sentence-transformers tensorboard safetensors bert sentence-similarity feature-extraction generated_from_trainer dataset_size:4876 loss:TripletLoss dataset:ShoAnn/indo_legalqa_triplets arxiv:1908.10084 arxiv:1703.07737 base_model:indobenchmark/indobert-base-p1 base_model:finetune:indobenchmark/indobert-base-p1 autotrain_compatible text-embeddings-inference endpoints_compatible region:us
---
base_model: indobenchmark/indobert-base-p1
datasets:
- ShoAnn/indo_legalqa_triplets
library_name: sentence-transformers
pipeline_tag: sentence-similarity
tags:
- sentence-transformers
- sentence-similarity
- feature-extraction
- generated_from_trainer
- dataset_size:4876
- loss:TripletLoss
widget:
- source_sentence: Apakah meminta-minta sumbangan di jalanan itu diperbolehkan? Sering
    kita jumpai banyak masyarakat yang meminta sumbangan, misalnya untuk pembangunan
    masjid atau perbaikan jalan di lingkungan tersebut, apakah bisa?
  sentences:
  - '[''(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan
    udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel
    yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
    sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara
    (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia
    yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus.
    21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia
    -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45
    ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator
    pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan
    keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat
    udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara
    yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
    pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
    dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator
    pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l-
    b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c.
    personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan
    pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
    ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b
    dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance
    organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan
    negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan
    pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ...
    preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
    cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan
    lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
    cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan
    pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel
    pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel
    pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara
    wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
    diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat.
    30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan
    lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi,
    atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan
    diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
    indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan
    republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan
    dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat
    persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan
    oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
    setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan
    dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat'', ''(2) dan ayat'', "(3) harus memenuhi
    persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang
    yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]'', ayat
    (3), dan ayat", ''(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut
    mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda,
    dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat'',
    "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal
    66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden
    republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya
    sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat
    dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
    dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya
    dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660
    a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara
    dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas
    inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
    niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan
    oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya
    dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan
    oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha
    dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl.
    (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan
    tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
    kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
    atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan
    udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara
    pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya.
    38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1)
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh
    badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
    negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan
    persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang
    mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan
    pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden
    republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga
    tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia
    dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
    pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus
    pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
    sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
    niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan
    tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden
    republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan
    udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling
    sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar
    menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
    niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan
    yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan
    badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah.
    45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
    angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan
    usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha
    dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a
    prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
    kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum
    melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
    berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
    administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara
    niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia
    -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a.
    melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan
    sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat
    udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
    b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan
    wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar
    santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan
    asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar
    suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan
    laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan
    setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja
    keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya
    memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun
    paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan
    apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
    niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara
    kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik
    indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin
    kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
    daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
    paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi
    peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
    lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan
    paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan
    d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat
    udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
    izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan
    wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah
    izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan
    sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan
    udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
    pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab,
    kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah
    pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal
    pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan
    udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
    pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan
    berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
    diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan
    udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3)
    ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
    peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan
    berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara
    pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik
    indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara
    niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi
    administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
    pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus.
    58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi
    administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
    menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan
    kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat
    ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia
    -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha
    pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
    barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau
    penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan
    barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam
    pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan
    usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan,
    atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
    berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
    (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
    peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus
    dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden
    republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan
    kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
    serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
    kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat.
    62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan,
    pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat
    bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64.
    ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap
    badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan
    fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
    sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan
    usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara
    serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi
    atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan
    lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara
    yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi
    oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia
    -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225
    ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
    lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1)
    pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat
    diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan
    secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau
    b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara
    komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau
    pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait
    bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan
    oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia.
    (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan
    berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70.
    ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah
    pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan
    pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih
    lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    72. ketent.tan pasal 242 diuban'' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242
    ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247
    ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka
    menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/
    atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74.
    ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar
    udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri
    kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
    dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum,
    kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan
    pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih
    lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus
    serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum
    diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
    repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
    a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl;
    b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl;
    dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78.
    ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
    tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi
    ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan
    dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh
    pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan
    pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur
    dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik
    indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
    penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi
    penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di
    bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
    penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan
    dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya
    pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan
    pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
    navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no
    132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi
    penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
    fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
    83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi
    personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui
    pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85.
    ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan
    lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
    kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
    dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389
    setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
    setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi
    dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah.
    88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap
    orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan
    pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0
    (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing
    di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah
    pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0
    (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam
    negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
    denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan
    . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0
    (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/
    atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat
    kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban
    dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
    banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00
    (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00
    (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia
    -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
    langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama
    3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar
    rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk
    kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00
    (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00
    (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59
    untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan
    perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah
    pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
    beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang
    kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
    presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah
    sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang
    psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan
    l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun
    2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143,
    tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor
    18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor
    227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa
    ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran
    negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik
    indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis
    pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan
    masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat
    kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas.
    . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah,
    dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan
    lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur
    dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional
    yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih
    lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
    peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106
    (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau
    alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan
    hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut
    perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti
    tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta
    sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut
    mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
    ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan
    dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/
    atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
    indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi
    perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
    kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
    oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar
    dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan
    kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
    pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
    bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
    (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
    dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara
    kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
    penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan
    pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan
    masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_
    ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan
    tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
    dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai
    pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
    pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
    norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat
    mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas
    pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang
    ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
    . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang
    yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal
    1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
    (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar
    lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor
    44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009
    nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai
    berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17
    (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal
    7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15,
    atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian
    sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau
    e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,
    jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
    indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit
    berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber
    daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit
    wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak
    memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah
    sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
    pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait
    rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a
    5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran
    terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan
    dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah
    sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan
    informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan
    pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
    mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c.
    memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
    6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan
    aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan
    pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
    atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
    pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
    muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau
    bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
    mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h.
    menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak
    antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
    disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem
    rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
    dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi
    yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati
    dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem
    pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah
    di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga
    medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
    lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi
    . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
    bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan
    seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas
    kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit,
    wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi
    rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen,
    baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
    (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan
    . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan
    organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya
    sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
    yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan
    pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian
    rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
    dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
    pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka
    pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran;
    b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
    132686a"]'
  - '[''(1) berdasarkan pertimbangan kebutuhan yang sangat mendesak, menteri dapat
    menunjuk sesuatu organisasi untuk melaksanakan pengumpulan sumbangan.'']'
  - 'PENGGOLONGAN BAHAN KIMIA I. BAHAN KIMIA DAFTAR-1: A. BAHAN KIMIA BERACUN : CAS
    Number No. HS 1 O-Alkyl (<C10, termasuk cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr atau i-Pr)-phosphonofluoridates
    contoh: Sarin : O-Isopropyl methylphosphonofluoridate Soman : O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate '
- source_sentence: Belum lama, salah satu terdakwa kasus korupsi inisial SYL telah
    diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara.
    Sebagai masyarakat awam, saya skeptis hukuman 10 tahun itu akan akan genap dijalani
    10 tahun karena pasti dipotong berbagai jenis remisi. Pertanyaan saya, apakah
    remisi bisa dicabut khusus untuk kasus korupsi?
  sentences:
  - Yang dimaksud dengan tanpa terkecuali adalah berlaku sama bagi Narapidana untuk
    mendapatkan haknya dan tidak mendasarkan pada tindak pidana yang telah dilakukan,
    kecuali dicabut berdasarkan putusan pengadilan.
  - '[''(1) setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami
    atau istrinya, dipidana  karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1
    (satu) tahun atau pidana denda paling banyak  kategori ii.'', ''(2) terhadap tindak
    pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas  pengaduan:
    a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b. orang tua atau anaknya
    bagi orang yang tidak terikat perkawinan.'', ''(3) terhadap pengaduan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam pasal
    25 , pasal 26 , dan pasal 30 .'']'
  - '[''(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan
    udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel
    yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
    sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara
    (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia
    yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus.
    21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia
    -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45
    ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator
    pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan
    keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat
    udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara
    yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
    pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
    dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator
    pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l-
    b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c.
    personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan
    pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
    ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b
    dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance
    organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan
    negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan
    pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ...
    preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
    cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan
    lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
    cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan
    pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel
    pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel
    pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara
    wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
    diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat.
    30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan
    lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi,
    atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan
    diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
    indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan
    republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan
    dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat
    persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan
    oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
    setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan
    dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat'', ''(2) dan ayat'', "(3) harus memenuhi
    persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang
    yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]'', ayat
    (3), dan ayat", ''(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut
    mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda,
    dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat'',
    "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal
    66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden
    republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya
    sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat
    dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
    dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya
    dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660
    a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara
    dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas
    inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
    niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan
    oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya
    dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan
    oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha
    dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl.
    (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan
    tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
    kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
    atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan
    udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara
    pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya.
    38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1)
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh
    badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
    negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan
    persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang
    mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan
    pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden
    republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga
    tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia
    dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
    pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus
    pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
    sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
    niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan
    tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden
    republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan
    udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling
    sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar
    menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
    niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan
    yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan
    badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah.
    45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
    angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan
    usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha
    dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a
    prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
    kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum
    melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
    berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
    administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara
    niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia
    -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a.
    melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan
    sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat
    udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
    b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan
    wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar
    santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan
    asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar
    suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan
    laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan
    setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja
    keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya
    memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun
    paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan
    apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
    niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara
    kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik
    indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin
    kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
    daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
    paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi
    peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
    lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan
    paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan
    d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat
    udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
    izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan
    wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah
    izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan
    sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan
    udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
    pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab,
    kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah
    pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal
    pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan
    udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
    pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan
    berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
    diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan
    udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3)
    ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
    peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan
    berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara
    pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik
    indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara
    niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi
    administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
    pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus.
    58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi
    administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
    menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan
    kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat
    ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia
    -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha
    pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
    barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau
    penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan
    barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam
    pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan
    usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan,
    atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
    berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
    (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
    peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus
    dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden
    republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan
    kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
    serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
    kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat.
    62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan,
    pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat
    bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64.
    ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap
    badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan
    fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
    sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan
    usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara
    serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi
    atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan
    lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara
    yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi
    oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia
    -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225
    ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
    lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1)
    pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat
    diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan
    secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau
    b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara
    komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau
    pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait
    bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan
    oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia.
    (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan
    berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70.
    ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah
    pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan
    pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih
    lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    72. ketent.tan pasal 242 diuban'' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242
    ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247
    ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka
    menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/
    atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74.
    ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar
    udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri
    kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
    dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum,
    kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan
    pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih
    lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus
    serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum
    diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
    repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
    a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl;
    b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl;
    dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78.
    ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
    tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi
    ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan
    dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh
    pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan
    pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur
    dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik
    indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
    penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi
    penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di
    bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
    penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan
    dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya
    pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan
    pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
    navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no
    132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi
    penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
    fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
    83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi
    personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui
    pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85.
    ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan
    lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
    kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
    dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389
    setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
    setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi
    dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah.
    88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap
    orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan
    pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0
    (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing
    di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah
    pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0
    (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam
    negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
    denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan
    . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0
    (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/
    atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat
    kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban
    dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
    banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00
    (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00
    (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia
    -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
    langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama
    3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar
    rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk
    kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00
    (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00
    (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59
    untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan
    perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah
    pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
    beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang
    kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
    presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah
    sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang
    psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan
    l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun
    2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143,
    tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor
    18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor
    227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa
    ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran
    negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik
    indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis
    pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan
    masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat
    kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas.
    . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah,
    dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan
    lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur
    dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional
    yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih
    lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
    peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106
    (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau
    alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan
    hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut
    perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti
    tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta
    sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut
    mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
    ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan
    dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/
    atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
    indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi
    perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
    kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
    oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar
    dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan
    kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
    pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
    bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
    (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
    dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara
    kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
    penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan
    pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan
    masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_
    ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan
    tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
    dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai
    pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
    pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
    norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat
    mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas
    pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang
    ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
    . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang
    yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal
    1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
    (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar
    lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor
    44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009
    nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai
    berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17
    (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal
    7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15,
    atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian
    sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau
    e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,
    jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
    indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit
    berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber
    daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit
    wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak
    memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah
    sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
    pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait
    rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a
    5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran
    terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan
    dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah
    sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan
    informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan
    pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
    mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c.
    memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
    6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan
    aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan
    pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
    atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
    pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
    muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau
    bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
    mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h.
    menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak
    antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
    disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem
    rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
    dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi
    yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati
    dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem
    pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah
    di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga
    medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
    lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi
    . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
    bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan
    seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas
    kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit,
    wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi
    rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen,
    baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
    (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan
    . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan
    organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya
    sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
    yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan
    pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian
    rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
    dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
    pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka
    pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran;
    b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
    132686a"]'
- source_sentence: Saya seorang web developer dan baru-baru ini ada tawaran dari klien
    untuk bekerjasama, yaitu men-develop website judi online/judol. Secara hukum,
    apakah orang yang men-develop sistem website judi online juga terlibat? Jika ya,
    apa jerat hukum membuat website judi online? Sejauh ini, saya belum menyetujui
    tawaran dalam perjanjian kerja sama tersebut.
  sentences:
