TINJAUAN MAQASID SYARI'AH TERHADAP PEREDARAN PRODUKKOSMETIK TIDAK BERLABEL HALAL
Peredaran produk kosmetik legal dan halal merupakan suatu kebutuhan. Sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan keputusan bersama menteri kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 264A/MENKES/SKB/VII/2003;No.02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang pengawasan obat dan makanan. Fenomena membanjirnya produk produk kosmetik yang tengah beredar dimasyarakat tidak diikuti pengawasan yang cukup untuk melindungi konsumen muslim serta minimnya kesadaran akan keamanan dan tidak mempertimbangkan kehalalan produk. Halal tayyib merupakan salah satu sarana penting untuk mengawal doktrin halal dimaksud adalah hadirnya pranata hukum yang mapan, sentral humanis, progresif, akomodatif, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang relevan dengan pokok bahasan. Bahan kepustakaan tersebut dijadikan sumber utama penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskiptif analitik yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan normatif, yaitu mengalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia. Teknik pengumpulan data melakukan identifikais wacana dari buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet) ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan. Analisis data dengan cara induktif, yaitu dari data terkumpul ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. di Indonesia secara keseluruhan Produk yang terdapat di BPOM, sebanyak 175.157 yang disertifikasi baru sekitar 103.382 atau 59,01% (Data Tahun 2014) Sedangkan produk yang terdapat di BPOM DIY sebanyak 1140 dan yang disertifikasi MUI baru sekitar 400 diantaranya 18 produk kosmetik telah tersertifikasi (Data Tahun 2018 sekarang) Statistik produk di BPOM RI menunjukkan bahwa produk kosmetika telah mendominasi dalam persetujuan izin edar, diantara produk produknya seperti makanan dan minuman, obat tradisional, dan suplemen kesehatan. Hasil menunjukkan pada hari Rabu, 20 Februari 2019 bahwa data tahun 2019 produk kosmetik berjumlah 7367 atau 51,8% kemudian disusul produk makanan dan minuman berjumlah 6037 atau 42,5% Data produk kosmetik dalam 30 hari terakhir berjumlah 3851 atau 49,4% sedang produk makanan dan minuman berjumlah 3540 atau 45,4% Data produk kosmetik dalam 7 hari terakhir berjumlah 1622 atau 76,7% kemudian disusul pada produk makanan dan minuman berjumlah 487 atau 23% Jika kosmetik yang tidak memiliki izin edar secara peraturan perundang undangan maka produk tersebut adalah ilegal yang tidak memiliki syarat maka sanksinya adalah Produk harus dimusnahkan jika dalam jumlah besar maka BPOM angkat dalam prodistira/pengadilan karena melanggar undang undang kesehatan no 36 tahun 2009. Ketika BPOM menjumpai produk ilegal namun berlabel halal maka BPOM melakukan mengaudit pada suatu produk kosmetik sudah tertanda label halal maka BPOM memeriksa dan mempertanyakan apakah produk tersebut sudah bersertifikat halal atau belum. jika pelaku usaha sudah memiliki sertifikat halal maka tidak menjadi masalah karena hal tersebut telah legal untuk penggunaan label halal. Kata kunci: Peredaran Kosmetik, Labelisasi Halal Maqasid Syari'ah