Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin
Sekilas tentang Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin
A. Sejarah Kementerian Agama Kota Banjarmasin
Sekilas tentang Profil Kementerian Agama Kota Banjarmasin
A. Sejarah Kementerian Agama Kota Banjarmasin
Pada tanggal 3 Januari 1946 telah berdiri Departemen Agama RI (sekarang Kementerian Agama), Pada tahun 1947 di Banjarmasin berdiri Kantor Urusan Agama Kota Praja Banjarmasin. Tahun 1962 didirikan Kantor Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin, Kemudian Kantor Penerangan Agama Kota Praja Banjarmasin serta Kantor Dinas Pendidikan Agama Kota Praja Banjarmasin
Sejalan dengan perkembangan, Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin membesar, dimana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No,36 tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah perwakilan Kabupaten/Kotamadya. Selanjutnya tugas dan wewenang perwakilan yang sebelumnya hanya sebagai koordinator, maka berdasarkan Keputusan Menteri Agama No.36 tahun 1972, perwakilan Departemen Agama tidak saja sebagai koordinator tapi sebagai pembina dan pembimbing terhadap jawatan-jawatan agama itu dan berubah menjadi Inspeksi Policy, kebijaksanaan baik teknis maupun administratif manjadi tanggung jawab pada perwakilan, sedangkan inspeksi hanya sebagai pelaksana teknis.
Kemudian dengan adanya Keppres No.44,45 tahun 1974 yang diikuti lagi keluarnya KMA No.18 tahun1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi, Kantor Departemen untuk Tingkat Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Urusan untuk Tingkat Kecamatan, sedangkan Inspeksi menjadi Bidang Pembimbing dan pada Kandepag Kabupaten/Kotamadya petugas teknis tersebut menjadi Seksi dan Penyelenggara Bimbingan. Nama tersebut tetap berlaku hingga sekarang, perkembangan selanjutnya KMA No.18 Tahun 1975 diadakan lagi perubahan/penyempurnaan dengan keluarnya KMA No.45 Tahun 1981 antara lain memperjelas tentang tugas pokok dan fungsi Departemen Agama di daerah.
Selanjutnya terjadi lagi perubahan dari KMA No.43 tahun 1981 dengan keluarnya KMA No.373 Tahun 2002 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. Sesuai dengan KMA No.373 Tahun 2002 pasal 82, Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin mempunyai tugas, melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen Agama dalam wilayah Kabupaten/Kotamadya berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Provinsi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana disebutkan dalam KMA No.373 tahun 2002 pasal 83.
Kemudian susunan organisasi Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin sebagaimana tersebut dalam KMA No.373 tahun 2002 masuk dalam katagori Tipologi 1 A yang terdiri dari : Sub bagian Tata Usaha, Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada sekolah Umum, Seksi Pendidikan Keagamaan dan pondok Pesantren, seksi Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Penyelenggara zakat dan wakaf, serta kelompok jabatan fungsional.
Nama Pejabat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut :
1. H. ABDUL MADJID SALMAN (1970–1973)
2. DRS. H. MAS’UD DJUHRI (1973–1984)
3. H. SAH SJUKRAN AM, BA (1984–1986)
4. DRS. H. ISMAIL AHMAD (1986–1991)
5. DRS. H. MUHAMMAD H. HUSAINI (1991–1997)
6. DRS. H. M. RUSLI (1997–2002)
7. DRS. H. ABU BAKAR KABI (2002–2003)
8. DRS. H. DARUL QUTHNI (2003–2005).
9. DRS. H. GUPRAN ISMAIL (2005–2009).
10. DR. H. AHMADI H. SYUKRAN, MM (2009 – Sekarang).
B. Sekilas Peran Banjarmasin dimasa Lalu
Kehidupan di Kota Banjarmasin memang tidak terpisahkan dari Sungai Barito dan beserta anak-anak sungainya. Sejak dahulu Banjarmasin memegang peranan strategis dalam lalu lintas perdagangan antar pulau, karena terletak di pertemuan antara sungai Barito dan Sungai Martapura yang luas dan dalam. Terletak 22 km dari laut Jawa, sungai – sungai tersebut tentunya dapat dilayari kapal besar sehingga kapal-kapal Samudera dapat merapat hingga Kota Banjarmasin.
Pada zaman Belanda, Banjarmasin menjadi pelabuhan masuk dan keluar bagi seluruh daerah aliran Sungai Barito dan merupakan pelabuhan transito untuk kapal – kapal yang datang dari Singapura dan Jawa, ke pantai timur Kalimantan. Barang-barang hasil hutan seperti rotan, damar, kapur barus, karet, telur itik, buah-buahan, barang anyaman rotan, serta batu-batuan permata dan berlian. Barang yang masuk dari Jawa dan Singapura terdiri dari beras, ikan asin, barang-barang pecah belah, minyak tanah, garam, besi dan lain-lain. Sedangkan industri yang berkembang milik warga Eropa yang terdiri di Banjarmasin pada waktu itu terdiri dari Pabrik Es, galangan kapal kecil milik Borneo Industri Mij dan Perdagangan yang dikelola oleh Borneo Soernatra Handel Mij, Heiinnenman & Co, dan Kantor Cabang dari Javasche Bank en Factorij.
