sebuah penodaan. Dia menyebut ucapan itulah yang mendasari kelompok Aliansi Aktivis Indonesia melayangkan laporan tersebut. Angel Lelga diketahui merupakan seorang mualaf."Kalau dia (Deolipa) mengatakan 'bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula', berarti agama saya salah? Di situlah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya, bukan yang lain," ujarnya.Simak video 'Angel Lelga Dipolisikan Imbas Bongkar Isi Chat Deolipa soal Tudingan Hina Agama': [Gambas:Video 20detik]Baca halaman berikutnya pelaporan ke Deolipa dalam penyelidikan polisi>>    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       deolipa yumara deolipa yumara dipolisikan angel lelga penistaan agama polres metro jakarta selatan ujaran kebencian angel lelga vs deolipa yumara


Minta Angel Lelga Kembali Ke Tuhan Berujung Deolipa Dipolisikan

Jakarta -  Deolipa Yumara dipolisikan gegara chat ke artis Angel Lelga yang meminta 'kembali ke Tuhanmu'. Deolipa Yumara dilaporkan atas tuduhan penistaan terhadap agama hingga ujaran kebencian bermuatan SARA.Deolipa adalah seorang pengacara. Nama Deolipa mencuat karena pernah menjadi pengacara Bharada Richard Eliezer atau Bharada E, tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir Yosua.Pernyataan-pernyataan Deolipa terkait kasus Ferdy Sambo menjadi sorotan. Deolipa Yumara juga sebelumnya dilaporkan atas tuduhan penyebaran hoax terkait kasus Ferdy Sambo tersebut.                        Kali ini, Deolipa dilaporkan atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA. Deolipa dilaporkan atas pernyataan maupun chat kepada artis Angel Lelga yang meminta Angel Lelga 'kembali ke Tuhan Yesus'. Sebagai informasi saja, Angel Lelga adalah seorang mualaf.Pelaporan tersebut berawal dari beredarnya chat Deolipa kepada Angel Lelga, salah satunya 'Angel harus kembali kepada Tuhan Yesus'. Tak hanya di chat, pernyataan Deolipa 'Angel Lelga harus kembali ke Tuhan Yesus' ini juga ia sampaikan dalam beberapa kesempatan saat wawancara dengan sejumlah media.           Baca juga: Deolipa Dipolisikan gegara Minta Angel Lelga 'Kembali ke Tuhanmu'Deolipa Dianggap Menodai AgamaLaporan itu teregister dengan nomor LP/2089/IX/2022/RJS tertanggal Jumat, 2 September 2022, oleh seorang YouTuber, Yonatan Nandar. Dalam laporannya itu, Yonatan Nandar melaporkan Deolipa Yumara atas tuduhan penodaan agama hingga ujaran kebencian bernuansa SARA."Pada kesempatan pada sore hari yang berbahagia ini, saya melaporkan Deolipa Yumara atas dugaan penyalahgunaan penodaan agama, ujaran kebencian yang bermuatan SARA sebagaimana diatur di dalam Pasal 156 a KUHP juncto Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE," kata Yonatan Nandar kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan, Jumat (2/9).Dia menilai ucapan Deolipa yang meminta Angel Lelga bertobat dan kembali kepada 'Tuhan yang mula-mula' adalah sebuah penodaan. Dia menyebut ucapan itulah yang mendasari kelompok Aliansi Aktivis Indonesia melayangkan laporan tersebut. Angel Lelga diketahui merupakan seorang mualaf."Kalau dia (Deolipa) mengatakan 'bertobat dan kembali kepada Tuhanmu yang mula-mula', berarti agama saya salah? Di situlah yang tadi kemudian diduga melakukan pasal-pasal yang sudah tadi saya sampaikan. Jadi itu permasalahannya ya, bukan yang lain," ujarnya.Baca juga: Dituding Sebar Hoax, Deolipa dan Kamaruddin Dilaporkan ke BareskrimBaca di halaman selanjutnya: alasan pelapor polisikan Deolipa hingga tanggapan Deolipa...Simak juga Video: Angel Lelga Dipolisikan Imbas Bongkar Isi Chat Deolipa soal Tudingan Hina Agama[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                              3                           Selanjutnya       deolipa yumara deolipa yumara siapa deolipa yumara dipolisikan deolipa pengacara bharada e deolipa deolipa vs angel lelga angel lelga penistaan agama ujaran kebencian polres metro jakarta selatan jabodetabek round-up


Roy Suryo Ditahan

Jakarta - Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo usai ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penistaan agama berkaitan unggahan stupa Borobudur. Dalam kasus ini Roy Suryo dijerat dengan sejumlah pasal.Dikutip dari detikNews, Jumat (5/8/2022), polisi melakukan penahanan karena khawatir Roy Suryo menghilangkan barang bukti. "Hal ini (penahanan) dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan."Penyidik memutuskan mulai malam ini terhadap Roy Suryo Motodiprojo sebagai tersangka ujaran kebencian ini mulai dilakukan penahanan," kata Zulpan menambahkan.                        Baca juga: Polisi Bilang Sehat, Roy Suryo Masih Pakai Penyangga Leher saat DitahanRoy Suryo dijerat Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. "Ancamannya adalah paling lama 6 tahun penjara atau denda Rp 1 miliar," kata Zulpan.Selain itu, Roy juga dijerat Pasal 156 A KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. "Ketiga, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun penjara," tutur Zulpan. (bbn/bbn)   roy suryo roy suryo ditahan ujaran kebencian kabar nasional


Polisi Tahan Roy Suryo Karena Dikhawatirkan Hilangkan Barang Bukti

Jakarta - Polda Metro Jaya resmi menahan Roy Suryo setelah ditetapkan tersangka ujaran kebencian. Roy Suryo ditahan karena dikhawatirkan dapat menghilangkan barang bukti."Hal ini (penahanan) dilakukan karena ada kekhawatiran dari penyidik yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan sebagainya sebagaimana tertuang dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta dikutip dari detikNews, Jumat (5/8/2022).Roy Suryo mulai ditahan malam ini. Roy Suryo ditahan setelah dipastikan dalam keadaan sehat.                        "Penyidik memutuskan mulai malam ini terhadap Roy Suryo Motodiprojo sebagai tersangka ujaran kebencian ini mulai dilakukan penahanan," lanjutnya.Dalam kasus ini Roy Suryo dijerat dengan sejumlah pasal. Dia dijerat mulai dari Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 156A KUHP dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.           Baca juga: Roy Suryo Tersangka Dugaan Penistaan Agama Ditahan, Dipastikan SehatSebelumnya, Zulpan sempat bicara soal indikasi penahanan kepada Roy Suryo. Dia menyebut penahanan kepada Roy tergantung hasil pemeriksaan yang masih berjalan."Nanti setelah pemeriksaan langkah berikut apakah dilakukan upaya hukum kepada yang bersangkutan seperti yang ditanyakan, saya belum bisa sampaikan. Nanti penyidik yang memutuskan karena pemeriksaan belum selesai," ucapnya. Simak Video "Roy Suryo Sebut Sirekap Tidak Layak, Ini Analisisnya" [Gambas:Video 20detik] (ftk/nvl)   roy suryo roy suryo ditahan ujaran kebencian dugaan penistaan agama


4 Sanksi Dari Ugm Untuk Prof Karna Gegara Unggah Ujaran Kebencian

Yogyakarta -  UGM memberikan sanksi etik kepada Prof Karna Wijaya terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ade Armando beberapa waktu lalu. Ada empat poin sanksi yang dijatuhkan terhadap Prof Karna.Sanksi itu tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1843/UN 1.P/KPT/DSDM/2022 yang ditandatangani oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia tertanggal 19 Juli 2022.4 Sanksi Etik yang Dijatuhkan kepada Prof Karna WijayaKewajiban menyampaikan permintaan maaf secara tertulis melalui media massa arus utama nasional paling lambat 14 hari sejak Keputusan Rektor di atas berlaku serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.Selama dua semester Prof Karna Wijaya tidak berhak mendapatkan hibah penelitian yang diberikan Universitas Gadjah Mada dan/atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) UGM.Yang bersangkutan juga akan mengikuti program pembinaan pegawai yang dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Jika nanti terbukti tidak melaksanakan sanksi etik sebagaimana tersebut maka akan dijatuhi sanksi yang lebih berat.Dewan Kehormatan UGM merekomendasikan Prof Karna Wijaya untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sehingga Rektor UGM memutuskan agar pemeriksaan disiplin yang bersangkutan ditangani oleh Tim Pemeriksa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pengusulan dan pendampingan pemeriksaan disiplin tersebut akan difasilitasi oleh UGM dalam hal ini Direktorat SDM.Baca juga: UGM Jatuhkan Sanksi untuk Prof Karna Terkait Ujaran Kebencian ke Ade Armando"Sanksi etik dalam Keputusan Rektor ini telah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas melalui Keputusan Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2022 pada tanggal 17 Juni 2022," kata Rektor UGM Prof Ova Emilia dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).                        Halaman selanjutnya, klarifikasi dan permintaan maaf Prof Karna Wijaya...    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya dosen ugm karna wijaya ujaran kebencian ade armando ugm detikjogja detikjateng


