PERLINDUNGAN KORBAN DALAM KASUS PENYEBARAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA
Berbagai kasus penyebaran berita palsu dan bohong fake news and hoax di Indonesia telah menjadi permasalahan yang sangat serius. Bukan hanya berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan, namun pada perlindungan hukum terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Pada kasus kasus penyebaran fake news and hoax, undang undang beserta perangkat penegakan hukum lebih fokus kepada pelaku kejahatan, sementara korban victim dalam kasus tersebut tidak banyak mendapatkan porsi yang lebih. Tulisan ini mendiskusikan tentang pengaturan t e rkait b erita p alsu atau berita h o a x d an p enera p an sa n ksi terhadap pelaku tindak p i d a n a penyebaran berita hoax t e r h a d ap beberapa pihak yang juga ikut t e rkait p en y eba r luasan berita bohong Tulisan ini juga fokus kepada upaya perlindungan terhadap korban dalam berbagai kasus penyebaran berita hoax di media sosial di Indonesia. Penelitian ini menganalisis berbagai kasus terjadi di Indonesia yang diperoleh dari berbagai media baik cetak maupun online. Sehingga, metode dalam penelitian ini menggunakan studi empiris dan kepustakaan. Penelitian ini menegaskan bahwa d asar peng aturan atas p en y eba r a luasan b erita p alsu h o a x t e lah d iat u r dan ditetapkan ke U U N o 1 9 Tah u n 2 0 1 6 p as a l 2 8 a y at1 dan ayat 2 Kemudian dari Undang Undang itu ada juga p eraturan lain yang membahas tentang p eny e b ar luasan b erita hoax yang kemudian dijelaskan ke dal a m U U N o. 1 Tah u n 1 9 4 6 (UU Peraturan Hukum Pidana) p asal 1 4 d a n Pasal 15 juga dalam p asal 31 1 d an pasal 37 8KU H P serta P asal 2 7a y at3U U N o. 1 9Tah u n 2 0 1 6(UU ITE) Perlindungan korban dalam kasus ini dapat ditemukan pada berbagai aturan perundang undangan, diantaranya PP No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada saksi dan korban; dan Undang Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.