  - '[''(1)  tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan  selanjutnya
    dapat diajukan kepada penuntut umum.'', ''(2)  tersangka berhak perkaranya segera
    dimajukan ke pengadilan oleh  penuntut umum.'']'
  - Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal
    diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang
    ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
  - '[''(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan
    udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel
    yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
    sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara
    (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia
    yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus.
    21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia
    -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45
    ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator
    pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan
    keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat
    udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara
    yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
    pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
    dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator
    pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l-
    b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c.
    personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan
    pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
    ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b
    dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance
    organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan
    negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan
    pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ...
    preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
    cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan
    lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
    cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan
    pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel
    pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel
    pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara
    wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
    diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat.
    30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan
    lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi,
    atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan
    diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
    indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan
    republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan
    dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat
    persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan
    oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
    setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan
    dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat'', ''(2) dan ayat'', "(3) harus memenuhi
    persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang
    yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]'', ayat
    (3), dan ayat", ''(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut
    mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda,
    dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat'',
    "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal
    66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden
    republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya
    sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat
    dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
    dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya
    dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660
    a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara
    dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas
    inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
    niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan
    oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya
    dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan
    oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha
    dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl.
    (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan
    tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
    kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
    atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan
    udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara
    pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya.
    38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1)
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh
    badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
    negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan
    persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang
    mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan
    pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden
    republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga
    tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia
    dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
    pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus
    pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
    sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
    niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan
    tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden
    republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan
    udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling
    sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar
    menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
    niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan
    yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan
    badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah.
    45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
    angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan
    usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha
    dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a
    prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
    kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum
    melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
    berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
    administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara
    niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia
    -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a.
    melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan
    sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat
    udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
    b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan
    wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar
    santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan
    asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar
    suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan
    laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan
    setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja
    keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya
    memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun
    paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan
    apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
    niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara
    kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik
    indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin
    kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
    daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
    paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi
    peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
    lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan
    paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan
    d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat
    udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
    izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan
    wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah
    izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan
    sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan
    udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
    pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab,
    kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah
    pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal
    pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan
    udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
    pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan
    berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
    diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan
    udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3)
    ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
    peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan
    berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara
    pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik
    indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara
    niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi
    administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
    pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus.
    58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi
    administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
    menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan
    kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat
    ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia
    -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha
    pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
    barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau
    penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan
    barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam
    pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan
    usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan,
    atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
    berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
    (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
    peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus
    dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden
    republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan
    kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
    serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
    kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat.
    62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan,
    pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat
    bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64.
    ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap
    badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan
    fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
    sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan
    usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara
    serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi
    atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan
    lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara
    yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi
    oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia
    -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225
    ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
    lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1)
    pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat
    diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan
    secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau
    b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara
    komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau
    pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait
    bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan
    oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia.
    (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan
    berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70.
    ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah
    pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan
    pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih
    lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    72. ketent.tan pasal 242 diuban'' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242
    ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247
    ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka
    menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/
    atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74.
    ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar
    udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri
    kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
    dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum,
    kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan
    pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih
    lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus
    serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum
    diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
    repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
    a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl;
    b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl;
    dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78.
    ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
    tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi
    ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan
    dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh
    pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan
    pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur
    dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik
    indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
    penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi
    penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di
    bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
    penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan
    dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya
    pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan
    pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
    navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no
    132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi
    penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
    fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
    83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi
    personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui
    pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85.
    ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan
    lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
    kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
    dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389
    setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
    setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi
    dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah.
    88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap
    orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan
    pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0
    (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing
    di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah
    pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0
    (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam
    negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
    denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan
    . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0
    (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/
    atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat
    kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban
    dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
    banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00
    (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00
    (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia
    -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
    langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama
    3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar
    rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk
    kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00
    (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00
    (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59
    untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan
    perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah
    pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
    beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang
    kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
    presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah
    sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang
    psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan
    l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun
    2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143,
    tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor
    18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor
    227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa
    ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran
    negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik
    indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis
    pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan
    masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat
    kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas.
    . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah,
    dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan
    lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur
    dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional
    yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih
    lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
    peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106
    (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau
    alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan
    hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut
    perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti
    tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta
    sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut
    mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
    ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan
    dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/
    atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
    indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi
    perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
    kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
    oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar
    dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan
    kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
    pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
    bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
    (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
    dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara
    kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
    penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan
    pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan
    masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_
    ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan
    tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
    dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai
    pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
    pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
    norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat
    mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas
    pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang
    ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
    . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang
    yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal
    1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
    (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar
    lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor
    44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009
    nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai
    berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17
    (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal
    7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15,
    atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian
    sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau
    e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,
    jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
    indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit
    berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber
    daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit
    wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak
    memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah
    sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
    pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait
    rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a
    5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran
    terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan
    dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah
    sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan
    informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan
    pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
    mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c.
    memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
    6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan
    aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan
    pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
    atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
    pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
    muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau
    bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
    mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h.
    menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak
    antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
    disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem
    rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
    dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi
    yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati
    dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem
    pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah
    di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga
    medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
    lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi
    . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
    bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan
    seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas
    kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit,
    wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi
    rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen,
    baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
    (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan
    . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan
    organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya
    sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
    yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan
    pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian
    rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
    dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
    pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka
    pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran;
    b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
    132686a"]'
- source_sentence: Belum lama, salah satu terdakwa kasus korupsi inisial SYL telah
    diputus oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor dengan hukuman 10 tahun penjara.
    Sebagai masyarakat awam, saya skeptis hukuman 10 tahun itu akan akan genap dijalani
    10 tahun karena pasti dipotong berbagai jenis remisi. Pertanyaan saya, apakah
    remisi bisa dicabut khusus untuk kasus korupsi?
  sentences:
  - '[''(1) selain hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 , narapidana yang telah
    memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas: a. remisi; b.
    asimilasi; c. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; d. cuti bersyarat; e.
    cuti menjelang bebas; f. pembebasan bersyarat; dan g. hak lain sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.'', ''(2) persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) meliputi: a. berkelakuan baik; b. aktif mengikuti program pembinaan;
    dan c. telah menunjukkan penurllnan tingkat risiko.'', ''(3) selain memenuhi persyaratan
    tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi narapidana yang akan diberikan
    cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat
    213 (dua pertiga) dengan ketentuan 213 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling
    sedikit 9 (sembilan) bulan. sk no 143391 a'']'
  - '[''(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan
    udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel
    yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara
    sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara
    (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia
    yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus.
    21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia
    -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45
    ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator
    pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 22. ketentuan pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    46 (1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara wajib merawat pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya untuk mempertahankan
    keandalan dan kelaikudaraan secara berkelanjutan. l2l dalam perawatan pesawat
    udara, mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), setiap orang harus membuat program perawatan pesawat udara
    yang disahkan oleh pemerintah pusat. 23. ketentuan pasal 47 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 47 perawatan pesawat udara, mesin pesawat udara, baling-baling
    pesawat terbang, dan komponennya sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 hanya dapat
    dilakukan oleh: a. perusahaan angkutan udara yang telah memiliki sertifikat operator
    pesawat udara; sk no 132656a b. badan . . . presiden republik tndonesia -43l-
    b. badan hukum organisasi perawatan pesawat udara yang telah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenane organizationl; alau c.
    personel ahli perawatan pesawat udara yang telah memiliki lisensi ahli perawatan
    pesawat udara (aircrafi maintenance engineer licensel. 24. pasal48 dihapus. 25.
    ketentuan pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 49 sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf b
    dapat diberikan kepada organisasi perawatan pesawat udara (approued maintenance
    organizationl di luar negeri yang memenuhi persyaratan setelah memiliki sertifikat
    organisasi perawatan pesawat udara yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan
    negara yang bersangkutan. 26. ketentuan pasal 5o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 50 setiap orang yang melanggar ketentuan perawatan pesawat udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 dikenai sanksi administratif. 27. ketentuan
    pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 132657a pasal 51 ...
    preslden repuelik indonesia -432- pasal 51 ketentuan lebih lanjut mengenai tata
    cara, prosedur, dan pemberian sertifikat organisasi perawatan pesawat udara dan
    lisensi ahli perawatan pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
    cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 28. ketentuan
    pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 58 (1) setiap personel
    pesawat udara wajib memiliki lisensi atau sertifikat kompetensi. (21 personel
    pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara
    wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. 29. ketentuan pasal 60 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 60 lisensi personel pesawat udara yang
    diberikan oleh negara lain dapat diakui melalui pengesahan oleh pemerintah pusat.
    30. ketentuan pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 61 ketentuan
    lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh lisensi,
    atau sertiflkat kompetensi dan lembaga pendidikan dan/ atau sertifikat pelatihan
    diatur dalam peraturan pemerintah. 3l.ketentuan... sk no 132658 a presiden blik
    indonesia -433- 31. ketentuan pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 63 (1) pesawat udara yang dapat dioperasikan di wilayah negara kesatuan
    republik indonesia hanya pesawat udara indonesia. (21 dalam keadaan tertentu dan
    dalam waktu terbatas pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan setelah mendapat
    persetqiuan dari pemerintah pusat. (3) pesawat udara sipil asing dapat dioperasikan
    oleh perusahaan angkutan udara nasional untuk penerbangan ke dan dari luar negeri
    setelah adanya perjanj ian antarnegara. (4) pesawat udara sipil asing yang akan
    dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat'', ''(2) dan ayat'', "(3) harus memenuhi
    persyaratan kelaikudaraan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (5) setiap orang
    yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2]'', ayat
    (3), dan ayat", ''(4) dikenai sanksi administratif. (6) ketentuan lebih lanjut
    mengenai pengoperasian pesawat udara sipil serta kriteria, jenis, besaran denda,
    dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat'',
    "(5) diatur dalam peraturan pemerintah. 32. pasal 64 dihapus. 33. ketentuan pasal
    66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 66. . . sk no 132659a presiden
    republik indonesia -434- pasal 66 ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan biaya
    sertifikasi diatur dalam peraturan pemerintah. 34. ketentuan pasal 67 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 67 (1) setiap pesawat udara negara yang dibuat
    dan dioperasikan harus memenuhi standar rancang bangun, produksi, dan kelaikudaraan
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 pesawat udara negara sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) wajib memiliki tanda identitas. 35. ketentuan pasal 84 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 84 angkutan udara niaga dalam negeri hanya dapat
    dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat. 36. ketentuan pasal 85 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 85 (1) angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri hanya
    dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi perizinan
    berusaha terkait angkutan udara niaga berjadwal. (2) badan . . . sk no 132660
    a presiden repuelik indonesia -435- (21 badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara
    dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (3) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan atas
    inisiatif instansi pemerintah dan/atau atas permintaan badan usaha angkutan udara
    niaga nasional. (41 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal yang dilaksanakan
    oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan pada rute yang menjadi tanggung jawabnya
    dan pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga berjadwal
    lainnya. 37. ketentuan pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    91 (1) angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri hanya dapat dilakukan
    oleh badan usaha angkutan udara nasional yang telah memenuhi peizinar, berusaha
    dari pemerintah pusat. (21 angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan persetujuan terbang fflight approuatl.
    (3) badan usaha angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dalam keadaan
    tertentu dan bersifat sementara dapat melakukan kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal setelah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. sk no 132661a (4)
    kegiatan. . . presiden repijblik indonesia -436- (41 kegiatan angkutan udara niaga
    berjadwal yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan
    atas inisiatif instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan usaha angkutan
    udara niaga nasional. (5) kegiatan angkutan udara niaga berjadwal sebagaimana
    dimaksud pada ayat (3) tidak menyebabkan terganggunya pelayanan angkutan udara
    pada rute yang masih dilayani oleh badan usaha angkutan udara niaga befadwal lainnya.
    38. ketentuan pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 93 (1)
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri yang dilakukan oleh
    badan usaha angkutan udara niaga nasional wajib mendapatkan persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar
    negeri yang dilakukan oleh perusahaan angkutan udara niaga asing wajib mendapatkan
    persetujuan terbang dari pemerintah pusat. 39. ketentuan pasal 94 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 94 (1) kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melayani rute ke indonesia dilarang
    mengangkut penumpang dari wilayah indonesia, kecuali penumpang sendiri yang diturunkan
    pada penerbangan sebelumnya. (21 kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal
    oleh perusahaan angkutan udara asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. sk no 132662a (3) ketentuan. . . presiden
    republik indonesia -437- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
    pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 40. ketentuan pasal 95 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 95 (1) perusahaan angkutan udara niaga
    tidak berjadwal asing khusus pengangkut kargo yang melayani rute ke indonesia
    dilarang mengangkut kargo dari wilayah indonesia, kecua-li dengan persetujuan
    pemerintah pusat. (21 perusahaan angkutan udara niaga tidak berjadwal asing khusus
    pengangkut kargo yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai
    sanksi administratif. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
    ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 41. ketentuan pasal 96 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 96 ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan udara
    niaga, kerja sama angkutan udara, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan
    tata cara pengenaan, diatur dalam peraturan pemerintah. 42. ketentuan pasal 97
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 97... sk no 132663 a presiden
    republik indonesia -438- pasal 97 (1) pelayanan yang diberikan badan usaha angkutan
    udara niaga berjadwal dalam menjalankan kegiatannya dapat dikelompokkan paling
    sedikit dalam: a. pelayanan dengan standar maksimum; b. pelayanan dengan standar
    menengah; atau c. pelayanan dengan standar minimum. (21 badan usaha angkutan udara
    niaga berjadwal dalam menyediakan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    harus memberitahukan kepada pengguna jasa tentang kondisi dan spesifikasi pelayanan
    yang disediakan. 43. pasal 99 dihapus. 44. ketentuan pasal 100 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 10o ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan
    badan usaha angkutan udara niaga berjadwal diatur dalam peraturan pemerintah.
    45. ketentuan pasal 1o9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 109 kegiatan
    angkutan udara niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 1o8 dilakukan oleh badan
    usaha di bidang angkutan udara niaga nasional setelah memenuhi perizinan berusaha
    dari pemerintah pusat. 46. pasal 110 dihapus. 47. pasal 111 . . . sk no 132664a
    prestden republik tndonesia -439- 47. pasal 111dihapus. 48. ketentuan pasal 112
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 112 perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 berlaku selama pemegan gperizinan berusaha masih menjalankan
    kegiatan angkutan udara secara nyata dengan terus menerus mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. 49. ketentuan pasal 113
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 113 (1) perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 109 dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain sebelum
    melakukan kegiatan usaha angkutan udara secara nyata dengan mengoperasikan pesawat
    udara sesuai dengan perizinan berusaha yang diberikan. l2l pemegang perizinan
    berusaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi
    administratif berupa pencabutan perizinan berusaha. 50. ketentuan pasal 114 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 114 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara, dan prosedur memperoleh perizinar: berusaha terkait angkutan udara
    niaga diatur dalam peraturan pemerintah. 51. ketentuan pasal 118 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 118.. . sk no 132665 a presiden republik indonesia
    -440- pasal 118 (1) pemegang perizinan berusaha angkutan udara niaga wajib: a.
    melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata paling lambat 12 (dua belas) bulan
    sejak perizinan berusaha diterbitkan dengan mengoperasikan minimal jumlah pesawat
    udara yang dimiliki dan dikuasai sesuai dengan lingkup usaha atau kegiatannya;
    b. memiliki dan menguasai pesawat udara dengan jumlah tertentu; c. mematuhi ketentuan
    wajib angkut, penerbangan sipil, dan ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    d. menutup asuransi tanggung jawab pengangkut dengan nilai pertanggungan sebesar
    santunan penumpang angkutan udara niaga yang dibuktikan dengan perjanjian penutupan
    asuransi; e. melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar
    suku, agama, ras, antargolongan, serta strata ekonomi dan sosial; f.  menyerahkan
    laporan kegiatan angkutan udara, termasuk keterlambatan dan pembatalan penerbangan
    setiap jangka waktu tertentu kepada pemerintah pusat; c. menyerahkan laporan kinerja
    keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik terdaftar yang sekurang-kurangnya
    memuat neraca, laporan rugi laba, arus kas, dan perincian biaya, setiap tahun
    paling lambat akhir bulan april tahun berikutnya kepada pemerintah pusat; h. melaporkan
    apabila terjadi perubahan penanggung jawab atau pemilik badan usaha angkutan udara
    niaga, domisili badan usaha angkutan udara niaga, dan pemilikan pesawat udara
    kepada pemerintah pusat; dan i. memenuhi . . . sk no 132666a pres]den repualik
    indones -441 - i.  memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan. (21 pemegang izin
    kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah
    daerah, badan usaha, dan lembaga tertentu wajib: a. mengoperasikan pesawat udara
    paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah izin kegiatan diterbitkan; b. mematuhi
    peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan sipil dan peraturan perundang-undangan
    lain yang berlaku; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan udara setiap bulan
    paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada pemerintah pusat; dan
    d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab, kepemilikan pesawat
    udara, dan/ atau domisili kantor pusat kegiatan kepada pemerintah pusat. (3) pemegang
    izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang dilakukan oleh orang perseorangan
    wajib: a. mengoperasikan pesawat udara paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah
    izin diterbitkan; b. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan
    sipil dan peraturan pemndang-undangan lain; c. menyerahkan laporan kegiatan angkutan
    udara setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada
    pemerintah pusat; dan d. melaporkan apabila terjadi perubahan penanggung jawab,
    kepemilikan pesawat udara, dan/ atau domisili pemegang izir, kepada pemerintah
    pusat. 52. ketentuan pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    119... sk no 132667 a presiden republtk indonesia -442- pasal 119 (1) dalam hal
    pemegang perlinan berusaha angkutan udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan
    udara bukan niaga tidak melakukan kegiatan angkutan udara secara nyata dengan
    pesawat udara selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 118 ayat (1) hurufa, ayat(21 huruf a dan ayat (3) huruf a, peizinan
    berusaha angkutan udara niaga atau izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang
    diterbitkan tidak berlaku dengan sendirinya. (21 pemegang perizinan berusaha angkutan
    udara niaga dan pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melanggar
    ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 dikenai sanksi administratif. (3)
    ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diatur dalam
    peraturan pemerintah. 53. ketentuan pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 12o ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pemegang perlinan
    berusaha, persyaratan, dan sanksi administratif termasuk prosedur dan tata cara
    pengenaan sanksi diatur dalam peraturan pemerintah. 54. ketentuan pasal 130 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 13o . . . sk no 132668 a presiden repuelik
    indonesia -443- pasal 130 ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan udara
    niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan angkutan udara perintis serta sanksi
    administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam peraturan
    pemerintah. 55. pasal 131 dihapus. 56. pasal 132 dihapus. 57. pasal 133 dihapus.
    58. ketentuan pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 137 ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi
    administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 136 ayat (5) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 59. ketentuan pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 138 (1) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, atau pengirim yang
    menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan
    kepada pengelola pergudangan dan/ atau badan usaha angkutan udara sebelum dimuat
    ke dalam pesawat udara. sk no 132669a (2) badan . . . presiden republik indonesia
    -444- (21 badan usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha
    pergudangan, atau badan usaha angkutan udara niaga yang melakukan kegiatan pengangkutan
    barang khusus dan/atau barang berbahaya wajib menyediakan tempat penyimpanan atau
    penumpukan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan
    barang khusus dan/ atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam
    pesawat udara. (3) pemilik, agen ekspedisi muatan pesawat udara, pengirim, badan
    usaha bandar udara, unit penyelenggara bandar udara, badan usaha pergudangan,
    atau badan usaha angkutan udara niaga yang melanggar ketentuan pengangkutan barang
    berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
    (41 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara
    pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam
    peraturan pemerintah. 60. ketentuan pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 139 ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan barang khusus
    dan barang berbahaya serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 61. ketentuan pasal 205
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: sk no 099970 a pasal 2o5. . . presiden
    republik indonesia -445- pasal 2o5 (1) daerah lingkungan kepentingan bandar udara
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 202 huruf g merupakan daerah di luar lingkungan
    kerja bandar udara yang digunakan untuk menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan
    serta kelancaran aksesibilitas penumpang dan kargo. (21 pemanfaatan daerah lingkungan
    kepentingan bandar udara harus mendapatkan persetqjuan dari pemerintah pusat.
    62. pasal215 dihapus 63. ketentuan pasal 218 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 218 ketentuan lebih lanjut mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan,
    pelayanan jasa bandar udara, serta tata cara dan prosedur untuk memperoleh sertifikat
    bandar udara atau register bandar udara dan kriteria, jenis, besaran denda, serta
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 64.
    ketentuan pasal 219 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 219 (1) setiap
    badan usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara wajib menyediakan
    fasilitas bandar udara yang memenuhi persyaratan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    serta pelayanan jasa bandar udara sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
    sk no 137364a (2) setiap. . . presiden republik indonesia -446- (21 setiap badan
    usaha bandar udara atau unit penyelenggara bandar udara yang melanggar ketentuan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif. (3) ketentuan
    lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan
    sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan
    pemerintah. 65. ketentuan pasal 221 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 221 ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian fasilitas bandar udara
    serta kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif
    diatur dalam peraturan pemerintah. 66. ketentuan pasal 222 ditubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal222 (1) setiap personel bandar udara wajib memiliki lisensi
    atau sertifrkat kompetensi. (21 sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diperoleh melalui pendidikan dan/ atau pelatihan yang diselenggarakan
    lembaga yang telah diakreditasi oleh pemerintah pusat. 67. ketentuan pasal 224
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 224 lisensi personel bandar udara
    yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui pengesahan atau validasi
    oleh pemerintah pusat. sk no 099123 a 68. ketentuan . . . presiden republik indonesia
    -447- 68. ketentuan pasal 225 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasaj225
    ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara dan prosedur memperoleh
    lisensi, lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    69. ketentuan pasal 233 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 233 (1)
    pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (2) dapat
    diselenggarakan oleh: a. badan usaha bandar udara untuk bandar udara yang diirsahakan
    secara komersial setelah memenuhi penzrnan berusaha dari pemerintah pusat; atau
    b. unit penyelenggara bandar udara untuk bandar udara yang belum diusahakan secara
    komersial yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada pemerintah pusat danlatau
    pemerintah daerah sesuai kewenangan. (21 perizinan berusaha sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) huruf a tidak dapat dipindahtangankan. (3) pelayanan jasa terkait
    bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan
    oleh orang perseorangan warga negara indonesia dan/ atau badan hukum indonesia.
    (41 badan usaha bandar udara  yang memindahtangankan perizinan berusaha sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan peizinan
    berusaha. sk no099124a 70.ketentuan... presiden reptjelik indonesia -444- 70.
    ketentuan pasal 237 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 237 pemerintah
    pusat mengembangkan usaha kebandarudaraan melalui penanaman modal sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. 71. ketentuan
    pasal 238 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 238 ketentuan lebih
    lanjut mengenai kegiatan pengusahaan di bandar udara, serta kriteria, jenis, besaran
    denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah.
    72. ketent.tan pasal 242 diuban'' sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 242
    ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab atas kerugian serta kriteria, jenis,
    besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan
    pemerintah. 73. ketentuan pasal247 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasa7247
    ... sk no 099125 a presiden reptjelik indonesia -449- pasal247 (1) dalam rangka
    menunjang kegiatan tertentu, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/
    atau badan hukum indonesia dapat membangun bandar udara khusus setelah mendapat
    persetujuan dari pemerintah pusat. (21 ketentuan keselamatan dan  keamanan penerbangan
    pada bandar udara khusus berlaku sebagaimana ketentuan pada bandar udara. 74.
    ketentuan pasai249 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 249 bandar
    udara khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri
    kecuali dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara setelah memperoleh persetujuan
    dari pemerintah pusat. 75. ketentuan pasal 250 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 250 bandar udara khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum,
    kecuali dalam keadaan tertentu dengan persetujuan dari pemerintah pusat. 76. ketentuan
    pasal 252 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 252 ketentuan lebih
    lanjut mengenai persetujuan pembangunan dan pengoperasian bandar udara khusus
    serta perubahan status menjadi bandar udara yang dapat melayani kepentingan umum
    diatur dalam peraturan pemerintah. sk no 099126 a 77. ketentuan . . . presiden
    repuelik indones -450- 77. ketentuan pasal 253 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 253 tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
    a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di daratan (surfae leuel heliportl;
    b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung (eleuated leliportl;
    dan c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan (helideclq. 78.
    ketentuan pasal 254 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 254 (1) setiap
    tempat pendaratan dan lepas landas helikopter yang dioperasikan wajib memenuhi
    ketentuan keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. (21 tempat pendaratan
    dan lepas landas helikopter yang telah memenuhi ketentuan keselamatan penerbangan
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda pendaftaran (registefi oleh
    pemerintah pusat. 79. ketentuan pasal 255 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 255 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemberian persetujuan
    pembangunan dan pengoperasian tempat pendaratan dan lepas landas helikopter diatur