Ugm Jatuhkan Sanksi Untuk Prof Karna Terkait Ujaran Kebencian Ke Ade Armando

Yogyakarta -  UGM memberikan sanksi etik kepada Prof Karna Wijaya terkait kasus dugaan ujaran kebencian terhadap Ade Armando beberapa waktu lalu. Sanksi itu tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1843/UN 1.P/KPT/DSDM/2022 yang ditandatangani oleh Rektor UGM Prof Ova Emilia tertanggal 19 Juli 2022."Sanksi etik dalam Keputusan Rektor ini telah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas melalui Keputusan Dewan Kehormatan Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2022 pada tanggal 17 Juni 2022," kata Ova dalam keterangannya, Rabu (3/8/2022).Sanksi etik yang dijatuhkan kepada Prof Karna Wijaya, yaitu kewajiban menyampaikan permintaan maaf secara tertulis melalui media massa arus utama nasional paling lambat 14 hari sejak Keputusan Rektor berlaku serta tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama.                        Selain itu, selama dua semester Prof Karna Wijaya tidak berhak mendapatkan hibah penelitian yang diberikan Universitas Gadjah Mada dan/atau Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F-MIPA) UGM."Yang bersangkutan juga akan mengikuti program pembinaan pegawai yang dilaksanakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UGM. Jika nanti terbukti tidak melaksanakan sanksi etik sebagaimana tersebut maka akan dijatuhi sanksi yang lebih berat," tegas Ova.           Baca juga: A-Z Ujaran Kebencian Kasus Ade Armando oleh Guru Besar UGM Prof KarnaDewan Kehormatan UGM juga merekomendasikan Prof Karna Wijaya untuk dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang sehingga Rektor UGM memutuskan agar pemeriksaan disiplin yang bersangkutan ditangani oleh Tim Pemeriksa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Proses pengusulan dan pendampingan pemeriksaan disiplin tersebut akan difasilitasi oleh UGM dalam hal ini Direktorat SDM.Sebelumnya, Prof Karna Wijaya mendadak jadi sorotan pada April 2022 lalu. Dia diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando di media sosial.Klarifikasi Prof Karna WijayaProf Karna kemudian angkat bicara. Dia mengakui mengunggah postingan itu. Namun dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojegan (bercanda), gojegan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojegan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui di Balairung UGM, Senin (18/4).Selengkapnya di halaman selanjutnya...    Halaman                      1                                      2                                   Selanjutnya       guru besar ugm prof karna wijaya dosen ugm karna wijaya karna wijaya ugm ade armando ujaran kebencian detikjogja detikjateng


1 042 Akun Medsos Diduga Sebarkan Ujaran Kebencian Ini Kata Waket Mpr

Jakarta - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat mengajak seluruh pihak untuk melawan ujaran kebencian di Tanah Air. Menurutnya, hal ini perlu diupayakan bersama guna memperkuat persatuan dalam membangun bangsa."Di tengah keberagaman dan kompleksnya tantangan pembangunan saat ini, bangsa ini membutuhkan kebersamaan yang kuat untuk menjawab setiap tantangan. Pola komunikasi yang baik dan bebas dari ujaran kebencian di ruang publik menjadi sebuah keharusan," kata Lestari dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).Lestari menjelaskan untuk pertama kalinya memperingati hari Melawan Ujaran Kebencian Sedunia, Sabtu (18/6). Tahun lalu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pun pernah menyoroti keprihatinan global terhadap ujaran kebencian, terutama cyber bullying di seluruh dunia.                        Baca juga: Pimpinan MPR RI Ubah Penamaan Forum Majelis Syuro Dunia, Ini GantinyaMengenai hal ini, pada Februari 2022, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memberikan peringatan ke 1.042 akun media sosial. Adapun akun-akun ini diduga menyebarkan konten bermuatan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Menurut Lestari, efek ujaran kebencian di ruang publik mampu memecah belah suatu bangsa. Oleh karena itu, persoalan ini perlu menjadi perhatian serius oleh seluruh pihak.           "Apalagi dalam waktu dekat tahapan pemilu serentak yang sarat dengan aksi kompetisi perorangan hingga kelompok berpotensi menimbulkan friksi," paparnya.Baca juga: Masih Pandemi, Sidang Tahunan MPR 2022 Direncanakan Ikuti Konsep di 2020Wanita yang akrab disapa Rerie ini pun menambahkan para pihak terkait juga perlu melakukan upaya dini untuk menginformasikan pola-pola komunikasi yang santun dan bertanggung jawab di ruang publik. Salah satunya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.Sebab, kata Lestari, sebagian besar pelaku ujaran kebencian mengaku tidak tahu batasannya. Untuk itu, upaya sosialisasi perlu diikuti dengan langkah edukasi yang mudah dipahami masyarakat guna menekan potensi ujaran kebencian di ruang publik.Lihat juga video 'Ma'ruf: Jika Memahami Al-Qur'an, Tak Ada Lagi Ujaran Kebencian': [Gambas:Video 20detik] (fhs/ega)   mpr lestari moerdijat ujaran kebencian


Cegah Hoax Di Pemilu 2024 Polri Bakal Bentuk Satgas Nusantara

Jakarta - Mabes Polri bakal membentuk satgas khusus bernama Satgas Nusantara guna pengamanan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang. Satgas ini bertujuan mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks terkait Pemilu 2024."Berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, tentunya kita tidak bisa menghindari polarisasi, politik identitas, hoaks, ujaran kebencian, itu tidak bisa kita hindari. Polri sudah menyiapkan Satgas Nusantara, sebagai bentuk cooling system," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat ditemui di kawasan Mabes Polri, Minggu (19/6/2022).Selain itu, lanjut Dedi, Satgas tersebut nantinya akan memberikan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Satgas itu akan menegur konten-konten media sosial yang bersifat polarisasi dan hoaks.                        "Kemudian berkolaborasi juga melakukan kegiatan literasi, sosialisasi, dan pengingat apabila ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menyebarkan, memviralkan konten-konten yang bersifat polarisasi, politik identitas, hoaks, akan kita ingatkan," jelasnya.Baca juga: Desain Istana Garuda di IKN Final, Lelang Proyek Dimulai Bulan IniDedi melanjutkan, nantinya Satgas itu akan memperingatkan masyarakat sebanyak dua kali. Jika masih kedapatan, dia menegaskan akan melakukan upaya hukum.           "Apabila diingatkan, sekali, dua kali masih melakukan tindakan yang sama, maka upaya penegakan hukum harus dilakukan, agar tidak terjadi lagi kegiatan seperti itu. Pak Kapolri selalu mengingatkan mari kita menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebinekaan dalam bingkai NKRI," kata Dedi.Satgas Nusantara, kata, akan diluncurkan bersamaan dengan Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan Pemilu 2024. Targetnya, Operasi Mantap Brata akan dilaksanakan dalam waktu dekat."Ini masih kita godok terus, berapa kekuatan, kemudian ancaman apa saja yang dimungkinkan akan terjadi, berapa sarana prasarana yang digunakan," jelasnya."Insyaallah dalam waktu dekat akan disampaikan bahwa operasi Mantap Brata di seluruh Indonesia," sambungnya.Baca juga: Sederet Fakta Baru di Balik Rencana Naik Candi Borobudur Bayar Rp 750.000Operasi Mantap BrataSebelumnya, Polri siap mengamankan penyelenggaraan dan tahapan Pemilu Serentak 2024. Polri akan menggelar operasi yang dinamakan Operasi Mantap Brata."Nantinya Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata dari tingkat Mabes sampai tingkat polres jajaran," kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (24/5/2022).Dia mengaku pihaknya bakal bekerja sama dengan TNI hingga pemerintah daerah (pemda) dalam pengamanan ini. Diketahui tahapan awal Pemilu dimulai pada 14 Juni 2022."Tentunya Polri juga bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait, TNI, penyelenggara pemilu (KPU), Bawaslu, pemda, dan lain-lain," katanya.Dedi menambahkan, pemilu nanti tentu akan terdapat gangguan kamtibmas yang berbeda-beda. Pihaknya juga tengah menyiapkan anggaran untuk mengantisipasi potensi gangguan itu. (isa/isa)   hoax ujaran kebencian satgas nusantara polri pemilu 2024


Kasus Ujaran Kebencian Deklarator Kami Anton Permana Divonis 10 Bulan Bui

Jakarta -  Petinggi sekaligus deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Anton Permana, divonis 10 bulan penjara atas kasus ujaran kebencian. Anton dinilai terbukti bersalah karena menyebarkan berita bohong.Adapun keputusan itu dibacakan oleh majelis hakim di sidang perkara atas terdakwa Anton Permana yang digelar di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (23/5/2022). Sidang dipimpin ketua majelis hakim Nazar serta hakim anggota Dewa dan Hapsoro Restu Widodo."Menyatakan Terdakwa Anton Permana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menyebarkan informasi atau kabar yang tidak benar. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi masa tahanan," kata ketua majelis hakim Nazar saat membacakan putusan sidang.                        Baca juga: Polri Ungkap Peran Deklarator KAMI Anton Permana Sebar Kebencian SARAMeski begitu, majelis hakim tidak memerintahkan penahanan terhadap Anton Permana. Sebab, masa vonis hukuman dikurangi masa tahanan selama Anton menjalani sidang.Selain itu, hakim memerintahkan agar sebagian barang bukti dimusnahkan dan sebagian lagi dikembalikan. Anton juga dikenakan denda Rp 5.000.           "Menetapkan Terdakwa tidak ditahan. Menyatakan barang bukti dimusnahkan dan sebagian dikembalikan kepada Terdakwa. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000," ujar Nazar.Terdakwa Anton Permana didakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.Baca juga: MA Tolak Kasasi Syahganda Nainggolan di Kasus Berita Bohong Omnibus LawSimak duduk perkara kasus ujaran kebencian yang menjerat Anton Permana di halaman berikutnya.    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       anton permana petinggi kami ditangkap ujaran kebencian


Era Kemarahan Dan Keadaban Digital

Jakarta - We've built a world that's extremely good at generating causes for anger, but extremely bad at giving us anything constructive to do with it (Oliver Burkeman, 2019).Penembakan brutal yang dilakukan oleh pemuda penenteng senjata bernama Payton Gendron di Buffalo Amerika Serikat menyita perhatian dunia. Dalam aksinya yang menewaskan 11 korban dengan sebagian besar di antaranya adalah warga kulit hitam, Gendron merekam tindakannya secara live streaming melalui platform media sosial Twitch. Belakangan terungkap, pemuda 18 tahun tersebut ternyata penyokong teori konspirasi penghapusan ras kulit putih (replacement theory). Menurut The Daily Beast (15/5) lini masa media sosialnya memperlihatkan bagaimana aktivitasnya menyebarkan pesan-pesan kebencian terhadap masyarakat kulit hitam dan Yahudi beberapa bulan sebelum penembakan. Dalam lini masanya juga terungkap, apresiasinya terhadap pembunuhan model serupa yang dilakukan warga Selandia Baru terhadap jamaah salah satu masjid pada 2019. Sebanyak 51 orang meninggal dalam penembakan tersebut. Kedua aksi tersebut menampilkan gejala yang sama. Gejala yang dimaksud berkenaan dengan pemanfaatan ruang digital sebagai sarana keduanya menjalankan aksi kejahatan serta menyebarkan aroma kebencian yang menjalar demikian cepatnya. Di Indonesia, penganiayaan yang dialami oleh Ade Armando, meski dengan kadar kekerasan yang berbeda, juga menampilkan gejala yang sama. Penganiayaan tersebut lahir dari sublimasi pesan kebencian yang terus dipelihara di media sosial. Bahkan, sebelum penganiayaan terjadi, para pelaku sudah saling terkoneksi di media sosial dengan saling berbagi informasi disertai narasi-narasi kebencian musuh Islam, buzzer, cebong, dan sebagainya, yang pada akhirnya meletupkan kemarahan dan kekerasan. Berbagai peristiwa kejahatan sadis yang dilakukan secara terbuka semakin menegaskan kebenaran artikel Oliver Burkeman berjudul The Age of Rage: Are We Really Living in Angrier Times? (The Guardians,11/5/2019) di atas. Saat ini masyarakat sedang berada pada era kemarahan (Age of Rage). Pada era penuh amarah ini, emosi orang mudah diekspresikan. Dalam banyak kasus, ekspresi kemarahan bahkan mengambil bentuk yang paling ekstrem; kebencian, kekerasan, hingga pembunuhan.Kasus penembakan brutal yang dilakukan Gendron dan sejenisnya tidak terjadi secara insidentil seperti kemarahan yang muncul dari ketersinggungan penonton konser akibat bersenggolan satu dengan yang lain. Pelbagai anomali ini adalah akumulasi serial kemarahan yang salah satunya lahir dari ketidaksiapan menerima perbedaan.Setiap orang di setiap saat tentu mengalami kemarahan. Namun di era penuh amarah saat ini, segalanya tampak lebih rumit. Menyitat kutipan artikel Burkeman di atas, dunia yang kita huni saat ini menyediakan fitur-fitur yang sangat mudah memantik kemarahan, namun tersedia sedikit fitur untuk mengelolanya secara konstruktif.Media sosial telah menjelma menjadi simbol paling representatif dari fitur pemantik kemarahan masyarakat saat ini. Di ruang media sosial, kita mudah menjumpai bagaimana serapah dan umpatan bertebaran mengekspresikan amarah masing-masing. Ekspresi kemarahan yang dialami masyarakat saat ini ternyata tidak berhenti di media sosial melalui serangkaian aksi verbatim. Penambakan bermotif ras seperti yang dilancarkan Gendron adalah ekspresi lebih lanjut dalam bentuk kekerasan fisik dan langsung. Hal yang mirip juga terlihat dari kasus penganiayaan yang dialami oleh Ade Armado saat aksi 11 Apri 2022 lalu. Pelbagai komentar serta perdebatan yang melibatkan pegiat media sosial tersebut di media sosial menjadi pengantar yang mengawali lahirnya ragam ekspresi kemarahan dari para penentangnya.Melahirkan KerusakanMedia sosial menyediakan ruang ekspresi kebebasan di alam demokrasi. Namun, seperti dua mata pedang, media sosial juga melahirkan kerusakan (damage) yang yang tidak ringan. Dua peran ganda demikian sebetulnya menandai sisi paradoks dari semua produk teknologi. Sisi buruk dari teknologi tersebut merupakan bahaya teknologi (hazard technology) yang perlu dimitigasi.Bahaya Teknologi telah mengarahkan masyarakat dunia ke dalam risiko katastrofi yang semakin besar. Masyarakat penuh risiko (risk society) adalah istilah yang digunakan Urlich Beck (1986) untuk menyebut fenomena tersebut. Di dunia penuh risiko, masyarakat tidak hanya menikmati distribusi kekayaan teknologi (wealth distribution), tetapi juga risiko yang ditimbulkannya (risk distribution). Dalam bentuknya yang lebih awal, bahaya teknologi menampakkan diri dalam wujud polusi sebagai akibat dari semakin masifnya pemakaian teknologi industri. Kini, bahaya tersebut mengambil bentuk yang paling kentara dalam polusi kebencian di ruang digital. ]Kebencian yang bertebaran memenuhi atmosfer media sosial merupakan salah satu katastrofi yang paling nyata. Ironisnya, kebencian ini terus direproduksi dan disebarkan hingga begitu dekat dengan kehidupan pengguna media sosial. Akibatnya, kebencian daring (online hatred) yang dijejalkan setiap saat melahirkan watak masyarakat era digital yang penuh kemarahan. Masyarakat pemarah yang dibentuk oleh berjejalnya pesan kebencian menjadi salah satu bentuk bahaya teknologi yang paling membutuhkan perhatian di era masyarakat penuh risiko. Efek samping teknologi ini bukannya tidak bisa dicegah. Setiap orang bisa mencegahnya. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi media sosial. Literasi berkaitan dengan kemampuan warganet untuk bisa menyaring ragam informasi palsu dan pesan kebencian yang memasuki kotak pesan gawai masing-masing. Melalui kecakapan literasi yang dimiliki, setiap pengguna sosial tidak lagi menjadi produsen dan distributor pesan-pesan kebencian. Literasi yang kuat diharapkan melahirkan apa yang kini dikenal sebagai keadaban digital, digital civility (Beauchere, 2019). Warga digital yang beradab senantiasa menjunjung tinggi sikap hormat (respect), empati (empathy), dan kebaikan (kindness) dalam bermedia sosial. Dengan demikian, atmosfer media sosial bisa bersih dari pesan kebencian, sementara kemarahan tidak lagi memenuhi ruang perbincangan media sosial.                         (mmu/mmu)   media sosial ujaran kebencian


Apa Kabar Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Dosen Ugm Prof Karna Wijaya

Sleman - Kasus dugaan ujaran kebencian guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya masih terus bergulir. Saat ini Dewan Kehormatan UGM masih melakukan pemeriksaan."Gini, kasusnya Prof Karna Wijaya pada prinsipnya kami rektorat, rektor telah mengirimkan kasus tersebut ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Nah sekarang sedang dalam proses di DKU," kata Rektor UGM Panut Mulyono saat ditemui wartawan, Selasa (17/5/2022).Panut menjelaskan, DKU tengah bekerja untuk menggali informasi terkait kasus dugaan ujaran kebencian yang menjerat dosen UGM itu. DKU, kata Panut, harus memanggil berbagai pihak-pihak terkait.                        "Nah nanti dari semua data yang komprehensif lalu DKU menyampaikan rekomendasi kepada rektor, tentang apa yang harus dilakukan oleh rektor terkait kasus tersebut," katanya.Soal Prof Karna masih menjalankan kegiatan akademik di UGM, Panut belum mengecek ulang. Sebab, terkait SK mengajar dan lain sebagainya ada di tangan dekan.           "Saya belum ngecek. Karena tugas akademik itu di fakultas yang memberikan tugas itu adalah dekan, jadi SK mengajar, SK membimbing, SK terkait dengan tugas-tugas akademik itu di tangan dekan. Nanti saya cek ke dekan," imuhnya.Baca juga: A-Z Ujaran Kebencian Kasus Ade Armando oleh Guru Besar UGM Prof KarnaSebelumnya, Prof Karna Wijaya mendadak jadi sorotan. Dia diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando di media sosial.Prof Karna kemudian angkat bicara. Dia mengakui jika ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui di Balairung, Senin (18/4).Karna berkilah, jika ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya digoreng. Meski begitu, Prof Karna minta maaf."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna.Karna mengatakan masalah ini sedang diproses di UGM."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," ujarnya.Baca juga: Jadi Lokasi Syuting KKN di Desa Penari, Begini Pesona Batu Kapal Bantul Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ams)   guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya dosen ugm karna wijaya ugm ujaran kebencian sleman detikjateng detikjogja


Edy Mulyadi Jalani Sidang Dakwaan Kasus Jin Buang Anak Hari Ini

Jakarta - Terdakwa Edy Mulyadi hari ini menjalani sidang dakwaan kasus 'jin buang anak'. Sidang dakwaan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Pantauan detikcom, Edy tiba di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakpus, Senin (10/5/2022), pukul 11.15 WIB. Edy menghadiri sidang memakai baju batik dan ikat kepala. Dia juga ditemani sejumlah pengacaranya.Baca juga: Edy Mulyadi Terancam 10 Tahun BuiSebelum sidang dimulai, Edy kembali meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan atas pernyataannya. Dia juga berharap hakim mengadili perkaranya dengan adil.                        "Pertama, saya sekali lagi saya minta maaf, itu penting, saya minta maaf ke teman-teman dan saudara-saudara saya di Kalimantan. Kedua, ini kita diadili di pengadilan. Saya sudah baca-baca, pengadilan adalah tempat masyarakat mencari keadilan, dan saya berharap betul-betul ini akan berproses secara adil, transparan, murni secara hukum, sehingga nanti akan divonis secara adil juga," ujar Edy sebelum sidang.Dia pun bicara mengenai ganjaran orang yang berlaku adil. Dia mengatakan, jika orang adil, akan berada di surga, sedangkan yang tidak adil berada di neraka.           "Sebagai orang beragama kita semua, saya terdakwa, lawyer, JPU, hakim semua orang beragama itu ada doktrin agama masing-masing, ada kehidupan akhirat, apalagi setiap itu disebut demi keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi sekali lagi saya berharap akan ada putusan adil karena apa pun akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Kalau (kita) adil, Allah akan berikan ganjaran surga, insyaallah. Kalau (kita) tidak adil, mohon maaf, neraka jahanam," tuturnya.Baca juga: Jaksa Jelaskan Pasal yang Bakal Didakwakan ke Edy MulyadiAwal Mula KasusKasus ini berawal saat Forum Pemuda Lintas Agama Kalimantan Timur mengadukan Edy Mulyadi karena pernyataan yang diduga menghina Kalimantan ke polisi. Edy sebelumnya juga dilaporkan gara-gara ucapan terhadap Menhan Prabowo Subianto soal 'macan mengeong'. Kelompok tersebut mendatangi Polresta Samarinda, Minggu (23/1).Edy Mulyadi kemudian meminta maaf atas ucapannya berkaitan dengan pernyataan Kalimantan sebagai tempat jin membuang anak. Dia mengaku pernyataan itu sebetulnya untuk menggambarkan lokasi yang jauh.Permintaan maaf itu disampaikan oleh Edy melalui akun YouTubenya BANG EDY CHANNEL. Dalam video klarifikasi itu, dia awalnya menyinggung kembali pernyataannya."Kalimatnya gini lengkapnya 'kita ini punya tempat bagus, mahal, di Jakarta, tiba-tiba kita jual, kita pindah tempat ke tempat jin buang anak', kalimatnya kurang-lebih gitu, 'lalu kita pindah ke tempat jin buang anak'," kata Edy seperti dilihat detikcom melalui channel YouTubenya, Senin (24/1). (zap/dwia)   edy mulyadi edy mulyadi hina kalimantan ujaran kebencian tempat jin buang anak kalimantan sara


