Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Lampung dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan menyejahterakan. Konsekuensinya, keserasian antar kebijakan pengelolaan wilayah pesisir terkait keterlibatan masyarakat menjadi penting, guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan wilayah pesisir. Oleh karena itu, artikel ini akan menganalisis keserasian antara kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maupun yang setara, khususnya ketentuan mengenai pelibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Kajian ini berkesimpulan bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung terkait keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir masih disharmoni dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi maupun yang setara. Disharmoni ini menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan dalam peruntukan dan pemanfaatan sumber daya pesisir, dan keterbatasan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan wilayah Pesisir Lampung. Sehingga kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung perlu direvisi melalui harmonisasi secara vertikal maupun horizontal, guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat.Kata kunci: Lampung, Harmonisasi Kebijakan, Pengelolaan Pesisir
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia