SERATUS lima puluh tahun Kesultanan Banjar vakum. Ini setelah Pemerintah Hindia Belanda menghapuskan kerajaan ini pada 11 Juni 1860. Namun, sejumlah bangsawan Banjar gigih melakukan perlawanan terhadap Belanda hingga tahun 1905.
Berikut perjalanan Kesultanan Banjar mengutip Wikipedia. Sumber lain dari buku Suluh Sejarah Kalimantan karangan Amir Hasan Kiai Amir Bondan (1925-1953), Orang-orang Terkemuka dalam Sejarah Kalimantan (Anggraini Antemas), Pangeran Antasari (HA Basuni, Artum Arta, dan Hamlan Arpan).
KESULTANAN Banjar berdiri pada tahun 1520 . Kesultanan Banjar semula berada di Kampung Kuin, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjar kemudian dipindah ke Martapura, Kabupaten Banjar yang disebut juga Kerajaan Kayu Tangi. Kesultanan Banjar masuk Islam pada 24 September 1526. Kesultanan Banjar dihapuskan oleh pemerintah Belanda pada 11 Juni 1860. Pemerintahan darurat/pelarian berakhir 1905).
Ketika ibu kotanya masih di Banjarmasin, Kesultanan Banjar disebut Kesultanan Banjarmasin. Kesultanan Banjar merupakan penerus dari Kerajaan Negara Daha yaitu kerajaan Hindu yang beribukota di Kota Negara, sekarang merupakan ibukota Kecamatan Daha Selatan, Hulu Sungai Selatan.
Menurut mitologi suku Maanyan, suku tertua di Kalimantan Selatan, kerajaan pertama adalah Kerajaan Nan Sarunai yang wilayah kekuasaannya terbentang luas mulai Tabalong hingga ke daerah Pasir. Keberadaan mitologi Maanyan menceritakan tentang masa-masa keemasan Kerajaan Nan Sarunai, sebuah kerajaan purba yang dulunya mempersatukan etnis Maanyan di daerah ini dan telah melakukan hubungan dengan pulau Madagaskar. Kerajaan ini mendapat serangan dari Majapahit sehingga sebagian rakyatnya menyingkir ke pedalaman (wilayah suku Lawangan).
Salah satu peninggalan arkeologis dari zaman ini adalah Candi Agung yang terletak di Kota Amuntai. Pada tahun 1996 telah dilakukan pengujian C-14 terhadap sampel arang Candi Agung menghasilkan angka tahun dengan kisaran 242-226 SM (Kusmartono dan Widianto, 1998:19-20). Menilik dari angka tahun dimaksud, maka Kerajaan Nan Sarunai/Kerajaan Tabalong/Kerajaan Tanjungpuri usianya lebih tua 600 tahun dibanding Kerajaan Kutai Martapura di Kalimantan Timur.
Menurut hikayat Sang Bima, wangsa yang menurunkan raja-raja Banjar adalah Sang Dewa (Sadewa) bersaudara dengan wangsa yang menurunkan raja-raja Bima (Sang Bima), raja-raja Bali, raja-raja Makassar yang terdiri lima bersaudara Pandawa (Sang Bima, Sang Dewa, Sang Kula).
Sesuai Tutur Candi (hikayat Banjar versi II) di Kalimantan Selatan telah berdiri suatu pemerintahan dari dinasti kerajaan (keraton) yang terus menerus berlanjut hingga daerah ini digabungkan ke dalam Hindia Belanda sejak 11 Juni 1860 yaitu :
1. Keraton awal disebut Kerajaan Kuripan
2. Keraton I disebut Kerajaan Negara Dipa
3. Keraton II disebut Kerajaan Negara Daha
4. Keraton III disebut Kesultanan Banjar
5. Keraton IV disebut Kerajaan Martapura/Kayu Tangi
6. Keraton V disebut Pagustian
Maharaja Sukarama, Raja Negara Daha berwasiat penggantinya adalah cucunya Raden Samudera, anak dari putrinya Galuh Intan Sari. Ayah Raden Samudera adalah Raden Manteri Jaya, putra dari Raden Begawan, saudara Sukarama. Wasiat tersebut menyebabkan Raden Samudera terancam keselamatannya karena para pangeran berambisi sebagai pengganti Sukarama. Mereka adalah Pangeran Bagalung, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Tumenggung. Sepeninggal Sukarama, Pangeran Mangkubumi, putra dari Sukarama menjadi Raja Negara Daha, selanjutnya digantikan Pangeran Tumenggung yang juga putra Sukarama.
Raden Samudera sebagai kandidat raja dalam wasiat Sukarama terancam keselamatannya, tetapi berkat pertolongan Arya Taranggana, mangkubumi kerajaan Daha, dia berhasil lolos ke hilir Sungai Barito dan dijemput Patih Masih (Kepala Kampung Banjarmasih). Raden Samudera kemudian dijadikan Raja Banjarmasih.
Sebagai upaya melepaskan diri dari Kerajaan Negara Daha, Raden Samudera mendirikan bandar perdagangan sendiri dan tidak mau lagi membayar upeti. Setelah mengalami masa peperangan di mana Banjar mendapat bantuan dari daerah pesisir Kalimantan dan Kesultanan Demak, Pangeran Tumenggung, raja terakhir Kerajaan Negara Daha akhirnya mengaku kalah dan menyerahkan regalia kerajaan kepada keponakannya Pangeran Samudera. Kekuasaan beralih kepada Pangeran Samudera yang kemudian menjadi Sultan Banjar pertama. Sementara Pangeran Tumenggung mundur ke daerah Alay di pedalaman dengan diikuti para pengikutnya.
Kesultanan Banjar mulai mengalami masa kejayaan pada dekade pertama abad ke-17 dengan lada sebagai komoditas dagang. Secara praktis, barat daya, tenggara dan timur pulau Kalimantan membayar upeti pada Kerajaan Banjarmasih. Sebelumnya Kesultanan Banjar membayar upeti kepada Kesultanan Demak, tetapi pada masa Kesultanan Pajang penerus Kesultanan Demak, Kesultanan Banjar tidak lagi mengirim upeti ke Jawa.
Supremasi Jawa terhadap Banjarmasin dilakukan lagi oleh Tuban tahun 1615 dengan bantuan Madura dan Surabaya, tetapi gagal karena mendapat perlawanan sengit. Sultan Agung dari Mataram (1613–1646) mengembangkan kekuasaannya atas pulau Jawa dengan mengalahkan pelabuhan-pelabuhan pantai utara Jawa seperti Jepara dan Gresik (1610), Tuban (1619), Madura (1924) dan Surabaya (1625). Tahun 1622 Mataram kembali merencanakan program penjajahannya terhadap kerajaan sebelah selatan, baratdaya dan tenggara pulau Kalimantan. Sultan Agung menegaskan kekuasaannya atas Kerajaan Sukadana tahun 1622.
Karena merasa telah memiliki kekuatan cukup dari aspek militer dan ekonomi untuk menghadapi serbuan dari kerajaan lain, Sultan Banjar mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir dan Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam Asam, Kintap dan Swarangan sebagai vazal dari kerajaan Banjarmasin. Ini terjadi tahun 1636.
Pada tahun 1631 Banjarmasin bersiap-siap menghadapi serangan Kesultanan Mataram. Namun karena kekurangan logistik, rencana penyerangan Mataram dibatalkan. Baru setelah tahun 1637 terjadi migrasi besar-besaran dari Jawa sebagai akibat dari korban agresi politik Sultan Agung. Kedatangan imigran Jawa mempunyai pengaruh sangat besar sehingga pelabuhan-pelabuhan di pulau Kalimantan menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa.
Di samping menghadapi rencana serbuan-serbuan dari Mataram, Kesultanan Banjarmasin juga harus menghadapi kekuatan Belanda. Sebelum dibagi menjadi beberapa daerah (kerajaan kecil), wilayah asal Kesultanan Banjar meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, sebelah barat berbatasan dengan Kerajaan Tanjungpura dan sebelah timur berbatasan dengan Kesultanan Pasir.
Pada daerah-daerah pecahan, rajanya bergelar pangeran. Hanya di Kesultanan Banjar yang berhak memakai gelar Sultan. Saat secara rutin kesultanan-kesultanan yang berada di bawah hegemoni Kesultanan Banjar mengirim upeti. Termasuk Kesultanan Pasir yang ditaklukan tahun 1636 dengan bantuan Belanda.
Kesultanan Banjar merupakan penerus dari kerajaan Hindu di Kalimantan Selatan dengan wilayah inti meliputi lima negeri besar yaitu Kuripan (Amuntai), Daha (Nagara-Margasari), Gagelang (Alabio), Pudak Sategal (Kalua) dan Pandan Arum (Tanjung). Kesultanan Banjar bertindak sebagai wakil Kesultanan Demak di Kalimantan, sedangkan Demak adalah penerus Majapahit.
Menurut hikayat Banjar, sejak jaman pemerintahan kerajaan Hindu, wilayah yang termasuk mandala Kerajaan Banjar meliputi daerah taklukan paling barat adalah negeri Sambas (Kerajaan Sambas kuno), sedangkan wilayah taklukan paling timur adalah negeri Karasikan (Kerajaan Tidung kuno) lebih kurang sama dengan wilayah Borneo-Belanda.
Batas-batas negeri/kerajaan adalah antara satu tanjung dengan tanjung lainnya, sedangkan penduduk daerah pedalaman dianggap takluk kepada kerajaan bandar yang ada di hilir misalnya suku Biaju (rumpun Dayak Barito) merupakan bagian dari rakyat kerajaan Banjar bahkan menjadi tentara kerajaan yang handal.
Kerajaan Banjar tidak pernah mengklaim Kalimantan bagian utara. Sejauh ini juga belum pernah ditemukan catatan Kesultanan Banjar mengirim upeti kepada Kesultanan Brunei sebagai penguasa wilayah utara Kalimantan.
Suku Banjar merupakan kelompok masyarakat Melayu terbanyak di Kalimantan. Bahkan jika dibanding suku Brunei. Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada abad ke-17, yang pada masa itu belum banyak suku pendatang mendominasi seperti saat ini seperti suku Jawa, Bugis, Mandar, Arab dan Cina.
Teritorial Kerajaan Banjar pada abad ke 14-17 terbagi dalam tiga wilayah meskipun terminologi ini tidak dipergunakan dalam sistem politik dan pemerintahan dalam kerajaan. Ketiganya adalah:
1. Negara Agung
2. Mancanegara
3. Daerah Pesisir (daerah terluar)
Wilayah kerajaan Banjar meliputi titik pusat yaitu istana raja di Martapura dan berakhir pada titik luar dari negeri Sambas sampai ke negeri Karasikan. Terminologi wilayah Tanah Seberang tidak ada dalam Kesultanan Banjar, karena tidak memiliki jajahan di luar pulau, walaupun orang Banjar juga merantau sampai keluar pulau Kalimantan.
Kerajaan Banjar menaungi hingga ke wilayah Sungai Sambas dari awal abad ke-15 M hingga pertengahan abad ke-16 M yaitu pada masa Kerajaan Melayu Hindu Sambas yang menguasai wilayah Sungai Sambas. Kerajaan Melayu Hindu Sambas runtuh pada pertengahan abad ke-16 M dan dilanjutkan Panembahan Sambas Hindu yang merupakan keturunan bangsawan Majapahit dari Wikramawadhana.