Lpdp Ungkap Budi Santosa Purwokartiko Belum Klarifikasi Soal Manusia Gurun

Jakarta - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto memastikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko sampai saat ini belum memberikan klarifikasi kepada LPDP terkait ujaran SARA dan kebencian yang diposting di media sosialnya. Andin mengimbau Budi memberi klarifikasi dan meminta maaf terkait ujarannya."Belum ada klarifikasi," kata Andin saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).Baca juga: Dikti-LPDP Bergerak Buntut Status Rektor ITK soal 'Manusia Gurun'Meski begitu, Andin tetap meminta Budi Santosa Purwokartiko meminta maaf atas pernyataannya. Dia juga menyampaikan pihaknya akan mengevaluasi kelayakan yang bersangkutan sebagai pewawancara program beasiswa LPDP.                        "Iya (diimbau minta maaf), dievaluasi lagi kelayakannya sebagai interviewer," ucapnya.Andin juga sempat menyampaikan apa yang disampaikan oleh Budi Santoso Purwokartiko merupakan opini pribadi. Menurutnya, tindakan tersebut akan mempengaruhi reputasinya sebagai interviewer di program beasiswa LPDP.           "Meskipun tulisan Saudara Budi Santosa Purwokartiko adalah opini pribadi, namun berpotensi menimbulkan risiko reputasi terhadap kegiatan ybs sebagai interviewer program beasiswa Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), yaitu program untuk mendanai mahasiswa Indonesia yang melakukan mobilitas di universitas terkemuka di luar negeri selama kurang lebih satu semester," ucapnya.Isi Status SARA Budi Santosa PurwokartikoSebelumnya, Rektor ITK Budi Santosa Purwokartiko dianggap rasis karena status di media sosialnya saat menceritakan pengalamannya sebagai pewawancara calon penerima beasiswa LPDP. Seperti apa tulisan Budi itu?Baca juga: Komisi VIII DPR Desak Rektor ITK Dipecat Gegara Ujaran 'Manusia Gurun'!Berikut isi status Budi yang dinilai rasis itu:Saya berkesempatan mewawancara beberapa mahasiswa yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri, program Dikti yang dibiayai LPDP ini banyak mendapat perhatian dari para mahasiswa. Mereka adalah anak-anak pinter yang punya kemampuan luar biasa, jika diplot dalam distribusi normal, mereka mungkin termasuk 2,5% sisi kanan populasi mahasiswa.Tidak satu pun saya mendapatkan mereka ini hobi demo yang ada adalah mahasiswa dengan IP yang luar biasa tinggi di atas 3.5 bahkan beberapa 3.8 dan 3.9. Bahasa Inggris mereka cas cis cus dengan nilai IELTS 8, 8.5 bahkan 9. Duolingo bisa mencapai 140, 145 bahkan ada yang 150 (padahal syarat minimum 100), luar biasa. Mereka juga aktif di organisasi kemahasiswaan (profesional), sosial kemasyarakatan dan asisten lab atau asisten dosen.Mereka bicara tentang hal-hal yang membumi: apa cita-citanya, minatnya, usaha-usaha untuk mendukung cita-citanya, apa kontribusi untuk masyarakat dan bangsanya, nasionalisme dan sebagainya. Tidak bicara soal langit atau kehidupan sesudah mati. Pilihan kata-katanya juga jauh dari kata-kata langit: insaallah, barakallah, syiar, qadarullah, dan sebagainya. Generasi ini merupakan bonus demografi yang akan mengisi posisi-posisi di BUMN, lembaga pemerintah, dunia pendidikan, sektor swasta beberapa tahun mendatang.Dan kebetulan dari 16 yang saya harus wawancara, hanya ada 2 cowok dan sisanya cewek. Dari 14, ada 2 tidak hadir, jadi 12 mahasiswi yang saya wawancarai, tidak satu pun menutup kepala ala manusia gurun. Otaknya benar-benar openmind, mereka mencari Tuhan ke negara-negara maju seperti Korea, Eropa barat dan US, bukan ke negara yang orang-orangnya pandai bercerita tanpa karya teknologi.Saya hanya berharap mereka nanti tidak masuk dalam lingkungan yang- Membuat hal yang mudah jadi sulit- Bekerja dari satu rapat ke rapat berikutnya tanpa keputusan- Mementingkan kulit daripada isi- Menyembah Tuhan tapi lupa pada manusia- Menerima gaji dari negara tapi merusak negaranya- Ingin cepat masuk surga tapi sakit tetap cari dokter dan minum obat- Menggunakan KPI langit sementara urusannya masih hidup di duniaSemoga tidak tercemarLihat Video: Kontroversi Rektor ITK Sindir Manusia Gurun Pengucap 'Barakallah'[Gambas:Video 20detik] (maa/imk)   rektor itk budi santosa purwokartiko lpdp ujaran kebencian sara rasisme


Komisi Viii Dpr Desak Rektor Itk Dipecat Gegara Ujaran Manusia Gurun

Jakarta -  Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengkritik keras pernyataan berbau SARA dan ujaran kebencian yang disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko lewat media sosialnya. Yandri meminta agar Budi dipecat dari jabatannya sebagai Rektor ITK."Kami minta rektor ini dipecat karena tidak menunjukkan seorang akademisi tapi cenderung seperti provokator dengan isu SARA," kata Yandri saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).Baca juga: Prof Budi Santosa Purwokartiko Bantah Diskriminatif Soal 'Manusia Gurun'Yandri menilai Budi keterlaluan lantaran berkomentar berbau SARA. Menurutnya, Budi tidak cerdas dengan menyampaikan hal tersebut.                        "Ini keterlaluan seorang rektor berkomentar begini, otaknya benar-benar nggak cerdas dengan komen begitu," ucapnya.Budi Santosa Purwokartiko Bantah Diskriminatif soal 'Manusia Gurun'Sebelumnya, Prof Budi Santosa Purwokartiko buka suara soal status yang dia tulis di media sosial (medsos) terkait mahasiswi yang ikut mobilitas mahasiswa ke luar negeri, program Dikti yang dibiayai LPDP. Dia menyatakan tidak ada bermaksud menjatuhkan wanita yang menggunakan hijab atau kerudung.           Prof Budi Santosa menjelaskan tulisan itu adalah opini pribadinya, bukan sebagai rektor ITK. Dia menegaskan sama sekali tidak berniat merendahkan orang yang menggunakan jilbab. Menurutnya, kebetulan 12 orang mahasiswi yang dia wawancarai saat itu tidak ada yang berkerudung.Simak selengkapnya di halaman berikutnya.Tonton Video: Kontroversi Rektor ITK Sindir Manusia Gurun Pengucap 'Barakallah'[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       rektor itk budi santosa purwokartiko sara rasisme ujaran kebencian komisi viii dpr


Komisi X Dpr Sesalkan Ujaran Sara Rektor Itk Desak Minta Maaf Segera

Jakarta -  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyesalkan pernyataan yang dituding bernada SARA atau ujaran kebencian yang disampaikan oleh Rektor Institut Teknologi Kalimatan (ITK) Budi Santosa Purwokartiko lewat akun media sosialnya. Syaiful meminta Budi Santosa Purwokartiko segera meminta maaf."Saya menyesalkan, mestinya nggak perlu refleksi yang sifatnya personal dan sangat berdimensi diskriminatif rasis itu dalam blog personal, pada konteks itu saya menyesalkan dan tidak setuju, terlebih ini ditulis oleh seorang profesor, seorang akademisi, yang di mata publik saya kira termasuk semestinya yang tidak menjadikan ruang publik diisi dengan refleksi personal yang sangat diskriminatif rasis," kata Syaiful Huda saat dihubungi, Minggu (1/5/2022).Baca juga: Sosok Budi Santosa Purwokartiko, Rektor ITK Ramai Dikritik Gegara Status SARASyaiful menyesalkan tindakan Budi lantaran seharusnya akademisilah yang meredam ujaran kebencian di tengah masyarakat. Namun sebaliknya, kata dia, Rektor ITK tersebut justru melakukan ujaran kebencian di depan publik.                        "Ini malah berkontribusi, seolah-olah ini dunia kampus akademisi berkontribusi menambah tidak produktifnya di ruang publik karena ujaran-ujaran kebencian yang semacam itu," ucapnya.Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda (Foto: Dok. PKB)Lebih lanjut, anggota DPR dari dapil Jawa Barat VII ini mendesak Budi sesegera mungkin mengklarifikasi ujarannya dan meminta maaf. Menurutnya, tindakan Budi ini sangat mungkin untuk ditempuh dengan jalur hukum.           "Saya kira dua hal yang kita tunggu dari peristiwa ini, pertama saya berharap pak rektornya, untuk merespons terkait dengan ini, dan mintalah maaf kepada publik, saya kira tidak perlu direspons oleh publik secara berlebihan," ujarnya."Kalau banyak pihak yang tidak setuju dengan ini, misal tidak ada respons sepadan dari yang bersangkutan, saya kira ditempuh jalur hukum saja atau polisi langsung investigasi terkait dengan ini, memitigasi dan investigasi persoalannya seperti apa, karena ujaran kebencian ini sudah ada di teks terbuka, sudah ada di ruang publik, artinya semua ruang yang sifatnya berdimensi hukum saya kira tidak ada masalah untuk ditempuh, kita lihat perkembangannya gimana," lanjut Syaiful.Simak selengkapnya di halaman berikutnya.Tonton juga Video: Arteria ke Masyarakat Sunda: Maaf, Tidak Ada Maksud untuk Rasis[Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       rektor itk budi santosa purwokartiko itk rasis sara ujaran kebencian komisi x dpr pkb