Pada masa itu, Banjarmasin mempunyai pelayaran yang teratur dan langsung dengan sampit, Kotabaru, Samarinda, Martapura, Marabahan, Negara, Amuntai, Buntok, Muara Teweh dan Kuala Kapuas serta di luar Kalimantan dengan Surabaya dan Singapura.
Kawasan Banjarmasin awalnya sebuah perkampungan bernama "Banjarmasih" (terletak di Bagian utara Banjarmasin). Tahun 1606 pertama kali VOC-Belanda mengunjungi Banjarmasin, saat itu masih terletak di muara sungai Kuin. Kota-kota yang terkenal di pulau Kalimantan pada awal abad ke-18 adalah Borneo (Brunei City), Hormata, Marudo, Bendamarfin (Banjarmasin), dan Lava (Lawai). Tahun 1747, VOC-Belanda memperoleh Pulau Tatas (Banjarmasin bagian Barat) yang menjadi pusat Banjarmasin semenjak saat itu hingga ditinggalkan Belanda tahun 1809. Tahun 1812 Inggris menduduki Banjarmasin dan menyerahkannya kembali kepada Belanda tahun 1817. Daerah Banjar Lama (Kuin) dan Banjarmasin bagian Timur masih tetap menjadi daerah pemerintahan pribumi di bawah Sultan Banjar yang berkedudukan di keraton Martapura (istana kenegaraan) hingga diserahkan pada tanggal 14 Mei 1826. Tahun 1849, Banjarmasin (Pulau Tatas) menjadi ibukota Divisi Selatan dan Timur Borneo. Saat itu rumah Residen terletak di Kampung Amerong berhadap-hadapan dengan Istana pribadi Sultan di Kampung Sungai Mesa yang dipisahkan oleh sungai Martapura.
Pulau Tatas yang menjadi daerah hunian orang Belanda dinamakan kotta-blanda. Ditetapkan dalam Staatblaad tahun 1898 no. 178, kota ini merupakan Onderafdeeling Banjarmasin en Ommelanden (1898-1902), yang merupakan bagian dari Afdeeling Bandjermasin en Ommelanden (Banjarmasin dan daerah sekitarnya). Tahun 1918, Banjarmasin, ibukota Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo mendapat Gemeente-Raad. Pada 1 Juli 1919, Deean gemeente mulai berlaku beranggotakan 7 orang Eropa, 4 Bumiputra dan 2 Timur Asing. Pada tahun 1936 ditetapkan Ordonantie pembentukan Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost (Stbld. 1936/68). Borneo Barat dan Borneo Selatan-Timur menjadi daerah Karesidenan dan sebagai Gouvernementen Sumatra, Borneo en de Groote-Oost yang pusat pemerintahannya adalah Banjarmasin.
Tahun 1938, otonomi kota Banjarmasin ditingkatkan dengan Stads Gemeente Banjarmasin karena Banjarmasin sebagai ibukota Gouvernemen Borneo. Tanggal 16 Februari 1942, Jepang menduduki Banjarmasin, kemudian dibentuk pemerintahan pendudukan bagi Borneo & kawasan Timur di bawah Angkatan Laut Jepang. Tanggal 17 September 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu (tentara Australia) yang memasuki Banjarmasin. Tanggal 1 Juli 1946 H. J. van Mook menerima daerah Borneo en de Groote-Oost dari tentara pendudukan Sekutu dan menyusun rencana pemerintahan federal melalui Konferensi Malino (16-22 Juli 1966) dan Konferensi Denpasar (7-24 Desember 1946) yang memutuskan pembentukan 4 negara bagian yaitu Jawa, Sumatera, Borneo (Netherlands Borneo) dan Timur Besar (Negara Indonesia Timur), namun pembentukan negara Borneo terhalang karena ditentang rakyat Banjarmasin. Tahun 1946 Banjarmasin sebagai ibukota Daerah Banjar satuan kenegaraan sebagai daerah bagian dari Republik Indonesia Serikat. Kotapradja Banjarmasin termasuk ke dalam Daerah Banjar, meskipun demikian Daerah Banjar tidak boleh mencampuri hak-hak dan kewajiban rumah-tangga Kotapradja Banjarmasin dalam daerahnya sendiri.
bug_Latn ind_Latn bug_Latn ind_Latn bug_Latn bjn_Latn ind_Latn ind_Latn ind_Latn ind_Latn ind_Latn min_Latn min_Latn knc_Latn min_Latn min_Latn min_Latn min_Latn ace_Latn min_Latn zsm_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn bjn_Latn