Dalam perjalanan sejarah wilayah Kesultanan Banjar tidak dapat dilihat jelas dengan batas yang tetap. Hal ini dipengaruhi oleh keadaan yang tidak stabil, dan batas wilayah yang fleksibel, dan berkembang atau menurunnya kekuasaan Sultan Banjar.
Sejak dipindahkan ibukota ke daerah Martapura (Martapura, Riam Kanan, Riam Kiwa), Kota Martapura sebagai Kota Raja merupakan wilayah/ring pertama dan pusat pemeritahan Sultan Banjar.
Wilayah teritorial/ring kedua yakni Negara Agung yang meliputi Tabunio atau Tanah Laut, daerah laut, kebalikan arah dari “tanah darat”. Diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787. Kemudian Maluka, daerah yang dikuasai Inggris pada 1815 – 1816 meliputi Liang Anggang, Kurau dan Pulau Lamai.
Banjar Lama dengan Pelabuhan Tatas (Banjarmasin). Tatas diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787, selanjutnya Mantuil sampai Sungai Mesa diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826, sedangkan Kuin Utara sampai perbatasan daerah Margasari tetap sebagai wilayah kerajaan sampai 1860.
Margasari yang masuk wilayah kerajaan sampai 1860. Banua Ampat artinya banua nang empat yaitu Banua Padang, Banua Halat, Banua Parigi dan Banua Gadung. Wilayah kerajaan sampai 1860.
Amandit yang masuk ke dalam wilayah kerajaan sampai 1860. Demikian pula Labuan Amas masuk ke dalam kerajaan sampai 1860. Sedangkan Alay masuk dalam ilayah kerajaan sampai 1860.
Banua Lima artinya lalawangan nang lima yaitu Negara, Alabio, Sungai Banar, Amuntai dan Kalua. Wilayah kerajaan sampai 1860. Muarabahan (atau Pulau Bakumpai yaitu tebing barat sungai Barito dari muara hingga kuala Mengkatip). Diserahkan kepada Hindia Belanda pada 4 Mei 1826 bersama daerah Pulau Burung.
Tanah Dusun yaitu daerah hulu sungai Barito. Pada 13 Agustus 1787 Tanah Dusun Atas diserahkan kepada VOC-Belanda tetapi daerah Mengkatip (Dusun Bawah) dan Tamiang Layang (Dusun Timur) dan sekitarnya tetap sebagai wilayah inti Kesultanan Banjar hingga dihapuskan Belanda tahun 1860.
Teritorial/ring ketiga yaitu Mancanegara dengan tambahan kedua wilayah ini teritorial kerajaan semakin meluas disebut Borneo Selatan meliputi wilayah Barat (Kalimantan Tengah): Biaju, Kahayan, Sebangau, Mendawai, Sampit, Pembuang, Kotawaringin dan Jelai dalam Hikayat Banjar semua daerah ini di bawah Kotawaringin. Diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787 kemudian menjadi Afdeeling Tanah Dayak dan Afdeeling Sampit.
Wilayah Timur : Pagatan, Batulicin, Laut-Pulau, Pamukan dan Pasir. Dalam Hikayat Banjar abad ke-17 semua daerah ini dibawah Pasir, yang kemudian muncul pecahannya Kerajaan Tanah Bumbu (serta Tanah Kusan). Diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787. Pada akhir abad ke-19 Hindia Belanda menjadikannya Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan 11 swapraja termasuk wilayah Kesultanan Pasir itu sendiri dan bekas kerajaan Tanah Bumbu (Kalimantan Tenggara) pada 1863 berkembang menjadi 10 swapraja : Sabamban, Koensan, Pegatan, Batoe Litjin, Poelau Laoet, Bangkalaan, Tjangtoeng, Sampanahan, Manoenggoel dan Tjingal. Sebenarnya ada satu daerah lagi yang sudah dihapuskan yaitu Buntar-Laut.