Edy Mulyadi Terancam 10 Tahun Bui

Jakarta -  Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) melimpahkan berkas tersangka Edy Mulyadi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Edy Mulyadi akan segera disidang di kasus penyebaran berita bohong yang menyebabkan keonaran terkait pernyataannya soal 'jin buang anak'."Jaksa Penuntut Umum Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara atas nama Tersangka Edy Mulyadi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait dugaan tindak pidana penyampaian berita bohong, ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat, dan penyalahgunaan atau penodaan suatu kelompok masyarakat berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)," kata Kasi Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting, dalam keterangannya, Selasa (26/4/2022).Pelimpahan tersebut berdasarkan Surat Pelimpahan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor : B-296/M.1.10/Eku.2/04/2022 Tanggal 25 Maret 2022. Selanjutnya tim Kejari Jakpus akan menunggu jadwal sidang Edy Mulyadi yang ditetapkan PN Jakpus.                        Baca juga: Edy Mulyadi Berharap Vonis Bebas di Kasus 'Jin Buang Anak'Bani mengatakan dari hasil penyidikan kasus Edy Mulyadi dapat dilakukan penuntutan Pasal 14 ayat (1) UU RI No.1/1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Subsidair Pasal 14 ayat (2) UU RI No.1/1946 atau kedua Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19/2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Ketiga Pasal 156 KUHP.Berikut ini bunyi Pasal yang akan didakwakan:Pasal 14 ayat 1 UU RI No 1/1946Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggitingginya sepuluh tahun.           Pasal 14 ayat 2 UU RI No 1/1946Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.Baca juga: Momen Edy Mulyadi Kenakan Baju Tahanan-Tangan DiborgolPasal 45A ayat (2) UU ITESetiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (21 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda palingbanyak Rp 1. 000.O00. 000,00 (satu miliar rupiah).Pasal 28 ayat (2) UU ITESetiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Pasal 156 KUHPBarang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500Saksikan juga: GKR Hayu, Kehidupan di Balik Keraton [Gambas:Video 20detik]    Halaman                  1                              2                           Selanjutnya       edy mulyadi ujaran kebencian jin buang anak tempat jin buang anak kalimantan sara


Babak Baru Dugaan Ujaran Kebencian Guru Besar Ugm Ke Ade Armando

Solo - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya tersandung kasus dugaan ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Pihak UGM sudah memanggil Prof Karna untuk dimintai keterangannya.Kasubag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo menuturkan kasus Karna segera diserahkan ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Saat ini Prof Karna dipanggil oleh rektor dan jajaran untuk dimintai keterangan."Hari ini (kemarin,red) dilakukan pemanggilan oleh rektor dihadiri oleh wakil rektor, SDM, lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kasus atau permasalahan ini diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DKU. Untuk proses selanjutnya nanti kita menunggu hal-hal tersebut," kata Dina kepada wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Baca juga: Dituduh Terlibat Gerakan Radikal, Prof Karna Wijaya Akan Lapor BalikJika terbukti melanggar kode etik Karna akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi ini merupakan kewenangan dewan etik."Sanksi terberat dalam konteks kita misalnya bisa penurunan tingkat jabatan misalnya adalah penghentian kegiatan akademik, tentu kami konteks administrasi etiknya," ucap Kepala Kantor Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM Dr Veri Antoni.           Prof Karna Wijaya mengaku hanya gojekanSaat ditemui di Balairung UGM, Karna mengakui mengunggah postingan yang jadi sorotan di medsos itu. Namun, menurutnya komentarnya hanya sebatas guyonan."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, kemarin.Karna menyebut tidak hanya mengomentari kasus pengeroyokan Ade Armando, tapi juga soal klithih, sosial ekonomi, dan kasus kriminal lainnya. Namun, menurutnya hanya postingan tentang pengeroyokan pegiat media sosial Ade Armando saja yang 'digoreng'."Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar itu hanya gojekan biasa," cetus dia.Karna menyebut postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata sembelih. Dia mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Tak hanya itu, postingan lain yang memicu kegaduhan yakni tentang kolase foto beberapa tokoh dengan keterangan, 'SATU PERSATU DICICIL MASSA'. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret. Karna pun berkilah jika unggahan itu hanya sebatas guyonan."Itu memang, itulah gojekan ini. Memang saya mengupload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan," sebutnya.Baca juga: Solo Jadi Tuan Rumah Konser Dream TheaterMeski begitu, Karna meminta maaf ke publik karena pemilihan diksi guyonannya yang akhirnya membuat kegaduhan. Dia menyebut saat ini kasus ini tengah berproses pihak kampus."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," lanjutnya.Karna Wijaya dipolisikanBuntut postingan dugaan ujaran kebencian ke Ade Armando ini, Karna Wijaya dipolisikan Guntur Romli ke Polda Metro Jaya. Guntur yang merupakan politikus PSI ini menduga Karna terlibat gerakan kelompok radikal."Hari ini melaporkan pemilik Facebook yang terduga atas nama Karna Wijaya dosen guru besar UGM. Saya merasa diancam dan dihasut karena ada postingan dia di Facebook yang memuat foto saya dan istri saya yang isinya itu satu per satu dicicil massa," jelas Guntur di Polda Metro Jaya Jakarta, kemarin.Guntur Romli menyebut foto orang-orang yang dimuat dalam unggahan terlapor, mulai dari wajahnya, Deni Siregar, hingga Ade Armando merupakan ancaman serius. Dia pun melaporkan Karna terkait tindakan pengancaman dan hasutan.Guntur Romli pun menduga Karna terlibat gerakan kelompok radikal. Dia menyebut dugaannya itu mengacu pada sebuah postingan di media sosial, tentang pengkaderan organisasi Negara Islam Indonesia (NII)."Ketika saya membaca di media sosial dan berita online, ada dugaan Karna Wijaya bukan dosen biasa, tapi juga ada dugaan dia terlibat dalam gerakan intoleran dan radikal," ucap Guntur Romli.Baca juga: Pernyataan Lengkap Guru Besar UGM soal Dugaan Ujaran Kebencian ke Ade Armando"Itu ada tulisan di Facebook yang saya baca tapi ini baru dugaan ya bahwa ada pengkaderan NII di fakultas kimia di situ. Tapi itu baru dugaan-dugaan saya karena saya anggap ini orang bukan dosen biasa," sambungnya.Guntur Romli melaporkan Karna atas dugaan melanggar Pasal 160 KUHP, Pasal 28 dan 29 UU ITE. Laporan dari Guntur Romli kini telah diterima pihak kepolisian. Laporan itu teregister dengan nomor STTLP/B/1983/V/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Simak Video "Ajang Penghargaan detikjateng-jogja Awards 2024 " [Gambas:Video 20detik] (ams/ams)   ugm guru besar ugm guru besar ugm prof karna wijaya ade armando detikjateng jogja detikjogja round-up detikjateng karna wijaya cuitan karna wijaya ujaran kebencian


Pernyataan Lengkap Guru Besar Ugm Soal Dugaan Ujaran Kebencian Ke Ade Armando

Solo - Terkait dugaan ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando, Guru Besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya memberi pernyataan hari ini. Dalam pernyataannya, Karna menyampaikan permintaan maaf.Karna mengakui dirinyalah yang mengunggah postingan terkait Ade Armando di akun media sosialnya. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Karna menyebut ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya 'digoreng'.Baca juga: Seniman Jogja Yuliono Dianiaya Diduga Premanisme, Polisi Turun Tangan"Sebenarnya tidak hanya kasus Ade Armando, ada kasus klithih, kasus yang lain begal, ada kasus sosial politik, ekonomi juga yang ada di situ tapi tidak digoreng, yang digoreng hanya yang Ade Armando saja," ucapnya.           "Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar itu hanya gojekan biasa," imbuhnya.Ia melanjutkan salah satu postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata 'sembelih'. Ia mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Karna menyebut ada pihak lain yang mengedit postingan itu seakan-akan untuk mengomentari Ade Armando. Postingan itu kemudian diunggah di grup Facebook Kagama oleh orang tanpa sepengetahuannya."Ada kata-kata 'disembelih', padahal kata-kata disembelih itu berasal dari statement di postingan lain, bukan dalam konteks Ade Armando," tegasnya."Saya, kata 'sembelih' itu juga tidak pada Ade Armando, pada konteks lain yang diambil orang itu diedit dan masukkan satu frame bahwa saya melakukan ujaran kebencian. Padahal hanya guyonan saja dan pemilihan diksinya," imbuhnya.Postingan lain yang membuat gaduh adalah tentang kolase foto beberapa tokoh dengan caption 'SATU PERSATU DICICIL MASSA'. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret.Baca juga: Detik-detik Mengerikan Perawat Satwa Tewas Diterkam Harimau Serulingmas ZooSekali lagi, Karna mengaku jika unggahan itu hanya sebatas guyonan. Postingan itu pun dia ambil dari postingan lain."Itu memang, itulah gojekan ini. Memang saya mengupload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan," sebutnya.Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya.Dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," ujar Karna."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," kata dia.Baca juga: Jalur Nasional Blora-Cepu Macet Parah, Ternyata Ini Dia Sebabnya Simak Video "Ajang Penghargaan detikjateng-jogja Awards 2024 " [Gambas:Video 20detik] (sip/rih)   ugm guru besar ugm prof karna wijaya ade armando detikjateng detikjogja ujaran kebencian dosen ugm guru besar ugm round up


Video Guru Besar Ugm Terancam Sanksi Soal Dugaan Ujaran Kebencian Ade Armando

Solo - Tim internal UGM Yogyakarta melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran etik salah seorang Guru Besarnya, Prof Karna Wijaya, terkait unggahan di media sosial soal kasus penganiayaan Ade Armando. Ada sanksi jabatan dan akademik apabila terbukti melanggar kode etik dan profesi.Unggahan itu diduga ada pelanggaran etik dan profesi. Tim internal UGM telah melakukan investigasi dan hasilnya akan diserahkan ke Dewan Kehormatan UGM."Kalau ada pelanggaran kode etik, tentu ada sanksinya," kata Kepala Hukum dan Organisasi UGM, Veri Antoni, Senin (18/4/2022).                        Selengkapnya, tonton video di atas.Baca juga: Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna Minta Maaf (rih/aku)   dosen ugm ugm guru besar ugm prof karna wijaya ade armando ujaran kebencian detikjateng video story detikjateng detikjogja karna wijaya dosen ugm karna wijaya