    dalam peraturan pemerintah. sk no 132670a 8o. ketentuan . . . presiden republik
    indonesia -451 - 80. ketentuan pasal 275 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    pasal 275 (1) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 271 ayat (2) wajib memiliki sertifikat pelayanan navigasi
    penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sertifikat sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap unit  pelayanan penyelenggara navigasi
    penerbangan. (3) unit  pelayanan penyelenggara navigasi penerbangan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (21 terdiri atas: a. unit pelayanan navigasi penerbangan di
    bandar udara; b. unit pelayanan navigasi pendekatan; dan c. unit pelayanan navigasi
    penerbangan jelajah. 81. ketentuan pasal 277 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 277 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pembentukan
    dan sertifikasi lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan serta biaya
    pelayanan jasa navigasi penerbangan diatur dalam peraturan pemerintah. 82. ketentuan
    pasal 292 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 292 (1) setiap personel
    navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi atau sertifrkat kompetensi. sk no
    132671a (2) personel ... preslden repualik indonesia -452- (21 personel navigasi
    penerbangan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian dan/atau pemeliharaan
    fasilitas navigasi penerbangan wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.
    83. ketentuan pasal 294 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal294 lisensi
    personel navigasi penerbangan yang diberikan oleh negara lain dinyatakan sah melalui
    pengesahan atau validasi oleh pemerintah pusat. 84. ketentuan pasal 295 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 295 ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan,
    tata cara dan prosedur memperoleh lisensi, kriteria, jenis, besaran denda, dan
    tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 85.
    ketentuan pasal 317 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 317 ketentuan
    lebih lanjut mengenai sistem manajemen keselamatan penyedia jasa penerbangan,
    kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur
    dalam peraturan pemerintah. 86. ketentuan pasal 389 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: sk no 132672a pasal 389... presioen republik indonesia -453- pasal 389
    setiap personel di bidang penerbangan yang telah memiliki sertifikat kompetensi
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 388 dapat diberi lisensi oleh pemerintah pusat
    setelah memenuhi persyaratan. 87. ketentuan pasal 392 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 392 ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi
    dan lisensi serta penjrusunan program pelatihan diatur dalam peraturan pemerintah.
    88. ketentuan pasal 409 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 4o9 setiap
    orang selain yang ditentukan dalam pasal 47 yang melakukan perawatan pesawat udara,
    mesin pesawat udara, baling-baling pesawat terbang dan komponennya dipidana dengan
    pidana penjara paling lama i (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp200.000.000,o0
    (dua ratus juta rupiah). 89. ketentuan pasal 414 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 414 setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara sipil asing
    di wilayah negara kesatuan republik indonesia tanpa persetujuan dari pemerintah
    pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak rp2.0o0.000.o00,o0
    (dua miliar rupiah). 9o. ketentuan pasal 416 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 416 setiap orang yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga dalam
    negeri tanpa perizinan berusaha dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana
    denda paling banyak rp500.00o.0oo,0o (lima ratus juta rupiah). 9 1. ketentuan
    . . . sk no 096546 a presiden republik indonesia -454- 91. ketentuan pasal 418
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 418 setiap orang yang melakukan
    kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal luar negeri tanpa persetujuan terbang
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak rp350.000.0o0,o0
    (tiga ratus lima puluh juta rupiah). 92. ketentuan pasal 423 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 423 (1) personel bandar udara yang mengoperasikan dan/
    atau memelihara fasilitas bandar udara tanpa memiliki lisensi atau sertifikat
    kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 yang mengakibatkan timbulnya korban
    dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
    banyak rp200.o00.000,0o (dua ratus juta rupiah). (21 dalam hal perbuatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana
    penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp 1.000.000.000,00
    (satu miliar rupiah). 93. ketentuan pasal 426 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 426 setiap orang yang membangun bandar udara khusus tanpa persetqjuan
    dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 247 ayal (1) dipidana dengan
    pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.00o.0o0.o00,00
    (satu miliar rupiah). sk no 132674a 94. ketentuan . . . presiden repuelik indonesia
    -455- 94. ketentuan pasal 427 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    427 setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus dengan melayani penerbangan
    langsung dari dan/atau ke luar negeri tanpa persetujuan dari pemerintah pusat
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, dipidana dengan pidana penjara paling lama
    3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.000.00o.000,00 (tiga miliar
    rupiah). 95. ketentuan pasal 428 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    428 (1) setiap orang yang mengoperasikan bandar udara khusus yang digunakan untuk
    kepentingan umum tanpa persetujuan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 250 yang mengakibatkan timbulnya korban dipidana dengan pidana penjara
    paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak rp3.o00.000.000,00
    (tiga miliar rupiah). (21 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling
    lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp15.00o.000.000,00
    (lima belas miliar rupiah). paragraf 1 1 kesehatan, obat, dan makanan pasal 59
    untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama pelaku usaha dalam mendapatkan
    perizinan berusaha dari sektor kesehatan, obat, dan makanan, peraturan pemerintah
    pengganti undang-undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru
    beberapa ketentuan yang diatur dalam: a. undang-undang nomor 36 tahun 2oo9 tentang
    kesehatan (iembaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5063); b. undang-undang . . . sk no 132675 a b
    presiden republik indonesia _456_ undang-undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah
    sakit (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran
    negara republik indonesia nomor 5072); undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang
    psikotropika (lembaran negara republik indonesia tahun 1997 nomor 10, tambahan
    l,embaran negara republik indonesia nomor 3671); undang-undang nomor 35 tahun
    2oo9 tentang narkotika (kmbaran negara republik indonesia tahun 2009 nomor 143,
    tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5062); dan undang-undang nomor
    18 tahun 2ol2 te.ntang pangan (kmbaran negara republik indonesia tahun 2012 nomor
    227, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5360). pasal 60 beberapa
    ketentuan dalam undang-undang nomor 36 tahun 2o09 tentang kesehatan (lembaran
    negara republik indonesia tahun 2009 nomor 144, tambahan lembaran negara republik
    indonesia nomor 5063) diubah sebagai berikut: ketentuan pasal 30 diubah sehingga
    berbunyi sebagai berikut: pasal 30 (1) fasilitas pelayanan kesehatan menurut jenis
    pelayanannya terdiri atas: a. pelayanan kesehatan perseorangan; dan b. pelayanankesehatan
    masyarakat. (21 fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    meliputi: a. pelayanan kesehatan tingkat pertama; b. pelayanan kesehatan tingkat
    kedua; dan c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga. c d e 1 sk no 132676a (3) fasilitas.
    . . 2 presiden republik indonesla -457- (3) fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pihak pemerintah pusat, pemerintah daerah,
    dan swasta. (41 setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memenuhi perizinan
    berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. ketentuan pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 35 ketentuan
    lebih lanjut mengenai fasilitas pelayanan kesehatan dan peizinan berusaha diatur
    dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 6o diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 60 (1) setiap orang yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional
    yang menggunakan alat dan teknologi wajib memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 ketentuan lebih
    lanjut mengenai peizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
    peraturan pemerintah. ketentuan pasal 1o6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    3 4 pasal 1o6 . . . sk no 132677a 5 presiden republik indonesia -458- pasal 106
    (1) setiap orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau
    alat kesehatan harus memenuhi per2inan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (21 sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan
    hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat
    atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat berwenang mencabut
    perizinan berusaha dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi
    dan/atau alat kesehatan yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti
    tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/ atau kemanfaatan, serta
    sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan tersebut dapat disita dan dimusnahkan
    sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) ketentuan lebih lanjut
    mengenai perizinan berusaha terkait sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1), ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam peraturan pemerintah.
    ketentuan pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 111 (1) makanan
    dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/
    atau persyaratan kesehatan. sk no 132678 a (2) makanan . . . 6 presiden republik
    indonesia -459- (21 makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah memenuhi
    perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan
    kewenangannya berdasarkan nonna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan
    oleh pemerintah pusat. (3) makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar
    dan/atau persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membahayakan
    kesehatan dilarang untuk diedarkan, serta harus ditarik dari peredaran, dilakukan
    pencabutan perizinan berusaha, dan diamankan/disita untuk dimusnahkan sesuai dengan
    ketentuan peraturan perundang-undangan. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan
    bemsaha terkait makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
    (3) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 182 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 182 (1) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai
    dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggara
    kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehataa
    berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (2) pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
    dalam melakukan pengawasan dapat memberikan perizinan berusaha terhadap setiap
    penyelenggaraan upaya kesehatan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. (3) pemerintah pusat dalam melaksanakan
    pengawasan dapat mendelegasikan pengawasan kepada pemerintah daerah dan mengikutsertakan
    masyarakat. 7. ketentuan . . . sk no 132679 a 7 presiden republik indonesia _460_
    ketentuan pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 183 pemerintah
    pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud
    dalam pasal 182 dalam melaksanakan tugasnya dapat mengangkat tenaga pengawas dengan
    tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap segala sesuatu yang berhubungan
    dengan sumber daya di bidang kesehatan dan upaya kesehatan. ketentuan pasal 187
    diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 187 ketentuan lebih lanjut mengenai
    pengawasan dalam penyelenggaraan upaya di bidang kesehatan diatur dalam peraturan
    pemerintah. ketentuan pasal 188 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal
    188 pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan
    norna, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat
    mengambil tindakan administratif terhadap tenaga kesehatan dan/atau fasilitas
    pelayanan kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang
    ini. 1o. ketentuan pasal 197 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 197.
    . . 8 9 sk no 132680a presiden republik indonesia -461 - 1 pasal 197 setiap orang
    yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat
    kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal
    1o6 ayat (1) dan/atau ayat (21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
    (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak rp1.500.000.000,00 (satu miliar
    lima ratus juta rupiah). pasal 61 beberapa ketentuan dalam undang-undang nomor
    44 tahun 2009 tentang rumah sakit (lembaran negara republik indonesia tahun 2009
    nomor 153, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5o72) diubah sebagai
    berikut: ketentuan pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 17
    (1) rumah sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagai6411s dimaksud dalam pasal
    7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15,
    atau pasal 16 dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatantertulis; b. penghentian
    sementarakegiatan; c. dendaadministratif; d. pembekuan peizinan berusaha; dan/atau
    e. pencabutan penzinan berusaha. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria,
    jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 24 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: 2 sk no 132681a pasaj24... 3 presiden republik
    indonesia -462- pasal 24 (1) pemerintah pusat menetapkan klasilikasi rumah sakit
    berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber
    daya manusia. (21 ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 25 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 25 (1) setiap penyelenggara rumah sakit
    wajib memenuhi perizinan berusaha. (21 setiap penyelenggara rumah sakit yang tidak
    memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai tala cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana
    dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 26 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 26 (1) peizitan berusaha terkait rumah
    sakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diberikan oleh pemerintah pusat dan
    pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan klasifikasi rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. (21 pelaksanaan perizinan berusaha terkait
    rumah sakit oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan norrna, standar,
    prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. 4 sk no 132682a
    5. ketentuan . . . 5 presiden republik indonesia -463- ketentuan pasal 27 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 27 perizinan berusaha terkait rumah sakit
    sebagaimana dimaksud dalam pasa1 25 dapat dicabut jika: a. habis masa berlakunya;
    b. tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar; c. terbukti melakukan pelanggaran
    terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau d. atas perintah pengadilan
    dalam rangka penegakan hukum. ketentuan pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai
    berikut: pasal 28 ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha terkait rumah
    sakit diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 29 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 29 (1) setiap rumah sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan
    informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat; b. memberikan
    pelayanan kesehatan y€rng aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan
    mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; c.
    memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
    6 7 sk no 132683 a d. berperan . . . presiden repuelik indonesia -464- d. berperan
    aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan
    pelayanannya; e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu
    atau miskin; f.  melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas
    pelayanan bagi pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang
    muka, ambulan gratis, pelayanan bagi korban bencana dan kejadian luar biasa, atau
    bakti sosial bagi misi kemanusiaan; g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar
    mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien; h.
    menyelenggarakan rekam medis; i.  menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak
    antara lain sarana ibadah, tempat parkir, ruang tunggu, sarana untuk penyandang
    disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia; j.  melaksanakan sistem
    rujukan; k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi
    dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan; 1. memberikan informasi
    yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien; m. menghormati
    dan melindungi hak pasien; n. melaksanakan etika rumah sakit; o. memiliki sistem
    pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana; p. melaksanakan program pemerintah
    di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional; q. membuat daftar tenaga
    medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan
    lainnya; r.  menjrusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; s. melindungi
    . . . sk no 132684a presiden repuelik indones]a -465- 8 s. melindungi dan memberikan
    bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas; dan t.  memberlakukan
    seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok. (21 pelanggaran atas
    kewajiban s6lagai1n4n4 dimaksud pada ayal (1) dikenai sanksi administratif berupa:
    a. teguran; b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan per:ainan berusaha.
    (3) ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dalam peraturan pemerintah. ketentuan pasal 40 diubah sehingga berbunyi
    sebagai berikut: pasal 40 (1) dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit,
    wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. (21 akreditasi
    rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu lembaga independen,
    baik dari dalam maupun dari luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku.
    (3) lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (21 ditetapkan oleh pemerintah
    pusat. (41 ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi rumah sakit sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah. 9. ketentuan
    . . . sk no 132685 a 9 presiden repuelik indonesia -466- ketentuan pasal 54 diubah
    sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 54 (1) pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah
    pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan
    organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan  organisasi kemasyarakatan lainnya
    sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. (21 pembinaan dan pengawasan sebagaimana
    dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk: a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan
    yang terjangkau oleh masyarakat; b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan; c. keselamatan
    pasien; d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan e. peningkatan kemampuan kemandirian
    rumah sakit. (3) dalam melaksanakan tugas pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah
    daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi
    dan keahliannya. (41 tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan
    pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitan. (5) dalam rangka
    pembinaan dan pengawasan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) dan ayat (21 dapat mengenakan sanksi administratif berupa: a. teguran;
    b. teguran tertulis; c. denda; dan/atau d. pencabutan perizinan berusaha. sk no
    132686a"]'
  - Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan
    seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian
    karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak
    yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut. KUH Perdata
    tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa
    digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (material)
    dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (immaterial).
- source_sentence: Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat
    dikatakan melakukan suatu penipuan?
  sentences:
  - '[''(1)  a.  saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang  menurut
    urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua  sidang setelah mendengar
    pendapat penuntut umum, terdakwa  atau penasihat hukum;  b.  yang pertama-tama
    didengar keterangannya adalah korban yang  menjadi saksi;  c.  dalam hal ada saksi
    baik yang menguntungkan maupun yang  memberatkan terdakwa yang tercantum dalam
    surat pelimpahan  perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat  hukum
    atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau  sebelum dijatuhkannya putusan,
    hakim ketua sidang wajib  mendengar keterangan saksi tersebut.'', ''(2)  hakim
    ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama  lengkap, tempat
    lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,  kebangsaan, tempat tinggal, agama
    dan pekerjaan, selanjutnya apakah  ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan
    perbuatan yang menjadi  dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau
    semenda dan  sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau  isteri
    terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja  dengannya.'', ''(3)  sebelum
    memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau  janji menurut cara agamanya
    masing-masing, bahwa ia akan memberikan  keterangan yang  sebenarnya dan tidak
    lain daripada yang sebenarnya.'']'
  - '[''(1)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar
    aturan perintah atau larangan  yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas sebagaimana  dimaksud
    dalam pasal 106  ayat (4) huruf a atau marka  jalan sebagaimana dimaksud dalam
    pasal 106  ayat (4)  huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2  (dua)
    bulan atau denda paling banyak rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah).'', ''(2)  setiap
    orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar  aturan perintah
    atau larangan  yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas  sebagaimana
    dimaksud dalam pasal 106  ayat (4) huruf c  dipidana dengan pidana kurungan paling
    lama 2 (dua)  bulan atau denda paling banyak rp500.000,00 (lima  ratus ribu rupiah).'',
    ''(3)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan yang melanggar
    aturan gerakan lalu lintas  sebagaimana dimaksud dalam pasal 106  ayat'', ''(4)
    huruf d  atau  tata  cara  berhenti  dan  parkir  sebagaimana  dimaksud dalam
    pasal 106  ayat (4) huruf e dipidana  dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
    bulan atau  denda paling banyak rp250.000,00 (dua ratus lima  puluh ribu rupiah).     (3)
    setiap . . .  (4)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di  jalan
    yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan  atau  hak  utama  bagi  kendaraan  bermotor  yang  menggunakan
    alat peringatan dengan bunyi dan sinar  sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ,
    pasal 106  ayat  (4) huruf f, atau pasal 134  dipidana dengan pidana  kurungan
    paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling  banyak rp250.000,00 (dua ratus lima
    puluh ribu  rupiah).'', ''(5)  setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor
    di  jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling  tinggi atau paling rendah
    sebagaimana dimaksud dalam  pasal 106  ayat (4) huruf g atau pasal 115  huruf
    a  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  bulan atau denda paling
    banyak rp500.000,00 (lima  ratus ribu rupiah).'']'
  - Dalam buku "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan" karya Abdul R. Saliman (2005:47), dijelaskan
    beberapa kondisi yang menyebabkan debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi.  Penjelasan
    tersebut merinci situasi-situasi di mana debitur, meskipun telah dinyatakan lalai,
    tetap gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya atau hanya dapat memenuhi kewajiban
    tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan.  Buku ini memberikan pemahaman
    mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis, termasuk definisi dan implikasi
    wanprestasi dalam konteks perjanjian bisnis.  Penulis memaparkan  konsekuensi
    hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, serta  hak-hak yang dimiliki oleh
    kreditur dalam menghadapi situasi tersebut.
---