Teritorial/ring keempat adalah Pesisir yaitu daerah terluar. Maka dengan tambahan kedua wilayah ini teritorial kerajaan semakin bertambah luas lebih kurang sama dengan Provinsi Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda. Perjanjian Sultan Tamjidullah I dengan VOC pada 20 Oktober 1756 untuk menaklukan kembali Sanggau, Sintang, Lawai, Pasir, Kutai dan Berau. Daerah Pesisir terdiri dari:
1. Pesisir Timur disebut tanah yang di atas angin dengan wilayah lebih kurang sama dengan kawasan Borneo Timur dan jika digabung dengan kawasan Borneo Selatan menjadi Karesidenan Afdeeling Selatan dan Timur Borneo pada masa kolonial Hindia Belanda. Diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787.
Pesisir Timur ini wilayah negeri Kutai, negeri Berau (serta bawahannya Kesultanan Bulungan), wilayah terluar di timur yaitu negeri Karasikan atau wilayah Kerajaan Tidung kuno/Kaltara (bawahan Berau) dan pantai sebelah Timur. Pesisir Barat disebut tanah yang di bawah angin, dengan wilayah lebih kurang sama dengan Karesidenan Borneo Barat. Wilayah Batang Lawai atau hulu sungai Kapuas (Kerajaan Sintang dan Lawai). Wilayah Batang Lawai mengirim upeti melalui jalan darat kemudian melalui perjalanan sungai yang bermuara ke laut Jawa dilanjutkan perjalanan laut menuju Banjarmasin. Negeri Sintang (Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu), Lawai (Kabupaten Melawi) dan Jelai termasuk daerah yang diserahkan Hindia Belanda pada 4 Mei 1826. Lawai sebelumnya sudah diserahkan kepada VOC-Belanda pada 13 Agustus 1787.
Wilayah negeri Sukadana (serta cabangnya Kerajaan Tayan, Kerajaan Meliau, Kerajaan Sanggau serta Kerajaan Mempawah). Terakhir kalinya Sukadana mengantar upeti tahun 1661, kemudian Sukadana menjadi vazal Kesultanan Banten setelah kalah dalam perang Sukadana-Landak (dimana Landak dibantu Banten-VOC), kemudian Banten menyerahkan wilayah Sukadana dan Landak (vazal Banten) kepada VOC-Belanda pada 26 Maret 1778, kemudian dijadikan Afdeeling Pontianak.
Wilayah terluar di barat adalah negeri Sambas dan pantai sebelah barat. Menurut Hikayat Banjar, sejak era pemerintahan kerajaan Banjar-Hindu, wilayah Sambas kuno menjadi taklukannya dan terakhir kalinya Dipati/Panembahan Sambas mengantar upeti dua biji intan besar yaitu si Misim dan si Giwang kepada Sultan Banjar IV Marhum Panembahan (1595-1642). Pada 1641, intan Si Misim dipersembahkan kepada Sultan Agung dari Kesultanan Mataram. Kemudian mulai tahun 1675 negeri Sambas diperintah oleh dinasti Brunei dengan nama Kesultanan Sambas dan tahun 1855 digabungkan ke dalam Hindia Belanda dengan nama Afdeeling Sambas.
Pada abad ke-18 Pangeran Tamjidullah I memindahkan kekuasaan pemerintahan kepada dinastinya dan menetapkan Pangeran Nata Dilaga sebagai sultan pertama sebagai Panembahan Kaharudin Khalilullah. Pangeran Nata Dilaga yang menjadi raja pertama dinasti Tamjidullah I dalam masa kejayaan kekuasaannya menyebut dirinya Susuhunan Nata Alam tahun 1772. Putera dari Sultan Muhammad Aliuddin Aminullah bernama Pangeran Amir atau cucu Sultan Hamidullah melarikan diri ke negeri Pasir meminta bantuan pamannya bernama Arung Tarawe (dan Ratu Dewi).