Dugaan Ujaran Kebencian Prof Karna Dipanggil Rektor Ugm Hari Ini

Sleman - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya meminta maaf menyusul gaduh viral dugaan ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando. Pihak UGM turun tangan dan hari ini rektor memanggil Prof Karna untuk dimintai keterangannya.Kasubag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kasus Prof Karna ini segera diserahkan ke Dewan Kehormatan Universitas (DKU). Untuk saat ini, Prof Karna baru dipanggil oleh rektor dan jajaran untuk dimintai keterangan."Hari ini dilakukan pemanggilan oleh rektor dihadiri oleh wakil rektor, SDM, lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kasus atau permasalahan ini diperiksa dan ditindaklanjuti oleh DKU. Untuk proses selanjutnya nanti kita menunggu hal-hal tersebut," kata Dina kepada wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Baca juga: Viral Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna: GojekanSementara itu, Kepala Kantor Hukum dan Organisasi (Hukor) UGM Dr Veri Antoni mengatakan jika Prof Karna terbukti melanggar kode etik, maka akan dijatuhi sanksi sesuai tingkat kesalahannya."Tentu ada, kalau ada pelanggaran kode etik tentu ada sanksinya tapi kan itu sudah masuk kewenangan tim etik untuk menentukan jenis sanksi apa itu," kata Veri.           "Sanksi terberat dalam konteks kita misalnya bisa penurunan tingkat jabatan misalnya adalah penghentian kegiatan akademik, tentu kami konteks administrasi etiknya," lanjutnya.Sebelumnya, guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentarnya yang viral di media sosial diduga ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya.Baca juga: Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna Minta MaafSaat ditemui wartawan di Balairung UGM, Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.Di sisi lain, dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan."Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna, Senin (18/4)."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," lanjutnya. Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/aku)   dosen ugm guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya ugm rektor ugm ujaran kebencian ade armando detikjateng detikjogja


Diduga Ujaran Kebencian Ke Ade Armando Dosen Ugm Prof Karna Minta Maaf

Sleman - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentarnya yang viral di media sosial diduga ujaran kebencian soal kasus pengeroyokan Ade Armando. Meski berdalih postingannya itu sebatas gojekan, namun Prof Karna tetap menyampaikan permohonan maafnya.Saat ditemui wartawan di Balairung UGM, Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa.Di sisi lain, dia meminta maaf ke publik karena pilihan diksi yang akhirnya membuat kegaduhan.                        "Jadi sekali lagi kalau statement ini menimbulkan kegaduhan, saya sekali lagi mohon maaf kepada publik," kata Karna, Senin (18/4/2022)."Ini sedang diproses di UGM dan nanti yang berhak menjawab soal ini semuanya adalah humas ya. Tentu saja setelah keputusan dari rektor muncul saya tidak bisa bertindak lebih jauh," lanjutnya.           Baca juga: Viral Diduga Ujaran Kebencian ke Ade Armando, Dosen UGM Prof Karna: GojekanDiberitakan sebelumnya, seorang pria diduga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi sorotan karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya."Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4).Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos."UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," terang dia.Baca juga: Karcis Hilang, Pengunjung Mal di Sleman Malah Ngamuk ke Petugas Parkir Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ahr)   guru besar ugm prof karna wijaya karna wijaya dosen ugm ugm ujaran kebencian ade armando viral sleman detikjateng detikjogja


Viral Diduga Ujaran Kebencian Ke Ade Armando Dosen Ugm Prof Karna Gojekan

Sleman - Guru besar FMIPA UGM Prof Karna Wijaya akhirnya buka suara terkait komentarnya yang viral di media sosial diduga ujaran kebencian terkait kasus pengeroyokan Ade Armando. Apa katanya?Karna mengakui ia mengunggah postingan itu. Namun, dia berdalih komentarnya itu hanya sebatas guyonan biasa."Saya memposting sesuatu yang sebenarnya hanya gojekan, gojekan sangat biasa sekali. Bahkan mungkin statement-statement yang dibuat katakanlah Ade Armando dan sebagainya itu lebih sadis ya. Tapi ini kan hanya sebuah gojekan saja terhadap kejadian seperti itu," kata Karna ditemui wartawan di Balairung UGM, Sleman, DIY, Senin (18/4/2022).                        Karna menyebut ia tidak hanya mengomentari kasus Ade Armando. Banyak kasus seperti klithih, sosial ekonomi, dan kriminal lainnya. Akan tetapi hanya postingan Ade Armando yang menurutnya 'digoreng'."Sebenarnya tidak hanya kasus Ade Armando, ada kasus klithih, kasus yang lain begal, ada kasus sosial politik, ekonomi juga yang ada di situ tapi tidak digoreng, yang digoreng hanya yang Ade Armando saja," ucapnya.           "Dalam postingan saya itu saya kira juga tidak vulgar itu hanya gojekan biasa," imbuhnya.Baca juga: Heboh Dosen UGM Tersandung Dugaan Ujaran KebencianIa melanjutkan, salah satu postingan yang digoreng adalah komentarnya yang berisi kata-kata 'sembelih'. Ia mengklaim jika komentar itu ditujukan ke postingan lain dan tidak terkait dengan Ade Armando.Karna menyebut ada pihak lain yang mengedit postingan itu seakan-akan untuk mengomentari Ade Armando. Postingan itu kemudian diunggah di grup Facebook Kagama oleh orang tanpa sepengetahuannya."Ada kata-kata disembelih, padahal kata-kata disembelih itu berasal dari statement di postingan lain, bukan dalam konteks Ade Armando," tegasnya."Saya, kata sembelih itu juga tidak pada Ade Armando, pada konteks lain yang diambil orang itu diedit dan masukkan satu frame bahwa saya melakukan ujaran kebencian. Padahal hanya guyonan saja dan pemilihan diksinya," imbuhnya.Postingan lain yang membuat gaduh adalah tentang kolase foto beberapa tokoh dengan caption 'SATU PERSATU DICICIL MASSA'. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret.Sekali lagi, Karna berkilah jika unggahan itu hanya sebatas guyonan. Postingan itu pun dia ambil dari postingan lain."Itu memang, itulah gojekan ini. Memang saya mengupload itu sebagai gojekan wah ini dicicil massa itu juga ambil dari postingan lain, terus ada dicicil massa itu sebenarnya guyonan," sebutnya.Baca juga: Kasus 'Nuthuk' Terjadi Lagi di Malioboro, Kali Ini Ongkos Becak Rp 80 RibuDiberitakan sebelumnya, seorang pria diduga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi sorotan karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya."Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4).Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos."UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," terang dia.Baca juga: Karcis Hilang, Pengunjung Mal di Sleman Malah Ngamuk ke Petugas Parkir Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ahr)   dosen ugm guru besar ugm prof karna wijaya ugm ade armando viral ujaran kebencian karna wijaya detikjateng detikjogja


Heboh Dosen Ugm Tersandung Dugaan Ujaran Kebencian

Solo - Seorang pria diduga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Karna Wijaya menjadi sorotan karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Pihak UGM menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan.Akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan dugaan ujaran kebencian dari Karna Wijaya. Ada kolase foto yang disebut ujaran kebencian kepada Ade Armando diduga oleh Karna Wijaya yang kini sudah hilang.Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya.                        "Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).Baca juga: Viral Dugaan Ujaran Kebencian Dosen ke Ade Armando, Kampus UGM Ambil SikapDina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos.           "UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," terang dia. Tak hanya UGM, Plt Direktur Jenderal Diktiristek Kemdikbud-Ristek Prof Nizam juga angkat bicara soal kasus dugaan ujaran kebencian ini. Pihaknya menyayangkan dugaan ujaran kebencian ini jika benar dilakukan oleh pegiat akademik, baik dosen maupun mahasiswa."Tentang dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah ditindaklanjuti oleh rektor UGM untuk dilakukan klarifikasi oleh Dewan Kehormatan Universitas," kata Nizam kepada detikcom, Minggu (17/4) kemarin."Tentang ujaran kebencian, saya rasa tidak elok dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa. Terlebih di bulan suci Ramadan yang seharusnya kita jaga emosi, tutur kata dan tulisan kita," ucap dia.Baca juga: Isak Tangis Iringi Pemakaman Perawat Harimau Bonbin Banjarnegara Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (ams/ams)   dosen ugm ugm ujaran kebencian ade armando round-up detikjateng detikjateng jogja detikjogja karna wijaya


Viral Dugaan Ujaran Kebencian Dosen Ke Ade Armando Kampus Ugm Ambil Sikap

Yogyakarta - Seorang pria diduga dosen UGM Karna Wijaya mendadak jadi sorotan. Namanya viral di media sosial Twitter karena diduga menulis ujaran kebencian terhadap Ade Armando.Adalah akun Twitter @MurtadhaO*** yang mengunggah postingan-postingan yang berisi ujaran kebencian itu."Apa benar ini akun FB seorang dosen @UGMYogyakarta yang bernama Karna Wijaya?ðhttps://t.co/IgNwg1o7OUstatus2nya biadab dan kurang mencerminkan sebagai orang yg terdidik. Seperti itukah kualitas seorang profesor di UGM?                        Cc: @nadiemmakarim," tulis akun Twitter @MurtadhaO*** seperti dilihat detikJateng, Minggu (17/4/2022).Dalam postingan itu, terdapat kolase unggahan Karna Wijaya yang bernada kebencian Ade Armando.           Baca juga: Tanahnya Kena Proyek Tol, Keraton Jogja: Boleh Dipinjam, Tak Boleh DibeliSementara itu, Kabag Humas dan Protokol UGM Dina W Kariodimedjo mengatakan bahwa kampus telah memantau kasus yang menyeret nama Karna Wijaya. Menurutnya, UGM akan menindaklanjuti dengan memanggil yang bersangkutan."Kami ingin menginformasikan bahwa UGM memiliki Dewan Kehormatan Universitas yang akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran etika," kata Dina kepada wartawan, Minggu (17/4/2022).Dina mengatakan UGM selama ini telah mengingatkan seluruh civitas akademika untuk bijak dalam bermedsos."UGM juga senantiasa mengingatkan kepada seluruh warganya untuk berperilaku sesuai dengan jati diri UGM dan menjunjung tinggi etika, termasuk dalam penggunaan media sosial," pungkasnya.Baca juga: Bangun Jalan Demi Mudik, Crazy Rich Grobogan Kenang Mobil Terjebak Lumpur Simak Video "Protes UKT dan Uang Pangkal, Mahasiswa UGM Kemah di Depan Balairung" [Gambas:Video 20detik] (rih/ahr)   ugm dosen ugm karna wijaya ade armando ujaran kebencian viral detikjateng detikjogja