# SentenceTransformer based on indobenchmark/indobert-base-p1

This is a [sentence-transformers](https://www.SBERT.net) model finetuned from [indobenchmark/indobert-base-p1](https://huggingface.co/indobenchmark/indobert-base-p1) on the [indo_legalqa_triplets](https://huggingface.co/datasets/ShoAnn/indo_legalqa_triplets) dataset. It maps sentences & paragraphs to a 768-dimensional dense vector space and can be used for semantic textual similarity, semantic search, paraphrase mining, text classification, clustering, and more.

## Model Details

### Model Description
- **Model Type:** Sentence Transformer
- **Base model:** [indobenchmark/indobert-base-p1](https://huggingface.co/indobenchmark/indobert-base-p1) <!-- at revision c2cd0b51ddce6580eb35263b39b0a1e5fb0a39e2 -->
- **Maximum Sequence Length:** 512 tokens
- **Output Dimensionality:** 768 dimensions
- **Similarity Function:** Cosine Similarity
- **Training Dataset:**
    - [indo_legalqa_triplets](https://huggingface.co/datasets/ShoAnn/indo_legalqa_triplets)
<!-- - **Language:** Unknown -->
<!-- - **License:** Unknown -->

### Model Sources

- **Documentation:** [Sentence Transformers Documentation](https://sbert.net)
- **Repository:** [Sentence Transformers on GitHub](https://github.com/UKPLab/sentence-transformers)
- **Hugging Face:** [Sentence Transformers on Hugging Face](https://huggingface.co/models?library=sentence-transformers)

### Full Model Architecture

```
SentenceTransformer(
  (0): Transformer({'max_seq_length': 512, 'do_lower_case': False}) with Transformer model: BertModel 
  (1): Pooling({'word_embedding_dimension': 768, 'pooling_mode_cls_token': False, 'pooling_mode_mean_tokens': True, 'pooling_mode_max_tokens': False, 'pooling_mode_mean_sqrt_len_tokens': False, 'pooling_mode_weightedmean_tokens': False, 'pooling_mode_lasttoken': False, 'include_prompt': True})
)
```

## Usage

### Direct Usage (Sentence Transformers)

First install the Sentence Transformers library:

```bash
pip install -U sentence-transformers
```

Then you can load this model and run inference.
```python
from sentence_transformers import SentenceTransformer

# Download from the 🤗 Hub
model = SentenceTransformer("retriever_checkpoints")
# Run inference
sentences = [
    'Apakah seseorang yang melakukan wanprestasi suatu perjanjian dapat dikatakan melakukan suatu penipuan?',
    'Dalam buku "Hukum Bisnis Untuk Perusahaan" karya Abdul R. Saliman (2005:47), dijelaskan beberapa kondisi yang menyebabkan debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi.  Penjelasan tersebut merinci situasi-situasi di mana debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap gagal memenuhi kewajiban perjanjiannya atau hanya dapat memenuhi kewajiban tersebut melewati batas waktu yang telah ditentukan.  Buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek hukum bisnis, termasuk definisi dan implikasi wanprestasi dalam konteks perjanjian bisnis.  Penulis memaparkan  konsekuensi hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi, serta  hak-hak yang dimiliki oleh kreditur dalam menghadapi situasi tersebut.',
    "['(1)  a.  saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang  menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua  sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa  atau penasihat hukum;  b.  yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang  menjadi saksi;  c.  dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang  memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan  perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat  hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau  sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib  mendengar keterangan saksi tersebut.', '(2)  hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama  lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,  kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah  ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi  dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan  sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau  isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja  dengannya.', '(3)  sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau  janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan  keterangan yang  sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.']",
]
embeddings = model.encode(sentences)
print(embeddings.shape)
# [3, 768]

# Get the similarity scores for the embeddings
similarities = model.similarity(embeddings, embeddings)
print(similarities.shape)
# [3, 3]
```

<!--
### Direct Usage (Transformers)

<details><summary>Click to see the direct usage in Transformers</summary>

</details>
-->

<!--
### Downstream Usage (Sentence Transformers)

You can finetune this model on your own dataset.

