EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL CAKUPAN KUNJUNGAN IBU HAMIL K4 DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Indikator standar pelayanan minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu standar pelayanan minimal tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan. Salah satu standar pelayanan minimal yaitu cakupan kunjungan ibu hamil K 4 yang termasuk dalam salah satu pelayanan kesehatan dasar. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Standar Pelayanan Minimal untuk cakupan kunjungan ibu hamil k4 di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2015 yaitu 65% dan Standar Pelayanan Minimal cakupan kunjungan ibu hamil k4 di Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2015 yaitu 81% masih belum mencapai standar yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no.741 tahun 2008 sebanyak 95% Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow di Puskesmas Lolak dan Puskesmas Mopuya. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan April 2017. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara mendalam diolah dengan membuat transkrip hasil pembicaraan tersebut, selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode analisis isi (content analysis) yaitu membandingkan hasil penelitian dengan teori teori yang ada di kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan Penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek pengadaan buku KIA sudah berjalan cukup baik namun masih perlu rutinitas pengadaan buku KIA, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek kegiatan pendataan bumil sudah berjalan cukup baik namun masih terkendala dengan pendekatan yang manual, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek kegiatan pelayanan antenatal sesuai standar masih kurang baik dikarenakan pemeriksaan laboratorium belum ada, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek pelaksanaan kunjungan rumah bagi yang drop out sudah cukup baik walaupun ada yang hanya dilakukan 2 kali setahun, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek pembuatan kantong persalinan sudah cukup baik dilaksanakan namun belum dipajang secara baik, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek pelatihan KIP/Konseling dilakukan oleh dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow sudah cukup baik, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek kegiatan pencatatan dan pelaporan masih kurang baik karena kebanyakan digabung dalam buku kohor ibu, penerapan standar pelayanan minimal dalam aspek kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi sudah dilakukan dengan cukup baik Saran untuk penelitian ini meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang pelayanan antenatal dalam pencapaian capaina cakupan k4 berupa pengadaan buku KIA, pengadaan laboratorium, melakukan pelatihan kepada para petugas puskesmas yang terlibat langsung dalam pelayanan antenatal care, melakukan kegiatan evaluasi secara berkala mengenai standar pelayanan minimal cakupan kunjungan ibu hamil di puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan advokasi kepada camat dan kepala desa untuk melibatkan kader posyandu dalam pelaksanaan pendataan dan kegiatan ibu hamil, melakukan kunjungan rumah (home visit) secara tim dan terpadu dengan melibatkan kader untuk menjaring ibu hamil baru secara lebih dini dan memaksimalkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) mengevaluasi fasilitas kesehatan dan peltihan yang dibutuhkan untuk menunjang program antenatal care di puskesmas dan mengajukan kepada Dinas Kesehatan setempat. ABSTRACT Minimum service standard indicator is a reference to describe quantitative and qualitative performance in achieving a certain minimum service standard in the form of input, process, result and or service benefit. One of the minimum service standards is coverage of K4 pregnant women's visit that included in the basic health services. Coverage of K4 pregnant women's visit is coverage of pregnant women who have received antenatal care in accordance with the standard at least 4 times in a district health care for a certain period of time. Minimum Service Standards coverage for K4 of pregnant women's visits in North Sulawesi in 2015 is 65% and Minimum Service Standards coverage for K4 pregnant women's visit in Bolaang Mongondow District in 2015 is 81% still not achieved standard the Regulation of the Minister of Health No.741 in 2008 that is 95% This is a qualitative study with objective to obtain deep information about Implementation of Minimum Service Standard Coverage of K4 Pregnant Woman' Visit. This study was done in Bolaang Mongondow District Health Office at Lolak's Public Health Center and Mopuya's Public Health Center. The study was conducted in February to April 2017. The data collected by depth interviews. Furthermore, the data is analyzed by content analysis method (content analysis) that is comparing the study results with existing theories in the library. From this study showed that implementation of minimum service standard coverage of K4 pregnant women's visit included distribution of KIA book. The application of minimum service standards in the aspect of data collection activities of bumil has been running quite well but still constrained by a manual approach. The implementation of minimum service standards in the aspect of antenatal service activities according to the standard is still not good because there is no laboratory examination. The implementation of minimum service standards in the aspect of the implementation of home visits for the drop out is quite good although there are only done 2 times a year. The application of minimum service standards in the aspect of making the birth bag is quite well implemented but not yet well displayed. The implementation of minimum service standards in the aspects of KIP/Counseling training conducted by the Health Office of North Sulawesi Province and Bolaang Mongondow District is good enough. The application of minimum service standards in the aspect of recording and reporting activities is still not good because most are combined in the book cohort mother. The implementation of minimum service standards in the aspects of supervision, monitoring and evaluation activities has been done fairly well. Suggestions for this study increase the infrastructure to support antenatal care in achieving the coverage of k4 coverage in the form of KIA book procurement. Laboratory procurement, conducting training to puskesmas officers directly involved in antenatal care services. Conducting periodic evaluation activities on minimum service standard coverage of pregnant women visit at puskesmas. Head of Puskesmas advocate to head of sub district and head of village to involve posyandu cadre in data collection and activity of pregnant mother Make home visits in a team and integrated with involving cadres to capture new pregnant women early and maximize Local Area Monitoring (PWS) Evaluate the health facilities and peltihan needed to support the antenatal care program at the puskesmas and submit to the local health office.