Kecanduan Uu Ite

Jakarta - Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dipersoalkan lagi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Terbaru, sebanyak 29 kreator konten yang bekerja pada platform digital Legalpoint.id dan Voicedlaw.id mengajukan permohonan uji materi Pasal 27 Ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 Ayat (2) tentang ujaran kebencian.Ini bukan pertama kali kedua pasal itu dimohonkan pengujian di MK. Sejak diundangkan pada 2008, sudah ada tiga putusan atas permohonan uji materi kedua pasal tersebut. Meski demikian, semua permohonan berakhir kandas dan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional. Namun, banyaknya pengujian terhadap UU ITE mengindikasikan bahwa masyarakat mengamini pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian itu bermasalah. Secara garis besar, masalah pasal pencemaran nama baik dan ujaran kebencian dalam UU ITE adalah karena pengaturannya yang sangat cair, multitafsir, dan sumir.Salah SasaranUU ITE mengalami proses yang cukup panjang. Wacana pembentukan pertama kali muncul pada 1998, dan baru sepuluh tahun kemudian disahkan. Dilihat dari konteks latar belakang, hasil studi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada 2008 menunjukkan setidaknya terdapat dua alasan yang mendorong pembentukan UU ITE.Pertama, kebutuhan akan kerangka hukum teknologi informasi. Pada akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000-an, Indonesia memang belum memiliki kerangka hukum teknologi informasi yang memadai. Padahal, penetrasi internet sudah masuk ke Indonesia sejak akhir tahun 1980-an. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2014), jumlah pengguna internet hingga 2005 meningkat pesat dengan penetrasi mencapai 7,8% dengan jumlah 16 juta orang pengguna.Kedua, adanya dorongan global. Diselenggarakannya World Summit on the Information Society (WSIS) pada 2003 di Jenewa dan pada 2005 di Tunis mendorong komitmen negara peserta untuk membangun information society. Hal itu diperlukan untuk dapat menunjang kerja sama global dalam mencapai pembangunan. Adapun dua hal krusial untuk membangun information society adalah infrastruktur TI dan regulasi yang memadai. Keduanya diperlukan agar mampu menunjang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan sosial di dunia siber.Dengan demikian, dapat diketahui bahwa original intent UU ITE adalah untuk memastikan aktivitas di dunia siber terlindungi, atau lebih tepatnya UU ITE dibentuk agar transaksi elektronik berjalan dengan baik dan hak-hak konsumen terlindungi. Hal itu setidaknya dikonfirmasi dalam konsiderans (bagian menimbang) UU ITE. Namun, alih-alih digunakan untuk menjamin keamanan e-commerce, UU ITE justru lebih sering digunakan untuk memidana hal-hal lain yang tidak menjadi dasar pembentukannya, misalnya kegiatan jurnalistik.Jurnalis, dalam catatan SAFEnet, merupakan salah satu pihak yang paling sering dipidana dengan UU ITE. Pada 2019, tercatat ada delapan kasus dan kemudian meningkat pada 2020 menjadi sepuluh kasus. Maka tidak heran ketika Reporters Without Borders melaporkan Indeks Kebebasan Pers, Indonesia hanya menempati peringkat 119 dunia, jauh di bawah Timor Leste yang berada di peringkat 78 atau Malaysia yang berada di peringkat 101 dunia.Kecanduan yang DifasilitasiJika pecandu narkoba malu mengakui kecanduannya, maka pecandu UU ITE tidak. Maksudnya, dengan delik pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, senjata bernama UU ITE terbukti sakti untuk memidana orang lain. Hal itulah yang kemudian menyebabkan adiksi bagi pejabat publik. Satu pejabat publik menggunakan delik pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, pejabat publik lain mengikuti. Begitulah kira-kira.Ya. Dalam catatan SAFEnet, dari 2008 hingga 2019, 38 persen pelapor UU ITE adalah pejabat publik, termasuk di dalamnya kepala daerah, kepala instansi, dan aparat keamanan. Kasus paling baru yang ramai di jagat maya adalah Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Kasus itu bermula dari unggahan video di kanal Youtube Haris yang mengungkap hasil riset adanya dugaan keterlibatan Luhut dalam bisnis tambang dan operasi militer di Papua. Alih-alih membantah hasil riset dengan data tandingan, Luhut justru melaporkan Haris-Fatia ke Kepolisian. Itulah yang disebut kecanduan. Parahnya, kecanduan itu diamini aparat penegak hukum. Jika penegak hukum mau sedikit membaca, di dalam Surat Keputusan Bersama tentang pedoman interpretasi UU ITE, penyampaian hasil riset tentu bukan merupakan pencemaran nama baik.Masih banyak pejabat publik yang melakukan hal serupa. Hingga kelak, muncullah kredo baru, dipuji jangan terbang, dikritik jangan UU ITE. Kredo tersebut adalah bentuk kekecewaan atas pejabat publik yang serba lapor dan berujung pemenjaraan. Seolah-olah lupa bahwa sanksi (pidana) itu ultimum remidium atau pengobatan terakhir.Toh, jika hasil risetnya salah atau kritiknya tidak benar, masih banyak sarana lain untuk menyelesaikan perkara hukum itu.Ingat, Indonesia itu negara hukum, bukan negara undang-undang. Karenanya, menyelesaikan hukum bisa saja tanpa undang-undang. Atau, apakah kita akan terus terjebak pada undang-undang yang --meminjam istilah Satjipto Rahardjo-- hanya "mayat-mayat hukum"?Muhammad Fajar Sodik mahasiswa Hukum dan Masyarakat, kader PMII Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro                         (mmu/mmu)   uu ite pencemaran nama baik ujaran kebencian


Akun Fb Eko Frananda Ngaku Tni Hina Jokowi Tni Ad Pastikan Bukan Prajurit

Jakarta - Sebuah akun Facebook Eko Frananda mengaku sebagai anggota dan memakai seragam TNI AD pada foto profilnya. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad) memastikan akun yang lakukan ujaran kebencian tersebut, adalah palsu."Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) kembali menegaskan bahwa akun Facebook bernama Eko Frananda yang memakai foto profil salah satu anggota TNI AD lengkap dengan seragam TNI, adalah akun palsu," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna, dalam keterangannya, Rabu (6/4/2022).Baca juga: Terkuak Densus Gadungan Bawa Mobil Berpelat Polri Palsu di PuncakAkun palsu tersebut memuat ujaran kebencian kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Tatang mengatakan, adanya akun tersebut jelas mencoreng nama baik TNI AD.                        "Akun palsu itu telah mencoreng nama baik TNI AD dengan melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi di laman Facebooknya," ujarnya.Tatang menambahkan, pihaknya juga telah melakukan konfirmasi keaslian akun tersebut. Lanjut Tatang, foto anggota TNI yang dipakai dalam akun tersebut, diketahui merupakan foto Prajurit Satu AA dari satuan Perbekalan dan Angkutan Kodam Iskandar Muda (Aceh).           [Gambas:Twitter]Lihat juga Video: PKS soal Keturunan PKI Boleh Jadi TNI: Landasan Kebijakannya Apa?[Gambas:Video 20detik] (aik/aik)   akun facebook facebook ujaran kebencian tni tni ad kadispenad