Pangeran Amir kemudian kembali dan menyerbu Kesultanan Banjar dibantu pasukan orang Bugis yang besar tahun 1757 untuk merebut kembali tahtanya dari Susuhunan Nata Alam. Karena terdesak Susuhunan Nata Alam kemudian meminta bantuan VOC.
VOC mengirimkan Kapten Hoffman dengan pasukannya dan berhasil mengalahkan pasukan Bugis. Pangeran Amir terpaksa melarikan diri kembali ke negeri Pasir. Pangeran Amir mencoba meminta bantuan para bangsawan Banjar di daerah Barito yang tidak senang kepada Belanda, karena di daerah Bakumpai/Barito diserahkan Pangeran Nata kepada VOC. Dalam pertempuran kedua ini Pangeran Amir tertangkap dan dibuang ke Sri Langka tahun 1787. Sesudah itu diadakan perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan VOC, di mana raja-raja Banjar memerintah kerajaan sebagai peminjam tanah VOC.
Tahun 1826 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam, berdasar perjanjian dengan VOC yang terdahulu. Berdasar perjanjian ini, Belanda dapat mencampuri pengaturan permasalahan mengenai pengangkatan Putra Mahkota dan Mangkubumi, yang mengakibatkan rusaknya adat kerajaan, yang kemudian menjadikan salah satu penyebab pecahnya Perang Banjar.
Perjanjian itu terdiri atas 28 pasal dan ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada 4 Mei 1826 atau 26 Ramadhan 1241 H. Selain Sultan Adam al Watsiq Billah, perjanjian itu juga ditandatangani oleh Paduka Pangeran Ratu (Putra Mahkota), Pangeran Mangkubumi, Pangeran Dipati, Pangeran Ahmad dan disaksikan para pangeran lainnya.
Perjanjian inilah yang menjadi dasar hubungan politik dan ekonomi antara Kesultanan Banjar dengan pemerintah Hindia Belanda di Batavia. Dalam perjanjian tersebut Kerajaan Banjar mengakui suzerinitas atau pertuanan Pemerintah Hindia Belanda dan menjadi sebuah Leenstaat, atau negeri pinjaman.
Berdasarkan perjanjian ini maka kedaulatan kerajaan keluar negeri hilang sama sekali, sedangkan kekuasaan ke dalam tetap berkuasa dengan beberapa pembatasan dan Residen berperan sebagai agen politik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Isi perjanjian 1826 itu antara lain:
1. Kerajaan Banjar tidak boleh mengadakan hubungan dengan lain kecuali hanya dengan Belanda.
2. Wilayah Kerajaan Banjar menjadi lebih kecil, karena beberapa wilayah menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda.
3. Penggantian Pangeran Mangkubumi harus mendapat persetujuan pemerintah Belanda.
4. Belanda menolong sultan terhadap musuh dari luar kerajaan, dan terhadap musuh dari dalam negeri.
5. Beberapa daerah padang perburuan sultan yang sudah menjadi tradisi diserahkan pada Belanda. Semua padang perburuan itu dilarang bagi penduduk sekitarnya untuk berburu menjangan.
6. Belanda juga memperoleh pajak penjualan intan sepersepuluh dari harga intan dan sepersepuluhnya untuk sultan. Kalau ditemukan intan yang lebih dari 4 karat harus dijual pada sultan. Harga pembelian intan itu sepersepuluhnya diserahkan pada Belanda.
zsm_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn ind_Latn bjn_Latn ind_Latn bjn_Latn ind_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn zsm_Latn ban_Latn ban_Latn ind_Latn bjn_Latn bjn_Latn zsm_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn zsm_Latn bjn_Latn ind_Latn bjn_Latn zsm_Latn ind_Latn zsm_Latn bjn_Latn bjn_Latn zsm_Latn ind_Latn zsm_Latn