<details><summary>Click to expand</summary>

</details>
-->

<!--
### Out-of-Scope Use

*List how the model may foreseeably be misused and address what users ought not to do with the model.*
-->

<!--
## Bias, Risks and Limitations

*What are the known or foreseeable issues stemming from this model? You could also flag here known failure cases or weaknesses of the model.*
-->

<!--
### Recommendations

*What are recommendations with respect to the foreseeable issues? For example, filtering explicit content.*
-->

## Training Details

### Training Dataset

#### indo_legalqa_triplets

* Dataset: [indo_legalqa_triplets](https://huggingface.co/datasets/ShoAnn/indo_legalqa_triplets) at [8da77c2](https://huggingface.co/datasets/ShoAnn/indo_legalqa_triplets/tree/8da77c25140317c20f68da3c5ea91c6503d5a61c)
* Size: 4,876 training samples
* Columns: <code>q</code>, <code>pos</code>, and <code>neg</code>
* Approximate statistics based on the first 1000 samples:
  |         | q                                                                                  | pos                                                                                | neg                                                                                  |
  |:--------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------|
  | type    | string                                                                             | string                                                                             | string                                                                               |
  | details | <ul><li>min: 9 tokens</li><li>mean: 54.48 tokens</li><li>max: 213 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 3 tokens</li><li>mean: 91.98 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 11 tokens</li><li>mean: 482.53 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> |
* Samples:
  | q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | neg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
  |:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  | <code>Baru-baru ini ada berita mengenai orang yang menempelkan QRIS palsu di kotak amal masjid. Bagaimana sanksi terhadap seseorang yang memalsukan QRIS yang terpasang di kotak amal masjid atau tempat umum lainnya?</code>                                                                                                                                        | <code>Pasal 624 Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4...</code> |
  | <code>Mau tanya, jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka biru apakah pelakunya bisa dipidana penjara atau denda? Saya pernah mendengar dari orang tua kalau polisi tidak akan menangani kasus ringan seperti ini. Bagaimana jika korban hanya mengalami luka biru atau memar? Bagaimana jika tersangka masih di bawah 18 tahun? Terima kasih.</code> | <code>5.  penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan  menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna  menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara  yang diatur dalam undang-undang ini</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <code>['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4...</code> |
  | <code>Setelah diajukan kasasi, terdakwa mendapat keringanan hukuman dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Mungkinkah kasasi mengubah hukuman dan memberikan keringanan seperti itu? Mohon pencerahannya.</code>                                                                                                                                              | <code>['(1)  pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan  permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah  mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada  panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima.', '(2)  dalam hal pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami  hukum, panitera pada waktu menerima permohonan kasasi wajib  menanyakan apakah alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan  untuk itu panitera membuatkan memori kasasinya.', '(3)  alasan yang tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana  dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) undang-undang ini.', '(4)  apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  pemohon terlambat menyerahkan memori kasasi maka hak untuk  mengajukan permohonan kasasi gugur.', '(5)  ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 246 ayat (3) berlaku juga  untuk ayat (4) pasal ini.', '(6)  tembusan memori kasasi yang diajukan oleh salah satu pihak, oleh  panitera disampaika...</code> | <code>['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4...</code> |
* Loss: [<code>TripletLoss</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/losses.html#tripletloss) with these parameters:
  ```json
  {
      "distance_metric": "TripletDistanceMetric.EUCLIDEAN",
      "triplet_margin": 5
  }
  ```

### Evaluation Dataset

#### indo_legalqa_triplets

* Dataset: [indo_legalqa_triplets](https://huggingface.co/datasets/ShoAnn/indo_legalqa_triplets) at [8da77c2](https://huggingface.co/datasets/ShoAnn/indo_legalqa_triplets/tree/8da77c25140317c20f68da3c5ea91c6503d5a61c)
* Size: 610 evaluation samples
* Columns: <code>q</code>, <code>pos</code>, and <code>neg</code>
* Approximate statistics based on the first 610 samples:
  |         | q                                                                                  | pos                                                                                | neg                                                                                  |
  |:--------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------|:-------------------------------------------------------------------------------------|
  | type    | string                                                                             | string                                                                             | string                                                                               |
  | details | <ul><li>min: 8 tokens</li><li>mean: 52.38 tokens</li><li>max: 223 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 5 tokens</li><li>mean: 93.74 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> | <ul><li>min: 12 tokens</li><li>mean: 480.32 tokens</li><li>max: 512 tokens</li></ul> |
* Samples:
  | q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | pos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | neg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
  |:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
  | <code>Bisakah pemilik Showroom mobil dikenakan UU Tindak Pidana Pencucian Uang apabila pembelinya menggunakan uang hasil tindak pidana korupsi untuk membeli mobil? Terima kasih admin hukumonline.com</code>                                                                                                                                                                       | <code>['(1) penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana  dimaksud dalam pasal 17  ayat (1) huruf b wajib  menyampaikan laporan transaksi yang dilakukan oleh  pengguna jasa dengan mata uang rupiah dan/atau  mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara  dengan rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)  kepada ppatk.', '(2) laporan . . .     (2) laporan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja  terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.']</code> | <code>['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4...</code> |
  | <code>Saya memiliki kasus, yaitu 2 minggu yang lalu toko mebel kami mengalami kebakaran, lalu api yang membakar toko mebel kami merambat, dan membakar salah satu rumah tetangga yang ada di samping toko mebel kami. Secara hukum, kami ingin mengerti apakah tetangga yang rumahnya terbakar dapat menuntut kami atas insiden itu?</code>                                         | <code>Dalam KUHP lama yang pada saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku terhitung 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[2] yaitu tahun 2026, tidak ditemukan suatu definisi tentang kealpaan, sehingga perlu merujuk kepada suatu doktrin hukum.</code>                                                                                                                                                                                                                                    | <code>Spam & praktik penipuan; Komunitas YouTube dibangun atas dasar kepercayaan. Konten yang bertujuan untuk menipu, menyesatkan, mengirim spam, atau menipu pengguna lain tidak diizinkan di YouTube. Kebijakan spam, praktik penipuan, & penipuan Kebijakan peniruan identitas Kebijakan tautan eksternal Kebijakan keterlibatan palsu Kebijakan daftar putar Kebijakan tambahan. Konten sensitif; Kami berharap dapat melindungi penonton, kreator, dan khususnya anak di bawah umur. Itulah sebabnya kami memiliki aturan seputar menjaga keamanan anak, seks & ketelanjangan, dan tindakan menyakiti diri sendiri. Pelajari apa saja yang diizinkan di YouTube dan apa yang harus dilakukan jika Anda melihat konten yang tidak mematuhi kebijakan ini. Kebijakan konten ketelanjangan & seksual Kebijakan gambar mini Kebijakan keselamatan anak Kebijakan bunuh diri, menyakiti diri sendiri, dan gangguan makan Kebijakan bahasa vulgar. Konten kekerasan atau berbahaya; Ujaran kebencian, perilaku predator, kekerasan grafis, sera...</code> |
  | <code>Mohon izin bertanya bapak/ibu. Apakah menerima gadai kendaraan secara sadar hanya diperlihatkan fisik kendaraan dan STNK-nya saja apakah perbuatan yang salah secara hukum? Akhirnya berujung masalah ternyata mobil yang digadai itu adalah mobil rental. Apakah bisa yang menerima gadai itu dikenakan Pasal 480 KUHP? Terimakasih bapak atau ibu atas perhatiannya.</code> | <code>Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>['(1) setiap orang yang mengoperasikan pesawat udara untuk kegiatan angkutan udara wajib memiliki sertifikat. (21 sertifrkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertilikat operator pesawat udara (air operator ertificatel yang diberikan kepada badan hukum indonesia yang mengoperasikan pesawat udara sipil untuk angkutan udara niaga; atau b. sertiflkat pengoperasian pesawat udara (operating ertificatel yang diberikan kepada orang atau badan hukum indonesia yang pesawat udara sipil untuk angkutan udara bukan niaga. 19. pasal 42 dihapus. 21. ketentuan. . . sk no 132655 a 20. pasal 43 dihapus. presiden repuelik indonesia -430- 21. ketentuan pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: pasal 45 ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur memperoleh sertifrkat operator pesawat udara atau sertilikat pengoperasian pesawat udara dan kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan pemerintah. 22. ketentuan pasal 4...</code> |
* Loss: [<code>TripletLoss</code>](https://sbert.net/docs/package_reference/sentence_transformer/losses.html#tripletloss) with these parameters:
  ```json
  {
      "distance_metric": "TripletDistanceMetric.EUCLIDEAN",
      "triplet_margin": 5
  }
  ```