Hak Berpengetahuan Dan Kendali Ujaran Kebencian

Jakarta - Ujaran kebencian itu laksana bising. Gangguan yang tak diinginkan karena memicu ketidaknyamanan, bersifat merusak serta dapat berdampak sangat buruk terhadap kesehatan. Lebih dari itu ujaran kebencian merusak kohesivitas masyarakat bahkan berpotensi memecah belah bangsa. Adakah solusi yang bersifat alami?Memandang ujaran kebencian dalam perspektif setara bising memberi ruang untuk memahaminya dengan analogi prilaku penjalaran gelombang mekanik. Pancaran kebencian memiliki karakteristik yang berasosiasi setara dengan besaran frekuensi, panjang gelombang, dan energi, serta selalu memerlukan media untuk penjalaran.Mengapa ujaran kebencian memiliki daya hasutan menggerakkan massa? Jika dicermati, ujaran kebencian selalu disajikan dalam pola yang diulang-ulang. Pesan durasi pendek repetitif yang disengaja untuk menggiring persepsi subyek penerima. Memicu respons tunggal bersifat spontan, membenarkan, bahkan penuh kemarahan.                        Baca juga: Keindonesiaan Kita dalam Perspektif Sains MetamaterialPada kasus ujaran yang menyasar masyarakat awam, kesengajaan perulangan analogi terhadap pola perambatan gelombang berfrekuensi tinggi di dalam material. Gelombang menjalar dalam pola periodik bertempo cepat. Panjang gelombang dan periodenya bernilai kecil sehingga energinya terserap efektif melalui mekanisme redaman viscous oleh pori maupun serat material. Porositas tinggi berdampak meningkatkan mekanisme serapan akibat akumulasi gesekan partikel udara dengan bidang permukaan pori atau serat. Energi gelombang terkonversi menjadi panas. Pada kondisi seperti ini serapan energi sepenuhnya ditentukan oleh parameter resistif material.Sajian ujaran menggelegar nada tinggi memiliki kekuatan menggugah. Terlebih jika disisipi diksi yang sengaja dibenturkan dengan parameter esensial anutan publik.Parameter esensial itu dapat berupa norma, rasa keadilan, identitas primordial suku dan adat, bahkan nilai dan sendi keimanan yang seolah ternodai. Homogenitas interaksi dalam lingkup terbatas serta cara berpikir jujur sederhana masyarakat awam dimanipulasi secara tak pantas. Disasar sebagai jalan merasukkan paham kebencian memantik perasaan terzalimi. Perasaan terzalimi itu analogi dengan paparan tekanan pada material yang menimbulkan efek regangan. Dampaknya mengubah bentuk dan struktur pori material, memperluas bidang gesekan yang lalu memicu peningkatan laju konversi energi menjadi panas. Itu sebabnya mengapa respon masyarakat awan lebih dominan bersifat emosional.           Tidak berhenti di situ, untaian fakta di media menunjukkan bahwa para pelaku yang memiliki kadar intelektualitas tinggi memahami benar karakter respons publik. Mereka menyasar target dengan strategi berbeda. Pola yang lazim ditempuh adalah berupa paparan bersifat argumentatif dibumbui analisis untuk memberikan kesan ilmiah.Mereka menyadari bahwa kalangan terpelajar dan masyarakat urban di kota-kota besar merespons isu apa pun berdasarkan kecocokan narasi dengan nalar bepikir kritis. Hal yang mensyaratkan dukungan ketersediaan bukti menguatkan. Maka tidak mengherankan jika sajian hoax dan rekayasa fakta lazim terjadi. Kasus Ratna Sarumpaet merupakan contoh yang nyata. Bukti bahwa kaum terpelajar sekali pun dapat sangat memiliki niat kuat untuk berbohong secara sengaja demi menebar kebencian. Sisi baiknya sendi kehidupan bermartabat selalu punya cara alami untuk menyajikan binar kebenaran. Drama Ratna Sarumpaet berujung sebagai jejak abadi ironi pilu yang mempermalukan dirinya sendiri.Pola sebaran kebencian seperti itu pun dapat didekati dengan model yang sama. Reaksi kaum terpelajar beranalogi dengan mekanisme resonansi dalam perambatan gelombang di bentang frekuensi rendah. Energi akan terserap hanya jika frekuensinya memiliki kecocokan dengan nilai parameter reaktif material. Pada kasus gelombang bunyi, kelenturan dan massa material menjadi faktor penentu. Keduanya berasosiasi dengan wawasan pengetahuan serta pengalaman berinteraksi dalam komunitas heterogen yang menjadi ciri kalangan urban kota besar. Karena itu respon mereka bersifat rasional subyektif, tergantung kekuatan bernalar dan riwayat pergaulan.Model interaksi gelombang dan material di atas bertumpu pada analisis impedansi. Impedansi adalah parameter fisika yang secara harfiah bermakna sebagai karakter penciri yang menentukan respons spesifik sebuah sistem fisis kala terdapat penjalaran energi yang melaluinya. Karakter tersebut tersaji dalam bentuk kompleks. Bagian realnya merujuk pada serapan energi bersifat resistif yang mengubah energi menjadi panas. Adapun bagian imajinernya merujuk pada serapan energi secara reaktif dengan mekanisme resonansi.Baca juga: Teknologi dan Rekayasa PersepsiTerdapat suatu keadaan khusus ketika impedansi material dimanipulasi sedemikian rupa sehingga seluruh energi gelombang dapat tersalurkan secara sempurna. Keadaan ini disebut dengan matching impedance. Situasi tersebut berasosiasi dengan tindakan manipulasi informasi dan peristiwa untuk memastikan bahwa pesan kebencian tertelan sempurna. Itu dapat terjadi bila pemahaman dan persepsi publik dapat dibuat selaras dengan bangun persepsi yang dikehendaki penyebar ujaran. Beruntungnya, analisis impedansi juga memberikan ruang peluang solusi untuk meredam sebaran ujaran kebencian seperti tersaji dalam uraian berikut.Pemenuhan Hak Berpengetahuan MasyarakatTelah digambarkan bahwa terserapnya pesan kebencian kepada masyarakat awam dapat dijelaskan dengan analogi mekanisme konversi energi gelombang menjadi panas. Serapan energi ini akan berkurang signifikan jika porositas material terkurangi signifikan pula. Keadaan itu dapat diciptakan dengan cara memasukkan material tambahan sebagai pengisi pori. Akibatnya nilai densitas membesar, material menjadi lebih keras dan reflektif. Di samping itu manipulasi impedansi dapat dilakukan untuk membuat material bersifat sepenuhnya reflektif sehingga semua gelombang terpantul sempurna. Sebuah padanan untuk keadaan masyarakat yang semula awam lalu berkemampuan menolak apa pun bentuk sebaran kebencian karena telah memiliki imunitas.Mekanisme berbeda dapat diterapkan pada padanan keadaan kaum terpelajar. Manipulasi komponen imajiner impedansi memberi ruang untuk membangkitkan gelombang dengan fase yang berlawanan terhadap fase isyarat ujaran kebencian. Hal ini memicu keadaan anti resonansi dan interferensi destruktif. Ujaran kebencian dilawan dengan prilaku welas asih berupa kesadaran bersama untuk memperkuat semangat berbuat baik secara aktif dalam keserempakan.Lantas tindakan apa yang tepat sebagai penguat imunitas pada kasus orang awam itu? Tindakan serupa yang memicu menguatnya kemampuan anti resonansi dan efek interferensi destruktif pada spektrum yang luas respons kaum terpelajar.Baca juga: Waspada Serigala-Serigala InstagramKlIwaItu tak lain dari tindakan pemenuhan hak berpengetahuan publik. Akses terbuka dan sajian sistematis asupan pengetahuan dapat menumbuhkan fundamen kokoh untuk mengkaji kebenaran pesan. Orang awam tidak lagi menjadi korban justru karena kejujuran dan kesederhanaan berpikir mereka yang dimanipulasi secara tidak patut. Wawasan pengetahuan yang lebih kaya dapat menjadi pengungkit daya kritis untuk melakukan pembandingan fakta sekaligus tameng susupan faham pembodohan yang menjerumuskan.Bagi kaum terpelajar pemenuhan hak tersebut bersifat memperkaya khasanah untuk memperlebar bentang tapis susupan penyesatan. Termasuk misalnya keputusan untuk tidak merespons sebagai bentuk respons. Alih-alih bertaut dengan sebaran ujaran kebencian, kaum terpelajar justru dapat menjadi motor memperkuat keselarasan publik. Melawan dengan cara menebar kebaikan. Pemenuhan hak berpengetahuan publik menjadi katalis penguat keserempakan bersikap anti resonan terhadap sebaran kebencian.Peran utama pemenuhan hak berpengetahuan itu tentu saja menjadi tanggung jawab negara. Itu dapat ditelusuri pada UU No 14 Tahun 2008 yang mengatur dan menjamin hak warga negara untuk mendapatkan informasi publik meski bukan secara tak terbatas. Undang-undang tersebut berdampak positif. Namun tidak dalam posisi sebagai bagian strategi melawan arus paparan ujaran kebencian.Oleh karena itu, perguruan tinggi (PT) tepat untuk mengambil peran strategis. Selaras berkhidmatnya PT dengan institusi negara adalah bentuk pengejawantahan tridharma. Memantik kedekatan emosional masyarakat bahwa PT hadir nyata sebagai madrasah besar inovasi dan pencerahan. Tempat yang dituju publik untuk melabuhkan asa. Simpul cerdas ekosistem kuat pemberdayaan karena ketersediaan solusi persoalan publik.Sumbangan pengetahuan para cendekia di PT laksana bandul pengendali irama yang berayun dalam dinamika interaksi sosial. Masyarakat kita memiliki karakter respons cepat dengan memori pendek atas suatu peristiwa. Terbaca dari prilaku meneruskan pesan dan tautan media sosial tanpa melakukan filter lalu mudah pula melupakannya tanpa mempertimbangkan dampak dari perbuatan itu. Mengacu kepada faham Dromologi Virilio, kelompok ini rentan menjadi korban ketidaksiapan menghadapi deras asupan informasi. Gagap tak sepenuhnya kuasa untuk berada dalam kecepatan perubahan kesadaran memahami keadaan. Seolah tidak memiliki gentong penyangga pertimbangan kritis sebelum mengambil keputusan. Membuat mereka tidak sadar justru menjadi elemen yang menyajikan manfaat bagi penyebar ujaran kebencian.Setiap PT elok berkontribusi memperkaya khasanah ilmu dalam gentong penyangga pertimbangan masyarakat. Dalam perspektif interaksi gelombang dan materi gentong yang berisi penuh pengetahuan itu laksana resonator yang mempertinggi kelenturan sistem fisis dalam merespon aliran energi. Memberikan manfaat dengan adanya mekanisme redaman untuk menekan respon seketika transmisi energi. Sebuah keadaan yang merupakan analogi untuk upaya reduksi respon spontan publik meneruskan sebaran konten media sosial tanpa pertimbangan.Mari berselaras memenuhi hak berpengetahuan publik untuk berbuat baik. Sebagai bangsa yang diberkati dengan limpahan parameter esensial kearifan nilai budaya, kita memiliki pegangan keluhuran nilai-nilai adat. Adat Jawa mengenal sesanti mamayu hayuning bawana yang bermakna ikhtiar memolekkan kehidupan di dunia. Begitu pun pesan sabalong sama lewa yang mengajarkan prinsip hidup selaras dan seimbang dalam sistem nilai masyarakat Sumbawa. Suku-suku nusantara yang lain pun memiliki pesan mulia senada yang mengajarkan mulianya berkebaikan dalam hidup selaras. Buah kecendekiaan bernalar leluhur bijaksana. Bahwa menjadi elemen penyalur aliran energi kebencian itu bukan pilihan.*) Iwan Yahya - Dosen dan Peneliti The Iwany Acoustics Research Group (iARG), Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sebelas Maret Surakarta. (tor/tor)   ujaran kebencian iwan yahya fisika


Jadi Tersangka Pendeta Saifuddin Ibrahim Terancam 6 Tahun Penjara

Jakarta - Pendeta Saifuddin Ibrahim telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penodaan agama. Saifuddin terancam sanksi pidana penjara 6 tahun dan denda Rp 1 miliar."Pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Rabu (30/3/2022).Baca juga: Polisi: Kami Tahu Pendeta Saifuddin Ibrahim Pantau Kasus di BareskrimAncaman sanksi itu merujuk pasal yang dipersangkakan oleh penyidik. Saifuddin Ibrahim dijerat pasal ujaran kebencian UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE).                        "Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ucap Ramadhan.Saifuddin Diminta Serahkan DiriSebelumnya, Pendeta Saifuddin Ibrahim ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama dan ujaran kebencian. Usut punya usut, Saifuddin ternyata menyadari dia sedang diburu polisi.           "Kami melihat saudara SI telah menyampaikan, telah monitor tentang penanganan kasus ini," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat konferensi pers, Rabu (30/3).Baca juga: Polri Buka Peluang Ajukan Red Notice Guna Buru Pendeta Saifuddin IbrahimRamadhan mengatakan Pendeta Saifuddin Ibrahim sempat mengunggah sebuah video di YouTube yang menyebut dia sedang diburu polisi. Lebih lanjut, Polri memberikan ultimatum terhadap Saifuddin untuk segera menyerahkan diri."Ada postingan yang dibuat oleh saudara SI. Jadi rekan-rekan bisa melihat dia membuat video baru yang mengatakan polisi mencari yang bersangkutan. Artinya memantau," jelas Ramadhan."Kami sampaikan kepada saudara SI tentu monitor terhadap kegiatan ini untuk dapat mematuhi aturan hukum yang berlaku sebagai warga negara Indonesia berani berbuat harus berani mempertanggungjawabkan apa yang telah ia buat," imbuhnya.Simak video 'Jadi Tersangka, Saifuddin Ibrahim Kena Pasal Berlapis!': [Gambas:Video 20detik] (rak/haf)   saifuddin ibrahim pendeta saifuddin ibrahim ujaran kebencian