### Training Hyperparameters
#### Non-Default Hyperparameters

- `per_device_train_batch_size`: 4
- `num_train_epochs`: 10

#### All Hyperparameters
<details><summary>Click to expand</summary>

- `overwrite_output_dir`: False
- `do_predict`: False
- `eval_strategy`: no
- `prediction_loss_only`: True
- `per_device_train_batch_size`: 4
- `per_device_eval_batch_size`: 8
- `per_gpu_train_batch_size`: None
- `per_gpu_eval_batch_size`: None
- `gradient_accumulation_steps`: 1
- `eval_accumulation_steps`: None
- `torch_empty_cache_steps`: None
- `learning_rate`: 5e-05
- `weight_decay`: 0.0
- `adam_beta1`: 0.9
- `adam_beta2`: 0.999
- `adam_epsilon`: 1e-08
- `max_grad_norm`: 1.0
- `num_train_epochs`: 10
- `max_steps`: -1
- `lr_scheduler_type`: linear
- `lr_scheduler_kwargs`: {}
- `warmup_ratio`: 0.0
- `warmup_steps`: 0
- `log_level`: passive
- `log_level_replica`: warning
- `log_on_each_node`: True
- `logging_nan_inf_filter`: True
- `save_safetensors`: True
- `save_on_each_node`: False
- `save_only_model`: False
- `restore_callback_states_from_checkpoint`: False
- `no_cuda`: False
- `use_cpu`: False
- `use_mps_device`: False
- `seed`: 42
- `data_seed`: None
- `jit_mode_eval`: False
- `use_ipex`: False
- `bf16`: False
- `fp16`: False
- `fp16_opt_level`: O1
- `half_precision_backend`: auto
- `bf16_full_eval`: False
- `fp16_full_eval`: False
- `tf32`: None
- `local_rank`: 0
- `ddp_backend`: None
- `tpu_num_cores`: None
- `tpu_metrics_debug`: False
- `debug`: []
- `dataloader_drop_last`: False
- `dataloader_num_workers`: 0
- `dataloader_prefetch_factor`: None
- `past_index`: -1
- `disable_tqdm`: False
- `remove_unused_columns`: True
- `label_names`: None
- `load_best_model_at_end`: False
- `ignore_data_skip`: False
- `fsdp`: []
- `fsdp_min_num_params`: 0
- `fsdp_config`: {'min_num_params': 0, 'xla': False, 'xla_fsdp_v2': False, 'xla_fsdp_grad_ckpt': False}
- `fsdp_transformer_layer_cls_to_wrap`: None
- `accelerator_config`: {'split_batches': False, 'dispatch_batches': None, 'even_batches': True, 'use_seedable_sampler': True, 'non_blocking': False, 'gradient_accumulation_kwargs': None}
- `deepspeed`: None
- `label_smoothing_factor`: 0.0
- `optim`: adamw_torch
- `optim_args`: None
- `adafactor`: False
- `group_by_length`: False
- `length_column_name`: length
- `ddp_find_unused_parameters`: None
- `ddp_bucket_cap_mb`: None
- `ddp_broadcast_buffers`: False
- `dataloader_pin_memory`: True
- `dataloader_persistent_workers`: False
- `skip_memory_metrics`: True
- `use_legacy_prediction_loop`: False
- `push_to_hub`: False
- `resume_from_checkpoint`: None
- `hub_model_id`: None
- `hub_strategy`: every_save
- `hub_private_repo`: None
- `hub_always_push`: False
- `gradient_checkpointing`: False
- `gradient_checkpointing_kwargs`: None
- `include_inputs_for_metrics`: False
- `include_for_metrics`: []
- `eval_do_concat_batches`: True
- `fp16_backend`: auto
- `push_to_hub_model_id`: None
- `push_to_hub_organization`: None
- `mp_parameters`: 
- `auto_find_batch_size`: False
- `full_determinism`: False
- `torchdynamo`: None
- `ray_scope`: last
- `ddp_timeout`: 1800
- `torch_compile`: False
- `torch_compile_backend`: None
- `torch_compile_mode`: None
- `dispatch_batches`: None
- `split_batches`: None
- `include_tokens_per_second`: False
- `include_num_input_tokens_seen`: False
- `neftune_noise_alpha`: None
- `optim_target_modules`: None
- `batch_eval_metrics`: False
- `eval_on_start`: False
- `use_liger_kernel`: False
- `eval_use_gather_object`: False
- `average_tokens_across_devices`: False
- `prompts`: None
- `batch_sampler`: batch_sampler
- `multi_dataset_batch_sampler`: proportional

</details>

### Training Logs
<details><summary>Click to expand</summary>

| Epoch  | Step  | Training Loss |
|:------:|:-----:|:-------------:|
| 0.0820 | 100   | 0.192         |
| 0.1641 | 200   | 0.2369        |
| 0.2461 | 300   | 0.2237        |
| 0.3281 | 400   | 0.104         |
| 0.4102 | 500   | 0.1874        |
| 0.4922 | 600   | 0.1252        |
| 0.5742 | 700   | 0.1505        |
| 0.6563 | 800   | 0.1652        |
| 0.7383 | 900   | 0.0855        |
| 0.8203 | 1000  | 0.2527        |
| 0.9024 | 1100  | 0.0626        |
| 0.9844 | 1200  | 0.121         |
| 1.0664 | 1300  | 0.15          |
| 1.1485 | 1400  | 0.1913        |
| 1.2305 | 1500  | 0.0945        |
| 1.3126 | 1600  | 0.0077        |
| 1.3946 | 1700  | 0.1373        |
| 1.4766 | 1800  | 0.1179        |
| 1.5587 | 1900  | 0.0818        |
| 1.6407 | 2000  | 0.1085        |
| 1.7227 | 2100  | 0.0344        |
| 1.8048 | 2200  | 0.1623        |
| 1.8868 | 2300  | 1.0213        |
| 1.9688 | 2400  | 0.7959        |
| 2.0509 | 2500  | 0.0836        |
| 2.1329 | 2600  | 1.4059        |
| 2.2149 | 2700  | 0.8863        |
| 2.2970 | 2800  | 0.312         |
| 2.3790 | 2900  | 0.6366        |
| 2.4610 | 3000  | 1.2437        |
| 2.5431 | 3100  | 0.2921        |
| 2.6251 | 3200  | 0.3219        |
| 2.7071 | 3300  | 2.4114        |
| 2.7892 | 3400  | 0.5643        |
| 2.8712 | 3500  | 0.1415        |
| 2.9532 | 3600  | 0.2333        |
| 3.0353 | 3700  | 0.4903        |
| 3.1173 | 3800  | 0.1885        |
| 3.1993 | 3900  | 0.1565        |
| 3.2814 | 4000  | 0.0461        |
| 3.3634 | 4100  | 0.0778        |
| 3.4454 | 4200  | 0.1652        |
| 3.5275 | 4300  | 0.218         |
| 3.6095 | 4400  | 0.1768        |
| 3.6916 | 4500  | 0.1411        |
| 3.7736 | 4600  | 0.2046        |
| 3.8556 | 4700  | 0.1038        |
| 3.9377 | 4800  | 0.1885        |
| 4.0197 | 4900  | 0.0871        |
| 4.1017 | 5000  | 0.1494        |
| 4.1838 | 5100  | 0.2533        |
| 4.2658 | 5200  | 0.1608        |
| 4.3478 | 5300  | 0.0761        |
| 4.4299 | 5400  | 0.036         |
| 4.5119 | 5500  | 0.0277        |
| 4.5939 | 5600  | 0.0468        |
| 4.6760 | 5700  | 0.0842        |
| 4.7580 | 5800  | 0.079         |
| 4.8400 | 5900  | 0.1897        |
| 4.9221 | 6000  | 0.2214        |
| 5.0041 | 6100  | 0.1157        |
| 5.0861 | 6200  | 0.0065        |
| 5.1682 | 6300  | 0.0893        |
| 5.2502 | 6400  | 0.073         |
| 5.3322 | 6500  | 0.0887        |
| 5.4143 | 6600  | 0.2208        |
| 5.4963 | 6700  | 0.0396        |
| 5.5783 | 6800  | 0.0298        |
| 5.6604 | 6900  | 0.0584        |
| 5.7424 | 7000  | 0.1742        |
| 5.8244 | 7100  | 0.0662        |
| 5.9065 | 7200  | 0.0523        |
| 5.9885 | 7300  | 0.1953        |
| 6.0705 | 7400  | 0.0788        |
| 6.1526 | 7500  | 0.1197        |
| 6.2346 | 7600  | 0.1328        |
| 6.3167 | 7700  | 0.1485        |
| 6.3987 | 7800  | 0.1736        |
| 6.4807 | 7900  | 0.1666        |
| 6.5628 | 8000  | 0.162         |
| 6.6448 | 8100  | 0.1293        |
| 6.7268 | 8200  | 0.1415        |
| 6.8089 | 8300  | 0.0428        |
| 6.8909 | 8400  | 0.0729        |
| 6.9729 | 8500  | 0.0405        |
| 7.0550 | 8600  | 0.0069        |
| 7.1370 | 8700  | 0.025         |
| 7.2190 | 8800  | 0.0828        |
| 7.3011 | 8900  | 0.0484        |
| 7.3831 | 9000  | 0.0088        |
| 7.4651 | 9100  | 0.108         |
| 7.5472 | 9200  | 0.0013        |
| 7.6292 | 9300  | 0.1225        |
| 7.7112 | 9400  | 0.0742        |
| 7.7933 | 9500  | 0.0           |
| 7.8753 | 9600  | 0.054         |
| 7.9573 | 9700  | 0.1643        |
| 8.0394 | 9800  | 0.0228        |
| 8.1214 | 9900  | 0.1223        |
| 8.2034 | 10000 | 0.1038        |
| 8.2855 | 10100 | 0.1901        |
| 8.3675 | 10200 | 0.0751        |
| 8.4495 | 10300 | 0.1131        |
| 8.5316 | 10400 | 0.032         |
| 8.6136 | 10500 | 0.0428        |
| 8.6957 | 10600 | 0.0213        |
| 8.7777 | 10700 | 0.1005        |
| 8.8597 | 10800 | 0.0           |
| 8.9418 | 10900 | 0.003         |
| 9.0238 | 11000 | 0.0579        |
| 9.1058 | 11100 | 0.0956        |
| 9.1879 | 11200 | 0.0203        |
| 9.2699 | 11300 | 0.0           |
| 9.3519 | 11400 | 0.0984        |
| 9.4340 | 11500 | 0.0658        |
| 9.5160 | 11600 | 0.0323        |
| 9.5980 | 11700 | 0.0           |
| 9.6801 | 11800 | 0.014         |
| 9.7621 | 11900 | 0.0           |
| 9.8441 | 12000 | 0.0106        |
| 9.9262 | 12100 | 0.0123        |

</details>

### Framework Versions
- Python: 3.11.11
- Sentence Transformers: 3.4.1
- Transformers: 4.48.3
- PyTorch: 2.5.1+cu124
- Accelerate: 1.3.0
- Datasets: 3.3.2
- Tokenizers: 0.21.0

## Citation

### BibTeX

#### Sentence Transformers
```bibtex
@inproceedings{reimers-2019-sentence-bert,
    title = "Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks",
    author = "Reimers, Nils and Gurevych, Iryna",
    booktitle = "Proceedings of the 2019 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing",
    month = "11",
    year = "2019",
    publisher = "Association for Computational Linguistics",
    url = "https://arxiv.org/abs/1908.10084",
}
```

#### TripletLoss
```bibtex
@misc{hermans2017defense,
    title={In Defense of the Triplet Loss for Person Re-Identification},
    author={Alexander Hermans and Lucas Beyer and Bastian Leibe},
    year={2017},
    eprint={1703.07737},
    archivePrefix={arXiv},
    primaryClass={cs.CV}
}
```

<!--
## Glossary

*Clearly define terms in order to be accessible across audiences.*
-->

<!--
## Model Card Authors

*Lists the people who create the model card, providing recognition and accountability for the detailed work that goes into its construction.*
-->

<!--
## Model Card Contact

*Provides a way for people who have updates to the Model Card, suggestions, or questions, to contact the Model Card authors.*
-->